PSI: Tetapkan Keadaan Gawat Darurat Radikalisme
Siaran Pers

PSI: Tetapkan Keadaan Gawat Darurat Radikalisme

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemerintah untuk menetapkan keadaan gawat darurat untuk jangka panjang terkait radikalisme. Insiden penusukan Menko Polhukam Wiranto dan peristiwa-peristiwa lain membuktikan bahwa radikalisme sudah sangat mengancam bangsa.

“Situasi sudah amat memprihatinkan. Tak bisa lagi kita menganggap keadaan baik-baik saja. Penetapan keadaan gawat darurat akan membuat penanganan akan lebih baik,” kata Wakil Sekjen DPP PSI, Danik Eka Rahmaningtiyas, dalam keterangan tertulis Jumat (11 Oktober 2019).

Wiranto ditusuk, Kamis 10 Oktober 2019, di Menes, Pandeglang, Banten. Polisi menyatakan, dua pelaku terkait dengan jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD), kelompok radikal yang telah melakukan sejumlah teror di Indonesia dan negara-negara lain.

Dengan penetapan itu, kata Danik, alokasi sumber daya akan lebih memadai. Kerja sama antar lembaga juga akan tertata lebih baik.

Seluruh elemen bangsa juga akan dilibatkan, secara proporsional, untuk agenda ini.

‘Mesti ada upaya serius ke depan agar kejadian serupa tidak terulang. Tentu dengan tak mengabaikan prinsip hak asasi manusia dalam penanganan perkara,” kata Danik.

“Antisipasi yang sistemik, menyeluruh, dan terukur diperlukan agar bahaya radikalisme tidak lebih merusak kehidupan berbangsa,” pungkas Danik.

PSI: Di Atas Referendum dan NKRI Ada Kemanusiaan!
Siaran Pers

PSI: Di Atas Referendum dan NKRI Ada Kemanusiaan!

Perkembangan terkini di Papua, khususnya Wamena semakin meresahkan. Konflik horisontal sudah memakan korban jiwa. Andi Saiful Haq, jubir DPP PSI memberikan catatan “Saya ingat di saat Aceh masih dalam keadaan konflik, tiba-tiba Tsunami datang, seluruh pihak tersentak dan mengulurkan tangan. Terlepas dari sekat politik, ideologi, bangsa, suku, agama, semua tergerak membantu Aceh. Artinya ada yang lebih tinggi dari semua alasan untuk berkonflik, yaitu kemanusiaan.”

Merepon keadaan Papua terkini, Saiful menegaskan “seluruh pihak harus menahan diri. Jangan terpancing untuk memberi komentar yang malah menyulut konflik semakin membesar. Kita harus sama-sama berupaya menghentikan kekerasan di Papua. Hanya dengan menghentikan kekerasan, kita baru bisa bicara mengenai pengungkapan kebenaran dan pemenuhan keadilan.”

Saiful memberikan catatan khusus mengenai operasi keamanan di Papua, “Polisi dan aparat keamanan harus fokus menghentikan kekerasan, berlakukan zona larangan membawa senjata tajam. Aparat keamanan harus disiplin mematuhi code of conduct operasi dengan memerhatikan hak asasi manusia. Komandan lapangan harus tegas dan disiplin memeriksa kesiapan dan mentalitas pasukan. Dalam keadaan apapun komandan harus bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran bawahan mereka, itu merujuk pada prinsip command responsibility dalam SOP kepolisian dan TNI.”

Saiful juga menambahkan catatan bagi yang tidak berada di lokasi konflik untuk menahan diri “kita ini tidak berada di wilayah konflik, dalm konflik seperti di Papua kita tidak bisa paham benar, semua pihak sudah menjadi korban. Jadi paling tidak kita wajib memompakan seruan damai dan konten yang mendinginkan suasana, mereka semua saudara kita,” pungkasnya

“Saya Mengecam Keras Penangkapan Dandhy Laksono dan Ananda Badudu”
Siaran Pers

“Saya Mengecam Keras Penangkapan Dandhy Laksono dan Ananda Badudu”

1. Saya mengecam keras penangkapan Dandhy Laksono (kemarin malam dan dilepas menjelang subuh) dan Ananda Badudu.

2. Saya berharap dalam hiruk pikuk politik yang terjadi beberapa hari belakangan ini, pihak kepolisian tidak menambah runyam persoalan dengan melakukan penangkapan para aktivis  yang justru menambah sentimen negatif masyarakat terhadap proses penegakan hukum di negeri ini.

