Bantuan Subsidi Upah Seharus Juga untuk Modal Usaha, Bukan Cuma Konsumsi
Siaran Pers Sikap PSI

Bantuan Subsidi Upah Seharus Juga untuk Modal Usaha, Bukan Cuma Konsumsi

Bantuan subsidi upah tahap ke-2 mulai dicairkan. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengharapkan bantuan subsidi upah juga dapat digunakan untuk modal usaha pekerja yang terdampak pandemi Covid-19.

“Bantuan subsidi upah ini sepatutnya digunakan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar namun juga digunakan sebagai modal usaha. Jadi, bukan cuma menggerakkan perekonomian dari sisi konsumsi, tapi juga produksi,” kata Juru Bicara PSI, Andre Vincent Wenas, dalam keterangan tertulis, Rabu 11 November 2020

Karena itu, lanjut Andre, bentuk intervensi pemerintah lain juga perlu dilakukan, misalnya pelatihan usaha kecil dan mikro.

“Sebagai contoh, pembuatan makanan skala kecil dan dapat dijual dengan cepat. Ini dapat menambah penghasilan pekerja yang terdampak pandemi,” pungkas Andre.

Bantuan subsidi upah sangat dibutuhkan warga atau pekerja yang terdampak Covid-19 dengan terkena pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan. Per Juli 2020, terdapat 2,14 juta pekerja, informal maupun formal, yang terkena dampak pandemi.

PSI mengingatkan, meski penggunaan data BPJS Ketenagakerjaan sebagai dasar penerima, pemberian subsidi upah tersebut juga sebaiknya tetap diawasi dengan ketat.

“Jangan sampai terjadi salah sasaran karena data penerima yang tidak akurat. Sangat ironis jika mereka yang tidak memenuhi kriteria justru menerima,” lanjut Andre.

Bantuan subsidi upah tahap ke-2 mulai dicairkan awal pekan ini. Tahap ke-2 ini merupakan penyaluran untuk periode November-Desember.

Jumlah dana yang diberikan kepada pekerja/buruh penerima tetap sama dengan tahap ke-1 sebesar Rp 1,2 juta atau Rp 600 ribu per bulan.

Pemerintah menargetkan bantuan subsidi upah akan diberikan kepada 15,7 juta pekerja atau buruh yang masuk kriteria.

Perkuat Sistem Operasional dan Pengawasan Bank agar Pembobolan Rekening Nasabah Tak Terulang
Siaran Pers Sikap PSI

Perkuat Sistem Operasional dan Pengawasan Bank agar Pembobolan Rekening Nasabah Tak Terulang

Partai Solidaritas Indonesia (PSI ) mendorong penyelidikan menyeluruh untuk mengungkap kasus pembobolan rekening Winda D Lunardi alias Winda Earl di Maybank Indonesia.

“Telah terjadi beberapa permasalahan serius yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam praktek perbankan. Digital forensic mestinya dapat mengurai kasus ini agar segera menemukan titik terang. Semua yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di depan hukum, termasuk vicarious liability dan pertanggung jawaban perdata menurut pasal 1367 KUHPerdata, ” kata Juru Bicara PSI, Ariyo Bimmo, Rabu 11 November 2020.

Penyedia jasa keuangan tidak boleh berlindung dibalik tindak pidana yang dilakukan oleh karyawannya. Demikian pula kerugian yang diakibatkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang yang berada di bawah penguasaannya adalah juga merupakan tanggung jawab perusahaan (bank).

Kemudian, lanjut Bimmo, untuk mencegah kasus seperti ini terjadi lagi, PSI mendorong institusi perbankan untuk senantiasa menegakkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik.

“Good corporate governance, service excellence dan asas prudential banking harus berjalan seiring. Bukan hanya demi bank memupuk laba tapi juga kenyamanan dan keamanan nasabah. Dalam perkara seperti ini, nasabah tidak boleh dirugikan dalam bentuk apapun atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh karyawan bank.”

