Wasekjen PSI Danik Berbicara di Puger Jember
Liputan Daerah

Wasekjen PSI Danik Berbicara di Puger Jember

Wasekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Danik Eka Rahmaningtiyas saat melakukan pertemuan komunitas perempuan di kecamatan Puger kembali mengingatkan warga untuk bersama-sama mengawal program-program utama Jokowi, seperti pengelolaan Dana Desa.

“Hari ini kita masih sering dengar kasus tentang pemanfaatan dana desa yang tidak tepat sasaran. Seperti terjadi korupsi dana desa. Situasi ini muncul, selain karena sistem pengawasan yang masih lemah juga disebabkan warga tidak aktif mengawal pemanfaatan dana desa” kata Danik Caleg DPR-RI kelahiran Ambulu Jember.

Danik mengurai, bila mengacu UU No 6 Tahun 2014, pemanfaatan dana desa digunakan untuk pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini dan Posyandu; pembangunan infrastruktur, misalnya irigasi pertanian, jalan, usaha tani, saluran air, dan jembatan yang dibangun secara swakelola.

Semua itu untuk menciptakan pemerataan pembangunan kota dan desa. “Dana desa, seharusnya jadi pemantik/modal untuk membuat desa semakin berdirikari, bukan untuk menciptakan ketergantungan” ujar Danik

.Danik melanjutkan, laporan pengunaan Dana desa sebaiknya dipasang di papan pengumuman yang berada di kantor desa, sehingga warga dapat mengetahui anggaran digunakan untuk apa saja, misalkan selama bulan Januari dana operasional desa dipakai menggaji kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa.

“Prinsip transparansi dan akuntabel, bisa diterapkan di semua tempat, ia tidak butuh peralatan yang modern, itu hanya kemauan dari semua pihak” kata Danik.

Temu warga yang dilakukan di rumah salah satu pengurus PKK di kecamatan Puger berlangsung dengan penuh antusias.

Yuliani, salah satu peserta memgingatkan pada Danik, jika terpilih nanti untuk tidak melupakan warga yang telah memilihnya.“Banyak caleg yang sering datang di tempat ini, tapi ketika sudah terpilih, ia sama-sekali tidak datang lagi menemui warga” ujar ibu Marni sembari mengendong bayi-nya.

Menurut Danik, tipikal anggota dewan seperti itu tidak layak dipilih lagi. Danik melanjutkan, warga punya hak mengevaluasi mandat yang diberikan pada wakilnya.

“Tujuan pemilu itu adalah mengevaluasi mandat yang kita berikan selama 5 tahun. Jika wakil rakyat yang kita pilih tidak peduli lagi dengan persoalan keseharian warga, maka selayaknya diberikan sangsi dengan cara tidak dipilih lagi” pungkas Danik.[ted]

Sumber

Dukung Pengusutan Korupsi E-KTP, Andy Budiman: KPK Tidak Tebang Pilih
Liputan Daerah

Dukung Pengusutan Korupsi E-KTP, Andy Budiman: KPK Tidak Tebang Pilih

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat banyak tekanan pasca penahanan ketua umum Golkar Setya Novanto. Banyaknya kepentingan-kepentingan politis di lingkungan DPR dan sejumlah Parpol yang melemahkan KPK, seharusnya tidak membuat lembaga antikorupsi itu mengendurkan pengungkapan kasus e-KTP.

“KPK jalannya sudah benar. Kalau KPK dibilang tebang pilih saya kira tidak. Yang namanya KPK berani menangkap ketua lembaga tinggi seperti DPR, DPD dan MK, berarti itu bukan main-main. Kami dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sangat mengapresiasi langkah KPK,” kata Andy Budiman, mantan wartawan yang kini aktif di kepengurusan PSI kepada siagaindonesia.com dalam kunjungannya ke rumah warga Kedurus, Surabaya, Kamis (24/11/2017).

Dikatakan Andy, tugas KPK sangat mulia. Tidak hanya memberantas korupsi, namun KPK secara tidak langsung membantu memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara yang oknum-oknumnya terjerat korupsi.

“Bayangkan saja, pertama kali dalam sejarah ketua DPR RI ditangkap. Kalau dibiarkan, jangka panjang akibat korupsi sangat berbahaya. Marwah DPR bisa hancur. Orang akan sinis dan tidak percaya lagi terhadap wakil-wakil rakyat dan partai politik. Karena itu KPK harus didukung. Jangan kemudian pemberantasan korupsi malah dilemahkan. Masyarakat sekarang masih percaya dengan KPK dalam penegakan hukum di negeri ini,” ujar Andy.

