Fatwa Imam Besar Al-Azhar Mesir Soal Poligami Sesuai dengan Perjuangan PSI
Siaran Pers

Fatwa Imam Besar Al-Azhar Mesir Soal Poligami Sesuai dengan Perjuangan PSI

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut dan mendukung penuh pernyataan Prof. Dr. Ahmad Thayyib, Imam besar lembaga Islam terkemuka di dunia, Al-Azhar Mesir, yang menyebut poligami bisa menjadi “ketidakadilan bagi perempuan dan anak-anak”. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara PSI Dara Nasution pada Senin (4/3).

“Syaikhul Azhar, Prof Dr. Ahmad Thayyib adalah tokoh terkemuka dunia Islam. Fatwa-fatwanya menjadi rujukan umat Islam sedunia. Pernyataan beliau soal poligami yang merupakan ketidakadilan bagi perempuan dan anak-anak sesuai dengan perjuangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang ingin melarang poligami bagi kader PSI dan ASN di Indonesia,” ujar perempuan lulusan terbaik FISIP UI 2017 ini.

“Perjuangan PSI yang ingin melarang poligami secara terbatas merupakan hasil dari penelitian empiris dan rekomendasi dari Komnas Perempuan, LBH Apik, Yayasan Puan Amal Hayati, Rahima dan lain-lain yang menemukan adanya dampak poligami berupa penelantaran anak dan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Perjuangan kami adalah perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, dan keluarga. Kalau soal fatwa keagamaan kami menyerahkan pada Syaikhul Azhar yang punya otoritas ini,” jelas Dara yang merupakan Caleg DPR RI dapil Sumut III.

Imam Besar Al Azhar, Prof Dr. Ahmad Thayyib mengeluarkan pernyataan tersebut dalam program televisi mingguannya dan melalui akun Twitter-nya. Ia juga menambahkan bahwa, praktek poligami adalah hasil dari ‘miskinnya pemahaman mengenai isi Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad’. “Perempuan adalah 50 persen dari masyarakat, dan kalau kita tidak peduli dengan kondisi mereka kita seperti berjalan hanya dengan satu kaki,” ujar Thayyib.

“Kalau kita mencermati pernyataan Syaikhul Azhar Prof Ahmad Thayyib sebenarnya ia melanjutkan fatwa dari Mufti Mesir pada awal abad ke-20, Syaikh Muhammad Abduh. Ia pernah berfatwa dan meminta hakim agama saat itu melarang poligami karena banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan poligami. Fatwa Syaikh Abduh ini kemudian menjadi dasar Tunisia, yang merupakan negara Islam, hingga saat ini melarang poligami,” pungkas Dara.

 

Seruan Moral KWI Mencerahkan dan Layak Jadi Panduan
Siaran Pers

Seruan Moral KWI Mencerahkan dan Layak Jadi Panduan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sangat mengapresiasi seruan moral bagi umat Katolik di Indonesia terkait Pemilu 2019 yang dikeluarkan Komisi Kerasulan Awam Konferensi Waligereja Indonesia ( KWI).

“Seruan tersebut amat mencerahkan dan bermanfaat sebagai panduan bagi umat Katolik dalam menghadapi Pemilu 2019,” kata Caleg DPR RI PSI dari Dapil Jawa Barat III (Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor), Suci Mayang Sari, dalam keterangan pers, Sabtu 2 Maret 2019.

Pada seruan tersebut, KWI meyakini politik itu pada dasarnya baik karena merupakan sarana mewujudkan kesejahteraan bersama. Politik dalam dirinya sendiri mengandung nilai-nilai luhur seperti pelayanan, pengabdian, pengorbanan, keadilan, kejujuran, ketulusan, solidaritas, kebebasan, dan tanggung jawab.

“Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai PSI. Kami berpolitik dipicu kesadaran bahwa politik adalah tugas mulia untuk mewujudkan kebahagiaan bagi semua orang, bukan demi pencapaian kekuasaan semata,” kata Mayang yang juga Bendahara Umum DPP PSI.

KWi melanjutkan, dunia politik harus diisi orang-orang yang mempunyai kapasitas, loyalitas, integritas, dan dedikasi tinggi dalam mengemban jabatan serta menggunakan kekuasaan.

“Di PSI, kami secara serius mengejar kualitas calon legislatif semacam itu dengan menggelar seleksi secara terbuka, dengan melibatkan para panelis independen, tidak ada lagi praktik “beli kucing dalam karung” seperti yang terjadi di partai-partai lain,” lanjut Mayang.

