PSI Soroti Pendidikan Anak WNI di Malaysia
Liputan

PSI Soroti Pendidikan Anak WNI di Malaysia

Petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melakukan pertemuan dengan Duta Besar RI untuk Malaysia, Rusdi Kirana. Mereka membahas perlindungan dan pendidikan WNI di Malaysia.

“Anak-anak Indonesia, terutama yang lahir dari pasangan orang tua yang tidak memiliki dokumen lengkap terperangkap dalam ketidakjelasan masa depan. Terutama karena mereka tidak memiliki akses pendidikan,” kata Ketua Umum PSI Grace Natalie, Selasa, 26 Juni 2018

Menurut Grace, besok dan lusa rombongan PSI akan bertemu Menteri Pendidikan Malaysia. PSI juga berencana menemui Menteri Besar Selangor. “Masalah ini akan kami sampaikan secara diplomatik kepada mereka. Semoga ada hasilnya,” kata Grace.

Dalam kunjungan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Grace didampingi Sekjen PSI, Raja Juli Antoni.

Duta Besar Rusdi Kirana mengatakan telah melakukan terobosan membangun community learning center Indonesia di Malaysia untuk anak-anak WNI yang lahir di Malaysia.

“Kami membangun sekolah-sekolah Indonesia untuk anak-anak WNI di sini. Karena saya lihat masa depan anak-anak ini perlu diberikan dua akses,” kata Rusdi.

Rusdi menjelaskan, akases itu adalah perlindungan politik dengan memberikan surat seperti akta lahir hingga paspor. Kedua, memberikan akses pendidikan. “Sekolah ini gratis, kami datangkan guru-gurunya dari Indonesia. Hingga kini ada 53 sekolah yang kami bangun,” ujar Rusdi.

Pertemuan juga dihadiri Yusron Ambari dan Agung Cahaya Sumirat (Konsuler Kedubes RI di KL), Tsamara Amany Alatas (Ketua DPP PSI), Dini Purwono (Jubir PSI), M. Guntur Romli (Jubir PSI) Dara A. Kesuma Nasution (Public Relations PSI). (FZN)

Sumber

PSI Dukung Dubes Rusdi Kirana Pastikan Pendidikan Anak WNI di Malaysia
Liputan

PSI Dukung Dubes Rusdi Kirana Pastikan Pendidikan Anak WNI di Malaysia

Dalam kunjungan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, delegasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang dipimpin Ketua Umum DPP PSI, Grace Natalie dan Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, bertemu Duta Besar RI untuk Malaysia, Rusdi Kirana. Mereka berbincang terkait perlindungan dan pendidikan WNI di Malaysia.

Duta Besar Rusdi Kirana bekerja untuk meningkatan perlindungan untuk WNI di Malaysia. Pihak Kedubes kini melakukan terobosan membangun community learning center Indonesia di Malaysia untuk anak-anak WNI yang lahir di Malaysia.

“Kedubes Indonesia di Kuala Lumpur buka 24 jam untuk memberikan pelayanan pada WNI di sini. Sejak awal kami yang ada di Kedubes menekankan untuk bertindak sebagai pelayan bagi WNI di sini, bukan diplomat di luar negeri,” kata Dubes Rusdi Kirana saat menjawab soal pelayanan Kedubes Indonesia di Malaysia, Selasa (26/6/2018).

“Kami juga membangun sekolah-sekolah Indonesia untuk anak-anak WNI di sini, yang dulunya datang secara tidak resmi, mereka yang kerja di ladang-ladang dan perkebunan. Karena saya lihat masa depan anak-anak ini perlu diberikan dua akses,” lanjutnya.

“Pertama, perlindungan politik dengan memberikan surat seperti akta lahir hingga paspor. Kedua, memberikan akses pendidikan. Sekolah ini gratis, kami datangkan guru-gurunya dari Indonesia. Hingga kini ada 53 sekolah yang kami bangun,” kata Dubes Rusdi Kirana.

