Setelah Pertemuan Jokowi dan Para Ketua Umum Partai, Semakin Yakin Jokowi Unggul di Debat
Siaran Pers

Setelah Pertemuan Jokowi dan Para Ketua Umum Partai, Semakin Yakin Jokowi Unggul di Debat

Pertemuan Selasa malam berjalan dengan “sersan” serius tapi santai. Pak Jokowi memberikan pemaparan dan arahan serta mengevaluasi perjalanan kampanye beberapa bulan terakhir ini.

Para ketua umum memberikan masukan dan arahan bagaimana kampanye yang efektif dan produktif hendaknya dilakukan.

1. Dari pemaparan Pak Jokowi dan juga masukan dari para ketua umum, saya semakin yakin Pak Jokowi akan unggul di debat pertama nanti.

2. Debat sejatinya tidak hanya perang retotika dan silat kata-kata. Tapi sampai sejauh mana capres mengerti isi dan substansi masalah dan solusi kongket menyelesaikannya.

3. Di sinilah keunggulan Pak Jokowi yang telah berpengalaman dan sudah terbukti menjadi pelayan rakyat yang baik sejak menjadi walikota di Solo, gubernur di Jakarta dan presiden pada periode pertama. Sementara Pak Prabowo dipastikan akan mengumbar retorika pesimisme dan ketakutan yang seolah-olah dia akan menjadi pahlawan penyelamat bangsa ini. Padahal dia sedang menipu publik bahwa kerusakan Indonesia justru terjadi pada masa mertuanya, Soeharto, berkuasa. Dan, Pak Prabowo menyokong kekuasaan yang penuh Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) itu.

 

Ketua Umum DPP PSI

Grace Natalie

PSI Mengecam Persekusi terhadap Jemaat GBI Philadelia di Medan Saat Ibadah Minggu
Siaran Pers

PSI Mengecam Persekusi terhadap Jemaat GBI Philadelia di Medan Saat Ibadah Minggu

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam persekusi terhadap Jamaat GBI Philadelpia saat ibadah Minggu. Aksi intoleransi ini terjadi ketika ratusan warga menggeruduk Ibadah Minggu di Gereja Bethel Indonesia di Labuhan Medan pada hari Minggu, 13 Januari 2019.

Juru bicara PSI, Dara Nasution berkata, “Saya sangat mengecam adanya persekusi terhadap Jamaat GBI Philadelpia di Labuhan Medan. Tentu kita menginginkan semua dapat hidup rukun berdampingan dan menghargai ibadah saudara-saudara kita meski berbada agama dengan kita.”

Pada Minggu, 13 Januari 2019, ratusan orang yang bermukim di Kompleks Griya Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, melakukan aksi protes terkait bangunan rumah yang diduga dialihfungsikan menjadi Gereja. Kapolsek Medan Labuhan Kompol Rosyid Hartanto menjelaskan bahwa memang belum ada izin untuk pendirian gereja. Meski demikian, tidak ada larangan bagi warga negara Indonesia untuk menjalankan ibadah.

“Saya paham, aksi protes warga tersebut diduga karena rumah ibadah itu belum memiliki izin, tapi kita harus ingat, bahwa negara ini melindungi hak warga negaranya untuk beribadah. Ini sudah dijamin di Konstitusi kita, UUD 1945 Pasal 29 Ayat (2). Tidak perlu ada pengggerudukan dan tidak perlu diteriaki!” ungkap Dara sebagai, caleg DPR RI dari Sumut III.

Sebagai partai yang memliki semangat antiintoleransi, PSI ingin mengingatkan kepada masyrakat bahwa kerukunan dalam keberagaman itu sangat penting untuk menjaga kesatuan Indonesia. Bagi Dara, perselisihan dalam keberagaman adalah hal biasa yang dapat diselesaikan dengan musyawarah.

“Indonesia itu beragam, selama ini kita hidup rukun dalam lingkungan lintas etnis dan agama. Setiap perselisihan bisa diselesaikan dengan prinsip musyawarah dan mufakat seperti yang dituangkan dalam Pancasila,” menurut Dara.

Sebagai anak kelahiran Kota Pematangsiantar, Dara kecewa akan persitiwa ini karena bagi Dara semangat toleransi selama ini sudah menjadi budaya Sumatera Utara.

