PSI Pertanyakan Kebijakan Mendag Impor 1 Juta Ton Beras
Siaran Pers Sikap PSI

PSI Pertanyakan Kebijakan Mendag Impor 1 Juta Ton Beras

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan kebijakan Menteri Perdagangan untuk mengimpor 1 juta ton beras sekarang. Impor beras seharusnya harus dilakukan secara cermat dengan memperhitungkan waktu panen.

“PSI tidak anti-impor. Tapi masalah waktu penting diperhatikan. Kita panen raya dua kali, April-Mei. Lalu, panen kembali di kisaran Oktober-November. Sampai Juni, stok kita masih aman karena ditopang panen April-Mei. Kalau mau impor, seharusnya dilakukan Juni-Agustus, atau Desember-Januari,” kata Koordinator Juru Bicara DPP PSI, Kokok Dirgantoro, Rabu 17 Maret 2021.

Pada kenyataannya, rencana impor beras ini langsung menekan harga gabah. Saat ini, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani beberapa wilayah sudah di bawah Rp 3.800 per kilogram, merosot cukup dalam dari Rp 4.800 per kg pada September 2020.

“PSI akan mengerahkan semua struktur yang dimiliki di wilayah untuk mengecek harga gabah. Beberapa jaringan petani yang kami kontak memberikan informasi harga gabah cenderung rendah,” kata Kokok.

Dalam informasi yang dikumpulkan PSI, jumlah produksi dan konsumsi beras Indonesia relatif seimbang dengan kecenderungan kurang. Demi ketahanan pangan, harus ada cadangan. Itulah tugas dan peran utama Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menyediakan.

“Ini yang menimbulkan potensi kecurigaan. Produksi kurang untuk mencukupi konsumsi. Tapi Bulog melaporkan kelebihan stok hingga ratusan ribu ton. Dan tetap pula mau impor. Ini ada apa sebenarnya?” Tegasnya.

Lebih jauh, PSI menegaskan, Indonesia memerlukan data tunggal dan kredibel soal produksi dan konsumsi beras. Semua kebijakan harus didasari data tersebut.

“Selain data, perlu juga dicek terutama impor saat ini. Apa dasarnya, importirnya siapa, beli di harga berapa. Jangan ada kesan hanya dijawab diplomatis, sementara banyak kecurigaan terjadi perburuan rente. Lebih baik transparan daripada di ujung nanti terbelit dugaan korupsi. Kalau perlu minta KPK buat mendampingi,” lanjut Kokok.

Pemerintah diberitakan akan membuka keran impor beras sebanyak sekitar 1 juta ton pada awal tahun ini. Sebelumnya, Bulog mengaku tak mengusulkan pengadaan beras impor pada tahun ini.

Langkah impor beras ini muncul setelah Bulog menerima perintah dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Harga Kedelai Terus Melonjak Tak Terkendali, PSI Tagih Janji Kementan
Siaran Pers Sikap PSI

Harga Kedelai Terus Melonjak Tak Terkendali, PSI Tagih Janji Kementan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta agar Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) merealisasikan penurunan harga kedelai yang semakin tidak terkendali. Penurunan harga ini sangat mendesak untuk kelangsungan usaha perajin tempe-tahu sekaligus menjaga agar harga tempe dan tahu tetap terjangkau oleh masyarakat kebanyakan.

Pada awal tahun, sekitar 160 ribu perajin tempe tahu melakukan mogok produksi karena harga kedelai dari biasanya Rp6.500/kg naik menjadi Rp9.200-9.400. Setelah aksi mogok itu, Kementan menyatakan akan mengupayakan harga kedelai turun menjadi Rp8.500/kg.

“Awal tahun ini, pasca perajin tempe tahu mogok, pemerintah melalui Kementan menyatakan menurunkan harga kedelai menjadi Rp8.500 per kilogram. Tapi saat ini dari laporan kader-kader PSI di berbagai wilayah, harga kedelai justru melonjak menjadi Rp10.000 per kilogram,” ujar Juru Bicara PSI, Kokok Dirgantoro, Senin (15/3/2021)

“Kenaikan harga kedelai yang drastis ini tidak hanya memukul perajin, namun juga konsumen terutama menengah bawah. Ekonomi yang berputar di bawah terkena langsung seperti tukang gorengan dan pemilik warung kecil,” kata Kokok.

