Politik Perempuan Belenggu atau Pembebasan?
Kolom Opini

Politik Perempuan Belenggu atau Pembebasan?

Kolom Kebudayaan Koran Solidaritas, Edisi VIII Februari 2016

Oleh: ES Ito

Politik adalah pertarungan para lelaki. Maskulinitas politik itu tidak hanya dirasakan di Indonesia tetapi juga seluruh dunia. Dari generasi ke generasi, sejak manusia membangun masyarakat komunal sederhana seperti ke-datu-an (bentuk paling primitif dari komunal) hingga suprastruktur bernama negara, senantiasa yang muncul ke permukaan adalah tokoh-tokoh yang didominasi oleh kaum laki-laki.

Politik terlihat seperti fitrah, sifat bawaan yang dibawa oleh lelaki sebagaimana fitrah kaum perempuan untuk melahirkan anak-anak. Untuk sedikit mengaburkan dominasi sepanjang zaman itu seringkali muncul adagium, bahwa di balik seorang laki-laki (baca : politisi) kuat terdapat seorang  perempuan hebat di belakangnya.

Butuh waktu panjang bagi perempuan untuk mendapatkan hak-hak politiknya. Di Amerika Serikat yang dianggap sebagai kampiun demokrasi dunia saja, gerakan politik perempuan baru gencar di awal abad ke-20. Kaum perempuan di Paman Sam baru mendapatkan hak pilih secara nasional nyaris satu abad yang lalu. Cukup lama bila dibandingkan dengan lahirnya konstitusi Amerika nyaris satu setengah abad sebelumnya.

Sementara di Indonesia, sejak kemerdekaan kita diproklamasikan hak-hak perempuan sebagai warga negara tidak ada bedanya dengan laki-laki. Sama halnya dengan lingua franca, bahasa Indonesia yang tidak mengenal feminin dan maskulin dalam kata gantinya. Secara teori, politik kita yang berlandaskan konstitusi UUD 1945 jauh dari bias gender. Tetapi apakah demikian juga dalam praktiknya?

Linimasa politik Indonesia pasca kemerdekaan menunjukkan bahwa sejarah politik tetaplah pertarungan para lelaki. Beberapa nama perempuan yang muncul seringkali hanya jadi catatan kaki dalam sejarah Indonesia. Malah lebih sering lagi muncul karena relasi hubungan darah, perkawinan atau pun perkawanan dengan politisi laki-laki.

Selama masa Orde Baru hal itu tidak banyak berubah, hanya satu dua nama yang mungkin masih bisa diingat seperti Aisyah Amini dari Partai Persatuan Pembangunan. Sejak reformasi bergulir memang lebih banyak lagi nama politisi perempuan yang muncul, bahkan Megawati Sukarno Putri sempat jadi Presiden perempuan pertama Indonesia. Dalam kenyataannya, struktur politik tidak banyak berubah.

Ikhtiar kebijakan tiga puluh persen calon legislatif perempuan pada Pemilu lalu merupakan terobosan dalam demokrasi Indonesia. Sayangnya, jumlah anggota legislatif perempuan yang terpilih jauh dari kuota calon legislatif tersebut. Kenyataan itu menunjukkan tingkat keterpilihan politisi perempuan masih sangat rendah tidak hanya di kalangan laki-laki tetapi juga sesama kaum perempuan.
Berkaca dari pengalaman tersebut, mungkin sudah saatnya tidak lagi melihat isu emansipasi politik perempuan dari sisi kuantitas tetapi kualitas. Bahwa perempuan yang terjun ke politik bukan lagi terbelenggu oleh hubungan darah, perkawinan atau perkawanan melainkan individu yang terlatih oleh pengalaman, dibesarkan oleh komunitas dan menunjukkan komitmen tinggi untuk masyarakat.  

Mengokohkan Keterwakilan Perempuan di Pemilu
Kolom Opini

Mengokohkan Keterwakilan Perempuan di Pemilu

Opini Koran Solidaritas, Edisi VIII Februari 2016

Oleh: Titi Anggraini*

Penerapan kebijakan afirmasi (affirmative action) bidang politik, khususnya untuk mendorong lebih banyak perempuan memasuki parlemen, baru mencapai bentuk utuhnya pada Pemilu 2014.
Dalam mengatur kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam daftar calon, UU No. 8 Tahun 2012 sebetulnya tidak beda dengan UU No. 10 Tahun 2008 yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2009. Namun KPU pada Pemilu 2014 berani memberi makna baru terhadap ketentuan UU No. 8 Tahun 2012, dengan memberikan sanksi tidak boleh ikut pemilu di daerah pemilihan tertentu jika daftar calon di daerah pemilihan itu tidak memenuhi sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan.

Beberapa elite partai politik memprotes adanya ketentuan sanksi administrasi tersebut. Mereka menilai KPU telah melampaui kewenangannya dalam menafsirkan undang-undang. Sebagian lain bahkan mengancam akan mengajukan gugatan peninjauan kembali (judicial review) Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 ke Mahkamah Agung (MA) karena dianggap bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 2012. Namun dukungan kuat masyarakat atas peraturan KPU tersebut, meredakan protes dan menyurutkan niat judicial review.

Bagi partai politik jelas lebih realisitis, segera merekrut bakal calon perempuan sebanyak-banyaknya guna memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon di setiap daerah pemilihan daripada harus menghadapi opini publik, menunggu dengan cemas putusan MA dan menerima kemungkinan jatuhnya sanksi.

Memang, Bawaslu sempat merevisi keputusan KPU yang memberikan sanksi kepada partai politik untuk tidak ikut pemilu di sautu daerah pemilihan karena dinilai gagal memenuhi kuota 30% keterwakilan. Namun putusan itu tidak bisa menghentikan kesungguhan partai dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan, sehingga akhirnya semua partai di semua daerah pemilihan dinyatakan memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon. Sesuatu yang dulu sangat dikhawatirkan oleh partai, tetapi dengan kesungguhan mereka mampu mencapainya.

Kemudian yang jadi kritik adalah partai mencomot begitu saja perempuan yang mau dimasukkan ke daftar calon, lebih-lebih di tingkat kabupaten/kota di mana partai memang tidak pernah berusaha keras menyiapkan kader perempuan. Namun sebagai tahap awal implementasi kebijakan afirmasi, hal itu bisa dimaklumi. Partai memang butuh waktu untuk menyiapkan kader-kader perempuan secara serius setelah peraturan mengharuskannya. Sebab mereka menyadari untuk memenangkan pemilu, mereka tidak bisa sembarangan menampilkan calon anggota legislatif. Apalagi masyarakat semakin mudah mengakses informasi untuk menilai kualitas para calon.

Dalam rangka mengetahui bagaimana partai politik merekrut calon-calon perempuan dalam Pemilu 2014, Perludem pernah melakukan observasi singkat pencalonan perempuan dalam pemilu DPRD kabupaten/kota (Lia Wulandari, dkk: Pencomotan Perempuan Untuk Daftar Calon: Rekrutmen Calon Anggota DPRD Kabupatan/Kota untuk Memenuhi Kuota 30% Perempuan Dalam Pemilu 2014, Perludem, 2014).  Lokus observasi sengaja diletakkan di kabupaten/kota, karena partai selalu mengeluhkan sulitnya merekrut kader perempuan di tingkat daerah. Angka keterpilihan perempuan dalam lembaga legislatif daerah yang lebih kecil daripada lembaga legislatif nasional, juga menunjukkan adanya masalah tersebut.

Hasil observasi Perludem menemukan, di tingkat kabupaten/kota, partai politik sesungguhnya kesulitan memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Karena mereka tidak memiliki kader perempuan yang mencukupi. Untuk memenuhi kekurangan kader perempuan tersebut, partai mencomot perempuan dari mana saja untuk dijadikan calon demi tercapainya ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan.

Langkah asal comot itu merupakan dampak pertama dari ancaman sanksi yang tegas. Dampak lanjutannya, partai politik di tingkat  kabupaten/kota mau tidak harus mempersiapkan kader-kader perempuan dengan baik, agar mereka bisa berkompetisi dalam pemilu mendatang.

