Daripada Perang Opini, PSI Ajak Greenpeace Kolaborasi untuk Selamatkan Lingkungan
Siaran Pers

Daripada Perang Opini, PSI Ajak Greenpeace Kolaborasi untuk Selamatkan Lingkungan

Pernyataan keras Greenpeace terhadap pidato Presiden Jokowi di COP 26 Glasgow ditanggapi PSI. Greenpeace seharusnya mengedepankan kolaborasi.

“Sebaiknya kawan-kawan di Greenpeace duduk bersama KLHK dan bicara soal data, bukannya perang opini yang membuat rakyat Indonesia bingung,” kata Juru Bicara PSI bidang Lingkungan Hidup, Mikhail Gorbachev Dom, dalam keterangan tertulis, Kamis 4 November 2021.

Gorba juga menilai Greenpeace bersikap berbeda ke negara maju dan negara berkembang. Greenpeace sebagai NGO Internasional seharusnya lebih berimbang bersikap kepada semua negara di dunia.

“Jangan lembek kepada negara maju yang menghasilkan lebih dari 50% emisi karbon dunia dan malah keras ke negara berkembang seperti Indonesia, yang hanya menyumbang 1,7% emisi karbon dunia,” ujar mahasiswa Doktoral Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia itu.

Menurut Gorba, apa yang dilakukan Greenpeace malah kontra produktif dengan usaha penyelamatan lingkungan hidup yang harus melibatkan semua pihak.

“Gaya komunikasi Greenpeace yang arogan malah memperlebar jurang kolaborasi pemerintah dan masyarakat sipil, padahal ke depan kita butuh seluruh elemen untuk berjejaring dan berkolaborasi. Saran saya Greenpeace jangan membawa gaya advokasi luar negeri ke Indonesia, advokasi mereka harus lebih membumi jika ingin menyelamatkan bumi Indonesia,” tambah Gorba.

Ditambah lagi Indonesia, menurut Gorba, sudah sangat paham posisinya dalam usaha dunia menghadapi Krisis Iklim.

“Indonesia ini sudah sangat paham posisi kita sebagai paru paru dunia, karena itu Indonesia bergerak lebih ke sektor kehutanan. Jika ada perbedaan data sebaiknya dibicarakan saja dengan KLHK, jangan beropini yang seakan Indonesia tidak berbuat apa-apa, nyatanya usaha kita sudah setara dengan usaha Australia, Amerika, Jepang dan China, walau target kita sebenarnya di bawah negara maju tersebut. Ini kan patut diapresiasi,” ujarnya.

Gorba juga meminta Menteri KLHK untuk mendengar dan berdiskusi lebih sering dengan para aktivis.

“Saya pikir kita semua, atau dalam hal ini KLHK dan Greenpeace punya tujuan yang sama, ingin bumi Indonesia lestari dan ingin dunia selamat dari krisis iklim. Karena itu saya pikir Bu Siti Nurbaya juga harus lebih sering ngobrol dan membangun kolaborasi dengan teman-teman NGO. Krisis iklim dunia adalah panggilan buat kita semua agar berhenti bekerja sendiri-sendiri dan mulai bekerja sama,” tutup Gorba.

Doa Terbaik PSI untuk SBY
Siaran Pers

Doa Terbaik PSI untuk SBY

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendoakan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, diberi kesembuhan dan pulih seperti sediakala.

“Kami turut bersedih mendengar kabar tentang kesehatan Pak SBY. Semoga beliau lekas sehat kembali, tetap dianugerahi semangat dalam menjalani perawatan. Doa terbaik PSI untuk Pak SBY,” kata Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka, dalam keterangan tertulis, Selasa 2 November 2021.

PSI juga berharap pemerintah bisa memberikan fasilitas perawatan yang terbaik.

“Pak SBY telah banyak berjasa untuk Indonesia. Kita berharap negara bisa memberikan fasilitas perawatan terbaik, dengan dokter-dokter mumpuni, sampai beliau sehat kembali,” ujar mantan wartawan yang bertugas di Istana Kepresidenan saat SBY menjabat sebagai presiden tersebut.

