PSI: Pernyataan Hendropriyono Tak Pantas
Siaran Pers

PSI: Pernyataan Hendropriyono Tak Pantas

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritik pernyataan Mantan Kepala Badan Intelijen Negara,AM Hendropriyono, yang mengaitkan latar belakang etnis Arab sebagai provokator.

Juru bicara PSI, Azmi Abubakar, menyatakan, semua etnis di Indonesia, tanpa kecuali, memiliki anggota yang berperilaku buruk. “Pernyataan Hendropriyono, menurut saya, kuranglah bijak. Saatnya kita sebagai sesama anak bangsa, adil dan arif dalam mengeluarkan pendapat, tak lagi membawa-bawa latar belakang etnis seseorang, cukuplah hanya dengan menyebut namanya, sebagai Anak Bangsa atau Warga Negara Indonesia, tanpa embel-embel lain, tegas Azmi dalam keterangan pers, Rabu 8 Mei 2019.

Azmi menambahkan, “Sebagai anak bangsa, yang dengan segala keterbatasan, sedang berupaya untuk mengambil bagian dalam membongkar stigma terhadap etnis Tionghoa, saya berharap agar ungkapan seperti ini tidak keluar, apalagi dari seorang bekas pejabat publik terutama yang menangani soal keamanan.”

“Bukankah, Kita Sebangsa Setanah Air dan SETARA!?” kata Azmi yang merupakan pendiri Museum Pustaka Peranakan Tionghoa.

Sebelumnya, AM Hendropriyono mengingatkan sejumlah WNI keturunan Arab tidak menjadi provokator. Hendropriyono tak mau seruan makar itu meluas.

“Saya peringatkan Rizieq, Yusuf Martak, dan orang-orang yang meneriakkan revolusi kan sudah banyak. Itu inkonstitusional, merusak disiplin dan tata tertib sosial, jangan seperti itu,” kata Hendropriyono kepada wartawan, Selasa (7/5/2019).

Hendropriyono memandang banyak warga keturunan Arab yang sangat dihormati di masyarakat. Karena itu dia merasa perlu memperingatkan sebagian warga keturunan Arab untuk tidak memprovokasi revolusi sampai turun ke jalan.

PSI Laporkan Pelemparan Bus di Tol Jagorawi
Siaran Pers

PSI Laporkan Pelemparan Bus di Tol Jagorawi

Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Azmi Abubakar mengadukan kasus pelemparan batu terhadap bus PSI di tol Jagorawi.

Insiden berawal ketika bus PSI yang membawa pengurus dan jubir PSI hendak bertolak ke Jakarta setelah menghadiri acara internal.

Namun, di tengah perjalanan, tiba-tiba bus PSI dilempar batu hingga menyebabkan kaca bus pecah.

Sontak, bus berhenti dan rombongan pun berhamburan keluar, dan menyusuri lokasi kejadian untuk mencari pelaku pelemparan.

Rombongan berhasil menemukan terduga pelaku. Meskipun sempat bersitegang dengan beberapa warga di lokasi kejadian yang menolak terduga pelaku diproses, akhirnya pria berinisial S (30) bisa dibawa ke Mapolsek Bogor Timur.

Dari tangan terduga pelaku, ditemukan 3 kaleng lem, selembar uang pecahan dua ribuan, dan sebuah peluit.

Azmi yang saat kejadian berada dalam bus berharap, insiden pelemparan batu itu bukan bentuk intimidasi politik kepada PSI.

“Jangan sampai serangan ini merupakan bentuk intimidasi politik kepada PSI. Kami berharap kejadian ini hanya sebatas aksi kriminal.” ujarnya di Mapolsek Bogor Timur, Sabtu (04/5/2019) sore.

“Namun apa pun hasilnya, kami serahkan kepada pihak berwajib untuk mengungkapnya,” imbuh Azmi.

Sementara jubir PSI Bidang Perempuan dan Anak, Dara Nasution, yang turut dalam rombongan meminta polisi menindak tegas aksi perusakan tersebut.

