Tentang Pembangunan LRT Jakarta, PSI Minta Dishub Tidak Hambat Proyek Strategis Nasional
Siaran Pers Sikap PSI

Tentang Pembangunan LRT Jakarta, PSI Minta Dishub Tidak Hambat Proyek Strategis Nasional

JAKARTA, 12 Desember 2019 – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyatakan telah memilih pihak swasta sebagai badan usaha pelaksana pembangunan Light Rail Transit (LRT) rute Pulogadung-Kebayoran Lama. Selain itu, Dinas Perhubungan juga akan mengubah rute LRT dari rancangan awal. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menilai langkah Dishub tersebut akan mengganggu pembangunan MRT fase 2 dan 3.

“Saya mengingatkan kembali bahwa di Pergub nomor 154 tahun 2017, Gubernur telah menugaskan PT Jakpro untuk membangun dan mengoperasikan seluruh koridor LRT Jakarta, tidak hanya jalur tertentu. Penugasan tersebut juga tidak terbatas hanya untuk Asian Games. Jadi, kalo Dishub tiba-tiba memilih perusahaan swasta sebagai badan usaha pelaksana, itu bertentangan dengan Pergub,” kata Eneng Maliana Sari atau akrab disapa Milli, anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.

Selain itu, Milli juga menyoroti usulan rute LRT Pulogadung-Tanah Abang-Kebayoran Lama. Di rancangan awal, rute LRT melewati Stasiun Manggarai dan Dukuh Atas. Namun, belakangan Dishub mengusulkan perubahan rute LRT menjadi berhimpitan dengan rute Moda Raya Terpadu (MRT) koridor timur-barat.

Milli menjelaskan, seandainya usulan perubahan rute LRT tersebut dipenuhi, maka pihak MRT harus merombak desain Stasiun Sarinah dan Stasiun Sawah Besar pada koridor utara-selatan. MRT juga harus merevisi studi kelayakan dan basic engineering design koridor timur-barat.

“Ada kesan bahwa Dishub memaksakan untuk mengubah rute LRT. Padahal, jika mengikuti rancangan awal, pengoperasian LRT akan lebih diuntungkan karena melewati Manggarai dan Dukuh Atas yang menjadi pertemuan berbagai moda transportasi massal di Jakarta,” ujarnya.

Di sisi lain, pelaksanaan pembangunan MRT koridor utara-selatan fase 2 telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi pada 24 Maret 2019. Pada saat yang sama, Jokowi juga memerintahkan Pemprov DKI untuk segera memulai pembangunan MRT fase 3 koridor timur-barat pada tahun 2019 ini.

“Jangan sampai hanya karena kemauan Dishub semata, lalu MRT dikorbankan dan waktu penyelesaiannya semakin lama. Kami minta agar Dishub tidak menghambat proyek MRT yang merupakan Proyek Strategis Nasional,” ucap Milli.

Sebelumnya, di dalam rapat pembahasan Rancangan APBD 2020 pada 5 Desember 2019, Fraksi PSI DKI Jakarta mempertanyakan anggaran Rp 68 miliar untuk pengadaan konsultan manajemen konstruksi dan konsultan integrator di Dinas Perhubungan. Fraksi PSI menilai anggaran tersebut berpotensi melanggar Pergub nomor 154 tahun 2017.

Sementara itu, Dishub menyatakan telah memilih badan usaha pelaksana proyek LRT rute Pulogadung-Kebayoran Lama. “Kami membangun prasarana, untuk sarananya itu oleh badan usaha penyelenggara. Itu Pembangunan Jaya,” jelas Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Dishub juga berencana mengubah rute LRT Pulogadung-Tanah Abang-Kebayoran Lama menjadi berhimpitan dengan MRT koridor timur-barat. Usulan ini tidak disetujui oleh Kementerian Perhubungan. “Itu sebaiknya diubah ya. Karena sangat sulit jika nanti berhimpitan,” ujar Heru Wisnu Wibowo, Direktur Prasarana Perkeretaapian Ditjen Kereta Api Kementerian Perhubungan, Senin (9/12/2019).[]

PSI Dukung Mendikbud Nadiem Makarim Hapus Ujian Nasional
Siaran Pers

PSI Dukung Mendikbud Nadiem Makarim Hapus Ujian Nasional

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk menghapus Ujian Nasional (UN) mulai 2021.

“Terobosan semacam ini yang dibutuhkan dunia pendidikan Indonesia. Kita tak punya waktu lagi untuk menunda perbaikan diri atau kita akan makin jauh tertinggal,” kata Juru Bicara DPP PSI, Dedek Prayudi, dalam keterangan tertulis, Kamis 12 Desember 2019.

