Persempit Kesenjangan Digital, PSI Minta Pemerintah Punya Rencana yang Jelas
Siaran Pers Sikap PSI

Persempit Kesenjangan Digital, PSI Minta Pemerintah Punya Rencana yang Jelas

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung langkah pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 40 triliun di tahun 2021 untuk melakukan transformasi digital. Namun, pemerintah diharapkan sudah memiliki rencana yang jelas dalam bentuk peta jalan. Rencana ini harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Harapan ini disampaikan juru bicara PSI, Sigit Widodo, Selasa (28/10/2020)

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam sebuah webinar mengungkapkan, anggaran transformasi digital itu diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan membuat proses pemerintahan dan pelayanan publik bisa berjalan efisien dan cepat. Dalam acara itu, Sri Mulyani berharap semua desa di Indonesia dapat terkoneksi ke jaringan internet dalam beberapa tahun ke depan.

“Pemerintah saat ini mengejar rasio elektrifikasi 100 persen, tidak boleh ada satu desa yang tidak ada listrik. Kita juga harus mengejar agar tidak ada satu desa yang tidak terkoneksi internet,” tutur Sri Mulyani

Sigit mengatakan, PSI sangat mengapresiasi tekad dan semangat pemerintah untuk mengurangi kesenjangan digital di Indonesia. “Hingga saat ini kesenjangan digital masih menjadi masalah besar yang harus kita pecahkan bersama,” ujar mantan Direktur Operasional Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ini.

PSI sendiri membagi masalah kesenjangan digital di Indonesia ke dalam tiga kategori besar. Pertama, kesenjangan antara Indonesia bagian Barat dengan Indonesia bagian Timur. Kedua, kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Ketiga, kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin. “Tiga masalah ini harus diselesaikan secara bersamaan dalam waku yang singkat,” ujar Sigit.

Untuk Indonesia bagian Barat, masih menurut Sigit, secara teknis seharusnya tidak ada masalah untuk menyalurkan akses internet hingga ke desa-desa. “Tapi di Indonesia bagian Timur, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Di Papua, dan NTT, misalnya, masih banyak daerah yang hanya bisa diakses dengan internet satelit yang biayanya sangat mahal,” ungkapnya.

Membangun infrastruktur last mile di Indonesia bagian Timur bukan pekerjaan yang mudah. Saat ini setengah pengguna internet di Indonesia masih berasal dari Pulau Jawa. Hanya sekitar 20 persen pengguna internet Indonesia yang berasal dari luar Jawa dan Sumatera.

Selain soal infrastruktur, daya beli masyarakat juga jadi masalah tersendiri. “Selama pandemi, kita banyak mendengar orangtua mengeluhkan biaya internet yang mahal untuk anaknya belajar jarak jauh. Bahkan di tingkat perguruan tinggi, banyak kampus yang mengurangi kuliah tatap muka dan menggantinya dengan tugas karena mahasiswa mengeluh kuotanya cepat habis jika harus selalu kuliah dengan aplikasi video conference,” kata Sigit.

Untuk wilayah perdesaan, Sigit mengingatkan kemampuan literasi digital yang sangat beragam. “Menurut pengamatan kami, desa yang dipimpin oleh kepala desa yang visioner akan dengan mudah mengadopsi internet dan memanfaatkannya untuk kegiatan-kegiatan produktif. Namun banyak juga kepala desa yang tidak memahami sama sekali tentang teknologi digital,” ujar pria yang sejak tujuh tahun silam sudah terjun menjadi penggiat desa digital ini.

Karena beragamnya masalah terkait kesenjangan digital di Indonesia, PSI berharap pemerintah segera menyusun peta jalan yang terukur untuk mengatasainya. “Misalnya dalam lima tahun ke depan, berapa persen desa di Indonesia yang ditargetkan sudah terkoneksi internet, di mana saja, dengan teknologi apa, berapa anggaran yang disediakan oleh pemerintah per tahunnya, hingga biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk dapat menggunakan akses internet tadi,” ujar Sigit.

