Video yang Menyerang PDIP Sebagai Partai Korup itu Bukan Buatan PSI
Siaran Pers

Video yang Menyerang PDIP Sebagai Partai Korup itu Bukan Buatan PSI

Partai Solidaritas Indonesia menegaskan bahwa video singkat yang menyerang PDIP sebagai partai korup tidak dibuat dan disebarkan PSI.

“Walau kami memiliki sejumlah perbedaan dengan PDIP, tidak mungkin kami akan menyerang PDIP dengan cara seperti itu,” ujar koordinator Gerakan Bersih-Bersih DPR dari PSI, Daniel Tumiwa, dalam keterangan tertulis, Selasa 9 April 2019.

Pernyataan Daniel, yang juga caleg DPR RI dari Dapil Jawa Barat III, dikeluarkan terkait beredarnya sebuah video singkat 1 menit yang menyerang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui media sosial.

Dalam video itu, ada ajakan untuk tidak memilih PDIP karena OTT Kepala Daerah PDIP mencapai Rp. 5,9 Triliun, jauh melampaui partai-partai lain. Sejumlah nama partai yang disebut sebagai pembanding adalah: PAN, Golkar, Demokrat, Nasdem, Berkarya dan Perindo.

Kemudian video itu menunjukkan bahwa nilai korupsi kader PDIP tersebut setara dengan biaya kuliah 148 ribu anak, biaya makan 118 juta orang, bayar tagihan listrik 35 juta rumah, dan iuran BPJS 94 juta orang.

Pesan ditutup dengan imbauan untuk mengakhiri penderitaan masyarakat dengan tidak memilih PDIP.

Nama PSI memang tidak disebut sama sekali dalam video itu. Namun di akhir video muncul sosok Ketua Umum PSI Grace Natalie, sehingga penonton sangat mungkin mengira bahwa video itu berasal dari PSI.

“Kami sama sekali tidak tahu menahu siapa yang membuat video itu,” kata Daniel .

Namun ia menduga, ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan PDIP dengan menggunakan nama PSI mengingat selama ini PSI bersikap cukup kritis terhadap partai-partai lama, termasuk PDIP.

Menurut Daniel, PSI memang aktif melawan korupsi di DPR yang melibatkan partai-partai politik. “Namun, membuat video tanpa nama semacam itu bukan gaya kami. Kalau kami ingin mengeritik pihak lain, kami akan sampaikan secara terbuka. Kami tidak pernah lempar batu sembunyi tangan,” lanjut Daniel.

Ia juga mempertanyakan mengapa nama PKS dan Gerindra tidak disebut di video itu. “Kami curiga bahwa si pembuat ingin masyarakat menyimpulkan bahwa kedua partai tersebut bersih dari korupsi,” kata Daniel.

Daniel mengimbau agar semua pihak berpolitik secara sehat. Ia memungkasi, “Apa susahnya sih berdiskusi dan berdebat secara terbuka? Jangan saling serang dari belakang. Kita biasakan berargumen secara bertanggungjawab di depan masyarakat.”

MA Memperkuat Putusan, PSI Siap Menjamin Cuti Bersyarat Meliana
Siaran Pers

MA Memperkuat Putusan, PSI Siap Menjamin Cuti Bersyarat Meliana

Menanggapi kabar tentang ditolaknya Permohonan Kasasi Ibu Meliana, terpidana kasus penodaan agama di Tanjung Balai, Sumatera Utara, dan kewajiban Ibu Meliana tetap menjalani hukuman 18 bulan, DPP PSI menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PSI menyesalkan Putusan Mahkamah Agung tersebut yang tidak cukup mempertimbangkan argumen pembelaan hukum serta tidak sensitif terhadap masukan dari masyarakat, termasuk dari Komnas Perempuan, terkait kasus ini.

2. Kasus Ibu Meliana adalah contoh penegakan hukum yang belum mampu keluar dari diskriminasi dan perilaku intoleran di masyarakat. Ibu Meliana adalah korban dari tindakan intoleransi, karena itu seharusnya ia dibela bukan malah dihukum.

3. PSI sendiri sudah pernah mengajukan “amicus curiae” (sahabat pengadilan) untuk memberi dukungan kepada Ibu Meliana melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara.

4. PSI mendorong Ibu Meliana untuk bisa mengajukan cuti bersyarat (CB), yang memberi kesempatan bagi Ibu Meliana untuk bebas bersyarat setelah menjalani dua per tiga masa hukumannya, yang akan jatuh pada bulan Mei 2019 mendatang.

