Platform 2: Kesejahteraan Masyarakat

PSI memandang Negara memikul sebagian tanggungjawab untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan seluruh warganya. Di luar Negara, individu, keluarga, komunitas, dunia usaha, kelmpok agama dan lembaga-lembaga kemasyarakatan juga memiliki porsi tanggungjawab sendiri-sendiri. Kesejahteraan dimengerti sebagai kondisi kehidupan masyarakat yang dicirikan oleh tiga hal. Pertama, jika seseorang mampu memenuhi kiebutuhan dasarnya sebagai manusia yang bermartabat. Kebutuhan dasar ini mencakup kebutuhan untuk bertahan hidup sebagai individu (sandang, pangan, kesehatan, pendidikan) dan sebagai komunitas (keluarga, perumahan, pekerjaan). Kedua, jika seseorang mampu mengatasi masalah-masalah kehidupannya baik secara mandiri maupun dengan bantuan komunitas, lembaga-lembaga sosial, dunia usaha dan pemerintah. Ketiga, jika seseorang mampu mengembangkan dan memanfaatkan peluang untuk berkembang dan berhasil sesuai potensi dan kemampuan diri dan usahanya.

Posisi PSI mengenai beberapa isu kesejahteraan (seperti pendidikan dan hak-hak sipil kaum miskin dan minoritas) telah di bahas di bagian lain. Bagian ini secara khusus menggarisbawahi posisi PSI terkait tiga sector kesejahteraan, mencakup kependudukan dan ketenagakerjaan, kesehatan dan perumahan.

  • Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Secara umum, kualitas manusia Indonesia secara umum masih belum mencapai standar yang diharapkan. Angka kemiskinan dan pengangguran masih relatif tinggi. Meski terjadi pengurangan angka kemiskinan, kesenjangan sosial juga meningkat. Perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan sistematis untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, khususnya untuk menyiapkan diri guna mengambil manfaat dari bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada 2025 dan mengantisipasi efektifnya Komunitas Ekonomi ASEAN pada 1 Januari 2016.

Buruh (warga negara Indonesia yang bekerja di dalam dan di luar negeri) adalah sumber daya ekonomi yang penting. Melalui daya beli yang dimilikinya, buruh dapat mendorong konsumsi dan produksi. Kaum buruh adalah pembayar pajak yang penting. Pekerja (buruh) formal masih menghadapi berbagai masalah, seperti: ketidakpastian kerja (dengan maraknya praktik outsourcing dan kontrak yang melanggar UU), upah dan daya beli yang relatif rendah, serta kesejahteraan yang masih rendah. Di sisi lain, buruh non-formal menghadapi masalah yang lebih kompleks meski sangat berpotensi menjadi kekuatan penggerak ekonomi kita.

Dari sisi kependudukan, Indonesia menghadapi beberapa masalah klasik, seperti pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, 1,49 persen/tahun dan distribusi penduduk yang tidak merata (58% total penduduk berada di Jawa yang hanya 7% dari total luas wilayah). Masalah baru yang dihadapi adalah bonus demografi (sudah mulai sejak 2012) yang langsung memaksa kita berhadapan dengan setidaknya dua masalah pokok: A. kualitas usia produktif tersebut; B. disparitas antar-daerah yang berakibat bonus demografi cenderung hanya dinikmati kota-kota besar (seperti Jakarta).

Masalah baru kependudukan yang lain adalah terkait makin mengkotanya penduduk Indonesia secara makro, di mana lebih dari setengah penduduk tinggal di kota, dan pada 2035 nanti, sekitar 66 persen penduduk akan tinggal di kota. Sementara di desa, meskipun tingkat penganggurannya tidak setinggi di kota, tingkat kemiskinannya dua kali lipat dari kota. Ini mendorong masalah kependudukan lain, yaitu ketimpangan sosial, yang dikombinasi dengan akan masuknya Indonesia menjadi “aging society”.