“Dan tentunya, berapa target penambahan pengguna internet di Indonesia setiap tahunnya dan bagaimana agar masyarakat yang tidak mampu tetap bisa mengakses internet,” tambah Sigit lagi.

Peta jalan itu, kata Sigit, harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. “Jika disampaikan secara terbuka, masyarakat dapat memberi masukan dan mengkritisi dari awal apabila ada hal-hal yang dirasa kurang tepat. Selain itu, peta jalan ini akan sangat penting untuk perusahaan yang ingin berinvestasi di bidang infrastruktur internet,” ujar mahasiswa doktoral Ilmu Komunikasi ini.

Sigit mengingatkan, masalah kesenjangan digital ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah dan hanya bisa diperbaiki jika melibatkan seluruh masyarakat. “Namun pemerintah harus memiliki peta jalan yang jelas agar masyarakat memiliki panduan yang sama dalam memecahkan masalah ini,” pungkas Sigit.

Pemerintah Pasti Hati-Hati Distribusikan Vaksin Covid-19
Siaran Pers Sikap PSI

Pemerintah Pasti Hati-Hati Distribusikan Vaksin Covid-19

Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dokter Christian Widodo, yakin pemerintah akan berhati-hati saat kelak memutuskan vaksin Covid-19 digunakan di Indonesia. Jika resmi didistribusikan ke masyarakat, berarti vaksin tersebut sudah melalui serangkaian uji klinis yang ketat.

“Berbagai tahapan sudah dilewati, mulai dari tahap eksplorasi, tahap praklinis, uji klinis, persetujuan badan pengatur (lisensi), manufaktur (produksi) dan kontrol kualitas. Pemerintah pasti telah mencermati hal-hal tersebut,” kata Anggota DPRD Provinsi NTT itu, dalam keterangan tertulis, Rabu 28 Oktober 2020.

Christian menambahkan, “Semua fase ini tentu juga sudah melewati tahapan di laboratorium, hewan dan sampai pada manusia di tahap uji klinis. Terhadap reaksi simpang (atau bahasa awam efek samping) yang langsung diakibatkan oleh komponen-komponen dalam vaksin sudah dilakukan telaah secara tuntas pada fase uji klinis atau biasa disebut pra-lisensi yaitu fase sebelum mendapat persetujuan badan pengatur (fase Lisensi).”

Lebih jauh, legislator ini menerangkan, tahapan paling krusial dari sebuah proses pembuatan vaksin ada pada tahap uji klinis atau pra-lisensi. Menurutnya, tahapan itu menguji efek samping vaksin terhadap kesehatan penerima. Jika lolos, baru mendapat persetujuan untuk diproduksi massal dan diedarkan.

“Fase uji klinis (pra-lisensi) ini terdiri dari 3 fase yang saya rangkum secara sederhana, yaitu pada fase 1 sekelompok kecil orang akan menerima vaksin, biasanya berkisar 20-100 sukarelawan sehat. Vaksin yang lolos fase ini bisa dibilang aman, namun harus diteliti lebih lanjut,” imbuhnya.

Christian menambahkan, pada fase 2, studi klinis diperluas, vaksin diberikan pada orang dengan karakteristik tertentu dengan mempertimbangkan rentang usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan untuk memantau keamanan vaksin, potensi munculnya reaksi simpang, respons imun tiap orang (imunogenisitas), dosis optimal dan jadwal pemberian vaksin. Jumlah orang yang berpartisipasi biasanya ratusan.

Lebih jauh, pada fase 3 tahap uji klinis, vaksin diberikan kepada ribuan orang dan melibatkan populasi yang lebih beragam. Tujuannya untuk menilai efikasi dan pengamatan lebih jauh terhadap keamanannya. Efikasi adalah kemampuan vaksin untuk memberi manfaat bagi individu yang diimunisasi.

