PSI Minta MK segera Putuskan Perkara Uji Materi UU Pemilu
Siaran Pers

PSI Minta MK segera Putuskan Perkara Uji Materi UU Pemilu

Seluruh agenda persidangan perkara UU Pemilu terkait masalah verifikasi khususnya Perkara 60 telah selesai. Berkenaan dengan itu, Selasa 12 Desember 2012, DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengirimkan surat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam surat tersebut, PSI memohon agar MK bisa memutus perkara tersebut sesegera mungkin. “Permohonan kami ini ajukan karena tahapan Verifikasi Faktual sesuai Jadwal KPU RI akan dilaksanakan mulai 15 Desember 2017- 4 Januari 2018,” kata Sekjen PSI, Raja Juli Antoni.

Selanjutnya, demi keadilan dan kepastian hukum bagi Pemohon jika seandainya MK mengabulkan permohonan tersebut, KPU seketika menjalankan putusan itu pada tahapan Verifikasi Faktual.

“Hal ini juga dimaksudkan agar  tidak mengganggu jadwal tahapan pemilu lain dan atau tidak dapat dijalankan pada tahapan Pemilu 2019,” ujar Nasrullah SH, pengacara dari Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia (JANGKAR SOLIDARITAS) yang mendampingi PSI.

Seperti diketahui, pada Agustus lalu, PSI mengajukan uji materi atau _judicial review_ ke MK, pertama, terkait ketentuan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 173 Ayat 1 dan 3 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

PSI menilai peraturan yang menyatakan partai lama tidak perlu diverifikasi, karena mengacu pada data pemilu sebelumnya, merupakan ketentuan diskriminatif. UU itu menyatakan verifikasi hanya dilakukan terhadap partai baru.

Kedua, PSI juga menyoal Pasal 173 ayat (2) huruf e. Di sana disebutkan, partai politik diwajibkan memiliki paling sedikit 30% pengurus pada tingkat pusat.

Sedangkan untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur hal tersebut sehingga hak dan kepentingan perempuan pada tingkatan provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan menjadi tidak terlindungi. PSI meminta keterwakilan perempuan 30% ada setiap tingkatan kepengurusan.

 

PSI Dukung Rencana Presiden Jokowi Menerbitkan Perpres E-Budgeting
Siaran Pers

PSI Dukung Rencana Presiden Jokowi Menerbitkan Perpres E-Budgeting

Kita segera meninggalkan 2017. Sederet catatan dan renungan sudah bisa dibentangkan. Termasuk menyangkut soal besar bangsa Indonesia: korupsi. Pun kita ingat, 9 Desember diperingati sebagai Hari Anti-Korupsi Internasional.

Pada tahun ini, kita mencatat sejumlah kepala daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kebanyakan dari mereka dicokok karena terlibat patgulipat soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada level sistem kerja birokrasi, masih maraknya korupsi juga dipicu dari belum diterapkannya praktik transparansi perencanaan dan anggaran secara baik.

Pada September lalu, KPK menyatakan, penerapan perencanaan dan penganggaran dengan sistem elektronik (e-planning dan e-budgeting) oleh pemerintah daerah di Indonesia baru 42 persen. Padahal, dalam sebuah surat edaran, Mendagri Tjahjo Kumolo telah menganjurkan penggunaannya sejak September 2016.

Secara sederhana, e-planning  dan e-budgeting dan merupakan sistem keuangan dan perencanaan online yang dibuat agar setiap orang bisa mengakses anggaran yang disusun pemerintah daerah. Walhasil, upaya penggelapan dana bisa diminimalkan.

Data memprihatinkan yang diungkap KPK itu bisa ditafsirkan beragam. Tapi, PSI menduga, banyak daerah yang belum menerapkan sistem elektronik karena para pejabat setempat takut sulit ‘bermain’ anggaran. Transparansi, dalam bentuk e-budgeting dan e-planning, niscaya mempersempit ruang gerak para perampok duit rakyat.