5. Untuk pengajuan CB ini PSI siap menjadi penjamin dengan memberikan jaminan moral dan hukum bagi Ibu Meliana untuk bisa segera mendapatkan bebas bersyarat. Untuk itu PSI akan berkoordinasi dengan tim kuasa hukum Ibu Meliana di Medan dan memastikan dipenuhinya pengajuan cuti bersyarat tersebut.

6. PSI sekali lagi menegaskan komitmen untuk terus berjuang melawan kasus-kasus intoleransi dan kekerasan berdasarkan prasangka maupun keyakinan. Adalah tugas kita semua untuk terus ingat adanya kasus ini, dan memastikan hukum bisa berdiri tegak untuk semua golongan.

 

Jakarta, 8 April 2018

Surya Tjandra
Juru Bicara, Caleg DPR RI Dapil Jatim V

PSI Pecat Kader yang Gelapkan Uang Koperasi
Siaran Pers

PSI Pecat Kader yang Gelapkan Uang Koperasi

1. Ketika PSI melakukan proses rekrutmen caleg secara terbuka, tidak ditemukan adanya kasus hukum caleg yang bersangkutan. Termasuk laporan masyarakat. Begitu juga halnya, ketika PSI telah menyetorkan nama caleg tersebut ke KPU tidak ada keberatan dan aduan masyarakat.

Sesuai ketentuan, ketika masih proses DCS, KPU wajib mengekpos ke publik untuk menerima masukan, apakah ada caleg yang terlibat kasus hukum. Ketika tidak aduan, maka dilanjutkan kepada penetapan DCT.

2. Saat PSI mengetahui bahwa ada kasus hukum penggalapan dana, dengan cepat, PSI mengambil tindakan, yaitu melakukan pemecatan, tanpa harus menunggu pengunduran diri dari caleg bersangkutan dan menunggu putusan pengadilan.

3. PSI akan menyurati KPUD Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, agar caleg atas nama Sudar, Caleg DPRD Landak Dapil 1 Nomor Urut 5, untuk dicoret dari DCT dan Kertas Suara.

4. PSI mengajak semua elemen masyarakat mengawasi dan melaporkan caleg dan pengurus PSI di semua tingkatan. Jika ada yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai PSI, kami akan lakukan tindakan-tindakan tegas.

Terima kasih.

Satia Chandra Wiguna
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PSI

Pengusiran Warga di Bantul Karena Beragama Non-Muslim Harus Dikecam
Siaran Pers

Pengusiran Warga di Bantul Karena Beragama Non-Muslim Harus Dikecam

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam tindakan mengusir Pak Slamet dari Dusun Karet, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, hanya karena yang bersangkutan seorang non-muslim.

“Tindakan ini sangat tidak patut dilakukan. Kedudukan seorang warga negara sama dan setara, apapun agamanya. Tidak boleh ada warga negara kelas dua. Pak Slamet berhak tinggal di mana saja di wilayah Indonesia,” kata Juru Bicara PSI, Muannas Alaidid.

Tindakan ini makin tidak bisa dibenarkan karena didasarkan pada surat keputusan Kepala Dukuh setempat tentang pendatang baru. Surat keputusan itu secara eksplisit mencantumkan bahwa Dusun Karet tidak menerima pendatang yang beragama non-muslim.

“Surat keputusan itu harus dicabut. Sama sekali bertentangan dengan prinsip non-diskriminatif yang dianut hukum Indonesia,” lanjut Muannas yang juga Caleg PSI untuk DPR RI dari Dapil Jawa Barat VII.

Selayaknya, ujar Muannas, kepala dusun yang membuat keputusan tersebut diperiksa, untuk mencari tahu motivasinya membuat kebijakan semacam ini.

“Pejabat berwenang harus menyelidikinya. Jangan-jangan kebijakan serupa juga diterapkan di tempat lain. Jika dibiarkan, kerukunan hidup akan terganggu.”

Kejadian ini, menurut Muannas, mengindikasikan praktik intoleransi memang sudah di depan mata. Jadi jangan lagi ada pihak-pihak yang mengaburkan atau menganggap masalah itu tidak ada.

