Berkinerja Buruk, PSI Minta Gaji DPR Dipotong
Siaran Pers

Berkinerja Buruk, PSI Minta Gaji DPR Dipotong

Gaji dan pendapatan DPR RI menjadi sorotan masyarakat sejak Krisdayanti blak-blakan membuka pendapatannya sebagai anggota DPR saat berbincang di Kanal YouTube milik Akbar Faizal pada Selasa (14/9/2021) lalu. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengaku sudah lama mempertanyakan banyaknya tunjangan yang diterima oleh anggota DPR RI.

Menurut juru bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Sigit Widodo, besarnya pendapatan yang diterima oleh anggota DPR RI tidak sebanding dengan kinerja mereka sebagai anggota legislatif. Pada 2020, DPR hanya mengesahkan 3 Undang-undang (UU) dari 37 Rancangan Undang-undang (RUU) program legislasi nasional (Prolegnas).

“Selama dua tahun sejak dilantik, DPR periode ini baru mengesahkan empat Undang-undang dari target 248 RUU yang masuk Prolegnas 2020-2024. Tunjangan-tunjangan yang diterima oleh anggota DPR lebih baik dipotong saja dan dialihkan untuk anggaran penanganan Pandemi Covid-19,” ujar Sigit, Sabtu (18/09/2021)

Sigit mengatakan, PSI sejak tiga tahun silam sudah menyuarakan besarnya pendapatan anggota DPR RI di luar gaji pokok yang diterima. “Dulu beberapa calon anggota legislatif dari PSI membentuk Kaukus PSI Bersih-bersih DPR karena prihatin dengan pendapatan DPR yang super besar dan tidak transparan ini,” ujarnya.

PSI pada 2018 sudah mempertanyakan banyaknya tunjangan yang diterima oleh DPR di luar gaji pokok. “Ada belasan tunjangan yang jumlahnya sangat besar dan beberapa sangat mengada-ada. Sebutlah ada yang namanya tunjangan kehormatan. Ini buat apa? Apakah wakil rakyat di DPR menjadi terhormat karena menerima tunjangan ini, atau mereka merasa tidak terhormat jika tidak diberi tunjangan kehormatan?” ungkap Sigit.

PSI juga mempertanyakan beberapa tunjangan yang terkait dengan fungsi DPR. “Ada uang rapat, tunjangan aspirasi, dan tunjangan pengawasan. Bukankah mereka memang digaji untuk rapat, menyerap aspirasi rakyat, dan melakukan pengawasan? Kenapa harus ada uang tunjangan tambahan untuk melakukan fungsi utama DPR?” tanya Sigit.

Beberapa tunjangan juga diterima oleh anggota DPR jika menduduki jabatan tertentu atau menjadi alat kelengkapan dewan. “Ada tunjangan sebagai pimpinan dewan, tunjangan sebagai anggota badan musyawarah, tunjangan sebagai anggota komisi, tunjangan badan legislasi, tunjangan badan anggaran, dan seabrek tunjangan lainnya yang saling tumpang-tindih. Jadi jangan heran, meski gaji anggota DPR tidak terlalu besar, namun take home pay-nya bisa sangat luar biasa,” ungkap Sigit.

Menurut Sigit, blak-blakan tentang pendapatan anggota DPR yang dilakukan oleh Krisdayanti harus menjadi momentum perbaikan struktur pendapatan DPR. “Semoga ini bukan sekedar keriuhan sesaat dan masyarakat harus terus menuntut wakil-wakilnya agar lebih bijak menggunakan uang rakyat. Sekali lagi kami minta tunjangan anggota DPR dipotong karena kinerjanya yang buruk dan dananya dialihkan untuk penanggulangan Covid-19, ” pungkasnya.

Penanganan Covid-19 di Indonesia Dianggap Berhasil, PSI Mengapresiasi dan Ingatkan Jangan Lengah
Siaran Pers

Penanganan Covid-19 di Indonesia Dianggap Berhasil, PSI Mengapresiasi dan Ingatkan Jangan Lengah

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi capaian Indonesia dalam penanganan pandemi yang dianggap salah satu yang terbaik di dunia.

“Alhamdulillah, kita baca bahwa data John Hopkins University CSSE Covid-19 menunjukkan penanganan di Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Kita bersyukur dan sangat mengapresiasi. Tentu ini bisa terjadi berkat kerja sama yang baik di antara pihak-pihak terkait dan arahan yang jelas dari Presiden Joko Widodo,” kata Plt Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha, dalam keterangan tertulis, Jumat 17 September 2021.

