Grace Natalie: PSI Akan Melawan Ketidakadilan Bawaslu
Liputan

Grace Natalie: PSI Akan Melawan Ketidakadilan Bawaslu

Pengurus Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Bareskrim Polri, Selasa (22/4/2018). PSI telah dilaporkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena dinilai melakukan kampanye dini melalui iklan.

Ketua Umum PSI Grace Natalie menyebut, Bawaslu bersikap diskriminatif dengan melaporkan PSI, namun mendiamkan partai politik lain.

“Banyak partai politik lain yang beriklan dengan menampilkan logo, nomor urut, dan foto petinggi partai. PSI akan melawan ketidakadilan yang dilakukan Bawaslu,” ujar Grace.

Ketika ditanya parpol apa yang dimaksudnya, Grace enggan menyebut secara rinci. Menurut dia, masyarakat dapat melihat dengan jelas spanduk dan iklan parpol lain yang beredar secara luas.

“Saya pikir kami tidak akan menyebut, teman-teman seluruh Indonesia bisa melihat dengan terang-benderang di seluruh pojok kota dengan mudah kita bisa melihat, (di) koran, TV, yang jelas-jelas spanduk itu bertebaran di mana-mana,” jelas Grace.

Dalam materi PSI yang terbit di sebuah surat kabar beberapa waktu lalu, terang Grace, tak ada foto diri tokoh PSI. Namun, pada spanduk dan logo yang ditampilkan di media massa oleh parpol lain, terlihat foto tokoh parpol tersebut.

Grace menyebut, UU Pemilu tidak menyebut soal definisi citra diri. Namun, kata dia, Bawaslu secara sepihak melakukan interpretasi bahwa citra diri dibatasi logo dan nomor urut.

“Citra diri, ini adalah sebuah hal yang baru dalam UU Pemilu. Dalam UU Pemilu ini tidak menjelaskan, tetapi yang kita pertanyakan adalah mengapa Bawaslu secara sepihak bisa memutuskan citra diri itu kepada logo dan nomor partai? Kalau definisinya seperti itu banyak dong, bagaimana dengan yang lain? Pakai jaket ini juga bisa kena,” tutur Grace.

Sumber

Hadir di Acara PSI, Benarkah Tompi Ikut Jejak Giring Terjun ke Politik Praktis?
Liputan Nasional

Hadir di Acara PSI, Benarkah Tompi Ikut Jejak Giring Terjun ke Politik Praktis?

Penyanyi Tompi hadir sebagai salah satu narasumber dalam acara diskusi ekonomi kreatif yang digelar partai anak muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Hotel Akmani di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu, 17 Desember 2017.

Selain Tompi, pembicara lain yang juga musisi adalah Giring Ganesha, vokalis Band Nidji yang telah mendeklarasikan diri maju sebagai salah satu bakal calon legislatif dari PSI dalam Pemilu 2019 mendatang.

Saat sesi tanya jawab, salah satu peserta bertanya apakah Tompi akan mengikuti jejak Giring Ganesha yang sudah duluan terjun ke politik praktis?

Sayangnya, lantaran keterbatasan waktu, Tompi luput menjawab pertanyaan itu saat sesi diskusi.

Namun, ketika Parlemen.co menanyakan kepada Tompi seusai sesi diskusi, Tompi mengatakan dirinya memang tertarik dengan dunia politik. Hanya saja, lantaran kesibukannya, dia belum membuat keputusan apakah akan terjun ke politik praktis atau tidak.

“Belum ada keputusan. Ketertarikan saya terhadap dunia politik pasti ada. Kalau tidak ngapain saya berkomentar.  Cuma rencana untuk terjun lebih dalam, itu belum ada keputusan apa-apa. Lima tahun lagi mungkin, atau sepuluh tahun lagi, atau  berapa tahun lagi, kita lihat nanti,” kata Tompi menjawab Parlemen.co.

Ketika dimintai penegasannya, Tompi kembali menjawab,” saya belum putuskan apa-apa sih, tetapi yang pasti saat ini lagi banyak kegiatan yang harus saya kerjakan, dan itu butuh konsentrasi besar.  Ketertarikan ada, tapi keputusan belum ada.

Baru-baru ini, Tompi juga merilis sebuah film pendek berdurasi 3 menit yang menurutnya merupakan kritik sosial terhadap kasus korupsi yang menjerat Ketua DPR RI Setya Novanto.

Sumber

Tiga Mega-Tren Kependudukan dan Pemberdayaan Pemuda
Blog Solidaritas Opini

Tiga Mega-Tren Kependudukan dan Pemberdayaan Pemuda

Oleh: Dedek Prayudi

Paska tahun 2015, ada tiga laju besar dinamika kependudukan untuk dicatat dalam agenda nasional pembangunan berkelanjutan. Dan pemuda memiliki peranan sangat sentral dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan itu. Apa itu tiga mega-tren kependudukan? Kenapa dan di mana letak pentingnya pemberdayaan pemuda? Kenapa disparitas regional harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan?

Pertumbuhan Penduduk Melambat

Pertama, jumlah penduduk akan tetap terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan yang terus menurun. Proyeksi Penduduk 2010-2035 (BPS, 2014) menunjukkan bahwa dari 2010 sampai 2035, jumlah penduduk Indonesia terus bertambah dari 237 juta jiwa menjadi 305 juta jiwa dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang menurun dari 1.49% pada 2010 menjadi 0.6% pada 2035. Laju pertumbuhan yang melambat ini disebabkan oleh turunnya angka kelahiran hampir diseluruh Indonesia sejak 1970-an, dari 5.6 anak pada 1970 menjadi 2.3 anak per satu perempuan pada 2015. Bahkan, beberapa daerah sudah mencapai angka kelahiran dibawah dua anak per satu perempuan (replacement level), seperti D.I. Yogyakarta, DKI Jakarta, Bali dan Jawa Timur.