Seruan untuk tidak golput pun layak diapresiasi. Mayang menegaskan, mustahil mendapat kandidat, presiden atau calon legislatif, yang tanpa cacat. Pasti ada saja kekurangannya.

“Ketika hak pilih tidak digunakan, sebenarnya kita sedang memberi jalan bagi calon yang kekurangannya paling banyak untuk melenggang ke kekuasaan. Secara ekstrem, golput membiarkan orang jahat berkuasa,” ujar Mayang.

Hal yang harus disadari, tambah Mayang, kehidupan semua warga senantiasa terkait dengan politik. Mustahil mengelak dari politik.

“Karena itu, pastikan bahwa pengemban jabatan politik adalah mereka yang kompeten, punya integritas, dan berdedikasi tinggi – seperti disampaikan KWI,” kata Mayang.

KWI juga memaparkan sejumlah hal yang harus diperhatikan warga sebagai pemilih. Salah satunya, memilih kandidat yang berani menolak segala bentuk radikalisme dan intoleransi.

“Nah, dalam soal ini, para pemilih harus cermat. Banyak kandidat atau partai yang mengaku menjunjung toleransi. Pada kenyataannya mereka diam saat, misalnya, ada rumah ibadah yang ditutup dengan paksa. Berbeda dengan PSI yang konsisten, tak ada beda antara ucapan dan perbuatan,” pungkas aktivis 98 ini.

PSI Menyesalkan Pembatasan 17 Lagu di Jawa Barat
Siaran Pers

PSI Menyesalkan Pembatasan 17 Lagu di Jawa Barat

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan langkah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat yang membatasi penyiaran 17 lagu berbahasa Inggris karena dianggap mengandung unsur seksual.

“Keputusan ini tidak tepat karena bersifat karet. Ukuran-ukuran yang dipakai tidas jelas,” kata Juru Bicara PSI, Giring Ganesha, dalam keterangan pers, Rabu 27 Februari 2019.

Ketika ukuran tidak jelas, lanjut Giring, kekuasaan yang dimiliki KPID potensial untuk dipakai secara subjektif. Ia melanjutkan, “Maka, kreativitas akan ditekan dan para musisi akan dirugikan. Sekarang baru 17 lagu. Besok-besok bisa bertambah tanpa kita mengetahui secara jelas kriterianya.”

Bukan hanya itu. Menurut Giring, pembatasan lagu juga akan merugikan lembaga penyiaran, dalam hal ini terutama radio. Sebab hal itu bisa membuat para konsumen musik meninggalkan radio dan memilih menyimak lagu lewat layanan digital yang tidak dibatasi.

Pembatasan ini juga dianggap menghina para penikmat musik. “Tidak perlu paranoid. Para penikmat musik hanya ingin hiburan. Kalau mereka ingin yang porno, ada konten-konten yang jauh lebih eksplisit di dunia maya,” kata Giring.

Dalam surat edaran tertanggal 18 Februari 2019, KPID Jabar menetapkan, 17 lagu hanya boleh disiarkan mulai pukul 22.00 WIB sampai 03.00 WIB. Salah satu lagu yang dibatasi itu adalah “Overdose” yang dinyanyikan Agnes Mo.

Puisi Neno Warisman Memecah Belah Umat Islam
Siaran Pers

Puisi Neno Warisman Memecah Belah Umat Islam

JAKARTA, 23 Februari 2019 – Partai Solidaritas Indonesia mengecam puisi Neno Warisman dalam acara Malam Munajat 212 karena memuat kebencian dan memecahbelah umat beragama. “Puisi tersebut sangat tidak pantas dilontarkan oleh salah seorang tokoh kubu capres,” kata Dara Adinda Nasution, juru bicara PSI.

Kecaman Dara ditujukan pada salah satu penggalan puisi Neno yang berbunyi, “Jangan, jangan Engkau tinggalkan kami dan tak menangkan kami. Karena jika Engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah, kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembah-Mu.”

Menurut Dara, puisi Neno merujuk pada doa Nabi Muhammad pada perang Badar. “Ketika itu Nabi Muhammad berdoa pada Allah saat menghadapi orang kafir Quraisy,” ujar Dara.

