Putusan Uji Materi UU Perkawinan Jadi Kemenangan Kecil buat Perempuan dan Anak Indonesia
Pernyataan Sikap DPP PSI

Putusan Uji Materi UU Perkawinan Jadi Kemenangan Kecil buat Perempuan dan Anak Indonesia

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi putusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi UU No 1/1974 tentang Perkawinan khususnya pasal tentang batas usia pernikahan.

Pada sidang hari ini, Kamis 13 Desember 2018, majelis hakim MK menyatakan, batas usia 16 tahun di pasal 7 UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memgikat secara hukum. Pihak eksekutif dan legislatif diberi waktu tiga tahun untuk mengubah UU Perkawinan.  Jika tiga tahun tidak juga berubah, pasal itu otomatis tidak berlaku.

 

Ketua Umum PSI, Grace Natalie, yang juga hadir di persidangan, menyatakan, “Hari ada kemenangan kecil untuk perempuan-perempuan dan anak-anak Indonesia. Kami mengapresiasi putusan majelis hakim MK. Apresiasi juga kami sampaikan ke para pemohon uji materi. Para pemohon telah menyuarakan aspirasi banyak perempuan dan anak di Indonesia.”

Grace menambahkan, putusan ini sudah lebih progresif dibandingkan putusan uji materi sebelumnya, meskipun ada pemberian waktu maksimal tiga tahun untuk perubahan.

Sepintas memang tiga tahun itu terkesan lama. “Tapi mengingat 4 bulan lagi pemilu sebenarnya tidak terlalu lama. Tinggal publik yang harus kritis untuk memilih partai-partai yang memang peduli pada anak dan perempuan,” kata Grace di Gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Lebih lanjut, lanjut Grace, putusan majelis hakim MK ini semakin mengkonfirmasi dan relevan dengan perjuangan PSI yang dinyatakan dalam Pidato Akhir Tahun Grace Natalie pada 11 Desember kemarin di Surabaya.

“Putusan MK ini menjadi bahan bakar tambahan untuk PSI. Karena bola dikembalikan ke legislatif. Kalau kami masuk parlemen, PSI akan mendesak supaya perbaikan UU Perkawinan dipercepat, tidak perlu sampai tiga tahun,” ujar mantan presenter TV berita tersebut.

Pada Pidato Politik Akhir Tahun itu, Grace menegaskan bahwa PSI mendukung  usulan kenaikan batas usia pernikahan. Dari 16 tahun menjadi 18 tahun.

“Kami akan mendukung kenaikan batas usia pernikahan menjadi 18 tahun. Agar tak ada lagi perempuan putus wajib belajar 12 tahun. Kami sadar, pendidikan yang rendah akan membuat perempuan sulit mendapat pekerjaan dan rentan jatuh ke jurang kemiskinan,” kata Grace di hadapan sekitar 1.000 pengurus, kader, dan simpatisan PSI.

Kenapa PSI Menolak Poligami?
Pernyataan Sikap DPP PSI

Kenapa PSI Menolak Poligami?

Q. Mengapa PSI mengangkat masalah poligami?

A. PSI adalah parpol yang peduli pada keadilan, khususnya kalangan perempuan yang sampai kini masih banyak mengalami diskriminasi. Riset LBH APIK tentang poligami menyimpulkan bahwa pada umumnya, praktik poligami menyebabkan ketidakadilan: perempuan yang disakiti dan anak yang ditelantarkan. Poligami menimbulkan ketidakharmonisan dan menyebabkan perceraian. PSI berpandangan, keadilan harus ditegakkan dari rumah, dari keluarga. Karena keluarga yang setara adalah prasyarat penting bagi tegaknya keadilan dalam skala lebih besar di masyarakat dan negara. PSI tak ingin menempatkan perempuan lebih tinggi, yang kami perjuangkan adalah KESETARAAN antara laki-laki dengan perempuan.

 

Q. Benarkah PSI melarang poligami?

A. Benar. Untuk itu PSI memulai dari diri sendiri terkait pelarangan poligami bagi Pengurus, Caleg dan kader PSI. Kami telah membuat aturan bagi Pengurus dan Caleg PSI tidak boleh poligami. Dalam Peraturan Organisasi Bab I Pasal 5 Poin 2.c. Yang disahkan dengan kontrak tertulis.

Kami juga setuju dengan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur)–sosok yang setia monogami sampai akhir hayatnya–bahwa pelarangan poligami dimulai dari budaya. Kultur anti-poligami telah kami mulai dari dalam.

Selanjutnya PSI ingin mendorong pelarangan poligami melalui revisi atas UU Perkawinan tahun 1974. Larangan ini diberlakukan KHUSUS untuk pejabat publik di Eksekutif, Yudikatif, Legislatif dan Aparatur Sipil Negara, karena pejabat publik bekerja, terikat kontrak dan digaji oleh negara yang keuangannya berasal dari pajak seluruh warga negara. Kami meyakini, negara seharusnya tidak terlibat — secara langsung maupun tidak langsung — melanggengkan ketidakadilan yang muncul akibat praktik poligami. Lebih dari itu pejabat publik dan ASN dituntut menjadi tauladan bagi masyarakat umum.

 

Q. Bukankah ada paham agama yang memperbolehkan poligami, apakah PSI tidak takut disebut menentang agama?

A. PSI tidak mau masuk pada perdebatan teologis. Kami menghormati perbedaan pandangan keagamaan baik yang pro dan kontra poligami. Biarlah hal itu menjadi diskusi dalam pemikiran keagamaan dan perbedaan budaya dalam masyarakat. Fokus PSI melihat poligami sebagian masalah sosial dan isu keadilan perempuan. Banyak lembaga perempuan dan hak asasi manusia, khususnya Komnas Perempuan yang menegaskan bahwa dalam praktiknya poligami menimbulkan ketidakadilan pada perempuan dan menjadi salah satu penyebab keluarga tidak harmonis. Bagi kami memberikan perlindungan pada perempuan dan anak-anak dalam keluarga yang harmonis menjadi tujuan utama demi masa depan bangsa ini.

