Taati Social Distancing, PSI Gelar Wawancara Online dengan Tiga Bakal Calon Wali Kota Surabaya
Siaran Pers

Taati Social Distancing, PSI Gelar Wawancara Online dengan Tiga Bakal Calon Wali Kota Surabaya

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar seleksi wawancara gelombang kedua dengan bakal calon walikota Surabaya secara online. Ini merupakan bagian dari untuk Konvensi Pilkada 2020.

“Kami menggelar wawancara gelombang kedua ini secara online karena menimbang situasi pandemi Covid-19 sekarang. Dengan teknologi informasi, wawancara tetap bisa dilakukan dengan tetap mematuhi anjuran physical and social distancing,” kata Ketua Panitia Konvensi PSI, Isyana Bagoes Oka, Minggu 29 Maret 2020.

Ada tiga kandidat yang diwawancarai. Yaitu Andy Budiman (mantan jurnalis, praktisi komunikasi, dan kader PSI), Usman Hakim (entrepreneur dan politisi Partai Berkarya ), dan Rizky Anugerah Pratama (Presiden Mahasiswa BEM Universitas Wijaya Putra Surabaya)

Mereka diwawancarai oleh tiga anggota panelis. Yaitu, Sekjen DPP PSI Raja Juli Antoni, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC) Sirajuddin Abbas, dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan.

Panelis menggali pengetahuan para bakal kandidat soal Surabaya, apa saja yang akan dikerjakan untuk kota kedua terbesar di Indonesia tersebut, dan hal-hal lain yang relevan.

Hasil wawancara kemudian akan diunggah di akun media sosial PSI. Dengan demikian warga Surabaya bisa mengetahui dan mempelajari bakal kandidat yang diwawancarai.

Ketua DPD PSI Surabaya, Josiah Michael, mengatakan, “Proses wawancara ini merupakan bagian dari upaya PSI untuk transparan. Warga Surabaya layak mengetahui kapasitas calon-calon pemimpin mereka. Bukan zaman lagi warga disuguhi “kucing dalam karung” seperti masa-masa lalu.”

Pada gelombang pertama, ada enam bakal kandidat yang lolos seleksi wawancara. Mereka adalah Budi Santoso, Dwi Astutik, Firman Syah Ali, Gunawan, Sally Azaria, dan Zahrul Azhar Asumata. Beberapa saat kemudian, Gunawan mengundurkan diri karena ingin maju dari jalur independen.

Presiden Sudah Bisa Keluarkan Keppres Pelibatan TNI Tangani Covid-19
Siaran Pers

Presiden Sudah Bisa Keluarkan Keppres Pelibatan TNI Tangani Covid-19

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berpendapat Presiden Jokowi sudah bisa menerbitkan keputusan presiden tentang pelibatan TNI dalam penanganan Covid-19

Pemerintah, dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sudah menetapkan status Darurat Bencana secara nasional sejak 29 Februari 2020, hingga kemudian diperpanjang sampai 29 Mei 2020.

“Dengan status Darurat Bencana tersebut, sudah memungkinkan bagi Presiden untuk mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk ikut terlibat dalam penanggulangan bencana tersebut. Berdasarkan UU TNI No. 34 tahun 2004, pasal 7 mengenai Tugas Pokok TNI. Tugas pokok yang dimaksud adalah tugas menjalankan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Termasuk di dalamnya mengenai fungsi TNI dalam bantuan penanggulangan bencana alam dan juga kemanusiaan,” kata Juru Bicara PSI, Andi Saiful Haq, dalam keterangan tertulis, Minggu 29 Maret 2020.

Selanjutnya, kata Saiful, Presiden sebagai Panglima Tertinggi angkatan bersenjata agar segera memberikan instruksi melalui Keppres agar Panglima TNI menggelar Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam fungsi perbantuan menghadapi status darurat bencana.

Saiful melanjutkan, “Dalam hal pelibatan kekuatan TNI dalam bencana, juga secara spesifik untuk penanganan bencana skala nasional seperi Covid-19, kekuatan TNI bisa langsung bersinergi dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Hal ini secara spesifik sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan RI No. 35 Tahun 2011 mengenai Tugas Bantuan TNI kepada pemerintah di daerah.”

