PSI: UU MD3 Dibatalkan MK, Rakyat Menang
Siaran Pers

PSI: UU MD3 Dibatalkan MK, Rakyat Menang

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi, Kamis 28 Juni 2018, yang mengabulkan seluruh permohonan uji materi PSI terhadap beberapa pasal yang memberi keistimewaan bagi anggota DPR dalam UU No 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

“Kami menyambut baik putusan majelis hakim yang mengabulkan uji materi oleh PSI. Juga berharap anggota DPR, khususnya yang terpilih nanti di Pileg 2019 untuk menghormati dan menaatinya. Ini adalah simbol kemenangan rakyat dalam menjaga kualitas demokrasi dan melawan segala bentuk abuse of power dari lembaga legislatif,” ujar Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, dalam keterangan pers, Kamis 28 Juni 2018.

Dalam putusannya, majelis hakim MK menilai pasal 73 ayat 1, pasal 122 ayat 1 huruf I, dan pasal 245 ayat 1 bertentangan dengan konstitusi karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang anggota dewan.

Jubir PSI Bidang Hukum dan Caleg Dapil Jatim V (Malang Raya), Surya Tjandra, mengapresiasi majelis hakim yang sempat menyebutkan keberadaan GOPAC (Global Organization of Parliamentarian Against Corruption) yang merupakan organisasi independen beranggotakan para anggota legislatif dari berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, dengan komitmen dan kode etik untuk melawan korupsi di negaranya masing-masing.

Lebih lanjut, Surya menyatakan, dengan keluarnya putusan MK ini, pupuslah harapan sebagian anggota dewan untuk mendapat keistimewaan ketika terlibat tindak pidana yang tidak terkait dengan fungsi, wewenang, dan tugas anggota DPR.

“Mereka yang melakukan tindak pidana tetap dapat terkena pergantian antar waktu (PAW), yang sebelumnya ingin dihapuskan,” ujar Surya.

PSI adalah satu-satunya partai politik yang mengajukan permohonan uji materi terhadap pasal-pasal kontroversial tersebut. Sebelumnya, keputusan untuk menggugat UU MD3 dilakukan berdasarkan polling yang digelar PSI dan disetujui 91 persen responden.

Kemudian, PSI menggandeng 122 advokat yang diambil dari Pasal 122 UU MD3 sebagai sombol kekeliruan UU tersebut.

Beberapa pasal kontroversial tersebut adalah Pasal 73, mengenai permintaan DPR kepada Polri untuk memanggil paksa, bahkan dapat dengan penyanderaan, setiap orang yang menolak memenuhi panggilan para anggota dewan, serta Polri wajib memenuhi permintaan tersebut. Pasal 122 huruf k, mengenai wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum kepada siapapun yang merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya.

Terakhir, Pasal 245 yang menyatakan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan presiden dan pertimbangan MKD.

PSI Ajukan Uji Materi UU Pemilu Terkait Pasal Pemasungan Kampanye Parpol
Siaran Pers

PSI Ajukan Uji Materi UU Pemilu Terkait Pasal Pemasungan Kampanye Parpol

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyerahkan permohonan pengujian materi UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi, Jumat 8 Juni 2018.

“PSI menguji Pasal 1 angka 35, khususnya pada frasa “citra diri”. Citra diri adalah sebuah frasa subjektif dan bersifat “karet” yang membelenggu partai politik dalam melakukan fungsi sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat,” kata Juru Bicara PSI bidang Hukum, Rian Ernest.

Hal ini dialami PSI beberapa saat yang lalu ketika Bawaslu “mengkriminalisasi” PSI perihal pengumuman polling di harian Jawa Pos meski akhirnya PSI mendapatkan SP3 dari Bareskrim Polri. Demi kepastian hukum agar perkara serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari pada parpol mana pun, PSI menempuh cara konstitusional dengan mengajukan uji materi pasal tersebut ke MK.