Anjuran Mendagri yang tertuang dalam surat edaran jelas tidak cukup. Tidak punya kemampuan memaksa. Pekan ini, Presiden Jokowi kembali menegaskan pemerintah tengah menyiapkan peraturan presiden (perpres) mengenai e-planning, e-budgeting, dan e-procurement. PSI mendukung rencana tersebut dan berharap perpres itu segera terbit agar ada payung hukum yang lebih kuat dan bersifat memaksa.

Saat melansir rencana ini, Oktober lalu, Presiden Jokowi menyatakan Perpres ini akan mengurangi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap kepala daerah. Perpres ini akan membuat dimensi pencegahan korupsi lebih bergigi.

Pada aras individual, masih maraknya korupsi membuktikan bahwa Indonesia sangat butuh sosok-sosok bersih di eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Untuk eksekutif, misalnya, PSI memimpikan kehadiran puluhan atau bahkan ratusan “Nurdin Abdullah” yang baru.

Bupati Bantaeng yang progresif dan inovatif itu menunjukkan bahwa politik bisa menjadi gelanggang untuk mengikhtiarkan kebaikan bersama, menjadi jembatan untuk mencapai kesejahteraan kolektif. Politik, di tangan Nurdin, tak menjadi peranti mencuri duit rakyat. Ini yang membuat PSI tak ragu mendukungnya sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan pada Pilkada 2018.

Tak mengherankan jika Nurdin diganjar Bung Hatta Anti-Corruption Award 2017. Ini sebuah penghargaan bergengsi. Pada 2013, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok juga menerimanya saat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ahok dinilai telah membuat program-program sistematis dalam upaya pemberantasan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Saya kutip saja catatan penyelenggara Bung Hatta Anti-Corruption Award atas kinerja Nurdin, “Di tahun pertama kepemimpinannya, Nurdin melakukan pembenahan dan peningkatan kapasitas aparat pemerintah dengan menerapkan pola assessment dengan melibatkan Universitas Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jatinangor, Jawa Barat. Nurdin melakukan sistem pendaftaran terbuka (open recruitment) sejak 2009 dan rotasi Kepala Dinas secara berkala setiap 3-6 bulan sekali untuk menghindari “zona nyaman korupsi”. Nurdin sudah banyak mengganti pejabat yang bekerja tidak benar atau terbukti korup: Kepala Badan Kepegawaian Daerah sudah berganti empat kali…”

Pemberantasan korupsi jelas bukan kerja ringan. Membutuhkan niat dan kerja bersama. Membutuhkan solidaritas semua komponen bangsa Indonesia.

Peringatan Hari Anti-Korupsi Internasional 9 Desember selayaknya menjadi pengingat: hal paling mencemaskan dari korupsi adalah hilangnya rasa percaya (trust) sesama anak bangsa, bahwa masing-masing kita tidak mencuri hak orang lain.

 

Ketua Umum PSI Grace Natalie

PSI Dukung Presiden Jokowi dalam Menyikapi Presiden Donald Trump soal Status Yerusalem
Siaran Pers

PSI Dukung Presiden Jokowi dalam Menyikapi Presiden Donald Trump soal Status Yerusalem

Keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel menuai kritik dan protes dari berbagai pihak.

Kecaman juga datang dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi meminta Amerika Serikat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.

Pengakuan sepihak tersebut telah melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, dengan Amerika Serikat sebagai anggota tetapnya. Ini bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia.

“Saya dan rakyat Indonesia, kita semua,  tetap konsisten untuk  terus bersama dengan rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya sesuai dengan amanah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” kata Presiden Jokowi.

Terkait hal ini, PSI mendukung langkah Presiden RI yang memprotes keputusan sepihak AS tersebut. Tindakan AS tersebut dapat merusak proses perdamaian Palestina-Israel yang selama ini terus diupayakan.

Seperti diyakini banyak pihak, status Yerusalem adalah masalah yang menyangkut seluruh masyarakat internasional. Status Yerusalem selayaknya ditentukan oleh bangsa Israel dan Palestina dalam perundingan di bawah naungan PBB.

