Gandeng Kaum Muda dan Perempuan, PSI Barsel Siap Berpartisipasi di Pemilu 2019
Liputan Daerah

Gandeng Kaum Muda dan Perempuan, PSI Barsel Siap Berpartisipasi di Pemilu 2019

Dengan menggandeng kawula muda, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Barito Selatan, yakin mampu bersaing dalam pemilu legislatif dan pemilu Presiden Tahun 2019.

Menjadi salah satu parpol yang lolos dalam pendaftaran Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), yang diselenggarakan oleh KPU RI. PSI berkeyakinan mampu bersaing dalam penyelenggaraan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2019 mendatang.

Optimisme ini ditunjukan oleh DPD PSI Barsel. Ditemui di Kantornya, di Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Barsel, Rabu (13/12/2017). Seperti diungkapkan oleh Ketua DPD Barsel, M Rafi’i, melalui Wakil Sekretaris DPD Barsel, Ayu Andira S.Sos, menerangkan bahwa PSI Barsel, sangat terbuka terhadap keterlibatan kawula muda dan perempuan.

“Kami (PSI) sangat terbuka dan bahkan menargetkan anggota terbanyak untuk PSI di Barsel, merupakan dari kalangan anak muda dan kaum perempuan,” ungkap Ayu.

Kenapa Kaum muda dan perempuan? Dilanjutkan Ayu, sangatlah penting bagi PSI Barsel, menggandeng kaum muda dan perempuan. Dengan keterwakilan anak muda dan perempuan dalam sebuah organisasi, maka akan semakin cepat pulalah sebuah organisasi tersebut berkembang.

Sesuai dengan visi dan misi yang diusung PSI, kesetaraan gender serta tidak diskriminatif terhadap kaum muda sebagai pemula dalam sebuah organisasi. Membuat PSI Barsel, menjadi salah satu Parpol yang mampu lolos dalam pendaftaran Sipol tahun 2017.

“Ini bukti, bukan hanya retorika saja, bahwa dengan keterlibatan kaum muda dan perempuan, PSI Barsel, mampu lolos dalam pendaftaran Sipol. Hal ini disebabkan, karena kaum muda dan perempuan, bergerak lebih agresif, lebih teliti dan lebih koferehensif dalam menjalankan roda organisasi dan kami yakin, dan kedepannya PSI pasti mampu bersaing dalam penyelenggaraan Pemilu di tahun 2019 mendatang,” optimis dara cantik lulusan S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Banjarmasin ini.

Untuk target kedepannya sendiri, PSI Barsel akan berupaya memenuhi semua persyaratan, agar lolos dalam verifikasi faktual yang akan dilaksanakan oleh KPU.

“Kami berupaya memenuhi semua persyaratan dari KPU, untuk lolos dalam verifikasi faktual yang akan segera dilaksanakan,” tegas Ayu.

Untuk diketahui, PSI Barsel telah meloloskan 156 orang daftar anggotanya, dalam Sipol KPU Barsel 2017, dari persyaratan seharusnya untuk wilayah Barsel, yakni sebanyak 123 orang. Adapun keanggotaan yang telah diloloskan dalam Sipol, adalah terdiri dari, 28 orang anggota di wilayah kecamatan Dusun Hilir, 112 orang di Dusun Selatan, 6 orang di Dusun Utara, di Kecamatan Gunung Bintang Awai ada 4 orang, Jenamas 3 orang dan yang terakhir Kecamatan Karau Kuala, sebanyak 9 orang anggota.[tampetu]

Sumber

Tsamara Amany Alatas: Pak Anies, Mohon Perhatikan KJP
Liputan Nasional

Tsamara Amany Alatas: Pak Anies, Mohon Perhatikan KJP

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany Alatas meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk memerhatikan penyaluran dana Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Menurut Tsamara, dari hasil pertemuannya dengan warga di beberapa kawasan di Jakarta ternyata banyak yang mengadukan mengenai persoalan KJP yang macet.

“Dua minggu terakhir, saya bertemu warga di Kebon Kacang, Kebon Melati, dan Tanah Tinggi. Mereka semua mengaku bingung, mengapa dana KJP sekarang macet? Dulu lancar-lancar saja,” kata Tsamara, Rabu (13/12/2017).

Tsamara mengatakan dana KJP yang diterima ibu-ibu di tiga kawasan tersebut dikurangi. Dana per bulan yang biasa diterima untuk anak SD sebesar Rp 100.000 bisa berkurang menjadi Rp 80.000.

Bahkan di Tanah Tinggi, seorang ibu yang biasanya menerima Rp 150.000 per bulan untuk anaknya yang duduk di bangku SMP, kini belum menerima penyaluran dana tersebut lagi.

“Saya coba tanyakan ke mereka, apakah ada penjelasan resmi? Mereka jawab tidak ada. Anggarannya ada. Tandanya ini masalah realisasi, masalah penyaluran,” lanjut Tsamara.

Politisi muda ini menganggap Anies Baswedan harus mampu melakukan pengawasan terhadap setiap rupiah uang APBD yang ditujukan untuk dana KJP.