Terakhir, pungkas Isyana, DPP PSI juga telah meminta semua kader di seluruh Indonesia untuk berdoa bagi kesembuhan SBY.

SBY didiagnosis terkena kanker prostat. Kabar ini disampaikan Staf Pribadi SBY, Ossy Dermawan, dalam keterangannya.

“Benar Bapak SBY dalam waktu dekat akan melakukan medical check-up dan treatment di luar negeri. Sesuai dengan diagnosa dari Tim Dokter, Bapak SBY mengalami kanker prostat,” kata Ossy.

 

PSI Tawarkan Peran Indonesia dalam Menghadapi Krisis Iklim
Siaran Pers

PSI Tawarkan Peran Indonesia dalam Menghadapi Krisis Iklim

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menawarkan gagasan soal peran dan cara Indonesia menyelamatkan dunia dari krisis iklim.

“Hutan kita, hutan Indonesia, bisa memberikan kontribusi besar menurunkan pemanasan global dengan menyerap lebih banyak karbon dioksida, Untuk menuju ke sana, PSI menawarkan sebuah gagasan,” kata Plt Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha, dalam sebuah video yang tayang di akun media sosial pada Sabtu 30 Oktober 2021.

Data memperlihatkan, ada sekitar 10,6 juta hektar hutan lindung dan konservasi yang kini hanya menjadi semak belukar.

“Jika kita menanam kembali pohon di sana, dalam beberapa tahun lahan itu akan menjadi hutan yang akan menyerap 3,8 miliar ton karbon dioksida. Itu setara dengan 21 kali emisi karbon transportasi tahunan di Jakarta,“ kata Giring.

Untuk menyelamatkan bumi, setidaknya dengan dua cara. Pertama, dengan energi terbarukan. Kedua, dengan konservasi dan perlindungan hutan.

“Namun menurut kajian Badan Kebijakan Fiskal, investasi energi terbarukan akan memakan biaya sampai 240 miliar dolar AS. PSI mendukung upaya investasi energi terbarukan ini tapi kajian yang sama mengatakan konservasi dan perlindungan hutan dapat lebih ampuh menurunkan emisi dengan biaya 2% saja,” kata Giring.

Planet bumi bergantung kepada tiga hutan hujan tropis sebagai paru-paru. Satu di Amazon Brasil, satu di Kongo, dan satu lagi di Indonesia.

Untuk mewujudkan gagasan konservasi tersebut, perlu kerja sama, sebuah kerja besar menanam dan merawat lahan itu agar kelak menjadi hutan yang menyelamatkan dunia. Sebuah kerja bersama yang akan menghasilkan dua manfaat

“Selain menyelamatkan hutan dan menjadikan Indonesia sebagai pahlawan penyelamat dunia, kerja bersama ini akan menjadi sumber lapangan pekerjaan baru yang bisa menyerap jutaan tenaga anak muda,“ lanjut calon presiden RI 2024 tersebut.

Anak-anak muda itu turut merawat rumah masyarakat adat dan kekayaan satwa Indonesia seperti orang utan, harimau, badak, dan cenderawasih.

“Inilah sebuah pekerjaan besar yang akan membuat Indonesia diingat dunia: sebagai negara yang menyelamatkan bumi dari krisis iklim,“ tutup Giring.

Indonesia Minta Google Hapus Konten, PSI: Untuk Lindungi Masyarakat dan Masih dalam Koridor Demokrasi
Siaran Pers

Indonesia Minta Google Hapus Konten, PSI: Untuk Lindungi Masyarakat dan Masih dalam Koridor Demokrasi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai permintaan pemerintah kepada Google untuk menghapus konten-konten negatif sebagai tindakan yang wajar dan tidak keluar dari koridor demokrasi. “Langkah ini diperlukan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan di Internet,” ujar juru bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Sigit Widodo, Jumat (29/10/2021).

Sebelumnya, Google merilis data yang menyebutkan bahwa Indonesia duduk pada peringkat pertama negara yang meminta penghapusan data pada platform-nya. Pada semester pertama 2021 pemerintah mengajukan penghapusan 254.691 konten, 21.600 di antaranya sudah dihapus oleh Google. Beberapa pihak menilai tindakan ini sebagai tanda bahwa pemerintahan saat ini antikritik.

