Memastikan Keadilan Bagi Nuril, PSI Dorong Presiden Berikan Amnesti
Siaran Pers

Memastikan Keadilan Bagi Nuril, PSI Dorong Presiden Berikan Amnesti

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendorong pemerintah untuk memberikan amnesti kepada Baiq Nuril.

“Terus terang kami kaget dengan putusan MA tersebut. Putusan itu jauh memenuhi keadilan bagi kaum perempuan. Jarena itu, kami meminta dan mendorong pemerintah memberikan amnesti kepada Baiq Nuril,” kata Juru Bicara PSI, Dara Nasution, dalam keterangan tertulis, Kamis (11/07/2019) siang.

Dorongan itu muncul, setelah Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Nuril. Konsekuensinya, Nuril tetap dijerat Pasal 27 ayat 1 UU ITE juncto Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khususnya terkait penyebaran informasi elektronik yang muatannya dinilai melanggar norma kesusilaan dan dihukum 6 bulan penjara dan denda Rp. 500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Dara juga menilai, putusan MA yang tetap menjatuhkan hukuman kepada Nuril bisa membungkam upaya perempuan korban kekerasan seksual dalam mencari keadilan. Terlebih lagi menurutnya, rancangan hukum yang ada justru cenderung menyalahkan perempuan sebagai korban kekerasan atau pelecehan seksual.

“PSI khawatir, kasus hukum yang berbelit-belit yang dialami Nuril, justu menciptakan ketakutan bagi perempuan korban pelecehan dan kekerasan seksual untuk bersuara dan mencari keadilan. Desain hukum yang ada malah menyalahkan korban pelecehan seksual yang berusaha mengungkapkan kejahatan yang terjadi terhadapnya,” ucapnya.

Dara pun menegaskan bahwa pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dirasa sangat mendesak. Dari data yang didapat, tiap 2 jam setidaknya akan ada 3 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.

Dengan tidak adanya UU Penghapusan Kekerasan Seksual, ia khawatir akan muncul korban-korban seperti Nuril. Dia berharap anggota DPR RI periode 2019-2024 bisa segera menuntaskan pekerjaan legislasi itu.

“Apalagi dari perspektif regulasi, DPR kita selama ini belum juga mengesahkan RUU PKS menjadi UU. Tanpa regulasi itu, posisi kaum perempuan sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual. Tentu tugas itu menjadi pekerjaan rumah bagi anggota DPR periode 2019-2024,” tegasnya.

Pasca-putusan MA tersebut, aspirasi agar Presiden Joko Widodo memberikan amnesti kepada Nuril bermunculan dari banyak pihak. Sejalan dengan itu, tuntutan untuk menghapus pasal-pasal karet di UU ITE, terutama pasal 27-29 semakin menyeruak.

Pasal-pasal karet tersebut telah banyak memberangus ekspresi kebebasan yang sah dalam standar HAM, termasuk di dalamnya ada kasus Nuril.

PSI Dukung ITB Bekukan Organisasi Kemahasiswaan Berafiliasi ke HTI
Siaran Pers

PSI Dukung ITB Bekukan Organisasi Kemahasiswaan Berafiliasi ke HTI

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung langkah Institut Teknologi Bandung (ITB) yang membekukan organisasi kemahasiswaan yang diduga terafiliasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Sikap kami di PSI jelas, mendukung pembekuan atau pembubaran organisasi kemahasiswaan yang berafiliasi dengan HTI. Lembaga pendidikan tinggi dan organisasi kemahasiswaan seharusnya ikut memperkokoh ideologi Pancasila sebagai fondasi negara ini, bukan sebaliknya,” ujar Wasekjen dan Juru Bicara PSI, Danik Eka Rahmaningtyas, dalam keterangan pers, Selasa (09/07/2019).

ITB membekukan Harmoni Amal dan Titian Ilmu (HATI), organisasi kemahasiswaaan yang berafiliasi ke HTI. Langkah itu merupakan upaya terakhir pihak kampus setelah organisasi kemahasiswaan tersebut tidak mengindahkan peringatan dan teguran agar tidak mengundang tokoh-tokoh HTI dalam kegiatan diskusinya.

“Saya memahami bahwa di kampus ada kebebasan akademik. Tapi jangan sampai kebebasan akademik itu malah ditunggangi gerakan yang merongrong Pancasila dengan ideologi khilafah, salah satunya seperti HTI,” lanjutnya.

