PSI Kecam Rencana Jahat Hancurkan Reputasi Jokowi dengan Menggunakan Skandal Stan Greenberg
Siaran Pers

PSI Kecam Rencana Jahat Hancurkan Reputasi Jokowi dengan Menggunakan Skandal Stan Greenberg

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam upaya terencana untuk menghancurkan reputasi Presiden Jokowi dengan membangun citra kehadiran konsultan asing yang terkait dengan Israel di belakang kampanye Presiden.

“Tuduhan bahwa Pak Jokowi adalah klien Stan Greenberg, adalah hasil rencana jahat yang terencana, dan bukan sekadar hoax recehan,” kata Daniel Tumiwa, juru bicara PSI untuk teknologi informasi dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat 15 Februari 2019.

“Untung saja, media massa dan masyarakat sipil aktif melakukan penelusuran sehingga fitnah tersebut tidak sempat menyebar lebih luas,” ujar Daniel, yang juga caleg PSI untuk Jawa Barat III.

Menurut Daniel, tuduhan tentang keterlibatan Stan Greenberg sebagai konsultan Jokowi, jelas disiapkan secara matang oleh kubu lawan Jokowi sejak lama.

“Jadi ini berbeda dengan kasus hoax pemukulan Ratna Sarumpaet misalnya, yang terkesan sporadis dan terburu-buru,” ujar Daniel. “Fitnah tentang Greenberg dirancang sejak dua tahun lalu, bahkan sebelum Pilpres dimulai.”

Daniel kemudian memaparkan sejumlah fakta terkait kebohongan mengenai Greenberg.

Pertama, sumber kebohongan bahwa Jokowi adalah klien Greenberg adalah sebuah website berbahasa Inggris bernama political-strategist.com. Website tersebut dibuat pada Desember 2016 dan didaftarkan oleh seseorang yang beralamat di Kanada.

Kedua, nama political-strategist.com itu sendiri menyerupai nama sebuah konsultan politik resmi  Roland Vincent, The Political Strategist. Konsultan asli itu memiliki sebuah website dengan alamat thepoliticalstrategist.com.

Ketiga, di dalam website ‘bodong’ inilah, nama Stan Greenberg tercantum sebagai salah seorang ‘political strategist’ yang memiliki kolom tetap. Di bagian profil Greenberg, tercantum data pribadinya yang hampir sepenuhnya sama dengan informasi mengenai Greenberg yang termuat dalam website resmi Greenberg. Hanya saja, di bagian nama klien, di website itu tertulis bahwa salah seorang klien Greenberg adalah Jokowi. Keterangan ini tidak ada dalam website resmi Greenberg.

Keempat, kecuali Greenberg, semua nama political strategist yang tertera di dalam website bodong itu adalah nama-nama tokoh yang memiliki keterkaitan dengan Israel: Gershon Baskin (pendiri Isarel Palestina Creative Regional Initiatives), Ari Harow (mantan Kepala Staf PM Israel Benyamin Netanyahu), Hillel Neuer (terpilih sebagai satu dari ‘100 Orang Yahudi paling berpengaruh di dunia’  oleh suratkabar Israel Maariv), dan Mark Mellman (pimpinan tim strategi partai  terbesar kedua di Israel Yair Lapid). Ini hampir pasti bukan kebetulan.

Kelima, bila tidak dipelajari secara cermat, website political-strategist.com memang nampak seperti sebuah website resmi berisikan rangkaian tulisan para pakar. Bahasa Inggrisnya pun sempurna. Namun itu sebetulnya hanya penampakan luar. Semua tulisan yang termuat itu berasal dari tahun 2017. Laman FB-nya juga hanya berisi postingan dari 2017, hampir-hampir tanpa engagement pembaca sama sekali.

Keenam, pada 5 Februari media online RMOL tiba-tiba saja mengutip informasi yang tertera dalam website tersebut bahwa Jokowi adalah klien Greenberg. Kemudian pada 5-6 Februari, tiba-tiba saja para tokoh dari kubu Prabowo langsung menyebarkan tuduhan tersebut. Para penyebar ini pun bukan  nama-nama kecil: Mustofa Nahra, Rachland Nasidik, Priyo Budi Santoso, Andre Rosiade, dan Ferdinand Hutahean. Media sosial resmi Partai Gerindra pun menyebarkannya.

Ketujuh, bahkan disebarkan informasi bahwa Greenberg sudah menjadi konsultan Jokowi sejak 2013. Padahal sudah diketahui secara umum bahwa yang menyewa Greenberg sebagai konsultan pada 2013 adalah peserta konvensi Partai Demokrat.

