Dampingi Anak Korban Pemerkosaan di Bekasi, PSI Minta Pelaku Dihukum Berat
Siaran Pers

Dampingi Anak Korban Pemerkosaan di Bekasi, PSI Minta Pelaku Dihukum Berat

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendampingi PU, korban dugaan kekerasan seksual dan perdagangan anak, pada sidang pertamanya di Pengadilan Negeri (PN) Kota Bekasi, Selasa (31/8/2021). Pendampingan dilakukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Kota Bekasi dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PSI.

PU, yang berusia 15 tahun, diduga menjadi korban pemerkosaan terdakwa AT, pria berusia 21 tahun. AT, anak seorang anggota DPRD di Kota Bekasi ini, juga diduga melakukan kejahatan perdagangan orang dengan menawarkan PU sebagai pekerja seksual melalui layanan chat daring. Dalam sehari, mengutip keterangan PU dalam sidang, ia harus melayani empat hingga lima orang lelaki hidung belang yang membayar ke AT.

Ketua DPD PSI Kota Bekasi, Tanti Herawati, meminta agar terdakwa dihukum berat sesuai dengan perbuatannya. “Kasus kekerasan disertai pemerkosaan pada anak di bawah umur harus diberi ganjaran yang setimpal. Kami berharap majelis hakim bisa memberikan hukuman seberat-beratnya agar memberikan efek jera dan menghindarkan kasus serupa terjadi di masa mendatang,” ujar perempuan yang akrab dipanggil Hera ini.

PSI mendampingi PU sejak Mei 2021. Saat itu PU masih berstatus sebagai siswi kelas 9 SMP. Kasus ini mencuat ke publik karena melibatkan tersangka anak seorang anggota DPRD.

Sejak AT ditahan polisi, keluarga PU mendapatkan berbagai ancaman dan intimidasi melalui telepon, pesan singkat, hingga pintu rumahnya yang digedor-gedor tengah malam. Ancaman ini dilakukan agar keluarganya menerima tawaran damai pelaku. Namun keluarga PU bergeming dan menginginkan pelaku diproses secara hukum dan mendapat hukuman yang setimpal.

Karena ancaman-ancaman ini, PSI tidak pernah berhenti mendampingi PU dan keluarganya. Selain memastikan keluarga PU tidak lagi mendapat ancaman, PSI juga berupaya agar PU tidak mengalami tekanan dan trauma psikologis.

Hendra Keria Hentas dari LBH PSI mengatakan, LBH PSI juga mengawal kasus ini karena ada indikasi kasus akan dibelokkan oleh pihak tersangka menjadi kasus perzinahan yang bisa diselesaikan secara damai, termasuk dengan menikahkan korban dengan pelaku. “Kasus ini harus diselesaikan secara hukum dengan memberikan keadilan pada korban dan keluarganya. Menikahkan korban yang masih di bawah umur dengan pelaku, selain melanggar Undang-undang Perkawinan juga akan semakin membuat korban menderita sepanjang hidupnya,” katanya.

Pada sidang pemeriksaan saksi yang pertama kali menghadirkan PU, Hera tidak pernah lepas dari samping PU. “Dia tidak mau ditinggalkan, bahkan menangis saat saya mau pergi, sehingga akhirnya hakim memperbolehkan saya tetap menemani di sampingnya,” ujar Hera.

Hera menyesalkan sidang yang seharusnya digelar pada pukul 13.00 WIB baru dimulai pada pukul 18.30 WIB dan selesai pada pukul 20.30 WIB. “Seharusnya pengadilan mempertimbangkan efek psikologis pada PU yang harus menunggu lebih dari lima jam,” ujarnya. Apalagi di PN Kota Bekasi tidak ada tempat tunggu khusus untuk saksi di bawah umur.

Sidang pemeriksaan saksi dilakukan secara tertutup mengingat saksi korban masih di bawah umur. Menurut Hera, saat PU diperiksa hanya ada perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). “Sayangnya jendela masih dibiarkan terbuka sehingga banyak yang bisa melihat dan mendengar jalannya sidang dari luar jendela,” sesal Hera.

Hera berharap di kemudian hari PN Kota Bekasi bisa memperhatikan hal-hal teknis terkait pemeriksaan saksi di bawah umur. “Sebaiknya ada ruang tunggu khusus anak, ruangan sidang benar-benar tertutup, dan anak jangan dibiarkan menunggu sidang selama berjam-jam seperti ini,” ujarnya.

Masih menurut Hera, PSI akan mengawal kasus ini hingga tuntas dan pelaku mendapatkan hukuman setimpal. “PSI sudah membentuk Komite Solidaritas Pelindung Perempuan dan Anak yang siap mengawal kasus-kasus serupa di seluruh Indonesia. Kami berharap, tidak ada lagi anak-anak dan perempuan yang mengalami nasib serupa dengan PU di Indonesia,” pungkasnya.