Lalu perlukah KPK membuka kantor cabang di daerah-daerah, mengingat kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi sangat luas di seluruh Indonesia?

Pria yang maju sebagai Caleg PSI dari Dapil 1 Jawa Timur ini mengatakan bahwa membuka kantor cabang atau biro di daerah perlu persiapan matang. Tidak semudah media membuka kantor biro. Sebab yang kita bicarakan adalah lembaga negara.

“Kalau memang KPK harus ada di daerah, itu perlu proses seleksi yang ketat, harus ada filter yang baik untuk setiap anggotanya. Dan yang paling berat adalah merawat institusi. Ini tantangan terbesarnya. Mampukah KPK melakukan pengawasan menyeluruh, itu pertanyaannya. Saya kira itu perlu waktu. Saya mendukung KPK turun ke daerah, tapi untuk membuka kantor banyak hal yang harus dibicarakan dengan matang,” urai Andy.

Soal korupsi, Andy justru lebih mementingkan tindakan pencegahan dibanding pemberantasan. “Katakanlah korupsi dapat dicegah, bukankah tidak perlu ada pemberantasan lagi. Karena memang sudah tidak ada korupsi lagi. Untuk pencegahan ini, saya sangat berharap agar lembaga pemerintahan dari daerah hingga pusat bisa membuat kebijakan yang dapat mencegah dari perbuatan korup. Salah satu contohnya, lembaga pemerintahan kini sudah mulai menerapkan sistem online. Dengan menggunakan sistem online ini yang namanya pengadaan barang, akan mudah tetkontrol. Orang mau korupsi juga susah,” ungkapnya.

Terkait banyaknya kepala daerah yang khawatir menggunakan dana desa (DD) untuk program pembangunan karena takut dianggap korupsi, Andy menyebut bahwa hal itu tidak perlu berlebihan dalam menyingkapinya.

“Kalau kita bersih ngapain takut. Turunnya dana desa itu memang untuk kemajuan dan pembangunan desa. Sebaliknya kepala desa yang menolak dana desa, justru mengabaikan kepentingan warga,” imbuhnya.

Ditambahkan Andy, program dana desa merupakan program Nawacita. Jika kepala desa takut terjerat korupsi, mereka bisa berkonsultasi ke aparatur penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan maupun KPK.

“Jangan takut menggunakan dana desa. Sekarang ini sudah banyak intitusi yang mengawasi. Program dana desa harus jalan, sebab itu program baik dari pemerintah untum pembangunan masyarakat,” tutupnya.nv

Sumber

Isyana Menyoroti Peningkatan Kemiskinan di Tangerang
Liputan Daerah

Isyana Menyoroti Peningkatan Kemiskinan di Tangerang

Keluhan warga Tangerang atas mahalnya harga sembako, menjadi perhatian khusus Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia, Ratu Isyana Bagoes Oka.

“Salah satu faktor penyebabnya adalah kemampuan daya beli masyarakat,” kata mantan jurnalis ini pada acara pertemuan dengan Komunitas Pesenam Bersama di Desa Jatake Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Kamis, 23 November 2017.

Isyana mengatakan, rendahnya daya beli masyarakat ini berkaitan erat dengan kemisikinan yang terjadi di Banten. “Itu jelas tercatat dalam data Badan Pusat Statistik Provinsi (BPS) Banten,” katanya. Data BPS Banten mencatat lonjakan angka kemiskinan di Banten sebanyak 17,4 ribu jiwa.

Kemiskinan yang meningkat di Banten, bukan hanya ada dalam data BPS Banten saja. Isyana menunjuk survei Sosial Ekonomi Nasional juga sama.

Misalnya, pada survei Maret 2017, disebutkan penduduk miskin Banten meningkat 0,09 persen dibandingkan semester sebelumnya yang 5,36 persen. Kemudian pada Maret 2016, penduduk miskin Banten berjumlah 657,74 ribu jiwa, pada Maret 2017 meningkat 675,04 ribu jiwa.

Itulah sebabnya, calon anggota DPR RI di Dapil Tangerang Raya ini khawatir, meningkatnya kemiskinan dan rendahnya tingkat daya beli masyarakat akan berimbas pada kesehatan dan kebutuhan gizi anak dan keluarga.

