PSI Tolak Pasal Penghinaan Presiden dan DPR dalam RUU KUHP
Pernyataan Sikap DPP PSI

PSI Tolak Pasal Penghinaan Presiden dan DPR dalam RUU KUHP

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) menyesalkan dan menolak masuknya delik penghinaan presiden dan DPR dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP).

“Pasal penghinaan Presiden dan DPR dalam RUU-KUHP mencederai esensi demokrasi, yaitu kebebasan berpendapat. Pasal tersebut punya potensi menjadi pasal karet yang menghambat diskursus publik yang sehat,” kata Ketua DPP PSI, Tsamara Amany, dalam keterangan tertulis, Selasa (8/6/2021).

PSI tak melihat relevansi pasal-pasal semacam itu diterapkan di era demokrasi saat ini.

Indonesia justru akan mundur puluhan tahun jika menerapkannya.

“Kalau dalam konteks pasal penghinaan Presiden, Pak Jokowi dari dulu biasa difitnah, tapi beliau selalu menjawab dengan kerja. Kritik seharusnya dibalas dengan kerja, bukan ancaman penjara. Itu pula yang seharusnya dilakukan DPR. Kalau ada yang mengkritik DPR, tunjukkan dengan perbaikan kinerja,” lanjut mahasiswa S2 New York University tersebut .

Lebih jauh, kata Tsamara, sebaiknya DPR mengkaji ulang dan menghapus pasal-pasal ini dari RUU KUHP.

Pasal penghinaan presiden dan wakil presiden kembali muncul dalam draft RUU KUHP terbaru.

Penghinaan terhadap presiden dan wapres dikenai ancaman maksimal 3,5 tahun penjara.

Bila penghinaan dilakukan lewat media sosial atau sarana elektronik, ancamannya menjadi 4,5 tahun penjara.

Sementara itu, bagi yang menghina lembaga negara, seperti DPR, bisa dihukum penjara maksimal 2 tahun penjara.

Sumber: https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/08/psi-tolak-pasal-penghinaan-presiden-dan-dpr-dalam-ruu-kuhp.

PSI Memilih Nasi Ketimbang Peluru
Pernyataan Sikap DPP PSI

PSI Memilih Nasi Ketimbang Peluru

Merdeka.com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Kementerian Pertahanan untuk mengurungkan rencana pembelian Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) tahun 2020-2044. Terlebih anggaran yang diajukan untuk pengadaan Alpalhankam itu mencapai Rp1.760 triliun.

Sekretaris Dewan Pembina PSI, Raja Juli Antoni mengatakan, dalam ilmu sosial sejak lama ada perdebatan dilema ‘guns and butter’ atau dapat diterjemahkan menjadi ‘nasi atau peluru’. Perdebatan ini menggambar perdebatan skala prioritas anggaran negara apakah akan dihabiskan untuk mendanai perang (alat pertahanan dll) atau program sosial untuk kesejahteraan rakyat.

“Istilah ‘nasi dan peluru’ dimulai ketika Perang Dunia I dimana William Bryan, the Secretary of State, mengundurkan diri karena pilihan-pilihan penganggaran yang memilih nasi ketimbang peluru,” tulisnya dalam akun Twitternya @AntoniRaja, Selasa (8/6).

Dia menilai, rencana pembelian Alpalhankam yang diajukan Kementerian Pertahanan dan Prabowo Subianto kurang tepat. Seharusnya anggaran ribuan triliun tersebut dipergunakan untuk membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

“Perdebatan penganggarannya pun cenderung tertutup, tidak transparan, senyap dari debat2 berkualitas kenapa @Kemhan_RI mengutamakan membeli peluru ketimbang nasi. Kita berharap @Kemhan_RI dan partai2 di @DPR_RI membuka secara transparan rencana ini terang benderang kepada rakyat,” ujarnya.

Toni mengungkapkan, dirinya tentu ingin memiliki tentara yang sejahtera dengan sistem penggajian yang kompetitif dibanding profesi lain. PSI tentu juga mendukung program penyediaan rumah bagi prajurit dan keluarga mereka.

