Jadi Kota Toleran 2018, Pematang Siantar Bisa Menjadi Contoh
Siaran Pers

Jadi Kota Toleran 2018, Pematang Siantar Bisa Menjadi Contoh

Partai Solidaritas Indonesia (PSI), melalui juru bicaranya, Dara Kesuma Nasution mengapresiasi kota Pematang Siantar yang menjadi kota paling toleran di Sumatera Utara menurut Setara Institute.

“Saya ingin mengapresiasi kota kelahiran saya, Pematang Siantar sebagai kota paling toleran di Sumatera Utara dan juga masuk tiga teratas kota toleran di Indonesia,” ungkap Dara di Pematang Siantar, 10 Desember 2018.

“Selama saya tinggal di kota ini, dua puluh tiga tahun, kota ini menjadi “rumah” yang damai bagi warganya yang berasal dari berbagai suku dan agama. Saat sekolah dulu, saya dan teman-teman saya yang non-muslim biasa saling berkunjung saat Hari Raya Idul Fitri, Natal, maupun Imlek,” kata Dara.

Lebih lanjut, Dara ingin kota Pematang Siantar menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia. Dara mengatakan, “Di tengah maraknya ancaman politik identitas yang memecah-belah, semoga Pematang Siantar menjadi kota yang dicontoh kota lain di Indonesia. Bila tingkat toleransi tinggi, maka kita bisa bersama-sama membangun Indonesia tanpa memandang perbedaan.“

Setara Institute melakukan penelitian yang memetakan 10 kota yang paling toleran 2018 berdasarkan hasil penilaian indeks kota toleran (IKT). Penilaian ini dilakukan di 94 kota di Indonesia.

Kota dengan IKT tertinggi adalah Singkawang, Kalimantan Barat (6513). Kemudian lainnya secara berurutan adalah Salatiga dengan skor 6.447, Pematang Siantar (6.280).

Menurut Caleg DPR-RI dapil Sumatera Utara III ini, toleransi itu penting karena keberagaman Indonesia yang membuat negeri menjadi kaya harus dijaga. Dara mengatakan bahwa, “Dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta dan 17 ribu pulau, tidak mungkin Indonesia dapat berdiri tanpa memupuk dan memelihara toleransi.”

Bagi Dara, semangat toleransi itu sangat penting bagi Indonesia yang tengah diancam radikalisme dan terorisme.

“Masalah toleransi menjadi hal yang sangat penting di Indonesia karena Indonesia tengah menghadapi tantangan berupa radikalisme dan terorisme. Toleransi harus ditumbuhkan dan dipelihara serta diamalkan setiap harinya untuk Indonesia yang damai dan maju,” pungkas Dara.

Solidaritas untuk Korban Badai Angin Bogor
Siaran Pers

Solidaritas untuk Korban Badai Angin Bogor

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memperlihatkan sikap solider terhadap warga korban badai angin puting beliung di Kota Bogor. Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat PSI Suci Mayang Sari, bersama Ketua Dewan Pimpinan Daerah PSI Bogor Yetti Susanti, serta pengurus lainnya Rustam Hadi, Ratih Royhana dan Susandra, Sabtu (8/12) mengunjungi dua lokasi posko pengungsian korban angin puting beliung Bogor, yaitu di wilayah sekitar Stasiun Batu tulis, Cipaku, Bogor Selatan.

Partai anak muda itu datang membawa -bahan-bahan kebutuhan pengungsi antara lain susu, pampers, pembalut wanita, mie instan, air mineral, biskuit anak dll.

“PSI menyampaikan rasa prihatin dan berusaha dengan apa yang kami bisa bersolidaritas membantu para korban,” kata Suci Mayang Sari, yang juga Calon Anggota Legislatif DPR RI untuk Jawa Barat III Kota Bogor-Kabupaten Cianjur.

Sumbangan diterima oleh Bapak Sujatmiko Baliarto – Camat Bogor Selatan, Bapak Maruli ketua Danru BPBD, dan Ibu Lulu ketua RT setempat.