Data John Hopkins University CSSE Covid-19 pada 12 September 2021 menyatakan penanganan covid di Indonesia merupakan salah satu terbaik di dunia karena mampu menurunkan kasus hingga -58% dalam 2 minggu. Positivity rate Indonesia berhasil turun ke 3,05% atau di bawah 5% yang merupakan patokan maksimal WHO.

“Di sisi lain, capaian ini seyogyanya membuat kita tetap waspada, tidak lengah. Protokol kesehatan tetap harus dijalankan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada lonjakan kasus kembali,” lanjut Giring.

Selain itu, program vaksinasi nasional juga terus digencarkan. Segala cara dilakukan agar herd immunity segera bisa tercapai.

“Pemerintah mesti memastikan ketersediaan vaksin dan penyalurannya ke daerah-daerah. Kerja sama yang sudah terjalin baik dengan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan dan dilanjutkan,” ujar Giring.

Penanganan pandemi covid-19, pungkas Giring, hanya mungkin dilakukan jika ada kerja sama semua pihak tanpa kecuali.

Dalam kesempatan yang sama Giring menegaskan seluruh struktur dan kader PSI turut aktif ke lapangan dan mengawal percepatan vaksinasi, distribusi bansos, tunjangan nakes serta membagikan paket rice box yang pekan ini sudah menembus lebih dari 200 ribu porsi. Giring memastikan PSI terus hadir dan kerja untuk rakyat.

 

PSI Siap Kawal Perpres Pendanaan Pesantren
Siaran Pers

PSI Siap Kawal Perpres Pendanaan Pesantren

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Perpres itu mengatur dana abadi pesantren.

“Ditekennya Perpres tersebut merupakan kado terindah untuk Hari Santri Nasional bulan depan. Terima kasih, Pak Jokowi. Ini membuktikan pemerintah sepenuh hati mendukung keberadaan pesantren. PSI siap untuk berperan aktif mengawal aturan hukum ini,” ujar Juru Bicara DPP PSI, Nanang Priyo Utomo, Selasa 14 September 2021.

Pandemi saat ini juga berdampak buruk terhadap keberlanjutan pesantren. Banyak pesantren yang kemudian terbebani terutama dari segi biaya operasional.

Satu hal, kata Nanang, pesantren adalah salah satu modal kultural di Tanah Air sejak ratusan tahun lalu. Peran pesantren, lanjut Nanang, terhadap kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi tidak bisa diabaikan. Keberadaannya telah menghasilkan sangat banyak pemimpin formal dan informal di Indonesia.

“Keberadaan pesantren sebagai tempat pendidikan yang dekat dan mudah diakses rakyat membutuhkan dukungan di masa sulit ini, terutama terkait dana operasional,” lanjut kader Nahdlatul Ulama ini.

Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren diteken pada 2 September 2021. Pada Pasal 3 dijelaskan bahwa pendanaan penyelenggaraan pesantren dikelola untuk pengembangan fungsi pesantren meliputi fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat

Perihal dana abadi pesantren tertuang dalam Pasal 49 ayat 1 dan 2 UU No 18/2019 tentang Pesantren. Ketentuan tersebut mewajibkan pemerintah untuk penyediaan anggaran pesantren serta pembentukan dana abadi pesantren yang bersumber dari dana pendidikan.

Giring Ganesha Usulkan “Quarantine in Paradise” untuk Hidupkan Kembali Pariwisata
Siaran Pers

Giring Ganesha Usulkan “Quarantine in Paradise” untuk Hidupkan Kembali Pariwisata

Plt Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha mengusulkan konsep “Quarantine in Paradise” dalam video yang ditayangkan di akun media sosial DPP PSI sejak Jumat 10 September 2021 petang.

“Pandemi covid-19 membuat pelaku perjalanan harus menjalani karantina sebelum memasuki Indonesia. Bayangkan jika karantina dilakukan di wilayah-wilayah tujuan wisata, tidak terpusat hanya di ibu kota. Juga setiap pelaku perjalanan dapat memilih paket karantina sesuai dengan biaya dan fasilitas yang dapat mereka pesan sebelum melakukan perjalanan. Tentunya ini harus terintegrasi dengan laporan kesehatan, keimigrasian dan proses penjemputan di bandara,” kata Giring dalam video tersebut.