“Kalau sekarang doa itu digunakan Neno, secara tidak langsung Neno ingin membangun analogi bahwa perang Prabowo melawan Jokowi adalah perang umat Islam melawan kaum kafir.”

Dara menganggap Neno berusaha membangun anggapan bahwa pendukung Jokowi bukan penyembah Allah. “Neno sengaja membangun narasi bahwa seolah-olah hanya kubu Prabowo yang beriman, sementara kubu Jokowi kafir,” ujar Dara.

Menurut survei yang dirilis Februari 2019 oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI), ada 49,5% umat Islam yang mendukung paslon 01. Jokowi-Ma’ruf masih unggul di atas dua digit dari Prabowo-Sandi (35,4%) di kantong pemilih muslim.

“Artinya, Neno menempatkan setengah umat Islam di Indonesia yang mendukung Pak Jokowi sebagai orang kafir. Padahal, ada banyak kiai, guru ngaji, serta pemeluk umat Islam yang taat yang mendukung Pak Jokowi. Ada Kiai Ma’ruf Amin, ulama terhormat yang juga cawapres Pak Jokowi yang ia kafirkan,” tutur Dara.

Dara menyatakan cara Neno itu dikenal sebagai taktik demonisasi terhadap lawan politik. “Demonisasi adalah cara membangun sentimen masyarakat untuk melihat pihak lain sebagai demon, atau iblis,” tambah Dara menjelaskan.

“Cara semacam ini sangat tidak sehat,” katanya. “Ini bisa memecah belah masyarakat, sehingga masing-masing pihak akan melihat pihak lain sebagai setan.”

Dara menyarankan kubu Prabowo menegur Neno. “Tempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pilpres semata,” ujar Dara. “Orang seperti Neno bukan saja merugikan kubu Prabowo, tapi juga membahayakan bangsa secara keseluruhan.”

Panwas Pangkalpinang Keliru Menetapkan RMP Sebagai Tersangka Pelanggaran Kampanye
Siaran Pers

Panwas Pangkalpinang Keliru Menetapkan RMP Sebagai Tersangka Pelanggaran Kampanye

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan Caleg PSI untuk DPRD Kota Pangkalpinang, RMP, tidak melakukan kampanye di kampus seperti dituduhkan Panwas Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Kronologi kejadiannya, ketika RMP selesai mengajar di kelas, seorang mahasiswa memanggil dan menanyakan apakah benar RMP seorang caleg dan meminta kartu nama.

“Lalu secara spontan bro RMP menjawab iya dan memberikan kartu nama. Kejadian itu dilihat seorang mahasiswa lain dan kejadian itulah yang menjadi dasar bro RMP dijadikan tersangka,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PSI, Satia Chandra Wiguna, dalam keterangan pers, Minggu 24 Februari 2019.

Penjelasan di atas telah juga disampaikan RMP ketika diminta ada klarifikasi oleh Panwas Tanjungpinang. “Jika mencermati kejadian di atas, apa yang terjadi tentu bukanlah kampanye seperti yang disangkakan Panwas. Kecuali yang bersangkutan memobilisasi massa dan mengkampanyekan diri secara terbuka dalam kelas,” lanjut Chandra.

DPD PSI Tanjungpinang juga pernah melayangkan surat resmi kepada Panwas Tanjungpinang dan Panwas Provinsi Kepulauan Riau untuk mengklarifikasi. Karena, menurut ketentuan PKPU, dugaan pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan caleg bersangkutan diatur dalam UU No 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Pelaksana UU tersebut yaitu PKPU nomor 28 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 69 Ayat 1 huruf h.

Pelanggaran kampanye pemilu yang disebutkan pada aturan di atas adalah: “Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan” (UU No 7 Tahun 2017, Pasal 280 ayat 1 huruf h).

Dalam penetapan tersangka, kata Chandra, Panwas Tanjungpinang tidak mempertimbangkan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu yang menjelaskan bahwa sanksi pelanggaran kampanye yang diduga menggunakan fasilitas tempat pendidikan dikenakan sanksi, pertama, peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau, kedua, penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran; sesuai PKPU No 28 Tahun 2018 Pasal 76 ayat 3.

“Menurut UU No 7 Tahun 2017 pasal 280 ayat 4, pelanggaran kampanye pada huruf h seperti yang disebutkan di atas bukan merupakan pidana pemilu,” ujar Chandra.

