Bertekad Bangun Peradaban Aceh, Kamaruddin Daftar Caleg Dari PSI
Liputan Daerah

Bertekad Bangun Peradaban Aceh, Kamaruddin Daftar Caleg Dari PSI

Tokoh pemuda Aceh Kamaruddin siang tadi Selasa 19 September 2017 mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislative untuk DPR-RI di kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kamaruddin yang juga Ketua DPW PSI Aceh tersebut menyatakan sudah mantap menjadi caleg PSI. Menurutnya, memperbaiki negara harus masuk ke sistem dan parlemen, dan itu harus melalui partai politik.

“Saya berniat maju ke DPR RI dari Dapil Aceh 2 untuk membangun sumber daya manusia Aceh, menggenjot pertumbuhan ekonomi, dan berusaha membangun kembali peradaban Aceh yang pernah luluh-lantak karena konflik dan tsunami,” ungkap Kamaruddin.

Kamaruddin dilahirkan di Aceh Tamiang, P. Awe, pada 14 Februari 1977, menyelesaikan pendidikan formalnya dari mulai tingkat dasar hingga menengah atas di Aceh Timur. Ia hijrah ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1997. Ia dinyatakan lulus dan mendapat predikat sarjana hukum pada 2004.

Dua tahun yang lalu, ia terjun ke dunia politik praktis. Ia menjadi anggota dan kemudian diangkat menjadi Ketua DPW PSI Aceh. Tak hanya itu, ia juga salah satu orang penting di Lembaga Bantuan Hukum PSI yang diberi nama Jangkar Solidaritas (Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia).

Mantan juru runding GAM, Teuku Kamaruzzaman menyatakan mendukung langkah politik Kamaruddin. Kamaruzzaman mengaku  sudah tidak meragukan pengalaman dan integritas Kamaruddin.

“Saya mengenal Kamaruddin sejak masih sebagai aktivis mahasiswa di UGM. Integritasnya dari dulu sampai sekarang tak perlu diragukan lagi. Perlu wakil Aceh yang progresif di masa depan seperti Kamaruddin,” ujar Teuku Kamaruzzaman.

Menurut Teuku Kamaruzzaman, konflik yang pernah terjadi di Aceh meruntuhkan peradaban Aceh, begitu pula tsunami.

“Saya percaya Kamaruddin mampu menjadi wakil Aceh 2019 untuk kembali membangun peradaban Aceh,” ungkap Teuku Kamaruzzaman.

Sementara itu, sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni juga menyambut hangat  pendaftaran Kamaruddin yang maju menjadi caleg dari partainya. Dalam sambutannya ia mengatakan bahwa masyarakat Aceh sudah banyak yang mengenal sepak terjang politik Kamaruddin.

“Kamaruddin adalah aktivis HAM Aceh, membela berbagai kasus hukum dan kemanusiaan rakyat Aceh dan juga aktivis lingkungan hidup di Aceh, hari ini mengambil keputusan untuk membangun Aceh,” kata sekjen PSI tersebut.

Menurut Raja Juli Antoni, dengan segala keistmewaan Aceh dan kekhususannya, kita harus melakukan sesuatu secara optimal untuk kesejahteraan rakyat Aceh.

“Dengan hadirnya Bro Kamaruddin, seorang caleg yang baik, semoga Aceh bisa maju pesat dan perkembangannya signifikan. Kelak ada wakil rakyat Aceh yang bisa mengawal kekhususan dan keistimewaan Aceh, yaitu Bro Kamaruddin,” pungkasnya.[]

Sumber

Sambangi PSI, KPK Bahas Dana hingga Kaderisasi Parpol
Liputan Nasional

Sambangi PSI, KPK Bahas Dana hingga Kaderisasi Parpol

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pada pertemuan ini, KPK dan PSI membahas soal pendanaan partai politik dan kaderisasi.

Pertemuan ini dihadiri Plh Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono, Koordinator Unit Politik Pencegahan KPK Alfi Rachman Waluyo. Sementara dari PSI dihadiri oleh politikus muda Tsamara Amany dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni.

