PSI Dukung Risma sebagai Garda Terdepan Penyaluran Bantuan untuk Rakyat
Siaran Pers Sikap PSI

PSI Dukung Risma sebagai Garda Terdepan Penyaluran Bantuan untuk Rakyat

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung sepenuhnya Menteri Sosial, Tri Rismaharini, sebagai garda terdepan menyalurkan bantuan untuk meringankan beban rakyat di masa pandemi.

“Kami percaya Bu Risma adalah figur terbaik dalam mengawal penyaluran bantuan sosial tunai (BST) agar tepat sasaran dan bebas korupsi,” ujar Plt. Sekjen DPP PSI, Dea Tunggaesti, dalam keterangan tertulis, Kamis 7 Januari 2021.

Dea melanjutkan, selain bersih, Risma merupakan juga sosok pekerja keras yang tepat untuk menerjemahkan arahan Presiden Jokowi soal penyaluran BST untuk rakyat.

“Beliau tipikal pemimpin yang merakyat dan mau turun langsung, bukan pemimpin di belakang meja. Bu Risma, kami yakin, mampu menjadi tulang punggung baru untuk meringankan beban rakyat,” lanjut doktor Ilmu Hukum ini.

Dea menambahkan, di masa sulit seperti sekarang, tak boleh ada celah untuk kesalahan atau pelanggaran dalam penyelenggaraan program bantuan untuk rakyat.

“Jangankan pelanggaran yang memang disengaja, seperti mengutip uang dari paket bantuan, kesalahan yang tidak disengaja pun harus nol. Blusukan Bu Risma adalah cara tepat untuk mengecek kebenaran data dan kondisi riil masyarakat,” pungkas Dea.

Presiden Jokowi telah meluncurkan program bantuan tunai se-Indonesia 2021. Disiapkan anggaran Rp 110 triliun dan memastikan penyaluran bansos tetap dilanjutkan di 2021 ini. Tujuannya, untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan menggerakkan ekonomi nasional.

“Kita harapkan bantuan ini dapat meringankan keluarga-keluarga yang terdampak pandemi Covid-19 dan diharapkan jadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional kita, mengungkit ekonomi nasional dan memperkuat daya beli masyarakat sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi nasional meningkat dan membaik,” kata Presiden Jokowi dalam acara peluncuran bantuan tunai di Istana Negara, Senin 4 Januari 2021.

Jangan Revisi UU Pemilu Hanya Demi Kepentingan Jangka Pendek
Siaran Pers Sikap PSI

Jangan Revisi UU Pemilu Hanya Demi Kepentingan Jangka Pendek

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan UU No 7/2017 tentang Pemilu belum perlu direvisi saat ini.

“Kami berpandangan UU No 7/2017 tentang Pemilu belum perlu direvisi. Sebaiknya UU dievaluasi dan diubah setelah diterapkan pada 4 atau 5 kali pemilu, jangan terlalu sering, biar kita punya pengalaman yang lebih objektif,” kata Plt Sekjen DPP PSI, Dea Tunggaesti, dalam keterangan tertulis, Selasa 5 Januari 2021.

Sejak beberapa bulan lalu, DPR tengah menggodok revisi UU Pemilu. Draf revisi UU Pemilu sudah diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR. Namun, November 2020, Baleg DPR meminta Komisi II mematangkan kembali draf sebelum pihaknya melakukan harmonisasi.

Ada beberapa usul perubahan yang dimajukan, Di antaranya sistem pemilu (terbuka, tertutup, campuran), ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT), presidential threshold, dan metode penghitungan suara.

Dari poin-poin yang diusulkan untuk direvisi, lanjut Dea, banyak yang baru dilaksanakan satu kali, yaitu di Pemilu 2019. Sebut saja aturan tentang keserentakan pilpres dan pileg, parliamentary threshold 4%, presidential threshold 20%, dapil magnitude, atau metode penghitungan suara.