Menurut Daniel, rangkaian fakta ini menunjukkan bahwa hoax mengenai Greenberg bukanlah kebohongan kecil yang sederhana. “PSI menganggap kasus Stan Greenberg adalah skandal, sebuah pelanggaran moral serius yang dilakukan para aktor politik untuk menghancurkan reputasi Jokowi,” ujarnya. “Berbeda dengan kasus-kasus hoax yang lain, skandal Stan Greenberg ini nampak sudah dipersiapkan sejak lama yang bahkan melibatkan nama baik pihak asing.”

Daniel juga secara khusus menunjuk pada kesengajaan untuk menampilkan nama-nama tokoh yang berafiliasi dengan Israel. “Dalam konteks politik Indonesia, ini jelas jahat,” ujar Daniel.

Menurut Daniel, PSI merasa perlu mengungkapkan kebohongan dan kepalsuan ini karena Indonesia membutuhkan sebuah pemilu dan proses politik yang bersih, jujur, damai dan adil. “Kami sepenuhnya berharap kubu anti-Jokowi menghentikan upaya penyebaran kebohongan semacam ini,” katanya.

Jokowi Harus Berhati-hati Sikapi Dukungan Muchdi Pr
Siaran Pers

Jokowi Harus Berhati-hati Sikapi Dukungan Muchdi Pr

Tersiar kabar dari beberapa media dan tersebar di media sosial tentang petinggi Partai Berkarya, Muchdi Pr, yang menyatakan dukungan secara terbuka pada pasangan capres cawapres nomor urut 01, Jokowi Ma’ruf.

PSI menilai dukungan tersebut sebagai bukti nyata dari kinerja yang sudah diberikan oleh Presiden Jokowi hingga mendapat apresiasi yang baik, termasuk dari petinggi Partai Berkarya yang bukan termasuk partai pendukungnya.

Namun PSI juga menilai dukungan tersebut perlu disikapi dengan hati-hati, karena tidak hanya datang dari seorang petinggi sebuah partai yang dipimpin Tommy Soeharto, pewaris sah rezim otoriter Orde Baru, yang adalah juga pendukung capres cawapres nomor urut 02, tetapi khususnya juga karena personal Muchdi Pr sendiri yang memang bermasalah.

Nama Muchdi Pr disebut-sebut terlibat di dalam kasus penculikan yang juga melibatkan capres Prabowo Subianto.

“Pernyataannya ini pantas dipertanyakan, apakah dia ingin berperan sebagai kuda troya yang merusak dari dalam, atau memang hanya ingin mencari sensasi belaka?” jelas Juru Bicara PSI, Surya Tjandra, di Malang.

“Kami menilai dukungan orang macam Muchdi tidak hanya menyakiti para pejuang hak asasi manusia yang masih terus berjuang menuntaskan kasus penculikan aktivis, tetapi juga tidak akan menambah elektabilitas Jokowi-Ma’ruf,” imbuhnya lagi.

Pernyataan dukungan terbuka Muchdi ini ditengarai hanya upayanya menumpang tenar dan bukan tidak mungkin adalah upayanya untuk mencuci dosanya sendiri.

“Kalau dukungannya memang tulus seharusnya yang bisa dilakukan Muchdi adalah membuka semua nama yang terlibat kasus penculikan aktivis yang boleh jadi memang diketahuinya,” tegas Surya, caleg PSI Dapil Malang Raya berlatar belakang aktivis hak asasi manusia ini.

“PSI berharap Presiden Jokowi bisa menyikapi hal ini dengan bijaksana, dan terus fokus pada menyampaikan capaian-capaian pembangunan yang sudah kian nyata belakangan ini, terutama rencana pembangunan manusia yang akan menjadi fokus pada periode kedua nanti,” tegas Surya lagi.

Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, PKS Picik
Siaran Pers

Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, PKS Picik

Partai Solidaritas Indonesia mengecam sikap fraksi PKS yang menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). “Sikap picik PKS ini menunjukkan mereka membiarkan tumbuhnya kekerasan seksual, pemaksaan, pelecehan, bahkan perkosaan di tengah masyarakat di Indonesia,” ujar Dara Nasution, juru bicara PSI untuk bidang perempuan.

Kecaman Dara ini ditujukan pada pernyataan Ketua Fraksi Jazuli Juwainin yang menyatakan PKS menolak RUU PKS dengan alasan RUU ini berpotensi membuka ruang sikap permisif atas perilaku seks bebas dan menyimpang, serta bertentangan dengan Pancasila dan budaya ketimuran.