 

Q. Apakah pelarangan poligami tidak melanggar HAM?

A. Tidak! Karena poligami malah melanggar hak asasi perempuan yang salah satunya bebas dari diskriminasi, pelecehan dan kekerasan. Pelarangan ini justru untuk melindungi hak asasi perempuan agar terbebas dari diskriminasi dan ketidakadilan.

 

Q. Mengapa PSI mendorong usia pernikahan perempuan 18 tahun? Bukankah di UU Perkawinan Usia 16 tahun?

A. PSI berpatokan pada UU Perlindungan Anak dan UU HAM yang menyebutkan usia anak adalah di bawah 18 tahun. PSI menentang pernikahan anak. PSI mendorong revisi UU Perkawinan tahun 1974 agar usia pernikahan perempuan 18 tahun. Permintaan PSI ini lebih moderat dibandingkan ada yang ingin menaikkan usia pernikahan perempuan ke 20-21 tahun.

KEADILAN UNTUK SEMUA, KEADILAN UNTUK PEREMPUAN INDONESIA
Pernyataan Sikap DPP PSI Pidato Ketua Umum

KEADILAN UNTUK SEMUA, KEADILAN UNTUK PEREMPUAN INDONESIA

Pidato Politik Akhir Tahun 2018
Grace Natalie
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia

———–

Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, namo budaye

Bro and Sis di Surabaya, Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Salam solidaritas!

Izinkan saya menyampaikan pidato akhir tahun yang saya beri judul “Keadilan untuk Semua, Keadilan untuk Perempuan Indonesia”

Belum pernah dalam hidup, saya begitu tergetar mendengar lagu “Indonesia Raya”. Entah kenapa dua tahun terakhir, saya sering merasa terharu ketika mendengar atau menyanyikan Indonesia Raya. Ada perasaan cinta yang semakin besar, sekaligus rasa cemas melihat apa yang terjadi atas negeri ini.

Orang menyebut ini adalah abad ketersinggungan, sebuah abad yang penuh amarah. Masa ketika politik dipenuhi oleh prasangka yang tumbuh subur akibat meluasnya hasutan dan ujaran kebencian.

Penelitian Cherian George memperlihatkan, ketersinggungan ini adalah hasil REKAYASA para “ENTERPRENEUR KEBENCIAN” yang memproduksi hasutan dan menyebarkan syak wasangka untuk mendorong timbulnya PERASAAN PALSU seolah-olah kelompok dihina, seolah-olah ada serangan dari luar, yang pada gilirannya membangkitkan perasaan teraniaya, perasaan ketidakadilan, menciptakan suasana ketersinggungan dan amarah.

REKAYASA ketersinggungan yang sebetulnya tak lebih dari cara kotor untuk menyingkirkan lawan politik sambil menempatkan diri sebagai pahlawan pembela kelompok, yang pada akhirnya itu semua tak lebih dari sebuah cara kotor meraih kekuasaan.

Begitulah rasa ketersinggungan DIREKAYASA. Begitulah cara politik kebencian bekerja.

Hasutan kebencian ini tersebar melalui sosial media dalam bentuk HOAX. Informasi palsu yang sengaja dibuat menyerupai kebenaran.

Hoax yang merajalela akan menenggelamkan AKAL SEHAT. Memperkuat POLITIK IDENTITAS, POLITIK PERKAUMAN. Itulah ancaman terbesar bagi persatuan kita hari ini.

Bro and Sis yang saya hormati,

Perempuan seringkali menjadi target para “ENTERPRENEUR KEBENCIAN”.

Saya termasuk orang yang menjadi sasaran. Beberapa bulan lalu, sebuah akun Instagram menyebar fitnah keji yang mengatakan saya pernah melakukan hubungan terlarang dengan Ahok. Ia pikir saya akan mundur karena tekanan fitnah keji itu. Saya tantang ia memberikan bukti, dan hasilnya akun itu justru tutup!

Bulan lalu, setelah pidato politik saya yang menegaskan bahwa PSI tidak akan mendukung Perda berbasis Agama yang diskriminatif, para “Enterprenuer Kebencian” kembali menyerang.

Di grup Whatsapp dan sosial media, beredar foto saya yang telah DIEDIT dan DIPALSUKAN seolah-olah saya telanjang, sambil diberi komentar merendahkan. Wall saya dibanjiri komentar menyakitkan: “Grace itu aslinya perek yang terjun ke dunia politik. Politik kalau ditangani pelacur, habislah sudah!”. Masih ada ribuan serangan lain yang terlalu kasar dan kotor, sehingga tidak patut saya sampaikan di sini.

Pernahkah kalian bayangkan perasaan ibu saya, atau anak-anak saya, suami saya, jika komentar-komentar itu terbaca oleh mereka?

Apakah Bro dan Sis rela jika foto yang dimanipulasi dan diedarkan itu adalah ibu yang sangat Bro and Sis sayangi?

Apakah kalian akan diam jika foto itu adalah kakak atau adik perempuan yang sangat kalian cintai?

Tidak hanya saya, Caleg PSI dari Dapil Sumut III, Dara Adinda Nasution, beberapa waktu lalu menuliskan pelecehan yang ia alami melalui artikel di harian The Jakarta Post. Ia dihina sebagai pelacur, diminta melepaskan hijabnya karena dituduh sebagai kamuflase.

Kawan lainnya, Sis Susy Rizky, Caleg PSI dari Jabar VI , nomor teleponnya disebar di grup laki-laki iseng, sebagai perempuan bayaran. Setahun terakhir, Sis Susy memblokir ENAM RIBU nomor telpon yang mengganggu dirinya setiap malam.

Itulah resiko yang perempuan hadapi, ketika masuk ke politik, dan berani menyuarakan pendapat.

Untuk menanggapi serangan itu, kepada seluruh pengurus dan kader PSI saya instruksikan: jika lawan politik menyebar fitnah dan hoax, kita TIDAK BOLEH ikut-ikutan!

Ketika mereka memainkan POLITIK RENDAHAN, kader PSI justru harus meninggikan MUTU. Meningkatkan kualitas, belajar lebih banyak, perbaiki cara berargumen, turun ke basis-basis melanjutkan kerja perubahan, sambil terus berani mengatakan yang benar!