Dalam kondisi perekonomian yang sedang terpengaruh pandemi, pendapatan masyarakat mengalami penurunan. Tempe dan tahu adalah sumber protein yang menjadi andalan masyarakat terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit.

“Jangan sampai timbul impresi karena ini pengusaha kecil dan konsumennya masyarakat kecil, maka urusan tempe tahu ini dikecilkan. Saudara-saudara kita perajin tempe se-Indonesia juga butuh perhatian. Mereka bekerja keras menyediakan pasokan protein yang terjangkau untuk rakyat. Sudah selayaknya mendapat perhatian yang serius,” ujar Kokok.

Kokok menambahkan, kader-kader PSI di daerah banyak mendapat keluhan dari perajin tempe dan tahu. Perajin kebingungan untuk menyiasati harga kedelai yang terus-menerus mengalami kenaikan. Ukuran tempe dan tahu sudah dikecilkan, dan sebagian menaikkan harga. Beberapa perajin juga mengurangi produksi karena harga kedelai yang kian tinggi.

Akibat ukuran yang mengecil dan harga yang terpaksa dinaikkan, di beberapa daerah perajin mengeluhkan produksinya banyak tersisa sehingga harus dibagikan secara gratis. “Padahal jumlah produksinya sendiri sudah diturunkan secara signifikan sejak harga kedelai melonjak,” ungkap Kokok.

Karena itu, PSI meminta agar pemerintah benar-benar serius mengamankan pasokan dan harga kedelai agar produksi tempe dapat belanjut. “Pemerintah tidak perlu ragu menindak para pelaku yang mengambil keuntungan secara tidak fair dari situasi kelangkaan kedelai saat ini,” tegasnya.

Pada Januari lalu, PSI telah meminta pemerintah lebih serius mengamankan pasokan dan harga kedelai agar produksi tempe bisa terjaga.

“Kami sangat prihatin dengan kenaikan harga kedelai yang luar biasa. Tempe dan tahu banyak dikonsumsi rakyat Indonesia, sumber protein yang terjangkau orang banyak. Karena itu, perlu ada campur tangan pemerintah sehingga pasokan dan harga kedelai kembali normal,” kata Direktur Eksekutif DPP PSI, Andy Budiman, dalam konferensi pers virtual, Kamis 7 Januari 2021.

Koordinator Juru Bicara DPP PSI Kok

Tolak Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada, PSI Minta Anggota Koalisi Ikuti Arahan Jokowi
Siaran Pers Sikap PSI

Tolak Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada, PSI Minta Anggota Koalisi Ikuti Arahan Jokowi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berharap semua partai anggota koalisi mengikuti arahan Presiden Joko Widodo yang tidak menginginkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada.

“Pertama, jelas alasannya rasional. Yaitu, seperti pernah PSI sampakan, jangan revisi UU tiap kali pemilu,“ kata Plt Sekjen DPP PSI, Dea Tunggaesti, di sela-sela acara tur Jawa Timur di Malang, Minggu 28 Februari 2021.

Kedua, terkait etika koalisi. Ketika Jokowi sebagai pemimpin koalis” sudah mengambil keputusan, seyogyanya semua parpol pendukung mematuhi.

“Kita berkoalisi dikelilingi pagar etis. Ketika keluar dan melanggar pagar tersebut, tentu ada persoalan etis . Ini bisa merusak hubungan kerja di koalisi pada hari-hari mendatang,” lanjut Dea.

Pada awal Januari lalu, PSI telah menegaskan bahwa ada tendensi bahwa UU Pemilu hendak diubah tergantung kepentingan partai-partai politik yang tengah berkuasa. Bukan didorong kebutuhan objektif dan menyangkut kepentingan bangsa yang lebih besar.

“Tendensi tersebut tentu tidak sehat. Para politisi di parlemen selayaknya bertindak sebagai negarawan, termasuk dalam menyikapi usulan revisi UU pemilu. Revisi seyogyanya bertujuan terus memperkuat sistem politik kita. UU bukan untuk dibongkar-pasang kapan saja, mengikuti kepentingan politik jangka pendek,” kata Dea dalam siaran persnya, 5 Januari lalu.

Sementara, pada pertengahan Februari lalu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menegaskan pemerintah tidak berencana merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada.

