Ajax dan Hector: Kebencian dan Persahabatan
Blog Solidaritas Kolom

Ajax dan Hector: Kebencian dan Persahabatan

Kisah Perang Troya

Oleh: Tsamara Amany

Perang Troya semakin mematikan. Mayat bertebaran di mana-mana.

Dewi Athena ketakutan melihat banyak pejuang Akhaia berguguran dalam peperangan kali ini. Ia cepat-cepat turun dari Olimpus, namun Dewa Apollo yang berada di sisi Troya datang menghadangnya. Apollo khawatir Athena ingin menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan pasukan Troya.

Ketika kedua dewa itu bertemu, mereka sepakat agar perang ini tak memakan lebih banyak korban. Lebih baik mereka membujuk Hector, pangeran Troya, untuk menantang pejuang terhebat Akhaia dan melakukan duel.

Tanpa ragu-ragu, Hector berteriak dengan lantang menantang para pejuang-pejuang terbaik Akhaia yang mau berduel dengan dirinya. Pasukan Akhaia dan pemimpinnya terdiam. Mereka takut melawan Hector yang begitu kuat dalam medan perang. Secara bersamaan mereka malu untuk mengakui ketakutan itu.

Karena tak kuasa menahan rasa malu melihat situasi yang ada, Menelaus, adik Raja Agamemnon, menawarkan diri untuk melawan Hector. Agamemnon dengan segera melarang kegilaan adiknya itu.

“Jangan hanya demi persaingan dan rasa sombongmu kamu kemudian buru-buru bertarung dengan Hector. Ia lebih baik darimu. Banyak petarung ciut di hadapannya. Bahkan Akhilles, petarung yang lebih hebat dari dirimu itu, tak berani mengadu dirinya dengan Hector,” ujar sang Raja tertinggi Akhaia. 

Menelaus mengikuti saran Agamemnon. Tapi situasi memalukan ini harus segera diakhiri. Nestor, raja Pylos, lelaki tua yang sangat dihormati di kalangan Akhaia, marah kepada pasukannya.

“Andai saja aku masih muda, Hector akan bertemu lawannya yang sepadan! Kalian, pejuang-pejuang Akhaia yang katanya paling berani, tapi tak satu pun dari kalian memiliki nyali untuk melawan Hector!” kata Nestor kepada pejuang-pejuang Akhaia tersebut.

Tentu saja apa yang diucapkan Nestor sangat mengusik harga diri pejuang-pejuang itu. Apalagi dalam budaya Yunani kuno, konsep kehormatan dan heroisme begitu penting.

Sembilan pejuang akhirnya memberanikan diri. Mereka adalah Agamemnon, Diomedes, Idomeneus, Meriones, Eurypylus, Thoas, Odysseus, Ajax besar (Great Ajax), dan Ajax kecil (Little Ajax). Untuk menentukan siapa pejuang yang akan melawan Hector, kesembilannya pun diundi. Ajax besar mendapat undian tersebut. Ia bersiap melawan pejuang Troya paling tangguh, Hector. 

Ajax dengan gagah berani maju ke dalam arena peperangan, menjawab tantangan Hector, dan siap bertarung secara head to head melawannya. Melihat itu, Hector yang awalnya lantang menyuarakan tantangan ini gelisah melihat Ajax yang maju mendekat ke arahnya.

“Kini kamu akan belajar, Hector, bagaimana kehebatan pejuang-pejuang pasukan Akhaia!” ujar Ajax dengan nada mengancam.

Hector menjawab ancaman meremehkan itu dengan tegas. Ia meminta Ajax untuk tidak mempermainkannya karena ia tahu betul bagaimana caranya berperang.

Pertarungan sengit itu pun terjadi. Hector hampir saja kalah dalam pertarungan itu ketika Ajax melempar batu besar yang menghancurkan perisainya, namun Apollo datang menyelamatkannya. Ketika pertarungan mulai memasuki babak selanjutnya, Dewa Zeus mengirimkan Thaltybius dan Idaeus untuk menghentikan pertarungan mematikan itu. Dewa Zeus menyanyangi kedua pejuang hebat tersebut.

Karena Hector yang memulai, Ajax hanya ingin berhenti jika Hector yang mengakhiri. Hector mengikuti keinginan Dewa Zeus dan mengakhirinya dengan memuji Ajax sebagai seorang pejuang tangguh yang Akhaia miliki.

Yang mengagumkan dari cerita ini, Hector dan Ajax bertukar hadiah saat mengakhiri pertarungan tersebut. “Agar pejuang Akhaia dan Troya suatu saat akan berkata, ‘Awalnya mereka bertengkar dengan hati penuh kebencian, lalu mereka berpisah dengan ikatan persahabatan’,” ujar Hector kepada Ajax. 

Kisah perang Troya dalam buku ketujuh The Iliad yang diceritakan Homerus begitu inspiratif. Bayangkan saja, Akhaia dan Troya sudah berperang selama sembilan tahun untuk mempertahankan kehormatan masing-masing. Sudah banyak korban dari kedua kubu.