3. Kebebasan berpendapat dan menyampaikan ide dilindungi dalam demokrasi. Perbedaan pandangan mesti dirayakan bukan dibungkam apalagi dipenjara. Begitu juga aktivitas yang dilakukan Ananda Badudu yang menggalang dana (crowd funding) untuk para korban demonstrasi mahasiswa melalui platform kitabisa.com adalah perbuatan terpuji yang tidak patut dikriminalisasi.

Tsamara Amany Alatas
Ketua DPP PSI

Usut Tuntas dan Adili Pelaku Penembakan Mahasiswa Kendari
Siaran Pers

Usut Tuntas dan Adili Pelaku Penembakan Mahasiswa Kendari

Menanggapi kabar tewasnya seorang mahasiswa Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, bernama Randi (22 tahun), dengan luka tembak di bagian dada, usai demonstrasi mahasiswa yang ricuh pada hari ini (26/9), Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyesalkan dan menyampaikan duka mendalam atas tewasnya Randi, dan PSI menilainya sebagai bentuk kesalahan prosedur pihak kepolisian di dalam menangani demonstrasi mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara.

2. Meminta pihak kepolisian untuk segera membentuk tim pencari fakta yang terdiri dari pihak kepolisian, Komnas HAM, dan pemerintah untuk mengusut dugaan pelanggaran prosedur penanganan demonstrasi oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dan Polrestabes Kota Kendari

3. Mendorong untuk segera ditangkapnya pelaku penembakan dan meminta pertanggungjawaban Komando dari Kapolda Sulawesi Tenggara dan Kapolrestabes Kota Kendari atas insiden itu, untuk siapa pun yang bersalah segera diadili melalui proses hukum yang terbuka.

4. Meminta Kepala Kepolisian RI untuk memerintahkan aparatnya untuk tetap mengendepankan “code of conduct” penanganan demonstrasi sipil yang marak belakangan ini.

5. PSI mendorong semua pihak untuk dapat menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialogis untuk mengatasi tantangan ini bersama-sama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 26 September 2019

Dewan Pimpinan Pusat
Partai Solidaritas Indonesia

Surya Tjandra
Juru Bicara Bidang Hukum

Pengesahan RUU P-KS Kembali Ditunda, PSI: DPR Abaikan Pemerkosaan di Indonesia
Siaran Pers

Pengesahan RUU P-KS Kembali Ditunda, PSI: DPR Abaikan Pemerkosaan di Indonesia

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai DPR sudah gagal dalam menjalankan tugas, menyusul kepastian penundaan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS).

“Penundaan pengesahan RUU P-KS menandakan sensitivitas DPR kita kepada nasib perempuan-perempuan yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual, sudah mati. DPR mengabaikan pemerkosaan di Indonesia,” kata Jubir PSI, Dara Nasution, dalam keterangan tertulis pada Kamis (26/9/2019).

Dara menyebut, alasan DPR menunda pengesahan RUU P-KS karena masih banyak permasalahan yang belum selesai dibahas, termasuk kesepakatan pemilihan nomenklatur judul RUU, sementara masa kerja DPR periode 2014-2019 akan segera berakhir, hanyalah alasan yang mengada-ada.

Menurutnya, waktu 3 tahun sejak RUU P-KS masuk pembahasan di 2016, sudah sangat cukup jika DPR serius menuntaskannya menjadi UU.

“Itu alasan yang mengada-ada saja, waktu 3 tahun harusnya cukup bagi anggota DPR mengesahkannya menjadi UU P-KS, mereka hanya membuang-buang waktu saja selama ini. Saya tidak bisa membayangkan berapa banyak lagi perempuan yang mesti menjadi korban kekerasan seksual supaya anggota DPR sadar dengan Indonesia yang sudah masuk kondisi darurat kekerasan seksual,” lanjut Dara.

Dari data 2018, kekerasan seksual terhadap perempuan tercatat berjumlah 400 ribu kasus, di mana 71 % di antaranya dilakukan di dalam ruang privat. Bahkan, 3 dari 5 perempuan Indonesia mengaku pernah mengalami pelecehan di ruang publik.

Sehingga wajar, lanjut Dara, RUU P-KS menjadi tumpuan penting untuk menekan jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan.

Ia khawatir, penundaan pengesahan RUU P-KS justru kian mengancam hak perempuan untuk terbebas dari kekerasan seksual. “Ditundanya pengesahan juga berarti DPR membuka ruang untuk jatuhnya korban-korban berikut dan membiarkan kekerasan seksual terulang kembali,” tandas Dara.

Pengesahan RUU P-KS juga menjadi salah satu dari sejumlah tuntutan dalam gelombang aksi mahasiswa beberapa hari terakhir di banyak kota.

