PSI Apresiasi Presiden Jokowi yang Larang Mudik
Siaran Pers

PSI Apresiasi Presiden Jokowi yang Larang Mudik

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang secara resmi melarang mudik. Ini sejalan dengan saran yang disampaikan PSI pada 2 April lalu.

“PSI sejak awal menegaskan, jika tak dilarang, mudik tahun ini akan menjadi ajang penyebaran virus Corona di desa-desa. Jika mudik dibiarkan, artinya kita mempertaruhkan ribuan, bahkan puluhan ribu, nyawa rakyat kita di desa-desa,” kata Juru Bicara PSI, Nanang Priyo Utomo, dalam keterangan tertulis, Selasa 21 April 2020.

Sebelumnya, pada 28 Maret 2020, PSI mendesak Kementerian Perhubungan untuk membekukan sistem transportasi publik ke luar Jabodetabek untuk mencegah penyebaran COVID-19 ke daerah lain.

Jabodetabek adalah pusat penyebaran virus. Karena itu harus dicegah pergerakan orang dari Jabodetabek ke desa-desa atau kota lain. Secara teknis, Kemenhub harus menghentikan semua moda transportasi seperti kereta api, bus antar-kota, kapal laut, dan pesawat udara. Akses transportasi hanya dibuka untuk kepentingan logistik dan kesehatan.

Nanang megingatkan, kawasan perdesaan harus steril dari wabah Covid-19 karena juga merupakan pusat produksi pangan.

“Jika Corona juga melanda penduduk desa, terancam ketahanan pangan kita. Satu masalah serius baru akan muncul,” ujar Nanang.

Harus diingat bahwa sarana dan prasarana kesehatan di daerah jauh tertinggal dengan di Jabodetabek, baik dari segi jumlah maupun mutu.

“Jika ada ledakan jumlah pasien Corona di daerah, kita akan sangat kewalahan,” kata Nanang.

Nanang melanjutkan, sekarang tinggal koordinasi antar sektor dan penegakan hukumnya untuk memastikan larangan mudik ini berjalan efektif.

“PSI berharap seluruh jajaran pemerintahan bisa berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik. Mohon minimalkan kesalahan, apalagi kesalahan elementer. Karena taruhannya tidak main-main, yaitu nyawa manusia,” ujar Nanang.

PSI juga setuju dengan usulan Presiden Jokowi, beberapa waktu lalu, yang ingin menggeser jadwal mudik ke masa ketika wabah sudah mereda.

“Usulan Pak Jokowi tersebut jauh lebih realistis dan rasional. Masyarakat tetap bisa mudik, hanya diundur beberapa bulan sampai wabah hilang. Toh esensinya sama, yaitu berkumpul dengan keluarga. Tinggal para menteri terkait menerjemahkan ide tersebut dalam rencana yang baik dan terukur,” kata kader Nahdlatul Ulama (NU) ini.

PSI Dukung Penggunaan Taman Makam Pahlawan untuk Tenaga Medis Gugur dalam Wabah Corona
Siaran Pers

PSI Dukung Penggunaan Taman Makam Pahlawan untuk Tenaga Medis Gugur dalam Wabah Corona

Partai Solidaritas Indonesia mendukung gagasan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang menyiapkan taman makam pahlawan (TMP) untuk petugas medis yang gugur dalam penanganan wabah Corona.

“Itu gagasan yang patut diapresiasi. Karena mereka adalah garda terdepan perjuangan kita melawan Corona. Mereka betul-betul mempertaruhkan nyawa,” kata Juru Bicara PSI, Dara Nasution, dalam keterangan tertulis, Sabtu 18 April 2020.

Di sisi lain, menurut Dara, para tenaga medis tetap harus dibekali dengan perlengkapan kesehatan yang layak. Dara menambahkan, “Ibarat pasukan yang berjuang di garis terdepan, tentu para tenaga medis juga harus dilengkapi dengan ‘perlengkapan perang’ yang mumpuni, seperti Alat Pelindung Diri (APD lengkap), tempat istirahat yang nyaman, juga makanan dan vitamin yang cukup.”

Bukan hanya mengapresiasi, PSI juga mendorong Presiden Jokowi untuk menyetujui gagasan tersebut.