“Ada beberapa isu sentral. Yang pasti tentang pendanaan parpol, kode etik, dan kaderisasi,” kata Plh Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono di Kantor DPP PSI Jakarta Pusat, Senin (18/9/2017).

Terkait pendananan parpol, Giri menjelaskan, KPK telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menaikkan dana per suara. Sedangkan, terkait kode etik, Giri mengatakan, hal ini yang banyak dilanggar oleh para kader partai politik.

“Contohnya apabila tersangka atau terpidana korupsi mencalonkan lagi jadi kepala daerah secara hukum boleh, tapi secara moral bisa saja salah,” tutur dia.

Politikus muda PSI Tsamara Amany mengaku, partainya sangat terbuka atas masukan-masukan yang diberikan oleh KPK. Menurut dia, masukan dari KPK mengajarkan tentang politik yang sehat dan bersih.

“Justru kita diajarkan oleh KPK bagaimana mengelola partai politik yang sehat. Ini membantah semacam tuduhan bahwa KPK ini hanya bisa menindak, tapi tidak pernah melakukan pencegahan,” kata Tsamara.

Sumber

PSI Minta MK Percepat Putusan Uji Materi UU Pemilu
Sikap PSI

PSI Minta MK Percepat Putusan Uji Materi UU Pemilu

Advokat yang tergabung dalam lembaga bantuan hukum Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia atau disingkat JANGKAR SOLIDARITAS, selaku kuasa hukum Partai Solidaritas Indonesia, hari ini membacakan kembali rangkuman inti permohonan uji materi atas beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Termasuk didalamnya meminta MK mempercepat memutus perkara yang sedang di uji materi.

Adapun inti permohonan Partai Solidaritas Indonesia selaku pemohon adalah terkait dengan kerugian konstitusionalnya.

Pertama, sehubungan dengan Pasal 173 ayat (3) juncto Pasal 173 ayat (1) terkait dengan pengecualian verifikasi partai politik peserta pemilu.

Pasal-pasal tersebut melahirkan standar ganda yang besifat tidak adil dan diskriminatif, di mana hak-hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik baru atas (i) pelaksanaan Pemilu yang adil, (ii) pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; serta (iii) hak untuk bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif; menjadi terabaikan. Hal tersebut merupakan suatu perlakuan yang jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 22 E ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945.

Kedua, sehubungan dengan Pasal 173 ayat (2) huruf (e) terkait dengan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada kepengurusan partai politik yang hanya diwajibkan pada tingkat pusat.

Pemohon adalah partai politik yang salah satu titik berat perjuangannya adalah meningkatkan kualitas hidup sosial politik anak dan perempuan. Komitmen tersebut telah dibuktikan secara nyata oleh Pemohon dengan melibatkan lebih dari 40% perempuan dalam struktur kepengurusan partai baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pasal 173 ayat (2) huruf (e) tersebut menjadikan tidak adanya dasar hukum yang cukup bagi Pemohon untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia dan menekan ruang gerak Pemohon dalam upaya-upaya affirmative action terkait dengan kepentingan sosial politik perempuan di negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, berdasarkan penalaran yang wajar pasal tersebut merugikan atau setidak-tidaknya potensial merugikan hak konstitusional Pemohon karena ketentuan tersebut tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Pemohon terhadap jaminan pemenuhan keterwakilan perempuan pada setiap tingkat kepengurusan partai politik. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin bahwa setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil.

Menurut Wira Saputra, ketua DPW PSI Kalimantan Tengah yang juga hadir pada sidang uji materi hari ini menambahkan “kami juga memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk segera memeriksa dan memutus permohonan ini mengingat tahapan verifikasi oleh KPU akan segera dimulai”.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa pengumuman pendaftaran akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2017, dan untuk pembukaan pendaftaran partai politik akan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober s/d 16 Oktober 2017.