Dia memaparkan, “Manfaat yang dimaksud adalah manfaat fisik yang sehat, jiwa yang sehat, dan manfaat terhadap kesejahteraan sosio-ekonomi dibandingkan dengan risiko kemungkinan terjadinya KIPI (kejadian ikutan pasca imunisasi).”

Dari serangkaian uji klinis ketat yang mesti dilewati di atas, Christian yakin vaksin Covid-19 yang ditentukan pemerintah dan IDI nanti benar-benar aman disuntikkan ke masyarakat. Namun, ia meminta masyarakat bersabar dan tidak menebar pesimisme.

“Kita semua boleh yakin bahwa ketika pemerintah dan IDI memperbolehkan vaksin Covid-19 digunakan maka bisa dipastikan bahwa vaksin tersebut aman. Yang harus kita lakukan sebagai masyarakat adalah sabar menunggu proses yang sedang berlangsung ini. Masyarakat harus bisa menahan diri dan menahan jempol untuk tidak menyebarkan berita-berita yang dapat menimbulkan keresahan dan memadamkan semangat untuk hidup normal kembali seperti dulu kala. Kita harus terbiasa membaca sebuah berita secara komprehensif,” kata Ketua DPW PSI NTT itu.

Ia mencontohkan, pengaruh persebaran berita di media sosial, turut mempengaruhi opini masyarakat. “Beberapa hari yang lalu, saya membaca berita di sebuah media masa dengan judul ‘Korea Selatan kelabakan lihat warganya meninggal satu per satu setelah disuntik vaksin’. Berita ini dikaitkan dengan rencana pemberian vaksin Covid-19, padahal jelas berbeda. Yang dilakukan pemerintah Korea Selatan pada saat itu melakukan berbagai cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh warganya, salah satunya dengan memberikan vaksin flu kepada 19 juta orang,” kata Christian.

Lebih jauh, ia menilai pemberitaan itu menyesatkan karena faktanya vaksin flu tidak bisa digunakan untuk menyembuhkan Covid-19.

“Perlu dicatat vaksin flu bukan vaksin Covid-19 dan itu dalam rangka meningkatkan daya tahan tubuh, bukan dalam rangka menghilangkan Covid-19 dari Negeri Ginseng. Belum lagi kita tidak memperoleh data pasti apa penyebab kematian orang yang divaksin flu tersebut. Bisa saja orang tersebut meninggal karena serangan jantung, stroke dan sebagainya. Kita juga tidak mengetahui umur orang yang meninggal tersebut, berapa jumlah pasti orang yang meninggal atau penyakit penyerta lain (komorbiditas) seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes melitus, dan sebagainya yang dimiliki orang tersebut,” ucap dia lagi.

Pada awal masa pandemi, pemerintah Indonesia sudah menetapkan Covid-19 sebagai bencana non-alam. Tidak ada negara yang menyiapkan diri secara baik menghadapi bencana pandemi ini. Ini terbukti dari sampai hari ini banyak negara besar yang masih berjibaku mencari formula penanganan yang tepat.

Karena itu, Christian meminta semua pihak tidak saling menyalahkan dalam penanganan pandemi Covid-19.

“Ini bukan saat yang tepat untuk menyebarkan pesimisme terhadap vaksin, menyalahkan satu sama lain, seperti pemerintah menyalahkan masyarakat karena tidak taat pada protokol kesehatan, masyarakat menyalahkan pemerintah karena ekonomi keluarga yang semakin sulit, masyarakat menyalahkan medis karena tidak mendapat pelayanan (yang kita semua tahu bahwa mereka sangat kelelahan dan kewalahan),” tuturnya.

Terakhir, daripada saling menyalahkan, Christian mengajak masing-masing pihak mengambil bagian dan memaksimalkan peran dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Ini adalah saatnya kita bahu-membahu bekerja sama mengatasi pandemi ini. Semua pihak menjalankan peran masing-masing sebaik-baiknya. Biarkan pemerintah dan IDI bersinergi untuk mendapatkan hasil maksimal, masyarakat sabar menunggu vaksin sambil tetap taat pada protokol kesehatan, biarkan tenaga medis bekerja semaksimal mungkin dan para ilmuwan memutar otak melanjutkan tahapan uji klinis ini sampai vaksin bisa diproduksi dengan aman,” pungkasnya.