Di tengah peperangan yang seolah tak ada akhir, Hector, kakak Paris si biang keladi perang Troya, menantang pejuang-pejuang Akhaia. Berusaha keluar dari rasa malu, Ajax mewakili Akhaia untuk melawan Hector yang hampir saja kalah dalam duel itu!

Marah, lelah, malu. Entah apa ada kata yang tepat untuk mendeskripsikan perasaan keduanya. Tapi mereka masih mampu untuk saling menghargai dan memberikan teladan kepada generasi penerus Akhaia dan Troya. Mereka tak ingin meninggalkan dendam. Kebencian mampu berubah menjadi persahabatan. 

Coba bedakan dengan apa yang terjadi pada kita hari ini. Pilihan politik merusak hubungan persahabatan dan bahkan hubungan kekeluargaan. Sungguh menyedihkan bagaimana sesuatu yang sejak awal dilandasi cinta dan kasih sayang mampu berubah menjadi kebencian hanya karena perbedaan pilihan politik menjelang Pemilu. 

Polarisasi menjadi semakin tajam seiring waktu. Elite politikalih-alih mendinginkan suasanajustru ikut memperuncing keadaan. Pernyataan yang mengkotak-kotakkan terus diucapkan. Masyarakat sengaja dibelah menjadi dua kubu ekstrem: nasionalis vs religius. Dua kubu yang tak perlu dipertentangkan sama sekali.

Seorang tokoh bangsa yang dihormati turun gunungbukan untuk menginisiasi rekonsiliasi politiktapi terlibat dalam proses polarisasi politik. Masyarakat kehilangan suri teladan. Kita tak memiliki kebesaran jiwa Ajax dan Hector di negeri ini.

Indonesia tak sedang berperang. Kita hanya akan memasuki tahun kontestasi politik untuk mencari pemimpin politik yang paling cocok memimpin negeri ini lima tahun ke depan.

Jika Hector dan Ajax bisa mengakhiri pertarungan berdarah dengan bersahabat, mengapa kita tak bisa tetap bersahabat dan saling menghargai perbedaan pilihan politik? Apakah perbedaan pilihan politik lebih kejam dibanding perang berdarah selama sembilan tahun?

Sumber

Ini Makna Lebaran Bagi Petinggi Partai Solidaritas Indonesia
Liputan

Ini Makna Lebaran Bagi Petinggi Partai Solidaritas Indonesia

Para politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengucapkan selamat Hari Raya Idulfitri 1439 Hijriah, lewat video pendek berdurasi 59 detik, yang diunggah di berbagai akun media sosial PSI.

Ucapan selamat Idul Fitri PSI dalam video itu, disampaikan oleh Ketua Umum PSI Grace Natalie, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Caleg PSI Dapil Jawa Timur IV Danik Eka, Caleg PSI Dapil Jawa Barat III Daniel Tumiwa, Caleg PSI Dapil DKI Jakarta II Tsamara Amany, Caleg PSI Dapil Jawa Barat I Giring Ganesha.

Dalam video tersebut, para politisi PSI itu mengungkapkan makna Idul Fitri atau Lebaran menurut versi mereka masing-masing.

Makna Lebaran setiap orang pasti berbeda-beda, termasuk juga anggota DPP PSI. Mau tau makna Lebaran anggota DPP PSI? Simak dulu video berikut. Oh iya, omong-omong apa sih makna Lebaran bagi kalian? Langsung tulis di kolom komentar ya. (Emoji tertawa),” tulis Grace di akun Facebooknya, Kamis (14/6/2018).

Berikut makna Lebaran bagi 6 petinggi PSI itu, dikutip NNC dari video pendek yang diunggah Grace, Jumat (15/6/2018).

Grace : Idul Fitri kalau buat saya, saatnya silaturahmi dengan kawan dan kerabat yang mungkin udah lama banget kita gak kontakan.

Antoni: Idul Fitri bagi saya adalah saatnya untuk melebur dosa dengan saling memaafkan

Danik: Idul Fitri adalah perayaan kita telah lulus dilatih selama sebulan beribadah, Hablum minallah dan Hablum minan-nas.

Daniel: Bagi saya makna Lebaran adalah adalah mengambil waktu khusus untuk melihat ke belakang dan mengevaluasi diri, lalu bersama-sama dengan keluarga berjanji untuk menjadi manusia yang lebih baik ke depan.

Tsmara: Momen Idul Fitri adalah momen untuk kumpul-kumpul bersama keluarga dan momen untuk makan-makan.

Giring: Makna Lebaran bagi gue adalah bisa main video game seharian bersama Zidane karena libur!

“Selamat Hari Raya Idulfitri, Mohon maaf lahir dan batin,” ucap para politisi PSI itu.