“Memasuki musim hujan, warga Kota Bogor perlu lebih hati-hati mengantisipasi berulangnya peristiwa serupa. Walikota Bogor juga harus tanggap, memperhatikan pohon-pohon yang rentan tumbang dan menyiapkan bantuan segera bila dibutuhkan,” kata Suci Mayang Sari.

Peristiwa badai angin puting beliung disertai hujan deras yang melanda kota Bogor pada Kamis (6/12) lalu, menyapu sejumlah wilayah Kelurahan Cipaku, Batutulis dan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.

Akibat badai angin itu sejumlah pohon tumbang dan rumah warga rusak. Beberapa mobil tertimpa pohon tumbang saat melintas di Jalan Lawanggintung, Kelurahan Batutulis, Bogor Selatan. Seorang pengendara mobil tewas akibat tertimpa pohon tumbang.

Rekaman video angin puting beliung itu sempat viral di media sosial dan memunculkan simpati warga kepada para korban.

 

 

Nilai Kinerja DPR Tidak Efisien, PSI Tuntut Transparansi Penggunaan Anggaran
Siaran Pers

Nilai Kinerja DPR Tidak Efisien, PSI Tuntut Transparansi Penggunaan Anggaran

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai DPR-RI Periode 2014-2019 tidak mampu bekerja secara efisien. Karena itu, PSI menuntut agar DPR-RI membuka secara transparan penggunaan anggaran kepada masyarakat.

Tuntutan ini disampaikan Tim Caleg “PSI Bersih-bersih DPR” yang mendatangi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR-RI, Jumat (07/12/2018). Tim Caleg “PSI Bersih-bersih DPR” dalam kesempatan ini diwakili oleh Rian Ernest (Caleg DPR-RI Dapil Jakarta 1), Sigit Widodo (Caleg DPR-RI Dapil Jawa Tengah 8), dan Mikhail Gorbachev Dom (Caleg DPR-RI Dapil Banten 3).

Sebelumnya, kinerja buruk DPR-RI ini juga disampaikan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Dalam masa sidang  tahun 2018, DPR-RI hanya berhasil mengesahkan 4 Rancangan Undang-undang (RUU) dari 50 RUU yang masuk ke dalam prioritas prolegnas.

Rian mengungkapkan, buruknya kinerja DPR-RI tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. “Pada 2017, hanya 6 dari 52 RUU yang masuk prioritas prolegnas yang disahkan oleh DPR-RI. Tahun sebelumnya hanya 7 dari 47 RUU,” ujar juru bicara PSI ini. Padahal, masih menurut Rian, anggaran DPR-RI tahun ini melonjak dari Rp 4,2 triliun di 2017 menjadi Rp 5,7 triliun. “Artinya DPR kita semakin tidak efisien dilihat dari sisi anggaran dibandingkan dengan Undang-undang yang dihasilkannya,” kata Rian.

Meskipun di luar fungsi legislasi, DPR-RI juga memiliki fungsi anggaran dan pengawasan, namun kinerja DPR-RI paling mudah dilihat dari fungsi legislasi ini. “Kasarnya, dengan anggaran Rp 4,2 triliun tahun lalu, DPR dapat menghasilkan 6 Undang-undang. Dengan tambahan biayaRp 1,5 triliun, hasilnya malah turun menjadi hanya dua per tiganya saja,” ujar Rian.

Sebelumnya Tim “PSI Bersih-bersih DPR” sudah mengungkapkan beberapa modus penghamburan uang rakyat oleh DPR-RI. Salah satunya akibat kunjungan kerja yang tidak transparan dan tidak wajib dipertanggungjawabkan.

Karena itu, hari ini Tim “PSI Bersih-bersih DPR” meminta DPR-RI untuk membuka anggaran dan laporan seluruh kunjungan kerja di masa reses maupun di luar masa reses di dalam dan di luar negeri. PSI juga meminta agar DPR-RI membuka seluruh biaya yang digunakan untuk rapat-rapat penyusunan RUU. “Selamaini banyak anggota DPR-RI yang mencoba berkilah soal inefisiensi ini. Dengan dibukanya penggunaan anggaran secara transparan, rakyat bisa menilai sendiri apakah DPR kita sudah bekerja secara efisien atau belum,” ujarSigit.

