PSI Pertanyakan Mantan Koruptor Jadi Komisaris BUMN
Siaran Pers Sikap PSI

PSI Pertanyakan Mantan Koruptor Jadi Komisaris BUMN

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan pengangkatan eks narapidana korupsi Izedrik Emir Moeis sebagai Komisaris BUMN PT Pupuk Iskandar Muda.

“Predikat mantan koruptor adalah bukti otentik adanya cacat integritas, kenapa justru diangkat menjadi Komisaris BUMN? Menurut kami, melihat rekam jejaknya, Emir Moeis tidak memenuhi syarat materiil menjadi calon Komisaris yang akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap BUMN,” kata Juru Bicara DPP PSI, Ariyo Bimmo, dalam keterangan tertulis, Kamis 5 Agustus 2021.

Pada 2004, Emir Moeis yang kala itu merupakan anggota Komisi VIII DPR RI terjerat kasus suap terkait lelang proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tarahan, Lampung.

Dia terbukti menerima suap senilai USD 357 ribu dari Konsorsium Alstom Power Inc yang mendaftar jadi salah satu peserta lelang. Akibat perbuatannya, Emir Moeis divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan penjara pada 2014.

PSI melihat pencalonan mantan koruptor sebagai komisaris BUMN merupakan salah satu praktek impunitas terhadap kejahatan korupsi dan pelakunya. Efek jera yang selama ini didengungkan tidak akan pernah efektif selama mantan koruptor masih bisa menduduki jabatan publik.

“Apakah di negeri ini tidak ada orang baik dan berkualitas yang layak menjadi petinggi BUMN? Kenapa harus mantan koruptor? Saya kira, perlu ada klarifikasi, transparansi dan bila mungkin koreksi untuk masalah ini,” lanjut Bimmo.

Lebih jauh Bimmo menambahkan, dari sisi manajemen berbasis risiko, terdapat kerawanan tinggi jika mantan koruptor diberi jabatan penting dalam BUMN.

“Tidak ada jaminan seorang mantan koruptor tidak akan melakukan tindakan residif di kemudian hari. Memberi posisi strategis kepada mantan koruptor di BUMN sama saja membuka peluang terjadinya korupsi yang lebih besar lagi. Ini sangat merugikan reputasi BUMN kita,” tegas Bimmo.

Seperti ramai diberitakan, Emir Moeis ditunjuk menjadi Komisaris PT. Pupuk Iskandar Muda sejak 18 Februari 2021. PT tersebut merupakan anak usaha dari holding BUMN pupuk, PT Pupuk Indonesia (Persero).

Tren Diskon Vonis Koruptor, PSI: Publik Makin Tak Percaya Penegakan Hukum
Siaran Pers Sikap PSI

Tren Diskon Vonis Koruptor, PSI: Publik Makin Tak Percaya Penegakan Hukum

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam tren pemotongan vonis hukum terhadap para terdakwa korupsi. Terakhir adalah pemotongan vonis Djoko Tjandra dan mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari.

“Tren pemotongan vonis ini mengirim pesan yang buruk dalam agenda pemberantasan korupsi. Kuat muncul kesan bahwa kita tak lagi menganggap korupsi sebagai kejahatan yang memiliki dampak luar biasa. Publik makin tidak percaya pada penegakan hukum” kata Juru Bicara DPP PSI, Ariyo Bimmo, dalam keterangan tertulis, Kamis 5 Agustus 2021.

“Sudah saatnya masyarakat disuguhi berita baik dalam kerja pemberantasan korupsi. Tak masuk akal membayangkan kejahatan yang melibatkan uang sedemikian banyak dan oknum penegak hukum mendapat diskon dan pengadilan yang lebih tinggi, ” kata Bimmo

Terkait Pinangki, tindakannya menerima suap makin meremukkan wajah penegakan hukum dan mengoyak rasa keadilan masyarakat.

“Masyarakat sangat ingin mendengar bahwa penegak hukum yang mengkhianati hukum menerima vonis seberat-beratnya, bukan didiskon hanya 4 tahun seperti Pinangki,” lanjut Bimmo.

PSI menilai kasus Djoko Tjandra merupakan fase penting dari kerja besar penegakan hukum di Indonesia.