“Pemerintah tidak menginginkan revisi dua undang-undang tersebut. Prinsipnya jangan sedikit-sedikit itu undang-undang diubah, yang sudah baik ya tetap dijalankan,” kata Pratikno dalam keterangan tertulis, Selasa 16 Februari.

Giring Ganesha: Anies Tidak Pernah Serius Atasi Banjir
Siaran Pers Sikap PSI

Giring Ganesha: Anies Tidak Pernah Serius Atasi Banjir

Plt Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha, menyatakan Gubernur Anies Baswedan tidak pernah serius mengatasi banjir Jakarta dan lebih memilih menyalahkan pihak lain, termasuk dalam banjir Sabtu kemarin.

“Jangan cuma melempar kesalahan pada curah hujan dan banjir kiriman. Pada banjir kemarin, status pintu air di Bogor dan Depok normal. Artinya banjir terjadi karena Gubernur Anies tidak punya rencana dan cara yang jelas untuk mengatasinya,” kata Giring di sela-sela kunjungannya di Bojonegoro, Jawa Timur, Minggu 21 Februari 2021.

Giring mengutip data BMKG, bahwa status pintu air Katulampa, Depok, dan Krukut Hulu adalah siaga 4 alias masih normal sejak Sabtu tengah malam sampai Sabtu petang.

Selama tiga tahun terakhir, lanjut Giring,  Gubernur Anies tidak pernah serius mengatasi banjir.

“Gubernur Anies terbukti tidak punya kapabilitas mengelola Jakarta,” kata Giring sambil memberi contoh soal langkah Gubernur DKI menghapus program normalisasi sungai, lalu menggantinya dengan  naturalisasi.

“Naturalisasi sungai yang selalu digembar-gemborkan Anies terbukti cuma konsep di atas kertas, tidak dikerjakan di lapangan sementara normalisasi sungai dihapuskan. Akibatnya banjir kian memburuk” kata Giring.

Selain itu, menjelang musim hujan, tidak terlihat ada upaya untuk mengeruk sungai, membersihkan saluran air, dan mengecek pompa.

“Ketika tindakan-tindakan itu tidak dilakukan, mustahil Jakarta bebas dari banjir. Padahal anggaran DKI Jakarta lebih dari cukup untuk membiayai itu semua,”  tambah Capres RI 2024 tersebut.

Alih-alih menjatahkan untuk pencegahan banjir, Giring menyesalkan alokasi anggaran untuk hal-hal yang jauh dari kebutuhan mendesak warga.

“Anggaran Jakarta diboroskan untuk hal-hal tak perlu. Lihat saja, untuk pembayaran uang  muka Formula E,  mempercantik JPO, atau mengecat genting-genting rumah warga.  Dari sini, Gubernur Anies  terlihat tidak mampu menyusun prioritas.  Kebutuhan mendesak dinomorduakan, hal-hal bersifat kosmetik justru didahulukan,” pungkas Giring.

Banjir terjadi secara merata di banyak wilayah Jakarta pada Sabtu 20 Februari 2021. Ketinggian air bervariasi, dari 30 cm sampai 2 meter. Sekitar 1.300 warga harus dievakuasi dari rumah masing-masing.

PSI Dukung Revisi UU ITE untuk Merawat Demokrasi
Siaran Pers Sikap PSI

PSI Dukung Revisi UU ITE untuk Merawat Demokrasi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung gagasan merevisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk merawat demokrasi.

“Revisi dibutuhkan agar UU ITE tidak mengancam iklim kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kebebasan berpendapat dan berekspresi yang kita punya sekarang harus dipertahankan karena merupakan buah terbaik dari Reformasi 98, “ kata Ketua DPP PSI, Tsamara Amany, dalam keterangan tertulis, Kamis 18 Februari 2021.

Revisi UU ITE diperlukan, kata mahasiswa S2 Public Policy di New York University itu, untuk lebih memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi rakyat yang ingin menyampaikan pendapat dan kritik, terutama di dunia maya.

Karena itu, PSI mengingatkan pemerintah dan DPR agar bekerja keras membuat produk legislatif yang lebih bagus daripada UU ITE sekarang, yang merupakan inisiatif DPR periode 2004-2009.

“Jangan sampai niat memperbaiki UU ini malah menghadirkan sejumlah pasal multitafsir baru. Juga jangan sampai hasil revisi tersebut membuat ujaran kebencian, fitnah, saling menghina di medsos semakin marak,” lanjut Tsamara.

