Politisi PSI Harap Pilpres 2024 Tak Hanya Dua Paslon
Sikap PSI

Politisi PSI Harap Pilpres 2024 Tak Hanya Dua Paslon

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Politisi PSI, Raja Juli Antoni berharap pilpres kedepan tidak hanya ada dua paslon yang bertarung.

Menurut Sekretaris Dewan Pembina PSI ini, dengan dua paslon saja maka akan menimbulkan keretakan ditengah masyarakat.

Hal ini dikatakannya mendampingi Plt Ketum PSI, Giring Ganesha berkunjung ke kantor Tribun Pontianak, Sabtu 19 Juni 2021.

“Ada upaya bahwa pada pemilu 2024 akan datang dipaksakan hanya ada dua paslon. Kami PSI berharap paling tidak ada tiga atau empat paslon agar rakyat ada alternatif,” ujarnya

Walaupun memang, dikatakanya pasca pilpres 2019 Prabowo-Sandi telah bergabung ke kabinet Jokowi, namun keretakan di masyarakat masih terasa.

“Belajar dari 2019 lalu yang hanya ada dua kubu, walau Pak Prabowo dan Pak Sandi dikabinet, atasnya rekat namun bawahnya retak. Jadi kami juga berharap ada tiga atau empat pasangan,” katanya. (*)

Sumber : https://pontianak.tribunnews.com/2021/06/19/politisi-psi-harap-pilpres-2024-tak-hanya-dua-paslon

Banyak ASN DKI Menolak Promosi Jabatan, PSI Dukung Pengusutan Lewat Pansus DPRD
Sikap PSI

Banyak ASN DKI Menolak Promosi Jabatan, PSI Dukung Pengusutan Lewat Pansus DPRD

Merdeka.com – Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad sepakat dengan wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) terkait rekrutmen jabatan di lingkup Pemprov DKI. Hal ini menyusul kejadian atas ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Jakarta enggan mendaftar lelang jabatan.

Idris berpendapat, pansus tersebut perlu dipertimbangkan mengingat saat ini masih banyak kekosongan jabatan-jabatan di Pemprov DKI.

“Lebih prioritas untuk usut tuntas dari akar masalah. Harus ada reformasi sistem yang merit dalam tata kelola rekrutmen jabatan ASN. Jadi lebih penting Pansus untuk sistem rekrutmen jabatan sampai sekarang saja masih banyak jabatan kosong,” ucap Idris kepada merdeka.com, Rabu (2/6).

Idris enggan mengaitkan peran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) atas polemik malasnya para ASN untuk ikut serta mendaftar lelang jabatan. Yang jelas menurutnya, jika sistem rekrutmen dibenahi, ada tidaknya peran TGUPP tidak akan mengganggu proses seleksi lelang jabatan.

“Benahi saja sistem rekrutmen jabatan dengan kapasitas SDM ASN Jakarta sangat bisa,” tandasnya

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan pihaknya akan membentuk panitia khusus terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) yang enggan mendaftar lelang jabatan. Pras menilai, fenomena seperti ini patut ditelisik lebih jauh.

“Kami akan bentuk pansus untuk menyelesaikan persoalan ASN yang enggan ikut peremajaan jabatan ini,” ujar Pras, Kamis, (27/5).

Nantinya, Pansus akan memanggil 239 ASN yang menolak mendaftar dalam seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama. Sebab menurut Pras, sebagai seorang ASN, memiliki kewajiban bekerja secara profesional. Jabatan, di lingkup ASN merupakan jenjang karir yang sangat diperhitungkan.

“Jadi, aneh apabila mereka menolak berkarir,” ujarnya.

Politikus PDIP ini pun akan meminta pansus memanggil para pakar dan ahli dari instansi terkait seperti dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kemenpan RB, KSAN, BKN, Korpri, termasuk akademisi.

“Kita akan minta pendapat mereka tentang bagaimana seharusnya sistem pengelolaan birokrasi pemerintah dan sumber daya manusianya (SDM). Jadi, kami bisa mendapatkan gambarang utuh, tidak setengah-setengah,” paparnya.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa diacuhkan lantaran memengaruhi pelayanan publik terhadap masyarakat dan kinerja pemerintahan. Apalagi, masih banyak posisi strategis yang belum diisi pejabat definitif dan sebelumnya banyak kadis yang mengundurkan diri.

