Caleg PSI Surya Tjandra Berjanji Dorong Perbaikan Hak Pedagang
Sikap PSI

Caleg PSI Surya Tjandra Berjanji Dorong Perbaikan Hak Pedagang

Selasa sore (07/11), paguyuban pedagang Pasar Kasin, Malang, berbincang hangat dengan Surya Tjandra, advokat yang juga merupakan Caleg PSI untuk Daerah Pemilihan Malang Raya. Kedatangan Surya Tjandra di komunitas pedagang Kasin merupakan bagian dari kebiasaan rutin Surya Tjandra mengunjungi simpul-simpul masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Surya Tjandra menerangkan kepada para pedagang alasannya maju sebagai calon legislatif. “Saya ingin mendorong perbaikan pada kebijakan publik, termasuk memastikan hak-hak pedagang agar tidak terabaikan,” tutur Surya Tjandra.

Surya Tjandra juga menjelaskan mengenai pilihannya kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan bukannya kepada partai-partai yang telah lebih dulu ada. Menurut Surya, sebagai partai baru, PSI banyak diisi anak-anak muda dengan kekhasannya.

“Untuk mendaftar sebagai caleg saja, saya harus mengikut seleksi terbuka yang dilakukan oleh tim juri independen seperti Pak Mahfud MD,” terang Surya.

Bagi Surya, apa yang ditunjukkan PSI merupakan sebuah langkah maju di tengah apatisnya banyak orang terhadap partai politik.

Imam Mansyuri, Ketua Paguyuban Pasar Kasin mengaku senang dengan kehadiran Surya Tjandra berdialog dengan para pedagang Pasar Kasin. “Selama ini belum ada caleg atau pun pengurus partai yang datang bersosialisasi dengan pedagang,” tutur Imam. Ia juga berpesan agar bila Surya terpilih nanti, tidak melupakan pedagang Pasar Kasin.

Seusai berkunjung ke Paguyuban Pedagang Kasin, pada malam hari, Surya melanjutkan kunjungan ke Komunitas Pedagang Gadang. Di pasar seluas tiga hektar ini, Surya diterima oleh Seni, Sekretaris Komunitas Pedagang Gadang.

Sumber

Tiga Lawyer Muda Andal Mendaftar Caleg PSI
Sikap PSI

Tiga Lawyer Muda Andal Mendaftar Caleg PSI

Tiga lawyer muda andal Indonesia, Rian Ernest, S.H., Surya Tjandra, Ph.D, dan Dini Purwono, S.H., L.L.M. mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) Partai Solidaritas Indonesia untuk Pemilihan Legislatif 2019. Kehadiran tiga orang berlatar belakang hukum di PSI semakin memperkuat bukti keterbukaan PSI.

Sebelumnya, mantan jurnalis Isyana Bagoes Oka, mantan atlet bulutangkis Hariyanto Arbi, dan pelaku industri kreatif Giring ‘Nidji’ juga telah memutuskan melaju ke Senayan lewat PSI. Meski sama-sama berprofesi sebagai lawyer, Rian, Dini, dan Surya ini memiliki fokus berbeda.

Dini kerap menangani permasalahan hukum korporasi terkait investasi, pasar modal, dan akuisisi selama 20 tahun belakangan. Ia sempat menjadi Senior Associate di firma hukum Hadiputranto, Hadinoto dan Partners (HHP) yang merupakan kantor koresponden dari firma hukum internasional Baker & McKenzie. Ia juga mantan staf Menteri Keuangan RI. Di tengah kesibukannya, ia meluangkan waktu untuk mengasuh rubrik “Klinik Hukum” yang terbit setiap Kamis di Harian Radar Semarang.