Pesantren adalah Modal Kultural, Sudah Selayaknya Pemerintah Membantu
Siaran Pers Sikap PSI

Pesantren adalah Modal Kultural, Sudah Selayaknya Pemerintah Membantu

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi bantuan pemerintah kepada pesantren dalam bentuk anggaran Rp 2,6 triliun dalam rangka beradaptasi dengan era kebiasaan baru akibat Covid-19.

“Pesantren adalah salah satu modal kultural di Tanah Air sejak ratusan tahun lalu. Kami berharap pemerintah memberikan perhatian serius mengingat santri adalah modal kultural yang kuat dalam pembangunan ideologi kebangsaan kita di tengah gempuran ideologi transnasional yang semakin marak,” kata Juru Bicara PSI, Nanang Priyo Utomo, Sabtu 24 Oktober 2020.

Peran pesantren, lanjut Nanang, terhadap kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi tidak bisa diabaikan. Keberadaannya telah menghasilkan sangat banyak pemimpin formal dan informal di Indonesia.

Pandemi saat ini juga berdampak buruk terhadap keberlanjutan pesantren. Banyak pesantren yang kemudian terbebani terutama dari segi biaya operasional dan langkah melakukan adaptasi terhadap kehidupan “New Normal.”

“Keberadaan pesantren sebagai tempat pendidikan yang dekat dan mudah diakses rakyat membutuhkan dukungan di masa sulit ini, terutama terkait dana operasional,” lanjut Nanang.

PSI berharap jika pendemi COVID 19 sudah mereda alokasi dana untuk pesantren tersebut tetap dialokasikan untuk santri. Alokasi dana dapat direlokasikan untuk biaya operasional seperti pembelian kitab dan subsidi biaya makan.

Seperti diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah menyiapkan Rp 2,6 triliun yang akan disalurkan ke pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan.

Bantuan Rp 2,38 triliun akan digunakan untuk membantu operasional pesantren. Juga lembaga pendidikan keagamaan mulai jenjang Madrasah Diniyah Takmiliyah sampai lembaga pendidikan Al-Quran.

Kemudian ada bantuan pembelajaran secara daring bagi pesantren selama tiga bulan Rp 211,7 miliar. Nilai bantuan mengikuti klasifikasi besaran pesantren.

Gelar Kopdarsus, PSI Perintahkan Kader untuk Tegakkan Protokol Kesehatan dalam Pilkada 2020
Siaran Pers Sikap PSI

Gelar Kopdarsus, PSI Perintahkan Kader untuk Tegakkan Protokol Kesehatan dalam Pilkada 2020

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar kopi darat khusus (Kopdarsus) secara online terkait kampanye Pilkada 2020, Rabu 30 September 2020 dengan pengurus di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Para peserta kopdarsus adalah pengurus dewan pimpinan wilayah (DPW) dan dewan pimpinan daerah (DPD) DPD PSI yang wilayahnya mengikuti Pilkada 2020.

Pada kesempatan tersebut, DPP PSI menyampaikan instruksi tertulis untuk menjalankan protokol pencegahan Covid-19 pada setiap tahap Pilkada 2020.

“Kita harus memberi contoh nyata, leading by example. Kader-kader PSI harus benar-benar mempraktikkan protokol kesehatan. Disiplin tinggi,” kata Plt Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha, saat menyampaikan sambutan.

Ada beberapa poin penting dalam surat instruksi tersebut. Di antaranya melakukan pemeriksaan kesehatan berkala sebagai langkah deteksi dini, melapor ke pihak berwenang jika terinfeksi virus dan mengikuti prosedur yang berlaku di masing-masing wilayah, secara aktif ikut mengawasi dan melaporkan kepada Bawaslu jika terjadi pelanggaran protokol kesehatan.