“Pak Anies kan punya program KJP Plus. Ini kan bagus. Apalagi, KJP Plus untuk tahun 2018 kan anggarannya naik. Tahun 2017, KJP itu anggarannya Rp 3,04 trilliun. Tahun 2018 dengan KJP Plus anggaran mencapai Rp 3,9 trilliun. Jangan sampai anggaran naik terus, tapi karena pengawasan tidak baik, penyalurannya juga jadi tidak benar,” ujar Tsamara.

“Sekali lagi, Ini fakta yang dapat ditemui di lapangan. Sudah ada beberapa pemberitaan yang membahas tentang ini. Ini juga tercatat dalam dokumentasi berbentuk video. Saya rasa Ini masalah sangat mendasar. Pak Gubernur harus memberikan perhatian khusus terkait ini,” kata wanita cantik yang kerap disapa ‘Politisi Milenial’ ini.

Sumber

PSI Minahasa Optimis Lolos Verifikasi Faktual
Liputan Daerah

PSI Minahasa Optimis Lolos Verifikasi Faktual

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Minahasa dan segenap jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Minahasa merasa optimis akan lolos verifikasi faktual dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa.

Hal itu dikatakan Ketua DPD PSI Minahasa Edwin Umbas kepada BeritaManado.com, Rabu (13/12/2017) usai menggelar Kopi Darat Daerah (Kopdar) di Prime Hotel Kawasan Mega Mas Manado.

“Kegiatan ini dilaksanakan untuk memantapkan persiapan keikutsertaan PSI Minahasa dalam satu tahapan penting untuk lolos sebagai peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Mudah-mudahan perjuangan yang sudah dilakukan selama ini akan berbuah manis,” tandas Umbas.

Ditambahkannya, kepada seluruh pengurus DPC sangat dimohonkan kerja samanya, terutama dalam menyambut kedatangan tim verifikasi dari KPU Minahasa. (Frangki Wullur)

Sumber

Partai Politik dan Pembangunan Daerah
Blog Solidaritas Opini

Partai Politik dan Pembangunan Daerah

#LombaEsaiPolitikPSI

Oleh: Maman Suratman 

Dari sekian banyak rumusan peran Partai Politik bagi pembangunan daerah, hanya satu yang paling urgent harus diutamakan, yakni menjadi ruang pendidikan politik.

Ya, tak ada yang lebih patut kita bicarakan selain peran Partai Politik dalam konteks pembangunan daerah. Mengingat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sebentar lagi akan tersua, di saat itulah momentum bicara tentang perannya menjadi suatu keniscayaan. Dan upaya ini tentu pula harus menjadi tanggungjawab kita bersama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

Tapi mengapa ini penting? Pertama, eksistensi Partai Politik kian hari kian tereduksi, jika tidak melemah sama sekali. Yang harusnya disibukkan oleh penggodokan agenda-agenda bernuansa pembaruan kehidupan publik (manusia dan dunianya), justru peran darinya hanya terkesan tampil mengejar kepentingan pribadi atau golongan semata.

Lihatlah misalnya, alih-alih memberi kritik atas rancangan kebijakan yang hendak diterapkan, justru proses pemenangan kandidat (calon) tertentu lebih banyak diwarnai oleh aksi dukung-mendukung belaka. Di saat para kandidat tengah berpusing diri mencari dukungan rill dari berbagai Partai Politik, di saat itu pula aktivis politik dan partainya tampil mendukung kandidat yang dianggap mumpuni sebagai sang pemenang.

Sungguh, asas pembaruan sama sekali tak menjiwainya. Mereka abai bercerita tentang mengapa warga-masyarakat harus mililih si A atau si B.

Dalam aksi dukung-mendukung tersebut, mereka tampak mengumbar kelebihan-kelebihan calon yang mereka usung sebagai penguasa. Tetapi sayang, asas keadilan luput dalam penerapannya. Mengumbar lebih banyak kelebihan, tetapi enggan menyoal kelemahan-kelemahan yang ada padanya. Maka wajar kiranya untuk kita berprasangka (buruk): tak ada kepentingan lain selain hendak menjadi partai penguasa setelah pemilihan terselenggara.

Dan yang tak kalah pentingnya mengapa kita harus bicara tentang peran Partai Politik ini adalah karena kesadaran politik itu sendiri. Diakui atau tidak, warga-masyarakat kita punya kesadaran politik yang masih jauh dari harapan. Istilah “kesadaran kritis” dalam pandangan Paulo Freire sama sekali belum menubuh dalam jiwa-raga warga-masyarakat kita sendiri.

Adalah lazim di mana politik masih dianggap sebagai istilah yang hanya menggambar pertarungan antarelite. Politik dimaknai tak lebih sebagai alat mencapai kekuasaan semata. Tendang-menendang, sikut-menyikut, begitulah gambaran yang tampak melulu diandaikan.