PSI juga menguji Pasal 275 ayat 2 serta Pasal 276 ayat 2, yang intinya melarang partai politik untuk beriklan. Iklan yang hanya bisa difasilitasi KPU ini pun hanya dilakukan pada masa 21 hari sebelum masa tenang.

Menurut Rian, “Dua aturan ini telah memasung hak PSI, juga partai politik lain, untuk menyampaikan gagasan perlawanan terhadap korupsi dan intoleransi secara masif ke masyarakat.”

Waktu bagi rakyat untuk terpapar informasi tentang PSI menjadi sangat sempit. Padahal sebagai partai politik baru, PSI tidak berangkat dari titik mulai yang sama dengan partai yang sudah berdiri puluhan tahun. Peraturan seperti ini berpotensi menguntungkan partai lama dan merugikan partai baru.

“Pasal ini tentu juga merugikan media massa cetak, online, stasiun TV, advertising agency, dan para pekerja kreatif yang terlibat dalam proses produksi iklan,” tutup Rian.

#PSI #PSINomor11 #SamaSama #UjiMateriUUPemilu

Dewan Pers: Berita Merdekanews.com Terbukti Melanggar Kode Etik Jurnalistik
Siaran Pers

Dewan Pers: Berita Merdekanews.com Terbukti Melanggar Kode Etik Jurnalistik

Dewan Pers menyatakan Merdekanews.co terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik serta melanggar Pedoman Pemberitaan Media Siber dalam berita ”Jejak Aguan dan Tommy Winata di Partai Solidaritas Indonesia” yang terbit pada 28 Februari 2018.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI), melalui Jaringan Advokasi Rakyat untuk Partai Solidaritas Indonesia Solidaritas (Jangkar Solidaritas), melaporkan Merdekanews.co terkait berita tersebut ke Dewan Pers pada.

PSI melaporkan karena berita tersebut dinilai tidak melaksanakan praktik jurnalistik yang berimbang, membuat judul berita yang tendensius tanpa didukung akurasi, serta ditulis dengan mencampurkan fakta dan opini.

“Kami melaporkan Merdekanews.co dalam semangat menumbuhkan kemitraan yang sehat antara partai politik dan pers. Jika ada yang kurang tepat, sudah seharusnya kami mengajukan koreksi,” kata Koordinator Jangkar Solidaritas, Kamaruddin, dalam siaran pers, Rabu 30 Mei 2018.

Menurut Dewan Pers, klausul Kode Etik Jurnalistik yang dilanggar Merdekanews.co adalah Pasal 1 karena tidak akurat, tidak berimbang, dan beritikad buruk. Juga melanggar pasal 2 karena tidak profesional dengan memuat berita yang tidak berimbang. Aturan dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber yang dilanggar adalah Poin 2 terkait verifikasi dan keberimbangan.

Selain itu, dalam putusan Dewan Pers tertanggal 15 Mei 2018 itu, Merdekanews.co terbukti melanggar UU Pers karena Merdekanews.co belum memiliki badan hukum. Terakhir, Merdekanews.co juga tidak mematuhi Peraturan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers.

Berdasarkan hasil mediasi pada 5 April 2018, Dewan Pers menemukan fakta-fakta terkait Merdekanews.co bahwa, pertama, penanggung jawab Merdekanews.co belum memiliki kompetensi sebagai wartawan utama. Kedua, merdekanews.co belum berbadan hukum. Terakhir, wartawannya belum memahami Kode Etik Jurnalistik.

Dari semua temuan, dalam rekomendasi Dewan Pers, Merdekanews.co wajib memuat hak jawab dan klarifikasi PSI terkait berita ”Jejak Aguan dan Tommy Winata di Partai Solidaritas Indonesia”, disertai permohonan maaf kepada PSI dan pembaca sebagai pihak yang dirugikan.

Lebih lanjut, jika Merdekanews.co tidak memenuhi rekomendasi-rekomendasi Dewan Pers, PSI berhak membawa kasus ini ke ranah hukum.

