Platform 3: Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

PSI mendorong perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Untuk itu, negara perlu memberi ruang yang lebih terbuka bagi pelaku-pelaku pendidikan non-negara, seperti pesantren, lembaga swasta, dan lembaga pendidikan internasional untuk terlibat dalam proses pencerdasan anak-anak Indonesia. Partisipasi warga membangun lembaga-lembaga pendidikan swasta harus diapresiasi dan didorong lebih massif untuk memberi lebih banyak pilihan bagi anak didik. Pendidikan nasional harus mampu menampung karakter bangsa Indonesia yang kaya akan keragaman.

Indonesia adalah salah satu dari negara berkembang yang paling sukses dalam pemberantasan buta aksara. Tingkat melek huruf masyarakat Indonesia kini berada di atas 90%, sebuah kenaikan yang fenomenal jika dibandingkan kondisi ketika negeri ini baru merdeka, di mana angka melek hurufnya sangat rendah (di bawah 20%). Namun, pencapaian dalam pemberantasan buta huruf ini tidak cukup. Tantangan dunia pendidikan ke depan jauh lebih kompleks ketimbang kemampuan baca-tulis. Ada banyak sekali tantangan dunia pendidikan kita, dari soal kesenjangan kualitas, kurangnya fasilitas, hingga dualisme sistem yang memisahkan pendidikan agama dan pendidikan umum.

  • Pemerataan Pendidikan

Pendidikan adalah hak mendasar setiap rakyat Indonesia. Pasal 31 Ayat 2, UUD 1945 menjamin terpenuhinya hak pendidikan dasar 9 tahun. Biaya jenjang pendidikan SD dan SMP menjadi tanggungan pemerintah. Saat ini pendidikan 9 tahun tidak lagi memadai. Lapangan kerja bagi lulusan SMP semakin sedikit. Dibutuhkan minimal lulusan SMA untuk melamar pekerjaan. Bagi siswa tidak mampu, wajib belajar 9 tahun satu-satunya kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan formal. Karena ketiadaan biaya banyak yang tidak mampu meneruskan ke jenjang pendidikan SMA, apalagi perguruan tinggi. Hak anak mendapat pendidikan demi meningkatkan kualitas hidupnya sesuai UUD 1945 pasal 28C ayat 1, tidak terpenuhi. Saat ini wacana wajib belajar 12 tahun mendesak diterapkan.

Dari perspektif ekonomi, pemerataan akses pendidikan 12 tahun lebih dari sekadar persoalan memberikan kesempatan yang adil. Pendidikan yang merata adalah kunci kesuksesan bangsa. Kemajuan ekonomi dan pencapaian pendidikan saling terkait. Dengan negara menyediakan pendidikan gratis 12 tahun maka sekaligus juga menyediakan jalan untuk mempersiapkan siswa ke jenjang perguruan tinggi. Target pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia terampil di lapangan kerja akan terwujud. Visi pemerataan pendidikan seperti ini yang diusung PSI.

  • Kompetensi Guru dan Teknologi

Tenaga pendidik yang kompeten berpengaruh besar terhadap mutu pendidikan siswa. Para pendidik dituntut cakap dan faham dengan perkembangan teknologi termasuk pemanfaatannya. Mereka harus melihat peluang pembelajaran selain di ruang kelas, seperti penggunaan internet.

Perkembangan teknologi harus direspon dengan layanan pendidikan yang sepadan. Teknologi internet meringkus jarak dan waktu orang mengakses informasi. Kekuatan ini dimanfaatkan penyedia konten pendidikan (baik gratis maupun bayar ) sebagai upaya pemerataan akses pendidikan. Bermunculan program pendidikan berbasis internet seperti Massive Online Course (MOC)—seperti Khan Academy dan Coursera berpusat di Amerika Serikat. Di Indonesia sudah diluncurkan indonesiax.co.id, kerjasama PTN ternama (UI&ITB) dan lembaga bisnis dan media. Kesempatan untuk menyediakan konten pendidikan berkualitas secara masif terbuka lebar. Bagi Indonesia dengan lanskap geografis luas dan konsentrasi siswa tersebar, pemanfaatan fasilitas MOC secara optimal menjadi sangat relevan.

  • Pendidikan Vokasional dan Politeknik

Pendidikan harus memberikan beragam peluang siswa untuk tumbuh. Tidak semua siswa ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi untuk mendapat gelar sarjana. Banyak siswa yang berorientasi karir dan masuk ke sekolah kejuruan. Orientasi mereka adalah memiliki keterampilan sesuai kebutuhan kerja. Kisah keberhasilan siswa SMK merakit mobil Esemka sudah terekam dengan baik. Ini adalah contoh bagus keberhasilan SMK menyiapkan siswa dengan keterampilan spesifik sesuai dengan kebutuhan industri otomotif. Bukan itu saja, mobil Esemka menjadi contoh bahwa SMK juga tidak melulu mengisi tenaga kerja, tapi mereka juga mampu mencipta. Keberhasilan ini mesti ditularkan di program berorientasi karir atau keterampilan spesifik lain, seperti ilmu pelayanan kesehatan, teknologi, dan teknik. (Penguatan kapasitas pendidikan vokasional).