Akibat pemahaman dangkal seperti ini, sampai-sampai seorang Soe Hok Gie pun pernah terpaksa berpandangan dangkal pula. Politik dipersepsi sebagai “barang yang paling kotor, lumpur-lumpur yang kotor…”

Dua alasan itulah yang membuat saya (semoga juga kita) harus menulis tentang peran Partai Politik. Sebab bagaimanapun, perannya dalam pembangunan daerah jauh lebih penting daripada peran lembaga-lembaga sosial lainnya, seperti serikat kerja/buruh, komunitas belajar, dan LSM-LSM yang lain.

Meneguhkan Kembali Peran Partai Politik

Sebagai wadah pendidikan politik, peran Partai Politik mestilah harus menjadi ruang pembelajaran sekaligus perjuangan. Sekali lagi, eksistensinya ini senantiasa hanya harus menubuh dalam konteks pembangunan daerah. Dan inilah yang saya kira niscaya sebagai orientasinya, bukan pada yang lain.

Di era demokrasi seperti sekarang ini, setidaknya ada 4 (empat) peran penting mengapa Partai Politik sangat dibutuhkan eksistensinya dalam kehidupan masyarakat. Keempat peran itu adalah sebagai sarana komunikasi, ruang sosialisasi, wadah kaderisasi, dan manajemen konflik.

Di awal mula berdirinya Indonesia, tampak bahwa para founding fathers menempatkan keberagaman (multikulturalitas) sebagai fondasi pewujud persatuan bangsa. Melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bangsa kita pun mampu bersatu dan berhilir pada pendeklarasian kemerdekaan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, terlepas dari kesimpangsiuran yang menyelimutinya.

Mengingat multikulturalitas sebagai keniscayaan bangsa Indonesia, maka tak ada alasan untuk tidak menghargai aspirasi yang berbeda-beda. Individu, kelompok atau golongan masyarakat apa dan manapun, semua dari mereka harus didengar. Dan dalam konteks inilah Partai Politik mengambil bentuknya sebagai sarana komunikasi politik.

Ya, menjadi sarana komunikasi politik, peran Partai Politik tak ubah sebagai corong aspirasi warga-masyarakat, atau istilah Seokarnois-nya, “penyambung lidah rakyat”. Bahwa peran yang menyertainya harus mampu mengarahkan politik sebagai alat untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada—bukan dalam arti menyeragamkan, tapi bersatu dalam perbedaan, toleran dalam keberagaman.

Untuk perannya sebagai ruang sosialisasi—saya menyebutnya sebagai ruang pendidikan politik, tak ada hal lain yang harus ditegaskan selain bahwa Partai Politik adalah sarana penyadaran warga-masyarakat. Konsep atau semacam kurikulum pendidikan yang harus dilaksanakannya sendiri, tak lebih sebagaimana konsep pendidikan ala Paulo Freire: menyadarkan dan lalu membebaskan.

Sayangnya, seperti telah disebutkan di atas, dangkalnya kesadaran politik kita sendiri yang justru berperan dominan dalam melahirkan kondisi warga-masyarakat yang dangkal pula. Alih-alih membawa pembaruan kehidupan sosial, oleh karena tak disadarinya arti penting politik sebagai ide pendidikan dan perjuangan, justru hanya akan membuat kehidupan kita berjalan di tempat, jika tidak malah mundur jauh ke belakang.

Terakhir, adapun sebagai wadah perkaderan (kaderisasi/rekruitmen) dan manajemen konflik, meski tetap penting dan dibutuhkan, saya kira hanya harus ditempatkan sebagai langkah yang bukan sebagai keutamaan. Mengapa? Sebab keduanya, langsung ataupun tidak, hanya akan tercapai jika kesadaran politik itu sendiri sudah tumbuh.

Maka dengan ini bisa kita terangkan bahwa penyadaran politik—melalui sosialisasi atau pendidikan politik—itulah yang harus diintensifkan dalam kerja-kerja Partai Politik, kapan dan di manapun.

Pendidikan Politik: Berorientasi pada Pembangunan

Saya sering meyakini bahwa tak ada bangsa yang beradab tanpa pendidikan. Semakin baik pendidikan suatu bangsa, semakin baik pula peradaban bangsa itu. Bahwa bangsa yang beradab adalah bangsa yang terdidik, begitu sebaliknya.

Mengingat pentingnya pendidikan sebagai pewujud peradaban bangsa, maka sudah seharusnya bahwa pendidikan menjadi sentral dari semua kebijakan Negara, termasuk oleh Partai Politik sekalipun. Sebagaimana tertegaskan di lead tulisan ini, peran Partai Politik sebagai ruang pendidikan, yakni pendidikan politik, adalah peran terpenting di antara peran-perannya yang lain.

Ya, Partai Politik tidak dibangun guna melahirkan dinasti-dinasti politik. Ia juga tidak dibangun untuk bagaimana menjadi partai penguasa atau oposisi, terutama pasca pemilihan berhasil terselenggara.

Tetapi lebih daripada itu, ia (Partai Politik) dibangun atas kesadaran pentingnya pembangunan daerah sebagai wujud pelanjutan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia: mencerdaskan kehidupan rakyat dan ikut terlibat mendamaikan dunia yang berasas pada kemanusiaan dan keadilan sosial tanpa kecuali.