Dugaan Pelecehan Seksual di KPI, PSI: Jangan Hanya Galak sama Spongebob
Siaran Pers

Dugaan Pelecehan Seksual di KPI, PSI: Jangan Hanya Galak sama Spongebob

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali menyarankan pemerintah dan DPR untuk membubarkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait dugaan pelecehan seksual dan bullying yang diduga terjadi antar pegawainya. Pernyataan ini disampaikan Juru Bicara PSI, Dara Nasution pada Rabu (2/9/2021).

“Dugaan pelecehan seksual dan bullying di lembaga negara yang didanai pajak mesti ditanggapi secara serius. KPI harus bergerak cepat menginvestigasi kejadian ini dan membawanya ke jalur hukum apabila terbukti. Jangan cuma galak dan gercep (gerak cepat) kalau menyensor kartun Spongebob,” ujar Dara.

Dara juga menyayangkan KPI yang terkesan lamban dalam memproses kasus ini. “Dari keterangan korban, peristiwa kekerasan seksual dan bullying itu sudah terjadi dari tahun 2015 dan korban sudah mengadu kepada pimpinan di tahun 2017. Ini sudah tahun 2021, KPI melakukan apa saja aja selama empat tahun sehingga korban harus mencari keadilan lewat medsos? Saya kira sebaiknya lembaga ini dibubarkan saja,” ujar Dara.

Pernyataan ini dibuat menanggapi dugaan kekerasan seksual dan bullying yang dilakukan oleh pegawai KPI terhadap korban MS di lingkungan kantor KPI Pusat di Jakarta. Dugaan ini ramai ketika korban MS mengunggah ceritanya melalui media sosial.

Dara juga mengapresiasi keberanian korban untuk bersuara dan mencari keadilan atas kekerasan yang menimpanya. “Keberanian korban MS harus kita apresiasi. Di media sosial, banyak yang menuduh korban hanya cari perhatian dan malah membully korban karena ia laki-laki. Tapi, kita mesti lihat, ia sudah menempuh segala macam cara untuk mencari keadilan tapi hasilnya nihil. Bahwa korban sampai harus bersuara di media sosial adalah bukti bahwa penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia belum optimal,” ujar Dara.

Ia menyinggung Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender yang dilakukan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) pada 2020. Riset itu menunjukkan, mayoritas masalah kekerasan seksual di Indonesia berakhir tanpa kepastian.

Dara mengatakan, “Sebanyak 57% korban kekerasan seksual mengaku tak ada penyelesaian dalam kasus mereka. Hanya 19,2% korban yang berhasil mengawal kasus kekerasan seksual, sehingga pelaku berakhir di penjara. Sisanya, antara berdamai atau dinikahkan dengan pelaku. Ini menjadi PR besar untuk penghapusan kekerasan seksual di Indonesia,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, ia kembali mengingatkan pentingnya pengesahan RUU PKS. “Peristiwa ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual bisa menimpa siapa saja, baik laki-laki dan perempuan. Di kasus KPI ini, korbannya berjenis kelamin laki-laki. Itulah pentingnya kita mendukung agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) segera disahkan agar semua korban punya payung hukum yang melindungi mereka,” katanya.

Diundang Presiden Jokowi, PSI Usulkan Bali Jadi Tempat Karantina Penerbangan Internasional
Siaran Pers

Diundang Presiden Jokowi, PSI Usulkan Bali Jadi Tempat Karantina Penerbangan Internasional

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi dan mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19. Demikian disampaikan Plt Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha, dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan 5 partai non-parlemen di Istana Kepresidenan, Rabu 1 September 2021.

“Pemerintah telah mengambil langkah yang benar dalam menyeimbangkan aspek kesehatan dengan ekonomi. Kami mendukung kebijakan “gas dan rem” pemerintah agar kesehatan tercapai, pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Tidak mudah pasti. Tapi kita tidak perlu berkecil hati karena hal sulit ini dialami seluruh negara di dunia ini,” kata Giring dalam paparannya dengan didampingi Plt Sekjen DPP PSI Dea Tunggaesti.

Dalam kesempatan tersebut, PSI menyampaikan aspirasi dari para pengusaha, terutama pengusaha kecil, yang berharap kebijakan PPKM yang diambil pemerintah bisa membantu mendorong agar dunia usaha bisa pulih dan bangkit kembali.

Giring mengatakan, dirinya sudah beberapa waktu di Bali saat undangan dari Presiden Jokowi datang. Selama dirinya di Bali terlihat sekali dampak dari PPKM ini kepada ekonomi. Legian, Popies, Kuta Seminyak, dan tempat-tempat lain yang semula sangat menggerakkan ekonomi pariwisata sekarang tutup total.

“Sepi, kosong seperti kota hantu. Dalam kesempatan ini saya membawa aspirasi dari warga Bali agar semoga karantina dari penerbangan internasional dilakukan di Bali, bukan di Jakarta. Agar occupancy dari puluhan ribu kamar hotel di sana dapat mulai terisi oleh turis-turis yang dikarantina,” ujar Giring.

Mendengar usulan ini, Presiden Jokowi mengatakan akan membahasnya di sidang kabinet.

Dalam masa pandemi ini, Giring memaparkan, PSI telah bergerak di seluruh Indonesia untuk membangkitkan semangat solidaritas, gotong royong, lewat program Rice Box.