“Kita juga tidak ingin kejadian KRI Nanggala yang merenggut nyawa prajurit kita terulang kembali. Kita pun tidak ingin para penerbang terbaik kita gugur bukan di medan perang tapi karena tuanya pesawat yang mereka kemudikan,” jelasnya.

“Namun, sekali lagi, apakah pantas dan tepat di tengah pandemi yang menjerat leher rakyat bahkan untuk mendapatkan sesuap nasi. @Kemhan_RI justru menganggarkan biaya super jumbo untuk membeli peluru?”tambah Toni.

Untuk itu, PSI memutuskan untuk mendahulukan kesejahteraan rakyat ketimbang pengadaan Alpalhankam. Sebab, dia menceritakan, saat melakukan blusukan ke bantaran Ciliwung, Pancoran, masih banyak rakyat tidak punya dan butuh perhatian pemerintah.

“Saya benar benar merasakan rakyat kita lebih membutuhkan nasi ketimbang peluru. Kami, @psi_id memilih nasi ketimbang peluru,” tutup Toni. [fik]

Sumber : https://www.merdeka.com/politik/psi-memilih-nasi-ketimbang-peluru.html

PSI: Hentikan Proyek Alutsista Rp 1.700 Triiliun Kemenhan
Pernyataan Sikap DPP PSI

PSI: Hentikan Proyek Alutsista Rp 1.700 Triiliun Kemenhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Alat Pertahanan dan Keamanan (Alpahankam) yang sedang disusun oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dinilai terlalu ambisius.

Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka, menyatakan rencana anggaran untuk belanja Alutsista sejumlah Rp 1.700 trilliun sepertinya terlalu bombastis dan cenderung tidak memperhatikan kondisi keuangan negara dan rakyat yang sedang kesulitan di masa pandemi ini.

“Meski pihak Kemenhan menyatakan ini dalam bentuk pinjaman luar negeri, tetap saja di masa pandemi ini mengambil utang untuk keperluan senjata dirasa tidak tepat dan tidak sesuai dengan kebutuhan nasional. Saat ini yang kita butuhkan adalah vaksin dan stimulan untuk UMKM agar roda ekonomi rakyat bisa bergerak,” kata Isyana, Minggu (6/6/2021),

“Bayangkan kita sedang menghadapi virus tapi kita justru berhutang untuk beli senjata, bagaimana rasionalisasinya?” kata Isyana menambahkan.

PSI juga mengkritik transparansi rencana utang dan belanja alutsista oleh Kemenhan sebab rakyat seharusnya bisa tahu.

“Kita itu sudah punya road map tentang Minimum Essential Force (MEF) kebutuhan alutsista nasional. Tiba-tiba muncul rencana utang ribuan triliun tanpa publik tahu akan beli senjata jenis apa, dimana dan bagaimana prosesnya? Kemenhan harus jelas apakah belanja itu sudah sesuai dengan road map MEF yang sudah dicanangkan. Supaya rakyat bisa kontrol,” lanjut Isyana.

PSI secara tegas menolak rancangan Perpres ini,

“PSI menolak rancangan Perpres Alpahankam ini, selain karena tidak sensitif di masa pandemi, dilakukan dengan menambah utang negara, juga karena prosesnya tidak transparan,” ujar Isyana.
Sebelumnya, diberitakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendatangi Gedung MPR/DPR pada hari ini, Rabu (2/6/2021).

Kedatangan Prabowo kali ini untuk melakukan rapat kerja bersama Komisi I DPR-RI.

Dalam rapat tersebut, Prabowo bersama Komisi I DPR membahas anggaran modernisasi alutsista.
Prabowo pun berjanji akan menjelaskan secara gamblang mengenai rencana modernisasi alutsista.
Mengingat anggaran yang digunakan untuk modernisasi alutsista tersebut mencapai 1.700 triliun atau 1,7 kuadriliun.

“Kita akan paparkan rencana ke depan, tentunya akan ada tanya jawab dan sebagainya, kita akan usah menjelaskan segamblang gamblangnya”, kata Prabowo dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Rabu (2/6/2021).

Dalam rapat kerja tersebut, Prabowo tak datang sendiri.