“Ini anomali. Saya menduga, semuanya satu rangkaian. Jadi, DPRD sebagai pengawas eksekutif harus ‘turun tangan’ karena nanti di hilirnya, masyarakat yang akan dirugikan,” tegasnya.

“Ini masalah serius, belum ada kasus (ASN menolak ikut peremajaan jabatan) di Jakarta bahkan di Indonesia yang begini. ASN itu wajib mengemban tugas ketika ditugaskan di mana saja. Birokrasi kita juga, kan, menerapkan sistem meritrokasi,” sambungnya.

Sebagai informasi, sebanyak 239 pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang tidak mau ikut dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau eselon II. Ini terungkap setelah Anies mengumpulkan mereka dalam forum apel di lapangan Balai Kota, Senin (10/5).

Di sisi lain, setidaknya terdapat 20-an jabatan yang diisi plt ataupun masih kosong, yakni Asisten Kesejahteraan Rakyat, Kepala BPBD, Kepala BPD, Kepala BPSDM, Kepala DKPKP, Kepala DLH, Kepala Disparekraf, Kepala Disperindag KUKM, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Karp Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Karo Pemerintahan, serta Waka BPD.

Selanjutnya Waka Dinkes, Waka Disdik, Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Sekretaris Kota Jaktim, Sekretaris Kota Jakut, Kepala BPAD, Kepala Dukcapil, Kepala BPPJ, Kepala BP BUMD, Sekretaris Dewan, serta Wali Kota Jaksel.

Kekosongan tersebut, salah satunya karena faktor pengunduran diri. Selama Anies menjabat, mereka yang mundur, seperti Kepala BPBD, Subejo; Kepala Dinas Perumahan, Kelik Indriyanto; Kepala Disparbud, Edy Juanedi; Kepala Bappeda, Sri Mahendra; Kepala BP BUMD, Faisal Syafruddin; Kepala BPD, Tsani Annafari; dan Kepala BPAD, Pujiono. [ray]

Sumber : https://www.merdeka.com/jakarta/banyak-asn-dki-menolak-promosi-jabatan-psi-dukung-pengusutan-lewat-pansus-dprd.html

PSI Kecam Tindakan Mengikat Leher Anak di Aceh yang Mengambil Kotak Amal
Sikap PSI

PSI Kecam Tindakan Mengikat Leher Anak di Aceh yang Mengambil Kotak Amal

Jakarta, Beritasatu.com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam insiden seorang anak laki-laki diikat di leher dan kedua tangan di Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara. PSI menilai masih ada cara yang lebih beradab untuk mendidik anak yang dituduh mencuri.

“Ini sungguh tidak manusiawi. Pasti ada cara-cara lain yang jauh lebih beradab meski si bocah melakukan hal yang dituduhkan, yaitu mencuri uang di kotak amal masjid,” kata Wakil Sekjen DPP PSI, Danik Eka Rahmaningtiyas kepada Beritasatu.com, Senin (31/5/2021).

Dalam video yang viral di media sosial, leher bocah tersebut diikat dengan tali. Sementara kedua tangannya diikat ke belakang. Lalu bocah tersebut diseret disaksikan warga dan rekan sebayanya.

Polisi setempat menyatakan, bocah tersebut mengambil uang kotak amal di masjid untuk makan. Hal tersebut terpaksa dia lakukan karena ayahnya sedang sakit dan tak bisa bekerja.

“Kenapa kita bisa begitu kejam memperlakukan anak-anak? Ke orang dewasa saja tidak pantas, apalagi ke anak-anak yang masih belum matang kejiwaannya. Mereka harus dilindungi, bukan dihukum seenaknya. Kami semakin menyesalkan ketika tahu bahwa anak tersebut terpaksa melakukan karena ayahnya tidak bisa mencari nafkah,”jelas Danik.

Menurut Danik, sudah sepatutnya aksi main hakim sendiri seperti itu dihilangkan. Hukum harus ditegakkan tapi dengan cara-cara yang benar, manusiawi, dan sesuai prosedur.

“Lebih jauh, perlakuan tidak manusiawi tersebut, potensial membawa dampak psikologis bagi si anak. Alih-alih membuat jera, perlakuan tersebut bisa memunculkan problem baru di kemudian hari,” tegas dia.

Selain itu, di hari-hari mendatang, PSI mengingatkan solidaritas sosial seharusnya tetap terjaga agar perbuatan semacam yang dilakukan si bocah bisa dicegah.