PSI menilai ada pembelokan isu dalam kasus ini karena konten yang selama ini diblokir adalah konten-konten yang melanggar hukum seperti pornografi, perjudian, penipuan, berita bohong, hingga konten yang berisi ujaran kebencian dan terorisme. “Blokir dan permintaan penghapusan konten semacam ini sudah dilakukan Indonesia sejak sebelum pemerintahan Presiden Jokowi,” ungkap Sigit yang pernah menjadi sekretaris Panel Blokir Kementerian Kominfo sebelum bergabung dengan PSI.

Sigit mencontohkan, minggu lalu Kominfo juga meminta kepada Google dan Apple untuk menghapus semua aplikasi pinjaman online (pinjol) ilegal dari Play Store dan Apple Store. “Konten-konten berbahaya semacam ini yang diminta dihapus oleh Google, bukan konten yang mengkritisi program dan kinerja pemerintah,” ujarnya.

Masih menurut Sigit, konten yang diblokir oleh pemerintah mayoritas masih berisi pornografi, perjudian, dan penipuan. “Karena Google sudah melarang konten-konten pornografi, otomatis pemerintah sekarang lebih banyak meminta penghapusan untuk konten penipuan dan kejahatan ekonomi. Ini diperlukan untuk melindungi pengguna internet kita yang masih rentan terkena penipuan,” tuturnya.

PSI menilai tindakan pemerintah melakukan pemblokiran dan permintaan penghapusan konten kepada Google memiliki dasar hukum yang jelas. “Semua konten yang diblokir atau diminta untuk dihapus adalah konten yang melanggar hukum Indonesia. Kita semua ingin kebebasan berekspresi dan demokrasi tetap dijamin di Indonesia, namun kita juga tidak mau pemerintah membiarkan pelanggaran hukum terjadi di ranah internet dan membahayakan warga negara,” kata Sigit.

Mengutip data Google, Sigit mengingatkan, hampir semua negara di dunia meminta penghapusan konten negatif sesuai hukum di negaranya masing-masing. “Negara-negara demokrasi lama seperti Prancis, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan negara-negara Skandinavia juga meminta penghapusan konten. Semua dibuka secara transparan oleh Google, negara mana saja dan institusi yang meminta, hingga jumlah situs yang diminta untuk dihapus. Jadi, biasa saja,” pungkasnya.

Mantan Plt Sekjen PKPI Gabung PSI
Siaran Pers

Mantan Plt Sekjen PKPI Gabung PSI

Mantan Plt Sekjen Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Takudaeng Parawansa atau akrab disapa Keke Parawansa bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

“Saya melihat harapan besar di PSI dalam memperbaiki Indonesia. Dengan bergabung, saya berharap bisa menambah kekuatan di partai yang mayoritas dikelola anak muda yang energetik dan penuh integritas ini,” kata Keke saat diperkenalkan di Basecamp DPP PSI, Rabu 27 Oktober 2021.

Di PSI, Keke diberi amanat sebagai Direktur DPP PSI Bidang Tata Kelola, Infrastruktur , dan Sanitasi. Bidang yang menjadi tanggung jawabnya ini tak jauh-jauh dengan perjalanan hidupnya yang berwarna.

Keke pernah bergabung dengan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias pada 2005-2009 di Direktorat Infrastruktur Jalan & Jembatan, Perhubungan, Air Minum dan Sanitasi.

“Ketika mendengar tsunami Aceh tersebut, saya berpikir, saya seorang arsitek, kenapa harus diam? Pasti ada yang bisa saya lakukan untuk masyarakat Aceh,” ungkapnya. Maka ia pun berangkat untuk menjadi relawan sebuah NGO yang terjun ke Aceh. Beberapa bulan sebelumnya, ia harus mengikhlaskan wafatnya suami tercinta.

Setelah beberapa lama di Aceh, BRR merekrutnya . Alumnus Teknik Arsitektur Universitas Hasanuddin ini dikenal sebagai pekerja keras, tekun, dan peduli pada rakyat kecil.

