Tentang Pembangunan LRT Jakarta, PSI Minta Dishub Tidak Hambat Proyek Strategis Nasional
Siaran Pers Sikap PSI

Tentang Pembangunan LRT Jakarta, PSI Minta Dishub Tidak Hambat Proyek Strategis Nasional

JAKARTA, 12 Desember 2019 – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyatakan telah memilih pihak swasta sebagai badan usaha pelaksana pembangunan Light Rail Transit (LRT) rute Pulogadung-Kebayoran Lama. Selain itu, Dinas Perhubungan juga akan mengubah rute LRT dari rancangan awal. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menilai langkah Dishub tersebut akan mengganggu pembangunan MRT fase 2 dan 3.

“Saya mengingatkan kembali bahwa di Pergub nomor 154 tahun 2017, Gubernur telah menugaskan PT Jakpro untuk membangun dan mengoperasikan seluruh koridor LRT Jakarta, tidak hanya jalur tertentu. Penugasan tersebut juga tidak terbatas hanya untuk Asian Games. Jadi, kalo Dishub tiba-tiba memilih perusahaan swasta sebagai badan usaha pelaksana, itu bertentangan dengan Pergub,” kata Eneng Maliana Sari atau akrab disapa Milli, anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.

Selain itu, Milli juga menyoroti usulan rute LRT Pulogadung-Tanah Abang-Kebayoran Lama. Di rancangan awal, rute LRT melewati Stasiun Manggarai dan Dukuh Atas. Namun, belakangan Dishub mengusulkan perubahan rute LRT menjadi berhimpitan dengan rute Moda Raya Terpadu (MRT) koridor timur-barat.

Milli menjelaskan, seandainya usulan perubahan rute LRT tersebut dipenuhi, maka pihak MRT harus merombak desain Stasiun Sarinah dan Stasiun Sawah Besar pada koridor utara-selatan. MRT juga harus merevisi studi kelayakan dan basic engineering design koridor timur-barat.

“Ada kesan bahwa Dishub memaksakan untuk mengubah rute LRT. Padahal, jika mengikuti rancangan awal, pengoperasian LRT akan lebih diuntungkan karena melewati Manggarai dan Dukuh Atas yang menjadi pertemuan berbagai moda transportasi massal di Jakarta,” ujarnya.

Di sisi lain, pelaksanaan pembangunan MRT koridor utara-selatan fase 2 telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi pada 24 Maret 2019. Pada saat yang sama, Jokowi juga memerintahkan Pemprov DKI untuk segera memulai pembangunan MRT fase 3 koridor timur-barat pada tahun 2019 ini.

“Jangan sampai hanya karena kemauan Dishub semata, lalu MRT dikorbankan dan waktu penyelesaiannya semakin lama. Kami minta agar Dishub tidak menghambat proyek MRT yang merupakan Proyek Strategis Nasional,” ucap Milli.

Sebelumnya, di dalam rapat pembahasan Rancangan APBD 2020 pada 5 Desember 2019, Fraksi PSI DKI Jakarta mempertanyakan anggaran Rp 68 miliar untuk pengadaan konsultan manajemen konstruksi dan konsultan integrator di Dinas Perhubungan. Fraksi PSI menilai anggaran tersebut berpotensi melanggar Pergub nomor 154 tahun 2017.

Sementara itu, Dishub menyatakan telah memilih badan usaha pelaksana proyek LRT rute Pulogadung-Kebayoran Lama. “Kami membangun prasarana, untuk sarananya itu oleh badan usaha penyelenggara. Itu Pembangunan Jaya,” jelas Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Dishub juga berencana mengubah rute LRT Pulogadung-Tanah Abang-Kebayoran Lama menjadi berhimpitan dengan MRT koridor timur-barat. Usulan ini tidak disetujui oleh Kementerian Perhubungan. “Itu sebaiknya diubah ya. Karena sangat sulit jika nanti berhimpitan,” ujar Heru Wisnu Wibowo, Direktur Prasarana Perkeretaapian Ditjen Kereta Api Kementerian Perhubungan, Senin (9/12/2019).[]

Pandangan Umum  Fraksi PSI atas RAPBD DKI 2020
Sikap PSI

Pandangan Umum Fraksi PSI atas RAPBD DKI 2020

Pandangan Umum

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia

 Terhadap

 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

 

Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta

4 Desember 2019

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Shalom, Salam Sejahtera bagi kita semua,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

 

Yang terhormat,

  • Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta;
  • Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya;
  • Para anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
  • Hadirin sekalian yang kami hormati.

 

Salam Solidaritas!

Pada kesempatan hari ini, ijinkan kami, anak-anak muda, pada hari ini, menyatakan pandangan kami secara umum terhadap RAPBD 2020.

Kami menyadari bahwa pandangan kami hari ini mungkin bukanlah pandangan sempurna yang bisa diterima oleh semua orang.

Pandangan kami hari ini mungkin juga bukanlah pandangan yang lazim dinyatakan dalam rapat-rapat paripurna di DPRD.

Namun, suara muda kami kiranya bisa turut menghiasi bingkai demokrasi untuk kemajuan Republik Indonesia ini.

Pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Agar kiranya Bapak/Ibu maklum, oleh karena pandangan umum yang kami sampaikan hari ini dibuat dengan segala keterbatasan informasi, data serta waktu, mengingat  bahwa RAPBD 2020 baru saja diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta H-1 sebelum Rapat Paripurna hari ini dilaksanakan.

Menurut  Pasal 3 PP No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Proses Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban sampai dengan pengawasan keuangan daerah, harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat kepada peraturan perundang-undangan.

Pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Izinkan kami menguraikan beberapa asas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang menurut kami penting, namun belum terwujud dalam RAPBD 2020 ini.

Pertama, Tentang Asas Transparansi

Bahwa telah disebutkan sebelumnya mengenai asas transparan pada Pasal 3 PP 12 tahun 2019. Jika kita melihat sejenak pada penjelasan resmi pasal tersebut, dinyatakan bahwa “yang dimaksud dengan “transparan” adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.”

Perlu kami garis bawahi bahwa penjelasan resmi PP tersebut merupakan tafsir resmi yang otoritatif, tafsir yang dibuat sendiri oleh pembentuk peraturan.

Di situ dikatakan bahwa prinsip transparansi atau keterbukaan itu memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang Keuangan Daerah.

 Pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Kami DPRD dari Fraksi PSI, yang notabene menurut UU Pemerintah Daerah merupakan Mitra yang sejajar dengan Kepala Daerah, tidak berhasil mendapatkan keterbukaan yang seluas-luasnya dalam mengakses Keuangan Daerah. Kami beri sedikit penegasan kembali di sini bahwa definisi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam PP 12 tahun 2019 sangat luas, mencakup keseluruhan proses dari perencanaan, penganggaran, hingga pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.

Dengan demikian, prinsip keterbukaan transparansi ini harus hadir di setiap lini proses Pengelolaan Keuangan Daerah, mulai dari awal hingga akhir.

Kami telah meminta data lengkap, bahkan bersurat secara resmi kepada pihak Pemerintah Provinsi DKI, kurang lebih 4 (empat) kali, tapi kami masih belum mendapatkan dokumen Keuangan Daerah yang kami minta.

Terkait hal itu, agar kiranya pembahasan RAPBD di setiap komisi berjalan optimal, setiap fraksi diberikan soft file dalam format excel hingga level rincian komponen. Pasalnya, sejauh ini kami hanya menerima pada level kegiatan dalam format pdf. Kami harap permohonan ini bisa dipenuhi sebelum fase pembahasan di komisi di lakukan esok.

Mohon tanggapan.

Kami di sini tidak mencari panggung, apalagi pemilu masih sangatlah jauh.

Kami di sini hanya mencoba menjalankan apa yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kiranya permohonan kami tidaklah dianggap berlebihan.

 Kedua, Mengenai Prioritas Penganggaran

Pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Tidak hanya prinsip transparansi, Pasal 23 dan Pasal 3 PP No. 12 tahun 2019 juga menegaskan bahwa dalam kebijakan pengganggaran daerah, harus diperhatikan pula prinsip keadilan dan kepatutan.

Adapun yang dimaksud dengan “keadilan” menurut tafsir atau penjelasan resminya adalah “keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.