Sigit menegaskan, permintaan untuk membuka penggunaan anggaran DPR-RI ini sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “DPR-RI merupakan salah satu badan publik yang wajib membuka akses atas informasi publik, baik secara aktif tanpa didahului permohonan, maupun secara pasif atas permohonan masyarakat,” ujar mantan direktur operasional Pengelola Nama Domain Internet Indonesia ini.

 

“Kami Siap Tidak Digaji sebagai Anggota DPR Jika…”
Siaran Pers

“Kami Siap Tidak Digaji sebagai Anggota DPR Jika…”

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung wacana penghentian pemberian gaji anggota DPR jika kinerja legislasi mereka jeblok.

“Jika diberi amanat sebagai wakil rakyat kelak, sebagai wujud konsistensi, kami juga bersedia tidak digaji jika terbukti berkinerja buruk,” kata Ketua DPP PSI, Tsamara Amany,  dalam siaran persnya, Jumat 7 Desember 2018.

Tsamara mengatakan sudah seharusnya pemberian gaji pada anggota DPR disandarkan pada prinsip meritokrasi, di mana anggota DPR hanya berhak diberi gaji bila kinerja mereka memuaskan.

“Kami (PSI) mendukung sepenuhnya wacana ini, mengingat kinerja DPR selama ini sangat buruk. Sama seperti kebanyakan orang yang bekerja untuk memperoleh gaji,” kata Tsamara.

Tsamara menambahkan, prinsip itu berlaku juga bagi anggota dewan. Seharusnya, anggota DPR tidak perlu digaji bila mereka tidak memperbaiki dan memaksimalkan tugas legislasinya.

“Praktik penghamburan uang rakyat dalam bentuk menggaji anggota dewan yang bahkan tidak mampu menyelesaikan UU yang menjadi tugas pokok harus segera dihentikan. Masak kita terus-menerus diwakili anggota DPR semacam itu? “ ujar Tsamara.

Sejak Agustus 2018, PSI telah menginisiasi gerakan “Bersih-Bersih DPR” untuk menghentikan praktik penghamburan uang rakyat. Salah satu hal yang dipersoalkan PSI adalah tidak adanya kewajiban melaporkan perjalanan dinas anggota DPR – termasuk dalam rangka menyelesaikan RUU.

Wacana penghentian gaji ini pertama kali dilontarkan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, Selasa 4 Desember 2018. Wacana ini bergulir tidak lama setelah Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) merilis laporan Masa Sidang I Tahun Sidang 2018-2019. Pada Masa Sidang  tersebut, DPR hanya mampu mengesahkan 3 RUU dari 24 RUU yang direncanakan.

 

 

PSI Mendorong Munculnya Sekolah Inklusi bagi Anak Difabel dan Non-Difabel
Siaran Pers

PSI Mendorong Munculnya Sekolah Inklusi bagi Anak Difabel dan Non-Difabel

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung munculnya lembaga pendidikan inklusi yang mempertemukan anak difabel dengan anak non- difabel agar bisa belajar bersama secara berdampingan.

“PSI mendukung penuh munculnya sekolah inklusi agar tumbuh sikap toleransi dan saling pengertian antara murid difabel dan murid non-difabel sejak usia dini,” ujar Surya Tjandra, juru bicara PSI untuk bidang hukum dan penyandang difabel dalam rangka menyambut Hari Disabilitas Internasional (the International Day of Disabled Persons) yang diperingati setiap 3 Desember.

“Kehadiran sekolah inklusi adalah bagian dari wujud pemenuhan hak aksesibilitas bagi murid difabel, sehingga murid dengan kebutuhan khusus mendapat kesempatan yang sama layaknya orang non-difabel,” kata Caleg DPR RI Dapil Malang Raya itu.

