Platform 1: Ekonomi dan Pembangunan

Tujuan utama kebijakan ekonomi PSI adalah “memajukan kesejahteraan umum’’ dan mewujudkan “keadilan sosial” sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Untuk memajukan kesejahteraan umum dan terwujudnya keadilan sosial, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mampu menciptakan lapangan kerja bagi semua.

Banyak pihak meragukan manfaat globalisasi dan ekonomi pasar. Namun PSI percaya bahwa globalisasi dan ekonomi pasar tidak mungkin dilepaskan dari kepentingan nasional kita. Karenanya, PSI turut mendorong sistim ekonomi yang terbuka di mana publik menjadi penggerak utamanya. Semua pelaku ekonomi dari hulu ke hilir diberi ruang yang lapang. Anak-anak muda kreatif didorong bahkan diberi insentif untuk terlibat dalam pembangunan ekonomi. Indonesia sudah harus mulai bergerak dari ketergantungan pada produksi bahan mentah menjadi bagian rantai produksi global.

PSI juga yakin bahwa negara tetap memagang peranan penting dalam ekonomi pasar, guna memastikan kepentingan nasional kita terjaga. Peran negara tetap diperlukan sebagai regulator yang memudahkan pergerakan bisnis sekaligus mengoreksinya bila ada kecenderungan negatif. Asumsi umum bahwa pasar dapat mengoreksi dirinya sendiri ternyata tidak benar dalam realitasnya. Pemerintah juga berkewjiban memastikan Indonesia menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk iklim investasi nasional dan internasional dengan mempermudah proses izin usaha, memastikan adanya kepastian hukum, dan menghilangkan pungutan liar.

Secara spesifik, PSI melihat ada enam sektor yang menjadi penyangga pembangunan ekonomi yaitu: infrastruktur, sumber daya manusia, pembangunan institusi, reformasi perpajakan, ekonomi digital dan pariwisata.

  • Infrastruktur

PSI memandang perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk menjawab kebutuhan mobilitas warga negara dan menjadi perekat konektifitas antar-daerah. Selain itu, keterbatasan dan rendahnya kualitas infrastruktur adalah salah satu penyebab utama tingginya biaya transaksi (transaction costs) dan inefisiensi. Ia menyebabkan disparitas harga komoditas antar daerah dan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan transaksi perdagangan.

PSI akan terus mendorong peningkatan investasi di sektor pembangunan jalan, rel kereta api, bandar udara dan penyeberangan laut. Begitu juga, PSI memandang pentingnya memprioritaskan investasi pada sektor infrastruktur komunikasi dan telekomunikasi. Investasi di sektor ini harus mendorong partisipasi seluas-luasnya bagi swasta nasional, pemerintah dan swasta asing.

Pada ujungnya, infrastruktur akan menjadi pilar utama kesiapan Indonesia menghadapi kompetisi dunia.

  • Sumber Daya Manusia

Ekonomi yang digerakkan oleh rakyat Indonesia membutuhkan kesiapan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga terkait dengan peningkatan kapabilitas warga negara untuk terlibat dan mampu mengakses aktifitas ekonomi yang kian kompetitif.

Dengan bonus demografi dan jumlah warga yang didominasi usia produktif, Indonesia berpotensi menjadi pemain utama ekonomi global. Saat ini, nilai nominal GDP Indonesia sudah berada di urutan ke-16 dunia. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi positif dan cenderung stabil di tengah ketidak-pastian ekonomi global, Indonesia makin memiliki posisi penting untuk menjadi lokomotif pembangunan pada skala global.

Termasuk dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia itu adalah memanfaatkan bantuan sosial secara tepat yang memiliki implikasi pembangunan ekonomi, misalnya perubahan perilaku dan peningkatan skill individu. Karena itu, PSI mendukung prinsip investasi sosial ketimbang bantuan sosial. Investasi sosial adalah model program yang difasilitasi negara bagi kelompok-kelompok terlemah dalam masyarakat, baik secara mental maupun fisik, untuk menjadi bagian yang turut berkontribusi kepada masyarakat luas. Bantuan negara bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan sebagai bentuk investasi negara agar suatu saat mereka memiliki kemampuan untuk berkontribusi dan membayar kembali kepada negara.

  • Pembangunan Institusi

PSI menitikberatkan pembangunan institusional ekonomi terbuka. Indonesia adalah rumah besar yang nyaman bagi para pelaku bisnis dan ekonomi. Indonesia adalah wadah bagi semua anak bangsa untuk mengembangkan diri. Karena itu prinsip-prinsip seperti property rights, intellectual rights, kompetisi, kepastian investasi, sistem gaji yang adil, kepastian hukum, dan sistem perpajakan harus dibangun dan disempurnakan.

Para pelaku bisnis, pedagang, produsen, intelektual, pekerja, dan semua warga negara harus betah dan nyaman melakukan aktivitas ekonomi di Indonesia. Untuk itulah, PSI akan turut aktif ambil bagian dalam penguatan kelembagaan, khususnya dalam sektor economic governance supaya kepastian hukum bisa ditingkatkan dan inefisiensi serta biaya transaksi bisa ditekan serendah-rendahnya.