“Ini merupakan skandal penegakan hukum dan salah satu wujud nyata dari apa yang selama ini kita ributkan sebagai mafia peradilan. Karena itu, penetapan vonis untuk pihak-pihak yang menjadi terdakwa menjadi krusial,” kata Bimmo.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memotong vonis Djoko Tjandra dari 4 tahun 6 bulan menjadi 3 tahun 6 bulan penjara.

Sebelumnya, pada pertengahan Juni 2021, majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memotong hukuman untuk Pinangki. Dalam putusan tersebut, hukuman Pinangki dikurangi dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara.

PPKM Darurat Diperpanjang, PSI Minta Tiga Hal Dijalankan
Sikap PSI

PPKM Darurat Diperpanjang, PSI Minta Tiga Hal Dijalankan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemerintah dan semua pihak menjalankan tiga hal sampai 25 Juli agar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat bisa dilonggarkan pada 26 Juli 2021.

“Pertama adalah taati protokol kesehatan atau prokes. Semua orang diharapkan diam di rumah, kecuali terpaksa. Ketika di luar, prokes harus benar-benar ditegakkan. Pihak berwenang juga jangan ragu untuk menindak meski tentu dengan cara-cara yang manusiawi,” kata Plt Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha, dalam keterangan tertulis, Rabu 21 Juli 2021.

Kedua, bantuan untuk masyarakat terdampak perlu makin disegerakan dan tepat sasaran.

“Kalau bantuan segera tiba, mereka tidak perlu lagi memikirkan cara memenuhi kebutuhan keluarga dan tetap di rumah,” lanjut Giring.

Ketiga, mempercepat dan lebih memasifkan vaksinasi. Sebab vaksin diyakiini mampu membentengi diri sehingga, jika terpapar, tidak terlalu parah efeknya.

“Pemerintah dan semua elemen masyarakat perlu mengejar target herd immunity, yaitu 85 persen rakyat Indonesia harus sudah vaksinasi lengkap. Pasti mustahil dalam pekan ini tapi momentum perpanjangan PPKM Darurat ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk lebih memasifkan vaksinasi,” kata Giring.

Jika tiga hal tersebut bisa dilaksanakan, perekonomian akan kembali bergerak dan penyebaran virus terkendali.

“Pasar-pasar akan dibuka, pengemudi online, tukang becak, pedagang kaki lima, dan lain-lain akan kembali leluasa beraktivitas. Dengan ini ekonomi akan tumbuh kembali,” lanjut Giring.

Ia menegaskan, PPKM Darurat adalah bentuk nyata prinsip atau filosofi pemerintah salus populi suprema lex esto atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

“Ini terlihat dalam bentuk penambahan anggaran Rp 45 triliun, dari Rp 699,43 triliun menjadi Rp 744,75 triliun. Ini bukti keseriusan pemerintah yang tidak boleh disia-siakan semua pihak. Jangan sampai uang rakyat dari APBN ini sia-sia lantaran kita mengabaikan tiga hal di atas,” pungkas Giring.

Presiden Joko Widodo menyampaikan perpanjangan PPKM Darurat pada Selasa 20 Juli 2021 malam. Dalam keterangan yang disampaikan, PPKM Darurat diperpanjang sampai 25 Juli dan akan dilonggarkan bila jumlah kasus COVID-19 terus menurun.

Ketua PAN Tuntut Anggota DPR Harus Dapat ICU, PSI:  Tidak Punya Nurani
Sikap PSI

Ketua PAN Tuntut Anggota DPR Harus Dapat ICU, PSI: Tidak Punya Nurani

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay yang menyatakan tak ingin lagi ada anggota DPR yang tidak mendapatkan ruang ICU di rumah sakit.

“Pernyataan tersebut Ketua PAN mencerminkan cara pandang yang mementingkan diri dan kelompok sendiri, tidak punya hati nurani. Pak Saleh seharusnya marah dan sedih bila rakyat biasa meninggal dunia karena tidak mendapatkan layanan medis,” kata Juru Bicara DPP PSI bidang kesehatan, dr Christian Widodo, dalam keterangan tertulis, Rabu 14 Juli 2021.

Christian melanjutkan, tidak seharusnya seorang politisi berpikiran sempit semacam itu. Dalam kondisi krisis semacam itu, rakyat jauh lebih menderita di masa pandemi dan terutama PPKM Darurat ini.

“Banyak rakyat bahkan tak punya lagi penghasilan di masa PPKM Darurat. Sementara, para anggota DPR masih menikmati hampir semua keistimewaan sebagai pejabat, hidup mereka masih sangat layak,” lanjut Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut.