Selain itu, PSI juga menyarankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk lebih optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap institusi perbankan dan industri keuangan pada umumnya.

“Selain kasus hilangnya dana nasabah bank, ada pula yang menimpa pemegang polis asuransi berupa kerugian yang terjadi karena ketidaktahuan nasabah. Konsumen bisnis jasa keuangan harus lebih dilindungi. Kami minta ada perbaikan sistem agar pembobolan rekening nasabah tidak terulang. Industri keuangan ini basisnya adalah trust. Jika masyarakat merasa tidak bisa mempercayai lagi, maka industri akan terganggu,” lanjut Bimmo.

Winda melaporkan bahwa tabungan dan tabungan ibunya di Maybank Indonesia yang dibuka sejak 2014 yang mencapai Rp 20 miliar lebih raib. Saat hendak menarik dana tersebut, ia mendapat informasi bahwa tabungan sang ibunda tinggal Rp 17 juta, sementara tabungan Winda bersisa Rp 600 ribu.

Kasus raibnya dana tabungan ini kemudian dilaporkan ke Bareskrim Polri. Kepala Cabang Maybank bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pelajaran dari Pilpres AS adalah Jauhi Politik Identitas
Siaran Pers Sikap PSI

Pelajaran dari Pilpres AS adalah Jauhi Politik Identitas

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan pemilihan presiden Amerika Serikat memberikan pelajaran penting bagi bangsa Indonesia, terutama soal politik identitas.

“Kemenangan Joe Biden dan Kamala Harris adalah tonggak sejarah politik AS yang sangat relevan dijadikan contoh untuk demokrasi Indonesia ke depan. Kemenangan mereka memperlihatkan bahwa politik pecah-belah dan rasisme ala Trump selama ini adalah musuh demokrasi yang harus dilawan bersama,” kata Ketua DPP PSI, Tsamara Amany, Selasa 10 November 2020.

Tsamara menegaskan, kita harus memperkuat demokrasi dengan menyingkirkan sekat-sekat identitas dan beralih pada pertimbangan program kerja, kecakapan teknokratis, dan integritas moral dalam memilih pemimpin politik.

Keberhasilan Kamala Harris yang minoritas ganda, perempuan dan keturunan Jamaika – India, meraih kursi Wakil Presiden AS layak menjadi teladan dan inspirasi bagi perempuan Indonesia untuk tampil di pentas politik

“Selalu ada yang pertama. Untuk AS, Kamala Harris membuktikan bahwa hanya pria berkulit putih yang bisa menjadi wakil presiden adalah mitos. Dalam demokrasi, prestasi individual menjadi pertimbangan utama, bukan warna kulit atau asal-usul keluarga,” pungkas mahasiswi pasca-sarjana New York University ini.

Jangan Panik, Kondisi Ekonomi Tidak Seburuk Krisis 1998
Siaran Pers Sikap PSI

Jangan Panik, Kondisi Ekonomi Tidak Seburuk Krisis 1998

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yakin, meski dinyatakan telah memasuki kondisi resesi, ekonomi Indonesia tidak akan mengalami krisis seperti 1998.

“Meski sudah memasuki resesi, perlu dilihat bahwa kontraksi ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga ini tidak sedalam kuartal sebelumnya. Ini bisa jadi pertanda bahwa ekonomi secara perlahan-lahan mengalami perbaikan setelah kontraksi dalam yang terjadi pada kuartal kedua . Jadi masyarakat tidak perlu panik,” kata Juru Bicara PSI, Andre Vincent Wenas, dalam keterangan tertulis, Senin 9 November 2020.

Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja mengumumkan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga mengalami kontraksi dengan pertumbuhan minus 3,49% sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Pengumuman kontraksi ekonomi di kuartal ketiga ini juga menandakan Indonesia resmi memasuki periode resesi karena terjadi pertumbuhan ekonomi yang minus selama dua kuartal berturut-turut. Pada kuartal sebelumnya pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32%.