Apa yang kami alami ini tidak mudah, namun jauh lebih berat yang dialami para perempuan korban kekerasan.

Kita masih ingat Yuyun, gadis belia berumur 14 tahun yang tewas dibunuh secara keji setelah diperkosa oleh empatbelas pemuda.

Komnas Perempuan mencatat, setiap hari ada 35 perempuan mengalami kekerasan seksual. Setiap 2 jam, 3 perempuan diperkosa!

SATU dari TIGA PEREMPUAN Indonesia, pernah mengalami kekerasan. Dipukuli, diperkosa, atau disiksa oleh partner mereka.

Bro and Sis,
Kita tidak sedang menuntut agar perempuan diperlakukan lebih. Kita tidak ingin laki-laki lebih rendah dari perempuan. TIDAK!

Kita hanya ingin semua manusia diperlakukan sama.

Kita pasti tidak ingin ibu kita disakiti. Tidak ingin adik perempuan kita mendapat upah lebih rendah dari koleganya yang laki-laki. Kita pasti tidak rela kakak perempuan kita dilecehkan.

Kita percaya bahwa semua orang harus diperlakukan SETARA. Kita ingin laki-laki atau perempuan — ada kaitannya dengan kita atau tidak — SAMA-SAMA mendapatkan keadilan.

Bro and Sis yang sedang memperjuangkan keadilan,

Desember adalah bulan istimewa. Bulan yang baik untuk menyegarkan kembali komitmen kita kepada KEMANUSIAAN. 10 Desember adalah Peringatan Hari Hak Asasi Manusia. 22 Desember Peringatan Hari Ibu.

Izinkan saya mengutip kata-kata Raden Ajeng Kartini: “Gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pandangannya sudah diperluas, tidak akan sanggup lagi hidup di dunia nenek moyangnya”.

Kartini, remaja yang dibesarkan dalam lingkungan feodal lebih dari satu abad lalu, telah memulai perjuangan penting menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan.

Kini perempuan Indonesia mencatat sejumlah kemajuan. Perempuan Indonesia kini tampil memegang berbagai posisi terpenting di negeri ini.

Beruntung kita memiliki Presiden Jokowi yang memberi kepercayaan kepada perempuan.

Sri Mulyani dipercaya mengawal anggaran negara. Menteri Luar Negeri ditunjuk Ibu Retno Marsudi, Ibu Susi Pudjiastuti menjadi Menteri Kelautan, ada Ibu Rini Soemarno Menteri BUMN.

Di Surabaya, perempuan bernama Risma mempercantik kota. Dua pekan terakhir, “Sakura” Surabaya, bunga Tabebuya yang berwarna jambon, mekar dan berguguran, membuat kota ini begitu cantik. Membuat hati kita hangat dan bahagia.

Bro and Sis semua, begitulah seharusnya politik bekerja.

Tapi kita tidak boleh lupa,
Di tengah berbagai kemajuan, masih ada banyak perempuan mengalami KETIDAKADILAN.

Riset LBH APIK tentang poligami menyimpulkan bahwa pada umumnya, praktik poligami menyebabkan ketidakadilan: perempuan yang disakiti dan anak yang ditelantarkan.

Karena itu, PSI tidak akan pernah mendukung poligami. Tak akan ada kader, pengurus, dan anggota legislatif dari partai ini yang boleh mempraktikkan poligami.

Apakah kalian akan rela jika ibu kalian diduakan?

Apakah Bro and Sis rela jika kakak atau adik Bro and Sis dimadu?

Apakah Bro and Sis rela jika anak Bro and Sis menjadi istri kedua atau ketiga?

Tidak, kita pasti tidak rela!

PSI percaya, perjuangan keadilan, penghapusan diskriminasi harus dimulai dari keluarga, dari rumah.

Bro and Sis yang akan berjuang bersama PSI menegakkan keadilan,

PEREMPUAN — di PSI adalah INGRIDIENTS penting. Di tingkat pusat, 6 dari 9 Ketua Dewan Pimpinan Pusat, adalah perempuan.

Pada tingkat daerah, 42 persen pengurus PSI adalah perempuan. 45 persen Caleg DPR dan DPRD PSI adalah perempuan.

Penelitian di dunia memperlihatkan bahwa kehadiran perempuan di level pimpinan organisasi atau perusahaan, berkorelasi dengan produktivitas yang lebih tinggi. Bahwa salah satu alat ukur memprediksi kedamaian suatu negara tak cukup hanya dengan melihat kesejahteraan, demokrasi, atau keragaman etnis, tapi juga terkait tentang BAGAIMANA perempuan diperlakukan.

Lebih setengah penduduk Indonesia adalah perempuan. Dari total usia produktif, 55 persen perempuan, namun ironisnya hanya separuh yang bekerja. 36 juta perempuan memutuskan berhenti bekerja setelah menikah dan punya anak. Potensi inilah yang ingin PSI gali.

Partai ini akan berjuang membantu perempuan Indonesia untuk sekolah, bekerja, dan memaksimalkan potensi terbaik mereka.

Jika kelak lolos di parlemen, langkah yang akan kami lakukan adalah:

PERTAMA memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi PEJABAT PUBLIK di Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, serta Aparatur Sipil Negara. Kami akan memperjuangkan revisi atas Undang-undang No.1 Tahun 1974, yang memperbolehkan poligami.

KEDUA, PSI akan memperjuangkan agar Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual — yang sudah dua tahun mandek di DPR — DISAHKAN menjadi sebuah payung hukum untuk melindungi dan memberikan bantuan ketika perempuan menjadi korban kekerasan.

Langkah KETIGA, kami akan mendukung kenaikan batas usia pernikahan menjadi 18 tahun. Agar tak ada lagi perempuan putus wajib belajar 12 tahun. Kami sadar, pendidikan yang rendah akan membuat perempuan sulit mendapat pekerjaan dan rentan jatuh ke jurang kemiskinan.

KEEMPAT, PSI ingin mendorong aturan yang memudahkan perempuan untuk bekerja, dengan mengalokasikan anggaran negara untuk mendirikan “tempat-tempat penitipan anak”. Perlu ada opsi pemberlakuan jam kerja fleksibel sesuai kebutuhan perempuan. Mendorong model “bekerja dari rumah” dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Tujuannya agar perempuan Indonesia tetap produktif.