“Kita tahu ada sejumlah kriteria seseorang bisa dimakamkan di TMP Kalibata, provinsi, atau Kabupaten. Pak Jokowi melakukan diskresi atau bisa mendorong Kementerian Sosial membuat kriteria baru soal ini,” kata Dara.

Soal diskresi, pernah dipakai saat helikopter milik TNI AD mengalami kecelakaan di Poso, Sulawesi Tengah, pada 2016. Saat ittu, seluruh prajurit yang gugur dalam kecelakaan tersebut dimakamkan di TMP Kalibata.

Sementara, di level daerah, PSI mendorong seluruh kepala daerah untuk meniru gagasan Ganjar.

“Ini adalah rasa terima kasih kita untuk para pahlawan tersebut. Tanpa mereka, akan jauh lebih banyak korban yang jatuh akibat Corona,” kata Dara.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyiapkan Taman Makam Pahlawan milik pemerintah provinsi sebagai tempat pemakaman bagi perawat, dokter, dan tenaga medis yang gugur saat menangani pasien Covid-19.

“Saya sudah perintahkan Dinsos dan Kesra untuk mempersiapkan ini. Satu soal tempatnya. Kedua soal administrasi agar penempatan seseorang di Taman Makam Pahlawan sesuai,” kata Ganjar, beberapa hari lalu.

Jangan Sia-siakan Pengorbanan Rakyat, Anies Harus Pastikan PSBB Efektif
Siaran Pers

Jangan Sia-siakan Pengorbanan Rakyat, Anies Harus Pastikan PSBB Efektif

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk memperketat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurut pantauan PSI di lapangan, PSBB tidak berjalan baik. Jalan-jalan di Jakarta masih dipadati kendaraan, perkantoran juga masih banyak yang buka.

“Jangan sia-siakan masa PSBB di Jakarta karena biaya sosial dan ekonominya besar. Pengorbanan rakyat dan dunia usaha harus dibayar dengan keseriusan kerja Pak Anies dan jajarannya untuk memperketat PSBB di beberapa hari tersisa. PSBB ini sangat memberatkan rakyat kecil,” kata Juru Bicara PSI, Sigit Widodo, dalam keterangan tertulis, Kamis 16 April 2020.

Sigit menambahkan, “Pelajaran dari berbagai tempat, masa penerapan konsep semacam PSBB dimanfaatkan untuk sebanyak mungkin melakukan tes. Mereka yang terduga terinfeksi langsung diisolasi untuk memotong rantai penyebaran virus Covid-19.”

Dalam beberapa malam terakhir, Sigit dan Tim PSI berkeliling di sekitar Tanah Abang untuk membagikan sembako dan masker. Sigit melihat banyak kuli panggul dan pedagang kaki lima yang tidur di emperan toko karena tidak mampu lagi menyewa rumah.

Jika PSBB dilaksanakan dengan ketat, PSI berharap kasus Covid-19 dan penyebarannya turun. Transportasi publik dipulihkan, mal dan pusat belanja kembali buka, demikian pula dengan perkantoran dan sekolah.

“Cuma, ada satu syarat mutlak ketika kegiatan mulai dinormalkan, yaitu penerapan gaya hidup dan standar kesehatan seperti saat PSBB, tidak boleh diturunkan. Kantor, mal, tempat makan harus tetap menerapkan standar jarak antar pengunjung atau karyawan. Warga tetap menjaga jarak, menggunakan masker dan sarung tangan, juga wajib mencuci tangan dengan sabun tiap dua jam. Ini sebagai langkah preventif ketika wabah diyakini belum benar-benar mereda,” kata Sigit.

Ketika PSBB berakhir, buruh kembali bekerja, kuli panggul bisa dapat penghasilan, pegawai mulai masuk kantor lagi, penjaga toko dan mal kembali bisa bertugas, tukang gado-gado, bakso, dan ketoprak kembali bisa berjualan seperti biasa.

“Tujuannya agar tak banyak orang kena PHK. Dengan begitu, kita bisa menyelamatkan hajat hidup orang banyak,” lanjut Sigit.

PSBB di Jakarta diterapkan 10 April sampai 24 April 2020. Hingga 15 April 2020, untuk wilayah DKI Jakarta, tercatat 2.474 kasus Corona.