“Penilaian dan putusan ini semoga bisa ditarik hikmahnya. Pers yang sehat dan profesional adalah dambaan kita semua,” kata Kamaruddin.

 

PSI Kutuk Pengusiran dan Penyerangan Terhadap Warga Ahmadiyah di Lombok Timur
Siaran Pers

PSI Kutuk Pengusiran dan Penyerangan Terhadap Warga Ahmadiyah di Lombok Timur

Partai Solidaritas Indonesia mengutuk aksi pengusiran dan perusakan rumah jemaat Ahmadiyah di Sakra Timur, Lombok Timur yang berlangsung pada 19 Mei 2018.

“Tidak ada satupun warga di negara ini yang boleh diserang dan diancam karena keyakinan keagamaan yang dimilikinya,” ujar juru bicara PSI, Guntur Romli, Minggu (20/5/2018).

PSI meminta pemerintah segera menindak secara tegas pelaku serangan dan menjamin keamanan warga Ahmadiyah di Lombok Timur, maupun di daerah lainnya. “Pemerintah harus bertindak tegas,” ujar Guntur. “Bila dibiarkan ini akan mendorong tumbuhnya bentuk-bentuk radikalisme keagamaan di seluruh Indonesia.”

Dikabarkan, pada 19 Mei, terjadi penyerangan yang menyebabkan 6 rumah warga Ahmadiyah di Sakra Timur rusak berat. Tidak ada korban jiwa. Namun untuk mengamankan keadaan, delapan keluarga diungsikan ke Polres Lombok Timur.

Guntur prihatin bahwa penyerangan ini dilakukan pada awal Ramadhan yang merupakan bulan suci bagi umat Islam di seluruh Indonesia. “Penyerangan ini jelas dilakukan oleh orang-orang berhati kotor yang ingin merusak suasana suci Ramadhan,” ujarnya.

Menurut Guntur, warga Ahmadiyah sudah terlalu lama menjadi sasaran kebencian kelompok-kelompok yang tidak mentoleransi perbedaan. “Pemerintah di masa lalu terkesan mendiamkan,” ujarnya. “Kini pemerintah jokowi harus bersikap tegas. Tidak ada tempat bagi mereka yang tidak menghargai keberagaman. Penindasan hak warga Ahmadiyah ini harus dihentikan.”

Bukan sekali ini warga Ahmdiyah mengalami serangan. Di berbagai wilayah di Indonesia, puluhan masjid Ahmadiyah ditutup paksa, warganya diusir, diserang bahkan sampai mati dibunuh kelompok-kelompok yang menolak hak hidup Ahmdiyah.

“Kami dari PSI meminta semua umat islam untuk menghormati perbedaan dalam beragama,” ujar Guntur. “Dalam Islam, perbedaan adalah rahmat. Agama ada untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan umat manusia, bukan untuk menciptakan peperangan dan menghancurkan.”

GUNTUR ROMLI
JURU BICARA PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Alternatif Cawapres dan Kabinet Kerja II  Presiden Joko Widodo Periode 2019-2024
Publikasi Siaran Pers

Alternatif Cawapres dan Kabinet Kerja II Presiden Joko Widodo Periode 2019-2024

PSI Menyatakan Dukungan Penuh kepada Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019. Salah satu bentuk dukungan PSI adalah menjaring nama-nama figur terbaik untuk mendampingi kerja Presiden Jokowi di Periode kedua. PSI menjaring nama dengan mempertimbangkan rekam jejak, kredibilitas, integritas, reputasi dan prinsip meritokrasi. Publik dimintai masukan untuk bersama mendukung Presiden Jokowi mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Klik slide di bawah ini untuk lihat lebih detail:

jokowi2019_PSI

atau download pdf disini

 Soal Surat Edaran PGGJ, Junjung Tinggi Solidaritas dan Toleransi
Siaran Pers

 Soal Surat Edaran PGGJ, Junjung Tinggi Solidaritas dan Toleransi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan keluarnya Surat Edaran (15/3/2018) dari Persekutuan Gereja-gereja di Kabupaten Jayapura (PGGJ) yang membuat delapan tuntutan. Isi surat tersebut, menurut Wakil Sekretaris Jenderal PSI, Satia Chandra Wiguna, potensial dapat menganggu hubungan antar umat beragama di Jayapura, Papua bahkan di Indonesia. PGGJ membuat delapan tuntutan, salah satunya mempersoalkan pembangunan masjid di kabupaten tersebut.

“Mestinya dialog dan komunikasi antar pemimpin agama di Jayapura di kedepankan daripada bikin surat edaran yang dapat menganggu kehidupan beragama,” ungkap Chandra.

Selain itu Wakil Sekjen PSI juga menilai surat edaran tersebut tidak sesuai dengan semangat toleransi. Pada dasarnya negara menjamin kebebasan beragama semua warga negara kapan pun dan di mana pun. Pendirian rumah ibadah dan praktik keberagamaan mestinya tidak dipersulit. Peraturan Daerah (Perda) pada prinsipnya mengatur ekspresi keberagamaan warga negara, bukan mempersulit dan membatasi.

“Saya harap semua pihak tidak memaksakan kehendak, saling menghormati, dan saling menghargai. Mari kita junjung tinggi solidaritas dan toleransi,” tegas Chandra.

Di samping itu Chandra juga sependapat dengan Menteri Agama RI, Lukman Hakim, yang juga mengingatkan agar ketentuan regulasi sebagai hukum positif dan hukum adat beserta nilai-nilai lokal hendaknya menjadi acuan bersama.

Mengenai kerukunan agama di Indonesia, hasil penelitian yang dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Kementerian Agama (Kemenag) merilis Laporan tahun 2017 kerukunan umat beragama masih tinggi, yaitu 72,27 persen (5/3/2018), diukur melalui tiga indikator, yaitu tingkat toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antarumat beragama.

Beberapa faktor yang berpotensi mengganggu kerukunan umat beragama, di antaranya pilkada, penyiaran agama, bantuan luar negeri, hari besar agama, rumah ibadah, dan sejumlah faktor lainnya.

Mengenai Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan itu, Chandra menyambut positif, namun perlu ditingkatkan lagi. “Edaran-edaran yang dapat merusak kehidupan keagaamaan di Indonesia harus segera dihentikan,” pungkasnya.

RILIS MEDIA DEWAN PIMPINAN PUSAT

PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

PSI Mengecam Aksi Intimidasi oleh Front Pembela Islam Terhadap Majalah Tempo
Siaran Pers

PSI Mengecam Aksi Intimidasi oleh Front Pembela Islam Terhadap Majalah Tempo

Siaran Pers Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI)

1. Partai Solidaritas Indonesia mengecam tindak intimidasi terhadap majalah Tempo yang dilakukan ratusan anggota kelompok Front Pembela Islam pada 16 Maret 2018.

2. PSI bersyukur bahwa tindak intimidasi tersebut tidak sampai memakan korban fisik dan bangunan, namun tetap saja aksi yang dilakukan FPI sama sekali tidak dapat dibenarkan dan membahayakan Indonesia.

3. FPI berhak untuk menyatakan ketersinggungan dan kemarahannya, namun harus tetap dalam koridor-koridor hukum dan tidak mengancam Hak Asasi Manusia.

FPI — dan organisasi manapun di Indonesia – tidak berhak mengambil alih hukum ke tangan mereka sendiri.