Sementara itu, Surya adalah lawyer yang banyak membantu para buruh, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di ranah internasional. Ia tercatat sebagai Wakil Presiden International Center for Trade Union Rights, Inggris dan komisioner International Commisision for Labour Rights, sebuah organisasi buruh internasional di New York, Amerika Serikat. Surya juga merupakan sosok penting saat pengesahan UU No. 24 tahun 2011 mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Di sana, ia menjadi Koordinator Tim Pembela Rakyat untuk Jaminan Sosial (KAJS) yang mengawal pengesahan UU tersebut.

Sedangkan Rian Ernest merupakan lawyer muda yang pernah menjadi staf hukum Basuki Tjahaja Purnama ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selama bekerja dengan Ahok, Rian sering membantu menelusuri keanehan dari sisi hukum yang dilakukan dalam birokrasi Pemprov DKI. Dalam beberapa kesempatan, Rian juga sering menjadi whistle blower ke KPK atau Bareskrim Polri untuk tindak korupsi oknum PNS di DKI.

Selain karier yang mentereng, ketiga sosok ini juga memiliki latar belakang akademis yang moncer. Surya meraih gelar master dari School of Law Universitas Warwick, Inggris. Ia juga memperoleh gelar doktoralnya dari sekolah hukum terbaik di dunia, Universitas Leiden, Belanda. Keduanya ia jalani dengan beasiswa penuh. Sedangkan Dini meraih gelar master di bidang hukum keuangan internasional dari Harvard Law School dengan beasiswa Fullbright Scholar. Saat ini, Rian sedang menempuh pendidikan magister dalam bidang kebijakan publik di Lee Kuan Yew School of Public Policy di Singapura dengan beasiswa penuh Lee Kuan Yew Fellowship.

Mengapa Melangkah ke Politik Praktis  Ditemui saat konferensi pers di DPP PSI, Selasa (31/10), ketiga lawyer ini memaparkan alasan mengapa akhirnya terjun ke politik. Ketiganya sepakat bahwa politik sebenarnya alat yang bisa digunakan untuk tujuan yang mulia jika diisi oleh orang-orang yang memiliki niat dan kemampuan mumpuni. Itulah yang membuat ketiganya mantap melangkah ke dunia politik praktis.

Uniknya, Dini mengaku awalnya tidak menyukai dunia politik karena menanggap politik berasosiasi dengan perebutan kekuasaan yang jahat. Namun, belakangan ia menyadari, “Politik itu sebenarnya adalah benda mati. Ia cuma merupakan sebuah wadah atau cara perebutan kekuasaan. Pada saat politik itu diisi dengan orang-orang yang memiliki itikad baik dan memiliki kemampuan di dalamnya, maka politik akan menjadi baik, politik akan menjadi alat untuk menyejahterakan rakyat.”

Sementara itu, Rian yang saat ini tercatat sebagai Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta merasa keinginannya terjun ke dunia politik praktis bermula ketika ia membantu Ahok. Ia merasa menemukan cara untuk melayani masyarakat. “Dari situ, saya melihat bahwa dunia politik adalah dunia yang mulia dan suatu pekerjaan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat luas. Itulah yang membuat saya memberanikan diri masuk ke dalam politik praktis,” kata pria kelahiran 24 Oktober 1987 ini.

Bagi Surya Tjandra, politik merupakan panggilan luhur. “Politik berpotensi untuk memberikan hal yang baik karena ia berbicara tentang kepentingan umum. Politik juga merupakan sebuah cara efektif untuk memberikan arah pada masyarakat. Politik berbicara tentang kekuasaan. Kekuasaan itu bisa menjadi sebuah tindakan yang luhur bagi kepentingan masyarakat,” tutur Surya.

PSI sebagai Kendaraan Politik Ketika ditanya alasan memilih PSI sebagai kendaraan politik, ketiganya merasa PSI adalah harapan baru untuk politik Indonesia yang lebih bersih dan sehat. Surya menyatakan, “PSI bagi saya sebuah partai baru dan unik. Pertama, karena semua pengurusnya di bawah 45 tahun dan sama sekali belum pernah ikut partai politik. Saya kira itu suatu pilihan dan strategi yang sangat jitu, terutama saat sekarang dimana partai politik sudah relatif tergerus oleh pragmatisme. Tergerus oleh korupsi. PSI menjadi sebuah harapan baru dalam politik kita yang sangat transaksional.”