Sumber

Lanjutkan Proyek Reklamasi, PSI: Anies Telah Bohongi Rakyat
Liputan

Lanjutkan Proyek Reklamasi, PSI: Anies Telah Bohongi Rakyat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membentuk Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta atau BKP Pantura Jakarta. Pembentukan badan itu sekaligus untuk menggarap proyek reklamasi Teluk Jakarta yang selama ini dihentikan sementara.

Langkah Anies melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta dinilai sebagai bentuk pelanggaran janji saat kampanye. Beberapa pihak pun mempertanyakan keputusan sang gubernur. Salah satunya adalah Wakil Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, Rian Ernest.

Ia mempertanyakan janji Gubernur Anies Baswedan soal reklamasi di Teluk Jakarta. Saat kampanye di Pilkada Jakarta 2017 lalu, hingga awal menjabat sebagai gubernur, Anies masih menyatakan tetap menolak proyek reklamasi 17 pulau untuk dilanjutkan.

Namun tiba-tiba Anies mengeluarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Padahal beberapa hari sebelumnya, Anies bersama ratusan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) baru saja menyegel ratusan bangunan di pulau reklamasi yang dinyatakan tidak memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB.

“Sekarang menarik saja kalau bapak (Anies) sebelumnya menolak, sekarang tiba-tiba reklamasi telah digulirkan,” ujar Rian kepada Suara.com, Rabu (13/6/2018).

Mantan staf Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ini juga menyinggung langkah Anies, yang pada pekan lalu ikut turun dalam penyegelan ratusan bangunan tak berizin di Pulau D yang merupakan bagian dari proyek reklamasi. Saat itu, Anies beralasan, Pemprov DKI sedang menunggu rampungnya Perda Rencana Tata Ruang Zonasi untuk melanjutkan reklamasi Teluk Jakarta.

“Kemarin kita lihat pulau C dan D (yang disegel), itu bahkan kalau nggak salah dari zaman Pak Ahok sudah digulirkan. Kalau Pak Anies benar tolak reklamasi kan, saya nggak tahu ya (harus bagaimana), tapi bisa saja mungkin bangunannya dirubuhkan,” kata Rian.

Lebih jauh Rian mengatakan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu dinilai belum melakukan sejumlah langkah yang konkret untuk menunaikan janji kampanyenya soal reklamasi.

“Kta bisa simpulkan, beliau makin ke sini nggak konsisten dengan janji kampanyenya. Kita tahu proyek reklamasi dari awal debat selalu dibawa-bawa Pak Anies kan?” katanya.

Kalau benar Pemprov DKI di era Anies dan Sandiaga Uno ingin melanjutkan reklamasi, maka kata Rian, rakyat yang sudah memilih pasangan Anies-Sandi telah dibohongi.

“Ya dong. Kan sebagian rakyat yang pilih dia kan (karena) ‘Oh nggak akan melanjutkan reklamasi.’ Tapi sekarang reklamasi dilanjutkan. Nggak baik kan, akhirnya warga merasa tertipu,” katanya lagi.

Sebelumnya, pembentukan BKP Pantura melalui Pergub Jakarta Nomor 58 Tahun 2018 oleh LBH Jakarta dinilai sebagai bagian dari rencana Anies untuk melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

“Seperti diketahui khalayak ramai, Anies-Sandiaga menyatakan secara terbuka dan menggebu-gebu bahwa dirinya akan menghentikan reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir dan segenap warga Jakarta, ketika kampanye pemilihan kepala daerah Jakarta yang lalu,” bunyi pernyataan yang diteken oleh Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta.

“Janji penghentian reklamasi tersebut merupakan poin nomor 6 dari 23 janji politik Anies-Sandiaga. Suatu utang yang harus dibayar kepada pemilihnya yang percaya bahwa janji tersebut akan terwujud. Namun, janji sepertinya tinggal janji saja,” demikian isi pernyataan itu lebih lanjut.

Pada Pasal 4 Pergub yang diteken Anies itu disebutkan bahwa Badan Pelaksanaan akan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan reklamasi.

Menurut koalisi itu, fungsi dari badan tersebut adalah mengkoordinasikan teknis reklamasi, penataan pesisir, peningkatan sistem pengendalian banjir, fasilitasi proses perizinan reklamasi, dan bahkan mencantumkan optimalisasi dan evaluasi atas pemanfaatan tanah Hak Guna Bangunan yang sudah ada oleh perusahaan mitra yang tak lain adalah para pengembang.

Sumber

Liputan Daerah

PSI Muratara Gelar Kopi Darat Daerah

Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (DPD PSI) Kab Muratara Mengadakan Kegiatan KOPDARDA Sekaligus Buka Puasa bersama Kader PSI Se-Kabupaten Muratara bertempat di rumah makan Badrul Lawang Agung Muratara

Partai Solidaritas Indonesia salah satu peserta Pemilu Tahun 2019, yang diisi oleh anak-anak muda dan orang-orang baru, yang mana pada akhir Tahun 2016 di umumkan Kemenkumham RI satu-satunya Partai politik baru yang lolos verifikasi administrasi Kemenkumham RI.