Ada satu kisah ketika ia mengusahakan barak penampungan yang memadai untuk para penderita kusta di Dusun Podiamat, Banda Aceh. Mereka harus dipindahkan dari Podiamat karena barak tersebut terkena proyek irigasi. Tapi mereka tidak mau.

“Saya cari tahu kenapa mereka tidak bersedia. Ternyata, barak yang baru ini buruk kualitasnya. Tidak manusiawi untuk dihuni, “ kata perempuan yang dibesarkan di Makassar tersebut.

Keke langsung bergerak untuk memastikan barak pengganti diperbaiki. Ia mengontak sejumlah perwakilan LSM internasional. Maka, American Red Cross membantu perbaikan sanitasi toilet, OXFAM membantu soal air bersih, dan LSM internasional lain memberikan bantuan sarana kesehatan.

Ia pun mencari bantuan dana dari para sahabatnya di Jakarta untuk biaya menggelar peusijuk agar sekitar 300 warga itu bersedia pindah. Peusijuk secara sederhana sebuah prosesi selamatan yang dilakukan pada kegiatan-kegiatan tertentu dalam kehidupan masyarakat di Aceh. Keke juga mengusahakan dua sapi kurban untuk warga karena pemindahan berlangsung menjelang Idul Adha.

“Alhamdulillah, akhirnya barak itu layak dihuni. Fasilitas air bersih, sanitasi, listrik dan lain-lain dibenahi. Akhirnya mereka mau pindah,” kata perempuan kelahiran Manado ini.

Buat Keke, BRR itu seperti university of life. Dia belajar banyak tentang kehidupan dan kemanusiaan selama empat tahun bekerja di sana.

Ia menyatakan, “Saya beruntung mengalami fase itu. Saya memetik banyak pelajaran, yang berguna untuk kehidupan selanjutnya. Termasuk saat terjun ke politik.”

Keke juga aktif berorganisasi. Sejak 2017, ia menjabat sebagai Ketua Umum Persaudaraan Alumni SMA Katolik Rajawali (SMAKARA) Makassar. Bersama organisasi ini, ia menggelar kegiatan sosial.

Plt Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha menyambut gembira bergabungnya Keke PSI. Menurut Giring, PSI bersyukur mendapat amunisi baru menuju 2024.

“Bergabungnya Sis Keke sangat membesarkan hati dan membuat keluarga besar PSI gembira. Pengalaman panjangnya di bidang politik dan non-politik pasti akan sangat bermanfaat dalam perjalanan PSI ke depan,” kata Giring.

Terakhir, Giring mengatakan PSI membuka pintu untuk seluruh warga negara Indonesia yang ingin bergabung dalam kerja besar perbaikan politik Indonesia.

 

Penganiayaan Hewan di Singkil, PSI: Pariwisata Macam Apa? Hukum Berat Pelakunya!
Siaran Pers

Penganiayaan Hewan di Singkil, PSI: Pariwisata Macam Apa? Hukum Berat Pelakunya!

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengutuk penganiayaan seekor anjing oleh sekelompok Satpol PP di Pulau Banyak, Aceh Singkil, Aceh. Dalam video yang tersebar terlihat beberapa anggota Satpol PP tengah memojokkan anjing yang berada dalam keadaan terikat dengan sebuah kayu besar. Anjing tersebut dibawa menggunakan karung dan kemudian dijemput pemiliknya dalam keadaan tak bernyawa.

“Ini sudah di luar batas kemanusiaan. Pariwisata macam apa yang hendak dikembangkan dengan cara seperti ini? Pariwisata ala Indonesia semestinya bersifat welas asih baik terhadap manusia, makhluk hidup lain, dan alam,” demikian Direktur Pariwisata DPP PSI Aishah Gray dalam keterangan tertulis, Senin 25 Oktober 2021.

Aishah menyayangkan alasan menerapkan wisata halal berdasar pada Surat Edaran No.556.4/110 mulai 5 November 2021 yang dijadikan dasar memperlakukan hewan peliharaan seperti itu. Menurutnya, Satpol PP bisa bekerjasama dengan shelter, komunitas ataupun lembaga terkait untuk melakukan tidakan tersebut, jika hewan tersebut memang mengganggu.