Sambil menunggu revisi selesai, PSI mendorong Kapolri mengeluarkan surat edaran internal atau peraturan Kapolri yang berisi petunjuk teknis penggunaan pasal-pasal di UU ITE.

“Surat edaran internal kapolri itu harus segera dikeluarkan sambil menunggu proses revisi di parlemen yang pasti tidak sebentar. Harus dihindari adanya korban-korban baru selama kita menunggu,” tutup Tsamara.

Dalam beberapa hari belakangan muncul kembali perbincangan tentang ide merevisi UU ITE, setelah Presiden Jokowi bicara tentang persoalan ini.

“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-Undang ITE ini,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Senin lalu.

Terkait Djoko Tjandra, PSI Minta Tidak Berhenti di Pinangki
Siaran Pers Sikap PSI

Terkait Djoko Tjandra, PSI Minta Tidak Berhenti di Pinangki

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik vonis sepuluh tahun penjara dan denda 600 juta yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta atas Pinangki Sirna Malasari, terdakwa kasus suap dan gratifikasi dalam perkara menyangkut terpidana buron cessie Bank Bali, Djoko Tjandra. Putusan ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum yang hanya empat tahun dan denda Rp 500 juta.

“Sudah saatnya masyarakat disuguhi berita baik dalam penegakan hukum. Sulit membayangkan kejahatan yang melibatkan uang sedemikian banyak dan oknum penegak hukum hanya dihukum 4 tahun penjara. Terdakwa terbukti melakukan 3 tindak pidana sekaligus, yaitu suap, pencucian uang dan permufakatan jahat dalam pengurusan fatwa MA. Kasus ini harus terus digali sehingga nyata benar siapa yang ikut terlibat dan bertanggung jawab. Inilah momentum untuk membersihkan lembaga-lembaga hukum dari para pejabat korup, ” kata Juru Bicara PSI Ariyo Bimmo dalam keterangan tertulis, Kamis 11 Februari 2021.

Menurut Bimmo, tindakan Jaksa Pinangki menerima suap dari Andi Irfan sebesar 500.000 dolar telah mengacak-acak tatanan penegakan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Apalagi tujuan diberikan uang tersebut adalah untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung agar Djoko Tjandra tidak perlu menjalani hukuman penjara.

“Untung saja kejadian tersebut (fatwa MA) tidak pernah terwujud. Mahkamah Agung terlepas dari beban kelembagaan dalam kasus ini. Hakim, dalam perkara ini, sangat berpotensi untuk menjadi corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,” kata Bimmo.

Selain itu, Jaksa Pinangki juga tidak dapat membuktikan kekayaan fantastis yang dimilikinya dan pengeluaran sebanyak 70 juta rupiah perbulan yang tidak sesuai dengan penghasilannya sebagai ASN. Pertimbangan hakim dalam putusan ini merupakan terobosan karena ketentuan mengenai Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah (illicit enrichment) dan pembuktian terbalik sesuai Konvensi Anti Korupsi 2003 belum diadopsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. “Hakim berpikir progresif. Semestinya akan lebih mudah bila sudah ada revisi hukum acara dan hukum materil tindak pidana korupsi” lanjut lulusan Universitas Groningen Belanda yang sempat aktif dalam reformasi hukum dan peradilan tersebut.

PSI menilai kasus Djoko Tjandra merupakan bagian penting dari gunung es permasalahan penegakan hukum di Indonesia. “Ini merupakan skandal politik penegakkan hukum dan salah satu wujud nyata apa yang selama ini kita ributkan sebagai mafia peradilan. Karena itu, PSI mendukung kerja sama berbagai perangkat hukum seperti Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK dalam menuntaskan kasus Djoko Tjandra,” kata Bimmo.

Fakta hukum lain yang ditemukan selama persidangan adalah keterlibatan Pinangki sebagai makelar kasus dalam perkara-perkara lainnya. Oleh karena itu Bimmo memungkasi, “Keterlibatan para oknum harus diusut, tanpa pandang bulu, termasuk jika melibatkan pejabat di lembaga penegak hukum dan instansi pemerintah terkait.”