BNPB bisa langsung memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Provinsi dan Kabupaten seluruh Indonesia untuk berkoordinasi dengan struktur TNI di wilayah masing-masing. Tentu karena ini merupakan tugas perbantuan TNI dalam keadaan darurat, pelibatan TNI wajib di bawah koordinasi BNPB di tingkat nasional dan BPBD di wilayah masing-masing.

“Pasukan TNI saat ini sangat dibutuhkan untuk memastikan agar social distancing dipatuhi sehingga mencapai hasil yang maksimal. Pasukan TNI dibutuhkan untuk mencegah perpindahan warga dari satu tempat ke tempat yang lain, memastikan tidak ada lagi kerumunan dalam jumlah besar, juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum terhadap fasilitas kesehatan, bandara, pelabuhan, terminal dan fasilitas publik lain. Tentu pasukan TNI juga sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya panik dan kerusuhan sosial dari pihak yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Saiful.

 

Ibu Sudjiatmi Teladan dalam Kesederhanaan, PSI Berduka Sedalam-dalamnya
Siaran Pers

Ibu Sudjiatmi Teladan dalam Kesederhanaan, PSI Berduka Sedalam-dalamnya

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyampaikan rasa duka cita sedalam-dalamnya atas kepergian Ibu Hj Sudjiatmi Notomihardjo, ibunda Presiden Joko Widodo.

“Kami mendoakan Almarhumah semoga kembali ke pangkuan-Nya dengan husnul khatimah, dilapangkan jalannya menuju keabadian,” kata Ketua Umum DPP PSI, Grace Natalie, dalam keterangan tertulis, Rabu 25 Maret 2020.

Grace berharap sosok Almarhumah menjadi teladan semua pihak. Terutama karena beliau tak pernah jumawa sebagai seorang Ibunda presiden.

“Beliau tetap apa adanya, tetap sederhana dan dekat dengan rakyat kecil. Semoga ini menjadi teladan kita semua,” lanjut Grace.

PSI juga mendoakan semoga Presiden Jokowi dan segenap keluarga diberi kekuatan dan ketabahan.

“Presiden Jokowi tengah memimpin bangsa Indonesia dalam melawan wabah Corona. Di tengah itu semua, beliau harus menerima kabar duka tersebut. Tapi dengan doa dan dukungan seluruh rakyat, insya Allah, Presiden Jokowi bisa melampaui ini semua,” pungkas Grace.

PSI Apresiasi Rencana Pemerintah Kucurkan Bantuan Tunai untuk 89 Juta Rakyat
Siaran Pers

PSI Apresiasi Rencana Pemerintah Kucurkan Bantuan Tunai untuk 89 Juta Rakyat

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi keputusan pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan tunai kepada 89 juta rakyat.

“Terima kasih atas keputusan tersebut. Beberapa hari yang lalu, PSI juga sudah mengusulkan agar ada bantuan langsung tunai untuk kalangan masyarakat yang paling terdampak wabah Corona,” kata Ketua Umum DPP PSI, Grace Natalie, dalam keterangan tertulis, Sabtu 21 Maret 2020.

Grace menambahkan, bantuan tunai itu akan sangat berguna untuk membeli bahan kebutuhan pokok yang diperlukan.

“Pada gilirannya bantuan tunai akan menggerakkan roda perekonomian karena daya beli yang kembali menguat. Ketika daya beli menguat, sektor konsumsi akan kembali dinamis setelah dalam beberapa hari ini melemah,” lanjut Grace.

PSI yakin, kata Grace, pemberian bantuan tunai adalah langkah paling cepat dan efektif dalam membantu masyarakat melewati masa-masa sulit seperti sekarang.

“Pada saat bersamaan, PSI juga mengingatkan agar ada pengawasan yang ketat, sehingga seluruh bantuan jatuh ke tangan mereka yang benar-benar membutuhkan atau tepat sasaran,” pungkas Grace.

