PSI Minta Pemerintah Perhatikan Perajin Tempe dan Tinjau Ulang Pola Impor Kedelai
Siaran Pers Sikap PSI

PSI Minta Pemerintah Perhatikan Perajin Tempe dan Tinjau Ulang Pola Impor Kedelai

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemerintah lebih serius mengamankan pasokan dan harga kedelai agar produksi tempe bisa terjaga. Juga tidak ragu menindak para pelaku yang mengambil keuntungan secara tidak fair dari situasi kelangkan kedelai belakangan.

“Kami sangat prihatin dengan kenaikan harga kedelai yang luar biasa. Tempe dan tahu banyak dikonsumsi rakyat Indonesia, sumber protein yang terjangkau orang banyak. Karena itu, perlu ada campur tangan pemerintah sehingga pasokan dan harga kedelai kembali normal,” kata Direktur Eksekutif DPP PSI, Andy Budiman, dalam konferensi pers virtual, Kamis 7 Januari 2021.

Selanjutnya, Andy yang melakukan konferensi pers di sentra produksi tempe, Kedaung, Tangerang Selatan, mengatakan, PSI juga meminta pemerintah meninjau ulang pola impor kedelai..

“Mungkin perlu dibuka siapa yang mendapat kuota impor tempe, juga bagaimana sistem distribusinya. Jangan sampai kenaikan harga kedelai kembali terulang. Kebutuhan rakyat yang satu ini harus mendapat perhatian lebih,” lanjut Andy.

Seperti diketahui, sempat terjadi mogok produksi 160 ribu perajin tahu-tempe karena meningkatnya harga kedelai dari kisaran Rp6.500/kg menjadi Rp9.400/kg.

“Kedelai adalah komoditas penting di Indonesia karena diolah menjadi tahu dan tempe. Sumber protein dengan harga terjangkau terutama untuk kalangan menengah bawah. Pasokan dan harganya seharusnya dapat terus dijaga agar aman,” ujar juru bicara PSI, Kokok Dirgantoro, di tempat yang sama.

Indonesia mengimpor 2,6-2,7 juta ton kedelai setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri yang berkisar 3 juta ton di mana dua juta ton bahkan lebih diserap oleh perajin tahu tempe.

“Mengingat dampak pengganda kedelai ini sangat besar, sudah seharusnya pemerintah mengamankan harga berikut pasokannya,” jelas Kokok.

Beberapa hal yang direkomendasikan PSI antara lain merampingkan jalur impor dan distribusi kedelai ke perajin sehingga mengurangi rantai dan rente distribusi. Disparitas harga internasional dan eceran relatif tinggi.

“Dibuka saja siapa yang mendapatkan kuota impor kedelai, dari negara mana dan bagaimana sistem distribusinya. Dengan demikian akan ketahuan biaya tinggi yang membebani perajin tempe ada di mana,” katanya.

Berikutnya meningkatkan produksi kedelai dalam negeri dan menggali alternatif tempe non kedelai.

Produksi kedelai dalam negeri terus turun. Kini mungkin produksi kedelai berkisar 500-600 ribu ton per tahun. Sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Harga kedelai lokal juga relatif lebih mahal dibandingkan impor karena perbedaan skala produksi, benih dan teknologi.

“Untuk meningkatkan produksi dalam negeri, perlu keseriusan terutama dalam hal benih unggul dan luas lahan. Produktivitas kedelai nasional berkisar satu ton per hektar. Di negara produsen utama kedelai, bisa 3-4 ton,” ungkapnya.

Kokok juga menambahkan perlunya pemerintah mengkaji penggunaan komoditas lokal non kedelai untuk perajin khususnya tempe. Produk tersebut antara lain Koro Pedang, Koro Benguk, Petai Cina (Lamtoro) hingga daun singkong.