“Pemerintah telah melakukan langkah-langkah antisipasi, sehingga laju kontraksi ekonomi tidak jatuh lebih dalam jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Karena itu, PSI mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengantisipasi,” lanjut peraih gelar MBA dari Monash University, Australia, ini.

PSI berharap, masyarakat tidak takut melakukan konsumsi rutin. Terutama bagi mereka yang telah menerima bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah.

“Masyarakat dapat memanfaatkan BLT untuk meningkatkan konsumsi yang bermanfaat seperti makanan bergizi dan vitamin, pendidikan anak, ataupun pembayaran kredit. Konsumsi masyarakat ini akan mendorong ekonomi untuk tetap bergerak,” ujar Andre.

Dalam kondisi ketidakpastian ini, baik terkait ekonomi maupun pandemi, masyarakat perlu tetap waspada dan mengikuti anjuran pemerintah. Masyarakat harus beradaptasi dan melakukan aktivitas perekonomian dengan hati-hati dan melaksanakan protokol kesehatan.

Terakhir, Andre menambahkan, “Jika memungkinkan, masyarakat bisa menyisihkan sedikit penghasilan untuk mengantisipasi ketidakpastian, termasuk kemungkinan terjadi PHK.“

Manfaatkan Kartu Prakerja untuk Tingkatkan Keterampilan
Siaran Pers

Manfaatkan Kartu Prakerja untuk Tingkatkan Keterampilan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung sepenuhnya program Kartu Prakerja yang diinisiasi pemerintah. Pekan ini pendaftaran gelombang ke-11 dibuka dan para penerima segera diumumkan.

“Pada kesempatan-kesempatan berikutnya, kami menganjurkan para pencari kerja ikut program Kartu Prakerja . Progam ini bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan sehingga memiliki daya tawar di pasar tenaga kerja,” kata Juru Bicara PSI Andre Vincent Wenas, dalam keterangan tertulis, Jumat 6 November 2020.

Andre melanjutkan, program Kartu Prakerja merupakan itikad pemerintah untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Program ini memberikan peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan keahlian.

“Diharapkan program ini dapat mengisi kesenjangan antara kompetensi atau keahlian yang dimiliki pelamar kerja dengan kualifikasi yang disyaratkan atau standar kerja yang ditentukan pasar,” kata Andre.

Seperti diberitakan, pekan ini pemerintah membuka pendaftaran Kartu Prakerja gelombang ke-11. Pada gelombang ke-11 ini dibuka dengan kuota hampir 400.000 orang. Pendaftaran dilakukan secara online dan offline.

Dengan mendaftar Kartu Prakerja, peserta pelatihan yang menyelesaikan pelatihan baik online maupun offline akan memperoleh sertifikat dan insentif.

Siapa pun Pemenang Pilpres AS, Kepentingan Nasional Indonesia Harus Nomor Satu
Siaran Pers Sikap PSI

Siapa pun Pemenang Pilpres AS, Kepentingan Nasional Indonesia Harus Nomor Satu

PSI berpandangan siapa pun yang memenangkan Pemilu AS 2020, Indonesia diharapkan cerdas memainkan peran untuk kepentingan nasional, khususnya pemulihan ekonomi nasional dan stabilitas keamanan di kawasan Laut China Selatan.

“Perang dagang antara AS dan China berdampak besar terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. Indonesia harus mampu memainkan peran dalam menyiasati dampak perang dagang, khususnya penyesuaian hambatan dagang, baik tarif maupun non-tarif,” kata Ketua DPP PSI, Tsamara Amany, dalam keterangan tertulis, Kamis 5 November 2020.

Di sisi lain, kata Tsamara, Indonesia harus lincah dan piawai untuk menyerap investasi dari relokasi pabrik perusahaan-perusahaan besar jika ada kebijakan peningkatan tarif pajak korporasi di AS.

Jika Biden menang, seperti dikampanyekannya, akan ada kenaikan tarif pajak korporasi di AS. “Kalau ada kenaikan tarif pajak korporasi, bakal terjadi aliran modal dari AS ke negara berkembang, termasuk ke Indonesia,” kata Tsamara.