Chandra menegaskan, penetapan tersangka RMP jelas-jelas tidak sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 yang dijadikan dasar hukum bagi penyelenggara dan peserta Pemilu 2019 serta bertentangan dengan PKPU No 28 Tahun 2018 yang ditetapkan oleh KPU RI sebagai pedoman dan teknis penyelenggaraan Pemilu 2019.

Anehnya, Panwas Tanjungpinang, tidak mengindahkan UU dan PKPU, malah memberi jawaban, bahwa mereka tidak berpatokan pada PKPU tapi pada Surat Edaran Bawaslu RI. “Ini kan aneh, padahal UU dan PKPU adalah dasar parpol dalam menjalankan kampanye. Janganlah karena perbedaan pemahaman ketentuan, lalu partai politik dan caleg jadi korban,” tegas Chandra.

Chandra melanjutkan, “Atas ditersangkakannya RMP, PSI akan melakukan perlawanan hukum. PSI akan meminta KPU RI dan Bawaslu RI untuk menjadi saksi ahli. Kami juga akan menyiapkan pengacara terbaik PSI untuk membantu Bro RMP dalam menghadapi kasus ini.”

Terakhir, PSI juga akan melaporkan hal ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), atas adanya kemungkinan kesalahan prosedur. “Termasuk meminta pandangan hukum, apakah dalam persoalan ini, Panwas sudah benar mengenyampingkan UU 7 tahun 2017 dan PKPU No 28 tahun 2018. Ini dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi kasus yang sama menimpa partai-partai dan caleg lain,” pungkas Chandra.

PSI Kecam Rencana Jahat Hancurkan Reputasi Jokowi dengan Menggunakan Skandal Stan Greenberg
Siaran Pers

PSI Kecam Rencana Jahat Hancurkan Reputasi Jokowi dengan Menggunakan Skandal Stan Greenberg

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam upaya terencana untuk menghancurkan reputasi Presiden Jokowi dengan membangun citra kehadiran konsultan asing yang terkait dengan Israel di belakang kampanye Presiden.

“Tuduhan bahwa Pak Jokowi adalah klien Stan Greenberg, adalah hasil rencana jahat yang terencana, dan bukan sekadar hoax recehan,” kata Daniel Tumiwa, juru bicara PSI untuk teknologi informasi dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat 15 Februari 2019.

“Untung saja, media massa dan masyarakat sipil aktif melakukan penelusuran sehingga fitnah tersebut tidak sempat menyebar lebih luas,” ujar Daniel, yang juga caleg PSI untuk Jawa Barat III.

Menurut Daniel, tuduhan tentang keterlibatan Stan Greenberg sebagai konsultan Jokowi, jelas disiapkan secara matang oleh kubu lawan Jokowi sejak lama.

“Jadi ini berbeda dengan kasus hoax pemukulan Ratna Sarumpaet misalnya, yang terkesan sporadis dan terburu-buru,” ujar Daniel. “Fitnah tentang Greenberg dirancang sejak dua tahun lalu, bahkan sebelum Pilpres dimulai.”

Daniel kemudian memaparkan sejumlah fakta terkait kebohongan mengenai Greenberg.

Pertama, sumber kebohongan bahwa Jokowi adalah klien Greenberg adalah sebuah website berbahasa Inggris bernama political-strategist.com. Website tersebut dibuat pada Desember 2016 dan didaftarkan oleh seseorang yang beralamat di Kanada.

Kedua, nama political-strategist.com itu sendiri menyerupai nama sebuah konsultan politik resmi  Roland Vincent, The Political Strategist. Konsultan asli itu memiliki sebuah website dengan alamat thepoliticalstrategist.com.

Ketiga, di dalam website ‘bodong’ inilah, nama Stan Greenberg tercantum sebagai salah seorang ‘political strategist’ yang memiliki kolom tetap. Di bagian profil Greenberg, tercantum data pribadinya yang hampir sepenuhnya sama dengan informasi mengenai Greenberg yang termuat dalam website resmi Greenberg. Hanya saja, di bagian nama klien, di website itu tertulis bahwa salah seorang klien Greenberg adalah Jokowi. Keterangan ini tidak ada dalam website resmi Greenberg.

