PSI Dukung Revisi UU ITE untuk Merawat Demokrasi
Siaran Pers Sikap PSI

PSI Dukung Revisi UU ITE untuk Merawat Demokrasi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung gagasan merevisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk merawat demokrasi.

“Revisi dibutuhkan agar UU ITE tidak mengancam iklim kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kebebasan berpendapat dan berekspresi yang kita punya sekarang harus dipertahankan karena merupakan buah terbaik dari Reformasi 98, “ kata Ketua DPP PSI, Tsamara Amany, dalam keterangan tertulis, Kamis 18 Februari 2021.

Revisi UU ITE diperlukan, kata mahasiswa S2 Public Policy di New York University itu, untuk lebih memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi rakyat yang ingin menyampaikan pendapat dan kritik, terutama di dunia maya.

Karena itu, PSI mengingatkan pemerintah dan DPR agar bekerja keras membuat produk legislatif yang lebih bagus daripada UU ITE sekarang, yang merupakan inisiatif DPR periode 2004-2009.

“Jangan sampai niat memperbaiki UU ini malah menghadirkan sejumlah pasal multitafsir baru. Juga jangan sampai hasil revisi tersebut membuat ujaran kebencian, fitnah, saling menghina di medsos semakin marak,” lanjut Tsamara.

Sambil menunggu revisi selesai, PSI mendorong Kapolri mengeluarkan surat edaran internal atau peraturan Kapolri yang berisi petunjuk teknis penggunaan pasal-pasal di UU ITE.

“Surat edaran internal kapolri itu harus segera dikeluarkan sambil menunggu proses revisi di parlemen yang pasti tidak sebentar. Harus dihindari adanya korban-korban baru selama kita menunggu,” tutup Tsamara.

Dalam beberapa hari belakangan muncul kembali perbincangan tentang ide merevisi UU ITE, setelah Presiden Jokowi bicara tentang persoalan ini.

“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-Undang ITE ini,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Senin lalu.

Terkait Djoko Tjandra, PSI Minta Tidak Berhenti di Pinangki
Siaran Pers Sikap PSI

Terkait Djoko Tjandra, PSI Minta Tidak Berhenti di Pinangki

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik vonis sepuluh tahun penjara dan denda 600 juta yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta atas Pinangki Sirna Malasari, terdakwa kasus suap dan gratifikasi dalam perkara menyangkut terpidana buron cessie Bank Bali, Djoko Tjandra. Putusan ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum yang hanya empat tahun dan denda Rp 500 juta.

“Sudah saatnya masyarakat disuguhi berita baik dalam penegakan hukum. Sulit membayangkan kejahatan yang melibatkan uang sedemikian banyak dan oknum penegak hukum hanya dihukum 4 tahun penjara. Terdakwa terbukti melakukan 3 tindak pidana sekaligus, yaitu suap, pencucian uang dan permufakatan jahat dalam pengurusan fatwa MA. Kasus ini harus terus digali sehingga nyata benar siapa yang ikut terlibat dan bertanggung jawab. Inilah momentum untuk membersihkan lembaga-lembaga hukum dari para pejabat korup, ” kata Juru Bicara PSI Ariyo Bimmo dalam keterangan tertulis, Kamis 11 Februari 2021.

Menurut Bimmo, tindakan Jaksa Pinangki menerima suap dari Andi Irfan sebesar 500.000 dolar telah mengacak-acak tatanan penegakan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Apalagi tujuan diberikan uang tersebut adalah untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung agar Djoko Tjandra tidak perlu menjalani hukuman penjara.

“Untung saja kejadian tersebut (fatwa MA) tidak pernah terwujud. Mahkamah Agung terlepas dari beban kelembagaan dalam kasus ini. Hakim, dalam perkara ini, sangat berpotensi untuk menjadi corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,” kata Bimmo.

Selain itu, Jaksa Pinangki juga tidak dapat membuktikan kekayaan fantastis yang dimilikinya dan pengeluaran sebanyak 70 juta rupiah perbulan yang tidak sesuai dengan penghasilannya sebagai ASN. Pertimbangan hakim dalam putusan ini merupakan terobosan karena ketentuan mengenai Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah (illicit enrichment) dan pembuktian terbalik sesuai Konvensi Anti Korupsi 2003 belum diadopsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. “Hakim berpikir progresif. Semestinya akan lebih mudah bila sudah ada revisi hukum acara dan hukum materil tindak pidana korupsi” lanjut lulusan Universitas Groningen Belanda yang sempat aktif dalam reformasi hukum dan peradilan tersebut.