Dedek melanjutkan, “UN tidak relevan karena kemampuan siswa dinilai hanya dengan tes selama beberapa jam itu. Kemampuan sesungguhnya dari masing-masing siswa tidak terbaca.”

UN yang selama ini menjadi ukuran kemajuan pendidikan belum berhasil mengangkat kualitas pendidikan. Terbukti, lanjut Dedek, Human Development Report (2019), menempatkan Indonesia di peringkat ke 6 di ASEAN, di bawah Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, dan Filipina.

“PSI mendorong bentuk tes yang bukan menekankan soal hapalan, namun menitikberatkan pada kemampuan berpikir kritis dan mendorong kreativitas,” ujar Dedek.

Dedek memungkasi, metode tes semacam itu membutuhkan sistem pembelajaran yang mengajak para siswa aktif bertanya, berdiskusi, juga memfasilitasi belajar di luar kelas.

UN akan digantikan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter mulai 2021. Cara pengganti ini tak berdasarkan mata pelajaran. Tes didasarkan pada kemampuan literasi (bahasa), numerasi (matematika), dan karakter.

PSI Puji Erick Thohir yang Melarang BUMN Bagi-bagi Souvenir
Siaran Pers

PSI Puji Erick Thohir yang Melarang BUMN Bagi-bagi Souvenir

Partai Solidaritas Indonesia mengapresiasi Menteri BUMN Erick Thohir yang melarang para pejabat BUMN membagi-bagikan souvenir dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Langkah Menteri Erick layak diapresiasi. Semangat efisiensi dan good corporate governance yang melandasi keputusan itu tepat waktu di tengah ide membenahi semua BUMN kita,” kata Juru Bicara PSI, Dedek Prayudi, dalam keterangan pers, Senin 9 Desember 2019.

Dedek mengingatkan, pemberian souvenir berangkat dari niat untuk melayani para pejabat kementerian terkait. Budaya ini yang harus diubah.

“Para pejabat kementerian sudah menerima pendapatan yang memadai. Sudah selayaknya mereka bekerja dengan baik, tidak perlu lagi dimotivasi dengan souvenir dan hal-hal sejenis,” ujar Dedek.

Urgensi keputusan ini makin terlihat untuk BUMN-BUMN yang masih berkinerja kurang baik.

“Manajemen BUMN mesti ketat bersikap untuk tidak mengeluarkan biaya yang tidak perlu, seperti membagi souvenir saat RUPS. Menteri Erick telah membantu mereka,” lanjut  peraih master dari Stockholm University, Swedia, tersebut.

Larangan pemberian souvenir tertuang dalam Salinan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-8/MBU/12/2019 tentang Larangan Memberikan Souvenir atau Sejenisnya. Surat edaran tersebut ditujukan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

“Maksud dan tujuan penerbitan Surat Edaran ini adalah untuk efisiensi dan perwujudan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) pada Persero dan Perum,” bunyi isi surat edaran larangan pemberian souvenir itu.

PSI Apresiasi Erick Thohir Copot Dirut Garuda
Siaran Pers

PSI Apresiasi Erick Thohir Copot Dirut Garuda

Partai Solidaritas Indonesia {PSI) mengapresiasi ketegasan Menteri BUMN Erick Thohir yang mencopot Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra terkait penyelundupan sepeda motor Harley Davidson dan sepeda Brompton.

“Ketegasan semacam ini sangat diperlukan sebagai langkah pertama membenahi BUMN. Intinya, bagaimana menciptakan BUMN yang sehat dan bermanfaat untuk rakyat,’ kata Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka, dalam keterangan pers, Jumat 6 Desember 2019.

Selama ini, kata Isyana, ada anggapan bahwa banyak BUMN menjadi “lumbung uang” para pejabatnya. Praktik semacam ini harus dihentikan.

“Juga pemanfaatan BUMN untuk kepentingan pribadi, seperti dalam kasus Garuda ini, harus disetop. Menteri Erick telah memulai kerja itu dengan baik,’ lanjut Isyana.

Kementerian Keuangan menyatakan negara dirugikan Rp 1, 5 miliar dalan kasus penyelundupan ini.

Setelah integritas para pejabatnya ditegakkan, tinggal membenahi sisi manajemen untuk membuat setiap BUMN menjadi korporasi yang sehat dan bermanfaat.

“Prinsip anti-korupsi dan profesionalisme harus ada di semua BUMN, tanpa kecuali,” pungkas Isyana.

