Platform 4: Sosial, Budaya dan Agama

Sejak kejatuhan pemerintahan Orde Baru, Indonesia sebenarnya telah menikmati berkah demokrasi yang membawa banyak kemajuan bagi perlindungan hak sipil dan kebebasan di Indonesia. Dalam banyak kepustakaan, Indonesia disebut sebagai salah satu negara dengan tingkat kebebasan sipil dan perlindungan atas hak sipil tertinggi di Asia Tenggara.

Namun demikian, masih ada banyak persoalan mendasar dalam wilayah tersebut. Sebagai contoh, perlindungan atas kebebasan pers yang tumbuh cepat ternyata diiringi juga masalah serius, khususnya menyangkut standar profesional yang menyebabkan banyaknya penyalahgunaan media. Demikian pula, komersialisasi media telah menyebabkan kecenderungan ke arah pemusatan penguasaan informasi yang mengancam hak masyarakat atas informasi.

Isu kebebasan beragama juga merupakan persoalan serius yang menjadi sorotan dunia. Meski Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat toleransi keberagamaan yang tinggi, dalam beberapa tahun terakhir, banyak terjadi kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama.

Di sisi lain, corak pembangunan Indonesia yang cenderung terkonsentrasi pada perkembangan pertumbuhan ekonomi yang tersentralisasi di Jakarta dan kota-kota besar, secara tidak langsung meminggirkan hak-hak warga atas kebudayaan lokal. Selama ini, Jakarta telah menjadi semacam pusat kebudayaan yang menentukan, menjadi acuan bagi seluruh kebudayaan di Indonesia.

Sejalan dengan itu, dengan kerangka berpikir yang memprioritaskan pertumbuhan, tanpa disadari berlangsung pengabaian terhadap hak-hak kaum terpinggirkan (seperti kaum miskin, kaum difabel dan kaum lansia), kaum lemah (perempuan, anak) ataupun kaum minoritas (Tionghoa, kaum penganut kepercayaan dan keyakinan asli).

PSI akan menjadi partai yang memperjuangkan kemajuan Indonesia bagi semua kelompok masyarakat, bukan hanya di Jakarta namun juga di seluruh wilayah Indonesia. PSI akan berupaya mengembalikan semangat kecintaan terhadap keberagaman dan membangun solidaritas antar-sesama terlepas dari status ekonomi, gender, ras, agama, etnik, kondisi fisik dan usia.

  • Hak Sipil

Hak sipil adalah rangkaian hak fundamental yang melekat pada diri seseorang yang harus dilindungi dan tidak boleh didiskriminasikan berdasarkan karakteristik tertentu (gender, ras, etnik, usia).

PSI melihat ada serangkaian hak sipil yang perlu terus diperjuangkan dan dipromosikan: hak perempuan, hak anak, hak difabel dan hak kaum Tionghoa.

Perempuan. Perlindungan hak perempuan di Indonesia telah mencapai banyak kemajuan. Namun demikian, ada banyak kondisi baik di ruang publik maupun domestik yang menyebabkan perempuan di Indonesia mengalami ketertinggalan dan penderitaan akibat posisinya sebagai perempuan.

Perempuan bahkan harus dilindungi di dalam rumah. Dalam hal ruang domestik, PSI akan melindungi perempuan dari kekerasan domestik dalam rumah tangga (KDRT), menindak tegas pelaku KDRT, serta menekan tingkat kematian ibu saat melahirkan dan menekan tingkat kehamilan yang tidak diinginkan/direncanakan. Negara harus campur tangan dengan apa yang terjadi dengan perempuan di rumah.

Di ruang publik, PSI akan menjamin perlindungan atas kebutuhan khusus (menstruasi, melahirkan, menyusui, membesarkan balita) perempuan dalam dunia kerja pekerjaan. PSI juga akan meniadakan peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan, serta mendorong pengupahan yang sama antara pria dan perempuan di tempat kerja

Berkaitan dengan eksploitasi seksual, PSI akan memerangi perdagangan perempuan, mencegah perempuan terjerat dalam profesi pekerja seksual serta menjamin perlindungan bagi perempuan dari pelecehan seksual di ruang publik dan privat. Sejalan dengan itu, PSI akan mendorong pemberian sanksi hukum seberat-beratnya bagi pelaku kejahatan seksual

Anak. Anak-anak adalah kelompok rentan yang harus mendapat perlakuan dan perlindungan khusus di Indonesia. Anak Indonesia harus dapat hidup dalam kondisi yang memungkinkannya tumbuh secara sehat dan mendukung pengembangan dirinya secara ideal.