Yerusalem adalah kota khusus, karena sakral bagi kaum Yahudi, Kristen dan Muslim. Menempatkan kota itu sebagai pangkal problem baru sungguh tidak bijaksana.

Keputusan sepihak jelas menunjukkan tidak sensitifnya pihak AS dalam masalah Israel-Palestina. Setiap langkah seharusnya diambil dengan cermat dengan memperhitungkan semua aspek.

PSI yakin kedewasaan politik diperlukan demi menjaga lilin perdamaian tetap menyala di sana. Komunikasi dan sikap saling respek, bukan keputusan sepihak, sangat dibutuhkan.

Salah satu bentuk komunikasi itu adalah sidang khusus OKI dan PBB, seperti disarankan Presiden Jokowi, untuk membahas persoalan krusial ini.

 

 

Simpati Publik Terus Tumbuh Setelah PSI Uji Bacaleg Secara Terbuka
Siaran Pers

Simpati Publik Terus Tumbuh Setelah PSI Uji Bacaleg Secara Terbuka

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar acara Kopi Darat Pusat (Kopdarpus) di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (6/12/2017).

Acara dihelat dalam rangka persiapan Verifikasi Faktual KPU dan diikuti utusan 34 Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PSI dari seluruh Indonesia.

Dalam sambutan di acara pembukaan, Ketua Umum PSI Grace Natalie mengatakan, meski baru 3 tahun berdiri, banyak pihak yang sudah membantu PSI.

“Cara mereka membantu macam-macam. Ini juga yang mau kita pesankan bahwa kalau mau politik yang sehat, ya harus sama-sama berinvestasi, berkontribusi,” kata Grace.

Simpati publik juga terus tumbuh setelah uji bakal calon legislatif (bacaleg) DPR pada November lalu yang dilakukan secara transparan dan melibatkan para juri independen. Total, ada 1.000-an orang yang mendaftar sebagai bacaleg PSI untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II.

Uji bacaleg DPR ini, kata Grace, membuka mata publik dan membuat standar baru. “Selama ini kan publik  tidak tahu bagaimana seseorang menjadi caleg sebuah partai. PSI membuat terobosan dengan membuat publik mengetahui prosesnya,” ujar Grace.

Latar belakang para bacaleg itu beragam. Rata-rata punya karir yang bagus sebagai profesional. Grace melanjutkan, “Ada seorang direktur di bank, ada dokter gigi, ada eksekutif perusahaan migas. Bayangkan, mereka bersedia meninggalkan zona nyaman dan mendaftar ke PSI.”

Ini semua mencerminkan bahwa politik tak sepenuhnya suram. Masih ada cukup banyak anak muda yang mau berjuang, punya idealisme, untuk memperbaiki Indonesia.

“Kini tugas kita semua adalah bagaimana meloloskan PSI dalam verifikasi faktual KPU,” kata mantan presenter berita TV tersebut.

Verifikasi faktual dilakukan untuk mencocokkan kebenaran dokumen yang dikirim ke KPU dengan fakta di lapangan.

UU Pemilu mengharuskan setiap partai politik memiliki kepengurusan di 34 provinsi. Kemudian kepengurusan di tingkat kabupaten/kota harus memenuhi syarat minimal tersebar di 75 persen daerah.

Masing-masing parpol juga harus memenuhi syarat memiliki kepengurusan di tingkat kecamatan. Minimal 50 persen dari seluruh kecamatan di satu kabupaten/kota.

 

PSI Dukung Rekomendasi Munas NU yang Bela KPK
Siaran Pers

PSI Dukung Rekomendasi Munas NU yang Bela KPK

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 23-25 November 2017 di NTB, yang salah satu poin pentingnya tetap membela keberadaan KPK dan konsisten dalam jihad anti korupsi.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Tsamara Amany. “Kami mendukung penuh hasil rekomendasi Munas Alim Ulama NU khususnya terkait pembelaan terhadap KPK. Komitmen para Ulama yang menegaskan lagi dukungan terhadap KPK begitu penting pada momen seperti ini,” ujarnya.