“Kami mengajak rakyat untuk berdonasi, termasuk pengurus dan anggota DPRD PSI, untuk program Rice Box. Hingga kini sudah terkumpul dana hampir Rp 3,5 miliar. Hasil crowdfunding ini sangat membuat kami optimis akan masa depan bangsa ini. Masih kuat rasa solidaritas dan keinginan berbagi sesama saudara sebangsa. Banyak bahkan yang hanya menyumbang Rp 10 ribu. Saya kira sangat baik bila Pak Presiden secara regular dalam pidato-pidatonya terus mengobarkan semangat solidaritas ini,” lanjut Giring.

Sementara, lewat program Rice Box, PSI membagikan makanan siap saji kepada warga yang isoman dan sedang kesulitan ekonomi. Target PSI adalah bisa membagikan satu juta Rice Box. Saat ini yang sudah dibagikan sekitar 200 ribu porsi di hampir 100 kabupaten/kota.

Selain itu, pengurus dan anggota DPRD PSI aktif membantu penyelenggaraan vaksinasi. Di Jakarta, Tangerang Selatan, Surabaya, Palu, dan beberapa kota lain, PSI membantu mempercepat program vaksinasi pemerintah.

“Hingga kini kami sudah membantu hampir 100 ribu warga mendapat vaksinasi. Kami bertekad akan terus membantu program vaksinasi untuk mempercepat herd immunity,” kata Giring.

Selain PSI, hadir pula Ketua Umum dan Sekjen PKP, Perindo, Partai Hanura, dan PBB. Dalam penjelasannya, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah capaian pemerintah terkait penanganan Covid-19. Yaitu, Indonesia tidak masuk 10 besar negara dengan kasus covid tertinggi padahal secara jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia, tergolong 7 besar di dunia dalam program vaksinasi, dan pengendalian inflasi di kisaran 1,5 persen.

Pelanggaran Kode Etik Berat Diberi Sanksi Ringan, PSI Desak Wakil Ketua KPK Lili  Pintauli Mundur
Siaran Pers

Pelanggaran Kode Etik Berat Diberi Sanksi Ringan, PSI Desak Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Mundur

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Wakil Ketua Lili Pantauli Siregar untuk mundur. Ia terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat karena berkomunikasi dengan Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial yang berstatus terperiksa.  Dewan Pengawas (Dewas) KPK hanya memberi sanksi pemotongan gaji pokok.

“Seharusnya sanksi jauh lebih berat, yaitu diberhentikan atau yang bersangkutan diminta mengundurkan diri.  Ini pelanggaran berat yang dampaknya adalah pelecehan terhadap integritas KPK. Sanksi potong gaji terlalu ringan. Bu Lili layak mundur,” kata Juru Bicara DPP PSI, Ariyo Bimmo, dalam keterangan tertulis, Selasa 31 Agustus 2021.

Bimmo menambahkan, sanksi itu menjadi preseden buruk penegakan aturan dan sangat merugikan kredibilitas KPK. Kepercayaan publik dibangun bukan hanya melalui banyaknya kasus korupsi yang diselesaikan, tapi bagaimana KPK dapat menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan secara internal.

“Kalau sanksinya hanya seperti ini, jangan bermimpi pelanggaran semacam itu tidak akan terulang. Sementara, citra KPK sedang mengalami turbulensi. Kerja penegakan hukum KPK bakal diwarnai prasangka dan kecurigaan. Bukan seperti ini harapan masyarakat dengan hadirnya Dewan Pengawas KPK,” kata Bimmo.

Dewas KPK menyatakan Lili melakukan pelanggaran kode etik berat. Lili terbukti bertemu secara langsung dengan Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial, yang berstatus terperiksa.

Pada periode Februari hingga Maret 2020. Lili berkenalan dengan Syahrial di pesawat dalam perjalanan dari Kualanamu ke Jakarta. Padahal saat itu Syahrial sudah berstatus terperiksa dalam kasus dugaan korupsi di Pemko Tanjung Balai.

Lili dan Syahrial kemudian berkomunikasi intens seusai berkenalan setelah Lili memberikan nomor ponselnya.

Tidak hanya itu. Mantan anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) itu juga terbukti membawa embel-embel pimpinan KPK untuk pengurusan penyelesaian di PDAM Tirta Kualo Tanjung Balai, atas nama Ruri Prihartini.

“Kita memang belum berbicara tentang dugaan tindak pidana, tapi ini masalah etik dalam pemberantasan korupsi. KPK harusnya menjadi kiblat etik para penegak hukum di Indonesia,” tutup Bimmo.

Pemerintah Diminta Percepat Pendataan Anak Yatim Piatu Akibat Pandemi
Siaran Pers

Pemerintah Diminta Percepat Pendataan Anak Yatim Piatu Akibat Pandemi

Data by name by address anak-anak yatim, piatu dan yatim piatu menjadi kebutuhan mendesak yang ditunggu-tunggu semua pihak yang perduli dengan nasib anak-anak yatim, piatu dan yatim piatu selama pandemi. Tidak adanya sumber informasi terpadu yang bisa diakses oleh semua pihak mempersulit mitigasi segera terhadap anak-anak tersebut. Oleh karena itu pemerintah diminta untuk sesegera mungkin menyediakan sumber informasi dan data terpadu yang bisa diakses oleh semua pihak.

