Kalau Jokowi Anti-Islam, Mustahil Masuk 500 Muslim Dunia Paling Berpengaruh 2019
Pernyataan Sikap DPP PSI Siaran Pers

Kalau Jokowi Anti-Islam, Mustahil Masuk 500 Muslim Dunia Paling Berpengaruh 2019

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik masuknya nama Presiden Jokowi dalam daftar 500 Muslim Dunia Paling Berpengaruh 2019. Dalam  daftar itu, Presiden Jokowi berada di urutan ke-16 – sama seperti daftar ini tahun lalu.

“Penghargaan ini dengan tegas membantah persepsi sebagian pihak yang menyatakan Jokowi dan pemerintahannya anti-Islam. Jika Pak Jokowi anti-Islam, mustahil dia masuk daftar The Muslim 500,” kata Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, dalam keterangan persnya, Jumat 19 Oktober 2018.

Daftar 500 Muslim Dunia Paling Berpengaruh 2019 diterbitkan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), institusi riset independen yang terafiliasi dengan Institut Aal Al Bayt Kerajaan untuk Pemikiran Islam, yang berkantor di Amman, Yordania.

Toni menyatakan, “Di sisi lain, penghargaan ini merupakan pengakuan dunia untuk kepemimpinan Pak Jokowi di Indonesia. Beliau diakui mampu memimpin sebuah negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia.”

Penyelenggara menggarisbawahi bahwa pembangunan infastruktur yang massif dan penyediaan layanan sosial membuat Jokowi mendapat dukungan kuat dari rakyat.

“Pihak luar saja mengakui bahwa Presiden Jokowi memang punya kerja nyata yang membuatnya dicintai rakyat. Selama puluhan tahun, infrastruktur tidak dipedulikan. Baru di tangan Jokowi menjadi prioritas,” ujar Toni.

Ia melanjutkan, infrastruktur akan membangun konektivitas antar daerah, juga membuat akses ke berbagai daerah menjadi lebih gampang.

Terakhir, blusukan ala Jokowi juga kembali mendapat atensi dari penyelenggara. Cara ini membuatnya bisa langsung mendengar dan melihat persoalan rakyat.

“Pemimpin tipe ini tak berjarak dengan realitas. Beliau tak bisa dibohongi jika ada bawahan yang berprinsip Asal Bapak Senang,” pungkas Toni.

Selain Jokowi, warga negara Indonesia yang juga masuk dalam Daftar 500 Muslim Dunia Paling Berpengaruh 2019 adalah Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj (urutan ke-20) dan ulama karismatis Habib Luthfi Yahya (urutan ke-37).

Jangan Grasa-Grusu Tuduh Dana Kampanye PSI
Pernyataan Sikap DPP PSI Siaran Pers

Jangan Grasa-Grusu Tuduh Dana Kampanye PSI

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan sejumlah elite politik yang secara grasa-grusu menggoreng isu tentang laporan dana awal kampanye (LADK) PSI.

“Mereka melakukan itu untuk kepentingan politik sesaat, tanpa mengkonfirmasi kepada kami, ,” kata Bendahara Umum PSI, Suci Mayang Sari, dalam konferensi pers, Kamis 18 Oktober 2018 di DPP PSI.

Dana awal kampanye PSI sesungguhnya adalah Rp 4,9 miliar, bukan Rp 185 miliar seperti yang diberitakan beberapa hari terakhir.

Dalam penginputan laporan LADK PSI pada 23 September 2018 ke KPU terdapat persoalan penggunaan titik dan koma pada salah seorang caleg PSI, yaitu Robert Soter Marut.

“Dana awal caleg tersebut mestinya Rp 180.000.000, 210  (seratus delapan puluh juta rupiah dua ratus sepuluh sen),” kata Mayang, panggilan akrab Suci Mayang Sari.

Namun, dalam proses input, yang seharusnya tanda koma tetapi tanda titik yang dipakai. Sehingga angkanya berlipat menjadi Rp 180.000.000.210  (seratus delapan puluh miliar dua ratus sepuluh rupiah).

“Malam itu juga, PSI secara lisan telah menyampaikan adanya kesalahan data dan merevisi,” kata Mayang.

