Tolak RKUHP, Adopsi Hukum Adat Picu Perpecahan Bangsa
Siaran Pers

Tolak RKUHP, Adopsi Hukum Adat Picu Perpecahan Bangsa

Ada sejumlah alasan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKHUP). Salah salah satunya terkait “living law” atau hukum adat yang hendak diadopsi, dengan memasukkan pasal-pasal terkait pidana adat dalam pasal 2 RKUHP.

“Pasal 2 RUU KUHP berpotensi menjadi sumber perpecahan bangsa dan diskriminasi karena membuka peluang kriminalisasi yang sangat besar, mengingat hukum yang hidup dalam masyarakat tidak ada ukurannya dan bisa berubah-ubah setiap saat,” kata Juru Bicara PSI, Surya Tjandra, dalam keterangan pers, Selasa 17 September 2019.

DPR berencana mengesahkan RKUHP yang sudah menjadi wacana puluhan tahun tersebut pada 24 September 2019.

Surya melanjutkan, “Hampir dapat dipastikan kekacauan akan terjadi pada saat setiap suku membuat peraturan pidana berdasarkan adatnya masing-masing. Ditambah lagi, berdasarkan data dari Dirjen HAM Kemenkumham, banyak hukum adat yang melanggar HAM.”

Kelemahan lain, menurut Surya, “Hal ini bisa berdampak pada aspek sosiologi karena penerapan resepsi hukum adat dan hukum agama aturan bakal menguatkan rezim hukum represif berdasarkan agama tertentu, yang ditafsirkan secara sepihak, terutama oleh yang kuat, mayoritas dan tidak bisa diperdebatkan lagi alias anti-demokrasi.”

Secara prinsip, kata Surya, “Pasal ini menyimpang dari asas legalitas hukum pidana, di mana hukum pidana itu harus pasti (lex certa), ketat (lex stricta), tertulis dan bukan berdasarkan hukum kebiasaan (lex scripta), tidak boleh berlaku surut (lex praevia). Hak warga negara atas asas legalitas ini dilindungi oleh Konstitusi.”

Ia melanjutkan, sudah seharusnya aturan pidana itu dibuat ketat dan jelas, tidak terbuka terhadap interpretasi. Ini penting mengingat sanksi pidana adalah merampas kemerdekaan manusia (penjara), bahkan merampas nyawa, dalam hal hukuman mati.

Di tengah rencana itu, para perancang RKUHP juga belum memasukkan data pasti mengenai apa dan di mana saja pidana adat yang dimaksud. “Ini membuka ruang untuk daerah menetapkan hukumnya sendiri-sendiri secara subyektif yang melanggar prinsip kepastian hukum kita,” pungkas doktor ilmu hukum dari Universitas Leiden, Belanda, ini.

Kebakaran Hutan dan Lahan Terulang, PSI Minta Semua Pihak Bekerja Sama
Siaran Pers

Kebakaran Hutan dan Lahan Terulang, PSI Minta Semua Pihak Bekerja Sama

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak wali kota, bupati, dan gubernur terkait, serta Presiden Joko Widodo untuk segera menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan.

“Ini kerja bersama. Semua aparat pemerintahan terkait harus bahu-membahu dan berkoordinasi. Kebakaran hutan dan lahan ini sudah sangat memperihatinkan,“ kata Juru Bicara PSI bidang Lingkungan Hidup, Mikhail Gorbachev Dom, dalam keterangan pers, Senin 16 September 2019.

Selain itu, Gorba (sapaan akrab Mikhail) meminta pemerintah agar juga fokus membantu masyarakat yang terkena bencana asap. Ketersediaan masker dengan spesifikasi yang sesuai kebutuhan serta distribusinya ke daerah-daerah yang terdampak harus dipastikan.

“Kelompok rentan seperti masyarakat berpendapatan rendah, lanjut usia, dan anak-anak harus mendapat perhatian lebih,” kata Gorba.

Di sisi lain, penegakan hukum lingkungan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pembukaan lahan dengan cara membakar hutan harus lenyap dari Indonesia. Gorba, menegaskan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia adalah bencana yang dipicu siklus iklim 5 tahunan, mirip banjir besar.