Bagi Dini, PSI merupakan partai yang bersahabat dan merakyat sebab diisi oleh orang-orang biasa, bukan  kumpulan elite politik. Ia juga tidak melihat adanya sosok penguasa tertentu yang menjadi titik berat PSI. “Selain itu, sebagai seorang ibu saya melihat PSI sebagai partai politik yang memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk perempuan itu untuk berpartisipasi dalam politik, bahkan menjadi pengurus partai politik,” kata perempuan bernama lengkap Dini Shanti Purwono ini.

Persyaratan PSI yang tidak menerima pengurus yang pernah terlibat di partai politik lain merupakan alasan Rian memilih PSI. “Artinya, PSI ingin memutus lingkaran setan. Praktik-praktik politik kotor yang ada di Indonesia. PSI ingin memutus praktik-praktik yang sering kita dengar di koran dan juga di media massa lainnya. Bahwa politik itu harus korup. Saya yakin PSI akan mendatangkan darah muda di dunia politik. Darah-darah yang tidak pernah terpapar praktik-praktik politik yang korup,” tutur Rian.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie menyambut baik pendaftaran ini. Grace merasa kehadiran tiga lawyer andal ini sejalan dengan misi PSI mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Selama ini, kita mendukung KPK. Tapi itu saja tidak cukup. Dengan menempatkan lawyer yang kredibel di komisi hukum DPR, maka kita bisa memastikan seleksi KPK juga akan berjalan dengan baik.” Selain itu, ia merasa komisi hukum juga merupakan rekan kerja kepolisian dan jaksa sehingga kehadiran tiga orang ini di DPR akan sangat signifikan.

Jakarta, 31 Oktober 2017

Persyaratan Partai Lengkap, Tsamara Optimistis PSI Ikut Pemilu 2019
Liputan Nasional Sikap PSI

Persyaratan Partai Lengkap, Tsamara Optimistis PSI Ikut Pemilu 2019

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bersama 13 partai politik lain dinyatakan lengkap berkas persyaratannya oleh KPU RI sebagai peserta Pemilu 2019. Mereka akan mengikuti tahap selanjutnya yaitu verifikasi administrasi lalu faktual.
“Alhamdulilah, berkat kerja keras anak muda PSI dari Sabang sampai Merauke, dokumen kami dinyatakan lengkap oleh KPU dan lanjut ke tahap penelitian administrasi,” ucap Ketua DPP PSI Tsamara Amany kepada kumparan (kumparan.com), Kamis (19/10).
“Ini bukti bahwa kami sebagai anak-anak muda serius dalam membangun PSI sebagai kendaraan politik orang-orang baik,” imbuhnya.
Sebagai partai baru yang digawangi anak-anak muda, PSI sudah menyiapkan infrastruktur agar lolos dalam tahap verifikasi. Tsamara menyebut, PSI punya sistem yang mirip dengan SIPOL milik KPU, yaitu SIAP.
“Sistem ini sebenarnya yang membantu kita lebih mudah ketika kemarin mendaftar ke KPU, karena sejak awal kami menerapkan sistem yang sama,” ujarnya.
Tsamara berharap para pengurus di daerah terus mengonsolidasikan anggota-anggota di masing-masing daerah menghadapi verifikasi KPU. Tsamara optimisitis PSI bisa ikut bertarung dalam Pemilu 2019.
“Kami percaya militansi anak-anak muda ini yang akan mengantarkan kami ke Pemilu 2019 dan ke Senayan,” tegasnya.
14 Parpol yang lengkap berkas persyaratannya adalah Perindo, PKS, PAN, Golkar, Hanura, PSI, PDIP, Nasdem, Gerindra, PPP, PKB, Partai Demokrat, Partai Berkarya, dan Partai Garuda.
Sementara 13 Parpol yang gagal ikut Pemilu 2019 karena persyaratan tidak lengkap adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Indonesia Kerja, Partai Bhineka Indonesia, Partai Islam Damai dan Aman (Idaman), PNI Marhaenisme, Partai Pemersatu Bangsa (PPB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Rakyat, Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo), Partai Reformis, Partai Republik, dan Partai Republikan.