“Mengamati situasi seperti itu, PSI beranggapan ada tendensi bahwa UU Pemilu hendak diubah tergantung kepentingan partai-partai politik yang tengah berkuasa. Bukan didorong kebutuhan objektif dan menyangkut kepentingan bangsa yang lebih besar,” lanjut Dea.

Ia menyatakan, para politisi di parlemen selayaknya bertindak sebagai negarawan, termasuk dalam menyikapi usulan revisi UU pemilu.

“Revisi itu seyogyanya bertujuan untuk terus memperkuat sistem politik kita. UU bukan untuk dibongkar-pasang kapan saja, mengikuti kepentingan politik jangka pendek,” ujar doktor Ilmu Hukum tersebut.

PSI Apresiasi Keputusan Pemerintah Menggratiskan Vaksin Covid-19
Siaran Pers Sikap PSI

PSI Apresiasi Keputusan Pemerintah Menggratiskan Vaksin Covid-19

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi keputusan pemerintah menyediakan vaksin Covid-19 secara gratis untuk seluruh rakyat Indonesia.

“Vaksin harus menjadi barang publik. Karena itu ada kewajiban dan tanggungjawab negara menyediakan bagi seluruh rakyat. Rakyat yang sehat akan membantu negara semakin maju. Karena itu, PSI mengapresiasi keputusan pemerintah yang menggatiskannya,” kata Ketua DPP PSI, Tsamara Amany, dalam keterangan tertulis, Rabu 16 Desember 2020.

PSI telah menghitung biaya yang dibutuhkan untuk penyediaan vaksi gratis ini. Asumsinya, yang dipakai vaksi Sinovac & Biofarma (dengan harga @ Rp 200 ribu) dan setiap orang mendapatkan 2 dosis vaksin Covid-19. Artinya, dibutuhkan 536 juta dosis.

“Jika ditambah biaya distribusi dan sarana prasarana penunjang lain yang mencapai Rp 60 triliun, anggaran yang dibutuhkan untuk penyediaan vaksin gratis sebesar Rp 167,2 triliun,” lanjut Tsamara.

Sebagai perbandingan, biaya penanggulangan dan insentif yang sudah digelontorkan pemerintah selama pandemi adalah Rp 695,2 triliun.

PSI percaya penyediaan vaksin gratis secara luas akan bermanfaat untuk dua hal, yaitu kesehatan rakyat dan percepatan pemulihan ekonomi.

“Semakin cepat rakyat sehat, semakin cepat rakyat bisa kembali mencari nafkah, bersekolah, dan bersilaturahim dengan keluarga,” pungkas Tsamara.

Presiden Jokowi memberi telah menyatakan vaksin Covid-19 untuk masyarakat akan diberikan secara gratis.

“Setelah menerima banyak masukan masyarakat dan melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis,” kata Presiden Jokowi lewat YouTube Sekretariat Kepresidenan, Rabu (16/12/2020).

Akan Batasi Usia Pengguna Medsos Minimal 17 Tahun, PSI: Kominfo Jangan Lebay
Siaran Pers Sikap PSI

Akan Batasi Usia Pengguna Medsos Minimal 17 Tahun, PSI: Kominfo Jangan Lebay

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai rencana Kementerian Kominfo RI untuk membatasi usia pengguna media sosial (medsos) menjadi minimal 17 tahun sebagai tindakan yang berlebihan. “Kominfo jangan lebay,” ujar juru bicara PSI, Sigit Widodo, di Jakarta, Senin (30/11/2020).

Sigit menyampaikan perihal ini menanggapi rencana Kominfo untuk memasukkan batasan usia pengguna medsos di dalam RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang saat ini sedang dalam pembahasan antara pemerintah dan Komisi I DPR RI. Rencana ini diungkapkan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu (28/11/2020).