“Kami mengutuk aksi pengecut dan perusakan ini. Polisi mesti bertindak tegas mengamankan pelaku agar tidak ada korban-korban lain,” tambah Dara.

Setelah menerima aduan, pihak Polsek Bogor Timur memproses terduga pelaku dan menerbitkan Surat Bukti Penerimaan Laporan dengan nomor SBPL/018/V/2019/JBR/RES BGR TA/SEK BOG TIM.

 

PSI Laporkan Dana Kampanye ke KPU
Siaran Pers

PSI Laporkan Dana Kampanye ke KPU

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyerahkan berkas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Penyerahan berkas yang tersusun dalam 29 box besar berwarna merah itu dilakukan langsung oleh pengurus DPP PSI. Dalam keterangan pers, Bendahara Umum DPP PSI Suci Mayang Sari yang mendampingi rombongan mengatakan bahwa pengeluaran dana kampanye PSI mencapai Rp. 84,6 miliar.

“Hari ini kami dari PSI sudah menjalankan kewajiban kami sebagai partai politik peserta Pemilu 2019 sebagaimana diamanatkan dalam UU mengenai transparansi keuangan partai politik,” kata Suci Mayang Sari di ruang Sumba, Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (01/05/2019) sore.

“Sumber dana kampanye PSI berasal dari kontribusi Caleg, sumbangan publik dan dari partai,” kata Suci Mayang Sari.

Dalam berkas laporan disebutkan bahwa pengeluaran dana kampanye PSI sekitar Rp. 84,6 miliar.

Selisih antara pemasukan dan pengeluaran, menjadi sisa saldo di rekening khusus Dana Kampanye (RKDK) sejumlah Rp. 2.342.357,-

Seluruh partai politik peserta Pemilu 2019, sesuai amanat undang-undang wajib menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana partai selama proses pemilu berlangsung.

 

Pelaku Kekerasan Seksual atas Kakak-Beradik Bebas, Caleg PSI Gagas Petisi Online
Siaran Pers

Pelaku Kekerasan Seksual atas Kakak-Beradik Bebas, Caleg PSI Gagas Petisi Online

Caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk DPRD DKI, Imelda Berwanty Purba, menggagas petisi online di change.org untuk mengawal kasus kekerasan seksual yang menimpa dua kakak beradik Joni (14) dan Jeni (7), bukan nama sebenarnya, di Bogor.

Sejak dimulai pada Senin 22 April 2019 siang, dalam tempo 24 jam, petisi sudah ditandatangani lebih 7.000 orang dan terus bertambah. Petisi bisa diakses di sini: https://bit.ly/2VXzHMx

Menurut Imelda, petisi ini lahir lantaran ia menduga ada kejanggalan dalam proses hukum kepada pelaku, yang tidak lain tetangga korban. Pelaku berinisial HI (41) diputus bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor, pada 25 Maret 2019. Sebelumnya, jaksa menuntut 14 tahun penjara dan denda Rp 30 juta terhadap pelaku, berdasarkan UU No 35/2014 tentang Perlindungan Anak dan KUHP.

“Kami menginisiasi petisi untuk kasus Joni dan Jeni ini karena mensinyalir ada yang tidak beres dalam penindakan hukum kepada pelaku. Ada pembiaran oleh masyarakat dan aparat dalam penanganan kasus ini sehingga pelaku bisa bebas merdeka dan tidak ada keberpihakan terhadap korban. Tidak boleh seperti ini. Negara harus hadir,” ujar Caleg DPRD dari Dapil DKI Jakarta 8 itu, dalam keterangan tertulis, Selasa 23 April 2019.

Lebih jauh, ia memaparkan sejumlah temuan selama proses hukum di pengadilan. Pertama proses pengadilan hanya diperiksa oleh satu hakim, yaitu Hakim Muhammad Ali Askandar. Kedua, korban tidak didampingi orang tua selama masa persidangan.