Apa artinya ini? Terutama pada daerah-daerah dengan angka kelahiran rendah, sudah saatnya Indonesia mulai menggeser prioritas arah pembangunan kependudukan dari kuantitas menjadi kualitas. Oleh sebab itu, Indonesia membutuhkan perangkat perundang-undanganan dan kebijakan lintas sektor yang terintegrasi yang mampu mengakomodir disparitas regional dan berorientasi kepada peningkatan pemberdayaan pemuda, pendidikan anak dan kesetaraan gender. Terutama di daerah-daerah, yang angka kelahirannya sudah sangat rendah, slogan Keluarga Berencana “dua anak cukup” sudah saatnya diganti menjadi “investasi pada anak dan remaja” atau apapun yang menekankan pada pembangunan kependudukan berorientasi kualitas.

Bonus Demografi

Kedua, Indonesia sedang mengalami “demographic dividend” atau sering disebut bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2035. Bonus demografi adalah sebuah transisi demografi di mana terjadi ledakan penduduk usia kerja (dua penduduk usia kerja banding satu penduduk non-usia kerja/rasio ketergantungan 50 atau lebih kecil). Tidak setiap daerah sudah mengalami bonus demografi dan daerah-daerah yang mengalaminya pun berada di fase yang berbeda dan memiliki karakteristik serta kebutuhan yang berbeda-beda, seperti diilustrasikan pada tabel dibawah.

 

Bonus demografi adalah jendela peluang sekaligus pintu malapetaka. Saat ini jumlah pemuda di Indonesia adalah sekitar 80 juta-an atau sekitar satu di antara tiga orang Indonesia adalah pemuda antara 16 sampai 30 tahun. Jika Indonesia berhasil mempersiapkan para pemuda ini menjadi manusia produktif, maka ekonomi kita akan meroket pada puncak bonus demografi nanti. Jika Indonesia gagal, maka mereka akan menjadi motor atas kriminalitas yang tidak terkendali, bahkan berpotensi menimbulkan ‘social unrest’ dan radikalisme. Para ilmuwan mencatatat bahwa sepertiga dari keberhasilan ekonomi negara-negara Asia Timur seperti Tiongkok dan Korea Selatan disebabkan oleh keberhasilan mereka memetik bonus demografi. Proporsi pemuda yang besar ini tidak akan pernah terulang kembali karena tren proporsi pemuda saat ini terus menurun yang disebabkan oleh turunnya angka kelahiran dan meningkatnya jumlah penduduk lansia.

Untuk itu, diperlukan paket pembangunan terintegrasi sebagai solusi menyiapkan SDM Indonesia dalam menyambut puncak bonus demografi yang berorientasi pada:

  • Pembangunan pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan ketenagakerjaan, atau mismatch supply tenaga kerja dan demand kebutuhan industri yang berfokus pada tingkat kabupaten/kota. International Labor Organisation (ILO) pada tahun 2015 merilis bahwa lebih dari separuh penduduk Indonesia tidak bekerja sesuai latar belakang pendidikan/pelatihannya, baik itu secara tingkat maupun subyek pendidikan/pelatihan. Padahal, produktifitas tenaga kerja sangat bergantung kepada kecocokan antara keahlian pekerja dan tugas pekerjaan yang diberikan. Pemerintah pusat dan daerah harus mampu bersinergi untuk berperan sebagai mediator antara industri/UKM dan penyelenggara pendidikan/pelatihan, baik itu swasta maupun milik pemerintah, terutama di tingkat kabupaten/kota. Ini dilakukan dalam rangka menyiapkan SDM yang produktif dan industri yang absorbtif.
  • Peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan dengan pengarustamaan gender. Setengah dari penduduk Indonesia adalah perempuan, yang jumlahnya akan mencapai 152juta jiwa lebih pada tahun 2035 nanti. Hanya separuh dari seluruh perempuan Indonesia hari ini berpartisipasi pada angkatan kerja nasional. Data Survey Ketenagakerjan Nasional (BPS, 2015) menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan di Indonesia yang bekerja adalah mereka yang bekerja dengan upah rendah, pada sektor informal, dan paruh watu. Untuk meningkatkan produktifitas perempuan berbasis hak, dibutuhkan perundang-undangan dan kebijakan terintegrasi yang mengakomodir kebutuhan perempuan dan ibu atau women and mother friendly pada sistem ketenagakerjaan, yang diintegrasikan pada peraturan perpajakan, kesehatan dan pendidikan, seperti disediakannya childcare bersubsidi, insentif pajak bagi perempuan/ibu, penyediaan sarana dan prasarana menyusui pada lingkungan kerja dan kuota minimum pekerja perempuan pada setiap lembaga pemerintah.

Fenomena Komuter

Ketiga, terjadi pergeseran pola mobilisasi penduduk, dari perpindahan permanen dan jarak jauh, menjadi non-permanen dan berjarak dekat atau kerap disebut komuter. Budaya komuter erat kaitannya dengan pertumbuhan urban dan penyusutan rural. Mobilitas jarak dekat dan non-permanen oleh penduduk sekitar area perkotaan dengan alasan ekonomi kerap disebut sebagai penyebab transformasi desa tempat mereka tinggal menjadi perkotaan seperti yang terjadi pada kota Depok, Jawa Barat. Tercatat penduduk perdesaan terus menurun selama beberapa dekade terakhir hingga pada 2015, survey kependudukan BPS (SUPAS) menunjukkan bahwa hari ini sudah lebih banyak penduduk di area perkotaan dibandingkan perdesaan. Sebuah kajian berbasis Sensus Penduduk 2010 dari United Nations Population Fund (UNFPA) mengatakan bahwa tren peningkatan pesat penduduk perkotaan sebagian besar disebabkan oleh transformasi desa menjadi kota dibandingkan perpindahan penduduk dari desa menuju kota.