KELIMA, kami ingin menyelenggarakan kursus dan menyiapkan inkubator bisnis kecil menengah untuk para ibu di setiap Kabupaten, agar skill mereka meningkat, dan kemudian mengintegrasikan potensi mereka ke e-commerce.

KEENAM, PSI ingin menyelenggarakan program nutrisi ibu hamil dan balita. “Smart Posyandu” untuk mendidik masyarakat soal kesehatan dan menjemput bola mendatangi warga yang tidak sempat ke Posyandu.

“Smart Puskesmas” menyediakan layanan pemeriksaan rutin sekaligus merangkap ambulan darurat. Untuk menekan angka kematian ibu melahirkan, akan disiapkan “Panic Button” agar petugas medis bisa segera datang ke lokasi jika diperlukan.

Bro and Sis teman seperjuangan,

Surabaya — Jawa Timur, bagi PSI adalah istimewa.

Dari Jawa Timur lahir tokoh bangsa, kampiun Islam moderat, seorang laki-laki monogami: Presiden Abdurrahman Wahid.

Dari tempat ini — selain Ibu Risma — lahir pemimpin daerah terbaik Indonesia.

Ibu Khofifah Indar Parawansa dan wakilnya, Emil Dardak — yang kami dukung — adalah pemimpin berkualitas.

Terpilihnya mereka, memperlihatkan atmosfer politik yang sehat, yang tidak dikotori kampanye kebencian suku dan agama.

Kita perlu memperluas POLITIK AKAL SEHAT ini agar menyebar ke seluruh Indonesia. Tidak hanya di Jawa Timur, tidak hanya di Surabaya!

Tahun ’45, Surabaya menjadi simbol perlawanan mempertahankan kemerdekaan Republik.

Kini, kota ini terasa semakin penting karena inilah BENTENG ISLAM MODERAT dan KAUM NASIONALIS. Inilah daerah di mana politik akal sehat mempunyai akar yang kuat.

Dari Surabaya, dari Jawa Timur, kita akan memulai perjuangan penting.

Mewujudkan Indonesia — menjadi tanah di mana perempuan diperlakukan setara.

Negeri di mana semua orang — tanpa memandang suku dan agama — bisa hidup berdampingan, bekerjasama membangun Indonesia menjadi negara yang modern dan kuat!

Tanah tempat keadilan berlaku untuk semua orang.

Ayo bergerak bersama PSI. Kita tegakkan keadilan! Keadilan untuk semua. Keadilan untuk perempuan Indonesia.

Wassalamualaikum

PSI Usulkan Laporan Pertanggungjawaban Reses Anggota DPR Diatur dalam UU
Pernyataan Sikap DPP PSI Siaran Pers

PSI Usulkan Laporan Pertanggungjawaban Reses Anggota DPR Diatur dalam UU

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan mekanisme pelaporan kegiatan reses oleh anggota DPR agar diatur dalam UU dan dapat diakses publik. Publik berhak mengetahui laporan tersebut karena anggota DPR menggunakan uang pajak publik.

“Mekanisme pelaporan pertanggungjawaban reses anggota DPR kepada publik saat ini belum tersedia. Secara kelembagaan, DPR seharusnya menyampaikan laporan penggunaan uang itu kepada publik,” kata Juru Bicara PSI, Dedek Prayudi, di Jakarta, dalam keterangan persnya, Rabu 28 November 2918.

Masa reses adalah masa di mana anggota dewan melakukan kegiatan kunjungan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR. Tujuan masa reses agar anggota dewan menjumpai dan menyerap aspirasi konstituennya di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Masa reses adalah titik temu antara pemberi mandat dan penerima mandat. Tugas anggota dewan di dapil saat masa reses untuk menjaring dan menampung suara konstituennya untuk kemudian dibahas di dalam sidang sehingga wakil rakyat melaksanakan fungsinya sebagai representasi publik.

“Tim riset gerakan ‘PSI Bersih-bersih DPR’ justru menemukan fakta sebaliknya,” ujar Dedek. “Sebuah survei yang dirilis pada September 2017 menyebut sekitar 95 persen konstituen tidak pernah mengikuti kegiatan kunjungan anggota DPR di masa reses dan bahkan tidak pernah berkomunikasi dengan anggota DPR. Padahal, dana reses yang dialokasikan untuk anggota dewan sangat besar dan naik setiap tahunnya.”

Pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan reses sangat penting untuk menjawab gencarnya sorotan publik yang mempermasalahkan naiknya anggaran reses bagi setiap anggota dewan.

Kenaikan anggaran reses seharusnya dimaknai anggota dewan sebagai kabar baik karena itu mempermudah tugas mereka dan diharapkan memperkuat hubungan mereka dengan konsituennya.

“Jika tidak ada pelaporan penggunaan dana reses, lalu bagaimana bila ternyata ada kelebihan sisa dana? Publik tahu dari mana wakilnya benar-benar menjalankan fungsi sebagai ‘aspiration absorber’? Intinya transparasi ke publik itu wajib,” kata Dedek.

Karena itu, alokasi dana reses seharusnya tidak hanya dipertanggungjawabkan dengan sekedar memberikan bukti pengeluaran kas yang ditandatangani anggota dewan yang menerima. Bukti pertanggungjawaban pengeluaran keuangan pada saat penyerapan aspirasi dan laporan kegiatan di lapangan juga harus dilakukan secara transparan.

Pelaporan penggunaan dana reses secara transparan diharapkan dapat meningkatkan produktifitas anggota dewan. Dan yang lebih penting dari itu, anggota dewan tidak terjebak atau terseret melakukan manipulasi anggaran, bahkan korupsi.

Karena itu, PSI mengajukan untuk membangun mekanisme yang mewajibkan anggota dewan melaporkan secara langsung. Anggota dewan harus membuat laporan pertanggungjawaban reses dan kunker lalu disampaikan kepada publik secara online.

“Lagi-lagi, hal ini adalah salah satu usulan dari kami, PSI, untuk menghemat anggaran negara melalui gerakan ‘Bersih-bersih DPR’,” tutup Dedek.