KOPDARDA ini di ikuti oleh 57 orang peserta dari DPC Partai Solidaritas Indonesia di Kab Muratara, dan Juga turut hadir Perwakilan DPD Partai Solidaritas Indonesia Kab Musi Rawas

Adapun agenda pokok pembahasan pada Kopdarda tersebut :

1. Menstrukturisasikan kepengurusan PSI Tingkat Kecamatan (DPC) , Kepengurusan Tingkat Kelurahan/Desa (DPRt) dan Divisi-divisi DPD PSI Muratara
2. Langkah-langkah strategis PSI Muratara untuk nenghapi Pemilu Tahun 2019
3. Deklarasi dukungan PSI Muratara untuk calon Gubernur nomor urut 4 Dodi-Giri

Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kab Muratara, Yadi Pebri menyampaikan pentingnya semangat yang totalitas dan komitmen kader PSI Muratara dalam usaha membesarkan Partai Solidaritas Indonesia di Kabupaten Muratara, jarena tanpa Komitmen “berat” untuk Mewujudkan Cita-cita Partai Solidaritas Indonesia

Pada kesempatan yang sama Sekretaris DPD PSI Muratara, Rahman Hidayat mengajak seluruh pengurus untuk memerahkan Muratara dengan Merahnya Partai Solidaritas Indonesia.

Sumber

Jubir PSI: Mungkin Mas Tommy Lupa, Kami Ingatkan
Liputan

Jubir PSI: Mungkin Mas Tommy Lupa, Kami Ingatkan

Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto tak pantas mengkritik pemerintah soal kebijakan utang luar negeri. Pasalnya, kiblat Tommy dan Berkarya adalah Rezim Orde Baru.

Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rizal Calvary Marimbo mengingatkan, utang zaman Orde Baru (Orba) habis dikorupsi oleh para pejabat dan kroni-kroni mereka.

“Tak hanya itu, utang Orba membuat masyarakat Indonesia sengsara serta jatuh ke dalam krisis tahun 1998. Mungkin ini yang beliau lupa. Enggak apa-apa kita ingatkan,” ujar Rizal.

Rizal mengatakan, di zaman Orba defisit selalu dijaga di kisaran 3 persen dari PDB setiap tahunnya.

Namun, defisit tersebut hanyalah memindahkan sumber pembiayaan dari pencetakan uang baru ke utang luar negeri untuk menjaga inflasi.

Sayangnya, inflasi tersebut harus dibayar dengan akumulasi utang yang terus meningkat dan beban pembayaran bunga uang yang semakin memberatkan.

Tingginya rasio utang atas PDB Orba tersebut meninggalkan bom waktu. “Ketika guncangan ekonomi global datang, nilai tukar rupiah terhadap dolar melonjak dan nilai utang dan beban bunga pemerintah meningkat tajam pula,” ucap dia.

Parahnya lagi, utang zaman Orba tidak dioptimalkan untuk membangun sektor-sektor produktif. Malahan dana segar itu dikorupsi secara berjamaah oleh pejabat dan kroni-kroni mereka.

“Ini bedanya dengan Pak Jokowi, utang dioptimalkan untuk bangun infrastruktur dan sektor-sektor produktif lainnya yang tidak berani dibangun oleh pemimpin sebelumnya,” ucap dia.

Lebih lanjut Rizal mengatakan, dibandingkan dengan negara-negara lainnya defisit anggaran Indonesia termasuk yang terjaga dengan baik. Defisit anggaran India sebesar 7,1 persen PDB, sedangkan Malaysia 3,03 persen PDB.

Negara berkembang seperti Vietnam mengalami defisit anggaran hingga 6,5 persen PDB, Polandia 2,9 persen PDB, Argentina 7,3 PDB, sedangkan Kolombia 2,84 persen PDB.

“Jadi defisit kita aman 3 persenan, Bahkan Qatar negara kaya minyak defisit sampai 10 persen. Norwegia 5 persen, Brasil 10 persen,” pungkas Rizal.

Rizal juga menanggapi kritik Tommy kepada pemerintah yang saat ini banyak memberikan kelonggaran terhadap investasi asing. Lagi-lagi dia menyebut putra bungsu Presiden Soeharto itu lupa sejarah.

