PSI Kembali Laporkan Situs Berita Law-Justice.co ke Dewan Pers
Siaran Pers

PSI Kembali Laporkan Situs Berita Law-Justice.co ke Dewan Pers

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali melaporkan situs berita, law-justice.co, ke Dewan Pers. Laporan ini dipicu unggahan berita berjudul “Uang Korupsi Jiwasraya Diduga Juga Mengalir ke PSI” pada Jumat, 07 Februari 2020.

Diwakili Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia (LBH PSI), Nasrullah S.H, PSI menilai berita yang diunggah oleh law-justice.co itu tendensius, cacat fakta, tidak berimbang dan tanpa konfirmasi. Untuk itu, law-justice.co melanggar Kode Etik Jurnalistik. Khususnya mengenai itikad buruk (pasal 1), mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi (pasal 3), memuat berita bohong dan fitnah (pasal 4), serta tidak berimbang (pasal 2 butir b Pedoman Pemberitaan Media Siber).

“Muatan berita itu tendensius, cacat fakta, tidak berimbang dan tanpa konfirmasi. Untuk itu, jelas bagi kami bahwa law-justice.co melanggar Kode Etik Jurnalistik. Khususnya mengenai itikad buruk pada pasal 1, mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi pada pasal 3, memuat berita bohong dan fitnah pada pasal 4, serta tidak berimbang pada pasal 2 butir b Pedoman Pemberitaan Media Siber,” kata Nasrullah di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis 13 Februari 2020.

Lebih lanjut, Nasrullah menyatakan, law-justice.co sengaja menayangkan karya yang melanggar Kode Etik Jurnalistik untuk menggiring opini buruk terhadap PSI. Hal itu, lanjutnya, persis yang pernah law-justice.co lakukan pada tahun 2018 dengan berita berjudul “Membedah Isi Jeroan Partai Solidaritas Indonesia”. Atas berita itu, Dewan Pers memutuskan law-justice.co melanggar Kode Etik Jurnalistik karena tidak akurat, tidak berimbang dan beropini menghakimi.

“law-justice.co sengaja menayangkan karya yang melanggar Kode Etik Jurnalistik untuk menggiring opini buruk terhadap PSI. Hal ini persis yang pernah law-justice.co lakukan pada tahun 2018 dengan berita berjudul “Membedah Isi Jeroan Partai Solidaritas Indonesia”. Atas berita itu, Dewan Pers memutuskan law-justice.co melanggar Kode Etik Jurnalistik karena tidak akurat, tidak berimbang dan beropini menghakimi,” jelas Nasrullah.

Dalam berkas laporan pengaduan, PSI meminta tiga hal pada Dewan Pers.

“Pertama, Dewan Pers menegur www.law-justice.co yang tidak menjalankan tugas jurnalistik sesuai amanat UU Pers No 40 Tahun 1999 dan pelaksanaan kode etik jurnalistik secara tertulis dan melakukan pengawasan setelahnya,” tutur dia.

“Kedua, Dewan Pers menginstruksikan penurunan berita terkait. Kemudian, terakhir, Dewan Pers meminta www.law-justice.co menyampaikan permohonan maaf kepada PSI di medianya sendiri dan di empat surat kabar yaitu Kompas, Koran Tempo, Tribun, dan Republika,” ucap Nasrullah.

Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara PSI, Dara Nasution, menegaskan, PSI mendukung kebebasan pers di Indonesia yang bertanggung jawab terhadap pemberitaannya. Namun, portal berita justice-law.co mengabaikan prinsip-prinsip dan kode etik jurnalisme dalam membuat berita. Untuk itu, PSI meminta Dewan Pers mencabut status verifikasi portal berita itu.

“PSI mendukung kebebasan pers di Indonesia yang bertanggung jawab terhadap pemberitaannya. Namun, portal berita justice-law.co mengabaikan prinsip-prinsip dan kode etik jurnalisme dalam membuat berita. Untuk itu, PSI meminta Dewan Pers mencabut status verifikasi portal berita itu,” tegas Dara.

Dalam kesempatan ini, PSI juga meminta pendapat Dewan Pers untuk melanjutkan kasus ini ke ranah hukum dengan melaporkan justice-law.co ke polisi.

“Kami juga meminta pendapat Dewan Pers untuk melanjutkan kasus ini ke ranah hukum dengan melaporkan justice-law.co ke polisi, karena fitnah terakhir memperlihatkan bahwa media yang bersangkutan tidak memperlihatkan niat baik dan mengulangi perbuatannya,” pungkas Dara.

