PSI Kutuk Keras Pengeboman di Gereja Katedral Makassar
Siaran Pers Sikap PSI

PSI Kutuk Keras Pengeboman di Gereja Katedral Makassar

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengutuk keras peristiwa pengeboman di depan Gereja Katedral Makassar. Diduga aksi ini merupakan bom bunuh diri.

“PSI mengutuk keras aksi kekerasan yang menimpa saudara-saudara kita, terlebih terhadap mereka yang ingin menjalankan ibadah dengan tenang. Ledakan bom di depan Gereja Katedral Makassar yang baru terjadi ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan,” kata Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha, dalam keterangan tertulis, Minggu 28 Maret 2021.

Lebih jauh, PSI mendorong aparat keamanan untuk mengusut tuntas dan menanggulangi kelompok-kelompok teroris yang kerap mengusik ketenangan beribadah antar-umat agama.

“Kami sangat mendukung aparat berwenang untuk mengungkap tuntas dan menangkap jaringan teroris yang masih bertahan,” lanjutnya.

Giring berharap bangsa Indonesia jangan pernah takut dan kalah melawan aksi kekerasan yang dilakukan kelompok teroris. Pasalnya, kelompok teroris memang ingin membuat takut masyarakat dan menciptakan keresahan.

“Kita, Indonesia, tidak akan pernah takut dan kalah melawan aksi-aksi kekerasan semacam ini,” ucap dia.

Selain untuk tidak takut, Giring juga mengajak seluruh masyarakat agar bersatu padu melawan terorisme.

“Dan paling penting, kami menyerukan kepada seluruh masyarakat bersatu melawan terorisme. Siapa saja dan di mana saja bisa jadi korban dari kelompok teroris. Tetap tenang dan waspada, jangan takut dan kita lawan bersama,” tandas Giring.

Ledakan terjadi di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu 28 Maret 2021, sekitar pukul 10.28 Wita. Saat ledakan terjadi, sejumlah jemaat gereja baru saja selesai beribadah di lokasi.

Masyarakat Sering Dapat SMS Penawaran Utang, Sahkan Segera RUU Perlindungan Data Pribadi
Sikap PSI

Masyarakat Sering Dapat SMS Penawaran Utang, Sahkan Segera RUU Perlindungan Data Pribadi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak DPR-RI untuk segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Demikian disampaikan juru bicara PSI, Sigit Widodo, Rabu (24/3/2021), menanggapi keluhan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang mengaku kerap menerima SMS berisi penawaran uang pinjaman.

“Sekarang banyak yang tawarkan Anda butuh dana cepat? Itu HP saya tiap hari harus hapus-hapus kayak gitu. Anda butuh Rp 1 juta, Rp 5 juta, kalau kamu punya BPKB rumah, jaminan dan sebagainya,” ujar Sri Mulyani dalam webinar Indonesia Data and Economic Conference 2021, Selasa (23/3/2021).

Sri Mulyani mengatakan, maraknya SMS tersebut merupakan dampak dari perkembangan teknologi finansial atau fintech yang kian maju. Menurutnya, kemajuan teknologi semacam ini merupakan hal yang tak bisa dihindari.

Menurut Sigit, meski perkembangan teknologi tidak mungkin dapat dihindari, adanya aturan perundangan yang memadai akan melindungi warga negara di dunia digital. “Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, misalnya, akan menjamin data pribadi kita tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan pemilik data, seperti yang selama ini dialami Ibu Sri Mulyani dan puluhan juta Warga Negara Indonesia lainnya,” tutur Sigit.

Saat ini RUU PDP masuk ke dalam 33 RUU Prolegnas yang akan dibahas oleh DPR-RI. “Semoga teman-teman di DPR-RI memahami betapa pentingnya RUU PDP ini sehingga bisa segera disahkan. Selama ini cukup banyak RUU yang sudah masuk ke daftar Prolegnas tapi tak kunjung disahkan,” kata Sigit.

Secara umum, PSI menilai masih banyak masalah di dunia digital yang belum diatur oleh aturan perundangan Indonesia. “Saat ini hanya Undang-undang ITE dan UU Pornografi yang mengatur tentang internet di Indonesia. Bahkan di dalam Undang-undang Telekomunikasi kita saja, tidak ada satu pun kata ‘internet’. Ini menyedihkan sekali,” ujar Sigit.