PSI berkomitmen untuk melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan dan kekerasan seksual. Demikian pula PSI akan melindungi anak dari eksploitasi ekonomi atau pekerjaan yang merugikan pendidikan atau membahayakan kesehatan perkembangan fisik, mental, spiritual moral dan sosial anak. Sejalan dengan itu, PSI bertekad memerangi perdagangan anak

PSI berkomitmen untuk menjamin ketersediaan lingkungan yang bersahabat dengan kebutuhan anak untuk tumbuh kembang dengan sehat serta membangun ruang publik di setiap daerah yang akan menjadi ruang rekreasi yang sehat bagi anak. Dalam semangat yang sama, PSI berkomitmen melindungi anak dari beragam informasi melalui media yang dapat merugikan perkembangan kesehatan fisik, jiwa dan mentalnya; serta melindungi anak dari NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif)

Terkait dengan anak-anak yang kurang beruntung, PSI berkomitmen menjamin dan melindungi hak anak yang lahir di luar perkawinan. PSI juga akan memperjuangkan pemberian jaminan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban konflik horizontal (konflik ras, etnik, agama, kepercayaan) dalam masyarakat

Kelompok Difabel. PSI juga menyadari kehadiran dan arti penting masyarakat yang berada dalam kelompok difabel di Indonesia yang selama ini nasibnya sering terlupakan. Dalam hal ini PSI berkomitmen untuk menjamin hak-hak kaum difabel untuk mendapat kesempatan kerja, pelayanan kesehatan, pendidikan dan bantuan sosial sesuai dengan kondisi mereka.

Demikian pula, PSI berkomitmen menjamin hak-hak kaum difabel untuk mendapat kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum.

Tionghoa. Kendati masyarakat Tionghoa adalah kelompok warga yang telah membangun dan melebur dalam masyarakat Indonesia sejak kelahiran Indonesia, sampai saat ini masih ada prasangka, kecurigaan dan bahkan rasa permusuhan terhadap masyarakat Tionghoa. Tidak bisa dipungkiri penyatuan masyarakat Tionghoa sebagai bagian sah dari keluarga besar bangsa Indonesia masih belum sepenuhnya berlangsung mulus.

Karena itu PSI berkomitmen meniadakan segenap bentuk dikriminasi dan pelecehan terhadap kaum Tionghoa seraya mempromosikan dan mengupayakan integrasi ras/etnik Tionghoa dan kaum ‘minoritas’ lain ke dalam masyarakat Indonesia. PSI percaya bahwa penyatuan kaum Tionghoa dalam bangsa Indonesia harus dilakukan secara bersama-sama. Baik kaum Tionghoa dan non-Tiongoa harus bersedia melepas segenap rasa prasangka yang mungkin selama ini mengganggu keharmonisan bangsa.

Lansia. Kaum lansia pada dasarnya menempati persentase signifikan dalam struktur demografis Indonesia sejalan dengan semakin tingginya tingkat harapan hidup di Indonesia. Karena itu PSI menganggap adalah penting untuk memberi perhatian khusus pada kalangan lansia yang selama ini juga kerap terlupakan.

Dalam hal ini, PSI berkomitmen untuk menjamin hak-hak lansia untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pelatihan dan pendidikan serta bantuan sosial sesuai dengan kebutuhan mereka. PSI juga menjamin hak lansia untuk tidak terlantar serta mendapat kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum. PSI berkomitmen menjadikan kaum lansia dapat menjalani kehidupan masa tuanya dengan bermartabat, dihargai dan dilindungi.

  • Kebebasan Sipil

Kebebasan sipil adalah rangkaian kebebasan fundamental yang dimiliki seseorang sebagai konsekwensi keberadaannya sebagai warga sebuah negara demokratis. Serangkaian kebebasan sipil yang dikenal adalah hak berpikir, hak berbicara, hak berekpresi serta hak untuk hidup sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Hak atau kebebasan ini melekat pada diri setiap warga negara dan tidak dapat diancam oleh kelompok masyarakat, perusahaan dan juga negara. Segenap hak ini harus dilindungi dan tidak didiskriminasi agar setiap warga dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sipil dan politik.

Agama dan Keyakinan. Dalam sepuluh tahun terakhir, tumbuh upaya untuk menunggalkan agama yang disertai dengan penindasan terhadap perbedaan tafsir dan keyakinan. Pada saat yang sama, isu hubungan antar agama serta isu mayoritas dan minoritas secara berkelanjutan menjadi masalah besar yang dalam sejumlah kasus memakan korban ribuan nyawa dan memecah belah bangsa.