“Begitu Orde Lama tumbang, Orba melakukan liberalisasi secara besar-besaran sehingga investasi asing masuk seperti air bah. Sejak itu, sumber daya alam kita sampai tanahnya habis diangkut ke luar negeri. Sampai UU Minerba ditegakan diera Jokowi, bahan mentah dilarang diekspor dan Freeport mau diambil pemerintah sebagian besar sahamnya,” ucap dia. (dil/jpnn)

Sumber

 

Grace Natalie, Tsamara Amany dan Serangan Kampanye Hitam terhadap Perempuan Politisi PSI
Kolom

Grace Natalie, Tsamara Amany dan Serangan Kampanye Hitam terhadap Perempuan Politisi PSI

Oleh:  Mohamad Guntur Romli
Kedua perempuan politisi PSI ini menjadi sasaran serangan dari budaya politik patriarkis di Indonesia. Grace Natalie difitnah memiliki affair dengan Basuki Tjahaha Purnama (Ahok) yang kini masih mendekam dalam penjara menjalani vonis hukumannya. Tak hanya itu akun anonim itu mengklem memiliki video panas yang katanya berasal rekaman “affair” Ahok dan Grace. Dengan tegas Grace pun sudah mengeluarkan tantangan pada akun itu untuk menyebarkan rekaman yang dimaksud, tapi hingga saat ini akun pengecut itu tak juga menjawabnya. Selain fitnah adanya video, Grace juga diserang foto-foto hoax hasil editing photoshop yang menunjukkan bagian-bagian tubuhnya.
 
Yang tak masuk akal akun anonim itu baru mengeluarkan fitnah saat ini, kalau benar video panas itu ada, harusnya lebih menohok dan kontroversial apabila disebutkan atau dikeluarkan saat Ahok maju sebagai Cagub DKI pada Pilkada 2017. Apabila video itu benar ada, maka cukuplah video itu yang akan langsung menumbangkan Ahok tanpa harus diserang dengan isu penodaan agama dan demo berjilid-jilid itu.
 
Anehnya juga fitnah ini dikeluarkan saat tersebar video “212” yang disebut-sebut pelakunya mirip dengan politisi Gerindra, Aryo Djojohadikusumo. Video panas disebut 212 karena pemerannya–katanya–ada 2 wanita, 1 pria dan berdurasi 2 menit. Kini kasus video itu ditangani polisi. Dan Grace sendiri telah melaporkan fitnah akun anonim itu ke polisi dan semoga secepatnya diambil tindakan pada penyebar fitnah.
 
Publik pun bertanya, mengapa ada akun anonim yang melemparkan fitnah pada Grace saat ada video panas lain yang lebih nyata? Apakah ini ada kesengajaan dari upaya pengalihan isu dari pihak-pihak yang terkena serangan dari video “212” itu?
 
Perempuan politisi PSI yang lain Tsamara Amany Alatas juga menjadi sasaran bulan-bulanan perisakan. Dari isu pribadinya hingga fitnah menjadi bahan cemoohan polisi parpol lain, hingga media-media online untuk mengejar hits dan iklan. Sebutlah Ferdinand Hutahaean politisi Parpol Demokrat yang menyerang Tsamara dengan sebutan “gincu”. Padahal kalau secara fair jejak tulisan-tulisan politik Tsamara lebih bernas dan cerdas daripada Ferdinand yang masuk kategori “politisi oportunis”.
 
Belum lagi isu viral terkait–maaf “pantat hitam” yang dikaitkan dengan Tsamara oleh media online Tribunnews yang mencari hits dengan modus membuat judul berita yang “clickbait”. Tribunnews menulis berita terkait isu pribadi Tsamara, isu perceraian dengan berita “Tsamara Amany Diceraikan Suami Karena ‘itunya’ Hitam?”. Media ini seolah-olah ingin membela hoax yang menerpa Tsamara, tapi malah ikut menyebarkannya dengan mengambil sumber dari akun anonim. Tsamara pun menjadi bulan-bulanan dari serbuan meme dan twit hoax yang hanya membaca judul berita ini. Sehingga berita Tribunnews ini pun memperoleh hits yang sangat tinggi dengan judul yang menipu dengan modus “click bait”.
 
Serangan pribadi pada perempuan politisi PSI, baik Grace dan Tsamara mengukuhkan kuatnya budaya patriarki dalam politik di Indonesia. Patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan, dominasi dan otoritas baik dalam ranah politik, ekonomi dan moral.
 
Dalam konteks politik, budaya poltik patriarki menyingkirkan peran perempuan baik dengan cara menolak dengan keras, atau dengan meremehkan, mengejek, menghina, merendahkan keperempuanan dari perempuan politik. Contoh yang dilakukan Fedinand dengan meledek Tsamara terkait gincu atau lipstik, ini sama saja dengan meledek seorang perempuan politik karena memakai jilbab atau atribut lain yang khas dengan perempuan.
 
Contoh lain yang sering terjadi dalam aksi-aksi yang membawa bra dan rok sebagai bentuk simbol kepengecutan bagi lawan politik mereka. Maka perempuan pun diidentikkan dengan pengecut dengan mengangkat atribut dan simbol mereka.
 
Model perendahan ini menunjukkan politik yang tak berkualitas karena menyerang pribadi seorang politisi (ad hominem) baik karena jender, agama, suku atau atribut pribadi lainnya.
 
Budaya politik patriarki selama ini juga sukses meminimalkan jumlah perempuan politisi di Indonesia, sehingga perlu ada perlawanan dengan menerapkan peraturan kuota 30 persen untuk perempuan politisi. Pun juga budaya politik yang serba identik dengan dunia laki-laki, keras, kasar, perempuan jadi obyek gosip dan obyek pandangan politisi laki-laki menjadi perintang yang besar bagi perempuan-perempuan yang berkualitas yang ingin mengabdi menjadi pelayan publik.
 