Kami ingin mengajak kita berpikir sejenak mengenai asas atau prinsip keadilan disini.

Apakah adil, bagi golongan masyarakat pembayar pajak yang saat ini kesulitan untuk menikmati air bersih, bahkan mohon maaf, jamban saja tidak punya, lantas mereka harus ikut menanggung beban dalam pendanaan untuk kepentingan masyarakat yang jauh lebih mampu? Misalnya, dalam hal ini masyarakat yang jauh lebih mampu tersebut adalah golongan menengah ke atas penikmat balapan mobil listrik.

Kami pikir hal ini sangatlah tidak adil, sangat jauh dari pikiran mereka untuk berani berpikir bisa menikmati hiburan balapan mobil listrik. Bagi mereka, bisa mandi dengan air bersih saja sudah sangat bersyukur, karena infrastruktur air bersih yang masih belum menjangkau mereka.

Namun, pajak yang mereka bayarkan dengan keringat dan air mata, justru dinikmati oleh masyarakat kalangan menengah ke atas, sekedar untuk memuaskan keinginan menonton balapan mobil listrik.

Apakah Pak Gubernur kiranya tahu, bahwa ada warga di Jakarta Utara yang untuk mendapatkan 1 meter kubik air saja harus membeli dengan sampai dengan harga Rp 150ribu? Mereka membeli dari tukang airkeliling karena belum ada akses air bersih disana.

Apakah Pak Gubernur tahu, bahwa masih ada warga Jakarta yang boro-boro berharap bisa menonton festival balapan mobil, untuk buang air besar saja mereka harus balapan karena jamban masih jadi rebutan.

Masalah keseimbangan distribusi anggaran ini merupakan masalah keberpihakan yang serius.

Apakah Pak Gubernur tahu, ada berapa sekolah yang saat ini perlu direhabilitasi?

Dalam proses pembahasan selama ini, kami mencermati bahwa nilai anggaran Rehab Total gedung sekolah terkena pemotongan atau efisiensi dari sekitar Rp 2,6 triliun menjadi Rp 1,4 triliun. Sementara itu, anggaran untuk event-event mencapai kira-kira Rp 1,5 triliun.

Anggaran rehab total gedung sekolah pada tahun 2020 jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2017 senilai Rp 1,57 triliun, 2018 sebesar Rp 1,83 triliun, dan 2019 sebesar Rp 1,78 triliun.

Berbicara prioritas, masih selain rehab total Gedung sekolah, ada juga Rehab Gelanggang Olahraga yang dirasa penting untuk sarana pemberdayaan pemuda dan peningkatan kesehatan pemuda pemudi kita.

Disamping itu, LRT sebagai salah satu solusi kemacetan pun, memiliki anggaran yang lebih sedikit dibandingkan dengan anggaran Balapan mewah ini.

Fraksi PSI bukan anti balapan, kami terus bekerja membalap ketertinggalan dalam perlombaan transparansi.

Kami hanya menyayangkan, nilai anggaran untuk penyediaan air bersih, sanitasi, rehab gedung sekolah, GOR, justru dikalahkan oleh event balap mobil listrik mewah seperti iniwai. Mohon tanggapan.

  

Pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Perlu diingat bahwa, Pasal 3 PP No. 12 tahun 2019 menyatakan pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan manfaat untuk masyarakat.

Namun pertanyaannya, masyarakat yang mana?

Apakah  RAPBD 2020 dibuat untuk berpihak hanya pada masyarakat yang mampu menonton balapan mobil listrik semata dengan mengorbankan kepentingan umum yang lebih luas? Yang mana, pendanaan balapan tersebut menggunakan pajak dari masyarakat. Sementara, untuk jamban saja mereka tidak punya, untuk akses air bersih saja masih sulit, untuk bisa bersekolah dengan gedung sekolah yang layak saja belum terpenuhi.

Fraksi PSI menilai bahwa puncak dari perencanaan anggaran yang tidak jelas prioritas, tidak cermat, dan tidak efisien itu terjadi pada event Formula E.

  1. Pertama, tidak jelas bagaimana event Formula E tiba-tiba menjadi program prioritas Gubernur.
    1. Event Formula E tidak terdapat dalam Perda RPJMD maupun Pergub Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah (KSD).
    2. Bahkan, nilai PMD untuk Formula E lebih besar dibandingkan dengan PMD untuk pembangunan LRT. Padahal LRT merupakan Program Strategis Nasional (PSN). Mohon tanggapan.
  2. Kedua, perencanaan anggaran PMD untuk event Formula E tidak cermat karena:
    1. Commitment fee dibayarkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, namun seluruh pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh pihak lain, yaitu PT JakPro. Apa yang menjadi “alas hak atau dasar perikatan kontraktual” pembayaran commitment fee oleh Dinas Pemuda dan Olahraga?
      Mohon tanggapan.
  3. Ketiga, penganggaran PMD untuk event Formula E tidak efisien karena kegiatan ini justru menggerus modal yang disetorkan kepada JakPro. Dari proposal yang diberikan oleh JakPro, kegiatan Formula E akan mengalami kerugian finansial sebesar Rp 296 miliar pada tahun pertama. PT JakPro menghitung total kerugian finansial selama 5 tahun sebesar Rp 696 miliar. Mohon tanggapan.
  4. Keempat, tidak ada riset dan bukti empiris yang bisa dipertanggung jawabkan yang membuktikan adanya korelasi kuat antara event Formula E dengan meningkatnya penggunaan mobil listrik.
    1. Norwegia misalnya, tidak pernah menyelenggarakan Formula E, tapi menjadi negara dengan pengguna kendaraan listrik terbanyak dengan angka 56 mobil per 1.000 penduduk.
    2. Cara Norwegia untuk mendorong penggunaan mobil listrik adalah dengan membangun infrastruktur pengisian daya secara masif dan memberikan berbagai insentif.
    3. Total anggaran untuk event Formula E sebesar kurang lebih Rp 1,2 triliun. Uang sebesar itu bisa dipakai untuk membangun stasiun pengisian daya fast charging sebanyak kurang lebih 1.850 unit berkapasitas 50 kilowatt atau 915 unit berkapasitas 150 kilowatt.

     5. Kelima, tidak ada riset dan bukti empiris yang bisa dipertanggung jawabkan bahwa event Formula E akan menumbuhkan ekonomi lokal.

  1. Kota Montreal, Kanada, menyelenggarakan Formula E pada tahun 2017 menggunakan anggaran pemerintah. Namun pedagang dan Pemerintah Kota mengalami kerugian yang tidak sedikit.
  2. Hasil survey dari media Forbes juga menunjukkan 70% pedagang justru mengalami kerugian dan hanya 1,4% yang menyatakan untung.

Mohon tanggapan.

Mengenai Multiyears Formula E

Berdasarkan yang kami ketahui dari data-data yang sangat terbatas, Formula E adalah kegiatan multiyears, yang harus ada kewajiban pembayaran setiap tahun menggunakan APBD selama 5 tahun ke depan.

Kami ingin memeriksa kebenaran terkait multiyears  Formula E ini, tapi ternyata sulit. Pasalnya, sampai saat ini kami belum menerima perjanjian atau MoU dengan pihak ketiga.

Padahal asas transparansi ini berlaku untuk setiap proses pengelolaan keuangan daerah, dari awal sampai akhir.

Namun demikian, perlu dicermati bahwa jabatan Pak Gubernur hanya bersisa sampai 2022. Jika Formula E membebani APBD sampai 5 tahun ke depan di luar masa jabatan, apakah ini adil bagi dan patut?

Mohon tanggapan.

Pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Mengenai Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp 60 miliar untuk revitalisasi Bundaran Hotel Indonesia, sampai saat ini kami tidak tahu apa urgensi mementingkan estetika dibandingkan dengan pelayanan dasar yang sampai saat ini belum maksimal.

Bayangkan, dengan dana yang demikian besar, bisa dianggarkan untuk hal lain yang jauh lebih urgent dan bermanfaat bagi masyarakat.

Bisa ribuan jamban dibuat dengan dana Rp 60 milyar tersebut.

Bisa jutaan liter air bersih disalurkan kepada masyarakat dengan dana Rp 60 milyar tersebut.

