Keputusan MA Menzalimi Perempuan, Bebaskan Ibu Nuril
Pernyataan Sikap DPP PSI Siaran Pers

Keputusan MA Menzalimi Perempuan, Bebaskan Ibu Nuril

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menuntut Mahkamah Agung (MA) agar membebaskan Ibu Baiq Nuril Maknun, seorang korban pelecehan seksual yang justru divonis penjara.

“Keputusan MA ini aneh dan menzalimi perempuan. Sudah jelas-jelas jadi korban kok malah dikriminalisasi? Jangan biarkan korban pelecehan seksual menjadi korban dua kali dengan putusan MA yang janggal ini. Stop! Bebaskan Ibu Nuril!” kata juru bicara PSI untuk pemberdayaan perempuan, Dara A. Kesuma Nasution.

Baiq Nuril Maknun (36) adalah mantan pegawai honorer bagian Tata Usaha di SMU 7 Mataram, NTB. Kasus Nuril berawal di tahun 2017 dengan kepala SMA di Mataram berinisial M menelpon dan menceritakan pengalaman hubungan seksualnya dengan perempuan lain. Nuril kemudian merekam pembicaraannya untuk membuktikan dirinya tak memiliki hubungan dengan M.

Seorang rekan Nuril kemudian menyebarkan rekaman itu ke Dinas Pendidikan Kota Mataram dan pihak-pihak lain. Tetapi kepala sekolah yang saat ini telah dipindahkan justru melaporkan Ibu Nuril ke polisi atas pelanggaran UU ITE.

Hakim kasasi Mahkamah Agung menyatakan bahwa Baiq Nuril Maknun bersalah atas sangkaan mendistribusikan atau mentransmisikan konten kesusilaan seperti yang termaktub dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Caleg PSI Dapil Sumatera Utara III ini mengatakan, “Ada kejanggalan dari sangkaan kepada Ibu Nuril, berdasarkan fakta persidangan, Ibu Nuril tidak pernah menyebarkan konten pelanggaran asusila tersebut. UU ITE seharusnya digunakan untuk melindungi korban, bukan malah mengkriminalisasi korban.”

Ibu Nuril sudah dinyatakan tidak bersalah di Pengadilan Negeri (PN) Mataram Juli lalu, bahkan sempat menjadi tahanan kota. Namun jaksa penuntut umum mengupayakan kasasi yang berbuah putusan MA yang menjatuhkan hukuman dengan hukuman enam bulan penjara dan denda Rp500 juta. Kuasa hukum Ibu Nuril memang akan mengajukan kasasi, tetapi vonis MA yang dijatuhkan akan segera dilaksanakan.

“Hukum itu dibuat untuk melindungi korban. Tentu harus melihat konteks perkara. Di mana hati nurani? Coba bayangkan kalau itu terjadi pada ibu atau saudara perempuan kita,” ujar Dara.

Dara juga menyayangkan kriminalisasi semacam ini berpotensi menjadi preseden yang membungkam perempuan untuk bersuara atas pelecehan seksual yang dialaminya. Ia berkata, “Selama ini banyak korban pelecehan yang takut melapor. Jika Ibu Nuril betul-betul ditahan, maka korban-korban lain akan semakin bungkam.”

 

Resep Ekonomi Prabowo Asal-Asalan
Pernyataan Sikap DPP PSI Siaran Pers

Resep Ekonomi Prabowo Asal-Asalan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meragukan kemampuan Prabowo-Sandi untuk menawarkan solusi bagi tantangan-tantangan ekonomi Indonesia lima tahun ke depan. Pasalnya, pernyataan Prabowo dan juru bicaranya sering tak masuk akal.

“Dalam pidato, Prabowo janji tak impor BBM misalnya. Gimana caranya dalam lima tahun Indonesia swasembada energi? Kita impor BBM 700 ribu barel per hari loh,” ujar Yurgen Alifia Sutarno, Juru Bicara PSI dan Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat VI (Depok-Bekasi), dalam keterangan pers, Rabu 7 November 2018.

Yurgen menegaskan ada dua opsi untuk merealisasikan skenario Prabowo.  Pertama, Pertamina harus menaikkan lifting minyak bumi. Sejak 2010, lifting minyak terus turun dari 945 ribu barel per hari menjadi 750 ribu barel per hari. Padahal kebutuhan dalam negeri mencapai sekitar 1,3 juta barel per hari.