“Masyarakat Sumut selama ini dikenal toleran dan hidup berdampingan dengan rukun. Pematangsiantar, misalnya, jadi kota paling toleran beberapa tahun terakhir. Jangan sampai peristiwa ini merobek toleransi yang sudah kita jaga bertahun-tahun,” tutup Dara.

Solidarity Tour PSI, Melawan Kebohongan dan Memenangkan Jokowi
Siaran Pers

Solidarity Tour PSI, Melawan Kebohongan dan Memenangkan Jokowi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar Solidarity Tour di 6 kota di Jawa Barat mulai 12 Januari sampai 17 Januari 2019. Sebelumnya, pada 11 Januari, PSI akan menyelenggarakan Festival 11 di Bandung.

Ketua Panitia Solidarity Tour, Sumardy, mengatakan safari PSI ini mengusung misi untuk menepis hoax yang selama ini dialamatkan kepada Presiden Jokowi dan PSI.

“Tujuannya untuk melawan kebohongan pihak-pihak tertentu dan memenangkan Pak Jokowi. Jadi kami akan blusukan untuk memperkenalkan program-program PSI, sembari menjelaskan kerja-kerja nyata Pak Jokowi,” kata Sumardy dalam konferensi pers di Basecamp DPP PSI, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis 10 Januari 2019.

Tak seperti kebanyakan partai yang tampil elitis dan eksklusif, PSI justru membuka ruang selebar-lebarnya untuk berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat.

Menurut Sumardy, “Dengan berkunjung langsung, diharapkan masyarakat bisa lebih memahami dan tidak terjebak dalam berita bohong atau hoax yang selama ini menimpa calon presiden yang diusung PSI, Pak Jokowi, dan menimpa PSI sendiri.”

Solidarity Tour di Jawa Barat merupakan rangkaian pertama dalam tur Jawa dan Bali yang rencananya digelar hingga menjelang hari pencoblosan Pemilu 2019. Kota-kota di Jawa Barat yang akan dikunjungi adalah Padalarang, Cirebon, Garut, Purwakarta, Sukabumi, dan Bogor.

Dalam Solidarity Tour, PSI akan menggunakan bus yang eksteriornya sudah dimodifikasi, dengan wajah Jokowi dan Grace Natalie terpampang.

Selain itu, dalam Solidarity Tour, PSI akan membuka 5 kelas pelatihan bagi kalangan millennial di kota-kota tersebut, dengan menghadirkan para ahli di bidang masing-masing sebagai pembicara.

“Ada pelatihan membangun perusahaan start up, kelas digital marketing, juga kelas menulis kreatif, kelas make up, dan kelas mobile-phone photography,” ungkap Sumardy.

Terkait Festival 11, pada kesempatan yang sama, juru bicara PSI, Andy Budiman mengatakan, “Bandung dipilih karena merupakan salah satu kota terpenting di Indonesia, dikenal sebagai Kota Kreatif. Banyak anak muda, seniman, dan kelompok kreatif lahir dari Bandung. Kang Ridwan Kamil yang dulu Wali Kota Bandung juga salah seorang tokoh kreatif Indonesia,” ujar Andy.

Pemilihan Bandung untuk Festival 11 pertama di 2019 ini tak terlepas dari komitmen PSI sebagai partai politik yang akan merangkul kaum muda dan memekarkan potensi-potensi mereka.

“Dalam Festival 11 di Bandung ini, kami ingin menyapa anak-anak muda Indonesia. Di pidato awal tahun 2019 Ketua Umum PSI Grace Natalie, yang merupakan inti Festival 11, akan disampaikan tawaran PSI untuk anak-anak muda Indonesia, apa yang hendak PSI lakukan untuk memaksimalkan potensi anak-anak muda kita,” lanjut Caleg DPR RI dari Dapil Jawa Timur I tersebut.

Selain itu, pidato politik Grace Natalie juga akan menyinggung sejumlah persoalan kebangsaan yang penting dan mendesak diselesaikan,

“Kami akan terus mengartikulasikan hal-hal yang mungkin bagi kalangan politisi lama dianggap tabu. Tapi bagi kami itu harus dibicarakan karena menjadi persoalan penting bagi Indonesia,” tutur Andy.

PSI Siap Terima Rizky Amelia, Korban Kekerasan Seksual Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan
Liputan Nasional Siaran Pers

PSI Siap Terima Rizky Amelia, Korban Kekerasan Seksual Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merasa ikut prihatin dengan kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan. Kasus asusila itu diduga melibatkan mantan anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS TK berinisial SAB, dengan Rizky Amelia, yang tak lain adalah asisten ahli di jajaran Dewas BPJS TK.