Lebih dari separuh perempuan yang masuk dalam daftar calon anggota DPRD kabupaten/kota sesungguhnya menyadari bahwa dirinya hanya sebagai pelengkap daftar calon. Kekurangan pengalaman dan modal menyebabkan mereka tidak melakukan kampanye mencari dukungan pemilih; mereka tidak terobsesi menjadi calon terpilih.

Sementara separuh perempuan yang lain, baik perempuan kader maupun nonkader, bertekad meraih suara sebanyak-banyak agar bisa menjadi calon terpilih. Namun kesungguhan para calon perempuan ini tidak mendapat dukungan sepadan dari partai politik yang mencalonkannya, sehingga mereka cenderung membabi buta dalam mencari suara, termasuk bersiap melakukan jual beli suara.

Dukungan partai politik kepada calon perempuan bukannya tidak ada, tetapi dukungan itu sebatas membantu bakal calon perempuan melengkapai semua persyaratan administrasi pencalonan. Setelah nama-nama perempuan masuk dalam DCT, partai membiarkan mereka bergerak sendiri. Jangankan memberikan dukungan modal dan logistik kampanye, membekali pengetahuan dan ketrampilan berkampanye saja tidak dilakukan partai. Akibatnya banyak calon perempuan berkampanye sekadar meniru calon lain yang belum tentu efektif. Kampanye tanpa strategi ini tentu saja sulit mendulang suara meskipun didukung oleh dana tidak cukup. 

Selanjutnya para calon perempuan juga tidak menyiapkan strategi mengamankan perolehan suara, sehingga sangat mungkin perolehan suara mereka akan dicuri oleh calon lain dalam proses penghitungan suara di TPS, PPS, PPK dan KPU kabupaten/kota, sebagaimana terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya. Pembiaran kemungkinan pencurian suara calon perempuan ini, tidak sejak menegaskan bahwa partai politik tidak punya komitmen untuk mendorong perempuan masuk parlemen, tetapi justru kehadirannya hanya digunakan untuk menambah perolehan suara (vote getter).

Rekomendasi

Ada dua rekomendasi yang bisa diberikan atas observasi tersebut. Pertama, rekomendasi untuk pengkajian lebih jauh atas proses dan hasil pencalonan perempuan dalam pemilu DPRD kabupaten/kota, karena temuan observasi yang Perludem lakukan belum memberi gambaran untuh di balik tindakan keterpaksaan partai politik tingkat kabupaten/kota dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Beberapa isu yang perlu diteliti lebih jauh adalah hubungan kekeluargaan calon perempuan dengan elit partai politik, kriteria permodalan dalam pemilihan calon, kerjasama dan kompetisi antarcalon perempuan, dan strategis kampanye yang pas buat pemenangan.

Kedua adalah rekomendasi untuk pembuatan kebijakan untuk mendorong pemenuhan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon dengan kader-kader berkualitas. Tujuannya agar partai tidak lagi mencomot begitu saja perempuan dicalonkan, tetapi punya keleluasaan untuk memilih kader-kader perempuan berkualitas sehingga kehadirannya dalam daftar calon tidak sekadar memenuhi kuota secara kuantitas tetapi juga kualitas.

Untuk itu beberapa rekomendasi penguatan disampaikan untuk mengokohkan keterwakilan perempuan dalam pemilu kita. Pertama, sanksi administrasi berupa pencoretan status peserta pemilu di daerah pemilihan tertentu jika partai politik gagal memenuhi sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon di daerah pemilihan tersebut, perlu dimasukkan ke dalam Undang-Undang Pemilu agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Pencantuman sanksi tersebut dalam undang-undang tidak perlu dikhawatirkan lagi karena kenyataannya semua partai politik mampu memenuhi ketentuan kuota 30% perempuan di setiap daerah pemilihan, termasuk daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota.

Kedua, sanksi administrasi tidak bisa mengikuti pemilu juga perlu diterapkan kepada partai politik yang gagal memenuhi kuota sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik. Artinya, jika kepengurusan partai nasional gagal memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan, maka partai itu tidak bisa mengikuti pemilu secara nasional; jika kepengurusan partai provinsi gagal memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan, maka partai itu tidak bisa mengikuti pemilu di provinsi, dan; jika kepengurusan partai politik kabupaten/kota gagal memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan, maka partai itu tidak bisa mengiktui pemilu di kabupaten/kota tersebut. Pengaturan sanksi ini bisa dicantumkan dalam undang-undang partai politik maupun undang-undang pemilu. Dengan cara ini maka partai politik di semua tingkatan dipaksa untuk merekrut kader-kader perempuan secara bersungguh-sungguh.

Ketiga, penerapan sanksi tidak bisa mengikuti pemilu, baik pada tingkat wilayah pemilu maupun daerah pemilihan, bagi partai yang gagal memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan, perlu juga diimbangi oleh kompensasi atau reward kepada partai politik yang mampu melampaui kuota 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik maupun dalam daftar calon. Misalnya, partai politik yang menyertakan 40% pengurus perempuan, maka surplus 10%  tersebut bisa dikompensasi dengan bantuan keuangan partai politik lebih banyak daripada partai yang hanya pas memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan.

Demikian juga partai politik yang menyertakan 50% calon perempuan dalam daftar calon, maka surpulus 20% tersebut bisa dikompensasi dengan bantuan dana kampanye, yang bisa diwujudkan dalam bentuk fasilitas kampanye gratis di media penyiaran publik. Kompensasi ini akan mendorong partai politik berlomba-lomba merekrut kader-kader perempuan. Demikian.   

*) Penulis adalah Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

Ideologi Patriarki  dalam Hukum dan Politik
Kolom Opini

Ideologi Patriarki dalam Hukum dan Politik

Opini Koran Solidaritas, Edisi VIII Februari 2016

Oleh: Susi Dwi Harijanti, PhD*

Dalam sebuah negara demokrasi, keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan menjadi suatu keniscayaan. Diwujudkan dalam beragam bentuk. Keikutsertaan itu bahkan lazim dikategorikan sebagai hak-hak asasi manusia.

Secara alamiah tiap manusia memiliki hak dan kewajiban. Dalam konteks hubungan antar manusia, terdapat aturan moral yang menjamin hak-hak tersebut. Aturan moral itu menyatakan ‘hak seseorang dibatasi oleh hak orang lain’. Namun dalam praktiknya, aturan moral itu tidak mudah dilaksanakan. Hal itu karena manusia sejatinya dilahirkan dalam keadaan berbeda-beda. Sayangnya perbedaan tersebut seringkali disalahgunakan.

Seringkali terdengar ucapan yang kuat yang bertahan hidup. Kekuatan itu dapat berasal dari kekuatan fisik, ekonomi, sosial, bahkan jenis kelamin. Nah, salah satu kelemahan mendasar manusia adalah kecenderungan menyalahgunakan kekuatan yang dimilikinya. Perempuan merupakan salah satu kelompok yang menjadi korban akibat munculnya kekuatan yang didasarkan atas fisik yang ditopang oleh kekuatan masyarakat yang sangat kukuh mengedepankan ideologi patriarki. Akibatnya, kaum perempuan tidak mempunyai ruang yang sangat memadai bagi mereka untuk memperoleh dan menikmati hak-hak yang dimilikinya.

Padahal, makna dasar hak asasi manusia yaitu hak yang merupakan bagian dari takdir manusia, yang tidak dapat dicabut secara semena-mena karena akan mengurangi bahkan meniadakan totalitasnya sebagai manusia. Bahkan secara ekstrem, pernah mengemuka pendapat bahwa hak-hak perempuan bukanlah hak asasi. Adalah Charlotte Bunch, salah satu tokoh perempuan yang mentransformasikan konsep hak asasi manusia serta diskursus bahwa hak-hak perempuan adalah hak-hak asasi manusia.