Padahal politik identik dengan pelayanan, pengayoman dan pengabdian yang berasal dari “politik yang feminin” yang ditunjukkan dengan luar biasa misalnya dari Ibu Risma Walikota Surabaya yang sukses mengelola, membangun dan mengayomi warga Surabaya. Salah satu strategi yang dipakai oleh Ibu Risma dalam memimpin Surabaya ia tidak menampilkan sebagai penguasa yang punya otoritas untuk melaksanakan dan memaksakan kebijakannya tapi dengan mengayomi, berdialog dan berkomunikasi dengan warganya.
 
Demikian pula karakter kepemimpinan Joko Widodo meskipun seorang laki-laki tapi kelembutannya, upaya ingin merangkul dan mengayomi semuanya membuktikan karakter politik Jokowi adalah politik yang feminin bukan politik yang maskulin. Dengan bukti peran perempuan-perempuan menteri dalam Kabinet Jokowi seperti Sri Mulyani, Retno Marsudi, Susi Pudjiastuti, Yohana Susana, eks menteri sosial Khofifah Indar Parawansa, Nila F Moeloek, Siti Nurbaya, Puan Maharani, Rini Soemarno atau yang laki-laki yang berpolitik secara feminin seperti Basuki Hadimuljono, Lukman Hakim Saifuddin, Hanif Diakhiri, Ignasius Jonan, hingga Jenderal Purnawiran Luhut B Panjaitan yang sering mengedepankan dialog bukan konfrontasi yang menjadi kunci keberhasilan pemerintahan Jokowi.
 
Kita selalu berharap agar Grace Natalie dan Tsamara Amany tidak surut dalam memperjuangkan perlawanan terhadap budaya politik patriarki ini, dan juga perempuan-perempuan politik lainnya dan pelayanan-pelayanan publik lainnya. Teruslah maju untuk menciptakan kesetaraan, keadilan dan pengabdian bagi negeri ini. 
Menguatkan Kembali Komitmen Membela Bangsa
Kolom

Menguatkan Kembali Komitmen Membela Bangsa

Oleh: Jeffrie Geovanie

Penangkapan tiga terduga teroris di dalam kampus Universitas Riau baru-baru ini mengonfirmasi temuan sejumlah survei yang menunjukkan tumbuh dan berkembangnya radikalisme di lembaga-lembaga pendidikan. Meskipun rata-rata persentasenya masih kecil, jika tidak dilakukan upaya pencegahan yang serius, bukan tidak mungkin embrio yang kecil itu akan tumbuh menjadi kekuatan besar.

Mengapa harus dicegah? Karena radikalisme, terutama dalam memahami dan menafsirkan agama, dalam konteks Indonesia yang multientik dan agama, berpotensi memecah belah dan bisa meruntuhkan pilar-pilar kebangsaan yang sudah dibangun para pejuang pendahulu kita.

Salah satu cara untuk mencegahnya adalah dengan menguatkan kembali komitmen membela bangsa. Komitmen yang dimaksud bukan sekadar daftar keinginan untuk melakukan hal-hal yang dianggap menjadi penawar radikalisme, tapi yang lebih penting adalah bagaimana aktualisasinya yang bisa menyentuh semua kalangan, terutama para pendidik baik yang ada berkiprah di perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah menengah.

Bentuk aktualisasi dari penguatan komitmen membela bangsa adalah, pertama, dengan merumuskan kembali, apa yang selama ini kita sebut sebagai asas dan pilar bangsa, interpretasi-interpretasi baru dalam kalimat-kalimat aktif yang mudah dipahami dan bisa dijalankan oleh segenap masyarakat sesuai dengan karakteristik demografinya.

Kalimat aktif interpretasi asas dan pilar bangsa bisa dirumuskan dengan kreatif oleh masing-masing komunitas dengan bahasa dan narasi yang komunikatif dengan melibatkan ahli-ahli filsafat, bahasa, psikologi, dan pendidikan. Sebagai contoh, untuk generasi milenial, kalimat-kalimat aktif yang dimaksud harus mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan pergaulan anak-anak muda.

Kedua, lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyosialisasikan asas dan pilar bangsa, selain diisi tokoh-tokoh yang memiliki kompetensi dan wawasan juga harus memiliki kelayakan dan keteladanan. Tanpa memiliki kualifikasi seperti ini, hanya akan menjadi bahan cibiran dan bulan-bulanan publik.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, lembaga ini harus lebih terbuka terhadap masukan-masukan masyarakat, dan lebih mendekatkan diri terutama pada kalangan yang sudah terdeteksi terpapar paham-paham radikalisme melalui pendekatan yang humanis dan bersahabat, bukan dengan pendekatan dogmatis formalistik.