“Kami mempertanyakan komitmen PKS untuk melindungi perempuan,” ujar Dara. “Tujuan utama RUU ini adalah melindungi korban kekerasan seksual. Tanpa kehadiran UU ini, banyak perempuan di Indonesia akan terus menjadi korban kekerasan seks yang dilakukan para pria yang merasa kejahatan mereka tidak terjangkau oleh hukum.”

Dara mengingatkan bahwa saat ini banyak sekali perempuan, di tempat kerja, di sekolah, di pabrik, di ruang publik dan domestik menjadi sasaran pelecehan seks karena kelemahan hukum yang melindungi perempuan. “KUHP kita hanya memberi sanksi pada tindak perkosaan yang sangat sulit pembuktiannya,” ujar Dara. “Dengan RUU PKS ini, perempuan akan memiliki kekuatan hukum yang melindunginya dari bergam bentuk kekerasan seksual.”

Menurut Dara, fraksi PKS bersikap picik, berpikiran sempit dengan menganggap RUU ini akan membuka ruang sikap permisif atas perilaku seks bebas dan menyimpang.

“Ketakutan PKS tidak beralasan,” kata Dara. “Bagian mana dari RUU ini yang mendorong perilaku seks bebas? RUU ini justru mempidana mereka yang menggunakan bujuk rayu dan ancaman untuk bisa melakukan hubungan seksual dengan orang lain, baik pasangan atau pacar.”

Dara juga heran mengapa PKS menganggap RUU ini bertentangan dengan Pancasila dan budaya ketimuran. “Di mana letak pertentangannya? Ruh Pancasila sangat terasa dalam RUU PKS, terutama sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab,” ujarnya. “Warga Indonesia yang taat Pancasila pasti akan menolak kekerasan seksual sebab mendegradasi harkat dan martabat manusia. Selain itu, melindungi dan menghormati perempuan juga merupakan budaya ketimuran. Jadi keliru sekali jika PKS menganggap RUU ini bertentangan dengan Pancasila dan budaya ketimuran.”

Dara berharap PKS mempertimbangkan kembali penolakan mereka terhadap RUU PKS. “Kalau RUU PKS tidak kunjung disahkan, yang akan gembira adalah para pria pemangsa seks,” kata Dara. “Atau memang para anggota PKS membela para pelaku kejahatan seks?”

PSI Desak Bawaslu Buka Kembali Dugaan Aliran Rp 1 Triliun dari Sandiaga Uno ke PKS dan PAN
Siaran Pers

PSI Desak Bawaslu Buka Kembali Dugaan Aliran Rp 1 Triliun dari Sandiaga Uno ke PKS dan PAN

Partai Solidaritas Indonesia mengajak masyarakat sipil untuk bersama-sama meminta agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali membuka kasus dugaan pemberian uang Rp 1 Triliun terkait pencalonan Sandiaga Uno sebagai cawapres sebagaimana pernah dilontarkan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief.

Pembukaan kembali kasus dugaan ‘mahar’ Rp 1 Triliun oleh Sandiaga Uno ini perlu dilakukan mengingat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sudah menjatuhkan sanksi pada Ketua dan dua Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) pada 1 Fabruari lalu.  Sanksi peringatan itu diberikan kepada Abhan (Ketua), Fritz Edward Siregar (Anggota) dan Rahmat Bagja (anggota).

Sanksi dijatuhkan karena Bawaslu dianggap bersalah tidak menindaklanjuti laporan dugaan pemberian uang Rp 1 Triliun kepada PKS dan PAN untuk memilih Sandiaga Uno sebagai Cawapres Prabowo.

Dugaan aliran ini pertama kali terangkat pada 10 Agustus 2018, ketika Andi Arief mengedarkan rangkaian tweet di akun twitternya yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat aliran uang dari Sandiaga Uno ke PKS dan PAN masing-masing Rp 500 miliar, terkait pencalonan Sandiaga sebagai calon capres Prabowo.

Pada 14 Agustus 2018, Rumah Relawan Nusantara The President Centre Jokowi-KH Ma’ruf Amin melaporkan kasus mahar politik tersebut ke Bawaslu,  atas dasar dugaan pelanggaran yang dilakukan Sandiaga terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 288 tentang Pemilu.

Pada 31 Agustus, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) memutuskan tidak menindaklanjuti laporan dugaan mahar politik Rp 1 triliun tersebut. Dalam putusannya, Bawaslu menyatakan dugaan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum.