Di sisi keamanan regional, Tsamara mengingatkan, AS mendorong adanya Free & Open Indo Pacific yang menekankan prinsip kebebasan navigasi, supremasi hukum dan kedaulatan negara di wilayah Laut China Selatan dalam menangkal kebijakan agresif China, baik militer maupun ekonomi, untuk memperkuat klaimnya dalam menguasai LCS.

“Untuk itu, Indonesia perlu secara cermat memainkan peran untuk tidak menjadi proxy dari rivalitas dua kekuatan dunia tersebut. Indonesia harus menempatkan diri secara terhormat sebagai pihak yang disegani dalam menjaga kedaulatan wilayah sesuai yuridiksi nasional dan UNCLOS, serta prinsip politik bebas-aktif dan aktif mendorong terciptanya perdamaian di kawasan,” pungkas Tsamara.

Pada hari-hari ini, pemilihan presiden AS memasuki masa penghitungan suara. Donald Trump dan Joe Biden bersaing ketat.

HUT ke-6, PSI Gelar 6 Kegiatan untuk Semakin Dekat dengan Rakyat
Siaran Pers

HUT ke-6, PSI Gelar 6 Kegiatan untuk Semakin Dekat dengan Rakyat

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) genap 6 tahun pada 16 November 2020. Untuk memperingatinya, digelar 6 kegiatan dengan melibatkan ratusan ribu kader di seluruh Indonesia.

Tema yang diusung adalah “6 Tahun PSI Hadir, Kerja untuk Rakyat.” Rangkaian acara digelar dari 1 November 2020 sampai 13 Desember 2020.

Di sela-sela semua kegiatan tersebut, akan digelar konser virtual pada 29 November 2020. Presiden Joko Widodo diundang. Pada acara ini juga bakal diluncurkan “Aplikasi Solidaritas”, sistem pengawasan dan pelaporan masyarakat untuk anggota legislatif dari PSI. Program “Sekolah Kader” juga akan diluncurkan pada acara ini.

“Momen ulang tahun adalah saat tepat untuk PSI menegaskan diri bahwa partai politik harus selalu kembali ke rakyat, membantu secara konkret. Dan itu semua dilakukan bukan hanya menjelang pemilu,” ujar Plt Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha, dalam konferensi pers virtual, Sabtu 31 Oktober 2020.

Sejumlah hasil survei menunjukkan, tidak ada kedekatan emosional partai dengan rakyat. Ini karena partai tak pernah secara rutin datang mendengar dan membantu. Hanya datang menjelang pemilu.

“PSI tak ingin begitu. Para anggota legislatif PSI, sejak hari pertama dilantik, langsung menyapa rakyat, menyimak aspirasi dan membantu mencari solusi. Mereka membuka posko pengaduan di kantor masing-masing. Pada kesempatan lain, mereka juga turun langsung ke warga,” lanjut Giring.

Terkait pandemi Covid-19, Giring menegaskan, para anggota DPRD dari PSI juga menyumbangkan gaji mereka untuk membantu warga yang terdampak.

Para pengurus daerah PSI demikian pula. Sejak awal pandemi Covid-19, mereka bergerak, membantu warga yang terdampak. Mereka membagikan sembako, masker, atau memberikan APD.

“PSI ingin mewujudkan solidaritas dalam kerja nyata di tengah rakyat. Bukan hanya hadir, tapi juga bekerja untuk rakyat. Momen ulang tahun ini akan menegaskan komitmen tersebut,” ujar Giring.

Terkait 6 kegiatan yang direncanakan, pertama, PSI mendengar. “Dalam kegiatan ini, pengurus DPW/DPD PSI akan mempertemukan kandidat yang didukung/diusung PSI dengan perwakilan rakyat dari 6 profesi melalui media zoom. Perwakilan rakyat akan menyampaikan aspirasi mereka,” kata Ketua Panitia HUT ke-6 PSI, Sumardy, dalam kesempatan yang sama.