Sejauh ini, ada tiga pejabat yang diduga terlibat dalam kasus Djoko Tjandra dan dua diantaranya dinyatakan bersalah oleh pengadilan.
Mereka adalah Irjen Napoleon Bonaparte, Brigjen Prasetijo Utomo, dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Bersama Djoko Tjandra, ketiganya telah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi terkait penghapusan red notice. Selain itu Djoko Tjandra dan Prasetijo juga menjadi tersangka dalam kasus surat jalan palsu yang juga melibatkan Anita Kolopaking sebagai mantan pengacara Djoko Tjandra. Baik Anita maupun Djoko Tjandra telah divonis pengadilan, juga dengan hukuman yang lebih tinggi daripada tuntutan jaksa.

Kudeta Militer Myanmar, PSI: Supremasi Sipil Harus Ditegakkan
Siaran Pers Sikap PSI

Kudeta Militer Myanmar, PSI: Supremasi Sipil Harus Ditegakkan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta militer Myanmar menghormati dan menegakkan supremasi sipil.

“PSI meminta kepada otoritas militer Myanmar untuk menghormati supremasi sipil. Artinya, mereka juga harus menghormati hasil Pemilu, menghentikan kudeta dan kembali pada Piagam ASEAN, yang di antaranya tentang komitmen pada hukum, pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional,” kata Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka, dalam keterangan tertulis, Selasa 2 Februari 2021.

Diberitakan sebelumnya, militer Myanmar di bawah kendali Jenderal Min Aung Hlaing menangkap pemimpin de facto negara itu, Aung San Suu Kyi, dan Presiden Myanmar, Win Myint, dengan tuduhan proses Pemilu yang penuh kecurangan. Selain mereka berdua, militer turut menangkap sejumlah petinggi negeri itu lainnya.

Isyana juga menambahkan, kudeta ketiga yang dilakukan militer Myanmar sejak merdeka dari Inggris pada 1948 itu menjadi preseden buruk dari hubungan militer dengan politik. Oleh karena itu, sudah semestinya kekuasaan militer Myanmar dibatasi karena berkali-kali mengancam pemerintahan demokratis.

“Kita lihat apa yang sedang terjadi di Myanmar, bahwa keterlibatan militer dalam urusan politik adalah sebuah ancaman nyata bagi demokrasi,” imbuh dia.

Lebih jauh, PSI meminta Kedutaan Besar RI di Myanmar proaktif menjamin keselamatan ratusan WNI di negara tersebut.

“Keselamatan warga negara kita di sana harus diutamakan. Kedubes kita mesti proaktif mengawasi WNI, dan jika situasi memburuk, jangan ragu untuk memulangkan mereka,” pungkas Kepala Sekolah Kader Solidaritas Indonesia itu.

Pada Pemilu November 2020, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi keluar sebagai pemenang dan menguasai parlemen Myanmar. Tapi, belakangan muncul tudingan dari militer soal kecurangan pemilu tersebut.

Saat ini, kepemimpinan politik di Myanmar diambil alih oleh Jenderal Min Aung Hlaing, yang langsung mendeklarasikan keadaan darurat selama satu tahun. Militer pun dilaporkan telah memutus jaringan televisi, radio, internet dan telepon.

PSI Dukung Ganjar-Gus Yaqut Wujudkan Rumah Ibadah Umat Buddha di Candi Borobudur
Siaran Pers Sikap PSI

PSI Dukung Ganjar-Gus Yaqut Wujudkan Rumah Ibadah Umat Buddha di Candi Borobudur

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung rencanaMenteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menjadikan Candi Borobodur menjadi rumah ibadah umat Buddha di dunia.

“Sebagai partai politik yang menjunjung tinggi pluralisme agama di negeri ini, PSI mendukung penuh rencana serta usulan yang disampaikan oleh Gus Yaqut dan Pak Ganjar. Kami berharap rencana ini bisa segera terealisasi,” ujar Ketua DPP PSI, Tsamara Amany, dalam keterangan tertulis, Senin 1 Februari 2021.

Menurut Tsamara, rencana ini bisa memberikan gambaran kepada dunia betapa pluralisnya Indonesia.

“Bayangkan saja kalau nanti umat Buddha dari seluruh dunia datang ke Candi Borobudur. Indonesia akan menunjukkan bagaimana berbagai macam agama bisa hidup berdampingan di negeri ini,” lanjut politisi muda tersebut.

Meski demikian, mahasiswa S2 New York University ini juga mengingatkan agar rencana ini tak berhenti menjadi wacana semata.