PSI melihat komitmen mendukung KPK dan pemberantasan korupsi dalam setiap Munas Alim Ulama NU harus dicontoh oleh para elite politik. “Kita bisa melihat konsistensi Munas-munas NU yang selalu menunjukkan dukungan terhadap KPK dan pemberantasan korupsi. Ini contoh yang baik, harus ditiru,” tambah politisi muda pendukung KPK itu.

Selain itu, menurut Tsamara, PSI juga mendukung rekomendasi Munas NU yang menekankan aspek pengawasan menjelang Pilkada 2018 serta upaya memperketat persyaratan calon kepala daerah untuk memastikan hanya mereka yang memiliki track record dan success story yang baik bisa maju dalam Pilkada.

“Ini sejalan dengan nilai PSI. Rekomendasi Munas NU yang mengedepankan prinsip anti korupsi dan meritokrasi merupakan edukasi politik yang baik, bukan hanya untuk warga nahdliyin, tapi untuk segenap elemen bangsa,” katanya.

Tsamara menambahkan PSI berharap ke depannya mekanisme pembuktian terbalik harta kekayaan pejabat bisa menjadi syarat seseorang maju sebagai kepala daerah.

“Calon kepala daerah harus bisa membuktikan dari mana harta kekayaannya diperoleh. Dengan cara seperti ini, kita akan mendapatkan calon-calon kepala daerah yang bersih,” tutupnya.

 

 

Siaran Pers PSI Mengenai Serangan Teroris di Mesir
Siaran Pers

Siaran Pers PSI Mengenai Serangan Teroris di Mesir

Terkait penyerangan oleh kawanan teroris terhadap Masjid Ar-Raudlah, Sinai, Mesir, Jumat 24 November 2017, bertepatan dengan shalat Jumat, yang menewaskan korban sampai Sabtu 25 November 2017, menurut media Mesir, Al-Ahram, sudah 309 orang, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan mengutuk tindakan terorisme itu dan berduka cita untuk terhadap keluarga korban. Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni.

“Kita mengutuk keras tindakan terorisme yang menyerang jamaah shalat Jumat di Masjid Ar-Raudlah Sinai Mesir yang menewaskan ratusan korban sipil, khusususnya perempuan dan anak-anak. Ini tindakan biadab dan pembantaian, selain mengebom, kawanan teroris juga menembaki jamaah masjid. Kita berbela sungkawan untuk keluarga korban,” kata Raja Juli Antoni.

Serangan teroris itu yang menurut catatan sejarah terorisme di Mesir merupakan serangan paling mematikan dan terbesar dengan banyaknya korban yang jatuh.

Serangan itu juga bisa disebut menyerang komunitas Islam moderat dan damai, karena Masjid Ar-Raudlah menjadi pusat tarekat sufi Ahlus Sunnah Wal Jamaah Al-Jaririyah di Sinai, Mesir.

“Masjid Ar-Raudlah adalah pusat tarekat Sufi Ahlus Sunnah Wal Jamaah Al-Jaririyah, yang kita tahu sufi menyebarkan Islam yang ramah, damai dan toleran yang menjadi jantung karakter Islam, maka teroris itu telah menyerang jantung ajaran Islam,” kata pria lulusan Universitas Queensland, Australia ini.

Terorisme adalah musuh semua agama dan bangsa, karena tidak ada satu pun agama dan satu bangsa yang mengajarkan dan membela terorisme.

“Terorisme tidak terkait agama, terorisme adalah musuh semua agama dan bangsa, karena tidak ada satu agama dan bangsa manapun yang mengajarkan, membela dan membenarkan aksi-aksi teror dalam bentuk apapun,” tegas pria yang biasa disapa Bro Toni itu.

Untuk kepentingan dalam negeri, Raja Juli Antoni mengajak masyarakat dan pemerintah kita lebih waspada menghadapi ancaman terorisme. Masyarakat diminta melawan akar-akar terorisme yaitu intoleransi, kebencian, dan radikalisme.

