DPRD Kota Medan Renville Napitupulu: “Tertular Virus Memberi!”
Liputan

DPRD Kota Medan Renville Napitupulu: “Tertular Virus Memberi!”

LasserNewsToday, Medan (Sumut) | Anggota DPRD Kota Medan Renville Napitupulu terus berjibaku turun ke rumah warga berdasarkan info warga Lingkungan IV juga, masih banyak belum mendapat bantuan karena warga terkesan diabaikan oleh oknum Kepala Lingkungan (Kepling), maka Lurah dan Camat harus turun dari depan mejanya untuk segera blusukan seperti yang dilakukan Bapak Jokowi Presiden kita buat rakyatnya.

Atas panggilan jiwa Bapak Jokowi tersebut menjadi teladan dan termotivasi bagi Renville memberikan hal yang positif demi kemanusiaan sesuai UUD Tahun 1945, pasal 34 tertulis Negara melindungi kaum fakir miskin, duafa dan yatim piatu adalah benar-benar sangat diperhatikan, sebab bila ada waga yang dapat BST, Bansos beras dan gula agar tepat sasaran diingatkan pula bila penerima bansos, BST ada oknum warga pensiunan Polri, waga jugs ada punya usaha, rumah mewah, speda motor dan punya mobil maka Kepling, Lurah, dan Camat untuk tidak tutup mata dan harus melaporkan agar ditinjau ulang, tutur Renville Napitupulu.

Selanjutnya sebagai Anggota Legislatif Dapil 1 Medan, Petisah, Helvetia, Medan Barat, ini berharap agar Pemko Medan melalui Dinas Sosial juga turut serta segera membenahi atau melanjutkan verifikasi data DTKS/BDT yang sudah berlangsung dari kawasan utara, Namun sedikit terkendala Karna adanya Covid-19, jadi tidak maksimal untuk dilanjutkan. Mengusulkan ke Pemko Medan untuk tidak mengalihkan (Realokasi) anggaran khusus untuk mendukung kembali pelaksanaan verifikasi data DTKS/BDT yang sempat sudah dijalankan di 4 Kecamatan untuk Kawasan Medan Utara, demikian tutur DPRD Medan, Renviile Napitupulu.

Renviile juga menegaskan masih banyak warga yang benar-benar tidak mampu dan layak menerima bantuan sosial dari pemerintah belum mendapat HAK-nya sebagai warga masyarakat, baik masyrakat tidak mampu, Kaum disabilitas, yatim piatu, kaum lansia, tuturnya .

Ada beberapa faktor penyebab hal ini, antara lain kurang berjalannya informasi pendukung dari pihak terkait ke Kelurahan dan selanjutnya dari kelurahan melalui Kepling Kepling ke warga masing-masing. seyogianya berbagi dengan Warga seperti di Jl. Tengku Amir Hamzah, Gang. Mawar, Gang. Melati I dan Melati II sepanjang nantaran sunga, harus kita lihat langsung, serius dan fokus, imbuhnya.

Sementara itu, ungkapan rasa terimakasih dari seorang anak yatim piatu tinggal sendiri di rumah kedua orang tuanya yakni Lenny Br Hutapea karena saudaranya merantau ini sangat senang menerima kehadiran Renville Napitupulu memberikan bantuan berupa beras 5 Kg, ini metingankan beban saya, kiranya Tuhan menyinari wajah Bapak Anggota DPRD Medan Sekeluarga, tutur Lenny Br Hutapea

Selain itu, Lenny berharap juga dalam database ada nama Ibundanya almarhum tertulis Linda Br Tobing mendapat BST memohon kepada Bapak Renville Napiyupulu membantu saya dana BST bisa dicairkan pihak Dinas Sosial melalui Kantor Pos Medan, ucap Lenny lirih!

Ditambahkan Lenny, berharap kepada Bapak Renville, agar truslah memberikan perhatian trus bagi kami anak yatim piatu sangat butuh kasih sayang sebab Bapak Anggota DPRD Medan srbagai ayah kami juga untuk tidak lupa pada Lenny Br Hutapea dengan bangga dan sangat terharu atas kedatanga Ketua DPD Partai Soliaritas Indonesia kota Medan, imbuh Lenny Hutapea, didampingi penerima bantuan beras, Ruth Br Siahaan, Edward Siahaan, Hobol Hutapea, Ramses Hutapea, Ruminta Br Nadeak, Ny Tobing Br Simanjuntak, Ny Purba, Sinaga Br Tobing, Mama Evi, dll.