Acara kedua adalah donor darah. “Selama masa pandemi ini, kebutuhan darah masih tinggi. Para pengurus DPW dan DPD akan menggelar acara donor daerah untuk membantu rakyat yang membutuhkan,” lanjut Sumardy.

Selanjutnya adalah kegiatan bersih-bersih rumah ibadah. Sumardy menyatakan, ”Ini perwujudan dai nilai-nilai PSI yang memperjuangkan toleransi dan keberagaman. Pengurus DPW dan DPD PSI akan membersihkan 6 rumah ibadah dengan dibantu para kader PSI. Juga akan memberikan bantuan untuk pengelola 6 rumah ibadah tersebut.”

Acara keempat adalah menanam pohon di 6 desa. Setiap DPW dan DPW PSI memilih 6 desa untuk ditanami pohon, sebagai bentuk kepedulian pada persoalan lingkungan.

Selanjutnya, bantuan kepada 6 guru. Pengurus DPW dan DPD PSI memberikan bantuan berupa sembako, kuota, dan peralatan untuk mengajar online kepada 6 guru terpilih dari 6 sekolah berbeda.

Terakhir, bantuan kepada 6 pekerja terdampak pandemik. “Profesinya disesuaikan dengan daerah masing-masing, tidak disamaratakan. Para pengurus daerah diberi kebebasan untuk memilih,” kata Sumardy.

Persempit Kesenjangan Digital, PSI Minta Pemerintah Punya Rencana yang Jelas
Siaran Pers Sikap PSI

Persempit Kesenjangan Digital, PSI Minta Pemerintah Punya Rencana yang Jelas

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung langkah pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 40 triliun di tahun 2021 untuk melakukan transformasi digital. Namun, pemerintah diharapkan sudah memiliki rencana yang jelas dalam bentuk peta jalan. Rencana ini harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Harapan ini disampaikan juru bicara PSI, Sigit Widodo, Selasa (28/10/2020)

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam sebuah webinar mengungkapkan, anggaran transformasi digital itu diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan membuat proses pemerintahan dan pelayanan publik bisa berjalan efisien dan cepat. Dalam acara itu, Sri Mulyani berharap semua desa di Indonesia dapat terkoneksi ke jaringan internet dalam beberapa tahun ke depan.

“Pemerintah saat ini mengejar rasio elektrifikasi 100 persen, tidak boleh ada satu desa yang tidak ada listrik. Kita juga harus mengejar agar tidak ada satu desa yang tidak terkoneksi internet,” tutur Sri Mulyani

Sigit mengatakan, PSI sangat mengapresiasi tekad dan semangat pemerintah untuk mengurangi kesenjangan digital di Indonesia. “Hingga saat ini kesenjangan digital masih menjadi masalah besar yang harus kita pecahkan bersama,” ujar mantan Direktur Operasional Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ini.

PSI sendiri membagi masalah kesenjangan digital di Indonesia ke dalam tiga kategori besar. Pertama, kesenjangan antara Indonesia bagian Barat dengan Indonesia bagian Timur. Kedua, kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Ketiga, kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin. “Tiga masalah ini harus diselesaikan secara bersamaan dalam waku yang singkat,” ujar Sigit.

Untuk Indonesia bagian Barat, masih menurut Sigit, secara teknis seharusnya tidak ada masalah untuk menyalurkan akses internet hingga ke desa-desa. “Tapi di Indonesia bagian Timur, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Di Papua, dan NTT, misalnya, masih banyak daerah yang hanya bisa diakses dengan internet satelit yang biayanya sangat mahal,” ungkapnya.

Membangun infrastruktur last mile di Indonesia bagian Timur bukan pekerjaan yang mudah. Saat ini setengah pengguna internet di Indonesia masih berasal dari Pulau Jawa. Hanya sekitar 20 persen pengguna internet Indonesia yang berasal dari luar Jawa dan Sumatera.