“Terkhusus di masa pandemi seperti sekarang, solidaritas sosial harus tetap dijaga, bahkan ditingkatkan Sehingga setiap kali ada keluarga yang kekurangan, bisa segera diketahui dan dibantu,” pungkas Danik.

Sumber: BeritaSatu.com

Jutaan Data Pribadi Bobol, PSI Minta Semua Instansi Perkuat Keamanan Data
Siaran Pers Sikap PSI

Jutaan Data Pribadi Bobol, PSI Minta Semua Instansi Perkuat Keamanan Data

Menyusul ditawarkannya ratusan juta data pribadi Warga Negara Indonesia (WNI) di situs darkweb Raid Forums, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta semua instansi yang memegang data pribadi WNI untuk lebih memperkuat keamanan basis datanya. Demikian disampaikan Juru Bicara PSI, Sigit Widodo, Jumat (21/5/2021).

Peretas dengan nama akun “kotz” yang membobol database ini mengaku memiliki 279 juta data pribadi WNI dan 20 juta di antaranya dilengkapi foto. “Dia memberikan satu juta sampel data untuk dicek kebenarannya,” ujar Sigit.

Sigit yang sebelum bergabung dengan PSI menjabat sebagai Direktur Operasional Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ini mengaku tidak percaya kotz memiliki ratusan juta data seperti klaimnya. “Dari satu juta sampel data yang disebarkan, kami cek untuk data Nomor Induk Kependudukan saja hanya ada sekitar 60 ribuan,” ujarnya.

Karena itu, Sigit juga tidak percaya kalau data ini diretas dari basis data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) seperti yang banyak dituduhkan di media sosial. “Kalau memang yang diretas database BPJS, setidaknya minimal data NIK-nya lengkap,” kata Sigit.

Menurut Sigit, karena ada data nomor BPJS, data yang dimiliki kotz bisa saja berasal dari data rumah sakit rekanan BPJS atau hasil rekayasa sosial. “Banyak kemungkinan, dan sebaiknya ada penyelidikan serius terkait tersebarnya jutaan data pribadi ini,” ungkapnya.

Sigit mengatakan, kejadian ini harus menjadi peringatan untuk semua pihak. “Ini peringatan agar kita semua memperkuat kemanan data, terutama untuk pihak-pihak yang memegang data pribadi WNI, baik swasta maupun instansi pemerintah. Ini juga sekaligus desakan kepada kawan-kawan kita di DPR untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi,” ujar Sigit.

Selain memperkuat keamanan semua database, PSI berharap pemerintah bisa menjelaskan masalah ini secara terbuka kepada publik. “Cukup menarik karena kasus ini muncul di saat yang bersamaan dengan Kominfo menggulirkan program literasi digital. Kasus ini harus diusut tuntas dan dibuka secara transparan kepada masyarakat. Jangan sampai kasus ini dimanfaatkan untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintah di bidang keamanan digital,” pungkasnya.

Kecam Kekerasan Israel, Minta Dialog Diutamakan
Siaran Pers Sikap PSI

Kecam Kekerasan Israel, Minta Dialog Diutamakan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam pengusiran warga Palestina dari Sheikh Jarrah, tindak kekerasan di lingkungan Masjid Al-Aqsa, dan serangan roket ke wilayah Gaza.

“Kami mengecam keras tindakan tidak berperikemanusiaan oleh Israel tersebut. Sudah selayaknya Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan untuk mencegahnya berkelanjutan,” kata Juru Bicara DPP PSI, Dara Nasution, dalam keterangan tertulis, Selasa 11 Mei 2021.

PSI juga mendorong pemerintah Republik Indonesia dapat terus mengajak dunia internasional melakukan upaya menghentikan kekerasan dan memastikan ada perlindungan terhadap warga Palestina di sana.

“Selanjutnya, harus terus diupayakan dialog untuk memecahkan persoalan secara damai dan bermartabat. Ketika tentara dan senjata digerakkan, korban pertama adalah rakyat sipil yang tidak bersalah,” lanjut Dara yang sedang studi di Oxford University tersebut.

Situasi di Palestina semakin memanas dalam beberapa hari terakhir. Senin kemarin, Israel melancarkan tembakan roket dan serangan udara ke wilayah Palestina. Ini menyebabkan 20 warga Gaza tewas.