Sumber

PSI Lengkapi Berkas Pendaftaran ke KPU
Sikap PSI

PSI Lengkapi Berkas Pendaftaran ke KPU

Kader Partai Solidaritas Indonesia menurunkan berkas pendaftaran Pemilu 2019 di KPU Pusat, Jakarta, Ahad (15/10). (FOTO : Republika/Iman Firmansyah)
Berkas Pendaftaran Pemilu 2019 Partai Solidaritas Indonesia di KPU Pusat, Jakarta, Ahad (15/10). (FOTO : Republika/Iman Firmansyah)
Kader PSI melakukan pemeriksaan berkas di gedung pendaftaran pemilu 2019 di Kantor KPU,Jakarta, Ahad (15/10). (FOTO : Republika/Iman Firmansyah)

Sekjen PSI Raja Juli Menyerahkan Berkas pendaftaran ke pada anggota KPU di kantor KPU, Jakarta, Ahad (15/10)

Sumber

PSI Karawang Serahkan Berkas Parpol ke KPU
Sikap PSI

PSI Karawang Serahkan Berkas Parpol ke KPU

Pengurus DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Karawang menyerahkan dokumen persyaratan sebagai partai politik peserta pemilu 2019 di KPU Kabupaten Karawang, Jalan Pangkal Perjuangan Tanjungmekar Karawang, Selasa (10/10/2017).

Ketua DPD PSI Kabuoaten Karawang, Romadhon, mengungkapkan, hari ini atau pukul 10, tanggal 10, bulan 10 dengan 10 orang pengurus partai, serentak secara nasional mulai tingkat pusat, wilayah hingga daerah, PSI melakukan pendaftaran dan penyerahan berkas ke KPU daerah masing-masing.

Kata Dhoni, selain mengikuti agenda pusat, pihaknya juga mengecek Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dan perbaikan berkas. DPD PSI Kabupaten Karawang menyerahkan 1.046 Kartu Tanda Anggota (KTA), Surat Pernyataan Anggota (SPA) PSI dan KTP El.

DPD PSI Kabupaten Karawang sudah memenuhi berkas 50% lebih dari minimal ketentuan KPU, dan sudah masuk data ke Sistem Politik (Sipol) yang d input langsung oleh Tim data DPP PSI pusat.

“Secara berkas dan administrasi, kami siap untuk pendaftaran dan verifikasi faktual. Pendaftaran partai politik dibuka hingga 16 Oktober, jikapun ada permasalahan PSI pun siap karena masih ada waktu untuk perbaikan berkas,” ujar Dhoni.

Pembentukan kepengurusan resmi PSI di Kabupaten Karawang saat ini sudah tingkat kecamatan, untuk tingkat kelurahan dan RT/RW sedang dalam proses.

PSI adalah partai baru dan kepengurusannya belum pernah masuk partai politik manapun, partai ini mempunyai semangat solidaritas. PSI hadir dengan semangat memperjuangkan nilai-nilai anti korupsi dan intoleransi.

“Dalam pencarian dan penjaringan caleg, kami mengkampanyekan anti korupsi dan anti intoleransi, PSI mencari orang baik untuk menjadi calon anggota legislatif 2019,” kata Dhoni. (rls/spn)

Sumber

Orang Baik Kini Bisa Masuk Parpol
Sikap PSI

Orang Baik Kini Bisa Masuk Parpol

Cita-cita proklamasi hanya bisa terwujud lewat kekuasaan politik. Oleh karena itu, orang baik dan anak-anak muda yang memikirkan masa depan bangsa tak perlu ragu masuk partai politik (parpol), baik menjadi pengurus partai maupun calon anggota legislatif. Hanya dengan memegang kekuasaan politik, seseorang bisa lebih konkret ikut membangun negeri, memajukan kesejahteraan uinum, mencer-daskan bangsa, dan mewujud-kan keadilan sosial.