Lalu, tidak melakukan kegiatan kampanye yang bersifat pengerahan massa, membentuk Tim Penegakan Disiplin di tingkat DPW, DPD, dan DPC agar seluruh yang terlibat dalam Pilkada tetap menjalankan protokol kesehatan, serta berperan aktif dalam menyukseskan pencegahan penularan Covid-19 yang dijalankan Pemerintah;

“Para pengurus diminta menaati seluruh instruksi yang berlaku. Jika ada pelanggaran terhadap instruksi ini akan diberikan sanksi tegas,” dalam surat yang ditandatangani Giring dan Sekjen DPP PSI Raja Juli Antoni tersebut.

Pada acara ini, Giring selanjutnya menyampaikan, “Saya selalu bilang, ketika kita tak bisa kampanye secara besar-besaran di darat, justru PSI sangat dibutuhkan karena PSI sangat kuat di media sosial. PSI sangat mampu jadi amplifier pesan-pesan kampanye melalui media sosial.”

Selanjutnya, lanjut Giring, PSI adalah wajah anak muda. Lewat PSI, aspirasi anak muda disuarakan. Ini juga harus dimanfaatkan secara optimal oleh kader-kader PSI untuk memenangkan pasangan calon yang didukung.

Secara keseluruhan, pada Pilkada 2020, PSI mendukung 143 pasangan calon. Dengan rincian 6 provinsi dan 137 kabupaten/kota.

Harus Ada Sanksi Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan Saat Pilkada
Siaran Pers Sikap PSI

Harus Ada Sanksi Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan Saat Pilkada

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menindak tegas setiap pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan terkait Covid-19 dalam setiap fase Pilkada 2020

“Buat PSI, kesehatan dan keselamatan rakyat adalah prioritas utama. Karena Pilkada 2020 tak ditunda, maka penegakan protokol kesehatan tak bisa ditawar-tawar lagi, Kalau perlu paslon didiskualifikasi sebagai peserta,” kata Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka, dalam keterangan tertulis, Jumat 25 September 2020

Jika hanya ada sanksi ringan seperti peringatan tertulis, kata Isyana, maka hampir pasti bakal terjadi pelanggaran-pelanggaran. Risiko pelanggaran itu bukan main-main karena menyangkut nyawa manusia.

“Tentu saja, sebelumnya KPU harus menyusun aturan rinci dan terukur terkait pelanggaran protokol kesehatan. Aturan seperti itu akan menjadi panduan dan rujukan bersama, sehingga potensi perbedaan tafsir bisa diminimalkan,” kata Isyana.

KPU RI telah melansir Peraturan KPU (PKPU) No. 13/2020. Pada Pasal 88C dicantumkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan atau pihak lain dilarang melaksanakan rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan atau konser musik, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai dan atau sepeda santai.

Juga dilarang perlombaan, kegiatan sosial seperti bazaar dan atau donor darah, dan atau peringatan hari ulang tahun partai politik.

Sanksi buat para pelanggar berupa peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten dan Kota pada saat terjadinya pelanggaran. Juga penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu bila tidak melaksanakan peringatan tertulis tersebut.

PSI sendiri telah memerintahkan seluruh kader dan meminta para calon kepala daerah serta wakil kepala daerah yang didukung atau diusung di Pilkada 2020 untuk benar-benar mematuhi protokol kesehatan.

“Akan ada sanksi tegas buat para kader partai yang terlibat dalam pelanggaran protokol kesehatan. Instruksi internal ini telah berulang kali disampaikan DPP PSI kepada para kader,” lanjut Isyana.

Sebelumnya, dalam uji publik dengan KPU, Jumat 11 September 2020, PSI meminta iklan kampanye di media sosial tetap dapat dilakukan sebagai upaya mengurangi dan mencegah penyebaran COVID 19 saat kampanye Pilkada 2020.