” Apabila tidak segera diputuskan maka hal ini akan berpengaruh pada proses dan tahapan verifikasi yang akan diselenggarakan oleh KPU” demikian dijelaskan pria yang juga aktif di industri kreatif tersebut. (rr/beritasampit)

Sumber

DPD PSI Kota Solo Gelar Diskusi Bahas Pendaftaran dan Verifikasi Parpol
Liputan Daerah

DPD PSI Kota Solo Gelar Diskusi Bahas Pendaftaran dan Verifikasi Parpol

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPD Kota Solo mengadakan diskusi mengenai pendaftaran dan verifikasi parpol. Acara ini sekaligus memperkenalkan PSI DPD Kota Surakarta kepada media. Diskusi tersebut diadakan di Galeri Literasi Demokrasi Rumah Pintar Pemilu KPU Solo, Selasa (19/9/2017) siang, mulai pukul 14.00 WIB.

Adapun, Partai Solidaritas Indonesia (disingkat PSI) adalah partai politik di Indonesia yang baru didirikan pasca Pemilu tahun 2014. Partai ini diketuai oleh mantan presenter berita Grace Natalie. PSI cenderung mengambil target partisipan kalangan anak muda, perempuan dan lintas agama.

“Visi kami Masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, sehat dan bermartabat, berkehidupan kebangsaan yang bebas dan daya hidupnya bersumber dari kebajikan dan keragaman,” kata Ketua DPD PSI Surakarta, Muhammad Bilal.

Dirinya menambahkan, tujuan PSI merawat keragaman di Indonesia. Selama ini, PSI telah memiliki gerakan untuk melawan intoleran.

“Bagaimana caranya kita di Solo sendiri khususnya kita melawan anti-anti toleransi itu dengan gerakan kita,” katanya.

Selain itu, PSI juga memberikan porsi yang besar untuk perempuan yang jadi anggotanya. Tidak hanya syarat 30 persen perempuan, namun juga seluruh keputusan politik diambil melalui keterlibatan aktif perempuan di dalamya. (*)

Sumber

Tokoh Muda Aceh Daftar Caleg PSI
Liputan Nasional

Tokoh Muda Aceh Daftar Caleg PSI

Tokoh pemuda Aceh Kamaruddin, Selasa (19/9) datang ke kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendaftar sebagai calon anggota legislatif. Kamaruddin yang juga Ketua DPW PSI Aceh ini sudah mantap menjadi caleg PSI.

Menurutnya, memperbaiki negara harus masuk ke sistem dan parlemen, dan itu harus melalui partai politik. “Saya berniat maju ke DPR RI dari Dapil Aceh 2 untuk membangun sumber daya manusia Aceh, menggenjot pertumbuhan ekonomi, dan berusaha membangun kembali peradaban Aceh yang pernah luluh-lantak karena konflik dan tsunami,” kata Kamaruddin dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id.

Senada dengan itu, mantan juru runding GAM, Teuku Kamaruzzaman mengenal Kamaruddin sejak masih sebagai aktivis mahasiswa di UGM. “Integritas beliau dari dulu sampai sekarang tak perlu diragukan lagi. Perlu wakil Aceh yang progresif di masa depan seperti Kamaruddin,” ujar Teuku Kamaruzzaman.

Menurut Teuku Kamaruzzaman, konflik yang pernah terjadi di Aceh meruntuhkan peradaban Aceh, begitu pula tsunami. “Saya percaya Kamaruddin mampu menjadi wakil Aceh 2019 untuk kembali membangun peradaban Aceh,” kata Teuku Kamaruzzaman.

TAF Haikal, tokoh gerakan sipil Aceh, turut mengucapkan selamat kepada Kamaruddin lewat testimoninya. “Saya mengucapkan selamat kepada sahabat saya yang insya Allah 2019 bertarung sebagai salah satu caleg untuk DPR di dapil Aceh 2 dari PSI. Saya sangat mengapresiasi, beliau tokoh muda Aceh yang sudah banyak bekerja dan menyuarakan Aceh. Dan ini kesempatan tokoh-tokoh muda Aceh maju ke Senayan. Selamat bertarung,” ujarnya.