Staf Khusus Presiden Andi Taufan Sebaiknya Mengundurkan Diri
Siaran Pers

Staf Khusus Presiden Andi Taufan Sebaiknya Mengundurkan Diri

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra, untuk mengundurkan diri terkait surat berkop Sekretariat Kabinet kepada camat agar mendukung relawan PT Amartha Mikro Fintek menanggulangi Covid-19.

“Dalam demokrasi yang mapan, pejabat publik mengundurkan diri karena kesalahan adalah hal biasa. Mungkin Mas Taufan bisa memberi contoh, membuat tradisi baru, dengan kesadaran pribadi mau mengundurkan diri,” kata Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka, dalam keterangan tertulis, Selasa 14 April 2020.

Taufan sendiri merupakan CEO PT Amartha. Dalam surat tersebut, atribusinya sebagai Staf Khusus Presiden.

“Ada konflik kepentingan dalam surat yang tidak seharusnya dilakukan seseorang yang memiliki jabatan sangat penting,” kata Isyana.

Belakangan, kata Isyana, yang bersangkutan sudah meminta maaf. Namun permintaan maaf itu sendiri lebih terkesan sebagai permohonan maaf pribadi.

“Memang Mas Taufan sudah meminta maaf tapi tidak menggunakan kop surat yang sama, yaitu Sekretariat Kabinet. Juga di bawah tanda tangan dan nama hanya bertuliskan email pribadi,” lanjut Isyana.

Ia menegaskan, dalam situasi sulit sekarang, para pembantu presiden diharapkan tidak menambah sulit posisi Jokowi. Setiap langkah dan pernyataan harus terukur dan bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam surat kepada para camat tertanggal 1 April itu, program “Kerja Sama Sebagai Relawan Desa Lawan Covid-19” akan dijalankan untuk area Jawa, Sulawesi, dan Sumatra. Kerja sama yang dimaksud mencakup edukasi Covid-19 dan pendataan kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) Puskesmas.

Taati Social Distancing, PSI Gelar Wawancara Online dengan Tiga Bakal Calon Wali Kota Surabaya
Siaran Pers

Taati Social Distancing, PSI Gelar Wawancara Online dengan Tiga Bakal Calon Wali Kota Surabaya

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar seleksi wawancara gelombang kedua dengan bakal calon walikota Surabaya secara online. Ini merupakan bagian dari untuk Konvensi Pilkada 2020.

“Kami menggelar wawancara gelombang kedua ini secara online karena menimbang situasi pandemi Covid-19 sekarang. Dengan teknologi informasi, wawancara tetap bisa dilakukan dengan tetap mematuhi anjuran physical and social distancing,” kata Ketua Panitia Konvensi PSI, Isyana Bagoes Oka, Minggu 29 Maret 2020.

Ada tiga kandidat yang diwawancarai. Yaitu Andy Budiman (mantan jurnalis, praktisi komunikasi, dan kader PSI), Usman Hakim (entrepreneur dan politisi Partai Berkarya ), dan Rizky Anugerah Pratama (Presiden Mahasiswa BEM Universitas Wijaya Putra Surabaya)

Mereka diwawancarai oleh tiga anggota panelis. Yaitu, Sekjen DPP PSI Raja Juli Antoni, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC) Sirajuddin Abbas, dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan.

Panelis menggali pengetahuan para bakal kandidat soal Surabaya, apa saja yang akan dikerjakan untuk kota kedua terbesar di Indonesia tersebut, dan hal-hal lain yang relevan.

Hasil wawancara kemudian akan diunggah di akun media sosial PSI. Dengan demikian warga Surabaya bisa mengetahui dan mempelajari bakal kandidat yang diwawancarai.

Ketua DPD PSI Surabaya, Josiah Michael, mengatakan, “Proses wawancara ini merupakan bagian dari upaya PSI untuk transparan. Warga Surabaya layak mengetahui kapasitas calon-calon pemimpin mereka. Bukan zaman lagi warga disuguhi “kucing dalam karung” seperti masa-masa lalu.”

Pada gelombang pertama, ada enam bakal kandidat yang lolos seleksi wawancara. Mereka adalah Budi Santoso, Dwi Astutik, Firman Syah Ali, Gunawan, Sally Azaria, dan Zahrul Azhar Asumata. Beberapa saat kemudian, Gunawan mengundurkan diri karena ingin maju dari jalur independen.