Usulan tersebut merupakan tanggapan atas Pasal 47 ayat 5 dalam Rancangan Revisi PKPU No 4/2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur/Wagub, Bupati/Wabup dan atau Walikota/Wakil Walikota yang mencantumkan larangan beriklan di media sosial dalam kampanye Pilkada 2020.

“Penggunaan cara-cara kampanye yang berbeda dan tetap menekankan protokol kesehatan menjadi sangat penting dalam kondisi di tengah pandemi. Salah satunya dengan menggunakan teknologi informasi,” kata Isyana dalam uji publik secara virtual tersebut.

Pada PKPU No 13/2020 Pasal 57F, iklan kampanye di media sosial akhirnya diizinkan.

“Terima kasih kepada KPU yang sudah mendengar aspirasi kami. Semoga ini membawa kebaikan bersama,” pungkas Isyana.

PSI Dukung Penertiban Aset Negara di Tangan Swasta
Siaran Pers Sikap PSI

PSI Dukung Penertiban Aset Negara di Tangan Swasta

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk menertibkan Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp 571,5 triliun yang kini dikelola pihak swasta.

“Seluruh aset negara harus dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Pelibatan KPK yang melakukan pendampingan kepada Kemensetneg dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset adalah langkah tepat,” kata Koordinator Juru Bicara PSI, Kokok Dirgantoro, dalam keterangan tertulis, Selasa 22 September 2020.

Apalagi, lanjut Kokok, Indonesia sedang di ambang resesi ekonomi karena pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Pemasukan negara harus dioptimalkan untuk meminimalkan dampak buruk perekonomian yang melesu.

“Ini masa ketika kita harus lincah dan jeli melihat celah untuk menambah pemasukan negara sebanyak-banyaknya. Misalnya dari BMN yang selama ini kurang terpantau,” kata mantan jurnalis ini.

Ada sejumlah BMN yang disasar, di antaranya Gelora Bung Karno (GBK), Pusat Pengelolaan Kompleks (PPK) Kemayoran, Gedung Veteran Semanggi, dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Terkait pengelolaan aset itu, salah satu kendala yang dihadapi Kemensetneg adalah menagih kewajiban para penyewa karena konflik dengan pihak ketiga atau swasta. Padahal, kewajiban penyewa untuk membayar kontrak sudah ditetapkan sejak awal.

“Kewajiban para penyewa harus beres. Tidak boleh kurang, apalagi macet. Jika terus bermasalah, lebih baik aset dikembalikan ke negara. Kita tak bisa bermain-main dalam persoalan ini. Aset-aset tersebut, secara esensial, merupakan pinjaman dari rakyat yang pada gilirannya harus bermanfaat untuk rakyat dalam bentu pemasukan negara,” pungkas Kokok.

Kemensetneg berkoordinasi dengan KPK terkait penertiban dan pemulihan BMN senilai Rp 571,5 triliun. Berdasarkan data KPK, pemanfaatan aset-aset yang dikelola Kemensetneg seperti GBK, Kemayoran, dan TMII, belum optimal menyumbang pemasukan keuangan negara.

Ada beberapa temuan KPK yang lain. Soal TMII, misalnya, KPK menemukan berdasarkan Kepres No 51 Tahun 1977 tentang TMII, aset negara itu dikelola oleh Yayasan Harapan Kita. Belakangan, KPK menemukan sudah terdapat naskah penyerahan TMII dari Yayasan Harapan Kita kepada Pemerintah Pusat.

“Saat ini penguasaan dan pengelolaan masih dilakukan Yayasan Harapan Kita. Selain itu, KPK mendapatkan informasi bahwa pada 2017 telah dilaksanakan legal audit TMII oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dengan tiga opsi rekomendasi pengelolaan, yaitu TMII menjadi BLU, pengoperasian oleh pihak lain, atau Kerja Sama Pemanfaatan,” kata Kasatgas Koordinasi Pencegahan Wilayah II KPK, Asep Rahmat Suwandha.