Memang, membangun daerah tak semudah membalik telapak tangan. Membangun daerah butuh komitmen dan konsistensi yang kuat, seperti kesetiaan dalam bergerak.

Saya kira, dibanding lembaga-lembaga sosial yang ada, hanya Partai Politik-lah yang mampu membawahi itu semua. Sebab di samping sebagai penyambung lidah rakyat atau penyalur aspirasi warga-masyarakat, di sisi lain, Partai Politik adalah ruang pembelajaran bersama untuk bagaimana hidup dalam ruang kebersamaan pula (ruang publik).

Menjadi ruang pembelajaran, tak ada hal lain yang harus diupayakan oleh Partai Politik selain mendendangkan arti pentingnya kesadaran politik bagi warga negara. Sebab kesadaran politik, meminjam istilah Hannah Arendt, adalah keutamaan yang harus tiap manusia miliki jika hendak menjadikan eksistensinya benar-benar utuh sebagai manusia—Arendt menyebutnya sebagai “manusia tindakan”.

Kerja dan karya saja bukanlah sebuah keutamaan. Selama masih mengindikasikan pencarian atau kepentingan pribadi—kerja untuk kebutuhan biologis; dan karya, meski sedikit lebih maju daripada kerja, tapi masih lebih besar untuk kepentingan pribadi, seperti prestasi, penghargaan, dan lain sebagainya—sekali lagi, bukanlah keutamaan hidup. Bahwa hanya “tindakan”-lah yang menjadi keutamaan, yang kemudian menjadikan manusia sebagai manusia politik.

Tindakan sebagai keutamaan jelas tidak akan lagi terwujud hanya untuk memanifestasikan kepentingan pribadi, sebagaimana dalam kerja dan karya menurut cara berpikir Arendt.

Diakui atau tidak, keutamaan inilah yang sekaligus membedakan eksistensi manusia dengan mahluk hidup yang lain-lainnya. Dan jika ditarik ke dalam peran Partai Politik, jenis keutamaan inilah (tindakan) yang juga sekaligus membedakan Partai Politik dengan lembaga-lembaga sosial lainnya pula.

Meski demikian, satu hal yang tak boleh kita lupakan bahwa terkadang—jika tidak keseringan—peran Partai Politik justru bertindak dari yang seharusnya. Seolah idealitas tidak akan pernah bersinergis dengan fakta atau realitas yang melingkupinya.

Tetapi hambatan ini jelas tidak boleh kita pandang sebagai penghalang untuk kemudian berhenti begitu saja. Hambatan semacam ini hanya harus kita tempatkan sebagai penopang daya bahwa tiada capaian yang lebih nikmat tanpa aral perintang yang berat yang harus dilalui di dalamnya.

Lomba Esai Politik PSI ini bekerja sama dengan Qureta, diselenggarakan 20 Agustus-05 Oktober 2016. Dewan juri memutuskan tiga orang juara, yakni juara 1, 2, dan 3, serta tujuh juara harapan.

Maman Suratman

Mahasiswa

Lomba Esai Politik PSI-Qureta Juara Harapan 5

Sumber

Melampaui Bad Populism ala Teman Ahok
Opini

Melampaui Bad Populism ala Teman Ahok

#LombaEsaiPolitikPSI
Oleh: Muh. Ardiansah Laitte
Partisipasi pemuda melalui organisasi relawan belakangan menjadi trend kontestasi politik lokal. Cerita sukses tentang kelompok relawan muda pada pilpres yang lalu menginspirasi banyak anak muda di luar sana untuk melakukan hal yang sama ketimbang harus melalui proses panjang dan berliku di partai politik.

Tim relawan yang selama ini menempati posisi sub-ordinat dan dipandang sebelah mata bisa duduk sama rata dengan para politisi yang lebih duluan berkecimpung pada dunia politik praktis.

Best practise dari tren ini direpresentasekan oleh Teman Ahok. Organisasi relawan yang konon diisi oleh “anak muda militan dan revolusioner” ini meraup atensi publik setelah mengumpulkan sejuta KTP bagi petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk maju dari jalur independen. Meskipun Ahok pada akhirnya memilih jalur partai politik namun usaha mereka tidak sia-sia.

Partisipasi populer ala Teman Ahok mengubah keterlibatan masyarakat menjadi alat tekan yang cukup efektif dalam mempengaruhi keputusan elit partai. Beberapa Partai politik besar tidak berani mengambil resiko kehilangan popularitas melawan “kehendak rakyat” sehingga harus bertekuk lutut dan menyatakan dukungan tanpa syarat.

Kentalnya aroma resistensi terhadap elit partai pada setiap artikulasi politik yang mereka sampaikan menjadi magnet tersendiri bagi media dan analis politik yang haus akan sensasi dan kontroversi. Tuduhan deparpolisasi yang dialamatkan kepada mereka pun sempat menjadi headline di sejumlah media massa.

Terlepas apapun pledoi yang mereka ajukan, persistensi Teman Ahok mengidentifikasi diri sebagai relawan tak pelak mempertegas garis demarkasi mereka dengan partai politik.