Ia didampingi oleh Wamenhan M Herindra dan juga Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Selain itu turut hadir Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Sumber: https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/06/psi-hentikan-proyek-alutsista-rp-1700-triiliun-kemenhan?page=2.

Masuk Era 5G, Pemerintah Diminta Persempit Kesenjangan Digital
Pernyataan Sikap DPP PSI

Masuk Era 5G, Pemerintah Diminta Persempit Kesenjangan Digital

Bertepatan dengan peluncuran layanan pertama telepon seluler generasi kelima atau yang populer dengan sebutan 5G di Indonesia, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berharap pemerintah juga dapat mengatasi masalah kesenjangan digital.

Demikian disampaikan juru bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Sigit Widodo kepada wartawan, Kamis (27/5/2021).

Setelah mengantongi Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) 5G dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang dikeluarkan Senin (24/5/2021), Telkomsel mulai 27 Mei 2021 secara resmi menggelar layanan 5G secara terbatas di Jabodetabek.

Layanan 5G Telkomsel dapat dinikmati di Kawasan Kelapa Gading, Pondok Indah, PIK, BSD, Widya Chandra, dan Alam Sutera.

Setelah Jabodetabek, layanan 5G secara bertahap akan menyusul, di Batam, Medan, Solo, Bandung, Surabaya, Makassar, Denpasar, dan Balikpapan.

PSI menyambut baik penggunaan teknologi telekomunikasi terbaru ini di Indonesia.

“Sebelum Indonesia, 67 negara sejak tahun 2018 bertahap masuk ke jaringan 5G. Dibandingkan adopsi 4G, apalagi 3G yang tertinggal beberapa tahun dengan negara-negara maju, adopsi 5G oleh Indonesia saat ini relatif bersamaan negara-negara lain,” ujar Sigit.

Penggunaan teknologi 5G, menurut Sigit, akan sangat membantu meningkatkan kecepatan internet di Indonesia.

“Karena lebih dari 90 persen pengguna internet Indonesia menggunakan akses seluler, peningkatan kecepatan internet di ponsel secara umum akan mempercepat akses internet kita secara signifikan,” ujarnya.

Namun menurut PSI, adopsi teknologi yang cepat ini juga harus disertai dengan pengurangan kesenjangan digital yang saat ini masih menghantui Indonesia.

Sigit mengungkapkan adanya perbedaan data pengguna internet antara Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dengan data Badan Pusat Statistik (BPS).

“Data APJII menunjukkan pengguna internet di Indonesia sudah berjumlah 72 persen, sementara menurut BPS jumlahnya baru mencapai 54 persen,” kata Sigit.

Perbedaan data antara APJII dan BPS menunjukkan masalah kesenjangan digital di Indonesia bukan semata masalah teknologi dan infrastruktur.

“Data APJII menunjukkan 72 persen Warga Negara Indonesia secara teknologi dan infrastruktur memiliki akses ke internet, namun pengguna yang riil menggunakan internet baru sekitar 54 persen seperti yang disampaikan BPS,” ungkap Sigit.

Masih menurut Sigit, pengguna yang memiliki akses ke jaringan internet namun tidak benar-benar menggunakannya kebanyakan disebabkan ketidakmampuan membeli kuota internet yang masih mahal untuk beberapa kelompok masyarakat.

“Apalagi dengan kondisi ekonomi yang memburuk di masa pandemi covid sekarang ini,” katanya.

Karena itu, PSI berharap perkembangan teknologi internet yang dinikmati Indonesia saat ini juga bisa dirasakan oleh masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses internet.

“Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, salah satunya dengan memperbanyak layanan wifi gratis di tempat-tempat publik,” kata Sigit.

Selain mengurangi kesenjangan digital, PSI juga berharap pemerintah terus menggalakkan kampanye literasi digital.

“Koneksi internet berkecepatan tinggi tanpa disertai pemahaman masyarakat untuk menggunakannya dengan baik justru bisa berbahaya. Tanpa literasi digital yang memadai, internet bisa disalahgunakan untuk menyebarkan berita bohong, penipuan, konten-konten radikal, atau konten-konten negatif lainnya,” ujar Sigit.