Siklus ini terjadi karena ada pembukaan lahan dan pengeringan lahan gambut seperti saat ini. Hal yang juga mempengaruhi adalah cara pembukaan lahan dengan membakar, yang bukan hanya dilakukan masyarakat tapi juga perusahaan besar.

“Kami sungguh berharap Moratorium Hutan Permanen yang diteken 5 Agustus 2019 menjadi langkah awal dalam perbaikan tata kelola hutan Indonesia. Melalui anggota DPRD yang tersebar di wilayah kabupaten/kota, PSI siap mengawal perbaikan tata kelola hutan, khususnya hutan gambut,” ujar Gorba.

Ia mengingatkan, mengatasi kebakaran hutan gambut tidak sama dengan mengatasi kebakaran hutan biasa. Sumber kebakaran hutan gambut bisa berada jauh di bawah permukaan tanah dan, karena itu, sangat sulit dipadamkan.

Pada 2014, kebakaran hutan dan lahan sangat parah dan menjadi catatan Presiden Jokowi. Karena itu, dibentuklah Badan Restorasi Gambut (BRG) pada 2016 untuk mencegah terulangnya kembali kebakaran.

“Namun mengairi gambut memang lebih sulit daripada mengeringkannya. BRG kalah cepat dengan kekeringan yang memicu hotspot di banyak lahan gambut,” kata Gorba.

Dapur Solidaritas PSI Bagikan Makanan Berlebih untuk Warga Kurang Mampu di Tanjung Priok
Siaran Pers

Dapur Solidaritas PSI Bagikan Makanan Berlebih untuk Warga Kurang Mampu di Tanjung Priok

Tim Dapur Solidaritas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melakukan kerja bareng anggota DPRD Jakarta Fraksi PSI, Viani Limardi, membagikan makanan kepada warga di Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat 13 September 2019 .

Makanan yang dibagikan adalah donasi Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP), dari acara yang melibatkan lebih dari 500 ahli tata kota dunia.

Dapur Solidaritas, diwakili Mikhail Gorbachev Dom dan Norman Lianto, menyatakan sedang mengusahakan untuk menyelamatkan makanan berlebih dari berbagai sumber.

“Jika tidak kami selamatkan, makanan ini akan dibuang atau dimusnahkan. Padahal masih banyak warga yang membutuhkan makanan tersebut,” kata Norman.

Walau saat ini donasi yang diterima oleh Dapur Solidaritas belum regular, masih bersifat insidental, mereka yakin banyak orang baik yang mau mendonasikan makanan. Ke depan, akan membagi makanan seminggu sekali.

“Kami berharap ini dapat mengurangi angka kurang gizi dan tidur dalam keadaan lapar yang saat ini masih pada angka 19,4 juta orang,” tambah Mikhail Gorbachev atau Gorba. Saat ini rata-rata orang Indonesia berkontribusi terhadap terbuangnya 300 kilogram makanan setiap tahun.

Upaya ini dilakukan untuk menurunkan Global Hunger Index (GHI) Indonesia yang masih di angka 21,9% dengan peringkat 73. Indonesia masih jauh tertinggal dengan negara ASEAN lain seperti Thailand yang ada di peringkat 44 dengan angka 10,8%.

Untuk membagikan makanan, mereka mengandalkan para anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI yang sedang blusukan. Penerima manfaat donasi dibatasi kepada warga lanjut usia, masyarakat berpenghasilan rendah, ibu hamil, dan anak-anak.

“Saat blusukan kampanye dulu saya melihat banyak yang membutuhkan makanan, karena itu saya saat itu memikirkan FoodBank seperti di negara maju. Beruntung saat ini Dapur Solidaritas bisa mewujudkan hal itu,” ujar Viani.

Viani mengaku sedih saat melihat laporan bahwa 1 dari 3 anak Indonesia menderita stunting, termasuk juga di Jakarta. “Karena itu saya akan coba mengkaji masalah regulasinya juga,” katanya.

Para anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI akan bergiliran blusukan dan berbagi makanan dengan masyarakat hasil donasi hotel, restoran, dan mini market.

Batas Minimal Perkawinan 19 Tahun, PSI: Kemenangan Kaum Perempuan dan Anak!
Siaran Pers

Batas Minimal Perkawinan 19 Tahun, PSI: Kemenangan Kaum Perempuan dan Anak!