Partisipasi populer ala Teman Ahok ini memunculkan optimisme tentang kebangkitan politik pemuda namun di sisi lain terdapat keprihatinan tersendiri terkait paradoks yang timbul akibat semangat populisme yang mereka usung.

Populisme boleh jadi positif karena memungkinkan masyarakat yang selama ini termarjinalkan terlibat dalam memilih figur populer yang mereka sukai. Namun demikian, disisi lain dapat menjadi buruk (bad populism) ketika keterlibatan ini dieksploitasi demi kepentingan elektoral belaka tanpa disertai dengan ruang bagi mereka untuk mengakses sumber-sumber penghidupan yang berarti bagi masa depan mereka masing-masing.

Cas Mudde dalam artikelnya yang berjudul “The Problem with Populisme” mendefinisikan Populisme sebagai sebuah ideologi yang memandang bahwa masyarakat pada akhirnya terbelah menjadi dua kelompok antagonis yaitu “the Pure People” vs “Corrupt elite” dan politik harus dijadikan ekspresi kehendak rakyat.

Meskipun belum ada konsensus akademik tentang definisi yang berlaku umum namun ciri perlawanan terhadap pembajakan institusi-institusi demokrasi oleh kekuatan oligarchy menjadi substansi atas banyak gerakan populisme di berbagai negara. Dominasi dari oligarki ini dianggap tidak memberikan ruang partisipasi politik publik untuk menentukan tatanan ekonomi-politik yang adil.

Gerakan populisme ini dikritik karena pengabaian mereka atas keragaman kepentingan dan opini dalam masyarakat. Keragaman ini direduksi melalui klaim eksklusif sebagai representase rakyat sehingga siapapun yang berseberangan distigmatisasi sebagai bagian dari politisi atau setidaknya dicap haters.

Ciri negatif ini dapat kita jumpai dari kegaduhan di sosial media. Tidak sedikit perdebatan ini tidak dibarengi dengan perdebatan substansial tentang program kerja karena lebih menyasar masalah moral personal.

Targetnya sederhana, mendelegitimasi kekuatan oposisi. Entah disadari atau tidak, pihak oposisi juga latah untuk melakukan hal yang sama sehingga pada akhirnya publik tidak memiliki pilihan selain menikmati drama politik yang tak berkesudahan. Suka atau tidak, liberalisasi demokrasi seperti ini tidak selalu identik dengan penguatan demokrasi itu sendiri.

Partai Baru dan Radikalisasi Partisipasi Politik Pemuda

Mari sejenak meninggalkan Teman Ahok, toh mereka akan #TetapAhok dan lawannya akan tetap anti-Ahok. Logika biner yang terbangun tentang “rakyat vs politisi” tidak berhenti pada takluknya oligarki partai dan terpilihnya figur kharismatik yang dianggap baik.

Ketimbang urusan menang dan kalah ada aspek yang jauh lebih penting, yaitu mengembalikan kuasa pada rakyat atau minimal kepada kelompok pemuda yang mereka atas namankan. Krisis legitimasi atas partai politik menuntut lahirnya radikalisasi atas praktek partisipasi populer yang telah ada sebelumnya.

Bagi penulis, radikalisasi partisipasi populer ini menjadi hanya dapat dilakukan oleh partai politik baru. Gerakan relawan ini tidak dapat kita anggap sebagai jalan keluar atas krisis politik yang tengah kita hadapi. Ketimbang mempercayainya sebagai solusi, gerakan relawan ini hanya dapat diposisikan sebagai gejala tidak sehatnya sistem demokrasi yang kita anut.

Burhanuddin Muhtadi dalam artikelnya yang berjudul “Populisme: madu atau racun demokrasi” menjelaskan bahwa klaim-klaim populisme hanya berkembang pada masyarakat yang tengah menghadapi krisis.

Krisis ini ditandai dengan tidak sesuainya janji-janji para politisi saat kampanye dengan realitas ekonomi politik yang mereka rasakan pasca pemilu. Realitas ini yang memungkinkan pimpinan populis memobilisir kemarahan masyarakat untuk menyerang elit politik yang enggan berubah.

Sayangnya, gerakan relawan tidak dapat dihukumi seperti halnya di partai politik. Gerakan relawan menuntut peningkatan akuntabilitas dan transparansi pada partai politik sementara pada prakteknya mereka tidak melakukan hal yang sama. Pada konteks teman Ahok, memang terdapat publikasi dana yang mereka kelola namun hanya sebatas akuntabilitas moral belaka tanpa mekanisme reward and punishment yang jelas.

Jika kontestasi berakhir mereka dapat membubarkan diri dan berganti identitas menjadi gerakan relawan baru tanpa harus bertanggungjawab atas konsekuensi politik dari tindakan mereka. Selesai masalah.

Menggagas perubahan pada internal partai politik lama pun hampir sama mustahilnya mengingat kuatnya cengkeraman oligarki dalam mempertahankan sumberdaya material yang mereka miliki. Meskipun harus diakui bahwa budaya patronase di Indonesia mulai menurun dan digantikan dengan pemimpin populis yang mengantongi dukungan populer namun oligarki partai punya seribu satu cara.