Terkait dengan pemanfaatan teknologi 5G, PSI juga berharap kecepatan akses jaringan ini di Indonesia bisa benar-benar sesuai dengan kemampuannya.

“Kalau benar-benar berkecepatan 5G, seharusnya kita bisa menikmati internet berkecepatan hingga 6 Gbps. Dengan kecepatan sepersepuluhnya saja, sudah sangat luar biasa,” kata Sigit.

“Sayangnya, kalau kita berkaca pada kecepatan koneksi 4G yang kita gunakan saat ini, kebanyakan kecepatan riilnya masih di bawah 5 Mbps. Padahal, kecepatan 4G seharusnya bisa mencapai hingga 150 Mbps,” jelasnya.

Sumber: https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/27/masuk-era-5g-pemerintah-diminta-persempit-kesenjangan-digital

PSI Ragu Jutaan Data WNI Bobol, Minta Semua Instansi Perkuat Keamanan
Pernyataan Sikap DPP PSI

PSI Ragu Jutaan Data WNI Bobol, Minta Semua Instansi Perkuat Keamanan

Ratusan juta data pribadi Warga Negara Indonesia (WNI) diduga bocor di situs darkweb Raid Forums. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta semua instansi yang memegang data pribadi WNI untuk lebih memperkuat keamanan basis datanya.

Temuan PSI, peretas dengan nama akun “kotz” yang membobol database itu mengaku memiliki 279 juta data pribadi WNI dan 20 juta di antaranya dilengkapi foto. Dia memberikan satu juta sampel data untuk dicek kebenarannya.

Juru Bicara PSI, Sigit Widodo, yang pernah menjabat Direktur Operasional Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), mengaku tidak percaya kotz memiliki ratusan juta data seperti klaimnya.

“Dari satu juta sampel data yang disebarkan, kami cek untuk data Nomor Induk Kependudukan saja hanya ada sekitar 60 ribuan,” ujar Sigit Jumat (21/5).

Karena itu, Sigit juga tidak percaya data ini diretas dari basis data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) seperti yang banyak dituduhkan di media sosial.

“Kalau memang yang diretas database BPJS, setidaknya minimal data NIK-nya lengkap,” kata Sigit.

Sigit menyebut, karena ada data nomor BPJS, data yang dimiliki kotz bisa saja berasal dari data rumah sakit rekanan BPJS atau hasil rekayasa sosial.

“Banyak kemungkinan, dan sebaiknya ada penyelidikan serius terkait tersebarnya jutaan data pribadi ini,” ungkapnya.

Meski begitu, kejadian ini harus menjadi peringatan untuk semua instansi yang memegang data WNI untuk memperkuat keamanan datanya agar tak dibobol atau disalahgunakan.

“Ini peringatan agar kita semua memperkuat keamanan data, terutama untuk pihak-pihak yang memegang data pribadi WNI, baik swasta maupun instansi pemerintah. Ini juga sekaligus desakan kepada kawan-kawan kita di DPR untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi,” ujar Sigit.

Selain memperkuat keamanan semua database, PSI berharap pemerintah bisa menjelaskan masalah ini secara terbuka kepada publik.

“Cukup menarik karena kasus ini muncul di saat yang bersamaan dengan Kominfo menggulirkan program literasi digital. Kasus ini harus diusut tuntas dan dibuka secara transparan kepada masyarakat. Jangan sampai kasus ini dimanfaatkan untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintah di bidang keamanan digital,” pungkasnya.

Sumber: https://kumparan.com/kumparannews/psi-ragu-jutaan-data-wni-bobol-minta-semua-instansi-perkuat-keamanan-1vmoTzDWPIe/full

Konflik Israel-Palestina, Politikus PSI Sarankan Perundingan Damai
Pernyataan Sikap DPP PSI

Konflik Israel-Palestina, Politikus PSI Sarankan Perundingan Damai

MONITOR, Jakarta – Serangan brutal yang dilancarkan militer Israel ke Palestina belum berakhir. Bahkan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan tetap akan melanjutkan serangan ke jalur Gaza.