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi DPR yang menyetujui usulan pemerintah soal perubahan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun dan akan dilanjutkan ke tingkat pengesahan.

“Tentunya kami mengapresiasi kesepakatan antara DPR dan pemerintah itu ya. Bagi kami di PSI, ini adalah kemenangan besar kaum perempuan dan anak, semoga segera disahkan menjadi UU. Kami akan terus kawal isu ini,” ujar Juru Bicara PSI, Dara Nasution, dalam keterangan tertulis, pada Jumat (13/09/2019) siang.

Rapat Kerja Badan Legislatif (Baleg) dan Panitia Kerja (Panja) DPR bersama pemerintah telah mencapai kata sepakat dalam pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu pasal yang direvisi adalah pasal 7 ayat 1.

Dengan demikian, batas usia minimal perkawinan bagi perempuan akan sama dengan laki-laki, yakni 19 tahun.

PSI memang sejak lama mengupayakan kenaikan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan. Pada 11 Desember 2018, Ketua Umum PSI Grace Natalie, mengangkat isu pernikahan anak dalam pidato politik akhir tahun di Surabaya dan secara khusus datang ke Mahkamah Konstitusi (MK), dua hari setelah pidato tersebut, untuk mendengarkan langsung putusan hakim terkait permohonan uji materi UU Perkawinan.

Di MK, Grace menyatakan UU Perkawinan bertentangan dengan UU Perlindungan Anak. Hal yang dipersoalkan adalah, UU Perkawinan membolehkan perempuan menikah di umur 16 tahun. Sementara UU Perlindungan Anak menyebut seorang perempuan dihitung sebagai anak hingga usia 18 tahun.

Jika pernikahan anak terus dibiarkan, Grace khawatir, akan banyak perempuan yang akan kehilangan hak untuk mengakses pendidikan dan rentan terhadap kekerasan. “Kalau terjadi pernikahan di umur 16 tahun maka ia akan kehilangan hak-haknya sebagai anak termasuk hak pendidikan, dilindungi dari kekerasan, sementara pernikahan di usia dini itu sangat berpotensi menimbulkan kekerasan rumah tangga,” kata Grace.

Perhatian PSI terhadap pernikahan anak bukan tanpa alasan. Data Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) memperlihatkan 25 persen perempuan muda (usia antara 20 – 24 tahun) mengaku menikah sebelum usia 18 tahun. Realita ini menempatkan Indonesia sebagai Negara penyumbang angka pernikahan tertinggi di kawasan Asia Timur dan Pasifik.

Dara berharap, DPR akan peka dengan RUU lain yang lebih mendesak, yakni RUU P-KS (Penghapusan Kekerasan Seksual). Mengutip aduan yang masuk ke LBH Apik Jakarta, terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan selama 3 tahun terakhir (2016 – 2018), dengan total aduan 128 kasus. Apalagi sejak tahun 2014, Komnas Perempuan menyatakan Indonesia mengalami darurat kekerasan seksual.

“Semoga hati nurani anggota DPR terketuk untuk segera mengesahkan RUU P-KS. RUU ini sangat penting, Indonesia sudah masuk darurat kekerasan perempuan sejak 2014. Kami berharap ini jadi bahan pertimbangan,” tandas dia.

Revisi UU KPK Jangan Lemahkan Pemberantasan Korupsi
Siaran Pers

Revisi UU KPK Jangan Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan usulan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disampaikan secara aklamasi oleh seluruh fraksi di DPR tidak boleh malah melemahkan pemberantasan korupsi.

“Kami menangkap kekhawatiran dari masyarakat bahwa jangan sampai revisi UU KPK membuat peran KPK sebagai anak kandung reformasi dalam memberantas korupsi malah menjadi lemah,” kata Juru Bicara PSI, Surya Tjandra, dalam keterangan pers, Jumat 6 September 2019.“

Surya melanjutkan, “Seluruh partai di DPR yang mengusulkan ini harus bisa menjelaskan alasan mereka mengajukan usulan revisi UU KPK ini, jangan sampai malah melemahkan pemberantasan korupsi.”

Pekan ini, DPR resmi mengesahkan RUU Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 menjadi RUU usulan inisiatif DPR untuk segera dibahas bersama dengan Pemerintah.