Untuk itu, DPP PSI mengadakan diskusi publik dengan mengusung tema “Melawan Predator Seks: Berkaca Dugaan Kekerasan Seks di Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan”, Selasa (08/01/2019).

Caleg PSI, sekaligus Jubir PSI Bidang Perempuan, Dara Adinda Nasution, menuturkan, menyatakan secara terbuka bahwa partainya siap membantu Amel, panggilan akrab Rizky Amelia, termasuk bantuan hukum, dan soal membuka pilihan kepada Amel untuk berkarier di PSI. Pasca-berita dugaan pemerkosaan terhadap Amel heboh, ia tak hanya jadi pusat pemberitaan, yang bersangkutan justru diberi sanksi berupa skorsing oleh Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan.

“Harus ada upaya short-term yang kita (PSI) lakukan, kita menawarkan bantuan kepada Mbak Amel di bidang hukum, di LBH Jangkar Solidaritas. Kita juga siap menyediakan bantuan psikolog, kita juga menawarkan Mbak Amel bisa bekerja di PSI dengan lingkungan kondusif tanpa stigmatisasi terhadap Mbak Amel,” ujar Caleg PSI dari Dapil Sumatera Utara III ini.

Lebih jauh, kasus yang dialami Amel, itu memperlihatkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang sudah 2 tahun mandek di DPR, mendesak untuk segera disahkan.

“Dari kasus Amel ini kita melihat bahwa betapa RUU PKS itu semakin urgent untuk disahkan. RUU PKS sudah dua tahun mangkrak di DPR, di Komisi VIII,” kata Dara di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat.

Ia juga menilai, kasus Amel ini sebagai ujian bagi komitmen partai-partai yang ada di DPR sekarang, terutama terhadap perlindungan korban kekerasan seksual.

“Kita sih berharap RUU PKS bisa disahkan sebelum Pemilu, kalau belum juga disahkan sebelum Pemilu, berarti kita mempertanyakan komitmen partai-partai yang sudah ada dalam melindungi korban kekerasan seksual,” imbuhnya.

Tumpuan PSI dalam memaksimalkan perlindungan terhadap perempuan, ada pada pengesahan RUU PKS, karena menurut Dara, payung hukum yang ada sekarang belum cukup kuat membaca banyak kasus kekerasan seksual. Ia memakai contoh pasal 285 KUHP tentang Perkosaan.

“Soalnya kalau pasal 285 (KUHP) tentang Perkosaan harus ada ancaman kekerasan fisik, kalau perkosaan dilakukan dalam keadaaan tidak sadar, kan tidak ada tanda-tanda perlawanan jadi kita melihat payung hukum yang sekarang itu nggak cukup melindungi korban-korban kekerasan seksual.”

“RUU PKS punya cakupan arti kekerasan seksual yang lebih luas, seperti pemerkosaan, eksploitasi seksual yang melibatkan relasi kuasa seperti yang dialami Mbak Amel. Jadi kalau misal definisinya diperluas, akan lebih banyak kasus-kasus (kekerasan seksual) yang bisa dipayungi,” kata alumnus Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia itu.

Selain masalah struktural atau ketiadaan payung hukum, nasib korban pemerkosaan sangat mungkin semakin jauh dari keadilan, manakala aspek kultural dalam masyarakat ikut melakukan stigmatisasi kepada korban.

“Dalam kasus Mbak Amel dan perempuan-perempuan lain, juga ada masalah kultural. Bagaimana korban disalahkan, blaming victim, tidak dipercaya, revictimisasi, yang sebetulnya membuat dia menjadi korban untuk kedua kali,” terangnya.

Dara juga mengulang komitmen PSI tentang perlindungan terhadap perempuan yang berkali-kali dinyatakan di depan publik, jika partainya lolos ke Senayan. “PSI sebagai partai perempuan, yang memang 45 % Caleg kita perempuan, pengurus partai kita juga, kita akan menjadikan RUU PKS ini sebagai salah satu prioritas utama kalau PSI lolos ke DPR”

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, aktivis perempuan dari LBH APIK, Ratna Bantara Munti ikut mengamini pernyataan Dara. “Kasus pemerkosaan yang dialami oleh Amel ini, merupakan fenomena gunung es. karena itu, RUU PKS memang sangat penting disahkan, karena ada 9 jenis kekerasan seksual dalam RUU tersebut.”