Menurut kami, hal ini melanggar asas kepatutan sebagaimana diatur di Pasal 3 PP No. 12 tahun 2019 yang mensyaratkan pengganggaran dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Mohon tanggapan.

Mengenai revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), Fraksi PSI pada dasarnya mendukung revitalisasi TIM, namun dengan syarat berbagai catatan. Kegiatan ini adalah salah satu bentuk keterlibatan pemerintah untuk memajukan kebudayaan dan kesenian. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan ini harus dilakukan dengan cermat untuk menjawab kebutuhan perkembangan jaman tanpa menghapuskan ‘marwah’ berkesenian para pelaku seni.

Setelah dilakukan revitalisasi, Fraksi PSI menilai bahwa pendanaan pengelolaan TIM seharusnya dilakukan tanpa membebani APBD, yaitu melalui profit sharing program-program kesenian dan pengelolaan TIM.

Mohon tanggapan.

Terkait belanja hibah, anggaran saat ini mencapai Rp 2,5 triliun dan selalu mengalami kenaikan beberapa tahun belakang. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan yang tertera di dalam Perda RPJMD sebesar Rp 2 triliun.

Fraksi PSI menilai, ada baiknya Pemprov DKI meninjau ulang nilai belanja hibah agar lebih efisien, dan kemudian alokasi anggaran diprioritaskan untuk Lembaga-lembaga yang benar benar menunjang fungsi pemerintahan sesuai aturan dan perundangan yang berlaku atau  belanja langsung yang lebih berdampak bagi rakyat. Mohon tanggapan.

Ketiga, Perihal Anggaran Yang Klasifikasinya Campur Aduk dan Parameternya Tidak Terukur.

Pasal 1 ayat 32 PP No 12 tahun 2019 menyatakan bahwa program atau kegiatan yang akan dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran harus dengan parameter kuantitas dan kualitas yang terukur.

Di satu sisi kami melihat bahwa, sebagai contoh, Dinas Bina Marga menganggarkan kurang lebih Rp 130 miliar untuk Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).

Tapi tidak ada ukuran kuantitas yang jelas karena tidak ada keterangan mengenai jumlah lokasi yang akan dibangun. Hanya tertulis jumlah keluaran atau output sebanyak 1 paket.

Jika deskripsi output kegiatan tidak jelas seperti itu, bagaimana kami bisa memberikan pendapat, terlebih menyetujui RAPBD yang diajukan?

Mohon tanggapan.

Terkait pengadaan tanaman hias di Dinas Kehutanan, Fraksi PSI menilai bahwa kegiatan ini tidak perlu dilakukan karena sudah sudah ada Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan (UP PTP) yang bertugas melakukan pembibitan tanaman. Apalagi, Dinas Kehutanan sudah mengalokasikan anggaran untuk membeli 1,2 juta tanaman pada tahun 2018 dan 2019.

Saat rapat komisi, sudah dihapus anggaran pembelian tanaman Rp 30 miliar di UP PTP. Namun, setelah pembahasan di komisi, tiba-tiba muncul penambahan anggaran Pengadaan Tanaman Hias dengan total Rp 52,45 miliar yang diselipkan sebagai sub-kegiatan di dalam kegiatan pemeliharaan dan penataan di Dinas dan Sudin Kehutanan. Oleh sebab itu, Fraksi PSI menolak penambahan anggaran untuk pembelian tanaman. Mohon tanggapan.

Terkait anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), belum ada laporan pertanggungjawaban kegiatan yang menuliskan keluaran atau hasil yang jelas dari TGUPP.

Sehingga perlu lagi dikaji dan dievaluasi betul manfaat dari TGUPP ini, mengingat segala kegiatan pemerintahan perlu juga memenuhi asas akuntabilitas.

Oleh sebab itu, Fraksi PSI menilai tanpa akuntabilitas yang jelas, anggaran TGUPP tidak dapat dipertahankan.

Keempat, Proses Perencanaan dan Penganggaran Tidak Memenuhi  Nilai Profesionalisme.

Dalam penjelasan umum UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mensyaratkan bahwa pemerintahan dilakukan secara profesional.

Namun, pada kenyataannya hingga bulan Oktober 2019, atau kurang lebih 5 bulan setelah rancangan final KUA PPAS dikirimkan ke DPRD periode sebelumnya, tiba-tiba Pemprov mengubah proyeksi pendapatan dari Rp 95,99 triliun menjadi Rp 89,44 triliun. Di sisi lain, anggaran belanja masih tetap Rp 95,99 triliun.

Proyeksi pendapatan bisa naik turun kurang lebih 6 Triliun membuktikan lemahnya proses Pengelolaan Keuangan Daerah, angka 6 Triliun bukanlah nilai yang sedikit.

Fraksi PSI berharap agar di masa mendatang, diskusi mengenai pendapatan daerah dilakukan di awal pembahasan anggaran, bukan di akhir seperti yang terjadi pada pembahasan KUA PPAS 2020. Logikanya, anggaran belanja harus mengikuti kemampuan pendapatan, bukan malah sebaliknya di mana seakan-akan nilai pendapatan dicocok-cocokkan dengan besarnya rencana belanja.

Oleh karena itu, Fraksi PSI meminta agar Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Badan Pajak Retribusi Daerah (BPRD) memberikan kertas kerja perhitungan potensi pendapatan khususnya 13 komponen pajak secara rinci sesuai formulasi aturan yang ada. Dengan demikian, pembahasan pendapatan daerah bisa dilakukan secara ilmiah, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan.

Mohon tanggapan.

Kelima, Perihal Proses Perencanaan Penganggaran Yang Tidak Tepat Guna

Penjelasan Pasal 3 PP No. 12 tahun 2019 menyatakan bahwa Keuangan Daerah harus dikelola secara tepat guna, dan dapat dipertanggung-jawabkan. Namun, faktanya kami masih menemukan bahwa masih banyak anggaran yang tidak tepat guna.

Sebagai contoh, anggaran pembangunan rusun tahun 2020 sebesar kurang lebih Rp 1,07 triliun, kira-kira cukup untuk membangun sekitar 3.000 unit. Di sisi lain, sepengetahuan kami ada sekitar 6.000 unit rusun yang belum digunakan.

Jika Pemprov DKI tidak memiliki rencana konkrit untuk menggunakan rusun-rusun yang telah dibangun, maka tidak ada alasan untuk membangun rusun secara besar-besaran lagi dalam waktu dekat. Hal ini juga berlaku terhadap rencana pembelian lahan yang mana harus dipastikan bahwa aset aset lahan kita yang telah dibeli sebelumnya memang sudah digunakan, jangan sampai kembali menjadi tidak tepat guna.

Mohon tanggapan.

Keenam, Perencanaan Anggaran yang Tidak Efisien, Ekonomis dan Efektif.

Pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati.

PP No. 12 tahun 2019 mengamanatkan agar perencanaan dan penganggaran harus dilakukan secara efisien, ekonomis, dan efektif.

Namun kenyataannya, hal tersebut belum terlihat dalam RAPBD 2020 ini, sebagaimana akan kami uraikan berikut:

Terkait penyelenggaraan event-event, Fraksi PSI menilai perencanaan anggaran tidak efisien karena menghabiskan uang sekitar 1,5 triliun hanya untuk mengadakan event, yaitu sebanyak 378 kegiatan.

Biaya ini jauh lebih besar kurang lebih 25 kali lipat dibandingkan anggaran event tahun 2017, yaitu Rp 62,5 miliar untuk 246 kegiatan. Mohon tanggapan.

Terkait gedung sekolah, Fraksi PSI menilai perencanaan anggaran tidak efisien karena biaya rehab total gedung sekolah per lokasi membengkak kurang lebih 87%.

Di dalam rancangan KUA PPAS, anggaran rehab total gedung sekolah sebesar Rp 2,57 triliun untuk 191 lokasi. Rata-rata biaya per lokasi Rp 13,5 miliar.

Pada saat pembahasan, ada koreksi menjadi Rp 2,11 triliun untuk 86 lokasi, yang kemudian dikoreksi lagi menjadi Rp 1,4 triliun untuk 56 lokasi. Rata-rata biaya per lokasi naik hampir 2 kali lipat menjadi Rp 25,1 miliar.