Selain soal infrastruktur, daya beli masyarakat juga jadi masalah tersendiri. “Selama pandemi, kita banyak mendengar orangtua mengeluhkan biaya internet yang mahal untuk anaknya belajar jarak jauh. Bahkan di tingkat perguruan tinggi, banyak kampus yang mengurangi kuliah tatap muka dan menggantinya dengan tugas karena mahasiswa mengeluh kuotanya cepat habis jika harus selalu kuliah dengan aplikasi video conference,” kata Sigit.

Untuk wilayah perdesaan, Sigit mengingatkan kemampuan literasi digital yang sangat beragam. “Menurut pengamatan kami, desa yang dipimpin oleh kepala desa yang visioner akan dengan mudah mengadopsi internet dan memanfaatkannya untuk kegiatan-kegiatan produktif. Namun banyak juga kepala desa yang tidak memahami sama sekali tentang teknologi digital,” ujar pria yang sejak tujuh tahun silam sudah terjun menjadi penggiat desa digital ini.

Karena beragamnya masalah terkait kesenjangan digital di Indonesia, PSI berharap pemerintah segera menyusun peta jalan yang terukur untuk mengatasainya. “Misalnya dalam lima tahun ke depan, berapa persen desa di Indonesia yang ditargetkan sudah terkoneksi internet, di mana saja, dengan teknologi apa, berapa anggaran yang disediakan oleh pemerintah per tahunnya, hingga biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk dapat menggunakan akses internet tadi,” ujar Sigit.

“Dan tentunya, berapa target penambahan pengguna internet di Indonesia setiap tahunnya dan bagaimana agar masyarakat yang tidak mampu tetap bisa mengakses internet,” tambah Sigit lagi.

Peta jalan itu, kata Sigit, harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. “Jika disampaikan secara terbuka, masyarakat dapat memberi masukan dan mengkritisi dari awal apabila ada hal-hal yang dirasa kurang tepat. Selain itu, peta jalan ini akan sangat penting untuk perusahaan yang ingin berinvestasi di bidang infrastruktur internet,” ujar mahasiswa doktoral Ilmu Komunikasi ini.

Sigit mengingatkan, masalah kesenjangan digital ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah dan hanya bisa diperbaiki jika melibatkan seluruh masyarakat. “Namun pemerintah harus memiliki peta jalan yang jelas agar masyarakat memiliki panduan yang sama dalam memecahkan masalah ini,” pungkas Sigit.

Pemerintah Pasti Hati-Hati Distribusikan Vaksin Covid-19
Siaran Pers Sikap PSI

Pemerintah Pasti Hati-Hati Distribusikan Vaksin Covid-19

Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dokter Christian Widodo, yakin pemerintah akan berhati-hati saat kelak memutuskan vaksin Covid-19 digunakan di Indonesia. Jika resmi didistribusikan ke masyarakat, berarti vaksin tersebut sudah melalui serangkaian uji klinis yang ketat.

“Berbagai tahapan sudah dilewati, mulai dari tahap eksplorasi, tahap praklinis, uji klinis, persetujuan badan pengatur (lisensi), manufaktur (produksi) dan kontrol kualitas. Pemerintah pasti telah mencermati hal-hal tersebut,” kata Anggota DPRD Provinsi NTT itu, dalam keterangan tertulis, Rabu 28 Oktober 2020.

Christian menambahkan, “Semua fase ini tentu juga sudah melewati tahapan di laboratorium, hewan dan sampai pada manusia di tahap uji klinis. Terhadap reaksi simpang (atau bahasa awam efek samping) yang langsung diakibatkan oleh komponen-komponen dalam vaksin sudah dilakukan telaah secara tuntas pada fase uji klinis atau biasa disebut pra-lisensi yaitu fase sebelum mendapat persetujuan badan pengatur (fase Lisensi).”