“Ketiga, pelaku mengaku berbuat dan saksi juga menguatkan. Keempat, visum membuktikan ada persetubuhan dan pencabulan. Namun mengapa pada 25 Maret 2019, Hakim PN Cibinong justru memutus bebas pelaku HI?” lanjut Imelda.

Kasus kekerasan seksual yang diduga kuat sudah berlangsung 3 tahun itu menambah panjang daftar kekerasan seksual terhadap anak-anak. Karena itu, Imelda menekankan, pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) mutlak diperlukan.

Ia menuturkan, meski PSI gagal lolos ambang batas Parlemen, ia bersama PSI akan terus berjuang mengupayakan pengesahan RUU PKS yang mandek bertahun-tahun di DPR RI.

“Kami akan tetap berjuang mendorong pengesahan RUU PKS. Dengan RUU PKS itu, tingkat kekerasan seksual kepada perempuan dan anak-anak akan bisa dicegah sejak dini,” tutur penyintas dan aktivis anti kekerasan terhadap perempuan dan anak itu.

“Rakyat harus bersuara dan berjuang bersama mengawal kasus ini karena kejahatan akan terus merajalela kalau orang-orang baik diam,” lanjut Imelda. Bukan lagi waktunya diam saat ini dan hanya berpikir yang penting diri sendiri dan keluarga aman.

Imelda menegaskan, perempuan harus dibuat berdaya, bukannya diperdaya dan anak-anak harus dilindungi dan di-support, bukan dirusak masa depannya. “Apa jadinya masa depan bangsa kita ini, jika perempuan dan anak masih terus menjadi korban kekerasan?” pungkas ibu dua anak ini.

PSI Kutuk Aksi Pemboman Sejumlah Gereja dan Hotel di Sri Lanka
Siaran Pers

PSI Kutuk Aksi Pemboman Sejumlah Gereja dan Hotel di Sri Lanka

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengutuk keras aksi pemboman di sejumlah gereja dan hotel di Srilanka.

Setidaknya 137 orang tewas dan lebih dari 200 orang lainnya terluka akibat ledakan bom di saat umat Kristen merayakan Paskah.

“PSI mengutuk keras aksi pemboman itu. Juga simpati yang mendalam kepada masyarakat di Sri Lanka, khususnya kepada korban dan keluarganya,” kata Wakil Sekjen DPP PSI, Danik Eka Rahmaningtyas, dalam keterangan tertulis, Minggu (21/04/2019).

Menurut Danik, aksi itu merupakan aksi kebiadaban yang bertentangan dengan perikemanusiaan.Terlebih ditujukan kepada umat kristiani yang sedang merayakan ibadah di gereja. Ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang patut dikutuk oleh masyarakat dunia.

“Kami berharap otoritas setempat dapat segera menangkap pelaku dan mengungkap motif di balik aksi teror ini. Serta memastikan perlindungan bagi penduduk Sri Lanka,” pungkas Danik.

Total ada delapan ledakan pada hari ini di Sri Lanka. Kementerian pertahanan Sri Lanka telah menerapkan jam malam yang dimulai pada Minggu pukul 18.00 sore waktu setempat hingga pukul 06.00 pagi.

Video yang Menyerang PDIP Sebagai Partai Korup itu Bukan Buatan PSI
Siaran Pers

Video yang Menyerang PDIP Sebagai Partai Korup itu Bukan Buatan PSI

Partai Solidaritas Indonesia menegaskan bahwa video singkat yang menyerang PDIP sebagai partai korup tidak dibuat dan disebarkan PSI.

“Walau kami memiliki sejumlah perbedaan dengan PDIP, tidak mungkin kami akan menyerang PDIP dengan cara seperti itu,” ujar koordinator Gerakan Bersih-Bersih DPR dari PSI, Daniel Tumiwa, dalam keterangan tertulis, Selasa 9 April 2019.

Pernyataan Daniel, yang juga caleg DPR RI dari Dapil Jawa Barat III, dikeluarkan terkait beredarnya sebuah video singkat 1 menit yang menyerang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui media sosial.