Terhadap hal ini, Fraksi PSI menilai ada 2 kemungkinan. Pertama, Pemprov melakukan kesalahan perhitungan biaya, atau, kedua, Pemprov salah memberikan data jumlah lokasi rehab Gedung sekolah. Mohon tanggapan.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Menjaga uang rakyat adalah tugas yang tidak mudah.

Sering kali kita merasa, kita harus kejar pendapatan dari pajak masyarakat, bahkan mungkin pajak sebesar 10 rupiah pun pajak akan dikejar dari masyarakat.

Oleh karena itu, setiap sen, setiap rupiah yang kita keluarkan itu harus dilakukan dengan sangat berhati-hati.

Setiap rupiah yang dianggarkan mungkin disatu sisi oleh kalangan tertentu hanya dianggap untuk memenuhi kebutuhan akan hiburan, tontonan kemewahan event-event berkelas, tapi jangan lupa, setiap rupiah yang diambil untuk membiayai itu bisa lahir dari air mata, keringat bahkan nyawa.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Dengan ini saya mengajak kita semua, unsur Pemerintahan Daerah untuk kembali merenung, mengintropeksi diri, kembali mengabdi untuk kepentingan rakyat.

Mari kita kawal uang rakyat!

Pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Demikian, Fraksi PSI dengan segala kerendahan hati menyampaikan pandangan umum kami, yang tentunya tidak bisa mewakili seluruh pandangan kami secara rinci terlebih lagi sempurna hal ini karena keterbatasan waktu dan data, dan juga keterbatasan kami sebagai manusia.

 

Jakarta, 4 Desember 2019
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia

 

[SIARAN PERS] Koruptor dan Kaum Intoleran Ada di Balik Serangan atas PSI
Siaran Pers Sikap PSI

[SIARAN PERS] Koruptor dan Kaum Intoleran Ada di Balik Serangan atas PSI

Beberapa waktu terakhir serangan atas Partai Solidaritas Indonesia semakin sistematis dan meluas. Setelah perusakan atas atribut, disusul coretan-coretan PKI di spanduk, baliho dan atribut partai lainnya, kini muncul baliho dan spanduk yang mengatasnamakan PSI dengan tulisan “Hargai Hak-hak LGBT”.

Perlu kami tegaskan bahwa spanduk dan baliho itu BUKAN dibuat oleh PSI.

Kami menduga serangan sistematis ini dilakukan oleh kelompok-kelompok politik yang terganggu oleh perjuangan PSI melawan korupsi dan intoleransi.

Sikap PSI yang non kompromistis terhadap para pencuri uang rakyat dan kelompok radikal intoleran yang gemar melakukan tindakan sewenang-wenang rupanya mulai membuat kekuatan politik hitam negeri ini khawatir dan mencoba melemahkan partai baru ini.

Kepada mereka kami tegaskan bahwa serangan-serangan kotor semacam ini tidak akan menyurutkan sikap PSI. Sebagaimana kami tegaskan lewat pidato Ketua Umum Grace Natalie, partai ini berjanji akan berada di garis depan dalam membersihkan praktik korupsi di DPR dan DPRD. Partai ini juga akan menjadi perpanjangan aspirasi kelompok Nasionalis dan moderat untuk berhadap-hadapan melawan kaum intoleran.

Hasil survei memperlihatkan dukungan publik atas perjuangan PSI semakin besar. Y-Publica menyebut elektabilitas PSI kini 2,9 persen. Survei Charta Politika memperlihatkan elektabilitas PSI 1,5 persen. Partai ini terus menunjukkan kenaikan dukungan, dan rupanya inilah yang membuat para koruptor dan kaum intoleran menjadi gerah dan melakukan serangan sistematis.

Setiap sikap politik PSI selalu ada/diumumkan di website resmi partai, PSI.id, dan akun-akun media sosial partai.

Kepada seluruh kader PSI, diserukan untuk semakin solid, dan terus turun ke akar rumput melanjutkan kerja politik. Perubahan semakin dekat, kita tidak akan mundur selangkah pun menghadapi serangan-serangan kotor seperti ini.

 

Raja Juli Antoni

Sekjen DPP PSI

Benarkah Buang-buang Suara Kalau Pilih PSI?
Sikap PSI

Benarkah Buang-buang Suara Kalau Pilih PSI?

Baca sampai selesai.

Pada beberapa pertemuan saat kami blusukan, sering dilaporkan sebuah propaganda yang kira-kira narasinya seperti ini. “Jangan pilih PSI, buang-buang suara saja”. Bahkan ada beberapa tokoh yang cukup dikenal yang keliling untuk membangun narasi ini. Kami memperoleh informasi valid ini.

Propaganda “buang-buang suara kalau pilih PSI” karena PSI di-suudzon tidak akan lolos “parliamentary threshold” (PT). Sebenarnya kami diremehkan bukan kali pertama ini. Jauh sebelumnya, banyak yang meremehkan PSI tidak akan lolos sebagai parpol mulai dari verifikasi Kemenkumham hingga verifikasi KPU sebagai Peserta Pemilu 2019.

Dan memang tidak ada partai baru yang menempuh resiko ini. Membangun parpol yang  benar-benar baru. Hanya PSI.

 

Bukti Pertama: PSI Satu-satunya Parpol Baru Lolos Verifikasi Kemenkumham

Kami membuktikan: PSI lolos verifikasi Kemenkumham sebagai satu-satunya partai yang benar-benar baru 100 persen. Karena partai-partai lain yang mengaku baru tidak ada yang benar-benar baru hasil Verifikasi Kemenkumham. Partai-partai itu mengambil alih partai-partai lama yang mati suri, kemudian diganti nama, logo dan aktanya dengan partai baru.

Apakah proses pengambilan alihan parpol-parpol lama yang kemudian di”branding” menjadi parpol baru gratisan? Arah tulisan ini tidak menuju kesana.

Tapi, ingin kami tegaskan, hanya PSI yang benar-benar baru, bahkan para pengurus PSI tidak boleh “bekas” pengurus parpol lama. Tujuannya agar pengurus partai kami tidak terkontaminasi (tercemari) oleh gaya politik lama.

Kami bersyukur sekaligus berbangga menjawab yang meremehkan kami dengan keberhasilan melalui proses verifikasi Kemenkumham.

Namun, peremehan pada PSI belum berhenti. Karena ada ujian yang lebih berat sudah menunggu: verifikasi KPU, baik administrasi dan faktual.

 

Bukti Kedua: PSI Lolos Verifikasi KPU dan Menjadi Peserta Pemilu 2019

“Ah, PSI tidak akan lolos, verifikasi KPU lebih berat dari Verifikasi Kemenkumham, karena berlapis-lapis” demikian komentar yang sering kami dengar saat itu. Kami tak pernah kecil hati. Kami membalas peremehan itu dengan keberhasilan PSI lolos verifikasi KPU! Kerja keras para pengurus, relawan, anggota dan simpatisan PSI seluruh Indonesia terwujud: PSI Peserta Pemilu 2019 dengan nomor urut 11! Alhamdulillah, Puji Tuhan!

 

Bukti Ketiga: PSI Ajukan Caleg Berkualitas Hasil Seleksi Tim Independen dan Bersih 100 Persen dari Eks Napi Korupsi

Peremehan selanjutnya “Ah emang bisa PSI cari ribuan Caleg dari tingkat DPR RI, DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten/Kota? Enggak gampang loh”. Kami menjawabnya dengan proses seleksi dan penerimaan Caleg yang tidak dilakukan parpol-parpol lain.

Seleksi terbuka dan melalui penilaian Dewan Juri Independen yang bukan pengurus PSI. Ada Prof Mahfud MD, Pak Bibit mantan Ketua KPK, Ibu Saparinah Sadli, dan tokoh-tokoh lainnya yang dikenal punya integritas yang bisa memutuskan lolosnya Caleg, bukan keputusan sepihak pengurus PSI!

Sejak awal sistem transparansi dan independensi memilih kualitas Caleg PSI diterapkan, ada prinsip “fit and proper test” (uji kelayakan dan kepantasan) bukan karena kedekatan: kolusi dan nepotisme dengan Pengurus PSI!

Hasilnya: Caleg PSI 100 persen bukan mantan napi korupsi. Inilah ikhtiar kami melawan korupsi dengan mencegah masuknya mantan napi korupsi menjadi Caleg.