Di samping itu, Ketua Umum PSI Grace Natalie dalam sambutannya mengatakan di Aceh sudah banyak yang mengenal sepak terjang Kamaruddin. “Kamaruddin adalah aktivis HAM Aceh, membela berbagai kasus hukum dan kemanusiaan rakyat Aceh dan juga aktivis lingkungan hidup di Aceh, hari ini mengambil keputusan untuk membangun Aceh” kata Grace.

Grace menambahkan, dengan segala keistmewaan Aceh dan kekhususannya, kita harus melakukan sesuatu secara optimal untuk kesejahteraan rakyat Aceh. “Dengan hadirnya bro Kamaruddin, seorang caleg yang baik, semoga Aceh bisa maju pesat dan perkembangannya signifikan. Kelak ada wakil rakyat aceh yang bisa mengawal kekhususan dan keistimewaan Aceh, yaitu Bro Kamaruddin. Selamat berjuang,” kata Grace.

Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni juga memberikan sambutan atas kedatangan Kamaruddin maju menjadi caleg.

“Kehadirannya menggenapkan open rekutmen caleg PSI, sebab tak ada Indonesia tanpa adanya Sabang. Sekarang PSI menerima pendaftaran caleg dari seorang  putra paling barat Indonesia yakni Aceh,” kata Toni.

Kehadiran Kamaruddin, lanjut Toni, menunjukkan kepada publik bahwa kita perlu menyadari apa itu sesungguhnya nasionalisme.

“Ya, nasionalisme itu harus fresh dan baru. Nasionalisme itu harus hidup bukan mati. Jika orang sering sebut NKRI harga mati, maka kini kita menyebut NKRI adalah harga hidup. Kita harus hidup siap berdialog, berdiskusi, dan berdebat. Saya mengucapkan selamat kepada Kamaruddin semoga memenangkan pertarungan 2019 nanti,” ujar Toni.

Hal menarik lain dari acara pendaftaran Kamaruddin mendaftar caleg PSI adalah pernyataan istri Kamaruddin, Ilmia Rahayu yang memberikan testimoni. “Saya mengenalnya ketika di kampus UGM, Kamaruddin adalah salah seorang  pengacara yang me-back up kasus wartawan Bernas yaitu Udin. Ketika itu saya di pers mahasiswa dan suami saya aktif di lembaga hukum,” kata Rahayu.

Rahayu mendukung Kamaruddin menjadi caleg dari PSI, karena ada nilai-nilai bersama yang selama ini sama diperjuangkan, antiintoleransi dan antikorupsi.

“Nah, kalau dia nanti korupsi, saya yang akan langsung mengantarkannya ke KPK,” kata Rahayu.

Kamaruddin dilahirkan di Aceh Tamiang pada 14 Februari 1977, menyelesaikan pendidikan formalnya dari mulai tingkat dasar hingga menengah atas di Aceh Timur. Ia hijrah ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1997. Ia dinyatakan lulus dan mendapat predikat sarjana hukum pada 2004.

Dua tahun yang lalu, ia terjun ke dunia politik praktis. Ia menjadi anggota dan kemudian diangkat menjadi Ketua DPW PSI Aceh. Tak hanya itu, ia juga salah satu orang penting di Lembaga Bantuan Hukum PSI yang diberi nama Jangkar Solidaritas (Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia).

Sumber

Aktivis Aceh Kamaruddin Daftar Jadi Caleg PSI
Liputan Nasional

Aktivis Aceh Kamaruddin Daftar Jadi Caleg PSI

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih membuka pendaftaran bagi yang ingin menjadi calon legislatif (caleg) melalui mereka. Setelah Giring ‘Nidji’, PSI hari ini menerima pendaftaran dari tokoh muda daerah bernama Kamaruddin.

Pendaftaran Kamaruddin dilakukan di Kantor DPP PSI, Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Selasa (19/9/2017). Kamaruddin merupakan tokoh muda yang cukup dikenal di Aceh.