Menurut doktor hukum lulusan Universitas Leiden, Belanda, itu Indonesia sudah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Orang dengan Disabilitas (2006) dan sudah mensahkan UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Keduanya adalah dasar hukum yang kuat bagi pemerintah untuk memenuhi hak bagi orang difabel.

“Para orangtua dari anak-anak difabel tidak usah berkecil hati. Anak-anak difabel hanya butuh pendampingan lebih untuk menemukan potensi terbaik mereka. Dengan kehadiran sekolah inklusi, potensi mereka diharapkan bisa tergali dan mereka bisa berprestasi layaknya murid lain yang non- difabel,” kata Surya optimistis.

Surya berharap semakin banyak masyarakat yang mengerti pentingnya sekolah inklusi bagi murid difabel. Surya percaya orang difabel juga bisa menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat dan memberikan yang terbaik bagi lingkungannya.

Surya bersama berbagai komunitas dan organisasi difabel, termasuk paguyuban orangtua dari anak difabel di Malang Raya, melaksanakan berbagai kegiatan untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional selama Desember 2018. Di antaranya, pertemuan komunitas difabel, bedah buku, ‘talent show’, dan lain-lain.

“Rangkaian acara itu bertujuan untuk mengenalkan betapa beragamanya anak difabel dan saling menguatkan di antara para orangtua,” pungkas Surya.

Dikunjungi KPK, Sekjen PSI Sebut Fahri Hamzah Keliru soal OTT
Siaran Pers

Dikunjungi KPK, Sekjen PSI Sebut Fahri Hamzah Keliru soal OTT

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menerima kunjungan sejumlah pejabat KPK di kantor DPP PSI, Jumat 30 November 2018. Rombongan KPK dipimpin Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI), Sujarnarko.

Kunjungan ini untuk menyampaikan undangan resmi KPK kepada PSI terkait Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Nasional (KNPK) ke-13 pada 4-5 Desember 2018. Pelaksanaan KNPK tahun ini terkait erat dengan partai politik karena mengambil tema “Mewujudkan Sistem Integritas Partai Politik di Indonesia.”

Pada kesempatan itu, Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, menyatakan, “Kami menyambut baik undangan tersebut dan, Insya Allah, akan hadir.”

Toni menambahkan, masih maraknya operasi tangkap tangan (OTT) KPK, memperlihatkan kegagalan internal partai politik.

“Saya berbeda pandangan dengan anggota DPR RI Fahri Hamzah, yang menyatakan bahwa salah satu contoh kegagalan KPK ditandai kian tingginya OTT terhadap para politisi. Menurut saya, itu pemahaman yang keliru. OTT yang menjaring politisi korup merupakan kegagalan parpol dalam mengurusi internal organisasi itu sendiri,” lanjut Toni.

Sejak awal, PSI membangun sistem rekrutmen untuk mencegah masuknya sosok-sosok tidak bersih sebagai calon legislatatif. Komitmen itu dinyatakan dalam proses seleksi.

“PSI satu-satunya partai yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan tokoh bangsa berintegritas, seperti Bibit Samad Rianto (mantan pimpinan KPK) dan Mahfud MD (mantan ketua MK) dalam proses rekrutmen calon legislatif untuk tingkat DPR RI dan DPRD,” kata Toni.

Pada kesempatan yang sama, Sujanarko mengatakan, KPK menagih komitmen PSI sebagai partai baru untuk berani melakukan perbaikan tata kelola internal. “Dorongan kelembagaan ini menjadi penting mengingat 60,9 % penghuni hotel prodeo KPK merupakan politisi dengan latar belakang partai politik dan berstatus anggota DPR RI dan DPRD,” kata Sujanarko.

KPK juga memberikan laporan berjudul “Sistem Integritas Partai Politik” kepada setiap partai politik peserta pemilu. Laporan merupakan hasil kajian KPK bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Di dalamnya memuat panduan bagi parpol untuk membenahi kode etik, demokrasi internal partai, kaderisasi, rekrutmen, serta mewujudkan keuangan partai yang transparan dan akuntabel.