PSI menilai kasus Djoko Tjandra merupakan bagian penting dari gunung es permasalahan penegakan hukum di Indonesia. “Ini merupakan skandal politik penegakkan hukum dan salah satu wujud nyata apa yang selama ini kita ributkan sebagai mafia peradilan. Karena itu, PSI mendukung kerja sama berbagai perangkat hukum seperti Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK dalam menuntaskan kasus Djoko Tjandra,” kata Bimmo.

Fakta hukum lain yang ditemukan selama persidangan adalah keterlibatan Pinangki sebagai makelar kasus dalam perkara-perkara lainnya. Oleh karena itu Bimmo memungkasi, “Keterlibatan para oknum harus diusut, tanpa pandang bulu, termasuk jika melibatkan pejabat di lembaga penegak hukum dan instansi pemerintah terkait.”

Sejauh ini, ada tiga pejabat yang diduga terlibat dalam kasus Djoko Tjandra dan dua diantaranya dinyatakan bersalah oleh pengadilan.
Mereka adalah Irjen Napoleon Bonaparte, Brigjen Prasetijo Utomo, dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Bersama Djoko Tjandra, ketiganya telah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi terkait penghapusan red notice. Selain itu Djoko Tjandra dan Prasetijo juga menjadi tersangka dalam kasus surat jalan palsu yang juga melibatkan Anita Kolopaking sebagai mantan pengacara Djoko Tjandra. Baik Anita maupun Djoko Tjandra telah divonis pengadilan, juga dengan hukuman yang lebih tinggi daripada tuntutan jaksa.

Kudeta Militer Myanmar, PSI: Supremasi Sipil Harus Ditegakkan
Siaran Pers Sikap PSI

Kudeta Militer Myanmar, PSI: Supremasi Sipil Harus Ditegakkan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta militer Myanmar menghormati dan menegakkan supremasi sipil.

“PSI meminta kepada otoritas militer Myanmar untuk menghormati supremasi sipil. Artinya, mereka juga harus menghormati hasil Pemilu, menghentikan kudeta dan kembali pada Piagam ASEAN, yang di antaranya tentang komitmen pada hukum, pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional,” kata Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka, dalam keterangan tertulis, Selasa 2 Februari 2021.

Diberitakan sebelumnya, militer Myanmar di bawah kendali Jenderal Min Aung Hlaing menangkap pemimpin de facto negara itu, Aung San Suu Kyi, dan Presiden Myanmar, Win Myint, dengan tuduhan proses Pemilu yang penuh kecurangan. Selain mereka berdua, militer turut menangkap sejumlah petinggi negeri itu lainnya.

Isyana juga menambahkan, kudeta ketiga yang dilakukan militer Myanmar sejak merdeka dari Inggris pada 1948 itu menjadi preseden buruk dari hubungan militer dengan politik. Oleh karena itu, sudah semestinya kekuasaan militer Myanmar dibatasi karena berkali-kali mengancam pemerintahan demokratis.

“Kita lihat apa yang sedang terjadi di Myanmar, bahwa keterlibatan militer dalam urusan politik adalah sebuah ancaman nyata bagi demokrasi,” imbuh dia.

Lebih jauh, PSI meminta Kedutaan Besar RI di Myanmar proaktif menjamin keselamatan ratusan WNI di negara tersebut.

“Keselamatan warga negara kita di sana harus diutamakan. Kedubes kita mesti proaktif mengawasi WNI, dan jika situasi memburuk, jangan ragu untuk memulangkan mereka,” pungkas Kepala Sekolah Kader Solidaritas Indonesia itu.

Pada Pemilu November 2020, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi keluar sebagai pemenang dan menguasai parlemen Myanmar. Tapi, belakangan muncul tudingan dari militer soal kecurangan pemilu tersebut.

Saat ini, kepemimpinan politik di Myanmar diambil alih oleh Jenderal Min Aung Hlaing, yang langsung mendeklarasikan keadaan darurat selama satu tahun. Militer pun dilaporkan telah memutus jaringan televisi, radio, internet dan telepon.