PSI Dukung Risma sebagai Garda Terdepan Penyaluran Bantuan untuk Rakyat
Siaran Pers Sikap PSI

PSI Dukung Risma sebagai Garda Terdepan Penyaluran Bantuan untuk Rakyat

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung sepenuhnya Menteri Sosial, Tri Rismaharini, sebagai garda terdepan menyalurkan bantuan untuk meringankan beban rakyat di masa pandemi.

“Kami percaya Bu Risma adalah figur terbaik dalam mengawal penyaluran bantuan sosial tunai (BST) agar tepat sasaran dan bebas korupsi,” ujar Plt. Sekjen DPP PSI, Dea Tunggaesti, dalam keterangan tertulis, Kamis 7 Januari 2021.

Dea melanjutkan, selain bersih, Risma merupakan juga sosok pekerja keras yang tepat untuk menerjemahkan arahan Presiden Jokowi soal penyaluran BST untuk rakyat.

“Beliau tipikal pemimpin yang merakyat dan mau turun langsung, bukan pemimpin di belakang meja. Bu Risma, kami yakin, mampu menjadi tulang punggung baru untuk meringankan beban rakyat,” lanjut doktor Ilmu Hukum ini.

Dea menambahkan, di masa sulit seperti sekarang, tak boleh ada celah untuk kesalahan atau pelanggaran dalam penyelenggaraan program bantuan untuk rakyat.

“Jangankan pelanggaran yang memang disengaja, seperti mengutip uang dari paket bantuan, kesalahan yang tidak disengaja pun harus nol. Blusukan Bu Risma adalah cara tepat untuk mengecek kebenaran data dan kondisi riil masyarakat,” pungkas Dea.

Presiden Jokowi telah meluncurkan program bantuan tunai se-Indonesia 2021. Disiapkan anggaran Rp 110 triliun dan memastikan penyaluran bansos tetap dilanjutkan di 2021 ini. Tujuannya, untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan menggerakkan ekonomi nasional.

“Kita harapkan bantuan ini dapat meringankan keluarga-keluarga yang terdampak pandemi Covid-19 dan diharapkan jadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional kita, mengungkit ekonomi nasional dan memperkuat daya beli masyarakat sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi nasional meningkat dan membaik,” kata Presiden Jokowi dalam acara peluncuran bantuan tunai di Istana Negara, Senin 4 Januari 2021.

Jangan Revisi UU Pemilu Hanya Demi Kepentingan Jangka Pendek
Siaran Pers Sikap PSI

Jangan Revisi UU Pemilu Hanya Demi Kepentingan Jangka Pendek

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan UU No 7/2017 tentang Pemilu belum perlu direvisi saat ini.

“Kami berpandangan UU No 7/2017 tentang Pemilu belum perlu direvisi. Sebaiknya UU dievaluasi dan diubah setelah diterapkan pada 4 atau 5 kali pemilu, jangan terlalu sering, biar kita punya pengalaman yang lebih objektif,” kata Plt Sekjen DPP PSI, Dea Tunggaesti, dalam keterangan tertulis, Selasa 5 Januari 2021.

Sejak beberapa bulan lalu, DPR tengah menggodok revisi UU Pemilu. Draf revisi UU Pemilu sudah diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR. Namun, November 2020, Baleg DPR meminta Komisi II mematangkan kembali draf sebelum pihaknya melakukan harmonisasi.

Ada beberapa usul perubahan yang dimajukan, Di antaranya sistem pemilu (terbuka, tertutup, campuran), ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT), presidential threshold, dan metode penghitungan suara.

Dari poin-poin yang diusulkan untuk direvisi, lanjut Dea, banyak yang baru dilaksanakan satu kali, yaitu di Pemilu 2019. Sebut saja aturan tentang keserentakan pilpres dan pileg, parliamentary threshold 4%, presidential threshold 20%, dapil magnitude, atau metode penghitungan suara.

“Mengamati situasi seperti itu, PSI beranggapan ada tendensi bahwa UU Pemilu hendak diubah tergantung kepentingan partai-partai politik yang tengah berkuasa. Bukan didorong kebutuhan objektif dan menyangkut kepentingan bangsa yang lebih besar,” lanjut Dea.