Penjelasan Sikap PSI mengenai Perda Agama
Pernyataan Sikap DPP PSI

Penjelasan Sikap PSI mengenai Perda Agama

Q: Bagaimana posisi dasar PSI terkait perda agama?

A: PSI adalah partai yang menghormati keyakinan agama dan akan berjuang agar setiap warga bisa menjalankan keyakinannya di manapun di negeri ini, sebagaimana dijamin Konstitusi. Sila pertama Pancasila adalah bentuk pengakuan terhadap nilai-nilai Ketuhanan, bukan monopoli dukungan terhadap agama tertentu. Hukum yang mengatur kehidupan bersama harus didasarkan pada prinsip universal, bukan parsial, mengingat keragaman agama dan keyakinan di Indonesia. Pada koridor negara hukum, semua orang sama dan setara. Dalam praktek otonomi daerah, pelaksanaan perda agama menimbulkan sejumlah persoalan yang berpotensi mengikis sendi-sendi bangunan kebangsaan, membangun sekat, menciptakan ketidaksamaan posisi di hadapan hukum, dan berpotensi mengancam integrasi nasional.

 

Q: Dalam konteks apa pernyataan Ketua Umum PSI mengenai penolakan PSI terhadap Perda Syariah dan Perda Injil?

A: Ini adalah bentuk konsistensi terhadap DNA PSI yang menolak praktek Intoleransi di Indonesia. Dalam pengamatan PSI, Perda-perda tersebut berpotensi menciptakan praktek perlakuan tidak sama di hadapan hukum. Dalam konteks negara hukum harus ada sinkronisasi antara Konstitusi UUD 1945, Perundang-undangan dan Peraturan Daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan di atasnya. Selain itu juga Perda-perda agama memicu meningkatnya politik identitas dan intoleransi karena memaksakan peraturan yang berdasarkan satu agama pada semua warga yang jelas-jelas berbeda agama.

 

Q: Jadi bagaimana PSI memandang peran agama dan negara?

A: Agama di Indonesia memegang peran penting dalam hampir semua babakan sejarah Indonesia dalam semangat mencerahkan dan membebaskan. Muhammadiyah dan NU serta organisasi keagamaan lainnya telah lahir sebelum Indonesia lahir. Jadi PSI tetap mendorong pembelajaran agama yang baik untuk menjadi nilai dan sikap hidup etis (akhlak) anak muda Indonesia. PSI juga mendorong peran-peran organisasi keagamaan di sektor publik untuk mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

Q: Bagaimana pernyataan tersebut jika diletakkan pada konteks Qanun Syariah di Aceh?

A: Dalam kasus Aceh, Qanun Syariat Islam tidak menabrak Perundang-undangan di atasnya, karena ada UU Pemerintahan Aceh yang menjadi rujukan terbitnya Qanun. Dalam hal ini unsur Lex Specialis (aturan hukum khusus) berlaku untuk Qanun Syariah di Aceh. Jadi pernyataan Ketum PSI tidak mencakup Perda yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, Qanun Syariat Islam di Aceh contohnya. Tentu PSI mendorong pembuatan Qanun yang inklusif, yang tekait langsung dengan kepentingan publik seperti qonun pemberantasan korupsi, qanun layanan publik yang akuntabel dan transparan.

 

Q: Apakah pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PSI adalah Partai Anti Agama, bahkan PKI?

A: Pengurus PSI banyak yang berlatar belakang santri, aktivis NU, Muhammadiyah dan gereja. Tidak mungkin PSI membenci agama. Justru PSI adalah partai yang tidak mau agama dijadikan komoditas politik. Agama terlalu mulia untuk digunakan sebagai alat politisasi. Lagipula isu agama dan SARA sangat berpotensi menyulut konflik di masyarakat karena menyangkut identitas asasi yang tidak boleh dieksploitasi untuk keperluan politik. PSI sangat melarang Caleg dan struktur Partainya untuk berkampanya dengann menggunakan isu Agama dan SARA, apalagi berkampanye di rumah ibadah. Ini penghormatan PSI terhadap hak asasi setiap manusia untuk memeluk keyakinan dan kepercayaannya masing-masing.

 

PKI dibubarkan jauh hari sebelum PSI didirikan. Ideologi komunis adalah ideologi politik yang bangkrut yang kini tidak memiliki daya pikat politik sama sekali.

 

Q: Ada tuntutan untuk membubarkan dan memboikot PSI dalam Pemilu 2019 yang akan datang. Bagaimana?

A: PSI tidak akan mundur setapak pun dari perjuangan untuk melawan setiap bentuk intoleransi di Indonesia. Masa depan Indonesia yang merdeka dan melindungi setiap warga negaranya untuk berkeyakinan, dan menjaga Indonesia sebagai rumah bersama yang damai dalam harmoni jauh lebih penting untuk diperjuangkan.

 

Q: Apakah PSI tidak khawatir pernyataan tersebut akan memengaruhi elektabilitas PSI dalam Pemilu 2019 yang akan datang?

A: PSI adalah partai yang dibangun dengan membawa DNA kebajikan dan keragaman. Sehingga pemilih PSI adalah mereka yang juga merupakan individu yang sepakat dengan perjuangan PSI tersebut. Dengan demikian PSI tidak pernah khawatir tudingan atas pernyataan Ketum PSI tersebut akan menggerus elektabilitas PSI, justru sebaliknya pendukung PSI semakin yakin dan percaya bahwa PSI benar adalah partai yang konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilainya.

 

Q: Sebagai Parpol peserta pemilu harusnya PSI tidak perlu membuat pernyataan seperti itu. Apalagi di depan Presiden Jokowi dan diliput media massa?

A: Justru PSI harus menyatakan hal tersebut sebagai bentuk konsistensi PSI di dalam barisan koalisi pendukung Pak Jokowi. Di negara ini hak untuk berkumpul dan berserikat dijamin oleh Konstitusi dan UU. Banyak perda yang lahir justru mereduksi hak warga negara khususnya perempuan dan minoritas. Aturan berpakaian, aturan jam keluar malam, aturan berkumpul laki-laki dan perempuan, semua hal itu malah mempersempit ruang hak warga negara yang secara konstitusional sudah dijamin UU. PSI memberanikan diri menjadi pelopor untuk melawan praktek intoleransi seperti itu.