“Kami mengajak anak muda dan orang baik untuk ikut memperbaiki bangsa ini dengan masuk partai politik,” ungkap Grace Natalie, ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada diskusi “Masa Depan Politik Indonesia” di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (30/9).

Pada kesempatan yang sama digelar acara “Patungan Rakyat II” untuk membiayai operasional partai. Tindakan menyumbang partai juga merupakan partisipasi konkret untuk menghasilkan sebuah parpol baru yang bersih dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Diskusi tersebut juga menghadirkan Guntur Romli, aktivis Nahdlatul Ulama (NU) yang bakal menjadi calon anggota legislatif dari PSI dan Rian Ernest Tanudjadja, wakil ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI. Keduanya pernah bekerja untuk pemenangan Basuki Tjahaja Purnama pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Dari pengalamannya mendampingi Abdurrachman Wahid atau Gus Dur dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Guntur mengaku sempat shock berat karena orang baik gagal ditopang untuk melanjutkan kekuasaan. Sedangkan Rian mengaku dirinya kian jatuh cinta pada politik setelah kekalahan Ahok dalam pilgub.

Setiap profesi berkontribusi dalam membangun negeri. Namun, kata Grace, politisi memainkan peran yang sangat besar, setidaknya karena dua hal. Pertama, kekuasaan politik berwenang membuat kebijakan untuk bangsa dan negara. Kedua, kekuasaan politik ikut mengatur keuangan negara. Parpol yang tidak bersih dari korupsi dan tidak memiliki kader berkualitas tidak akan mampu menghasilkan kebijakan yang mampu menyejahterakan rakyat.

Grace pernah menjadi wartawan dan kemudian sempat bekerja di lembaga yang bergerak di bidang survei dan konsultasi politik. Namun, dua profesi itu dinilainya tidak cukup memberikan pengaruh langsung kepada rakyat. Tetap saja yang bisa memberi pengaruh konkret kepada masyarakat adalah partai politik lewat wakilnya di legislatif dan pemimpin eksekutif yang diusungnya. Karena itu, ia memutuskan terjun langsung ke gelanggang politik praktis.

‘Tetapi, melihat kineija parpol yang ada, saya akhirnya memutuskan untuk membentuk partai baru,” kata Grace.

PSI, partai yang dipimpinnya, tidak akan meminta mahar kepada calon yang baik untuk menjadi anggota legislatif dan calon pemimpin eksekutif, mulai dari bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Mahar politik dinilainya sebagai cikal bakal perilaku koruptif.

PSI, demikian Grace, terbuka bagi semua orang baik untuk menjadi calon anggota legislatif dan pemimpin eksekutif. Tidak ada batas usia. Namun, untuk menjadi pengurus, ada syarat batas usia, yakni berusia di bawah 35 tahun. PSI berikhtiar secara konsisten memisahkan dua kegiatan politik. yakni mengurus parpol dan mengurus politik.

Pihak yang mengurus partai adalah anak-anak muda yang dinilai belum terkontaminasi budaya politik lama. Sedangkan yang mengurus politik atau menjadi anggota legislatif dan pemimpin eksekutif tidak dilibatkan dalam urusan administrasi partai. Mereka yang mengurus politik akan diseleksi oleh sebuah tim independen.

Jabatan di partai, kata Grace, adalah jabatan terbuka. Siapa saja boleh menjadi pejabat di partai. Demikian pula, siapa saja boleh menjadi calon anggota legislatif dan calon pemimpin eksekutif.