Dana BOS Langsung ke Sekolah, PSI Apresiasi Mendikbud Nadiem Makarim dan Menkeu Sri Mulyani
Siaran Pers

Dana BOS Langsung ke Sekolah, PSI Apresiasi Mendikbud Nadiem Makarim dan Menkeu Sri Mulyani

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi terobosan yang diambil Mendikbud Nadiem Makarim dan Menkeu Sri Mulyani soal perubahan skema penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS). Perubahan paling mendasar adalah dana BOS langsung ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening sekolah, tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov dan penyederhanaan tahap penyaluran.

“Kita sangat mengapresiasi sinergitas antara Kemendikbud, Kemenkeu, dan Kemendagri dalam hal debirokratisasi penyaluran dana bantuan operasional sekolah. Kami rasa kebijakan ini sudah sejalan dengan visi dan misi Pak Jokowi, sekaligus menjawab permasalahan di lapangan,” ujar Juru Bicara PSI Dara Nasution dalam keterangan tertulis, Kamis 13 Februari 2020.

Dara juga mengatakan, dengan adanya perubahan skema dan penyederhanaan tahap penyaluran, preseden korupsi bantuan operasional sekolah, seperti kasus yang menimpa Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar, tidak terulang di kemudian hari.

Di penhujung 2018, KPK mencokok Irvan Rivano dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT). Ia terlibat dalam kasus korupsi dana pendidikan dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara.

“Kita sudah punya contoh buruk kasus korupsi dana pendidikan di Kabupaten Cianjur. Itu semua karena proses penyaluran yang berbelit, rumit, dan lama. Kami berharap setelah ada perubahan skema dan penyederhanaan tahap penyaluran ini kejadian serupa tidak terjadi lagi,” tambahnya.

Sementara itu, perubahan lain yang menjadi angin segar bagi tenaga pendidik honorer di 136.539 sekolah yang tersebar di 32 provinsi di seluruh Indonesia ini adalah penyederhanaan tahap penyaluran dana BOS.

Periode penyaluran yang semula dibagi 4 tahap, yaitu 20 persen paling cepat Januari, 40 persen di bulan April, 20 persen pada Juli dan 20 persen di bulan Oktober, menjadi hanya 3 tahap dengan penyesuaian alokasi. Dengan rincian sebagai berikut: 30 persen disalurkan paling cepat di Januari, 40 persen di April, dan 30 persen sisanya digelontorkan pada September.

Seluruh perubahan skema penyaluran dana BOS ini merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar episode ketiga yang digagas Menteri Nadiem.

Sebelumnya, dalam konferensi pers bersama di Jakarta pada Senin 10 Februari 2020, Nadiem mengungkapkan sejumlah masalah yang ia temui saat berdialog dengan pihak sekolah terkait penyaluran dan alokasi dana BOS. Masalah-masalah itu adalah keterlambatan penyaluran dana BOS sehingga mengganggu proses kegiatan belajar siswa, banyak guru honorer yang mengabdi tanpa spenghasilan yang layak, kepala ekolah tidak mempunyai ruang cukup untuk meningkatkan penghasilan guru-guru honorer, dan kesulitan membiayai tenaga kependidikan (operator tata usaha, pustakawan, dll.)

Dengan kebijakan Merdeka Belajar episode ketiga ini, Nadiem memastikan perubahan pada empat aspek penting, yaitu penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah tanpa melalui dinas, penggunaan BOS lebih fleksibel untuk sekolah, nilai satuan BOS meningkat dan pelaporan BOS diperketat agar lebih transparan dan akuntabel.

Terakhir, Dara menegaskan PSI siap membantu mengawasi penyaluran dan penggunaan dana BOS setelah skema baru ini berlaku.

“Kita siap membantu Pak Nadiem dan Bu Sri Mulyani mengawasi penggunaan dana BOS. PSI akan kerahkan sumber daya yang ada agar dana BOS ini tidak lagi ‘dipermainkan’ oleh segelintir orang,” pungkasnya.

Jika Ada Reshuffle Kabinet, PSI Usulkan Pergantian Menteri Agama
Siaran Pers

Jika Ada Reshuffle Kabinet, PSI Usulkan Pergantian Menteri Agama

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berpendapat, jika Presiden Jokowi Widodo hendak merombak kabinet, Menteri Agama Fachrul Razi layak menjadi prioritas utama diganti.