RUU Pesantren Disahkan, PSI: Tidak Perlu Takut Pembatasan Sekolah Minggu
Siaran Pers

RUU Pesantren Disahkan, PSI: Tidak Perlu Takut Pembatasan Sekolah Minggu

Partai Solidaritas Indonesia menyoroti disahkannya rancangan undang-undang (RUU) Pesantren pada Selasa 24 September 2019 oleh DPR. Semula, RUU ini bernama “RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.”

“Kami bergembira dengan pengesahan itu karena suara PSI dan kelompok agama lain didengarkan. Sesuai masukan, judul RUU-nya sudah berubah, fokusnya hanya mengatur pesantren. Selain itu, pasal soal Sekolah Minggu, katekisasi, serta pendidikan agama lain sudah tidak diatur,” kata Juru Bicara PSI, Dara Nasution, dalam keterangan pers, Rabu 25 September 2019.

Saat RUU ini disahkan, di dunia maya sempat kembali beredar draft lama sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. “Sudah dicek, ternyata yang disahkan hanya berisi 55 pasal, sisanya di-drop. Jadi, teman-teman yang beragama Kristen dan Katolik tidak perlu khawatir ada pembatasan Sekolah Minggu,” ujar Dara.

Sejak awal, PSI mendukung hadirnya RUU ini namun dengan beberapa catatan. “Hal prinsip, karakteristik pesantren dan sekolah minggu itu tidak sama sehingga akan menimbulkan masalah jika keduanya diperlakukan sama,” kata Dara.

Secara spesifiik, draft RUU terdahulu menyatakan pendidikan sekolah minggu dan katekisasi diselenggarakan dengan peserta paling sedikit 15 orang. “Ini menyulitkan. Bagaimana jika kurang dari 15 orang? Hanya gara-gara jumlah tak memenuhi lalu tak bisa menyelenggarakan, itu kan konyol,” kata Dara.

Selanjutnya juga ada keberatan pada ketentuan bahwa setiap pengajaran non-formal harus dilaporkan dulu ke kementerian agama kabupaten atau kota. “Wajar jika kemudian ada kekhawatiran bahwa hal ini berujung pada birokratisasi pendidikan. Jadi sebaiknya dua pasal itu direvisi,” kata Dara.

Pada diskusi “Sekolah Minggu dalam RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan” di DPP PSI, Jakarta 30 Oktober 2018, disampaikan dua rekomendasi dari PSI. “Pertama, regulasi ini bisa tetap mengatur tentang pesantren dan pendidikan agama lain, tapi harus melalui diskusi panjang yang melibatkan tokoh-tokoh dari semua agama,” kata Dara.

Rekomendasi kedua, RUU bisa saja kembali ke semangat awal, yaitu hanya mengatur pesantren. “Ternyata DPR dan pemerintah memilih opsi kedua ini. Semangatnya bagus, untuk memberikan political recogniction kepada lembaga pesantren,” pungkas Dara.

 

Terima Kasih, Pak Jokowi, Telah Mendengar Suara Rakyat dan PSI
Siaran Pers

Terima Kasih, Pak Jokowi, Telah Mendengar Suara Rakyat dan PSI

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

“Terima kasih Pak Jokowi, yang telah memerintahkan penundaan pengesahan. Pasal-pasal di RKUHP memang banyak yang bermasalah,” kata Juru Bicara PSI, Dini Purwono, dalam keterangan tertulis, Jumat 20 September 2019.

Langkah Jokowi ini mengindikasikan pemerintah tak berjalan sendiri, melainkan tetap mendengar aspirasi masyarakat.

“Aspirasi itu termasuk dari PSI, yang sejak awal menolak dan memberikan catatan kritis terkait RUKHP kepada presiden. RKUHP ini lebih buruk dari KUHP yang sekarang ada. Karena tidak ada satu pun pasal dari KUHP lama yang dihapus. Cuma menambah pasal-pasal baru yang blunder dan malah menghidupkan kembali pasal-pasal lama yang bersifat kolonial dan sudah dicabut MK,” kata Dini.

PSI juga mengapresiasi semua elemen yang telah bersama-sama menolak RUKHP. Inilah wujud ideal dalam demokrasi bahwa ada mekanisme check and balances.

Di Istana Bogor, Jumat siang, Presiden Jokowi meminta DPR menunda pengesahan RKUHP. “Saya perintahkan Menkumham untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR ini. Agar pengesahan RUU KUHP ditunda dan pengesahannya tak dilakukan DPR periode ini,” ujar Jokowi.