Sebelumnya, pihak keamanan Israel menyerang warga Palestina yang melakukan Salat Jumat di Masjid Al-Aqsa. Selain itu, ada juga upaya berupaya mengusir warga Palestina di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur.

Kejahatan Luar Biasa, Penyalahgunaan Otoritas di Bandara Harus Dihukum Maksimal
Siaran Pers Sikap PSI

Kejahatan Luar Biasa, Penyalahgunaan Otoritas di Bandara Harus Dihukum Maksimal

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengingatkan pemerintah untuk terus meningkatkan pengawasan di pintu masuk ke Indonesia, terutama bandara, terkait upaya mencegah penyebaran Covid-19. Ada beberapa kasus yang mengindikasikan lemahnya pengawasan. Misalnya, kasus penggunaan alat rapid test bekas di Bandara Kualanamu dan lolosnya WNI dari India di Bandara Soekarno-Hatta.

“Dua kejadian itu tergolong kejahatan luar biasa. Di masa pandemi, membiarkan orang asing masuk tanpa menjalani karantina dan ada pihak yang menggunakan alat rapid test bekas jelas sangat membahayakan keselamatan rakyat, “ kata Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka, dalam keterangan tertulis, Senin 10 Mei 2021.

Kejahatan semacam itu, menurut PSI, adalah kejahatan luar biasa, setara dengan korupsi dan terorisme karena membahayakan keamanan nasional dan keselamatan rakyat.

“Menimbang skala kejahatannya, para pelaku harus dihukum seberat-seberatnya. Jangan ada ampun. Sekali saja diberi hukuman ringan, para calon pelaku berikutnya akan melaksanakan rencana mereka,” kata Isyana.

Pada akhir April lalu, seorang warga negara Indonesia (WNI) berinisial JD menyerahkan uang ke para oknum yang mengaku petugas Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, supaya lolos dari aturan karantina Covid-19. Padahal, JD baru tiba dari India.

Sementara, di Banda Kualanamu, Sejumlah pegawai Kimia Farma menggunakan alat rapid test antigen. Motifnya adalah mengambil keuntungan. Praktik pidana ini berlangsung selama berbulan-bulan sampai dibongkar akhir April lalu.

“Dengan hadirnya-kasus tersebut, pemerintah harus bekerja ekstra keras dan tegas. Tidak boleh lagi kecolongan lagi. Tutup semua potensi penyalahgunaan, cek dan perbaiki sistem pengawasan,” lanjut Isyana.

Tidak bisa disangkal, di masa sulit seperti pandemi ini, tetap saja ada pihak-pihak yang ingin menangguk keuntungan secara melawan hukum.

“Menyadari hal itu, pihak otoritas dan aparat hukum tak boleh lengah sedikit pun, harus bekerja ekstra keras, tidak boleh bekerja dengan pola pikir normal,” pungkas Isyana.

PSI Kutuk Keras Pengeboman di Gereja Katedral Makassar
Siaran Pers Sikap PSI

PSI Kutuk Keras Pengeboman di Gereja Katedral Makassar

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengutuk keras peristiwa pengeboman di depan Gereja Katedral Makassar. Diduga aksi ini merupakan bom bunuh diri.

“PSI mengutuk keras aksi kekerasan yang menimpa saudara-saudara kita, terlebih terhadap mereka yang ingin menjalankan ibadah dengan tenang. Ledakan bom di depan Gereja Katedral Makassar yang baru terjadi ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan,” kata Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha, dalam keterangan tertulis, Minggu 28 Maret 2021.

Lebih jauh, PSI mendorong aparat keamanan untuk mengusut tuntas dan menanggulangi kelompok-kelompok teroris yang kerap mengusik ketenangan beribadah antar-umat agama.

“Kami sangat mendukung aparat berwenang untuk mengungkap tuntas dan menangkap jaringan teroris yang masih bertahan,” lanjutnya.

Giring berharap bangsa Indonesia jangan pernah takut dan kalah melawan aksi kekerasan yang dilakukan kelompok teroris. Pasalnya, kelompok teroris memang ingin membuat takut masyarakat dan menciptakan keresahan.

“Kita, Indonesia, tidak akan pernah takut dan kalah melawan aksi-aksi kekerasan semacam ini,” ucap dia.

Selain untuk tidak takut, Giring juga mengajak seluruh masyarakat agar bersatu padu melawan terorisme.