Karena itu, masih menurut Sigit, semua permasalahan yang terkait dengan dunia digital di Indonesia saat ini selalu diselesaikan dengan UU ITE. “Padahal, UU ITE awalnya hanya dirancang untuk mengatur informasi dan transaksi elektronik saja,” ungkapnya.

Sigit, yang sebelum bergabung dengan PSI menjabat sebagai direktur operasional Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), menilai banyak sekali Undang-undang yang perlu direvisi dan disinkronisasi agar dapat mengatur warga negara di ranah digital dengan lebih layak. “Ini mendesak dilakukan karena tiga dari empat orang di Indonesia saat ini sudah terhubung ke Internet. Mungkin pemerintah perlu berpikir untuk menyusun Omnibus Law terkait dengan dunia digital dan internet,” pungkas Sigit.

PSI Kecam Ketidakadilan yang Dialami Tim All England Indonesia
Siaran Pers Sikap PSI

PSI Kecam Ketidakadilan yang Dialami Tim All England Indonesia

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam perlakuan tidak adil yang dialami para pemain All England Indonesia dan membuat mereka tidak boleh berlaga.

Tim Indonesia dipaksa mundur dari ajang All England 2021 oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia, BWF. Ini menyusul ditemukannya kasus positif COVID-19 terhadap salah seorang penumpang yang satu penerbangan dengan tim Indonesia.

“Sebelum penerbangan, semua anggota kontingen Indonesia telah dinyatakan negatif. Selanjutnya mereka juga dites ulang saat tiba di hotel. Tapi mengapa pemain kita tidak boleh bermain sementara pemain beberapa negara lain diizinkan meski pernah dinyatakan positif? Juga ada pemain Turki yang satu pesawat dengan pemain kita dan dizinkan bermain,” ujar Juru Bicara DPP PSI Hariyanto Arbi, dalam keterangan tertulis, Kamis 18 Maret 2021.

Sebelum ini terdapat tujuh kasus positif yang menimpa anggota tim negara lain. Namun, mereka tetap diizinkan bertanding karena setelah dites ulang dinyatakan negatif.

Para pemain Indonesia juga sudah menjalani tes lagi saat tiba di hotel di Birmingham, Inggris, dan mendapatkan hasil negatif.

Selain itu, pebulu tangkis putri asal Turki, Neslihan Yigit, tetap bisa tampil di All England 2021 meski menggunakan pesawat yang sama dengan tim Indonesia dari Istanbul ke Birmingham.

“Kasus 7 atlet negara lain dan Neslihan Yigit mengindikasikan ada perlakuan diskriminatif. Atlet kita sudah dinyatakan negatif usai tes di hotel. Lalu, kenapa mereka dilarang berlaga. Sekali lagi, ada keadilan yang dilanggar di sini. Ini sangat tidak sesuai dengan semangat sportivitas yang dijunjung tinggi di dunia olah raga,” lanjut Juara All England 1993 dan 1994 ini.

Kini, tim Indonesia terpaksa mundur dari All England 2021 dan menjalani isolasi sampai 23 Maret 2021 di Crowne Plaza Birmingham City Centre.

PSI Pertanyakan Kebijakan Mendag Impor 1 Juta Ton Beras
Siaran Pers Sikap PSI

PSI Pertanyakan Kebijakan Mendag Impor 1 Juta Ton Beras

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan kebijakan Menteri Perdagangan untuk mengimpor 1 juta ton beras sekarang. Impor beras seharusnya harus dilakukan secara cermat dengan memperhitungkan waktu panen.

“PSI tidak anti-impor. Tapi masalah waktu penting diperhatikan. Kita panen raya dua kali, April-Mei. Lalu, panen kembali di kisaran Oktober-November. Sampai Juni, stok kita masih aman karena ditopang panen April-Mei. Kalau mau impor, seharusnya dilakukan Juni-Agustus, atau Desember-Januari,” kata Koordinator Juru Bicara DPP PSI, Kokok Dirgantoro, Rabu 17 Maret 2021.

Pada kenyataannya, rencana impor beras ini langsung menekan harga gabah. Saat ini, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani beberapa wilayah sudah di bawah Rp 3.800 per kilogram, merosot cukup dalam dari Rp 4.800 per kg pada September 2020.