“Lah, ini hewan jelas ada pemiliknya dan dalam keadaan dirantai. Jangankan bicara tentang pariwisata ramah lingkungan, terhadap mahluk hidup saja perlakuannya sembarangan,” ujar mantan presenter Mancing Mania di Trans 7 tersebut.

Aishah juga menyesalkan kejadian ini terjadi ketika pariwisata di Indonesia sedang berusaha bangkit perlahan dari tidur panjang, agar roda ekonomi bisa kembali berputar dengan baik. Pariwisata diharapkan menjadi salah satu pendapatan terbesar di Indonesia. Peristiwa tersebut dapat mencoreng pariwisata Provinsi Aceh karena tindakan satpol PP tersebut beralasan untuk tujuan pariwisata.

Aishah menambahkan, perlindungan hukum untuk hewan peliharaan dan hewan ternak sudah jelas dan semestinya menjadi acuan dalam bertindak. Prinsip-prinsip kesejahteraan hewan (animal welfare) telah diterapkan baik melalui KUHP, UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan PP No. 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

Pada dasarnya hewan juga memiliki hak untuk hidup dengan lingkungan atau habitat yang nyaman bagi mereka. Seperti layaknya hutan yang harus dijaga untuk rumah bagi banyak hewan, hewan-hewan lain yang memang sudah sejak dulu menjadi pendamping manusia juga selayaknya diberikan hak dan perlakuan yang baik.

“Indonesia sebagai tempat untuk seluruh masyarakat dan juga seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Sudah sepantasnya setiap tempat memberikan kenyamanan untuk keberlangsungan seluruh makhluk hidup demi menjaga keseimbangan ekosistem atau kelestarian lingkungan di Indonesia,” tutup Aishah.

PSI Dukung Eks Pegawai KPK Ingin Berpolitik
Siaran Pers

PSI Dukung Eks Pegawai KPK Ingin Berpolitik

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi rencana mantan sejumlah staf Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan membuat partai politik.

“Inisiatif mereka layak didukung. Hak demokrasi warga negara. Dan, korupsi memang harus “digebuk” bersama oleh banyak parpol. Sementara ini PSI masih merasa kesepian tidak ada mitra sepemikiran dan seperbuatan, satu kata dan perbuatan dalam memberantas korupsi,” kata Wakil Sekjen DPP PSI Satia Chandra Wiguna, dalam keterangan tertulis, Senin 25 Oktober 2021.

Bila mantan staf KPK itu hendak bertukar pikiran atau bahkan bergabung, PSI akan menerima dengan tangan terbuka.

‘Kita bisa berbagi pengalaman bagaimana sulitnya mendirikan partai baru di negeri ini. Kami bisa ajarkan bagaimana meloloskan partai politik dari verifikasi Kumham dan KPU dari pengalaman kami. Bila memang tidak mungkin mendirikan partai baru untuk Pemilu ini , silakan gabung di PSI. Kita dandani PSI menjadi partai anti-korupsi sejati,” kata Chandra.

Ia menambahkan sampai hari ini tidak ada anggota legislatif PSI yang ditangkap KPK. Malah secara internal PSI aktif mengawasi anggota legislatifnya dari potensi mencuri uang rakyat.

“Jika dalam pengawasan internal ada bukti kuat anggota legislatif PSI melakukan korupsi, yang bersangkutan akan segera kami pecat. PSI terus konsisten mengawal uang rakyat melalui proses tranparansi dan akuntabilitas APBD,” pungkas  Chandra.

Jokowi Rehabilitasi Hutan Mangrove, PSI: Ini Solusi Progresif Mengatasi Krisis Iklim
Siaran Pers

Jokowi Rehabilitasi Hutan Mangrove, PSI: Ini Solusi Progresif Mengatasi Krisis Iklim

Plt Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha mengapresiasi langkah Presiden Jokowi merehabilitasi 600 ribu hektar hutan mangrove sampai 2024,.

“PSI sangat mendukung Presiden Jokowi yang merehabilitasi hutan mangrove. Menurut hasil riset Direktorat Lingkungan Hidup DPP PSI, peranan Indonesia dalam memerangi krisis iklim dunia adalah dalam pengelolaan hutan, khususnya hutan mangrove,” kata Giring dalam keterangan tertulis, Rabu 20 Oktober 2021.