PSI Usulkan Laporan Pertanggungjawaban Reses Anggota DPR Diatur dalam UU
Pernyataan Sikap DPP PSI Siaran Pers

PSI Usulkan Laporan Pertanggungjawaban Reses Anggota DPR Diatur dalam UU

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan mekanisme pelaporan kegiatan reses oleh anggota DPR agar diatur dalam UU dan dapat diakses publik. Publik berhak mengetahui laporan tersebut karena anggota DPR menggunakan uang pajak publik.

“Mekanisme pelaporan pertanggungjawaban reses anggota DPR kepada publik saat ini belum tersedia. Secara kelembagaan, DPR seharusnya menyampaikan laporan penggunaan uang itu kepada publik,” kata Juru Bicara PSI, Dedek Prayudi, di Jakarta, dalam keterangan persnya, Rabu 28 November 2918.

Masa reses adalah masa di mana anggota dewan melakukan kegiatan kunjungan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR. Tujuan masa reses agar anggota dewan menjumpai dan menyerap aspirasi konstituennya di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Masa reses adalah titik temu antara pemberi mandat dan penerima mandat. Tugas anggota dewan di dapil saat masa reses untuk menjaring dan menampung suara konstituennya untuk kemudian dibahas di dalam sidang sehingga wakil rakyat melaksanakan fungsinya sebagai representasi publik.

“Tim riset gerakan ‘PSI Bersih-bersih DPR’ justru menemukan fakta sebaliknya,” ujar Dedek. “Sebuah survei yang dirilis pada September 2017 menyebut sekitar 95 persen konstituen tidak pernah mengikuti kegiatan kunjungan anggota DPR di masa reses dan bahkan tidak pernah berkomunikasi dengan anggota DPR. Padahal, dana reses yang dialokasikan untuk anggota dewan sangat besar dan naik setiap tahunnya.”

Pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan reses sangat penting untuk menjawab gencarnya sorotan publik yang mempermasalahkan naiknya anggaran reses bagi setiap anggota dewan.

Kenaikan anggaran reses seharusnya dimaknai anggota dewan sebagai kabar baik karena itu mempermudah tugas mereka dan diharapkan memperkuat hubungan mereka dengan konsituennya.

“Jika tidak ada pelaporan penggunaan dana reses, lalu bagaimana bila ternyata ada kelebihan sisa dana? Publik tahu dari mana wakilnya benar-benar menjalankan fungsi sebagai ‘aspiration absorber’? Intinya transparasi ke publik itu wajib,” kata Dedek.

Karena itu, alokasi dana reses seharusnya tidak hanya dipertanggungjawabkan dengan sekedar memberikan bukti pengeluaran kas yang ditandatangani anggota dewan yang menerima. Bukti pertanggungjawaban pengeluaran keuangan pada saat penyerapan aspirasi dan laporan kegiatan di lapangan juga harus dilakukan secara transparan.

Pelaporan penggunaan dana reses secara transparan diharapkan dapat meningkatkan produktifitas anggota dewan. Dan yang lebih penting dari itu, anggota dewan tidak terjebak atau terseret melakukan manipulasi anggaran, bahkan korupsi.

Karena itu, PSI mengajukan untuk membangun mekanisme yang mewajibkan anggota dewan melaporkan secara langsung. Anggota dewan harus membuat laporan pertanggungjawaban reses dan kunker lalu disampaikan kepada publik secara online.

“Lagi-lagi, hal ini adalah salah satu usulan dari kami, PSI, untuk menghemat anggaran negara melalui gerakan ‘Bersih-bersih DPR’,” tutup Dedek.

PSI Dukung YLBHI Soal Pembatalan Aplikasi PAKEM
Siaran Pers

PSI Dukung YLBHI Soal Pembatalan Aplikasi PAKEM

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung sikap Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) soal pembatalan aplikasi PAKEM (Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

1.Sikap PSI soal aliran kepercayaan masyarakat harus dikedepankan dialog bukan penghakiman.