Fenomena ini menyebabkan terciptanya berbagai Mega Urban Region (MUR) atau kota-kota yang terintegrasi secara sosial, kultural dan ekonomi, seperti Jabodetabek, Medan Pangrango, Bandung Raya dan Surabaya Gerbangkertosusilo. Sistem perundang-undangan di Indonesia saat ini belum mengakomodir fenomena MUR. Akibatnya, arah kebijakan dan pembangunan masih bersifat sporadis antara kota-kota dalam satu MUR yang bahkan kerap berbenturan seperti kebijakan pembuangan sampah oleh Pemprov DKI dan kebijakan penerimaan sampah oleh Pemkot Bekasi beberapa tahun silam. Kedua, dari dimensi ekonomi, kebijakan yang tidak tersinergi dan ketidakmerataan pembangunan antar kota-kota MUR menyebabkan transfer krmininalitas antar kota MUR. Dari dimensi sosial, menurut Sensus Penduduk 2010 dan SUPAS 2015, sebagian besar pelaku mobilisasi penduduk adalah mereka yang berusia produktif terutama pemuda,dan remaja untuk tujuan bekerja maupun sekolah/kuliah. Tidak heran, banyak permasalahan sosial di perkotaan yang terkait pemuda dan remaja sepeti seks yang tidak bertanggungjawab, peredaran narkoba, tawuran dan begal yang cepat sekali ditularkan dari satu kota kekota lain didalam satu MUR.

Terkait permasalahan ini, Indonesia membutuhkan (i) perangkat perundang-undangan sebagai payung hukum untuk menjalankan roda pemerintahan dan administrasi MUR lintas-kota administrasi, (ii) kebijakan dan program MUR lintas kota administrasi untuk edukasi dan sosialisasi kepada pemuda mengenai perilaku sosial dan kesehatan, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi; (iii) kebijakan MUR lintas kota administrasi untuk pendidikan dan pelatihan yang sesuai kebutuhan tenaga kerja industri didalam area MUR, (iv) kebijakan dan program MUR lintas kota admnistrasi untuk meningkatkan tingkat layak huni kota; (v) kebijakan dan program MUR lintas kota administrasi untuk melibatkan partisipasi masyarakat terutama pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan MUR lintas kota administrasi, dan; (vi) kebijakan dan program MUR lintas kota administrasi untuk pemerataan pembangunan fasilitas dan infrastruktur, termasuk tata ruang, sarana dan prasarana penghubung.

Sebagai penutup, Indonesia tidak memiliki pilihan selain mengakomodir tiga mega-tren kependudukan di atas kedalam agenda pembangunan nasional dan daerah, di mana pemberdayaan dan partisipasi pemuda adalah kunci untuk memastikan bahwa Indonesia dapat memaksimalkan potensi kependudukan dalam pembangunan ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan dan tata ruang. Pembangunan berorientasi kependudukan adalah pembangunan berorientasi manusia, perilaku dan lingkungannya. Membangun manusia harus dimulai sejak manusia itu lahir, sampai manusia itu tutup usia. Dibutuhkan koordinasi yang efektif antar lembaga penyelenggara negara lintas sektor, maupun lintas tingkat agar kebijakan pembangunan berorientasi kependudukan yang dihasilkan efektif, mengakomodir karakteristik daerah dan tidak saling berbenturan maupun overlapping.

Dedek Prayudi BA, MSc

Bacaleg PSI dan Peneliti Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Partai Hadapi Verifikasi Faktual
Liputan Nasional

Partai Hadapi Verifikasi Faktual

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni hanya bisa ikut tertawa saat jadi bahan candaan rekan separtainya dan tim verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum, Rabu (20/12). Gara-gara kehilangan dompet, ia tak bisa menunjukkan kartu identitas saat KPU memverifikasi kepengurusan PSI.

KPU memang meminta pengurus partai politik menunjukkan dua identitas saat verifikasi faktual, yakni kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota (KTA) partai politik. Sebagai pengganti KTP, Toni menyerahkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Ketua KPU Arief Budiman yang memimpin tim verifikasi faktual KPU di kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jakarta lalu membacakan dengan rinci keterangan dari kepolisian itu, mulai dari waktu kejadian, lokasi, hingga barang apa saja yang hilang.

”Di sekitar Sarinah, dilaporkan hilang KTP, ATM, dan uang Rp 500.000,” kata Arief yang ditimpali rekannya sesama anggota KPU agar jumlah uang itu tidak perlu disebutkan. Hal tersebut kemudian mengundang tawa orang-orang yang berada di ruangan pertemuan yang terletak di lantai satu gedung DPP PSI itu. Arief kemudian menambahkan candaan dengan berujar, ”Wah, Sekjen ini uangnya Rp 500.000. Kalau segitu, saya juga enggak kalah.” Lagi-lagi, ujaran itu disambut gergeran tawa orang-orang di ruangan tersebut.

Suasana verifikasi faktual kepengurusan parpol tingkat pusat itu berjalan dengan gayeng, dan jauh dari kesan menyeramkan, kendati hasilnya juga punya dampak terhadap lolos atau tidaknya parpol menjadi peserta Pemilu 2019. Sesuai pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di antara berbagai syarat menjadi peserta pemilu, parpol harus punya kepengurusan di pusat, 100 persen provinsi, 75 persen kabupaten/kota dalam satu provinsi, serta 50 persen kecamatan dalam satu kabupaten/kota.