 

Melawan Propaganda: PSI Tidak Lolos PT

Peremehan selanjutnya adalah narasi di awal yang menjadi asal-muasal tulisan ini: “PSI gak akan lolos PT, jangan buang-buang suara pilih PSI!” Semakin diremehkan kami semakin bekerja keras! Seperti yang kami tunjukkan sebelumnya di rekam jejak PSI sebagai parpol baru yang lolos Verifikasi Kemenkumham, kemudian Verifikasi KPU, kemudian proses seleksi, penerimaan hingga pendaftaran Caleg.

Mau Pesimistis atau Optimistis?

Namun untuk menjawab propaganda narasi tadi, saya mengajukan dua penilaian.

Pertama, asumsi “PSI tidak akan lolos” merupakan sikap pesimistis, apatis, menyerah, takluk (selain peremehan juga tentunya) akan perubahan politik yang baik. Apa dampaknya sikap apatis ini? Tidak akan ada perubahan sama sekali dalam sistem politik legislatif kita.

 

Formappi: Kinerja DPR Saat Ini Terburuk Sejak Era Reformasi

Menurut Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia) kinerja DPR saat ini terburuk sejak era Reformasi (Tirto/23/11/2019). Alasannya dari kinerja legislasi DPR tahun 2018 hanya mampu mengesahkan 4 UU dari 50 RUU prioritas di Prolegnas DPR!

Padahal anggaran DPR tahun 2018 naik Rp 1.5 Triliun dibandingkan 2017. Anggaran DPR tahun 2017 Rp 4.2 Triliun, tahun 2018 naik jadi Rp 5.7 Triliun. Tahun 2017 DPR bisa mengesahkan 6 UU dari 52 RUU prioritas di Prolegnas DPR. Anggaran melangit, tapi kinerja justeru jatuh!

DPR periode ini (2014-2019) justeru disibukkan kasus pemimpin DPR, mulai kasus korupsi ketua dan wakilnya hingga pergantian ketua DPR yang sudah empat kali. Belum lagi perebutan ketua-ketua komisi. Ditambah mengesahkan UU MD3 yang kontroversial yang merupakan upaya anggota DPR untuk membentengi diri mereka sendiri daripada upaya untuk membangun sistem evaluasi diri.

 

PSI Melawan UU MD3 yang Mengistimewakan DPR

Meskipun PSI belum punya kursi di DPR, kami melawan UU MD3 ini dengan mengajukan gugatan Uji Materi di MK terkait pasal-pasal yang memberikan keistimewaan pada anggota DPR seperti mempidanakan yang mengkritik DPR, pemanggilan paksa hingga anggota DPR baru bisa diperiksa untuk sebuah kasus harus mendapat izin dari presiden.

Pengistimewaan ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin DPR yang merupakan wakil rakyat tapi bisa mempidanakan rakyat yang memilih dan mengangkat dia! Alhamdulillah. Pasal-pasal ini dibatalkan oleh MK!

DPR sibuk membangun benteng perlindungan diri, tapi sistem dan mekanisme evaluasi internalnya tidak pernah dibangun. Kalau kinerja DPR buruk, absensi banyak, transparansi tidak ada, bagaimana evaluasi hingga sanksi terhadap anggota DPR? Tidak ada. Makanya anggota DPR bisa seenaknya saja.

 

Ironi: Presiden Terbaik Sejak Era Reformasi, tapi DPR-nya Terburuk!

Ironis memang, pemerintah eksekutif di bawah Jokowi bekerja keras tapi tidak diimbangi dengan kualitas lembaga legislatifnya. Pemerintah Jokowi adalah yang terbaik sejak era Reformasi, tapi didampingi oleh DPR yang terburuk pada era Era Reformasi kata Formappi.

Negara Indonesia tidak akan bisa maju dan sejahtera apabila parlemennya tidak diisi oleh sumber daya manusia yang berkualitas, mampu bekerja secara profesional dan berintegritas.

 

Solusi PSI Memperbaiki Parlemen

Apakah kenyataan ini akan dibiarkan? Adalah sikap apatis apabila menghalangi gelombang perubahan melalui PSI.

PSI datang dengan tekad dan sistem yang berbeda untuk memperbaiki parlemen. Politik kami adalah politik reformasi yang akan memperbaiki lembaga legislatif bukan politik status quo, gaya lama, seperti yang kita saksikan saat ini.

Caleg-caleg kami sudah tanda tangan kontrak siap dipecat (PAW) partai, apabila kinerja kami buruk. Siap pula melaporkan kerja-kerja kami secara transparan dan siap dievaluasi. Tidak akan ada kasus seperti Fahri Hamzah yang menggugat pemecatan partainya di PSI mendatang, karena kami sudah tanda tangan kontrak itu. Bahkan, mendukung pernyataan KPK, kami siap tidak digaji apabila kinerja kami nanti di DPR dinilai buruk.

Sebagai permulaan kami meluncurkan program “PSI bersih-bersih DPR”. Program ini adalah riset kami untuk perbaikan DPR, mulai soal transparansi penggunaan anggaran dan laporan kepada publik. Kami menemukan pemborosan anggaran di DPR dan tidak adanya transparansi penggunaan anggaran mulai dari perjalanan dinas, reses dan lainnya.

Alasan reses kerap digunakan oleh para anggota DPR RI atas rendahnya kinerja mereka, atas seringnya terjadi kekosongan di kursi rapat hampir di setiap sidang yang disorot publik. Sedangkan di sisi lain, hampir seluruh rakyat Indonesia mengaku tidak pernah dikunjungi dalam kegiatan reses.

Sebuah riset dari CSIS pada tahun 2017 menemukan bahwa 95 persen rakyat Indonesia tidak pernah dikunjungi atau bertatap muka dengan wakilnya di DPR RI, padahal anggaran reses (kunjungan ke dapil untuk menemui konstituen) selalu naik dari waktu ke waktu.

Jadi jangan heran karena tidak adanya pengawasan dan transparasi penggunaan anggaran, kinerja DPR tetap buruk meski anggarannya naik drastis. Kami melihat bahwa fasilitas dan tunjangan yang berlebihan inilah yang kemudian justru menjadi penyebab rendahnya kinerja mereka, bukan hanya sekedar penghambur-hamburan uang negara.

 

Adakah Komitmen Partai-partai Lain Pada AntiKorupsi dan AntiIntoleransi?

Adakah partai yang bersih dari kasus korupsi? Tidak ada, adalah jawab kita semua saat melihat kasus-kasus korupsi. Data dari KPK mulai tahun 2004-2018, KPK menetapkan 911 tersangka. Terbanyak adalah politisi: 229 anggota DPR/DPRD, 91 Bupati/Walikota/Wakil dan 20 Gubernur. Semua parpol “mengirim” kader-kadernya ke penjara karena terangkut kasus korupsi.

Bagaimana dengan isu intoleransi melalui perda-perda diskriminatif yang berbasis pada doktrin agama tertentu?

Menurut Michael Buehler, “para politikus yang berafiliasi dengan partai “sekuler”lah yang justru merancang, mengesahkan dan menerapkan perda-perda Syariah di daerah-daerah.” (Tempo, 2011).

Kalau parpol-parpol yang mengaku nasionalis saja bermain dengan politik identitas dan isu agama, kemana lagi kita berharap komitmen kebangsaan dan kebhinnekaan kita?

Padahal tujuan kami sederhana, semakin banyak banyak partai nasionalis di DPR semakin baik. Kami siap menjadi partner partai-partai nasionalis senior di DPR untuk perjuangakan kepentingan kita sabagai bangsa: melawan korupsi dan intoleransi tanpa kompromi.

PSI berkomitmen tidak akan menjadikan agama sebagai alat politik. PSI tidak akan pernah mendukung peraturan-peraturan diskriminatif meskipun diatasnamakan agama tertentu! Inilah komitmen kami, melawan intoleransi!

Akhirnya bukankah dengan bersikap pesimistis, apatis, menyerah, takluk dengan tidak memilih politik reformasi PSI sama saja dengan buang-buang suara karena anda akan memilih politik gaya lama (status quo) yang terbukti tidak ada perubahan sama sekali, bahkan pemberantasan korupsi berjalan di tempat (data Transparency Internasional) dan merebaknya kasus-kasus intoleransi dan diskriminasi (data Komnas Perempuan, Setara Institute, Wahid Foundation).