Ia menyebut permintaan ini karena mencermati masukan berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substansi RKUHP.

Sejak awal, PSI menolak RKUHP karena tiga alasan utama. Pertama, pengadopsian secara serampangan living law atau hukum yang hidup di masyarakat dengan memasukkan pasal-pasal terkait pidana adat.

“Penjelasan Pasal 2 ayat (1) RKUHP menjelaskan bahwa yang “hukum yang hidup di masyarakat” akan diatur dalam perda. Hal ini akan berdampak pada munculnya perda-perda diskriminatif dan intoleran di seluruh Indonesia,” kata Dini.

Kedua, lanjut Dini, RKUHP sangat berpotensi memicu efek negatif terhadap sektor usaha. Terutama, terkait Pasal 48 dan pasal 50.

Pasal 48 berbunyi: “Tindak pidana korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tapi dapat mengendalikan korporasi.”

Sementara, Pasal 50 berbunyi: “Pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang punya kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi.”

“Dua pasal itu tidak kondusif untuk dunia usaha karena menciptakan ketidakpastian hukum. Pengusaha atau pengurus korporasi akan takut melakukan tindakan apa pun karena bila business judgment mereka salah maka rentan dipidana,” kata Dini.

Terakhir, menurut Dini, RKUHP terlalu banyak masuk ke dalam ranah privat warga negara. Hukum pidana seharusnya fokus kepada apa yang dimaksud dengan “kejahatan”, apa elemen-elemennya. Konsep kejahatan dalam hal ini harus obyektif dan universal, tidak bisa hanya berpatokan kepada adat kebiasaan atau agama tertentu.

Tolak RKUHP, Pasal Makar Bisa Berangus Demokrasi
Siaran Pers

Tolak RKUHP, Pasal Makar Bisa Berangus Demokrasi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak pasal makar terhadap presiden dan wakil presiden yang hadir di rancangan Kitab Hukum Undang-undang Pidana (KUHP). Terlebih lagi dengan ancaman hukuman mati.

“Mengkriminalkan suatu niat, dengan ancaman hukuman mati adalah suatu hal yang tidak bisa diterima di alam demokrasi, bisa memberangus demokrasi yang kita perjuangkan bersama,” kata Juru Bicara PSI, Rian Ernest, Kamis 19 September 2019

Pasal 167 dalam RKUHP menyebut, “Makar adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan tersebut.”

Ada tiga jenis makar dalam RKUHP. Yaitu makar terhadap presiden dan wakil presiden, makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan makar terhadap pemerintahan yang sah.

Untuk dua makar pertama, hukuman maksimal adalah hukuman mati. Sementara, untuk makar terhadap pemerintahan yang sah, hukuman maksimal adalah 12 tahun penjara.

Sejarah mencatat, kata Rian, bahkan di era Hindia Belanda pun, Sukarno didakwa tidak dengan pasal makar, melainkan dengan penyebaran kebencian terhadap penguasa. Bung Karno dipenjara empat tahun. “Jadi pertanyaan terbesar hari ini, apakah Indonesia era kemerdekaan menjadi lebih tidak pro-kebebasan sipil?” kata Rian.

Lulusan Lee Kuan Yew School of Public Policy ini melanjutkan, berbeda cerita bila yang dimaksud dengan ‘makar’ adalah serangan yang nyata kepada presiden dan wakil presiden. Itu lebih jelas dan terukur.

“Kita semua tahu, definisi makar yang mana mau dipakai saja masih simpang siur di antara akademisi hukum: apakah makar termasuk niat atau hanya di serangan nyata. Apa kita mau menghukum mati seseorang atas suatu konsep yang masih simpang siur?” lanjut Rian.

Ia menambahkan, “Posisi PSI tegas, serangan nyata itu lebih jelas dan terukur. Niat itu bisa sangat subyektif dan karet, tergantung agenda penguasa dan politik saat itu.”

Terakhir, ujar Rian, DPR seharusnya mendengar jeritan rakyat dan tidak memaksakan pengesahan RKUHP yang melawan nilai demokrasi dan kebebasan sipil ini.

“Dibahas saja di periode mendatang, undang publik untuk membahas secara cermat. Jangan main ketok,” papar Rian.

Segera Sahkan RUU P-KS Karena Sangat Berpihak pada Korban
Siaran Pers

Segera Sahkan RUU P-KS Karena Sangat Berpihak pada Korban

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terus mendorong DPR agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) segera disahkan. Dalam aksi di depan Gedung DPR/MPR pada Selasa 17 September 2019, sejumlah kader PSI ikut terlibat.