4. PSI perlu mengingatkan bahwa dalam UU Ormas 2013 (pasal 59), dinyatakan bahwa ormas dilarang:

a. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau

b. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Majalah Tempo adalah salah satu media di Indonesia yang diakui integritasnya dan selama berpuluh tahun berada di baris terdepan menjadi sarana kontrol sosial yang kritis terhadap semua pihak di Indonesia. Ancaman terhadap Tempo adalah ancaman terhadap demokrasi dan hak warga negara untuk mengungkapkan pendapat yang dijamin oleh UUD 1945. Upaya untuk membungkam Tempo adalah upaya untuk membungkam hak konstitusional warga negara Indonesia.

6. PSI meminta pemerintah dan aparat penegakan hukum bertindak tegas terhadap FPI atau organisasi manapun yang melakukan aksi intimidasi terhadap media massa dan warga Indonesia.

7. Negara Indonesia adalah negara hukum dan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dijamin oleh konstitusi. Dan karenanya PSI mengimbau masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menolak aksi intimidasi yang dilakukan di luar koridor hukum terhadap hak kebebasan berpendapat.

Jakarta, 18 Maret 2018

Danik Eka Rahmaningtiyas
Wakil Sekjen DPP PSI/Jubir PSI Bidang Agama dan Kemasyarakatan

Tiga Perempuan Hebat Mendaftar Jadi Bacaleg PSI
Siaran Pers

Tiga Perempuan Hebat Mendaftar Jadi Bacaleg PSI

Tiga perempuan hebat mendaftar sebagai bakal calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk Pemilu 2019, Rabu 7 Februari 2018. Mereka adalah Niluh Djelantik, Susy Rizky,  dan Milly Ratudian Purbasari. Mereka adalah sosok berprestasi di bidangnya masing-masing.

Niluh, desainer dan pengusaha sepatu wanita ternama, mengatakan inilah saat untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dengan ruang lingkup yang lebih besar.

“Kalau menjadi pengusaha, ruang lingkupnya lebih kecil, hanya terkait dengan para pegawai,” kata Niluh.

Dengan menjadi politisi, saat ikut terlibat dalam pengambilann keputusan, manfaat yang ditebarkan akan jauh lebih luas, bisa mencakup seluruh Indonesia.

Ia mengaku terjun ke politik untuk untuk menepis stigma bahwa politisi itu korup, malas, kotor, tidak bekerja. “Saya ingin menghapus stigma tersebut, ingin membuktikan bahwa politisi bisa sangat berguna untuk masyarakat,” kata perempuan berdarah Bali tersebut.

Mengapa pilih PSI sebagai kendaraan?Niluh mengaku sudah mengenal PSI sejak beberapa waktu yang lalu, mengamatinya dari agak jauh.

“Ini partai yang didirikan anak muda yang punya integritas, prinsip, harga diri, dan kejujuran. Semua itu sama dengan prinsip hidup yang saya jalani,” ujar Niluh.

Sementara itu, Susy Rizky menyatakan, dirinya ingin terjun ke politik karena sejumlah keinginan. Yaitu, ingin mengembangkan lebih banyak daerah pariwisata baru yang selama ini belum tereksplorasi seperti daerah Indonesia Timur.

“Dalam soal pendidikan, saya akan memperjuangkan agar anak-anak bisa melek teknologi dan itu masuk dalam kurikulum,” kata Susy yang kini berbisnis mebel tersebut.

Pengenalan teknologi informasi sejak dini akan mendorong anak-anak bisa kreatif, menciptakan peluang bisnis baru, dan membuat mereka mandiri. Tidak tergantung pada kesempatan kerja yang semakin sedikit.

Susy mengaku menaruh harapan pada PSI. “Ini partai baru yang diisi orang-orang yang memiliki visi yang kuat tentang kebangsaan, sebuah partai yang akan menyokong pemimpin-pemimpin yang berintegritas, yang satu antara kata dan perbuatan,” tutur ibu satu anak ini.

Bersama PSI, Susy yakin mampu mewujudkan mimpi Republik ini di bawah pemimpin dan wakil rakyat yang meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Perempuan ketiga adalah seorang arsitek, Milly Ratudian Purbasari. Milly beranggapan, inilah saatnya untuk masuk ke dalam sistem.