PSI Serahkan “Gabut Award” ke DPR Terkait Kinerja Terburuk Sejak Reformasi
Siaran Pers

PSI Serahkan “Gabut Award” ke DPR Terkait Kinerja Terburuk Sejak Reformasi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara langsung menyerahkan “Gabut Award” kepada DPR RI atas pencapaiannya sebagai DPR berkinerja terburuk sejak Reformasi.

“DPR-RI 2014-2019 sudah gagal dan menjadi parlemen terburuk sejak reformasi. Penghargaan ini kami berikan menindaklanjuti temuan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa, kinerja DPR RI dalam masa sidang 1 tahun 2018-2019 ini, menjadi periode dengan kinerja terburuk sejak Reformasi,” ujar Ketua Gerakan PSI Bersih-Bersih DPR, Daniel Simeon Tumiwa, kepada awak media di Lobby Gedung Nusantara III, Gedung DPR RI (1/4/2019), Jakarta.

Daniel melanjutkan, “Di tahun pertama mereka menjabat, para anggota dewan yang terhormat ini berhasil mengesahkan 3 RUU. Angka ini sempat meningkat di tahun kedua dengan disahkannya 10 RUU. Namun dua tahun ke belakang, keluaran produk legislasi kita rupanya terus menurun menjadi 6, puncaknya tahun ini hanya mengesahkan 4 RUU dari 50 yang direncanakan.”

Lebih lanjut Daniel yang juga menjabat Jubir PSI Bidang Ekonomi Digital dan E-Commerce ini menjelaskan bahwa sikap tidak produktif lembaga legislatif semacam itu tidak dapat terus dibiarkan.

“Ketika pemerintah kita sudah banyak melakukan pembenahan, parlemen kita masih saja melempem. Hal ini terjadi karena anggota dewan kita tidak pernah dituntut untuk memiliki mekanisme pelaporan kinerja kepada publik yang jelas. Ini harus diubah,” kata mantan Ketua Indonesia e-Commerce Association (idEA) ini.

Daniel mencontohkan bagaimana sejak lama anggota DPR RI telah melakukan pemboroskan uang negara senilai triliunan rupiah tiap tahunnya, “Bayangkan, PP yang mengatur tentang perjalanan dinas anggota dewan kita ternyata tidak pernah mewajibkan mereka mempertanggungjawabkan perjalanan dinas mereka kepada negara. Selama hampir 30 tahun berlakunya peraturan tersebut, tidak ada yang tahu pasti apakah kunjungan-kunjungan kerja yang mestinya dilakukan benar terjadi atau tidak dan apa hasilnya.”

Tidak ingin partainya disebut hanya bisa mengkritik, Daniel menambahkan, “DPR-RI menghambur-hamburkan dana perjalanan dinas dan dana reses hingga 1 triliun per tahun, karena itu PSI meminta transparansi anggaran dan sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk merevisi PP 61/1990 pada hari Rabu (24/03/19). Kami menawarkan solusi konkret. Harapan kami supaya hal tersebut dapat segera ditindaklanjuti agar parlemen kita tidak terus tertinggal dalam mereformasi kinerjanya,” tukas Daniel.

Sigit Widodo yang juga anggota tim PSI bersih-bersih DPR juga mengajak masyarakat untuk kritis ketika memilih wakil rakyat baru saat pileg 2019. “PSI mengajak masyarakat agar lebih cermat memilih anggota DPR di Pemilu 17 April. Jangan pilih caleg yang tidak layak, cek rekam jejaknya. Jangan pilih yang membagikan uang karena mereka akan sebanyak-banyaknya mengeruk uang rakyat jika terpilih,” terangnya.

Caleg DPR RI Jawa Tengah VIII ini juga menilai bahwa kinerja DPR yang tergolong buruk merupakan alasan kuat untuk tidak memilih anggota DPR yang kembali mencalonkan diri. “Pilih muka-muka baru yang belum pernah jadi anggota DPR, kecuali memang rakyat di dapil menilai anggota tersebut cukup berprestasi dan layak dipilih kembali,” pungkas Sigit.

Narahubung: Shendy 08778302537

Kurangi Pemborosan Uang Rakyat, PSI Serahkan Usulan Perubahan PP Perjalanan Dinas DPR
Siaran Pers

Kurangi Pemborosan Uang Rakyat, PSI Serahkan Usulan Perubahan PP Perjalanan Dinas DPR

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyerahkan usulan Draft RPP Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPR RI yang bertujuan untuk menghentikan praktik pemborosan uang yang diakibatkan oleh ketidakjelasan pertanggungjawaban perjalanan dinas anggota DPR.