Di tingkat pusat, KPU memeriksa kondisi faktual kepengurusan parpol dengan pertemuan tatap muka, melihat KTP dan KTA parpol, lalu memeriksa apakah kepengurusan parpol di tingkat pusat itu memenuhi ketentuan minimal keterwakilan perempuan 30 persen, serta memeriksa kantor partai. Setelah memeriksa tiga hal itu, KPU menyatakan, di tingkat pusat, PSI memenuhi ketiga persyaratan tersebut. Dari sembilan pengurus DPP PSI, enam orang merupakan perempuan.

Namun, karena salah satu pengurus perempuan PSI masih dalam perjalanan dari luar kota, akhirnya KPU menghitung persentase dari lima pengurus yang hadir sehingga didapati persentase keterwakilan perempuan 55 persen. Verifikasi faktual yang dilakukan KPU di kantor DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) juga berlangsung santai. KPU menyatakan, setelah memverifikasi faktual, DPP Partai Perindo memenuhi persyaratan. Persentase keterwakilan perempuan di DPP Partai Perindo mencapai 32 persen, yakni 9 orang dari total 25 pengurus DPP.

Pertarungan di daerah

PSI dan Perindo merupakan 2 dari 12 parpol yang dinyatakan KPU lolos penelitian administrasi sehingga berlanjut ke verifikasi faktual. Namun, ketentuan UU No 7/2017 menyebutkan parpol yang sudah lolos verifikasi faktual pemilu terdahulu tidak perlu lagi menjalani verifikasi faktual. Alhasil, 10 parpol lama peserta Pemilu 2014 hanya perlu menjalani verifikasi faktual di daerah otonomi baru.

Selain itu, masih ada sembilan parpol yang mendaftar setelah terbit putusan Bawaslu yang saat ini masih menjalani tahap penelitian administrasi. Partai yang lolos, verifikasi faktualnya akan ”menyusul”. Di tingkat provinsi, verifikasi faktual juga dilakukan atas tiga hal, yakni kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan kantor. Hanya saja, keterwakilan perempuan minimal 30 persen hanya wajib di tingkat pusat.

Sementara di kabupaten dan kota, verifikasi faktual juga akan dilakukan terhadap tiga hal itu, ditambah dengan pemeriksaan terhadap keanggotaan minimal parpol, yakni minimal 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk di kabupaten/kota. Berdasarkan catatan atas proses verifikasi faktual parpol jelang Pemilu 2014, keanggotaan minimal ini yang menjadi salah satu penyebab utama banyak parpol tidak lolos. Namun, kondisi ini tidak membuat risau Perindo dan PSI. Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo mengatakan, Perindo sudah jauh-jauh hari mempersiapkan diri sebaik mungkin.

”Untuk kepengurusan, bukan hanya ikut aturan (minimal), tetapi 100 persen di seluruh tingkatan, termasuk di kecamatan,” katanya.

Ketua Umum PSI Grace Natalie juga mengutarakan optimismenya. Menurut dia, PSI sudah mempersiapkan diri sejak tiga tahun lalu. ”Anggota, kantor, dan pengurus ada. Kami tidak gentar menjalani proses untuk menjadi peserta Pemilu 2019,” katanya.

Agar proses ini berjalan baik, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, KPU di daerah perlu bekerja dengan cermat dalam menjalankan verifikasi faktual, termasuk di daerah-daerah dengan kondisi geografis sulit. Selain itu, petugas KPU yang memverifikasi di lapangan juga perlu menghindarkan diri dari iming-iming dan intimidasi, sekaligus memastikan proses berlangsung terbuka dan akuntabel. ”Agar tidak timbul kecurigaan atas proses verifikasi di lapangan,” katanya.

Sumber: Harian Kompas, 21 Desember 2017

Menghadirkan Politik Perempuan yang Otentik 
Blog Solidaritas Opini

Menghadirkan Politik Perempuan yang Otentik 

Reformasi Partai dan Politik Perempuan

Pengantar:

Esai ini merupakan salah satu karya peserta Lomba Esai “Anak Muda dan Politik” yang diselenggarakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bekerja sama dengan Qureta pada 2016.

Oleh: Arjuna Putra Aldino

Mungkin bukan sesuatu yang baru soal keterwakilan politik perempuan dalam panggung politik elektoral Indonesia. Berbarengan dengan hiruk pikuk pesta demokrasi lima tahunan, kalangan aktivis perempuan tampaknya lebih fokus dan konsisten untuk memperjuangkan kuota 30 persen representasi politik perempuan sebagai agenda perjuangan bersama.

Perjuangan politik perempuan dimaknai dengan perjuangan meraih kursi di parlemen. Dengan asumsi, apabila perempuan berhasil meraih kursi sebesar 30 persen maka perempuan mampu mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara. Atau kebijakan negara yang dulu kental diwarnai narasi-narasi politik laki-laki dapat diisi dengan pikiran-pikiran politik berbasis gender.

Geliatnya pun mengemuka, nyaris semua elemen perempuan dari aktivis hingga selebriti mengarahkan hampir seluruh energi politiknya ke satu titik yakni mengupayakan representasi politik perempuan yang lebih proporsional, adil, dan setara. Dan bukan hal yang aneh pula, wacana representasi politik perempuan kian nyaring dan menggema bukan tanpa sebab, melainkan sejalan dengan bergulirnya “liberalisasi politik” pasca reformasi 1998.

Tak salah memang, hal ini merupakan respon dari politik rezim orde baru yang otoritarian dan hegemonik dimana kultur “politik lelaki” menjadi struktur atas dari bangunan budaya politik rezim ini. Perempuan diperbolehkan melakukan peran sosial-politiknya,akan tetapi di bawah kendali ketat negara korporatis.