Lalu, Danik pun berharap kepada pihak rektorat dari kampus-kampus lain di Indonesia, untuk berani menindak organisasi kemahasiswaan yang berafiliasi dengan organisasi terlarang.

“Semoga kebijakan ITB ini bisa menjadi inspirasi dan dicontoh kampus-kampus lain di Indonesia,” ujar Danik.

Ia mengingatkan, pada akhir Mei lalu, Setara Institute memaparkan bahwa 10 perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia terpapar radikalisme. Di sana ada gerakan dan wacana kelompok Islam eksklusif.

“Harus ada upaya serius dan sistematis untuk merespons temuan Setara Institute tersebut. Jika ada organisasi kemahasiswaan yang terafiliasi dengan HTI atau organisasi terlarang lain, tindakan tegas harus ditempuh,” pungkas Danik.

Pemerintah RI telah membubarkan HTI melalui Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Tidak berselang lama, DPR mengesahkan UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai pengganti Perppu tersebut.

Jangan Bebani Napi dengan Syarat Membaca Al Quran
Siaran Pers

Jangan Bebani Napi dengan Syarat Membaca Al Quran

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menentang kebijakan yang mewajibkan setiap narapidana beragama Islam harus bisa membaca Al Quran sebelum dibebaskan.

Dalam keterangan pers, Senin 8 Juli 2019, Juru Bicara PSI, M Guntur Romli mengatakan, “Kewajiban itu bisa bertentangan dengan undang-undang. Syarat itu sangat potensial mencabut hak napi yang seharusnya bebas.”

Anggota Komisi III DPR RI dari PKS, Almuzzammil Yusuf mengritik Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang menonaktifkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Polewali Mandar, Haryoto, imbas dari aturan wajib membaca Al Quran bagi narapidana Islam sebelum dibebaskan,

“Persoalan menonaktifkan itu menjadi penanda adanya kegerahan sebagian pihak yang tidak nyaman dengan proses Islamisasi di Lapas,” kata Muzammil seperti dikutip Antara, akhir Juni lalu

Kebijakan itu diterapkan Kalapas Polewali Mandar, Haryoto. Aturan itu diberlakukan kepada narapidana yang masa penahanannya sudah habis. Buntut pemberlakuan syarat itu, pada akhir Juni lalu, para napi mengamuk dan merusak pagar dan kaca jendela lapas.

Menurut Guntur, “Penting memang mempelajari kitab suci. Tapi jangan menjadi syarat untuk bebas bagi seorang napi. Jika yang bersangkutan tidak kunjung bisa, hilang hak dia untuk bebas.”

Guntur memungkasi, para politisi tidak perlu mempolitisasi isu yang sudah jelas aturan mainnya. Juga jangan memberi peluang untuk diskriminasi.

Rekonsiliasi Politik, Silakan; Rekonsiliasi Hukum, Jangan
Siaran Pers

Rekonsiliasi Politik, Silakan; Rekonsiliasi Hukum, Jangan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak mengkompromikan persoalan hukum sebagai bagian dari rekonsiliasi politik pasca-Pilpres 2019.

“Rekonsiliasi politik, silakan. Rekonsiliasi hukum, jangan. Itu dua hal yang berbeda,” kata Juru Bicara PSI, Muannas Alaidid, dalam keterangan pers, Jumat 5 Juli 2019.

Sebelumnya, Juru bicara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, berpendapat kepulangan pimpinan Front Pembela Islam {FPI) Rizieq Shihab ke Tanah Air semestinya menjadi bagian dari rekonsiliasi politik.

Muannas menegaskan, negara hukum tak mengenal istilah “rekonsiliasi hukum.”

Ia melanjutkan, “Kedudukan semua orang sama di hadapan hukum. Masalah pidana kok dinegosiasikan? Jika dilakukan akan melukai hati rakyat kecil yang tetap diproses dalam kasus yang sama.”

Biarkan saja hukum yang menentukan. Muannas menambahkan, yang harus kita lakukan adalah memastikan proses hukum berjalan adil, tanpa intervensi pihak mana pun.

Terakhir, Muannas menyatakan, jangan sampai usulan ini juga berujung “kompromi” kasus korupsi Apel dan Kemah Pemuda Islam yang juga diduga melibatkan Dahnil Simanjuntak.