Surya mengingatkan rencana revisi UU KPK ini tak menjadi “overkill” atau tindakan yang berlebihan, di mana masalah yang memang dihadapi KPK mau diselesaikan dengan mengubah KPK itu sendiri.

“KPK memang butuh banyak perbaikan, khususnya dari mekanisme internal penanganan perkara, mekanisme penetapan tersangka, maupun sinergi antara direktorat di dalamnya. Tetapi ini sebagian bisa dilakukan dengan perbaikan SOP di dalam,” jelas Surya.

Menurut Surya, pelaksanaan SOP dibutuhkan agar ada kepastian sistem internal. Pasalnya tantangan KPK kini bukan hanya dari luar tapi terutama dari dalam, untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

“Revisi UU KPK harus bisa membantu menata sistem internal KPK yang lebih transparan, akuntabel, dan tidak tercemar intervensi dari ideologi atau kekuatan politik tertentu,” jelas Surya yang pernah menjadi calon pimpinan KPK versi Pansel Sembilan Srikandi ini.

Selanjutnya Surya juga mengajak masyarakat ikut memperhatikan manuver politik DPR ini, dan mengingatkan bahwa KPK juga punya tanggung jawab untuk mendukung kondisi yang baik untuk pembangunan, melalui sikap yang akuntabel dan profesional.

Ada beberapa ide dalam revisi tersebut yang memicu diskusi di publik. Terutama hak KPK mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan pembentukan Dewan Pengawas KPK.

“Dua ide ini sangat penting didiskusikan mendalam Soal SP3, komisioner KPK dan para staf adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Penetapan seseorang sebagai tersangka mestinya bisa dibatalkan jika ada fakta hukum yang lebih kuat yang didapatkan di kemudian hari,” kata Surya.

Perihal Dewan Pengawas, otoritas KPK dinilai sangat luas oleh sebagian kalangan. Jadi wajar saja bila diawasi dan dipantau agar KPK semakin profesional. Surya mengingatkan bahwa ada adagium “power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely.”

Pembentukan Dewan Pengawas dinilai bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa didiskusikan, meski perlu dipertajam soal mekanisme seleksi Dewan Pengawas. “Jangan sampai timbul masalah baru, tumpang tindih kewenangan, sehingga lahir pertanyaan siapa yang perlu mengawasi Dewan Pengawas?” kata Surya.

“Sekali lagi, kami mendukung KPK yang profesional dan transparan. Revisi UU KPK jangan sampai memperlemah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,” pungkas doktor ilmu hukum dari Universitas Leiden, Belanda, tersebut.

Diadvokasi PSI, 14 WNI Korban “Nikah Paksa” di Tiongkok Akhirnya Kembali ke Indonesia
Siaran Pers

Diadvokasi PSI, 14 WNI Korban “Nikah Paksa” di Tiongkok Akhirnya Kembali ke Indonesia

Sebanyak 14 perenpuan warga negara Indonesia (WNI), korban pernikahan paksa di Tiongkok, akhirnya kembali ke Tanah Air pada awal pekan ini.

“Partai Solidaritas Indonesia mengucapkan puji syukur kepada Tuhan YME karena 14 korban human trafficking di Tiongkok telah kembali ke Indonesia dengan selamat,” kata kuasa hukum keluarga korban dan anggota Lembaga bantuan hukum (LBH) PSI, Muannas Alaidid, Kamis 5 September 2019, usai bertemu para korban di Rumah Aman Kementerian Sosial di Bambu Apus, Jakarta Timur.

Selama beberapa hari, para korban menjalani masa “rehabilitasi” di Rumah Aman tersebut. Setelah itu, mereka akan dikembalikan ke keluarga.

Sebanyak 9 dari 14 korban adalah dampingan PSI. Ini semua bermula saat Muannas menjadi calon legislatif di dapil Karawang, Bekasi, dan Purwakarta. Saat berkampanye, ia dimintai tolong keluarga untuk menjadi kuasa hukum agar korban dapat dipulangkan ke Indonesia.

Para korban itu berasal dari Purwakarta, Subang, Bandung, Tangerang, dan Tegal. Korban diiming-imingi pekerjaan dan gaji besar sebagai penjual kosmetik di Tiongkok.