Lebih jauh, legislator ini menerangkan, tahapan paling krusial dari sebuah proses pembuatan vaksin ada pada tahap uji klinis atau pra-lisensi. Menurutnya, tahapan itu menguji efek samping vaksin terhadap kesehatan penerima. Jika lolos, baru mendapat persetujuan untuk diproduksi massal dan diedarkan.

“Fase uji klinis (pra-lisensi) ini terdiri dari 3 fase yang saya rangkum secara sederhana, yaitu pada fase 1 sekelompok kecil orang akan menerima vaksin, biasanya berkisar 20-100 sukarelawan sehat. Vaksin yang lolos fase ini bisa dibilang aman, namun harus diteliti lebih lanjut,” imbuhnya.

Christian menambahkan, pada fase 2, studi klinis diperluas, vaksin diberikan pada orang dengan karakteristik tertentu dengan mempertimbangkan rentang usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan untuk memantau keamanan vaksin, potensi munculnya reaksi simpang, respons imun tiap orang (imunogenisitas), dosis optimal dan jadwal pemberian vaksin. Jumlah orang yang berpartisipasi biasanya ratusan.

Lebih jauh, pada fase 3 tahap uji klinis, vaksin diberikan kepada ribuan orang dan melibatkan populasi yang lebih beragam. Tujuannya untuk menilai efikasi dan pengamatan lebih jauh terhadap keamanannya. Efikasi adalah kemampuan vaksin untuk memberi manfaat bagi individu yang diimunisasi.

Dia memaparkan, “Manfaat yang dimaksud adalah manfaat fisik yang sehat, jiwa yang sehat, dan manfaat terhadap kesejahteraan sosio-ekonomi dibandingkan dengan risiko kemungkinan terjadinya KIPI (kejadian ikutan pasca imunisasi).”

Dari serangkaian uji klinis ketat yang mesti dilewati di atas, Christian yakin vaksin Covid-19 yang ditentukan pemerintah dan IDI nanti benar-benar aman disuntikkan ke masyarakat. Namun, ia meminta masyarakat bersabar dan tidak menebar pesimisme.

“Kita semua boleh yakin bahwa ketika pemerintah dan IDI memperbolehkan vaksin Covid-19 digunakan maka bisa dipastikan bahwa vaksin tersebut aman. Yang harus kita lakukan sebagai masyarakat adalah sabar menunggu proses yang sedang berlangsung ini. Masyarakat harus bisa menahan diri dan menahan jempol untuk tidak menyebarkan berita-berita yang dapat menimbulkan keresahan dan memadamkan semangat untuk hidup normal kembali seperti dulu kala. Kita harus terbiasa membaca sebuah berita secara komprehensif,” kata Ketua DPW PSI NTT itu.

Ia mencontohkan, pengaruh persebaran berita di media sosial, turut mempengaruhi opini masyarakat. “Beberapa hari yang lalu, saya membaca berita di sebuah media masa dengan judul ‘Korea Selatan kelabakan lihat warganya meninggal satu per satu setelah disuntik vaksin’. Berita ini dikaitkan dengan rencana pemberian vaksin Covid-19, padahal jelas berbeda. Yang dilakukan pemerintah Korea Selatan pada saat itu melakukan berbagai cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh warganya, salah satunya dengan memberikan vaksin flu kepada 19 juta orang,” kata Christian.

Lebih jauh, ia menilai pemberitaan itu menyesatkan karena faktanya vaksin flu tidak bisa digunakan untuk menyembuhkan Covid-19.

“Perlu dicatat vaksin flu bukan vaksin Covid-19 dan itu dalam rangka meningkatkan daya tahan tubuh, bukan dalam rangka menghilangkan Covid-19 dari Negeri Ginseng. Belum lagi kita tidak memperoleh data pasti apa penyebab kematian orang yang divaksin flu tersebut. Bisa saja orang tersebut meninggal karena serangan jantung, stroke dan sebagainya. Kita juga tidak mengetahui umur orang yang meninggal tersebut, berapa jumlah pasti orang yang meninggal atau penyakit penyerta lain (komorbiditas) seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes melitus, dan sebagainya yang dimiliki orang tersebut,” ucap dia lagi.