“Ini dikarenakan kapasitas sumur yang sudah tua. Eksplorasi juga mahal, butuh waktu lama dan banyak tantangan teknis. Tidak mudah dilakukan hanya dalam rentang lima tahun,” ujar Yurgen.

Opsi kedua, menurutnya, lebih sulit lagi yaitu mendorong masyarakat menggunakan kendaraan listrik untuk menekan konsumsi BBM.

“Apa iya dalam lima tahun bisa mengkonversi puluhan juta kendaraan berbahan bakar minyak ke gas atau listrik misalnya? Atau apa sebenarnya solusinya? Coba realistis sedikitlah,” kata peraih Master of Public Policy, University of Oxford, ini.

Yurgen juga mengaku kecewa dengan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan sejumlah jubir Prabowo-Sandi terkait isu ekonomi.

“Ada yang bilang inflasi rendah karena daya beli rendah, ada yang bilang infrastruktur tak mampu membuka lapangan kerja. Saya heran ini timnya pak Prabowo sebenarnya mengerti ekonomi apa enggak? Ini kayaknya asal-asalan aja. Cuma ingin menyerang pemerintah tapi miskin data,” tutupnya.

Sebelumnya, Calon Presiden Prabowo Subianto berjanji tidak akan impor barang atau kebutuhan apapun dari luar negeri apabila terpilih menjadi presiden pada Pemilu 2019 mendatang.

PSI Desak Revisi Pasal Sekolah Minggu di RUU Pesantren
Siaran Pers

PSI Desak Revisi Pasal Sekolah Minggu di RUU Pesantren

PSI sangat mendukung hadirnya RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini namun dengan beberapa catatan.

“Semangatnya bagus, bermula dari keinginan memberikan political recogniction kepada lembaga pendidikan nonformal, terutama pesantren,” kata juru bicara PSI, Dara A Kesuma Nasution, dalam diskusi “Sekolah Minggu dalam RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan” di DPP PSI, Jakarta 30 Oktober 2018.

Namun PSI juga menyadari bahwa keberatan dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) sangat bisa dipahami. Misalnya, terkait Pasal 69 ayat 3 di RUU tersebut yang menyatakan pendidikan sekolah minggu dan katekisasi diselenggarakan dengan peserta paling sedikit 15 orang.

Selanjutnya juga ada keberatan pada Pasal 69 ayat 4 yang memuat ketentua bahwa setiap pengajaran non-formal harus dilaporkan dulu ke kementerian agama kabupaten atau kota. “Wajar jika kemudian ada kekhawatiran bahwa hal ini berujung pada birokratisasi pendidikan. Jadi sebaiknya dua pasal itu direvisi,” kata Dara.

Di sisi lain, karakteristik pesantren dan sekolah minggu itu tidak sama. Akan menimbulkan masalah jika keduanya diperlakukan sama.

Dara menyatakan, ada dua rekomendasi dari PSI. “Pertama, regulasi ini tetap mengatur tentang pesantren dan pendidikan agama lain, tapi harus melalui diskusi panjang yang melibatkan tokoh-tokoh dari semua agama,” kata Caleg DPR RI dari Dapil Sumut 3 ini.

Jika hal tersebut dilakukan, RUU ini akan menjadi produk hukum yang inklusif untuk semua agama di Indonesia.

“Rekomendasi kedua, RUU bisa saja kembali ke semangat awal, yaitu hanya mengatur terkait pesantren saja,” ujar Dara.

Dari kalangan Islam sendiri, RUU ini dikhawatirkan bisa menghilangkan keragaman pesantren karena pesantren adalah subkultur sosial kemasyarakatan yang sangat kaya, dengan kekhasan dan karakter masing-masing.

“Jika pesantren diatur secara detail hingga ke level teknis seperti kurikulum, ini akan mengancam keragaman di setiap pesantren di Indonesia,” pungkas Dara.

Hadir juga sebagai pembicara dalam diskusi tersebut yaitu Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI, Pdt Henrek Lokra, Pengurus Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan KWI, Romo Heri Wibowo, dan Wakil Sekjen PPP dan Tim Penyusun Draft, Abdullah Mansyur.