Jika diterapkan, “Quarantine in Paradise” ini tentu akan memberikan keuntungan pada pemerintah dan masyarakat daerah tujuan wisata. Roda perekonomian daerah kembali bergerak dan otomatis ekonomi nasional pun menggeliat.

Properti di daerah tujuan wisata karantina menyediakan lokasi yang nyaman dengan pemandangan yang menawan. Sehingga para wisatawan sudah bisa merasakan liburan sejak menjalani karantina. Selain itu wisatawan tak perlu lagi merogoh kocek lagi untuk biaya perjalanan dari jakarta menuju daerah wisata

“Tentu setiap properti karantina di daerah tujuan wisata juga harus memiliki standar protokol kesehatan yang baik dan terintegrasi dengan fasilitas kesehatan dengan tenaga kesehatan penunjang yang siap memberikan layanan ketika ada wisatawan yang membutuhkan,” tambah Giring.

Tidak hanya itu , warga daerah wisata juga bisa kembali berperan menyediakan pelayanan seperti untuk kebutuhan kebersihan dan kuliner.

Giring mengingatkan, selama pandemi, selain karena pembatasan perjalanan oleh negara-negara di dunia, deretan masalah di dalam negeri, membuat sektor pariwisata semakin terpukul.

“Mulai dari para pelaku perjalanan tidak bisa langsung terbang ke daerah tujuan wisata, tapi harus dikarantina di ibu kota. Wisatawan jelas kehilangan uang, waktu dan tenaga hanya untuk dikarantina di Jakarta,” lanjut Calon Presiden RI 2024 tersebut.

Selain itu, prosedur penerbangan yang belum terintegrasi dengan prosedur karantina, kata Giring, membuat belum semua maskapai penerbangan mengharuskan adanya bukti booking hotel karantina sebagai persyaratan masuk pesawat. Hal ini bisa menjadi celah para agen hotel di Bandara memainkan paket harga karantina pada wisatawan yang belum memesan tempat karantina sebelum keberangkatan.

Dengan sistem digital dan pengontrolan tarif, biaya karantina bisa ditekan, sehingga wisatawan mau mempertimbangkan untuk kembali berwisata di Indonesia

Giring menegaskan, konsep “Quarantine in Paradise” tidak begitu saja bisa berjalan, pemerintah juga harus mengeluarkan regulasi karantina dan wisata di masa pandemi yang jelas dan dengan pengawasan yang ketat. Kita bisa membantu pemerintah untuk lebih gencar melakukan vaksinasi, tracing, dan testing.

“Dengan konsep ini diharapkan Indonesia menjadi tujuan wisata yang aman untuk semua wisatawan dunia, sehingga negara-negara di dunia kembali membuka pintu agar warganya dapat kembali berwisata ke Indonesia,” pungkas Giring di video tersebut.

KSPPA PSI Kecam Keputusan Hakim yang Memberikan Hak Asuh Anak kepada Terpidana KDRT
Siaran Pers

KSPPA PSI Kecam Keputusan Hakim yang Memberikan Hak Asuh Anak kepada Terpidana KDRT

Ketua Komite Solidaritas Pelindung Perempuan dan Anak DPP Partai Solidaritas Indonesia (KSPPA DPP PSI), Karen Pooroe, mengecam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memberikan hak asuh anak kepada suami Jubir DPP PSI Bidang Perempuan dan Anak, Imelda Berwanty Purba.

Pasalnya, pria berinisial RTD itu merupakan terpidana kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Imelda Berwanty Purba berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.354/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim tanggal 5 Oktober 2017 yang sudah berkekuatan hukum tetap.

“Kami sangat mempertanyakan putusan tersebut, bagi kami itu putusan yang sangat tidak fair dan mencederai upaya pemenuhan hak-hak perempuan korban KDRT. Sekali lagi, putusan ini merupakan preseden buruk dunia peradilan kita. Bagaimana mungkin majelis hakim tega memberikan hak asuh pada terpidana KDRT yang sudah terbukti melakukan kekerasan ,” kata Karen, dalam keterangan tertulis, Jumat 10 September 2021.

Selain menjadi terpidana kasus kekerasan dalam rumah tangga, RTD juga telah meninggalkan, menelantarkan, dan tidak menafkahi istri dan kedua anaknya selama hampir 7 tahun.