Senada dengan Dubes Rusdi, menurut Grace Natalie, salah satu misi pertemuan PSI dengan partai-partai politik dan pejabat di Malaysia adalah untuk menyampaikan pesan yang sama.

“Anak-anak Indonesia, terutama yang lahir dari pasangan orang tua yang tidak memiliki dokumen lengkap terperangkap dalam ketidakjelasan masa depan. Terutama karena mereka tidak memiliki akses pendidikan,” kata Grace.

Menurut Grace, besok dan lusa rombongan PSI akan bertemu Menteri Pendidikan Malaysia. PSI juga akan menemui Menteri Besar Selangor. “Masalah ini akan kami sampaikan secara diplomatik kepada mereka. Semoga ada hasilnya,” lanjut Grace.

Pertemuan sambil makan siang ini juga dihadiri Yusron Ambari dan Agung Cahaya Sumirat (Konsuler Kedubes RI di KL), Tsamara Amany Alatas (Ketua DPP PSI), Dini Purwono (Jubir PSI), M. Guntur Romli (Jubir PSi) Dara A. Kesuma Nasution (Public Relations PSI).

Sumber

Catatan Pada Usia 22 Tahun
Blog Solidaritas

Catatan Pada Usia 22 Tahun

Oleh: Tsamara Amany

Alhamdulillah hari ini resmi menginjak usia 22 tahun. Banyak pertanyaan pagi ini, utamanya dari keluarga dan teman, soal hadiah apa yang diinginkan. Hanya satu saja hadiah yang saya minta: DOA.

Doa apa? Hanya satu juga: agar PSI masuk parlemen tahun 2019 nanti. Mungkin di benak keluarga dan teman, saya hanya berpikir soal politik, politik, dan politik. Tapi bagi saya politik sudah menjadi begitu personal. Bukan karena saya ingin merasakan kursi Senayan. Politik bukan tujuan, politik adalah alat paling efektif untuk mencapai tujuan yang saya inginkan: membawa Indonesia bersih dari korupsi dan memberi kesejahteraan bagi rakyatnya.

Saya berpolitik sejak usia 19 tahun. Saya memulai semuanya sendiri. Orang tua saya bukan orang politik. Tapi mereka sangat mendukung langkah saya berpolitik. Itu mendorong saya untuk belajar soal politik. Saya mencoba membaca buku-buku pendiri bangsa Indonesia. Sukarno yang paling memikat saya.

Saya juga mencoba menuliskan pandangan saya di media sosial. Mendengarkan perdebatan seputar politik. Memahami cara kerja politisi-politisi berprestasi seperti Jokowi, Ahok, Risma, Nurdin Abdullah, dan lain-lain. Mencoba mengenal banyak orang dan mengajak mereka berdiskusi soal politik.

Pelajaran paling berharga yang saya dapatkan pada usia 19 tahun adalah magang di Balaikota DKI Jakarta. Saya betul-betul memelajari cara birokrasi bekerja. Saya mendapat mentor yang tepat dalam urusan kebijakan publik. Ahok dan seorang birokrat berprestasi di Pemprov DKI.

Dari situ saya mulai terlibat dalam Pilkada DKI, salah satu berkah terbaikyang saya dapatkan dalam proses ini adalah bertemu dengan teman-teman PSI. Saya mengenal mereka dan tau bagaimana idealisme mereka. Saya tau mungkin banyak orang yang menyatakan ini omong kosong, tapi saya tau PSI diisi orang-orang idealis karena saya merasakannya sendiri.

Sejak masuk PSI, saya sudah mengalami banyak hal. Mulai dari direndahkan karena masih muda, dilecehkan secara seksual, diolok soal kehidupan pribadi, hingga diancam dibunuh. Semuanya sudah pernah saya alami. Tapi apakah itu semua membuat saya menyesal berpolitik dan masuk ke PSI?