PSI Minta Agar Perjalanan Dinas Anggota DPR Tidak Dibiayai Lumpsum, tapi At Cost
Siaran Pers

PSI Minta Agar Perjalanan Dinas Anggota DPR Tidak Dibiayai Lumpsum, tapi At Cost

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta agar biaya perjalanan dinas Anggota DPR diubah dari cara lumpsum menjadi biaya riil (at cost).

“Tim riset caleg PSI menemukan bahwa salah satu titik kebocoran uang rakyat terjadi karena biaya kunjungan kerja atau perjalanan dinas di DPR diberikan utuh di muka (lumpsum) dan tidak dengan sistem biaya riil (at cost),” kata juru bicara PSI bidang hukum Dini Purwono di Jakarta, Selasa 31 Oktober 2018.

Ini terjadi karena DPR bertahan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 tahun 1990 yang memang tidak mewajibkan adanya pertanggungjawaban biaya perjalanan. Padahal lembaga pemerintah sudah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113 tahun 2012 yang menerapkan sistem biaya riil atau ‘at cost’ untuk biaya perjalanan.

Dini menyatakan, “Sangat disayangkan DPR tidak mengikuti pemerintah dalam hal ini. Permasalahan ada di PP No 61/1990 karena dalam peraturan itu, anggota DPR hanya menyerahkan Surat Perintah Perjalanan Dinas dan kuitansi/tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas.”

Jika tidak ada pertanggungjawaban berdasarkan biaya riil, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa terjadi manipulasi biaya perjalanan. Sebagai ilustrasi, biaya diberikan untuk membeli tiket pesawat kelas bisnis bisa saja dibelanjakan untuk beli tiket kelas ekonomi agar selisih uang bisa masuk saku pribadi.

“Untuk perjalanan ke Washington pulang pergi, selisihnya bisa puluhan juta rupiah. Itu namanya penghamburan! Selisih uang itu kan lebih baik dipakai untuk rakyat,” kata Caleg PSI DPR RI dapil Semarang, Kendal, dan Salatiga ini.

Setelah PSI meluncurkan gerakan “Bersih-Bersih DPR” dan mengajak rekan media untuk mengangkat isu ini ke publik, terjadi penolakan dari anggota DPR. “Pekan lalu, kami sudah mengundang para wartawan untuk berbincang soal ini dan kami mendapat tekanan dari berbagai pihak yang merasa zona nyamannya terusik,” jelas Dini.

Meski demikian, reaksi positif juga diberikan dari kelompok sipil seperti Ray Rangkuti (Lingkar Madani) dan Direktur Eksekutif Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), Titi Anggarini. Mereka mendukung gagasan PSI yang disampaikan melalui media.

“Yang PSI bawa adalah semangat lawan korupsi, kalau terjadi penolakan untuk perubahan yang lebih baik, barangkali mereka tidak memiliki semangat yang sama,” tutur Dini lebih lanjut.

Dalam kasus ini, PSI hendak mengubah sistem di DPR karena melihat adanya kekurangan. PSI tidak bermaksud mengusik para anggota dewan namun partai-partai lama justru mencela dan menuding PSI.

“Saya tegaskan ini adalah masalah sistem. Selama PP No 61 tahun 1990 itu tak direvisi, maka perampokan uang rakyat di DPR dilakukan secara legal karena manipulasi biaya perjalanan dinas anggota dewan akan terus terjadi,” pungkas Dini.

PSI Mengusulkan Jokowi Dinobatkan Sebagai ‘Bapak Ekonomi Digital Indonesia’
Pernyataan Sikap DPP PSI Siaran Pers

PSI Mengusulkan Jokowi Dinobatkan Sebagai ‘Bapak Ekonomi Digital Indonesia’

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan agar Presiden Jokowi dinobatkan sebagai Bapak Ekonomi Digital Indonesia.

“Kepemimpinan Pak Jokowi telah memberikan dukungan luar biasa bagi perkembangan ekonomi digital dengan memberikan kondisi yang kondusif untuk generasi milenial berkarya,” ujar Daniel Tumiwa, juru bicara PSI untuk ekonomi kreatif, Senin 29 Oktober 2018.

Pernyataan PSI ini dikeluarkan merespons laporan PPRO, spesialis pembayaran elektornik lintas negara berbasis Inggris,  yang menempatkan Indonesia pada peringkat tertinggi pertumbuhan E-commerce di dunia. Menurut PPRO, pertumbuhan E-commerce Indonesia mencapai 78%, jauh melampaui rata-rata pertumbuhan dunia yang hanya berada pada angka 14% dan Asia pada angka 28%.