“Data ini bukan sekedar angka, kita sangat membutuhkan informasi utuh soal anak-anak yang kehilangan pengasuhan dari orang tua yang meninggal dunia akibat covid-19. Dengan mengetahui angka real jumlah anak-anak yatim piatu ini kita bisa memperhitungkan sumber daya yang kita butuhkan untuk menyelamatkan mereka. Penanganan terhadap anak-anak tentu sangat berbeda dengan orang dewasa. Tidak bisa kita hanya memberi donasi berupa uang atau barang, mereka anak-anak yang belum tau apa-apa. Dikasih uang juga mereka tidak mengerti mau diapakan.” kata Mary Silvita, anggota Komite Solidaritas Pelindung Perempuan dan Anak DPP PSI, Minggu 29 Agustus 2021.

Lebih jauh Mary menuturkan bahwa anak-anak membutuhkan bukan hanya intervensi negara dalam bentuk perlindungan penuh atas kebutuhan dasar mereka, namun juga partisipasi masyarakat. “Tidak hanya pemerintah, semua kita juga bisa berpartisipasi membantu jika data dan informasinya tersedia dan bisa diakses.

Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain: Pertama, kebutuhan pengasuhan. Ini penting sekali dipastikan, apakah ada pihak yang merawat dan mengasuh mereka setelah orang tuanya meninggal dunia? Jika belum ada, maka harus disediakan pusat pengasuhan sementara. Sekali lagi ini harus bersifat sementara, sebab anak-anak membutuhkan lingkungan pengasuhan berbasis keluarga di lingkungan yang mereka kenal.

Kedua, jaminan pendidikan, termasuk kebutuhan sekolah seperti perlengkapan belajar, paket data jika mereka sekolah daring, dan lain-lain. Ketiga, jaminan kesehatan. Ini juga sering kali luput dari perhatian kita. Setelah tidak lagi punya orang tua bagaimana status BPJS mereka, jika punya BPJS, dan bagaimana jika tidak punya. Pendaftaran BPJS ini juga berdasarkan Kartu Keluarga, bagaimana kemudian ini diterapkan untuk anak-anak yatim piatu akibat covid-19? Keempat, kebutuhan gizi anak, yang tentu saja berbeda sesuai usia dan kebutuhan tumbuh kembang masing-masing anak.”

Kehilangan orang tua adalah sebuah peristiwa traumatis yang pasti akan meninggalkan kesedihan luka dan trauma bagi anak-anak dalam waktu yang lama. Belum lagi risiko lain yang menghantui, seperti: ancaman kekerasan, kejahatan, penelantaran, dipekerjakan, dinikahkan hingga putus sekolah. “Tentu saja ini bukan masalah sepele dan mudah mitigasinya. Tapi dengan adanya sumber informasi terpadu yang disediakan pemerintah, kita semua bisa sama-sama bahu membahu membantu pemerintah melindungi dan menyelamatkan anak-anak ini dengan segera,” tutup Mary.

Pandemi yang telah berjalan hampir dua tahun ini telah merenggut nyawa 127.000 orang di Indonesia, dan jumlah ini masih mungkin akan bertambah. Kementerian sosial menyebutkan berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 per 20 Juli 2021 diketahui ada 11.045 anak menjadi yatim, piatu, atau yatim piatu. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memprediksi lebih besar lagi, yaitu terdapat setidaknya 40.000 anak menjadi yatim, piatu atau yatim piatu selama pandemi. Sementara Kawal Covid-19 mengestimasi lebih dari 50.000 anak, data per Juli 2021. Semua angka masih bersifat prediksi, dan hingga saat ini belum ada rilis resmi dari pemerintah tentang angka real dan sejauh mana upaya yang sudah dilakukan pemerintah.

PSI Desak Pejabat Kembalikan Honor Pemakaman Jenazah Covid-19
Siaran Pers

PSI Desak Pejabat Kembalikan Honor Pemakaman Jenazah Covid-19

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam kebijakan pemberian honor pemakaman jenazah pasien Covid-19 kepada Bupati dan sejumlah pejabat di Jember.

“Terhadap kebijakan itu, sikap PSI sangat jelas. Kami mengecam setiap kebijakan yang tidak pro-rakyat dan tidak menunjukkan empati kepada rakyat yang sedang menghadapi kesulitan besar akibat pandemi,” kata Wasekjen DPP PSI, Danik Eka Rahmaningtiyas, dalam keterangan tertulis, Jumat 27 Agustus 2021.

Seperti diberitakan, Bupati Jember Hendy Siswanto menerima honor Rp 70 juta lebih dari pemakaman jenazah pasien Covid-19. Dasar penghitungannya adalah setiap pemakaman satu jenazah Covid-19, pejabat menerima honor Rp 100 ribu.