Jaminan hak-hak politik

Perempuan acapkali mendapatkan hambatan dalam politik, yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan (election), pengambilan keputusan (decision making), serta penyelenggaraan negara dan pemerintahan (governance). Saat aturan moral tidak lagi secara efektif dapat digunakan untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia, maka hukumlah harus memainkan peran untuk menentukan batas-batas hak seseorang serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap orang lain.

Hukum merupakan sarana yang bersifat instrumental yang menentukan norma-norma yang bersifat pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan, hukumlah yang memberikan pengakuan serta jaminan hak asasi manusia. Hal ini dimungkinkan karena hukum mengatur tingkah laku negara atau pemerintah, baik yang semata-mata berkenaan dengan negara atau pemerintah itu sendiri, maupun yang menyangkut dengan hubungan antara negara atau pemerintah dengan individu atau masyarakat. Dalam konteks inilah kita mengenal apa yang disebut sebagai kewajiban-kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, serta melakukan pemenuhan hak asasi manusia.

Tahun 1953, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui disahkannya Konvensi Hak-hak Politik Perempuan sebagai implementasi prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB. Pasal-pasal I-III Konvensi menjamin bahwa perempuan mempunyai hak memberikan suara dalam pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan pria, tanpa diskriminasi; hak dipilih untuk duduk dalam jabatan-jabatan publik menurut hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan pria, tanpa diskriminasi; serta hak menduduki jabatan-jabatan publik dan melaksanakan fungsi-fungsi publik menurut hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan pria, tanpa diskriminasi. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ini melalui UU No. 68 Tahun 1958. Menariknya, dalam UU tersebut dilampirkan Memori Penjelasan yang menyatakan kesesuaian ketentuan-ketentuan Konvensi dengan pasal-pasal hak asasi manusia dalam UUDS 1950.

Hampir 30 tahun berselang, Indonesia menjadi negara pihak setelah melakukan ratifikasi Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimimation Against Women atau CEDAW) melalui UU No. 7 Tahun 1984. Konvensi ini menekankan pada kesetaraan dan keadilan (equality dan equity) antara laki-laki dan perempuan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip persamaan substantif; non-diskriminasi; serta kewajiban negara.

Melalui prinsip persamaan substantif dengan pendekatan korektif, Konvensi ini mengakui adanya perbedaan antara pria dan wanita. Berbagai kebijakan dan aturan yang mengakibatkan subordinasi wanita dalam jangka waktu panjang atau pendek dikaji, termasuk pula membantu wanita mengatasi subordinasi tersebut. Atas dasar ini, misalnya, seorang perempuan yang harus bekerja pada shift malam, harus dipastikan bekerja secara aman, baik dalam kaitan dengan tempat pekerjaan maupun transportasi yang digunakannya.

Selanjutnya, prinsip non-diskriminasi bertujuan untuk mencegah segala bentuk pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi, menghapuskan pengakuan ataupun penikmatan atau penggunaan hak-hak. Akhirnya, atas dasar prinsip kewajiban negara, terdapat sejumlah hal yang harus dilakukan oleh negara, meliputi jaminan hak-hak perempuan melalui hukum dan kebijakan serta menjamin hasilnya (obligation of result); jaminan pelaksanaan praktis dari hak-hak tersebut melalui langkah-langkah atau aturan khusus; realisasi hak-hak perempuan; jaminan secara de-jure dan de-facto; serta pengaturan untuk menghormati, memajukan serta melaksanakan hak-hak perempuan di ranah publik serta privat.

Menariknya, Pasal 4 Konvensi ini mewajibkan negara melakukan langkah khusus berupa tindakan afirmasi untuk mempercepat persamaan de-facto. Berkenaan dengan bidang politik, Indonesia secara nyata telah melaksanakan kewajiban ini, antara lain melalui UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum serta UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dalam kaitan dengan pendaftaran parpol sebagai calon peserta pemilu, Pasal 15 huruf d UU Pemilu menentukan adanya surat keterangan dari pengurus pusat parpol tentang penyertaan perwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Ketentuan kuota 30% juga dijumpai dalam UU Parpol yang mengatur keterwakilan perempuan dalam kepengurusan tingkat pusat. Selain itu, penyusunan daftar bakal calon badan perwakilan tingkat pusat dan daerah juga didasarkan pada keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%, dan setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan. Keterwakilan ini diverifikasi oleh KPU, dan jika kurang dari angka tersebut, parpol diberi kesempatan untuk memperbaiki daftar.

Cukupkah penguatan hanya dengan tindakan afirmasi?

Kuota merupakan mekanisme popular untuk menjamin tindakan afirmasi yang meliputi reserved seats, kuota badan perwakilan, serta kuota partai. Indonesia menganut 2 jenis terakhir. Meskipun hak-hak politik, terutama berkaitan dengan pemilihan dan kepartaian telah dijamin, namun dalam praktik penguatan tidak secara otomatis terjadi.

Tahun 2008, Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang mengabulkan sebagian permohonan judicial review UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan mengabulkan pengujian Pasal 214 dan menolak pengujian Pasal 55 ayat (2). Permohonan yang dikabulkan berkenaan dengan penggunaan sistem zipper yang mengharuskan parpol memuat nama calon perempuan setelah atau sebelum laki-laki secara bergantian, yaitu nama caleg pertama dalam daftar adalah perempuan, pada urutan kedua laki-laki, dan seterusnya. Mahkamah membatalkan sistem ini dan mengubahnya dengan suara terbanyak. Sementara untuk Pasal 55 ayat (2) yang menetapkan adanya sekurang-kurangnya 1 orang perempuan bakal calon disetiap 3 orang bakal calon, Mahkamah menyatakan sesuai dengan norma UUD 1945.

Perubahan sistem zipper menjadi suara terbanyak menjadikan Pasal 55 ayat (2) kehilangan makna yang menyebabkan tindakan afirmasi menjadi tidak tercapai. Putusan Mahkamah ini menjadi salah satu bukti kuat bahwa jaminan normatif tindakan afirmasi menjadi sia-sia akibat putusan badan pengadilan. Padahal, salah satu prinsip CEDAW menyatakan kewajiban negara untuk menjamin hak-hak perempuan melalui hukum dan kebijakan serta menjamin hasilnya.

Diantara 9 Hakim Konstitusi hanya Hakim Maria Farida Indrati yang mengajukan dissenting opinion, 8 hakim pria lainnya menyetujui perubahan sistem zipper. Praktik itu menunjukkan bahwa bentuk ideologi patriarki selalu berulang di dalam hukum. Substansi kategori hukum mengabaikan perhatian yang diperlukan oleh perempuan (Niken Savitri, 2006), dan tampak nyata dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dijelaskan di atas.  

*) Penulis adalah Dosen Senior Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan Direktur Eksekutif Paguyuban Hak Asasi Manusia FH Unpad, Bandung

Ilusi Afirmasi
Sikap PSI

Ilusi Afirmasi

Politik Perempuan yang Disandera

Editorial Koran Solidaritas, Edisi VIII Februari 2016

Pemilu 2019 masih empat tahun lagi, masih lama memang, namun tidak demikian adanya ketika di hari perempuan Internasional ini kita mengajukan sebuah pertanyaan penting “apa kabar upaya mengejar 30% keterwakilan perempuan di Parlemen?” Jawaban instan dan berbau proposalnya tentu adalah “kita terus melakukan penguatan-penguatan, kapasitas perempuan harus ditingkatkan di bidang politik, kita harus membuat kaukus lintas partai politik, pendidikan pemilih harus dilakukan, kampanye perempuan pilih perempuan harus dilancarkan.” Itu jawaban yang akan kita dapatkan, yang pada akhirnya berujung pada nasib yang sama, jangankan mencapai angka 30% keterwakilan perempuan, untuk mempertahankan kursi yang sudah dicapai pada Pemilu sebelumnya saja adalah hal yang sangat berat.