PSI Kritisi Anugerah “Badan Publik Informatif” untuk Pemprov DKI Jakarta
Siaran Pers

PSI Kritisi Anugerah “Badan Publik Informatif” untuk Pemprov DKI Jakarta

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritisi keputusan Komisi Informasi Pusat RI yang memberi anugerah “Badan Publik Pemerintah Provinsi Kualifikasi Informatif” kepada Pemprov DKI Jakarta.

“Apa alasan pemberian anugerah ini? Bagaimana cara penjurian dan penilaian? Berapa skor DKI Jakarta dibanding daerah lain? Pemprov DKI terbukti tidak informatif dan tidak transparan terkait anggaran 2020,” kata Juru Bicara PSI, Dedek Prayudi, dalam keterangan tertulis, Jumat 22 November 2019.

Dedek mengingatkan, Pemprov DKi tidak memenuhi permintaan mengunggah anggaran 2020 ke website resmi agar bisa ditelisik publik.

“PSI Jakarta mengirim surat kepada Bappeda DKI Jakarta untuk membuka dokumen anggaran ke publik pada 9 Agustus 2019, sebelum anggota mereka dilantik menjadi anggota DPRD DKI. Namun surat PSI itu hanya dijawab secara lisan, yang intinya Bappeda tak bisa membuka data tersebut karena arahan dari pimpinan,” kata Dedek.

Pernah dokumen itu diunggah, tapi kemudian diturunkan kembali. Sampai hari ini, dokumen itu tak bisa dibaca publik.

Padahal sikap tidak transparan itu, lanjut Dedek, sangat mungkin memicu penyalahgunaan uang rakyat. Ketika transparan, publik bisa ikut mengawasi.

“Terkait fakta ini, dengan segala hormat, kami mempertanyakan keputusan Komisi Informasi Pusat. Sebagai lembaga negara, semua keputusannya harus bisa dipertanggungjawabkan ke publik,’ pungkas Dedek.

PSI Usul Masa Kepresidenan Jadi Tujuh Tahun Tapi Satu Periode
Siaran Pers

PSI Usul Masa Kepresidenan Jadi Tujuh Tahun Tapi Satu Periode

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan ide tujuh tahun masa kepresidenan tapi dibatasi hanya satu periode.

“Jika hanya satu periode, setiap presiden akan bekerja semaksimal mungkin, fokus bekerja buat rakyat dan tak memikirkan pemilu berikutnya,” kata Tsamara dalam keterangan pers, Kamis 21 November 2019.

Masa jabatan satu periode akan membuat presiden, tambah Tsamara, terlepas dari tekanan politik jangka pendek, lebih fokus untuk melahirkan kebijakan terbaik. Politik akan terbebas dari pragmatisme.

Menurut Tsamara, masa kepemimpinan perlu diperpanjang sampai tujuh tahun agar tiap presiden punya waktu cukup untuk mewujudkan program-program kerjanya.

“Selanjutnya, satu periode ini akan menghilangkan konsep petahana dalam pemilihan presiden. Maka tak ada lagi kecurigaan bahwa petahana memanfaatkan kedudukannya untuk kembali menang pemilu,” kata Tsamara.

Dalam pengamatan PSI, pada format 2 x 5 tahun pun, yang efektif cuma tujuh atau delapan tahun. “Dua atau tiga tahun sisanya biasa dipakai untuk penyesuaian awal periode dan kampanye pemilu berikut,” kata Tsamara.

Terakhir, pungkas Tsamara, pemilu tiap tujuh tahun jelas akan menghemat biaya. Jika biasanya tiap lima tahun ada pemilu, kelak hanya akan terjadi tiap tujuh tahun.

Galang Solidaritas, PSI Bagikan Makanan Pada Korban Penggusuran Sunter
Siaran Pers

Galang Solidaritas, PSI Bagikan Makanan Pada Korban Penggusuran Sunter

Warga Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang menjadi korban penggusuran Kamis pekan lalu, Senin siang (18/11/2019) didatangi kader-kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang tergabung dalam “Foodbank PSI”.

Sebanyak 62 Kepala Keluarga (KK) digusur dalam penertiban bangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara dibantu 1.500 personel gabungan dari kepolisian, Satpol PP dan PPSU. Penertiban pada Kamis (14/11/2019) ini berujung bentrokan karena warga menolak penggusuran. Hingga saat ini ratusan warga masih bertahan di bekas lokasi penggusuran.