“Ternyata korban malah dinikahkan dengan pria setempat, dengan surat izin orangtua yang dipalsukan. Dari pengakuan korban, mereka diperjualbelikan oleh calo dengan harga Rp 400 juta per orang,” kata Muannas.

Pada 19 September 2018, PSI menyelenggarakan konferensi pers bersama keluarga korban, mendesak pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan kasus ini.

“Kemudian, dengan jaringan PSI di sana, kami membantu korban agar bisa keluar dari penyekapan, termasuk menyediakan transportasi dan penginapan sampai para korban sampai di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Baijing dengan selamat,” lanjut Muannas.

Hukum lokal yang rumit membuat proses pemulangan korban berlangsung lama dan berlarut-larut.

Pada 18 Juli 2019, ketika beraudiensi dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, PSI menyampaikan masalah ini. Di depan sejumlah kader PSI, Jokowi menelepon Menlu Retno Marsudi agar kasus ini menjadi perhatian khusus.

“Terima kasih kami ucapkan kepada Presiden Jokowi yang sangat responsive, langsung turun tangan mengatasi masalah ini. Pak Jokowi benar-benar berusaha keras melindungi warga negara kita di luar negeri,” ujar Ketua Umum DPP PSI, Grace Natalie, pada kesempatan yang sama.

Atas nama keluarga, PSI juga berterima kasih kepada Kementerian Luar Negeri, Polri, Kementerian Sosial, dan pihak lain yang membantu proses pemulangan korban ke Tanah Air.

“Bila masa “rehabilitasi” telah selesai, PSI siap mengantarkan para korban ke tempat masing-masing untuk bertemu keluarga atau menemani keluarga menjemput mereka di Rumah Aman,” pungkas Grace.

Hentikan Kekerasan, Tegakkan Hukum di Papua
Siaran Pers

Hentikan Kekerasan, Tegakkan Hukum di Papua

Menyikapi perkembangan situasi di Papua beberapa waktu ini, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan terjadinya rangkaian kekerasan yang terjadi di sana.

“Kami menyerukan semua pihak untuk menghentikan kekerasan dan meminta ditegakkannya hukum di tanah Papua,” demikian disampaikan Juru Bicara PSI, Surya Tjandra, melalui keterangan pers, Senin 2 September 2019.

Surya melanjutkan, “Semua yang bersalah harus segera ditangani sesuai hukum yang berlaku, kekerasan hanya bisa dihadapi dengan penegakan hukum yang tanpa kecuali.”

Sebagaimana diberitakan, perlakuan rasisme terhadap mahasiswa Papua oleh sebagian warga di Surabaya dan Malang mendorong rangkaian demonstrasi di Papua Barat dan Papua.

Papua kembali membara beberapa hari ini dan berpotensi menjadi konflik horizontal antara penduduk Papua yang banyak tinggal di pegunungan dan penduduk pendatang yang banyak tinggal di kota.

“Semua punya hak untuk tinggal secara damai di Papua, kami mendesak agar hak asasi warga di sana dijamin untuk bisa kembali seperti semula,” tegas Surya yang merupakan doktor ilmu hukum dari Universitas Leiden, Belanda, ini.

Surya mengingatkan Presiden Joko Widodo tercatat sebagai presiden yang sangat peduli pada Papua. Jokowi mengunjungi wilayah ini berulang kali, membangun infrastruktur untuk membantu mobilitas warga dan kesejahteraan rakyat di sana.

“Indeks pembangunan manusia di Papua sudah mulai meningkat karena upaya-upaya ini. Kita butuh Papua yang maju dan ketidakadilan yang dialami khususnya di era Orde Baru bisa mulai dikurangi. Kita semua sayang Papua,” tegasnya lagi.

Selanjutnya Surya mengatakan sudah meminta agar pengurus PSI dan beberapa anggota legislatif terpilih di Papua untuk memperhatikan terutama para korban.

“Kami juga meminta mereka untuk mengunjungi keluarga korban kalau memungkinkan, baik yang dari kepolisian, tentara, maupun warga, untuk menyampaikan simpati dan rasa kemanusiaan,” pungkasnya.