Dalam video itu, ada ajakan untuk tidak memilih PDIP karena OTT Kepala Daerah PDIP mencapai Rp. 5,9 Triliun, jauh melampaui partai-partai lain. Sejumlah nama partai yang disebut sebagai pembanding adalah: PAN, Golkar, Demokrat, Nasdem, Berkarya dan Perindo.

Kemudian video itu menunjukkan bahwa nilai korupsi kader PDIP tersebut setara dengan biaya kuliah 148 ribu anak, biaya makan 118 juta orang, bayar tagihan listrik 35 juta rumah, dan iuran BPJS 94 juta orang.

Pesan ditutup dengan imbauan untuk mengakhiri penderitaan masyarakat dengan tidak memilih PDIP.

Nama PSI memang tidak disebut sama sekali dalam video itu. Namun di akhir video muncul sosok Ketua Umum PSI Grace Natalie, sehingga penonton sangat mungkin mengira bahwa video itu berasal dari PSI.

“Kami sama sekali tidak tahu menahu siapa yang membuat video itu,” kata Daniel .

Namun ia menduga, ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan PDIP dengan menggunakan nama PSI mengingat selama ini PSI bersikap cukup kritis terhadap partai-partai lama, termasuk PDIP.

Menurut Daniel, PSI memang aktif melawan korupsi di DPR yang melibatkan partai-partai politik. “Namun, membuat video tanpa nama semacam itu bukan gaya kami. Kalau kami ingin mengeritik pihak lain, kami akan sampaikan secara terbuka. Kami tidak pernah lempar batu sembunyi tangan,” lanjut Daniel.

Ia juga mempertanyakan mengapa nama PKS dan Gerindra tidak disebut di video itu. “Kami curiga bahwa si pembuat ingin masyarakat menyimpulkan bahwa kedua partai tersebut bersih dari korupsi,” kata Daniel.

Daniel mengimbau agar semua pihak berpolitik secara sehat. Ia memungkasi, “Apa susahnya sih berdiskusi dan berdebat secara terbuka? Jangan saling serang dari belakang. Kita biasakan berargumen secara bertanggungjawab di depan masyarakat.”

MA Memperkuat Putusan, PSI Siap Menjamin Cuti Bersyarat Meliana
Siaran Pers

MA Memperkuat Putusan, PSI Siap Menjamin Cuti Bersyarat Meliana

Menanggapi kabar tentang ditolaknya Permohonan Kasasi Ibu Meliana, terpidana kasus penodaan agama di Tanjung Balai, Sumatera Utara, dan kewajiban Ibu Meliana tetap menjalani hukuman 18 bulan, DPP PSI menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PSI menyesalkan Putusan Mahkamah Agung tersebut yang tidak cukup mempertimbangkan argumen pembelaan hukum serta tidak sensitif terhadap masukan dari masyarakat, termasuk dari Komnas Perempuan, terkait kasus ini.

2. Kasus Ibu Meliana adalah contoh penegakan hukum yang belum mampu keluar dari diskriminasi dan perilaku intoleran di masyarakat. Ibu Meliana adalah korban dari tindakan intoleransi, karena itu seharusnya ia dibela bukan malah dihukum.

3. PSI sendiri sudah pernah mengajukan “amicus curiae” (sahabat pengadilan) untuk memberi dukungan kepada Ibu Meliana melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara.

4. PSI mendorong Ibu Meliana untuk bisa mengajukan cuti bersyarat (CB), yang memberi kesempatan bagi Ibu Meliana untuk bebas bersyarat setelah menjalani dua per tiga masa hukumannya, yang akan jatuh pada bulan Mei 2019 mendatang.

5. Untuk pengajuan CB ini PSI siap menjadi penjamin dengan memberikan jaminan moral dan hukum bagi Ibu Meliana untuk bisa segera mendapatkan bebas bersyarat. Untuk itu PSI akan berkoordinasi dengan tim kuasa hukum Ibu Meliana di Medan dan memastikan dipenuhinya pengajuan cuti bersyarat tersebut.