20% Anggota DPR RI 2019 Perempuan, PSI Berharap RUU PKS Segera Disahkan
Siaran Pers

20% Anggota DPR RI 2019 Perempuan, PSI Berharap RUU PKS Segera Disahkan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi para anggota DPR perempuan yang terpilih pada pileg 2019. Di periode ini, KPU mencatat ada 20,5% anggota dewan perempuan yang akan duduk di Senayan. Hal ini disampaikan oleh juru bicara PSI, Dara Nasution pada Kamis (4/7).

“Pencapaian 20,5% atau setara dengan 118 kursi ini adalah kemajuan besar untuk keterwakilan perempuan di politik. Dari tahun 2008 kita sudah punya UU yang mengharuskan partai partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat, tapi angka ini tidak pernah tercapai dari ketika sampai di parlemen. Kita sudah selangkah lebih dekat menuju angka 30% keterwakilan perempuan,” tutur Dara.

Sebagaimana diketahui, pada pemilu 2014, hanya ada 17,3% aleg perempuan di Senayan (97 kursi). Sebelumnya, di pemilu 2019 angkanya lebih tinggi sedikit, yakni, 17,3% (101 kursi). Sedangkan di pemilu 2004, hanya ada 61 (11%)
kursi yang diduduki aleg perempuan .

Angka keterwakilan perempuan sebesar 30% sendiri didapat berdasarkan penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga publik. “Logikanya, jika ada minimal 30% perempuan di parlemen, maka produk legislasi yang dihasilkan akan memiliki perspektif gender yang kental,” ujar Dara.

Lebih lanjut, Dara juga berharap agar para perempuan yang berhasil masuk ke parlemen benar-benar memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak. “Ada beberapa agenda penting dan mendesak yang selama ini masih tertunda. Pertama, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang sangat genting untuk melindungi korban kekerasan seksual. Tiap 2 jam, ada 3 perempuan menjadi korban kekerasan seksual. RUU ini sudah mangkrak bertahun-tahun di DPR, membuat kita mempertanyakan komitmen wakil rakyat pada jutaan korban kekerasan seksual di Indonesia. Para perwakilan perempuan di DPR mesti bergerak,” kata Dara.

Agenda penting selanjutnya adalah penaikan batas usia perkawinan bagi perempuan. “Tahun lalu, DPR sudah mendapat mandat dari MK untuk menaikkan batas usia perkawinan perempuan dari yang awalnya 16 tahun. Keputusan untuk dinaikkan jadi berapa usianya, itu ada di DPR yang dikasih deadline 3 tahun. Urgensinya tinggi karena dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), ada 340.000 pernikahan anak tiap tahun. Dengan banyaknya perempuan yang masuk ke DPR, semoga keputusan ini segera diambil, jangan sampai bernasib sama dengan RUU P-KS,” ujar Dara.

Ia juga mengingatkan dampak dari pernikahan dini, seperti putus sekolah, ketidaksiapan fisik dan mental, ketidakcukupan finansial, kematian ibu dan bayi, serta kemiskinan. Dara juga mengutip laporan BPS tahun 2016 yang menyebutkan bahwa anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun (pengantin anak) memiliki tingkat pencapaian pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak perempuan yang belum menikah, khususnya setelah sekolah dasar (SD).

“Keterwakilan perempuan di parlemen jangan hanya sebatas angka, tetapi harus tercermin dalam kerja nyata,” pungkas Dara.

Di Depan Pimpinan KPK, Caleg Terpilih PSI Tanda Tangani Pakta Integritas
Siaran Pers

Di Depan Pimpinan KPK, Caleg Terpilih PSI Tanda Tangani Pakta Integritas

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) beraudiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Audiensi ini bagian dari workshop bagi calon anggota legislatif DPRD tingkat I dan II terpilih dari PSI, yang diadakan pada 25-28 Juni 2019.

Setelah audiensi, secara simbolis, Ahim Helakombo (caleg terpilih PSI dari Papua)  Idris Ahmad (caleg terpilih dari DKI Jakarta) dan Nurim Loi (caleg terpilih dari PSI Nias Selatan) melakukan pembacaan dan penandatanganan Pakta Integritas Anti-Korupsi dan pernyataan tidak akan melakukan perbuatan tercela sebagai legislator di depan Laode M. Syarif dan peneliti ICW Donal Fariz.