 

Q: Apakah menurut PSI keberadaan Perda tersebut begitu mengganggu kehidupan berbangsa?

A: Tentu. Pertama proses lahirnya Perda tidak melalui proses keterlibatan publik secara mendalam. Banyak Perda lahir minus legitimasi sosial, biasanya lahir karena kepentingan elit yang malas berpikir mengenai isu-isu dan persoalan rakyat yang sebenarnya. Karena malas mencari akar persoalan dan solusi persoalan masyarakat yang sebenarnya, akhirnya menggunakan isu Perda berbasis agama untuk menutupi ketidakmampuan mereka melaksanakan tanggungjawab mereka yang sebenarnya. Ketidakmampuan mereka mengatasi persoalan kemiskinan, kesehatan, sosial, pendidikan, berupaya mereka sembunyikan dengan mengangkat persoalan moral publik sebagai akar persoalan masyarakat. Misalnya mereka menganggap kasus kemiskinan karena maraknya kasus perzinaan, persoalan pengangguran dianggap sebagai akibat cara berpakaian masyarakat yang tidak sesuai kaidah agama, dan seterusnya. Pendek kata semua persoalan sosial lahir dianggap karena moral masyarakat sudah rusak. Padahal persoalan-persoalan sosial itu muncul karena ketidakmampuan mereka mengemban amanah kekuasaan.

 

Q: Apakah PSI justru menjadi intoleran dengan menolak perda syariah dan perda injil?

A: Tentu tidak. Justru langkah ini dilakukan untuk menjaga toleransi di Indonesia. Agar toleransi tetap hidup, kita tidak boleh bersikap toleran pada kaum intoleran (paradox of tolerance). Dalam hal ini, perda-perda berbasis agama yang diskriminatif tidak boleh ditoleransi. Agama terlalu mulia jika diturunkan menjadi perda.

 

Q: Beberapa perda berbasis agama memiliki tujuan baik, misalnya melarang miras dan melarang prostitusi. Apakah PSI juga anti terhadap perda-perda seperti ini?

A: Dua persoalan masyarakat ini sebenarnya sudah diatur dalam KUHP dan berlaku umum untuk seluruh anggota masyarakat.

PSI percaya bahwa minuman keras membahayakan kesehatan. Karena itu penjualannya harus dikendalikan dan diawasi agar anak-anak tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Jadi tempat penjualan (distribusi) dengan kadar alkohol tertentu mesti diregulasi untuk menghindari mudharat terutama bagi anak-anak.

Sementara untuk prostitusi, PSI berpendapat praktik trafficking atau jual beli manusia adalah sebuah kejahatan kemanusiaan. Perempuan adalah korban utama kejahatan ini. PSI terdepan memberantas kebiadaban ini. KUHP telah mengatur larangan bagi orang untuk mengambil keuntungan dari praktik prostitusi.

Sejatinya, kedua hal tadi bisa diatur berdasarkan prinsip umum seperti keselamatan, kesehatan, dan martabat manusia. Aturan hukum haruslah berdasarkan alasan objektif dan penamaannya juga harus netral agar tidak dilihat sebagai peraturan yang datang dari kelompok  tertentu saja.

Keputusan MA Menzalimi Perempuan, Bebaskan Ibu Nuril
Pernyataan Sikap DPP PSI Siaran Pers

Keputusan MA Menzalimi Perempuan, Bebaskan Ibu Nuril

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menuntut Mahkamah Agung (MA) agar membebaskan Ibu Baiq Nuril Maknun, seorang korban pelecehan seksual yang justru divonis penjara.

“Keputusan MA ini aneh dan menzalimi perempuan. Sudah jelas-jelas jadi korban kok malah dikriminalisasi? Jangan biarkan korban pelecehan seksual menjadi korban dua kali dengan putusan MA yang janggal ini. Stop! Bebaskan Ibu Nuril!” kata juru bicara PSI untuk pemberdayaan perempuan, Dara A. Kesuma Nasution.

Baiq Nuril Maknun (36) adalah mantan pegawai honorer bagian Tata Usaha di SMU 7 Mataram, NTB. Kasus Nuril berawal di tahun 2017 dengan kepala SMA di Mataram berinisial M menelpon dan menceritakan pengalaman hubungan seksualnya dengan perempuan lain. Nuril kemudian merekam pembicaraannya untuk membuktikan dirinya tak memiliki hubungan dengan M.

Seorang rekan Nuril kemudian menyebarkan rekaman itu ke Dinas Pendidikan Kota Mataram dan pihak-pihak lain. Tetapi kepala sekolah yang saat ini telah dipindahkan justru melaporkan Ibu Nuril ke polisi atas pelanggaran UU ITE.

Hakim kasasi Mahkamah Agung menyatakan bahwa Baiq Nuril Maknun bersalah atas sangkaan mendistribusikan atau mentransmisikan konten kesusilaan seperti yang termaktub dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Caleg PSI Dapil Sumatera Utara III ini mengatakan, “Ada kejanggalan dari sangkaan kepada Ibu Nuril, berdasarkan fakta persidangan, Ibu Nuril tidak pernah menyebarkan konten pelanggaran asusila tersebut. UU ITE seharusnya digunakan untuk melindungi korban, bukan malah mengkriminalisasi korban.”

Ibu Nuril sudah dinyatakan tidak bersalah di Pengadilan Negeri (PN) Mataram Juli lalu, bahkan sempat menjadi tahanan kota. Namun jaksa penuntut umum mengupayakan kasasi yang berbuah putusan MA yang menjatuhkan hukuman dengan hukuman enam bulan penjara dan denda Rp500 juta. Kuasa hukum Ibu Nuril memang akan mengajukan kasasi, tetapi vonis MA yang dijatuhkan akan segera dilaksanakan.

“Hukum itu dibuat untuk melindungi korban. Tentu harus melihat konteks perkara. Di mana hati nurani? Coba bayangkan kalau itu terjadi pada ibu atau saudara perempuan kita,” ujar Dara.

