PSI: Terkait Situasi di Papua, Jangan Lagi Ada Pembiaran Tindak Rasisme
Siaran Pers

PSI: Terkait Situasi di Papua, Jangan Lagi Ada Pembiaran Tindak Rasisme

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sangat menyesalkan tindakan rasisme dan intoleran di Malang dan Surabaya yang memicu panasnya situasi di Papua.

“Situasi memanas di Papua karena pembiaran sekian lama terhadap ormas-ormas yang sering menggunakan cara-cara arogan dan intoleran untuk menyampaikan ekspresi. Pembiaran membuat hal-hal seperti ini menjadi biasa dan tidak terkontrol,” kata Juru Bicara PSI, Andi Saiful Haq, dalam keterangan pers, Selasa 20 Agustus 2019.

Ia melanjutkan, para pelaku rasisme di Malang dan Surabaya tidak mengerti betapa Indonesia ini luas dan beragam. Insiden di Malang dan Surabaya tak mencerminkan sikap keseluruhan rakyat Indonesia.

Pada Senin 19 Agustus 2019, pecah aksi massa di Manokwari dan Sorong, diwarnai blokade jalan hingga pembakaran. Bahkan Kantor DPRD Provinsi Papua Barat dan sejumlah fasilitas umum ikut dibakar.

Aksi itu diduga buntut insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur, beberapa hari sebelumnya. Dalam pengepungan tersebut juga terlontar ungkapan-ungkapan rasis kepada para mahasiswa Papua.

“Sejak awal PSI sudah menegaskan penghargaan terhadap keragaman dan toleransi. Karena ulah intoleransi sekelompok kecil, satu bangsa terkena getahnya,” ujar Saiful .

Lebih jauh, dalam pandangan Saiful, kasus ini adalah buah yang dipanen dari penggunaan politik identitas dalam kontestasi elektoral. Akhirnya persoalan rasisme dan intoleransi sangat mudah menyulut kemarahan publik.

Terakhir, PSI mengajak publik untuk menyerahkan proses ke pihak yang berwajib, untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi isu SARA.

Sependapat dengan Jokowi, PSI Tolak Ide Presiden Dipilih MPR
Siaran Pers

Sependapat dengan Jokowi, PSI Tolak Ide Presiden Dipilih MPR

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung sikap Presiden Jokowi yang menolak ide pemilihan presiden dilakukan kembali oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“Kalau ide itu diwujudkan, Indonesia akan melangkah mundur jauh ke belakang. Karena itu, kami sependapat dengan Pak Jokowi untuk menolak ide tersebut,” kata Ketua DPP PSI, Tsamara Amany, dalam keterangan pers, Kamis 15 Agustus 2019.

Jika pemilihan presiden dikembalikan ke MPR, kata Tsamara, bersiaplah untuk menyaksikan lagi oligarki politik dalam wujud yang paling vulgar.

“Transparansi mustahil ada. Hanya ada elite-elite politik yang berunding diam-diam untuk memiliih seseorang menjadi presiden. Bisa dipastikan money politics akan terjadi,” ujar Tsamara.

Wacana pemilihan presiden oleh MPR muncul dari sejumlah tokoh nasional dalam beberapa hari terakhir. Salah satu alasan mereka, pilpres secara langsung potensial memunculkan konflik horizontal di masyarakat.

Kalau soal konflik horizontal, kata Tsamara, kuncinya ada di penegakan hukum. “Konflik terjadi kalau penegakan hukum tak dilaksanakan. Kita sudah punya aturan hukum yang cukup memadai untuk mencegah potensi tersebut. Tinggal dimaksimalkan penegakannya.”

Pemilihan presiden langsung memang masih mengandung masalah. Tapi, kata Tsamara, bukan kemudian menjadi alasan untuk kembali ke masa lalu.

“Kita terus perbaiki kekurangan yang ada. Tapi, hak rakyat untuk memilih langsung pemimpin tertinggi mereka jangan ditiadakan,” kata dia.

Jika pemilihan dilakukan MPR, Indonesia tidak akan punya sosok presiden seperti Pak Jokowi, orang biasa namun dengan pencapaian luar biasa di karier sebelumnya.

“Yang akan muncul sebagai presiden adalah orang-orang berduit yang pintar memikat para elite partai politik. Mendapatkan figur terbaik untuk memimpin bangsa hanya akan berhenti sebagai mimpi,” pungkas Tsamara.