“Jika gizi anak terganggu, maka mempengaruhi kesehatan dan kecerdasannya. Anak adalah generasi masa depan. Jika kesehatan dan kecerdasan mereka terganggu bagaimana mereka meneruskan tongkat estafet membangun bangsa,” ujar Isyana

Lebih lanjut Isyana menyoroti penyebab kemiskinan, yang menurut BPS diantaranya adalah mahalnya beras, bahan bakar minyak (BBM) hingga pakaian dan dana pendidikan.

“Jika untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti beras, pakaian, dan pendidikan malah dianggap sebagai penyebab meningkatkan kemiskinan, itu hal yang aneh,” ujarnya.

Bagi Isyana saat ini yang terpenting adalah bagaimana berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan di provinsi Banten. “Rakyat saat ini merindukan harga sembako murah. Ini yang harus kita perjuangkan bersama,” tutur mantan presenter itu.

Kendati itu bukan pekerjaan yang mudah, namun Isyana menyatakan tetap bisa diwujudkan jika ada “good will” atau keinginan baik dari politisi dan pejabat pemerintah.

“Pemerintah dan politisi untuk bahu membahu berjuang memajukan Banten. Selama ada keinginan baik untuk kepentingan rakyat, saya optimis rakyat Banten semakin sejahtera dan terbebas dari kemiskinan,” ujar Isyana penuh keyakinan. []

Sumber

Rian Ernest: Pak Gubernur, Anggaran DKI Jangan Awur-awuran!
Sikap PSI

Rian Ernest: Pak Gubernur, Anggaran DKI Jangan Awur-awuran!

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya kembali berdamai dengan DPRD. Hasil perdamaian ini resmi menjadi kesepakatan hitam di atas putih dalam nota kesepakatan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2018.

“Angkanya? Tertulis jelas menjadi Rp 77,1 triliun — anggaran terbesar DKI Jakarta dalam empat tahun terakhir,” kata Rian Ernest, Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Senin siang (20/11).

Mempertahankan komitmen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta sebagai partai oposisi yang konstruktif, kata Rian Ernest, maka selama masa penyusunan rencana anggaran tersebut PSI aktif berpartisipasi mengawal anggaran lewat platform berbasis data bernama http://kawaljakarta.id/.

Ia mengatakan, Tim riset Kawal Jakarta aktif menelusuri setiap pos kegiatan tempat anggaran tersebut dialokasikan. “Mulai dari satuan terbesar seperti program, hingga satuan terkecil seperti komponen dan harga satuan,” katanya.

Dari hasil penelusuran Kawal Jakarta, ditemukan salah satu kenaikan anggaran terbesar ada pada Sekretariat DPRD. Bagaimana rinciannya?

Rian Ernest menjelaskan, sebelum masuk dalam fase pembahasan dengan anggota dewan, anggaran yang diajukan adalah sebesar Rp 226,1 miliar. Saat rapat paripurna kemarin, anggaran melonjak menjadi Rp 346,5 miliar.

“Lagi-lagi, nilai ini merupakan nilai terbesar yang diajukan sekretariat DPRD dalam tiga tahun terakhir,” katanya.

Tahun 2016 lalu, misalnya, anggaran sekretariat DPRD diketok dengan nilai Rp 115, 05 miliar. Sedangkan, satu tahun lalu Pemprov DKI sepakat menggelontorkan Rp 129,3 miliar untuk kebutuhan anggota dewan. Anggaran yang turun untuk sekretarian DPRD lebih rendah dari perencanaan awal.

Beberapa pos yang signifikan naik dan memiliki potensi inefesiensi anggaran adalah senilai Rp 107,7M untuk kunjungan kerja, Rp 620 juta untuk renovasi kolam, Rp 542,8 juta untuk pemeliharaan kendaraan, dan Rp 571 juta untuk pengelolaan website.

Selain itu terdapat mata kegiatan Penunjang Kehadiran Rapat Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp 16 Miliar yang baru muncul saat pembahasan dengan DPRD.

Sikap berdamai ini tak elok jika harus ditukar dengan penambahan pos-pos kegiatan yang berimbas pada semakin membengkaknya anggaran DKI.