Bawaslu berkilah bahwa mereka tidak dapat menemui langsung saksi kunci Andi Arief yang tiga kali tidak menghadiri panggilan Bawaslu karena saat itu sedang berada di kampung halamannya, Lampung.

Andi sendiri kemudian secara terbuka menyatakan Bawaslu tidak melanjutkan perkara tersebut karena Bawaslu “pemalas” dan “nggak serius”. Menurut Andi, seharusnya Bawaslu bisa menemuinya dengan berangkat ke Lampung dengan menggunakan pesawat terbang yang hanya memakan waktu satu jam perjalanan.

Andi juga menyatakan sudah menawarkan wawancara jarak jauh, namun ditolak Bawaslu.

Pada 3 September 2018, Federasi Indonesia Bersatu (Fiber) melaporkan Bawaslu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Fiber menganggap Bawaslu tidak transparan dalam investigasinya karena menghentikan penyelidikan hanya karena tidak memperoleh keterangan dari Andi Arief.

Pada 1 Februari 2019, DKPP menyatakan Bawaslu bersalah menghentikan penindaklanjutan kasus mahar Rp 1 triliun karena tidak dapat menghadirkan Andi Arief. DKPP menekankan Bawaslu seharusnya dapat menemui langsung Andi di Lampung. DKPP juga menyatakan Bawaslu seharusnya tidak menolak untuk memeriksa Andi dengan menggunakan sambungan jarak jauh.

Karena itulah, DKPP memberikan sanksi peringatan terhadap Ketua dan dua anggota Bawaslu. DPP menilai Bawaslu melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum.

Dengan latar belakang itu, PSI menganggap selayaknya Bawaslu saat ini membuka kembali kasus dugaan mahar Rp 1 Triliun dari Sandiaga Uno ini.

Bagi PSI, kebenaran harus diungkap bukan karena terduga pelakunya adalah Sandiaga Uno. Bagi PSI, kebenaran harus dibuka karena Indonesia membutuhkan sebuah pemilihan presiden yang bersih, jujur, adil dan patuh pada peraturan perundangan yang ada. Politik uang adalah sebuah persoalan besar yang selama ini mengancam kualitas demokrasi dan kualitas pemilu Indonesia. Politik uang harus diperangi bersama.

Bila praktik ‘mahar politik’ semacam ini dibiarkan, yang akhirnya akan maju sebagai calon pemimpin negara dan daerah hanyalah mereka yang mampu menyediakan dana terbesar. Rakyat Indonesia akan kehilangan peluang untuk dipimpin oleh putra-putri terbaik bangsa hanya karena persoalan ketiadaan imbalan mahar.

Karena itu Bawaslu diharapkan dapat menyelidiki kasus ini sampai tuntas.

Terkait dengan proses pilpres ini sendiri, PSI melihat tidak akan ada implikasi serius secara teknis bila Bawaslu membuka  kembali kasus dugaan mahar ini.

Peraturan yang mungkin dilanggar bila dugaan mahar terbukti hanyalah pasal 228 UU no 7 tentang Pemilu 2017 yang memuat larangan bagi siapapun memberi imbalan kepada partai politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Namun yang harus dicatat, UU ini tidak memuat sanksi apapun kepada pihak yang memberikan imbalan. Sanksi hanya diberikan kepada partai politik yang diketahui menerima imbalan, dalam bentuk larangan  mengajukan calon pada periode berikutnya.

Dengan demikian, bahkan kalaupun Sandiaga Uno terbukti memberikan uang kepada PKS dan PAN, dia tetap dapat melanjutkan proses pencalonan dirinya sebagai cawapres. Yang penting, publik mengetahui tentang kebenaran aliran uang tersebut.

Sebaliknya, bila Andi Arief ternyata menyebarkan kebohongan, perlu diungkapkan kepada publik apa motivasi yang melatarbelakangi kebohongannya. Bila Sandiaga Uno merasa telah tercemar nama baiknya karena kicauan Andi, tentu Sandiaga berhak untuk memperkarakannya secara hukum.

Bagaimanapun, kebenaran harus diungkap dan hukum harus ditegakkan. Karena itu PSI mengajak masyarakat sipil untuk bersama meminta Bawaslu kembali mempelajari kasus dugaan aliran uang Rp 1 Triliun dari Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah dengan mengundang kembali Andi Arief untuk diperiksa oleh Bawaslu.

Sebagaimana berulangkali dikatakan oleh PSI: “Bila memang semua berjalan secara bersih, mengapa harus risih?”

 

Terimakasih.

 

Rian Ernest

Juru Bicara PSI Bidang Hukum

Caleg DPR RI Dapil DKI I (Jakarta Timur)

PSI Tolak Pasal Karet di RUU Permusikan
Siaran Pers

PSI Tolak Pasal Karet di RUU Permusikan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak RUU Permusikan yang dirancang Komisi X DPR RI karena mengandung banyak masalah.

Seharusnya sejak awal para penyusun RUU melibatkan para musisi sehingga segala kehebohan sekarang dapat dihindari. “Para musisi, saya kira, selalu terbuka untuk berdiskusi,” kata Juru Bicara PSI, Giring Ganesha, dalam keterangan tertulisnya, Senin 4 Februari 2019.

Jika melihat pasal per pasal, pada Pasal 5 RUU Permusikan disebutkan, musisi dilarang menciptakan lagu yang menista, melecehkan, menodai, dan memprovokasi.

“Ini jelas pasal karet, gampang ditarik ke sana-ke sini sesuai kepentingan masing-masing. Pasal ini membuka peluang bagi siapa saja untuk membungkam karya musik yang tidak mereka sukai. Lebih baik dibatalkan demi masa depan musik Indonesia,” kata Giring.

Pasal lain yang bermasalah adalah terkait uji kompetensi, yaitu Pasal 32. “Aturan ini akan mendiskriminasi musisi autodidak. Mereka yang tak pernah kursus atau sekolah musik, akan terhambat dalam berkarya. Saya saja tidak bisa membaca not balok,” lanjut mantan vokalis Nidji tersebut.

Selain itu, di Pasal 10 sampai 14, terdapat aturan soal distribusi musik yang hanya mendukung industri besar. Menurut Giring, “Pasal ini menutup pintu buat praktik distribusi karya musik secara mandiri atau indie. Kenapa harus diskriminatif?”

Menurutnya, yang perlu diatur dalam RUU Permusikan seperti hubungan artis dengan manajemen, label, promotor, serta para pihak itu dengan para vendor atau penyokongnya. Giring menegaskan, “Yang berhubungan dengan kebebasan berekspresi, menurut saya, tidak perlu diatur.”

Caleg DPR RI untuk Dapil Jabar I ini memungkasi, RUU Permusikan harus disusun ulang dengan mengikutsertakan para pemangku kepentingan (stakeholders). Termasuk, para musisi indie.

[SIARAN PERS] Koruptor dan Kaum Intoleran Ada di Balik Serangan atas PSI
Siaran Pers Sikap PSI

[SIARAN PERS] Koruptor dan Kaum Intoleran Ada di Balik Serangan atas PSI

Beberapa waktu terakhir serangan atas Partai Solidaritas Indonesia semakin sistematis dan meluas. Setelah perusakan atas atribut, disusul coretan-coretan PKI di spanduk, baliho dan atribut partai lainnya, kini muncul baliho dan spanduk yang mengatasnamakan PSI dengan tulisan “Hargai Hak-hak LGBT”.

Perlu kami tegaskan bahwa spanduk dan baliho itu BUKAN dibuat oleh PSI.

Kami menduga serangan sistematis ini dilakukan oleh kelompok-kelompok politik yang terganggu oleh perjuangan PSI melawan korupsi dan intoleransi.

Sikap PSI yang non kompromistis terhadap para pencuri uang rakyat dan kelompok radikal intoleran yang gemar melakukan tindakan sewenang-wenang rupanya mulai membuat kekuatan politik hitam negeri ini khawatir dan mencoba melemahkan partai baru ini.

Kepada mereka kami tegaskan bahwa serangan-serangan kotor semacam ini tidak akan menyurutkan sikap PSI. Sebagaimana kami tegaskan lewat pidato Ketua Umum Grace Natalie, partai ini berjanji akan berada di garis depan dalam membersihkan praktik korupsi di DPR dan DPRD. Partai ini juga akan menjadi perpanjangan aspirasi kelompok Nasionalis dan moderat untuk berhadap-hadapan melawan kaum intoleran.

Hasil survei memperlihatkan dukungan publik atas perjuangan PSI semakin besar. Y-Publica menyebut elektabilitas PSI kini 2,9 persen. Survei Charta Politika memperlihatkan elektabilitas PSI 1,5 persen. Partai ini terus menunjukkan kenaikan dukungan, dan rupanya inilah yang membuat para koruptor dan kaum intoleran menjadi gerah dan melakukan serangan sistematis.

Setiap sikap politik PSI selalu ada/diumumkan di website resmi partai, PSI.id, dan akun-akun media sosial partai.