Sigit juga mempertanyakan, mengapa Kominfo tiba-tiba ingin memasukkan batasan usia ini ke dalam RUU PDP. “RUU PDP ini merupakan inisiatif pemerintah yang sudah dipersiapkan bertahun-tahun sejak era Menteri Tifatul Sembiring hingga Menteri Rudiantara. Semangat dan isinya sudah sangat baik dan tidak ada pasal pembatasan usia pengguna medsos di dalamnya. Mengapa tiba-tiba Kominfo ingin merevisi draf buatannya sendiri?” ujar Sigit heran.

PSI menganggap dimasukkannya pasal kotroversial ini justru akan menghambat pengesahan RUU PDP. “Saat ini masyarakat sangat membutuhkan perlindungan data pribadi, karena semakin banyak kasus yang tidak bisa ditangani karena tidak ada dasar hukumnya. Usulan Kominfo ini justru akan menimbulkan kontroversi yang tidak perlu dan bisa menjadi alasan untuk tidak segera mengesahkan RUU PDP yang sangat kita butuhkan,” sesal Sigit.

Masih menurut Sigit, usulan Kominfo ini juga menunjukkan para pembuat kebijakan tidak memahami dengan baik generasi asli digital yang saat ini mendominasi penggunaan internet di Indonesia. “Pembuat kebijakan kita kebanyakan masih didominasi generasi imigran digital. Banyak dari mereka tidak memahami pemikiran anak-anak muda yang sudah hidup di dunia digital sejak lahir,” ungkapnya.

Sigit yang pernah menjabat sebagai direktur operasional Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ini mengingatkan, di Indonesia ada kesenjangan digital yang sangat besar antara generasi muda dan generasi di atasnya. “Kalau bicara digital, anak-anak sekarang jauh lebih pintar dari orangtuanya. Pembatasan usia yang terlalu dipaksakan justru akan menimbulkan dampak negatif karena anak-anak akan diam-diam memalsukan usianya menjadi 17 tahun. Ini bahaya sekali,” katanya.

Sigit mengatakan, saat ini kebanyakan media sosial sebenarnya sudah membatasi usia pengguna minimal 13 tahun. Namun faktanya, anak-anak usia 8 hingga 10 tahun hampir semuanya memiliki akun media sosial. “Kalau mereka memalsukan umur menjadi 13 tahun, bahayanya tidak sebesar memalsukan usia menjadi 17 tahun karena media sosial biasanya memiliki pengaturan dan algoritma yang lebih ketat untuk anak-anak di bawah umur ” ujar Sigit.

Sigit menilai, penggunaan medsos oleh anak-anak juga memiliki dampak positif. “Yang pasti anak-anak sekarang belajar berkomunikasi dan berbahasa salah satunya melalui media sosial. Kami juga menemukan anak-anak yang pintar mengedit video karena sering bermain Tiktok. Bersosialisasi di media sosial juga dapat membuat anak-anak lebih berpikiran terbuka dan kreatif. Jadi tidak selalu berdampak negatif,” katanya.

Karena itu, PSI menyarankan pemerintah untuk lebih meningkatkan literasi digital ketimbang membuat pembatasan-pembatasan dan larangan baru. “Pemerintah perlu memperbanyak sosialisasi tentang berinternet yang baik dan produktif kepada masyarakat. Yang paling penting adalah mengajari orangtua-orangtua agar mampu mengikuti perkembangan teknologi digital sehingga mereka mampu mendampingi anak-anaknya saat berinternet, bukan membatasi anak-anak yang sudah tinggal di dunia digital sejak lahir,” pungkas Sigit.

PSI Minta Pemerintah Beri Bantuan Keuangan kepada Perempuan Orangtua Tunggal
Liputan Siaran Pers Sikap PSI

PSI Minta Pemerintah Beri Bantuan Keuangan kepada Perempuan Orangtua Tunggal

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemerintah memberi perhatian ekstra kepada perempuan orangtua tunggal (single mother) di masa pandemi ini. Caranya, memberikan bantuan keuangan dan pendampingan kesehatan mental.