Sementara itu, Pemprov sendiri masih berpikir keras untuk mencari solusi defisit penganggaran tahun depan. Ditambah lagi, masih adanya tantangan besar bagi pemerintah Ibu Kota untuk mencapai target pendapatan yang dalam tiga tahun terakhir tak pernah sampai hasil maksimal.

Namun, yang jauh lebih penting adalah masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi seperti kestabilan harga kebutuhan bahan pokok, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang layak.

“Dalam menyikapi potensi ketidakefisiensian penyusunan anggaran ini, PSI Jakarta meminta Gubernur Anies Rasyid Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno untuk kembali mengevaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2018,” kata Rian Ernest.

“Membuat Anggaran DKI, Jangan Awur-awuran. Pak Gubernur, Tolong Cermati Ulang!”

“Mencermati lagi pos-pos anggaran agar jangan sampai uang rakyat terpakai tidak jelas dan tidak efektif. Tentu belum terlambat. Pemerintah masih bisa menghitung kembali pos anggaran yang kurang prioritas agar bisa mengurangi defisit anggaran yang saat ini masih dihadapi Jakarta,” katanya.

Rian Ernest menambahkan, tak hanya sebatas penyisiran program dan kegiatan — tapi Gubernur dan Wakil Gubernur pilihan rakyat ini harus dengan teliti juga mengecek kesesuaian komponen, koefisien pengali, volume, dan harga satuan dengan kebutuhan yang sebenarnya diperlukan oleh para satuan perangkat dinas tersebut.

Ia berharap, masyarakat juga turut aktif mengawasi proses anggaran ini* dengan membuka situs website resmi pemprov DKI apbd.jakarta.go.id dan memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah lewat platform kawaljakarta.id. Tak ada yang salah untuk menjadi manusia yang lebih peduli. Demi Jakarta yang lebih baik.[]

Sumber

DPRD Jangan Hanya Cakap ‘Berakrobat’ Anggaran
Liputan Daerah

DPRD Jangan Hanya Cakap ‘Berakrobat’ Anggaran

Menyambut Pilkada 2019, banyak partai politik yang sudah menyiapkan calon legislatifnya untuk bisa mengambil kursi politik di tingkat DPRD maupun DPR. PSI DPW DKI Jakarta yang terbilang pemain baru juga ingin mendorong para kadernya untuk dapat mengisi kursi di “Kebon Sirih”.

PSI DPW DKI Jakarta telah mengadakan seleksi terbuka caleg tingkat DPRD sejak kemarin dengan menyediakan juri-juri ahli dan menyiarkan langsung proses seleksi calegnya lewat kanal media sosial termasuk Facebook dan Instagram.

Hasan Nasbi, CEO Cyrus Network, yang juga merupakan juri ahli seleksi caleg PSI DPW DKI Jakarta, mengungkap bahwa polarisasi Pilkada DKI beberapa saat lalu mempengaruhi program seleksi terbuka ini.

“Banyak caleg DPRD lewat PSI Jakarta yang hampir tidak percaya lagi dengan politik akibat Pilkada DKI kemarin. Namun, mereka — yang kebanyakan merupakan kalangan profesional muda — lebih memilih turun langsung ke politik sebagai caleg PSI karena merasa ada yang tidak beres.”

Selain Hasan Nasbi, ada juga beberapa tokoh lain yang mengisi posisi pansel seleksi caleg DPRD DKI Jakarta. Seperti Ade Irawan (Koordinator ICW), Ani Soetjipto (Dosen Senior HI Universitas Indonesia), dan Sumardy (Ketua Bapilu DPP PSI).

“Saya sendiri ingin agar DPRD kita punya kemampuan untuk mengimbangi kecakapan para pegawai yang ada di tingkat eksekutif. Anggota DPRD dan DPR kita itu hanya cantik dalam satu hal. yaitu ‘akrobat’ anggaran. Bukan cakap dalam proses penganggaran, legislasi, maupun pengawasan dan perumusan pelaksanaan pembangunan.” ungkap Hasan.

Ade Irawan juga memperkuat pentingnya fungsi penganggaran anggota DPRD tersebut. Menurutnya, peningkatan kualitas SDM di Jakarta penting mengingat masih banyak warga yang belum memiliki akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang layak. Untuk itulah DPRD harus berinvestasi anggaran di dua sektor krusial tersebut.