Budaya politik Orde Baru yang kental dengan corak “bapakisme” membuat gerakan perempuan menjadi ewuh pekewuh untuk lebih tampil dan berperan dalam kehidupan bernegara. Bahkan gerakan perempuan nyaris tenggelam di arus kekuasaan yang berwatak patrimonial. Isu-isu keadilan gender tertelan oleh wacana stabilitas politik dan pembangunan. Tak hanya itu, gerakan perempuan di era ini, justru menjadi bagian yang integral dari kekuasaan rezim.

Organisasi perempuan seperti Kowani, Dharma Wanita, Dharma Pertiwi dan PKK hanya menjadi corong Orde Baru, seperti mendukung program keluarga berencana dan mendukung Golkar untuk memenangkan pemilihan umum selama Orde Baru berkuasa 36 tahun. Gerakan perempuan tak lekang dari upaya kontrol dan memperkokoh kekuasaan rezim.

Bahkan di era ini, ada tiga konsep yang digalang oleh Kowani yaitu Istri, Ibu dan Pelayan Negara, dimana Kowani sebagai mitra orde baru bersama organisasi istri pegawai negeri dan istri korp militer bergabung memperkuat rezim Orde Baru dibawah naungan Golkar. Wajar jika pasca rezim otoritarian tumbang gerakan wanita yang menyuarakan keterwakilan politik perempuan dalam panggung politik mulai bersemai dan bergema keras. Namun hal ini tak juga luput dari masalah.

Ketika kuota 30 persen representasi politik perempuan sudah berhasil di raih, ia terbentur oleh permasalahan yang juga menghinggap demokrasi elektoral kita. Data Puskapol UI menunjukan bahwa 36% anggota legislatif perempuan terpilih karena politik kekerabatan dengan elit yang berkuasa.

Caleg perempuan yang menang umumnya adalah figur yang memiliki jaringan kekerabatan dengan elit politik dan elite ekonomi. Sebagian besar dari mereka adalah adik, kakak, ataupun istri dari penguasa/pejabat politik, elite ekonomi serta petinggi partai politik yang mencalonkan mereka.

Fenomena ini juga menandakan sempitnya landasan rekruitmen caleg perempuan oleh partai. Rekruitmen caleg perempuan tak di ukur melalui intensitas keterlibatan caleg secara aktif dalam partai termasuk juga rekam jejak selama menjadi anggota partai serta kompetensi mereka dalam memperjuangkan aspirasi politik masyarakat. Namun semata-mata hanya mencakup hubungan kekeluargaan melalui pernikahan (isteri pejabat politik ataupun petinggi partai politik) serta anak-anak dan saudara mereka.

Akibatnya perjuangan kesetaraan gender melalui keterwakilan politik perempuan dalam panggung politik justru terperosok dalam perangkap politik dinasti. Didominasinya basis keterpilihan caleg perempuan berlandaskan kekerabatan justru menegaskan ketergantungan perempuan pada basis kekuasaan laki-laki. Sehingga yang ada justru pelestarian relasi kuasa yang senjang secara politik maupun sosial antara perempuan dan laki-laki.

Akhirnya kehadiran perempuan dalam politik sebatas menjadi fungsi penggalang suara dalam upaya merebut kekuasaan dan memenangkan kontes pemilihan umum. Perjuangan politik perempuan hanya diperalat oleh drama para elite politik. Sehingga keterwakilan perempuan dalam politik hanya sekedar ada, semata-mata hanya sekedar memenuhi kuota.

.Di tengah kondisi semacam ini, sulit kita berharap perempuan untuk bersuara kritis dan menghasilkan kebijakan-kebijakan politik yang mengarah pada emansipasi perempuan. Kenyataannya, implementasi politik perempuan masih hanya sebatas pemenuhan syarat administratif agar partai dapat meloloskan diri untuk ikut dalam pemilu.

Membidik Persoalan dan Mencari Penyelesaian

Tingginya ketergantungan politik perempuan pada basis kekuasaan laki-laki merupakan akibat logis dari adanya “politik kekerabatan” dalam basis rekruitmen calon legislatif. Namun adanya politik kekerabatan dalam basis rekruitmen calon legislatif, juga bagian dari akibat sempitnya landasan rekruitmen calon legislatif yang dilakukan oleh partai. Bahkan hal ini bisa dikatakan sebagai sebuah pertanda adanya “stagnasi” proses kaderisasi di dalam partai politik. Dengan kata lain, mesin kaderisasi didalam partai politik mengalami kemandekan. Sehingga landasan rekruitmen pun mengalami penyempitan, hanya sebatas kekerabatan.

Namun hal ini tak bisa dilepaskan dari persoalan adanya konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir elite di dalam partai. Dengan adanya konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir orang di dalam partai membuat pencalonan pejabat publik yang diusung oleh partai politik mengabaikan kriteria pemimpin ideal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan publik.

Atau bisa dikatakan rekruitmen wakil rakyat tidak berlandaskan pada kapabilitas dan integritas seseorang namun kaderisasi dan rekruitmen didalam partai hanya sebuah wujud dari “patronase politik” dimana rekruitmen politik pada kenyataannya lebih merupakan praktek kompetisi di antara berbagai jaringan patron-klien.

Sehingga mereka yang tidak memiliki koneksi dengan orang dalam seperti kelompok-kelompok minoritas, ataupun mereka yang tidak memiliki apa pun untuk ditawarkan kepada sang patron, tak mampu bersaing di arena politik. Maka hal ini mengakibatkan rekruitmen yang dilakukan oleh partai rawan dengan politik transaksional yang hanya melibatkan segelintir orang di dalam partai.