Angkatan kerja di sektor non-formal meliputi 60 persen dan di sektor formal 40 persen. Pertanian masih menjadi lapangan pekerjaan utama dengan kisaran 40 persen bagi penduduk berusia 15 tahun ke atas. Kemudian perdagangan dengan 25 persen, jasa 18 persen, dan industri 15 persen (BPS, 2014). Kecenderungan umumnya adalah penurunan penyerapan kerja di sektor non-formal, khususnya pertanian, dengan peningkatan di sektor formal seperti jasa kemasyarakatan dan perdagangan, dan sedikit di sektor industri. Meski demikian, sebagian besar masalah perburuhan muncul di sektor formal, khususnya industri, yang merupakan konsekuensi dari makin terorganisirnya buruh di sektor ini.

Untuk itu, PSI melihat ada tiga tema kebijakan strategis yang bisa dijadikan prioritas pemerintah.

Pertama, penciptaan dan perlindungan lapangan kerja yang berkualitas di dalam dan luar negeri. Perhatian perlu diberikan kepada ancaman pengangguran usia muda 19-24 tahun, menurunnya lapangan kerja yang tercipta di sektor riel dan deindustrialisasi di sektor manufaktur, tantangan terhadap pasar kerja nasional dengan efektifnya Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2016, serta penguatan dan perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri. Semua ini harus direncanakan dan dilaksanakan dalam konteks mengambil manfaat sebesarnya dari peluang bonus demografi dengan mewujudkan link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Kedua, peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup buruh dan keluarganya. Fokus kesejahteraan adalah untuk peningkatan daya beli buruh, melalui peningkatan upah yang berkualitas, dikombinasikan dengan pengendalian inflasi, kebijakan yang mendukung industri, khususnya sektor riel dan manufaktur, pengefektifan pelaksanaan jaminan kesehatan dan jaminan pensiun (untuk mempertahankan daya beli), dan peningkatan keterampilan secara sistematis melalui balai latihan kerja yang difasilitasi pemerintah dengan kerja sama dengan masyarakat sipil. Tujuannya adalah memperbaiki kualitas manusia Indonesia untuk bisa bergerak dari negara berpenghasilan menengah (middle income countries) menjadi negara berpenghasilan tinggi (high income countries), melalui inovasi pengolahan sumber daya alam (SDA) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Ketiga, Peningkatan pengawasan perburuhan dan peningkatan kualitas hubungan industial. Pengawasan adalah akar masalah sekaligus solusi dari berbagai persoalan yang ada dalam konteks ketenagakerjaan dan kependudukan, khususnya sejak otonomi daerah. Dialog sosial perlu diperkuat, dimulai dengan verifikasi dan penguatan serikat buruh dan organisasi pengusaha yang sudah ada untuk menemukan “the most representatives”, sentralisasi koordinasi pengawasan oleh pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah, yang dimulai dari pusat dan kemudian dikembangkan di daerah-daerah industri utama, pengefektifan Komite Pengawas Ketenagakerjaan, sesuai dengan Permenakertrans No. 10/2012.

  •  Kesehatan

PSI meyakini bahwa kesehatan masyarakat menjadi syarat utama menuju Indonesia sejahtera dan bahagia. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga mensyaratkan kesehatan masyarakat yang berkualitas demi menciptakan tenaga kerja yang cakap dan terampil serta kompetitif di dunia kerja nasional, regional dan internasional.

PSI mencatat banyak masalah yang mesti dibenahi pada sektor kesehatan. Anggaran di bidang kesehatan mesti ditingkatkan. Tercatat tingkat belanja kesehatan Indonesia terhadap PDB adalah terendah kelima di dunia, yaitu 1,2% pada tahun 2014. Indonesia masih mengalami berbagai permasalahan gizi (Riskardas, 2013). Prevalansi gizi kurang pada balita meningkat dari 17,9% pada tahun 20010 menjadi 19,6% pada tahun 2013. Sementara angka nasional menunjukan37,2% persen balita mengalami stunting/pendek karena tidak menerima nutrisi yang cukup sehingga berpengaruh terhadap perkembangan otak balita. Artinya 1 dari 3 anak Indonesia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan lapangan pekerjaan yang lebih baik.