Ia menyatakan, para politisi di parlemen selayaknya bertindak sebagai negarawan, termasuk dalam menyikapi usulan revisi UU pemilu.

“Revisi itu seyogyanya bertujuan untuk terus memperkuat sistem politik kita. UU bukan untuk dibongkar-pasang kapan saja, mengikuti kepentingan politik jangka pendek,” ujar doktor Ilmu Hukum tersebut.

PSI Tunjuk Dea Tunggaesti sebagai Pelaksana Tugas Sekjen
Siaran Pers

PSI Tunjuk Dea Tunggaesti sebagai Pelaksana Tugas Sekjen

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi menunjuk Dea Tunggaesti sebagai pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PSI. Sementara Raja Juli Antoni mendapat amanah baru sebagai Sekretaris Dewan Pembina DPP PSI.

“Kami bergembira hari ini karena resmi mengumumkan Sis Dea sebagai Plt Sekjen. Ia bukan orang baru di PSI. Sudah lama berinteraksi dan membantu pergerakan PSI,” kata Plt Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha, dalam keterangan tertulis, Jumat 18 Desember 2020.

Keputusan ini diambil Dewan Pembina dan DPP PSI setelah menerima masukan dari berbagai pihak di internal partai. Keputusan ini disahkan dalam forum Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) PSI pada Kamis 17 Desember 2020.

Dea yang merupakan kakak Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19, dr. Reisa Broto Asmoro, ini punya pengalaman di berbagai organisasi dan sangat kompeten di bidang hukum. Giring menegaskan, dua hal tersebut niscaya memperkuat PSI dalam menempuh perjalanan ke Pemilu 2024.

“Perihal Bro Raja Juli Antoni, ia akan berperan penting sebagai Sekretaris Dewan Pembina. Dalam AD/ART PSI, Dewan Pembina punya posisi sangat strategis. Menuju 2024 yang tak ringan ini, Dewan Pembina yang semakin kokoh akan kian memuluskan langkah partai untuk lolos ke Senayan,” lanjut Giring.

Toni, sapaan akrab Raja Juli, mengatakan dirinya mendapat kehormatan dengan bergabung di Dewan Pembina DPP PSI.

“Saya tidak akan ke mana-mana, tetap di PSI. Tetap total bekerja untuk memastikan kemenangan PSI di 2024. Tapi, saya akan berbagi tugas dengan Sis Dea sebagai Plt. Pada saat bersamaan, saya akan membantu Dewan Pembina. Sebuah kehormatan buat saya bisa hadir juga di Dewan Pembina,” kata Toni.

Sementara itu, Dea mengaku sudah lama mengamati PSI sebagai partai anak muda yang berbeda dengan partai-partai lain.

“Ada inovasi-inovasi politik PSI yang membuat saya terpikat. Insya Allah, dengan bantuan seluruh Bro dan Sis pengurus dan kader, saya akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kami akan bahu-membahu bekerja untuk membantu rakyat, untuk memperbaiki Indonesia,” kata Dea.

Dea Tunggaesti merampungkan studi doktoral Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran. Sejak 2013, ia ikut mendirikan dan mengelola firma hukum Tungga Ramli & Partners.

PSI Apresiasi Keputusan Pemerintah Menggratiskan Vaksin Covid-19
Siaran Pers Sikap PSI

PSI Apresiasi Keputusan Pemerintah Menggratiskan Vaksin Covid-19

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi keputusan pemerintah menyediakan vaksin Covid-19 secara gratis untuk seluruh rakyat Indonesia.

“Vaksin harus menjadi barang publik. Karena itu ada kewajiban dan tanggungjawab negara menyediakan bagi seluruh rakyat. Rakyat yang sehat akan membantu negara semakin maju. Karena itu, PSI mengapresiasi keputusan pemerintah yang menggatiskannya,” kata Ketua DPP PSI, Tsamara Amany, dalam keterangan tertulis, Rabu 16 Desember 2020.