Gelar Konvensi Pilkada 2020, PSI Ingin Bangun Politik Tanpa Mahar dan Transparan
Siaran Pers

Gelar Konvensi Pilkada 2020, PSI Ingin Bangun Politik Tanpa Mahar dan Transparan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menggelar konvensi di sejumlah Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk menjaring kandidat di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

“Siapa saja boleh mendaftarkan diri. Bagi mereka yang dinyatakan lolos dalam konvensi ini akan mendapatkan dukungan resmi PSI tanpa harus membayar satu rupiah pun,” kata Ketua Umum PSI, Grace Natalie, dalam konferensi pers di DPP PSI, Jakarta, Kamis 29 Agustus 2019.

Sudah menjadi rahasia umum dalam politik mengenai keberadaan mahar politik dalam pencalonan kepala daerah. Nyata namun sulit dibuktikan.

“Persoalannya kita tidak mungkin mengharapkan lahirnya kepala daerah yang bersih, berintegritas, dan berdedikasi pada kepentingan publik jika disandera proses politik seperti itu. Korupsi dimulai dari kebutuhan yang besar untuk memenuhi mahalnya ongkos politik. Solusinya tidak bisa sebatas seruan moral dan pencegahan. Harus ada upaya serius untuk menghentikan,” lanjut Grace.

Langkah itu harus dimulai dari partai politik. Menurut Grace, harus ada keseriusan parpol untuk benar-benar memastikan kontestasi Pilkada berada di jalur yang bersih dan transparan.

“Karena itu PSI menggagas sebuah mekanisme pencalonan dalam Pilkada 2020 di mana tidak ada lagi ruang untuk praktik mahar. Mekanisme itu adalah konvensi,” ujar Grace.

PSI juga mengajak publik terlibat dalam proses menentukan kandidat kepala daerahnya.

“Publik diberi kesempatan memberikan masukan dan saran terkait kandidat. Selain itu, panel juri independen dilibatkan dalam tahap seleksi wawancara untuk menguji kesesuaian DNA, visi dan misi kandidat. Mereka terdiri dari akademisi, pegiat sosial, aktivis, tokoh masyarakat yang tidak diragukan kapasitas dan integritasnya,” lanjut Grace.

Dengan mekanisme yang transparan ini, Grace menegaskan, PSI yakin kualitas pemimpin daerah yang dilahirkan bakal jauh lebih baik daripada proses pencalonan di ‘ruang-ruang gelap’ yang tak bisa diakses publik.

Proses konvensi terdiri dari pendaftaran, seleksi administrasi, masukan publik, survei kuantitatif, juga wawancara oleh panel juri independen. Pendaftaran calon dibuka pada 1 September 2019. Untuk pendaftaran offline, bisa datang ke kantor DPW atau DPD PSI bersangkutan. Sementara untuk pendaftaran online, sila kunjungi www.psi.id/daftarpilkada2020.

Pansel KPK Perlu Lebih Dengar Suara Publik
Siaran Pers

Pansel KPK Perlu Lebih Dengar Suara Publik

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (Capim) KPK agar profesional dalam menjalankan amanah dan mandat yang diberikan Presiden Joko Widodo untuk memilih putra-putri terbaik bangsa.

“Kami sangat mengapresiasi kerja keras Pansel. Hanya perlu diingatkan lagi, masa depan penegakan korupsi sangat tergantung kepada kualitas pucuk pimpinan KPK yang sedang diseleksi ini. Berkali-kali Pak Jokowi mengamanahkan bahwa Indonesia tidak akan pernah maju bila gagal memberantas korupsi. Karena itu, Pansel KPK mesti menjaga amanah yang diberikan Pak Jokowi,” kata Juru Bicara PSI, Surya Tjandra, dalam keterangan pers, Kamis 29 Agustus 2019.

Dalam beberapa hari terakhir, muncir suara-suara dari publik yang mengkritisi kinerja Pansel KPK. Menurut mereka, Pansel kurang mendengar suara masyarakat. Padahal, ada sebagian kandidat yang dianggap bermasalah tapi diloloskan.

Surya melanjutkan, Pansel KPK juga mesti mendengar masukan publik agar terpilih pimpinan KPK yang kredibel dan memiliki rekam jejak baik.