“Kebijakan ini sangat penting dilakukan karena para ‘single mother’ merupakan kepala keluarga sekaligus tulang punggung mata pencaharian keluarga. Dalam situasi normal saja, banyak dari mereka kewalahan, apalagi dalam situasi pandemi seperti sekarang,” kata Juru Bicara DPP PSI, Imelda Berwanty Purba, dalam keterangan tertulis, Senin 30 November 2020.

Insentif itu berupa bantuan tunai, yang bisa digunakan para single mother untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Berikutnya, pemerintah juga dapat memberikan sesegera mungkin bantuan modal usaha dalam program khusus untuk para ‘single mother’ ini. Sehingga mereka dpt memulai usaha dan usahanya tersebut bisa terus bertahan dan berkelanjutan demi keberlangsungan hidup mereka bersama anak-anak dan keluarga.

PSI memahami kondisi keuangan negara juga terdampak. Karena itu, perencanaan kebijakan ini harus dilakukan dengan cermat tapi juga bisa dieksekusi dengan segera.

“Perencanaan yang cermat akan menghindarkan kita dari duplikasi dan salah sasaran. Para single mother yang belum mendapat insentif dari pemerintah harus diprioritaskan, terutama orangtua tunggal korban kekerasan. Mengingat data terkini dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, juga dari Komnas Perempuan juga P2TP2A, menunjukkan bahwa selama pandemi ini kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat tajam hingga 75%. Sehingga perempuan orang tua tunggal yang juga adalah korban kekerasan benar-benar mengalami penderitaan yg berlapis-lapis, baik penderitaan fisik, psikis juga ekonomi” lanjut Imelda.

Kriteria perempuan orangtua tunggal yang akan menerima juga harus ditetapkan dengan baik. Sebab, kata Imelda, tidak semua mereka kekurangan secara ekonomi.

Selanjutnya, pendampingan kesehatan mental untuk para _single mother _juga diperlukan di masa pandemi ini.

“Ini adalah masa-masa ketika stres dan depresi gampang muncul. Semacam posko pelayanan atau call center tentu akan sangat membantu para perempuan orang tua tunggal. Mereka bisa melakukan konsultasi, atau bahkan terapi, secara gratis,” kata Imelda.

PSI Kutuk Aksi Teror terhadap Gereja dan Jemaatnya di Sulawesi Tengah
Siaran Pers Sikap PSI

PSI Kutuk Aksi Teror terhadap Gereja dan Jemaatnya di Sulawesi Tengah

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengutuk aksi teror terhadap Gereja Pos Pelayanan dan jemaatnya, di Desa Lewonu Lembongtoa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

“Sungguh tindakan yang biadab dan tidak berperikemanusiaan. Aparat keamanan harus segera mengusut kasus ini dan menemukan pelakunya,” kata Juru Bicara DPP PSI, Nanang Priyo Utomo, dalam keterangan tertulis, Sabtu 28 November 2020.

PSI juga meminta semua pihak untuk tenang dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini ke aparat hukum.

“Serahkan ke aparat hukum. Kita percaya pelaku akan diganjar hukuman seadil-adilnya atas perbuatan keji mereka,’ lanjut Nanang yang merupakan alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) itu.

Pada teror Jumat 27 November tersebut, Gereja Pos Pelayanan Lewonu Lembantongoa dibakar habis. Selain itu, 6 rumah jemaat dibakar.

Sementara, 4 anggota jemaat dibunuh dengan cara yang sangat biadab.

Syarat Utama Jadi Kapolri adalah Kemampuan dan Integritas
Siaran Pers Sikap PSI

Syarat Utama Jadi Kapolri adalah Kemampuan dan Integritas

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai tidak masalah jika Kapolri dijabat seseorang dari kalangan non-muslim. Kemampuan dan integritas yang bersangkutan jauh lebih relevan.

“Syarat menjadi Kapolri tidak mesti dari agama tertentu. Semua anak bangsa secara konstitusional mempunyai hak yang sama. Apa pun agama, suku dan jenis kelaminnya. Hal terpenting adalah kemampuan dan integritas yang bersangkutan,” kata Wakil Sekjen DPP PSI, Danik Eka Rahmaningtiyas, dalam keterangan tertulis, Rabu 26 November 2020.