PSI telah menghitung biaya yang dibutuhkan untuk penyediaan vaksi gratis ini. Asumsinya, yang dipakai vaksi Sinovac & Biofarma (dengan harga @ Rp 200 ribu) dan setiap orang mendapatkan 2 dosis vaksin Covid-19. Artinya, dibutuhkan 536 juta dosis.

“Jika ditambah biaya distribusi dan sarana prasarana penunjang lain yang mencapai Rp 60 triliun, anggaran yang dibutuhkan untuk penyediaan vaksin gratis sebesar Rp 167,2 triliun,” lanjut Tsamara.

Sebagai perbandingan, biaya penanggulangan dan insentif yang sudah digelontorkan pemerintah selama pandemi adalah Rp 695,2 triliun.

PSI percaya penyediaan vaksin gratis secara luas akan bermanfaat untuk dua hal, yaitu kesehatan rakyat dan percepatan pemulihan ekonomi.

“Semakin cepat rakyat sehat, semakin cepat rakyat bisa kembali mencari nafkah, bersekolah, dan bersilaturahim dengan keluarga,” pungkas Tsamara.

Presiden Jokowi memberi telah menyatakan vaksin Covid-19 untuk masyarakat akan diberikan secara gratis.

“Setelah menerima banyak masukan masyarakat dan melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis,” kata Presiden Jokowi lewat YouTube Sekretariat Kepresidenan, Rabu (16/12/2020).

PSI Gemilang, Menangkan 88 Paslon yang Didukung di Pilkada 2020
Siaran Pers

PSI Gemilang, Menangkan 88 Paslon yang Didukung di Pilkada 2020

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ikut terlibat aktif dalam pilkada serentak 9 Desember lalu. Hasilnya sangat menggembirakan. 88 dari 169 paslon yang didukung PSI memenangkan kompetisi pilkada versi hitung cepat.

“Hasil ini di atas ekspektasi partai. 52% dari total paslon yang kami dukung memenangkan pilkada. Sebagai sebuah partai baru dan baru memiliki 72 kursi DPRD, hasil ini sangat menggembirakan,” ujar Sekretaris Jenderal DP PSI, Raja Juli Antoni, dalam keterangan tertulis, Senin 14 Desember 2020.

Antoni menjelaskan seluruh kader PSI turun mendukung paslon yang didukung partai di daerahnya. Kader-kader PSI melakukan canvassing, membuat webinar, membuat kegiatan bersama warga, komunikasi di media sosial hingga menjadi saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“DPP PSI mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader yang sudah bekerja keras selama pilkada. Tak mudah tentunya melakukan kegiatan partai di tengah pandemi seperti saat ini. Terima kasih juga telah sungguh-sungguh mendengarkan perintah partai agar tetap mendukung paslon dengan bermartabat, menjauhi politik uang serta tegas mematuhi protokol kesehatan,” kata Antoni.

Dalam kesempatan yang sama, Antoni juga mengucapkan selamat kepada paslon yang terpilih dan mengingatkan agar segera menyusun rencana kerja konkrit untuk periode kepemimpinannya.

“PSI mengucapkan selamat kepada paslon yang terpilih. Juga selamat sekaligus terima kasih atas Kerjasama selama pilkada untuk teman-teman partai mitra koalisi. Semoga hasil ini memberikan dampak yang baik dan konstruktif untuk daerah hingga skala nasional,” ungkap Antoni.

Namun Antoni juga mengingatkan agar paslon terpilih menjauhi praktik-praktik buruk dalam mengelola pemerintahan. PSI akan terus menjadi mitra kritis untuk paslon yang terpilih.

“Bagi PSI, anti-korupsi, antiintoleransi, transparansi, pro lapangan pekerjaan, layanan publik yang prima dan andal, adalah harga mati. Paslon yang terpilih harus sungguh-sungguh memperhatikan nilai-nilai tersebut. PSI selain membantu jalannya pemerintahan paslon pemenang tetap akan kritis jika terkait hal-hal tersebut,” pungkas Antoni.