 

PSI Kritik KPI soal Rencana Pengawasan YouTube, Netflix, dan Facebook
Siaran Pers

PSI Kritik KPI soal Rencana Pengawasan YouTube, Netflix, dan Facebook

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritisi rencana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang berniat mengupayakan dasar hukum untuk pengawasan konten digital di YouTube, Facebook, Netflix, dan media digital lain.

“Dalam UU Penyiaran, kewenangan KPI hanya pada lembaga siaran. Rencana KPI itu justru mencerminkan persoalan otoritas dan mandat yang keliru,” ujarJuru Bicara PSI, Dara Nasution, dalam keterangan tertulis, Jumat (09/08/2019).

Menurut Dara , seharusnya KPI introspeksi dan mengevaluasi kinerja. Dia menyebut bahwa minat tonton publik, terutama dari kalangan anak muda yang beralih ke platform digital, salah satunya disebabkan oleh faktor lemahnya pengawasan KPI terhadap acara televisi, sehingga yang hadir adalah tontonan dengan kualitas yang buruk dan tidak edukatif.

“Justru publik beralih ke Netflix karena tayangan TV konvensional yang buruk dan akhirnya mulai ditinggalkan. Evaluasi diri dulu seharusnya,” lanjut dia.

Lebih jauh, Dara mengingatkan agar lembaga kuasi negara seperti KPI untuk tidak mencampuri terlalu dalam pilihan personal warga negaranya.

Sebaliknya, Dara menyarankan pemerintah untuk membuat program-program penguatan literasi media. Hal itu akan memberikan solusi konkret dan berorientasi jangka panjang kepada publik.

“Mestinya pemerintah meningkatkan literasi media masyarakat. Audience-nya yang diperkuat. Kalau cuma sekadar pengawasan tanpa membangun kesadaran, ya itu namanya solusi jangka pendek,” pungkas dia.

Rencana KPI yang akan mengawasi konten digital mendapat kritikan dari banyak pihak. Dari penjelasan Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, wewenang KPI hanyalah sebatas mengatur penyiaran televisi dan dalam jangkauan spektrum frekuensi radio, bukan masuk pada wilayah konten dan media digital.

Grace Natalie Bicara Masa Depan Politik Indonesia di Universitas Melbourne
Siaran Pers

Grace Natalie Bicara Masa Depan Politik Indonesia di Universitas Melbourne

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, diundang menjadi pembicara dalam “The 2019 Indonesian Elections: Electoral Accountibilty and Democratic Quality di University of Melbourne” pada 6-7 Agustus 2019.

Grace menjadi pembicara pembuka pada hari pertama, Selasa 6 Agustus 2019. Ia diminta berbicara tentang “The Future of Democracy in Indonesia.” Mantan presenter TV berita itu menyampaikan materi berjudul “Defending Democracy.”

Menurutnya, Pemilu 2019 memiliki tantangan tersendiri karena maraknya hoax dan naiknya politik identitas. Namun, Grace yakin bahwa Indonesia 5 tahun mendatang akan semakin baik karena Jokowi terpilih kembali sebagai presiden Indonesia. Dalam periode pemerintahan pertama, Jokowi terbukti bekerja keras untuk membenahi Indonesia.

Kemudian, masa depan Indonesia tidak dibentuk oleh kaum elite namun berada di tangan setiap warga negara.

“Kita harus menghentikan pragmatisme politik, menyalahgunakan agama sebagai alat politik. Dari segi rekrutmen politik harus akuntabel dan transparan agar masyarakat mau terlibat aktif dalam politik sehingga orang-orang terbaiklah yang masuk ke dalam sistem untuk membuat undang-undang,” kata Grace.

Pada 7 Agustus, Grace berbicara tentang “A Political Disruption” dalam sesi “Source of Power”. Ia menjelaskan cara partai politik mampu menggunakan kekuatan politiknya. Meskipun PSI belum lolos Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019, PSI berhasil meraih 76 kursi di beberapa provinsi dan kabupaten/kota. PSI dapat membuat disrupsi dengan mengganggu zona nyaman para anggota dewan.

“PSI sudah menyiapkan sistem melalui aplikasi untuk membantu kerja anggota dewan dari PSI agar lebih mudah berkomunikasi langsung dengan para konstituen sehingga aspirasi masyarakat dapat diserap dan dilaksanakan dengan baik,” tuturnya.