“Kami mau mengajak masyarakat untuk lebih waspada dan pemerintah kita lebih serius menghadapi ancaman terorisme yang potensi dan jaringannya masih ada di negeri kita. Untuk masyarakat agar melawan potensi terorisme sejak dini seperti intolerasi, ujaran kebencian dan radikalisme dengan mengedepankan toleransi, saling menghargai dan mengenal perbedaan, serta tidak termakan propaganda-propaganda terorisme,” ujar Toni.

“PSI juga mendukung polisi terutama Densus 88 untuk mencegah dan memberantas terorisme. Tentu saja dengan cara profesional dengan memperhatikan hak asasi manusia,” pungkas Raja Juli Antoni.

Dihadiri Para Kader dan Simpatisan, PSI Gelar Syukuran HUT ke-3
Siaran Pers

Dihadiri Para Kader dan Simpatisan, PSI Gelar Syukuran HUT ke-3

“Insya Allah Semua Partai Nanti Harus Ikut Verifikasi Faktual KPU”
Siaran Pers

“Insya Allah Semua Partai Nanti Harus Ikut Verifikasi Faktual KPU”

Ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan (3) UU No 7/2017 tentang Pemilu dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan atau election fairness. Demikian dinyatakan Direktur Eksekutif Yayasan Perludem, Titi Anggraini, saat memberikan keterangan sebagai Ahli di sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (14/11/2017).

Pasal 173 ayat (1) dan (3) UU No. 7 Tahun 2017 selengkapnya berbunyi:

Ayat 1: Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.

Ayat 3: Partai Politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

Keterangan Titi itu disampaikan terkait pengajuan uji materi atau judicial review yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke MK.

Titi mengatakan, parpol yang sudah lolos verifikasi untuk Pemilu 2014 seharusnya tidak langsung dianggap lolos untuk Pemilu 2019. Sebab, verifikasi untuk Pemilu 2014 dilakukan pada 2012.

Dalam 5 tahun terakhir, ada peningkatan jumlah penduduk dan daerah otonomi baru yang harusnya mempengaruhi proses verifikasi. “Jadi data-datanya sudah kedaluwarsa,” ujar Titi.

“Pasal ini menyebabkan ketidakadilan dan perlakuan tidak sama kepada dua pihak,” ujar Titi di Mahkamah Konstitusi.

Titi menyatakan, semua peserta mesti mendapat perlakuan yang sama dari penyelenggara pemilu pada setiap tahapan dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.

Dalam sidang, Titi juga menyoal Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu yang menyebutkan “Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.”

Titi menganggap, pasal tersebut tidak konsisten dan tidak sejalan dengan komitmen tindakan khusus sementara atau affirmative action sebagaimana diatur dalam Pasal 245 dan Pasal 246 ayat (2) UU yang sama.

Seharusnya, lanjut Titi,  keterwakilan perempuan sekurangnya 30% juga diberlakukan pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Alasannya, kepengurusan partai politik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi muara kaderisasi untuk rekrutmen bakal calon anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Inkonsistensi UU Pemilu dalam melaksanakan tindakan afirmasi selain berdampak pada ketidakpastian hukum untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan politik bagi perempuan.

“Juga mengakibatkan terjadinya apa yang kami sebut “pencomotan perempuan” untuk daftar calon rekrutmen calon anggota DPRD untuk memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada Pemilu 2014 lalu,” kata Titi.

Seusai sidang, Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, mengatakan, “Jika mendengarkan keterangan Ahli, Insyaallah, nanti ada keputusan bahwa semua partai tanpa kecuali harus mengikuti verifikasi faktual yang dilakukan KPU untuk mengikuti Pemilu 2019.”

Soal isu penambahan biaya jika semua partai harus melakukan verifikasi faktual, Toni mengatakan, KPU pernah bilang ini tak mempengaruhi anggaran. “Mau berapa pun, biayanya sama saja. Kan sistemnya paket. Kalau menambah beban pekerjaan, iya. Tadi Ahli juga mengatakan, demi keadilan, alasan biaya tidak relevan,“ kata Toni.