Menurut Daniel, “Di dunia di mana ekonomi digital semakin menempati posisi semakin sentral dalam perekonomi dunia. Pertumbuhan ini adalah sebuah aset besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa datang.”

Daniel memuji kebijakan Presiden yang menjadikan pemerintah tidak campur tangan terlalu jauh dan membiarkan industri bekerja dengan dinamis dan penuh inisiatif. “Industri ekonomi digital dibiarkan mengatur diri sendiri. Sementara pemerintah dengan baik berperan sebagai akselerator,” ujar Daniel.

Sebagai salah satu pionir dalam dunia E-commerce di Indonesia, Daniel merasakan langsung dukungan dan kepemimpin Presiden Jokowi telah menyebabkan ekonomi digital Indonesia berkembang pesat di mana selama empat tahun terakhir, ruang bagi pengusaha generasi baru mengambil peran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dibuka seluas-luasnya.

“Pendekatan pemerintahan Jokowi berbeda sekali dengan pemerintahan sebelumnya. Dulu ada kesan pemerintah enggan mengatur investasi di bidang ini; di mana di era Pak Jokowi berbagai hambatan bagi tumbuh kembangnya ekonomi digital justru terus diminimalisir. Kesungguhan inisiatif pemerintah itu terbukti membuahkan hasil setelah Indonesia resmi mengembangkan 4 perusahaan unicorn bernilai total Rp 108,3 trilyun dalam 3 tahun terakhir,” jelas Daniel.

Daniel menyebut sejumlah langkah di era Pak Jokowi yang menumbuhkan ekonomi digital, antara lain: dibatalkannya Daftar Investasi Negatif untuk e-commerce, penyesuaian atas kewajiban server berada secara fisik di Indonesia, pendekatan progresif terhadap pajak penjualan e-commerce, dan pemberian peninjauan secara selektif izin kerja tenaga ahli teknologi yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan rintisan.

Lebih lanjut, menurut Daniel, pemerintah saat ini sudah cukup maksimal memberi dukungan dan perlindungan bagi perusahaan-perusahaan rintisan (start up). “Platform dan media digital tidak bisa langsung dituntut secara hukum apabila dianggap gagal menjalankan usahanya. Hal ini penting karena memberi ruang untuk bereksperimen dan mengubah model bisnis seiring dengan perubahan sikap konsumen yang cepat berubah di dunia digital. Perlindungan semacam ini akan mendorong inovasi luar biasa seperti terjadi di Amerika Serikat,” terang Daniel.

Menurut Daniel, segenap langkah rileks pemerintah inilah yang menyebabkan Indonesia berada di peringkat tertinggi pertumbuhan e-commerce di dunia. “Ini adalah bukti nyata bahwa Pak Jokowi layak dinobatkan sebagai Bapak ekonomi Digital Indonesia!” tutup Daniel.

Hukum Seberat-beratnya Pelaku Korupsi Termasuk Bupati Cirebon
Pernyataan Sikap DPP PSI Siaran Pers

Hukum Seberat-beratnya Pelaku Korupsi Termasuk Bupati Cirebon

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus bekerja memberantas korupsi. Termasuk dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra, beberapa hari lalu.

“KPK merupakan “anak kandung” reformasi. Tidak boleh ada lagi gagasan membubarkan KPK atau menganggap KPK sebagai lembaga sementara saja. Korupsi akan bisa hilang ketika KPK, Kepolisian dan Kejaksaan kuat. Kita mendukung peningkatan remunerasi Kepolisian dan Kejaksaan agar mereka juga dapat lebih optimal dalam memberantas korupsi.” kata Ketua DPP PSI, Tsamara Amany, dalam keterangan pers, Jumat 26 Oktober 2018.

Menurut Tsamara, selama korupsi masih merajalela, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan harus tetap bekerja dengan jumlah penyidik dan fasilitas yang memadai untuk menunjang keberhasilan agenda pemberantasan korupsi.

“Tidak masalah jika KPK terus melakukan OTT terhadap pejabat negara yang korup. Para pejabat segeralah bertaubat atau kita dorong terus KPK untuk bekerja, begitu pun dengan kepolisian dan kejaksaan. Biarkan hanya pejabat bersih yang tersisa,” ujar Tsamara.