Draft RPP ini diserahkan langsung kepada perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Rabu, 27 Maret 2019.

Penyerahan Draft RPP Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 tahun 1990 merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari gerakan PSI Bersih-Bersih DPR yang diusung oleh caleg-caleg PSI. Sebagai bentuk nyata PSI melawan korupsi, melalui gerakan ini PSI akan membongkar praktik-praktik pemborosan uang rakyat yang terjadi dalam beragam cara sekaligus menawarkan solusi untuk mengatasinya.

Tidak transparan dan tidak akuntabelnya sistem perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPR RI diduga sudah memboroskan uang negara triliunan rupiah karena tidak adanya kewajiban bagi mereka untuk mempertanggungjawabkan perjalanan dinas mereka kepada negara.

“Draft RPP yang PSI usulkan merupakan sebuah tawaran solusi dari kami untuk menghentikan pemborosan di parlemen yang salah satunya disebabkan karena tidak adanya mekanisme pertanggungjawaban perjalanan dinas yang transparan dan akuntabel,” kata Daniel Simeon Tumiwa, caleg DPR RI dari PSI untuk daerah pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur.

Daniel menyebutkan, “Selama ini PP Nomor 61 Tahun 1990 tidak mewajibkan anggota DPR untuk menyampaikan laporan perjalanan dinas yang disertai bukti-bukti pengeluarannya.”

Senada dengan Daniel, Caleg PSI untuk Dapil Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap Indra Budi Sumantoro menambahkan, “Dalam menyampaikan pertanggungjawaban perjalanan dinas anggota DPR, mereka hanya diwajibkan untuk melampirkan Surat Perintah Perjalanan Dinas dan kuitansi atau tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas saja.”

Pokok perubahan pada Draft RPP atas PP Nomor 61 Tahun 1990 yang diusulkan oleh PSI terdapat pada Pasal 6 Bab IV tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas.

“Melalui Draft RPP ini kami mengusulkan anggota DPR wajib membuat laporan perjalanan dinas dan melampirkan seluruh bukti perjalanan dinas yang mengikuti ketentuan yang berlaku,” pungkas Indra.

PSI Laporkan Situs Berita Law-Justice.co ke Dewan Pers
Siaran Pers

PSI Laporkan Situs Berita Law-Justice.co ke Dewan Pers

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melaporkan situs berita, law-justice.co, ke Dewan Pers. Laporan ini dipicu berita berjudul “Membedah Isi Jeroan Partai Soldiaritas Indonesia” di situs tersebut.

Diwakili kuasa hukum dari Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia (Jangkar Solidaritas), Surya Tjandra, PSI menilai berita yang diunggah pada Rabu (21/3) itu sangat tendensius dan cacat fakta.

“Berita berjudul ’Membedah Isi Jeroan Partai Solidaritas Indonesia’ secara jelas bersifat tendensius dan tidak didukung fakta-fakta yang sebenarnya. Berita tersebut juga tidak berimbang atau cover both side,” ujarnya dalam keterangan pers Jumat (22/3).

Surya juga menyatakan, law-justice.co sengaja menayangkan karya jurnalistik yang asal-asalan untuk menggiring opini buruk terhadap PSI. Hal itu, lanjutnya, terlihat dari sumber-sumber informasi dalam berita yang semuanya diambil dari internet, tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.

“Teradu memungut data-data dari internet dan berusaha menghubung-hubungkannya tapi tidak berusaha memberi kesempatan pada pengadu untuk memberi penjelasan. Layak diduga bahwa ada maksud buruk dengan hal tersebut. Padahal pihak pengadu sangat mudah dihubungi,” lanjut caleg PSI untuk DPR RI dari dapil Malang Raya tersebut.

Surya Tjandra pun menguraikan, dalam berita yang dimuat, law-justice.co melanggar UU Pers dan bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik.

“Sikap law-justice.co khususnya pada berita tersebut di atas jelas melanggar UU Pers No 40 tahun 1999 pasal 6 ayat (b) yang menyebut pers nasional berperan menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM),” imbuh dia.

“Juga berita tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa law-justice.co melanggar Kode Etik Jurnalistik dengan beritikad buruk (melanggar pasal 1), mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi (melanggar pasal 3), membuat berita bohong, fitnah, sadis, cabul (melanggar pasal 4), dan tidak berimbang (pasal 2 butir b Pedoman Pemberitaan Media Siber),” terang aktivis perburuhan itu.