PSI Dukung Ganjar-Gus Yaqut Wujudkan Rumah Ibadah Umat Buddha di Candi Borobudur
Siaran Pers Sikap PSI

PSI Dukung Ganjar-Gus Yaqut Wujudkan Rumah Ibadah Umat Buddha di Candi Borobudur

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung rencanaMenteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menjadikan Candi Borobodur menjadi rumah ibadah umat Buddha di dunia.

“Sebagai partai politik yang menjunjung tinggi pluralisme agama di negeri ini, PSI mendukung penuh rencana serta usulan yang disampaikan oleh Gus Yaqut dan Pak Ganjar. Kami berharap rencana ini bisa segera terealisasi,” ujar Ketua DPP PSI, Tsamara Amany, dalam keterangan tertulis, Senin 1 Februari 2021.

Menurut Tsamara, rencana ini bisa memberikan gambaran kepada dunia betapa pluralisnya Indonesia.

“Bayangkan saja kalau nanti umat Buddha dari seluruh dunia datang ke Candi Borobudur. Indonesia akan menunjukkan bagaimana berbagai macam agama bisa hidup berdampingan di negeri ini,” lanjut politisi muda tersebut.

Meski demikian, mahasiswa S2 New York University ini juga mengingatkan agar rencana ini tak berhenti menjadi wacana semata.

“Pak Ganjar kan bilang bahwa dulu pernah diusulkan tapi tak berhasil dieksekusi. Nah saat ini tugas kita mengawal rencana ini menjadi nyata. Jangan sampai ide baik ini berakhir menjadi wacana semata. Insya Allah, PSI percaya di tangan Menag toleran seperti Gus Yaqut, rencana ini bakal terealisasi,” tutup Tsamara.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berharap Candi Borobudur tidak sekadar menjadi destinasi wisata, melainkan juga rumah ibadah umat Buddha di dunia.

Gagasan ini disambut hangat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ganjar mengingat, pada awal masa tugas sebagai gubernur di periode pertama, dirinya pernah menyampaikan ide tersebut kepada Wakil Presiden Budiono. Tapi belum ada tindak lanjutnya.

 

PSI Dukung Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo untuk Utamakan Rasa Keadilan
Siaran Pers Sikap PSI

PSI Dukung Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo untuk Utamakan Rasa Keadilan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung komitmen calon Kapolrii Komjen Listyo Sigit Prabowo di depan Komisi III DPR untuk melaksanakan penegakan hukum secara arif dan memenuhi rasa keadilan.

“Kami saya mengapresiasi dan mendukung komitmen Komjen Sigit untuk tidak terjebak dalam formalisme. Karena, keadilan adalah prinsip tertinggi yang seharusya dikejar dalam upaya penegakan hukum,” kata Plt Sekjen DPP PSI, Dea Tunggaesti, dalam keterangan tertulis, Kamis 21 Januari 2020.

Tentu, lanjut Dea, bukan berarti prosedur formal diabaikan. Tapi, dalam kasus-kasus tertentu, faktor-faktor non-hukum memang harus diperhatikan juga.

“Kemarin, Komjen Sigit mencontohkan perkara pencurian kakao yang dilakukan Nenek Minah di Banyumas, Jawa Tengah. Nah, kasus ini memang tidak seharusnya jadi perkara hukum. Penyelidik pasti bisa mengetahui bahwa Nenek Minah melakukannya bukan untuk memperkaya diri dan itu dilakukan dalam situasi sangat terpaksa,” kata Dea.

Doktor ilmu hukum ini mengingatkan, ada asas ultimum remidium dalam khazanah hukum pidana. Asas ini menyatakan penerapan sanksi pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam kerja penegakan hukum.

Pada kesempatan yang sama, Komjen Sigit pendekatan lunak juga akan diterapkan dalam kasus ujaran kebencian. Kata dia, jika masih dalam taraf yang biasa dan pelaku mau minta maaf, kasus selesai. Namun, jika ujaran kebencian itu berpotensi memecah-belah bangsa, tidak akan ada toleransi.

“Kami mendukung pendekatan tersebut. Cuma memang pihak kepolisian harus sangat berhati-hati. Jangan sampai asas ultimum remidium dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang ingin menghindari tanggung jawab dari perbuatannya. Mungkin semacam panduan tertulis harus dibuat untuk jadi acuan bersama jajaran kepolisian,” lanjut Dea.