“Mungkin nama Kamaruddin di kancah nasional belum ada yang tahu tapi di Aceh jejaknya sudah banyak sekali,” kata Ketum PSI Grace Natalie dalam konferensi pers usai pendaftaran Kamaruddin.

Menurut Grace, Kamaruddin merupakan aktivis. Dia aktif di LBH dan sejak 2001 aktif di Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP).

“Aktivis, juga membela para aktivis lingkungan hidup dalam berbagai kasus di Aceh, sebagai Ketua Dewan Pendiri Lembaga Layanan Bantuan Aceh. Jadi memang konsentrasi bro Kamar ini di bidang hukum. Jejaknya sudah banyak sekali di Aceh,” ujar Grace.

Dia pun menyatakan PSI akan memberi dukungan untuk Kamaruddin. Grace menyatakan partai yang dipimpinnya ingin menempatkan sebanyak-banyaknya putra-putri terbaik bangsa untuk duduk di DPR.

“Saya bangga bro Kamar telah mengambil keputusan untuk tidak hanya koar koar di luar tapi masuk ke dalam. Bikin perubahan yang nyata, dan mengambil amanah untuk menjadi wakil rakyat yang baik,” tuturnya.

“Selamat berjuang, medan yang tidak mudah. Kita tahu Aceh dengan karakteristik orangnya, dengan kondisi dinamika sosial politik di sana tidak mudah. Oleh karena itu kita butuh pemuda pemudi terbaik bangsa yang paling tangguh untuk bertarung di Aceh nanti,” sambung Grace.

Sementara itu Kamaruddin mengisahkan soal keputusannya untuk masuk ke kancah politik hingga ditawarkan untuk menjadi caleg. Menurut Ketua DPW PSI Aceh itu, fase ini adalah sejarah dalam hidupnya.

“Saya katakan ketika pemuda sudah masuk ke dalam ranah politik tentu harus siap memperbaiki negeri, dengan cara kita harus masuk dalam sistem. Saya memilih dengan cara masuk parlemen,” jelas Kamaruddin dalam kesempatan yang sama.

Dia tertarik dengan PSI yang mengedepankan politik anak muda. Menurut Kamaruddin, politik anak muda adalah politik gagasan.

“Kita selalu menggasak sesuatu dengan gagasan. Bukan dengan intrik, fitnah bukan dengan menyebarkan hal negatif kebencian misalnya. Artinya pemuda ini menawarkan sesuatu terhadap kondisi dimana negara ini hancur atau berpotensi rusak,” paparnya.

“Di mana kemudian PSI me-maintance dua hal, anti-korupsi dan anti-diskriminasi. Saya kira ini sangat kontekstual dengan perkembangan dan sejarah Indonesia,” lanjut Kamaruddin.

Kemudian Sekjen PSI Raja Juli Antoni atas nama partai menyambut Kamaruddin sebagai caleg dengan sukacita. Kehadiran Kamaruddin pada pendaftaran caleg ini disebutnya sebagai bukti rasa cinta putra daerah untuk tempat asalnya.

“PSI menawarkan nasionalisme yang lebih fresh, bukan yang sempit tapi menggembirakan. Dengan menawarkan NKRI sebagai harga hidup,” ungkapnya.
(elz/tor)

Sumber

Kamaruddin Caleg PSI
Siaran Pers

Kamaruddin Caleg PSI

Kamaruddin dilahirkan di Aceh Tamiang, P. Awe, pada 14 Februari 1977. Kamar menyelesaikan pendidikan formalnya dari mulai tingkat dasar hingga menengah atas di Aceh Timur.

Kamar hijrah ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1997. Ia dinyatakan lulus dan mendapat predikat sarjana hukum pada 2004. Setahun setelahnya ia mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat di almamaternya.

Kamar dikenal sosok yang aktif dalam kegiatan organisasi. Saat SMA, Kamar tercatat sebagai salah satu pengurus OSIS. Saat kuliah ia juga terlibat dalam DewanMahasiswa (DEMA) UGM. Organisasi ekstra kampus juga diikuti Kamar, seperti Perhimpunan Rakyat Pekerja Yogyakarta, Front Mahasiswa Nasional, dan Serikat Buruh Yogyakarta.