Juru bicara PSI bidang Lingkungan dan Perkotaan, Mikhail Gorbahev Dom, menyatakan, aksi ini semata-mata dilandasi oleh rasa kemanusiaan. “Kami tidak akan masuk pada status hukum korban penggusuran atau benar-tidaknya tindakan penertiban yang dilakukan oleh Pemkot Jakarta Utara. Yang kami lihat saat ini ada puluhan keluarga yang terlunta-lunta karena penggusuran dan kami ingin menyampaikan solidaritas kami sebagai sesama anak bangsa,” ujar pria yang akrab disebut Gorba ini.

Gorba yang juga koordinator Foodbank PSI ini, menyampaikan, lembaga yang dikelolanya baru beroperasi sekitar dua bulan. “Gagasan foodbank PSI ini adalah menyalurkan makanan berlebih kepada pihak-pihak yang membutuhkan,” ujarnya.

Gorba menyebutkan, semenjak beroperasi foodbank PSI telah menerima makanan dari beberapa donatur, di antaranya hotel bintang lima, mini market dan event internasional. “Kami setiap minggu secara rutin sudah membagikan makanan di daerah Pasar Senen dan Kemang,” kata Gorba. “Ke depannya PSI kami akan membuat foodbank-foodbank di daerah lain,“ ujarnya lagi.

Foodbank PSI, menurut Gorba, merupakan konsep solidaritas untuk berbagi dengan sesama anak bangsa. “Apa yang kami lakukan hari ini juga untuk menyampaikan solidaritas kami pada warga yang tengah mengalami kesusahan di sini. Tentu saja apa yang kami sampaikan bukan apa-apa dibandingkan kesulitan yang dialami oleh warga yang digusur,” jelasnya.

Gorba juga mengajak pihak lain ikut menyampaikan solidaritas pada korban penggusuran yang hingga saat ini masih belum jelas nasibnya. “Kami melihat banyak anak-anak dan perempuan yang masih bertahan. Mereka dalam kondisi yang memprihatinkan, tanpa sanitasi yang memadai. Bahkan beberapa tidak bisa mandi sejak digusur dan anak-anak tidak bisa bersekolah,” kata Gorba.

“Hari ini kami hanya mampu menyalurkan makanan untuk 100 orang. Kami berharap dapat kembali lagi, dan tentunya akan lebih baik jika ada pihak lain yang juga ikut menyampaikan solidaritasnya pada saudara-saudara kita ini, terutama untuk anak-anak dan perempuan yang paling dirugikan,” pungkasnya.

PSI Kutuk Aksi Bom Bunuh Diri di Mapolrestabes Medan
Siaran Pers

PSI Kutuk Aksi Bom Bunuh Diri di Mapolrestabes Medan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengutuk keras aksi bom bunuh diri yang terjadi Markas Polrestabes Medan, Sumatera Utara.

“Tindakan keji itu tidak dapat dibenarkan. Sungguh tidak beradab. PSI dengan tegas mengutuk aksi tersebut,” kata Sekjen DPP PSI, Raja Juli Antoni, dalam keterangan tertulis, Rabu 13 November 2019.

Aksi bom bunuh diri terjadi di Markas Polrestabes Medan, Rabu (13/11/2019) pagi. Dikabarkan pelaku tewas di tempat, sementara tiga polisi terluka.

Toni, sapaan akrab Raja Juli, mengatakan ada banyak cara-cara beradab yang bisa ditempuh dalam menyatakan pendapat. Cara seperti bom bunuh diri hanya merobek nilai-nilai kemanusiaan.

“Sama sekali tidak ada manfaatnya. Tujuan tidak tercapai, malah mudaratnya jauh lebih banyak akibat tindakan tersebut,” kata Toni.

Lebih jauh, Toni melanjutkan, tragedi ini menguatkan dugaan bahwa terorisme dan para teroris belum pergi dari lingkungan. Mereka masih ada di sekitar kita.

“Mereka bersembunyi, ada di lingkungan kita, menunggu saat beraksi. Karena itu, aparat keamanan harus terus waspada dan PSI mendukung penuh program deradikalisasi yang dijalankan pemerintah,” pungkas Toni.

120 Orang Mendaftar Konvensi PSI, Pendaftaran Dibuka Sampai 30 November 2019
Siaran Pers

120 Orang Mendaftar Konvensi PSI, Pendaftaran Dibuka Sampai 30 November 2019

Proses pendaftaran peserta konvensi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk menjaring kandidat di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendekati akhir. Ratusan bakal kandidat telah mendaftar.