“Pak Ganjar kan bilang bahwa dulu pernah diusulkan tapi tak berhasil dieksekusi. Nah saat ini tugas kita mengawal rencana ini menjadi nyata. Jangan sampai ide baik ini berakhir menjadi wacana semata. Insya Allah, PSI percaya di tangan Menag toleran seperti Gus Yaqut, rencana ini bakal terealisasi,” tutup Tsamara.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berharap Candi Borobudur tidak sekadar menjadi destinasi wisata, melainkan juga rumah ibadah umat Buddha di dunia.

Gagasan ini disambut hangat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ganjar mengingat, pada awal masa tugas sebagai gubernur di periode pertama, dirinya pernah menyampaikan ide tersebut kepada Wakil Presiden Budiono. Tapi belum ada tindak lanjutnya.

 

Jadikan NU sebagai Inspirasi, PSI Siap Bekerja sama untuk Kepentingan Bangsa
Liputan Siaran Pers

Jadikan NU sebagai Inspirasi, PSI Siap Bekerja sama untuk Kepentingan Bangsa

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan komitmen untuk menjadi mitra Nahdlatul Ulama (NU) dalam bekerja untuk bangsa dan negara Indonesia. Hal itu disampaikan Plt. Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha, saat menjadi keynote speaker dalam diskusi virtual bertajuk “NU, Anak Muda, dan Islam Rahmatan lil Alamin” yang digelar DPP PSI untuk memperingati hari lahir ke-95 NU.

“PSI tidak hanya partainya anak muda, tetapi juga gerakan anak muda yang memiliki nafas perjuangan yang sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan ala NU. Oleh karena itu, PSI akan terus menjaga hubungan baik dengan NU untuk menjadi mitra kami dalam bekerja dan berkarya untuk bangsa dan negara Indonesia,” ujar Giring, Jumat 29 Januari 2021 malam.

Giring menambahkan, sebagai organisasi keagamaan terbesar, NU telah menginspirasi PSI untuk terus konsisten merawat kemajemukan dan memperjuangkan toleransi di Indonesia.

“Selain itu NU yang selalu mengedepankan Islam yang Rahmatan lil ‘Alamin, Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam dan semesta yang secara langsung menjadi inspirasi kami sebagai partai yang terus memperjuangkan toleransi, keberagaman, dan solidaritas antar umat beragama. NU adalah salah satu garda terdepan dalam penyemaian nilai-nilai toleransi dan persatuan Indonesia yang berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika,” lanjut Giring.

Sementara itu, Ketua DPP PSI, Tsamara Amany, yang turut menjadi pembicara membagi pengalamannya ketika berinteraksi dengan para Kiai dan santri NU. Menurutnya, corak yang paling berkesan di dalam organisasi NU adalah keterbukaan pikiran dan progresivitas gagasan. Sehingga, NU bisa menjauhkan diri dari nuansa kekerasan dalam urusan berbangsa dan beragama.

“Yang saya suka dari tradisi di NU ini, kalau saya ketemu Kiai atau santri, dan memiliki perbedaan pandangan, mereka bisa berdebat dengan tenang dan kepala dingin, tanpa menganggap bahwa kita tidak sesuai dengan agama. Jadi ada diskursus dalam NU, di mana setiap orang diajak berpikir bukan hanya mengikuti satu pakem tertentu,” ujar perempuan yang sedang menempuh studi master dalam bidang Public Policy & Media Studies di New York University, Amerika Serikat, ini.

Lebih jauh, Tsamara mengatakan NU dan PSI punya banyak kesamaan pandangan dalam masalah agama dan politik, dan memungkinkan bagi keduanya untuk saling bekerja sama.

“Sejak berdiri hingga hari ini, PSI sebagai partai politik PSI tentunya ingin memperjuangkan nilai-nilai progresif, adanya kesetaraan gender, ada toleransi antar-seluruh umat beragama, kita ingin seluruh keyakinan agama itu dijamin hak-haknya,” lanjut dia.

Menanggapi moderator yang mempertanyakan keterkaitan konsep Islam Rahmatan lil Alamin dengan kepentingan perempuan, Pengurus PP Fatayat NU, Kartini Laras Makmur, menekankan bahwa Islam yang Rahmatan lil Alamin itu haruslah dimaknai sebagai upaya Islam melindungi hak-hak kaum perempuan dan memosisikan perempuan setara dengan laki-laki.