6. PSI sekali lagi menegaskan komitmen untuk terus berjuang melawan kasus-kasus intoleransi dan kekerasan berdasarkan prasangka maupun keyakinan. Adalah tugas kita semua untuk terus ingat adanya kasus ini, dan memastikan hukum bisa berdiri tegak untuk semua golongan.

 

Jakarta, 8 April 2018

Surya Tjandra
Juru Bicara, Caleg DPR RI Dapil Jatim V

PSI Pecat Kader yang Gelapkan Uang Koperasi
Siaran Pers

PSI Pecat Kader yang Gelapkan Uang Koperasi

1. Ketika PSI melakukan proses rekrutmen caleg secara terbuka, tidak ditemukan adanya kasus hukum caleg yang bersangkutan. Termasuk laporan masyarakat. Begitu juga halnya, ketika PSI telah menyetorkan nama caleg tersebut ke KPU tidak ada keberatan dan aduan masyarakat.

Sesuai ketentuan, ketika masih proses DCS, KPU wajib mengekpos ke publik untuk menerima masukan, apakah ada caleg yang terlibat kasus hukum. Ketika tidak aduan, maka dilanjutkan kepada penetapan DCT.

2. Saat PSI mengetahui bahwa ada kasus hukum penggalapan dana, dengan cepat, PSI mengambil tindakan, yaitu melakukan pemecatan, tanpa harus menunggu pengunduran diri dari caleg bersangkutan dan menunggu putusan pengadilan.

3. PSI akan menyurati KPUD Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, agar caleg atas nama Sudar, Caleg DPRD Landak Dapil 1 Nomor Urut 5, untuk dicoret dari DCT dan Kertas Suara.

4. PSI mengajak semua elemen masyarakat mengawasi dan melaporkan caleg dan pengurus PSI di semua tingkatan. Jika ada yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai PSI, kami akan lakukan tindakan-tindakan tegas.

Terima kasih.

Satia Chandra Wiguna
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PSI

Pengusiran Warga di Bantul Karena Beragama Non-Muslim Harus Dikecam
Siaran Pers

Pengusiran Warga di Bantul Karena Beragama Non-Muslim Harus Dikecam

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam tindakan mengusir Pak Slamet dari Dusun Karet, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, hanya karena yang bersangkutan seorang non-muslim.

“Tindakan ini sangat tidak patut dilakukan. Kedudukan seorang warga negara sama dan setara, apapun agamanya. Tidak boleh ada warga negara kelas dua. Pak Slamet berhak tinggal di mana saja di wilayah Indonesia,” kata Juru Bicara PSI, Muannas Alaidid.

Tindakan ini makin tidak bisa dibenarkan karena didasarkan pada surat keputusan Kepala Dukuh setempat tentang pendatang baru. Surat keputusan itu secara eksplisit mencantumkan bahwa Dusun Karet tidak menerima pendatang yang beragama non-muslim.

“Surat keputusan itu harus dicabut. Sama sekali bertentangan dengan prinsip non-diskriminatif yang dianut hukum Indonesia,” lanjut Muannas yang juga Caleg PSI untuk DPR RI dari Dapil Jawa Barat VII.

Selayaknya, ujar Muannas, kepala dusun yang membuat keputusan tersebut diperiksa, untuk mencari tahu motivasinya membuat kebijakan semacam ini.

“Pejabat berwenang harus menyelidikinya. Jangan-jangan kebijakan serupa juga diterapkan di tempat lain. Jika dibiarkan, kerukunan hidup akan terganggu.”

Kejadian ini, menurut Muannas, mengindikasikan praktik intoleransi memang sudah di depan mata. Jadi jangan lagi ada pihak-pihak yang mengaburkan atau menganggap masalah itu tidak ada.