Mendekati COP 26 di Glasgow yang merupakan waktunya para pemimpin dunia mencari solusi krisis iklim, Giring berharap Presiden Jokowi membawa solusi krisis iklim khas Indonesia ini, dan dapat menjadi pembeda Indonesia dengan negara lain.

“Indonesia ini dari dulu terkenal akan kesuburannya dan akan hutannya. Jadi Presiden Jokowi bisa juga menawarkan solusi ini pada saat COP 26 di Glasgow nanti. Pembeda Indonesia dengan seluruh dunia adalah Indonesia memiliki tanah yang subur dan hutan hujan tropis serta hutan mangrove yang mampu menyerap karbon lebih banyak dari hutan lain di dunia,.” kata Giring.

Menurutnya, PSI saat ini sangat fokus mencari solusi untuk krisis iklim dunia. Hal ini dilakukan karena PSI ingin memastikan bahwa bumi yang diwariskan pada generasi muda nanti adalah bumi yang layak untuk dihuni, bukan bumi yang penuh bencana banjir dan kekeringan.

“Kita sebagai anak muda harus berjuang untuk memerangi krisis iklim, karena Indonesia adalah negara kepulauan, jika terjadi kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim, maka pantai utara Jawa bisa tenggelam. Tepat langkah Presiden Jokowi karena mangrove kan selain bisa menyerap karbon juga punya jasa untuk menahan abrasi,” tambah Giring.

Salah satu kelebihan lain dari mangrove adalah potensi blue carbon, di mana nantinya Indonesia bisa menjual karbon sebagai langkah untuk shifting dari ekonomi ekstraktif ke ekonomi karbon.

“Hasil penelitian Direktorat Lingkungan Hidup DPP PSI, yang juga penting adalah potensi blue carbon. Indonesia ini negara dengan potensi blue carbon terbesar di dunia. Jadi jika semua daerah di Indonesia mulai merehabilitasi hutan mangrove, kita nanti akan bisa menjual karbonnya. Ini bisa membantu Indonesia bangkit juga secara ekonomi pasca-pandemi Covid-19, ” sebut Giring.

Giring juga menyebutkan sejak 2020 dirinya sudah menyerukan kepada pengurus dan kader PSI di seluruh Indonesia untuk menanam dan merawat pohon.

“Kami berharap usaha kami menjadi inspirasi bagi masyarakat luas, terutama para anak muda, karena krisis iklim ini di depan mata. Ibu kota Jakarta, misalnya, sedang dalam ancaman tenggelam. Kalau kita tidak bergerak sekarang, itu akan terlambat,” pungkas Giring.

Presiden Joko Widodo menargetkan pemerintah dapat merehabilitasi 600 ribu hektare hutan mangrove di Indonesia hingga 2024.

“Target kita 3 tahun ke depan akan kita perbaiki, kita rehabilitasi sebanyak 600 ribu hektare,” kata Jokowi di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara, Selasa kemarin.

Jokowi menyampaikan hal tersebut seusai menanam mangrove bersama sejumlah duta besar negara sahabat di Tana Tidung.

Terkait Nikel, PSI Dukung Jokowi Lawan Gugatan Uni Eropa
Siaran Pers

Terkait Nikel, PSI Dukung Jokowi Lawan Gugatan Uni Eropa

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung langkah Presiden Joko Widodo untuk melawan gugatan di World Trade Organization yang dilayangkan oleh Uni Eropa (UE).

“PSI mendukung sepenuhnya ketegasan sikap pemerintah untuk tidak ada lagi ekspor nikel dan bentuk mentah. Gugatan di WTO adalah risiko yang harus dihadapi,” ujar Juru Bicara PSI, Kokok Dirgantoro.

Indonesia adalah produsen Nikel terbesar di dunia dengan produksi tahunan mencapai 800 ribu ton, hampir sepertiga dari produksi nikel seluruh dunia. Indonesia juga salah satu negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia dengan perkiraan cadangan mencapai 30-50% cadangan dunia.