Ade Armando, akademisi UI dan koordinator Kelompok Pembela Korban Kekerasan Seksual (KPKS), mengungkapkan fakta lain tentang respon Dewan Pengawas BPJS TK atas kasus yang melibatkan salah satu anggotanya. Menurutnya, Dewas BPJS TK tak bersedia menemui rombongan KPKS yang datang membawa surat pernyataan KPKS terkait kasus Amel ini. Lalu, surat pernyataan tertanggal 7 Januari 2019 itu pun dibagikan kepada rekan-rekan wartawan.

“Dari 7 anggota Dewan Pengawas BPJS TK, tak seorang pun yang bersedia menemui kami, dan menerima surat yang kami bawa. Di mana tanggung mereka sebagai penyelenggara negara?” tegas Ade yang mendampingi Amel itu.

“Kalau Bosan dengan Kebohongan, Kami Adalah Alternatif”
Siaran Pers

“Kalau Bosan dengan Kebohongan, Kami Adalah Alternatif”

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjawab pro dan kontra atas penyerahan “Kebohongan Award Awal 2019” untuk Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan Andi Arief.

Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, mengatakan “Kebohongan Award” merupakan gaya komunikasi dari sebuah partai politik yang tak terbebani masa lalu dan bisa diharapkan menjadi kekuatan baru di Pemilu 2019 nanti.

“Kami partai anak muda yang tidak memiliki beban masa lalu, kami bisa berkomunikasi lebih lugas, lebih ceplas-ceplos karena kami punya otensitas. Jadi kepada publik di luar sana yang jengah atau bosan dengan cara berpolitik Partai Gerindra dan PKS yang selalu menggunakan isu-isu kebohongan dan isu-isu agama, termasuk tentunya di dalamnya ada Partai Demokrat dan PAN, maka pada April nanti PSI akan jadi partai alternatif yang akan menjadi kekuatan kredibel,” tegas Toni di Kantor DPP PSI, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin 7 Januari 2019.

Disambung oleh Dara Adinda Nasution, Jubis PSI dan juga Caleg DPR RI dari Dapil Sumatera Utara III, dirinya mengatakan apa yang dilakukan partainya sebagai wujud kampanye kreatif. “Kalau dibilang bahwa Kebohongan Award ini adalah sesuai tindakan yang alay gitu ya, kami di PSI sangat tidak setuju karena bentuk protes ini adalah bentuk nonviolent resistence yaitu bentuk protes simbolik untuk mengubah kondisi sosial dan politik lewat cara-cara non kekerasan,” katanya.

Menanggapi tudingan gerakan politik alay dan menyebut upaya membalas PSI dengan memberikan penghargaan “Partai Teralay” oleh sejumlah partai politik, Dara menyebutnya sebagai langkah menjilat ludah sendiri.

“Kalau ada juga yang ingin memberikan award kepada kami sebagai partai teralay dari kubu sebelah, kami sih heran dari awal kami disebut melakukan tindakan alay. Kenapa mereka mau ikut-ikutan jadi alay juga begitu? Jadikan seperti menjilat ludah sendiri,” kata Dara.

Pada kesempatan yang sama pula, politisi PSI, Mohamad Guntur Romli, tak ketinggalan menyoroti langkah hukum yang bakal diambil oleh Aliansi Cinta Tanah Air (ACTA), yang melaporkan PSI ke kepolisian. Menurutnya, laporan ACTA lebih pada bentuk ungkapan “maling teriak maling” karena tanpa alasan yang jelas.

“Laporan itu bagi kami merupakan cerminan maling teriak maling, karena apa yang kami berikan sebagai Kebohongan Award itu adalah berdasarkan fakta. Itu merupakan laporan sampah karena tidak berdasarkan argumentasi dan fakta,” lanjut Guntur.

Ia juga merespons sikap Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief, yang berencana menggeruduk rumahnya dan menuding Andi Arief mengadopsi cara-cara Tim Mawar, salah satu tim dalam pasukan elite Kopassus yang ditugaskan untuk menculik para aktivis reformis di tahun 1998.