Saat ini akses layanan kesehatan di desa-desa mengalami penurunan, dan lebih dari 40% penduduk di Kalimantan Barat, Maluku, dan Sulawesi Barat memerlukan lebih dari satu jam untuk mencapai rumah sakit umum, dibanding 18% secara nasional. Hanya tiga provinsi yang memenuhi rekomendasi World Health Organization (WHO) dengan adanya satu dokter untuk tiap 1.000 orang penduduk (Mulyani, 2016)

Oleh karena itu PSI akan terus mendorong program-program layanan kesehatan masyarakat terutama memperbaiki akses terhadap kesehatan bagi masyarakat miskin dengan terus menyempurnakan sistem BPJS/KIS. Fokus untuk mengatasi kesenjangan terhadap akses kesehatan dengan menggelontorkan anggaran negara tidak menyebabkan jebakan fiskal baru seperti subsidi BBM. Namun melihat struktur APBN, PSI berpendirian, anggaran di bidang kesehatan mesti ditingkatkan Tingkat belanja kesehatan terhadap PDB di Indonesia adalah terendah kelima di dunia, yaitu 1,2% pada tahun 2014.

Anggaran negara juga perlu difokuskan untuk mengubah perilaku dan budaya masyarakat dalam kesehatan (preventif). Hidup bersih dan teratur, membuang sampah pada tempatnya, mencuci tangan sebelum makan , menghindari ‘junk food” dan lain sebagainya akan memiliki dampak jangka panjang yang baik termasuk berkurangnya anggaran negara untuk biaya pengobatan (kuratif).

  • Pertanian

World Development Report tahun 2008 menyatakan bahwa pertanian adalah bagian dari solusi kemiskinan  di negara-negara berkembang. Pertanian masih menjadi lapangan yang menyerap tenaga kerja paling tinggi. Indonesia masih menjadi negara pertanian. 39,88 persen dari 107,41 juta orang angkatan kerja aktif di bidang pertanian (BPS 2010). Angka ini disusul oleh perdagangan 20,68% dan jasa 14,54%. Selain itu, pertanian juga memungkinkan pertambahan aset. Dan yang terakhir adalah tentu saja bisa menekan harga pangan. Menurut laporan WDR, pertumbuhan GDP yang bertumpu pada pertanian di negara-negara berkembang dua kali lebih efektif menurunkan angka kemiskinan pada masyarakat desa dari aktivitas ekonomi non-pertanian.

Pertanian menghadapi kompleksitas yang rumit, mulai dari soal produktifitas, akses pasar, kemandirian petani, dan harga produk usaha tani.

Peningkatan Produksi

Pada sisi produktifitas, pertanian kita masih menghadapi kendala tingginya kebutuhan pangan tapi tidak disertai produksi dalam negeri yang memadai. Masyarakat berpendapatan rendah, menurut Theodore Schultz, ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, tapi produksi pangan rendah. Akibatnya, masyarakat low income terancam kelangkaan pangan karena permintaan begitu besar dan semakin besar sementara produksi kecil dan semakin mengecil. Untuk mengatasi persoalan ini, sejak tahun 1970an, pemerintah Indonesia memulai apa yang disebut revolusi hijau untuk meningkatkan produksi pangan. Revolusi ini dilakukan dalam dua aspek, ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Pada ranah ekstensifikasi, pemerintah memfasilitasi pembukaan lahan pertanian baru secara massif yang berakibat langsung pada deforestasi parah. Sekitar 4 juta ha hutan dikonversi menjadi lahan pertanian tradisional dari tahun 1985 – 1997. Sementara yang dikonversi menjadi lahan kebun kelapa sawit pada periode yang sama sekitar 2,9 juta ha.

Pada sisi lain, upaya peningkatkan produksi pertanian melalui intensifikasi lahan mendorong penggunaan chemical fertilizer skala massif. Menurut catatan WDP 2008, terjadi lonjakan tajam penggunaan chemical fertilizer dari tahun ke tahun. Tahun 1960-1963, penggunakan pupuk kimia hanya sekitar 6 kilogram per hektar. Angka itu naik menjadi 143 kilogram per hektar tahun 2000-2002. Penggunaan pupuk kimia ini memang berhasil meningkatkan produksi pertanian dalam jangka waktu tertentu. Tapi cara ini tidak bisa bertahan lama. Tanah yang terpapar pupuk kimia perlahan mengalami degradasi kualitas. Di beberapa wilayah Sulawesi penghasil kakao, misalnya, sejak tahun 2000 mengalami masalah kematian pucuk dan pengerasan buah kakao. Hal ini memaksa petani menebang pohon kakao mereka dan beralih ke perkebunan jangka pendek.