“PSI akan mengerahkan semua struktur yang dimiliki di wilayah untuk mengecek harga gabah. Beberapa jaringan petani yang kami kontak memberikan informasi harga gabah cenderung rendah,” kata Kokok.

Dalam informasi yang dikumpulkan PSI, jumlah produksi dan konsumsi beras Indonesia relatif seimbang dengan kecenderungan kurang. Demi ketahanan pangan, harus ada cadangan. Itulah tugas dan peran utama Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menyediakan.

“Ini yang menimbulkan potensi kecurigaan. Produksi kurang untuk mencukupi konsumsi. Tapi Bulog melaporkan kelebihan stok hingga ratusan ribu ton. Dan tetap pula mau impor. Ini ada apa sebenarnya?” Tegasnya.

Lebih jauh, PSI menegaskan, Indonesia memerlukan data tunggal dan kredibel soal produksi dan konsumsi beras. Semua kebijakan harus didasari data tersebut.

“Selain data, perlu juga dicek terutama impor saat ini. Apa dasarnya, importirnya siapa, beli di harga berapa. Jangan ada kesan hanya dijawab diplomatis, sementara banyak kecurigaan terjadi perburuan rente. Lebih baik transparan daripada di ujung nanti terbelit dugaan korupsi. Kalau perlu minta KPK buat mendampingi,” lanjut Kokok.

Pemerintah diberitakan akan membuka keran impor beras sebanyak sekitar 1 juta ton pada awal tahun ini. Sebelumnya, Bulog mengaku tak mengusulkan pengadaan beras impor pada tahun ini.

Langkah impor beras ini muncul setelah Bulog menerima perintah dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Harga Kedelai Terus Melonjak Tak Terkendali, PSI Tagih Janji Kementan
Siaran Pers Sikap PSI

Harga Kedelai Terus Melonjak Tak Terkendali, PSI Tagih Janji Kementan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta agar Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) merealisasikan penurunan harga kedelai yang semakin tidak terkendali. Penurunan harga ini sangat mendesak untuk kelangsungan usaha perajin tempe-tahu sekaligus menjaga agar harga tempe dan tahu tetap terjangkau oleh masyarakat kebanyakan.

Pada awal tahun, sekitar 160 ribu perajin tempe tahu melakukan mogok produksi karena harga kedelai dari biasanya Rp6.500/kg naik menjadi Rp9.200-9.400. Setelah aksi mogok itu, Kementan menyatakan akan mengupayakan harga kedelai turun menjadi Rp8.500/kg.

“Awal tahun ini, pasca perajin tempe tahu mogok, pemerintah melalui Kementan menyatakan menurunkan harga kedelai menjadi Rp8.500 per kilogram. Tapi saat ini dari laporan kader-kader PSI di berbagai wilayah, harga kedelai justru melonjak menjadi Rp10.000 per kilogram,” ujar Juru Bicara PSI, Kokok Dirgantoro, Senin (15/3/2021)

“Kenaikan harga kedelai yang drastis ini tidak hanya memukul perajin, namun juga konsumen terutama menengah bawah. Ekonomi yang berputar di bawah terkena langsung seperti tukang gorengan dan pemilik warung kecil,” kata Kokok.

Dalam kondisi perekonomian yang sedang terpengaruh pandemi, pendapatan masyarakat mengalami penurunan. Tempe dan tahu adalah sumber protein yang menjadi andalan masyarakat terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit.

“Jangan sampai timbul impresi karena ini pengusaha kecil dan konsumennya masyarakat kecil, maka urusan tempe tahu ini dikecilkan. Saudara-saudara kita perajin tempe se-Indonesia juga butuh perhatian. Mereka bekerja keras menyediakan pasokan protein yang terjangkau untuk rakyat. Sudah selayaknya mendapat perhatian yang serius,” ujar Kokok.

Kokok menambahkan, kader-kader PSI di daerah banyak mendapat keluhan dari perajin tempe dan tahu. Perajin kebingungan untuk menyiasati harga kedelai yang terus-menerus mengalami kenaikan. Ukuran tempe dan tahu sudah dikecilkan, dan sebagian menaikkan harga. Beberapa perajin juga mengurangi produksi karena harga kedelai yang kian tinggi.