Ketiga, di tengah menguatnya ancaman radikalisme yang sudah terpapar di sekolah-sekolah dan di kampus-kampus ternama, rasanya kurang bijak jika kita berdiam diri dan menyerahkan tugas membela bangsa sepenuhnya hanya kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Seluruh komponen bangsa harus memiliki kesadaran penuh terhadap munculnya ancaman radikalisme yang berpotensi memecah belah persatuan, merobek tenun kebangsaan.

Oleh karena itu, patut kita apresiasi langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengajak organisasi keislaman dan masyarakat umum untuk membela negara dari segala bentuk ancaman, baik berupa pengkhianatan, separatisme, maupun upaya mengubah bentuk negara.

Menurut MUI, eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dinyataklan dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh UUD 1945 pada hakikatnya adalah wujud perjanjian kebangsaan (al-mitsaq al-wathani) yang berisi kesepakatan bersama (al-muahadah al-jamaiyah) bangsa Indonesia.

Ajakan MUI yang tertuang dalam salah satu hasil kersepakatan (ijtima‘) ulama, Komisi Fatwa se-Indonesia yang diputuskan 9 Mei 2018 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan ini, menurut saya, bisa menjadi penawar racun radikalisme, utamanya yang berasal dari konsep dan pemahaman agama yang salah.

Keempat, harus tertanam pada setiap benak umat bahwa komitmen membela bangsa adalah komitmen untuk mengamalkan Islam sebagai agama yang membawa kedamaian dan rahmat bagi semesta (rahmatan lil-‘alamin). Kalau kita baca dengan saksama sejarah Rasulullah SAW, Nabi yang menjadi panutan semua Muslim sepanjang zaman, beliau benar-benar menjadi contoh hidup, menjadi teladan bagaimana Islam diimplementasikan. Di era Nabi, Islam benar-benar menjadi rahmatan lil-‘alamin.

Setelah Nabi SAW wafat, Islam sebagai agama yang terbuka, terkadang ditafsirkan oleh orang-orang yang memiliki ragam kepentingan, dan kepentingan subjektifnya mempengaruhi tafsirannya. Maka di sinilah, kepentingan agama kadang-kadang mewujud dalam kepentingan-kepentingan subjektif para penafsirnya.

Nah perebutan kepentingan dalam penafsiran agama inilah yang kerap menjadi masalah. Radikalisme yang sekarang banyak dipersoalkan itu, sejatinya antara lain muncul dari deviasi penafsiran agama. Saya sebut antara lain karena radikalisme tidak semata-mata muncul dari kesalahan penafsiran agama.

Dan, kelima, yang tidak kalah penting dalam menguatkan komitmen membela bangsa adalah agar dimulai dari diri sendiri. Setiap warga negara, terlebih pejabat publik yang digaji dari uang negara, semuanya harus menjadi pelopor di lingkungan keluarga dan komunitasnya masing-masing. Dengan demikian, komitmen yang dimaksud akan menjadi sesuatu yang hidup dan mewarnai dalam setiap ucapan dan tindakan dari seluruh warga negara.

Jeffrie Geovanie
http://jeffriegeovanie.com
Anggota MPR RI 2014-2019

Sumber

Waooo Hebat, Caleg PSI Sumbar 100 Persen
Liputan Daerah

Waooo Hebat, Caleg PSI Sumbar 100 Persen

“Alhamdulillah,” itulah ungkapan Ketua Bapilu DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI)Sumbar Medo Fernando saat memastikan Calon Legislatif (Caleg) PSI 100 persen, Selasa 12/6.

Terpenuhibya 100 persen Caleg di seluruh Daerah Pemilihan (Dapil) di Sumbar menurut Medo bukti anak muda kerja sunggung-sungguh.

“Dan kita optimis bahwa proses kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Final Caleg PSI 100 persen tercapai sebelum sahur tadi,”ujar Medo.

Sementara Ketua DPD PSI Padang Yunando akui tidak mudah merekrut Caleg Pemilu 2019.

“Tapi lewat kerjasama di PSI sesuatu tidak mudah itu bisa dipinggirkan,”ujar Nando yang Senin malam masih sibuk meyakini bakal Caleg untuk menjadi Caleg PSI.

Sementara kata Nando, Parpol lain pada pusing tujuh keliling memenuhi formasi Calegnya.

“Hahaaa, banyak yang pusing apalagi Parpol lama, banyak tokoh enggan menjadi Caleg karena takut melawan Caleg Incumbent, di PSI tidak, lobi sekali dan dua oke karena semangat perubahan, kebersamaan mengena bagi banyak tokoh di Sumbar.

Medo mengatakan bahwa Caleg PSI lengkap 100 persen didominasi kaum muda dan profesional.

“Mereka para idealis murni, mengenal politik praktis hanya di PSI, dan ingat profesi beragam serta didominasi usia muda,”ujarnya.

Ketua PSI Sumbar Ari Prima mengapresiasi kerja Bapilu PSI sehingga formasi Caleg PSI 100 persen.