Keempat, kecuali Greenberg, semua nama political strategist yang tertera di dalam website bodong itu adalah nama-nama tokoh yang memiliki keterkaitan dengan Israel: Gershon Baskin (pendiri Isarel Palestina Creative Regional Initiatives), Ari Harow (mantan Kepala Staf PM Israel Benyamin Netanyahu), Hillel Neuer (terpilih sebagai satu dari ‘100 Orang Yahudi paling berpengaruh di dunia’  oleh suratkabar Israel Maariv), dan Mark Mellman (pimpinan tim strategi partai  terbesar kedua di Israel Yair Lapid). Ini hampir pasti bukan kebetulan.

Kelima, bila tidak dipelajari secara cermat, website political-strategist.com memang nampak seperti sebuah website resmi berisikan rangkaian tulisan para pakar. Bahasa Inggrisnya pun sempurna. Namun itu sebetulnya hanya penampakan luar. Semua tulisan yang termuat itu berasal dari tahun 2017. Laman FB-nya juga hanya berisi postingan dari 2017, hampir-hampir tanpa engagement pembaca sama sekali.

Keenam, pada 5 Februari media online RMOL tiba-tiba saja mengutip informasi yang tertera dalam website tersebut bahwa Jokowi adalah klien Greenberg. Kemudian pada 5-6 Februari, tiba-tiba saja para tokoh dari kubu Prabowo langsung menyebarkan tuduhan tersebut. Para penyebar ini pun bukan  nama-nama kecil: Mustofa Nahra, Rachland Nasidik, Priyo Budi Santoso, Andre Rosiade, dan Ferdinand Hutahean. Media sosial resmi Partai Gerindra pun menyebarkannya.

Ketujuh, bahkan disebarkan informasi bahwa Greenberg sudah menjadi konsultan Jokowi sejak 2013. Padahal sudah diketahui secara umum bahwa yang menyewa Greenberg sebagai konsultan pada 2013 adalah peserta konvensi Partai Demokrat.

Menurut Daniel, rangkaian fakta ini menunjukkan bahwa hoax mengenai Greenberg bukanlah kebohongan kecil yang sederhana. “PSI menganggap kasus Stan Greenberg adalah skandal, sebuah pelanggaran moral serius yang dilakukan para aktor politik untuk menghancurkan reputasi Jokowi,” ujarnya. “Berbeda dengan kasus-kasus hoax yang lain, skandal Stan Greenberg ini nampak sudah dipersiapkan sejak lama yang bahkan melibatkan nama baik pihak asing.”

Daniel juga secara khusus menunjuk pada kesengajaan untuk menampilkan nama-nama tokoh yang berafiliasi dengan Israel. “Dalam konteks politik Indonesia, ini jelas jahat,” ujar Daniel.

Menurut Daniel, PSI merasa perlu mengungkapkan kebohongan dan kepalsuan ini karena Indonesia membutuhkan sebuah pemilu dan proses politik yang bersih, jujur, damai dan adil. “Kami sepenuhnya berharap kubu anti-Jokowi menghentikan upaya penyebaran kebohongan semacam ini,” katanya.

Jokowi Harus Berhati-hati Sikapi Dukungan Muchdi Pr
Siaran Pers

Jokowi Harus Berhati-hati Sikapi Dukungan Muchdi Pr

Tersiar kabar dari beberapa media dan tersebar di media sosial tentang petinggi Partai Berkarya, Muchdi Pr, yang menyatakan dukungan secara terbuka pada pasangan capres cawapres nomor urut 01, Jokowi Ma’ruf.

PSI menilai dukungan tersebut sebagai bukti nyata dari kinerja yang sudah diberikan oleh Presiden Jokowi hingga mendapat apresiasi yang baik, termasuk dari petinggi Partai Berkarya yang bukan termasuk partai pendukungnya.

Namun PSI juga menilai dukungan tersebut perlu disikapi dengan hati-hati, karena tidak hanya datang dari seorang petinggi sebuah partai yang dipimpin Tommy Soeharto, pewaris sah rezim otoriter Orde Baru, yang adalah juga pendukung capres cawapres nomor urut 02, tetapi khususnya juga karena personal Muchdi Pr sendiri yang memang bermasalah.

Nama Muchdi Pr disebut-sebut terlibat di dalam kasus penculikan yang juga melibatkan capres Prabowo Subianto.

“Pernyataannya ini pantas dipertanyakan, apakah dia ingin berperan sebagai kuda troya yang merusak dari dalam, atau memang hanya ingin mencari sensasi belaka?” jelas Juru Bicara PSI, Surya Tjandra, di Malang.