Pada awal masa pandemi, pemerintah Indonesia sudah menetapkan Covid-19 sebagai bencana non-alam. Tidak ada negara yang menyiapkan diri secara baik menghadapi bencana pandemi ini. Ini terbukti dari sampai hari ini banyak negara besar yang masih berjibaku mencari formula penanganan yang tepat.

Karena itu, Christian meminta semua pihak tidak saling menyalahkan dalam penanganan pandemi Covid-19.

“Ini bukan saat yang tepat untuk menyebarkan pesimisme terhadap vaksin, menyalahkan satu sama lain, seperti pemerintah menyalahkan masyarakat karena tidak taat pada protokol kesehatan, masyarakat menyalahkan pemerintah karena ekonomi keluarga yang semakin sulit, masyarakat menyalahkan medis karena tidak mendapat pelayanan (yang kita semua tahu bahwa mereka sangat kelelahan dan kewalahan),” tuturnya.

Terakhir, daripada saling menyalahkan, Christian mengajak masing-masing pihak mengambil bagian dan memaksimalkan peran dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Ini adalah saatnya kita bahu-membahu bekerja sama mengatasi pandemi ini. Semua pihak menjalankan peran masing-masing sebaik-baiknya. Biarkan pemerintah dan IDI bersinergi untuk mendapatkan hasil maksimal, masyarakat sabar menunggu vaksin sambil tetap taat pada protokol kesehatan, biarkan tenaga medis bekerja semaksimal mungkin dan para ilmuwan memutar otak melanjutkan tahapan uji klinis ini sampai vaksin bisa diproduksi dengan aman,” pungkasnya.

Pesantren adalah Modal Kultural, Sudah Selayaknya Pemerintah Membantu
Siaran Pers Sikap PSI

Pesantren adalah Modal Kultural, Sudah Selayaknya Pemerintah Membantu

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi bantuan pemerintah kepada pesantren dalam bentuk anggaran Rp 2,6 triliun dalam rangka beradaptasi dengan era kebiasaan baru akibat Covid-19.

“Pesantren adalah salah satu modal kultural di Tanah Air sejak ratusan tahun lalu. Kami berharap pemerintah memberikan perhatian serius mengingat santri adalah modal kultural yang kuat dalam pembangunan ideologi kebangsaan kita di tengah gempuran ideologi transnasional yang semakin marak,” kata Juru Bicara PSI, Nanang Priyo Utomo, Sabtu 24 Oktober 2020.

Peran pesantren, lanjut Nanang, terhadap kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi tidak bisa diabaikan. Keberadaannya telah menghasilkan sangat banyak pemimpin formal dan informal di Indonesia.

Pandemi saat ini juga berdampak buruk terhadap keberlanjutan pesantren. Banyak pesantren yang kemudian terbebani terutama dari segi biaya operasional dan langkah melakukan adaptasi terhadap kehidupan “New Normal.”

“Keberadaan pesantren sebagai tempat pendidikan yang dekat dan mudah diakses rakyat membutuhkan dukungan di masa sulit ini, terutama terkait dana operasional,” lanjut Nanang.

PSI berharap jika pendemi COVID 19 sudah mereda alokasi dana untuk pesantren tersebut tetap dialokasikan untuk santri. Alokasi dana dapat direlokasikan untuk biaya operasional seperti pembelian kitab dan subsidi biaya makan.

Seperti diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah menyiapkan Rp 2,6 triliun yang akan disalurkan ke pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan.

Bantuan Rp 2,38 triliun akan digunakan untuk membantu operasional pesantren. Juga lembaga pendidikan keagamaan mulai jenjang Madrasah Diniyah Takmiliyah sampai lembaga pendidikan Al-Quran.

Kemudian ada bantuan pembelajaran secara daring bagi pesantren selama tiga bulan Rp 211,7 miliar. Nilai bantuan mengikuti klasifikasi besaran pesantren.