Dara juga menyayangkan kriminalisasi semacam ini berpotensi menjadi preseden yang membungkam perempuan untuk bersuara atas pelecehan seksual yang dialaminya. Ia berkata, “Selama ini banyak korban pelecehan yang takut melapor. Jika Ibu Nuril betul-betul ditahan, maka korban-korban lain akan semakin bungkam.”

 

Resep Ekonomi Prabowo Asal-Asalan
Pernyataan Sikap DPP PSI Siaran Pers

Resep Ekonomi Prabowo Asal-Asalan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meragukan kemampuan Prabowo-Sandi untuk menawarkan solusi bagi tantangan-tantangan ekonomi Indonesia lima tahun ke depan. Pasalnya, pernyataan Prabowo dan juru bicaranya sering tak masuk akal.

“Dalam pidato, Prabowo janji tak impor BBM misalnya. Gimana caranya dalam lima tahun Indonesia swasembada energi? Kita impor BBM 700 ribu barel per hari loh,” ujar Yurgen Alifia Sutarno, Juru Bicara PSI dan Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat VI (Depok-Bekasi), dalam keterangan pers, Rabu 7 November 2018.

Yurgen menegaskan ada dua opsi untuk merealisasikan skenario Prabowo.  Pertama, Pertamina harus menaikkan lifting minyak bumi. Sejak 2010, lifting minyak terus turun dari 945 ribu barel per hari menjadi 750 ribu barel per hari. Padahal kebutuhan dalam negeri mencapai sekitar 1,3 juta barel per hari.

“Ini dikarenakan kapasitas sumur yang sudah tua. Eksplorasi juga mahal, butuh waktu lama dan banyak tantangan teknis. Tidak mudah dilakukan hanya dalam rentang lima tahun,” ujar Yurgen.

Opsi kedua, menurutnya, lebih sulit lagi yaitu mendorong masyarakat menggunakan kendaraan listrik untuk menekan konsumsi BBM.

“Apa iya dalam lima tahun bisa mengkonversi puluhan juta kendaraan berbahan bakar minyak ke gas atau listrik misalnya? Atau apa sebenarnya solusinya? Coba realistis sedikitlah,” kata peraih Master of Public Policy, University of Oxford, ini.

Yurgen juga mengaku kecewa dengan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan sejumlah jubir Prabowo-Sandi terkait isu ekonomi.

“Ada yang bilang inflasi rendah karena daya beli rendah, ada yang bilang infrastruktur tak mampu membuka lapangan kerja. Saya heran ini timnya pak Prabowo sebenarnya mengerti ekonomi apa enggak? Ini kayaknya asal-asalan aja. Cuma ingin menyerang pemerintah tapi miskin data,” tutupnya.

Sebelumnya, Calon Presiden Prabowo Subianto berjanji tidak akan impor barang atau kebutuhan apapun dari luar negeri apabila terpilih menjadi presiden pada Pemilu 2019 mendatang.

PSI Mengusulkan Jokowi Dinobatkan Sebagai ‘Bapak Ekonomi Digital Indonesia’
Pernyataan Sikap DPP PSI Siaran Pers

PSI Mengusulkan Jokowi Dinobatkan Sebagai ‘Bapak Ekonomi Digital Indonesia’

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan agar Presiden Jokowi dinobatkan sebagai Bapak Ekonomi Digital Indonesia.

“Kepemimpinan Pak Jokowi telah memberikan dukungan luar biasa bagi perkembangan ekonomi digital dengan memberikan kondisi yang kondusif untuk generasi milenial berkarya,” ujar Daniel Tumiwa, juru bicara PSI untuk ekonomi kreatif, Senin 29 Oktober 2018.

Pernyataan PSI ini dikeluarkan merespons laporan PPRO, spesialis pembayaran elektornik lintas negara berbasis Inggris,  yang menempatkan Indonesia pada peringkat tertinggi pertumbuhan E-commerce di dunia. Menurut PPRO, pertumbuhan E-commerce Indonesia mencapai 78%, jauh melampaui rata-rata pertumbuhan dunia yang hanya berada pada angka 14% dan Asia pada angka 28%.

Menurut Daniel, “Di dunia di mana ekonomi digital semakin menempati posisi semakin sentral dalam perekonomi dunia. Pertumbuhan ini adalah sebuah aset besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa datang.”

Daniel memuji kebijakan Presiden yang menjadikan pemerintah tidak campur tangan terlalu jauh dan membiarkan industri bekerja dengan dinamis dan penuh inisiatif. “Industri ekonomi digital dibiarkan mengatur diri sendiri. Sementara pemerintah dengan baik berperan sebagai akselerator,” ujar Daniel.

Sebagai salah satu pionir dalam dunia E-commerce di Indonesia, Daniel merasakan langsung dukungan dan kepemimpin Presiden Jokowi telah menyebabkan ekonomi digital Indonesia berkembang pesat di mana selama empat tahun terakhir, ruang bagi pengusaha generasi baru mengambil peran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dibuka seluas-luasnya.

“Pendekatan pemerintahan Jokowi berbeda sekali dengan pemerintahan sebelumnya. Dulu ada kesan pemerintah enggan mengatur investasi di bidang ini; di mana di era Pak Jokowi berbagai hambatan bagi tumbuh kembangnya ekonomi digital justru terus diminimalisir. Kesungguhan inisiatif pemerintah itu terbukti membuahkan hasil setelah Indonesia resmi mengembangkan 4 perusahaan unicorn bernilai total Rp 108,3 trilyun dalam 3 tahun terakhir,” jelas Daniel.

Daniel menyebut sejumlah langkah di era Pak Jokowi yang menumbuhkan ekonomi digital, antara lain: dibatalkannya Daftar Investasi Negatif untuk e-commerce, penyesuaian atas kewajiban server berada secara fisik di Indonesia, pendekatan progresif terhadap pajak penjualan e-commerce, dan pemberian peninjauan secara selektif izin kerja tenaga ahli teknologi yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan rintisan.