Ketimbang meminta prioritas semacam itu, Christian meminta seluruh anggota dan DPR mencurahkan waktu dan energi untuk membantu rakyat yang terdampak pandemi.

“Ini saatnya membantu rakyat dengan lebih nyata. Mungkin dengan membantu percepatan vaksinasi atau membagikan Rice Box seperti PSI. Buang jauh-jauh pikiran untuk sekadar menyelamatkan diri dan kelompoknya sendiri,” pungkas Ketua DPW PSI Nusa Tenggara Timur tersebut.

Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengaku kehilangan atas meninggalnya anggota DPR RI Fraksi PAN John Siffy Mirin karena Covid-19.

“Saya tidak mau lagi misal mendengar ada anggota DPR yang tidak dapat tempat ICU, seperti yang dialami anggota Fraksi PAN saudaraku John Siffy Mirin, anggota DPR dari Papua Fraksi Partai Amanat Nasional tidak dapat ICU, ya,” kata Saleh.

Hal itu disampaikan Saleh dalam rapat Komisi IX Selasa 13 Juli yang dihadiri secara virtual oleh Menkes Budi Gunadi Sadikin.

PSI Minta Stasiun TV Bertanggung Jawab, Perbaiki  Kualitas Sinetron
Pernyataan Sikap DPP PSI Sikap PSI

PSI Minta Stasiun TV Bertanggung Jawab, Perbaiki Kualitas Sinetron

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak stasiun televisi untuk lebih selektif dalam memproduksi dan menayangkan sinetron.

“Dalam pengamatan PSI, masih cukup banyak sinetron yang tak memperhatikan kualitas, menghina akal sehat dan membodohi penonton. Misalnya, mengeksploitasi perempuan dan anak. Stasiun TV tidak boleh lepas tangan, harus bertanggung jawab memperbaikinya,” kata Juru Bicara DPP PSI, Dara Nasution, dalam keterangan tertulis, Selasa 29 Juni 2021.

Terakhir, pada Juni ini, sinetron Suara Hati Istri Zahra memancing banyak protes. Sinetron yang tayang di Indosiar itu dinilai tidak patut karena menaruh anak 15 tahun sebagai pemeran sosok istri.

Lebih jauh, sinetron ini dianggap mempromosikan pernikahan anak. Padahal pemerintah sedang giat mengkampanyekan tolak pernikahan anak yang terbukti banyak mengandung dampak negatif.

Situasi ini diperparah karena Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak bekerja sebagai mana diharapkan. KPI belakangan malah lebih sibuk mengurusi hal-hal yang di luar wewenangnya, seperti ingin mengawasi YouTube dan Netflix.

“Tidak berfungsinya KPI ini yang memperkuat keyakinan PSI untuk segera mengevaluasi dan meminta pembubaran KPI.” kata Dara.

PSI meyakini, para pembuat sinetron tak boleh mengabaikan fungsi sosial-edukatif. Rating penting dikejar namun kualitas tidak boleh dinomorduakan.

“Karena itu kami meminta pihak stasiun swasta untuk lebih selektif dan bertanggung jawab. Kuncinya di mereka. Karena mereka yang menyetujui dan membiayai produksi,” lanjut mahasiswa S2 Oxford University ini.

Terakhir, selera penonton tidak bisa dijadikan pembenaran dalam produksi sinetron. Pembuat dan penyandang dana juga harus punya pedoman etis.

“Selera bukan sesuatu yang mutlak-mutlakan, melainkan juga bisa diarahkan. Tinggal soal kemauan baik dari semua stasiun TV,” kata pungkas Dara.

PSI: Kalau Tidak Bermanfaat, Bubarkan Saja KPI
Pernyataan Sikap DPP PSI Siaran Pers Sikap PSI

PSI: Kalau Tidak Bermanfaat, Bubarkan Saja KPI

Partai Solidaritas Indonesia ({PSI ) meminta pemerintah dan DPR meninjau ulang keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

“Lembaga ini  tidak relevan lagi dengan zaman, tidak bermanfaat untuk masyarakat, dan hanya rajin memicu kontroversi tidak perlu. Pajak rakyat harus demi kemaslahatan rakyat. Relevan dan bermanfaat atau dibubarkan,” kata Plt Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha, dalam keterangan tertulis, Minggu 27 Juni 2021.