Disisi lain, sebuah kekuatan nyata sedang bergerak, generasi milenial yang lahir dalam krisis ekonomi tahun 1990an, atau biasa disebut generasi Y dan Z, tanpa disadari akan menjadi penentu siapa yang akan memenangkan Pemilihan Umum tahun 2019 yang akan datang. Bonus demografi membawa sebuah kenyataan yang tidak bisa ditolak, bahwa jumlah pemilih dalam rentang usia 17-35 tahun, merupakan pemilih mayoritas dengan angka 55%. Tentu beberapa dari mereka masih berusia 14-16 tahun pada hari ini. Apakah mereka tidak memahami soal kesetaraan gender sehingga perlu dikhawatirkan? Justru karena mereka paham nilainya, lalu mereka menjadi bingung ketika menemukan fakta berbeda di dunia sekolah, kerja, lingkungan sosial terutama dirumah, bahwa di jaman milenial seperti ini diskriminasi masih berlangsung.

Mengapa angka 30% dianggap cukup adil? Bukankah itu lebih mirip kekalahan negosiasi kaum perempuan di meja perundingan yang disamarkan dengan kata “afirmasi”?  Jika mau jujur, kita semua sebenarnya dilanda pesimisme yang sama tentang angka 30% untuk perempuan itu. Fakta menunjukkan, sejak Pemilu 2004 hingga Pemilu 2019, angka Caleg Perempuan meningkat, namun menurun dalam perolehan kursi. Lalu tiba-tiba semua laki-laki bisa dengan pongah berkata “tuhh kan, 30% aja sulit tercapai, bagaimana minta kesetaraan?” Lalu beberapa lembaga internasional datang dengan program “penguatan kapasitas perempuan dalam politik.” Ilusi yang tadinya hanya untuk menutupi rasa malu karena kekalahamn di meja perundingan, lalu benar-benar menjadi petaka ketika sebagian orang percaya.

Persoalan utamanya bukan disitu! Persoalannya adalah Laki-laki yang sudah menikmati privilege sosial, ekonomi, politik dan budaya sejak depolitisasi gerakan perempuan pada  tahun 1960an. Laki-laki telah memenangkan perundingan dengan membangun mekanisme pertandingan yang curang. Bukankah mengatur sebuah pertarungan yang tidak seimbang adalah sebuah kecurangan? Bukankah sama ketika Sengkuni mengatur permainan judi yang curang antara laki-laki Pandawa dan laki-laki Kurawa, perempuan bernama Drupadi yang menjadi korban?
Sungguh 30% kepengurusan partai untuk perempuan, hanyalah injeksi anti-depresan yang disuntikkan Sengkuni-sengkuni yang takut pada kekuatan kaum perempuan Indonesia. Mari periksa berapa banyak perempuan duduk sebagai Ketua dan Sekertaris di kepengurusan Parpol, cek dari dari Pusat hingga Kecamatan. Hal lain  berputar disekitar Parpol, domestifikasi peran, pengajuan Caleg hingga di parlemen. Faktor legal formal (afirmasi) terpenuhi, tapi saat yang sama membuat posisi perempuan stagnan di Politik.

Yang terakhir, namun bukan yang paling akhir, Koran Solidaritas ingin menunjukkan sebuah angka statistik sejak 2009 hingga 2013, mengenai jumlah Penduduk Indonesia berusia diatas 10 tahun, yang tidak berkesempatan untuk bersekolah. Laki-laki berkurang dari  angka hampir 7,2 % di tahun 2009 menurun menjadi 5,9% di tahun 2013. Sementara Perempuan, dari 18,5% di tahun 2009 hingga 2013 masih di angka 15,6%. Jadi klaim kesetaraan jadi sangat absurd rasanya dengan melihat fakta miris, bahwa masih ada 15,6% perempuan Indonesia yang tidak sempat untuk bersekolah. Lalu siapa yang salah?

Yang dibutuhkan saat ini adalah menciptakan aturan main yang adil. Kata keadilan disini bukanlah perlakuan yang sama pada keadaan yang tidak sama. Keadilan adalah pengakuan yang jujur pada ketidaksamaan. Sehingga afirmasi bukanlah membuat aturan yang sama pada kualitas materi yang berbeda. Afirmasi adalah pengakuan yang jujur, bahwa keadaan perempuan secara ekonomi, sosial dan budaya sudah jauh ditinggalkan laki-laki.

Hanya dengan menciptakan medan pertarungan yang adil, aturan permainan yang seimbang, Redaksi KS yakin perempuan Indonesia akan sampai pada tingkat kesetaraannya dengan laki-laki. Keadilan hanya terjadi jika Negara mewajibkan adanya gelanggang khusus untuk perempuan bertarung dengan perempuan.  Gelanggang itu harus diatur dalam UU Pemilihan Umum yang akan datang dengan menyediakan ruang 30% di parlemen untuk diduduki perempuan. Dengan demikian partai akan dipaksa untuk mencari kader-kader perempuan terbaik untuk menghadapi perempuan dari parpol yang lain. Disana kita bisa berharap, kesetaraan, afirmasi, keadilan gender bukan lagi satu jargon tapi bukti.

PEREMPUAN INDONESIA BERHAK UNTUK:
30% KEPENGURUSAN PARPOL
30% KUOTA CALEG
30% KURSI PARLEMEN
MERDEKA PEREMPUAN INDONESIA

30% Kursi Parlemen untuk Perempuan Indonesia
Pernyataan Sikap DPP PSI

30% Kursi Parlemen untuk Perempuan Indonesia

SIKAP DPP PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
30% Kursi Parlemen Untuk Perempuan Indonesia
Pilar Baru Perjuangan Politik Perempuan Indonesia

Sebagai Partai Politik baru, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah dimandatkan untuk membangun gerakan politiknya dengan bersandar pada  perjuangan hak kaum muda dan perempuan Indonesia. Sebagai salah satu momentum penting, 8 Maret 2016 bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, maka DPP PSI berpandangan sebagai berikut:

1.    Kebijakan Afirmasi 30% Perempuan di kepengurusan Partai Politik dan kuota 30% minimal Caleg Perempuan dalam setiap Pemilihan Umum harus dilihat sebagai prasyarat minimal menuju kesetaraan dan keadilan gender.

2.    Kebijakan afirmasi adalah langkah awal perjuangan politik perempuan mengejar ketertinggalan pasca depolitisasi gerakan perempuan Indonesia.

3.    Dalam prakteknya kebijakan afirmasi 30% yang sudah disandarkan  UUD 1945 melalui UU Partai Politik, UU Pemilihan Umum dan UU MD3 tidak pernah mencapai angka maksimal. Bahkan sejak 2009 mengalami penurunan.

4.    Gagalnya kebijakan afrirmasi 30% diakibatkan karena tidak bersungguh-sungguhnya Partai Politik, Penyelenggara PEMILU dan Parlemen untuk ikut memperjuangkan tercapainya target minimal tersebut. Tradisi Parpol yang masih sangat patriarkis, sistem Pemilu yang memungkinkan Parpol untuk melakukan politik afirmasi minimalis bersifat administratif tanpa mengukur capaian kualitatif. Akhirnya perempuan hanya menjadi sekedar pelengkap 30% administrasi Partai dan PEMILU, namun de facto akses politik dan akses sosial tetaplah milik laki-laki.

5.    Praktek domestifikasi yang didasari pada bias stereotip terhadap peran dan fungsi perempuan,  pada tahun 2014 dilegitimasi melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan suara terbanyak (majority voters). Keputusan ini justru memukul mundur pondasi afirmasi politik perempuan.

6.    Ketidakadilan yang paling nyata dalam sistem Pemilu adalah dengan menempatkan perempuan dan laki-laki di gelanggang kontestasi politik yang sama. Sementara secara kualitatif, laki-laki sudah lebih dulu menguasai sumber daya ekonomi, akses sosial dan akses politik dibandingkan dengan perempuan.

Didasari pada fakta diatas, untuk meletakkan pijakan baru perjuangan politik kaum perempuan Indonesia, maka DPP PSI menyatakan sikapnya sebagai berikut:

1.    PSI mengajak seluruh Kaum Muda dan Perempuan Indonesia untuk bergandengan tangan agar  keluar dari batas afirmasi minimalis dan mendukung tahap lanjut perjuangan politik perempuan kearah kesetaraan dan keadilan gender.