“Bila presiden sebagai mandataris rakyat dan pemegang hak prerogatif berpikir untuk menyegarkan kabinet agar bekerja dengan lebih baik, PSI mengusulkan menteri agama menjadi prioritas utama untuk diganti,” kata Juru Bicara PSI, Mohamad Guntur Romli, dalam keterangan tertulis, Rabu 12 Februari.

Usulan ini berangkat dari sejumlah kekeliruan yang pernah dilakukan Fachrul Razi sebagai menteri agama. Kekeliruan terakhir adalah rencana memulangkan 600 eks kombatan ISIS asal Indonesia.

“Pernyataan tersebut jelas potensial mengganggu rasa aman 250 juta warga negara Indonesia di dalam negeri. Para eks kombatan itu jelas sudah mengkhianati dasar negara Pancasila dan menebar teror demi ideologi yang diyakini,” kata Guntur yang dikenal ‘anak ideologis’ Gus Dur tersebut.

Kekeliruan lain adalah menunjuk pejabat yang beragama Islam sebagai Plt Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama .

“Hal ini mencerminkan kurangnya pengetahuan Pak Menteri tentang birokrasi dan merefleksikan kekurangpekaan beliau atas keragaman masyarakat Indonesia,” lanjut Guntur Romli.

Sebelumnya ada soal perpanjangan izin Front Pembela Islam (FPI). Fachrul Razi menyebut FPI sudah membuat perjanjian dengan Kementerian Agama untuk menerima Pancasila dan NKRI. Itu sebabnya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi itu mau diperpanjang.

“Buat PSI, bukan hanya pernyataan di atas kertas yang mesti dipegang. Yang terpenting adalah perilaku nyata dalam masyarakat. Ketika perilaku sebuah organisasi meresahkan, SKT-nya tidak layak diperpanjang,” kata jebolan Universitas Al Azhar, Mesir, ini.

Tiga hal tersebut hanya contoh. Masih ada sejumlah blunder lain dari Fachrul Razi. Menurut Guntur, Presiden Jokowi punya tugas besar memajukan Indonesia. Untuk itu dibutuhkan para pembantu yang mumpuni.

“Pembantu presiden di kabinet sepatutnya menjadi aset, bukan beban. Sekali lagi, jika Pak Jokowi mulai memikirkan reshuffle kabinet, menteri agama agaknya layak jadi prioritas utama. Jangan sampai inkompetensi seorang menteri mengganggu kinerja kabinet secara keseluruhan,” pungkas Guntur.

Antisipasi Wabah Corona, PSI Minta Semua Pihak Jangan Jalan Sendiri-sendiri
Liputan Nasional Siaran Pers

Antisipasi Wabah Corona, PSI Minta Semua Pihak Jangan Jalan Sendiri-sendiri

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyampaikan catatan penting kepada pemerintah Indonesia terkait penanganan sebaran coronavirus (CoV) atau virus corona. Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad, menyebut proses birokrasi yang tidak seragam menjadi kendala tersendiri untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di Indonesia.

“Awalnya, kondisi penyakit ini disebabkan bukan dari manusia. Sehingga, kebijakan pertama yang harus diambil pemerintah Indonesia adalah mengawasi pintu masuk ke Indonesia, tapi masalahnya kita punya begitu banyak birokrasi pengawasan,” ujar Idris dalam diskusi bertajuk “Darurat Wabah Corona: Respons dan Antisipasi Indonesia,” di Basecamp DPP PSI, Selasa 11 Februari 2020.

Menurut Idris, yang dibutuhkan adalah integrasi kebijakan dalam mengawasi pintu masuk ke Indonesia. Pada gilirannya, potensi merebaknya virus corona di Indonesia bisa dideteksi sejak dini.

“Kata kuncinya adalah integrasi kebijakan. Tidak bisa Jakarta mengamankan dirinya sendiri, atau Banten membuat kebijakan sendiri, atau Kementerian Kesehatan bikin sendiri. Hal yang perlu dilakukan adalah memastikan pintu masuk kita benar-benar bisa mendeteksi jika virus corona masuk,” jelas alumni Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat UI itu.

Sebagai legislator, Idris pun mengusulkan tiap daerah di Indonesia membuat perda-perda yang khusus mengatur penanganan ancaman, termasuk ancaman virus corona. Atas dasar itu, daerah-daerah bisa memiliki anggaran untuk mengawasi, mendeteksi, dan memitigasi korban virus corona.