“Islam Rahmatan lil Alamin adalah konsep yang di NU itu dikenal juga dengan mubadalah, bahwa perempuan dan laki-laki harus ada kesalingan. Antara laki-laki dan perempuan, harus ada kesalingan, tidak ada yang mendominasi dan tidak ada yang tersubordinasi,” ucap akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia itu.

Dalam diskusi yang dimoderatori Jubir PSI Mary Silvita itu, M. Kholid Syeirazi juga ikut menyoroti paham fundamentalisme dan konservatisme Islam yang cenderung menguat belakangan ini. Menurutnya, paham-paham itu justru akan menihilkan Indonesia sebagai rumah bagi seluruh agama.

“Indonesia dibentuk tidak hanya mewadahi kelompok Islam, tapi ini negara bersama. Karena itu, pekerjaan rumah terbesar saat ini, saya kira PSI sebagai partai politik harus punya konsep untuk menanamkan kepada generasi muda, bahwa Islam tidak bertentangan dengan konsep negara-bangsa, seperti Indonesia ini,” sebut Sekjen Ikatan Sarjana NU (ISNU) itu.

Pada kesempatan yang sana, pengurus PCI NU Belanda, Ahmad Afnan Anshori, memaparkan bahwa pemikiran dan tindakan Presiden ke-4 RI, K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, tentang kemanusiaan patut dijadikan pegangan bersama.

“Kita harus merujuk ulama-ulama terdahulu yang mengajarkan bahwa berpolitik itu harus santun, bahwa yang harus dibangun dan paling utama adalah kemanusiaan. Dalam hal ini, Gus Dur sudah memberikan contoh, bahwa ketika ada konflik politik, kemanusiaan harus menjadi prinsip tertinggi. Ia mundur dari kursi presiden karena tak ingin ada pertumpahan darah,” ujarnya.

PSI Dukung Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo untuk Utamakan Rasa Keadilan
Siaran Pers Sikap PSI

PSI Dukung Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo untuk Utamakan Rasa Keadilan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung komitmen calon Kapolrii Komjen Listyo Sigit Prabowo di depan Komisi III DPR untuk melaksanakan penegakan hukum secara arif dan memenuhi rasa keadilan.

“Kami saya mengapresiasi dan mendukung komitmen Komjen Sigit untuk tidak terjebak dalam formalisme. Karena, keadilan adalah prinsip tertinggi yang seharusya dikejar dalam upaya penegakan hukum,” kata Plt Sekjen DPP PSI, Dea Tunggaesti, dalam keterangan tertulis, Kamis 21 Januari 2020.

Tentu, lanjut Dea, bukan berarti prosedur formal diabaikan. Tapi, dalam kasus-kasus tertentu, faktor-faktor non-hukum memang harus diperhatikan juga.

“Kemarin, Komjen Sigit mencontohkan perkara pencurian kakao yang dilakukan Nenek Minah di Banyumas, Jawa Tengah. Nah, kasus ini memang tidak seharusnya jadi perkara hukum. Penyelidik pasti bisa mengetahui bahwa Nenek Minah melakukannya bukan untuk memperkaya diri dan itu dilakukan dalam situasi sangat terpaksa,” kata Dea.

Doktor ilmu hukum ini mengingatkan, ada asas ultimum remidium dalam khazanah hukum pidana. Asas ini menyatakan penerapan sanksi pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam kerja penegakan hukum.

Pada kesempatan yang sama, Komjen Sigit pendekatan lunak juga akan diterapkan dalam kasus ujaran kebencian. Kata dia, jika masih dalam taraf yang biasa dan pelaku mau minta maaf, kasus selesai. Namun, jika ujaran kebencian itu berpotensi memecah-belah bangsa, tidak akan ada toleransi.

“Kami mendukung pendekatan tersebut. Cuma memang pihak kepolisian harus sangat berhati-hati. Jangan sampai asas ultimum remidium dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang ingin menghindari tanggung jawab dari perbuatannya. Mungkin semacam panduan tertulis harus dibuat untuk jadi acuan bersama jajaran kepolisian,” lanjut Dea.

Komjen Listyo Sigit Prabowo telah disetujui Komisi III DPR sebagai Kapolri terpilih menggantikan Jenderal Idham Azis dalam rapat pengambilan keputusan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu kemarin.

Keputusan diambil setelah menyimak paparan komitmen yang ingin ditunaikan Sigit jika menjabat sebagai Kapolri.