Hal ini sejalan dengan pernyataan sikap PSI DPW DKI Jakarta soal inefisiensi anggaran DKI Jakarta yang di gagas oleh pemerintahan Anies-Sandi. Mendorong calon legislatif di tingkat DPRD yang ‘melek’ anggaran dan memiliki integritas tinggi menjadi tantangan tersendiri dalam proses seleksi tersebut. (Public Relations PSI DKI Jakarta)

Kamaruddin Bincang Hukum dan Politik Bersama Generasi Muda Pantai Timur
Liputan Daerah

Kamaruddin Bincang Hukum dan Politik Bersama Generasi Muda Pantai Timur

Selama lebih kurang 1 jam berlangsung, Kamaruddin SH yang hadir untuk memenuhi undangan sebagai narasumber bincang-bincang terkait dinamika hukum dan politik Aceh bersama kaum muda pantai timur Aceh (mahasiswa) yang bertempat di Aksa Coffe Jalan Islamic Center, Kota Langsa, Sab”tu (18/11/17).

Kamaruddin yang saat ini menjabat sebagai ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Aceh dalam sambutannya didepan mahasiswa menuturkan bahwa mahasiswa harus jeli dan peka terhadap hukum dan dunia politik yang ada, khususnya di daerah Aceh agar jangan sampai politik dapat membodohi kita yang nantinya akan mengarah ke jalur yang negatif.

Apalagi politik yang dapat membuat kita menjadi korban dari keributan maupun pertengkaran antar sesama kerabat maupun kawan yang sudah lama dikenal, misalnya akibat mendukung salah satu kandidat, padahal itu semua metode kuno yang harus dihilangkan dalam perpolitikan di Aceh. Maka dari itu, kata Kamaruddin, berpolitik bisa-bisa saja, asalkan berpolitik dengan cara yang sehat dimana kita tidak mengorbankan orang lain dengan cara membodohi seseorang dengan janji-janji yang tidak masuk akal demi mendapatkan sebuah kedudukan.

Pada kesempatan bincang-bincang itu, pengacara muda ini berpesan agar kalangan mahasiswa dapat membedakan mana politik yang bersifat adu domba dan politik yang memang benar-benar memperjuangkan hak-hak dari aspirasi masyarakat untuk kemajuan ke depan.

Diakhir sambutannya, Kamaruddin meminta doa restu kepada kaum muda pantai timur Aceh untuk mendukungnya pada pemilihan calon legislatif periode 2019-2024 yang Insyallah akan maju sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) melalui daerah pemilihan II dari Partai Solidaritas Indonesia dengan visi-misi mensejahterakan rakyat Aceh.

Sementara itu, setelah penyampaian kata sambutan dari Kamaruddin dilanjutkan dengan acara dialog seputaran Aceh dimana dalam forum tersebut ada salah seorang dari kalangan mahasiswa yang sempat menanyakan perihal UUPA terkait pencabutan pasal yang sedang di perjuangkan oleh anggota DPRA di Mahkamah Konstitusi (MK). Dirinya berharap supaya Aceh kedepan memang betul-betul diperhatikan dan dijalankan sesuai dengan amanah UUPA yang berlaku serta jangan sampai Aceh di anggap sebelah mata oleh Pemerintah akibat tidak senangnya segelintir oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ucapnya. (Rolly)

Sumber

DPD Merauke, Rayakan HUT ke-3 PSI Secara Sederhana
Liputan Daerah

DPD Merauke, Rayakan HUT ke-3 PSI Secara Sederhana

DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Merauke, Papua merayakan HUT ke-3 “partainya anak muda” itu secara sederhana, Kamis (16/11) malam.

Ketua DPD PSI Merauke, Jeremias Michael Omona ketika memberikan sambutan pada peringatan HUT PSI ke-3 mengatakan, sebagai partai baru, tentu pengurus dan kader PSI memiliki banyak harapan dan cita-cita, yang ingin diraih dalam kancah perpolitikan di Indonesia.

Ia meminta seluruh kader dan pengurus partai yang sudah tersebar pada belasan distrik di Kabupaten Merauke, tetap solid demi mewujudkan harapan partai.

“Tidaklah mudah mewujudkan hal itu. Dibutuhkan perjuangan panjang seperti yang dihadapi PSI selama ini. Hingga kini PSI mulai bertumbuh dan terus menunjukkan kemajuan di kancah perpolitikan,” kata Jeremias yang akrab disapa Jerry.