2.    PSI menuntut Bapak Presiden dan DPR agar bersungguh-sungguh dalam mengawal agenda pencapaian 30% perempuan di Parlemen.

3.    Atas nama keadilan dan persamaan, PSI menuntut 30% kursi parlemen diberikan kepada Kaum Perempuan. Sehingga pada Pemilu hanya 2019 yang akan datang, Perempuan akan bertarung dengan perempuan di gelanggang yang sama.

4.    Dengan memisahkan gelanggang kontestasi politik antara laki-laki dan perempuan, maka suka tidak suka Parpol akan bekerja keras mencari nama-nama perempuan terbaik untuk dijadikan pengurus dan kandidat legislatif maupun eksekutif.

5.    Menghentikan segala bentuk diskriminasi gender, baik di lingkungan sosial, tempat tinggal masing-masing. Juga mengutuk keras segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan.

6.    Medesak Kementerian Dalam Negeri agar segera mencabut Peraturan-peraturan Daerah diskriminatif yang secara langsung atau tidak langsung semakin melemahkan posisi politik dan sosial kaum perempuan di Indonesia.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat.

Salam SOLIDARITAS !
SELAMAT HARI PEREMPUAN INTERNASIONAL  8 Maret 2016
BERSAMA PSI BANGUN CERITA BARU PEREMPUAN INDONESIA

Jakarta, 8 Maret 2016

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

 

ttd

GRACE NATALIE  
Ketua Umum

RAJA JULI ANTONI   
Sekretaris Jenderal

 

Membumikan Kebaruan PSI
Kolom Opini

Membumikan Kebaruan PSI

#RefleksiPSI

Oleh: Yunarto Wijaya*

TIDAK pernah mudah mendirikan partai politik baru. Terlebih setelah 4 pemilu demokratis di era reformasi. Dalam kurun waktu ini, parpol baru datang silih berganti menawarkan agenda perubahan, beberapa dalam makna kembali ke masa lalu. Sebagian besar di antara mereka kandas, sedangkan yang berhasil menancapkan eksistensinya gagal menuaikan janji-janjinya.

Tak ayal, pengalaman berinteraksi dengan parpol baru menyisakan luka dan bahkan amarah. Para aktor politiknya berburu wadah baru. Para pemilih kembali siap berspekulasi. Bagi pemilih, memilih parpol baru bukan selalu berarti mereka terpikat. Terkadang itu dilakukan sekadar untuk meledek, kalau tak mau disebut menghukum, parpol-parpol yang sudah ada.

Seberapa Baru?

Ketika parpol baru diperkenalkan, pertanyaan dasar yang mengemuka adalah, seberapa baru parpol itu?

Sebagaimana produk, pengenalan terhadap parpol berasal dari elemen visualnya: nama, slogan, logo, warna dan sejenisnya. Di sinilah soalnya. Partai ini mempunyai singkatan nama yang sama dengan dua partai yang pernah ada: Partai Sosialis Indonesia-nya Syahrir dan Partai Sarekat Islam. Yang terakhir ini adalah parpol gurem hasil peleburan banyak partai yang kandas di pemilu 1999.

Di awal pemunculannya, tak pelak, partai ini kerap diduga mempunyai tautan dengan PSI-nya Syahrir. Tapi, jangan salah, dugaan ini terutama datang dari kaum tua (generasi baby boomers) dan beranjak tua (generasi X). Kedua generasi ini katakanlah sedikit mengindap penyakit ‘ngeyel-traumatik’ tapi sekaligus ‘romantis’ terhadap PSI-nya Syahrir.

Sebaliknya, generasi Y dan Z yang menjadi pangsa pasar partai ini relatif sudah berjarak dengan PSI-nya Syahrir, lebih-lebih dengan PSI-nya yang gurem itu. Karenanya, gangguan terkait singkatan nama yang membuat partai ini jadi terkesan kurang baru ibaratnya hanyalah ‘hujan lokal’.

Lantas, di mana kebaruan partai ini? Kebaruan partai ini adalah pada sulitnya menempatkan partai ini dalam  kontinum nasionalis – agama. Juga sulit untuk menempatkan partai ini di posisi tengah seperti Demokrat atau Golkar, misalnya.
Partai ini sulit untuk dilabel liberal atau sosialis, progesif atau konservatif. Dari visi-misinya dan juga prinsip-prinsipnya, partai ini sepertinya tanpa beban memadupadankan beragam nilai. Dalam bahasa pemasaran politik, partai ini tengah berupaya membangun kategori baru agar menjadi yang utama di kategori tersebut.

Seberapa Beda?

Pertanyaan berikut yang diajukan terhadap partai baru adalah seberapa beda dia dengan parpol yang ada. Di titik ini, PSI punya beberapa pembeda yang sudah rajin dikomunikasikan.

Pertama, pembedaan pengelola partai dan politisi, afirmasi pada perempuan dan pengkekslusian pegiat politik dari parpol yang sudah ada untuk masuk dalam partai ini.  Yang terakhir ini merupakan sikap politik yang secara tegas membangun demarkasi antara kami dan mereka. Yang pertama dan kedua dapat disebut inovasi politik dari partai ini.

Pembedaan ini baru menjadi aktual tatkala PSI mampu lolos dari ujian politik. Yaitu ketika mampu mempertahankan pendirian ini ketika dihadapkan pada situasi yang secara jangka pendek bisa memberi keuntungan politik jika ia mau mengkompromikannya.

Kedua, pembedaan terkait acuan etika yang memadukan yg lokal dengan global. Sejauh yang ada saat ini, kebanyakan parpol memiliki norma normatif yang berbasis budaya nasional, terkecuali parpol yang terinsiprasi dengan gerakan dari luar (PKS). Hanya saja, pembedaan ini belum menjelma menjadi praktik keseharian yang dapat menjadi penanda bagi pegiat PSI dibandingkan pegiat parpol lainnya.

Seberapa Bermakna?

Berbeda itu penting agar mudah dikenali. Tapi, itu saja tidak cukup. Perbedaan itu harus bermakna, terutama pada pangsa pasar utamanya.

Untuk menjangkau pangsa pasarnya, PSI secara sadar lebih aktif berkomunikasi di jalur media sosial di mana generasi Y dan lebih-lebih Z sangat terlibat didalamnya. Secara verbal, misalnya, PSI mulai mengakrabkan diri dengan panggilan bro and sis. Yang nyaman dengan panggilan ini niscaya lebih mudah mengindentifikasi diri. Ini berbeda dengan generasi X atau lebih tua yang barangkali saja merasa tak genah terdengar di kuping mereka.

Yang punya potensi membangun makna pastilah lebih dari sekadar panggilan. Dalam hal ini, PSI punya tiga kata kunci yang relevan: solidaritas, keberagaman dan keadaban bermasyarakat. Ketiga hal inilah yang perlu dieksplorasi menjadi praksis.

Sesuai watak generasi Y yang reaktif-responsif terhadap berbagai hal, PSI sudah seharusnya lebih mengintensifkan penyampaian pesan-pesannya terutama di media sosial. Meski demikian, PSI perlu melakukan inovasi pengekspresian sikap agar bisa menegaskan identitasnya sebagai partainya anak muda.

Terkait ini, PSI ke depannya perlu memiliki isu-isu kebijakan yang kelak menjadi isu-nya PSI. Isu-isu ini harus spesifik dan mempunyai benang merah dengan tiga kata kunci di atas. Ini merupakan bagian memperkuat positioning partai dibenak target pemilihnya.

Lebih daripada itu, PSI perlu lebih banyak mengembangkan aktivisme digitalnya untuk berkomunikasi dengan pangsa pasar utamanya. Aktivitas seperti crowd funding dan atau crowd sourcing, misalnya, bisa jadi modus untuk mengkonkritkan keadaban publik. Misalnya, pengumpulan dana untuk kegiatan pengecatan ulang zebra cross di satu wilayah.

Ya, kegiatan yang sederhana, kecil, dan konkrit untuk lingkungan terdekat (neighbourhood). Begitulah aktivisme PSI.  Bukankah anak muda sudah mual dengan gagasan kosong, bualan dan petuah-petuah?