Presiden Sudah Bisa Keluarkan Keppres Pelibatan TNI Tangani Covid-19
Siaran Pers

Presiden Sudah Bisa Keluarkan Keppres Pelibatan TNI Tangani Covid-19

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berpendapat Presiden Jokowi sudah bisa menerbitkan keputusan presiden tentang pelibatan TNI dalam penanganan Covid-19

Pemerintah, dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sudah menetapkan status Darurat Bencana secara nasional sejak 29 Februari 2020, hingga kemudian diperpanjang sampai 29 Mei 2020.

“Dengan status Darurat Bencana tersebut, sudah memungkinkan bagi Presiden untuk mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk ikut terlibat dalam penanggulangan bencana tersebut. Berdasarkan UU TNI No. 34 tahun 2004, pasal 7 mengenai Tugas Pokok TNI. Tugas pokok yang dimaksud adalah tugas menjalankan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Termasuk di dalamnya mengenai fungsi TNI dalam bantuan penanggulangan bencana alam dan juga kemanusiaan,” kata Juru Bicara PSI, Andi Saiful Haq, dalam keterangan tertulis, Minggu 29 Maret 2020.

Selanjutnya, kata Saiful, Presiden sebagai Panglima Tertinggi angkatan bersenjata agar segera memberikan instruksi melalui Keppres agar Panglima TNI menggelar Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam fungsi perbantuan menghadapi status darurat bencana.

Saiful melanjutkan, “Dalam hal pelibatan kekuatan TNI dalam bencana, juga secara spesifik untuk penanganan bencana skala nasional seperi Covid-19, kekuatan TNI bisa langsung bersinergi dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Hal ini secara spesifik sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan RI No. 35 Tahun 2011 mengenai Tugas Bantuan TNI kepada pemerintah di daerah.”

BNPB bisa langsung memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Provinsi dan Kabupaten seluruh Indonesia untuk berkoordinasi dengan struktur TNI di wilayah masing-masing. Tentu karena ini merupakan tugas perbantuan TNI dalam keadaan darurat, pelibatan TNI wajib di bawah koordinasi BNPB di tingkat nasional dan BPBD di wilayah masing-masing.

“Pasukan TNI saat ini sangat dibutuhkan untuk memastikan agar social distancing dipatuhi sehingga mencapai hasil yang maksimal. Pasukan TNI dibutuhkan untuk mencegah perpindahan warga dari satu tempat ke tempat yang lain, memastikan tidak ada lagi kerumunan dalam jumlah besar, juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum terhadap fasilitas kesehatan, bandara, pelabuhan, terminal dan fasilitas publik lain. Tentu pasukan TNI juga sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya panik dan kerusuhan sosial dari pihak yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Saiful.

 

Ibu Sudjiatmi Teladan dalam Kesederhanaan, PSI Berduka Sedalam-dalamnya
Siaran Pers

Ibu Sudjiatmi Teladan dalam Kesederhanaan, PSI Berduka Sedalam-dalamnya

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyampaikan rasa duka cita sedalam-dalamnya atas kepergian Ibu Hj Sudjiatmi Notomihardjo, ibunda Presiden Joko Widodo.

“Kami mendoakan Almarhumah semoga kembali ke pangkuan-Nya dengan husnul khatimah, dilapangkan jalannya menuju keabadian,” kata Ketua Umum DPP PSI, Grace Natalie, dalam keterangan tertulis, Rabu 25 Maret 2020.

Grace berharap sosok Almarhumah menjadi teladan semua pihak. Terutama karena beliau tak pernah jumawa sebagai seorang Ibunda presiden.

“Beliau tetap apa adanya, tetap sederhana dan dekat dengan rakyat kecil. Semoga ini menjadi teladan kita semua,” lanjut Grace.

PSI juga mendoakan semoga Presiden Jokowi dan segenap keluarga diberi kekuatan dan ketabahan.

“Presiden Jokowi tengah memimpin bangsa Indonesia dalam melawan wabah Corona. Di tengah itu semua, beliau harus menerima kabar duka tersebut. Tapi dengan doa dan dukungan seluruh rakyat, insya Allah, Presiden Jokowi bisa melampaui ini semua,” pungkas Grace.