Lebih lanjut, menurut Daniel, pemerintah saat ini sudah cukup maksimal memberi dukungan dan perlindungan bagi perusahaan-perusahaan rintisan (start up). “Platform dan media digital tidak bisa langsung dituntut secara hukum apabila dianggap gagal menjalankan usahanya. Hal ini penting karena memberi ruang untuk bereksperimen dan mengubah model bisnis seiring dengan perubahan sikap konsumen yang cepat berubah di dunia digital. Perlindungan semacam ini akan mendorong inovasi luar biasa seperti terjadi di Amerika Serikat,” terang Daniel.

Menurut Daniel, segenap langkah rileks pemerintah inilah yang menyebabkan Indonesia berada di peringkat tertinggi pertumbuhan e-commerce di dunia. “Ini adalah bukti nyata bahwa Pak Jokowi layak dinobatkan sebagai Bapak ekonomi Digital Indonesia!” tutup Daniel.

Hukum Seberat-beratnya Pelaku Korupsi Termasuk Bupati Cirebon
Pernyataan Sikap DPP PSI Siaran Pers

Hukum Seberat-beratnya Pelaku Korupsi Termasuk Bupati Cirebon

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus bekerja memberantas korupsi. Termasuk dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra, beberapa hari lalu.

“KPK merupakan “anak kandung” reformasi. Tidak boleh ada lagi gagasan membubarkan KPK atau menganggap KPK sebagai lembaga sementara saja. Korupsi akan bisa hilang ketika KPK, Kepolisian dan Kejaksaan kuat. Kita mendukung peningkatan remunerasi Kepolisian dan Kejaksaan agar mereka juga dapat lebih optimal dalam memberantas korupsi.” kata Ketua DPP PSI, Tsamara Amany, dalam keterangan pers, Jumat 26 Oktober 2018.

Menurut Tsamara, selama korupsi masih merajalela, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan harus tetap bekerja dengan jumlah penyidik dan fasilitas yang memadai untuk menunjang keberhasilan agenda pemberantasan korupsi.

“Tidak masalah jika KPK terus melakukan OTT terhadap pejabat negara yang korup. Para pejabat segeralah bertaubat atau kita dorong terus KPK untuk bekerja, begitu pun dengan kepolisian dan kejaksaan. Biarkan hanya pejabat bersih yang tersisa,” ujar Tsamara.

Terkait dengan OTT atas Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, PSI mengaku mendukung pada Pilkada tempo hari. Dukungan dilakukan tidak sejak awal pencalonan tapi pada menit-menit akhir sebelum masa pencoblosan.

“Alasannya PSI perlu waktu panjang untuk memutuskan, dengan melakukan penelitian atas rekam jejak para calon. Kami tidak mau asal mendukung. Sebagai petahana, beliau tidak ada masalah dengan korupsi dan intoleransi yang menjadi nilai dasar PSI,” kata Tsamara.

Bahwa bupati bersangkutan ternyata terjerat kasus hukum, lanjut Tsamara, PSI mengaku menyesali keputusan untuk mendukung.  “Bagaimana pun kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kami hanya bisa menyelidiki rekam jejak, hal-hal yang telah terjadi,” kata Tsamara

Dalam proses hukum, PSI memohon majelis hakim menghukum seberat-beratnya sesuai UU yang berlaku. “Kita harus terus berusaha menciptakan efek jera untuk pelaku korupsi. Hukuman seberat-beratnya mungkin merupakan cara terampuh,” pungkas Tsamara.

OTT Kepala Daerah Jadi Bukti Kegagalan Partai Politik
Pernyataan Sikap DPP PSI

OTT Kepala Daerah Jadi Bukti Kegagalan Partai Politik

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai, Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra semakin memperlihatkan kegagalan partai politik dalam membentengi kadernya dari praktik korupsi.

Sunjaya menjadi kepala daerah ke-35 yang terjaring OTT KPK. Di luar mereka ada, sekitar 50 ada kepala daerah lain yang dijerat KPK sebagai hasil penyidikan kasus sejak lembaga itu berdiri pada 2002. Di jajaran legislatif, sekitar 250 wakil rakyat telah dijerat sejak 2004.

“Ketika partai-partai politik lama gagal karena terbenam dalam tradisi usang dan berbahaya, kehadiran sebuah partai baru yang menawarkan antitesis menjadi sangat relevan,” ujar Ketua DPP PSI, Tsamara Amany, dalam keterangan persnya, Kamis 25 Oktober 2018.

PSI menilai ada masalah dalam rekrutmen di internal parpol lama. “Parpol bahkan belum berkomitmen menghadirkan politisi yang bersih, baik untuk legislatif maupun eksekutif,” kata Tsamara.

Rekrutmen parpol masih dilakukan di ruang-ruang tertutup, jauh dari pantauan publik. “Kita tidak tahu apa yang terjadi dan dibicarakan. Tapi kabar yang santer beredar selalu melibatkan sejumlah uang sebagai mahar. Tak ada uang, tak ada pencalonan. Partai harus berani membuka sistem rekrutmen caleg secara transparan untuk menghindari kecurigaan, “ ujar Tsamara.

Ketika hal tersebut terjadi, pada gilirannya sang politisi akan sangat tergoda untuk berupaya “balik modal” dengan cara apapun.

Celakanya lagi, alih-alih melakukan introspeksi, sejumlah partai malah menuding aparat hukum melakukan kriminalisasi dan tebang pilih.  Menurut Tsamara, “Ini kembali menjadi bukti bahwa mereka tak punya komitmen pada pemberantasan korupsi.”

PSI memulai tradisi baru. Rekrutmen dilakukan secara terbuka, disiarkan melalui media sosial, dan melibatkan panelis independen. Salah satu panelis yang terlibat adalah mantan Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Rianto.

Sama sekali tak ada uang mahar dalam proses pencalonan. “Kalau kita mau benar, benahi sejak hulu, dari proses rekrutmen,” ujar Tsamara yang juga Caleg DPR RI dari dapil Jakarta II.

Karena itu pula, PSI sejak awal mendukung Peraturan KPU yang melarang mantan napi korupsi untuk menjadi anggota legislatif. Kami satu-satunya partai yang secara aktif menyuarakan dukungan, bahkan datang ke KPU. Terbukti, 100% PSI bebas napi koruptor.