PSI memandang bahwa pembangunan ekonomi yang berorientasi kesejahteraan rakyat membutuhkan kompetisi dalam negeri, perluasan perdagangan dengan dunia luar dan integrasi ekonomi global, kualitas institusi negara yang memungkinkan ekonomi bekerja, dan suksesnya para pemangku-kebijakan menciptakan stabilitas makro-ekonomi.

  • Reformasi Perpajakan

Reformasi perpajakan akan menjadi agenda prioritas PSI. Model perpajakan di Indonesia masih terkesan punitif dan membebani para pelaku ekonomi dan pekerja. Ini persoalan mendesak untuk dibenahi karena inefisiensi di sektor ini akan memperlemah keunggulan kompetitif Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi baru di dunia.

Persoalan sistem perpajakan tidak hanya terletak pada besaran tarif yang dikenakan, melainkan juga pada aspek jenis kegiatan ekonomi atau penghasilan yang dikenakan pajak. Selain itu, aspek kelembagaan dan tata laksana perpajakan juga akan jadi perhatian serius. Kementerian keuangan dan direktorat pajak harus didorong untuk lebih transparan dan efisien.

  • Ekonomi Digital

Upaya PSI untuk mendorong pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informasi didasari pemahaman atas kecenderungan pergeseran ke arah praktik ekonomi digital. Struktur demografi pelaku ekonomi saat ini dan beberapa tahun ke depan akan semakin akrab dengan teknologi informasi dan menjadikan teknologi informasi sebagai platform utama bagi proses bisnis mereka. Kecenderungan ini tidak hanya menuntut pemerintah untuk menyiapkan peraturan-perundangan yang responsif dan transparan. Lebih dari itu, pemerintah bertanggungjawab dalam melindungi privasi dan kebebasan internet dan mengupayakan ketersediaan infrastruktur internet yang murah dan cepat.

PSI juga memiliki optimisme yang tumbuh bersama geliat baru usaha kecil dan menengah yang mengandalkan internet. Ekonomi digital adalah pintu menuju pasar dunia, di mana pelaku ekonomi dalam negeri bisa langsung menjangkau pasar global. PSI mendorong peran aktif negara dalam membangun regulasi dan memberikan insentif untuk menguatkan pondasi utama ekonomi nasional yakni: industri kreatif, usaha kecil dan menengah.

  • Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif adalah sektor ekonomi yang mengandalkan ide, kreativitas dan pengetahuan manusia sebagai faktor produksi utama untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Di masa ini, keunggulan kreativitas ini dapat menjadi semakin menguat dalam pertemuannya dengan perkembangan pesat teknologi komunikasi dan informasi. Wilayah yang dicakup sektor ekonomi kreatif sangat luas, dari makanan-minuman, mainan, pakaian, lukisan, tarian, karya seni tradisional, koran, majalah, novel, puisi, teater, musik, film, iklan, animasi, komik sampai games, software atau produk media baru lainnya.

PSI percaya ekonomi kreatif memiliki posisi sangat strategis dalam perkembangan ekonomi yang tidak perlu terpusat di kota-kota besar tertentu.  Indonesia memiliki serangkaian keunggulan komparatif. Indonesia memiliki latar budaya yang sangat beragam yang di sebagian wilayah pelestariannya selama ini cenderung terabaikan namun sebenarnya sangat potensial untuk bisa dikembangkan sebagai produk yang unik dan khas sehingga bernilai ekonomi tinggi.  Pengembangan sektor ekonomi kreatif juga tidak memerlukan pembangunan infrastruktur industri yang rumit, canggih dan mahal sehingga dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Pengembangan ekonomi kreatif tidak perlu dikuasai pemodal-pemodal besar melainkan dapat berkembang secara dinamis dengan melibatkan unit usaha kecil dan menengah. Dengan jaringan komunikasi dan informasi yang semakin membaik, kegiatan ekonomi kreatif dapat dilakukan melalui kerja kolektif para pekerja kreatif di seluruh indonesia. Selama ini juga sudah terbukti di Indonesia tersedia begitu banyak pekerja kreatif, seniman yang potensial yang bahkan memperoleh penghargaan di banyak ajang internasional.

Dalam ekonomi kreatif, modal besar bukanlah kondisi yang senantiasa disyaratkan. Biaya terbesar dalam industri kreatif adalah biaya kopi per tama. Penggandaan produk industri kreatif relatif murah. Sehingga dengan tersedianya pasar yang begitu besar di dalam negeri,  akan tercipta economy of scale yang memungkinkan tumbuhnya pelaku-pelaku usaha kreatif di seluruh Indonesia. Bila para pelaku usaha kreatif ini sudah dapat menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, ekspansi ke pasar internasional adalah hal yang sudah terbayangkan. Indonesia pada dasarnya memiliki segenap kondisi yang dibutuhkan untuk mengulangi kesuksesan Korean Wave.

Untuk itu, PSI akan mendorong lahirnya rangkaian peraturan perundangan yang  mendukung, menstimulasi dan menggairahkan pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. Sekaligus dalam skema ini, PSI akan mendorong penerapan hukum yang tegas terhadap pelanggaran Hak Karya Intelektual atas produk ekonomi kreatif di Indonesia.

Tunjukkan Solidaritasmu!