Platform 6: Lingkungan Hidup dan Pariwisata

PSI menganut pola pembangunan berkelanjutan. Kita membangun bukan hanya untuk manusia Indonesia yang hidup saat ini. Kita membangun juga untuk manusi Indonesia masa depan. Karena itu, pola pembangunan kita tidak akan menghabiskan seluruh kekayaan alam untuk satu waktu. Sebab Indonesia harus terus ada untuk selama-lamanya. Kami percaya pada model pembangunan yang berorientasi pada kelestarian ekologi. Untuk itu, kami akan menempatkan isu-isu lingkungan pada prioritas utama pembangunan.

Secara umum, persoalan ekologi di Indonesia masih belum menjadi perhatian serius. Banyak pelaku ekonomi tidak menempatkan problem ekologi pada operasi bisnisnya. Padahal jika ekologi melemah, maka kesejahteraan yang dicapai manusia menjadi tidak bermakna. Sebab, kesejahteraan tadi harus dibayar dengan recovery cost untuk memulihkan dan menjaga kelestarian lingkungan – dan bahkan social cost yang sulit dihitung tingkat kerugiannya. Dengan kata lain, trade off yang ditimbulkan dari proses pembangunan sangat tidak seimbang dengan tingkat kemakmuran ekonomis yang diraihnya.

Dalam konteks hubungan ekspansi industri dengan sumber daya alam, terjadi hubungan terbalik. Artinya semakin banyak dan bervariasi kebutuhan manusia, maka kemampuan alam untuk menyediakan atau daya dukung (carryng capacity) semakin berkurang. Di sisi lain, terjadi hubungan tegak-lurus antara kebutuhan manusia dengan pencemaran, di mana semakin banyak dan bervariasi kebutuhan manusia yang dipenuhi lewat usaha industri, maka tingkat pencemaran lingkungan dapat dipastikan semakin tinggi pula. Jika trend pencemaran berlangsung terus-menerus, pada suatu saat akan terjadi suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi tidak dapat ditingkatkan lagi, sementara kemampuan dan kualitas lingkungan sulit untuk diperbaiki kembali (the limits to growth).

Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi terjadinya the limits to growth ini adalah perlu adanya capital investment untuk menahan laju pertumbuhan penduduk beserta seluruh orde kebutuhannya, menekan polusi lingkungan sampai tingkat nihil, serta mempertahankan kualitas dan daya dukung lingkungan (sumber daya alam) secara lebih stabil. Jika hal ini bisa dilakukan, maka hasilnya adalah “era baru” di mana terdapat stabilitas jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup manusia (the greening of the globe).

  • Strategi Anggaran

Kami percaya bahwa melalui perhatian penuh pemerintah, persoalan mengenai lingkungan hidup ini bisa diatasi. Masalahnya, sejauh ini alokasi anggaran pemerintah masih sangat minim. Pemerintah pusat hanya mengeluarkan anggaran sekitar 1 persen dari total anggaran untuk isu lingkungan hidup. Untuk itu PSI memandang bahwa penambahan anggaran pada isu pendidikan menjadi pintu masuk utama bagi penyelesaian isu lingkungan.

Data badan nasional penanggulangan bencana menunjukkan bencana alam yang terjadi di Indonesia sepanjang 1815-2014 didominasi oleh banjir 38%, tanah longsor 16%, putting beliung 21%, kekeringan 12%, sementara gempa bumi, gelombang pasang atau abrasi masing-masing 2%. Artinya, proporsi bencana alam terbesar terkait dengan campur tangan manusia. Hilangnya hutan dan kawasan resapan air menjadi penyebab utama. Kami meyakini bahwa ini semua bisa diatasi dengan mengembangkan pembangunan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan. Bencana alam tentu tidak serta merta bisa ditolak seluruhnya, tapi bisa diantisipasi daya rusaknya.

  • Deforestasi

Lembaga Pengetahuan Indonesian (2011) mencatat bahwa Indonesia adalah negara nomor satu di dunia dalam hal penghancur hutan tercepat. Hanya pada rentang waktu 2000-2005 saja Indonesia memegang rekor tingkat laju penghancuran tercepat yakni dengan tingkat 1,871 juta hektar atau sebesar 2 persen setiap tahun atau 51 kilometer persegi per hari. Deforestasi yang besar ini tidak hanya mengancam kekayaan hayati kita, tapi juga sumberdaya alam.

Kami akan mendorong dan mendesak dideklarasikannya moratorium pembabatan hutan. Moratorium ini tidak hanya akan berpengaruh terhadap penghentian deforestasi, tapi juga pencemaran air. Data dari World Bank menunjukkan bahwa industry kayu dan kertas berkontribusi 10 sampai 14 persen pada pencemaran air.

  • Mengatasi Persoalan Asap

Salah satu isu yang hampir setiap tahun menjadi perdebatan di tingkat Asia Tenggara adalah soal polusi asap. Indonesia menjadi tuan rumah asal asap yang menyelimuti kota-kota di Kalimantan, Sumatera, Singapura, Kuala Lumpur dan Bandar Sri Begawan. Polusi asap ini disebabkan terutama oleh praktik pembersihan lahan terutama di lahan-lahan kelapa sawit di Kalimantan dan Sumatera (Varkkey 2014). Asap ini tidak hanya merusak kualitas udara di negara-negara yang tertimpa, tapi juga lingkungan secara umum, ekonomi, bahkan menciptakan ketegangan antar negara tetangga.