Komjen Listyo Sigit Prabowo telah disetujui Komisi III DPR sebagai Kapolri terpilih menggantikan Jenderal Idham Azis dalam rapat pengambilan keputusan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu kemarin.

Keputusan diambil setelah menyimak paparan komitmen yang ingin ditunaikan Sigit jika menjabat sebagai Kapolri.

Program Vaksinasi Covid-19 Jadi Kunci Utama Akhiri Pandemi, Mesti Didukung
Siaran Pers Sikap PSI

Program Vaksinasi Covid-19 Jadi Kunci Utama Akhiri Pandemi, Mesti Didukung

Partai Solidaritas Indonesia  (PSI) menegaskan dukungan pada program vaksinasi Covid-19.  Hari ini program tersebut dimulai dengan Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang divaksin.

“Semua tahap telah dilakukan terhadap vaksin Covid-19. Mulai dari uji klinis sampai penilaian BPOM dan MUI.  BPOM menyatakan vaksin aman dan efektif. Sedangkan MUI menyatakan vaksin suci dan halal. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak mendukung program ini,” kata Juru Bicara Bidang Kesehatan DPP PSI, dr Christian Widodo, dalam keterangan tertulis, Rabu 13 Januari 2021.

Christian menegaskan, semua elemen masyarakat harus mendukung program vaksinasi nasional agar pandemi  bisa segera diakhiri dan kita bisa kembali ke situasi normal.

“Vaksinasi ini program bersama, bukan hanya untuk melindungi diri sendiri, tapi juga keluarga dan seluruh rakyat Indonesia. Vaksinasi adalah kunci utama untuk mengakhiri pandemi,”  pungkas  anggota  DPRD Nusa Tenggara Timur  tersebut.

Untuk tahap pertama, selain Presiden Jokowi, mereka yang divaksin adalah para tenaga kesehatan, anggota Kabinet Indonesia  Maju, tenaga kesehatan,  juga sejumlah perwakilan masyarakat.

“Kami mengapresiasi Presiden Jokowi yang telah menjadi orang pertama yang divaksin. Ini menjadi keteladanan dan memberi pesan kuat kepada publik bahwa vaksin aman,” pungkas  Christian.

 

 

PSI Minta Pemerintah Perhatikan Perajin Tempe dan Tinjau Ulang Pola Impor Kedelai
Siaran Pers Sikap PSI

PSI Minta Pemerintah Perhatikan Perajin Tempe dan Tinjau Ulang Pola Impor Kedelai

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemerintah lebih serius mengamankan pasokan dan harga kedelai agar produksi tempe bisa terjaga. Juga tidak ragu menindak para pelaku yang mengambil keuntungan secara tidak fair dari situasi kelangkan kedelai belakangan.

“Kami sangat prihatin dengan kenaikan harga kedelai yang luar biasa. Tempe dan tahu banyak dikonsumsi rakyat Indonesia, sumber protein yang terjangkau orang banyak. Karena itu, perlu ada campur tangan pemerintah sehingga pasokan dan harga kedelai kembali normal,” kata Direktur Eksekutif DPP PSI, Andy Budiman, dalam konferensi pers virtual, Kamis 7 Januari 2021.

Selanjutnya, Andy yang melakukan konferensi pers di sentra produksi tempe, Kedaung, Tangerang Selatan, mengatakan, PSI juga meminta pemerintah meninjau ulang pola impor kedelai..

“Mungkin perlu dibuka siapa yang mendapat kuota impor tempe, juga bagaimana sistem distribusinya. Jangan sampai kenaikan harga kedelai kembali terulang. Kebutuhan rakyat yang satu ini harus mendapat perhatian lebih,” lanjut Andy.

Seperti diketahui, sempat terjadi mogok produksi 160 ribu perajin tahu-tempe karena meningkatnya harga kedelai dari kisaran Rp6.500/kg menjadi Rp9.400/kg.

“Kedelai adalah komoditas penting di Indonesia karena diolah menjadi tahu dan tempe. Sumber protein dengan harga terjangkau terutama untuk kalangan menengah bawah. Pasokan dan harganya seharusnya dapat terus dijaga agar aman,” ujar juru bicara PSI, Kokok Dirgantoro, di tempat yang sama.