Dunia Kamar adalah dunia hukum. Sejak kuliah ia banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta. Di lembaga publik ini Kamar dipercaya menjabat sejumlah posisi, mulai Staf Program LBH Yogyakarta dan Kabid Operasional LBH Yogyakarta. Di luar kegiatannya bersama LBH Yogyakarta, Kamar juga pernah menjadi staff Indepenten Legal Aid Institute (ILAI) Yogyakarta.

Pada 2005 Kamar mengabdikan dirinya sebagai advokat di tanah kelahirannya. Ia bergabung dengan LBH Banda Aceh dan diangkat sebagai Wakil Direktur Bidang Internal. Kontribusinya dalam hal hukum untuk tanah kelahirannya patut dikagumi. Kamar, misalnya, pernah menjadi anggota Tim Penyusunan Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dari koalisi masyarakat sipil pada 2009. Ia juga pernah menjadi anggota Tim Penyusun Qanun Pertanahan Aceh pada tahun yang sama. Kamar bahkan dipercaya menjadi Ketua Dewan Pendiri Lembaga Layanan Bantuan Hukum Aceh. Pada 2012 Kamar diangkat menjadi Direktur ARK Law Firm Banda Aceh.

Meski hukum adalah dunia Kamar, tapi dia tidak abai dengan persoalan sosial lainnya. Sejak kuliah dia sudah bergabung dengan Komite Independen Pemantau Pemilu Yogyakarta. Dalam perkara konversi lahan Gambut Rawa Tripa di Aceh pada 2011-2012, Kamar termasuk dalam Tim Pengacara Wahana Lingkungan Hidup (Walhi). Kamar juga anggota Tim Pengacara Badan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL) Aceh. Sampai sekarang Kamar menjabat sebagai Direktur Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Bidang Kebijakan Strategis.

Sebagai pengacara profesional, Kamar pernah membantu tokoh politik lokal Aceh. Pada Pilkada Gubernur Aceh Periode 2012-2017, Kamar dipercaya menjadi koordinator pengacara pasangan calon Zaini Abdullah-Muzakir Manaf. Ketika pasangan calon ini terpilih, Kamar diangkat dalam Tim Pengacara Pemerintah Aceh.

Dua tahun yang lalu, Kamar terjun ke dunia politik praktis. Ia menjadi anggota dan kemudian diangkat menjadi Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Aceh. Tak hanya itu, Kamar juga salah satu orang penting di Lembaga Bantuan Hukum PSI yang diberi nama Jangkar Solidaritas (Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia).

Belakangan ini Kamar dan rekan-rekannya di Jangkar Solidaritas tampak sering tampak bolak-balik ke gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka tengah mengajukan permohonan judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya terkait ketentuan partai politik lama yang tidak wajib diverifikasi ulang untuk dapat menjadi peserta pemilu tahun 2017. Menurut Kamar dan rekan-rekannya ketentuan ini dinilai diskriminatif.[]

KPK Diskusi dengan PSI soal Pendanaan Parpol hingga Kaderisasi
Liputan Nasional

KPK Diskusi dengan PSI soal Pendanaan Parpol hingga Kaderisasi

KPK menyambangi kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hari ini. Soal pendanaan hingga kaderisasi partai poltik (parpol) dibahas dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam itu.

Pertemuan itu dihadiri politikus muda Tsamara Asmany, sekjen PSI Raja Juli Antoni, Plh Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Giri Suprapdiono, Koordinator Unit Politik Pencegahan, KPK Alfi Rachman Waluyo.

“Ada 4 isu sentral yang pasti tentang pendanaan parpol, kode etik, kaderisasi,” ujar Giri di kantor DPP PSI, Jl KH Wahid Hasyim, Senin (18/9/2017).