“Peminatnya menggembirakan. Untuk pemilihan wali kota/wakil wali kota Tangerang Selatan, misalnya, ada 27 orang yang mendaftar. Untuk pemilihan wali kota/wakil wali kota Surabaya, ada 18 pendaftar,” kata Ketua Panitia Konvensi, Isyana Bagoes Oka, dalam keterangan tertulis, Senin 11 November 2019.

Total ada 120 bakal kandidat yang telah mendaftar, baik untuk Pilwalkot, Pilbup, Pilgub. Pendaftaran konvensi akan ditutup pada 30 November 2019.

Konvensi melibatkan tokoh masyarakat, pakar tata kota atau manajemen, dan ikon anak muda kreatif sebagai panelis. Panelis lain berasal dari DPP PSI.

“Panelis luar dihadirkan karena PSI menginginkan calon terbaik yang muncul. Juga untuk menjaga objektivitas. Kalau sekadar dekat dengan DPP, tak akan bisa lolos menjadi kandidat,” lanjut Isyana.

Dalam kesempatan ini, Isyana mengajak semua pihak untuk mendaftar dalam proses konvensi.

“Siapa pun boleh mendaftarkan diri. Bagi mereka yang dinyatakan lolos dalam konvensi ini akan mendapatkan dukungan resmi dan PSI tidak akan meminta mahar satu rupiah pun,” kata Isyana yang juga Ketua DPP PSI itu.

Proses konvensi terdiri dari pendaftaran, seleksi administrasi, masukan publik, survei kuantitatif, juga wawancara oleh panel juri independen. Untuk pendaftaran offline, bisa datang ke kantor DPW atau DPD PSI bersangkutan. Sementara untuk pendaftaran online, sila kunjungi www.psi.id/daftarpilkada2020

Apresiasi Terawan sebagai Menkes, PSI Pesan Empat Hal
Siaran Pers

Apresiasi Terawan sebagai Menkes, PSI Pesan Empat Hal

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai penunjukan dokter Terawan Agus Putranto menjadi Menteri Kesehatan di Kabinet Indonesia Maju memberikan harapan baru dalam penyelesaian permasalahan kesehatan di Indonesia.

“PSI mengucapkan selamat kepada dr Terawan sebagai Menteri Kesehatan RI yang baru. Kami sangat yakin dengan latar belakang dr Terawan dari unsur TNI, kiranya dapat menindak tegas mafia BPJS dan dapat memaksimalkan manfaat BPJS untuk masyarakat, “ kata Juru Bicara PSI, Dr. Drg. Armelia Sari, M.Kes, dalam keterangan tertulis, Senin 28  Oktober 2019.

Sebagai dokter gigi dan akademisi yang telah menjalankan profesi selama 15 tahun ini, Armelia berpandangan, upaya penciptaan pemerataan kesehatan di Indonesia harus dimulai dengan pemerataan tenaga medis.

Lebih jauh, ada beberapa hal yang menjadi harapannya untuk Terawan sebagai menteri kesehatan. Pertama, regulasi program internship atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk dokter-dokter yang baru lulus ke daerah-daerah terpencil perlu diberlakukan kembali.

“Banyak manfaat yang bisa didapat dari kegiatan PTT ini, di antaranya para dokter yang baru lulus mendapatkan pengalaman sosial membantu masyarakat di wilayah yang membutuhkan. Di sisi lain, pemerintah akan terbantu dalam hal peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, khususnya di wilayah terpencil,” kata pengajar di FKG Universitas Trisakti ini.

Kedua, adanya regulasi yang memberikan kemudahan untuk dokter-dokter Indonesia yang telah menjalani pendidikan kedokteran di luar negeri untuk menjalankan profesi di Indonesia, dengan syarat telah memenuhi kualifikasi standar kedokteran di Indonesia.

“Ketiga, mengingat jumlah dokter spesialis di Indonesia yang masih sangat kurang, diharapkan Kemenkes dapat menggalakkan pembukaan program studi spesialis di seluruh FK dan FKG di Indonesia,” lanjut Armelia.

Terakhir, mendorong perlunya dikaji ulang mengenai Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 41 tahun 2016 di mana dokter gigi Indonesia lulusan luar negeri harus menempuh proses adaptasi untuk bisa mengabdi di negaranya sendiri.

“Salah satu yang perlu dikaji adalah pelaksanaan proses adaptasi yang mengharuskan dilakukan di universitas lokal Indonesia, di mana untuk dokter umum lulusan luar negeri membutuhkan waktu maksimal 1 tahun, sedangkan dokter spesialis lulusan luar negeri membutuhkan waktu 6 bulan,” pungkas Armelia.