Katanya, pengurus dan kader PSI Merauke telah melalui perjuangan panjang. Untuk menapaki hari esok, tantangan akan lebih besar, sehingga butuh kerja keras dan kerjasama yang baik dalam keluarga besar PSI.

“Meski PSI belum besar, kita semua memiliki komitmen kuat untuk ikut berkontribusi terhadap bangsa dan daerah, dengan potensi yang dimiliki,” ucapnya.

Simpatisan dan pengurus PSI dari sejumlah DPC ikut hadir pada momen itu. Kata Jerry, konsep perayaan hari jadi partai sengaja dikemas dengan sederhana, namun tidak mengurangi makna kebersamaan dalam keluarga PSI.

“Memang ini dadakan. Ide merayakan HUT PSI ke-3 tahun ini muncul ketika rapat pengurus partai. Seluruh simpatisan dan pengurus PSI hadir. Awalnya mantan Bupati Merauke, Romanus Mbaraka bersedia hadir, namun urung karena berhalangan,” katanya.

Puncak HUT ke-3 PSI di Kabupaten Merauke diisi pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun bersama. (Nuryani/Arjuna)

Sumber

Warga Payangan Jember Dukung Danik ke Senayan
Liputan Daerah

Warga Payangan Jember Dukung Danik ke Senayan

Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Danik Eka Rahmaningtiyas, melakukan temu warga dengan warga penggerak wisata desa di tepi pantai Teluk Love-Payangan, Jember, Jawa Timur, Rabu 22 November 2017.

Ratusan warga memenuhi lokasi pertemuan yang berlangsung di tepi pantai indah yang berjuluk “Surga Tersembunyi” di Jember itu.

Keindahan alam ini, kata Danik, akan memiliki nilai tambah jika dikelola dengan benar. “Apalagi di sini wisata masyarakat merupakan hasil dari partisipasi dan kekompakan warga. Namun perlu publikasi yang baik karena potensinya luar biasa,” katanya.

Danik menjelaskan, sarana publikasi di zaman sekarang ini pun sangat banyak. Tak hanya dengan menggunakan media meanstream, tetapi juga sangat ampuh dengan media-media sosial. “Di era digital ini, kita harus memanfaatkan untuk mengembangkan nilai-nilai positif dan bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Danik menegaskan, bahwa segala hal yang terkait kehidupan sosial masyarakat mulai dari infrastuktur desa, harga sembako, biaya sekolah dan lain-lain semua ditentukan oleh proses politik. “Sementara permasalahan saat ini antara rakyat dan perwakilannya tidak pernah ada komunikasi untuk menyelesaikan masalah,” kata Danik, yang disambut teriakan dukungan warga.

Warga juga menginginkan perwakilannya di legislatif adalah sosok yang tidak punya sekat komunikasi dengan pemilihnya. Itulah sebabnya, mereka bertekat memperjuangkan Danik untuk meraih kursi di DPR-RI.

Salah seorang tokoh masyarakat Payangan, Aba Suto, menyatakan ia mewakili warga mendukung Danik sebagai putra daerah yang memahami kondisi lokal untuk maju sebagai caleg DPR-RI . Selain itu, soal perekonomian rakyat, Danik diminta memperjuangkan dana desa dan tanah adat.

“Danik memahami pentingnya dana desa bagi pembangunan dindesa. Jadi jika terpilih nanti, danik tetap komit untuk memastikan anggaran dana desa tidak dipotong dan sesuai peruntukkannya” pungkas Aba Suto. (Zen)

Sumber

Dini Purwono Perjuangkan Reformasi Lembaga Peradilan
Liputan Nasional

Dini Purwono Perjuangkan Reformasi Lembaga Peradilan

Advokat Dini S Purwono SH MML menjadi salah satu dari 15 calon legislatif yang diwawancari juri independen di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia, Jakarta, Minggu (19/11/2017). Hadir pukul 16.20, alumni Universitas Harvard AS ini menjalani interview dengan dua juri dan satu pengurus DPP PSI.  Mereka adalah Zainal Arifin Mochtar, dosen hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga penggiat antikorupsi lewat lembaga Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM.  Satu lagi juri adalah mantan hakim Asep Iwan Iriawan. Keduanya, didampingi pengurus DPP PSI, Suci Mayang Sari.