Dalam berkas laporan pengaduan, PSI meminta tiga hal pada Dewan Pers.

“Pertama, Dewan Pers menegur www.law-justice.co yang tidak menjalankan tugas jurnalistik sesuai amanat UU Pers No 40 Tahun 1999 dan pelaksanaan kode etik jurnalistik secara tertulis dan melakukan pengawasan setelahnya,” tutur dia.

“Kedua, Dewan Pers menginstruksikan penurunan berita terkait. Kemudian, terakhir, Dewan Pers meminta www.law-justice.co menyampaikan permohonan maaf kepada PSI di medianya sendiri dan di empat surat kabar yaitu Kompas, Koran Tempo, Tribun, dan Republika,” ucap Surya yang meraih doktor dari Univeritas Leiden, Belanda, itu.

Caleg pilihan Majalah TEMPO 2019 ini menegaskan, PSI mendukung kebebasan pers di Indonesia.

“PSI mendukung kebebasan pers tapi mendorong pers yang juga bertanggung jawab terhadap pemberitaannya. Laporan ini adalah upaya untuk memastikan itu dan berharap bisa terjadi dialog yang lebih sehat dengan semua pihak,” pungkasnya.

 

Berantas Pemerasan terhadap Rumah Ibadah
Siaran Pers

Berantas Pemerasan terhadap Rumah Ibadah

Juru Bicara PSI, Azmi Abu Bakar menyatakan, rumah ibadah Vihara dan Klenteng/Bio seringkali mengalami beragam modus pemerasan. Hal ini ia temukan setelah mengunjungi sejumlah rumah ibadah tersebut bersama tim dari Museum Pustaka Peranakan Tionghoa yang ia dirikan.

Azmi menilai, hal ini terjadi akibat residu diskriminasi secara sistematis dan terlembaga terhadap etnis Tionghoa sejak masa Orde Baru melalui Inpres No 14 Tahun 1967. Selain membatasi budaya etnis Tionghoa, inpres tersebut juga membatasi kebebasan beragama yang berdampak pada eksistensi rumah ibadah mereka. Akibatnya, meskipun Vihara dan Klenteng/Bio bukanlah rumah ibadah khusus bagi etnis Tionghoa, namun turut mendapat beragam modus pemerasan karena memang mereka (Etnis Tionghoa) sebagian besar menjadi jamaah rumah ibadah tersebut

“Ini terjadi akibat residu diskriminasi yang sistematis dan terlembaga sejak masa orba melalui Inpres No 14 tahun 1967. Meskipun Vihara dan Klenteng/Bio bukanlah rumah ibadah khusus bagi etnis Tionghoa, namun turut mendapat beragam modus pemerasan karena memang mereka (Etnis Tionghoa) sebagian besar menjadi jamaah rumah ibadah tersebut,” kata Azmi dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/3).

Azmi mengatakan, modus para pelaku pemerasan, baik atas nama masyarakat atau organisasi, adalah melalui berbagai proposal kegiatan, menjual buku dan kalender tahunan, bahkan ada yang secara terang-terangan memaksa minta bantuan keuangan dengan ancaman. Para pelaku, lanjut Azmi, menganggap jamaah Etnis Tionghoa adalah ‘gudang uang’ dan pantas diperlakukan demikian. Hal ini diperkuat oleh stigma terhadap Etnis Tionghoa yang terbentuk sejak lama.

“Modusnya, baik atas nama masyarakat atau organisasi, adalah melalui berbagai proposal kegiatan, menjual buku dan kalender tahunan, bahkan ada yang secara terang-terangan memaksa minta bantuan keuangan dengan ancaman. Para pelaku menganggap jamaah Etnis Tionghoa adalah ‘gudang uang’ dan pantas diperlakukan secara demikian. Hal ini diperkuat oleh stigma terhadap Etnis Tionghoa yang terbentuk sejak lama,” jelas Azmi yang merupakan Caleg DPR RI dapil Banten III.

Untuk itu, Azmi menyatakan, jika terpilih sebagai Anggota DPR RI, ia akan memberantas berbagai modus pemerasan terhadap rumah ibadah yang sudah terjadi selama puluhan tahun ini. Bagi Azmi, membiarkan modus pemerasan ini terus berlangsung sama saja dengan memelihara praktik ketidakadilan dan diskriminasi di bumi Indonesia.