Atas undangan ini Grace mengaku senang karena, dari kalangan parpol di Indonesia, hanya PSI. Sementara, para pembicara berasal dari para akademisi universitas terbaik di Indonesia dan di Australia.

“Tentu ini menjadi suatu kehormatan bagi PSI karena nilai dasar perjuangan kami diterima di institusi pendidikan dan telah sampai di negeri Kanguru. Ini menambah semangat kami untuk berjuang memenangkan Pemilu 2024,” tutup Grace.

Dua pembicara lain juga mengapresiasi PSI. Robertus Robert, dosen di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan CILIS Melbourne Law School, mengatakan banyak partai politik yang tidak sesuai antara ideologi dengan kebijakan-kebijakan di lapangan. “Nah, PSI partai yang menjunjung nilai solidaritas. Saya berterima kasih karena PSI mendukung saya saat terkena dugaan melanggar kasus UU ITE,” kata Robet.

Sementara itu, Dina Afriyanti, dosen di La Trobe University, Sydney, mengatakan, dengan memiliki ketua umum parpol perempuan membuktikan Indonesia maju dalam berpikir.

“Kita punya masalah dengan toleransi tapi ada masa depan seperti yang PSI perjuangkan. Seharusnya semua parpol seperti itu. Partai yang sudah mapan pasti merasa “digoyang” oleh PSI. PSI adalah partai potensial, memiliki masa depan cerah. Juga PSI satu-satunya parpol yang peduli dengan kaum disabilitas,” ujarnya.

Diselenggarakan Asia Institute, dengan bantuan Indonesian Democracy Hallmark Research Initiative (IDeHari), forum ini dihadiri oleh mahasiswa-mahasiswi, peneliti, dosen, dan para jurnalis.

PSI Kecam Diskriminasi atas Dokter Gigi Penyandang Disabilitas
Siaran Pers

PSI Kecam Diskriminasi atas Dokter Gigi Penyandang Disabilitas

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam praktik diskriminasi atas drg. Romi Syofpa dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

“Tindakan diskriminasi itu tidak patut. Kami mendukung perjuangan dokter Romi Syofpa dalam melawan dugaan tindakan diskriminasi ini, ” kata Juru Bicara PSI bidang Pemberdayaan Perempuan, Imelda Berwanty Purba, Kamis (25/07/2019).

Drg. Romi yang mengalami lemah tungkai kaki pasca-melahirkan sehingga mengharuskan ia beraktivitas dari kursi roda, dinyatakan gagal dalam seleksi CPNS Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat.

Padahal, dari hasil seleksi CPNS 2018 yang lolos, namanya berada di peringkat pertama dan dia sudah dinyatakan lulus tes kesehatan dan dinyatakan mampu bekerja. Tak hanya soal prestasi, drg. Romi juga memiliki dedikasi yang tinggi kepada masyarakat wilayah terpencil. Ia mengabdi di Puskesmas Talunan, Kecamatan Sangir Balai Janggo, sebagai pegawai tidak tetap dan tenaga lepas harian sejak 2015.

Namun, pada Maret 2019, Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria secara sepihak membatalkan kelulusan drg. Romi sebagai CPNS dengan alasan ia mengalami disabilitas.

Batu sandungan yang dialami drg. Romi untuk menjadi seorang abdi masyarakat, menurut Imelda, tak seharusnya terjadi. Ia mendorong sebuah tatanan masyarakat yang non-diskriminasi dan setara dalam mengakses hak-hak sebagai warga negara.

“PSI menyarankan agar drg. Romi mendapatkan kembali hak sesuai hasil tes,” kata Imelda.

Imelda menegaskan, para penyandang disabilitas adalah orang-orang luar biasa yang juga punya kesempatan yang sama untuk bisa berdaya dan berprestasi. Seharusnya mereka di-encourage.

“Karena mereka juga punya keinginan keras untuk maju, berprestasi dan mengabdi pada bangsa. Mereka tidak mau dimanja,” lanjut pegiat perlindungan perempuan, anak, dan kelompok disabilitas itu.

Selain itu, Imelda juga menyebut, jika penyandang disabilitas ini diberdayakan, akan banyak lahir tokoh-tokoh berprestasi. Sederet tokoh dunia membuktikan diri dengan prestasi luar biasa di tengah keterbatasan fisik dan psikis.

“Sudah banyak contoh saudara-saudara kita penyandang disabilitas yang berprestasi di berbagai bidang, seni, budaya, olahraga, iptek, dll,” kata Imelda.