Sama sekali tidak. Bergabung dengan PSI adalah keberkahan bagi saya. Saya bahagia di PSI karena partai ini tak pernah membuat saya melakukan hal-hal yang tak sesuai nurani saya. Kami melakukan banyak hal yang selama ini kami kritik kepada partai pada umumnya. Kami membuat seleksi caleg terbuka, penggalangan dana publik, sistem pengawasan caleg, kami selalu bereksperimen demi politik Indonesia yang lebih baik. So, it’s all worth it!

Belakangan ini banyak yang meledek saya karena elektabilitas PSI yang masih rendah. Ada yang bilang ‘udah, pindah partai aja!”. Saya tegaskan ke mereka: lebih baik saya kalah bersama PSI dibanding menang dengan partai lain. Saya akan berjuang sekuat tenaga untuk partai ini.

Saya tak mau masuk ke DPR tapi tak mampu berbuat sesuatu. Saya ingin masuk ke sana dan memperjuangkan UU E-Budgeting, undang-undang yang saya percaya akan mampu membantu pencegahan korupsi di negeri. Saya hanya bisa melakukan itu semua bersama PSI, partai yang diisi orang-orang yang memiliki komitmen anti korupsi.

Pada 2019 nanti, saya percaya kami semua di PSI akan membuktikan bahwa anak muda mampu masuk ke DPR & mampu bawa perubahan. Karena itu, di hari ulang tahun ini, saya hanya memohon doa itu saja kepada Bro & Sis semua. Restui perjuangan kami untuk Indonesia lebih baik.

#TsamaraAmany #PSI #PSINomor11 #PSI11

Sumber

Kritikan Jubir PSI Dedek Prayudi untuk Fahri Hamzah
Liputan

Kritikan Jubir PSI Dedek Prayudi untuk Fahri Hamzah

Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bidang kepemudaan Dedek Prayudi mengkritisi pernyataan Fahri Hamzah. Dedek mengungkap, kritiknya disampaikan terkait pernyataan Fahri Hamzah tentang proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah yang masif, adalah balas jasa politik.

“Kami mengecam tuduhan yang dilontarkan oleh seorang wakil ketua DPR yang gagal membawa DPR RI menjadi lembaga yang dipercaya rakyat,” politisi muda PSI yang kerap disapa Uki ini dalam pernyataannya, Senin (25/6/2018).

“Kami menangkap kesan, pak Fahri sedang membangun opini pak Jokowi didukung oleh cukong dengan main belakang dan sebagai gantinya, mereka akan mendapatkan proyek APBN dan itu jahat sekali,” terang Uki.
Uki kemudian menyarankan Fahri Hamzah, menggunakan wewenangnya di DPR, membahas gagasan itu agar ditindaklanjuti dengan konkret.

“Jangan menyerang pak Jokowi dengan fitnah jahat yang dibingkis oleh gagasan political financing. Beliau itu pimpinan DPR. Seharusnya membuka diskursus itu dengan kewenangan beliau di DPR, bukan malah menuduh tidak keruan sedangkan DPR yang dipimpinnya jauh dari kredibilitas dan akuntabilitas,” ketus Uki.

Namun demikian Uki tetap mendukung diskursus publik mengenai mekanisme keuangan kandidat politik yang digagas Fahri Hamzah.

“Akan tetapi, kami tidak sedang menyerang gagasan beliau tentang aturan political financing yang sehat dan adil. Kami sangat menghargai itu. Kami rasa gagasan itu memang patut dikaji lebih dalam lagi melibatkan seluruh stakeholder,” tutup Uki.

Sumber

PSI ke Malaysia, Diterima Koalisi Partai Pemenang Pemilu
Liputan

PSI ke Malaysia, Diterima Koalisi Partai Pemenang Pemilu

Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) hari ini berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia. Rombongan yang dipimpin langsung Ketua Umum DPP PSI, Grace Natalie, ini akan berada di Kuala Lumpur sampai Jumat 29 Juni 2018.

Di Kuala Lumpur, DPP PSI akan berkunjung, berdiskusi, dan berbagi pengalaman dengan partai-partai pemenang pemilu di Malaysia yang tergabung dalam koalisi Pakatan Harapan, termasuk partai yang dipimpin Perdana Menteri Mahatir Mohamad.