Mengawali proses penilaian juri, Dini memaparkan programnya dalam kapasitas bakal caleg DPR-RI dari PSI. Berlangsung setengah jam, Dini membahas soal berbagai persoalan hukum dan penanganannya. Ia berpendapat perlunya reformasi di lembaga peradilan Indonesia.

Salah satu poin penting yang dibahas Dini adalah soal pemberantasan korupsi. Ia menyatakan mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, ini adalah salah satu perubahan yang sudah mulai berjalan.

Saat Dini memaparkan pentingnya KPK, tiba-tiba mantan hakim Asep Iwan Iriawan mengajukan pertanyaan. “Bagaimana sikap Anda, seandainya partai mendukung hak angket memperlemah KPK. Misalnya, partai memerintah Anda untuk mendukung hak angket, bagaimana sikap Anda?”

Dini menjawab menolak permintaan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Jika partai memaksa? “Saya keluar dari partai,” jawabnya tegas. Dini mengatakan kepentingan rakyat adalah yang paling utama.

Jawaban Dini langsung mendapat apresiasi dari Asep Iwan Iriawan. “Saya suka pada jawaban Anda itu,” katanya. Tanggapan yang sama juga disampaikan Zainal Arifin Mochtar. “Saya sepakat dengan jawaban Dini,” katanya.

Dini menyatakan bersedia masuk ke politik dan meninggalkan kehidupan yang mapan adalah untuk memperjuangan kepentingan rakyat. “Saya rugi jika menjadi wakil rakyat jika tidak memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujarnya.

Dini memang salah satu caleg PSI yang dinilai paling mumpuni. Ia seorang berpendidikan dari kampus ternama di dunia yang didukung pengalaman. Selama 20 tahun menjadi praktisi hukum, selain itu pernah menjadi staf khusus menteri keuangan di masa Dr Chatib Basri.

Bahkan Chatib Basri pun memuji Dini. “Dini orang yang cerdas dan juga punya integritas,” kata Chatib Basri. Selain itu, ia mengatakan Dini juga sangat professional dalam menjalankan tugasnya. Sikap seperti itu, kata Chatib Basri, sangat penting.

Chatib Basri berkeyakinan Dini mampu menjadi legislator. “Sebab dia punya integritas punya idealisme, dia pintar juga jujur dan mudah-mudahan bisa menjadi politisi yang baik,” katanya. “Saya kira menjadi sangat penting bahwa orang-orang yang pintar jujur bisa masuk di dalam politik,” katanya.

Lawyers dan pegiat Hak Azasi Manusia Todung Mulia Lubis juga berharap agar Dini lolos ke senayan. “Orang baik harus masuk ke politik orang baik harus masuk ke DPR karena DPR perlu diisi oleh orang-orang yang punya idealisme dan komitmen,” katanya. Todung menyebut Dini memiliki idealisme dan punya komitmen serta memiliki konsep.

“Dia akan mengisi kekosongan di DPR yang memang membutuhkan sosok seperti Dini Purwono yang akan membersihkan DPR dari ide-ide gagasan-gagasan yang tidak sehat buat bangsa ini,” katanya.

Seleksi Ketat Calon Legislator

Usai mengikuti interview, Dini menyatakan siap menerima apapun hasilnya. Ia menyatakan, proses seleksi caleg ini memberi harapan baru bagi rakyat. “Rakyat Indonesia akan memiliki wakil-wakil yang melalui proses seleksi dengan benar,” katanya. “Artinya, perubahan itu sudah kita mulai dari sekarang.”

Para dewan juri juga memuji program penjaringan caleg yang dilakukan PSI. Saparinah Sadli, tokoh penggerak perempuan yang adalah ketua pertama pada Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (1998-2004), mengatakan baru kali ini ia terlibat dalam proses penjaringan bakal calon legislatif.

“Saya mendukung program PSI. Ini adalah terobosan baru,” katanya. Ia berharap program penjaringan caleg yang dilakukan PSI ini tetap dipertahankan. “Agar tidak ada lagi anggota dewan yang justru melecehkan negaranya sendiri seperti yang kita lihat sekarang ini,” katanya.

Dewan juru lainnya, Ade Armando (dosen di Universitas Indonesia) sepakat dengan pernyataan Saparinah. Ia mendukung program yang dilaksanakan oleh PSI ini.