Konstitusi dan UU tidak membeda-bedakan dan tidak mensyaratkan seorang calon Kapolri harus beragama tertentu.

“Setiap orang berhak menduduki jabatan Kapolri sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan UU. Jika mesti dari agama tertentu, justru kita melanggar konstitusi yang melarang diskriminasi,” lanjut Danik yang mantan Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) tersebut.

Danik memungkasi, “Sejauh yang bersangkutan mematuhi pedoman kerja yang telah ditetapkan dan bersikap profesional, tidak perlu ada ketakutan soal bias kebijakan.”

Belakangan mulai muncul suara yang tak menghendaki kalangan non-muslim untuk menjadi Kapolri mendatang. Salah satunya disampaikan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi.

Muhyiddin berpendapat sangat aneh bila pemimpin aparat keamanan berlatar belakang nonmuslim memimpin penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis akan memasuki masa pensiun pada Januari 2021. Kecuali ada penundaan pensiun, Kapolri baru harus segera dipilih.

Giring Datang ke Surabaya Pastikan Eri Cahyadi Menang Mutlak
Siaran Pers Sikap PSI

Giring Datang ke Surabaya Pastikan Eri Cahyadi Menang Mutlak

Kedatangan Calon Presiden RI 2024, Giring Ganesha, ke Surabaya adalah untuk memastikan kemenangan Eri Cahyadi-Armuji adalah kemenangan mutlak .

“PSI all out membantu memenangkan Mas Eri. Dan kami ingin kemenangan itu nanti adalah kemenangan mutlak!” kata Giring kepada wartawan di Surabaya, Jumat (20/11).

Plt Ketua Umum DPP PSI itu menegaskan, “Dukungan kepada Eri Cahyadi adalah dukungan ideologis, dukungan tanpa mahar sepeser pun.”

Giring menegaskan PSI all out membantu kampanye pemenangan Eri lewat kampanye darat dan udara, baik melalui media sosial, whatsapp, maupun turun langsung ke warga meyakinkan bahwa masa depan Surabaya yang cerah hanya akan terjadi jika Eri Cahyadi-Armuji terpilih.

“PSI adalah partai yang akan menjadi kapal yang akan mengantarkan para pemimpin muda kompeten untuk mengisi jabatan-jabatan penting di pemerintahan dan parlemen. PSI ingin mengisi ruang politik yang terbuka dengan sebanyak mungkin memasukkan anak-anak muda profesional dengan visi memperbaiki Indonesia,” pungkas Giring yang turun langsung menemui warga berkampanye memenangkan pasangan nomor urut satu Eri Cahyadi-Armuji.

Bantuan Subsidi Upah Seharus Juga untuk Modal Usaha, Bukan Cuma Konsumsi
Siaran Pers Sikap PSI

Bantuan Subsidi Upah Seharus Juga untuk Modal Usaha, Bukan Cuma Konsumsi

Bantuan subsidi upah tahap ke-2 mulai dicairkan. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengharapkan bantuan subsidi upah juga dapat digunakan untuk modal usaha pekerja yang terdampak pandemi Covid-19.

“Bantuan subsidi upah ini sepatutnya digunakan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar namun juga digunakan sebagai modal usaha. Jadi, bukan cuma menggerakkan perekonomian dari sisi konsumsi, tapi juga produksi,” kata Juru Bicara PSI, Andre Vincent Wenas, dalam keterangan tertulis, Rabu 11 November 2020

Karena itu, lanjut Andre, bentuk intervensi pemerintah lain juga perlu dilakukan, misalnya pelatihan usaha kecil dan mikro.

“Sebagai contoh, pembuatan makanan skala kecil dan dapat dijual dengan cepat. Ini dapat menambah penghasilan pekerja yang terdampak pandemi,” pungkas Andre.