PSI Kutuk Insiden Penusukan Syekh Ali Jaber dan Minta Pengusutan Tuntas
Siaran Pers Sikap PSI

PSI Kutuk Insiden Penusukan Syekh Ali Jaber dan Minta Pengusutan Tuntas

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengutuk kasus penusukan dai terkenal, Syekh Ali Jaber, dan meminta kepolisian mengusut tuntas.

“Insiden ini harus dikutuk. PSI meminta aparat kepolisian untuk bekerja secara objektif, serius, dan tuntas dalam mengungkap motif penusukan terhadap Syekh Ali Jaber, termasuk mengungkap dalang jika ada,” kata Juru Bicara PSI, Nanang Priyo Utomo, dalam keterangan tertulis, Senin 14 September 2020.

Nanang menambahkan, kebebasan beragama dan berdakwah wajib dilindungi negara. Jika ada pihak-pihak yang mengganggunya, harus segera ditangani.

Selanjutnya, PSI meminta rakyat tenang dan sabar mengikuti proses hukum, tidak membuat atau mengikuti spekulasi yang memperburuk keadaan.

“Dalam kesempatan ini kami juga meminta saudara-saudara kaum Muslim untuk tidak terprovokasi berita yang belum jelas kebenarannya. Sama-sama kita jaga suasana yang kondusif dan biarkan mekanisme hukum berjalan,” pungkas Nanang.

Syaikh Ali Jaber ditusuk pria tak dikenal saat memberikan kajian agama di Masjid Falahuddin, Bandar Lampung, Minggu 13 September.

Terkena tusukan di bagian lengan kanan, Syekh Ali Juber tidak mengalami luka serius. Pelaku berinisial AA dilumpuhkan di lokasi kejadian.

Indonesia Mundur dari Piala Thomas dan Uber, PSI: Keselamatan Atlet adalah Segalanya
Siaran Pers Sikap PSI

Indonesia Mundur dari Piala Thomas dan Uber, PSI: Keselamatan Atlet adalah Segalanya

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung keputusan Pengurus Pusat PBSI yang memutuskan mundur dari Piala Thomas dan Uber 2020 karena mempertimbangkan kesehatan atlet di tengah pandemi COVID-19.

“Ini keputusan yang rasional. Prestasi tentu penting tapi keselamatan para atlet kita adalah segala-galanya. Ketika pandemi masih sangat mengancam, lebih baik tidak ikut serta,” kata Juru Bicara PSI dan Juara Dunia Bulutangkis 1995, Hariyanto Arbi, dalam keterangan tertulis, Sabtu 12 September 2020.

Hariyanto mengaskan, risiko bukan hanya di arena pertandingan. Bahaya juga ada dalam perjalanan panjang ke Denmark, entah di pesawat atau lokasi transit.

Kejuaraan beregu ini rencananya digelar di Aarhus, Denmark, pada 3-11 Oktober 2020.

Terakhir, ia juga memuji langkah PP PBSI yang menjadikan diskusi dengan para atlet sebagai salah satu pertimbangan.

“Para atlet di-wongke, tidak hanya menjadi objek tapi dimintai pendapat. Ketika mereka bilang ragu, ya memang lebih baik tidak ikut. Performa mereka di lapangan pasti tidak maksimal. Masih ada tahun-tahun mendatang,” kata Hariyanto.

Sebelum Indonesia, lima negara juga telah memutuskan mundur dari Piala Thomas dan Piala Uber. Yaitu, Hong Kong, Singapura, Australia, Taiwan, dan Thailand.

Hapus Larangan Iklan Kampanye di Medsos agar Pilkada Tak Jadi Kluster Penyebaran Covid-19
Siaran Pers Sikap PSI

Hapus Larangan Iklan Kampanye di Medsos agar Pilkada Tak Jadi Kluster Penyebaran Covid-19

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta larangan iklan kampanye di media sosial Pilkada 2020 dihapuskan. Hal ini disampaikan Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia PSI Isyana Bagoes Oka, saat
mengikuti Uji Publik Rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang perubahan atas PKPU No 4/2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur/Wagub, Bupati/Wabup dan atau Walikota/Wakil Walikota, Jumat, 11 September 2020.

