Platform 8: Hubungan Luar Negeri

Di dunia yang semakin terbuka dan batasan-batasan negara yang semakin kabur, interaksi dan hubungan antar-personal dan antar-negara menuntut pendefinisian kembali. Sejak merdeka, Indonesia menganut prinsip politik luar negeri yang bebas-aktif. Meskipun dalam praktiknya, kepentingan-kepentingan luar negeri suatu negara kerap bergantung pada kekuatan-kekuatan negara tertentu, khususnya yang memainkan peran penting di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia selalu berusaha menjaga independensinya. Pada kasus-kasus yang membutuhkan suatu sikap yang tegas, seperti dalam menengahi persengketaan, konflik, dan perang, Indonesia berusaha bersikap aktif dengan berpegang pada dasar-dasar yang digariskan Konstitusi.

Setelah Perang Dingin selesai, menjalani prinsip bebas semestinya semakin mudah, karena tidak ada lagi blok-blok ideologi yang sebelumnya menjadi penentu apakah suatu negara bersikap independen atau tidak. Tantangan ke depan adalah bagaimana Indonesia memainkan perannya dalam membangun kekuatan sendiri tanpa harus mencederai hubungannya dengan negara-negara lain.

Dengan situasi politik-ekonomi kita yang cukup kondufis, Indonesia bisa memainkan perannya secara aktif dan mempengaruhi hal-hal baik yang telah dicapainya kepada negara lain. Keterbukaan dan kerjasama dengan dunia luar adalah kata kunci dalam membina hubungan luar negeri kita ke depan. Bukan masanya lagi menutup diri dan menggelorakan nasionalisme sempit.

Oleh karena itu, PSI memandang ada sejumlah isu penting di mana Indonesia harus mengambil sikap dan mendefinisikan ulang dalam berhubungan dengan negara-negara lain. Di samping itu, untuk menjawab tantangan dunia yang semakin terbuka, Indonesia juga harus menyiapkan perangkat-perangkat bagi masyarakat agar mereka lebih mudah dalam menjalankan interaksi dan pergaulan mereka di dunia internasional.

  • Hubungan Strategis dengan China

China, baik sebagai negara maupun sebagai etnis, selalu menjadi isu panas dan bahan perdebatan yang tak ada habisnya. Isu hubungan luar negeri dengan China juga tak bisa dipisahkan dengan isu keberadaan dan peran warga keturunan Tionghoa di negeri ini. Karena itu, pembicaraan tentang hubungan Indonesia dengan China tak bisa dipisahkan dengan keberadaan dan peran warga keturunan Tionghoa.

Hubungan Indonesia dengan China mengalami pasang surut. Pada awal tahun 1950an hingga pertengahan tahun 1960an, hubungan Indonesia dengan China pernah sangat mesra. Beragam kerjasama politik dan budaya dibangun. Begitu juga solidaritas internasional dengan, salah satunya, mendirikan persekutuan New Emerging Forces (NEFO). Namun, hubungan keduanya juga pernah sangat buruk.

Pada tahun 1967, Indonesia secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan China. Isu komunisme dan kecemburuan terhadap peran ekonomi-politik kaum keturunan Tionghoa menjadi pemicu dan latar belakang memburuknya hubungan itu. Praktis, selama lebih dari 20 tahun, China teralienasi dari Indonesia. Baru pada 1989, upaya perbaikan hubungan kedua negara dimulai kembali.

Semua itu adalah masa lalu. Bangsa Indonesia harus move one dan beranjak meninggalkan memori-memori getir masa silam. China sudah berubah. China yang kita saksikan bukanlah China yang dihadapi oleh para orang tua dan generasi pendahulu kita. Dalam 25 tahun terakhir, China telah berhasil membangun kekuatan ekonominya, bukan dengan jalan dan ideologi yang dulu ditakutkan oleh sebagian generasi pendahulu kita, tapi dengan cara orang-orang di Barat, Jepang, dan Korea menggenjot pertumbuhan ekonomi mereka. Dengan cara itu, ekonomi China berhasil tumbuh di atas rata-rata 9% pertahun selama dua dekade berturut-turut.