Bantuan subsidi upah sangat dibutuhkan warga atau pekerja yang terdampak Covid-19 dengan terkena pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan. Per Juli 2020, terdapat 2,14 juta pekerja, informal maupun formal, yang terkena dampak pandemi.

PSI mengingatkan, meski penggunaan data BPJS Ketenagakerjaan sebagai dasar penerima, pemberian subsidi upah tersebut juga sebaiknya tetap diawasi dengan ketat.

“Jangan sampai terjadi salah sasaran karena data penerima yang tidak akurat. Sangat ironis jika mereka yang tidak memenuhi kriteria justru menerima,” lanjut Andre.

Bantuan subsidi upah tahap ke-2 mulai dicairkan awal pekan ini. Tahap ke-2 ini merupakan penyaluran untuk periode November-Desember.

Jumlah dana yang diberikan kepada pekerja/buruh penerima tetap sama dengan tahap ke-1 sebesar Rp 1,2 juta atau Rp 600 ribu per bulan.

Pemerintah menargetkan bantuan subsidi upah akan diberikan kepada 15,7 juta pekerja atau buruh yang masuk kriteria.

Perkuat Sistem Operasional dan Pengawasan Bank agar Pembobolan Rekening Nasabah Tak Terulang
Siaran Pers Sikap PSI

Perkuat Sistem Operasional dan Pengawasan Bank agar Pembobolan Rekening Nasabah Tak Terulang

Partai Solidaritas Indonesia (PSI ) mendorong penyelidikan menyeluruh untuk mengungkap kasus pembobolan rekening Winda D Lunardi alias Winda Earl di Maybank Indonesia.

“Telah terjadi beberapa permasalahan serius yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam praktek perbankan. Digital forensic mestinya dapat mengurai kasus ini agar segera menemukan titik terang. Semua yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di depan hukum, termasuk vicarious liability dan pertanggung jawaban perdata menurut pasal 1367 KUHPerdata, ” kata Juru Bicara PSI, Ariyo Bimmo, Rabu 11 November 2020.

Penyedia jasa keuangan tidak boleh berlindung dibalik tindak pidana yang dilakukan oleh karyawannya. Demikian pula kerugian yang diakibatkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang yang berada di bawah penguasaannya adalah juga merupakan tanggung jawab perusahaan (bank).

Kemudian, lanjut Bimmo, untuk mencegah kasus seperti ini terjadi lagi, PSI mendorong institusi perbankan untuk senantiasa menegakkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik.

“Good corporate governance, service excellence dan asas prudential banking harus berjalan seiring. Bukan hanya demi bank memupuk laba tapi juga kenyamanan dan keamanan nasabah. Dalam perkara seperti ini, nasabah tidak boleh dirugikan dalam bentuk apapun atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh karyawan bank.”

Selain itu, PSI juga menyarankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk lebih optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap institusi perbankan dan industri keuangan pada umumnya.

“Selain kasus hilangnya dana nasabah bank, ada pula yang menimpa pemegang polis asuransi berupa kerugian yang terjadi karena ketidaktahuan nasabah. Konsumen bisnis jasa keuangan harus lebih dilindungi. Kami minta ada perbaikan sistem agar pembobolan rekening nasabah tidak terulang. Industri keuangan ini basisnya adalah trust. Jika masyarakat merasa tidak bisa mempercayai lagi, maka industri akan terganggu,” lanjut Bimmo.

Winda melaporkan bahwa tabungan dan tabungan ibunya di Maybank Indonesia yang dibuka sejak 2014 yang mencapai Rp 20 miliar lebih raib. Saat hendak menarik dana tersebut, ia mendapat informasi bahwa tabungan sang ibunda tinggal Rp 17 juta, sementara tabungan Winda bersisa Rp 600 ribu.

Kasus raibnya dana tabungan ini kemudian dilaporkan ke Bareskrim Polri. Kepala Cabang Maybank bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka.