TERIMA KASIH, Mari Kita Maju Bersama
Blog Solidaritas Siaran Pers

TERIMA KASIH, Mari Kita Maju Bersama

Seperti sebagian teman-teman barangkali sudah tahu, terhitung tanggal 25 Oktober 2019 kemarin, saya ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional. Saya ditugaskan mendampingi pak Menteri Sofyan Djalil – beliau ini adalah salah satu menteri favorit saya di Kabinet Maju ini.

Pak Jokowi memberi tugas khusus pada saya untuk mencari solusi terbaik dari konflik agraria yang masih kerap terjadi di berbagai tempat di negeri ini. Sebuah tugas besar, yang untungnya memang bidang yang saya dalami selama ini.

Kemarin selepas pelantikan, pak Menteri langsung mengajak saya ke kantor, berkenalan dengan jajaran pimpinan dan staf di kementerian, dan hingga malamnya saya lanjut mendapatkan briefing dan orientasi dari tim sekretariat jenderal, tentang tugas-tugas, tentang masalah-masalah yang ada, serta upaya-upaya yang sudah dilakukan kementerian untuk mengatasinya.

Pak Menteri dan tim tampaknya sudah sangat baik bekerja, dan dalam tempo relatif singkat, tiga tahun sejak menjabat, sepertinya sudah mulai terbentuk sistemnya, dan mulai menunjukkan hasilnya. Tentu belum sempurna, dan saya akan membantu memastikan keberlanjutannya, dan barangkali juga pengembangannya lebih jauh.

Pak Menteri meminta secara khusus saya membantu dan terlibat di dalam proses digitalisasi pelayanan, serta pembangunan manajemen pengetahuan (“knowledge management”) melalui pembangunan sistem “big data” yang sedang dalam proses. Yang tentu dengan senang hati saya terima.

Teman-teman lama dari berbagai kampus (Atma Jaya, UI, UGM, Universitas Leiden, dll) dan lembaga swadaya masyarakat yang mendalami masalah agraria dan pertanahan, juga sudah kontak menyampaikan dukungan dan harapannya, untuk memberi masukan guna pengembangan sistem agraria dan tata ruang plus pertanahan kita yang lebih baik.

Saya akan berupaya mendengar dan memahami semuanya, dan sedikit-sedikit mulai sama-sama mencari solusinya yang terbaik. Ini kerja panjang yang niscaya akan butuh waktu.

Rasanya saya memulai hari pertama bekerja kemarin dengan cukup baik, meski dalam hati juga diingatkan bahwa dalam kebijakan publik, selalu akan ada pihak (masyarakat) yang dirugikan. Kebijakan publik memang tidak akan bisa menyenangkan semua orang, meski ia seharusnya membantu sebagian besar masyarakat menikmati manfaatnya.

Bagi masyarakat terdampak dan dirugikan yang dibutuhkan adalah mitigasinya. Di sini pengalaman dan kepedulian saya yang memang lahir dari pekerjaan bertahun-tahun di dunia advokasi masyarakat, rasanya akan berguna.

Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk segala bentuk apresiasi dan ucapan selamat dari ibu bapak, mbak mas, dan kawan-kawan semua. Tidak bisa saya sampaikan satu per satu, tetapi saya mencatat semua itu sebagai doa sekaligus amanah yang harus saya emban.

Saya juga menyampaikan terima kasih dan salut saya kepada PSI – Partai Solidaritas Indonesia, yang mengutus saya untuk tugas baru ini.

Tanpa PSI, belum tentu saya akan masuk politik praktis, dan di tengah kesibukan mengajar di Universitas Atma Jaya – Jakarta, mau-maunya juga bekerja dan belajar di dapil di Malang Raya, siang dan malam, selama lebih dari setahun berjibaku bersama kawan-kawan meyakinkan warga, akan harapan bernama Solidaritas ini;

Tanpa PSI, perjalanan saya akan terasa sepi di tengah keramaian, karena tidak punya kawan yang saya tahu sama-sama sedang berjuang untuk sebuah cita-cita besar, untuk toleransi dan keberagaman serta kesejahteraan rakyat di negeri ini;

Tanpa PSI, belum tentu orang seperti saya, orang dengan disabilitas dan latar belakang keluarga biasa saja, yang harus berjuang sekadar untuk bisa sekolah, meski cukup beruntung bisa mendapat beasiswa hingga ke luar negeri, akhirnya bisa punya kesempatan mengabdi pada negeri ini sejauh ini.

Di dalam politik, niat baik adalah satu hal dan kemampuan mewujudkannya di dalam kenyataan adalah hal lain lagi. Butuh ketekunan dan keteguhan yang harus dikombinasikan dengan kematangan emosional maupun intelektual. Tapi yang kadang terlupa, adalah juga sebuah organisasi politik yang baik dan sehat, yang mau menjunjung meritokrasi bukan melulu kedekatan pribadi. Inilah yang saya temukan di PSI, yang saat ini untuk sementara mengirim saya untuk tugas lebih besar.

Untuk tugas baru ini, saya pribadi beruntung sudah ditempa selama bertahun-tahun bekerja di bidang advokasi masyarakat, dan terutama di lapangan dapil kemarin. Mendapat pelajaran langsung dari nara sumbernya yang terbaik: rakyat kebanyakan, dengan aneka masalahnya sehari-hari.

Barangkali saya adalah bukti, selama ada niat baik dan ketulusan, semua yang lain pasti bisa dipelajari. Semua orang bisa maju menjadi yang terbaik. Dan sekarang, saatnya kita akan sama-sama berupaya mewujudkannya.

Matur nuwun sanget, terima kasih banyak. Mohon restu dan doanya untuk kita semua. Semoga Tuhan menolong kita melakukan yang terbaik.

Jakarta, 26 Oktober 2019

Surya Tjandra

“Seperti Bayi yang Baru Lahir”

Ia yang harmoni dengan alam semesta adalah seperti bayi yang baru lahir, yang tulang-tulangnya masih lentur, yang otot-ototnya masih lunak, tetapi yang cengkeramannya sudah kuat. Ia tidak tahu bagaimana bayi-bayi itu dijadikan, tetapi keberadaannya adalah bukti dari prosesnya. Ia bisa menangis sepanjang malam tanpa kehilangan suara.

Kekuatannya adalah seperti bayi yang baru lahir. Ia biarkan segalanya datang dan pergi tanpa upaya, tanpa hasrat. Ia tidak mengharapkan; oleh karenanya, ia tidak kecewa. Karena ia tidak pernah kecewa, semangatnya tetap muda dan penuh pengharapan.

#nasehatlama

Surya Tjandra Jadi Wamen, PSI: Salah Satu Kader Terbaik, Cerdas dan Berintegritas
Siaran Pers

Surya Tjandra Jadi Wamen, PSI: Salah Satu Kader Terbaik, Cerdas dan Berintegritas

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merasa terhormat dan bangga dengan dipilihnya Surya Tjandra menjadi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN.

“Bro Surya adalah salah seorang kader terbaik PSI. Sosok yang cerdas dan berintegritas. Kami yakin dia akan mampu berkontribusi besar di posisi wakil menteri,” kata Ketua Umum PSI Grace Natalie dalam keterangan tertulis, Jumat 25 Oktober 2019.

Ia pernah lama aktif di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. “Surya punya sensitivitas yang tinggi dengan isu kemiskinan dan ketidakadilan. Kepeduliannya pada rakyat tak perlu diragukan lagi,” tambah Grace.

Kemudian, Surya mendapat beasiswa untuk meneruskan pendidikan di bidang hukum untuk program S2 di Universitas Warwick, Inggris dan S3 di Universitas Leiden, Belanda.

“Melihat rekam jejaknya, Surya adalah paket komplet. Dia punya pengalaman praktis yang kaya namun juga bekal akademis yang memadai,” lanjut Grace.

Pada Pemilu 2019, Surya menjadi calon legislatif PSI dari daerah pemilihan Malang Raya. Kiprahnya ini tak luput dari pantauan majalah TEMPO. Surya lalu terpilih menjadi salah seorang Caleg Pilihan TEMPO.

Grace menyatakan, “Saat itu TEMPO mencari para caleg yang rekam jejak dalam memperjuangkan isu penting bagi publik, seperti pemberdayaan perempuan, kepedulian terhadap lingkungan, perburuhan, dan toleransi. Singkatnya, para caleg yang punya karya nyata. Nah, Bro Surya terpilih karena perjuangannya terlihat jelas.”

Terakhir, PSI akan mendukung sepenuhnya kiprah Surya di posisi baru ini. “Terima kasih Pak Jokowi atas kepercayaan kepada salah seorang kader terbaik PSI. Kami akan membantu sekuat tenaga,” pungkas Grace.

PSI: Kabinet Baru, Harapan Maju
Siaran Pers

PSI: Kabinet Baru, Harapan Maju

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi pilihan Presiden Joko Widodo dalam mengisi Kabinet Indonesia Maju di masa pemerintahannya yang kedua.

“Ada cukup banyak tokoh dari kalangan profesional yang masuk kabinet Pak Jokowi. Ini menjanjikan,” kata Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka, dalam keterangan tertulis, Rabu 23 Oktober 2019. Misalnya, Nadiem Makarim, Wishnutama, Erick Tohir, dan Mahfud MD.

“Pilihan untuk Nadiem untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengejutkan tapi juga menggembirakan. Kita bisa berharap inovasi dalam bidang pendidikan akan tergelar lebih cepat,” lanjut Isyana.

Pilihan pada Wishnutama sebagai Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif juga memberi harapan baru. Salah seorang pendiri NET. TV ini sudah terkenal dengan sejumlah tindak kreatif dan tangan dinginnya di industri pertelevisian. Isyana menyatakan, mudah-mudahan kehadirannya bisa membawa sektor pariwisata lebih berkilau.

Penunjukan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam juga menggembirakan. Sosok dengan bekal keilmuan, integritas, dan pengalaman praktis yang panjang ini akan sangat membantu Jokowi dalam bidang politik dan keamanan.

Sosok Erick Thohir sebagai Menteri BUMN juga diyakini membawa kebaruan. “Pengalaman dia di sektor swasta semoga bisa membawa perubahan positif di lingkungan BUMN,” kata Isyana.

Di sisi lain, kabinet ini juga mencerminkan pembaruan dan kontinuitas. Beberapa aspek yang perlu dipercepat diisi dengan sosok-sosok segar.

“Namun, untuk yang sudah berhasil, Pak Jokowi dengan pas mempertahankan nama-nama lama. Misalnya saja pos untuk Bu Sri Mulyani, Pak Basuki Hadimuljono, Bu Retno Marsudi, dan Pak Luhut Panjaitan,” kata Isyana.

PSI juga menyoroti makna penting lima pesan Presiden untuk para menteri. Pertama, para menteri jangan korupsi. Kedua, tidak ada visi menteri, yang ada visi presiden dan wapres.

Ketiga, Jokowi meminta para menteri bekerja dengan cepat. Keempat, selalu mengecek masalah di lapangan dan temukan solusi. Terakhir, semua harus serius dalam bekerja.

“Jika lima pesan Presiden itu bisa dikerjakan, Indonesia yang maju semoga akan bisa kita peroleh. PSI siap mendukung sepenuhnya kabinet baru ini,” pungkas Isyana.

PSI: Tetapkan Keadaan Gawat Darurat Radikalisme
Siaran Pers

PSI: Tetapkan Keadaan Gawat Darurat Radikalisme

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemerintah untuk menetapkan keadaan gawat darurat untuk jangka panjang terkait radikalisme. Insiden penusukan Menko Polhukam Wiranto dan peristiwa-peristiwa lain membuktikan bahwa radikalisme sudah sangat mengancam bangsa.

“Situasi sudah amat memprihatinkan. Tak bisa lagi kita menganggap keadaan baik-baik saja. Penetapan keadaan gawat darurat akan membuat penanganan akan lebih baik,” kata Wakil Sekjen DPP PSI, Danik Eka Rahmaningtiyas, dalam keterangan tertulis Jumat (11 Oktober 2019).

Wiranto ditusuk, Kamis 10 Oktober 2019, di Menes, Pandeglang, Banten. Polisi menyatakan, dua pelaku terkait dengan jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD), kelompok radikal yang telah melakukan sejumlah teror di Indonesia dan negara-negara lain.

Dengan penetapan itu, kata Danik, alokasi sumber daya akan lebih memadai. Kerja sama antar lembaga juga akan tertata lebih baik.

Seluruh elemen bangsa juga akan dilibatkan, secara proporsional, untuk agenda ini.

‘Mesti ada upaya serius ke depan agar kejadian serupa tidak terulang. Tentu dengan tak mengabaikan prinsip hak asasi manusia dalam penanganan perkara,” kata Danik.

“Antisipasi yang sistemik, menyeluruh, dan terukur diperlukan agar bahaya radikalisme tidak lebih merusak kehidupan berbangsa,” pungkas Danik.

PSI: Di Atas Referendum dan NKRI Ada Kemanusiaan!
Siaran Pers

PSI: Di Atas Referendum dan NKRI Ada Kemanusiaan!

Perkembangan terkini di Papua, khususnya Wamena semakin meresahkan. Konflik horisontal sudah memakan korban jiwa. Andi Saiful Haq, jubir DPP PSI memberikan catatan “Saya ingat di saat Aceh masih dalam keadaan konflik, tiba-tiba Tsunami datang, seluruh pihak tersentak dan mengulurkan tangan. Terlepas dari sekat politik, ideologi, bangsa, suku, agama, semua tergerak membantu Aceh. Artinya ada yang lebih tinggi dari semua alasan untuk berkonflik, yaitu kemanusiaan.”

Merepon keadaan Papua terkini, Saiful menegaskan “seluruh pihak harus menahan diri. Jangan terpancing untuk memberi komentar yang malah menyulut konflik semakin membesar. Kita harus sama-sama berupaya menghentikan kekerasan di Papua. Hanya dengan menghentikan kekerasan, kita baru bisa bicara mengenai pengungkapan kebenaran dan pemenuhan keadilan.”

Saiful memberikan catatan khusus mengenai operasi keamanan di Papua, “Polisi dan aparat keamanan harus fokus menghentikan kekerasan, berlakukan zona larangan membawa senjata tajam. Aparat keamanan harus disiplin mematuhi code of conduct operasi dengan memerhatikan hak asasi manusia. Komandan lapangan harus tegas dan disiplin memeriksa kesiapan dan mentalitas pasukan. Dalam keadaan apapun komandan harus bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran bawahan mereka, itu merujuk pada prinsip command responsibility dalam SOP kepolisian dan TNI.”

Saiful juga menambahkan catatan bagi yang tidak berada di lokasi konflik untuk menahan diri “kita ini tidak berada di wilayah konflik, dalm konflik seperti di Papua kita tidak bisa paham benar, semua pihak sudah menjadi korban. Jadi paling tidak kita wajib memompakan seruan damai dan konten yang mendinginkan suasana, mereka semua saudara kita,” pungkasnya

“Saya Mengecam Keras Penangkapan Dandhy Laksono dan Ananda Badudu”
Siaran Pers

“Saya Mengecam Keras Penangkapan Dandhy Laksono dan Ananda Badudu”

1. Saya mengecam keras penangkapan Dandhy Laksono (kemarin malam dan dilepas menjelang subuh) dan Ananda Badudu.

2. Saya berharap dalam hiruk pikuk politik yang terjadi beberapa hari belakangan ini, pihak kepolisian tidak menambah runyam persoalan dengan melakukan penangkapan para aktivis  yang justru menambah sentimen negatif masyarakat terhadap proses penegakan hukum di negeri ini.

3. Kebebasan berpendapat dan menyampaikan ide dilindungi dalam demokrasi. Perbedaan pandangan mesti dirayakan bukan dibungkam apalagi dipenjara. Begitu juga aktivitas yang dilakukan Ananda Badudu yang menggalang dana (crowd funding) untuk para korban demonstrasi mahasiswa melalui platform kitabisa.com adalah perbuatan terpuji yang tidak patut dikriminalisasi.

Tsamara Amany Alatas
Ketua DPP PSI

Usut Tuntas dan Adili Pelaku Penembakan Mahasiswa Kendari
Siaran Pers

Usut Tuntas dan Adili Pelaku Penembakan Mahasiswa Kendari

Menanggapi kabar tewasnya seorang mahasiswa Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, bernama Randi (22 tahun), dengan luka tembak di bagian dada, usai demonstrasi mahasiswa yang ricuh pada hari ini (26/9), Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyesalkan dan menyampaikan duka mendalam atas tewasnya Randi, dan PSI menilainya sebagai bentuk kesalahan prosedur pihak kepolisian di dalam menangani demonstrasi mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara.

2. Meminta pihak kepolisian untuk segera membentuk tim pencari fakta yang terdiri dari pihak kepolisian, Komnas HAM, dan pemerintah untuk mengusut dugaan pelanggaran prosedur penanganan demonstrasi oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dan Polrestabes Kota Kendari

3. Mendorong untuk segera ditangkapnya pelaku penembakan dan meminta pertanggungjawaban Komando dari Kapolda Sulawesi Tenggara dan Kapolrestabes Kota Kendari atas insiden itu, untuk siapa pun yang bersalah segera diadili melalui proses hukum yang terbuka.

4. Meminta Kepala Kepolisian RI untuk memerintahkan aparatnya untuk tetap mengendepankan “code of conduct” penanganan demonstrasi sipil yang marak belakangan ini.