Oligarki partai dapat mengkooptase perjuangan rakyat dengan membajak pemimpin populis yang membutuhkan modal ekonomi untuk menutupi biaya demokrasi yang cukup besar. Bagaimana dengan anak muda yang mereka atas namankan? Lagi-lagi harus berdiri di luar panggung politik dan menunggu belas kasih dari pemenang.

Integrasi Isu Kepemudaan dalam Kebijakan Pembangunan

Mari kita tengok kondisi kepemudaan Indonesia. Faktanya tidak seindah yang kita bayangkan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Badan Penelitian dan Pengembangan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Balitbang PB HMI) jumlah pengangguran terbuka masih di dominasi oleh kelompok pemuda (usia 15-29 tahun).

Rata-rata Tingkat pengangguran terbuka dari kelompok pemuda sejak tahun 2003 sampai tahun 2014 sebesar 73.5% atau sebesar 6,6 Juta Jiwa. Meskipun sejak tahun 2006 persentase pengangguran pemuda mengalami penurunan namun sejak tahun 2011 angka ini terus mengalami trend peningkatan.

Pada tahun 2014 saja tingkat pengangguran pemuda mencapai 5,5 juta orang atau sebesar 75,7% dari total pengangguran terbuka nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa akses pemuda terhadap lapangan kerja masih jauh dari yang diharapkan.

Uraian di atas menjelaskan bahwa aspek kepemudaan ini belum menjadi prioritas utama pembangunan. Setiap tahunnya kita dibuai dengan keberhasilan mantra pembangunan yang menggembar-gemborkan angka pertumbuhan nasional yang cenderung stabil di saat perekonomian dunia terpuruk. Tanpa memperhatikan bahwa pertambahan lapangan kerja tidak cukup elastis menyerap tenaga kerja muda dengan beragam preferensi dan selera.

Latar belakang ini kiranya menjadi alasan yang cukup bagi partai politik untuk memobilisir partisipasi pemuda untuk mendesak lahirnya kebijakan pemuda di tingkatan nasional. Keterlibatan ini tidak hanya dibatasi pada tahap pelaksanaan namun mulai dari tahap perencanaan sampai evaluasi. Kebijakan nasional ini menjadi payung hukum untuk menyatukan visi institusi negara dalam menanggulangi masalah kepemudaan.

Langkah ini mungkin tidak sepopuler mendukung pimpinan kharismatik yang dielu-elukan oleh publik namun jauh lebih berarti untuk membuktikan bahwa populisme ini bukan sekedar kedok dari elit lain yang ingin merebut kekuasaan. Berani kah anda? #LombaEsaiPolitik

Catatan Kaki

[1]. ”https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/feb/17/problem-populism-syriza-podemos-dark-side-europe”

[2]. “http://saifulmujani.com/blogs/populisme-madu-atau-racun-bagi-demokrasi”

Lomba Esai Politik PSI ini bekerja sama dengan Qureta, diselenggarakan 20 Agustus-05 Oktober 2016. Dewan juri memutuskan tiga orang juara, yakni juara 1, 2, dan 3, serta tujuh juara harapan.

 

Muh. Ardiansah Laitte
Mahasiswa

Lomba Esai Politik PSI-Qureta Juara Harapan 6

Sumber

 

Ini Langkah Jitu PSI Hadapi Verifikasi Faktual
Liputan Daerah

Ini Langkah Jitu PSI Hadapi Verifikasi Faktual

Sebagai salah satu partai politik yang tergolong baru dalam dunia politik, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terus menunjukan kinerja keseriusan untuk daapt lolos dalam tahapan verifikasi faktual yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilian Umum (KPU).

Di Sultra, dalam menghadapi verifikasi fatukal, PSI menggelar Kopi Darat Wilayah angkatan V (Kopdarwil) yang dilaksanakan di Ibu Kota Provinsi Sultra, Kota Kendari. Dalam Kopdarwil tersebut di ikuti oleh seluruh DPD Kabupaten dan Kota se-Sultra, Minggu (10/12/2017) di salah satu Hotel di Kendari.

Dalam Kopdarwil tesebut PSI membahas sejumlah agenda khusus dan strategi dalam menghadapi Verifikasi Faktual yang akan dilaksanakan pada 15-22 Desember 2017 mendatang.

Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) DPP PSI, Sis (Sebuatn khas anggota PSI) Dani Eka R dalam sambutannya mengajak kepada seluruh pengurus DPD PSI se-Sultra untuk bersama-sama menyiapkan segala bentuk persyaratan yang telah ditetapkan KPU.

“Seluruh DPD harus mampu membuktikan seluruh administrasi yang telah diserahkan ke KPU, mengingat dalam verifikasi mulai tanggal 15 ini, KPU akan melakukan verifikasi faktual,” ujar Sis Dani.

“Jadi seluruh berkas yang telah dikirimkan harus mampu dibuktikan secara fisik, baik itu kantor, Kartu Tanda Anggota (KTA) dan KTP elektronik,” katanya.