Kontroversi terbaru adalah saat KPI  Pusat membatasi jam tayang 42 lagu berbahasa Inggris. 42 lagu ini hanya boleh disiarkan di radio setelah pukul 22.00.

PSI  memahami bahwa  KPI hadir sebagai perwujudan amanat UU Penyiaran No 32/2002. Tapi, kinerjanya harus selalu dievaluasi.

“Pemerintah dan DPR harus mengevaluasi ulang dan mempertimbangkan untuk membubarkan KPI,” ujar mantan vokalis Nidji ini.

Sebelumnya, KPI lebih sibuk hendak menyensor iklan Shopee, ingin mengawasi isi siaran YouTube, Netflix dan sebagainya .

Pada 2019, PSI mengkritisi rencana KPI yang berniat ikut mengawasi  YouTube, Facebook, Netflix, dan media digital lain. Dalam UU Penyiaran, kewenangan KPI mencakup lembaga siaran, yaitu televisi dan radio, tidak termasuk media digital.

“Di sisi lain, ironisnya, KPI gagal mengawasi kualitas isi siaran televisi dan bertahun-tahun mendiamkan berbagai mata acara yang tidak mendidik tetap tayang ditonton jutaan rakyat setiap hari,” lanjut Calon Presiden RI 2024 tersebut.

Banyak kritik dilontarkan, tapi KPI tidak juga berubah. Jika performa seperti sekarang dipertahankan, Giring menegaskan, keberadaannya tidak berguna dan hanya membebani  rakyat dan karenanya harus dibubarkan.

Politisi PSI Harap Pilpres 2024 Tak Hanya Dua Paslon
Sikap PSI

Politisi PSI Harap Pilpres 2024 Tak Hanya Dua Paslon

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Politisi PSI, Raja Juli Antoni berharap pilpres kedepan tidak hanya ada dua paslon yang bertarung.

Menurut Sekretaris Dewan Pembina PSI ini, dengan dua paslon saja maka akan menimbulkan keretakan ditengah masyarakat.

Hal ini dikatakannya mendampingi Plt Ketum PSI, Giring Ganesha berkunjung ke kantor Tribun Pontianak, Sabtu 19 Juni 2021.

“Ada upaya bahwa pada pemilu 2024 akan datang dipaksakan hanya ada dua paslon. Kami PSI berharap paling tidak ada tiga atau empat paslon agar rakyat ada alternatif,” ujarnya

Walaupun memang, dikatakanya pasca pilpres 2019 Prabowo-Sandi telah bergabung ke kabinet Jokowi, namun keretakan di masyarakat masih terasa.

“Belajar dari 2019 lalu yang hanya ada dua kubu, walau Pak Prabowo dan Pak Sandi dikabinet, atasnya rekat namun bawahnya retak. Jadi kami juga berharap ada tiga atau empat pasangan,” katanya. (*)

Sumber : https://pontianak.tribunnews.com/2021/06/19/politisi-psi-harap-pilpres-2024-tak-hanya-dua-paslon

Banyak ASN DKI Menolak Promosi Jabatan, PSI Dukung Pengusutan Lewat Pansus DPRD
Sikap PSI

Banyak ASN DKI Menolak Promosi Jabatan, PSI Dukung Pengusutan Lewat Pansus DPRD

Merdeka.com – Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad sepakat dengan wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) terkait rekrutmen jabatan di lingkup Pemprov DKI. Hal ini menyusul kejadian atas ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Jakarta enggan mendaftar lelang jabatan.

Idris berpendapat, pansus tersebut perlu dipertimbangkan mengingat saat ini masih banyak kekosongan jabatan-jabatan di Pemprov DKI.

“Lebih prioritas untuk usut tuntas dari akar masalah. Harus ada reformasi sistem yang merit dalam tata kelola rekrutmen jabatan ASN. Jadi lebih penting Pansus untuk sistem rekrutmen jabatan sampai sekarang saja masih banyak jabatan kosong,” ucap Idris kepada merdeka.com, Rabu (2/6).

Idris enggan mengaitkan peran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) atas polemik malasnya para ASN untuk ikut serta mendaftar lelang jabatan. Yang jelas menurutnya, jika sistem rekrutmen dibenahi, ada tidaknya peran TGUPP tidak akan mengganggu proses seleksi lelang jabatan.