“Upaya untuk mengelola nikel dari hulu ke hilir adalah hal yang kami dukung penuh. Rasanya sangat wajar sebagai negara yang memiliki produksi dan cadangan nikel terbesar, Indonesia punya hak mengelola hasil tambang negaranya untuk produk yang punya nilai tambah lebih tinggi,” kata Kokok.

Kokok menambahkan nilai tambah dari produk nikel masa depan adalah baterai yang nantinya bisa diintegrasikan dengan industri otomotif dalam negeri.

“Pengelolaan tambang hingga hasil akhir di dalam negeri akan membuka banyak peluang investasi, lapangan pekerjaan, dan memaksimalkan nilai tambah atas hasil tambang. Jelas ini hal yang patut didukung,” katanya.

Jika tidak dilakukan pembatasan dan penyetopan ekspor nikel dan feronikel, cadangan dalam negeri akan cepat susut. Sementara smelter dalam negeri membutuhkan keberlanjutan pasokan.

Namun demikian, Kokok menambahkan agar pemerintah menertibkan pemegang IUP Nikel agar rajin melaporkan kegiatan usaha. Mengutip Katadata, terdapat 301 hingga 302 pemegang izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), dan kontrak karya (KK) nikel. Dari angka itu, hanya 199 perusahaan yang melaporkan datanya.

“Harus ada penertiban yang tegas di rantai produksi dan pengolahan nikel. Ini penting untuk keberlanjutan usaha.”

Kokok juga mengingatkan upaya hilirisasi hingga produk akhir hendaknya tetap memperhatikan hitungan ekonomi, tak cukup hanya semangat nasionalisme.

“Cadangan, produksi, nikel, harus dibarengi dengan efisiensi biaya, kualitas hasil produk, dampak terhadap ekonomi wilayah, dampak lingkungan dan tentu saja keberlanjutan,” ujar Kokok.

 

Kemenangan Piala Thomas Tercoreng Merah Putih Tidak Berkibar
Siaran Pers

Kemenangan Piala Thomas Tercoreng Merah Putih Tidak Berkibar

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengucapkan selamat atas prestasi tim Indonesia merebut Piala Thomas 2020 setelah mengalahkan Tiongkok di final.

“Setelah 19 tahun puasa gelar, akhirnya kita bisa kembali membawa pulang Piala Thomas. Ini sungguh prestasi yang membanggakan sekaligus mengharukan. Selamat kepada seluruh atlet dan pelatih yang telah mengharumkan nama Indonesia,” kata Juru Bicara DPP PSI, Hariyanto Arbi, Senin 18 Oktober 2021.

Momentum ini selayaknya dijaga, kata Juara Dunia Bulutangkis 1995 tersebut, dengan terus meningkatkan pembinaan atlet dan mencari bibit-bibit baru.

Bersamaan dengan kemenangan ini, Hariyanto juga menyayangkan Indonesia harus terkena sanksi dari World Anti-Doping Agency (WADA). Karena itu, Indonesia tak bisa mengibarkan Sang Merah Putih di podium Piala Thomas 2020.

“Sanksi tersebut secara jelas memperlihatkan ada yang tidak beres dalam pengelolaan olahraga kita. Kemenangan kita di Piala Thomas tercoreng ketika Merah Putih tidak bisa berkibar,” kata Hariyanto.

Ia melanjutkan, Kemenpora seharusnya mengambil pelajaran dari kasus ini. Pembenahan harus segera dilakukan.

“Para pemain jatuh bangun berlatih dan bertanding, pengurus olah raga tidak maksimal mengelola hal-hal administratif seperti standar doping. Ke depan, selayaknya hal-hal seperti itu tak terjadi lagi,” pungkas Hariyanto.

WADA menyebut Indonesia tidak patuh karena tidak menerapkan program pengujian yang efektif. Imbasnya, Indonesia dinyatakan tidak berhak menjadi tuan rumah kejuaraan regional hingga dunia selama penangguhan.

Indonesia masih diperbolehkan ikut pertandingan-pertandingan di kejuaraan regional, kontinental, dan dunia tapi tidak diperbolehkan membawa nama dan mengibarkan bendera negara selain di ajang Olimpiade.