Selain Bupati Hendy, sejumlah pejabat lain juga menerima honor yang sama. Mereka adalah Sekretaris Daerah (Sekda), Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember dan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jember.

Danik menilai, pemberian honor pemakaman jenazah Covid-19 kepada pejabat adalah kesalahan fatal yang melukai hati rakyat. Hal itu karena, pejabat terkait sudah mendapat gaji dan tunjangan dari negara.

“Tentunya ini sebuah kesalahan fatal. Mereka (pejabat) sudah menerima gaji dan tunjangan dengan angka fantastis. Pandemi sudah cukup menyengsarakan rakyat, pejabat jangan menambah luka hati rakyat dengan bikin kebijakan konyol ini,” imbuh perempuan kelahiran Jember itu.

Lebih jauh Danik juga meminta kebijakan tersebut dianulir. Menurutnya, jika tetap dipertahankan, itu seperti memberi karpet kepada pejabat untuk mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat.

“Regulasi yang mendasari kebijakan nir-empati ini harus segera dikoreksi dan dianulir, tidak hanya di Jember tapi juga di daerah mana pun. Jika tidak dianulir, seolah membiarkan pejabat mencari keuntungan saat rakyatnya kesusahan,” pungkas mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) itu.

Jakarta Peringkat Satu Tata Kota Terburuk, PSI: Kita Reset Jakarta
Siaran Pers

Jakarta Peringkat Satu Tata Kota Terburuk, PSI: Kita Reset Jakarta

Jakarta adalah kota terlanjur, menurut Jubir DPP PSI bidang Lingkungan Hidup dan Perkotaan,Mikhail Gorbachev Dom.

“Saya tidak kaget saat kalau Jakarta dapat predikat Tata Kota Terburuk, ruang kota Jakarta sudah terlanjur semrawut, pembangunan di Jakarta adalah bentuk Anarkisme Sosial-Lingkungan, di mana pembangunan tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat, juga tidak memberi ruang bagi koridor hijau seperti taman kota dan koridor biru seperti sungai dan danau.,” kata Gorba, panggilan akrabnya, dalam siaran pers, Rabu 25 Agustus 2021.

Gorba menyebut minimnya partisipasi masyarakat dalam Tata Ruang adalah penyebab Tata Ruang Jakarta mendapat predikat paling buruk, “Ruang itu tidak hanya dibentuk oleh kebutuhan Pemerintah Kota saja, tapi oleh kebutuhan warga kota, namun warga kota tidak pernah dilibatkan secara aktif dalam Tata Ruang, dari mulai proses Perencanaan, sampai dengan Perwujudan dan Pengendalian masyarakat hanya menjadi penonton, serta ruang yang terwujud tidak sesuai kebutuhan warga kota, di titik inilah Pemerintah Kota melakukan pemerkosaan terhadap hak warga kota untuk mendapatkan ruang kota yang baik.”

Partai Solidaritas Indonesia tuturnya mencoba memperbaiki hal ini dengan menyerap aspirasi masyarakat dan menyuarakannya lewat anggota legislatif mereka yang duduk di DPRD, “Di DKI saya lihat dewan Fraksi PSI rajin turun ke masyarakat, dan beberapa kali juga mengundang ahli Tata Kota untuk berkonsultasi soal perbaikan kualitas ruang kota Jakarta. Hal ini memang instruksi dari pusat bahwa PSI melalui dewan yang duduk di DPRD seluruh Indonesia, bukan hanya Jakarta, bertugas menjadi jembatan aspirasi masyarakat ke dalam proses perencanaan pembangunan, termasuk proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).”

Warga DKI menurut Gorba tidak perlu berkecil hati atas predikat Kota Jakarta tersebut, ia meyakini masih ada harapan untuk Kota Jakarta terkait dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan pemilu serentak tahun 2024,.

“Kita sebagai warga Jakarta sebenarnya masih punya peluang, saat Pak Jokowi memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur beban Jakarta akan berkurang, meskipun usaha ini harus juga ditangkap Pemerintah Provinsi dengan menyiapkan RTRW yang baik, karena itu warga Jakarta jangan sampai salah pilih lagi di 2024, karena kita memiliki kesempatan untuk mereset RTRW di Pemilu serentak 2024, mensinkronkan semua perencanaan pembangunan yang selama ini memiliki perbedaan waktu penyusunan,” kata Gorba.

Pekan ini, Jakarta menjadi sorotan karena memperoleh peringkat pertama sebagai kota dengan perencanaan tata kota paling buruk di dunia.

Pernyataan itu dikeluarkan oleh platform media arsitektur, Rethinking The Future (RTF) dalam tulisan berjudul “10 Examples of Bad Urban City Planning”

Jakarta disebut sebagai ‘worst-design place on earth’ atau tempat dengan desain paling buruk di dunia. Hal tersebut terjadi karena Jakarta menjadi tempat padat penduduk yang penuh dengan polusi dan air tercemar.