Karena itu, Partai Solidaritas Indonesia di satu sisi memandang penting peningkatan produksi pertanian yang berkelanjutan.

Marketization

Salah satu kendala terbesar pertanian Indonesia adalah tidak terintegrasinya pertanian dengan pasar. Pertanian acapkali dikelola secara tradisional dan turun-temurun tanpa memperhatikan kecenderungan pasar. Akibatnya, tidak jarang produk pertanian tidak bisa dipasarkan secara maksimal. Dua tahun lalu, terjadi oversupply tomat di kawasan Jawa Barat. Di beberapa jalan di Garut, tomat dibuang percuma di jalan-jalan karena tidak terbeli.

Partai Solidaritas Indonesia berkeyakinan bahwa membuka akses pasar bagi petani adalah solusi efektif meningkatkan pendapatan petani. Melalui akses pasar, petani bisa membaca gerak pasar dan menyesuaikan produksi mereka berdasarkan keunggulan produksi masing-masing. Di sini, PSI memandang pentingnya intervensi negara untuk memfasilitasi para petani tradisional untuk meningkatkan kualitas produk untuk mencapai standar pasar atau supermarket.

Selain itu, para petani tradisional perlu dibekali kemampuan tambahan mengenai bagaimana melakukan processing produk untuk memberi nilai tambah pada hasil pertanian yang pada ujungnya akan meningkatkan harga.

 

  • Agroindustri

Meskipun kontribusinya terhadap PDB terus menurun, tetapi sektor pertanian masih memegang peran penting dalam perekonomian dan masyarakat Indonesia. Pengembangan agroindustri yang berbasis di pedesaan dapat menjembatani sektor industri manufaktur dengan sektor pertanian yang sebagian besar menyerap lapangan kerja, khususnya tenaga kerja yang kurang terampil (unskilled labour). Dengan demikian, agroindustri juga dapat menekan laju urbanisasi dengan menciptakan pusat-pusat perekonomian di daerah dan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Tumbuhnya kelas menengah perkotaan dengan tingkat konsumsi yang tinggi juga menjadi pasar yang potensial bagi perkembangan agroindustri.

Indonesia sebetulnya diuntungkan dengan kekayaan alam hasil bumi dan berlimpahnya tenaga kerja, tetapi agroindustri yang berkembang selama ini berjalan tidak cukup efisien karena banyaknya kendala. Terdapat pula ketimpangan antara agroindustri berskala besar yang dikuasai oleh BUMN dan swasta dengan agroindustri berskala UMKM. Dengan kekuatan modal dan teknologi, agroindustri besar membangkitkan nilai tambah (added value) yang tinggi dari hasil pertanian tetapi menyerap tenaga kerja lebih sedikit, dibanding agroindustri UMKM yang kebanyakan berupa industri rumahan. Secara global, agroindustri besar masih kalah bersaing dibandingkan negara-negara lain, masih lebih banyak mengekspor bahan mentah seperti CPO, belum fokus pada produk turunannya.

Hilirisasi pada sejumlah komoditas unggulan agroindustri antara lain yang berbasis kelapa sawit, karet, dan kakao harus diperdalam dengan penerapan kebijakan pajak ekspor bahan mentah dan insentif pajak industri untuk produk turunan. Komitmen untuk terus meningkatkan bauran energi terbarukan (bahan bakar nabati) dapat mengembangkan hilirisasi agroindustri dari berbagai komoditas, seperti CPO dan ubi kayu. Pendekatan klaster industri melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti Sei Mangke yang berbasis kelapa sawit harus didukung dengan pembangunan infrastruktur dan ketersediaan energi listrik. Dalam kasus rotan, keberhasilan China menyerap sebagian besar ekspor Indonesia dan menjadi pengekspor terbesar produk olahan rotan patut ditiru. Peran ekonomi kreatif sangat strategis untuk menciptakan desain produk yang beragam dengan kualitas yang baik.