Pada 26 September 2018, sesuai ketentuan masa perbaikan yang diberikan KPU, PSI menyampaikan revisi LADK dan diterima KPU.

Dua hari kemudian, pada 28 September 2018,  KPU mengumumkan dana awal kampanye seluruh partai, “Dalam pengumuman itu, jumlah dana awal kampanye PSI sudah sesuai dengan revisi yang kami berikan,” kata Mayang.

Maka laporan yang final adalah:

  1. Total penerimaan calon anggota DPR RI: Rp 4.878.783.515, 21
  2. Total dana di rekening khusus dana kampanye (RKDK) partai: Rp 10.913.163

Total penerimaan keseluruhan atau LADK PSI adalah  Rp 4.889.696.678, 21.

Terkait hal ini, Caleg PSI Robert Soter Marut meminta para elite politik tidak menyebar hoax. “Saya melaporkan laporan dana kampanye sampai ke sen rupiah karena ingin menjalankan politik yang jujur,” kata Robert.

Mayang menambahkan, “Kami berharap semua pihak menggunakan data secara akurat dan tidak menyampaikan hoax untuk kepentingan memfitnah lawan politik.”

Dana Awal Kampanye PSI Rp 4,9 Miliar, Bukan Rp 185 Miliar
Pernyataan Sikap DPP PSI Siaran Pers

Dana Awal Kampanye PSI Rp 4,9 Miliar, Bukan Rp 185 Miliar

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) PSI berjumlah Rp 4.889.696.678, 21. Jadi, bukan Rp 185 miliar seperti diberitakan sejumlah media.

Dalam penginputan laporan LADK, terdapat persoalan penggunaan titik dan koma pada salah seorang caleg PSI, yaitu Robert Soter Marut.

“Dana awal caleg tersebut mestinya Rp 180.000.000, 210 (seratus delapan puluh juta rupiah dua ratus sepuluh sen),” kata Bendahara Umum PSI, Suci Mayang Sari, dalam keterangan pers, Rabu 17 Oktober 2018.

Namun, data diinput dengan memajukan 3 angka di belakang koma, menjadi Rp 180.000.000.210 (seratus delapan puluh miliar dua ratus sepuluh rupiah).

Hal ini sudah diperbaiki dan diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU). Maka laporan yang final adalah:
1. Total penerimaan calon anggota DPR RI: Rp 4.878.783.515, 21
2. Total dana di rekening RKDK Partai : Rp 10.913.163

Maka, total penerimaan keseluruhan atau LADK PSI adalah Rp 4.889.696.678, 21.

“Kami berharap semua pihak menggunakan data secara akurat dan tidak menyampaikan hoax untuk kepentingan politik masing-masing,” kata Mayang.

Mayang melanjutkan, perbedaan data mungkin tidak akan terjadi jika caleg bersangkutan melakukan pembulatan angka. “Tapi, caleg kami tersebut sangat jujur. Bahkan, beberapa sen rupiah pun dia laporkan,” pungkasnya.

Malang Raya Darurat Korupsi
Pernyataan Sikap DPP PSI Siaran Pers

Malang Raya Darurat Korupsi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) prihatin atas ditetapkannya Bupati Malang, Rendra Kresna, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Ini menggenapi kepala daerah di Malang Raya yang bermasalah dengan kasus korupsi, ” kata Juru Bicara PSI Surya Tjandra, Sabtu 14 Oktober 2018.

Rendra ditetapkan tersangka karena dua kasus dugaan korupsi sekaligus. Pertama, Rendra diduga menerima suap terkait penyediaan sarana Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang sebesar Rp 3,45 miliar. Kedua, Rendra diduga menerima gratifikasi sekitar Rp 3,55 miliar karena berhubungan dengan jabatannya sebagai Bupati Malang periode 2010-2015 dan 2016-2020.

“Masih segar dalam ingatan kita kasus korupsi yang menjerat mantan Walikota Malang dan 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang yang menggegerkan beberapa waktu lalu. Sekarang Bupati Malang ditetapkan KPK sebagai tersangka. Masyarakat Malang Raya pasti kecewa,” kata Surya, caleg DPR RI dapil Malang Raya.