Kini China menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Keajaiban China menjadi model bagi banyak negara. Disukai atau tidak, China juga menjadi pembicaraan dan kerap menjadi rujukan bagi model keberhasilan transformasi dari negara terbelakang menjadi negara maju. Masyarakat kita terbelah. Yang tak mampu move-on dari masa silam, umumnya, mencurigai dan menolak upaya meningkatkan hubungan baik dengan negeri tirai bambu itu. Tapi, orang-orang yang optimis melihat bahwa China adalah sebuah tantangan dan sekaligus peluang. PSI memandang hubungan Indonesia dan China harus terus diperkuat. Terlalu besar peran China di kawasan ini untuk diabaikan.

  • Menularkan Demokrasi di ASEAN

Sebagai negara terbesar –baik secara geografis maupun demografis– di kawasan ASEAN, Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan dan menentukan arah hubungan antar-negara di kawasan ini. Indonesia kerap memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik dan proses perdamaian yang terjadi di ASEAN. Sebagai salah satu pendiri organisasi regional ini, Indonesia memiliki posisi strategis dalam mempengaruhi dinamika politik di kawasan ini.

Salah satu butir penting dalam Piagam Asean (Artikel 1, Butir 7) adalah mendorong proses demokratisasi kepada negara-negara anggota. Di antara negara-negara anggota ini, Indonesia adalah negara yang paling sukses dalam menjalankan demokrasinya. Dengan segala kekurangannya, demokrasi Indonesia adalah yang terbaik di kawasan ASEAN. Menurut Freedom House, Indeks Kebebasan kita adalah yang tertinggi di ASEAN, kemudian disusul oleh Malaysia, Filipina, dan Singapura.

Tentu saja, pendekatan diplomatis dan kerjasama harus diutamakan, agar tidak tejadi ketegangan di antara negara-negara anggota. Di level pemerintah, upaya demokratisasi di kawasan ASEAN ini telah dilakukan dengan menyelenggaakan beberapa pertemuan puncak (summit) dan forum-forum dialog tentang pentingnya demokrasi demi menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

Pada level masyarakat, upaya ini harus diperkuat lagi. PSI memandang bahwa diplomasi publik yang selama ini kurang diperhatikan oleh pemerintah Indonesia, harus mulai digalakkan, dengan memberi kesempatan pada individu-individu, lembaga-lembaga, dan organisasi-organisasi masyarakat untuk menjalankan aktivitas mereka, khususnya yang terkait dengan upaya kerjasama dengan mitra-mitra mereka di kawasan ASEAN.

  • Indonesia Sebagai Model Demokrasi Bagi Dunia Islam

Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat dan negeri Muslim terbesar yang dinilai berhasil dalam menjalankan demokrasi. Dalam beberapa tahun terakhir, para sarjana dan media massa menyoroti keberhasilan transisi demokrasi di Indonesia. Sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, Indonesia dianggap berhasil, bukan hanya mampu melewati masa-masa sulit transisi demokrasi, tapi juga, perlahan-lahan, bisa memperbaiki kondisi ekonomonya. Sebelum ini, negara-negara Muslim selalu dikecualikan dalam setiap perbincangan tentang Islam dan demokrasi (Islamic exceptionalism). Tapi, Indonesia menunjukkan sebaliknya, bahwa Islam dan demokrasi bisa kompatibel di negeri ini.

Salah satu kunci keberhasilan demokrasi di negara kita adalah modal sosial yang kita miliki. Berbeda dari kebanyakan negara-negara Muslim di dunia, khususnya di Timur Tengah, kaum Muslim Indonesia secara umum memiliki sifat-sifat dan karakter yang kompatibel dengan nilai-nilai demokrasi, seperti toleran, terbuka, dan mau berpartisipasi dalam politik. Dua organisasi besar Islam, yakni Muhammaadiyah dan Nahdlatul Ulama, adalah organisasi yang moderat yang mendukung cita-cita demokrasi. Dua organisasi besar ini adalah jangkar bagi Islam di Indonesia. Hal seperti ini tidak dijumpai di Pakistan, Mesir, Suriah, Irak, dan beberapa negara Muslim lainnya.

PSI percaya, lewat solidaritas dunia Islam, Indonesia bisa memperkuat dialog dan mempromosikan citra Islam yang positif, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai modern, termasuk demokrasi di dalamnya. Tantangan utama rezim di negara-negara Muslim adalah terbelahnya pandangan masyarakat mereka dalam menyikapi nilai-nilai modern. Kecurigaan terhadap dunia Barat kerap menjadi kendala utama dalam mengadopsi nilai-nilai positif yang semestinya mereka lakukan. Indonesia bisa menjadi contoh bahwa kaum Muslim bisa menjadi modern tanpa harus mengorbankan nilai-nilai agamanya. Kaum Muslim bisa menjalankan demokrasi dengan terus memegang teguh iman mereka.