PSI Serahkan “Gabut Award” ke DPR Terkait Kinerja Terburuk Sejak Reformasi
Siaran Pers

PSI Serahkan “Gabut Award” ke DPR Terkait Kinerja Terburuk Sejak Reformasi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara langsung menyerahkan “Gabut Award” kepada DPR RI atas pencapaiannya sebagai DPR berkinerja terburuk sejak Reformasi.

“DPR-RI 2014-2019 sudah gagal dan menjadi parlemen terburuk sejak reformasi. Penghargaan ini kami berikan menindaklanjuti temuan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa, kinerja DPR RI dalam masa sidang 1 tahun 2018-2019 ini, menjadi periode dengan kinerja terburuk sejak Reformasi,” ujar Ketua Gerakan PSI Bersih-Bersih DPR, Daniel Simeon Tumiwa, kepada awak media di Lobby Gedung Nusantara III, Gedung DPR RI (1/4/2019), Jakarta.

Daniel melanjutkan, “Di tahun pertama mereka menjabat, para anggota dewan yang terhormat ini berhasil mengesahkan 3 RUU. Angka ini sempat meningkat di tahun kedua dengan disahkannya 10 RUU. Namun dua tahun ke belakang, keluaran produk legislasi kita rupanya terus menurun menjadi 6, puncaknya tahun ini hanya mengesahkan 4 RUU dari 50 yang direncanakan.”

Lebih lanjut Daniel yang juga menjabat Jubir PSI Bidang Ekonomi Digital dan E-Commerce ini menjelaskan bahwa sikap tidak produktif lembaga legislatif semacam itu tidak dapat terus dibiarkan.

“Ketika pemerintah kita sudah banyak melakukan pembenahan, parlemen kita masih saja melempem. Hal ini terjadi karena anggota dewan kita tidak pernah dituntut untuk memiliki mekanisme pelaporan kinerja kepada publik yang jelas. Ini harus diubah,” kata mantan Ketua Indonesia e-Commerce Association (idEA) ini.

Daniel mencontohkan bagaimana sejak lama anggota DPR RI telah melakukan pemboroskan uang negara senilai triliunan rupiah tiap tahunnya, “Bayangkan, PP yang mengatur tentang perjalanan dinas anggota dewan kita ternyata tidak pernah mewajibkan mereka mempertanggungjawabkan perjalanan dinas mereka kepada negara. Selama hampir 30 tahun berlakunya peraturan tersebut, tidak ada yang tahu pasti apakah kunjungan-kunjungan kerja yang mestinya dilakukan benar terjadi atau tidak dan apa hasilnya.”

Tidak ingin partainya disebut hanya bisa mengkritik, Daniel menambahkan, “DPR-RI menghambur-hamburkan dana perjalanan dinas dan dana reses hingga 1 triliun per tahun, karena itu PSI meminta transparansi anggaran dan sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk merevisi PP 61/1990 pada hari Rabu (24/03/19). Kami menawarkan solusi konkret. Harapan kami supaya hal tersebut dapat segera ditindaklanjuti agar parlemen kita tidak terus tertinggal dalam mereformasi kinerjanya,” tukas Daniel.

Sigit Widodo yang juga anggota tim PSI bersih-bersih DPR juga mengajak masyarakat untuk kritis ketika memilih wakil rakyat baru saat pileg 2019. “PSI mengajak masyarakat agar lebih cermat memilih anggota DPR di Pemilu 17 April. Jangan pilih caleg yang tidak layak, cek rekam jejaknya. Jangan pilih yang membagikan uang karena mereka akan sebanyak-banyaknya mengeruk uang rakyat jika terpilih,” terangnya.

Caleg DPR RI Jawa Tengah VIII ini juga menilai bahwa kinerja DPR yang tergolong buruk merupakan alasan kuat untuk tidak memilih anggota DPR yang kembali mencalonkan diri. “Pilih muka-muka baru yang belum pernah jadi anggota DPR, kecuali memang rakyat di dapil menilai anggota tersebut cukup berprestasi dan layak dipilih kembali,” pungkas Sigit.

Narahubung: Shendy 08778302537