Politikus PSI Raja Juli Antoni menyatakan upaya perundingan damai dan genjatan senjata harus dilakukan. Mengingat, jutaan nyawa telah melayang dari kalangan sipil.

“Gencatan senjata dan perundingan damai mesti dikedepankan. Keingin untuk menang perang dan saling menghabisi harus ditinggalkan,” ujar Raja Juli Antoni, dalam keterangannya, Selasa (18/5/2021).

Toni, demikian sapaan eks Sekjen DPP PSI ini menyatakan, dirinya sangat mendukung kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Selain itu, ia mendorong agar Israel dan Palestina dapat hidup damai dan berdampingan.

“Posisi saya teguh dan tidak berubah. Saya dukung kemerdekaan Palestina agar terwujud dua negara merdeka yang hidup damai berdampingan: two-tates solution!” tandasnya.

Sumber: https://monitor.co.id/2021/05/18/konflik-israel-palestina-politikus-psi-sarankan-perundingan-damai/

PSI: Pidanakan Penanggung Jawab Tempat Wisata Pelanggar Protokol Kesehatan
Pernyataan Sikap DPP PSI

PSI: Pidanakan Penanggung Jawab Tempat Wisata Pelanggar Protokol Kesehatan

Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Sekretaris Jenderal (wasekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Satia Chandra Wiguna meminta agar penanggung jawab tempat wisata yang melanggar protokol kesehatan untuk dipidana. Dikatakan, PSI menyesalkan terjadinya kerumunan massal di berbagai destinasi wisata saat libur Idulfitri.

“Seharusnya kemungkinan terjadinya kerumunan massal sudah bisa diprediksi. Masing-masing pemerintah daerah dan pengelola tempat wisata punya kemampuan untuk itu. Patut dipertimbangkan sanksi pidana bagi penanggung jawab tempat wisata yang melanggar protokol kesehatan karena mengancam keselamatan orang banyak,” kata Chandra kepada wartawan di Jakarta, Senin (17/5/2021).

Chandra mencatat pemberitaan media massa mengabarkan terjadinya kerumunan massal di Pangandaran, Garut, Ciwidey, Anyer, Carita, Ragunan, dan Ancol selama libur Lebaran. Hal itu membuat pihaknya merasa bahwa semua pihak pantas merasa khawatir akan munculnya klaster baru Covid-19 dari tempat-tempat wisata.

“Sudah ada preseden di sejumlah tempat yang seharusnya dijadikan pelajaran. Kalau akses baru ditutup setelah massa membeludak ya relatif terlambat,” kata Chandra.

Menurut Chandra, PSI memahami bahwa perekonomian di tempat wisata tak bisa disetop sama sekali. Tempat wisata tidak bisa ditutup total. Karena itu, diperlukan koordinasi yang maksimal untuk mencegah terjadinya penumpukan manusia.

“Libur Lebaran bukan sesuatu yang insidental, sudah terjadwal. Perencanaan dan koordinasi untuk mengamankannya sudah bisa dilakukan jauh-jauh hari dengan melibatkan para pihak terkait. Bahwa masih terjadi penumpukan, ini menjadi sinyal bahwa ada yang tidak beres,” ucap Chandra.

Chandra menambahkan PSI mendorong perlu ada evaluasi serius dan sistematis. Tujuannya agar kejadian sejenis tidak terulang.

“Seiring waktu, kita semestinya bertambah pintar dan bijak dalam menyiasati situasi,” demikian Chandra.

Sumber: https://www.beritasatu.com/politik/774835/psi-pidanakan-penanggung-jawab-tempat-wisata-pelanggar-protokol-kesehatan

Kritik Kerumunan Ancol, PSI Nilai Survei Anies untuk Pilpres Akan Turun
Pernyataan Sikap DPP PSI

Kritik Kerumunan Ancol, PSI Nilai Survei Anies untuk Pilpres Akan Turun

JAKARTA, KOMPAS.com – Juru Bicara DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Faldo Maldini mengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dinilainya tidak konsisten, terkhusus membuka tempat wisata.

Kebijakan itu telah mengakibatkan kerumunan, salah satunya di Taman Impian Jaya Ancol.