Menurut Surya, Malang Raya yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, masing-masing kepala daerahnya berurusan dengan KPK karena tersandung kasus korupsi.

Mantan Walikota Batu Eddy Rumpoko tersandung kasus korupsi melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada September 2017. Berlanjut mantan Walikota Malang Mochamad Anton ditahan KPK setelah ditetapkan tersangka pada Maret 2018. Eddy dan Anton masing-masing sudah divonis penjara selama beberapa tahun. Hak politik keduanya untuk dipilih pun dicabut selama 2 sampai 3 tahun.

“Bayangkan, 2 dari 3 kepala daerah di Malang Raya sudah terbukti melakukan korupsi. Rasanya tidak berlebihan jika dikatakan Malang Raya sedang menghadapi situasi darurat korupsi,” kata Surya terenyuh.

Surya tahu sangat sedikit pejabat publik yang bisa lolos dari jerat KPK bila sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi Surya menghimbau agar semua pihak menahan diri dan menghormati proses hukum.

Surya berharap sejumlah kasus korupsi yang terjadi di Malang Raya tidak terulang lagi di masa mendatang. Karena itu, Surya mengajak masyarakat, terutama Malang Raya, untuk lebih teliti sebelum memilih calon kepada daerah dan calon anggota legislatif (caleg), dari tingkat kabupaten/kota hingga DPR RI.

“Cari tahu rekam jejak si kandidat. Pelajari apakah hidupnya lurus dan sederhana,” kata Surya yang pernah masuk delapan besar calon pimpinan KPK periode 2015-2018.

Selain itu, Surya juga mengajak masyarakat untuk berani tidak memilih calon kepala daerah dan caleg yang suka membagi-bagikan sembako dan uang dengan tujuan agar dipilih. Meski bukan faktor tunggal, tapi politik uang akan menyeret kandidat pada tindakan korupsi ketika menjabat untuk mengembalikan modal yang dia keluarkan.

“Politik uang tidak hanya merusak kualitas demokrasi kita karena berefek pada tindakan korupsi. Tapi juga merendahkan kehormatan kita karena menganggap suara kita gampang dibeli,” tandas Surya.

PSI Sayangkan Keputusan Diskualifikasi Miftahul Jannah di Asian Para Games 2018 Karena Mengenakan Hijab
Pernyataan Sikap DPP PSI Siaran Pers

PSI Sayangkan Keputusan Diskualifikasi Miftahul Jannah di Asian Para Games 2018 Karena Mengenakan Hijab

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyayangkan keputusan diskualifikasi atlet blind judo Asian Para Games 2018 karena memakai hijab.

Diskualifikasi Miftahul Jannah terkait aturan dari Federasi Judo Internasional mengharuskan setiap atlet judo tampil tanpa penutup kepala karena masalah keselamatan.

“Keputusan diskualifikasi Miftahul Jannah sangat disayangkan. Tentu bagi orang yang percaya, memakai hijab merupakan kewajiban untuk perempuan muslim,” kata juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk pemberdayaan perempuan dan pemuda, Dara A. Kesuma Nasution, Senin 8 Oktober 2018.

“Atlet seperti Miftahul pasti sudah berlatih berbulan-bulan untuk sampai di titik ini. Butuh kerja keras luar biasa dari seorang atlet difabel. Miris sekali kalau akhirnya didiskualifikasi,” ujar perempuan yang juga maju sebagai caleg DPR RI dapil Sumut III ini.

Menurut Dara, peraturan Federasi Judo Internasional yang melarang atlet perempuan mengenakan penutup kepala berimplikasi pada sempitnya ruang untuk perempuan muslim berkarya.

Dara menyatakan, “Perempuan muslim yang terjun dalam dunia olahraga justru harus didukung karena mendobrak tradisi lama dan membuka seluas-luasnya kesempatan untuk perempuan muslim berkreasi.”

Lebih jauh, Dara berharap, Federasi Judo Internasional dapat menyesuaikan aturan dan menemukan solusi dari masalah keselamatan yang menjadi dasar argumen atlet judo tidak diperbolehkan mengenakan hijab.