“Kita membutuhkan payung hukum atau peraturan daerah (perda) yang akhirnya punya implikasi terhadap anggaran tentang bagaimana menangani persoalan seperti virus corona,” papar Idris.

Menanggapi kepanikan masyarakat yang melihat virus corona ini merupakan bagian dari senjata biologis, Connie Rahakundini Bakrie yang juga menjadi pembicara tegas membantah. Menurutnya, virus yang berasal dari Kota Wuhan dan telah menewaskan 1.000 jiwa lebih di China, juga pernah ditemukan di Indonesia.

“Corona itu bukan senjata biologis. Kenapa? PBB telah mengadakan kerja sama dengan peneliti Jepang dari tahun 2020-2016, dan mereka menemukan memang beberapa tempat di Gorontalo dan beberapa tempat di Indonesia, itu memang berpotensi membawa virus corona. Ada empat jenisnya, ada Alfa, Beta, Delta, dan Gama,” ujar Analis Pertahanan dan Keamanan ini.

Lebih jauh, Connie menyebut hal yang lebih urgen dibutuhkan Indonesia saat ini ialah langkah antisipatif penyebaran virus corona. Belajar dari Tiongkok yang langsung menggelontorkan anggaran sebesar dana setara Rp 175,17 triliun dan mampu membangun fasilitas rehabilitasi korban virus corona dalam hitungan hari, Indonesia bisa memulai langkah antisipatif itu dengan menyiapkan anggaran darurat, regulasi, dan skema kerja sama antar kementerian/lembaga Negara.

“Jadi, buat saya itu shocking kalau kita gak punya rencana anggaran yang bisa digunakan saat emergency,” sesalnya.

Pada kesempatan yang sama, dr Dirga Sakti Rambe, menegaskan karakteristik Indonesia menguntungkan secara iklim yaitu sinar matahari berlimpah, suhu kelembaban yang tinggi. Kondisi-kondisit tersebut kurang disukai virus. Namun bukan berarti Indonesia tidak bisa ditembus oleh virus.

“Catatan penting lain, tidak semua pasien yang sudah terjangkit coronavirus itu memiliki gejala. Hal ini terjadi di Singapura salah seorang pasien tidak memiliki gejala namun dilakukan pemeriksaan karena adanya riwayat kontak dengan pasien positif coronavirus lain,” kata dokter spesialis penyakit dalam yang juga vaksinolog ini.

Belajar dari pengalaman Singapura, sosiolog dan staf pengajar Nanyang Technological University, Sulfikar Amir, menyatakan, aspek kelembagaan sangat penting untuk menghadapi situasi krisis semacam wabah Corona.

“Singapura sudah memiliki berbagai lembaga untuk menghadapi krisis. Salah satunya adalah National Centre for Infectious Diseases (NCID) sebuah lembaga nasional khusus menghadapai wabah penyakit. Institusi ini yang akan langsung turun tangan untuk mempelajari apa yang terjadi di masyarakat dan mengambil tindakan,” kata Sufikar.

Jadi, lanjut Sulfikar, lembaga tersebut tidak hanya melakukan penelitian tetapi juga mengaplikasikan langsung untuk mitigasi. Juga terbantu dengan teknologi seperti kamera. Sehingga yang dilakukan saat ini adalah dengan memetakan perilaku pasien yang terjangkit coronavirus, kemudian bisa terdeteksi daerah-daerah yang rawan dengan penyebaran virus berdasarkan lokasi yang dikunjungi pasien.

Jangan Pulangkan Eks Kombatan ISIS Demi Rasa Aman 250 Juta Rakyat
Siaran Pers

Jangan Pulangkan Eks Kombatan ISIS Demi Rasa Aman 250 Juta Rakyat

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemerintah RI tidak bertindak pro-aktif memulangkan 600 eks kombatan ISIS asal Indonesia.

“Negara tidak perlu memfasilitasi kepulangan mereka dengan alasan pokok menjamin rasa aman 250 juta warga negara Indonesia di dalam negeri. Mereka sudah mengkhianati dasar negara Pancasila dan menebar teror demi ideologi yang diyakini,” kata Juru Bicara PSI, Nanang Priyo Utomo, dalam keterangan tertulis, Minggu 9 Februari 2020.

Bila diharuskan, kata Nanang, pemerintah RI dapat memberikan pendampingan hukum untuk memenuhi kewajiban melindungi WNI di luar negeri namun pada saat bersamaan tidak mengganggu rasa aman publik di Tanah Air.