Sebagai pusat asal asap, Indonesia menjadi penanggungjawab utama dari isu ini. Kami meyakini persoalan ini akan dapat diselesaikan. Misalnya, dengan ditegakkannya pola pembersihan lahan tanpa api (zero-burning land clearing). Untuk itu perlu diperkenalkan teknologi baru yang bisa menjawab tantangan tersebut. Kami akan memperketat aturan pola pembersihan lahan ini kepada perusahaan-perusahaan kelapa sawit dalam dan luar negeri yang memanfaatkan lahan-lahan dalam negeri. Kami akan mendorong penerapan fire-management yang ramah terhadap lingkungan.

  • Penataan Infrastruktur Kota

Tahun 2007, 50% penduduk dunia tinggal di kota. Di akhir abad ini, 80 persen populasi dunia akan mendiami kota. Artinya, kota akan semakin menjadi pusat aktivitas manusia. Untuk itu, kami percaya bahwa kota yang dibangun dengan prinsip-prinsip yang ramah lingkungan adalah masa depan ummat manusia.

Kami memandang bahwa gagasan 30 persen lahan hijau di perkotaan adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Lahan-lahan hijau yang telah ada ruang publik yang harus dilestarikan. Kami ingin secara serius mendesak pengelola gedung, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta, untuk melestarikan taman di pekarangan dan atap-atap gedung tersebut. Dibutuhkan suatu langkah revolusioner untuk mengembalikan lahan-lahan hijau yang telah terampas oleh beton-beton pembangunan.

Untuk mengatasi persoalan pangan dan kesehatan penduduk kota, kami akan mendorong budaya urban farming (tani kota). Di banyak negara berkembang, program tani kota ini sudah digunakan secara luas sebagai salah satu instrumen untuk memenuhi tingginya tingkat permintaan makanan di kota. Tani kota juga sekaligus digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pola hidup sehat di kota (Smith dan Nars 1992). Data UNDP 1996, 200 juta penduduk dunia sudah terlibat dalam aktivitas pertanian di kota untuk memenuhi kebutuhan pangan 800 juta penduduk. Dibanding dengan penduduk kota di wilayah Afrika dan Amerika Latin yang 50 persennya terlibat dalam kegiatan agrikultur di perkotaan, Indonesia masih cukup jauh tertinggal, yakni sekitar 11% saja (Zezza & Tascotti 2012).

  • Pariwisata

Industri pariwisata masih menjadi salah satu kekuatan Indonesia. Dengan 17,000 pulau dan keindahan alam yang tiada tara, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Dari segi pendapatan negara, sektor pariwisata kini menempati urutan ke-empat. Pada saat harga minyak bumi, batu bara dan kelapa sawit –yang selama ini menjadi andalan devisa– anjlok, sektor turisme justru naik, meski masih tipis. Pada 2015, jumlah wisatawan asing ke Indonesia sekitar 10,7 juta atau naik sekitar dua juta wisatawan dibanding tahun sebelumnya.

Angka ini sangat kecil jika kita membandingkannya dengan pencapaian industri pariwisata di Malaysia dan Thailand. Tahun lalu, jumlah turis asing ke Thailand tiga kali lebih banyak ketimbang Indonesia. Malaysia mendatangkan pelancong asing dua setengah kali lipat dibanding kita. Padahal, dari segi size, alternatif tujuan wisata, serta kekayaan budaya, Indonesia jelas jauh melampaui kedua negeri jiran itu. Keseriusan kita menggarap sektor pariwisata memang cukup lambat, tapi masih ada kesempatan memperbaikinya.

Salah satu problem adalah gambaran Indonesia sebagai sebuah negeri yang tidak aman. Isu terorisme, konflik komunal, serta berita mengenai penggerebekan kafe dan tempat hiburan membuat turis asing enggan datang. Di semua tempat, masalah keamanan adalah syarat utama untuk mengundang pelancong untuk berkunjung. Karena itu, penegakan hukum adalah syarat mutlak dalam pengembangan sektor ini.

Upaya berikutnya adalah perbaikan citra dengan mendesain branding dan kampanye jangka panjang untuk menampilkan Indonesia sebagai sebuah negeri yang aman, alamnya indah dan orang-orangnya yang bersahabat. Branding jangka panjang harus didukung keberanian beriklan ke mancanegara untuk membentuk gambaran baru tentang Indonesia.

Isu lainnya adalah infrastruktur. Ada banyak kawasan menarik, tapi tak ada cukup infrastruktur yang mendukung. Akibatnya para pelancong sulit mencapai tempat tersebut. Program besar-besaran pembangunan infrastruktur pemerintah perlu didorong agar mendukung pengembangan wisata dengan menjangkau berbagai tempat yang potensial.

Secara garis besar, Indonesia harus menampilkan tiga hal sebagai identitas pariwisata: keindahan alam, kekayaan kultural dan kreatifitas. Hal terakhir ini akan menjadi pendorong industri pariwisata kita di masa depan. Sektor ini akan semakin bergantung pada kemampuan kita mengembangkan imajinasi kreatif tentang Indonesia.

Tunjukkan Solidaritasmu!