Sekjen PSI Raja Juli Antoni menegaskan, workshop dan kunjungan ke KPK ini untuk mengingatkan kepada calon anggota legislatif terpilih dari PSI agar tidak korupsi saat menjabat nanti.

“Pelatihan ini merupakan upaya untuk mengantisipasi tidak ada di antara caleg-caleg ini yang mengganti jaket merah dengan jaket oranye,” ujar Toni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019) siang.

Di hadapan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif, Toni menyebut caleg-caleg terpilih dari PSI itu adalah caleg-caleg yang mengikuti proses seleksi secara transparan dan menerapkan sistem meritokrasi.

“Di depan kita adalah anggota legislatif PSI yang diseleksi secara transparan tokoh-tokoh publik, tokoh-tokoh masyarakat, artinya apa? Sejak awal komitmen itu sudah ada di PSI, bahwa kita ingin semua prosesnya ini terbuka, ada proses meritokrasi, diisi orang-orang terbaik untuk jadi caleg PSI,” sambungnya.

Pada kesempatan tersebut, Laode M. Syarif mengapresiasi PSI sebagai parpol baru yang berhasil menempatkan kader-kadernya di 6 DPRD Provinsi dan 37 DPRD Kabupaten/Kota. Ada 68 caleg yang terpilih dari PSI.

Ia menilai, semangat antikorupsi dan anti-intoleransi yang diusung PSI mestinya juga bisa diikuti partai-partai politik lain.

“Untuk sebuah partai baru, saya pikir ini sebuah capaian yang sangat-sangat berarti, Karena apa? Yang diusung itu adalah nilai-nilai, yang saya pikir, seharusnya diusung pula oleh semua partai politik di Indonesia. Satu, dia (PSI) antikorupsi. Kedua, dia inklusi. Ketiga, dia menghargai harmonisasi semua agama di republik ini,” kata Laode M. Syarif.

Laode M. Syarif juga mengapresiasi PSI karena menjadi satu-satunya partai yang berkunjung dan beraudiensi dengan KPK. “Ini merupakan kunjungan pertama dari partai politik, ini berarti bahwa niat dan semangat untuk antikorupsi, menjaga keharmonisan di antara semua suku dan agama itu betul-betul dijadikan patokan dan tujuan mulia bersama,” lanjut dia.

Lewat kajian internal KPK, Laode M. Syarif mengungkapkan, ada tiga permasalahan yang masih menyandera partai-partai politik Indonesia, yaitu transparansi keuangan parpol, kaderisasi, dan penegakan kode etik internal parpol.

Karena itu, ia meminta PSI untuk tidak terjebak dalam permasalahan yang sama, salah satunya dengan melakukan transparansi pengelolaan keuangan partai politik kepada publik.

“Kalau PSI ingin unggul dari partai politik lain, PSI harus terbuka soal financial management parpol itu harus transparan, dari mana sumberny dan dipakai untuk apa dananya,” terangnya.

Terakhir, Laode M. Syarif menaruh harapan akan perubahan di pundak calon-calon anggota legislatif terpilih PSI yang didominasi anak-anak muda. “Biasanya yang mudah berubah itu orang-orang muda, bukan orang-orang tua,” pungkasnya.

Gandeng ICW, PSI Bekali Anggota Legislatif Terpilih Agar Tidak Korupsi
Siaran Pers

Gandeng ICW, PSI Bekali Anggota Legislatif Terpilih Agar Tidak Korupsi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar workshop bagi calon anggota legislatif terpilih PSI. Acara digelar pada 26-28 Juni 2019 di Jakarta.

Pada Pemilu 2019 lalu, PSI berhasil menempatkan kader-kadernya di 6 DPRD Provinsi dan 37 DPRD Kabupaten/Kota. Total ada 67 kader PSI yang lolos menjadi anggota legislatif.

Dalam acara pembukaan, Sekjen PSI, Raja Juli Antoni mengingatkan kembali alasan PSI lahir. Menurutnya, PSI didirikan sebagai bentuk kritik atas kinerja partai politik dan anggota dewan yang ada selama ini.

Atas dasar itu, Toni menyebut, pelatihan ini bagian dari upaya membangun kapasitas anggota legislatif PSI dan diharapkan bisa menjadi pembeda dari politisi-politisi lain.