*) Direktur Eksekutif Charta Politika

 

Amanat Perempuan untuk PSI
Kolom Opini

Amanat Perempuan untuk PSI

Rubrik Khusus Refleksi Awal Tahun – Koran Solidaritas Edisi VII, Januari 2016

Oleh: Dewi Candraningrum*

Indonesia sampai dengan sekarang memiliki kurang lebih 202.9 juta yang mengidentifikasikan dirinya sebagai Muslim (kurang lebih 88.2% dari seluruh penduduk Indonesia sejumlah 237 juta). Mayoritas mengadopsi tradisi Sunni, dan ada sekitar 1 juta mengadopsi tradisi Syiah, dan kurang lebih 400.000 adalah Ahmadiyah. Secara umum ada dua kategori yang bisa dilihat, yaitu modernis dan tradisionalis—tetapi ini tidak menafikan aliran-aliran lain yang ada dalam tradisi Islam.  Sebagai rumah dari agama-agama besar dunia, terutama rumah terbesar dari umat Islam dunia, Indonesia dikejutkan oleh Pileg pada 9 April 2014 lalu. Yang pertama adalah bahwa perolehan suara PDIP melemah dan perolehan suara partai-partai berbasis agama menaik. Pada tahun 2009 total suara untuk partai-partai yang mengidentifikasikan dirinya pada Islam adalah 29%, merupakan titik terendah selama beberapa Pemilu. Sedangkan prediksi polling tahun 2014 untuk mereka hanya 15-25 persen, tetapi kemudian, terbukti hasil Pileg 2014 menunjukkan kenaikan pesat yaitu 31-32% dari keseluruhan pilihan nasional—dimana PKS turun 1 persen saja.

Perihal ini mengkonfirmasi kenaikan ideologi Islam dalam peta politik Indonesia, yang kemudian digunakan sebagai mesin politik pada Pilpres 2014. Hampir semua partai, baik sekuler dan berbasis agama, menggunakan narasi visual berbasis agama, yaitu Islam, untuk menarik massa lebih banyak. Wajah-wajah politisi kemudian berubah-ubah sesuai dengan massa yang dikunjungi. Apabila mengunjungi massa konservatif, maka wajah agama yang dipakai. Sedangkan apabila mengunjungi massa nasional, maka wajah-wajah inklusif, pluralis, universalis, kemudian digunakan. Berbagai bentuk narasi primordial dan visual tersebut digunakan sebagai alat politik praktis, sedangkan muatan normatifnya seringkali dilupakan, atau dengan sengaja ditiadakan demi memperluas elektabilitas. Di samping itu, hampir tidak ada partai-partai berbasis Islam yang kemudian mengkampanyekan agenda-agenda (s)yariah Islam. Satu-satunya partai yang mengagendakan adalah Partai Bulan Bintang yang hanya mendapatkan 1.5% dalam Pileg kemarin (KPU 2014). PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) menjadi salah satu pemenang dari partai berbasis Islam, terutama warga NU—karena memiliki garis primordial dengan Gus Dur—yang naik menjadi 9% di Pileg 2014 dari 4.9% di tahun 2009 (KPU 2014). Keberhasilan ini terutama karena kedekatan mereka dengan warga NU yang memiliki basis massa besar terutama di Jawa Timur. Selain PKB, PAN meraih 7.5%–mengalami kenaikan yang juga cukup signifikan, dibanding PKS yang hanya 6.9% dan PPP 6.5% (KPU 2014).

Pileg 9 April 2014 tidak mengindikasikan kenaikan ideologi Islam, tetapi ketahanan partai Islam dalam demokrasi dan menunjukkan kemampuannya beradaptasi dalam iklim politik yang berubah-ubah. Mereka telah berada dalam pusat kekuasaan, dalam pemerintahan SBY, dan mereka kemudian semakin pragmatis karena telah menikmati kekuasaan demokrasi—yang membuat mereka kemudian tidak mengajukan agenda-agenda (s)haria Islam. Pertarungan politik nilai—amanat normatif dari simbol-simbol yang dieksploitasi tersebut—hampir-hampir tidak ada. Maka dari itu perlu dikembangkan politik nilai (politics of value)—yaitu apa yang manusia katakan harus juga manusia perbuat. Max Weber mencontohkan nilai ‘sintas’ dalam bukunya The Protestant Ethic and the Spirit Capitalism (1930) yang menarasikan bagaimana semangat protestanisme, yaitu religiositas, mengubah Eropa menjadi Negara-negara yang memajukan narasi kesejahteraan dan keadilan—yang ini kemudian melahirkan konsep negara kesejahteraan.

Lalu bagaimana dengan hak, peran, partisipasi, dan status perempuan dalam Pileg dan Pilpres? Perempuan aktif terlibat dalam Pileg, meskipun mesin partai politik banyak mengecewakan perempuan seperti dilaporkan dalam banyak kajian di Jurnal Perempuan Edisi 81 Perempuan Politisi Mei 2014 (lihat pada rubrik Riset Anita Dhewy), yaitu masih sedikitnya perempuan menjabat di struktur partai dan semakin menurunnya tingkat keterwakilan perempuan di parlemen. Pileg 2014 ini bukan kabar menggembirakan bagi gerakan politik perempuan karena jumlahnya turun dari 18% di tahun 2009 menjadi 17% di tahun 2014. Bagaimana partai berbasis Islam memberikan ruang aktivitas politik untuk perempuan? Anggota legislatif jadi (selanjutnya disingkat Aleg) dari PPP adalah sejumlah 25.64%; PKB adalah 21.28%; PAN sejumlah 15.52% Aleg perempuan; dan paling sedikit adalah PKS sejumlah 2.50%. 97.50% Aleg PKS laki-laki mendominasi kursi di parlemen. Ini kabar yang sama sekali tidak bagus.

Bagaimana dengan status perempuan dalam partai-partai yang tidak berbasis agama, atau kerap disebut sebagai partai nasionalis atau partai sekular? Kabarnya juga tidak begitu menggembirakan. Aleg perempuan dalam Demokrat mengungguli dari keenam partai, yaitu meraih 21.31%, kemudian diteruskan oleh PDIP 19.27%, Golkar 17.58%, Gerindra 15.07%, Hanura 12.50% dan paling sedikit adalah Nasdem 11.43%. Dalam strukur partai dan parlemen, kursi masih didominasi oleh laki-laki. Perempuan, minoritas seksual dan kelompok rentan lain, hampir-hampir tak terlihat dalam Pemilu 2014 kali ini.

Pertanyaan selanjutnya adalah, dengan diumumkannya pemenang hitung manual KPU (Komisi Pemilihan umum) atas pasangan JK yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa: 62.576.444 (46,85 persen)  dan Joko Widodo-Jusuf Kalla: 70.997.833 (53,15 persen) (Sumber KPU, 22 Juli 2014)—apakah kemudian kabinet baru, strategi kebijakan eksekutif, dan eksekusi-eksekusi politik dari 2014-2019 akan berpihak pada perempuan dan kelompok minoritas? Seluruh gerakan perempuan, baik paradigmatik dan praktis, perlu bersinergi, bahu-membahu, untuk terus mengawal, mengkritisi, dan merawat naskah-naskah keadilan ini untuk peradaban yang setara di era mendatang. PSI sebagai partai baru mengemban amanat ini untuk tidak lagi menjadikan perempuan dan kelompok minoritas rentan lain sebagai liyan baru dalam peta politik Indonesia. Selamat mengemban amanat keadilan! Solidaritas atas emansipasi dunia baru bernama “kesetaraan”. 