“Dunia tentu dapat berubah dan bukan berarti perubahan dalam dunia olahraga tidak mungkin dicapai. Kita dapat lihat kebijakan Federasi Bola Basket Internasional telah memperbolehkan atlet bola basket untuk mengenakan hijab saat bertanding,” ujar Dara.

Keputusan Federasi Bola Basket Internasional yang mengizinkan atlet mengenakan hijab diambil setelah melakukan uji coba pertandingan selama dua tahun.

“Miftahul Jannah bukan atlet pertama yang tersandung cita-citanya karena peraturan ini. Semoga ini menjadi catatan untuk Federasi Judo Internasional agar kelak tidak ada lagi perempuan muslim berhijab yang harus menanggalkan cita-citanya karena pakaian yang ia kenakan,” pungkas Dara.

PSI: Asian Para Games Jadi Pengingat, Kaum Difabel Bukan Warga Negara Kelas Dua
Pernyataan Sikap DPP PSI Siaran Pers

PSI: Asian Para Games Jadi Pengingat, Kaum Difabel Bukan Warga Negara Kelas Dua

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresasi penyelenggaraan Asian Para Games 2018 yang dibuka Sabtu 6 Oktober malam.  Acara pembukaan yang digelar begitu megah dan menggugah.

“Pembukaan Asian Para Games 2018 semakin membuktikan bahwa Indonesia memang mampu berkarya dengan gemilang,” kata Ketua Umum PSI, Grace  Natalie, dalam siaran persnya, Minggu 7 Oktober 2018.

Lebih jauh penyelenggaraan Asian Para Games ini seharusnya menjadi momentum perbaikan hak-hak kaum difabel di Indonesia.

Selama ini kaum difabel masih terkesan sebagai warga negara kelas dua. “Lihat paling gampang adalah rendahnya ketersediaan fasilitas publik yang ramah untuk mereka,” lanjut Grace.

Anggaran jelas tidak bisa dijadikan alasan. Memang akan menyedot lebih banyak tapi nilainya kecil dan tidak relevan dengan kebutuhan hakiki untuk tidak mendiskriminasi mereka.

Menurut Grace, “Kepekaan dan kepedulian birokrasi yang harus lebih diasah. Tak boleh ada warga yang didiskriminasi, baik secara sengaja maupun karena ketidakpekaan dan ketidakpedulian.”

Di level masyarakat juga harus mulai ditumbuhkan suasana untuk tidak mendiskriminasi para difabel, termasuk sejak mereka masih kanak-kanak.

Anak-anak difabel selama ini banyak disembunyikan atau dipisahkan dengan lingkungan. Padahal mereka juga perlu bersosialisasi dengan anak-anak lainnya.

“Ketika anak-anak difabel dikucilkan dari lingkungan, pemikiran dan wawasan mereka pada gilirannya akan terbatas,” kata Grace.

Sekali lagi, Asian Para Games akan menjadi simbol pembuktian kaum difabel bahwa mereka mampu melampaui keterbatasan.

“Sementara, tugas kita adalah memastikan bahwa tak ada pola pikir dan kebijakan yang menghambat mekarnya potensi saudara-saudara kita tersebut,” pungkas Grace.

 

Terkait Kasus Ratna Sarumpaet, PSI Minta Pelaku Politik Mengedepankan Kejujuran
Siaran Pers

Terkait Kasus Ratna Sarumpaet, PSI Minta Pelaku Politik Mengedepankan Kejujuran

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie,  mengimbau agar para politisi di Indonesia mengedepankan kejujuran dalam berpolitik di Indonesia.

“Kita yang bergerak dalam dunia politik harus tegas menegakkan kejujuran. Kasus Bu Ratna Sarumpaet mengajarkan kita bahwa kebohongan walau mungkin dipercaya untuk sesaat, tapi pada akhirnya hanya menghancurkan dan memecah-belah,” kata Grace di Jakarta, Jumat 5 Oktober 2018.

Grace menyatakan prihatin dengan kebohongan yang disampaikan Ratna, namun juga menyayangkan sikap terburu-buru kubu Prabowo yang dengan segera memanfaatkannya untuk menyerang kubu Jokowi.