Bahkan yang paling berbahaya, mereka yang berkuasa cenderung akan menyingkirkan setiap kemungkinan munculnya kontestasi, terutama dari elite alternatif yang ingin melakukan manuver perubahan. Para penguasa dengan sekuat tenaga akan menghambat munculnya jenis aktor baru yang berpotensi menandingi kekuasaannya. Sehingga partai politik mengalami atrophia (kemandekan) bahkan “patologi struktural” yang mengarah pada kecacatan di dalam tubuhnya sendiri.

Untuk itu, jalan satu-satunya untuk mengubah hal ini yakni adanya perubahan didalam tubuh partai politik itu sendiri. Terutama diselenggarakannya demokrasi didalam internal partai untuk memecah terkonstrasinya kekuasaan ditangan segelintir orang yang berkuasa didalam partai. Dengan kata lain, partai politik sebagai pilar demokrasi, juga harus melakukan upaya demokratisasi didalam internal dirinya sendiri.

Begitu pula mendesak untuk dilakukannya reformasi internal partai politik yang mengarah pada perluasan basis rekruitmen perempuan yang berlandaskan pada representasi politik. Sehingga partai politik benar-benar dapat menghadirkan kepentingan perempuan.

Hal ini juga penting mengingat politik saat ini mengandung bahaya adanya “privatisasi politik” dimana kebijakan publik yang diambil oleh para pemegang kekuasaan seringkali hanya diperuntutkan untuk kepentingan dirinya. Bukan untuk kebaikan orang banyak (common good). Artinya, upaya ini penting untuk mengembalikan politik kepada makna harafiahnya sebagai upaya bersama mengatur kehidupan publik.

Arjuna Putra Aldino

Peneliti

Lomba Esai Politik PSI-Qureta Juara Kedua

Lomba Esai Politik PSI ini bekerja sama dengan Qureta, diselenggarakan 20 Agustus-05 Oktober 2016. Dewan juri memutuskan tiga orang juara, yakni juara 1, 2, dan 3, serta tujuh juara harapan

Sumber

 

Politik Virtual dan Matinya Politik?
Blog Solidaritas Opini

Politik Virtual dan Matinya Politik?

Pengantar:

Esai ini merupakan salah satu karya peserta Lomba Esai “Anak Muda dan Politik” yang diselenggarakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bekerja sama dengan Qureta pada 2016.

Oleh: Anggar Shandy Perdana

“All that is solid melt into glass.”

Tahun 1982, Marshall Berman mengulang diktum Marx dan Engels dalam Communist Manifesto dan mengubahnya menjadi; semua yang padat melebur dalam layar kaca. Saat itu, televisi masih menjadi gravitasi baru dunia. Namun sejarah dengan cepat berubah.

Beberapa dekade selanjutnya, layar kaca yang menjadi gravitasi baru dunia pun bergeser. Dunia kita sekarang sedang terlipat dalam sebuah kotak kaca segi empat seukuran genggaman tangan kita. Gawai sebagai pusat gravitasi baru menawarkan kegembiraan, kegairahan dan mimpi indah bagi setiap manusia di segala penjuru dunia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat dahsyat inilah yang menurut Baudrillard tidak hanya membuat nilai-nilai sublim dan luhur menguap, namun bahkan realitas itu sendiri.

Segala aspek kehidupan kita terserap ke dalam kotak segi empat seukuran genggaman tangan. Segala hal menjadi sesuatu yang bersifat virtual. Begitu pun dunia politik. Perkembangan pesat teknologi informasi telah menciptakan ruang politik baru yang bersifat artifisial dan maya.

Perubahan ruang tersebut memiliki konsekuensi logis berupa perubahan dalam cara kita memandang politik. Berbagai tindakan politik yang sebelumnya terjadi di dunia nyata, kini semuanya berlangsung di ruang virtual dan dimediasi melalui media sosial. Dunia (politik) virtual, menurut Michael Hardt dan Antonio Negri merupakan dunia (politik) yang melampaui ukuran, dimana mekanisme yang dapat mengukur kekuatan, nilai dan batas lenyap begitu saja.

“The simulacrum is true.”

Realitas kini dapat dibuat, direkayasa dan disimulasi. Dalam realitas buatan ini segala sesuatu bercampur-baur, bersilang-sengkarut. Realitas buatan ini adalah ciri zaman dimana kita hidup. Sebuah tanda zaman tengah menjelangnya sebuah era kebudayaan baru: kebudayaan postmodern.

Era yang dalam The Postmodern Condition, Lyotard mengatakan semakin terkait eratnya ilmu dan teknologi dengan bahasa. Dunia yang menurut Baudrillard dikonstruksi dari model atau simulacrum (jamak: simulacra), yang tidak merujuk atau mendasarkan diri pada realitas apapun selain dirinya sendiri.

“Medium is the message.”

Tahun 1978, merupakan pondasi awal yang akan mengubah pola relasi dan komunikasi antar manusia. Bulletin Board System yang ditemukan saat itu memungkinkan seseorang untuk dapat berhubungan dengan orang lain menggunakan surat elektronik, ataupun mengunggah dan mengunduh perangkat lunak. Itulah prototype dari media sosial yang kita kenal saat ini.

Kemajuan pesat teknologi komunikasi dan informasi yang melahirkan media sosial kemudian menciptakan suatu fenomena baru dalam pola relasi dan komunikasi antar manusia. Pola relasi dan komunikasi antar manusia kini dimediasi melalui media sosial. Hal tersebut telah diramalkan oleh Marshall McLuhan melalui dua bukunya; The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man dan Understanding Media: The Extensions of Man.