Usai aksi, perwakilan demonstran diundang untuk bertemu perwakilan tiga fraksi di DPR, yaitu Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Gerindra. Juru Bicara PSI bidang Pemberdayaan Perempuan, Imelda Berwanty Purba, turut hadir dalam pertemuan.

Usai pertemuan, kepada wartawan, Imelda mengatakan, selain untuk menghukum para pelaku, RUU P-KS penting untuk memulihkan kondisi para korban. Selama ini hukum positif kita mengabaikan soal pemulihan kondisi korban.

“Penting untuk menghukum pelaku seberat-beratnya. Tapi jangan lupakan para korban. Situasi psikologis mereka harus dipulihkan agar bisa menjalani kehidupan selanjutnya dengan baik. RUU P-KS memuat klausul-klausul tentang hal tersebut,” kata Imelda.

Dalam banyak kasus, korban-korban kekerasan seksual menderita depresi berat, bahkan beberapa melakukan bunuh diri. Imelda menambahkan, karena itu pemulihan kondisi korban wajib dikerjakan.

Penghapusan kekerasan atas perempuan membutuhkan paying hukum agar efektif. Sebab situasi sudah darurat. Imelda mengutip data yang masuk ke LBH APIK Jakarta bahwa terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual dalam tiga tahun terakhir.

“Pada 2016 terjadi 28 kasus, meningkat menjadi 37 kasus di 2017, dan menyentuh angka 63 kasus di 2018. Bahkan, Komnas Perempuan telah menyatakan “Indonesia darurat kekerasan seksual” sejak 2014,” kata Imelda.

Angka-angka di atas diyakini merupakan fenomena gunung es. Pada kenyataannya, jauh lebih banyak perempuan yang menjadi korban tapi tak melapor dengan berbagai alasan.

“Pengesahan RUU P-KS harus segera dilakukan sebagai wujud itikad baik dan profesionalitas DPR. Ingat, RUU ini bukan baru-baru saja dibahas, melainkan sejak 2016. Jangan biarkan korban-korban baru berjatuhan,” pungkas Imelda.

Penjarakan Pelaku Kebakaran Hutan, Bukan Hanya Denda
Siaran Pers

Penjarakan Pelaku Kebakaran Hutan, Bukan Hanya Denda

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak agar hukum ditegakkan sekuat-kuatnya dan seadil-adilnya kepada para pihak yang terlibat dalam kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan.

“Penegakan hukum ini bukan hanya kepada masyarakat kecil tapi juga kepada korporasi bila terbukti bersalah. Penyebab terjadinya kebakaran, pendukung pendanaannya, dan penadahnya harus ditangkap dan dihukum berat. Bukan cuma dengan didenda tapi dipenjara,” kata Juru Bicara PSI bidang Lingkungan Hidup, Mikhail Gorbachec Dom, dalam keterangan tertulis, Rabu 18 September 2019.

Hal yang juga harus dikerjakan adalah eksekusi putusan. Denda yang sudah dijatuhkan oleh pengadilan kepada yang bersalah dalam kasus-kasus kebakaran di masa lalu harus dieksekusi sesegera mungkin.

“Eksekusi putusan denda ini penting untuk memberikan sumberdaya tambahan kepada pemerintah dalam merestorasi wilayah terbakar dan mencegah kebakaran sebelum terjadi,” lanjut Gorba, sapaan akrab Mikhail.

Langkah-langka tersebut, kata Gorba, selayaknya dilakukan pararel dengan tindakan menyelamatkan masyarakat yang terdampak.

“Seperti sudah kamis sampaikan, segera evakuasi masyarakat dari tempat-tempat di mana asap tebal sudah berada pada level berbahaya. Pindahkan mereka ke tempat-tempat lain yang lebih aman,” kata Gorba.

Juga pastikan pasokan alat-alat kesehatan, seperti masker dan lain-lain, terjamin pengadaannya sampai ke pelosok untuk melindungi masyarakat dari bahaya kabut asap. Plus sediakan tabung-tabung oksigen dengan jumlah yang cukup.

Berdasar data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sampai Senin 16 September 2019 pukul 16.00 WIB, titik panas ditemukan di Riau sebanyak 58, Jambi (62), Sumatera Selatan (115), Kalimantan Barat (384), Kalimantan Tengah (513) dan Kalimantan Selatan (178).

Korban-korban pun berjatuhan. Seorang bayi di Palembang dikabarkan meninggal dunia karena menderita infeksi saluran pernapasan akut. Lalu, seorang kakek di Riau ditemukan tewas terbakar di perkebunannya yang dilalap api.