Pada Jumat sore kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada sekitar 89 juta warga yang akan mendapat bantuan uang dari pemerintah di tengah penyebaran virus Corona.

Menurut Sri Mulyani, kebutuhan dana tersebut masih bisa dipenuhi APBN yang anggaran belanjanya sekitar Rp 2.500 triliun.

PSI Perjuangkan Raperda di 4 Kota Besar terkait Penanggulangan Wabah Virus dan Bakteri
Siaran Pers

PSI Perjuangkan Raperda di 4 Kota Besar terkait Penanggulangan Wabah Virus dan Bakteri

4 Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (F-PSI) di DPRD DKI Jakarta, DPRD Kota Surabaya, DPRD Kota Tangerang Selatan dan DPRD Kota Surabaya mendorong lahirnya rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penanggulangan penyebaran virus dan bakteri menular.

Regulasi tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah lokal dalam menyiapkan langkah-langkah terkait dengan pencegahan dan penanganan penyebaran virus Corona (Covid-19), atau virus dan wabah lain, yang diyakini banyak muncul di masa mendatang.

Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad, mengungkapkan alasan kenapa PSI memperjuangkan Perda penanggulangan virus dan bakteri menular ini. Menurut Idris, dengan Perda, tiga payung hukum terdahulu yang dikeluarkan pemerintah pusat dapat diterjemahkan di aras lokal.

“Kenapa Perda? Sebenarnya Indonesia sudah punya tiga payung hukum, UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, PP No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, dan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4/2019 yang sebenarnya mengamanatkan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk bisa berinisiatif mengambil kewenangan dalam menggerakkan sumber daya dalam menanggulangi penyakit menular atau mencegah penyakit yang dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat,” kata dia dalam konferensi pers bersama di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Jumat 13 Maret 2020.

Selain itu, lewat Perda juga, PSI ingin memastikan kebijakan penanggulangan virus dan bakteri menular di seluruh daerah berorientasi jangka panjang.

“Kata kuncinya adalah keberlanjutan, agar kondisi serupa di masa mendatang dapat ditangani dan dimitigasi lebih awal sehingga peran-peran pemerintah daerah lebih optimal dan bisa membantu pemerintah pusat,” tambah Idris.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya, William Wirakusuma, menyebut, nantinya Perda akan mengatur tentang membangun database dan sistem informasi publik yang transparan, terukur dan akuntabel, dalam arti tidak boleh ada informasi yang disembunyikan terkait keberadaan virus atau bakteri yang berpotensi mengancam kesehatan masyarakat.

Kedua, lanjut William, penting untuk membangun database dengan menggunakan infrastruktur berjenjang dari RT, RW Kelurahan, Kecamatan, guna mengidentifikasi dan mendata warga yang mengalami gejala, tetapi dengan catatan semua informasi dan data pasien dan warga terduga dilindungi dan tidak boleh dibocorkan, apalagi memojokkan korban.

“Poin ketiga, adanya laporan berkala kepada publik terkait upaya pencegahan maupun penanggulangan. Keempat memastikan adanya sistem call center atau pengaduan. Kelima, menyebarluaskan informasi selengkap-lengkapnya dan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mencegah kepanikan dan sebagai bekal masyarakat dalam menyikapi situasi,” ujar pria penyandang gelar master dari Universitaet Kaiserlautern, Jerman, itu.

Selanjutnya, William menegaskan perlunya menerapkan sistem peringatan dini dan memperketat pengawasan di pintu akses wilayah seperti pelabuhan, terminal, bandar, dan stasiun kereta api.

Menurutnya, setelah menerapkan sistem peringatan dini dan memperketat pintu keluar-masuk wilayah, pemerintah daerah harus memastikan tersedianya fasilitas rumah sakit, tenaga medis, dan obat-obatan yang memadai untuk menangani pasien.

Rekomendasi lain PSI yang disebutkan William adalah pemerintah daerah harus sigap menyediakan kebutuhan pokok berupa makanan dan air bersih dalam keadaan darurat, serta realokasi anggaran daerah untuk mengatasi situasi darurat.

Belajar dari pernyataan kontroversial Anies Baswedan yang menyebut moda transportasi kereta rel listrik (KRL) berpotensi menjadi medium penyebaran virus Corona, William menilai pemerintah daerah perlu menyiapkan skema pengaturan ruang publik, sistem transportasi, pusat perbelanjaan, sekolah dan kantor untuk menekan kemungkinan penyebaran virus.

Bahkan, imbuh William, pemerintah harus siap dengan skema penutupan ruang publik dan pusat-pusat keramaian jika keadaan mulai genting, seperti yang dilakukan oleh Italia dan negara-negara lain yang mengisolasi penduduk dan melakukan lockdown wilayahnya.

Melengkapi rekomendasi Perda, William meminta harus ada lembaga yang berwenang penuh sebagai led sector dan mengatur bagaimana hubungan kelembagaan dengan organisasi pemerintah lainnya, serta mendorong pelibatan aktif masyarakat dalam pencegahan penyebaran virus atau wabah serupa di kemudian hari.

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dari Fraksi PSI, Emanuella Ridayati menjelaskan kenapa Perda ini baru diinisiasi di 4 kota besar tersebut.

“Karena tingkat kepadatan penduduk dan mobilitas yang tinggi membuat kota lebih potensial menjadi tempat penyebaran. Selain itu keempat itu berpotensi menjadi pintu masuk penyebaran. Selain itu, secara kebetulan PSI mempunyai kekuatan anggota legislatif yang cukup memadai sehingga bisa memuluskan pembahasan Raperda,” ungkap Rida.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa PSI dengan senang hati memberikan konsep Raperda ini kepada seluruh daerah bahkan untuk tingkat nasional jika diperlukan. “Ini adalah bagian dari komitmen PSI dalam menawarkan solusi yang sedang dihadapi bangsa dan rakyat Indonesia,” tegas Rida.

Sebagai penutup, Ketua Fraksi PSI-PKB DPRD Kota Bandung, Christian Julianto Budiman, memberikan catatan penting terkait penanganan masalah virus Corona oleh pemerintah pusat.

“PSI menganggap perlu ada banyak perbaikan, terutama dalam aspek kesiapan medis, pengerahan sumber daya aparatus pemerintah untuk mengidentifikasi, membangun database, alokasi anggaran, dan pengaturan ruang publik,” sebut Christian Julianto.

“Komunikasi publik juga masih kurang terukur, meski kami mengapresiasi langkah pemerintah untuk menunjuk satu juru bicara terkait masalah corona. Komunikasi dan rencana kebijakan menyeluruh diperlukan untuk membangun trust (kepercayaan) masyarakat, meyakinkan bahwa pemerintah hadir dan siap mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi corona,” tandas dia.

Christian mengusulkan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu berbagi peran dan tugas dalam mengatasi virus pandemi, sehingga tugas berat segera dapat teratasi.

“Salah satu hal strategis dan mendesak adalah agar pemerintah pusat dapat memberikan otoritas (kewenangan) kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan di laboratorium atau fasilitas kesehatan sebagai langkah awal pencegahan penyebaran virus,” pungkas Christian.

Dikutip dari laman https://www.worldometers.info/, hingga Jumat 13 Maret 2020, virus Corona telah menjangkiti 135.063 orang dengan penyebaran di 127 negara dan wilayah. Total korban jiwa mencapai 4.990 orang. Kasus di Indonesia, 34 orang dinyatakan positif mengidap virus Corona dan 2 pasien meninggal dunia. Jumlah korban dan peta penyebaran virus diperkirakan akan semakin meluas sejalan dengan belum ditemukannya vaksin Corona.

Dewan Pers: Pemberitaan law-justice.co soal PSI Melanggar Etika Jurnalistik
Siaran Pers

Dewan Pers: Pemberitaan law-justice.co soal PSI Melanggar Etika Jurnalistik

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menerima salinan Risalah Penyelesaian Pengaduan (RPP) Dewan Pers yang menyatakan pemberitaan yang dimuat dalam portal berita law-justice.co melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Salinan tertanggal 3 Maret 2020 tersebut memuat laporan dari DPP PSI kepada Dewan Pers pada tanggal 11 Februari 2020. Salinan itu juga menegaskan bahwa berita berjudul “Uang Korupsi Jiwasraya Diduga Juga Mengalir Ke PSI” yang diunggah pada Jumat 7 Februari 2020 tersebut jelas cacat etika dan tendensius.

Setelah mendengarkan klarifikasi dari kedua belah pihak pada 21 Februari 2020 dan 3 Maret 2020, Dewan Pers menyimpulkan berita yang diambil dari media lain itu tanpa verifikasi.

Karena itu, Dewan Pers menilai law-justice.co melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena menyuguhkan berita yang tidak akurat, tidak uji informasi, tidak berimbang dan memuat opini yang menghakimi.

Atas dasar putusan tersebut, Dewan Pers memerintahkan law-justice.co wajib melayani Hak Jawab dan meminta maaf kepada Pengadu (PSI) dan masyarakat selambat-lambatnya 2 X 24 jam setelah Hak Jawab diterima. Teradu juga wajib memuat catatan di bawah berita yang diadukan yang menjelaskan berita bersangkutan dinilai oleh Dewan Pers melanggar Kode Etik Jurnalistik, disertai tautan berita yang berisi Hak Jawab dari Pengadu.

Selanjutnya, Teradu diwajibkan menautkan Hak Jawab dari Pengadu sesuai dengan angka 4 huruf b Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Bila tidak melayani Hak Jawab, law-justice.co terancam pidana denda maksimal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Kuasa hukum dari LBH PSI, Heriyanto, mengapresiasi putusan Dewan Pers ini. Ia berharap ada efek jera kepada law-justice.co sebagai Teradu agar menayangkan berita yang mematuhi kode etik jurnalistik dan tidak tendensius di kemudian hari.

“Pertama, kami berterima kasih kepada Dewan Pers yang memutus perkara ini secara objektif. Kedua, semoga akan menjadi pelajaran penting bagi pihak Teradu ke depan, untuk ikut mendidik masyarakat dengan menyuguhkan berita-berita yang sesuai dengan kaidah dan mematuhi kode etik jurnalistik, bukan justru menyebar berita bohong dan tendensius demi memojokkan pihak tertentu,” kata Heriyanto  dalam keterangan tertulis, Selasa 10 Maret 2020.

Pengacara LBH PSI lain, Nasrullah SH menegaskan, di era post-truth seperti hari ini, semua insan pers harus dapat menjaga kode etik jurnalistik dan mempertanggungjawabkan berita yang dimuat, sekaligus meminta masyarakat cermat mencerna berita yang beredar.

“Sikap PSI dalam kebebasan pers tidak perlu diragukan lagi, kami selalu mendorong hal itu. Namun pada saat bersamaan, kami meminta insan pers untuk selalu bekerja sesuai kode etik dan bertanggung jawab dalam pemberitaannya,” pungkas Nasrullah.

 

PSI Minta Komisioner KPAI Mundur terkait Pernyataan “Bisa Hamil di Kolam Renang”
Siaran Pers

PSI Minta Komisioner KPAI Mundur terkait Pernyataan “Bisa Hamil di Kolam Renang”

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Komisoner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Sitti Hikmawatty, untuk mengundurkan diri.

“Pernyataan beliau soal perempuan bisa hamil karena berenang bersama para pria memperlihatkan inkompetensi. Karena itu, permohonan maaf tak cukup. Beliau sebaiknya mundur,” kata Juru Bicara PSI, Dara Nasution, dalam keterangan tertulis, Senin 24 Februari 2020.

Dara melanjutkan, kerja perlindungan anak harus berada tangan para sosok berintegritas dan berwawasan. Tidak bisa diserahkan pada sosok inkompeten seperti Sitti.

Inkompetensi terlihat jelas dari ketidakmampuannya mencerna dan memilah informasi. Padahal, kata Dara, informasi semacam proses kehamilan itu terbilang elementer.

“Kita sedang mempertaruhkan masa depan anak-anak jika menyerahkan mereka dalam naungan sosok seperti Bu Sitti. Membiarkan Bu Sitti tetap di KPAI adalah langkah keliru,” lanjut Dara.

Ke depan, Dara meminta para pejabat publik untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, tidak asal dan harus didukung data yang akurat.

Setelah ramai di media sosial, Sitti mencabut pernyataan tersebut an meminta maaf kepada publik karena memberikan pernyataan yang tidak tepat.

‘Statement tersebut adalah statement pribadi saya dan bukan dari KPAI. Dengan ini saya mencabut statemen tersebut,” kata Sitti seperti dikutip media.

PSI Kembali Laporkan Situs Berita Law-Justice.co ke Dewan Pers
Siaran Pers

PSI Kembali Laporkan Situs Berita Law-Justice.co ke Dewan Pers

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali melaporkan situs berita, law-justice.co, ke Dewan Pers. Laporan ini dipicu unggahan berita berjudul “Uang Korupsi Jiwasraya Diduga Juga Mengalir ke PSI” pada Jumat, 07 Februari 2020.

Diwakili Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia (LBH PSI), Nasrullah S.H, PSI menilai berita yang diunggah oleh law-justice.co itu tendensius, cacat fakta, tidak berimbang dan tanpa konfirmasi. Untuk itu, law-justice.co melanggar Kode Etik Jurnalistik. Khususnya mengenai itikad buruk (pasal 1), mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi (pasal 3), memuat berita bohong dan fitnah (pasal 4), serta tidak berimbang (pasal 2 butir b Pedoman Pemberitaan Media Siber).

“Muatan berita itu tendensius, cacat fakta, tidak berimbang dan tanpa konfirmasi. Untuk itu, jelas bagi kami bahwa law-justice.co melanggar Kode Etik Jurnalistik. Khususnya mengenai itikad buruk pada pasal 1, mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi pada pasal 3, memuat berita bohong dan fitnah pada pasal 4, serta tidak berimbang pada pasal 2 butir b Pedoman Pemberitaan Media Siber,” kata Nasrullah di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis 13 Februari 2020.

Lebih lanjut, Nasrullah menyatakan, law-justice.co sengaja menayangkan karya yang melanggar Kode Etik Jurnalistik untuk menggiring opini buruk terhadap PSI. Hal itu, lanjutnya, persis yang pernah law-justice.co lakukan pada tahun 2018 dengan berita berjudul “Membedah Isi Jeroan Partai Solidaritas Indonesia”. Atas berita itu, Dewan Pers memutuskan law-justice.co melanggar Kode Etik Jurnalistik karena tidak akurat, tidak berimbang dan beropini menghakimi.

“law-justice.co sengaja menayangkan karya yang melanggar Kode Etik Jurnalistik untuk menggiring opini buruk terhadap PSI. Hal ini persis yang pernah law-justice.co lakukan pada tahun 2018 dengan berita berjudul “Membedah Isi Jeroan Partai Solidaritas Indonesia”. Atas berita itu, Dewan Pers memutuskan law-justice.co melanggar Kode Etik Jurnalistik karena tidak akurat, tidak berimbang dan beropini menghakimi,” jelas Nasrullah.

Dalam berkas laporan pengaduan, PSI meminta tiga hal pada Dewan Pers.

“Pertama, Dewan Pers menegur www.law-justice.co yang tidak menjalankan tugas jurnalistik sesuai amanat UU Pers No 40 Tahun 1999 dan pelaksanaan kode etik jurnalistik secara tertulis dan melakukan pengawasan setelahnya,” tutur dia.

“Kedua, Dewan Pers menginstruksikan penurunan berita terkait. Kemudian, terakhir, Dewan Pers meminta www.law-justice.co menyampaikan permohonan maaf kepada PSI di medianya sendiri dan di empat surat kabar yaitu Kompas, Koran Tempo, Tribun, dan Republika,” ucap Nasrullah.

Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara PSI, Dara Nasution, menegaskan, PSI mendukung kebebasan pers di Indonesia yang bertanggung jawab terhadap pemberitaannya. Namun, portal berita justice-law.co mengabaikan prinsip-prinsip dan kode etik jurnalisme dalam membuat berita. Untuk itu, PSI meminta Dewan Pers mencabut status verifikasi portal berita itu.

“PSI mendukung kebebasan pers di Indonesia yang bertanggung jawab terhadap pemberitaannya. Namun, portal berita justice-law.co mengabaikan prinsip-prinsip dan kode etik jurnalisme dalam membuat berita. Untuk itu, PSI meminta Dewan Pers mencabut status verifikasi portal berita itu,” tegas Dara.

Dalam kesempatan ini, PSI juga meminta pendapat Dewan Pers untuk melanjutkan kasus ini ke ranah hukum dengan melaporkan justice-law.co ke polisi.

“Kami juga meminta pendapat Dewan Pers untuk melanjutkan kasus ini ke ranah hukum dengan melaporkan justice-law.co ke polisi, karena fitnah terakhir memperlihatkan bahwa media yang bersangkutan tidak memperlihatkan niat baik dan mengulangi perbuatannya,” pungkas Dara.

Dana BOS Langsung ke Sekolah, PSI Apresiasi Mendikbud Nadiem Makarim dan Menkeu Sri Mulyani
Siaran Pers

Dana BOS Langsung ke Sekolah, PSI Apresiasi Mendikbud Nadiem Makarim dan Menkeu Sri Mulyani

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi terobosan yang diambil Mendikbud Nadiem Makarim dan Menkeu Sri Mulyani soal perubahan skema penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS). Perubahan paling mendasar adalah dana BOS langsung ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening sekolah, tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov dan penyederhanaan tahap penyaluran.

“Kita sangat mengapresiasi sinergitas antara Kemendikbud, Kemenkeu, dan Kemendagri dalam hal debirokratisasi penyaluran dana bantuan operasional sekolah. Kami rasa kebijakan ini sudah sejalan dengan visi dan misi Pak Jokowi, sekaligus menjawab permasalahan di lapangan,” ujar Juru Bicara PSI Dara Nasution dalam keterangan tertulis, Kamis 13 Februari 2020.

Dara juga mengatakan, dengan adanya perubahan skema dan penyederhanaan tahap penyaluran, preseden korupsi bantuan operasional sekolah, seperti kasus yang menimpa Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar, tidak terulang di kemudian hari.

Di penhujung 2018, KPK mencokok Irvan Rivano dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT). Ia terlibat dalam kasus korupsi dana pendidikan dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara.

“Kita sudah punya contoh buruk kasus korupsi dana pendidikan di Kabupaten Cianjur. Itu semua karena proses penyaluran yang berbelit, rumit, dan lama. Kami berharap setelah ada perubahan skema dan penyederhanaan tahap penyaluran ini kejadian serupa tidak terjadi lagi,” tambahnya.

Sementara itu, perubahan lain yang menjadi angin segar bagi tenaga pendidik honorer di 136.539 sekolah yang tersebar di 32 provinsi di seluruh Indonesia ini adalah penyederhanaan tahap penyaluran dana BOS.

Periode penyaluran yang semula dibagi 4 tahap, yaitu 20 persen paling cepat Januari, 40 persen di bulan April, 20 persen pada Juli dan 20 persen di bulan Oktober, menjadi hanya 3 tahap dengan penyesuaian alokasi. Dengan rincian sebagai berikut: 30 persen disalurkan paling cepat di Januari, 40 persen di April, dan 30 persen sisanya digelontorkan pada September.

Seluruh perubahan skema penyaluran dana BOS ini merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar episode ketiga yang digagas Menteri Nadiem.

Sebelumnya, dalam konferensi pers bersama di Jakarta pada Senin 10 Februari 2020, Nadiem mengungkapkan sejumlah masalah yang ia temui saat berdialog dengan pihak sekolah terkait penyaluran dan alokasi dana BOS. Masalah-masalah itu adalah keterlambatan penyaluran dana BOS sehingga mengganggu proses kegiatan belajar siswa, banyak guru honorer yang mengabdi tanpa spenghasilan yang layak, kepala ekolah tidak mempunyai ruang cukup untuk meningkatkan penghasilan guru-guru honorer, dan kesulitan membiayai tenaga kependidikan (operator tata usaha, pustakawan, dll.)

Dengan kebijakan Merdeka Belajar episode ketiga ini, Nadiem memastikan perubahan pada empat aspek penting, yaitu penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah tanpa melalui dinas, penggunaan BOS lebih fleksibel untuk sekolah, nilai satuan BOS meningkat dan pelaporan BOS diperketat agar lebih transparan dan akuntabel.

Terakhir, Dara menegaskan PSI siap membantu mengawasi penyaluran dan penggunaan dana BOS setelah skema baru ini berlaku.

“Kita siap membantu Pak Nadiem dan Bu Sri Mulyani mengawasi penggunaan dana BOS. PSI akan kerahkan sumber daya yang ada agar dana BOS ini tidak lagi ‘dipermainkan’ oleh segelintir orang,” pungkasnya.

Jika Ada Reshuffle Kabinet, PSI Usulkan Pergantian Menteri Agama
Siaran Pers

Jika Ada Reshuffle Kabinet, PSI Usulkan Pergantian Menteri Agama

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berpendapat, jika Presiden Jokowi Widodo hendak merombak kabinet, Menteri Agama Fachrul Razi layak menjadi prioritas utama diganti.

“Bila presiden sebagai mandataris rakyat dan pemegang hak prerogatif berpikir untuk menyegarkan kabinet agar bekerja dengan lebih baik, PSI mengusulkan menteri agama menjadi prioritas utama untuk diganti,” kata Juru Bicara PSI, Mohamad Guntur Romli, dalam keterangan tertulis, Rabu 12 Februari.

Usulan ini berangkat dari sejumlah kekeliruan yang pernah dilakukan Fachrul Razi sebagai menteri agama. Kekeliruan terakhir adalah rencana memulangkan 600 eks kombatan ISIS asal Indonesia.

“Pernyataan tersebut jelas potensial mengganggu rasa aman 250 juta warga negara Indonesia di dalam negeri. Para eks kombatan itu jelas sudah mengkhianati dasar negara Pancasila dan menebar teror demi ideologi yang diyakini,” kata Guntur yang dikenal ‘anak ideologis’ Gus Dur tersebut.

Kekeliruan lain adalah menunjuk pejabat yang beragama Islam sebagai Plt Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama .

“Hal ini mencerminkan kurangnya pengetahuan Pak Menteri tentang birokrasi dan merefleksikan kekurangpekaan beliau atas keragaman masyarakat Indonesia,” lanjut Guntur Romli.

Sebelumnya ada soal perpanjangan izin Front Pembela Islam (FPI). Fachrul Razi menyebut FPI sudah membuat perjanjian dengan Kementerian Agama untuk menerima Pancasila dan NKRI. Itu sebabnya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi itu mau diperpanjang.

“Buat PSI, bukan hanya pernyataan di atas kertas yang mesti dipegang. Yang terpenting adalah perilaku nyata dalam masyarakat. Ketika perilaku sebuah organisasi meresahkan, SKT-nya tidak layak diperpanjang,” kata jebolan Universitas Al Azhar, Mesir, ini.

Tiga hal tersebut hanya contoh. Masih ada sejumlah blunder lain dari Fachrul Razi. Menurut Guntur, Presiden Jokowi punya tugas besar memajukan Indonesia. Untuk itu dibutuhkan para pembantu yang mumpuni.

“Pembantu presiden di kabinet sepatutnya menjadi aset, bukan beban. Sekali lagi, jika Pak Jokowi mulai memikirkan reshuffle kabinet, menteri agama agaknya layak jadi prioritas utama. Jangan sampai inkompetensi seorang menteri mengganggu kinerja kabinet secara keseluruhan,” pungkas Guntur.