Setelah melakukan kekerasan dan mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah itu, RTD justru menggugat cerai dan menuntut hak asuh anak pada bulan Februari 2021 lalu, alih-alih melakukan kewajibannya untuk melindungi dan menafkahi istri dan anak-anaknya.

Bahkan, pernah suatu ketika setelah meninggalkan dan menelantarkan istri dan anak-anaknya selama 6 bulan, RTD tiba-tiba muncul untuk mengambil paksa dan menguasai secara sepihak anak pertama yang masih berusia 13 bulan, yang kala itu masih menyusu ASI pada ibu kandungnya.

RTD dinilai sosok seorang bapak yang tidak layak diberikan hak asuh, sementara dia pernah merampas hak ASI anaknya yang dilindungi Undang-Undang.

Kejadian ambil paksa yang disertai kekerasan itu terjadi saat Imelda baru saja selesai persalinan melahirkan bayi kedua. Kekerasan keji ini jelas-jelas telah membuat derita pada Imelda dan kedua anaknya.

Imelda yang saat itu masih dalam proses pemulihan pasca persalinan, menjadi syok dan trauma akibat kehilangan bayi pertamanya hingga harus dirawat di rumah sakit bersama bayi yang baru dia lahirkan. Bahkan Imelda ditutup aksesnya sama sekali untuk menemui anaknya tersebut.

Sejak 2015, Imelda berjuang untuk mendapatkan kembali anaknya itu lewat bantuan Ka Seto, LPAI, LBH Apik dan Komnas Perempuan. Hingga akhirnya, 2 tahun kemudian, dengan desakan putusan pidana KDRT tahun 2017 lalu, anak itu dikembalikan dalam pengasuhannya. Karena jika tidak dikembalikan, maka RTD akan mendapatkan pemberatan hukuman pidana kurungan.

Imelda juga pernah dianiaya oleh AB, kakak RTD, seorang bidan di RS Gading Pluit. Imelda diusir dan dianiaya sehingga tangannya terluka, saat hendak melihat bayinya saat itu.

AB pun telah menjadi terpidana penganiayaan, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, yang tertuang dalam Putusan PN Jakarta Barat No.442/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 26 Juli 2018.

Karen melanjutkan, putusan hakim PN Jakarta Timur pada Kamis 9 September itu juga dinilai bermasalah. Sebab, majelis hakim tidak mempertimbangkan sama sekali status hukum RTD sebagai terpidana kasus KDRT, dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KDRT dan bukti-bukti pendukung kuat lainnya tentang hal-hal yang telah dia perbuat kepada istri dan kedua anak ketika memutuskan memberinya hak asuh anak.

“Harusnya majelis hakim tahu bahwa yang bersangkutan adalah terpidana kasus KDRT yang diputuskan oleh pengadilan yang sama (PN Jakarta Timur), lalu atas dasar pertimbangan apa kemudian hak asuh kedua anak justru diberikan kepada seorang pelaku KDRT? Jelas ini putusan yang bermasalah, bahkan putusan ini berpotensi menambah derita dan membangkitkan kembali trauma mendalam Imelda dan anak2nya yang masih sangat di bawah umur,” imbuhnya.

Sebaliknya, majelis hakim yang diketuai Henry Dunant Manuhua itu, lanjut Karen, harusnya menolak permintaan RTD akan hak asuh anak tersebut, karena tindak pidana KDRT yang telah dilakukannya sudah memenuhi Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974.

“Sangat terang benderang bahwa saudara RTD sudah melanggar UU Perkawinan tahun 1974, dia sudah melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali. Sehingga menurut pasal ini, RTD dapat dicabut hak asuh anaknya. Majelis hakim harusnya menolak permintaan hak asuh anak oleh RTD,” ujar perempuan berdarah Maluku itu.

Lebih jauh, finalis Indonesian Idol musim pertama sekaligus penyintas KDRT itu menambahkan, mestinya hak asuh kedua anak diberikan kepada Imelda sebagai ibu kandung.

Karen mengatakan, kedua anak yang masing-masing berusia 6 tahun dan 5 tahun itu masih berusia sangat dini dan sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang serta pengasuhan dari ibu kandungnya.

“Usia di bawah 12 tahun adalah masa-masa penting untuk tumbuh kembang anak, baik fisik maupun mental. Di saat itulah, peran ibu sebagai pendidik pertama dan terutama, yang merupakan benteng pertahanan keluarga sangat dibutuhkan,” ucap dia.