Terkait dengan OTT atas Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, PSI mengaku mendukung pada Pilkada tempo hari. Dukungan dilakukan tidak sejak awal pencalonan tapi pada menit-menit akhir sebelum masa pencoblosan.

“Alasannya PSI perlu waktu panjang untuk memutuskan, dengan melakukan penelitian atas rekam jejak para calon. Kami tidak mau asal mendukung. Sebagai petahana, beliau tidak ada masalah dengan korupsi dan intoleransi yang menjadi nilai dasar PSI,” kata Tsamara.

Bahwa bupati bersangkutan ternyata terjerat kasus hukum, lanjut Tsamara, PSI mengaku menyesali keputusan untuk mendukung.  “Bagaimana pun kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kami hanya bisa menyelidiki rekam jejak, hal-hal yang telah terjadi,” kata Tsamara

Dalam proses hukum, PSI memohon majelis hakim menghukum seberat-beratnya sesuai UU yang berlaku. “Kita harus terus berusaha menciptakan efek jera untuk pelaku korupsi. Hukuman seberat-beratnya mungkin merupakan cara terampuh,” pungkas Tsamara.

Tuduhan Bahwa Banser NU Menghina Allah dan Islam Mengada-ada dan Melecehkan Akal Sehat
Siaran Pers

Tuduhan Bahwa Banser NU Menghina Allah dan Islam Mengada-ada dan Melecehkan Akal Sehat

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan sepenuhnya menolak tuduhan bahwa Banser Nahdlatul Ulama telah menghina Allah dan Islam terkait kasus pembakaran bendera Hizbut Tahrir Indonesia pada 22 Oktober di Garut pada perayaan Hari Santri Nasional.

“PSI sepenuhnya tidak percaya dengan tuduhan bahwa Banser NU melakukan pembakaran bendera atas dasar motivasi keji, yaitu menghina Allah dan Islam,” ujar juru bicara sekaligus Wasekjen PSI Danik Eka Rahmaningtiyas di Jakarta, Rabu 24 Oktober 2018.

“Banser NU adalah organisasi yang selama ini memegang teguh ajaran islam dan berkomitmen pada nilai-nilai kebangsaan,” ujar Danik. “Tuduhan bahwa Banser NU menghina Allah dan Islam adalah tuduhan mengada-ada dan bertentangan dengan akal sehat.”

Menurut Danik, kalaupun ada anggota Banser NU membakar bendera yang di dalamnya terumat kalimat syahadat, itu pasti dilakukan untuk menyatakan penolakan terhadap organisasi terlarang yang membawa bendera itu, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia.

“NU selama ini secara jelas merupakan lawan HTI demi membela persatuan dan kesatuan Indonesia,” kata Danik. “Karena itu bisa dipahami bila anggota Banser marah dengan berkibarnya bendera HTI di Hari Santri Nasional.”

Dalam pandangan perempuan yang pernah menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini, pihak-pihak yang berusaha memanas-manasi suasana dengan menyatakan bahwa Banser NU telah dengan sengaja melecehkan Allah dan Islam adalah mereka yang dengan sengaja ingin mengadudomba masyarakat. “Saya berharap sekali masyarakat tidak terpancing dengan upaya provokasi semacam ini,” kata Danik.

Danik juga meminta agar masyarakat jangan sampai terpancing dengan upaya kelompok-kelompok tertentu yang berusaha membangun pendapat bahwa ketegangan ini merupakan cermin dari perseteruan dua kubu politik menjelang Pilpres 2019. “Ini semata-mata soal NU yang pro-NKRI yang berhadapan dengan HTI yang anti-NKRI,” ujar caleg PSI dapil Jawa Timur IV ini. “Masyarakat jangan sampai tertipu.”

Ia berharap isu ini tidak berkepanjangan. “Mereka yang membakar pun sudah mengakui bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk mecegah jangan sampai kemarahan meluas,” ujar Danik. “Tapi yang terpenting kita harus tahu bahwa mereka melakukan pembakaran itu semata-mata sebagai ungkapan rasa kemarahan terhadap bendera HTI, dan bukan untuk melecehkan Allah dan Islam.”

“Banser NU adalah organisasi Islam yang terbukti senantiasa membela Islam, NKRI, dan rakyat Indonesia,” ujar Danik.