“Kami ketat menerapkan meritokrasi. Yang kapabel dan berintegritas yang akan mendapat kepercayaan,” katanya.

Selain meritokrasi, PSI mengedepankan kebajikan dalam politik, keberagaman, dan keterbukaan. PSI terbuka bagi semua orang, tidak memandang latar belakang suku, ras, agama, dan golongan. Parpol harus menjadi sumber kebajikan atau kebaikan bagi seluruh rakyat. Keterbukaan memungkinkan partai untuk saling koreksi.

Sebagai partai baru, demikian Grace, PSI bertekad untuk tidak mengulangi cara politik lama yang sarat dengan klientisme dan KKN. Salah satu solusi mencegah korupsi dan mewu-judkan tujuan partai adalah sistem pendanaan.

“Keuangan PSI tidak tergantung pada satu-dua atau beberapa orang pengurus partai atau sejumlah penyumbang terbesar, melainkan oleh masyarakat,” katanya.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta, Michael V Sianipar menghimbau semua pihak yang peduli akan masa depan Indonesia untuk memberikan sumbangan kepada PSI. Sumbangan masyarakat penting untuk mencegah parpol dari dominasi pihak tertentu atau keluarga tertentu. Sumbangan masyarakat penting untuk mencegah pengurus partai dan para politisi terjerumus dalam tindak korupsi.

“Saya yakin, kita semua ingin Indonesia lebih baik. Kita semua ingin orang baik yang memegang kekuasaan politik,” ujar Michael seraya mengimbau masyarakat memberikan sumbangan sebagai ekspresi kepedulian terhadap masa depan bangsa.

Setiap orang yang hadir pada pertemuan “Patungan Rakyat II” memberikan sumbangan Rp 250.000 sebagai wujud keberdikarian dan semangat gotong-royong. Biaya pertemuan ditanggung oleh semua yang hadir, bukan oleh satu-dua orang.

Situasi politik di Indonesia saat ini, kata Wakil Bendahara PSI DKI Jakarta, Anthony Wonsono, acap membuat hati rakyat sakit. (hg/bl)

Sumber: Investor Daily, 2 Oktober 2017

PSI: Perpanjang Masa Kerja Pansus KPK, DPR Melawan Harapan Publik
Sikap PSI

PSI: Perpanjang Masa Kerja Pansus KPK, DPR Melawan Harapan Publik

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyayangkan perpanjangan masa kerja Pansus Hak Angket KPK. Ketua Umum PSI, Garce Natalie, mengatakan keputusan politik itu bertentangan dengan harapan publik.

“Survei (Saiful Mujani Research Center) SMRC menyatakan 60 sekian persen masyarakat menolak Pansus Hak Angket KPK. Itu kan jumlah besar sekali,” kata Grace, Kamis (29/9/2017).

PSI sendiri sejak awal menolak pembentukan Pansus Hak Angket KPK. Grace menilai pembentukannya maladministrasi.

Kerja Pansus juga dianggap menyalahi aturan. Materi Pansus, kata Grace, masuk dalam ranah penyidikan KPK. PSI berharap partai-partai pendukung Pansus Hak Angket KPK mau mendengarkan aspirasi rakyat.

“Kita tidak melihat ada upaya penguatan KPK di dalam Pansus. Yang kita saksikan justru sebaliknya,” tegas Grace seperti dikutip dari Antara.

Grace menambahkan, Presiden Jokowi telah menyatakan komitmennya mendukung KPK. Karena itu, dia berharap partai pendukung Jokowi yang jadi anggota Pansus KPK memiliki komitmen yang sama.

Sumber

PSI Minta MK Percepat Putusan Uji Materi UU Pemilu
Sikap PSI

PSI Minta MK Percepat Putusan Uji Materi UU Pemilu

Advokat yang tergabung dalam lembaga bantuan hukum Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia atau disingkat JANGKAR SOLIDARITAS, selaku kuasa hukum Partai Solidaritas Indonesia, hari ini membacakan kembali rangkuman inti permohonan uji materi atas beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Termasuk didalamnya meminta MK mempercepat memutus perkara yang sedang di uji materi.