Kepada seluruh kader PSI, diserukan untuk semakin solid, dan terus turun ke akar rumput melanjutkan kerja politik. Perubahan semakin dekat, kita tidak akan mundur selangkah pun menghadapi serangan-serangan kotor seperti ini.

 

Raja Juli Antoni

Sekjen DPP PSI

Petisi Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Buatan Maimon Herawati Ngawur
Siaran Pers

Petisi Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Buatan Maimon Herawati Ngawur

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) geram karena muncul petisi online menolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang dibuat Maimon Herawati. Petisi online tersebut telah menghimpun lebih dari 50.000 tanda tangan.

Sebelumnya, Maimon Herawati, seorang dosen Universitas Padjajaran juga inisiator petisi untuk menurunkan iklan Shopee yang memuat grup band korea Blackpink karena dianggap provokatif.

Juru bicara PSI untuk isu perempuan, Dara Nasution mengungkapkan kekecewaannya atas petisi tersebut. “RUU P-KS sudah dua tahun mangkrak di DPR dan sedang mati-matian diperjuangkan agar segera disahkan untuk melindungi korban. Ibu Maimon butuh hobi baru selain membuat petisi, karena nampaknya petisi yang dibuat selalu ngawur,” ucap Dara.

Ibu Maimon Herawati membuat petisi karena RUU P-KS dianggap tidak mengatur hubungan seksual yang melanggar norma susila dan agama. Selain itu, Ibu Maimon juga tidak sepakat bahwa suami dapat dipenjara bila memaksakan hubungan seksual terhadap istrinya.

“RUU P-KS tidak bisa merujuk pada norma asusila yang diklaim oleh Ibu Maimon. Norma asusila merujuk pada apa? RUU juga tidak bisa didasarkan pada aturan agama tertentu karena dapat menimbulkan diskriminasi. Ibu Maimon juga tidak paham bahwa pemaksaan hubungan seksual, dalam pernikahan maupun tidak, tetap bentuk perkosaan. Ia tidak punya empati terhadap sesama perempuan,” kata caleg DPR RI dapil Sumut III ini.

Berdasarkan Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan (Catahu) 2018 sebanyak 348.446 kasus yang dilaporkan dan ditangani oleh Komnas Perempuan sepanjang tahun 2017. Faktanya, KUHP hanya mengatur perkosaan dan pencabulan. Sementara definisi dari istilah kekerasan seksual masih sebatas kontak fisik.

Menurut Dara, Indonesia butuh payung hukum yang jelas dan spesifik untuk melindungi korban kekerasan seksual, “Korban kasus kekerasan seksual seringkali tidak mendapatkan keadilan dalam proses penyidikan, dan bahkan dikriminalisasi, karena belum adanya payung hukum yang bisa sepenuhnya melindungi para korban. Indonesia butuh RUU P-KS,” terangnya.

Dalam laman petisinya, Maimon juga menuding bahwa RUU P-KS pro terhadap hubungan seksual pra-nikah. Padahal, dalam RUU P-KS, Komnas Perempuan justru merekomendasikan pemerintah wajib menerapkan 5P. Di antaranya pencegahan melalui sistem pendidikan, perlindungan korban, penuntutan penghukuman (rehab & sanksi sosial) pelaku, dan pemulihan korban.

“Ibu Maimon jangan menebar ketakutan. Justru dengan adanya RUU P-KS perempuan Indonesia lebih terlindungi secara fisik dan mental. Moralitas seseorang tidak akan tergerus dengan adanya RUU ini,” ujar Dara.

Dara juga menyarankan agar masyarakat lebih kritis terhadap ajakan menandatangani petisi tersebut. “Masyarakat jangan gampang terprovokasi dengan bahasa-bahasa sensasional yang digunakan Ibu Maimon. Cari tahu dulu RUU-nya tentang apa sebelum tanda tangan,” tutup Dara.

PSI Kecam Keputusan Polda NTB Hentikan Penyidikan Perbuatan Cabul terhadap Baiq Nuril
Siaran Pers

PSI Kecam Keputusan Polda NTB Hentikan Penyidikan Perbuatan Cabul terhadap Baiq Nuril

PSI mengecam keputusan kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) yang pada 22 Januari 2019 menyatakan menghentikan pengusutan dugaan pidana perbuatan cabul terhadap Baiq Nuril oleh atasannya, seorang kepala sekolah di Mataram.