“Kami akan diterima kawan-kawan Koalisi Pakatan Harapan yaitu Partai Keadilan Rakyat (PKR), Democratic Action Party (DAP), Partai Amanah Negara (AMANAH), Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM). Hari ini kami dijadwalkan bertemu Dato Anwar Ibrahim di Kantor Pusat PKR, tapi kemarin kami dapat informasi beliau dilarikan ke rumah sakit karena ada gangguan kesehatan. Mudah-mudahan beliau segera sembuh,” ujar Grace, dalam keterangan tertulis, Senin (26/6/2018).

Bagi Grace, pertemuan ini menjadi penting lantaran stabilitas politik di ASEAN sangat tergantung kepada hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia sebagai dua pemain utama.

Hubungan baik antar partai-partai politik di dua negara ini menjadi penting, katanya, untuk mencari titik temu dan kesepahaman mempererat kerja sama di bidang keamanan dan kesejehteraan rakyat di kawasan.

Selain bertemu partai-partai koalisi Pakatan Harapan, PSI juga dijadwalkan bertemu Duta Besar Indonesia di Kuala Lumpur, Rusdi Kirana, dan beberapa menteri strategis di Malayasia seperti menteri bidang ekonomi dan pendidikan.

“Kami juga mengatur acara makan siang dan malam dengan anggota DPR Malaysia terpilih yang usianya masih muda, seusia kami. Pasti akan menarik ngobrol dengan sesama politisi muda, berbagi pengalaman dalam memenangkan hati rakyat,” imbuhnya.

Selain Grace, juga ikut dalam rombongan tersebut yakni Sekjen DPP PSI Raja Juli Antoni, Ketua DPP PSI Tsamara Amany Alatas, Dini Purwono (Jubir PSI, Caleg PSI Dapil Jateng I), M. Guntur Romli (Jubir PSI, Caleg PSI Dapil Jatim III), dan Dara A. Kesuma Nasution (Public Relations PSI, Caleg Dapil Sumut III).

Sumber

PSI Sindir Prabowo Soal Money Politics
Liputan

PSI Sindir Prabowo Soal Money Politics

Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bidang kepemudaan Dedek Prayudi menilai bahwa anjuran Ketua Umum Parta Gerindra, Prabowo Subianto untuk menerima money politics tidak mendidik.

“Anjuran Pak Prabowo tidak ubahnya mengajarkan publik untuk menjadi oportunis tanpa memecahkan masalah sebenarnya. Itu adalah cara primitif yang sudah tak lagi diterapkan negara-negara maju,” ujar Dedek melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (23/6/2018).

Dedek yang akrab disapa Uki mengatakan bahwa permasalahan money politics tidak dapat disederhanakan semudah menerima pemberiannya tanpa memilih kandidatnya.

“Money politics sudah menjadi ekosistem jahat yang menjadi parasit di demokrasi kita. Hulu dari ekosistem ini ada pada parpol dan hilirnya ada pada pemilih,” jelas Uki.

Uki menilai bahwa kesadaran akan pentingnya membangun politik bersih dan pengawasannya oleh seluruh pihak adalah metode efektif dalam melawan money politics.

“Penegakan hukum dan membangun kesadaran hukum dan politik bersih yang melibatkan sinergi parpol, pemerintah dan masyarakat harus menjadi sentral perlawanan terhadap money politics,” kata Uki.

“Parpol harus secara tegas melarang dan mengawasi para calon yang mereka ajukan. Parpol juga harus hadir sebagai institusi pendidikan politik bagi publik. Adalah tugas parpol untuk menyadarkan bahaya money politics bagi demokrasi dan bagaimana cara menolaknya lalu melaporkannya, bukan menerimanya,” jelas Uki.

“Praktik politik mahar oleh parpol adalah sangat dekat hubungannya dengan money politics. Ya kalau parpolnya sudah menerapkan mahar pasti nggak bisa menjadi institusi pendidikan politik,” kata Uki.