Situasi ini, pungkas Imelda, juga menunjukkan masih adanya jurang antara kondisi ideal dengan kondisi rill di lapangan. Padahal negara telah menjamin hak-hak disabilitas dalam UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Youtuber Dipolisikan, PSI Minta Garuda Jangan Anti-Kritik
Siaran Pers

Youtuber Dipolisikan, PSI Minta Garuda Jangan Anti-Kritik

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Garuda Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan maskapai flag carrier Indonesia tidak bersikap anti-kritik. Demikian disampaikan juru bicara PSI, Sigit Widodo, di Jakarta, Rabu (17/7/2019), menanggapi dipolisikannya seorang youtuber oleh Garuda Indonesia.

Sabtu, 13 Juli 2019, PT Garuda Indonesia diwakili beberapa orang karyawannya melaporkan youtuber Rius Vernandes dan rekannya Elwiyana Monica dengan tuduhan pencemaran nama baik. Laporan ini diajukan setelah Rius mengunggah video Garuda memberikan menu makanan dengan tulisan tangan kepada penumpang kelas bisnis dalam penerbangan Sydney-Denpasar-Jakarta.

Sigit mengatakan, video yang diunggah oleh Rius adalah fakta yang tidak perlu ditutup-tutupi. “Di era digital sekarang ini, aneh kalau ada orang yang dituntut karena mengungkapkan fakta kepada publik,” ujarnya. “Seharusnya Garuda justru berterima kasih kepada Rius,” tambah Sigit lagi.

Menurut Sigit, langkah Garuda yang kemudian mengeluarkan larangan kepada penumpang untuk mengambil foto dan video di dalam pesawat adalah tindakan yang reaktif dan semakin menunjukkan sikap anti-kritik maskapai plat merah itu. “Walaupun larangan itu sudah diubah menjadi imbauan, tapi tindakan ini menunjukkan bahwa Garuda ingin menutup diri dari kritik,” ujarnya.

PSI juga mengkritik penggunaan UU ITE oleh Garuda untuk membungkam kritik yang disampaikan melalui media digital. “Sebagai partai anak muda, kami selalu mendorong pemanfaatan media digital untuk transparansi. Kami berharap pemerintah tidak membiarkan BUMN-BUMN menutup diri terhadap kritik dengan melakukan tindakan-tindakan semacam ini,” ujar Sigit.

Ia melanjutkan, “Di era disruptif seperti ini, Garuda harus membuka diri untuk bekerjasama dan kolaborasi dengan pelanggan untuk membantu mempromosikan, bukan malah membungkam setiap unggahan dari pelanggan.”

Jadi, kata Sigit, sebaiknya Garuda mencabut laporan tersebut karena justru membawa sentimen negatif bagi Garuda. Sebaiknya Garuda fokus pada memperbaiki pelayanan karena Garuda tahun ini turun peringkat dalam pemilihan Skytrax World Best Airline, dari 9 ke 12.

PAN Pertahankan Taufik Kurniawan di DPR Jadi Preseden Buruk
Siaran Pers

PAN Pertahankan Taufik Kurniawan di DPR Jadi Preseden Buruk

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritisi keputusan Partai Amanat Nasional (PAN) yang membiarkan kadernya, Taufik Kurniawan, tetap menjadi wakil ketua DPR, bahkan sampai berstatus terpidana.

“Rekan-rekan di PAN sama sekali tidak sensitif pada isu korupsi. Taufik, yang sudah resmi menjadi tersangka sejak awal November 2018, tidak ditarik dari kursi pimpinan DPR. Ini sungguh preseden buruk,” kata Juru Bicara PSI, Dini Purwono, dalam keterangan pers, Rabu 17 Juli 2019.

Kejadian ini, kata Dini, sungguh memperlihatkan bahwa korupsi masih diperlakukan sebagai kejahatan biasa oleh PAN, bukan kejahatan luar biasa.

Pada Senin 15 Juli 2019, Taufik divonis 6 tahun penjara setelah terbukti menerima suap atas pengurusan dana alokasi khusus untuk Kabupaten Kebumen dan Purbalingga. Taufik juga harus membayar denda Rp 200 juta yang jika tidak dibayarkan harus diganti dengan kurungan 4 bulan.