“Terkait Andi Arief yang katanya mau melaporkan saya, bahkan mau menggeruduk rumah saya, ini menunjukkan bahwa kubu sebelah sudah ingin menggunakan cara-cara premanisme” ujarnya

“Andi Arief menggunakan cara-cara Tim Mawar yang pada tahun 1998 menculik para aktivis, termasuk dia sendiri (Andi Arief juga diculik) dan kita tahu bahwa sekarang Andi Arief itu berkoalisi dengan mereka yang masuk dalam jaringan Tim Mawar,” pungkas aktivis NU itu.

Tak hanya Caleg dan Jubir PSI, Albert Aries, dari Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia (Jangkar Solidaritas) juga ikut menyumbang pandangan. Albert justru mempertanyakan langkah hukum yang akan diambil oleh ACTA. “Yang jadi pertanyaan utama di siang hari ini, ini termasuk laporan atau pengaduan? Karena konsekuensi dari kedua hal ini sangat berbeda dari sisi hukum.”

Lebih jauh lagi, ia mengungkapkan, upaya hukum ACTA bisa saja gugur lantaran kebohongan award oleh PSI demi kepentingan umum untuk menghadirkan Pemilu yang bebas dari hoax. Menurut Albert, “Bila asumsinya laporan atau pengaduan ini adalah pencemaran nama baik, atau penghinaan, maka terdapat 2 alasan menghapus (laporan) pidana dari suatu pencemaran nama baik, yang pertama adalah kalau dilakukan dalam konteks membela diri, yang kedua adalah untuk kepentingan umum.”

“Kalau benar apa yang dilakukan oleh kawan-kawan PSI ini adalah bagian dari membela diri atau kepentingan umum untuk Pemilu yang jujur, silakan terjemahkan sendiri…” ujar Albert.

Yurgen Alifia, Jubir dan Caleg PSI, punya pandangan sendiri. Baginya, media perlu membatasi manuver politik orang-orang yang sudah terbukti menebar berita palsu atau hoax. “Mungkin teman-teman pers bisa mempertimbangkan untuk tidak memberikan banyak ruang buat orang-orang yang sudah terbukti menyebar hoax,” kata Yurgen.

PSI Beri “Kebohongan Award” untuk Prabowo, Sandiaga, dan Andi Arief
Siaran Pers

PSI Beri “Kebohongan Award” untuk Prabowo, Sandiaga, dan Andi Arief

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan “Kebohongan Award Awal Tahun 2019” kepada Capres Prabowo Subianto, Cawapres Sandiaga Uno, dan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief.

“Baru saja membuka awal tahun, sudah terjadi tsunami hoax, tsunami fitnah. Karena itu PSI merasa perlu memberikan penghargaan kebohongan kepada tiga orang,” kata Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, dalam konferensi pers di basecamp DPP PSI, Jl. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jumat (4/1/2019).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP PSI, Tsamara Amany, menegaskan acara pemberian piala kebohongan ini merupakan peringatan kepada publik agar tidak menganggap berita bohong menjadi hal yang normal dalam politik.

“Ini merupakan peringatan kepada publik agar tidak terjadi normalisasi kebohongan,” kata Tsamara. Ia mengatakan piala dan piagam penghargaan kebohongan diberikan kepada tiga politisi sesuai kategori kebohongan yang mereka lakukan.

“Kebohongan terlebay, paling lebay, kami berikan kepada Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa selang cuci darah di RSCM dipakai oleh 40 orang,” kata Tsamara.

“Kebohongan selanjutnya, yaitu kebohongan hakiki, yang layak disematkan kepada Sandiaga Uno, atas pernyataan membangun tol tanpa utang. Padahal kita tahu, ternyata ada pinjaman dari bank sebesar 8,8 triliun” tegas dia.

Tsamara melanjutkan, “Ada juga penghargaan kebohongan terhalu untuk Andi Arief, yang menyebutkan ada 7 kontainer berisi surat suara yang sudah dijoblos. Tiap kontainer disebut berisi 10 juta suara, artinya ada 70 juta surat suara yang sudah dicoblos.”

Menyambung Raja Juli Antoni dan Tsamara Amany, juru bicara dan caleg PSI dapil Sumatera Utara III, Dara Adinda Kesuma Nasution, menambahkan penghargaan ini bertujuan untuk memberikan pendidikan politik kepada publik.