Indonesia mengimpor 2,6-2,7 juta ton kedelai setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri yang berkisar 3 juta ton di mana dua juta ton bahkan lebih diserap oleh perajin tahu tempe.

“Mengingat dampak pengganda kedelai ini sangat besar, sudah seharusnya pemerintah mengamankan harga berikut pasokannya,” jelas Kokok.

Beberapa hal yang direkomendasikan PSI antara lain merampingkan jalur impor dan distribusi kedelai ke perajin sehingga mengurangi rantai dan rente distribusi. Disparitas harga internasional dan eceran relatif tinggi.

“Dibuka saja siapa yang mendapatkan kuota impor kedelai, dari negara mana dan bagaimana sistem distribusinya. Dengan demikian akan ketahuan biaya tinggi yang membebani perajin tempe ada di mana,” katanya.

Berikutnya meningkatkan produksi kedelai dalam negeri dan menggali alternatif tempe non kedelai.

Produksi kedelai dalam negeri terus turun. Kini mungkin produksi kedelai berkisar 500-600 ribu ton per tahun. Sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Harga kedelai lokal juga relatif lebih mahal dibandingkan impor karena perbedaan skala produksi, benih dan teknologi.

“Untuk meningkatkan produksi dalam negeri, perlu keseriusan terutama dalam hal benih unggul dan luas lahan. Produktivitas kedelai nasional berkisar satu ton per hektar. Di negara produsen utama kedelai, bisa 3-4 ton,” ungkapnya.

Kokok juga menambahkan perlunya pemerintah mengkaji penggunaan komoditas lokal non kedelai untuk perajin khususnya tempe. Produk tersebut antara lain Koro Pedang, Koro Benguk, Petai Cina (Lamtoro) hingga daun singkong.

PSI Dukung Risma sebagai Garda Terdepan Penyaluran Bantuan untuk Rakyat
Siaran Pers Sikap PSI

PSI Dukung Risma sebagai Garda Terdepan Penyaluran Bantuan untuk Rakyat

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung sepenuhnya Menteri Sosial, Tri Rismaharini, sebagai garda terdepan menyalurkan bantuan untuk meringankan beban rakyat di masa pandemi.

“Kami percaya Bu Risma adalah figur terbaik dalam mengawal penyaluran bantuan sosial tunai (BST) agar tepat sasaran dan bebas korupsi,” ujar Plt. Sekjen DPP PSI, Dea Tunggaesti, dalam keterangan tertulis, Kamis 7 Januari 2021.

Dea melanjutkan, selain bersih, Risma merupakan juga sosok pekerja keras yang tepat untuk menerjemahkan arahan Presiden Jokowi soal penyaluran BST untuk rakyat.

“Beliau tipikal pemimpin yang merakyat dan mau turun langsung, bukan pemimpin di belakang meja. Bu Risma, kami yakin, mampu menjadi tulang punggung baru untuk meringankan beban rakyat,” lanjut doktor Ilmu Hukum ini.

Dea menambahkan, di masa sulit seperti sekarang, tak boleh ada celah untuk kesalahan atau pelanggaran dalam penyelenggaraan program bantuan untuk rakyat.

“Jangankan pelanggaran yang memang disengaja, seperti mengutip uang dari paket bantuan, kesalahan yang tidak disengaja pun harus nol. Blusukan Bu Risma adalah cara tepat untuk mengecek kebenaran data dan kondisi riil masyarakat,” pungkas Dea.

Presiden Jokowi telah meluncurkan program bantuan tunai se-Indonesia 2021. Disiapkan anggaran Rp 110 triliun dan memastikan penyaluran bansos tetap dilanjutkan di 2021 ini. Tujuannya, untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan menggerakkan ekonomi nasional.

“Kita harapkan bantuan ini dapat meringankan keluarga-keluarga yang terdampak pandemi Covid-19 dan diharapkan jadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional kita, mengungkit ekonomi nasional dan memperkuat daya beli masyarakat sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi nasional meningkat dan membaik,” kata Presiden Jokowi dalam acara peluncuran bantuan tunai di Istana Negara, Senin 4 Januari 2021.