Berangkat dari pengalaman tersebut, Karen khawatir, jika hak asuh kedua anak itu tetap diberikan kepada RTD justru akan membahayakan perkembangan anak, karena ada potensi anak mengalami tindak kekerasan pula. Apalagi keluarga RTD lainnya juga pelaku kekerasan/penganiayaan.

“Kami cemas dengan perkembangan sang anak ke depan jika mereka dirawat dan dibesarkan oleh seorang pelaku kekerasan dan tinggal di tengah keluarga yang biasa melakukan kekerasan dan penganiayaan. Artinya, kemungkinan anak mengalami kekerasan dengan dalih mendidik atau menghukum itu sangat terbuka lebar,” pungkasnya.

Narahubung: Dina 0852 1517 7725

Dugaan Intimidasi Agar Korban Cabut Laporan, PSI Desak KPI Dibubarkan
Siaran Pers

Dugaan Intimidasi Agar Korban Cabut Laporan, PSI Desak KPI Dibubarkan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menuntut pemerintah dan DPR RI untuk membubarkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Tuntutan itu muncul terkait dugaan intimidasi yang korban pelecehan seksual MS agar korban mencabut laporannya. Pernyataan ini disampaikan Juru Bicara PSI, Dara Nasution pada Jumat (10/9/2021).

“Dugaan intimidasi kepada korban MS supaya mencabut laporannya menunjukkan bahwa KPI tidak benar-benar serius mengawal kasus ini. Kalau mengawal kasus di internal saja tidak mampu, berarti KPI sudah kehilangan legitimasi untuk mengurusi moral bangsa. Sudah tidak ada gunanya, sebaiknya KPI bubar saja,” ujar Dara.

Ia menambahkan, “Dari tahun ke tahun, kita hampir tidak pernah mendengar kinerja positif dari KPI. Kita disodorkan dengan kontroversi demi kontroversi. Mulai dari membatasi lagu di radio, sensor iklan Shopee, mau mengawasi Netflix. Di sisi lain, kualitas tayangan TV nasional juga tidak ada perbaikan.”

Dara juga menyinggung anggaran operasional KPI yang mencapai Rp 60 miliar. “Sebagai pembayar pajak, kami tidak rela uang kami dipakai membiayai lembaga yang performanya tidak becus dan tersangkut skandal seks. Di masa pandemi ini, lebih baik anggaran untuk KPI digunakan membantu rakyat,” kata Dara.

Pada kesempatan yang sama, Dara juga menyerukan dukungan kepada korban MS. “Apa yang dialami oleh MS adalah potret buram penanganan kekerasan seksual di negeri ini. Ini seperti melihat kasus Ibu Baiq Nuril terulang kembali. Tentu ini preseden buruk karena akan berpotensi membungkam korban-korban lainnya. Pihak kepolisian mestiny lebih berpihak pada korban,” tutur Dara.

Perempuan dan Anak dalam Rongrongan Kejahatan Seksual, PSI Desak Kementerian PPPA Responsif
Siaran Pers

Perempuan dan Anak dalam Rongrongan Kejahatan Seksual, PSI Desak Kementerian PPPA Responsif

Komite Solidaritas Pelindung Perempuan dan Anak (KSPPA) DPP PSI meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) responsif menangani masifnya kejahatan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

“Dari yang kami jalani, juga laporan yang kami terima dari masyarakat, perlu ada langkah cepat dari kementerian PPPA, jangan lamban! Indonesia sedang darurat kejahatan seksual,” kata Anggota Komite Solidaritas Pelindung Perempuan dan Anak DPP PSI, Mary Silvita, Kamis 9 September 2021.

Melalui KSPPA, PSI melakukan beberapa advokasi terhadap kasus pelecehan dan kekerasan seksual. “Korban dan keluarga kesulitan mendapatkan informasi dan pertolongan, kondisi yang sangat memberatkan korban,” ujar Mary.

Di lapangan, masyarakat kebingungan soal syarat visum dan biayanya yang sangat mahal. Mary menceritakan, saat membuat laporan polisi di Polres Jakarta Selatan, mereka dirujuk ke RSCM untuk pengambilan visum.