Di tempat terpisah, Bro (Sebutan khas anggota PSI) Aman Sofyan yang juga merupakan Ketua DPD PSI Kabupaten Muna mengatakan optimis dalam menghadapi vefifiksi faktual yang akan dilaksanakan KPU.

“Kami di DPD PSI Kabupaten Muna, menyambut baik verifikasi vaktual tanggal 15 Desember sampai dengan 4 januari 2018, dan kami masih terus solid dalam mengahadapi verifikasi. Kami juga optimis untuk menjadi peserta Pemilu ditahun 2019 nanti,” tegasnya.

Laporan : JufriKetua DPD PSI Kabupaten Muna,Aman sofyan, saat memberikan pemaparan tentang kesiapan Muna dalam menghadapi verifikasi faktual.

Sumber

Beri Pengarahan, Grace Natalie Hadiri Kopdarwil PSI Bengkulu
Liputan Daerah

Beri Pengarahan, Grace Natalie Hadiri Kopdarwil PSI Bengkulu

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Bengkulu semakin siap menyongsong keikutsertaannya pada Pemilu 2019 mendatang.

Hal itu tampak dari Kopi Darat Wilayah (Kopdarwil) PSI Bengkulu yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Grace Natalie, Selasa (12/12/2017).

Pada Kopdarwil yang digelar di Kantor DPW PSI Bengkulu, Jalan Letkol Santoso III Kelurahan Pasar Melintang, digelar penyerahan laporan tertulis dan pendistribusian Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI.

Grace melihat secara langsung persiapan PSI Bengkulu dalam menyambut pesta demokrasi lima tahunan yang sudah di depan mata.

“Kita ingin mengubah pandangan politik ke arah yang positif. Seperti yang pernah dikatakan almarhum Gusdur, politik ini mensejahterakan rakyat,” ujar suami Kevin Osmond itu.

Ia menegaskan, politik itu adalah upaya untuk membantu orang lain. Grace sendiri melihat banyak harapan untuk membawa Indonesia menjadi jauh lebih baik.

“Caranya dengan politik partisipasi, bukan dengan money politic. Inilah tujuan sebenarnya kenapa PSI berdiri,” ungkapnya.

Kepada para kader PSI Bengkulu, mantan jurnalis ini meminta agar tetap fokus untuk mempersiapkan kelengkapan administrasi dan melakukan perbaikan struktur organisasi.

“Sekarang tergantung dari upaya dan kerja keras dari teman-teman pengurus baik yang ada di kota, kabupaten dan kecamatan. Sangat penting menjaga semangat solidaritas sesama pengurus kader partai. Rapatkan barisan. Siap kerja, siap berkontribusi,” tegasnya.

Disinggung soal target dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Grace optimis PSI mampu mendulang 20 persen suara nasional dari pemilih pemula dan perempuan.

Sementara untuk Pemilihan Walikota Bengkulu, Grace menyerahkan kepada DPW untuk melakukan seleksi dan menyampaikan hasilnya kepada DPP PSI agar partainya mampu memberikan dukungan.

Acara ini dihadiri oleh Ketua DPW PSI Bengkulu, Muharram Efendi, Kasubdit Politik Direktorat Intelkam Polda Bengkulu AKBP Burhanudin Amd serta seluruh kader PSI baik dari tingkat daerah, kabupaten, kota dan provinsi. [Antonio Wijaya]

Sumber

PSI Minta MK Segera Putuskan Uji Materi Verifikasi Parpol Peserta Pemilu
Liputan Nasional

PSI Minta MK Segera Putuskan Uji Materi Verifikasi Parpol Peserta Pemilu

Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) berharap Mahkamah Konstitusi (MK) bisa segera memutus permohonan uji perkara Nomor 60/PUU-XV/2017 soal verifikasi partai politik peserta pemilu.

Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni menuturkan, hal itu dikarenakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melaksanakan verifikasi faktual.

Adapun permohonan PSI tersebut juga disampaikan melalui surat yang dikirim ke MK, Selasa (12/12/2017) kemarin.

“Permohonan kami ini ajukan karena tahapan Verifikasi Faktual sesuai Jadwal KPU RI akan dilaksanakan mulai 15 Desember 2017- 4 Januari 2018,” kata pria yang akrab disapa Toni itu melalui keterangan tertulis, Rabu (13/12/2017).

Ia menambahkan, putusan MK terkait aturan verifikasi parpol tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi PSI sebagai pemohon. Putusan itu juga dapat dijadikan landasan bagi KPU dalam menjalankan tahapan verifikasi faktual.

“Hal ini juga dimaksudkan agar tidak mengganggu jadwal tahapan pemilu lain dan atau tidak dapat dijalankan pada tahapan Pemilu 2019,” kata Toni, mengutip pernyataan pengacara PSI, Nasrullah.

Agustus lalu, PSI mengajukan gugatan uji materi ke MK berkaitan dengan ketentuan verifikasi parpol calon peserta pemilu 2019 oleh KPU. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 173 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

PSI mempersoalkan ketentuan dalam Pasal 173 karena dinilai bersifat tidak adil dan diskriminatif.