Ringkasnya, kedua buku tersebut menyatakan bahwa peralihan teknologi dari era teknologi mekanik ke era teknologi elektronik akan membawa peralihan pada fungsi teknologi sebagai perpanjangan badan manusia dalam ruang menuju perpanjangan sistem syaraf. Hakikatnya, menurut McLuhan, semua media adalah perpanjangan badan manusia dalam dimensi ruang dan waktu di dunia. Dalam logika perpanjangan badan manusia tersebut, internet adalah perpanjangan pusat sistem syaraf manusia.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini dalam bentuknya yang paling canggih justru telah mereduksi kandungan pesan media tersebut dan menggantikannya dengan permainan bahasa yang bersifat simbolik. Media sekedar menjadi perpanjangan badan manusia, namun tanpa pesan, makna dan kedalaman. Pesan itu sendiri, kini justru tak lebih dari media-media yang lain.

“All that is real become simulation.”

Dalam bukunya yang berjudul Simulations, mengembangkan pemikiran McLuhan dan mendasarkan pada beberapa asumsi hubungan manusia dan media, Baudrillard memperkenalkan realitas mediascape. Kini, media bukan lagi perpanjangan badan manusia layaknya yang diungkapkan McLuhan, namun sekaligus merupakan ruang bagi manusia untuk membentuk identitas dirinya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi dan informasi saat ini, dengan adanya internet khususnya, tidak hanya memperpanjang badan atau pusat sistem syaraf manusia, namun juga mampu mereproduksi realitas, massa lalu dan nostalgia, menciptakan realitas baru dengan citra-citra buatan, menyulap fantasi, ilusi bahkan halusinasi menjadi kenyataan serta melipat realitas sehingga tak lebih dari internet.

Praktik media menata ulang kembali pemahaman tentang ruang dan waktu kita. Apa yang nyata bukan lagi hubungan langsung kita dengan dunia, tapi apa yang diberikan pada kita di layar gawai dan apa yang kita berikan ke layar gawai. Gawai adalah dunia dan kehidupan. Gawai mencair ke dalam kehidupan dan kehidupan melebur ke dalam gawai. Yang ilusi “dibuat nyata” dan “yang nyata” menjadi ilusi.

“Politics is Dead?”

Di dalam dunia virtual dimana batas antara yang nyata dan yang maya melenyap, kemurnian merupakan suatu kemustahilan. Segala hal terkontaminasi, begitu pula politik. Kini, politik penuh dengan hal-hal yang sebenarnya tak dibutuhkannya: sampah informasi, kotoran citra dan limbah tontonan. Realitas politik sedang dan telah dimangsa oleh citra-citra palsu. Politik sedang mengalami pembusukan. Politik berkembang ke arah penghancuran dirinya sendiri. Dan politik akan segera menjelang ajalnya.

Politik memang sedang luluh lantak dan segera menghadapi kematiannya. Lukisan gelap dengan segala lembar hitamnya sedang kita saksikan dewasa ini. Namun di tengah luluh lantaknya politik dengan berbagi pencemaran dan polusi yang membusukkannya, masih terdapat upaya untuk membebaskannya dari era kegelapan dan penghancurannya.

Dekonstruksi dalam upaya untuk menentang kebakuan penafsiran atas politik perlu dilakukan. Subyek perlu direvisi ulang di hadapan kekuatan sistem dan konvensi yang membentuknya dengan membuka diri terhadap berbagai kemungkinan. Subyek harusnya tak lagi menjadi aktor pasif yang hanya menerima dan dibentuk oleh bahasa, tanda dan wacana melainkan aktor aktif yang berperan membangun dan menginterpretasi ulang realitas dunia politik itu sendiri.

Anggar Shandy Perdana

Mahasiswa

Lomba Esai Politik PSI-Qureta Juara Kedua

Lomba Esai Politik PSI ini bekerja sama dengan Qureta, diselenggarakan 20 Agustus-05 Oktober 2016. Dewan juri memutuskan tiga orang juara, yakni juara 1, 2, dan 3, serta tujuh juara harapan

Sumber

PSI Fokus Berdayakan Kaum Muda
Liputan Nasional

PSI Fokus Berdayakan Kaum Muda

Untuk mengenalkan kiprah partai politik (parpol) kepada lebih banyak masyarakat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memilih untuk meninggalkan cara lama yang kerap dilakukan, seperti membagi-bagi bahan kebutuhan pokok. Program-program pemberdayaan masyarakat, terutama bagi kaum muda, dianggap lebih tepat dalam mengenalkan parpol ke publik, sekaligus langkah konkret untuk membangun bangsa Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSI, Grace Natalie dalam seminar bertajuk “The Mighty Generation: The Future is in Your Hands!” yang digelar di Jakarta, Minggu (17/12).

“Di PSI, kita sangat percaya dengan empowering. Kita mau ninggalin cara-cara lama, seperti bagi-bagi sembako, tetapi lebih ke bagi-bagi ilmu kepada generasi millenial, supaya mentalnya itu bukan mental peminta, tetapi mental pencipta, mental kreator yang tidak takut untuk gagal,” katanya.

Seminar yang diadakan PSI di Hotel Akmani Jakarta ini merupakan salah satu contoh program pemberdayaan yang dijalankan parpol tersebut. Seminar tersebut menghadirkan pembicara anak-anak muda sukses yang bisa menjadi inspirasi dalam memulai usaha, terutama untuk menjawab tren ekonomi digital seperti saat ini.

“Di acara ini, para pembicara banyak bercerita tentang proses mereka mencapai kesuksesan, bagaimana bangkit dari kegagalan. Diharapkan para generasi millenial bisa belajar sesuatu dari mereka, jeli melihat masalah menjadi kesempatan, dan kemudian mengawinkannya dengan teknologi,” ujar Grace.