“nah, meskipun dari Polres sudah menginformasikan bahwa biaya visum gratis, kami masih mendapat tagihan sebesar Rp. 1.136.000.00 dari Rumah Sakit. Setelah berkoordinasi dengan pihak polres barulah kami mendapat kepastian bahwa kami dibebaskan dari biaya visum. Dari sini kami melihat adanya celah misinformasi yang berpotensi membingungkan masyarakat,” katanya..

Selain simpang siurnya informasi mengenai visum dan segala biayanya, KSPPA juga menemukan kendala mengakses hotline layanan sejiwa di nomor 119 yang disediakan kementerian PPPA. “Sampai keriting jari saya juga ini gak ada yang mengangkat. Bagaimana jika ada korban yang betul-betul dalam keadaan emergency? Tidak terbayang saya risiko terburuk akibat hotline zonk ini,” kata Mary.

Hotline ini dianggap terkesan hanya formalitas tanpa diurus dengan serius. Sehingga keberadaan hotline ini tampak tidak membantu korban kejahatan seksual.

KSPPA DPP PSI memulai Pilot Project pendampingan korban kekerasan seksual untuk merumuskan SOP yang tepat yang bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat jika mereka melihat atau menjadi korban kejahatan seksual. Sejak diluncurkan pada Juni 2021 lalu, KSPPA telah menerima berbagai pengaduan dari masyarakat. Mulai dari pengaduan soal KDRT, penelantaran, pemerkosaan dan perdagangan/prostitusi anak serta predator anak yang merajalela.

Direktorat Perempuan dan Anak DPP Partai Solidaritas Indonesia yang dikoordinir oleh Imelda Berwanty Purba membentuk Komite Solidaritas Pelindung Perempuan dan Anak sebagai satuan tugas khusus untuk membantu para perempuan dan anak korban kekerasan dan kejahatan seksual.

Komite ini kemudian dikoordinir oleh Karen Pooroe, Finalis Indonesian Idol sekaligus penyintas KDRT yang berkomitmen untuk berjuang bersama PSI membantu para perempuan dan anak yang mendapat kekerasan atau mengalami kejahatan seksual untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan.

Kebakaran Lapas Sebabkan 41 Napi Meninggal, PSI Minta Dirjen PAS Mundur
Siaran Pers

Kebakaran Lapas Sebabkan 41 Napi Meninggal, PSI Minta Dirjen PAS Mundur

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan terjadinya kebakaran yang terjadi Rabu 8 September 2021 dinihari yang mengakibatkan 41 orang narapidana tewas ditempat dan 73 lainnya dilarikan ke rumah sakit karena luka bakar yang dideritanya. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.

“Kita bicara tentang nyawa manusia. Bubar jalan itu Reformasi Sistem Pemasyarakatan bila kejadian seperti ini saja tidak bisa diantisipasi. Dirjen Pemasyarakatan harus bertanggung jawab. Mundur adalah cara ksatria,“ kata Juru Bicara DPP PSI, Ariyo Bimmo, dalam keterangan tertulis, Rabu 8 September 2021.

Kebakaran Lapas, menurut Bimmo, bukanlah sesuatu yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya. “Ini masalah manajemen risiko. Narapidana berada dalam “perlindungan” negara dan semestinya sistem pemasyarakatan punya mitigasi dan tanggap bencana. Jangankan melaksanakan Mandela Rules, ini standar bangunan untuk evakuasi bencana dari BNPB saja tidak terpenuhi. Dugaan saya, bukan hanya Lapas Tangerang yang rentan bencana seperti ini” lanjut Bimmo.

Bimmo menambahkan, kejadian ini juga terjadi di tengah melemahnya penegakan hukum dalam sistem pemasyarakatan. Pemberian “diskon” dan perlakuan istimewa, terutama pada koruptor dan penjahat seksual anak membuat masyarakat bertanya-tanya mengenai efektifitas Lembaga dan sistem pemasyarakatan.

“Kita mengerti ada masalah overcrowding, tapi itu sudah bertahun-tahun dan semestinya beres kalau Cetak Biru Pemasyarakatan sudah diimplementasikan seluruhnya. Tapi Ditjen Lapas tidak bisa sembunyi di balik permasalahan itu. Orang meninggal karena terjebak kebakaran itu kesalahan mendasar,” kata Bimmo.

Berdasarkan temuan awal hari ini, api kebakaran berasal dari Blok C2 yang menampung narapidana narkotika. “Ini temuan yang mengkhawatirkan, namun mengkonfirmasi adanya risiko para napi narkoba masih “main api” di dalam penjara. Dan tentunya bukan merujuk pada Lapas Tangerang saja.