PSI Desak Kominfo Serius Perbaiki Aplikasi Peduli Lindungi
Siaran Pers

PSI Desak Kominfo Serius Perbaiki Aplikasi Peduli Lindungi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo) serius memperbaiki aplikasi Peduli Lindungi jika ingin digunakan sebagai aplikasi utama penanggulangan Covid-19 di Indonesia. Demikian disampaikan Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Sigit Widodo, Sabtu (21/8/2021).

Sebelumnya pemerintah telah menetapkan aplikasi Peduli Lindungi wajib digunakan sebagai syarat beberapa aktivitas masyarakat selama pandemi, termasuk untuk masuk ke pusat perbelanjaan dan perjalanan jarak jauh menggunakan transportasi umum. Aplikasi yang dibuat oleh PT Telkom ini juga tengah diuji coba sebagai syarat penerapan bekerja di kantor alias Work From Office (WFO).

Meski demikian, pemerintah mengakui aplikasi ini masih memiliki banyak kelemahan. Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan juga meminta agar aplikasi ini diperbaiki. “Kemampuan Peduli Lindungi ini saya sudah minta betul ke Kominfo dan Telkom untuk diperhatikan agar aplikasinya dapat berjalan dengan baik,” ujar Luhut, Kamis (19/8/2021).

Sigit sepakat Luhut bahwa aplikasi Peduli Lindungi harus diperbaiki. “Kami mendapat banyak keluhan masyarakat terkait aplikasi ini. Mulai dari data yang tidak update, aplikasi yang tidak efisien sehingga memboroskan baterai, sampai yang aplikasinya benar-benar tidak bisa dijalankan sama sekali. Jika aplikasi ini mau digunakan sebagai aplikasi utama penanggulangan Covid-19, jelas harus ada perbaikan serius,” ujarnya.

Sigit juga mempertanyakan urgensi memindahkan server ke Kominfo dengan alasan agar aplikasinya tidak lelet. “Saya tidak melihat pemindahan server ini dapat meningkatkan kinerja aplikasi Peduli Lindungi. Masalahnya lebih di aplikasinya sendiri yang memang harus diperbaiki dan update data yang buruk. Sangat mengherankan hingga saat ini masih banyak ditemukan status vaksinasi sudah update di situs pedulilindungi.id tapi di aplikasi belum update. Untuk apa menggunakan dua database yang tidak disinkronisasi secara real time seperti ini?” tanya Sigit.

Karena itu, PSI berharap perbaikan aplikasi Peduli Lindungi benar-benar dilakukan dengan serius dan bukan tambal sulam atau sekadar memindahkan lokasi server yang tidak memiliki dampak signifikan pada kinerja aplikasi. “Indikatornya gampang saja. Jika mayoritas pengguna ponsel sudah nyaman menggunakan aplikasi ini dan secara sukarela menginstalnya, berarti aplikasi itu sudah layak digunakan,” ujar Sigit.

PSI menilai penggunaan aplikasi Peduli Lindungi sebagai solusi yang cukup tepat untuk jangka pendek. “Karena belum punya database terintegrasi, mau tidak mau kita harus menggunakan aplikasi yang menunjukkan seseorang sudah divaksin atau belum, sekaligus juga untuk melakukan tracing,” kata Sigit.

Karena itu PSI juga berharap agar pandemi Covid-19 yang tengah melanda dunia saat ini dapat menjadi momen untuk melakukan perbaikan basis data kependudukan Indonesia dan aplikasi-aplikasi yang memanfaatkan basis data tersebut.

“Banyak masalah yang sebetulnya bisa dipecahkan dengan cepat selama pandemi ini jika Indonesia sudah memiliki basis data kependudukan yang baik. Soal distribusi bantuan sosial pada masyarakat terdampak pandemi, misalnya, tidak akan ada masalah besar jika kita sudah memiliki single identity number dengan seluruh data terintegrasi di dalamnya,” ujar Sigit.

Sigit mengatakan, jika dikelola dengan benar, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah memiliki rekam biometrik di dalamnya sebenarnya bisa menjadi single identity number (SIN) yang baik. “Masalahnya kan data NIK kita tidak terintegrasi dengan basis data lainnya. Contoh yang sederhana saja, untuk mengurus SIM atau mengikuti vaksinasi Covid-19 kita masih diminta memberikan fotokopi KTP,” ujarnya.

Masih menurut Sigit, jika semua database kependudukan sudah tersambung, pembuatan SIM, kegiatan vaksinasi, atau kegiatan yang memerlukan proses administrasi lainnya tinggal menyambungkan diri ke database itu. “Jadi pemerintah juga dapat dengan mudah mengetahui siapa saja yang sudah divaksinasi dan siapa yang belum. Pengecekan di lapangan juga lebih mudah karena masyarakat tinggal menunjukkan KTP untuk membuktikan bahwa orang itu sudah divaksin atau belum,” ungkap Sigit.

Database tunggal ini bisa digunakan oleh banyak aplikasi, baik yang dibuat oleh pemerintah maupun yang dikembangkan oleh swasta. “Pemerintah dapat memberikan akses data kependudukan menggunakan Application Programming Interface dengan hak akses data yang berbeda-beda. Selain menarik data, aplikasi ini juga memasukkan data ke dalam database kependudukan, misalnya operator seluler memasukkan data nomor ponsel, dan bank memasukkan data nomor rekening,” kata Sigit.