Isu pembangunan rumah ibadat menjadi masalah di berbagai daerah karena adanya sikap intoleran yang sebenarnya hanya dimiliki segelintir orang namun cukup kuat untuk mendorong lahirnya berbagai langkah pemerintah setempat untuk menghambat pembangunan rumah ibadat tersebut. Karena itu, PSI berkomitmen mendorong dan mengupayakan lahirnya peraturan perundangan yang menjamin hak setiap warga negara untuk beribadat sesuai dengan agama dan keyakinannya. Dalam hal ini, harus ada kepastian hukum bagi pembangunan rumah ibadat dan kemudahan pembangunan rumah ibadat sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Di sisi lain, PSI percaya bahwa untuk mencegah berbagai bentuk penindasan agama dan keyakinan oleh kelompok-kelompok sipil, harus ada tindakan hukum tegas terhadap setiap kelompok yang mengancam dan menindas hak warga negara untuk beribadat sesuai dengan agama dan keyakinannya.

PSI percaya bahwa semangat menghargai keberagaman dalam hal agama dan keyakinan harus dipromosikan dan didukung oleh kebijakan dan peraturan perundangan yang jelas. Negara harus mengakui dan melindungi keberagaman aliran dalam sebuah agama serta melindungi warga dari pemaksaan tafsiran keyakinan keagamaan menurut kelompok tertentu. Dalam hal ini PSI berkomitmen untuk meniadakan berbagai peraturan perundangan yang menghambat tumbuhnya keberagaman penafsiran yang sehat dalam agama

Mengingat kekayaan warisan kebudayaan yang dimiliki Indonesia, PSI juga berkomitmen agar negara mengakui dan melindungi keberagaman keyakinan dan kepercayaan asli di luar enam agama yang saat ini diakui secara formal oleh negara.

Seraya mengakui keberagaman konteks budaya masing-masing daerah, PSI juga berkomitmen meniadakan peraturan daerah yang berpotensi mendiskriminasikan warga negara atas dasar agama, ras dan etnik. Di seluruh Indonesia, tanpa kecuali, tidak boleh ada peraturan daerah yang hanya mementingkan agama, kelompok atau aliran tertentu seraya tidak memberi hak setara bagi agama, kelompok atau aliran yang lain. Di seluruh Indonesia, hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia. Karena itu hukum agama terntu tidak dapat diterima.

Pers dan Hak atas Informasi. Kebebasan pers di Indonesia telah mengalami kemajuan sangat yang sangat melegakan. Pers dan media massa tumbuh di seluruh Indonesia dan telah menjadi sarana kontrol sosial dan sarana komunikasi sosial-politik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga mendorong hadirnya demokratisasi informasi yang memungkinkan warga negara biasa dan komunitas-komunitas kecil memiliki sarana untuk menyuarakan pendapatnya.

Namun demikian, pada saat yang sama terjadi sejumlah gejala yang mengkhawatirkan. Sebagaimana terlihat dalam penggunaan UU ITE, ada upaya untuk membalikkan keadaan dengan cara memanfaatkan celah-celah hukum untuk memberangus kembali keberanian masyarakat untuk mengekspresikan pendapat dan menyebarkan informasi yang terkait dengan kepentingan publik yang sangat penting bagi demokrasi.

Di sisi lain, kebebasan pers dan kehadiran teknologi informasi dan komunikasi yang mudah dan murah menyebabkan lahirnya berbagai praktik jurnalisme yang sama sekali tidak mengindahkan etika dan standar profesionalisme. Sementara itu, gejala komersialisasi media juga mendorong lahirnya pemusatan kepemilikan media yang ternyata menghasilkan output yang kerap bertentangan dengan kepentingan publik atau mengingkari hak publik atas informasi yang benar dan bermanfaat. Ini diperburuk dengan kenyataan bahwa banyak media di Indonesia dimiliki oleh para pemodal yang terjun ke dalam atau atau setidaknya memiliki kepentingan politik.

Karena itu, berkaitan dengan upaya untuk melawan upaya pihak-pihak tertentu untuk membatasi hak berbicara masyarakat, PSI berkomitmen menjamin hak setiap warga negara untuk mengekspresikan pendapatnya, kecuali yang merupakan fitnah, melanggar moral, mengancam ketertiban umum atau merupakan ekspresi pendapat yang menyebarkan kebencian dan provokasi untuk melakukan kekerasan terhadap kelompok ras, etnik, agama atau kelompok masyarakat lainnya.