“Kami menilai dukungan orang macam Muchdi tidak hanya menyakiti para pejuang hak asasi manusia yang masih terus berjuang menuntaskan kasus penculikan aktivis, tetapi juga tidak akan menambah elektabilitas Jokowi-Ma’ruf,” imbuhnya lagi.

Pernyataan dukungan terbuka Muchdi ini ditengarai hanya upayanya menumpang tenar dan bukan tidak mungkin adalah upayanya untuk mencuci dosanya sendiri.

“Kalau dukungannya memang tulus seharusnya yang bisa dilakukan Muchdi adalah membuka semua nama yang terlibat kasus penculikan aktivis yang boleh jadi memang diketahuinya,” tegas Surya, caleg PSI Dapil Malang Raya berlatar belakang aktivis hak asasi manusia ini.

“PSI berharap Presiden Jokowi bisa menyikapi hal ini dengan bijaksana, dan terus fokus pada menyampaikan capaian-capaian pembangunan yang sudah kian nyata belakangan ini, terutama rencana pembangunan manusia yang akan menjadi fokus pada periode kedua nanti,” tegas Surya lagi.

Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, PKS Picik
Siaran Pers

Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, PKS Picik

Partai Solidaritas Indonesia mengecam sikap fraksi PKS yang menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). “Sikap picik PKS ini menunjukkan mereka membiarkan tumbuhnya kekerasan seksual, pemaksaan, pelecehan, bahkan perkosaan di tengah masyarakat di Indonesia,” ujar Dara Nasution, juru bicara PSI untuk bidang perempuan.

Kecaman Dara ini ditujukan pada pernyataan Ketua Fraksi Jazuli Juwainin yang menyatakan PKS menolak RUU PKS dengan alasan RUU ini berpotensi membuka ruang sikap permisif atas perilaku seks bebas dan menyimpang, serta bertentangan dengan Pancasila dan budaya ketimuran.

“Kami mempertanyakan komitmen PKS untuk melindungi perempuan,” ujar Dara. “Tujuan utama RUU ini adalah melindungi korban kekerasan seksual. Tanpa kehadiran UU ini, banyak perempuan di Indonesia akan terus menjadi korban kekerasan seks yang dilakukan para pria yang merasa kejahatan mereka tidak terjangkau oleh hukum.”

Dara mengingatkan bahwa saat ini banyak sekali perempuan, di tempat kerja, di sekolah, di pabrik, di ruang publik dan domestik menjadi sasaran pelecehan seks karena kelemahan hukum yang melindungi perempuan. “KUHP kita hanya memberi sanksi pada tindak perkosaan yang sangat sulit pembuktiannya,” ujar Dara. “Dengan RUU PKS ini, perempuan akan memiliki kekuatan hukum yang melindunginya dari bergam bentuk kekerasan seksual.”

Menurut Dara, fraksi PKS bersikap picik, berpikiran sempit dengan menganggap RUU ini akan membuka ruang sikap permisif atas perilaku seks bebas dan menyimpang.

“Ketakutan PKS tidak beralasan,” kata Dara. “Bagian mana dari RUU ini yang mendorong perilaku seks bebas? RUU ini justru mempidana mereka yang menggunakan bujuk rayu dan ancaman untuk bisa melakukan hubungan seksual dengan orang lain, baik pasangan atau pacar.”

Dara juga heran mengapa PKS menganggap RUU ini bertentangan dengan Pancasila dan budaya ketimuran. “Di mana letak pertentangannya? Ruh Pancasila sangat terasa dalam RUU PKS, terutama sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab,” ujarnya. “Warga Indonesia yang taat Pancasila pasti akan menolak kekerasan seksual sebab mendegradasi harkat dan martabat manusia. Selain itu, melindungi dan menghormati perempuan juga merupakan budaya ketimuran. Jadi keliru sekali jika PKS menganggap RUU ini bertentangan dengan Pancasila dan budaya ketimuran.”

Dara berharap PKS mempertimbangkan kembali penolakan mereka terhadap RUU PKS. “Kalau RUU PKS tidak kunjung disahkan, yang akan gembira adalah para pria pemangsa seks,” kata Dara. “Atau memang para anggota PKS membela para pelaku kejahatan seks?”

