Platform 7: Politik, Hukum dan HAM

Salah satu tantangan yang kita hadapi adalah menjaga dan mengembangkan stabilitas demokrasi di satu sisi dan memastikan kinerja pemerintahan yang efektif di sisi lain. Seringkali proses demokrasi mengorbankan keperluan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan secara cepat. Akomodasi berbagai kepentingan dalam proses demokrasi seringkali juga dianggap menghambat munculnya berbagai inovasi dan perubahan kebijakan yang radikal atau progresif. PSI mengembangkan demokrasi yang efektif yang tidak menghalangi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan.

  • Mengefektifkan Hubungan Eksekutif-Legislatif

Diperlukan upaya untuk mengefektifkan hubungan lembaga eksekutif dan legislatif. Sistem kepartaian akan disederhanakan baik melalui berbagai formula sistem pemilihan umum maupun lewat reformasi struktur dan proses pengambilan keputusan di lembaga legislatif.

Salah satu caranya adalah dengan menggabungkan sistem pemilu proporsional dengan sistem pemilu mayoritas (sistem distrik). Sistem fraksi di DPR harus ditinjau ulang untuk memastikan independensi anggota DPR dalam melaksanakan tugas-tugasnya. PSI juga akan melakukan reformasi partai politik untuk memastikan partai politik lebih berorientasi kepada kepentingan orang banyak, bukan menjadi pelayan penguasa partai. PSI mendorong perubahan struktur pendanaan partai politik dengan memberikan dana publik untuk membiayai 25-30 persen pendanaan partai. Proses internal dalam partai politik harus diupayakan transparan dan memberi ruang seluas-luasnya kepada publik untuk terlibat. Hasil dari proses semacam ini akan membuat partai politik sebagai representasi suara publik yang sesungguhnya.  Partai politik secara perlahan akan terasa sebagai milik publik, bukan milik segelintir orang yang menguasai partai.

Lembaga legislatif harus diperkuat, agar memiliki kemampuan substantif dalam perumusan maupun dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan. DPR harus diperkuat dengan cara memperbaiki kapasitas kelembagaannya. Struktur staf/pegawai DPR harus lebih banyak diisi oleh staf yang memiliki keahlian substantif dibanding staf administrasi. Perbandingannya harus minimal 60 persen staf substantif dan 40 persen staf administratif. Saat ini sekitar 80 persen staf DPR adalah staf administratif.

Check and balance antar lembaga legislatif juga perlu diperkuat dengan cara memperkuat kewenangan DPD. PSI mendorong dilakukannya amandemen terbatas UUD 1945 (amandemen kelima) khusus dengan agenda memperkuat otoritas legislasi DPD agar setara dengan DPR.

Lembaga kepresidenan juga harus diperkuat. Diperlukan undang-undang tentang lembaga kepresidenan yang menjamin presiden dapat melaksanakan otoritas dan tugas-tugasnya, terutama dalam berhadapan dengan lembaga legislatif. Presiden harus memiliki sistem pendukung kelembagaan yang terpisah dari kabinet agar presiden memiliki alat kelembagaan yang konstitusional untuk mendukungnya secara teknokratis (seperti melakukan evaluasi obyektif atas kinerja kabinet) dan secara politik.

  • Percepatan Reformasi Birokrasi

Birokrasi harus dilepaskan dari kemungkinan bermain politik. Aturan yang melarang birokrasi bermain politik harus dipertegas. Pada saat yang sama, menteri-menteri yang silih berganti harus dipastikan dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan janji kampanye presiden. Untuk itu, sejumlah pos jabatan tinggi di birokrasi dapat dijadikan posisi politik, seperti posisi eselon satu, untuk memastikan agar program-program di kementrian benar-benar menjabarkan secara profesional agenda-agenda presiden.