Lapas Kelas 1 Tangerang per tanggal 7 September, dihuni oleh 2.072 orang. Mereka terdiri dari 5 orang tahanan dan 2.067 narapidana. Sementara, kapasitasnya adalah 600 orang. Jika merujuk data tersebut, maka lapas Tangerang kelebihan penghuni alias overkapasitas 1.472 orang atau 245,3 persen.

Sertifikat Vaksinasi Jokowi Tersebar, PSI: Indonesia Darurat Perlindungan Data Pribadi
Siaran Pers

Sertifikat Vaksinasi Jokowi Tersebar, PSI: Indonesia Darurat Perlindungan Data Pribadi

Menyebarnya sertifikat vaksinasi milik Presiden Jokowi membuktikan buruknya perlindungan data di Indonesia, terutama terkait dengan perlindungan data pribadi warga negara. Demikian disampaikan juru bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sigit Widodo, Jumat (03/09/2021).

“Kalau sampai data pribadi seorang kepala negara tersebar luas di Internet, bisa dibayangkan bagaimana perlindungan data pribadi terhadap kebanyakan warga negara lainnya,” ujar Sigit.

PSI berharap insiden ini bisa dijadikan ajang introspeksi bagi semua pihak untuk lebih serius membenahi keamanan data, terutama yang terkait dengan perlindungan data pribadi Warga Negara Indonesia. “Selama ini kita seperti menggampangkan masalah keamanan data. Bahkan saat basis data e-Hac diketahui diretas awal pekan ini, respons pertama pemerintah bukan melakukan penyelidikan dan memperbaiki celah keamanan, tapi mengelak dengan mengatakan bahwa database yang diretas adalah database lama,” sesal Sigit.

Menurut Sigit, Indonesia sudah terlalu sering mengabaikan masalah keamanan data daring. “Dari beberapa kasus terakhir, mulai dari peretasan data BPJS Kesehatan, BRI Life, hingga peretasan data e-Hac, tidak ada langkah konkret untuk memperbaiki keamanan basis data,” kata Sigit.

PSI, masih menurut Sigit, mengapresiasi kerja Kementerian Kominfo RI bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang selalu berupaya untuk melindungi data warga negara. “Namun faktanya kebobolan data kita masih terjadi berulang kali, berarti ada yang sangat salah dalam sistem keamanan siber kita,” ujarnya.

Karena itu, PSI meminta pemerintah untuk lebih serius lagi melindungi data seluruh Warga Negara Indonesia. “Pemerintah tidak boleh lengah sedetik pun dan kami menyarankan pemerintah untuk melibatkan pakar-pakar keamanan siber dari luar pemerintah, terutama dari perguruan-perguruan tinggi utama di Indonesia. Keamanan siber kita harus menjadi kerja kolektif seluruh bangsa Indonesia,” kata Sigit.

Untuk yang ke sekian kalinya, PSI juga kembali mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. “Kami ketuk lagi nurani kawan-kawan yang sekarang menjadi wakil rakyat di DPR RI. Kasus peretasan data pribadi yang sudah sampai memakan korban seorang presiden ini sudah keterlaluan,” ujar Sigit.

Sigit mengingatkan, tanpa adanya Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, kalaupun penyelidikan berhasil mengungkap penyebar data vaksinasi Presiden Jokowi, pelakunya akan sulit dituntut secara hukum. “Jika data didapat dari peretasan, pelakunya bisa dikenai pelanggaran Undang-undang ITE. Jika pelakunya orang dalam, bisa dituntut dengan pelanggaran Undang-undang Kearsipan. Tapi orang yang menyebarluaskan sertifikat vaksinasi presiden atau menyalahgunakannya tidak bisa dituntut,” kata Sigit.

Dampingi Anak Korban Pemerkosaan di Bekasi, PSI Minta Pelaku Dihukum Berat
Siaran Pers

Dampingi Anak Korban Pemerkosaan di Bekasi, PSI Minta Pelaku Dihukum Berat

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendampingi PU, korban dugaan kekerasan seksual dan perdagangan anak, pada sidang pertamanya di Pengadilan Negeri (PN) Kota Bekasi, Selasa (31/8/2021). Pendampingan dilakukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Kota Bekasi dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PSI.