PSI Apresiasi Rencana Pemerintah Kucurkan Bantuan Tunai untuk 89 Juta Rakyat
Siaran Pers

PSI Apresiasi Rencana Pemerintah Kucurkan Bantuan Tunai untuk 89 Juta Rakyat

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi keputusan pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan tunai kepada 89 juta rakyat.

“Terima kasih atas keputusan tersebut. Beberapa hari yang lalu, PSI juga sudah mengusulkan agar ada bantuan langsung tunai untuk kalangan masyarakat yang paling terdampak wabah Corona,” kata Ketua Umum DPP PSI, Grace Natalie, dalam keterangan tertulis, Sabtu 21 Maret 2020.

Grace menambahkan, bantuan tunai itu akan sangat berguna untuk membeli bahan kebutuhan pokok yang diperlukan.

“Pada gilirannya bantuan tunai akan menggerakkan roda perekonomian karena daya beli yang kembali menguat. Ketika daya beli menguat, sektor konsumsi akan kembali dinamis setelah dalam beberapa hari ini melemah,” lanjut Grace.

PSI yakin, kata Grace, pemberian bantuan tunai adalah langkah paling cepat dan efektif dalam membantu masyarakat melewati masa-masa sulit seperti sekarang.

“Pada saat bersamaan, PSI juga mengingatkan agar ada pengawasan yang ketat, sehingga seluruh bantuan jatuh ke tangan mereka yang benar-benar membutuhkan atau tepat sasaran,” pungkas Grace.

Pada Jumat sore kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada sekitar 89 juta warga yang akan mendapat bantuan uang dari pemerintah di tengah penyebaran virus Corona.

Menurut Sri Mulyani, kebutuhan dana tersebut masih bisa dipenuhi APBN yang anggaran belanjanya sekitar Rp 2.500 triliun.

PSI Perjuangkan Raperda di 4 Kota Besar terkait Penanggulangan Wabah Virus dan Bakteri
Siaran Pers

PSI Perjuangkan Raperda di 4 Kota Besar terkait Penanggulangan Wabah Virus dan Bakteri

4 Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (F-PSI) di DPRD DKI Jakarta, DPRD Kota Surabaya, DPRD Kota Tangerang Selatan dan DPRD Kota Surabaya mendorong lahirnya rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penanggulangan penyebaran virus dan bakteri menular.

Regulasi tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah lokal dalam menyiapkan langkah-langkah terkait dengan pencegahan dan penanganan penyebaran virus Corona (Covid-19), atau virus dan wabah lain, yang diyakini banyak muncul di masa mendatang.

Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad, mengungkapkan alasan kenapa PSI memperjuangkan Perda penanggulangan virus dan bakteri menular ini. Menurut Idris, dengan Perda, tiga payung hukum terdahulu yang dikeluarkan pemerintah pusat dapat diterjemahkan di aras lokal.

“Kenapa Perda? Sebenarnya Indonesia sudah punya tiga payung hukum, UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, PP No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, dan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4/2019 yang sebenarnya mengamanatkan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk bisa berinisiatif mengambil kewenangan dalam menggerakkan sumber daya dalam menanggulangi penyakit menular atau mencegah penyakit yang dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat,” kata dia dalam konferensi pers bersama di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Jumat 13 Maret 2020.

Selain itu, lewat Perda juga, PSI ingin memastikan kebijakan penanggulangan virus dan bakteri menular di seluruh daerah berorientasi jangka panjang.

“Kata kuncinya adalah keberlanjutan, agar kondisi serupa di masa mendatang dapat ditangani dan dimitigasi lebih awal sehingga peran-peran pemerintah daerah lebih optimal dan bisa membantu pemerintah pusat,” tambah Idris.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya, William Wirakusuma, menyebut, nantinya Perda akan mengatur tentang membangun database dan sistem informasi publik yang transparan, terukur dan akuntabel, dalam arti tidak boleh ada informasi yang disembunyikan terkait keberadaan virus atau bakteri yang berpotensi mengancam kesehatan masyarakat.