“Dalam dunia yang penuh hoax saat ini, prinsip cek dan ricek mutlak diperlukan. Keterburu-buruan yang dilandasi sikap emosional berlebihan justru merugikan semua pihak,” ujar Grace yang pernah menjadi jurnalis di media terkemuka ini.

Menurut Grace, untung saja kebohongan itu dengan segara terbongkar. ”Bayangkan kalau rakyat benar-benar menyangka bahwa Bu Ratna memang dianiaya secara sadis. Tidakkah itu akan menimbulkan kemarahan dan bahkan pembalasan berbentuk serangan fisik? Ngeri saya membayangkan berlangsungnya konflik horizontal dalam masyarakat yang saat ini memang sensitif secara politik,” ujar Grace.

Karena itu, Grace mengimbau semua pelaku politik untuk senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa dalam suasana menjelang Pileg dan Pilpres 2019.

“Kita, para pelaku politik, sedang berada dalam sorotan masyarakat. Apa yang kita lakukan akan dijadikan rujukan oleh masyarakat luas. Kalau kita membenarkan dan bahkan menyebarkan kebohongan, kebencian, fitnah; itu akan langsung berdampak pada perilaku masyarakat,” kata Grace.

Grace mengimbau semua pihak untuk berkonsentrasi pada perumusan tawaran langkah untuk menyejahterakan masyarakat.

“Mari bersama menjadikan proses pemilu untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan politik sempit yang menghalalkan segala cara,” pungkas Grace.

 

 

 

PSI Sesalkan Penyegelan 3 Rumah Ibadah Umat Kristen di Kota Jambi
Pernyataan Sikap DPP PSI Siaran Pers

PSI Sesalkan Penyegelan 3 Rumah Ibadah Umat Kristen di Kota Jambi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan aksi penyegelan 3 rumah ibadah milik umat Kristen, yang dilakukan sejumlah warga di Kota Jambi, Provinsi Jambi, pada Kamis, 27 September 2018.

“Menghalangi orang beribadah adalah pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dilindungi konstitusi,” kata Juru Bicara PSI untuk isu toleransi, M. Guntur Romli, Senin 1 Oktober 2018.

Tiga gereja yang disegel tersebut adalah Gereja Methodist Indonesia Kanaan Jambi, Gereja Sidang Jemaat Allah Simpang Rimbo, dan Huria Kristen Indonesia Simpang Rimbo.

Menurut Guntur, tidak ada satu pun agama yang memerintahkan para pemeluknya untuk menindas hak beribadat. “Sebagai pemeluk Islam,” kata Guntur, “saya mengajak semua warga untuk saling menghormati, toleran, mengedepankan tenggang rasa, dan menjauhkan diri dari sikap yang diskriminatif.”

Guntur menyadari memang ada persoalan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ketiga gereja tersebut. Namun pengurusan IMB tersebut sudah cukup lama dilakukan dan bangunan gereja itupun sudah sejak lama digunakan sebagai rumah ibadah. Gereja Methodis Kanaan Indonesia sudah berfungsi sebagai rumah ibadah sejak 1999, dan Gereja Sidang Jemaat Allah sejak 2004.

Karena itu, menurut Guntur, sesuai dengan Peraturan Bersama Dua Menteri tahun 2008, bupati/walikota justru seharusnya memfasilitasi penerbitan IMB untuk gereja-gereja tersebut. “Janganlah sampai terkesan ada upaya mempersulit hak warga untuk dapat beribadat sesuai dengan agama dan keyakinannya,” ujar Guntur.

Guntur menyarankan IMB gereja-gereja tersebut segera diselesaikan mengikuti peraturan yang berlaku melalui musyarawah dgn mengoptimalkan peran FKUB.

“Allah menganugerahi Indonesia dengan keragaman agama, budaya, suku, dan adat,” ujar Guntur. “Ini adalah rahmat yang harus dijaga dengan mengedepankan pengakuan atas hak-hak warga negara. Kita ingin baik muslim maupun non-muslim bebas melakukan ibadat di manapun mereka berada.”