“Saya ingin berkontribusi untuk memperbaiki pendidikan. Bukan hanya pendidikan formal,, tapi juga pendidikan keluarga. Dan juga bagaimana meningkatkan kualitas para guru,” kata Milly.

Ia memilih PSI karena mengaku satu visi dan misi. “Saya sangat anti korupsi. PSI jelas mengemban misi itu. Saya juga melihat PSI membawa cara baru dalam berpolitik. Buat saya,  ini bisa membawa perubahan di perpolitikan Indonesia,” kata kelahiran Bandung ini.

Menanggapi pendaftaran mereka, Ketua Umum DPP PSI Grace Natalie mengaku sangat senang. “Momen semacam inilah yang kami tunggu, ketika sejumlah perempuan menyatakan diri akan terjun berpolitik,” kata Grace.

Politik Indonesia, lanjut Grace, masih membutuhkan banyak politisi perempuan. Sehingga, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan juga mengakomodasi kepentingan kaum perempuan. “Di DPR sekarang, hanya ada sekitar 17 persen perempuan. Ini memprihatinkan,” ujar mantan jurnalis TV ini.

Grace mendorong agar lebih banyak perempuan untuk terlibat dalam politik, mendaftar sebagai bacaleg di PSI. “Mari para perempuan Indonesia, kita perbaiki bangsa ini dengan aktif di politik,” pungkasnya.

Pendaftaran bacaleg PSI gelombang kedua akan ditutup pada 28 Februari 2018. Pendaftar yang lolos seleksi administratif selanjutnya akan menjalani tes wawancara dengan Tim Panelis Independen. Anggota panelis di antaranya mantan Ketua MK Mahfud MD, mantan komisioner KPK Bibit Samad Rianto, mantan Menteru Perdagangan Mari Elka Pangestu, aktivis perempuan Natalia Soebagjo, dan sejumlah nama kredibel lain.

Rilis Media PSI

 

 

 

 

 

 

PSI Buka Gelombang Kedua Rekrutmen Caleg
Siaran Pers

PSI Buka Gelombang Kedua Rekrutmen Caleg

Partai Solidaritas Indonesia membuka gelombang kedua rekrutmen bakal calon legislatif (caleg) untuk Pemilu 2019.

Ketua Umum PSI, Grace Natalie, menyatakan dalam rekrutmen ini akan kembali digelar uji kompetensi melalui wawancara terbuka yang melibatkan para anggota Panitia Seleksi (Pansel) Independen.

Selain nama-nama yang sudah terlibat di gelombang pertama, ada tambahan anggota Pansel Independen, yaitu advokat senior Todung Mulya Lubis, mantan Rektor UIN Jakarta Azyumardi Azra, mantan Menkeu Muhammad Chatib Basri, pakar Hubungan Internasional Clara Juwono, tokoh perempuan Natalia Soebagjo, pakar hukum Bivitri Susanti, penulis Goenawan Mohamad, dan pegiat sosial Atika Makarim.

“Wawancara dilakukan secara terbuka agar masyarakat mengenal caleg yang dipilih. Selama ini masyarakat memilih tanpa mengetahui rekam jejak caleg,” kata Grace dalam siaran pers, Rabu (3/1/2018).

Gagasan pokok seleksi caleg ini adalah keyakinan bahwa partai politik berperan sangat penting di Indonesia. Namun, ironisnya, belum kunjung terjadi reformasi internal di partai politik.

Menurut Grace, “Salah satu masalah utama di parpol adalah sistem rekrutmen calon anggota legislatif yang tidak transparan. Tidak mengherankan praktik korupsi, misalnya, masih sangat marak.”

PSI ingin membangun tradisi dan standar baru. Rekrutmen caleg dijalankan dengan profesional dan transparan. Kalau proses dan sistemnya diperbaiki, diharapkan kualitas anggota legislatif juga jauh lebih baik.