Pendapat yang sama juga disampaikan Henny Supolo Henny Supolo, tokoh pendidikan yang adalah pendiri sekolah Al-Azhar Pondok Labu, Jakarta Selatan. “Apa yang dilakukan oleh PSI memperlihatkan adanya solusi. Ini suatu terobosan untuk mencari solusi terhadap kebuntuan yang ada. Kita mencari calon-calon terbaik,” katanya.

Sedangkan mantan Ketua KPK Bibit Samad Rianto memberi saran, agar caleg yang ikut seleksi di PSI untuk membaca Undag-undang Antikorupsi. “Sebab PSI ini adalah partai antikorupsi dan anti intoleransi. Jadi dua hal itu perlu dipahami benar-benar,” katanya.

Selain itu, menurut Bibit, para caleg perlu juga memahami tigal, yaitu kompetensi, integirtas, dan konsisten.

Adapun Zainal Arifin Mochtar, dosen hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menyebutkan PSI sedang melakukan upaya perbaikan dalam proses rekrutmen para caleg. “Di sini penting untuk melihat integritas, kapabilitas, dan akseptabilitas seseorang. Ini semacam ijtihad PSI,” kata penggiat antikorupsi lewat lembaga Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM ini.

Jika proses penjaringan caleg PSI ini terjaga dengan baik dan terus disempurnakan, maka kata mantan hakim Asep Iwan Iriawan, tak kan ada pejabat di dewan yang tertabrak tiang listrik. “Itu adalah pelajaran. Saya bangga pada anak-anak muda yang maju sebagai caleg PSI. Semoga tetap tegar seperti tiang listrik yang tak goyah ditabrak,” ujar pengamat hukum ini. (sm/aro/ida/JPR)

Sumber

Wow! Ini 9 Gebrakan di 3 Tahun Partai Solidaritas Indonesia
Blog Solidaritas

Wow! Ini 9 Gebrakan di 3 Tahun Partai Solidaritas Indonesia

Pada hari ini partai solidaritas indonesia (PSI) di usianya yang ke-3 Tahun bertepatan 16 Nopember 2017, berikut 9 gebrakan PSI yang di rangkum dari kulwit @psi_id

Gebrakan 1 : PSI menginisiasi cara baru partisipasi publik dengan jalan menyumbang demi membangun kemandirian partai dan mempererat  hubungan antara partai dan konsituen.

Gebrakan 2 : Facebook Fanpage PSI kini menepati posisi kedua dalam jumlah likes terbanyak di antara seluruh partai politik di indonesia

Gebrakan 3 : Kini ada hampir 30 ribu pengurus PSI di seluruh indonesia, yang berumur rata-rata30 tahun dengan komposisi gender terbaik di antara seluruh partai politik.

Gebrakan 4 : Jumlah pemegang kartu anggota PSI mencapai hampir 700 ribu yang tersebar di seluruh indonesia.

Gebrakan 5 : PSI menjadi satu-satunya partai politik baru yang lolos dari verifikasi kementerian Hukum dan HAM pada 2016.

Gebrakan 6 : PSI menjadi partai pertama dalam sejarah perpolitikan indonesia yang membuka proses pemilihan calon  anggota legislatif yang diseleksi juri independen dan disiarkan secara langsung melalui media sosial.

Gebrakan 7 : Metode penjaringan caleg PSI mendapat apresiasi dari tokoh seprti Mahfud MD, Mari Elka Pangestu, dan Bibit Samad Rianto, Mereka memujinya sebagai terobosan penting di tengah kebuntuan politik. Bahkan Harian Kompas menulisnya secara khusus dalam Tajuk Rencana.

Gebrakan 8: PSI menjadi salah satu dari 13 parpol dokumennya dinyatakan lengkap dan akan diverifikasi oleh KPU.

Gebrakan 9 : Sejumlah tokoh muda menyatakan bergabung dan mendaftar menjadi caleg PSIseperti Giring Ganesha (musisi), Haryanto Arbi (legenda bulutangkis dunia), Tsamara Amany (politisi mienial), Guntur Romli (Aktivis NU), Rian Ernest (Lee Kuan Yew School of Public Policy), Dini Purwono (Lawyer alumni Harvard Law School), Surya Tjandra (Lawyer dan Doktor lulusan Universitas Laiden), Isyana Bagoes Oka (Jurnalis), Andy Budiman (Jurnalis) dan meneguhkan citra PSI sebagai partai kaum muda profesional.

Yadi Febri

Ketum Pimpinan Pusat HPP Muratara

Sumber