KPK berdiskusi dengan Partai Solidaritas Indonesia. Foto: Yulida Medistiara/detikcom

Soal pendanaan parpol, Giri mengatakan, KPK sudah merekomendasikan ke pemerintah untuk menaikkan harga per suara, setidaknya Rp 10.706. KPK juga menyinggung soal etik politisi, sebab ada politisi yang telah menjadi terdakwa kasus korupsi tetap mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.

“Yang kedua adalah kode etik mengatur area abu-abu. Banyak sekali etik justru dilanggar, Secara etik karena bangsa ini sejak krisis etika dan moral. Contohnya apabila tersangka atau terpidana korupsi mencalonkan lagi jadi kepala daerah secara hukum boleh tapi secara moral bisa saja salah,” kata Giri.

Ia mengapresiasi upaya kaderisasi yang dilakukan PSI agar mendapat calon yang bersih. Sebab untuk perekrutan ini, PSI meminta pendapat para ahli seperti mantan pimpinan KPK hingga Mahfud MD untuk menjaring kader.

“Dari segi kaderisasi kita coba membantu agar kaderisasi itu benar-benar secara ideal dari orang-orang yang jelas. PSI bilang bagaimana melibatkan ahli-ahli,” ujarnya.

Sementara itu, Tsamara menyebut kedatangan KPK bukan lah sebagai safari politik di tengah pansus angket, tetapi memberikan pembekalan ke partainya.

“Justru kita diajarkan oleh KPK bagaimana mengelola partai politik yang sehat, ini membantah semacam tuduhan bahwa KPK ini hanya bisa menindak tapi tidak pernah melakukan pencegahan, dengan datangnya KPK ke sini mengajarkan politik yang sehat,” kata Tsamara.

Ia menyambut baik diskusi dan arahan yang disampaikan KPK terkait kode etik politisi. Sebab hal itu merupakan upaya pencegahan yang dilakukan KPK terhadap calon politisi.

“Mengajarkan mengelola keuangan yang sehat, kode etik yang baik, itu membuktikan bahwa KPK ini melakukan pencegahan secara aktif,” ucap Tsamara.

Selain itu, PSI juga menyambut baik pesan KPK tentang mekanisme yang jelas dan keuangan yang sehat di dalam parpol. Bahkan, untuk mendanai partai, PSI telah memiliki toko online.

“Maka itu sebenarnya sudah sering diceritakan bahwa kita sudah membangun toko online untuk membiayai kita berpolitik namanya toko solidaritas, sebentar lagi bakal meluncurkan membership berbayar agar orang bisa kemudian mendonasikan uangnya kepada PSI,” ucapnya. (yld/idh)

Sumber

Senin Siang, Tim Pencegahan KPK Datangi PSI dan Partai Golkar
Liputan Nasional

Senin Siang, Tim Pencegahan KPK Datangi PSI dan Partai Golkar

Tim dari Direktorat Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar kegiatan “Politik Berintegritas”, di Kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Kantor DPP Partai Golkar, Senin (18/9/2017).

“Kegiatan ini merupakah lanjutan dari rangkaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Kedeputian Bidang Pencegahan KPK. Kajian pematangan kami lakukan tahun 2016 lalu dan surat sudah kami sampaikan ke Presiden,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Senin.

Menurut Febri, tim pencegahan KPK akan berfokus pada empat hal.

Pertama, terkait pengelolaan pendanaan dan keuangan parpol. Kedua, terkait penyempurnaan sistem etik dan konsistensi penegakannya di internal parpol.

Kemudian, terkait pembangunan sistem kaderisasi yang terstruktur, baku dan berjenjang.

Selain itu, terkait pembangunan sistem rekrutmen pejabat publik yang inklusif dan berjenjang, serta terkait erat dengan promosi kader.

“Keempat hal tersebut merupakan keniscayaan demi terwujudnya tata kelola parpol yang berintegritas,” kata Febri.

Untuk Partai Golkar, yang akan hadir dari KPK yakni Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan dan tim.

Sementara, di PSI akan dihadiri Pelaksana Harian Direktur Dikyanmas KPK, Giri Suprapdiono.