*Penulis di Jurnal Perempuan

Negara Jangan Grogi Soal Prostitusi
Galeri PSI Opini Pernyataan Sikap DPP PSI

Negara Jangan Grogi Soal Prostitusi

Rubrik Sikap Kita – Koran Solidaritas Edisi VII, Januari 2016

Sikap Partai Solidaritas Indonesia dalam Kasus Prostitusi dan Korupsi

Ada dua kejadian dengan pokok persoalan yang hampir sama seputar Prostitusi. Pertama, kasus pembunuhan Tata Chubby seorang pelaku komersialisasi seks secara online. Kedua, terbongkarnya kasus prostitusi bertarif premium yang melibatkan Artis papan atas.  Sikap Negara berbeda dalam dua kasus tersebut. Terhadap kasus prostitusi online, Negara secara cepat melakukan penyisiran kos-kosan yang menjadi tempat eksekusi transaksi seks online. Mulai dari Tebet hingga Apartemen Kalibata Jakarta disisir oleh aparat keamanan. Namun untuk prostitusi artis, yang beberapa diantaranya tertangkap tangan, berujung pada bebasnya para Artis dengan dalih Hukum Pidana tidak mengatur pasal untuk menjerat pelaku prostitusi. Malah kemudian pelaku dianggap sebagai korban perdagangan manusia. Padahal jelas dalam kasus prostitusi artis, tidak ditemukan unsur “dengan cara menipu dan unsur pemaksaan” yang menjadi ciri utama human trafficking.

Negara telah melakukan diskriminasi gender, hukum, sosial  dan kejahatan seksual. Yang harus kita periksa adalah paradigma penegak hukum dalam dua kasus diatas. Apakah karena dilakukan  secara online dan di kosan murah laluTata Chubby tidak layak disebut sebagai korban, lalu karena dilakukan di hotel berbintang lalu Artis lantas pantas disebut Korban? Jawaban atas pernyataan ini  adalah cerminan cara pandang Negara terhadap persoala prostitusi, seksualitas, seks, kedaulatan dan konsep keadilan sosial yang menjadi mandat UUD 1945. Dalam persoalan diatas DPP-PSI mengambil pendirian politik sebagai berikut:

1.    Menghentikan penggunaan status korban perdagangan manusia dalam kasus prostitusi bertarif Premium. Apalagi jika hanya digunakan untuk membebaskan dan menjerat pihak tertentu. Jika memang belum diatur oleh KUHP maka Penegak Hukum jangan memaksakan untuk menjerat pelanggaran hukum dengan cara yang salah.

2.    Penegak Hukum dan pemerintah harus taat pada azas kesamaan setiap orag dihadapan hukum. Kesamaan ini berarti total, tidak karena harga dan cara melakukan, tapi karena yang bersangkutan adalah Warga Negara Indonesia

3.    Persoalan Seks dan eksploitasinya adalah persoalan sosial yang perlu didekati dengan cara  sosiologis. Tidak mungkin menyelesaikan persoalan Sosial dengan pendekatan teknokratis, teologis apalagi represif. Lokalisasi, Rehablilitasi, penertiban sampai proses hukum adalah hal yang sah dilakukan Negara sepanjang telah melakukan kajian sosiologis mendalam tentang persoalan komersialisasi seks.

4.    Prostitusi hampir sama tuanya dengan sejarah hegemoni Patriarki. Penting untuk memberikan ruang-ruang penyelesaian persoalan tersebut kepada Perempuan, sehingga diperoleh bentuk penyelesaian masalah yang tidak bias Patriarki. Sehingga Negara tidak kemudian larut dalam cara pandang bahwa penyebab prostitusi adalah Perempuan sebagai penyedia jasa, pengguna jasa dalam hal ini laki-laki adalah juga pelaku Prostitusi. Termasuk di dalamnya keterlibatan perantara transaksi.

5.    Seks sejatinya bukan sesuatu yang kotor, seks adalah benda sosial yang muncul dalam konsesi-konsesi sosial. Negara harus hadir dalam fungsi untuk melakukan proteksi dan edukasi kepada Warga Negara terutama Anak. Untuk Anak proteksi dalam bentuk pembatasan konten sensual dan fulgar di media massa adalah hal nyang wajib dilakukan Negara.

6.    Menetapkan  kode etik pejabat publik lebih detail dalam persoalan.

7.    Negara tidak boleh gamang dan ragu dalam mengambil posisi dalam kasus-kasus moral dan gaya hidup warganya. Negara harus selalu berpedoman pada Konstitusi UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan tugas dan fungsi Negara. Dari sana pemerintahan dikelola dan aparat Negara diadakan untuk melakukan operasi keadilan disemua lini kehidupan bangsa Indonesia. Tanpa membedakan antara Tata Chubby almarhum dan kawan-kawannya yang hingga hari ini masih berkejaran dengan petugas ketertiban dan keamanan, dengan praktek prostitusi artis kelas Premium yang melibatkan artis dan publik figur ternama.

Demikian sikap DPP-PSI dalam persoalan sosial ini. Karena sesuai amanat Konstitusi bahwa ‘keadilan’ adalah hak dan tujuan bernegera, maka prinsip itu harus berada di barisan terdepan cara pandang kita terhadap seluruh persoalan yang terhadi dikolong langit Indonesia tercinta.

Jakarta, Januari 2016

Memahami Politik dengan Seks dan Atau Sebaliknya
Opini

Memahami Politik dengan Seks dan Atau Sebaliknya

Rubrik Kebudayaan – Koran Solidaritas Edisi VII, Januari 2016

Oleh: E.S. Ito*

Moralitas politik adalah  moralitas publik. Tidak ada batas dan ukuran karena didasarkan pada subjektifitas penilaian publik. Sementara apa yang disebut dengan “publik” pun sebenarnya telah mengalami penyempitan makna.

Publik tidak lagi dinilai sebagai suara dari individu-individu, tetapi lebih banyak ditentukan oleh suara media. Moralitas pun seringkali jadi alat politik untuk menghukum, menindak dan menyingkirkan lawan politik. Batas kepatutan jadi relatif tergantung kepentingan apa yang ingin dimainkan. Seorang politisi yang diduga terlibat skandal seks misalnya, mungkin akan mendapatkan hukuman lebih ringan dari publik dibandingkan seorang politisi yang ketahuan menonton situs porno. Standar moralitas kita ditentukan oleh media lewat seberapa intens pemberitaan tentang kasus bersangkutan muncul.

Seks seringkali dijadikan standar banal untuk moralitas politik. Kata skandal seringkali dipersepsikan sebagai tindakan-tindakan seksual. Padahal seks dan politik memiliki dimensi yang berlawanan. Seks adalah tindakan-tindakan yang dilakukan di ranah pribadi. Sementara politik adalah kegiatan publik yang seharusnya dilakukan secara terbuka. Tetapi zaman telah berubah, apa yang seharusnya tertutup sekarang jadi perayaan publik.
Semua hal yang harusnya terbuka tiba-tiba jadi rahasia segelintir orang yang celakanya seringkali memberikan dampak pada banyak orang. Apa yang terjadi kemudian adalah bahwa seks (dengan segala bentuknya) jadi sesuatu yang mulai diterima secara terbuka oleh publik. Sementara politik, lewat pemberitaan negatif terus menerus, semakin lama terlihat semakin tabu di mata publik. Kita harus mulai belajar memahami politik secara seksual dan harus mulai menerima seks sebagai tindakan politik.

Berkaca pada kenyataan di atas tentu kita bertanya-tanya, masih relevankah seks dijadikan standar moral politik kita? Mengingat dalam persepsi sehari-hari yang kita dapati bahwa justru politik yang dianggap tidak bermoral. Mana yang cemar dan mana yang mencemari jadi semakin absurd belakangan ini. Nurani kita mengatakan bahwa perilaku seksual tetap jadi standar moral dalam kehidupan sosial manusia termasuk politik. Tetapi dalam bahasa praktis kita mudah menerima logika bahwa perilaku seks tertentu jauh lebih baik dibanding perilaku politik sebab tidak merugikan banyak orang. Kita akan dihadapkan pada pilihan membingungkan, apakah kita butuh politik yang bebas dari seks ataukah seks yang bebas dari politik?