PSI Desak Bawaslu Buka Kembali Dugaan Aliran Rp 1 Triliun dari Sandiaga Uno ke PKS dan PAN
Siaran Pers

PSI Desak Bawaslu Buka Kembali Dugaan Aliran Rp 1 Triliun dari Sandiaga Uno ke PKS dan PAN

Partai Solidaritas Indonesia mengajak masyarakat sipil untuk bersama-sama meminta agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali membuka kasus dugaan pemberian uang Rp 1 Triliun terkait pencalonan Sandiaga Uno sebagai cawapres sebagaimana pernah dilontarkan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief.

Pembukaan kembali kasus dugaan ‘mahar’ Rp 1 Triliun oleh Sandiaga Uno ini perlu dilakukan mengingat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sudah menjatuhkan sanksi pada Ketua dan dua Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) pada 1 Fabruari lalu.  Sanksi peringatan itu diberikan kepada Abhan (Ketua), Fritz Edward Siregar (Anggota) dan Rahmat Bagja (anggota).

Sanksi dijatuhkan karena Bawaslu dianggap bersalah tidak menindaklanjuti laporan dugaan pemberian uang Rp 1 Triliun kepada PKS dan PAN untuk memilih Sandiaga Uno sebagai Cawapres Prabowo.

Dugaan aliran ini pertama kali terangkat pada 10 Agustus 2018, ketika Andi Arief mengedarkan rangkaian tweet di akun twitternya yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat aliran uang dari Sandiaga Uno ke PKS dan PAN masing-masing Rp 500 miliar, terkait pencalonan Sandiaga sebagai calon capres Prabowo.

Pada 14 Agustus 2018, Rumah Relawan Nusantara The President Centre Jokowi-KH Ma’ruf Amin melaporkan kasus mahar politik tersebut ke Bawaslu,  atas dasar dugaan pelanggaran yang dilakukan Sandiaga terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 288 tentang Pemilu.

Pada 31 Agustus, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) memutuskan tidak menindaklanjuti laporan dugaan mahar politik Rp 1 triliun tersebut. Dalam putusannya, Bawaslu menyatakan dugaan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum.

Bawaslu berkilah bahwa mereka tidak dapat menemui langsung saksi kunci Andi Arief yang tiga kali tidak menghadiri panggilan Bawaslu karena saat itu sedang berada di kampung halamannya, Lampung.

Andi sendiri kemudian secara terbuka menyatakan Bawaslu tidak melanjutkan perkara tersebut karena Bawaslu “pemalas” dan “nggak serius”. Menurut Andi, seharusnya Bawaslu bisa menemuinya dengan berangkat ke Lampung dengan menggunakan pesawat terbang yang hanya memakan waktu satu jam perjalanan.

Andi juga menyatakan sudah menawarkan wawancara jarak jauh, namun ditolak Bawaslu.

Pada 3 September 2018, Federasi Indonesia Bersatu (Fiber) melaporkan Bawaslu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Fiber menganggap Bawaslu tidak transparan dalam investigasinya karena menghentikan penyelidikan hanya karena tidak memperoleh keterangan dari Andi Arief.

Pada 1 Februari 2019, DKPP menyatakan Bawaslu bersalah menghentikan penindaklanjutan kasus mahar Rp 1 triliun karena tidak dapat menghadirkan Andi Arief. DKPP menekankan Bawaslu seharusnya dapat menemui langsung Andi di Lampung. DKPP juga menyatakan Bawaslu seharusnya tidak menolak untuk memeriksa Andi dengan menggunakan sambungan jarak jauh.

Karena itulah, DKPP memberikan sanksi peringatan terhadap Ketua dan dua anggota Bawaslu. DPP menilai Bawaslu melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum.

Dengan latar belakang itu, PSI menganggap selayaknya Bawaslu saat ini membuka kembali kasus dugaan mahar Rp 1 Triliun dari Sandiaga Uno ini.

Bagi PSI, kebenaran harus diungkap bukan karena terduga pelakunya adalah Sandiaga Uno. Bagi PSI, kebenaran harus dibuka karena Indonesia membutuhkan sebuah pemilihan presiden yang bersih, jujur, adil dan patuh pada peraturan perundangan yang ada. Politik uang adalah sebuah persoalan besar yang selama ini mengancam kualitas demokrasi dan kualitas pemilu Indonesia. Politik uang harus diperangi bersama.

Bila praktik ‘mahar politik’ semacam ini dibiarkan, yang akhirnya akan maju sebagai calon pemimpin negara dan daerah hanyalah mereka yang mampu menyediakan dana terbesar. Rakyat Indonesia akan kehilangan peluang untuk dipimpin oleh putra-putri terbaik bangsa hanya karena persoalan ketiadaan imbalan mahar.