Pembicara yang dihadirkan dalam seminar ini, antara lain Co-founder Jakcloth, Andro Rohmana Putra, Co-Founder KokBisa, Gerald Bastian, musisi Giring Nidji, Founder Qlue Rama Raditya, hingga penyanyi dan dokter bedah, Tompi.

Grace mengatakan ke depan PSI akan lebih sering mengadakan acara serupa. “Tentunya dengan tema-tema yang disesuaikan dengan tren terkini dalam kaitannya dengan pemanfataan teknologi digital untuk hal-hal yang positif,” ujarnya.

KPU Verifikasi Faktual PSI Makassar
Liputan Daerah

KPU Verifikasi Faktual PSI Makassar

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar melakukan verifikasi faktual di kantor Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Makassar, Jl Ance Dg Ngoyo, Senin (18/12).

Sekretaris Umum (Sekum) PSI kota Makassar, Viah Oktaviana mengatakan, verifikasi faktual yang dilakukan KPU kota Makassar di kantor PSI berjalan lancar.

Menurut Viah, semua verifikasi memenuhi syarat kelolosan, mulai dari keterwakilan pihak perempuan dan seluruh kelengkapan kantor.

“PSI dinyatakan memenuhi syarat,” ujarnya.

Sementara, Ketua KPU Makassar, Syarief Amir mengapresiasi pengurus PSI kota Makassar yang kesemuanya pengurus masih anak muda.

“Patut diapresiasi semua pengurus PSI kota Makassar,” kata Syarief. (Penulis: Asrul Mustafa)

Sumber

PSI Kota Bandung Siap Jalani Verifikasi Faktual
Liputan Daerah

PSI Kota Bandung Siap Jalani Verifikasi Faktual

Sebagai partai baru yang sedang dalam proses verifikasi agar dapat menjadi peserta Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masuk ke tahap verifikasi faktual oleh KPU.

Verifikasi faktual dilakukan untuk mencari tahu apakah kantor partai politik di daerah benar-benar mempunyai aktivitas dan benar-benar aktif. Di Kota Bandung, PSI sudah mempunyai 1.102 anggota yang akan diverifikasi oleh KPU Kota Bandung.

Mulai hari ini, Selasa (19/12/2017), PSI menjalani verifikasi faktual kepengurusan. Kamis (21/12/2017) mendatang, PSI juga akan didatangi lagi oleh KPU Kota Bandung untuk melakukan verifikasi terhadap anggota partai.

 

Mengenai hal tersebut, PSI Kota Bandung sudah siap membantu agar partainya dapat lolos menuju Pileg 2019.

“Tinggal verifikasi faktual saja, kartu anggota sudah disebar. Semua sudah aman, sudah kita sebar tinggal tunggu tim KPU dan Panwas saja,” ujar Ketua PSI Kota Bandung, Ekky El Hakim di Kantor DPD PSI Kota Bandung, Jalan Cijawura Hilir No 212A, Selasa (19/12/2017).

Dari 1.102 anggota PSI Kota Bandung, 10 persen anggota atau sekira 110 orang akan diambil KPU Kota Bandung untuk menjadi sampel verifikasi dari 28 kecamatan di Kota Bandung.

“Sekitar 104 anggota yang kita verifikasi, kemarin sudah kita lakukan perhitungan untuk mengambil sampling dari jumlah yang harus kita (verifikasi) faktual. Dari 30 kecamatan di Bandung, PSI tersebar 28 kecamatan,” ujar Ketua KPU Bandung, Rifki Alimubarok.

Lolos tidaknya PSI Bandung dalam proses verifikasi faktual akan mempengaruhi kesempatan PSI secara nasional. Ketua PSI Kota Bandung berharap untuk tidak menemukan masalah dalam proses verifikasi faktual.

Sumber

KPU Lingga Faktualkan Kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia
Liputan Daerah

KPU Lingga Faktualkan Kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lingga melakukan verifikasi faktual terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang ada di Lingga, Selasa (19/12/2017) sore.

Ketua Divisi Hukum KPU Lingga, Irham, yang memimpin verifikasi itu menjelaskan, tugas verifikasi dari KPU ini ialah untuk mengecek secara langsung di lapangan terkait kepengurusan partai tersebut.

“Jadi faktual yang kita lakukan hari ini ialah mengecek keberadaan kantor PSI itu sesuai domisilinya atau tidak,” kata Irham

Kemudian dilanjutkan dengan kepengurusan inti baik Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Keterwakilan perempuan apakah sudah mencapai 30 persen.

“Hasil pemeriksaan tadi mereka sudah memenuhi syarat atau sudah lengkap. Ini nanti akan kita pleno kan. Karena masih ada satu partai lagi yakni Partai Perindo yang segera kita lakukan faktual juga,” terangnya

Sementara itu, Ketua DPD Partai Solidaritas Kabupaten Linggga, Yudistiar Hermansyah, mengatakan terkait tahapan verifikasi faktual yang dilakukan KPU Lingga ini sudah tidak menjadi kekhawatiran bagi dirinya.

Sebab, dari awal tahapan hingga masuk tahapan ini, PSI dikatakannya sudah memenuhi apa yang menjadi permintaan KPU.

“Kita tidak khawatir lagi, karena kita rasa semua persyaratan sudah kita lengkapi,” kata Yudis singkat

Untuk verifikasi faktual lapangan oleh KPU Lingga ini juga dihadiri Komisioner Panswalu Lingga Bidang Pencegahan yang ikut mengawasi pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan parpol yang diverifikasi.

Editor: Udin

Sumber