Tradisi mencipta ini mesti ditularkan di jenjang perguruan tinggi. Politeknik memiliki posisi unik karena statusnya sebagai perguruan tinggi dan mengemban tugas pengabdian masyarakat, di antaranya membantu memecahkan problem teknologi dari hasil penelitian terapan dan adaptasi teknologi. Kemitraan dengan lembaga masyarakat dan industri memberikan siswa pengalaman langsung.

Sayangnya, karena pengelolaan dan perancangan yang tidak rapih, pendidikan politeknik dianggap ‘nanggung’ (tidak lebih baik dari pendidikan SMK, atau jika tidak sekalian saja melanjutkan ke perguruan tinggi). Politeknik harus melakukan perombakan. Kekuataan politeknik adalah kemitraan kerja dan pelatihan dengan lembaga masyarakat, bisnis dan industri. Visi PSI untuk mempertegas kekuatan sekolah SMK dan politeknik sebagai pencipta dan pendidikan yang bermitra langsung ke masyarakat.

  • Memperkuat Madrasah dan Pendidikan Agama

UU Sistem Pendidikan Nasional 2003 mempertegas posisi lembaga pendidikan Islam sejajar dengan lembaga umum. Lembaga madrasah memiliki hak sama untuk meningkatkan mutu pendidikannya. Namun hingga kini pengakuan status madrasah masih terbilang rendah. Pengelolaan madrasah berada di kementerian pendidikan dan agama. Penegasan posisi madrasah di sisdiknas 2003 harus direalisasikan dalam praktik pengelolaan pendidikan yang tidak diskrimantif melalui satu wewenang kementerian. Atas pertimbangan ini PSI menyimpulkan pentingnya penguatan madrasah untuk memperluas akses pendidikan.

  • Kualitas Pendidikan Tinggi

Kekuatan kompetitif nasional ditentukan bukan hanya oleh pendidikan dasar, melainkan juga oleh pendidikan tinggi. PSI memandang bahwa sistem pendidikan tinggi nasional perlu perombakan menyeluruh. Saat ini Indonsia memiliki 4341 perguruan tinggi dan 21,050 program studi. Tapi tidak satu pun perguruan tinggi negeri nasional yang masuk ke dalam ranking 500 besar dunia. Secara kualitatif, pendidikan tinggi Indonesia kalah bersaing dengan perguruan tinggi Asean, seperti Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand. Bahkan lebih jauh lagi tertinggal dari China, Korea dan India. Keinginan pemerintah untuk memiliki perguruan tinggi berkelas dunia terlihat masih sebatas retorika kosong.

Sumber masalah utama di dalam sistem pendidikan tinggi terletak pada kebijakan protektif. Sejumlah peraturan terkait pendidikan tinggi masih membawa semangat “melindungi” perguruan tinggi nasional dari serbuan perguruan tinggi dan tenaga-tenaga akademisi asing. Akibatnya, perguruan tinggi Indonesia cenderung berorientasi ke dalam dan kurang bergaul dengan dunia pendidikan tinggi regional dan internasional.

Ruang gerak tenaga akademisi Indonesia juga dibatasi oleh kecilnya biaya riset dan tidak adanya dukungan untuk bergaul dengan komunitas akademik internasional. Perguruan tinggi tidak memiliki cukup insentif dan bahkan kesulitan untuk merekrut dosen-dosen dari luar negeri. Perguruan tinggi asing juga belum diperbolehkan untuk membuka cabang di Indonesia. Padahal, di banyak negara Asia seperti China, Singapore dan Malaysia, perguruan tinggi yang beroperasi di negara mereka justru menciptakan iklim akademik yang lebih kondusif. Bahkan, kehadiran perguruan tinggi asing justru mendorong peningkatan kualitas perguruan tinggi local secara eksponensial.

PSI berkomitment mendorong keterbukaan dalam sistem pendidikan tinggi nasional. PSI juga akan mendorong peningkatan standar rekrutment tenaga pengajar perguruan tinggi dan memperbesar dukungan finansial bagi akademisi dan peneliti Indonesia untuk bergaul dengan komunitas akademik internasional. PSI memandang alokasi anggaran yang lebih besar untuk peningkatan kualitas kelembagaan, infrastruktur dan sumber daya manusia di perguruan tinggi di luar Jawa harus menjadi prioritas pemerintah dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan. Program studinya sesuai kebutuhan dan agenda pembangunan pemerintah. PSI akan mendorong perubahan peraturan perundang-undangan terkait pendidikan tinggi yang membatasi pendirian perguruan tinggi asing di Indonesia dan mempermudah rekrutment tenaga akademisi asing untuk mengajar di universitas local Indonesia.

Tunjukkan Solidaritasmu!