“Benahi saja sistem rekrutmen jabatan dengan kapasitas SDM ASN Jakarta sangat bisa,” tandasnya

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan pihaknya akan membentuk panitia khusus terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) yang enggan mendaftar lelang jabatan. Pras menilai, fenomena seperti ini patut ditelisik lebih jauh.

“Kami akan bentuk pansus untuk menyelesaikan persoalan ASN yang enggan ikut peremajaan jabatan ini,” ujar Pras, Kamis, (27/5).

Nantinya, Pansus akan memanggil 239 ASN yang menolak mendaftar dalam seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama. Sebab menurut Pras, sebagai seorang ASN, memiliki kewajiban bekerja secara profesional. Jabatan, di lingkup ASN merupakan jenjang karir yang sangat diperhitungkan.

“Jadi, aneh apabila mereka menolak berkarir,” ujarnya.

Politikus PDIP ini pun akan meminta pansus memanggil para pakar dan ahli dari instansi terkait seperti dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kemenpan RB, KSAN, BKN, Korpri, termasuk akademisi.

“Kita akan minta pendapat mereka tentang bagaimana seharusnya sistem pengelolaan birokrasi pemerintah dan sumber daya manusianya (SDM). Jadi, kami bisa mendapatkan gambarang utuh, tidak setengah-setengah,” paparnya.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa diacuhkan lantaran memengaruhi pelayanan publik terhadap masyarakat dan kinerja pemerintahan. Apalagi, masih banyak posisi strategis yang belum diisi pejabat definitif dan sebelumnya banyak kadis yang mengundurkan diri.

“Ini anomali. Saya menduga, semuanya satu rangkaian. Jadi, DPRD sebagai pengawas eksekutif harus ‘turun tangan’ karena nanti di hilirnya, masyarakat yang akan dirugikan,” tegasnya.

“Ini masalah serius, belum ada kasus (ASN menolak ikut peremajaan jabatan) di Jakarta bahkan di Indonesia yang begini. ASN itu wajib mengemban tugas ketika ditugaskan di mana saja. Birokrasi kita juga, kan, menerapkan sistem meritrokasi,” sambungnya.

Sebagai informasi, sebanyak 239 pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang tidak mau ikut dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau eselon II. Ini terungkap setelah Anies mengumpulkan mereka dalam forum apel di lapangan Balai Kota, Senin (10/5).

Di sisi lain, setidaknya terdapat 20-an jabatan yang diisi plt ataupun masih kosong, yakni Asisten Kesejahteraan Rakyat, Kepala BPBD, Kepala BPD, Kepala BPSDM, Kepala DKPKP, Kepala DLH, Kepala Disparekraf, Kepala Disperindag KUKM, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Karp Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Karo Pemerintahan, serta Waka BPD.

Selanjutnya Waka Dinkes, Waka Disdik, Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Sekretaris Kota Jaktim, Sekretaris Kota Jakut, Kepala BPAD, Kepala Dukcapil, Kepala BPPJ, Kepala BP BUMD, Sekretaris Dewan, serta Wali Kota Jaksel.

Kekosongan tersebut, salah satunya karena faktor pengunduran diri. Selama Anies menjabat, mereka yang mundur, seperti Kepala BPBD, Subejo; Kepala Dinas Perumahan, Kelik Indriyanto; Kepala Disparbud, Edy Juanedi; Kepala Bappeda, Sri Mahendra; Kepala BP BUMD, Faisal Syafruddin; Kepala BPD, Tsani Annafari; dan Kepala BPAD, Pujiono. [ray]

Sumber : https://www.merdeka.com/jakarta/banyak-asn-dki-menolak-promosi-jabatan-psi-dukung-pengusutan-lewat-pansus-dprd.html

PSI Kecam Tindakan Mengikat Leher Anak di Aceh yang Mengambil Kotak Amal
Sikap PSI

PSI Kecam Tindakan Mengikat Leher Anak di Aceh yang Mengambil Kotak Amal

Jakarta, Beritasatu.com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam insiden seorang anak laki-laki diikat di leher dan kedua tangan di Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara. PSI menilai masih ada cara yang lebih beradab untuk mendidik anak yang dituduh mencuri.

“Ini sungguh tidak manusiawi. Pasti ada cara-cara lain yang jauh lebih beradab meski si bocah melakukan hal yang dituduhkan, yaitu mencuri uang di kotak amal masjid,” kata Wakil Sekjen DPP PSI, Danik Eka Rahmaningtiyas kepada Beritasatu.com, Senin (31/5/2021).