Pasal 87 dan 88 UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengatur tentang alasan pemberhentian pimpinan DPR. Mekanisme pemberhentian pimpinan DPR diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPR No 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Dalam ketentuan tersebut tidak disebutkan bahwa pergantian kursi pimpinan DPR tak bisa dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan sebelum masa jabatan habis. Batasan 6 bulan tersebut hanya disebutkan untuk anggota DPR.

“Yang jelas Pasal 87 ayat (2) huruf c mengatur bahwa pimpinan DPR diberhentikan apabila dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih,” jelas Dini.

“Lagipula kalau PAN beranggapan ketentuan UU nya tentang batasan 6 bulan tersebut juga berlaku kepada pimpinan DPR, seharusnya PAN sudah menarik Taufik pada April lalu. Tapi yang terjadi justru PAN membiarkan Taufik tetap di posisinya. Kalau seperti sekarang, sejarah akan mencatat bahwa posisi wakil ketua DPR pernah dijabat seorang terpidana korupsi. Dan ini preseden yang sangat buruk,” kata Dini yang meraih master dari Harvard Law School.

Di sisi lain, dari keterangan Sekretariat Jenderal DPR, Taufik masih memperoleh hak sebagai anggota DPR berupa gaji dan fasilitas lain, dari November 2018 sampai Juli 2019.

“Ini sangat ironis dan tidak adil. Bayangkan, seorang terdakwa dan pekan ini terpidana, tetap digaji dengan uang rakyat. Jangan berlindung dengan alasan aturan hukum apalagi mengada ada, kalau memang PAN betul anti korupsi harusnya PAN punya sensitivitas dan tidak membiarkan hal ini terjadi. Pembiaran korupsi itu sama buruknya dengan melakukan korupsi,” pungkas Dini.

Soal Pembangunan SDM, PSI Siap Bantu Jokowi
Siaran Pers

Soal Pembangunan SDM, PSI Siap Bantu Jokowi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik ide calon presiden terpilih, Jokowi, yang akan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah sebagai kunci pembangunan sumber daya manusia (SDM Indonesia.

“PSI menyambut baik dan menerima ide Pak Jokowi dalam hal pembangunan SDM. Memang sudah sejak lami kami concern dengan kesehatan ibu hamil dan balita. Apalagi di 1.000 hari pertama masa kehidupan, mulai dari saat janin dalam kandungan, sangat krusial dalam berbagai perkembangan seorang manusia ke depannya, termasuk perkembangan otak,” kata Ketua DPP PSI, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, dalam keterangan pers, Senin 15 Juli 2019.

Ia melanjutkan, “Pemberian air susu ibu atau ASI dan pemenuhan gizi yang seimbang tentu amat dibutuhkan agar stunting bisa dicegah.”

Lebih jauh, ia mengingatkan komitmen PSI terhadap kesehatan ibu hamil dan balita pernah diangkat dalam pidato politik Festival 11 PSI di Surabaya, 11 Desember 2018.

Isyana menyebut, ide PSI dan Jokowi dalam dua momen politik berbeda itu sudah sejalan.

“Dalam Festival 11 itu, ketua umum kami Sis Grace Natalie menyatakan akan mendorong program nutrisi Ibu hamil dan balita, menyediakan layanan kesehatan dengan konsep smart posyandu dan smart puskesmas. Artinya, ide kami dan Pak Jokowi selaras dalam hal pembangunan SDM. Tinggal bagaimana eksekusinya nanti,” paparnya.

Selain itu, sebagai partai pendukung pemerintah, ia menegaskan PSI siap membantu Presiden Jokowi dalam merumuskan dan menjalankan program kunci pembangunan sumber daya manusia tersebut jika dibutuhkan.

“Kami siap membantu Pak Jokowi. Sejak awal berkomitmen mendukung pemerintahan kedua ini dan pula program Pak Jokowi ini sudah satu irama dengan program-program internal PSI,” kata Isyana

Pembangunan SDM merupakan salah satu dari lima poin pidato Visi Indonesia, dan disampaikan oleh Jokowi sebagai Presiden terpilih di Sentul International Convention Center (SICC), Minggu (14/07/2019).

Partai Koalisi BPN Sebaiknya Jadi Oposisi
Siaran Pers

Partai Koalisi BPN Sebaiknya Jadi Oposisi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik pidato Calon Presiden Terpilih Jokowi terkait peran penting oposisi. Dalam pidato berjudul “Visi Indonesia” tersebut, Jokowi menyebut menjadi oposisi itu mulia.