Jika semua data sudah terintegrasi, tracing penderita Covid-19 juga cukup dilakukan menggunakan NIK. “Jika sudah ada data yang valid pemilik NIK sekian memiliki nomor-nomor ponsel mana saja, pelacakan dengan nomor ponsel relatif mudah. Tinggal bekerja sama dengan operator atau penyedia sistem operasi telepon seluler,” pungkas Sigit.

Mahkamah Agung Berulang Tahun, PSI Pertanyakan Komitmen Melawan Korupsi
Siaran Pers

Mahkamah Agung Berulang Tahun, PSI Pertanyakan Komitmen Melawan Korupsi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengucapkan selamat ulang tahun ke-76 kepada Mahkamah Agung RI, seraya berdoa agar MA dapat menjadi panglima dalam penegakan hukum di Indonesia yang akhir-akhir ini sering melukai rasa keadilan masyarakat. Sebelumnya, PSI mempertanyakan rentetan hukuman ringan bagi koruptor yang dijatuhkan oleh pengadilan dari tingkat pertama sampai Mahkamah Agung.

“Sulit untuk menerima kenyataan bahwa sepanjang 2020 saja, ada hampir 1300 orang terdakwa kasus korupsi dengan total kerugian negara 56,7 Triliun. Yang mengherankan, rata-rata vonis yang dijatuhkan kepada setiap koruptor adalah 3 tahun 1 bulan dengan pidana tambahan uang pengganti tidak sampai 20 Triliun totalnya untuk semua terdakwa tersebut, “ demikian papar Juru Bicara DPP PSI, Ariyo Bimmo dalam keterangan tertulis, Kamis 19 Agustus 2021.

PSI melihat MA merupakan benteng terakhir yang diharapkan rakyat untuk menghadirkan kabar baik dalam penegakan hukum, khususnya terkait pemberantasan korupsi. Rendahnya rata-rata vonis koruptor harus dijadikan bahan evaluasi khusus dan dituangkan dalam kebijakan yang berpihak pada pemberantasan korupsi. “Peluangnya sangat terbuka, karena Ketua MA pada saat ini dikenal progresif dan mengerti benar masalah pengawasan. Keberpihakan pada pemberantasan korupsi bisa menjadi legacy beliau selain kemajuan di bidang teknologi informasi,” lanjut Bimmo.

Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Joko Widodo mengapresiasi mengapresiasi perluasan penerapan pengadilan elektronik atau e-court dan e-litigation yang telah mampu mempercepat penanganan perkara dan melayani publik secara lebih aman di masa pandemi.

Bimmo menyatakan e-court merupakan salah satu pencapaian termaju dari Mahkamah Agung. Dalam beberapa segi, penerapan sistem ini menyejajarkan MA dengan peradilan di negara-negara maju. “Tentunya juga memberikan kita harapan, karena membuktikan MA memiliki kemauan politik untuk berubah menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.”

Namun Bimmo mengingatkan modernisasi peradilan tidak cukup untuk membenahi integritas dan menjaga marwah peradilan. Mahkamah Agung harus keluar dari zona nyaman dan mengambil alih kendali dalam sistem peradilan. Dengan demikian, Kemandirian Badan Peradilan dapat terwujud. “Fiat justitia ruat caelum, tegakkan Keadilan walau langit runtuh. MA harus kembali kepada khittahnya sebagai tuan rumah bagi keadilan dan menjadi panglima dalam penegakan hukum. Jangan biarkan siapapun mempermainkan keadilan bila telah berada dalam rumahnya,” tutup Bimmo.

19 Agustus diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang lahir terpaut 2 hari dengan Kemerdekaan RI. Tema HUT Ke- 76 Mahkamah Agung RI: “Memantapkan Kemandirian Badan Peradilan Melalui Pelayanan Hukum Berbasis Teknologi Informasi Pada Masa Pandemi.”

”Solidaritas Menemukan Makna Penting di Tengah Pandemi”
Siaran Pers

”Solidaritas Menemukan Makna Penting di Tengah Pandemi”

Pandemi Covid-19 telah membuat kata solidaritas menemukan makna pentingnya. Demikian disampaikan oleh Ketua DPP PSI, Tsamara Amany, dalam diskusi online bertema “Pahlawan di Sekitar Kita” yang digelar DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

“Mungkin sebelumnya kita menganggap solidaritas itu satu kata yang gak jelas artinya, apa sih konkretnya, tapi sekarang kata solidaritas menemukan makna yang sangat penting di tengah pandemi,” kata Tsamara, Senin 16 Agustus 2021.

Tsamara melanjutkan, makna solidaritas itu tampak dalam aksi membantu sesama, terutama menolong masyarakat akar rumput yang paling merasakan dampak dari PPKM. Aksi saling bantu oleh masyarakat ini, menurutnya, penting karena kemampuan pemerintah terbatas.