“Tantangan KPK hari ini adalah kredibilitas yang perlu dijaga serta menjaga SOP internal yang perlu ditegakkan dan mengikat semua dari staf hingga pimpinan,” lanjut Surya yang pernah menjadi calon pimpinan KPK versi Pansel Sembilan Srikandi pada 2015.

Pelaksanaan SOP dibutuhkan agar ada kepastian sistem internal, ujar Surya, karena tantangan KPK kini bukan hanya dari luar tapi terutama dari dalam, untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

“Intinya, para pemimpin KPK harus memiliki kemampuan menata sistem internal KPK yang lebih transparan, independen, dan tidak tercemar intervensi dari ideologi atau kekuatan politik tertentu,” kata doktor ilmu hukum dari Universitas Leiden, Belanda, ini.

Tetapi Surya juga mengingatkan bahwa selain penegakan hukum KPK juga punya tanggung jawab untuk mendukung kondisi yang baik untuk pembangunan. “Pemberantasan korupsi bukan hanya untuk gagah-gagahan tetapi harus punya dampak langsung pada pembangunan,” tegas Surya.

Menurut Surya, KPK juga perlu masuk lebih dalam dari sekadar operasi tangkap tangan (OTT). “OTT penting sebagai terapi kejut, tetapi masyarakat butuh lebih dari sekadar itu. Pemerintah perlu dibantu agar anggaran bisa digunakan secara efektif dan bukan melulu ditakut-takuti dengan OTT jika dipakai,”

“KPK melalui fungsi pencegahan Dan penegakan hukumnya perlu bisa membantu kita mengejar peluang bonus demografi sekarang ini, dengan pembangunan efektif di seluruh Indonesia,” pungkas Surya.

Gerakan Ganti Pin Emas dengan Kerja Emas (GEMAS)
Siaran Pers

Gerakan Ganti Pin Emas dengan Kerja Emas (GEMAS)

Pin (lambang kenegaraan) dari bahan emas yang dianggarkan untuk beberapa Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi adalah bentuk pemborosan dan inefisiensi anggaran. Pengadaan pin emas ini jelas tidak memiliki pijakan argumentasi yang jelas dalam berbagai aspek.

Pin emas jelas tidak ada hubungan sama sekali dengan kinerja. Apalah arti pin emas jika hasil kerjanya ternyata berkarat. Berbagai lembaga survey sepanjang tahun 2017-2019 menunjukkan kepercayaan publik terhadap lembaga DPR dan DPRD sangat buruk, bahkan menempatkan lembaga wakil rakyat tersebut pada tingkat terendah jika dibandingkan dengan Lembaga Kepresidenan, Kepolisian, TNI, KPK dll.

Pin emas terbukti tidak menjadi ukuran bahwa wakil-wakil rakyat bisa bekerja lebih baik. Terbukti dari kinerja buruk DPR RI dan DPRD seluruh Indonesia menjalankan tugas pokok mereka dalam hal legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Pin emas, kerja loyang!

Karenanya PSI menggalang gerakan dan mengimbau agar seluruh anggota DPR dan DPRD mengembalikan pin emas dan diganti dengan pin dengan bahan yang lebih murah. Bagi anggota DPR RI dan DPRD yang ingin mendapatlan pin dengan bahan kuningan bisa menghubungi Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia dengan harga Rp 50.000,- per buah. Bagi yang membutuhkan bisa mengirimkan contoh pin di daerah masing-masing ke email sekretariat@psi.id atau menghubungi Saudara Iman melalui telepon dan WhatsApp di nomor 0821-1437-9688 . Dana pemesanan akan dikumpulkan dan disumbangkan ke kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan.

Gerakan ini adalah langkah awal untuk menggalang partisipasi publik dan mendorong kesadaran anggota DPR RI dan DPRD untuk sensitif dan peka terhadap pemborosan anggaran publik. Lebih lanjut PSI mengajak kepada wakil rakyat di seluruh Indonesia untuk menunjukkan kinerja emas untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Pin boleh karatan, tapi kinerja dan pengabdian pada kepentingan rakyat dan bangsa ini tidak boleh berkarat.

Koordinator Gerakan Ganti Pin Emas (GEMAS)

Rian Ernest