Nanang lalu membandingkan kondisi serupa yang dialami negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, Australia, sejumlah negara Eropa.

“Malaysia, Singapura, Australia, dan sejumlah negara Eropa menolak memulangkan kembali warganya yang sudah bergabung dengan ISIS. Mereka khawatir munculnya konflik horisontal, kesulitan mengumpulkan bukti untuk menindak mereka, serta risiko aksi terorisme di negara sendiri,” ujar kader Nahdlatul Ulama (NU) ini.

Sejumlah negara Eropa, lanjut Nanang, bahkan secara tegas menghapus kewarganegaraan warganya yang pernah bergabung dengan ISIS.

Terkait kemungkinan kepulangan eks kombatan ISIS secara swadaya, PSI menyarankan pemerintah RI meresponsnya dengan proses penegakan hukum, persis begitu mereka menginjakkan kaki di tanah air.

“Jangan dibiarkan langsung berbaur dengan masyarakat. Harus ada proses hukum terlebih dulu. Terutama terkait UU No 5/2018 tentang Anti-Terorisme,” pungkas Nanang.

PSI Buka Gelombang Kedua Pendaftaran Konvensi Calon Kepala Daerah
Siaran Pers

PSI Buka Gelombang Kedua Pendaftaran Konvensi Calon Kepala Daerah

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membuka pendaftaran gelombang kedua Konvensi Kepala Daerah yang akan bertarung di Pilkada 2020.

“Gelombang kedua dibuka dengan sejumlah pertimbangan. Pertama, perluasan partisipasi diperlukan untuk meningkatkan kompetisi. Semakin banyak kandidat, semakin ketat persaingan kualitas, dan pada gilirannya semakin baik bagi publik,” kata Ketua Panitia Konvensi PSI, Isyana Bagoes Oka, dalam keterangan tertulis, Kamis 6 Februari 2020.

Kedua, PSI hendak membuka pintu bagi mereka yang belum sempat mendaftar.

“Namun, bagaimanapun para peserta gelombang pertama memiliki keunggulan dalam soal waktu. Karena dari sekarang mereka sudah bisa melakukan sosialisasi diri ke konstituen,” lanjut Isyana.

Khusus untuk Tangerang Selatan dan Surabaya di mana PSI memiliki satu fraksi, digelar seleksi wawancara terbuka dengan melibatkan juri independen. Para peserta yang lolos seleksi wawancara gelombang pertama telah diumumkan pada 30 Januari lalu. Sebanyak 11 bakal kandidat untuk Tangerang Selatan dan 6 bakal kandidat untuk Surabaya dinyatakan lulus.

Para peserta yang lulus seleksi wawancara adalah (berdasarkan abjad):

Tangerang Selatan:
1. Ade Irawan
2. Azmi Abubakar
3. Fahd Pahdepie
4. Kemal Mustafa Sudarma
5. Kemal Pasya
6. Kokok Herdhianto Dirgantoro
7. Mikhail Gorbachev Dom
8. Muhammad
9. Siti Nur Azizah
10. Suhendar
11. Tomi Patria Edwardy

Surabaya:
1. Budi Santoso
2. Dwi Astutik
3. Firman Syah Ali
4. Gunawan
5. Sally Azaria
6. Zahrul Azhar Asumta

Mereka kemudian masuk ke tahap selanjutnya, yaitu sosialisasi ke konstituen hingga 8 April 2020, dan menjalani debat antar bakal kandidat. Selanjutnya, akan digelar survei elektabilitas para bakal kandidat.

Untuk gelombang kedua, pendaftaran dibuka mulai 7 Februari 2020 sampai 15 Maret 2020. Untuk pendaftaran offline, bisa datang ke kantor DPW atau DPD PSI bersangkutan. Sementara untuk pendaftaran online, sila kunjungi www.psi.id/daftarpilkada2020.

PSI Umumkan Bakal Kandidat Kepala Daerah Tangerang Selatan dan Surabaya yang Lulus Seleksi Terbuka
Siaran Pers

PSI Umumkan Bakal Kandidat Kepala Daerah Tangerang Selatan dan Surabaya yang Lulus Seleksi Terbuka

Sebanyak 11 bakal kandidat kepala daerah Tangerang Selatan dan 6 bakal kandidat kepala daerah Surabaya dinyatakan lulus dalam seleksi terbuka yang merupakan bagian dari Konvensi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk Pilkada 2020.