Hari Santri adalah Momentum Jihad untuk Kebangsaan dan Kemanusiaan
Pernyataan Sikap DPP PSI Siaran Pers

Hari Santri adalah Momentum Jihad untuk Kebangsaan dan Kemanusiaan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengimbau umat islam Indonesia menjadikan Hari Santri yang jatuh pada 22 Oktober sebagai momentum Jihad untuk kebangsaan dan kemanusiaan, dan bukan untuk perpecahan dan terorisme.

“Alim ulama di Indonesia sejak kelahiran bangsa ini  telah berjihad untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kesatuan Indonesia, karena itu umat islam saat ini harus melanjutkan cita-cita luhur itu, dan bukannya menciptakan perpecahan dan ketakutan” ujar Mohamad Guntur Romli, juru bicara PSI, Senin 22 Oktober 2018).

Menurut Guntur Romli, dilacak dari akar sejarahnya, Hari Santri merupakan peringatan atas dikeluarkannya Resolusi Jihad Alim Ulama pada tanggal 22 Oktober 1945. Dalam Resolusi itu termuat  fatwa kewajiban bagi setiap muslim mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia yang disebut jihad. Menurut Guntur Romli, inilah yang disebut jihad kebangsaan dan kemanusiaan, dan bukan jihad untuk terorisme.

“Hari Santri adalah peringatan dikeluarkannya Resolusi Jihad oleh Alim Ulama 22 Oktober 1945, berisi  jihad untuk membela kemerdekaan Republik Indonesia meski bukan negara Islam dan bukan negara Khilafah. Mereka yang mati membela Indonesia pun dinyatakan syahid. Ini jihad kebangsaan dan kemanusiaan”, kata Guntur Romli yang juga tokoh muda NU.

“Alim Ulama kita sudah melakukan kontekstualisasi jihad untuk membela kemerdekaan dan melawan penjajahan. Ini ajaran agung Islam yang universal, bukan jihad ala ISIS dan Al-Qaidah yang malah bikin terorisme, ketakutan, kerusakan dan kekacuan,” tegas Guntur Romli yang akan maju sebagai Caleg DPR RI untuk Jatim III.

Ia juga mengingatkan bahwa meskipun Resolusi Jihad ditandatangani oleh ulama dan kyai, namun nama yang digunakan bukanlah Hari Ulama atau Hari Kyai, tapi Hari Santri. “Ini menandakan kesetaraan,” ujar Guntur Romli.

“Santri adalah pembelajar seumur hidup,” ujarnya. “Meski sudah menjadi kyai dan ulama ia tetap disebut santri, karena tetap belajar dari buaian sampai kuburan (uthlub al-’ilma minal mahdi ilal lahdi).”

Sebagai santri, Guntur Romli menyatakan bahwa umat Islam harus berterimakasih pada Presiden Jokowi karena penetapan hari Resolusi Jihad Ulama ini sebagai Hari Santri. “Peringatan Hari Santri Nasional ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden (Keppres) No 22 Tahun 2015. Penetapan Hari Santri Nasional merupakan penunaian Jokowi atas janjinya saat Kampanye Pilpres tahun 2014. Jadi, ingat Hari Santri, Ingat Jokowi,” pungkas Guntur Romli.

Kalau Jokowi Anti-Islam, Mustahil Masuk 500 Muslim Dunia Paling Berpengaruh 2019
Pernyataan Sikap DPP PSI Siaran Pers

Kalau Jokowi Anti-Islam, Mustahil Masuk 500 Muslim Dunia Paling Berpengaruh 2019

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik masuknya nama Presiden Jokowi dalam daftar 500 Muslim Dunia Paling Berpengaruh 2019. Dalam  daftar itu, Presiden Jokowi berada di urutan ke-16 – sama seperti daftar ini tahun lalu.

“Penghargaan ini dengan tegas membantah persepsi sebagian pihak yang menyatakan Jokowi dan pemerintahannya anti-Islam. Jika Pak Jokowi anti-Islam, mustahil dia masuk daftar The Muslim 500,” kata Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, dalam keterangan persnya, Jumat 19 Oktober 2018.

Daftar 500 Muslim Dunia Paling Berpengaruh 2019 diterbitkan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), institusi riset independen yang terafiliasi dengan Institut Aal Al Bayt Kerajaan untuk Pemikiran Islam, yang berkantor di Amman, Yordania.