Dalam video yang viral di media sosial, leher bocah tersebut diikat dengan tali. Sementara kedua tangannya diikat ke belakang. Lalu bocah tersebut diseret disaksikan warga dan rekan sebayanya.

Polisi setempat menyatakan, bocah tersebut mengambil uang kotak amal di masjid untuk makan. Hal tersebut terpaksa dia lakukan karena ayahnya sedang sakit dan tak bisa bekerja.

“Kenapa kita bisa begitu kejam memperlakukan anak-anak? Ke orang dewasa saja tidak pantas, apalagi ke anak-anak yang masih belum matang kejiwaannya. Mereka harus dilindungi, bukan dihukum seenaknya. Kami semakin menyesalkan ketika tahu bahwa anak tersebut terpaksa melakukan karena ayahnya tidak bisa mencari nafkah,”jelas Danik.

Menurut Danik, sudah sepatutnya aksi main hakim sendiri seperti itu dihilangkan. Hukum harus ditegakkan tapi dengan cara-cara yang benar, manusiawi, dan sesuai prosedur.

“Lebih jauh, perlakuan tidak manusiawi tersebut, potensial membawa dampak psikologis bagi si anak. Alih-alih membuat jera, perlakuan tersebut bisa memunculkan problem baru di kemudian hari,” tegas dia.

Selain itu, di hari-hari mendatang, PSI mengingatkan solidaritas sosial seharusnya tetap terjaga agar perbuatan semacam yang dilakukan si bocah bisa dicegah.

“Terkhusus di masa pandemi seperti sekarang, solidaritas sosial harus tetap dijaga, bahkan ditingkatkan Sehingga setiap kali ada keluarga yang kekurangan, bisa segera diketahui dan dibantu,” pungkas Danik.

Sumber: BeritaSatu.com

Jutaan Data Pribadi Bobol, PSI Minta Semua Instansi Perkuat Keamanan Data
Siaran Pers Sikap PSI

Jutaan Data Pribadi Bobol, PSI Minta Semua Instansi Perkuat Keamanan Data

Menyusul ditawarkannya ratusan juta data pribadi Warga Negara Indonesia (WNI) di situs darkweb Raid Forums, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta semua instansi yang memegang data pribadi WNI untuk lebih memperkuat keamanan basis datanya. Demikian disampaikan Juru Bicara PSI, Sigit Widodo, Jumat (21/5/2021).

Peretas dengan nama akun “kotz” yang membobol database ini mengaku memiliki 279 juta data pribadi WNI dan 20 juta di antaranya dilengkapi foto. “Dia memberikan satu juta sampel data untuk dicek kebenarannya,” ujar Sigit.

Sigit yang sebelum bergabung dengan PSI menjabat sebagai Direktur Operasional Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ini mengaku tidak percaya kotz memiliki ratusan juta data seperti klaimnya. “Dari satu juta sampel data yang disebarkan, kami cek untuk data Nomor Induk Kependudukan saja hanya ada sekitar 60 ribuan,” ujarnya.

Karena itu, Sigit juga tidak percaya kalau data ini diretas dari basis data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) seperti yang banyak dituduhkan di media sosial. “Kalau memang yang diretas database BPJS, setidaknya minimal data NIK-nya lengkap,” kata Sigit.

Menurut Sigit, karena ada data nomor BPJS, data yang dimiliki kotz bisa saja berasal dari data rumah sakit rekanan BPJS atau hasil rekayasa sosial. “Banyak kemungkinan, dan sebaiknya ada penyelidikan serius terkait tersebarnya jutaan data pribadi ini,” ungkapnya.

Sigit mengatakan, kejadian ini harus menjadi peringatan untuk semua pihak. “Ini peringatan agar kita semua memperkuat kemanan data, terutama untuk pihak-pihak yang memegang data pribadi WNI, baik swasta maupun instansi pemerintah. Ini juga sekaligus desakan kepada kawan-kawan kita di DPR untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi,” ujar Sigit.

Selain memperkuat keamanan semua database, PSI berharap pemerintah bisa menjelaskan masalah ini secara terbuka kepada publik. “Cukup menarik karena kasus ini muncul di saat yang bersamaan dengan Kominfo menggulirkan program literasi digital. Kasus ini harus diusut tuntas dan dibuka secara transparan kepada masyarakat. Jangan sampai kasus ini dimanfaatkan untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintah di bidang keamanan digital,” pungkasnya.