Kedua, lanjut William, penting untuk membangun database dengan menggunakan infrastruktur berjenjang dari RT, RW Kelurahan, Kecamatan, guna mengidentifikasi dan mendata warga yang mengalami gejala, tetapi dengan catatan semua informasi dan data pasien dan warga terduga dilindungi dan tidak boleh dibocorkan, apalagi memojokkan korban.

“Poin ketiga, adanya laporan berkala kepada publik terkait upaya pencegahan maupun penanggulangan. Keempat memastikan adanya sistem call center atau pengaduan. Kelima, menyebarluaskan informasi selengkap-lengkapnya dan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mencegah kepanikan dan sebagai bekal masyarakat dalam menyikapi situasi,” ujar pria penyandang gelar master dari Universitaet Kaiserlautern, Jerman, itu.

Selanjutnya, William menegaskan perlunya menerapkan sistem peringatan dini dan memperketat pengawasan di pintu akses wilayah seperti pelabuhan, terminal, bandar, dan stasiun kereta api.

Menurutnya, setelah menerapkan sistem peringatan dini dan memperketat pintu keluar-masuk wilayah, pemerintah daerah harus memastikan tersedianya fasilitas rumah sakit, tenaga medis, dan obat-obatan yang memadai untuk menangani pasien.

Rekomendasi lain PSI yang disebutkan William adalah pemerintah daerah harus sigap menyediakan kebutuhan pokok berupa makanan dan air bersih dalam keadaan darurat, serta realokasi anggaran daerah untuk mengatasi situasi darurat.

Belajar dari pernyataan kontroversial Anies Baswedan yang menyebut moda transportasi kereta rel listrik (KRL) berpotensi menjadi medium penyebaran virus Corona, William menilai pemerintah daerah perlu menyiapkan skema pengaturan ruang publik, sistem transportasi, pusat perbelanjaan, sekolah dan kantor untuk menekan kemungkinan penyebaran virus.

Bahkan, imbuh William, pemerintah harus siap dengan skema penutupan ruang publik dan pusat-pusat keramaian jika keadaan mulai genting, seperti yang dilakukan oleh Italia dan negara-negara lain yang mengisolasi penduduk dan melakukan lockdown wilayahnya.

Melengkapi rekomendasi Perda, William meminta harus ada lembaga yang berwenang penuh sebagai led sector dan mengatur bagaimana hubungan kelembagaan dengan organisasi pemerintah lainnya, serta mendorong pelibatan aktif masyarakat dalam pencegahan penyebaran virus atau wabah serupa di kemudian hari.

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dari Fraksi PSI, Emanuella Ridayati menjelaskan kenapa Perda ini baru diinisiasi di 4 kota besar tersebut.

“Karena tingkat kepadatan penduduk dan mobilitas yang tinggi membuat kota lebih potensial menjadi tempat penyebaran. Selain itu keempat itu berpotensi menjadi pintu masuk penyebaran. Selain itu, secara kebetulan PSI mempunyai kekuatan anggota legislatif yang cukup memadai sehingga bisa memuluskan pembahasan Raperda,” ungkap Rida.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa PSI dengan senang hati memberikan konsep Raperda ini kepada seluruh daerah bahkan untuk tingkat nasional jika diperlukan. “Ini adalah bagian dari komitmen PSI dalam menawarkan solusi yang sedang dihadapi bangsa dan rakyat Indonesia,” tegas Rida.

Sebagai penutup, Ketua Fraksi PSI-PKB DPRD Kota Bandung, Christian Julianto Budiman, memberikan catatan penting terkait penanganan masalah virus Corona oleh pemerintah pusat.

“PSI menganggap perlu ada banyak perbaikan, terutama dalam aspek kesiapan medis, pengerahan sumber daya aparatus pemerintah untuk mengidentifikasi, membangun database, alokasi anggaran, dan pengaturan ruang publik,” sebut Christian Julianto.

“Komunikasi publik juga masih kurang terukur, meski kami mengapresiasi langkah pemerintah untuk menunjuk satu juru bicara terkait masalah corona. Komunikasi dan rencana kebijakan menyeluruh diperlukan untuk membangun trust (kepercayaan) masyarakat, meyakinkan bahwa pemerintah hadir dan siap mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi corona,” tandas dia.

Christian mengusulkan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu berbagi peran dan tugas dalam mengatasi virus pandemi, sehingga tugas berat segera dapat teratasi.