Toni menyatakan, “Di sisi lain, penghargaan ini merupakan pengakuan dunia untuk kepemimpinan Pak Jokowi di Indonesia. Beliau diakui mampu memimpin sebuah negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia.”

Penyelenggara menggarisbawahi bahwa pembangunan infastruktur yang massif dan penyediaan layanan sosial membuat Jokowi mendapat dukungan kuat dari rakyat.

“Pihak luar saja mengakui bahwa Presiden Jokowi memang punya kerja nyata yang membuatnya dicintai rakyat. Selama puluhan tahun, infrastruktur tidak dipedulikan. Baru di tangan Jokowi menjadi prioritas,” ujar Toni.

Ia melanjutkan, infrastruktur akan membangun konektivitas antar daerah, juga membuat akses ke berbagai daerah menjadi lebih gampang.

Terakhir, blusukan ala Jokowi juga kembali mendapat atensi dari penyelenggara. Cara ini membuatnya bisa langsung mendengar dan melihat persoalan rakyat.

“Pemimpin tipe ini tak berjarak dengan realitas. Beliau tak bisa dibohongi jika ada bawahan yang berprinsip Asal Bapak Senang,” pungkas Toni.

Selain Jokowi, warga negara Indonesia yang juga masuk dalam Daftar 500 Muslim Dunia Paling Berpengaruh 2019 adalah Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj (urutan ke-20) dan ulama karismatis Habib Luthfi Yahya (urutan ke-37).

Jangan Grasa-Grusu Tuduh Dana Kampanye PSI
Pernyataan Sikap DPP PSI Siaran Pers

Jangan Grasa-Grusu Tuduh Dana Kampanye PSI

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan sejumlah elite politik yang secara grasa-grusu menggoreng isu tentang laporan dana awal kampanye (LADK) PSI.

“Mereka melakukan itu untuk kepentingan politik sesaat, tanpa mengkonfirmasi kepada kami, ,” kata Bendahara Umum PSI, Suci Mayang Sari, dalam konferensi pers, Kamis 18 Oktober 2018 di DPP PSI.

Dana awal kampanye PSI sesungguhnya adalah Rp 4,9 miliar, bukan Rp 185 miliar seperti yang diberitakan beberapa hari terakhir.

Dalam penginputan laporan LADK PSI pada 23 September 2018 ke KPU terdapat persoalan penggunaan titik dan koma pada salah seorang caleg PSI, yaitu Robert Soter Marut.

“Dana awal caleg tersebut mestinya Rp 180.000.000, 210  (seratus delapan puluh juta rupiah dua ratus sepuluh sen),” kata Mayang, panggilan akrab Suci Mayang Sari.

Namun, dalam proses input, yang seharusnya tanda koma tetapi tanda titik yang dipakai. Sehingga angkanya berlipat menjadi Rp 180.000.000.210  (seratus delapan puluh miliar dua ratus sepuluh rupiah).

“Malam itu juga, PSI secara lisan telah menyampaikan adanya kesalahan data dan merevisi,” kata Mayang.

Pada 26 September 2018, sesuai ketentuan masa perbaikan yang diberikan KPU, PSI menyampaikan revisi LADK dan diterima KPU.

Dua hari kemudian, pada 28 September 2018,  KPU mengumumkan dana awal kampanye seluruh partai, “Dalam pengumuman itu, jumlah dana awal kampanye PSI sudah sesuai dengan revisi yang kami berikan,” kata Mayang.

Maka laporan yang final adalah:

  1. Total penerimaan calon anggota DPR RI: Rp 4.878.783.515, 21
  2. Total dana di rekening khusus dana kampanye (RKDK) partai: Rp 10.913.163

Total penerimaan keseluruhan atau LADK PSI adalah  Rp 4.889.696.678, 21.

Terkait hal ini, Caleg PSI Robert Soter Marut meminta para elite politik tidak menyebar hoax. “Saya melaporkan laporan dana kampanye sampai ke sen rupiah karena ingin menjalankan politik yang jujur,” kata Robert.

Mayang menambahkan, “Kami berharap semua pihak menggunakan data secara akurat dan tidak menyampaikan hoax untuk kepentingan memfitnah lawan politik.”