Akibat ukuran yang mengecil dan harga yang terpaksa dinaikkan, di beberapa daerah perajin mengeluhkan produksinya banyak tersisa sehingga harus dibagikan secara gratis. “Padahal jumlah produksinya sendiri sudah diturunkan secara signifikan sejak harga kedelai melonjak,” ungkap Kokok.

Karena itu, PSI meminta agar pemerintah benar-benar serius mengamankan pasokan dan harga kedelai agar produksi tempe dapat belanjut. “Pemerintah tidak perlu ragu menindak para pelaku yang mengambil keuntungan secara tidak fair dari situasi kelangkaan kedelai saat ini,” tegasnya.

Pada Januari lalu, PSI telah meminta pemerintah lebih serius mengamankan pasokan dan harga kedelai agar produksi tempe bisa terjaga.

“Kami sangat prihatin dengan kenaikan harga kedelai yang luar biasa. Tempe dan tahu banyak dikonsumsi rakyat Indonesia, sumber protein yang terjangkau orang banyak. Karena itu, perlu ada campur tangan pemerintah sehingga pasokan dan harga kedelai kembali normal,” kata Direktur Eksekutif DPP PSI, Andy Budiman, dalam konferensi pers virtual, Kamis 7 Januari 2021.

Koordinator Juru Bicara DPP PSI Kok

Tolak Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada, PSI Minta Anggota Koalisi Ikuti Arahan Jokowi
Siaran Pers Sikap PSI

Tolak Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada, PSI Minta Anggota Koalisi Ikuti Arahan Jokowi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berharap semua partai anggota koalisi mengikuti arahan Presiden Joko Widodo yang tidak menginginkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada.

“Pertama, jelas alasannya rasional. Yaitu, seperti pernah PSI sampakan, jangan revisi UU tiap kali pemilu,“ kata Plt Sekjen DPP PSI, Dea Tunggaesti, di sela-sela acara tur Jawa Timur di Malang, Minggu 28 Februari 2021.

Kedua, terkait etika koalisi. Ketika Jokowi sebagai pemimpin koalis” sudah mengambil keputusan, seyogyanya semua parpol pendukung mematuhi.

“Kita berkoalisi dikelilingi pagar etis. Ketika keluar dan melanggar pagar tersebut, tentu ada persoalan etis . Ini bisa merusak hubungan kerja di koalisi pada hari-hari mendatang,” lanjut Dea.

Pada awal Januari lalu, PSI telah menegaskan bahwa ada tendensi bahwa UU Pemilu hendak diubah tergantung kepentingan partai-partai politik yang tengah berkuasa. Bukan didorong kebutuhan objektif dan menyangkut kepentingan bangsa yang lebih besar.

“Tendensi tersebut tentu tidak sehat. Para politisi di parlemen selayaknya bertindak sebagai negarawan, termasuk dalam menyikapi usulan revisi UU pemilu. Revisi seyogyanya bertujuan terus memperkuat sistem politik kita. UU bukan untuk dibongkar-pasang kapan saja, mengikuti kepentingan politik jangka pendek,” kata Dea dalam siaran persnya, 5 Januari lalu.

Sementara, pada pertengahan Februari lalu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menegaskan pemerintah tidak berencana merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada.

“Pemerintah tidak menginginkan revisi dua undang-undang tersebut. Prinsipnya jangan sedikit-sedikit itu undang-undang diubah, yang sudah baik ya tetap dijalankan,” kata Pratikno dalam keterangan tertulis, Selasa 16 Februari.

Kenapa Saya Mengkritik Mas Anies?
Sikap PSI

Kenapa Saya Mengkritik Mas Anies?

Plt Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Giring Ganesha

Dua hari yang lalu melalui unggahan akun Instagram, saya mengkritik Gubernur DKI Jakarta Mas Anies Baswedan karena melempar kesalahan pada curah hujan dan banjir kiriman sebagai penyebab banjir di Jakarta. Kritik itu kemudian menjadi kontroversi bagi sebagian orang karena menganggap saya kurang pantas, bahkan naif dan kerdil, sebagaimana yang disampaikan oleh senior saya, Sigit Purnomo atau yang lebih dikenal sebagai Pasha Ungu.