“Dan paling penting, kami menyerukan kepada seluruh masyarakat bersatu melawan terorisme. Siapa saja dan di mana saja bisa jadi korban dari kelompok teroris. Tetap tenang dan waspada, jangan takut dan kita lawan bersama,” tandas Giring.

Ledakan terjadi di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu 28 Maret 2021, sekitar pukul 10.28 Wita. Saat ledakan terjadi, sejumlah jemaat gereja baru saja selesai beribadah di lokasi.

Masyarakat Sering Dapat SMS Penawaran Utang, Sahkan Segera RUU Perlindungan Data Pribadi
Sikap PSI

Masyarakat Sering Dapat SMS Penawaran Utang, Sahkan Segera RUU Perlindungan Data Pribadi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak DPR-RI untuk segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Demikian disampaikan juru bicara PSI, Sigit Widodo, Rabu (24/3/2021), menanggapi keluhan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang mengaku kerap menerima SMS berisi penawaran uang pinjaman.

“Sekarang banyak yang tawarkan Anda butuh dana cepat? Itu HP saya tiap hari harus hapus-hapus kayak gitu. Anda butuh Rp 1 juta, Rp 5 juta, kalau kamu punya BPKB rumah, jaminan dan sebagainya,” ujar Sri Mulyani dalam webinar Indonesia Data and Economic Conference 2021, Selasa (23/3/2021).

Sri Mulyani mengatakan, maraknya SMS tersebut merupakan dampak dari perkembangan teknologi finansial atau fintech yang kian maju. Menurutnya, kemajuan teknologi semacam ini merupakan hal yang tak bisa dihindari.

Menurut Sigit, meski perkembangan teknologi tidak mungkin dapat dihindari, adanya aturan perundangan yang memadai akan melindungi warga negara di dunia digital. “Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, misalnya, akan menjamin data pribadi kita tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan pemilik data, seperti yang selama ini dialami Ibu Sri Mulyani dan puluhan juta Warga Negara Indonesia lainnya,” tutur Sigit.

Saat ini RUU PDP masuk ke dalam 33 RUU Prolegnas yang akan dibahas oleh DPR-RI. “Semoga teman-teman di DPR-RI memahami betapa pentingnya RUU PDP ini sehingga bisa segera disahkan. Selama ini cukup banyak RUU yang sudah masuk ke daftar Prolegnas tapi tak kunjung disahkan,” kata Sigit.

Secara umum, PSI menilai masih banyak masalah di dunia digital yang belum diatur oleh aturan perundangan Indonesia. “Saat ini hanya Undang-undang ITE dan UU Pornografi yang mengatur tentang internet di Indonesia. Bahkan di dalam Undang-undang Telekomunikasi kita saja, tidak ada satu pun kata ‘internet’. Ini menyedihkan sekali,” ujar Sigit.

Karena itu, masih menurut Sigit, semua permasalahan yang terkait dengan dunia digital di Indonesia saat ini selalu diselesaikan dengan UU ITE. “Padahal, UU ITE awalnya hanya dirancang untuk mengatur informasi dan transaksi elektronik saja,” ungkapnya.

Sigit, yang sebelum bergabung dengan PSI menjabat sebagai direktur operasional Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), menilai banyak sekali Undang-undang yang perlu direvisi dan disinkronisasi agar dapat mengatur warga negara di ranah digital dengan lebih layak. “Ini mendesak dilakukan karena tiga dari empat orang di Indonesia saat ini sudah terhubung ke Internet. Mungkin pemerintah perlu berpikir untuk menyusun Omnibus Law terkait dengan dunia digital dan internet,” pungkas Sigit.

PSI Kecam Ketidakadilan yang Dialami Tim All England Indonesia
Siaran Pers Sikap PSI

PSI Kecam Ketidakadilan yang Dialami Tim All England Indonesia

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam perlakuan tidak adil yang dialami para pemain All England Indonesia dan membuat mereka tidak boleh berlaga.

Tim Indonesia dipaksa mundur dari ajang All England 2021 oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia, BWF. Ini menyusul ditemukannya kasus positif COVID-19 terhadap salah seorang penumpang yang satu penerbangan dengan tim Indonesia.