“Jadi, yang dilakukan PSI ini jangan dilihat dari gimmick semata. Ini bagian dari pendidikan politik, bahwa partisipasi apa pun diperbolehkan dalam demokrasi, asal bukan menyebarkan hoax atau berita bohong,” ujar lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia itu.

Di halaman Kantor DPP PSI, acara ditutup dengan penyerahan 3 piala dan piagam kebohongan kepada pengemudi ojek online untuk dikirim ke Badan Pemenangan Nasional Prabowo–Sandi dan kantor DPP Partai Demokrat.

Caleg PSI Patungan Rp 21 Miliar untuk Kampanye
Siaran Pers

Caleg PSI Patungan Rp 21 Miliar untuk Kampanye

Pada September-Desember 2018, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melaporkan Penerimaan Dana Kampanye Parpol sejumlah total Rp 21 miliar untuk kegiatan kampanye. Angka itu termanifestasi dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang diserahkan PSI kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu, (2/1/2019).

Rinciannya, Rp 20 miliar merupakan nilai kampanye dari para calon legislatif (caleg) PSI, dalam bentuk jasa, barang, dan uang.

Sementara, senilai Rp 1 miliar merupakan penerimaan sumbangan dari masyarakat. Sumbangan ini sebagian besar berupa barang senilai Rp 730an juta, dan uang yang masuk ke rekening RKDK sejumlah Rp 280an juta. Sumbangan dari masyarakat ini membuktikan bahwa ada dukungan masyarakat untuk PSI.

Sebelumnya KPU telah meminta seluruh partai politik peserta Pemilu 2019 untuk menyerahkan Laporan Pemasukan dan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pada awal tahun.

“Penerimaaan Dana kampanye Partai itu sebagian besar kontribusi para caleg untuk berkampanye, memproduksi dan memasang spanduk dan baliho, dan atribut kampanye yang kemudian dibagikan caleg PSI kepada masyarakat dari pintu ke pintu,” kata Bendahara Umum DPP PSI, Suci Mayang Sari, ketika menyerahkan laporan dana kampanye partai di kantor KPU RI.

“Tiga bulan ke depan penggunaan dana kampanye akan intensif seiring semakin mendekatnya pelaksanaan Pemilu 17 April nanti. PSI akan melaporkan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana partai sesuai amanat undang-undang,” tambah Suci Mayang Sari.

Sejak beberapa waktu lalu, DPP PSI menginstruksikan agar mesin partai mulai bergerak dari pintu ke pintu, meyakinkan masyarakat untuk mendukung agenda PSI memperbaharui parlemen di tingkat pusat dan daerah dalam rangka men-support para pemimpin reformis seperti Jokowi, Ridwan Kamil, Nurdin Abdullah, Tri Rismaharini dll dan melindungi mereka dari gangguan para politisi hitam.

Bergeraknya mesin partai ini belakangan mulai terlihat dengan menguatnya elektabilitas PSI yang menurut beberapa lembaga survei terus naik dan kini telah melampaui satu persen.

 

 

Jelang Tutup Tahun, PSI Dominasi Pencarian di Internet
Siaran Pers

Jelang Tutup Tahun, PSI Dominasi Pencarian di Internet

Minat pengguna internet di Indonesia untuk mencari informasi tentang Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meningkat tajam dalam beberapa waktu terakhir. Peningkatan ini disampaikan juru bicara PSI bidang Teknologi Informasi, Sigit Widodo, di Jakarta, Senin (31/12/2018).

Dalam penelusuran Sigit, tren meningkatnya pencarian informasi tentang PSI ini terlihat dari kecenderungan yang direkam oleh ‘Google Trends’ dalam 90 hari terakhir.  “Pencarian kata kunci ‘PSI’ terlihat jelas meningkat pesat dalam dua bulan terakhir, terutama beberapa saat setelah PSI menyampaikan sikap-sikap politiknya dalam Festival 11,” ujar Sigit.

Pada 11 November 2018, ketua Umum PSI, Grace Natalie, pada Festival 11 di Indonesia Convention Exhibition, BSD City, Tangerang, Banten, menyampaikan sikap politik PSI yang akan dengan tegas mendukung pemimpin-pemimpin reformis di tingkat pusat dan daerah, mencegah penghamburan uang rakyat di DPR-RI, dan menolak Perda-perda agama yang diskriminatif. Google Trends mencatat, lonjakan tertinggi kata kunci “PSI” terjadi pada 14-15 November 2018, tiga hari setelah pernyataan politik PSI tersebut.