Untuk itu, melalui tulisan ini saya ingin merespons beberapa hal terkait kritik saya tersebut. Pertama, yang sampaikan kepada Mas Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta adalah kritik, bukan ujaran kebencian, apalagi dendam. Saya tidak menyerang Mas Anies secara personal, namun memberikan kritik secara subtantif berkaitan dengan upayanya sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta dalam program penanganan banjir. Saya, sebagaimana juga penduduk Jakarta lainnya, memiliki hak dan kewajiban untuk menyampaikan kritik kepada pejabat publik yang telah disumpah dan bertanggung jawab untuk melayani warga yang dipimpinnya dengan sebaik-baiknya. Hak untuk menyampaikan kritik ini dijamin oleh konstitusi tanpa perlu terlebih dahulu memiliki pengalaman sebagai pejabat publik.

Kedua, sebagai Plt Ketua Umum DPP PSI, saya memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan aspirasi warga Jakarta. Mereka menyampaikan aspirasi kepada kami karena terdampak dan merasa dirugikan atas musibah banjir yang melanda Jakarta saat itu. Korban pertama banjir adalah rakyat, terutama rakyat kecil. Mereka yang kehilangan pekerjaan dan kesusahan karena pandemi, kini harus menanggung beban baru karena rumahnya terendam, tempat kerja mereka tidak bisa dipakai mencari nafkah karena banjir.

Dalam pemahaman saya, bukankah menghimpun aspirasi, mengartikulasi gagasan dan kepentingan masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan publik adalah fungsi esensial dari partai politik? Justru, sebagai Plt Ketua Umum PSI, saya merasa sangat naif dan kerdil bila abai terhadap aspirasi yang datang dari konstituen kami.

Ketiga, kritik saya kepada Mas Anies selaku Gubernur DKI Jakarta berbasis data. Pada banjir kemarin, data BMKG menunjukkan status pintu air di Bogor dan Depok normal. Artinya melempar kesalahan pada banjir kiriman adalah sebuah kekeliruan. Kemudian, mengganti program normalisasi menjadi naturalisasi tapi terbukti tidak berjalan, hanya menjadi wacana di atas kertas. Mas Anies sudah menyia-nyiakan tiga tahun sebagai gubernur dengan bekerja jauh dari optimal. Di luar itu, Jakarta adalah simbol nasional, simbol Indonesia. Merepresentasikan negeri kita. Banjir berulang di ibukota adalah aib nasional.

Kritik saya juga lahir dari perbincangan intensif dengan anggota Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta. Mereka melihat persoalan dari dekat: terjun langsung ke lapangan dan bertemu para stakeholders, termasuk warga Jakarta.

Kritik adalah fondasi penting bagi demokrasi. Tentu, saya dan teman-teman di PSI tidak akan memaksa orang lain untuk memiliki pandangan seperti kami. Perbedaan pandangan justru adalah dinamika yang dapat mendewasakan dan memperkuat demokrasi Indonesia. Kita dapat bersama menjaga demokrasi ini tetap hidup dan berjalan secara sehat di Indonesia melalui pengawasan dan penyampaian kritik yang konstruktif bagi penyelenggaraan pemerintahan, baik pusat dan daerah. Bukan dengan caci-maki atau menyerang seseorang secara personal.

Terakhir, dalam keyakinan politik saya, kritik adalah cara untuk memperbaiki arah kebijakan publik. Agar kita tidak terjatuh berulangkali pada tragedi yang sama, agar banjir tidak menjadi hal rutin di ibukota. Agar kita tidak menganggap banjir sebagai takdir. Kritik adalah cara kita belajar agar kelak tidak lagi salah memilih pemimpin.

Giring Ganesha: Anies Tidak Pernah Serius Atasi Banjir
Siaran Pers Sikap PSI

Giring Ganesha: Anies Tidak Pernah Serius Atasi Banjir

Plt Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha, menyatakan Gubernur Anies Baswedan tidak pernah serius mengatasi banjir Jakarta dan lebih memilih menyalahkan pihak lain, termasuk dalam banjir Sabtu kemarin.