“Kita tidak bisa selalu mengharapkan resources hadir dari pemerintah, tapi kita mengharapkan dari kita yang memiliki keistimewaan kepada warga akar rumput yang kesulitan, dan juga untuk pasien Covid-19 dan nakes yang kesulitan di masa pandemi ini,” lanjut mahasiswi S2 Public Policy and Media Studies di New York University itu.

PSI pun, imbuh Tsamara, sudah ikut ambil bagian membantu sesama sejak pandemi terjadi. Misalnya, saat ini PSI tengah menggalang donasi dari ribuan donatur untuk mengalokasikan 1 juta rice box yang akan dibagikan kepada rakyat terdampak pandemi di seluruh Indonesia.

Sampai sekarang, donasi yang terkumpul mencapai Rp 3 miliar lebih dan selalu dilaporkan kepada publik soal penggunaan dana donasi tersebut.

“Saya sendiri juga kemarin menggalang dana di kitabisa.com, alhamdulillah sudah terkumpul hampir Rp 70 juta, jadi sembako bisa dibagi untuk sekitar 300 KK. Jadi kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, memang terbatas, pasti bergantung pada publik luas, tapi yang saya salut adalah publik tidak berhenti berdonasi. Kita optimis bahwa di Indonesia masih banyak orang yang peduli dengan sesama,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Yayasan Aksi Indonesia, Susy Rizky yang juga menjadi narasumber menceritakan hal ihwal dia mulai aktif menyalurkan donasi. Susy mengaku, keterlibatannya menyalurkan donasi yang sebagian besar datang dari teman-temannya di Facebook bermula dari peristiwa sengketa Pilpres 2019 dan berlanjut di masa pandemi ini.

“Jadi sebetulnya, yang saya kerjakan itu titipan dari teman-teman di friend list Facebook. Mulainya itu waktu sidang (hasil Pilpres) MK tahun 2019, kan Brimob dan TNI banyak yang diturunkan di Jakarta, nah sudah mulai itu teman-teman berdonasi. Kita kirim air mineral, makanan, dan buah-buahan, lalu dilanjutkan lagi ketika pandemi,” kata dia.

Dari sekian banyak donasi yang dia salurkan, ada kejadian yang membuatnya terenyuh, yaitu ketika menyalurkan peti-peti mati ke RSDC Wisma Atlet. Ketika itu, lanjut Susy, stok peti jenazah di RSDC Wisma Atlet hampir habis di saat jumlah korban meninggal dunia akibat Covid-19 terus melonjak. Sementara banyak jenazah tanpa keluarga yang harus segera dimakamkan.

“Saya ngomong di grup WA, saya cuma minta satu-dua peti saja, gak tahunya satu orang ngasih 25 peti, ada yang ngasih 65 peti, kenapa itu bermakna? Karena banyak yang meninggal itu terkadang anak kos, keluarganya jauh, ada juga yang perantauan gak punya keluarga di sini, belum lagi orang yang gak mampu,” imbuhnya.

Senada dengan Tsamara, dalam diskusi yang dimoderatori Juru Bicara DPP PSI Mikhail Gorbachev Dom itu, Susy pun salut dengan kedermawanan masyarakat.

“Saya salut sama teman-teman netizen, saya kan gak open donasi sebetulnya, itu inisiatif teman-teman, jadi gak pajang nomor rekening. Mereka yang sumbang, terserah mau dibelikan apa, kebetulan saya di lapangan ngerti apa yang dibutuhkan para nakes, petugas ambulans,” tambah Susy.

Terkait solidaritas yang kian menguat di masa sulit, Susy juga merasakannya sendiri. Menurutnya, perbedaan pandangan politik yang selama ini membuat masyarakat tersekat-sekat mulai memudar dan digantikan dengan kekompakan untuk saling bantu.

“Yang tadi Bro Gorba bilang bahwa solidaritas kita itu makin kuat, itu saya rasakan sekali. Teman-teman di friend list yang berlawanan pandangan politik, dalam hal ini kita sudah saling mendoakan, ikut donasi, jadi suasana itu -minimal di friend list saya- sudah agak cair, dan itu memberi harapan sendiri buat saya pribadi, oh ternyata teman-teman bisa kompak untuk tujuan begini,” lanjut Susy.

Melengkapi diskusi sekaligus menanggapi pertanyaan moderator tentang menguatnya gerakan filantropi kolektif membantu sesama yang belakangan muncul, Sarwono Kusumaatmadja berpesan agar hal itu harus terus dipelihara dan dipraktikkan dalam aspek-aspek lainnya, dan tidak hanya dalam masa pandemi saja.

“Iya memang ada bakat itu. Ini kan kayak kontaminasi, perbuatan baik itu menular, ya. Cuma saya mau kasih wanti-wanti, tren (kebaikan) ini harus dipelihara dan diperbesar, jangan kita lengah atau menyangka ini sebuah gejala permanen. Harus dipelihara dan dikembangkan dalam bentuk yang macam-macam, diaplikasikan di bisnis, di pendidikan, dll. Kalau tidak diteruskan, nanti ada bandulan sebaliknya (kejahatan/keburukan) dari luar,” pungkas tokoh senior yang pernah menjadi Menteri Eksplorasi Kelautan itu.