“Para panelis, baik internal PSI maupun independen, telah memutuskan nama-nama yang lulus. Selanjutnya, mereka akan menjalani fase sosialisasi ke konstituen,” kata Ketua Konvensi PSI, Isyana Bagoes Oka, dalam konferensi pers, Rabu 29 Januari 2020.

Para peserta yang lulus adalah (berdasarkan abjad):

Tangerang Selatan:
1. Ade Irawan
2. Azmi Abubakar
3. Fahd Pahdepie
4. Kemal Mustafa Sudarma
5. Kemal Pasya
6. Kokok Herdhianto Dirgantoro
7. Mikhail Gorbachev Dom
8. Muhammad
9. Siti Nur Azizah
10. Suhendar
11. Tomi Patria Edwardy

Surabaya:
1. Budi Santoso
2. Dwi Astutik
3. Firman Syah Ali
4. Gunawan
5. Sally Azaria
6. Zahrul Azhar Asumta

Seleksi terbuka untuk Tangerang Selatan diikuti 18 peserta, sementara untuk Surabaya diikuti 12 peserta.

Rawat Tradisi Menulis, PSI Luncurkan Buku “Ekspresi Politik Milenial”
Siaran Pers

Rawat Tradisi Menulis, PSI Luncurkan Buku “Ekspresi Politik Milenial”

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meluncurkan buku “Ekspresi Politik Milenial: Dari Anak-anak Muda untuk Indonesia”. Buku ini merupakan kumpulan tulisan sejumlah orang, termasuk Ketua DPP PSI Tsamara Amany, mengenai kiprah dan gagasan PSI. Sebagian besar penulis bukan merupakan pengurus atau kader PSI.

Dalam sambutannya, Sekjen DPP PSI Raja Juli Antoni mengatakan bahwa walau PSI gagal lolos ke DPR karena tidak memenuhi parliamentary threshold atau ambang batas parlemen di Pemilu 2019, PSI telah berhasil menghadirkan wacana baru dalam isu-isu kepartaian Indonesia.

“Salah satu keunikan PSI, kalau boleh saya klaim, adalah PSI ini menjadi sumber diskursus baru dalam landscape politik di Indonesia. Hampir tiap minggu kantor DPP PSI ini didatangi mahasiswa, entah itu untuk penelitian pendek, tesis, disertasi. Ada yang dari dari Monash University Australia atau kampus di Jepang. Orang penasaran, sampai para peneliti dan akademisi juga tertarik melakukan penelitian mendalam tentang apa yang dilakukan PSI,” kata Toni di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Rabu 22 Januari 2020.

Melalui buku ini juga, Toni menegaskan tujuan PSI bukan semata-mata mengejar kekuasaan politik. Lebih dari itu, PSI berupaya mengawal perjalanan bangsa untuk sampai pada cita-cita bersama.

“Sebagai partai baru, kita (PSI) sudah memberikan jejak baru di mana kita bisa memantik gagasan, diskursus dan perdebatan baru tentang dinamika politik Indonesia yang tidak melulu tentang kekuasaan dan bagi-bagi jabatan. Tetapi ada sebuah diskursus jangka panjang tentang bagaimana kehidupan kita sebagai sebuah bangsa disemai dan dipupuk,” tambah Toni.

Sebagai pembicara, Tsamara Amany mengatakan, buku ini merupakan upaya PSI untuk menghidupkan kembali tradisi menulis yang mulai ditinggalkan. Padahal, para pendiri bangsa Indonesia sering menuangkan ide dan gagasannya dalam bentuk tulisan.

“Menurut saya, ini tradisi yang sangat penting dan baik sekali untuk perpolitikan di Indonesia. Kenapa? Karena tradisi politik Indonesia saat ini sangat jauh dari tradisi menulis belakangan ini. Padahal kalau kita kembali ke masa sebelum kemerdekaan, diskursus politik kita itu dibangun dari tulisan-tulisan yang bernas. Itu masalahnya, kenapa kita dulu bisa menghasilkan politisi dengan kualitas Sutan Sjahrir, Soekarno, Mohammad Hatta, tapi sekarang tidak bisa?!” ucap Tsamara.

Kendati demikian, Tsamara menyebut buku setebal 347 halaman tersebut tidak melulu soal apresiasi, melainkan menyertakan tulisan kritis atas gaya politik milenial. Perihal itu, PSI berterima kasih atas kritikan-kritikan yang disampaikan para penulis dalam buku itu.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, yang turut menyumbangkan tulisan dalam buku tesebut mengungkapkan, dirinya menemukan ruang aspirasi politik anak muda yang luas di PSI. Ia menuturkan, kesempatan untuk menjadi anggota legislatif di usia yang masih sangat muda tidak mungkin ada jika ia bergabung dengan partai lain yang cenderung hirarkis dan tertutup.