Uki juga menjelaskan bagaimana publik berperan dalam memerangi money politics.

“Pemilih adalah hilir dari money politics. PSI sedang dan akan terus mengedukasi publik untuk tidak menerima uang dari kandidat politik, atau kalaupun menerima, itu hanya untuk menjadi bukti laporan kepada Panwaslu atau Kepolisian. Kalau perlu viralkan ke publik siapa yang memberi, ‘even’ kalau itu datang dari PSI sekalipun,” tutur Uki.

Lebih lanjut, Uki juga berpendapat bahwa pemerintah juga memiliki peran penting dalam memerangi money politics.

“Sementara itu pemerintah harus hadir menjadi wasit yang adil dan tegas,” imbuh Uki.

Sumber

PSI: Presiden Sistematis Atasi Kesenjangan
Liputan

PSI: Presiden Sistematis Atasi Kesenjangan

Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5% bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi bukti keseriusan Presiden mengatasi kesenjangan antar pelaku usaha.

“Presiden sistematis mengatasi kesenjangan, utamanya di antara pelaku dunia usaha,” ujar Juru bicara Bidang Ekonomi, Industri, dan Bisnis Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Rizal Calvary Marimbo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (23/6).

Rizal mengatakan, Presiden mewarisi struktur perekonomian yang kurang sedap yang telah dibangun puluhan tahun dan membuat kesenjangan skala usaha dan aset antara pelaku UMKM dan pengusaha besar menjadi besar.

Warisan ini kemudian berusaha diatasi Presiden Jokowi dengan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengangkat atau menaikkan kelas (scale-up) pelaku UMKM di antaranya menurunkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 23% menjadi 7%.

Pemerintah juga mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mensubsidi bunga KUR. Tahun ini, alokasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bertambah menjadi sebesar Rp 120 triliun. Sedangkan pagu anggaran subsidi KUR tahun anggaran 2018 senilai Rp 13,66 triliun. Itu terdiri dari subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Rp 1,68 triliun dan subsidi bunga Rp 11,97 triliun.

Rizal mengatakan, dibandingkan dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) , subsidi bunga KUR jauh lebih tepat sasaran dan produktif. “Sebab yang disubsidi usaha produktif kerakyatan, bukan konsumtif,” ucap Rizal.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi meluncurkan Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5% hari ini di Surabaya, Jawa Timur. Keputusannya, diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2018 yang merupakan revisi dari PP 46 tahun 2013 yang berisikan PPh pelaku UMKM sebesar 1%.

Menurut Jokowi, kebijakan ini (memangkas PPh Final) diambil setelah menerima keluhan dari pelaku UMKM yang keberatan PPh final 1%. “Waktu ke kampung dan ke kawasan industri kecil, mereka bilang 1% itu terlalu berat. Saya tanya berapa mampunya? Mereka bilang sekitar 0,25% sampai 0,5% bisa. Berarti 0,5% mereka kuat, pikiran saya,” ujar Jokowi.

Presiden berharap kebijakan ini meringankan para pelaku usaha dalam membayar pajak, sehingga pelaku usaha bisa mengembangkan bisnisnya. Selama beban pajak yang ditanggung pelaku UMKM lebih kecil, uang tersebut bisa digunakan untuk mengembangkan usaha hingga melakukan investasi.

“Tujuannya agar usaha mikro ini bisa tumbuh melompat menjadi usaha kecil, usaha kecil bisa jadi usaha menengah, usaha menengah bisa meloncat ke level atas menjadi usaha besar. Pemerintah menginginkan seperti itu,” tambahnya.

PSI menilai, cara Presiden mengatasi kesenjangan antara pelaku usaha, imkro, kecil, menengah, dan besar sudah tepat dengan menaikkan kapasitas usaha (capacity building) UMKM. Bukan dengan memangkas dan mempersulit yang sudah besar.