Jangan Revisi UU Pemilu Hanya Demi Kepentingan Jangka Pendek
Siaran Pers Sikap PSI

Jangan Revisi UU Pemilu Hanya Demi Kepentingan Jangka Pendek

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan UU No 7/2017 tentang Pemilu belum perlu direvisi saat ini.

“Kami berpandangan UU No 7/2017 tentang Pemilu belum perlu direvisi. Sebaiknya UU dievaluasi dan diubah setelah diterapkan pada 4 atau 5 kali pemilu, jangan terlalu sering, biar kita punya pengalaman yang lebih objektif,” kata Plt Sekjen DPP PSI, Dea Tunggaesti, dalam keterangan tertulis, Selasa 5 Januari 2021.

Sejak beberapa bulan lalu, DPR tengah menggodok revisi UU Pemilu. Draf revisi UU Pemilu sudah diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR. Namun, November 2020, Baleg DPR meminta Komisi II mematangkan kembali draf sebelum pihaknya melakukan harmonisasi.

Ada beberapa usul perubahan yang dimajukan, Di antaranya sistem pemilu (terbuka, tertutup, campuran), ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT), presidential threshold, dan metode penghitungan suara.

Dari poin-poin yang diusulkan untuk direvisi, lanjut Dea, banyak yang baru dilaksanakan satu kali, yaitu di Pemilu 2019. Sebut saja aturan tentang keserentakan pilpres dan pileg, parliamentary threshold 4%, presidential threshold 20%, dapil magnitude, atau metode penghitungan suara.

“Mengamati situasi seperti itu, PSI beranggapan ada tendensi bahwa UU Pemilu hendak diubah tergantung kepentingan partai-partai politik yang tengah berkuasa. Bukan didorong kebutuhan objektif dan menyangkut kepentingan bangsa yang lebih besar,” lanjut Dea.

Ia menyatakan, para politisi di parlemen selayaknya bertindak sebagai negarawan, termasuk dalam menyikapi usulan revisi UU pemilu.

“Revisi itu seyogyanya bertujuan untuk terus memperkuat sistem politik kita. UU bukan untuk dibongkar-pasang kapan saja, mengikuti kepentingan politik jangka pendek,” ujar doktor Ilmu Hukum tersebut.

PSI Apresiasi Keputusan Pemerintah Menggratiskan Vaksin Covid-19
Siaran Pers Sikap PSI

PSI Apresiasi Keputusan Pemerintah Menggratiskan Vaksin Covid-19

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi keputusan pemerintah menyediakan vaksin Covid-19 secara gratis untuk seluruh rakyat Indonesia.

“Vaksin harus menjadi barang publik. Karena itu ada kewajiban dan tanggungjawab negara menyediakan bagi seluruh rakyat. Rakyat yang sehat akan membantu negara semakin maju. Karena itu, PSI mengapresiasi keputusan pemerintah yang menggatiskannya,” kata Ketua DPP PSI, Tsamara Amany, dalam keterangan tertulis, Rabu 16 Desember 2020.

PSI telah menghitung biaya yang dibutuhkan untuk penyediaan vaksi gratis ini. Asumsinya, yang dipakai vaksi Sinovac & Biofarma (dengan harga @ Rp 200 ribu) dan setiap orang mendapatkan 2 dosis vaksin Covid-19. Artinya, dibutuhkan 536 juta dosis.

“Jika ditambah biaya distribusi dan sarana prasarana penunjang lain yang mencapai Rp 60 triliun, anggaran yang dibutuhkan untuk penyediaan vaksin gratis sebesar Rp 167,2 triliun,” lanjut Tsamara.

Sebagai perbandingan, biaya penanggulangan dan insentif yang sudah digelontorkan pemerintah selama pandemi adalah Rp 695,2 triliun.

PSI percaya penyediaan vaksin gratis secara luas akan bermanfaat untuk dua hal, yaitu kesehatan rakyat dan percepatan pemulihan ekonomi.

“Semakin cepat rakyat sehat, semakin cepat rakyat bisa kembali mencari nafkah, bersekolah, dan bersilaturahim dengan keluarga,” pungkas Tsamara.

Presiden Jokowi memberi telah menyatakan vaksin Covid-19 untuk masyarakat akan diberikan secara gratis.

“Setelah menerima banyak masukan masyarakat dan melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis,” kata Presiden Jokowi lewat YouTube Sekretariat Kepresidenan, Rabu (16/12/2020).