Begitu pula PSI berkomitmen menjamin kebebasan pers dan media massa untuk melakukan fungsi kontrol sosial. Namun pada saat yang sama PSI percaya bahwa harus ada upaya mendorong profesionalisme pers, pemberdayaan Dewan Pers serta Komisi Penyiaran Indonesia untuk menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang berimbang dan benar.

Berkaitan dengan perkembangan media online, perlu upaya sungguh-sungguh pemerintah untuk terus mendukung prinsip kebebasan berekspresi seraya mencegah media online berkembang menjadi keranjang sampah yang diisi dengan beragam informasi yang bertentangan dengan standar moral dan kepentingan masyarakat.

PSI percaya bahwa masyarakat harus dijamin haknya untuk untuk memperoleh informasi yang cukup mengenai lingkungannya sehingga dapat menjalankan partisipasi politiknya secara benar. Demikian pula, masyarakat harus dilindungi dari muatan media yang tidak sesuai dengan standar moral yang diyakini.

Berkaitan dengan struktur industri media, PSI berkomitmen agar media massa yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang sedemikian besar tidak dikuasai oleh segelintir pemodal dan kepentingan politik tertentu. Karena itu PSI berkomitmen untuk membatasi konsentrasi kepemilikan media. Khusus untuk industri televisi, KPI berkomitmen untuk menegakkan desentralisasi penyiaran yang hanya dengannya demokratisasi penyiaran di Indoensia bisa terlaksana.

Internet. Dengan perkembangan dunia yang semakin canggih, PSI ikut memperjuangkan hak dasar yang diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 (Amandemen kedua) “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Internet sebagai media informasi baru haruslah diposisikan sebagai ruang publik, sehingga akses terhadap internet dengan kecepatan dan keamanannya adalah merupakan hak warga negara yang tak boleh diabaikan.

UU Ormas. Khusus mengenai UU Ormas, PSI berkomitmen untuk membatalkan UU tersebut yang berpotensi mempidanakan ormas-ormas yang berseberangan dengan pemerintah (misalnya pasal ‘membahayakan keselamatan negara’ atau ‘mengancam keutuhan negara’) dan menjadikan ribuan organisasi kemasyarakat berada di bawah pengawasan ketat pemerintah.

  • Hak Kebudayaan

Hak kebudayaan adalah kewenangan yang terkait dengan seni dan kebudayaan dalam pengertian luas. Cakupan kewenangan ini sangat luas, dari hak atas produk budaya dan artistik (film, musik, tarian, novel, dan sebagainya), partisipasi dalam kegiatan kebudayaan, perlindungan warisan budaya, dan sebagainya. Asumsinya, kebudayaan adalah kekayaan masyarakat yang sangat bernilai dan merefleksikan nilai, moral, cara berpikir dan adat istiadat setempat.

Warga dan komunitas di seluruh Indonesia harus dijamin haknya untuk memiliki akses dan berpartisipasi dalam kebudayaan lokal mereka, tanpa berarti masyarakat harus dijauhkan dari kebudayaan nasional dan global. Kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia tidak hanya harus dipelihara, tapi juga harus dipromosikan dan dikembangkan sehingga menjadi bagian sah dari kebudayaan nasional dan global.

PSI berkomitmen menjamin peluang bagi kebudayaan lokal di seluruh daerah di Indonesia untuk tumbuh dan terpublikasi di ruang publik dan media massa, melalui beragam cara: program apresiasi kebudayaan, pengembangan lembaga pelatihan dan pendidikan, pendirian gedung-gedung pertunjukan kesenian budaya di seluruh Indonesia.

Dalam hal film layar lebar yang merupakan budaya populer bagi kaum muda Indonesia, PSI berkomitmen mendorong pembangunan dan penyebaran gedung bioskop, ruang pertunjukan film atau layar film di seluruh Indonesia yang selama ini cenderung terpusat di kota-kota besar utama seperti Jakarta, Bandung dan Surabaya.

Demikian pula, negara harus menyediakan ruang budaya di seluruh Indonesia yang memberi tempat bagi para pekerja kesenian di setiap daerah untuk mengekspresikan karya mereka. Produk kebudayaan lokal memiliki nilai penting bukan saja secara ekonomi namun juga sebagai sarana ekspresi kesenian dan pewarisan nilai budaya yang penting bagi eksistensi masyarakat.

Khusus tentang pertelevisian, PSI berkomitmen menjamin desentralisasi penyiaran sehingga masyarakat daerah dapat menikmati kebudayaan lokal dan memiliki sarana untuk mengembangkan ekspresi kebudayaan lokal.

Tunjukkan Solidaritasmu!