“Semua skala usaha sama-sama naik baik kecil, sedang, dan besar. Bukan dengan menurunkan salah satunya dengan menaikan yang lain. Sebab UMKM juga sangat tergantung kepada kepada usaha-usaha yang lebih besar di atasnya,” ucap dia. (gor)

Sumber

PSI: Gerakan Donasi Gerindra Jangan jadi Kamuflase Dana Hitam
Liputan

PSI: Gerakan Donasi Gerindra Jangan jadi Kamuflase Dana Hitam

Sekjen Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) Raja Juli Antoni mengapresiasi langkah Prabowo Subianto menggalang donasi untuk ongkos politik Partai Gerindra. “Yang penting, gerakan donasi publik jangan dijadikan tameng dan kamuflase dana hitam yang mengalir ke partai,” kata Antoni kepada Kompas.com, Jumat (22/6/2018).

Antoni mengaku mendapat informasi, banyak pengusaha yang biasa bermain proyek APBN gelisah dan marah kepada pemerintahan Jokowi karena ruang gerak korupsi mereka ditutup dengan pengawasan yang ketat. Mereka marah karena penghasilan mereka terpangkas.

“Nah, kabarnya mereka bersepakat untuk mendanai lawan Jokowi di 2019 nanti,” ujar Antoni. Antoni juga mengingatkan bahwa langkah menggalang dana yang dilakukan Prabowo dan Gerindra bukanlah hal baru.  Pada Pilpres 2014 menurut Antoni, pasangan Jokowi-JK sudah melakukannya. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok juga melakukan langkah serupa pada Pilgub 2017.

Termasuk PSI sebagai partai baru sudah meminta publik berdonasi dengan membeli Kartu Solidaritas Anti Korupsi dan Intoleransi (Kartu Sakti). “Jadi apa yang dilakukan Gerindra dan Pak Prabowo adalah ide baik meski tidak baru,” kata dia. Baca juga: Prabowo Galang Donasi untuk Biayai Ongkos Politik Gerindra Penggalangan donasi ini sebelumnya diumumkan langsung oleh Prabowo lewat akun Facebook resminya, Kamis (21/6/2018) malam.

Prabowo mengatakan, proses demokrasi berbiaya tinggi di Indonesia menyebabkan banyak calon potensial justru kalah dukungan dari calon lain yang memiliki dana besar. Oleh karena itu, Partai Gerindra membutuhkan dukungan dan donasi dari masyarakat pendukungnya.

Selanjutnya sumber

PSI: Kemenkumham Beri Ruang Para Koruptor Tetap Eksis
Liputan

PSI: Kemenkumham Beri Ruang Para Koruptor Tetap Eksis

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) segera mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang berisi larangan bagi eks narapidana kasus korupsi maju dalam pemilihan legislatif 2018.

Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni mengatakan, ada tiga alasan mengapa Kemenkumham harus segera mengundangkan PKPU tersebut.

Pertama, Kemenkumham tidak memiliki hak konstitusional menolak pengundangan PKPU tersebut.

Ia menjelaskan, proses politik dan perdebatan substansi berada di KPU dan DPR. Proses politik sudah selesai dengan beberapa kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara KPU dan DPR. Kemenkumham, seperti yang diatur dalam UU, hanya bertindak dalam aspek adminstratif saja.

“Ini bisa menjadi preseden buruk dalam sistem tata negara kita,” kata Antoni.

Baca juga: PKPU Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg Akan Diundangkan jika…

Kedua, lanjut Antoni, keterlambatan pengundangan PKPU yang terus berlarut-larut bisa menghambat tahapan pemilu yang sudah disahkan.

Kurang dari dua minggu jadwal pendaftaran caleg sudah dibuka. Sampai sekarang landasan hukumnya belum ada.

“Bagaimana kita mengurus negara seperti ini?” Belum lagi pekerjaan administratif pencalegan yang tidak mudah dengan sistem Silon yang ditetapkan KPU. Parpol tentu dirugikan oleh keterlambatan pengundangan ini,” kata dia.