“Google Trends mencatatkan skor 99 pada 14 November dan skor 100 pada 15 November 2018 untuk kata kunci ‘PSI’. Ini angka tertinggi dalam skala Google Trends,” ujar Sigit.

Sigit yang sebelum bergabung dengan PSI menjabat sebagai Direktur Operasional Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ini menjelaskan, Google Trends menghitung popularitas relatif sebagai rasio dari volume query pencarian terhadap jumlah total semua pencarian. 100 merupakan nilai maksimal untuk skala popularitas relatif ini.

“Jadi kasarnya, hampir semua orang di Indonesia mencari dengan kata kunci ‘PSI’ di dua hari itu,” jelas Sigit.

Kemudian, Google Trends kembali mencatat beberapa lonjakan pencarian dengan kata kunci “PSI”. Pada 19 November 2018 “PSI” mencatat skor 92, dan setelah itu secara perlahan kembali hingga ke kurva normal. Kenaikan kembali terjadi pada 11 Desember 2018 saat PSI kembali melemparkan sikap politiknya yang pro-perempuan pada Festival 11 di Surabaya.

“Setelah pernyataan politik PSI di Surabaya, pada 11 Desember 2018 Google Trends mencatat skor 45 dan kembali naik di 17 Desember ke skor 79,” kata Sigit.

Sigit membandingkan pencarian kata kunci “PSI” dengan partai-partai politik lainnya. “Hasilnya, semua partai masih di bawah PSI, “kata Sigit. “Partai lain yang juga sempat mengalami lonjakan skor pencarian di Google Trends dalam 90 hari terakhir adalah Partai Demokrat dan PKS. Partai Demokrat mengalami lonjakan hingga skor 85 di 15 Desember 2018 yang nampaknya terkait dengan pemberitaan perusakan baliho di Riau, sedangkan PKS mengalami lonjakan terakhir di akhir September saat kepengurusan PKS Bali membubarkan diri,” lanjut Sigit.

Tingginya pencarian kata kunci “PSI” melalui mesin pencari Google, menurut Sigit layak disambut dengan baik. “Artinya masyarakat memiliki rasa ingin tahu yang tinggi pada PSI, walaupun tentunya tidak semua mencari dalam konteks yang positif,” ujarnya.

Sigit menyebutkan ada beberapa kata kunci negatif terkait PSI seperti anti-syariah, anti-agama, hingga pencarian foto Ketua Umum PSI, Grace Natalie, yang dimanipulasi seolah-olah tengah berpose seksi.  “Namun pencarian dengan kata kunci positif dan netral jauh lebih banyak,” jelas Sigit.

Google Trends, menurut Sigit, sudah biasa digunakan untuk menentukan tingkat popularitas suatu brand, termasuk popularitas partai politik di dunia maya. “Kalau untuk elektabilitas, biasanya dikaitkan dengan sentimen positif dan negatif di media-media sosial utama, untuk ini diperlukan aplikasi berbasis big data yang lebih kompleks. Namun untuk indikator popularitas, Google Trends sudah memadai, setidaknya untuk indikator awal,” ujar Sigit yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua Internet Development Institute, sebuah lembaga kajian internet independen.

Menurut Sigit, dengan sudah lebih dari 50 persen Warga Negara Indonesia memiliki akses ke internet, popularitas di Internet semakin berhubungan dengan popularitas di dunia nyata. “Apalagi di kalangan pemilih milenial yang terbiasa memilih internet sebagai sumber informasi utama, popularitas di Internet menjadi sesuatu yang sangat penting bagi partai politik saat ini,” pungkasnya.

 

PSI Tutup 2018 Dengan Optimis, 2019 Jadi Partai Menengah yang Tentukan Pendulum Politik
Pernyataan Sikap DPP PSI Siaran Pers

PSI Tutup 2018 Dengan Optimis, 2019 Jadi Partai Menengah yang Tentukan Pendulum Politik

2018 adalah tahun yang menggembirakan bagi PSI. Awal tahun ini PSI lolos verifikasi KPU dan resmi menjadi peserta pemilu. Kini rakyat Indonesia memiliki partai nasionalis alternatif untuk dipilih pada pemilu 2019 nanti.