Akan Batasi Usia Pengguna Medsos Minimal 17 Tahun, PSI: Kominfo Jangan Lebay
Siaran Pers Sikap PSI

Akan Batasi Usia Pengguna Medsos Minimal 17 Tahun, PSI: Kominfo Jangan Lebay

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai rencana Kementerian Kominfo RI untuk membatasi usia pengguna media sosial (medsos) menjadi minimal 17 tahun sebagai tindakan yang berlebihan. “Kominfo jangan lebay,” ujar juru bicara PSI, Sigit Widodo, di Jakarta, Senin (30/11/2020).

Sigit menyampaikan perihal ini menanggapi rencana Kominfo untuk memasukkan batasan usia pengguna medsos di dalam RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang saat ini sedang dalam pembahasan antara pemerintah dan Komisi I DPR RI. Rencana ini diungkapkan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu (28/11/2020).

Sigit juga mempertanyakan, mengapa Kominfo tiba-tiba ingin memasukkan batasan usia ini ke dalam RUU PDP. “RUU PDP ini merupakan inisiatif pemerintah yang sudah dipersiapkan bertahun-tahun sejak era Menteri Tifatul Sembiring hingga Menteri Rudiantara. Semangat dan isinya sudah sangat baik dan tidak ada pasal pembatasan usia pengguna medsos di dalamnya. Mengapa tiba-tiba Kominfo ingin merevisi draf buatannya sendiri?” ujar Sigit heran.

PSI menganggap dimasukkannya pasal kotroversial ini justru akan menghambat pengesahan RUU PDP. “Saat ini masyarakat sangat membutuhkan perlindungan data pribadi, karena semakin banyak kasus yang tidak bisa ditangani karena tidak ada dasar hukumnya. Usulan Kominfo ini justru akan menimbulkan kontroversi yang tidak perlu dan bisa menjadi alasan untuk tidak segera mengesahkan RUU PDP yang sangat kita butuhkan,” sesal Sigit.

Masih menurut Sigit, usulan Kominfo ini juga menunjukkan para pembuat kebijakan tidak memahami dengan baik generasi asli digital yang saat ini mendominasi penggunaan internet di Indonesia. “Pembuat kebijakan kita kebanyakan masih didominasi generasi imigran digital. Banyak dari mereka tidak memahami pemikiran anak-anak muda yang sudah hidup di dunia digital sejak lahir,” ungkapnya.

Sigit yang pernah menjabat sebagai direktur operasional Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ini mengingatkan, di Indonesia ada kesenjangan digital yang sangat besar antara generasi muda dan generasi di atasnya. “Kalau bicara digital, anak-anak sekarang jauh lebih pintar dari orangtuanya. Pembatasan usia yang terlalu dipaksakan justru akan menimbulkan dampak negatif karena anak-anak akan diam-diam memalsukan usianya menjadi 17 tahun. Ini bahaya sekali,” katanya.

Sigit mengatakan, saat ini kebanyakan media sosial sebenarnya sudah membatasi usia pengguna minimal 13 tahun. Namun faktanya, anak-anak usia 8 hingga 10 tahun hampir semuanya memiliki akun media sosial. “Kalau mereka memalsukan umur menjadi 13 tahun, bahayanya tidak sebesar memalsukan usia menjadi 17 tahun karena media sosial biasanya memiliki pengaturan dan algoritma yang lebih ketat untuk anak-anak di bawah umur ” ujar Sigit.

Sigit menilai, penggunaan medsos oleh anak-anak juga memiliki dampak positif. “Yang pasti anak-anak sekarang belajar berkomunikasi dan berbahasa salah satunya melalui media sosial. Kami juga menemukan anak-anak yang pintar mengedit video karena sering bermain Tiktok. Bersosialisasi di media sosial juga dapat membuat anak-anak lebih berpikiran terbuka dan kreatif. Jadi tidak selalu berdampak negatif,” katanya.