Memilih politik gaya lama berarti anda tidak hanya buang-buang suara, bahkan lebih parah: ikut melanggengkan praktik pemborosan dan kinerja buruk seperti yang disampaikan oleh Formappi!

 

Mengapa Optimis PSI Lolos ke Parlemen dan Membuat Politik Reformasi?

Pertama, perjuangan berbasis nilai: “PSI adalah satu satunya parpol di Indonesia yang mengusung nilai dan bukan individu tertentu.” Dengan demikian PSI dapat mengembalikan hakekat parpol sebagai kendaraan demokrasi rakyat yang berjuang untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok tertentu. Kami percaya perjuangan berbasis nilai akan lebih kuat dan berkesinambungan bagi masa depan politik Indonesia.

Kedua, sikap optimistis: “PSI lolos ke Parlemen dan melakukan politik reformasi di DPR”.

Kami tidak ingin menyebarkan optimisme tanpa bukti. Untuk lolos, kami menerapkan strategi-strategi dan kerja keras. Strategi-strategi itu ada yang bisa kami ungkapkan ada yang tidak.

Namun intinya sebagai parpol baru, PSI memang seperti dihambat banyak aturan yang merugikan parpol baru (catatan: peraturan-peraturan memang dibuat oleh parpol-parpol lama!). Salah satunya adalah aturan melakukan sosialisasi agar PSI dikenal oleh warga negara Indonesia (awareness). Parpol-parpol lama tidak butuh sosialisasi, karena sudah dikenal oleh publik Indonesia.

PSI juga tidak punya media, apalagi media televisi seperti sebuah parpol baru sebelum aturan sosialisasi ditetapkan sudah jor-joran beriklan di televisi-televisinya sendiri.

 

“Serangan Udara” dan “Serangan Darat/Gerilya”

Apa cara PSI menyiasati kesulitan ini? Sosialisasi di media sosial! Yang merupakan cara yang efektif, murah, bahkan gratis. Karena saking masifnya PSI sering diledek Partai Sosmed Indonesia. Tapi inilah cara yang efektif dan gratis, karena kami tidak punya media khususnya media televisi dan tidak punya uang banyak untuk jor-joran beriklan. Inilah cara “serangan udara”.

Cara selanjutnya adalah blusukan, door to door, ketuk pintu rumah dengan hati, silaturahim, temu warga, strategi politik gerilya. Caleg-caleg kami bersama relawan saat ini diawasi dan dievaluasi sekaligus diberi target ketuk pintu berapa rumah tiap hari. Ada laporan dan bukti-bukti silaturahim yang diunggah ke aplikasi yang transparan, akuntabel dan bisa dievaluasi.

Bagi kami inilah “medan pertempuran terakhir” yang kami akan berjuang habis-habisan, setelah perjuangan verikasi Kemenkumham, Verifikasi KPU dan Pendataran Caleg ke KPU.

Kami sukses membangun sebuah kapal dan kini dengan layar terkembang sudah berlayar. Seperti kata moyang kita para pelaut, “Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang”

 

Masalah di Survei: Soal Di-kenal (Awareness) Bukan Elektabilitas!

Kalau disebutkan hasil beberapa lembaga survei angka elektabilitas PSI masih rendah. Kami akui dan kami jadikan bahan evaluasi untuk terus bekerja keras. Namun ingin kami katakan kami benar-benar fokus sosialisasi PSI baru beberapa bulan belakangan.

Sebelum ini kami fokus menyiapkan dan berjuang PSI agar lolos Verifikasi Kemenkumham, Verifkasi KPU dan Pendaftaran Caleg. Suatu proses yang menguras konsentrasi, tenaga dan pikiran yang tidak bisa dibagi dengan strategi sosialiasi PSI.

Salah satu tantangan PSI sebagai partai baru adalah tingkat di-kenal-nya yang tidak setinggi parpol lama. Ini tantangan semua parpol baru, kecuali satu parpol baru yang punya media dan jor-joran beriklan di medianya yang kini punya tingkat kedikenalnya seperti parpol lama.

 

PSI Semakin Dikenal, Elektabilitas Makin Naik!

Namun yang menarik dari hasil-hasil survei itu, semakin naik tingkat dikenal PSI, maka semakin naik elektabilitasnya. Kami tidak punya problem “ efek gelembung” yang ditunjukkan adanya jarak yang sangat jauh antara tingginya di-kenal-an (awareness) dengan rendahnya elektabilitas.

Hingga September 2018, baru 22 persen publik Indonesia mengenal PSI, dengan elektabilitas kisaran 1-1.2 persen. Dengan margin eror sekitar 3,5%, maka PT 4% tentu tidak masalah besar bagi PSI.

Target kami, sampai Januari 2019, kami bisa dikenal 60 persen publik Indonesia untuk memastikan elektabilitas kami naik.

Oleh karena itu, selain kami terus bekerja keras dan melaksanakan strategi di atas, kami pun berharap bantuan anda ikut mengenalkan dan mensosialisasikan PSI, tak perlu berkampanye dan mempromosikan PSI, cukup mengenalkan PSI saja.

DNA politik PSI adalah kebajikan dan keragaman yang diwujudkan dalam perjuangan antikorupsi dan antiintoleransi.

Kami optimis dan percaya diri terhadap usaha, doa dan kerja keras kami agar PSI bisa lolos ke parlemen untuk membawa politik reformasi: perbaikan lembaga legislatif. Kami pun memanggil anda untuk ikut dalam gelombang politik reformasi ini.

Dukungan anda pada PSI tidak akan sia-sia. Pesimisme terbukti tidak pernah berhasil menghalangi PSI. Kami sering diremehkan, kami dirintangi dengan pelbagai aturan. Tapi kami punya semangat. Kami punya tekad. Kami bekerja keras.

Kata Bung Karno, “tidak ada yang bisa membunuh semangat”.

Semangat kami, politik sebagai kebajikan dan keragaman.

Perjuangan kami antikorupsi dan antiintoleransi!

Partai Solidaritas Indonesia

4 Hal yang Membuat Jokowi Dicintai Rakyat
Pernyataan Sikap DPP PSI Sikap PSI

4 Hal yang Membuat Jokowi Dicintai Rakyat

Pengalaman personal saya dengan Pak Jokowi dan hasil observasi saya berinteraksi dengan masyarakat menyimpulkan ada 4 hal yang membuat Pak Jokowi dicintai rakyat.

Pertama, Pak Jokowi pekerja keras. Dengan selogan “kerja, kerja, kerja” 4 tahun ini Jokowi ini  telah menyelesaikan  banyak proyek pembangunan bahkan yang diasumsikan tidak akan bisa diselesaikan.

Kedua, Pak Jokowi adalah pemimpin yang sederhana, bersahaja, sabar, santun dan rendah hati dan taat beribadah. Ini adalah karakter utama pemimpin yang sulit dicari tandingannya.

Ketiga, Pak Jokowi berhasil memisahkan proyek pembangunan dan bisnis keluarganya. Istri, anak, dan mantunya membuka usaha sendiri yang tidak ada hubungannya dengan anggaran negara.

Keempat, Pak Jokowi pemimpin yang energik. Beliau pemimpin yang tidak hanya duduk di istana. Ia keliling mengecek pembangunan. Bertemu rakyat menangkap aspirasi mereka. Ini tidak mungkin dilakukan oleh pemimpin yang tidak memiliki kesehatan fisik paripurna.

 

Ketua Umum DPP PSI

Grace Natalie

Mengapresiasi Polri, Berterima Kasih Kepada Publik
Sikap PSI

Mengapresiasi Polri, Berterima Kasih Kepada Publik

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sangat mengapresiasi keputusan Bareskrim Polri yang menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas perkara dugaaan kampanye di luar jadwal PSI.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bareskrim Polri yang telah menegakkan keadilan. SP3 ini membuktikan Polri telah bertindak profesional dan penuh integritas,“ kata Ketua Umum PSI, Grace Natalie, dalam keterangan pers, Jumat 1 Juni 2018.

Dalam SP3 tertanggal 31 Mei 2018 tersebut, Bareskrim RI menyatakan perkara ini dihentikan karena bukan merupakan tindak pidana.