“Saya takjub dan salut kepada para sahabat di PSI, terutama Ketua Bapilu Bro Medo yang tak kenal waktu untuk Caleg PSI 100 persen,”ujar Ari.(hu)

Sumbar

Ketum PSI: Jalan Tol Dibangun untuk Semua, Yang Anti Jokowi Juga Boleh Pakai Kok
Liputan

Ketum PSI: Jalan Tol Dibangun untuk Semua, Yang Anti Jokowi Juga Boleh Pakai Kok

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengaku bahagia karena arus mudik tahun ini berjalan lancar, lantaran selesainya pembangunan sejumlah jalan tol oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), sehingga kemacetan yang biasanya terjadi saat mudik, kini sudah terurai.

Prestasi pemerintah dalam mengatasi masalah tahunan mudik ‘horor’ ini, menurut Grace, menjadi bukti bahwa Presiden Jokowi mampu bekerja untuk rakyat.

Berikut pernyataan Grace yang disampaikan lewat akun facebook-nya, Selasa (12/6/2018).

JALAN TOL ITU DIBANGUN UNTUK SEMUA YA. MEREKA YANG ANTI JOKOWI JUGA BOLEH PAKAI KOK.

Bahagia sekali mendengar betapa tahun ini, mudik lebaran berlangsung lancar. Tidak ada penumpukan yang berlebihan. Tidak ada macet yang parah.

Saya tidak mudik. Tapi selama bertahun-tahun saya selalu merasa prihatin dengan sulitnya perjuangan saudara-saudara sebangsa yang harus susah payah kembali ke kampung halaman untuk bertemu sanak saudara di hari lebaran.

Tahun ini, tiba-tiba saja ‘horor’ itu tidak lagi terjadi. Saya membaca di koran dan media online. Saya melihat di siaran berita televisi dan mendengar di laporan radio. Dan saya mendengar dari teman-teman yang takjub dengan kelancaran mudik tahun ini.

Buat saya, ini kembali menunjukkan bahwa kalau saja kita memiliki pemerintah yang menata dan bekerja dengan benar, ada banyak persoalan yang dulu terlihat menggunung bisa diatasi.

Oh ya, saya juga ingin mengimbau bro dan sis semua tidak perlu mempolitisasi kelancaran mudik ini. Misalnya dengan meminta agar kubu anti Jokowi atau yang nyinyir pada Jokowi untuk tidak menggunakan fasilitas perjalanan yang sudah dibangun Pak Jokowi.

Pak Jokowi itu bekerja untuk seluruh rakyat kok. Bukankah karena itu kita mendukungnya?

Jadi, bagi yang mudik, selamat mudik ya. 

Jangan lupa bawa oleh-oleh. 

Sumber

PSI: Jokowi Sukses Redam Gejolak Pangan Selama Ramadan
Liputan

PSI: Jokowi Sukses Redam Gejolak Pangan Selama Ramadan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi kerja keras pemerintahan Joko Widodo-JK dalam mengendalikan harga pangan selama Ramadhan 2018 dan beberapa tahun terakhir. Alasannya karena sejauh bulan suci Ramadan dinilai tidak terjadi gejolak harga pangan (volatile food).

Juru Bicara PSI Bidang Ekonomi, Industri, dan Bisnis Rizal Calvary Marimbo mengatakan, setiap memasuki bulan puasa dan Lebaran, harga komoditas pangan akan merayap naik sehingga mendorong laju inflasi. Tradisi ini menjadi langganan tahunan dan merambah seluruh bahan pangan pokok masyarakat sehari-hari.

“Biasanya komoditas pangan merangkak naik seketika mendekati Lebaran. Sejauh pemantauan PSI, harga-harga komoditas terkendali,” kata Rizal dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 12 Mei 2018.

Dia mengungkapkan, tradisi gejolak harga pangan menjelang Lebaran telah berhasil diakhiri pemerintahan Jokowi sejak beberapa tahun terakhir. Sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dan Idul Fitri dengan tenang.

Rizal menambahkan, terkendalinya harga pangan tersebut tak hanya disebabkan oleh cukupnya pasokan ke pasar, namun juga pemerintahan Jokowi-JK mampu menghentikan penimbunan dan adanya perbaikan infrastruktur secara sistematis.

“Ada faktor penegakan hukum. Tidak ada oknum yang berani menimbun bahan pangan. Juga jalur logistik berjalan lancar sebab infrastruktur semakin baik dan meluas. Biaya logistik ikut menurun,” jelasnya.

Dia mengatakan, bila pun terjadi kenaikan harga namun masih dalam batas normal.

“Kenaikan saya kira tak akan mencapai 20%. Bahkan mungkin di bawah 15%. Ini masih normal. Malah ada komoditas yang menurun harganya. Yang berbahaya seperti dulu-dulunya bisa sampai 50 persen. Jadi secara persentase kenaikan year on year justru terjadi penurunan,” Rizal menandaskan.

Sumber