Faldo bahkan mengatakan, Anies tidak dapat menjalankan apa yang sudah dikatakan dalam kebijakan yaitu kuota pengunjung 30 persen di tempat wisata.

“Keputusan membuka Taman Impian Jaya Ancol sudah aneh, orang kan situasi tidak boleh mudik. Pak Gubernur bolehkan masuk KTP DKI, kuota 30 persen, tahunya malah membludak. Tidak terjadi itu apa yang dikatakan Gubernur Anies,” kata Faldo dalam keterangannya, Sabtu (15/5/2021).

Menurut Faldo, membuka tempat wisata pada saat pemerintah pusat melarang mudik Lebaran adalah hal yang aneh. Hal ini dinilainya sebagai kebijakan yang teledor.

Ia berpendapat, menjelang Idul Fitri, pemerintah pusat telah mencegah arus mudik untuk menghambat penyebaran Covid-19.

“Tapi kerumunan dalam bentuk lain justru dibiarkan. Intinya kan mencegah mobilitas dan kerumunan. Virus tak akan membedakan ini mudik atau wisata. Begitu ada kerumunan, virus akan leluasa,” ujarnya.

Faldo mengatakan, pada saat libur Lebaran, virus akan tetap bekerja tak memandang kegiatan seseorang melakukan mudik atau berwisata.

Seharusnya, lanjut dia, Anies cukup intelektual untuk memahami antara mudik dan berwisata sama-sama berpotensi menimbulkan penyebaran virus.

“Libur lebaran, virus tetap kerja. Pak Anies tentunya cukup intelektual untuk memahami ini,” ujar dia.

Atas peristiwa kerumunan di Ancol, Faldo menilai Anies tidak tegas dalam menerapkan kebijakan mencegah penyebaran Covid-19 pada masa libur Lebaran.

Ia bahkan memprediksi, atas keteledoran itu, survei pemilihan presiden (Pilpres) terhadap Anies akan menurun.

“Survei Pak Gubernur bakal makin down kalau makin banyak tidak sesuai kata dan perbuatan. Survei itu dari hasil kerja. Tidak ada orang senang pemimpin yang tidak memberikan kepastian,” ucap Faldo.

Ia juga mengaku heran, lantaran Ancol yang sempat ditutup usai dinyatakan menimbulkan kerumunan, lantas dibuka kembali.

Atas hal tersebut, Faldo menilai Anies takut menghadapi protes dari satu atau dua orang tanpa memikirkan publik luas.

“Dari 30 persen, ditutup, selang berapa jam dibuka lagi. Kalau takut hadapi protes satu dua orang tanpa memikirkan publik luas. Saya yakin makin jauh Pak Anies dari medan merdeka, bahkan gubernur lagi saja berat. Kalau boleh jujur, itu pendapat saya,” ucap dia.

Taman Impian Jaya Ancol sempat kembali dibuka pada Sabtu (15/5/2021) secara terbatas.

Padahal, pihak pengelola sudah menyampaikan bahwa tempat wisata itu ditutup pada Sabtu dan akan buka kembali Minggu (16/5/2021).

“Tapi yang kami beri kesempatan masuk terbatas dari waktu dan jumlahnya. Waktunya sangat terbatas nanti siap-siap kembali ke rumah karena akan general cleaning di Ancol,” kata Corporate Communication Taman Impian Jaya Ancol Rika Lestari dalam keterangan, Sabtu.

Namun, pihak pengelola kemudian mengarahkan pengunjung yang sudah masuk ke arah luar. Ini dilakukan untuk mencegah kerumunan.

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2021/05/15/18035061/kritik-kerumunan-ancol-psi-nilai-survei-anies-untuk-pilpres-akan-turun?page=all.

PSI Minta Komisi I DPR Tindaklanjuti Riset Sapta Mengenai RRI
Liputan Liputan Nasional Pernyataan Sikap DPP PSI

PSI Minta Komisi I DPR Tindaklanjuti Riset Sapta Mengenai RRI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Komisi I DPR menindaklanjuti riset Sapta Pratala mengenai RRI.

Bahkan PSI mendesak Komisi I DPR memecat Direktur Utama (Dirut) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) M. Rohanudin.