Karena itu, PSI menyarankan pemerintah untuk lebih meningkatkan literasi digital ketimbang membuat pembatasan-pembatasan dan larangan baru. “Pemerintah perlu memperbanyak sosialisasi tentang berinternet yang baik dan produktif kepada masyarakat. Yang paling penting adalah mengajari orangtua-orangtua agar mampu mengikuti perkembangan teknologi digital sehingga mereka mampu mendampingi anak-anaknya saat berinternet, bukan membatasi anak-anak yang sudah tinggal di dunia digital sejak lahir,” pungkas Sigit.

PSI Minta Pemerintah Beri Bantuan Keuangan kepada Perempuan Orangtua Tunggal
Liputan Siaran Pers Sikap PSI

PSI Minta Pemerintah Beri Bantuan Keuangan kepada Perempuan Orangtua Tunggal

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemerintah memberi perhatian ekstra kepada perempuan orangtua tunggal (single mother) di masa pandemi ini. Caranya, memberikan bantuan keuangan dan pendampingan kesehatan mental.

“Kebijakan ini sangat penting dilakukan karena para ‘single mother’ merupakan kepala keluarga sekaligus tulang punggung mata pencaharian keluarga. Dalam situasi normal saja, banyak dari mereka kewalahan, apalagi dalam situasi pandemi seperti sekarang,” kata Juru Bicara DPP PSI, Imelda Berwanty Purba, dalam keterangan tertulis, Senin 30 November 2020.

Insentif itu berupa bantuan tunai, yang bisa digunakan para single mother untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Berikutnya, pemerintah juga dapat memberikan sesegera mungkin bantuan modal usaha dalam program khusus untuk para ‘single mother’ ini. Sehingga mereka dpt memulai usaha dan usahanya tersebut bisa terus bertahan dan berkelanjutan demi keberlangsungan hidup mereka bersama anak-anak dan keluarga.

PSI memahami kondisi keuangan negara juga terdampak. Karena itu, perencanaan kebijakan ini harus dilakukan dengan cermat tapi juga bisa dieksekusi dengan segera.

“Perencanaan yang cermat akan menghindarkan kita dari duplikasi dan salah sasaran. Para single mother yang belum mendapat insentif dari pemerintah harus diprioritaskan, terutama orangtua tunggal korban kekerasan. Mengingat data terkini dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, juga dari Komnas Perempuan juga P2TP2A, menunjukkan bahwa selama pandemi ini kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat tajam hingga 75%. Sehingga perempuan orang tua tunggal yang juga adalah korban kekerasan benar-benar mengalami penderitaan yg berlapis-lapis, baik penderitaan fisik, psikis juga ekonomi” lanjut Imelda.

Kriteria perempuan orangtua tunggal yang akan menerima juga harus ditetapkan dengan baik. Sebab, kata Imelda, tidak semua mereka kekurangan secara ekonomi.

Selanjutnya, pendampingan kesehatan mental untuk para _single mother _juga diperlukan di masa pandemi ini.

“Ini adalah masa-masa ketika stres dan depresi gampang muncul. Semacam posko pelayanan atau call center tentu akan sangat membantu para perempuan orang tua tunggal. Mereka bisa melakukan konsultasi, atau bahkan terapi, secara gratis,” kata Imelda.

Giring: Satu Gadget untuk Satu Siswa Jika Saya Jadi Presiden
Siaran Pers

Giring: Satu Gadget untuk Satu Siswa Jika Saya Jadi Presiden

Calon Presiden RI 2024, Giring Ganesha menyatakan, jika terpilih menjadi presiden RI, akan melakukan inovasi dengan menyediakan satu gadget untuk satu siswa di seluruh Indonesia.