PU, yang berusia 15 tahun, diduga menjadi korban pemerkosaan terdakwa AT, pria berusia 21 tahun. AT, anak seorang anggota DPRD di Kota Bekasi ini, juga diduga melakukan kejahatan perdagangan orang dengan menawarkan PU sebagai pekerja seksual melalui layanan chat daring. Dalam sehari, mengutip keterangan PU dalam sidang, ia harus melayani empat hingga lima orang lelaki hidung belang yang membayar ke AT.

Ketua DPD PSI Kota Bekasi, Tanti Herawati, meminta agar terdakwa dihukum berat sesuai dengan perbuatannya. “Kasus kekerasan disertai pemerkosaan pada anak di bawah umur harus diberi ganjaran yang setimpal. Kami berharap majelis hakim bisa memberikan hukuman seberat-beratnya agar memberikan efek jera dan menghindarkan kasus serupa terjadi di masa mendatang,” ujar perempuan yang akrab dipanggil Hera ini.

PSI mendampingi PU sejak Mei 2021. Saat itu PU masih berstatus sebagai siswi kelas 9 SMP. Kasus ini mencuat ke publik karena melibatkan tersangka anak seorang anggota DPRD.

Sejak AT ditahan polisi, keluarga PU mendapatkan berbagai ancaman dan intimidasi melalui telepon, pesan singkat, hingga pintu rumahnya yang digedor-gedor tengah malam. Ancaman ini dilakukan agar keluarganya menerima tawaran damai pelaku. Namun keluarga PU bergeming dan menginginkan pelaku diproses secara hukum dan mendapat hukuman yang setimpal.

Karena ancaman-ancaman ini, PSI tidak pernah berhenti mendampingi PU dan keluarganya. Selain memastikan keluarga PU tidak lagi mendapat ancaman, PSI juga berupaya agar PU tidak mengalami tekanan dan trauma psikologis.

Hendra Keria Hentas dari LBH PSI mengatakan, LBH PSI juga mengawal kasus ini karena ada indikasi kasus akan dibelokkan oleh pihak tersangka menjadi kasus perzinahan yang bisa diselesaikan secara damai, termasuk dengan menikahkan korban dengan pelaku. “Kasus ini harus diselesaikan secara hukum dengan memberikan keadilan pada korban dan keluarganya. Menikahkan korban yang masih di bawah umur dengan pelaku, selain melanggar Undang-undang Perkawinan juga akan semakin membuat korban menderita sepanjang hidupnya,” katanya.

Pada sidang pemeriksaan saksi yang pertama kali menghadirkan PU, Hera tidak pernah lepas dari samping PU. “Dia tidak mau ditinggalkan, bahkan menangis saat saya mau pergi, sehingga akhirnya hakim memperbolehkan saya tetap menemani di sampingnya,” ujar Hera.

Hera menyesalkan sidang yang seharusnya digelar pada pukul 13.00 WIB baru dimulai pada pukul 18.30 WIB dan selesai pada pukul 20.30 WIB. “Seharusnya pengadilan mempertimbangkan efek psikologis pada PU yang harus menunggu lebih dari lima jam,” ujarnya. Apalagi di PN Kota Bekasi tidak ada tempat tunggu khusus untuk saksi di bawah umur.

Sidang pemeriksaan saksi dilakukan secara tertutup mengingat saksi korban masih di bawah umur. Menurut Hera, saat PU diperiksa hanya ada perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). “Sayangnya jendela masih dibiarkan terbuka sehingga banyak yang bisa melihat dan mendengar jalannya sidang dari luar jendela,” sesal Hera.

Hera berharap di kemudian hari PN Kota Bekasi bisa memperhatikan hal-hal teknis terkait pemeriksaan saksi di bawah umur. “Sebaiknya ada ruang tunggu khusus anak, ruangan sidang benar-benar tertutup, dan anak jangan dibiarkan menunggu sidang selama berjam-jam seperti ini,” ujarnya.

Masih menurut Hera, PSI akan mengawal kasus ini hingga tuntas dan pelaku mendapatkan hukuman setimpal. “PSI sudah membentuk Komite Solidaritas Pelindung Perempuan dan Anak yang siap mengawal kasus-kasus serupa di seluruh Indonesia. Kami berharap, tidak ada lagi anak-anak dan perempuan yang mengalami nasib serupa dengan PU di Indonesia,” pungkasnya.