2.  Hasil pengawasan terhadap aliran kepercayaan masyarakat telah dijadikan sebagai dalih persekusi oleh kelompok-kelompok garis keras untuk melakukan penghakiman dan persekusi yang merupakan tindakan melanggar hukum.

3. Pemerintah harus membedakan antara dua wilayah dalam suatu agama dan kepercayaan. Pertama wilayah internum sistem kepercayaan pribadi, dan komitmen terhadap agama atau kepercayaan, baik yang dilakukan secara individual maupun bersama-sama dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran, di mana Negara/Pemerintah tidak boleh intervensi. Dan hak ini tidak dapat dikurangi (cannot be derogated). Bahkan negara harus memberikan jaminan dan perlindungan sesuai dengan Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

Kedua wilayah eksternum yang merupakan wilayah tempat manifestasi agama atau keyakinan seseorang ke ruang publik. Dalam hal ini orang beragama bisa berurusan dengan hukum bukan karena sistem agama dan kepercayaannya tapi apabila tindakan orang itu melanggar hukum. Misalnya ada yang bernama A mengaku menjalankan agamanya X, tapi merugikan orang lain, seperti menipu, melukai dan mengganggu ketertiban umum. Maka A bisa diadili bukan karena pemeluk agama X tapi karena tindakannya.

PSI melihat Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) lebih menyoroti soal internum dalam suatu sistem agama dan kepercayaan sehingga yang muncul tudingan sesat, kafir, menyimpang yang akhirnya dikaitkan dalih persekusi oleh kelompok lain.

4. Sebaiknya Kejaksaan mengeluarkan aplikasi yang mengawasi tindak-tindak intoleransi yang membahayakan bagi kerukunan di negeri ini. Perbedaan agama dan keyakinan bukanlah potensi perpecahan justeru ini manifestasi dari kebhinekaan, tapi intoleransi dan persekusi inilah yang bisa mencerai-beraikan persatuan bangsa ini.

5. Sebaiknya Kejaksaan juga mengeluarkan aplikasi yang mengawasi tindak-tindak korupsi karena korupsi lah yang membahayakan bagi masa depan pemerintahan yang bersih dan pelayanan bagi publik.

 

M Guntur Romli

Juru Bicara PSI

Cara Inovatif PSI Perkenalkan Caleg ke Publik
Siaran Pers

Cara Inovatif PSI Perkenalkan Caleg ke Publik

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali berinovasi dalam memperkenalkan para calon anggota legislatif mereka. Inovasi terbaru adalah menggelar sesi tanya jawab dengan caleg secara live di fanpage Facebook PSI. Program ini mulai dilaksanakan pada Kamis 22 November 2018 dan diberi nama “Tanya Caleg PSI.”

Ketua Tim Kampanye PSI, Sumardy, mengatakan, program ini merupakan cara PSI dalam memanfaatkan teknologi digital dalam memperkenalkan para caleg.

“Selama ini partai politik menggunakan cara konvensional, tetapi PSI juga ingin memanfaatkan kemajuan teknologi dalam memperkenalkan caleg. Program ini membantu warga masyarakat di setiap dapil agar tidak membeli “kucing dalam karung” karena masyarakat bisa membedah langsung kompetensi dan kapabilitas caleg,” kata Sumardy yang juga salah seorang Ketua DPP PSI, dalam keterangan pers, Sabtu 24 November 2018.

Pada program “Tanya Caleg PSI” ini, masyarakat dapat menanyakan langsung visi-misi caleg jika kelak terpilih menjadi anggota legislatif. “Boleh bertanya apa saja. Misalnya,  komisi berapa yang ingin ditempati, apa saja program yang diperjuangkan di daerah pemilihan, masa reses akan digunakan untuk apa, UU apakah yang akan diperjuangkan, dan seterusnya,” ujar Sumardy.