Ketiga, Antoni menegaskan bahwa aturan untuk melarang napi korupsi nyaleg sudah tepat. Sejak awal PSI mendukung tafsir progresif KPU memasukkan pasal larangan mantan napi koruptor di PKPU.

Sebab, PSI menilai bangsa ini sudah darurat korupsi. Wajar bila rakyat berharap wakil mereka adalah yang terbaik dan tidak punya jejak rekam hitam.

“Sebagai institusi negara, saya khawatir Kemenkumham tidak dapat menangkap aspirasi rakyat tersebut. Malah saya takut rakyat melihat kemenkumham memberi ruang para koruptor tetap eksis di ranah politik kita,” ucap Antoni.

“Ini tentu tidak baik bagi citra pemerintah,” tambah Antoni, yang partainya sudah menyatakan dukungan ke Presiden Jokowi di pilpres 2019.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) enggan memproses pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang eks narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif menjadi peraturan perundang-undangan.

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana mengatakan, PKPU tersebut telah dikembalikan ke KPU.

“Sudah kita sampaikan kembali ke KPU supaya dilakukan sinkronisasi dan penyelerasan,” kata Widodo kepada Kompas.com, Senin (11/6/2018).

Sinkronisasi dan penyelerasan itu, kata Widodo, agar PKPU yang dimohonkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan putusan-putusan MK.

KPU telah mengirimkan surat kepada Kementerian Hukum dan HAM, Kamis (21/6/2018), terkait aturan larangan mantan koruptor menjadi calon anggota legislatif 2019.

Surat tersebut berisi permintaan KPU agar Peraturan KPU yang mengatur larangan tersebut tidak ditolak Kemenkumham.

“Suratnya sudah saya tandatangani. Sudah saya minta untuk dikirim hari ini,” ujar Ketua KPU RI Arief Budiman di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

Sumber

Jubir PSI: Kami Mendukung Jokowi Sesuai Nurani, Didasari Data Kredibel
Liputan

Jubir PSI: Kami Mendukung Jokowi Sesuai Nurani, Didasari Data Kredibel

Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi heran dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono. Ferry mengkritik komentar Dedek terkait Ketua Umum Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Dedek yang akrab disapa Uki ini menilai, Prabowo telah menggunakan ‘politics of fear’ atau menebar ketakutan untuk memenangkan calon Gerindra di Pilkada 2018. Membalas pernyataan tersebut, Ferry menyebut Uki sebagai penjilat.

“Saya kritik dengan data, dibalas dengan sebutan penjilat. Kami mendukung Jokowi sesuai nurani, didasari data kredibel,” katanya disampaikan melalui keterangan tertulis, Kamis (21/6).

Dia membalas tudingan penjilat yang disampaikan oleh Ferry. Dia mengungkit latar belakang Ferry yang merupakan aktivis 98 namun justru menjadi pendukung Prabowo.

“Bagi kami penjilat itu adalah aktivis 98 yang hari ini justru mencapreskan Jenderal yang dulu diminta untuk diadili. Tanya kenapa,” ujarnya.

Sebelumnya, Ferry menyebut pernyataan Dedek blunder. Justru, pidato Prabowo lebih banyak bersifat renungan untuk menenangkan dan penuh dengan ajakan agar calon Gerindra di Pilkada melakukan refleksi diri (reflektif).

“Siapa yang menebar ketakutan di mana-mana di seluruh dunia pernyataan pidato pemimpin politik ya sifatnya kontemplatif dan introspektif bukan menebarkan ketakutan,” kata Ferry.

Ferry lantas memberi nasihat. Kata Ferry, Dedek lebih baik berkonsentrasi terhadap upaya meloloskan parliamentary treshold 2019 yang terbilang tinggi, yakni 4 persen.

“Sudahlah lebih baik temen-temen PSI berkonsentrasi aja supaya bisa lolos parliamentary treshold daripada mengomentari sesuatu yang belum tentu dipahami dengan benar. Kasihan, masih muda tapi sudah jadi penjilat kekuasaan,” katanya.

(mdk/rzk)

Sumber