Ini terkait temuan riset bahwa Rohanudin diduga telah membelokkan RRI dari lembaga penyiaran publik menjadi corong PKS dan pembela FPI.

“Kebijakan pemberitaan di RRI tersebut bertolak belakang dengan posisi ideal RRI sebagai lembaga pemberitaan yang netral dan bertentangan dengan upaya melawan intoleransi. Alih-alih membantu pemerintah, Rohanudin membawa RRI sebagai pembela kaum intoleran,” kata Wakil Sekjen DPP PSI, Satia Chandra Wiguna, dalam keterangan tertulis, Rabu (13/5/2021).

Diberitakan riset pengamat media penyiaran publik, Sapta Pratala, menemukan rri.co.id memberi porsi pemberitaan sangat besar untuk Fraksi PKS di DPR dibanding fraksi-fraksi lain.

Selain itu menurut riset Sapta yang dilansir akhir pekan lalu, setelah pembubaran FPI 30 Desember 2020, RRI melansir sejumlah berita yang berisi berbagai komentar dari masyarakat atas pembubaran FPI.

Namun, kata dia, portal berita rri.co.id lebih banyak memberitakan komentar yang anti-pembubaran.

“Pihak DPR harus menindaklanjuti temuan riset tersebut dengan memberhentikan Rohanudin. Tidak seharusnya lembaga penyiaran publik dikelola mereka yang partisan. Dana APBN terpakai seharusnya digunakan untuk menyajikan informasi yang sehat dan berimbang,” lanjut Chandra.

Jika RRI adalah milik Rohanudin, pungkas Chandra, maka akan berbeda masalahnya.

Ia boleh menggunakannya untuk kepentingan politik sendiri.

 

Sumber: https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/14/psi-minta-komisi-i-dpr-tindaklanjuti-riset-sapta-mengenai-rri.

RRI Dinilai Tak Independen, Partai Anak Muda Ini Minta DPR Bertindak
Pernyataan Sikap DPP PSI

RRI Dinilai Tak Independen, Partai Anak Muda Ini Minta DPR Bertindak

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Komisi 1 DPR memecat Direktur Utama (Dirut) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) M Rohanudin.

Ini terkait temuan riset bahwa Rohanudin telah membelokkan RRI dari lembaga penyiaran publik menjadi corong PKS dan pembela FPI.

“Kebijakan pemberitaan di RRI tersebut bertolak belakang dengan posisi ideal RRI sebagai lembaga pemberitaan yang netral dan bertentangan dengan upaya melawan intoleransi. Alih-alih membantu pemerintah, Rohanudin membawa RRI sebagai pembela kaum intoleran,” kata Wakil Sekjen DPP PSI Satia Chandra Wiguna, di Jakarta, Rabu (13/5/2021).

Riset pengamat media penyiaran publik, Sapta Pratala, menemukan rri.co.id memberi porsi pemberitaan sangat besar untuk Fraksi PKS di DPR dibanding fraksi-fraksi lain.

Selain itu, menurut riset Sapta yang dilansir akhir pekan lalu, setelah pembubaran FPI 30 Desember 2020, RRI melansir sejumlah berita yang berisi berbagai komentar dari masyarakat atas pembubaran FPI. Namun, portal berita rri.co.id lebih banyak memberitakan komentar yang anti-pembubaran.

“Pihak DPR harus menindaklanjuti temuan riset tersebut dengan memberhentikan Rohanudin. Tidak seharusnya lembaga penyiaran publik dikelola mereka yang partisan. Dana APBN terpakai seharusnya digunakan untuk menyajikan informasi yang sehat dan berimbang,” lanjut Chandra.

Jika RRI adalah milik Rohanudin, kata Chandra, berbeda masalah. Ia boleh menggunakannya untuk kepentingan politik sendiri. RRI adalah lembaga penyiaran milik pemerintah yang diharapkan tidak berpihak kepada partai atau golongan tertentu.

Sumber: https://riaupos.jawapos.com/nasional/14/05/2021/250636/rri-dinilai-tak-independen-partai-anak-muda-ini-minta-dpr-bertindak.html