Pada gelombang pertama,  ada 1.155 pendaftar. Dari 146 peserta yang mengikuti tes wawacara, PSI menetapkan 57 calon dinyatakan lolos, 58 lolos dengan syarat. Sementara, 31 orang dinyatakan tidak lolos.

“Pada gelombang kedua, saya berharap ada lebih banyak perempuan yang mendaftar. Masih sangat kurang. Sehingga mudah-mudahan minimal sepertiga dari calon legislatif PSI nanti perempuan,” ujar salah seorang anggota Pansel, Mari Elka Pangestu.

Selain Mari, anggota Pansel yang terlibat di gelombang pertama adalah mantan Ketua MK Mahfud MD, mantan Komisioner KPK Bibit Samad Rianto, praktisi pendidikan Henny Supolo, mantan Komisioner Komnas Perempuan dan Anak Neng Dara Affiah, dan pengamat politik Djayadi Hanan.

Selanjutnya, ada mantan hakim dan pakar hukum Asep Iwan Iriawan, advokat senior Tuti Hadiputranto, dan dosen Komunikasi UI Ade Armando, dosen Fakultas Hukum UGM Zainal Arifin Mochtar, guru besar psikologi UI Hamdi Muluk, dosen ilmu politik UI Sri Budi Eko Wardhani, dan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi.

Pendaftaran gelombang kedua ini akan ditutup pada 28 Februari 2018. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai proses rekrutmen, sila kunjungi www.psi.id.

PSI Opened the Second Batch of Legislative Candidate Enrollment

 

KPU Nyatakan PSI Lolos Verifikasi Faktual Pusat  
Siaran Pers

KPU Nyatakan PSI Lolos Verifikasi Faktual Pusat  

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendatangi kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia, di Jl Wahid Hasyim No 194, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017).

Rombongan dipimpin Ketua KPU Arief Budiman dengan didampingi tiga komisioner, yaitu Ilham Saputra, Pramono Pramono Ubaid Tanthowi, Evi Novida Ginting Manik. Juga hadir anggota Bawaslu, Rahmat Bagja.

Pada sambutan saat menerima rombongan, Ketua Umum PSI, Grace Natalie, menyampaikan terima kasih kepada KPU.

“Kami merasa, dalam proses verifikasi yang berlangsung dari tahap administrasi hingga saat ini, komunikasi dengan KPU selalu mudah. Tiap kali kami menemukan kesulitan, Helpdesk dan LO dari KPU bisa diandalkan dan sangat membantu kami,” ujar Grace.

Pada proses verifikasi faktual di DPP ini,  kata Arief Budiman, KPU ingin mengecek tiga hal.  Pertama, soal keberadaan pengurus inti. Yaitu, Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara.

“Kami ingin melihat KTP dan KTA para pengurus inti,” tambah Arief.

Kedua, soal keterwakilan perempuan yang disyaratkan minimal 30%. Ada 6 dari 9 pengurus DPP PSI yang perempuan atau jauh di atas syarat minimal. Namun, Ketua DPP Tsamara Amany berhalangan hadir karena baru tiba dari luar kota.

Hal terakhir adalah penggunaan kantor. Ada dua syarat kantor, yaitu domisili kantor di ibu kota negara dan bisa dipakai sampai tahap terakhir Pemilu 2019.

Arief menyatakan, “Demikian bapak-ibu sekalian, proses verifikasi ini sudah selesai kita lakukan. Dari ketiga item di atas, kita menyatakan PSI memenuhi syarat”.

Selama tujuh hari dari 15 Desember 2017, KPU melakukan verifikasi faktual di tingkat pusat (DPP) dan provinsi (DPW). Selanjutnya, selama 21 hari, ada verifikasi di tingkat kabupaten dan kota.

“Kalau semua tahapan selesai, pada 17 Februari 2018, kami akan mengumumkan para peserta Pemilu 2019,” ujar Arief.