“Sebelum penerbangan, semua anggota kontingen Indonesia telah dinyatakan negatif. Selanjutnya mereka juga dites ulang saat tiba di hotel. Tapi mengapa pemain kita tidak boleh bermain sementara pemain beberapa negara lain diizinkan meski pernah dinyatakan positif? Juga ada pemain Turki yang satu pesawat dengan pemain kita dan dizinkan bermain,” ujar Juru Bicara DPP PSI Hariyanto Arbi, dalam keterangan tertulis, Kamis 18 Maret 2021.

Sebelum ini terdapat tujuh kasus positif yang menimpa anggota tim negara lain. Namun, mereka tetap diizinkan bertanding karena setelah dites ulang dinyatakan negatif.

Para pemain Indonesia juga sudah menjalani tes lagi saat tiba di hotel di Birmingham, Inggris, dan mendapatkan hasil negatif.

Selain itu, pebulu tangkis putri asal Turki, Neslihan Yigit, tetap bisa tampil di All England 2021 meski menggunakan pesawat yang sama dengan tim Indonesia dari Istanbul ke Birmingham.

“Kasus 7 atlet negara lain dan Neslihan Yigit mengindikasikan ada perlakuan diskriminatif. Atlet kita sudah dinyatakan negatif usai tes di hotel. Lalu, kenapa mereka dilarang berlaga. Sekali lagi, ada keadilan yang dilanggar di sini. Ini sangat tidak sesuai dengan semangat sportivitas yang dijunjung tinggi di dunia olah raga,” lanjut Juara All England 1993 dan 1994 ini.

Kini, tim Indonesia terpaksa mundur dari All England 2021 dan menjalani isolasi sampai 23 Maret 2021 di Crowne Plaza Birmingham City Centre.

PSI Pertanyakan Kebijakan Mendag Impor 1 Juta Ton Beras
Siaran Pers Sikap PSI

PSI Pertanyakan Kebijakan Mendag Impor 1 Juta Ton Beras

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan kebijakan Menteri Perdagangan untuk mengimpor 1 juta ton beras sekarang. Impor beras seharusnya harus dilakukan secara cermat dengan memperhitungkan waktu panen.

“PSI tidak anti-impor. Tapi masalah waktu penting diperhatikan. Kita panen raya dua kali, April-Mei. Lalu, panen kembali di kisaran Oktober-November. Sampai Juni, stok kita masih aman karena ditopang panen April-Mei. Kalau mau impor, seharusnya dilakukan Juni-Agustus, atau Desember-Januari,” kata Koordinator Juru Bicara DPP PSI, Kokok Dirgantoro, Rabu 17 Maret 2021.

Pada kenyataannya, rencana impor beras ini langsung menekan harga gabah. Saat ini, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani beberapa wilayah sudah di bawah Rp 3.800 per kilogram, merosot cukup dalam dari Rp 4.800 per kg pada September 2020.

“PSI akan mengerahkan semua struktur yang dimiliki di wilayah untuk mengecek harga gabah. Beberapa jaringan petani yang kami kontak memberikan informasi harga gabah cenderung rendah,” kata Kokok.

Dalam informasi yang dikumpulkan PSI, jumlah produksi dan konsumsi beras Indonesia relatif seimbang dengan kecenderungan kurang. Demi ketahanan pangan, harus ada cadangan. Itulah tugas dan peran utama Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menyediakan.

“Ini yang menimbulkan potensi kecurigaan. Produksi kurang untuk mencukupi konsumsi. Tapi Bulog melaporkan kelebihan stok hingga ratusan ribu ton. Dan tetap pula mau impor. Ini ada apa sebenarnya?” Tegasnya.

Lebih jauh, PSI menegaskan, Indonesia memerlukan data tunggal dan kredibel soal produksi dan konsumsi beras. Semua kebijakan harus didasari data tersebut.

“Selain data, perlu juga dicek terutama impor saat ini. Apa dasarnya, importirnya siapa, beli di harga berapa. Jangan ada kesan hanya dijawab diplomatis, sementara banyak kecurigaan terjadi perburuan rente. Lebih baik transparan daripada di ujung nanti terbelit dugaan korupsi. Kalau perlu minta KPK buat mendampingi,” lanjut Kokok.

Pemerintah diberitakan akan membuka keran impor beras sebanyak sekitar 1 juta ton pada awal tahun ini. Sebelumnya, Bulog mengaku tak mengusulkan pengadaan beras impor pada tahun ini.

Langkah impor beras ini muncul setelah Bulog menerima perintah dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.