Polisi menyatakan penyidikan dihentikan karena ketiadaan saksi. Polisi juga menyatakan tindakan yang dilakukan oleh sang kepala sekolah tidak dapat dikategorikan sebagai ‘perbuatan cabul’ mengingat tidak ada kontak fisik antara si kepala sekolah dengan Nuril.

“Keputusan ini sungguh mengherankan dan layak dikecam,”ujar Dara Adinda Nasution, juru bicara PSI untuk isu-isu perempuan. “Nuril jelas-jelas sudah menghadirkan rekaman percakapan telepon atasannya yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertendensi seks. Dan tidak bisa diterima dengan akal sehat bahwa tindakan cabul hanya terbatas pada tindakan kontak fisik.”

Sekadar mengingatkan, Nuril adalah seorang guru honorer di Mataram yang merekam percakapan mesum telepon yang dilakukan atasannya dan kemudian menyampaikan rekaman tersebut kepada rekan kerjanya . Oleh rekannya tesrebut, rekaman tersebut disebarluaskan sehingga menimbulkan kehebohan. Sang Kepala Sekolah akhirnya dimutasi namun justru memperoleh kenaikan jabatan.

Nuril kini menjalani dua proses hukum. Yang pertama, digugat oleh sang atasan karena dianggap mencemarkan nama baik. Nuril semula dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Mataram pada 2017 namun keputusan itu dianulir Mahkamah Agung yang menyatakan Nuril bersalah sehingga harus masuk penjara enam bulan dan membayar denda sebesar Rp 500 juta. Karena besarnya reaksi publik, penahanan Nuril ditangguhkan. Saat ini kuasa hukumnya sedang mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.

Yang kedua, pada 19 November 2018, Nuril mengadukan perilaku atasannya itu kepada polisi atas dasar tuduhan pidana perbuatan cabul.

Kini, sebagaimana disampaikan Direktur Amnesty Internasional Usman Hamid, Polda NTB menghentikan penyelidikan terhadap dugaan perbuatan cabul oleh atasan Nuril. Polisi berdalih, “penyelidik belum mendapati atau menemukan peristiwa pidana atas perbuatan cabul” yang diduga dilakukan terduga pelaku terhadap Nuril.

“Pernyataan polisi ini sungguh mengherankan karena isi percakapan telepon atasannya dengan Nuril itu memuat banyak bukti bahwa sang atasan mengeluarkan pernyataan-pernyataan verbal yang mesum dan cabul,” kata Dara.

Menurut Dara, tentu saja tidak ada saksi yang bisa melihat atau mendengar langsung percakapan telepon yang dilakukan oleh sang atasan dengan Nuril. “Tapi bukankah bukti percakapan telepon itu bisa digunakan sebagai bukti tanpa perlu ada saksi?” ujar Dara. “Kalaulah polisi memang mau serius mendalami kebenaran percakapan tersebut, yang bisa dilakukan adalah menyelidiki apakah itu memang rekaman asli tanpa rekayasa, atau mempelajari apakah itu benar-benar suara sang atasan atau suara orang lain.”

Dara juga menyatakan heran dengan pernyataan polisi bahwa tindakan sang atasan tidak bisa dianggap sebagai perbuatan cabul karena tidak terjadi kontak fisik antara sang atasan dengan Nuril. “Ini menunjukkan betapa tidak sensitifnya pihak kepolisian dengan nasib korban,” kata Dara. “Pelecehan seksual dan perbuatan cabul tentu saja tidak terbatas pada tindakan fisik. Pernyataan verbal secara lisan dan tertulis yang mesum dan melecehkan tentu saja bisa masuk dalam kategori perbuatan cabul.”

Karena itulah, menurut Dara, PSI mengecam keras keputusan Kepolisan NTB mengehentikan penyelidikan atas dugaan tindakan cabul tersebut. “Kami berharap Kapolri dapat memerintahkan peninjauan kembali keputusan tersebut dan melanjutkan perkara tersebut ke tingkat penyidikan,” kata Caleg PSI dari Dapil Sumatra Utara 3 itu.

Dara menambahkan: “Ini juga semakin memperkuat keyakinan kami di PSI bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual harus segara diwujudkan, karena dalam RUU tersebut secara jelas, apa yang disebut sebagai Kekerasan Seksual tidaklah berhenti hanya pada kasus-kasus perkosaan dan pelecehan secara fisik, namun juga mencakup begitu banyak praktek pelecehan seksual lainnya.”