Kegiatan di dua tempat tersebut akan dimulai pukul 13.00.

Sumber

Penggalangan Dana PSI Jakarta Tembus 107 Juta
Liputan Daerah

Penggalangan Dana PSI Jakarta Tembus 107 Juta

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta memulai rangkaian seleksi calon anggota legislatif dengan mengadakan “Patungan Rakyat” pada Minggu malam (17/9).

Acara tersebut merupakan penggalangan dana parpol pertama sepanjang sejarah Indonesia yang terbuka dan resmi. Jumlah donasi yang masuk berhasil menembus angka 107 juta rupiah dari target awal yaitu 80 juta. Patungan Rakyat ini berasal dari donasi partisipatif 67 orang yang hadir.

Bendahara Umum PSI Jakarta, Nadia Kemala, mengungkapkan sistem donasi Patungan Rakyat. “Semua orang yang berdonasi wajib menulis surat pernyataan untuk diserahkan ke KPU nantinya. Jika tidak, PSI Jakarta akan mengembalikan dana yang masuk kepada negara.”

“Acara pertama kami dilakukan di kantor kami sendiri, dan semua peserta wajib patungan minimal 200 ribu rupiah. Jangankan tamu undangan; bahkan pengurus, anggota, termasuk relawan yang datang membantu juga ikut patungan. Saya sendiri untuk masuk ke ruangan acara, diwajibkan membayar tiket masuk 200 ribu Rupiah dan isi formulir KPU. Ini bagian dari kebersamaan kami,” ungkap Nadia.

Patungan Rakyat merupakan kegiatan penggalangan dana yang terbuka bagi publik, yang hasilnya ditujukan sebagai modal kampanye bagi caleg yang akan diusung oleh PSI untuk pemilihan legislatif 2019 mendatang.

“Kita juga ingin mematahkan anggapan publik bahwa untuk jadi politisi itu mahal. Kenapa koruptor ditangkap setiap minggu tapi seolah tidak ada habisnya? Karena susah bagi orang baik dan berintegritas masuk politik. Mereka tidak tau mulai dari mana dan bagaimana berkampanye dengan dana yang sah.” ungkap Michael Victor Sianipar, Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Minggu malam (17/9) di kantor sekretariat PSI Jakarta.

“Kami di PSI punya teori bahwa akar permasalahan korupsi adalah pendanaan politik. Melalui Patungan Rakyat, kita cabut akar korupsi itu. PSI ingin membantu para orang baik ini untuk masuk ke politik, salah satunya lewat bantuan dana kampanye lewat Patungan Rakyat. Ini baru semangat gotong royong mendukung orang baik masuk ke DPR dan DPRD.”

Seperti diketahui, PSI secara nasional sedang membuka pendaftaran calon legislatif melalui situs PSI hingga tanggal 27 Oktober 2017.

“Di Jakarta, kami berkomitmen untuk membantu pendanaan caleg kami. Istilahnya, yang penting kamu punya integritas, kualitas, dan cukup nekat untuk maju. Sisanya urusan dana, strategi, public relations, hingga saksi, kita pikirkan bersama. Anda tidak sendirian. Anggap kami pelayan kalian untuk memastikan kalian bisa nyaleg dengan terhormat dan dengan bersih, tanpa beban dan hutang budi politik setelah terpilih nanti,” jelas Michael.

PSI Jakarta ingin memulai budaya baru politik. PSI juga mengajak partai lain untuk melakukan penggalangan dana yang sah dan terbuka.

“Semua orang berhak memiliki parpol sehingga tanggung jawab partai bukan kepada seorang ketua umum saja atau kepada satu-dua orang pemodal besar, tapi langsung kepada masyarakat. Itulah budaya akar rumput yang PSI ingin bangun di Indonesia.” lanjutnya.

Patungan Rakyat PSI Jakarta rencananya akan diadakan rutin. Agenda terdekat Patungan Rakyat berikutnya jatuh pada 30 September 2017 yang berlokasi di Balai Kartini, Jakarta. (PSI Jakarta)