Pada episode pertama dan kedua, Kamis 22 November 2018 petang, PSI memperkenalkan dua caleg DPR-RI yakni, Dr. drg. Armelia Sari Widyarman, seorang dokter dan ahli mikrobiologi dan caleg DPR-RI dapil Jakarta I (Jakarta Timur); serta Yurgen Alifia Sutarno, caleg DPR-RI dapil Jawa Barat VI (Kota Bekasi dan Kota Depok) yang pernah menjadi jurnalis di beberapa stasiun TV berita nasional.

Saat live di Facebook berlangsung, terlihat antusiasme dari netizen yang berinteraksi dengan masing-masing caleg. Ada yang menanyakan visi dan misi, ada yang sekadar memberikan semangat kepada PSI dan caleg tersebut, ada pula yang menanyakan hal lain seperti berapa biaya yang dibutuhkan untuk kampanye.

Juga ada yang menyampaikan keluh kesah yang mereka rasakan atas kondisi daerahnya. Akun Bagus Prasetyo menyampaikan ke Yurgen Alifia: “Bekasi, trans patriot gagal operasi. Baru mau jalan lagi sekarang.”

Lebih lanjut, Sumardy menyatakan, program ini akan rutin digelar setiap pekan. “Saat ini kita adakan untuk caleg di tingkat DPR-RI dan ke depan program ini akan dilanjutkan ke caleg tingkat DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota,” lanjut Sumardy.

Ia berharap program ini dapat menjadi sarana bagi publik untuk menggali informasi sedalam-dalamnya luasnya terhadap para caleg yang diusung PSI.

PSI Laporkan Penyebar Foto Hoax Grace Natalie ke Polisi
Siaran Pers

PSI Laporkan Penyebar Foto Hoax Grace Natalie ke Polisi

Ketua Umum PSI Grace Natalie, yang diwakili Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia (Jangkar Solidaritas), melaporkan sejumlah pemilik akun di media sosial yang memposting dan memfitnah dengan merekayasa foto dirinya ke Polda Metro Jaya.

Anggota Jangkar Solidaritas, Muannas Alaidid, menyatakan melaporkan kasus ini dengan menggunakan Pasal 27 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)  tentang pencemaran nama baik dan tentang hate speech atau ujaran kebencian

“Karena hal ini menyerang kehormatan dan menimbulkan kebencian terhadap Partai Solidaritas Indonesia, juga terkait pasal 28 UU ITE tentang pengeditan. Hal ini juga melanggar Pasal 35 UU ITE dan juga UU tentang pornografi, “ kata Muannas di Gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, Rabu 14 November 2018.

“Hari ini ada sekitar enam akun yang akan kami laporkan,” kata Muannas. Menurut dia, keenam akun itu menyebarkan foto hasil suntingan yang seakan-akan menunjukkan Grace tengah berpose setengah telanjang. Ia mengatakan penyuntingan dilakukan dengan memasukkan wajah Grace ke foto tersebut.

“Gambar itu sama sekali bukan Sis Grace. Tapi orang lain yang membuat sedemikian rupa, seolah-olah itu merupakan data otentik. Padahal bukan,” ujar Caleg DPR RI dari dapil  Jabar VII ((Kabupaten Bekasi, Purwakarta, dan Karawang) tersebut.

Dalam salah satu postingan tersebut, kata Muannas, bahkan ada tudingan pelacur kepada Grace.

Muannas menegaskan, “Saya minta Polri segera menangkap pelaku atas nama akun Srikandi Rahayuningsih dan pemilik akun lain dalam waktu sesingkat-singkatnya mengingat bukti sudah lebih dari cukup.”

Menurut Muannas, ini untuk kesekian kalinya PSI diserang, khususnya menyasar Ketua Umum Grace Natalie. Sebelumnya, sebagai contoh, ada akun yang menyebarkan hoax tentang dia dan Pak Ahok.

“Kami memahami ini adalah risiko yang harus kami derita dalam melawan hoax dan kebencian SARA. Memang tidaklah mudah, harus ada dukungan dari semua pihak. Tapi kami tidak akan pernah mundur membangun politik indonesia yang sehat dan cerdas, tanpa hoax dan fitnah,” pungkas Muannas.