“PSI lahir sebagai bentuk kritik atas realitas politik Tanah Air; politik egois, elitis, berbohong, mengingkari janji, politik yang dipenuhi inkonsistensi antara kata dan perbuatan. Saya berharap anggota-anggota legislatif PSI terpilih hari ini bisa menjadi pembeda dari politisi-politisi lain,” ujar Toni, Rabu (26/6/2019).

Toni melanjutkan, pelatihan bersama ICW ini merupakan langkah nyata PSI melahirkan anggota-anggota legislatif yang mumpuni dan bersih dari praktik korupsi.

“Kami ingin memastikan tiap anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terpilih dari PSI bisa memahami fungsi, tugas sebagai anggota dewan. Mereka juga belajar seluk-beluk kasus korupsi, dan pada gilirannya mereka bisa terbebas dari kasus korupsi,” kata dia.

Kelak setelah dilantik, Toni menegaskan bahwa setiap anggota dewan dari PSI diharuskan menggunakan Aplikasi Solidaritas. Aplikasi online yang memungkinkan anggota dewan bekerja secara transparan dan terbuka kepada publik.

Sementara itu, Penanggung jawab workshop, Surya Tjandra, menambahkan, perang melawan korupsi tak cukup hanya mengandalkan anggota legislatif. Partai politik juga memegang andil yang sangat besar. Tanpa itikad internal partai politik dan keterlibatan publik, mustahil pemberantasan korupsi berjalan maksimal.

“Politisi tidak bisa main sendiri, dibutuhkan partai yang memang karena pilihan secara teguh memilih untuk tidak korup. Panggilan fraksi “kebaikan” yang disebut tadi seharusnya menyiapkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat, untuk bersama-sama mendorong tata kelola anggaran yg lebih baik. Partai politik punya dan bisa menjadi organisasi perjuangan guna mewujudkan itu,” papar aktivis perburuhan itu.

Surya Tjandra yakin, berbekal pembenahan sistem rekrutmen calon anggota legislatif yang sudah dilakukan PSI jauh-jauh hari, ditambah serangkaian proses pelatihan, dan adanya Aplikasi Solidaritas, fraksi PSI di sejumlah DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota mampu memenuhi harapan publik atas kinerja anggota legislatif yang baik.

“Partai Solidaritas Indonesia punya cita-cita itu, dan ingin mewujudkannya dalam karya nyata. Mulai sekarang juga, mulai dari proses rekrutmen, setelah lolos di DPRD, dan pembangunan sistem yang sedang dilakukan kalau masuk nanti,” tutur Juru Bicara PSI ini

Peneliti ICW, Donal Fariz, mengungkapkan PSI satu-satunya partai politik yang menerima dan menyambut baik undangan ICW untuk melakukan perbaikan terhadap tata kelola internal partai.

Donal menyatakan, ICW telah menyurati partai-partai politik peserta Pemilu 2019, namun hanya PSI yang bersedia.

“Workshop ini merupakan upaya kolaboratif ICW bersama PSI untuk mendorong perbaikan tata kelola partai. Sebelum kegiatan ini diselenggarakan, ICW telah menyurati 11 partai untuk memberikan penawaran kegiatan tersebut. Namun hanya PSI yang memberikan respons persetujuan,” ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW itu.

Lebih jauh, ia menyayangkan partai-partai politik lainnya yang tidak mau melakukan pembenahan tata kelola internal. Padahal sebenarnya, partai politik sebagai pilar demokrasi perlu mereformasi diri, menyesuaikan dinamika zaman.

“Sulit dibantah bahwa pembenahan partai merupakan agenda lama yang tertunda. Tidak bisa dipungkiri karena partai enggan untuk terbuka dan bekerjasama untuk melakukan perbaikan internal dan demokrasi secara luas. Padahal Pembenahan partai merupakan sebuah agenda yang menjadi tuntutan perkembangan zaman. Sekarang zamannya partai transparan dan akuntabel. Partai lama yang terus tertutup akan ditinggalkan pemilih karena terjebak pada persoalan korupsi,” terang Donal Fariz.

Lalu ia berharap partai-partai politik lain bisa mencontoh terobosan PSI, sembari kolaborasi serupa bisa tetap berlanjut di kemudian hari.

“Semoga kerja sama ini dapat dilanjutkan dalam bentuk apapun kemudian untuk merealisasikan gagasan parlemen bersih. Kita berharap, PSI menjadi role model partai bersih dan antikorupsi ke depannya untuk mewujudkan Indonesia yang bersih,” pungkasnya.