Guntur juga meminta agar pihak Polresta Kota Jambi memberikan jaminan keamanan kepada seluruh warga jemaat ketiga gereja tersebut dalam melakukan hak mereka untuk beribadah.

Kader PSI, Rian Ernest, Laporkan Fadli Zon Terkait Video “Potong Bebek Angsa”
Pernyataan Sikap DPP PSI Siaran Pers

Kader PSI, Rian Ernest, Laporkan Fadli Zon Terkait Video “Potong Bebek Angsa”

Kader PSI, Rian Ernest, melaporkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, ke Bareskrim Polri terkait unggahan video “Potong Bebek Angsa.”

“Dalam video tersebut ada lirik-lirik yang menurut saya berpotensi membuat keresahan, menaikkan tensi di masyarakat, membuat keonaran dan menciptakan rasa tidak percaya kepada pemerintah,” ujar Rian Ernest, Selasa 25 September 2018, saat menyampaikan laporan tersebut.

Rian juga menyebut lirik dalam lagu dapat mengganggu stabilitas politik pada Pilpres 2019.

“Ini kan juga tahun politik, kita semua tahu, bisa menggunakan nalar kita untuk menangkap pesan ini tentu terkait dengan kontestasi pilpres di April tahun depan,” jelas Rian.

Akhir pekan lalu PSI pernah meminta Fadli untuk menurunkan video tersebut. Jika tidak, PSI akan melapor ke polisi. Namun, permintaan itu tidak diindahkan.

“Kami telah mengatakan kepada Bung Fadli Zon, tolong dihentikan, tolong dihapus dan meminta maaf. Kami telah memberikan waktu kepada Bung Fadli Zon,” kata Rian Ernest yang juga merupakan Caleg DPR RI dari Dapil Jakarta 1 (Jakarta Timur).

Menurut PSI, yang menjadi permasalahan dalam video tersebut adalah terkait lirik yang terkandung dalam video tersebut yang menyebutkan “Fitnah HTI, fitnah FPI, ternyata merekalah yang PKI.”

Rian menilai hal ini merupakan cara yang dilakukan pihak oposisi untuk membuat ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dan juga bisa ditujukan kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Ia menilai praktik yang dicontohkan Fadli Zon ini tidak sehat bagi demokrasi di Indonesia.

Ke Bareskrim, Rian membawa sejumlah bukti seperti screen-shot cuitan Fadli Zon dan rekaman video.  Ia mengatakan melaporkan Fadli Zon dengan UU ITE dan UU pemilu terkait praktik black campaign. Barang bukti yang dibawa oleh PSI berupa screen capture dari twitter dan juga rekaman video

Laporan ini, kata Rian, bertujuan memberikan efek jera dan menghentikan praktik-praktik penyebaran hoax. Rian mengajak para politisi lain dalam 7 bulan ke depan agar berdebat terkait ide, gagasan, dan program.

 

Dana Awal Kampanye PSI Rp 4,9 Miliar
Siaran Pers

Dana Awal Kampanye PSI Rp 4,9 Miliar

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyerahkan Laporan Dana Awal Kampanye (LADK) ke KPU RI,  Minggu 23 September 2018.

“Nilai dana awal kampanye PSI adalah Rp 4,9 miliar,” kata Bendahara Umum PSI, Suci Mayang Sari, Minggu 23 September 2018. Dana itu merupakan gabungan dana dari caleg dan DPP PSI.

Mayang melanjutkan, laporan ini dibuat secara transparan dan memperlihatkan keseriusan PSI sebagai peserta pemilu 2019.

Pihak KPU telah menerima seluruh laporan LADK PSI, dengan rincian:

Pertama, LADK 1 sampai LADK 6  yang merupakan laporan dari partai. Kedua, LADK 7 berupa laporan dari para caleg DPR RI PSI yang berjumlah 574 orang.

“Keseluruhan dokumen ini merupakan salinan rangkap dua yang sudah dilegalisir. Satu rangkap untuk KPU, satu rangkap untuk Bawaslu,” lanjut Mayang.

Total dokumen laporan PSI tersebut tersusun rapi dalam 8 box kontainer.