Karena itu Bawaslu diharapkan dapat menyelidiki kasus ini sampai tuntas.

Terkait dengan proses pilpres ini sendiri, PSI melihat tidak akan ada implikasi serius secara teknis bila Bawaslu membuka  kembali kasus dugaan mahar ini.

Peraturan yang mungkin dilanggar bila dugaan mahar terbukti hanyalah pasal 228 UU no 7 tentang Pemilu 2017 yang memuat larangan bagi siapapun memberi imbalan kepada partai politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Namun yang harus dicatat, UU ini tidak memuat sanksi apapun kepada pihak yang memberikan imbalan. Sanksi hanya diberikan kepada partai politik yang diketahui menerima imbalan, dalam bentuk larangan  mengajukan calon pada periode berikutnya.

Dengan demikian, bahkan kalaupun Sandiaga Uno terbukti memberikan uang kepada PKS dan PAN, dia tetap dapat melanjutkan proses pencalonan dirinya sebagai cawapres. Yang penting, publik mengetahui tentang kebenaran aliran uang tersebut.

Sebaliknya, bila Andi Arief ternyata menyebarkan kebohongan, perlu diungkapkan kepada publik apa motivasi yang melatarbelakangi kebohongannya. Bila Sandiaga Uno merasa telah tercemar nama baiknya karena kicauan Andi, tentu Sandiaga berhak untuk memperkarakannya secara hukum.

Bagaimanapun, kebenaran harus diungkap dan hukum harus ditegakkan. Karena itu PSI mengajak masyarakat sipil untuk bersama meminta Bawaslu kembali mempelajari kasus dugaan aliran uang Rp 1 Triliun dari Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah dengan mengundang kembali Andi Arief untuk diperiksa oleh Bawaslu.

Sebagaimana berulangkali dikatakan oleh PSI: “Bila memang semua berjalan secara bersih, mengapa harus risih?”

 

Terimakasih.

 

Rian Ernest

Juru Bicara PSI Bidang Hukum

Caleg DPR RI Dapil DKI I (Jakarta Timur)

PSI Tolak Pasal Karet di RUU Permusikan
Siaran Pers

PSI Tolak Pasal Karet di RUU Permusikan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak RUU Permusikan yang dirancang Komisi X DPR RI karena mengandung banyak masalah.

Seharusnya sejak awal para penyusun RUU melibatkan para musisi sehingga segala kehebohan sekarang dapat dihindari. “Para musisi, saya kira, selalu terbuka untuk berdiskusi,” kata Juru Bicara PSI, Giring Ganesha, dalam keterangan tertulisnya, Senin 4 Februari 2019.

Jika melihat pasal per pasal, pada Pasal 5 RUU Permusikan disebutkan, musisi dilarang menciptakan lagu yang menista, melecehkan, menodai, dan memprovokasi.

“Ini jelas pasal karet, gampang ditarik ke sana-ke sini sesuai kepentingan masing-masing. Pasal ini membuka peluang bagi siapa saja untuk membungkam karya musik yang tidak mereka sukai. Lebih baik dibatalkan demi masa depan musik Indonesia,” kata Giring.

Pasal lain yang bermasalah adalah terkait uji kompetensi, yaitu Pasal 32. “Aturan ini akan mendiskriminasi musisi autodidak. Mereka yang tak pernah kursus atau sekolah musik, akan terhambat dalam berkarya. Saya saja tidak bisa membaca not balok,” lanjut mantan vokalis Nidji tersebut.

Selain itu, di Pasal 10 sampai 14, terdapat aturan soal distribusi musik yang hanya mendukung industri besar. Menurut Giring, “Pasal ini menutup pintu buat praktik distribusi karya musik secara mandiri atau indie. Kenapa harus diskriminatif?”

Menurutnya, yang perlu diatur dalam RUU Permusikan seperti hubungan artis dengan manajemen, label, promotor, serta para pihak itu dengan para vendor atau penyokongnya. Giring menegaskan, “Yang berhubungan dengan kebebasan berekspresi, menurut saya, tidak perlu diatur.”

Caleg DPR RI untuk Dapil Jabar I ini memungkasi, RUU Permusikan harus disusun ulang dengan mengikutsertakan para pemangku kepentingan (stakeholders). Termasuk, para musisi indie.