Calon anggota legislatif terpilih dari PSI akan menerima materi penting seperti Aspek Tata Kelola dan Anggaran Partai Politik, Memahami Konsep dan Fungsi Praktis DPRD Dalam Kerangka Otonomi Daerah, Memahami Jenis dan Bentuk Tindak Pidana Korupsi, Konsep dan Fungsi Praktis DPRD dalam Pengawasan dan Pembentukan Perda, Konsep dan Fungsi teknis DPRD dalam Penyusunan serta Pembahasan Anggaran, hingga audiensi ke KPK.

 

Kewajiban Berbusana Muslim di Sekolah Negeri Tidak Tepat
Siaran Pers

Kewajiban Berbusana Muslim di Sekolah Negeri Tidak Tepat

Partai Solidaritas Indonesia (PSI)  mengecam keputusan pimpinan SD Negeri Karangtengah 3, Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta, yang mewajibkan penggunaan seragam muslim kepada para siswa.

“Kewajiban itu tidak pada tempatnya. Sekolah tersebut adalah sekolah dasar negeri, yang dibiayai dengan pajak dari rakyat. Jadi tdak semestinya dikelola dengan prefensi keagamaan tertentu,” kata Juru Bicara PSI dan Wasekjen PSI, Danik Eka Rahmaningtyas.

Danik menegaskan, pernyataan ini bukan anti-Islam atau anti-pakaian muslim, tapi merupakan upaya meletakkan sesuatu secara adil dan proporsional.

Surat edaran itu diterbitkan 18 Juni 2019 dengan tanda tangan Kepala Sekolah SD Karangtengah, Pujiastuti. Surat itu memuat empat poin penting. Pertama, pada tahun pelajaran 2019/2020, siswa baru kelas I diwajibkan memakai seragam Muslim. Kedua, siswa kelas II-IV belum diwajibkan berganti seragam Musilm. Ketiga, pada tahun 2020/2022, semua siswa wajib berpakaian Muslim.

Keputusan itu, Danik mengingatkan, juga melanggar Peraturan Mendikbud No 45/2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Jika merujuk peraturan tersebut, siswa dibebaskan untuk memilih, boleh seragam non-muslim atau seragam muslim. PSI mendukung siswa yang mau mengenakan pakaian muslim, namun menolak pemaksaan penggunaaan pakaian muslim.” lanjut Danik.

PSI berpendapat, Peraturan Mendikbud No 45/2014 sudah ideal sebab tidak mewajibkan siswa, melainkan menyediakan pilihan.

“Agar kejadian seperti ini tidak terulang, PSI menyarankan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kembali mengingatkan jajarannya terkait asas netralitas dan imparsialitas dalam mengelola sekolah,” pungkas Danik.

Fatwa Haram PUBG Berlebihan
Siaran Pers

Fatwa Haram PUBG Berlebihan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai fatwa haram untuk permainan PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) yang dikeluarkan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh sebagai tindakan yang reaktif dan berlebihan. Demikian disampaikan juru bicara PSI bidang Teknologi Informasi, Sigit Widodo, di Jakarta, Senin (24/6/2019).

Menurut Sigit, argumentasi MPU Aceh bahwa PUBG dapat mengubah perilaku dan mengganggu kesehatan penggunanya harus dibuktikan terlebih dahulu secara ilmiah. “Apakah MPU Aceh sudah melakukan penelitian psikologis terhadap pengguna-pengguna PUBG? Kalau sudah, berapa sampel pengguna yang diambil sehingga mereka berani mengambil kesimpulan seperti itu?” ujarnya.

Sigit mengingatkan, PUBG termasuk game yang paling banyak dimainkan saat ini. “Penggunanya ratusan juta dengan pemain aktif sekitar 100 juta orang. Kalau ada perilaku menyimpang yang ditunjukkan beberapa orang pengguna game ini, secara statistik jelas angkanya tidak signifikan. Saya pikir MPU Aceh terlalu cepat mengambil kesimpulan,” kata Sigit.

PSI memahami beberapa jenis game memang berbahaya jika dimainkan oleh anak-anak di bawah umur. “Namun, fatwa haram juga tidak akan efektif mencegahnya. Kami lebih mendukung inisiatif Kominfo untuk membuat klasifikasi permainan interaktif elektronik,” ujar Sigit.