Kemudian, PSI juga mengucapkan terima kasih kepada publik yang telah dengan intensif dan tulus mendukung PSI. Salah satunya dengan ikut menandatangani petisi “Jangan Penjarakan Raja Juli Antoni” di change.org.Sampai Jumat 1 Juni pagi, telah 16.290 orang yang menandatangani sejak petisi dirilis pada Senin 21 Mei 2018.

Dukungan juga disampaikan publik di media sosial. Tagar #MelawanBersamaPSI bertahan sebagai trending topic selama hampir 24 jam pada 22-23 Mei 2018.

“Terima kasih buat para penandatangan petisi dan netizen yang telah ikut terlibat dalam tagar #MelawanBersamaPSI. Kami semakin yakin bahwa PSI telah berada di jalan yang benar,” ujar Sekjen PSI, Raja Juli Antoni.

Terakhir, Grace mengingatkan kembali, Bawaslu RI adalah lembaga yang sangat penting dalam demokrasi. Karena itu, lembaga ini haarus dikawal agar selalu menghasilkan keputusan atau rekomendasi yang benar dan berkualitas.

“Mutu demokrasi kita, salah satunya, diukur dari kualitas keputusan atau rekomendasi Bawaslu. Jika Bawaslu kurang berkualitas, tentu akan berdampak buruk pada proses demokrasi kita. Ya, perkara ini semestinya menjadi pelajaran untuk kita semua,” tutup Grace.

#PSI #PSINomor11 #SamaSama #KeadilanUntukPSI

PSI Laporan Bawaslu RI Ke Ombudsman
Sikap PSI

PSI Laporan Bawaslu RI Ke Ombudsman

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melaporkan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan, dan anggota Bawaslu RI, Mochamad Affifudin, ke Ombudsman RI, Kamis 24 Mei 2018.

Pelapor kasus adalah Sekjen PSI Raja Juli Antoni dan Wasekjen Satia Chandra Wiguna melalui perwakilan Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia (Jangkar Solidaritas). Pelaporan ini terkait pelimpahan kasus materi polling PSI ke Bareskrim Polri. Materi pada Jawa Pos edisi 23 April 2018 itu dianggap sebagai kampenye oleh Bawaslu.

“PSI menilai Bawaslu tidak bersikap konsisten, tidak profesional, dan tidak berintegritas dalam melakukan kajian dan analisis atas ketentuan dalam UU Pemilu,” kata Dini Purwono, perwakilan dari Jangkar Solidaritas, dalam keterangan pers, Kamis 24 Mei 2018.

Definisi “Kampanye Pemilu” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Selanjutnya, “materi kampanye” adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 274 UU Pemilu yaitu materi yang memuat visi, misi dan program parpol.

Pada kenyataannya, materi polling PSI tersebut tidak memuat visi, misi dan program PSI. Dengan demikian jelas tidak bisa dikategorikan sebagai kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 UU Pemilu.

“Bahkan dalam iklan tersebut tidak ada satu pun foto pengurus atau kader PSI yang ditampilkan. Yang ada justru foto para elite partai lain,” kata Dini.

Logo dan nomor urut PSI ditampilkan dalam iklan tersebut semata-mata sebagai keterangan untuk menunjukkan kepada publik bahwa PSI adalah pihak yang menyusun dan menyelanggarakan polling.

“Inisiatif PSI untuk melakukan polling tersebut adalah sejalan dengan tujuan dan fungsi PSI sebagai partai politik sebagaimana diatur dalam UU Parpol, yaitu meningkatkan partisipasi politik warga dan melakukan pendidikan politik warga,” ujar Dini.

Menyangkut “citra diri”, tidak ada penjelasan lebih lanjut di dalam UU Pemilu apa yang dimaksud dengan “citra diri” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu.

“Keputusan bahwa makna citra diri adalah logo dan nomor urut peserta Pemilu baru diputuskan dalam rapat gugus tugas Bawaslu pada 16 Mei 2018. Sementara materi PSI terbit 24 hari sebelumnya, yaitu pada 23 April 2018,” tambah Dini.

Jika Bawaslu tetap berpendapat materi PSI bersangkutan melanggar aturan, lanjut Dini, seharusnya Bawaslu terlebih dulu memberi peringatan kepada PSI, alih-alih langsung membawa kasus ini ke Polri.

“Pada 15 Mei 2018, seperti bisa dibaca di media online Kompas.com, Saudara Afifuddin menyatakan sanksi kepada pelanggar berkenaan dengan definisi “citra diri” adalah peringatan. Namun dalam kasus PSI, Bawaslu tidak pernah memberikan peringatan. Bawaslu langsung membawa Polri. Ada inkonsistensi antara ucapan dan tindakan,” ujar Dini.

“Fakta-fakta di atas membuat PSI memutuskan untuk melapor Ombudsman RI. Masalah profesionalitas, konsistensi, integritas tak dibiarkan. Bawaslu sangat penting dalam menjaga kualitas Pemilu dan demokrasi di Indonesia,” tutup Dini.

Dalam pelaporan ini, pertama, PSI meminta Ombudsman RI memberikan rekomendasi agar Bawaslu bersikap konsisten, profesional, dan penuh integritas dalam melakukan kajian dan analisis atas ketentuan dalam UU Pemilu, serta bersikap adil terhadap semua partai politik.

“Bila penggunaan logo dan nomor urut diputuskan Bawaslu sebagai pelanggaran tindak pidana pemilu, Bawaslu harus memproses juga semua iklan parpol lain yang memuat logo dan nomor urut parpol. Namun jika Bawaslu berpendapat pelanggaran tersebut cukup diberikan sanksi administratif/teguran, sanksi administratif yang harus diberlakukan kepada PSI.

Kedua, meminta Ombudsman RI agar merekomendasikan Bawaslu untuk menarik laporan ke Polri mengingat materi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kampanye pemilu dan Bawaslu sebagai instansi teknis tidak berhak melakukan penafsiran atas makna “citra diri” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu.

Ketiga, memberikan sanksi jika Bawaslu mengabaikan rekomendasi Ombudsman.

#PSI #PSINomor11 #SamaSama

PSI Laporkan Ketua dan Anggota Bawaslu Ke DKPP
Sikap PSI

PSI Laporkan Ketua dan Anggota Bawaslu Ke DKPP

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melaporkan pelanggaran etik Ketua Bawaslu RI, Abhan, dan anggota Bawaslu RI, Mochamad Affifudin, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),

Pelapor kasus ini adalah Sekjen Raja Juli Antoni dan Wasekjen Satia Chandra Wiguna melalui perwakilan Jangkar Solidaritas (Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia).

Dalam laporan, PSI menduga Abhan telah melakukan pelanggaran etik dengan melakukan tindakan melebihi batas kewenangan yang diberikan oleh UU. Bawaslu mengeluarkan press release yang tidak etis di mana Abhan dan Mochammad Afifuddin meminta pihak kepolisian untuk segera menetapkan Sekjen PSI dan Wakil Sekjen PSI sebagai tersangka, sedangkan proses penyidikan saja belum dimulai.

“Tindakan Bawaslu meminta pihak Kepolisian untuk menetapkan Sekjen PSI dan Wakil Sekjen PSI sebagai tersangka adalah tindakan melampau batas kewenangan Bawaslu,” kata Koordinator Jangkar, Bro Kamaruddin.

Kedua, Bawaslu melaporkan PSI ke Bareskrim Polri dengan menggunakan peraturan yang dibuat setelah kasus PSI diproses di Bawaslu.

Frasa “citra diri” pasal 1 angka 35 UU No 7/2017 tidak memiliki penjelasan yang definitif dalam UU tersebut. Tidak ada pula penjelasan detail mengenai frasa itu dalam hirarki perundangan. Belum ada PKPU dan Peraturan Bawaslu yang menjelaskan secara detail dan pasti makna frasa “citra diri”. Namun Bawaslu melaporkan PSI ke Bareskrim Polri dengan pemaknaan frasa citra diri yang diputuskan hanya oleh kesepakatan rapat gugus tugas (KPU, KPI, Dewan Pers, dan Bawaslu) yang bukan merupakan bagian dari hirarki perundang-undangan di Indonesia

“Ironisnya, pengumuman polling PSI yang dimuat di Jawa Pos pada 23 April 2018, yang menjadi dasar pelaporan tersebut didasarkan kepada definisi citra diri yang baru diumumkan ke publik 24 hari setelah materi PSI dimuat di Jawa Pos, yakni pada 16 Mei 2018” lanjut Bro Kamar.