PSI Kecam Remisi terhadap Pembunuh Wartawan
Siaran Pers

PSI Kecam Remisi terhadap Pembunuh Wartawan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritik Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, yang menyetujui pemberian remisi perubahan jenis hukuman untuk I Nyoman Susrama, terpidana kasus pembunuhan jurnalis Radar Bali, Anak Agung Bagus Narendra Prabangsa.

Remisi dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 29 tahun 2018 tersebut mengubah hukuman terhadap Susrama dari pidana penjara seumur hidup menjadi 20 tahun.

“Pak Yasonna tidak sensitif terhadap kejahatan pers di negeri ini. Harusnya nama Susrama tidak dinaikkan ke meja Presiden,” ujar Juru Bicara PSI, Yurgen Alifia Sutarno, dalam keterangan persnya, Minggu 27 Januari 2019.

Yurgen menambahkan kasus Prabangsa adalah pembunuhan terencana terhadap jurnalis dengan tujuan membungkam kemerdekaan pers.

“Tidak ada demokrasi yang maju tanpa dukungan pers yang bebas dan dilindungi,” lanjut Yurgen.

Prabangsa dibunuh pada 11 Februari 2009 setelah menulis rangkaian pemberitaan terkait korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli.

“Ini kasus serius. Tidak banyak kasus kejahatan pers yang terungkap tuntas. Kami mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk mempertimbangkan ulang Keppres ini,” ucap mantan wartawan Metro TV tersebut.

PSI juga mendukung sejumlah komunitas pers yang berencana mengambil langkah-langkah hukum untuk menggugat remisi tersebut ke PTUN.

“Kami berharap Pak Yasonna dan jajarannya lebih hati-hati lagi dalam memberikan remisi. Harus diteliti kasus per kasus. Bagi kami, Susrama tak layak dapat remisi,” tutup peraih master dari Oxford University, Inggris, ini.

Mau PSSI Berprestasi? Tinggalkan Kebohongan dan Korupsi
Siaran Pers

Mau PSSI Berprestasi? Tinggalkan Kebohongan dan Korupsi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik mundurnya Edy Rahmayadi dari jabatan Ketua Umum PSSI. Tidak mungkin mengharapkan prestasi sepakbola dari manajemen organisasj PSSI dan perilaku korup dalam pengaturan skor. Yang terpenting adalah juga kesejahteraan pemain dan pengelolaan fasilitas sepakbola.

Olahraga lebih khususnya sepakbola adalah persoalan kebudayaan. Tidak ada korelasi antara demokrasi dan politik dengan maju tidaknya sepakbola sebuah bangsa. China dan Korea Utara yang kita kenal memiliki pemerintahan yang terpimpin secara ideologi dan politik mampu membawa prestasi sepakbola mereka di pentas olimpiade maupun World Ccup. Begitu juga dengan Palestina dan Iraq yang negaranya dirundung perang puluhan tahun masih bisa menunjukkan prestasi luar biasa.

Jadi PSSI harus mulai meninggalkan opsi apakah PSSI harus dipimpin secara politik atau militer, sebab persoalannya tidak terletak di sana. Juga tidak terletak pada persoalan finansial semata. Dari segi jumlah penonton, jika digabungkan seluruh liga, penonton Indonesia bisa mencapai 12 juta penonton setiap musimnya, hampir menyamai jumlah penonton Bundesliga Jerman dan Premiere League Inggris yang mencapai 13 juta penonton. Begitu juga dengan penjualan hak siar  dan iklan, pendapatan dari sana bisa mencapai 360 juta US dollar setiap tahun. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memiliki prestasi yang baik.

Jadi letak utamanya adalah pada kebudayaan olahraga dan sepakbola, lebih khusus lagi adalah budaya tanding. Budaya tanding tidak mungkin tumbuh di tengah budaya korupsi, budaya fitnah, dan budaya pesimistis yang ditunjukkan para elite politik. Atlet kita kehilangan budaya tanding karena tidak menemukan pijakan kuat mengapa mereka harus menang untuk Indonesia?

Dalam debat Capres, jelas sekali perilaku permisif terhadap korupsi dipertontonkan oleh Prabowo Subianto sebagai kandidat Presiden RI, belum lagi penggunaan kebohongan dalam kampanye pasangan Prabowo-Sandi. Jadi jangan pernah bermimpi prestasi apa pun dari olaharaga jika elite masih mempertontonkan budaya koruptif dan narasi kebohongan. Karena sekali lagi persoalan utama sepakbola Indonesia adalah hilangnya budaya tanding akibat korupsi dan narasi kebohongan yang secara vulgar dipertontonkan.

 

Andi Saiful Haq

Juru Bicara PSI dan Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Selatan I