“Jangan cuma melempar kesalahan pada curah hujan dan banjir kiriman. Pada banjir kemarin, status pintu air di Bogor dan Depok normal. Artinya banjir terjadi karena Gubernur Anies tidak punya rencana dan cara yang jelas untuk mengatasinya,” kata Giring di sela-sela kunjungannya di Bojonegoro, Jawa Timur, Minggu 21 Februari 2021.

Giring mengutip data BMKG, bahwa status pintu air Katulampa, Depok, dan Krukut Hulu adalah siaga 4 alias masih normal sejak Sabtu tengah malam sampai Sabtu petang.

Selama tiga tahun terakhir, lanjut Giring,  Gubernur Anies tidak pernah serius mengatasi banjir.

“Gubernur Anies terbukti tidak punya kapabilitas mengelola Jakarta,” kata Giring sambil memberi contoh soal langkah Gubernur DKI menghapus program normalisasi sungai, lalu menggantinya dengan  naturalisasi.

“Naturalisasi sungai yang selalu digembar-gemborkan Anies terbukti cuma konsep di atas kertas, tidak dikerjakan di lapangan sementara normalisasi sungai dihapuskan. Akibatnya banjir kian memburuk” kata Giring.

Selain itu, menjelang musim hujan, tidak terlihat ada upaya untuk mengeruk sungai, membersihkan saluran air, dan mengecek pompa.

“Ketika tindakan-tindakan itu tidak dilakukan, mustahil Jakarta bebas dari banjir. Padahal anggaran DKI Jakarta lebih dari cukup untuk membiayai itu semua,”  tambah Capres RI 2024 tersebut.

Alih-alih menjatahkan untuk pencegahan banjir, Giring menyesalkan alokasi anggaran untuk hal-hal yang jauh dari kebutuhan mendesak warga.

“Anggaran Jakarta diboroskan untuk hal-hal tak perlu. Lihat saja, untuk pembayaran uang  muka Formula E,  mempercantik JPO, atau mengecat genting-genting rumah warga.  Dari sini, Gubernur Anies  terlihat tidak mampu menyusun prioritas.  Kebutuhan mendesak dinomorduakan, hal-hal bersifat kosmetik justru didahulukan,” pungkas Giring.

Banjir terjadi secara merata di banyak wilayah Jakarta pada Sabtu 20 Februari 2021. Ketinggian air bervariasi, dari 30 cm sampai 2 meter. Sekitar 1.300 warga harus dievakuasi dari rumah masing-masing.

PSI Dukung Revisi UU ITE untuk Merawat Demokrasi
Siaran Pers Sikap PSI

PSI Dukung Revisi UU ITE untuk Merawat Demokrasi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung gagasan merevisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk merawat demokrasi.

“Revisi dibutuhkan agar UU ITE tidak mengancam iklim kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kebebasan berpendapat dan berekspresi yang kita punya sekarang harus dipertahankan karena merupakan buah terbaik dari Reformasi 98, “ kata Ketua DPP PSI, Tsamara Amany, dalam keterangan tertulis, Kamis 18 Februari 2021.

Revisi UU ITE diperlukan, kata mahasiswa S2 Public Policy di New York University itu, untuk lebih memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi rakyat yang ingin menyampaikan pendapat dan kritik, terutama di dunia maya.

Karena itu, PSI mengingatkan pemerintah dan DPR agar bekerja keras membuat produk legislatif yang lebih bagus daripada UU ITE sekarang, yang merupakan inisiatif DPR periode 2004-2009.

“Jangan sampai niat memperbaiki UU ini malah menghadirkan sejumlah pasal multitafsir baru. Juga jangan sampai hasil revisi tersebut membuat ujaran kebencian, fitnah, saling menghina di medsos semakin marak,” lanjut Tsamara.

Sambil menunggu revisi selesai, PSI mendorong Kapolri mengeluarkan surat edaran internal atau peraturan Kapolri yang berisi petunjuk teknis penggunaan pasal-pasal di UU ITE.

“Surat edaran internal kapolri itu harus segera dikeluarkan sambil menunggu proses revisi di parlemen yang pasti tidak sebentar. Harus dihindari adanya korban-korban baru selama kita menunggu,” tutup Tsamara.

Dalam beberapa hari belakangan muncul kembali perbincangan tentang ide merevisi UU ITE, setelah Presiden Jokowi bicara tentang persoalan ini.