Adapun inti permohonan Partai Solidaritas Indonesia selaku pemohon adalah terkait dengan kerugian konstitusionalnya.

Pertama, sehubungan dengan Pasal 173 ayat (3) juncto Pasal 173 ayat (1) terkait dengan pengecualian verifikasi partai politik peserta pemilu.

Pasal-pasal tersebut melahirkan standar ganda yang besifat tidak adil dan diskriminatif, di mana hak-hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik baru atas (i) pelaksanaan Pemilu yang adil, (ii) pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; serta (iii) hak untuk bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif; menjadi terabaikan. Hal tersebut merupakan suatu perlakuan yang jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 22 E ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945.

Kedua, sehubungan dengan Pasal 173 ayat (2) huruf (e) terkait dengan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada kepengurusan partai politik yang hanya diwajibkan pada tingkat pusat.

Pemohon adalah partai politik yang salah satu titik berat perjuangannya adalah meningkatkan kualitas hidup sosial politik anak dan perempuan. Komitmen tersebut telah dibuktikan secara nyata oleh Pemohon dengan melibatkan lebih dari 40% perempuan dalam struktur kepengurusan partai baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pasal 173 ayat (2) huruf (e) tersebut menjadikan tidak adanya dasar hukum yang cukup bagi Pemohon untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia dan menekan ruang gerak Pemohon dalam upaya-upaya affirmative action terkait dengan kepentingan sosial politik perempuan di negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, berdasarkan penalaran yang wajar pasal tersebut merugikan atau setidak-tidaknya potensial merugikan hak konstitusional Pemohon karena ketentuan tersebut tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Pemohon terhadap jaminan pemenuhan keterwakilan perempuan pada setiap tingkat kepengurusan partai politik. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin bahwa setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil.

Menurut Wira Saputra, ketua DPW PSI Kalimantan Tengah yang juga hadir pada sidang uji materi hari ini menambahkan “kami juga memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk segera memeriksa dan memutus permohonan ini mengingat tahapan verifikasi oleh KPU akan segera dimulai”.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa pengumuman pendaftaran akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2017, dan untuk pembukaan pendaftaran partai politik akan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober s/d 16 Oktober 2017.

” Apabila tidak segera diputuskan maka hal ini akan berpengaruh pada proses dan tahapan verifikasi yang akan diselenggarakan oleh KPU” demikian dijelaskan pria yang juga aktif di industri kreatif tersebut. (rr/beritasampit)

Sumber

Modal ‘ngamen’, PSI yakin raup suara di Pemilu 2019
Liputan Daerah Sikap PSI

Modal ‘ngamen’, PSI yakin raup suara di Pemilu 2019

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yakin bisa mencuri simpati publik. Dengan menerapkan politik partisipatoris, partai anak muda yang baru lolos verifikasi Kemenkum HAM ini juga optimis bakal memenangi Pemilu 2019.

“Soal uang itu, Insya Allah kita cari sama-sama. Ini sudah mulai fund rising (penggalangan dana). Saya mulai minggu lalu fund rising. Waktu itu tidak banyak, kurang dari 50 orang. Tapi Alhamdulillah, puji Tuhan, terkumpul Rp 39 juta,” kata Ketua Umum DPP PSI, Grace Natalie di acara Launching Pendaftaran Caleg 2019 PSI Jawa Timur di Surabaya, Kamis (14/9).

Uang ngamen itu didapat dari penjualan merchandise PSI. “Orang yang membeli merchandise PSI, hasil ngamen pertama kali lumayan. Saya bersama Tsamara (Ketua DPP PSI, Tsamara Amany), ada yang ngasih Rp 5 juta, ada yang Rp 200 ribu, itu semua kita syukuri, karena itu amanah,” katanya.