Adapun partai yang dipimpin oleh Grace Natalie itu merupakan parpol baru yang wajib mengikuti verifikasi oleh KPU. Sementara untuk parpol yang telah mengikuti Pemilu 2014 tidak wajib mengikuti verifikasi.

Sumber

PSI Minta MK segera Putuskan Perkara Uji Materi UU Pemilu
Siaran Pers

PSI Minta MK segera Putuskan Perkara Uji Materi UU Pemilu

Seluruh agenda persidangan perkara UU Pemilu terkait masalah verifikasi khususnya Perkara 60 telah selesai. Berkenaan dengan itu, Selasa 12 Desember 2012, DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengirimkan surat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam surat tersebut, PSI memohon agar MK bisa memutus perkara tersebut sesegera mungkin. “Permohonan kami ini ajukan karena tahapan Verifikasi Faktual sesuai Jadwal KPU RI akan dilaksanakan mulai 15 Desember 2017- 4 Januari 2018,” kata Sekjen PSI, Raja Juli Antoni.

Selanjutnya, demi keadilan dan kepastian hukum bagi Pemohon jika seandainya MK mengabulkan permohonan tersebut, KPU seketika menjalankan putusan itu pada tahapan Verifikasi Faktual.

“Hal ini juga dimaksudkan agar  tidak mengganggu jadwal tahapan pemilu lain dan atau tidak dapat dijalankan pada tahapan Pemilu 2019,” ujar Nasrullah SH, pengacara dari Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia (JANGKAR SOLIDARITAS) yang mendampingi PSI.

Seperti diketahui, pada Agustus lalu, PSI mengajukan uji materi atau _judicial review_ ke MK, pertama, terkait ketentuan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 173 Ayat 1 dan 3 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

PSI menilai peraturan yang menyatakan partai lama tidak perlu diverifikasi, karena mengacu pada data pemilu sebelumnya, merupakan ketentuan diskriminatif. UU itu menyatakan verifikasi hanya dilakukan terhadap partai baru.

Kedua, PSI juga menyoal Pasal 173 ayat (2) huruf e. Di sana disebutkan, partai politik diwajibkan memiliki paling sedikit 30% pengurus pada tingkat pusat.

Sedangkan untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur hal tersebut sehingga hak dan kepentingan perempuan pada tingkatan provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan menjadi tidak terlindungi. PSI meminta keterwakilan perempuan 30% ada setiap tingkatan kepengurusan.

 

Mengapa Parpol Baru, Mengapa PSI?
Blog Solidaritas Opini

Mengapa Parpol Baru, Mengapa PSI?

Oleh: Mohamad Guntur Romli

(1) PSI adalah Parpol baru, bersih, muda, tidak terkontaminasi politik gaya lama, yang terkait korupsi, mahar politik, ikatan keluarga, geng-gengan. Ini bukan isapan jempol, paling tidak ada 2 cara yang dilakukan PSI untuk mewujudkan prinsip-prinsip tadi.

  • a) Pengurus PSI tidak boleh pernah menjabat parpol-parpol sebelumnya, dan usia maksimal 45 tahun.
  • b) Untuk PSI menerapkan meritokrasi, keterbukaan dan independensi. Bacaleg PSI diuji secara terbuka oleh tim Independen. Keputusan lulusnya Bacaleg di tangan tim penguji independen.

2) PSI punya kader-kader yang militan, terbukti satu-satunya parpol baru yang lolos verifikasi Kemenkumhan, kalau parpol-parpol baru yang lain melalui proses “beli” dan “akuisisi” parpol-parpol lama. Kini, PSI telah merampungkan perbaikan untuk verifikasi KPU, insya Allah lolos!

(3) PSI adalah parpol indonesia, pro kebhinnekaan, semua golongan, agama, suku ada di PSI, saya sebagai santri ikut falsafah para kyai NU dulu yang mendirikan Republik Indonesia yang bukan negara agama, yang tujuannya untuk menampung kebhinnekaan, keragaman, dan perbedaan di Nusantara, yang muara akhirnya adalah persatuan Indonesia, karena tidak ada persatuan Indonesia tanpa menerima, merawat dan mengakui perbedaan dan kebhinnekaan itu.

Republik Indonesia adalah “negara bangsa” bukan “negara agama”, dan bagi saya PSI adalah “parpol bangsa Indonesia” bukan “parpol suatu agama” meski kader-kadernya pemeluk agama yang taat dan religius, kader-kader PSI tidak memimpikan dominasi suatu agama tertentu di Republik ini.

Yang boleh dominan di Republik ini adalah kedaulatan rakyat Indonesia, kesejahteraan warga negara Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sungguh tepat bila ada yang mengatakan bahwa PSI–sebagai parpol–adalah miniatur Indonesia yang bisa merangkul dan merawat keberagaman dan kebhinnekaan di Indonesia.

Mohamad Guntur Romli

Bacaleg Partai Solidaritas Indonesia

Sumber