  • Hubungan dengan Australia

Australia adalah tetangga kita. Sama seperti hubungan bertetangga di manapun, selalu ada gelombang pasang dan surut. Setiap kali ada peristiwa politik yang menyentuh rasa nasionalisme atau kejadian yang menguras emosi, hubungan kedua negara merenggang. Media massa di Indonesia dan Australia menjadi corong bagi pertukaran kata para politisi di kedua negara itu. Namun, perang kata biasanya cepat berlalu, mengingat betapa saling bergantungnya kedua negara. Indonesia dan Australia sama-sama memiliki kepentingan dan sama-sama berkepentingan untuk terus menjaga hubungan baiknya.

Australia adalah negara yang sejak lama berkomitmen membantu Indonesia, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, maupun pelatihan keamanan. Setiap tahun, tak kurang dari 300 mahasiswa Indonesia berdatangan ke negeri Kanguru itu, menempuh program master dan doktor, atas biasa pemerintah Australia.

Australia juga memberikan bantuan untuk kesehatan dan advokasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Sementara itu, bagi Australia, Indonesia adalah pasar bisnis bagi para pengusaha negeri itu. Tak kurang dari 400 perusahaan Australia membuka bisnis mereka di sini. Indonesia juga merupakan destinasi utama bagi turisme Australia.

Dengan latar belakang seperti itu, PSI memandang bahwa hubungan Indonesia-Australia harus terus ditingkatkan. Kerjasama antar masyarakat harus lebih banyak lagi diupayakan. Selama ini, hubungan kedua negara lebih banyak dirajut oleh kerjasama-kerjasama antar-pemerintah. Hubungan antar-individu atau antar-masyarakat kurang diperhatikan. Ke depan, kedua negara, khususnya Indonesia, harus lebih mempehatikan aspek ini.

  • Masalah Dwi-Kewarganegaraan

Meskipun telah cukup lama diperjuangkan, UU tentang Dwi-Kewarganegaraan belum juga berhasil digolkan. Alasannya bermacam-macam, dari soal perdebatan yang berlarut-larut dan terbelahnya pandangan masyarakat tentang konsep ini, hingga masalah prosedural yang terkait dengan pembahasan di parlemen. Perdebatan tentang dwi-kewarganegaraan sebetulnya berpangkal pada perbedaan persepsi tentang nasionalisme.

Mereka yang menolak konsep dwi-kewarganegaraan menganggap bahwa konsep ini dapat memudarkan rasa dan semangat nasionalisme; sementara mereka yang setuju justru berargumen sebaliknya, yakni bahwa alasan utama para diaspora yang menuntut dwi-kewarganegaraan adalah karena semangat nasionalisme yang mereka miliki sangat tinggi. Dengan memiliki dua kewarganegaraan bukan berarti mereka kurang nasionalis, tapi justru karena mereka merasa sangat nasionalis. Begitu nasionalisnya, mereka tak ingin kehilangan haknya sebagai warga negara Indonesia.

Di luar perdebatan tentang nasionalisme, kalkulasi untung-rugi bagi Indonesia menerapkan sistem dwi-kewarganegaraan sebetulnya lebih banyak mendatangkan manfaat ketimbang mudarat. Seperti sudah diperlihatkan oleh banyak studi, bahwa negara-negara yang memberlakukan sistem dwi-kewarganegaraan lebih mendapatkan keuntungan-keuntungan ketimbang negara-negara yang menolaknya. Apalagi dengan dunia sekarang yang semakin terbuka dan mobilitas manusia yang semakin tinggi, bersikap tertutup dan membatasi hanya akan merugikan negara, baik karena akan kehilangan warga terbaiknya maupun kehilangan potensi-potensi finansial yang bakal menambah devisa negara.

Dengan mempertimbangkan semua itu, PSI sepenuhnya mendukung diterapkannya sistem dwi-kewarganegaraan dan berusaha sekuat tenaga untuk segera menggolkan UU dwi-kewarganegaraan ini.

Tunjukkan Solidaritasmu!