“Salah satu hal strategis dan mendesak adalah agar pemerintah pusat dapat memberikan otoritas (kewenangan) kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan di laboratorium atau fasilitas kesehatan sebagai langkah awal pencegahan penyebaran virus,” pungkas Christian.

Dikutip dari laman https://www.worldometers.info/, hingga Jumat 13 Maret 2020, virus Corona telah menjangkiti 135.063 orang dengan penyebaran di 127 negara dan wilayah. Total korban jiwa mencapai 4.990 orang. Kasus di Indonesia, 34 orang dinyatakan positif mengidap virus Corona dan 2 pasien meninggal dunia. Jumlah korban dan peta penyebaran virus diperkirakan akan semakin meluas sejalan dengan belum ditemukannya vaksin Corona.

Dewan Pers: Pemberitaan law-justice.co soal PSI Melanggar Etika Jurnalistik
Siaran Pers

Dewan Pers: Pemberitaan law-justice.co soal PSI Melanggar Etika Jurnalistik

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menerima salinan Risalah Penyelesaian Pengaduan (RPP) Dewan Pers yang menyatakan pemberitaan yang dimuat dalam portal berita law-justice.co melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Salinan tertanggal 3 Maret 2020 tersebut memuat laporan dari DPP PSI kepada Dewan Pers pada tanggal 11 Februari 2020. Salinan itu juga menegaskan bahwa berita berjudul “Uang Korupsi Jiwasraya Diduga Juga Mengalir Ke PSI” yang diunggah pada Jumat 7 Februari 2020 tersebut jelas cacat etika dan tendensius.

Setelah mendengarkan klarifikasi dari kedua belah pihak pada 21 Februari 2020 dan 3 Maret 2020, Dewan Pers menyimpulkan berita yang diambil dari media lain itu tanpa verifikasi.

Karena itu, Dewan Pers menilai law-justice.co melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena menyuguhkan berita yang tidak akurat, tidak uji informasi, tidak berimbang dan memuat opini yang menghakimi.

Atas dasar putusan tersebut, Dewan Pers memerintahkan law-justice.co wajib melayani Hak Jawab dan meminta maaf kepada Pengadu (PSI) dan masyarakat selambat-lambatnya 2 X 24 jam setelah Hak Jawab diterima. Teradu juga wajib memuat catatan di bawah berita yang diadukan yang menjelaskan berita bersangkutan dinilai oleh Dewan Pers melanggar Kode Etik Jurnalistik, disertai tautan berita yang berisi Hak Jawab dari Pengadu.

Selanjutnya, Teradu diwajibkan menautkan Hak Jawab dari Pengadu sesuai dengan angka 4 huruf b Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Bila tidak melayani Hak Jawab, law-justice.co terancam pidana denda maksimal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Kuasa hukum dari LBH PSI, Heriyanto, mengapresiasi putusan Dewan Pers ini. Ia berharap ada efek jera kepada law-justice.co sebagai Teradu agar menayangkan berita yang mematuhi kode etik jurnalistik dan tidak tendensius di kemudian hari.

“Pertama, kami berterima kasih kepada Dewan Pers yang memutus perkara ini secara objektif. Kedua, semoga akan menjadi pelajaran penting bagi pihak Teradu ke depan, untuk ikut mendidik masyarakat dengan menyuguhkan berita-berita yang sesuai dengan kaidah dan mematuhi kode etik jurnalistik, bukan justru menyebar berita bohong dan tendensius demi memojokkan pihak tertentu,” kata Heriyanto  dalam keterangan tertulis, Selasa 10 Maret 2020.

Pengacara LBH PSI lain, Nasrullah SH menegaskan, di era post-truth seperti hari ini, semua insan pers harus dapat menjaga kode etik jurnalistik dan mempertanggungjawabkan berita yang dimuat, sekaligus meminta masyarakat cermat mencerna berita yang beredar.

“Sikap PSI dalam kebebasan pers tidak perlu diragukan lagi, kami selalu mendorong hal itu. Namun pada saat bersamaan, kami meminta insan pers untuk selalu bekerja sesuai kode etik dan bertanggung jawab dalam pemberitaannya,” pungkas Nasrullah.