“Di PSI, saya melihat tidak ada entry barrier (penghalang) bagi anak muda yang ingin terjun ke politik praktis. Kalau di partai lain, mustahil saya bisa menjadi anggota legislatif seperti sekarang ini. Dulu, saya bukan siapa-siapa dan tidak menjadi pengurus PSI,” kata legislator pembongkar anggaran lem aibon itu.

Apresiasi juga terlontar dari CEO Alvara Research Center, Hasanuddin Ali, yang menjadi pemantik diskusi. Ia melihat PSI memiliki daya tarik sehingga mampu membangkitkan gairah politik anak muda yang cenderung apatis.

“Saya menemukan ada daya tarik PSI bagi anak-anak muda Indonesia dan politik secara umum. Pertama, PSI mampu membongkar kejumudan politik Indonesia, yang identik dengan orang-orang tua, tidak menarik, dan isinya serius,” pungkas Hasanuddin.

Kedua, daya tarik PSI terletak pada keberhasilannya meraup suara yang cukup tinggi dalam sejarah eksperimen partai politik berbasis anak muda. Dalam sejarah partai politik yang merepresentasikan anak-anak muda, hanya PSI yang mampu meraih suara di atas 1 persen.

Terakhir, kata Hasanuddin, PSI berani membicarakan sesuatu yang tabu, misalnya sikap anti-poligami, sehingga mengundang perhatian politik anak muda.

Acara peluncuran buku dan diskusi ini dimoderatori oleh Jubir DPP PSI, Dedek Prayudi. Peluncuran ditandai penyerahan buku secara simbolis dari Abd Rohim Ghazali sebagai penyunting buku kepada Sekjen DPP PSI Raja Juli Antoni.

Dalam sambutannya, Rohim mengatakan, “Saya tulisan-tulisan pilih yang agak moderat. Kalau yang menyanjung tanpa sikap kritis, tidak saya masukkan. Saya pilih yang mengulas dengan elegan dan memasukkan kritik.”

Grace Natalie: Wawancara Bukan Tahap Akhir Konvensi Pilkada PSI
Siaran Pers

Grace Natalie: Wawancara Bukan Tahap Akhir Konvensi Pilkada PSI

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, menyatakan seleksi terbuka berupa wawancara dengan tim panelis, bukanlah tahap akhir konvensi. Bagi peserta yang lolos di fase wawancara, akan mengikuti tahapan selanjutnya.

“Selesai tahapan ini, masih ada lagi, yaitu ada debat publik dan juga tahapan survei. Selain mencari kandidat yang berkualitas, tentu juga akan dicek bagaimana penerimaan masyarakat nanti,” kata Grace Natalie saat jumpa pers di sela-sela seleksi terbuka, Minggu 19 Januari 2020.

PSI menggelar seleksi terbuka lanjutan untuk menjaring bakal calon Wali Kota/Wakil Wali Kota Surabaya di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Minggu 19 Januari 2020. Sabtu kemarin merupakan seleksi terbuka bagi bakal calon kepala daerah Tangerang Selatan.

Pada kesempatan yang sama, Grace kembali mengingatkan tujuan dari konvensi bakal calon kepala daerah PSI, yaitu melawan ongkos politik yang mahal dalam Pilkada dan membuka ruang kontestasi ruang yang setara bagi semua.

“Kenapa PSI sudah payah melakukan konvensi? Ini upaya kami untuk memerangi high cost politics. Dari pengalaman teman-teman yang lebih dahulu terjun ke politik, mereka rata-rata mengalami masalah yang sama, bahwa untuk masuk ke dalam kontestasi politik itu butuh biaya sangat besar. Di luar Jawa, misalnya, dalam pemilihan gubernur, untuk mendapatkan tiket partai, orang bisa mengeluarkan biaya sampai Rp 100 miliar. Untuk kabupaten dan kota, jumlahnya bervariasi,” lanjut Grace.

Selain itu, dengan mekanisme konvensi, PSI berupaya mencari kandidat terbaik untuk mengelola daerah, melampaui ukuran material dan kedekatan personal dengan elite partai politik.

“Kami membuka konvensi, dengan harapan orang-orang berkualitas tapi mungkin terbatas uangnya, atau mungkin tidak punya jaringan atay hubungan dekat dengan elite politik, itu punya kesempatan yang sama untuk ikut dalam kontestasi Pilkada,” imbuhnya.