Pada agroindustri berskala kecil, perlu ada terobosan kebijakan yang berdimensi pengembangan UMKM di pedesaan, selain kendala yang unik kaitannya dengan sektor pertanian (bahan baku mudah rusak, bersifat musiman, dan kualitas beragam karena banyaknya pemasok). Pengembangan technopark tidak sekadar untuk menggenjot produksi pertanian, tetapi juga diarahkan pada penerapan riset dan teknologi untuk agroindustri, inkubasi bisnis, dan strategi pemasaran, utamanya dalam hal pengemasan produk. Subsidi bunga kredit usaha kecil seperti KUR yang sudah berjalan selama ini bisa diperbesar skemanya untuk sektor agroindustri. Pembiayaan alternatif seperti modal ventura didorong untuk agroindustri yang bersifat rintisan (start up). Penetrasi internet ke pedesaan sangat penting untuk perluasan akses informasi serta dimungkinkannya model bisnis penjualan online untuk produk-produk agroindustri. Besarnya alokasi dana desa bisa diarahkan untuk membangun infrastruktur dan menciptakan iklim usaha yang menarik bagi agroindustri.

  • Perumahan

Partai Solidaritas Indonesia memahami bahwa ketersediaan dan akses pada perumahan yang layak adalah salah satu jalan meningkatkan taraf kesejahteraan warga negara. Rumah yang layak akan memiliki pengaruh yang baik bagi pertumbuhan anak yang pada ujungnya akan memutus siklus kemiskinan, mengurangi dampak kesehatan, dan tempat paling aman untuk menghabiskan masa tua.

Permintaan akan rumah di Indonesia terus meningkat. Hal ini terkait dengan pertumbuhan penduduk dan tingkat harapan hidup yang semakin baik. Sampai tahun 2015, kebutuhan rumah pertahun mencapai 800.000. Pada saat yang sama kebutuhan akan perumahan ini menghadapi kendala pembangunan rumah yang tidak mencapai target sebagai akibat dari sejumlah hal, mulai dari kelangkaan lahan dan alokasi sumber dana yang tidak berimbang. Karena itu terjadi shortage supply rumah. Semua ini memicu harga rumah yang dari tahun ke tahun meningkat tajam. Perubahan harga real (real price) rumah mencapai angka 6-7 % per tahun.

Permintaan rumah yang semakin meningkat tidak pula disertai dengan peningkatan pendapatan warga. Akhirnya, warga dengan tingkat pendapatan menengah ke bawah tetap tidak memiliki akses rumah.

Partai Solidaritas Indonesia memandang bahwa persoalan perumahan tidak bisa didekati dengan satu perspektif saja, melainkan dengan pendekatan komprehensif. Dalam masalah perumahan, PSI menggunakan empat kerangka berpikir: produksi atau ketersediaan, alokasi, kualitas dan keterjangkauan harga.

Ketersediaan rumah adalah unsur pertama yang harus dipenuhi. PSI dengan sungguh-sungguh mendukung setiap upaya pemerintah, swasta, kelompok kepentingan, NGO, maupun warga menyediakan akomodasi perumahan yang layak. Kebutuhan 800.000 rumah baru setiap tahun harus dipenuhi. PSI menyadari bahwa anggaran negara memiliki keterbatasan. Karena itu pembangunan perumahan, baik landed houses maupun rumah susun, perlu melibatkan sebanyak mungkin pihak lain di luar negara.

Selain pembangunan rumah-rumah baru, PSI juga mendorong pembangunan kembali atau renovasi rumah-rumah lama yang tidak layak.

Mengani alokasi, untuk siapa rumah disediakan, PSI berpegang pada prinsip bahwa selain ketersediaan bangunan perumahan, yang lebih penting adalah bagaimana warga yang tidak memiliki rumah atau tinggal di rumah tidak layak bisa memiliki atau tinggal di rumah. Karena itu, alokasi wilayah untuk perumahan perlu dipikirkan secara matang. Memproduksi rumah hanya salah satu aspek dalam mengatasi persoalan perumahan, yakni di sisi availability. Pertanyaan tentang di mana rumah itu berada harus bersinergi dengan wilayah tempat mereka yang membutuhkan perumahan.