Kementerian Kominfo RI telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik. Di akhir 2016, Kominfo juga merilis situs Indonesia Game Rating System (IGRS). “Sayangnya hingga saat ini IGRS belum cukup efektif untuk mencegah anak-anak di bawah umur memainkan permainan-permainan dewasa,” ujar Sigit.

IGRS berfungsi seperti klasifikasi usia penonton film yang sudah diterapkan selama puluhan tahun di Indonesia. “Ini sama seperti anak SD dilarang menonton film 17 tahun ke atas. Anak-anak SD tentu tidak selayaknya memainkan game yang mengandung kekerasan fisik atau yang mengandung konten seksual,” jelas Sigit.

Karena itu, PSI berharap Kominfo dapat lebih mengoptimalkan IGRS untuk mengurangi pengaruh negatif permainan elektronik pada penggunanya. “Ini langkah yang lebih tepat ketimbang menggunakan fatwa haram. Ini bisa menjadi preseden yang buruk untuk industri game di Indonesia.

Sigit mengingatkan, pemerintah saat ini tengah berupaya mendorong industri kreatif di tanah air. Dengan 171 juta pengguna internet, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk industri permainan elektronik. “Kita dapat menjadi negara primadona untuk industri game online. Fatwa haram terhadap permainan-permainan elektronik akan mengganggu perkembangan industri kreatif kita,” pungkas Sigit.

PSI Akan Setia Perjuangkan Kepentingan Kaum Disabilitas
Siaran Pers

PSI Akan Setia Perjuangkan Kepentingan Kaum Disabilitas

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menerima kunjungan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) untuk tukar pendapat terkait upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Ketua DPP PSI, Tsamari Amany menegaskan PSI sangat menjunjung tinggi prinsip inklusivitas, tak terkecuali kepada kalangan penyandang disabilitas yang kerap mengalami persoalan kebijakan publik.

“Kami di PSI menjunjung inklusivitas. Artinya yang kami sebut inklusif itu bukan hanya kesetaraan bagi warga negara yang berbeda suku, ras, agama, atau kelompok-kelompok minoritas lain, tapi juga kesetetaraan bagi penyandang disabilitas untuk mengejar mimpi, mengejar apa pun yang mereka inginkan,” ujarnya di Basecamp DPP PSI, Jl. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (13/06) siang.

Untuk membantu memecahkan persoalan yang menyangkut pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas itu, Tsamara menegaskan pernah mendorong isu ini dibicarakan di forum politik, termasuk dalam debat Capres-Cawapres 2019 yang lalu.

“Kita ingin betul-betul memperjuangkan isu disabilitas ini. Termasuk pas Pemilu kemarin, kita juga mendorong isu ini betul-betul dibicarakan dalam debat dan diskursus politik lain,” lanjut dia.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Sekjen PSI, Satia Chandra Wiguna, menegaskan komitmen PSI terhadap penyandang disabilitas sudah lama terbentuk sehingga tak perlu diragukan lagi. “Sudah sejak 2016, kami mulai komunikasi dengan teman-teman disabilitas. Jadi posisi PSI sudah clear terkait masalah ini,” tutur Chandra.

Ketua Umum PPDI, Gufroni Sakaril, menjelaskan pada umumnya kelompok penyandang disabilitas mengalami dua masalah besar. Pertama adalah masalah stigma. Penyandang disabilitas dianggap tidak mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat dan negara.

Kedua, masalah diskriminasi. Ada banyak kesempatan di mana seharusnya penyandang disabilitas bisa ikut terlibat di dalamnya, tetapi karena peraturan dan kebijakan yang membatasi, menyebabkan kelompok penyandang disabilitas tidak bisa berpartisipasi.

Atas dasar itu, Gufroni berharap campur tangan PSI. Di level pusat kekuasaan, ia ingin PSI bisa ikut mendorong pengesahaan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang sudah masuk ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Nantinya, PP itu diperuntukan bagi penguatan impelementasi UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Terkait keberhasilan PSI mengirim kader-kader ke beberapa DPRD Kabupaten/Kota, Gufroni berharap legislator PSI mampu merancang peraturan-peraturan daerah sesuai dengan amanat UU tentang Disabilitas.

“Kami mendorong anggota legislatif PSI di daerah membantu kami di dalam mengimplementasikan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas,” lanjut Gufroni yang didampingi Hari Kurniawan (manager program DPP PPDI) dan Inna Athainakal (Bendahara DPP PPDI) tersebut.