Konvensi bakal calon kepala daerah Kota Surabaya ini diikuti 12 peserta. Sebanyak 4 peserta merupakan kader PSI dan 8 peserta lain non-kader PSI. Grace memastikan semua peserta akan diperlakukan setara dan sama. Para peserta pun datang dari beragam profesi, seperti pengacara, seniman, pedagang, aktivis, dan akademisi.

Grace juga menuturkan proses seleksi dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik, sehingga publik bisa ikut menilai kualitas peserta.

“Sama seperti (konvensi) kemarin, kami membuka seluruh proses seleksi ini di media sosial, live di Facebook. Kami harap dari sini, semua masyarakat bisa mengikuti seperti apa sih proses seleksinya,” pungkas Grace.

Para bakal calon pemimpin Surabaya ini diuji panelis independen. Mereka yang menjadi panelis independen adalah pakar psikologi politik Hamdi Muluk, pengamat politik Djayadi Hanan, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J. Vermonte, dosen Nanyang Technological University (NTU) Sulfikar Amir, Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas, mantan Komisioner KPK Bibit Samad Rianto, dan founder Ruang Guru Iman Usman.

Sedangkan panelis dari internal PSI, ada Grace Natalie, Sekjen DPP PSI Raja Juli Antoni, Bendahara Umum DPP PSI Suci Mayang Sari.

PSI Gelar Seleksi Terbuka Kepala Daerah untuk Hilangkan Politik Uang
Siaran Pers

PSI Gelar Seleksi Terbuka Kepala Daerah untuk Hilangkan Politik Uang

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar seleksi terbuka untuk para bakal Wali Kota/ Wakil Wali Kota Tangerang Selatan dengan tujuan memangkas biaya politik yang sangat tinggi dan memperoleh kandidat terbaik. Kegiatan ini merupakan bagian dari Konvensi Pilkada 2020.

“PSI menggunakan mekanisme konvensi sebagai solusi kepada proses demokrasi kita yang kerap dikaitkan dengan high cost politics atau politik berbiaya tinggi. Pengalaman dari banyak teman yang berkontestasi di Pilkada, kerap kali mereka harus mengeluarkan biaya sangat besar. Dalam konvensi ini, kandidat yang lolos akan mendapatkan dukungan resmi PSI tanpa harus membayar satu rupiah pun,” kata Ketua Umum DPP PSI, Grace Natalie, dalam konferensi pers di sela-sela penyelenggaraan acara, Sabtu 18 Januari 2020, di Basecamp DPP PSI.

Grace bercerita, beberapa waktu lalu ada seorang kepala daerah yang ingin kembali maju dengan meminta dukungan PSI. Pejabat tersebut menyatakan siap membayar ratusan juta rupiah untuk mendapatkan dukungan PSI.

“Inilah kondisi riil hari ini yang menyebabkan antara lain untuk seseorang menjadi pejabat publik diperlukan biaya besar sekali. Itu baru biaya dukungan partai, belum biaya sosialisasi, kampanye, dan sebagainya,” lanjut Grace.

Dalam seleksi terbuka ini, PSI mengundang tokoh-tokoh independen dan berintegritas untuk ikut menjadi panitia seleksi. Seleksi dalam format wawancara ini disiarkan secara langsung di media sosial.

“Dengan mekanisme yang transparan ini, PSI yakin kualitas pemimpin daerah yang dilahirkan bakal jauh lebih baik daripada proses pencalonan di ‘ruang-ruang gelap’ yang tak diketahui publik,” kata Grace.

Penilaian ini nanti dikombinasi dengan hasil uji publik dan survei. Selanjutnya, para bakal kandidat akan diberikan waktu untuk bersosialisasi atau melakukan kerja di lapangan yang penilaiannya nanti digabungkan menjadi keseluruhan penilaian.

“Dengan proses ini, diharapkan ke depan lebih banyak lagi orang-orang yang kompeten dan berintegritas untuk tidak ragu terjun ke politik karena merasa tidak memiliki biaya, koneksi, darah biru politik, dan sebagainya,” pungkas Grace.

Ada 18 bakal kandidat untuk kepala daerah Tangerang Selatan yang mengikuti seleksi terbuka ini. Latar belakang kandidat berasal dari lintas kalangan dan profesi. Salah satu yang cukup menarik perhatian adalah putri Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Siti Nur Azizah.