“PSI mengapresiasi KPU yang terus bekerja keras untuk menyukseskan Pilkada Desember 2020 di tengah pandemi COVID 19. Untuk itu PSI meminta iklan kampanye di media sosial tetap dapat dilakukan, sebagai salah satu upaya mengurangi dan mencegah penyebaran COVID 19 di saat kampanye Pilkada 2020,” kata Isyana dalam uji publik yang dilalukan secara virtual.

Hal ini disampaikan menanggapi Pasal 47 ayat 5 dalam Rancangan Peraturan KPU (PKPU) No 4/2017 yang mencantumkan larangan beriklan di media sosial dalam kampanye Pilkada 2020. Pasal 47 ayat 5 tersebut berbunyi: “Partai Politik atau Gabungan Partai Politik , Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di Media Sosial.’

Satgas Penanganan Covid-19 sendiri menyebut ada 44 daerah yang tergolong zona merah atau berisiko tinggi penularan Covid-19 yang akan menggelar Pilkada 2020.

Menurut Isyana, penggunaan cara-cara kampanye yang berbeda dan tetap menekankan protokol kesehatan menjadi sangat penting dalam kondisi sekarang ini, salah satunya dengan menggunakan teknologi informasi.

“Penggunaan media sosial untuk melakukan iklan kampanye bisa menjadi alternatif yang efektif. Seharusnya kita gunakan juga secara positif untuk sarana kampanye,” kata Isyana.

Isyana juga berharap, dengan diperbolehkannya iklan kampanye di media sosial, visi dan misi pasangan calon yang akan mengikuti Pilkada Desember 2020 dapat tersampaikan kepada para pemilih, sekaligus mengurangi kemungkinan munculnya kluster-kluster kampanye Pilkada.

PSI: Lanjutkan Risma, Menangkan Eri
Siaran Pers Sikap PSI

PSI: Lanjutkan Risma, Menangkan Eri

Hari Jumat (04/09) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara resmi menyampaikan dukungan kepada Eri Cahyadi sebagai Calon Wali Kota Surabaya.

“Ini adalah dukungan yang sifatnya bulat, dukungan ideologis tanpa mahar, dukungan dengan sepenuh hati, karena kami sadar kemajuan Surabaya harus tetap berlanjut,” kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni.

“Kemajuan Surabaya yang sudah susah payah diperjuangkan oleh Ibu Risma harus berlanjut. Dan satu-satunya cara memastikan itu terjadi adalah dengan mendukung Mas Eri, seorang birokrat yang telah terbukti sukses dalam mengelola birokrasi dan kompeten dalam mengurus kota.”

Sementara itu Ketua DPD PSI Surabaya Josiah Micharel menegaskan bahwa yang paling esensial dari pencalonan adalah memastikan Eri Cahyadi terpilih menjadi Wali Kota Surabaya. Ia menyebut kehidupan rakyat Surabaya yang sudah baik pada masa Ibu Risma akan lebih baik jika berada di tangan Eri Cahyadi. “Kami tidak mempersoalkan hal lain di luar urusan substansial tersebut” tegas Josiah sambil menambahkan bahwa PSI sejak awal berkomitmen mendukung tokoh-tokoh muda, orang-orang yang kompeten dan peduli rakyat untuk mengisi jabatan publik.

Demi kemajuan Surabaya PSI bertekad: “Lanjutkan Risma, Menangkan Eri,” kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni sambil menegaskan: “DPP PSI menginstruksikan mesin partai untuk all out memenangkan Mas Eri Cahyadi. Kami akan mengerahkan segala daya upaya untuk memastikan kemajuan kota ini berlanjut!”