5. PSI mendorong semua pihak untuk dapat menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialogis untuk mengatasi tantangan ini bersama-sama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 26 September 2019

Dewan Pimpinan Pusat
Partai Solidaritas Indonesia

Surya Tjandra
Juru Bicara Bidang Hukum

Pengesahan RUU P-KS Kembali Ditunda, PSI: DPR Abaikan Pemerkosaan di Indonesia
Siaran Pers

Pengesahan RUU P-KS Kembali Ditunda, PSI: DPR Abaikan Pemerkosaan di Indonesia

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai DPR sudah gagal dalam menjalankan tugas, menyusul kepastian penundaan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS).

“Penundaan pengesahan RUU P-KS menandakan sensitivitas DPR kita kepada nasib perempuan-perempuan yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual, sudah mati. DPR mengabaikan pemerkosaan di Indonesia,” kata Jubir PSI, Dara Nasution, dalam keterangan tertulis pada Kamis (26/9/2019).

Dara menyebut, alasan DPR menunda pengesahan RUU P-KS karena masih banyak permasalahan yang belum selesai dibahas, termasuk kesepakatan pemilihan nomenklatur judul RUU, sementara masa kerja DPR periode 2014-2019 akan segera berakhir, hanyalah alasan yang mengada-ada.

Menurutnya, waktu 3 tahun sejak RUU P-KS masuk pembahasan di 2016, sudah sangat cukup jika DPR serius menuntaskannya menjadi UU.

“Itu alasan yang mengada-ada saja, waktu 3 tahun harusnya cukup bagi anggota DPR mengesahkannya menjadi UU P-KS, mereka hanya membuang-buang waktu saja selama ini. Saya tidak bisa membayangkan berapa banyak lagi perempuan yang mesti menjadi korban kekerasan seksual supaya anggota DPR sadar dengan Indonesia yang sudah masuk kondisi darurat kekerasan seksual,” lanjut Dara.

Dari data 2018, kekerasan seksual terhadap perempuan tercatat berjumlah 400 ribu kasus, di mana 71 % di antaranya dilakukan di dalam ruang privat. Bahkan, 3 dari 5 perempuan Indonesia mengaku pernah mengalami pelecehan di ruang publik.

Sehingga wajar, lanjut Dara, RUU P-KS menjadi tumpuan penting untuk menekan jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan.

Ia khawatir, penundaan pengesahan RUU P-KS justru kian mengancam hak perempuan untuk terbebas dari kekerasan seksual. “Ditundanya pengesahan juga berarti DPR membuka ruang untuk jatuhnya korban-korban berikut dan membiarkan kekerasan seksual terulang kembali,” tandas Dara.

Pengesahan RUU P-KS juga menjadi salah satu dari sejumlah tuntutan dalam gelombang aksi mahasiswa beberapa hari terakhir di banyak kota.

RUU Pesantren Disahkan, PSI: Tidak Perlu Takut Pembatasan Sekolah Minggu
Siaran Pers

RUU Pesantren Disahkan, PSI: Tidak Perlu Takut Pembatasan Sekolah Minggu

Partai Solidaritas Indonesia menyoroti disahkannya rancangan undang-undang (RUU) Pesantren pada Selasa 24 September 2019 oleh DPR. Semula, RUU ini bernama “RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.”

“Kami bergembira dengan pengesahan itu karena suara PSI dan kelompok agama lain didengarkan. Sesuai masukan, judul RUU-nya sudah berubah, fokusnya hanya mengatur pesantren. Selain itu, pasal soal Sekolah Minggu, katekisasi, serta pendidikan agama lain sudah tidak diatur,” kata Juru Bicara PSI, Dara Nasution, dalam keterangan pers, Rabu 25 September 2019.

Saat RUU ini disahkan, di dunia maya sempat kembali beredar draft lama sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. “Sudah dicek, ternyata yang disahkan hanya berisi 55 pasal, sisanya di-drop. Jadi, teman-teman yang beragama Kristen dan Katolik tidak perlu khawatir ada pembatasan Sekolah Minggu,” ujar Dara.

Sejak awal, PSI mendukung hadirnya RUU ini namun dengan beberapa catatan. “Hal prinsip, karakteristik pesantren dan sekolah minggu itu tidak sama sehingga akan menimbulkan masalah jika keduanya diperlakukan sama,” kata Dara.