Tahun ini juga menjadi tahun yang menggembirakan bagi PSI. Sebagai partai anak muda para aktivis dan Caleg PSI telah memperkaya wacana publik,  menghiasi pemberitaan media cetak, online dan TV. Dengan tulus kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang secara objektif dan profesional memberitakan PSI.

Dua kali pidato saya sebagai Ketua Umum PSI di #Festival11 mengenai sikap kami menolak Perda Injil dan Syariah, serta larangan poligami bagi kader PSI, telah memantik diskusi yang hangat, tidak hanya menjadi berita tapi juga artikel akademik popular di berbagai media. Saya senang karena dunia politik kita selama ini kering akan wacana publik dan kami telah menginisiasi perdebatan publik yang hangat.

Sementara itu banyak yang mengkhawatirkan dua pidato saya itu akan menggerus popularitas PSI. Saya ingin menegaskan politik PSI adalah politik nilai dan politik ideologis. Politik tidak mesti selalu dikaitkan dengan keuntungan elektoral, tapi sejauh mana partai konsisten dan tekun memperjuangkan nilai yang menjadi alasan kenapa partai didirikan.

Akhirnya, 2018 kami tutup dengan optimisme. Berkat kerja politik “door to door canvassing”,  mendatangi rumah-rumah warga seperti yang disarankan oleh capres kami, Joko Widodo, elektabilitas PSI terus membaik. Semua lembaga survei per Desember memperlihatkan itu.

Lembaga survei seperti Y-Publika  2,6 %,  Etos 1,7%, IndEx 1,2%, SMRC 1% dan survei internal PSI 1,8%. Dengan rentang margin of errors 2,9 – 3,5% maka kami sangat optimis per hari ini pemilih PSI sudah berada dalam kisaran ambang batas parlemen 4%. Dengan kerja keras dan ikhlas saya optimis PSI tidak hanya akan melenggang ke DPR bahkan akan menjadi partai menengah yang akan menentukan pendulum politik di tanah air.

Kepada para pemilih yang masih ragu bahwa suara kalian akan sia-sia, mubazir, dan terbuang karena embusan isu PSI tidak akan lolos ambang batas parlemen, saya tegaskan suara kalian akan sangat bermanfaat untuk memastikan kehadiran sebuah partai di DPR yang akan memperjuangkan Indonesia tanpa diskriminasi dan Indonesia tanpa korupsi.

Selamat tahun baru 2019, tahun optimis!

 

Ketua Umum DPP PSI

Grace Natalie

 

PSI Non-Aktifkan Empat Kader terkait Poligami dan Perda Agama yang Diskriminatif
Pernyataan Sikap DPP PSI Siaran Pers

PSI Non-Aktifkan Empat Kader terkait Poligami dan Perda Agama yang Diskriminatif

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menonaktifkan empat kadernya sebagai calon legislatif dan anggota. Penonaktifan ini merupakan sikap tegas DPP PSI untuk mendispilinkan kader dan menjunjung tinggi nilai yang diperjuangkan partai.

Pertama, Husin Shahab, caleg DPR RI dari Dapil Jawa Timur XI. “Berdasarkan rapat pleno DPP PSI, kami memutuskan menonaktifkan Bro Husin dengan alasan telah melanggar nilai-nilai PSI soal penghargaan kepada perempuan,” kata Wasekjen PSI, Satia Chandra Wiguna, dalam keterangan pers, Jumat 21 Desember 2018.

Kedua, Nadir Amir. Nadir mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai calon legislatif DPDR II Bone. “Alasannya, yang bersangkutan tidak setuju dengan sikap DPP PSI soal poligami,” kata Chandara

Ketiga, Muhammad Ridwan. Chandra menyatakan, “Bro Ridwan adalah Ketua DPD Gowa dan juga Caleg DPRD Propinsi Dapil Sulsel III. Ia tidak setuju dengan sikap PSI soal Perda Agama.”

Terakhir, Ketua DPD PSI Kota Cirebon, Yuki Eka Bastian. “Ia mengundurkan diri karena melakukan praktik poligami,” kata Chandra.

Dengan penonaktifan keempat kadernya, PSI berupaya konsisten dengan nilai-nilai yang diperjuangkan.

“Jika ada kader yang tidak sepakat dengan DNA (nilai dasar) PSI terpaksa kami harus melepas mereka. PSI sangat serius dalam menegakkan nilai-nilai kami sehingga terhitung hari ini DPP PSI menonaktifkan keempat kader tersebut, ” pungkas Chandra.