Sis Natalie -begitu mantan presenter televisi ini biasa dipanggil- juga mengaku optimis kalau PSI bakal mampu mengantar orang-orang baik untuk menempati kursi-kursi DPR, DPRD I, dan tingkat II. “Kita hakul yakin menjadi partai pemenang Pemilu,” ucapnya yakin.

Dia menjelaskan, kenapa partai yang didirikannya sejak tiga tahun lalu ini memutuskan untuk berpolitik dan ikut Pemilu 2019. “Banyak di antara kita yang tadinya, mungkin, tidak percaya pada proses politik di negara ini. Tetapi kemudian, kita sama-sama punya harapan bahwa Indonesia sebenarnya tidak kekurangan orang baik.”

Dan orang-orang baik yang sudah jengah dengan perpolitikan Indonesia ini, kata Natalie, justru harus didorong masuk politik. “Kita harus mendorong orang-orang baik untuk mengisi kursi-kursi parlemen yang memiliki kuasa untuk melahirkan produk-produk undang-undang, dan akan mengatur kehidupan 262 juta rakyat Indonesia,” sambungnya.

Nah, untuk mencari orang-orang baik pada Pileg 2019, partai yang identik dengan panggilan ‘Bro dan Sis’ kepada para kadernya ini, mulai membuka pendaftaran Caleg dengan melibatkan tokoh-tokoh kredibel.

“Kita sudah secara resmi, secara nasional kita buka pendaftaran, perekrutan Caleg ke publik sejak tanggal 27 Agustus. Kemudian prosesnya kita buka, kita ajak tokoh-tokoh kredibel untuk duduk dalam panel juri independen,” katanya.

“Tidak hanya itu, kita akan membuka seluruh prosesnya dari awal sampai akhir, kita akan live di Facebook, live di Instagram, kita upload di media sosial. Jadi akan terbuka, tidak ada lagi diskusi di ruang ‘gelap’ yang melibatkan segelintir orang, tahu-tahu sudah keluar daftar,” pungkasnya. (mdk/1)

Peter Taslim Daftar Caleg
Sikap PSI

Peter Taslim Daftar Caleg

Mantan judoka nasional Peter Taslim memutuskan maju dalam dunia politik. Pria kelahiran Palembang 14 Oktober 1969 silam ini, mengaku akan maju dalam pemilihan anggota legislatif tingkat Provinsi Sumsel pada 2018 mendatang.

Peter sendiri mengaku tertarik terjun ke dunia politik, karena sudah mulai terbuka dan memberikan kesempatan kepada semua kalangan, maupun suku, etnis dan agama.

“Kita tahu dunia politik di Indonesia saat ini berubah-ubah, dan sekarang berkembang menuju baik. Jika masa lalu tidak ada muka seperti saya (Tionghoa), atau bersuku-suku saja tapi sekarang banyak,” katanya, Jumat (8/9) di Palembang.

Menurut peraih 3 emas diajang internasional termasuk Asean Games 2011 lalu tersebut, setelah mengharumkan nama bangsa melalui cabang olahraga, dirinya juga ingin berpartisipasi dalam pembangunan bagi Indonesia khususnya Sumsel sendiri.

“Saya ingin memberikan sesuatu, jika terpilih akan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Selain itu nasionalisme saya, sudah tumbuh ketika masih di dunia olahraga, dan saya cinta Indonesia dengan bisa memberikan yang terbaik dan berarti untuk bangsa ini,” ucapnya.

Ditambahkan pria tegap bertinggi berat 170 cm/68 ini, dirinya lebih memantapkan diri mendaftar di Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

“Saya pilih PSI karena partai baru langsung masuk ke hati, dan juga banyak anak muda, bersih, dan memiliki semangat tinggi ingin perubahan, dan saya ngefans sama PSI. Rencana ke Sumsel dulu, karena putra Palembang,” pungkasnya.(arf)

Sumber Koran Tribun Sumsel, Sabtu, 9 September 2017