Terkait keterwakilan perempuan 30% di kepengurusan, Toni menyatakan, mesti ada affirmative action dari hulu ke hilir. Tidak hanya di pusat, tapi juga di provinsi dan kabupaten/kota.

“Perlu diingat, dalam sistem kepartaian kita yang elitis dan oligarkis, keputusan-keputusan berasal dari pimpinan partai. Jika perempuan tidak ada di sana, atau kurang dari 30% perempuan di kepengurusan, maka urusan kesehatan ibu atau gender mainstreaming yang kita gagas tidak akan terwujud. Ini alasan PSI mengajukan judicial review, agar keputusan publik melibatkan lebih banyak perempuan.” kata Toni.

Terobosan dalam Rekrutmen Politik
Siaran Pers

Terobosan dalam Rekrutmen Politik

Kedudukan parpol sangat strategis. Melalui perwakilan di DPR, mereka adalah penentu akhir dari seleksi hampir semua jabatan publik, serta sebagai wakil rakyat dalam mengawasi pemerintahan.

Namun, bagaimana realitas politisi di Tanah Air? Laporan KPK pada 2016, misalnya, memberi potret buram. Sekitar 32 persen para tersangka suap dan korupsi yang ditangani adalah para politisi hasil rekrutmen parpol.

Akar permasalahannya adalah proses rekrutmen parpol yang tertutup, eksklusif, dan nepotis. Kurang ada tempat bagi mereka yang kompeten, memiliki rekam jejak baik, dan berintegritas.

Untuk itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membangun terobosan baru dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif. Proses tersebut berlangsung transparan dengan melibatkan tim juri independen.

Salah satu anggota tim juri, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, memuji langkah PSI yang memunculkan tradisi baru untuk mencari politisi yang berintegritas.

“PSI ini melakukan tradisi baru melalui eksperimen yang sangat penting. Kami secara formal tidak menjadi bagian dari partai tapi merasa terpanggil untuk eksperimen baru buat politik kita,” ujarnya.

Lebih lanjut, Guru Besar Psikologi UI, Hamdi Muluk, menyatakan akan lebih baik apabila partai lain mencontoh PSI dengan melaksanakan seleksi terbuka dan uji kompetensi untuk mendapat caleg terbaik.

“Saya kira ini tradisi baru. Saya kaget kenapa kita orang luar dilibatkan untuk uji kompetensi terhadap caleg. Partai lain mudah-mudahan mengikuti,” tegas Hamdi yang juga menjadi juri independen ini.

Bagi PSI, proses mekanisme penjaringan calon anggota legislatif adalah faktor yang menentukan kualitas wakil rakyat yang akan dihasilkan. Lebih jauh, bakal menentukan kualitas demokrasi di Indonesia.

Teruskan Perjuangan Lawan Korupsi, Tsamara Amany Daftar Caleg PSI
Siaran Pers

Teruskan Perjuangan Lawan Korupsi, Tsamara Amany Daftar Caleg PSI

Tsamara Amany, ikon politik milenial, mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) Partai Solidaritas Indonesia untuk Pemilihan Legislatif 2019. Saat mendaftar, Tsamara diantar oleh tokoh pers Abdullah Alamudi dan tokoh reformasi Abdillah Toha. Pendaftaran dilangsungkan  di Kantor DPP PSI pada Kamis (26/10).

Meski berusia muda, perempuan kelahiran 24 Juni 1996 ini telah memiliki visi politik yang jelas, yakni memberantas korupsi dan mendorong keterlibatan perempuan di politik. Di awal tahun 2016, ia ikut mendirikan gerakan Perempuan Politik. Setahun kemudian, ia telah tercatat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI Bidang Eksternal. Ia juga sempat menulis buku “Curhat Perempuan”, sebuah memoar politik yang memuat seluruh gagasan, visi politik, dan keterlibatannya dalam politik.