Pilihan itu sebenarnya tidak perlu terjadi apabila politik kita dijalankan penuh transparansi dengan pelibatan publik secara penuh. Keputusan-keputusan politik senantiasa mengedepankan kepentingan orang banyak bukan segelintir elit. Dengan transparansi, maka akan muncul garis tegas antara ruang publik dan pribadi. Standar moral ditegakkan bukan berdasarkan subjektifitas individu atau media tetapi sejauh mana pelanggaran batas masing-masing ranah terjadi. Itu sebabnya di negara-negara maju yang terkenal sekuler dan bebas skandal seks di ruang publik masih sering menjatuhkan para politisi. Politik yang transparan jelas akan memberi batas pada eksploitasi seks dalam bentuk pelecehan seksual, gratifikasi seks atau penggunaan fasilitas negara demi kebutuhan syahwat pribadi.

*Penulis adalah Novelis dan Penulis Film.

Pak Budhi,  Rokmini dan Spaghetti
Kolom Opini

Pak Budhi, Rokmini dan Spaghetti

Rubrik Opini – Koran Solidaritas Edisi VII, Januari 2016

Oleh: Andre Nubowo*

Sejak sore hari, gerimis kecil membasahi Ibu Kota yang dahaga.  Malam itu, di sebuah Resto Spaghetti di bilangan Senayan, Pak Budhi duduk di sudut ruangan. Ia menunggu dua perempuan muda yang ia kenal melalui jejaring sosial media. Pukul 20.05, Dewi dan Amanda, begitu nama kedua perempuan muda itu, terlihat melipat payung hitam, menitipkannya pada OB dan memasuki Resto Spaghetti. Pak Budhi melambaikan tangannya. Keduanya bergegas menuju tempat pak Budhi berada. Ketiganya lalu asyik dalam cengkerama dan transaksi malam Ibu Kota.

Pak Budhi adalah sosok pengusaha ternama. Usahanya dari hulu ke hilir. Dalam gemilang usaha dan gelimang harta, Pak Budhi dikenal sebagai pengusaha dermawan dan berjiwa sosial tinggi. Ia mendermakan sebagian keuntungannya untuk pendidikan, kesehatan, dan kegiatan filantropi lainnya. Dewi dan Amanda adalah gadis belia perantau ke Ibu Kota. Keduanya dibuai mimpi dewa-dewi bersinggasana emas bertabur mutu manikam, tersihir megapolitanisme Ibu Kota yang kian rapuh visi, orientasi dan esprit de vie-nya.

***

Sejujurnya, seks dan kekuasaan adalah kisah klasik. Dalam tafsir lama, harta dan tahta yang bersifat maskulin dimaknai sebagai “yang berkuasa” atau “subyek kekuasaan”, sedangkan perempuan dengan feminitasnya diposisikan sebagai “yang dikuasai” atau “objek kekuasaan”. Dalam pemahaman lama itu, relasi kekuasaan dan seks bersifat hirarkis patriarkal. Dalam konteks mutakhir, perempuan tidak lagi sebagai objek, tetapi juga subyek. Perempuan tidak hanya menjadi objek seksual, tetapi tuan pemilik hasrat (desir) dan kesenangan (plaisir).

Dalam alur logis ini, transaksi seks (prostitusi) di jaman sekarang bisa jadi telah mengalami evolusi. Pelacuran tidak lagi ditempatkan dalam kategori hirarkis dan partriarkal, tetapi dalam hubungan yang bersifat mutual. Dewi dan Amanda, misalnya, tidak lagi merasa malu terlibat dalam prostitusi online, bahkan menikmati kesohoran dirinya akibat liputan media massa. Selain itu, keduanya dapat menggapai selera politik dan ekonomi fantasmatiknya melalui “blus” dan “rokmini” yang dikenakannya.

Dewi dan Amanda berhasil mendapatkan sensasi kekuasaan dengan “melayani” orang-orang seperti Pak Budhi yang bergelimang harta dan tahta. Sebaliknya, bagi Pak Budhi, seks haram adalah sebuah martabat yang bertumpu pada logika kekuasaan (power) sekaligus prestis sosial. Pemuja seks meluapkan hartanya pada ritus transaksi seksual dengan ladies escorte kelas tinggi. Semakin berkelas dan semakin mahal tarifnya, semakin merangkak kelas sosialnya. Ia pun merasa memenangkan dua hal sekaligus; berkuasa atas yoni dan harga diri. Dalam habitus ritual itu, nilai moral tak lagi bermakna, karena akal juga telah dilumpuhkan oleh hasrat dan kesenangan seksual.

Immanuel Kant berpendapat bahwa akal mengantarkan manusia pada perintah-perintah moral, sedangkan seks selalu membelokkannya pada tindakan-tindakan tak bermoral. Dalam bukunya Leçon d’éthique (1780), Kant dengan keras mengatakan bahwa l’attirance sexuelle n’est pas une inclination pour un autre être humain, mais une inclination pour son sexe (daya pikat seksual bukanlah perasaan cinta kepada orang lain, tetapi kecenderungan pada seks itu sendiri). Kant merangkumnya dalam kalimat, “seks adalah aksi yang bertentangan dengan tuntutan-tuntutan rasio praktis”.

Di seberang lain, Marquis de Sade menyangkal tesis Kant dengan mengatakan, akal (raison) dan kebebasan perilaku (liberté de moeurs) itu sejalan. Keduanya satu bagian yang tak dapat dipisahkan. Dari balik penjara, ia mengatakan bahwa rasio tidak hanya mendorong kebajikan-kebajikan agama, tetapi berfungsi juga sebagai instrumen-instrumen erotis. Dengan kata lain, rasio mendorong kebebasan perilaku. Sade mempromosikan immoralisme seks.

Tentu saja, seks yang saleh (Kantianisme) maupun seks yang talih (Sadianisme) sama-sama mewujud dalam lembaganya masing-masing. Seks saleh terangkum dalam lembaga pernikahan, sedangkan seks talih terwujud dalam liberalisme seks yang bersendi pada pelepasan hasrat dan kesenangan tak terbatas, seperti sado masokisme, prostitusi, pornografi dan sebagainya. Jenis kebebasan seks terakhir dikemas kapitalisme dalam bentuk soft dan hard erotism. Kapitalisme memang mempunyai kekuatan infiltrasi superdahsyat. Ia merasuk ke setiap lini hidup.

Kapitalisme mendewakan kebebasan individu, yang ujung-ujungnya adalah menumpuk kapital sebanyak-banyaknya.  Dalam balutan kapitalisme, bentuk seremoni ketelanjangan adalah tambang uang. Nudisme menjadi lumrah bahkan diniscayakan. Pada saat yang sama, tubuh dilemparkan dalam tong sampah kapitalisme. Tubuh adalah residu sekaligus objek pemuas hasrat libidinal kapitalis. Feminitas tubuh, lagi-lagi, lumpuh melawan kapitalisme yang mahamaskulin. Sorak sorai libido kapitalis menumpulkan nalar sekaligus moral. Jiwa Dewi dan Amanda tercabik-cabik dalam gemerlap!

Bagi sang moralis rigid dan konservatif, blus dan rokmini Dewi dan Amanda melumpuhkan iman dan rasio. Keduanya penyulut segala kebiadaban. Tubuh indah Dewi dan Amanda itu pembelok jalan kebenaran: jalan Tuhan. Eksotisme tubuh mereka haram diperlihatkan. Ia wajib disembunyikan dalam ketebalan helai pakaian. Aturanpun perlu dipaksakan, supaya tak sejengkalpun tubuh memendarkan aroma kematian nalar dan iman. Bagi kapitalis dan moralis, tubuh Dewi dan Amanda tak lebih dari diskursus libidinal Pak Budhi yang berfungsi sebagai instrumen kekuasaan atas perempuan.

Tindakan yang mendesak dilakukan adalah menciptakan norma-norma berkeadilan untuk semuanya, sembari tetap memelihara keseimbangan akal, moral dan hak individu. Rokmini tetap boleh dikenakan. Spaghetti tetap boleh diperjualbelikan. Yang lacur adalah menjadikan rokmini dan spaghetti sebagai instrumen bagi ritus libidinal yang tak lagi menghargai kesucian akal, moral, hasrat, dan kesenangan setiap insan.

 

*Penulis adalah Pemerhati Budaya Pop dan tinggal di Jakarta