“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-Undang ITE ini,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Senin lalu.

Terkait Djoko Tjandra, PSI Minta Tidak Berhenti di Pinangki
Siaran Pers Sikap PSI

Terkait Djoko Tjandra, PSI Minta Tidak Berhenti di Pinangki

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik vonis sepuluh tahun penjara dan denda 600 juta yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta atas Pinangki Sirna Malasari, terdakwa kasus suap dan gratifikasi dalam perkara menyangkut terpidana buron cessie Bank Bali, Djoko Tjandra. Putusan ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum yang hanya empat tahun dan denda Rp 500 juta.

“Sudah saatnya masyarakat disuguhi berita baik dalam penegakan hukum. Sulit membayangkan kejahatan yang melibatkan uang sedemikian banyak dan oknum penegak hukum hanya dihukum 4 tahun penjara. Terdakwa terbukti melakukan 3 tindak pidana sekaligus, yaitu suap, pencucian uang dan permufakatan jahat dalam pengurusan fatwa MA. Kasus ini harus terus digali sehingga nyata benar siapa yang ikut terlibat dan bertanggung jawab. Inilah momentum untuk membersihkan lembaga-lembaga hukum dari para pejabat korup, ” kata Juru Bicara PSI Ariyo Bimmo dalam keterangan tertulis, Kamis 11 Februari 2021.

Menurut Bimmo, tindakan Jaksa Pinangki menerima suap dari Andi Irfan sebesar 500.000 dolar telah mengacak-acak tatanan penegakan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Apalagi tujuan diberikan uang tersebut adalah untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung agar Djoko Tjandra tidak perlu menjalani hukuman penjara.

“Untung saja kejadian tersebut (fatwa MA) tidak pernah terwujud. Mahkamah Agung terlepas dari beban kelembagaan dalam kasus ini. Hakim, dalam perkara ini, sangat berpotensi untuk menjadi corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,” kata Bimmo.

Selain itu, Jaksa Pinangki juga tidak dapat membuktikan kekayaan fantastis yang dimilikinya dan pengeluaran sebanyak 70 juta rupiah perbulan yang tidak sesuai dengan penghasilannya sebagai ASN. Pertimbangan hakim dalam putusan ini merupakan terobosan karena ketentuan mengenai Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah (illicit enrichment) dan pembuktian terbalik sesuai Konvensi Anti Korupsi 2003 belum diadopsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. “Hakim berpikir progresif. Semestinya akan lebih mudah bila sudah ada revisi hukum acara dan hukum materil tindak pidana korupsi” lanjut lulusan Universitas Groningen Belanda yang sempat aktif dalam reformasi hukum dan peradilan tersebut.

PSI menilai kasus Djoko Tjandra merupakan bagian penting dari gunung es permasalahan penegakan hukum di Indonesia. “Ini merupakan skandal politik penegakkan hukum dan salah satu wujud nyata apa yang selama ini kita ributkan sebagai mafia peradilan. Karena itu, PSI mendukung kerja sama berbagai perangkat hukum seperti Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK dalam menuntaskan kasus Djoko Tjandra,” kata Bimmo.

Fakta hukum lain yang ditemukan selama persidangan adalah keterlibatan Pinangki sebagai makelar kasus dalam perkara-perkara lainnya. Oleh karena itu Bimmo memungkasi, “Keterlibatan para oknum harus diusut, tanpa pandang bulu, termasuk jika melibatkan pejabat di lembaga penegak hukum dan instansi pemerintah terkait.”

Sejauh ini, ada tiga pejabat yang diduga terlibat dalam kasus Djoko Tjandra dan dua diantaranya dinyatakan bersalah oleh pengadilan.
Mereka adalah Irjen Napoleon Bonaparte, Brigjen Prasetijo Utomo, dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Bersama Djoko Tjandra, ketiganya telah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi terkait penghapusan red notice. Selain itu Djoko Tjandra dan Prasetijo juga menjadi tersangka dalam kasus surat jalan palsu yang juga melibatkan Anita Kolopaking sebagai mantan pengacara Djoko Tjandra. Baik Anita maupun Djoko Tjandra telah divonis pengadilan, juga dengan hukuman yang lebih tinggi daripada tuntutan jaksa.