Secara spesifiik, draft RUU terdahulu menyatakan pendidikan sekolah minggu dan katekisasi diselenggarakan dengan peserta paling sedikit 15 orang. “Ini menyulitkan. Bagaimana jika kurang dari 15 orang? Hanya gara-gara jumlah tak memenuhi lalu tak bisa menyelenggarakan, itu kan konyol,” kata Dara.

Selanjutnya juga ada keberatan pada ketentuan bahwa setiap pengajaran non-formal harus dilaporkan dulu ke kementerian agama kabupaten atau kota. “Wajar jika kemudian ada kekhawatiran bahwa hal ini berujung pada birokratisasi pendidikan. Jadi sebaiknya dua pasal itu direvisi,” kata Dara.

Pada diskusi “Sekolah Minggu dalam RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan” di DPP PSI, Jakarta 30 Oktober 2018, disampaikan dua rekomendasi dari PSI. “Pertama, regulasi ini bisa tetap mengatur tentang pesantren dan pendidikan agama lain, tapi harus melalui diskusi panjang yang melibatkan tokoh-tokoh dari semua agama,” kata Dara.

Rekomendasi kedua, RUU bisa saja kembali ke semangat awal, yaitu hanya mengatur pesantren. “Ternyata DPR dan pemerintah memilih opsi kedua ini. Semangatnya bagus, untuk memberikan political recogniction kepada lembaga pesantren,” pungkas Dara.

 

Terima Kasih, Pak Jokowi, Telah Mendengar Suara Rakyat dan PSI
Siaran Pers

Terima Kasih, Pak Jokowi, Telah Mendengar Suara Rakyat dan PSI

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

“Terima kasih Pak Jokowi, yang telah memerintahkan penundaan pengesahan. Pasal-pasal di RKUHP memang banyak yang bermasalah,” kata Juru Bicara PSI, Dini Purwono, dalam keterangan tertulis, Jumat 20 September 2019.

Langkah Jokowi ini mengindikasikan pemerintah tak berjalan sendiri, melainkan tetap mendengar aspirasi masyarakat.

“Aspirasi itu termasuk dari PSI, yang sejak awal menolak dan memberikan catatan kritis terkait RUKHP kepada presiden. RKUHP ini lebih buruk dari KUHP yang sekarang ada. Karena tidak ada satu pun pasal dari KUHP lama yang dihapus. Cuma menambah pasal-pasal baru yang blunder dan malah menghidupkan kembali pasal-pasal lama yang bersifat kolonial dan sudah dicabut MK,” kata Dini.

PSI juga mengapresiasi semua elemen yang telah bersama-sama menolak RUKHP. Inilah wujud ideal dalam demokrasi bahwa ada mekanisme check and balances.

Di Istana Bogor, Jumat siang, Presiden Jokowi meminta DPR menunda pengesahan RKUHP. “Saya perintahkan Menkumham untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR ini. Agar pengesahan RUU KUHP ditunda dan pengesahannya tak dilakukan DPR periode ini,” ujar Jokowi.

Ia menyebut permintaan ini karena mencermati masukan berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substansi RKUHP.

Sejak awal, PSI menolak RKUHP karena tiga alasan utama. Pertama, pengadopsian secara serampangan living law atau hukum yang hidup di masyarakat dengan memasukkan pasal-pasal terkait pidana adat.

“Penjelasan Pasal 2 ayat (1) RKUHP menjelaskan bahwa yang “hukum yang hidup di masyarakat” akan diatur dalam perda. Hal ini akan berdampak pada munculnya perda-perda diskriminatif dan intoleran di seluruh Indonesia,” kata Dini.

Kedua, lanjut Dini, RKUHP sangat berpotensi memicu efek negatif terhadap sektor usaha. Terutama, terkait Pasal 48 dan pasal 50.

Pasal 48 berbunyi: “Tindak pidana korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tapi dapat mengendalikan korporasi.”

Sementara, Pasal 50 berbunyi: “Pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang punya kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi.”

“Dua pasal itu tidak kondusif untuk dunia usaha karena menciptakan ketidakpastian hukum. Pengusaha atau pengurus korporasi akan takut melakukan tindakan apa pun karena bila business judgment mereka salah maka rentan dipidana,” kata Dini.

Terakhir, menurut Dini, RKUHP terlalu banyak masuk ke dalam ranah privat warga negara. Hukum pidana seharusnya fokus kepada apa yang dimaksud dengan “kejahatan”, apa elemen-elemennya. Konsep kejahatan dalam hal ini harus obyektif dan universal, tidak bisa hanya berpatokan kepada adat kebiasaan atau agama tertentu.