“Program nasional ini saya namakan Gadget Belajar Giring. Kenapa program ini harus dikerjakan? Di gadget nanti, semua materi pelajaran bisa dikumpulkan. Jauh lebih simpel. Walaupun jika kegiatan belajar-mengajar kembali dilakukan secara tatap muka, para siswa tidak perlu lagi berat-berat membawa buku ke sekolah,” katanya dalam acara “Virtual Concert” dalam rangka memperingati HUT ke-6 PSI, Minggu 29 November 2020.

Ia melanjutkan, bukan hanya materi pelajaran, bahan-bahan ujian pun bisa disimpan gadget. Tak diperlukan lagi kertas-kertas seperti masa-masa sebelumnya.

“Untuk mewujudkannya , kita akan menjalin kerja sama dan kemitraan dengan pihak swasta, berkolaborasi agar mempertahankan kualitas dan memaksimalkan manfaatnya. Diharapkan dengan program ini, para siswa mampu mengelaborasi teknologi dan skill dalam menghadapi kompetisi global di era digital yang semakin ketat,” lanjut Plt Ketua Umum DPP PSI ini.

Giring menambahkan, pandemi ini seperti dua sisi mata uang, menciptakan tantangan sekaligus peluang yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan.

“Dunia pendidikan pun mengalami hal yang sama, banyak hal yang harus menyesuaikan. Pola belajar dari rumah, pemanfaatan teknologi, memang menjadi hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Pandemi ini ibarat cambuk yang memaksa kita berbenah diri,“ ujar Giring.

Semenjak pemerintah menginstruksikan kegiatan belajar-mengajar dari rumah , persoalan baru pun muncul. Ada sekitar 45 juta siswa di indonesia namun tak semuanya memiliki gadget atau fasilitas yang memadai sehingga kegiatan belajar daring pun mengalami kendala.

Pada virtual concert ini, Presiden Jokowi Widodo menyampaikan sambutan secara online. Juga diluncurkan “Aplikasi PSI”, sistem pengawasan dan pelaporan masyarakat untuk anggota legislatif dari PSI. Program “Sekolah Kader” PSI juga diluncurkan pada acara ini.

Acara juga dimeriahkan dengan penampilan penyanyi Ghea Youbi dan Majelis Lucu Indonesia (Tretan Muslim dan Coki Pardede).

Aplikasi Diluncurkan, Rakyat Bisa Pantau dan Lapor ke Anggota Legislatif PSI
Siaran Pers

Aplikasi Diluncurkan, Rakyat Bisa Pantau dan Lapor ke Anggota Legislatif PSI

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi meluncurkan “Aplikasi PSI” dalam acara acara “Virtual Concert” dalam rangka memperingati HUT ke-6, Minggu 29 November 2020

“Kami punya janji politik di pemilu 2019 bahwa anggota legislatif dari PSI akan selalu dekat dengan rakyat. Caranya adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan membangun sebuah aplikasi khusus. Aplikasi ini dapat digunakan rakyat untuk mengadukan masalah pada anggota-anggota legislatif PSI secara online,” kata Ketua Umum DPP PSI, Grace Natalie pada acara tersebut.

Rakyat, yang selama ini sulit mengadu pada wakilnya, sekarang bisa menyampaikan langsung tanpa perantara atau melewati pintu-pintu birokrasi.

“Pengaduan-pengaduan rakyat ini harus ditindaklanjuti oleh anggota dewan PSI dan pihak yang mengadukan bisa melihat perkembangan hasilnya,” lanjut Grace.

Dengan keberadaan aplikasi ini, tambah Grace, anggota legislatif PSI tidak bisa hanya duduk, diam, dengar, dapat duit.

“Mereka harus secara rutin melaporkan pekerjaan dan kegiatan kepada rakyat. Ini merupakan wujud transparansi PSI kepada rakyat pemilih,” lanjut Grace.

Pada gilirannya, rakyat juga bisa memberikan penilaian kepada anggota dewan PSI lewat aplikasi ini, penilaian tersebut akan menjadi bahan evaluasi PSI terhadap anggota-anggota legislatifnya.

Aplikasi PSI sudah bisa diunduh di google play store.