Ketiga, Anggota Bawaslu Afifuddin bertindak inkonsisten sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran etika dan profesionalisme.

“Pada 15 Mei 2018 di suatu media online (kompas.com) Mochammad Afifuddin menyatakan bahwa sanksi yang akan diberikan kepada yang melanggar berkenaan dengan definisi “citra diri” adalah berupa peringatan. Namun dalam kasus PSI, Bawaslu sama sekali tidak pernah memberikan sanksi peringatan. Bahkan Bawaslu langsung membawa kasus PSI ke Bareskrim Polri,” ujar Kamaruddin.

Bro Toni menambahkan, “Hal-hal itulah yang membuat kami yakin ada pelanggaran etik yang dilakukan Saudara Abhan dan Saudara Affifudin. Karena itu kami ke DKPP untuk melaporkannya.”

Ada sejumlah pasal dalam Peraturan DKPP No 2/2017 yang dilanggar. Misalnya, Pasal 8 yang meminta Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak netral terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan atau peserta Pemilu; menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain; tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang terjadi dalam proses Pemilu.

“Laporan ini kami harus tempuh mengingat betapa pentingnya peran Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu. Jika para komisionernya melakukan kesalahan, akan menurunkan kualitas pemilu secara khusus dan demokrasi Indonesia secara umum,” kata Bro Toni.

 

Kejanggalan Sikap Bawaslu yang Berusaha Memidanakan Pimpinan PSI
Blog Solidaritas Sikap PSI

Kejanggalan Sikap Bawaslu yang Berusaha Memidanakan Pimpinan PSI

Oleh Grace Natalie

Sekarang ini Partai Solidaritas Indonesia sedang berada di bawah sorotan karena diadukan oleh Bawaslu dengan tuduhan melakukan kampanye dini di luar jadwal yang sudah ditentukan oleh penyelenggara pemilu.

Bahkan berulangkali diumbar ancaman bahwa pimpinan PSI akan dipidanakan dan masuk penjara karena pelanggaran itu!

Bagi PSI, kalau kami berbuat salah, tentu kami dengan hati terbuka bersedia menerima hukuman. PSI taat hukum.

Tapi yang membuat kami kecewa, Bawaslu nampak sekali mengada-ada. Seolah-olah Bawaslu sendiri tidak paham UU Pemilu yang mereka gunakan.

Yang dipersoalkan Bawaslu adalah iklan satu halaman PSI di Jawa Pos pada 23 April 2018. Dalam iklan itu, PSI mengajak masyarakat terlibat mengisi survei calon wakil persiden dan kabinet kerja Presiden Jokowi 2019-2024.

Dalam iklan itu ada foto Presiden Joko Widodo, lambang PSI, Nomor urut 11, 12 foto dan nama calon wakil presiden, serta 129 foto dan nama calon menteri dan/atau pejabat tinggi negara.

Menurut Bawaslu, PSI bersalah karena kampanye baru bisa dilakukan pada 23 september 2018 hingga 13 April 2019.

Pertanyaan saya: apakah yang PSI lakukan itu masuk dalam kategori kampanye sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilu 2017?

PSI sedang mengajak masyarakat untuk mulai terlibat memikirkan nama-nama yang pantas menjadi cawapres dan menteri, bila Jokowi terpilih kembali pada 2019. Apakah itu layak dilarang secara hukum?

Coba kita lihat UU Pemilu tahun 2017. Di pasal 274 dikatakan secara jelas bahwa yang masuk dalam kategori materi kampanye adalah: visi, misi dan program partai politik yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR.

Kembali saya ulang pertanyaan di atas: apakah meminta masyarakat ikut memilih nama yang pantas sebagai cawapres dan menteri dapat dikatakan sebagai mengkampanyekan visi, misi dan program partai politik sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 274 UU Pemilu 2017.

Buat saya, jawabannya jelas: tidak.

Karena itulah PSI tidak merasa bersalah memasang iklan mencari cawapres tersebut.

Yang mengherankan saya, kok Bawaslu bisa tiba pada kesimpulan – dan berkeras pula – bahwa itu melanggar UU Pemilu.

Saya percaya bahwa kita semua harus menegakkan hukum. Karena itu PSI akan menjalankan kewajiban yang harus dijalankan untuk menghadapi tuduhan Bawaslu ini.

Saya percaya, kebenaran akan menang.

Membaca Surat Ucapan Natal Imam Besar Syaikhul Azhar di Mesir untuk Sri Paus Fransiskus di Vatikan
Opini Sikap PSI

Membaca Surat Ucapan Natal Imam Besar Syaikhul Azhar di Mesir untuk Sri Paus Fransiskus di Vatikan

Oleh: Mohamad Guntur Romli

Imam Besar Syaikhul Azhar, Prof Dr Ahmad Thayyib mengucapkan Selamat Natal untuk Sri Paus Fransiskus di Vatikan dan Saudara-saudara Umat Kristen yang merayakan Natal di dunia.

Koran terbesar di Mesir dan Timur Tengah, “Al-Ahram” (26/12/2017) menerbitkan cuplikan surat yang dikirimkan oleh Pemimpin Ahlus Sunnah Waljamaah terbesar di dunia, melalui Lembaga Al-Azhar di Mesir itu.

“Kita berharap di momen yang baik ini, semoga Allah senantiasa merestui langkah-langkah kebersamaan kita yang terus memperkuat filosofi hidup bersama di kalangan umat manusia, menghidupkan metode dialog, menghormati keyakinan yang lain, menyebarluaskan tradisi toleransi dan perdamaian, membersihkan agama-agama dari pemahaman-pemahaman yang salah yang sering dilekatkan padanya, dan mengutuk setiap kebohongan yang mengarahkan pada konflik, yang menyebarkan kebencian dan membangkitkan kekerasan pada yang lain.”

Syaikhul Azhar juga mendukung perjuangan Sri Paus Fransiskus yang menurutnya “membangunkan nurani kemanusiaan untuk membebaskan manusia dari penderitaan, dari orang-orang fakir-miskin, nestapa dan kaum lemah lainnya di dunia, dan semoga Allah senantiasa melimpahkan pada umat manusia seluruhnya aman tentram dan kedamaian serta melimpahkan pada Sri Paus Fransiskus sehat walafiat.”

Persahabatan Syaikhul Azhar dan Sri Paus Fransiskus

Dua pimpinan agama Islam dan Katolik ini dikenal menjalin persahabatan yang akrab dan saling mengunjungi.

Pada tanggal 29 April 2017, Paus Fransiskus mengunjungi Syaikhul Azhar di Mesir dan berpidato yang menarik simpati dengan mengawali ucapan “Assalamualaikum”.

Pada tangal 8 November 2017, Syaikhul Azhar yang mengunjungi Sri Paus di Vatikan.

Tradisi dua tokoh agama ini menjadi panutan umat manusia untuk terus memperkuat dialog, saling memahami, kerjasama dan terus memperdulikan golongan manusia yang lemah, tersisih dan menderita.

Di tengah menguatnya agama dijadikan alat untuk menyebarkan kebencian, kekerasan dan terorisme, dari dua tokoh tadi, Syaikhul Azhar Mesir dan Sri Paus di Vatikan kita melihat bagaimana agama justeru menjadi kekuatan untuk saling memahami, bekerja sama dan menyebarkan kedamaian.

Kristen adalah agama yang memperhatikan cinta kasih, juga Islam yang bertuhan, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan panjang umur, kesehatan dan kekuatan pada Syaikhul Azhar dan Sri Paus dalam menegakkan misi keagamaan yang menyebarkan kerukunan dan kedamaian, serta siapapun dan pihak-pihak yang bekerja untuk misi mulia ini.

Dan bagi pihak-pihak yang berkonspirasi sebaliknya, semoga Allah memberi mereka petunjuk dan hidayah untuk kembali ke jalur agama yang penuh damai dan cinta kasih.

Sumber