Struktur kabinet harus benar-benar dirampingkan hingga menjadi sekitar 20-25 kementerian saja. Jumlah ini adalah jumlah kementerian yang paling mungkin berdasarkan sejumlah kajian seperti dari Lembaga Administrasi Negara. Lembaga-lembaga non-struktural yang tidak perlu harus terus dihapuskan dan atau dilebur sehingga mengurangi kemungkinan tumpang-tindih dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Saat ini baru sepuluh lembaga non-struktural yang dihapuskan pemerintah. Ada ratusan lembaga lagi yang harus dikaji untuk dihapus atau dilebur.

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus ditata kembali. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Titik berat otonomi harus diletakkan di propinsi agar memudahkan koordinasi pemerintahan di daerah dan memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah. Juga diperlukan evaluasi menyeluruh dan tahunan atas semua kebijakan daerah yang mungkin tidak mendukung percepatan pembangunan ekonomi nasional.

  • Memperkuat Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi

Secara umum, penegakan hukum harus terus ditingkatkan dengan memperkokoh lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Periode 2019-2024 harus dijadikan periode pencegahan korupsi. Karena itu selain terus melanjutkan proses dan program pemberantasan dan penindakan korupsi, KPK harus fokus pada program pencegahan korupsi dengan melibatkan semua unsur masyarakat.

  • Pertahanan Nasional

Pertahanan nasional adalah upaya untuk menjaga kepentingan nasional, baik kepentingan yang bersifat mutlak (tetap) seperti keutuhan wilayah dan tegaknya kedaulatan nasional, maupun kepentingan vital seperti menjamin kelanjutan pembangunan nasional serta mempertahankan hasil-hasil yang telah dicapai, dari berbagai kemungkinan dan potensi ancaman baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Untuk itu, postur pertahanan nasional yang hendak dibangun harus berfungsi mempertahankan seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan.

Fungsi itu dicapai dengan membangun sistem pertahanan nasional modern melalui transformasi postur Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi angkatan bersenjata tri-matra terpadu yang berlandaskan pada identitas negara maritim, dukungan teknologi, dan sumberdaya manusia berdaya juang tinggi.

Transformasi pertahanan dibutuhkan untuk membangun kemampuan TNI dalam menegakkan kedaulatan dan menjamin keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menjamin keamanan negara dan warganegara, dan mewujudkan ketahanan nasional yang dinamis dan stabil bagi kelangsungan pembangunan nasional.

TNI juga harus mampu menjaga keamanan maritim Indonesia, khususnya dalam melindungi sumberdaya alam dan keamanan jalur perdagangan, yang memiliki arti strategis bagi kehidupan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Selain itu, TNI juga mampu membangun kesiapan dan kemampuan melaksanakan tugas-tugas di masa damai atau operasi militer selain perang dan ikut serta dalam menjaga perdamaian internasional.

Keenam kemampuan pertahanan tersebut akan dicapai melalui lima program kebijakan berikut:

Pembangunan lembaga dan sistem pertahanan, terutama dengan penyempurnaan kerangka legislasi (perundang-undangan) dan penataan organisasi pertahanan (Dewan Pertahanan Nasional, Kementerian Pertahanan, TNI).

Modernisasi sistem dan postur pertahanan secara rasional dan bertahap dengan fokus pada pembangunan kemampuan, kekuatan, dan gelar, melalui (a) peremajaan dan pengadaan alutsista, (b) penyediaan prasarana pertahanan pendukung, dan (c) pengembangan industry pertahanan nasional.

Menjaga kesiagaan melalui pembinaan dan latihan yang berkesinambungan, untuk memperkuat mobilitas dan kecepatan bereaksi dan daya juang yang tinggi.

Mengembangkan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan dengan negara-negara sahabat, dalam rangka membangun keamanan dan stabilitas regional dan internasional.

Membangun profesionalisme prajurit, melalui pengembangan doktrin (strategis, taktis, dan operasional), peningkatan kualitas pendidikan, penegakan disiplin, dan peningkatan kesejahteraan.

 

Tunjukkan Solidaritasmu!