“Memberantas berbagai modus pemerasan terhadap rumah ibadah yang sudah terjadi selama puluhan tahun ini adalah salah satu agenda saya. Kalau ini dibiarkan terus berlangsung, sama saja dengan memelihara praktik ketidakadilan dan diskriminasi di bumi Indonesia,” pungkas salah satu caleg terbaik pilihan majalah TEMPO ini.

PSI Kutuk Aksi Teror Di Masjid Selandia Baru
Siaran Pers

PSI Kutuk Aksi Teror Di Masjid Selandia Baru

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengutuk aksi teror yang terjadi di sebuah masjid di Selandia Baru, Jumat (15/03) waktu setempat.

“Kami dari PSI mengutuk keras aksi teror biadab di Selandia Baru, terlebih lokasi kejadian itu berada di sebuah masjid,” ujar Tsamara Amany, Ketua DPP PSI dan Caleg DPR RI Dapil 2 DKI, di DPP PSI, Jakarta Pusat, Jumat siang.

Digambarkan sebagai sebuah serangan teror yang mengerikan, ulah teroris itu menyerang puluhan jamaah yang sedang khusyuk shalat Jumat berjamaah. Lebih jauh, menurut Tsamara, PSI mengutuk keras kejadian itu lantaran aksi teror terhadap mereka yang sedang beribadah adalah pelanggaran hak perorangan yang paling asasi.

“Siapapun tidak boleh melakukan aksi teror kepada orang lain di belahan bumi manapun. Beribadah adalah hak individu paling asasi.” lanjut dia.

Dari data yang sementara berhasil dihimpun, sebanyak 27 jamaah meninggal dunia. Mereka diberondong dengan senjata yang dibawa oleh para teroris. Atas jatuhnya puluhan korban jiwa dan dilakukan di tempat ibadah, Tsamara pun berharap pihak berwenang segera menangkap dan mengadili pelaku.

“Terkait pelaku penembakan jamaah sholat jum’at di salah satu masjid Christchurch Selandia Baru itu, kami meminta agar pihak berwenang segera menangkap pelaku.” ujarnya.

Terakhir, dalam penuturannya, Tsamara menegaskan bahwa pelaku teror adalah mereka yang tidak mengerti keimanan dan jauh dari rasa kasih sayang kepada sesama.

PSI: Bebaskan Robertus Robet
Siaran Pers

PSI: Bebaskan Robertus Robet

Beredar kabar pagi ini tentang penangkapan Saudara Robertus Robet, dosen Universitas Negeri Jakarta, terkait orasinya pada acara Kamisan pada tanggal 28 Februari 2019. Dia diduga melanggar UU ITE terkait nyanyian yang dilantunkannya pada acara tersebut yang menyinggung instansi ABRI, sekarang TNI.

Terkait hal tersebut, berikut adalah sikap PSI:

1. Menolak penangkapan Sdr. Robertus Robet dan meminta aparat Kepolisian untuk segera membebaskannya dari segala tuduhan pidana. Apa yang disampaikannya adalah ekspresi kebebasan berpendapat yang dijamin oleh UUD 1945 pasal 28, dan negara khususnya Kepolisian wajib menjaga itu.

2. Terlepas dari lagu yang dinyanyikannya tersebut, Sdr Robertus Robet sesungguhnya hanya menyampaikan kritik terkait gagasan beberapa kalangan untuk menempatkan kembali militer ke dalam posisi sipil, yang mengingatkan kembali pada apa yang dulu dikenal dengan “dwi-fungsi ABRI” di mana tentara bisa terlibat dalam fungsi sosial politik selain keamanan.

3. Dwi-fungsi ABRI adalah masa lalu yang tidak boleh kembali lagi di era demokrasi, di mana proses dialog dan perdebatan serta argumentasi menjadi pedoman bersama di dalam bernegara, bukan melulu kekuatan apalagi kekuatan bersenjata.

4. Meminta semua pihak untuk bisa saling menjaga diri dan meneruskan dialog yang sudah terbangun. Sdr Robertus Robet sendiri sudah meminta maaf secara terbuka untuk hal ini, dan sudah sepatutnya Kepolisian dan pelapor menerimanya sebagai sebuah bentuk niat baik mencari solusi secara bermartabat.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian bersama.

Malang, 7 Maret 2019

Surya Tjandra
Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia