Keputusan MA Menzalimi Perempuan, Bebaskan Ibu Nuril
Pernyataan Sikap DPP PSI Siaran Pers

Keputusan MA Menzalimi Perempuan, Bebaskan Ibu Nuril

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menuntut Mahkamah Agung (MA) agar membebaskan Ibu Baiq Nuril Maknun, seorang korban pelecehan seksual yang justru divonis penjara.

“Keputusan MA ini aneh dan menzalimi perempuan. Sudah jelas-jelas jadi korban kok malah dikriminalisasi? Jangan biarkan korban pelecehan seksual menjadi korban dua kali dengan putusan MA yang janggal ini. Stop! Bebaskan Ibu Nuril!” kata juru bicara PSI untuk pemberdayaan perempuan, Dara A. Kesuma Nasution.

Baiq Nuril Maknun (36) adalah mantan pegawai honorer bagian Tata Usaha di SMU 7 Mataram, NTB. Kasus Nuril berawal di tahun 2017 dengan kepala SMA di Mataram berinisial M menelpon dan menceritakan pengalaman hubungan seksualnya dengan perempuan lain. Nuril kemudian merekam pembicaraannya untuk membuktikan dirinya tak memiliki hubungan dengan M.

Seorang rekan Nuril kemudian menyebarkan rekaman itu ke Dinas Pendidikan Kota Mataram dan pihak-pihak lain. Tetapi kepala sekolah yang saat ini telah dipindahkan justru melaporkan Ibu Nuril ke polisi atas pelanggaran UU ITE.

Hakim kasasi Mahkamah Agung menyatakan bahwa Baiq Nuril Maknun bersalah atas sangkaan mendistribusikan atau mentransmisikan konten kesusilaan seperti yang termaktub dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Caleg PSI Dapil Sumatera Utara III ini mengatakan, “Ada kejanggalan dari sangkaan kepada Ibu Nuril, berdasarkan fakta persidangan, Ibu Nuril tidak pernah menyebarkan konten pelanggaran asusila tersebut. UU ITE seharusnya digunakan untuk melindungi korban, bukan malah mengkriminalisasi korban.”

Ibu Nuril sudah dinyatakan tidak bersalah di Pengadilan Negeri (PN) Mataram Juli lalu, bahkan sempat menjadi tahanan kota. Namun jaksa penuntut umum mengupayakan kasasi yang berbuah putusan MA yang menjatuhkan hukuman dengan hukuman enam bulan penjara dan denda Rp500 juta. Kuasa hukum Ibu Nuril memang akan mengajukan kasasi, tetapi vonis MA yang dijatuhkan akan segera dilaksanakan.

“Hukum itu dibuat untuk melindungi korban. Tentu harus melihat konteks perkara. Di mana hati nurani? Coba bayangkan kalau itu terjadi pada ibu atau saudara perempuan kita,” ujar Dara.

Dara juga menyayangkan kriminalisasi semacam ini berpotensi menjadi preseden yang membungkam perempuan untuk bersuara atas pelecehan seksual yang dialaminya. Ia berkata, “Selama ini banyak korban pelecehan yang takut melapor. Jika Ibu Nuril betul-betul ditahan, maka korban-korban lain akan semakin bungkam.”

 

Resep Ekonomi Prabowo Asal-Asalan
Pernyataan Sikap DPP PSI Siaran Pers

Resep Ekonomi Prabowo Asal-Asalan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meragukan kemampuan Prabowo-Sandi untuk menawarkan solusi bagi tantangan-tantangan ekonomi Indonesia lima tahun ke depan. Pasalnya, pernyataan Prabowo dan juru bicaranya sering tak masuk akal.

“Dalam pidato, Prabowo janji tak impor BBM misalnya. Gimana caranya dalam lima tahun Indonesia swasembada energi? Kita impor BBM 700 ribu barel per hari loh,” ujar Yurgen Alifia Sutarno, Juru Bicara PSI dan Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat VI (Depok-Bekasi), dalam keterangan pers, Rabu 7 November 2018.

Yurgen menegaskan ada dua opsi untuk merealisasikan skenario Prabowo.  Pertama, Pertamina harus menaikkan lifting minyak bumi. Sejak 2010, lifting minyak terus turun dari 945 ribu barel per hari menjadi 750 ribu barel per hari. Padahal kebutuhan dalam negeri mencapai sekitar 1,3 juta barel per hari.

“Ini dikarenakan kapasitas sumur yang sudah tua. Eksplorasi juga mahal, butuh waktu lama dan banyak tantangan teknis. Tidak mudah dilakukan hanya dalam rentang lima tahun,” ujar Yurgen.

Opsi kedua, menurutnya, lebih sulit lagi yaitu mendorong masyarakat menggunakan kendaraan listrik untuk menekan konsumsi BBM.

“Apa iya dalam lima tahun bisa mengkonversi puluhan juta kendaraan berbahan bakar minyak ke gas atau listrik misalnya? Atau apa sebenarnya solusinya? Coba realistis sedikitlah,” kata peraih Master of Public Policy, University of Oxford, ini.

Yurgen juga mengaku kecewa dengan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan sejumlah jubir Prabowo-Sandi terkait isu ekonomi.

“Ada yang bilang inflasi rendah karena daya beli rendah, ada yang bilang infrastruktur tak mampu membuka lapangan kerja. Saya heran ini timnya pak Prabowo sebenarnya mengerti ekonomi apa enggak? Ini kayaknya asal-asalan aja. Cuma ingin menyerang pemerintah tapi miskin data,” tutupnya.

Sebelumnya, Calon Presiden Prabowo Subianto berjanji tidak akan impor barang atau kebutuhan apapun dari luar negeri apabila terpilih menjadi presiden pada Pemilu 2019 mendatang.

PSI Mengusulkan Jokowi Dinobatkan Sebagai ‘Bapak Ekonomi Digital Indonesia’
Pernyataan Sikap DPP PSI Siaran Pers

PSI Mengusulkan Jokowi Dinobatkan Sebagai ‘Bapak Ekonomi Digital Indonesia’

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan agar Presiden Jokowi dinobatkan sebagai Bapak Ekonomi Digital Indonesia.

“Kepemimpinan Pak Jokowi telah memberikan dukungan luar biasa bagi perkembangan ekonomi digital dengan memberikan kondisi yang kondusif untuk generasi milenial berkarya,” ujar Daniel Tumiwa, juru bicara PSI untuk ekonomi kreatif, Senin 29 Oktober 2018.

Pernyataan PSI ini dikeluarkan merespons laporan PPRO, spesialis pembayaran elektornik lintas negara berbasis Inggris,  yang menempatkan Indonesia pada peringkat tertinggi pertumbuhan E-commerce di dunia. Menurut PPRO, pertumbuhan E-commerce Indonesia mencapai 78%, jauh melampaui rata-rata pertumbuhan dunia yang hanya berada pada angka 14% dan Asia pada angka 28%.

Menurut Daniel, “Di dunia di mana ekonomi digital semakin menempati posisi semakin sentral dalam perekonomi dunia. Pertumbuhan ini adalah sebuah aset besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa datang.”

Daniel memuji kebijakan Presiden yang menjadikan pemerintah tidak campur tangan terlalu jauh dan membiarkan industri bekerja dengan dinamis dan penuh inisiatif. “Industri ekonomi digital dibiarkan mengatur diri sendiri. Sementara pemerintah dengan baik berperan sebagai akselerator,” ujar Daniel.

Sebagai salah satu pionir dalam dunia E-commerce di Indonesia, Daniel merasakan langsung dukungan dan kepemimpin Presiden Jokowi telah menyebabkan ekonomi digital Indonesia berkembang pesat di mana selama empat tahun terakhir, ruang bagi pengusaha generasi baru mengambil peran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dibuka seluas-luasnya.

“Pendekatan pemerintahan Jokowi berbeda sekali dengan pemerintahan sebelumnya. Dulu ada kesan pemerintah enggan mengatur investasi di bidang ini; di mana di era Pak Jokowi berbagai hambatan bagi tumbuh kembangnya ekonomi digital justru terus diminimalisir. Kesungguhan inisiatif pemerintah itu terbukti membuahkan hasil setelah Indonesia resmi mengembangkan 4 perusahaan unicorn bernilai total Rp 108,3 trilyun dalam 3 tahun terakhir,” jelas Daniel.

Daniel menyebut sejumlah langkah di era Pak Jokowi yang menumbuhkan ekonomi digital, antara lain: dibatalkannya Daftar Investasi Negatif untuk e-commerce, penyesuaian atas kewajiban server berada secara fisik di Indonesia, pendekatan progresif terhadap pajak penjualan e-commerce, dan pemberian peninjauan secara selektif izin kerja tenaga ahli teknologi yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan rintisan.

Lebih lanjut, menurut Daniel, pemerintah saat ini sudah cukup maksimal memberi dukungan dan perlindungan bagi perusahaan-perusahaan rintisan (start up). “Platform dan media digital tidak bisa langsung dituntut secara hukum apabila dianggap gagal menjalankan usahanya. Hal ini penting karena memberi ruang untuk bereksperimen dan mengubah model bisnis seiring dengan perubahan sikap konsumen yang cepat berubah di dunia digital. Perlindungan semacam ini akan mendorong inovasi luar biasa seperti terjadi di Amerika Serikat,” terang Daniel.

Menurut Daniel, segenap langkah rileks pemerintah inilah yang menyebabkan Indonesia berada di peringkat tertinggi pertumbuhan e-commerce di dunia. “Ini adalah bukti nyata bahwa Pak Jokowi layak dinobatkan sebagai Bapak ekonomi Digital Indonesia!” tutup Daniel.

Hukum Seberat-beratnya Pelaku Korupsi Termasuk Bupati Cirebon
Pernyataan Sikap DPP PSI Siaran Pers

Hukum Seberat-beratnya Pelaku Korupsi Termasuk Bupati Cirebon

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus bekerja memberantas korupsi. Termasuk dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra, beberapa hari lalu.

“KPK merupakan “anak kandung” reformasi. Tidak boleh ada lagi gagasan membubarkan KPK atau menganggap KPK sebagai lembaga sementara saja. Korupsi akan bisa hilang ketika KPK, Kepolisian dan Kejaksaan kuat. Kita mendukung peningkatan remunerasi Kepolisian dan Kejaksaan agar mereka juga dapat lebih optimal dalam memberantas korupsi.” kata Ketua DPP PSI, Tsamara Amany, dalam keterangan pers, Jumat 26 Oktober 2018.

Menurut Tsamara, selama korupsi masih merajalela, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan harus tetap bekerja dengan jumlah penyidik dan fasilitas yang memadai untuk menunjang keberhasilan agenda pemberantasan korupsi.

“Tidak masalah jika KPK terus melakukan OTT terhadap pejabat negara yang korup. Para pejabat segeralah bertaubat atau kita dorong terus KPK untuk bekerja, begitu pun dengan kepolisian dan kejaksaan. Biarkan hanya pejabat bersih yang tersisa,” ujar Tsamara.

Terkait dengan OTT atas Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, PSI mengaku mendukung pada Pilkada tempo hari. Dukungan dilakukan tidak sejak awal pencalonan tapi pada menit-menit akhir sebelum masa pencoblosan.

“Alasannya PSI perlu waktu panjang untuk memutuskan, dengan melakukan penelitian atas rekam jejak para calon. Kami tidak mau asal mendukung. Sebagai petahana, beliau tidak ada masalah dengan korupsi dan intoleransi yang menjadi nilai dasar PSI,” kata Tsamara.

Bahwa bupati bersangkutan ternyata terjerat kasus hukum, lanjut Tsamara, PSI mengaku menyesali keputusan untuk mendukung.  “Bagaimana pun kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kami hanya bisa menyelidiki rekam jejak, hal-hal yang telah terjadi,” kata Tsamara

Dalam proses hukum, PSI memohon majelis hakim menghukum seberat-beratnya sesuai UU yang berlaku. “Kita harus terus berusaha menciptakan efek jera untuk pelaku korupsi. Hukuman seberat-beratnya mungkin merupakan cara terampuh,” pungkas Tsamara.

OTT Kepala Daerah Jadi Bukti Kegagalan Partai Politik
Pernyataan Sikap DPP PSI

OTT Kepala Daerah Jadi Bukti Kegagalan Partai Politik

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai, Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra semakin memperlihatkan kegagalan partai politik dalam membentengi kadernya dari praktik korupsi.

Sunjaya menjadi kepala daerah ke-35 yang terjaring OTT KPK. Di luar mereka ada, sekitar 50 ada kepala daerah lain yang dijerat KPK sebagai hasil penyidikan kasus sejak lembaga itu berdiri pada 2002. Di jajaran legislatif, sekitar 250 wakil rakyat telah dijerat sejak 2004.

“Ketika partai-partai politik lama gagal karena terbenam dalam tradisi usang dan berbahaya, kehadiran sebuah partai baru yang menawarkan antitesis menjadi sangat relevan,” ujar Ketua DPP PSI, Tsamara Amany, dalam keterangan persnya, Kamis 25 Oktober 2018.

PSI menilai ada masalah dalam rekrutmen di internal parpol lama. “Parpol bahkan belum berkomitmen menghadirkan politisi yang bersih, baik untuk legislatif maupun eksekutif,” kata Tsamara.

Rekrutmen parpol masih dilakukan di ruang-ruang tertutup, jauh dari pantauan publik. “Kita tidak tahu apa yang terjadi dan dibicarakan. Tapi kabar yang santer beredar selalu melibatkan sejumlah uang sebagai mahar. Tak ada uang, tak ada pencalonan. Partai harus berani membuka sistem rekrutmen caleg secara transparan untuk menghindari kecurigaan, “ ujar Tsamara.

Ketika hal tersebut terjadi, pada gilirannya sang politisi akan sangat tergoda untuk berupaya “balik modal” dengan cara apapun.

Celakanya lagi, alih-alih melakukan introspeksi, sejumlah partai malah menuding aparat hukum melakukan kriminalisasi dan tebang pilih.  Menurut Tsamara, “Ini kembali menjadi bukti bahwa mereka tak punya komitmen pada pemberantasan korupsi.”

PSI memulai tradisi baru. Rekrutmen dilakukan secara terbuka, disiarkan melalui media sosial, dan melibatkan panelis independen. Salah satu panelis yang terlibat adalah mantan Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Rianto.

Sama sekali tak ada uang mahar dalam proses pencalonan. “Kalau kita mau benar, benahi sejak hulu, dari proses rekrutmen,” ujar Tsamara yang juga Caleg DPR RI dari dapil Jakarta II.

Karena itu pula, PSI sejak awal mendukung Peraturan KPU yang melarang mantan napi korupsi untuk menjadi anggota legislatif. Kami satu-satunya partai yang secara aktif menyuarakan dukungan, bahkan datang ke KPU. Terbukti, 100% PSI bebas napi koruptor.

Hari Santri adalah Momentum Jihad untuk Kebangsaan dan Kemanusiaan
Pernyataan Sikap DPP PSI Siaran Pers

Hari Santri adalah Momentum Jihad untuk Kebangsaan dan Kemanusiaan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengimbau umat islam Indonesia menjadikan Hari Santri yang jatuh pada 22 Oktober sebagai momentum Jihad untuk kebangsaan dan kemanusiaan, dan bukan untuk perpecahan dan terorisme.

“Alim ulama di Indonesia sejak kelahiran bangsa ini  telah berjihad untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kesatuan Indonesia, karena itu umat islam saat ini harus melanjutkan cita-cita luhur itu, dan bukannya menciptakan perpecahan dan ketakutan” ujar Mohamad Guntur Romli, juru bicara PSI, Senin 22 Oktober 2018).

Menurut Guntur Romli, dilacak dari akar sejarahnya, Hari Santri merupakan peringatan atas dikeluarkannya Resolusi Jihad Alim Ulama pada tanggal 22 Oktober 1945. Dalam Resolusi itu termuat  fatwa kewajiban bagi setiap muslim mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia yang disebut jihad. Menurut Guntur Romli, inilah yang disebut jihad kebangsaan dan kemanusiaan, dan bukan jihad untuk terorisme.

“Hari Santri adalah peringatan dikeluarkannya Resolusi Jihad oleh Alim Ulama 22 Oktober 1945, berisi  jihad untuk membela kemerdekaan Republik Indonesia meski bukan negara Islam dan bukan negara Khilafah. Mereka yang mati membela Indonesia pun dinyatakan syahid. Ini jihad kebangsaan dan kemanusiaan”, kata Guntur Romli yang juga tokoh muda NU.

“Alim Ulama kita sudah melakukan kontekstualisasi jihad untuk membela kemerdekaan dan melawan penjajahan. Ini ajaran agung Islam yang universal, bukan jihad ala ISIS dan Al-Qaidah yang malah bikin terorisme, ketakutan, kerusakan dan kekacuan,” tegas Guntur Romli yang akan maju sebagai Caleg DPR RI untuk Jatim III.

Ia juga mengingatkan bahwa meskipun Resolusi Jihad ditandatangani oleh ulama dan kyai, namun nama yang digunakan bukanlah Hari Ulama atau Hari Kyai, tapi Hari Santri. “Ini menandakan kesetaraan,” ujar Guntur Romli.

“Santri adalah pembelajar seumur hidup,” ujarnya. “Meski sudah menjadi kyai dan ulama ia tetap disebut santri, karena tetap belajar dari buaian sampai kuburan (uthlub al-’ilma minal mahdi ilal lahdi).”

Sebagai santri, Guntur Romli menyatakan bahwa umat Islam harus berterimakasih pada Presiden Jokowi karena penetapan hari Resolusi Jihad Ulama ini sebagai Hari Santri. “Peringatan Hari Santri Nasional ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden (Keppres) No 22 Tahun 2015. Penetapan Hari Santri Nasional merupakan penunaian Jokowi atas janjinya saat Kampanye Pilpres tahun 2014. Jadi, ingat Hari Santri, Ingat Jokowi,” pungkas Guntur Romli.

4 Hal yang Membuat Jokowi Dicintai Rakyat
Pernyataan Sikap DPP PSI Sikap PSI

4 Hal yang Membuat Jokowi Dicintai Rakyat

Pengalaman personal saya dengan Pak Jokowi dan hasil observasi saya berinteraksi dengan masyarakat menyimpulkan ada 4 hal yang membuat Pak Jokowi dicintai rakyat.

Pertama, Pak Jokowi pekerja keras. Dengan selogan “kerja, kerja, kerja” 4 tahun ini Jokowi ini  telah menyelesaikan  banyak proyek pembangunan bahkan yang diasumsikan tidak akan bisa diselesaikan.

Kedua, Pak Jokowi adalah pemimpin yang sederhana, bersahaja, sabar, santun dan rendah hati dan taat beribadah. Ini adalah karakter utama pemimpin yang sulit dicari tandingannya.

Ketiga, Pak Jokowi berhasil memisahkan proyek pembangunan dan bisnis keluarganya. Istri, anak, dan mantunya membuka usaha sendiri yang tidak ada hubungannya dengan anggaran negara.

Keempat, Pak Jokowi pemimpin yang energik. Beliau pemimpin yang tidak hanya duduk di istana. Ia keliling mengecek pembangunan. Bertemu rakyat menangkap aspirasi mereka. Ini tidak mungkin dilakukan oleh pemimpin yang tidak memiliki kesehatan fisik paripurna.

 

Ketua Umum DPP PSI

Grace Natalie

Kalau Jokowi Anti-Islam, Mustahil Masuk 500 Muslim Dunia Paling Berpengaruh 2019
Pernyataan Sikap DPP PSI Siaran Pers

Kalau Jokowi Anti-Islam, Mustahil Masuk 500 Muslim Dunia Paling Berpengaruh 2019

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik masuknya nama Presiden Jokowi dalam daftar 500 Muslim Dunia Paling Berpengaruh 2019. Dalam  daftar itu, Presiden Jokowi berada di urutan ke-16 – sama seperti daftar ini tahun lalu.

“Penghargaan ini dengan tegas membantah persepsi sebagian pihak yang menyatakan Jokowi dan pemerintahannya anti-Islam. Jika Pak Jokowi anti-Islam, mustahil dia masuk daftar The Muslim 500,” kata Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, dalam keterangan persnya, Jumat 19 Oktober 2018.

Daftar 500 Muslim Dunia Paling Berpengaruh 2019 diterbitkan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), institusi riset independen yang terafiliasi dengan Institut Aal Al Bayt Kerajaan untuk Pemikiran Islam, yang berkantor di Amman, Yordania.

Toni menyatakan, “Di sisi lain, penghargaan ini merupakan pengakuan dunia untuk kepemimpinan Pak Jokowi di Indonesia. Beliau diakui mampu memimpin sebuah negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia.”

Penyelenggara menggarisbawahi bahwa pembangunan infastruktur yang massif dan penyediaan layanan sosial membuat Jokowi mendapat dukungan kuat dari rakyat.

“Pihak luar saja mengakui bahwa Presiden Jokowi memang punya kerja nyata yang membuatnya dicintai rakyat. Selama puluhan tahun, infrastruktur tidak dipedulikan. Baru di tangan Jokowi menjadi prioritas,” ujar Toni.

Ia melanjutkan, infrastruktur akan membangun konektivitas antar daerah, juga membuat akses ke berbagai daerah menjadi lebih gampang.

Terakhir, blusukan ala Jokowi juga kembali mendapat atensi dari penyelenggara. Cara ini membuatnya bisa langsung mendengar dan melihat persoalan rakyat.

“Pemimpin tipe ini tak berjarak dengan realitas. Beliau tak bisa dibohongi jika ada bawahan yang berprinsip Asal Bapak Senang,” pungkas Toni.

Selain Jokowi, warga negara Indonesia yang juga masuk dalam Daftar 500 Muslim Dunia Paling Berpengaruh 2019 adalah Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj (urutan ke-20) dan ulama karismatis Habib Luthfi Yahya (urutan ke-37).

Jangan Grasa-Grusu Tuduh Dana Kampanye PSI
Pernyataan Sikap DPP PSI Siaran Pers

Jangan Grasa-Grusu Tuduh Dana Kampanye PSI

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan sejumlah elite politik yang secara grasa-grusu menggoreng isu tentang laporan dana awal kampanye (LADK) PSI.

“Mereka melakukan itu untuk kepentingan politik sesaat, tanpa mengkonfirmasi kepada kami, ,” kata Bendahara Umum PSI, Suci Mayang Sari, dalam konferensi pers, Kamis 18 Oktober 2018 di DPP PSI.

Dana awal kampanye PSI sesungguhnya adalah Rp 4,9 miliar, bukan Rp 185 miliar seperti yang diberitakan beberapa hari terakhir.

Dalam penginputan laporan LADK PSI pada 23 September 2018 ke KPU terdapat persoalan penggunaan titik dan koma pada salah seorang caleg PSI, yaitu Robert Soter Marut.

“Dana awal caleg tersebut mestinya Rp 180.000.000, 210  (seratus delapan puluh juta rupiah dua ratus sepuluh sen),” kata Mayang, panggilan akrab Suci Mayang Sari.

Namun, dalam proses input, yang seharusnya tanda koma tetapi tanda titik yang dipakai. Sehingga angkanya berlipat menjadi Rp 180.000.000.210  (seratus delapan puluh miliar dua ratus sepuluh rupiah).

“Malam itu juga, PSI secara lisan telah menyampaikan adanya kesalahan data dan merevisi,” kata Mayang.

Pada 26 September 2018, sesuai ketentuan masa perbaikan yang diberikan KPU, PSI menyampaikan revisi LADK dan diterima KPU.

Dua hari kemudian, pada 28 September 2018,  KPU mengumumkan dana awal kampanye seluruh partai, “Dalam pengumuman itu, jumlah dana awal kampanye PSI sudah sesuai dengan revisi yang kami berikan,” kata Mayang.

Maka laporan yang final adalah:

  1. Total penerimaan calon anggota DPR RI: Rp 4.878.783.515, 21
  2. Total dana di rekening khusus dana kampanye (RKDK) partai: Rp 10.913.163

Total penerimaan keseluruhan atau LADK PSI adalah  Rp 4.889.696.678, 21.

Terkait hal ini, Caleg PSI Robert Soter Marut meminta para elite politik tidak menyebar hoax. “Saya melaporkan laporan dana kampanye sampai ke sen rupiah karena ingin menjalankan politik yang jujur,” kata Robert.

Mayang menambahkan, “Kami berharap semua pihak menggunakan data secara akurat dan tidak menyampaikan hoax untuk kepentingan memfitnah lawan politik.”

Dana Awal Kampanye PSI Rp 4,9 Miliar, Bukan Rp 185 Miliar
Pernyataan Sikap DPP PSI Siaran Pers

Dana Awal Kampanye PSI Rp 4,9 Miliar, Bukan Rp 185 Miliar

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) PSI berjumlah Rp 4.889.696.678, 21. Jadi, bukan Rp 185 miliar seperti diberitakan sejumlah media.

Dalam penginputan laporan LADK, terdapat persoalan penggunaan titik dan koma pada salah seorang caleg PSI, yaitu Robert Soter Marut.

“Dana awal caleg tersebut mestinya Rp 180.000.000, 210 (seratus delapan puluh juta rupiah dua ratus sepuluh sen),” kata Bendahara Umum PSI, Suci Mayang Sari, dalam keterangan pers, Rabu 17 Oktober 2018.

Namun, data diinput dengan memajukan 3 angka di belakang koma, menjadi Rp 180.000.000.210 (seratus delapan puluh miliar dua ratus sepuluh rupiah).

Hal ini sudah diperbaiki dan diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU). Maka laporan yang final adalah:
1. Total penerimaan calon anggota DPR RI: Rp 4.878.783.515, 21
2. Total dana di rekening RKDK Partai : Rp 10.913.163

Maka, total penerimaan keseluruhan atau LADK PSI adalah Rp 4.889.696.678, 21.

“Kami berharap semua pihak menggunakan data secara akurat dan tidak menyampaikan hoax untuk kepentingan politik masing-masing,” kata Mayang.

Mayang melanjutkan, perbedaan data mungkin tidak akan terjadi jika caleg bersangkutan melakukan pembulatan angka. “Tapi, caleg kami tersebut sangat jujur. Bahkan, beberapa sen rupiah pun dia laporkan,” pungkasnya.