“Kekuasaan perlu penyeimbang, perlu pemantau. Oposisi mengambil peran itu. Kontrol akan membuat kekuasaan membawa kemaslahatan. Tanpa kontrol dari oposisi, kekuasaan hanya akan menjadi gelanggang korupsi dan ajang mementingkan kelompok sendiri,” kata Juru Bicara PSI, Dedek Prayudi, dalam keterangan pers, Senin 15 Juli 2019.

Karena itu, ujar Dedek, sebaiknya semua partai di koalisi Prabowo-Sandi mengambil peran tersebut. Menurut Dedek, “Semua terserah kebijaksanaan Pak Jokowi sebagai pemegang mandat rakyat tapi saya usul, semua partai pendukung Prabowo-Sandi menjadi oposisi di 2019-2024.”

Salah satu keunggulan sistem demokrasi adalah diberinya ruang bagi partai-partai untuk mengambil peran sebagai oposisi. Berbeda dengan ranah otoritarianisme.

“Jadi, manfaatkan ruang itu dengan optimal. Kalau semua kekuatan politik ada di lingkaran kekuasaan, siapa yang akan mengontrol?” lanjut Dedek.

Dalam pidatonya di Sentul, Senin 14 Juli 2019, Jokowi menyatakan, “Dalam demokrasi, mendukung mati-matian seorang kandidat itu boleh. Mendukung dengan militansi yang tinggi itu juga boleh. Menjadi oposisi itu juga sangat mulia.”

Selanjutnya, Jokowi menambahkan, harus dipahami bahwa posisi sebagai oposisi jangan menimbulkan dendam atau kebencian.

Dedek melanjutkan, kita memang harus terus belajar untuk menjadi oposisi yang kredibel. Sepanjang 2014-2019, kata dia, sulit sekali menemukan kritik dari oposisi yang kredibel.

“Oposisi kredibel itu mengawasi dan mengkritrisi pemerintahan secara substansial, dengan menyodorkan argumen-argumen yang solid dan bernas. Bukan menyinyiri pemerintahan dengan hal-hal remeh-temeh,” ujar peraih master dari Stockholm University, Swedia, ini.

Ancaman terhadap Pancasila Nyata
Siaran Pers

Ancaman terhadap Pancasila Nyata

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) siap mengawal komitmen calon presiden terpilih, Jokowi, terkait Pancasila sebagai ideologi negara.

“Pidato Pak Jokowi kemarin itu mengingatkan alasan kenapa PSI lahir. Salah satunya adalah kami khawatir dengan kekuatan konservatisme agama yang ingin mengganti ideologi Pancasila. PSI akan berada di barisan terdepan, menemani Pak Jokowi, dalam menjaga Pancasila, karena ancaman itu nyata,” ujar Juru Bicara PSI, M Guntur Romli, dalam keterangan pers, Senin 15 Juli 2019.

Di sejumlah tempat, beberapa pihak sudah mulai bicara tentang upaya mengganti NKRI dengan sistem kekhalifahan. Sementara, Pancasila akan diganti dengan ideologi lain.

“Ancaman terhadap Pancasila bukanlah ilusi, itu nyata. Kita mesti serius menangkalnya atau kita menyesal di kemudian hari,” kata alumnus Universitas Al Azhar, Kairo, ini.

Dalam pidato “Visi Indonesia” di Sentul, Bogor, Minggu 14 Juli 2019, Jokowi menyatakan, “Pancasila adalah rumah kita bersama, rumah bersama kita sebagai saudara sebangsa! Tidak ada toleransi sedikit pun bagi yang mengganggu Pancasila! Yang mempermasalahkan Pancasila! Tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak mau ber-Bhinneka Tunggal Ika! Tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak toleran terhadap perbedaan! Tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak menghargai penganut agama lain, warga suku lain, dan etnis lain.”

Selanjutnya, Guntur juga menyoroti kasus-kasus pelanggaran atas kebebasan beribadah dan mendirikan rumah ibadah yang dilakukan oleh kelompok tertentu.

“Tiap warga negara Indonesia setara dalam hal apa pun. Termasuk beribadah dan mendirikan rumah ibadah. Kasus-kasus kekerasan terhadap warga negara lain saat menjalankan ibadah dan penutupan paksa rumah ibadah adalah sikap anti-Pancasila, itu yang kami akan lawan,” tambahnya.