Selepas mendaftarkan diri, Tsamara dan beberapa tokoh antikorupsi, seperti Adnan Topo Husodo (Koordinator ICW) dan Ismi Damayanti (Perwakilan Suara Pemuda Anti Korupsi (SPEAK)) berdiskusi tentang anak muda dan gerakan antikorupsi. Di hari yang sama, Tsamara juga mendeklarasikan gerakan Solidaritas Kaum Muda Melawan Korupsi (SIKAP). SIKAP merupakan sayap gerakan PSI yang mengajak anak-anak muda berjuang memerangi korupsi.

Perempuan yang baru dinobatkan sebagai ‘Women of The Year 2017’ oleh majalah HerWorld ini mantap menjadi caleg sebab ingin meneruskan perjuangan memberantas korupsi di DPR RI.

“Selama ini, politik dan DPR sering dipersepsikan sebagai tempat yang kotor. Tetapi kalau kita merasa bahwa DPR bukan tempat yang bersih, tetapi tidak pernah upaya orang-orang baik masuk ke DPR membawa semangat antikorupsi, kapan DPR akan bersih sebagaimana yang diharapkan masyarakat?” kata Tsamara.

Bagi Tsamara, politik merupakan alat yang bisa digunakan untuk beragam kebutuhan. Di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, politik dipakai untuk korupsi. Namun, Tsamara juga mengingatkan bahwa di tangan orang-orang baik, politik bisa dipakai untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Saya ingin memastikan bahwa setiap sen uang masyarakat harus kembali ke masyarakat,” tandas mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina ini.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natalie, menyambut gembira pendaftaran Tsamara sebagai caleg PSI. Ia mengaku salut dengan langkah Tsamara untuk masuk ke dalam sistem politik di saat anak-anak seusianya lebih memilih bersikap apolitis.

“Tsamara termasuk orang yang sadar politik dan memutuskan masuk sistem di usia yang sangat muda. Jadi, umur perjuangannya masih panjang sekali. Jika nanti terpilih di 2019, ia baru berusia 23 tahun. Banyak waktu yang ia miliki untuk memperjuangkan nilai antikorupsi di dunia politik,” tutur Grace.

Grace juga berharap langkah Tsamara akan menginspirasi jutaan anak muda untuk masuk ke dunia politik. Ia menyatakan, “Saat melihat Tsamara, saya melihat impian dan harapan revolusi politik di pundaknya. Semoga Tsamara membawa daya dongkrak untuk generasinya agar anak-anak muda mulai mempertimbangkan politik sebagai sebuah media perjuangan, juga sebagai sebuah opsi karier, dengan idealisme seperti Tsamara.”

Keputusan Tsamara untuk melaju ke Senayan diacungi jempol oleh putri Gus Dur, Inaya Wahid.

“Semoga nanti jika terpilihk Tsamara bisa menjadi pembaharu, melakukan banyak hal yang belum pernah dilakukan di DPR, serta tentunya membawa kebaikan untuk masyarakat Indonesia,” kata Inaya melalui video testimoni.

Aktivis antikorupsi yang juga peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz juga mengapresiasi keberanian Tsamara memilih jalur konstitusional yang tak banyak dilalui anak-anak muda seusianya.

“Saya berharap, Tsamara menjadi darah baru yang menghasilkan demokrasi yang lebih segar. Demokrasi yang bermartabat dan konstruktif untuk membangun Indonesia ke depannya,” tutur Donal.

Pendaftaran menjadi calon anggota legislatif DPR ini baru satu tahap yang harus dilalui Tsamara. Seusai pendaftaran, ia masih harus mengikuti uji kompetensi oleh tim panelis yang terdiri dari berbagai tokoh nasional yang memiliki kredibilitas di bidangnya masing-masing, seperti mantan Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu, mantan Ketua Mahkamah Konsitutsi Mahfud MD, mantan komisioner Komnas Perempuan Neng Dara Afiah, dan lain-lain. [PSI]

Jakarta, 26 Oktober 2017