PSI memandang bahwa kebijakan perumahan harus memperhatikan secara serius gerak urbanisasi warga yang kian meningkat. Pada abad ke-18, hanya sekitar 5% penduduk dunia tinggal di kota. Tahun 2007, populasi penduduk kota meningkat tajam menjadi 50%, dan sekarang sudah 54%. Diperkirakan di akhir abad ini, 80% penduduk dunia akan tinggal di kota (www.un.org).

Bagaimana dengan Indonesia? Tahun 2010, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 49,8% populasi kita tinggal di kota. Lima tahun kemudian, yakni hari ini, penduduk perkotaan sudah melampaui penduduk pedesaan, yaitu 53,3%. Tahun 2035, BPS memprediksi penduduk kota akan mencapai 66,6% dari total populasi Indonesia (BPS). Di wilayah megapolitan Jabodetabek, misalnya, populasi diperkirakan akan mencapai 35 juta pada tahun 2020, naik signifikan dari tahun 2010 yang hanya berjumlah 28 juta penduduk.

Kota adalah masa depan. Pembangunan kota, termasuk perumahan, begitu penting untuk memfasilitasi gelombang urbanisasi yang berjalan seiring dengan industrialisasi dan perubahan sumber-sumber pendapatan warga.

Kualitas rumah. PSI juga memandang kualitas rumah dan lingkungan perumahan harus benar-benar diperhatikan. Kebutuhan rumah bukan hanya sebagai tempat berteduh, tapi juga tempat di mana generasi dilahirkan dan dibentuk. Rumah adalah wadah mencetak generasi berkualitas. Karena itu, aspek kualitas rumah harus menjadi perhatian.

Saat ini, perumahan di Indonesia didominasi oleh self-building housing, di mana warga sendiri yang membangun rumahnya. Karena itu, rumah sehat dan layak menjadi pertanyaan besar. Tahun 1970-an, satu dari lima rumah di Indonesia hanya terdiri dari satu kamar dan kebanyakan rumah-rumah itu tidak memiliki akses listrik. Sampai tahun 1998, baru 20% perumahan yang memiliki akses pada air bersih. Bahkan sampai tahun 2000, hanya ada 66% rumah yang memiliki akses pada sanitasi yang baik.

PSI memandang bahwa kebijakan perumahan harus mencakup peningkatan kualitas rumah, baik yang baru dibangun, renovasi, maupun rumah yang telah ada.

Harga. Bagi sebagian besar masyarakat, masalah harga selalu menjadi hambatan untuk bisa mendapatkan rumah di lingkungan yang baik. Oleh sebab itu, keterjangkauan harga juga harus menjadi perhatian pemangku kebijakan. Ini terkait dengan kemampuan atau daya beli warga.

Bagi kalangan miskin dengan pendapatan terendah, pembangunan rumah-rumah susun sederhana untuk kalangan miskin harus terus dilakukan. Di Jakarta, misalnya, kebutuhan rumah mencapai 70.000 unit pertahun. Masalahnya, lahan-lahan untuk perumahan sangat terbatas. Solusi membangun rumah susun harus dilanjutkan di perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan.

Salah satu persoalan mengenai affordability adalah bahwa anak-anak muda yang baru selesai kuliah atau keluarga baru susah memiliki rumah. Karena itu, PSI akan mendorong sistem kepemilikan bersama atas rumah. Di sini, keluarga-keluarga baru yang belum memiliki pendapatan yang memadai bisa memiliki rumah, walaupun dimiliki secara bersama-sama dengan keluarga atau pihak lain.

Karena itu, intervensi negara pada masalah perumahan ada dua: penyediaan rumah untuk dibeli atau untuk disewakan. Penyewaan rumah harus sama pentingnya dengan pembelian rumah. Karena karakter masyarakat modern yang lebih mobile mensyaratkan tempat tinggal yang tidak tetap pula. Semakin mudah warga menyewa perumahan, maka akan semakin baik bagi mereka yang memiliki karakter pekerjaan yang berpindah-pindah.

Tunjukkan Solidaritasmu!