MJP Desak Usut Penyebar Hoax RS Pancaran Kasih
Liputan

MJP Desak Usut Penyebar Hoax RS Pancaran Kasih

MANADO—Anggota Komisi IV DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan (MJP) angkat bicara terkait dugaan perusakan hingga penyebaran berita hoax atas kasus yang menimpa RS Pancaran Kasih.

“Kapolda harus bersikap tegas, usut tuntas dan tangkap pelaku perusakan fasilitas rumah sakit dan mereka yang menyebar konten provokatif dan hoax di sosial media. Ini jangan dibiarkan, harus diselesaikan secara cepat sesuai  mekanisme hukum kita,” tegasnya.

Ketua PSI Sulawesi Utara ini menuturkan, masyarakat harus lebih jeli memilah informasi agar tidak cepat terpancing.

“Masyarakat jangan terpancing. Harus pintar menggunakan medsos,” sambungnya.

Dia menambahkan, menerima dan mencerna informasi harus cover both side. “Tidak boleh hanya dari satu sisi dan langsung percaya kemudian ikut menyebarkannya. Kita harus bisa mencari tahu informasi pihak lain juga. Saya sangat berharap, masalah ini tidak terulang, dan bisa diproses hukum,” kuncinya.

Makna Hari Lahir Pancasila Dimata Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya
Liputan

Makna Hari Lahir Pancasila Dimata Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya

TIMESINDONESIA, SURABAYA – TIMES Indonesia, Surabaya – Tepat hari ini, Senin (1/6/2020) Dasar Negara, Pancasila dicetuskan oleh para pendiri bangsa. Lalu apa makna Hari Lahir Pancasila bagi Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya?

Menurut ketua fraksi PSI DPRD Surabaya William Wirakusuma mengatakan Pancasila adalah ideologi yabg paling tepat untuk bangsa Indonesia yang sangat beragam. Beragam suku, budaya, bahasa, ras dan Agama.

Di Hari Kelahiran Pancasila PSI memaknainya dengan berbagi kepada sesama. Anggota komisi C DPRD Surabaya itu mengatakan bahwa PSI membagikan sembako kepada warga terdampak Covid-19 di Kecamatan Sukolilo.

“Semangat, teladan dan cinta Bung Karno kepada bangsa inilah yang menjadi inspirasi kami untuk berbagi di Hari Lahirnya Pancasila,” tutur William.

Berbagi dengan yang membutuhkan, saling membantu sesama anak Bangsa adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang harus terpatri dalam hati setiap Warga Negara Indonesia.

“Dengan semangat Pancasila, mari kita bersatu, saling bantu, saling jaga, saling mengingatkan agar kita semua segera keluar dari wabah virus Covid-19 ini,” tambah William.

Terkait isu komunisme yang digadang akan kembali muncul di Indonesia, William mengatakan komunisme tidak akan mendapat tempat di Indonesia, bahkan paham tersebut sudah mulai hilang di dunia. Hanya sedikit negara saja yang masih menggunakan paham komunisme.

“Sebuah ideologi yang tidak tepat untuk bangsa ini,” ujar ketua Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya itu.

Partai Solidaritas Indonesi Serahkan APD ke Puskesmas Sarudu
Liputan

Partai Solidaritas Indonesi Serahkan APD ke Puskesmas Sarudu

Kabarsulbar.com-Pasangkayu. Penyerahan Sumbagan APD berupa Face shield dan masker medis kepada Tim medis Covid-19 Puskesmas Sarudu II Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu.

Iswan Pengurus Wilayah PSI Sulawesi Barat bersama kader PSI Kab. Pasangkayu menyerahkan sumbagan APD pada 1/6/2020 berupa Face shield dan masker medis kepada Tim Medis Covid-19 Puskesmas Sarudu II Kec. Sarudu, Kab. Pasangkayu, ini merupakan bentuk dukungan kami terhadap Tim medis dalam melaksanakan tugasnya sebagai garda terdepan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Harapan kami meskipun sumbangan kami sangat sederhana namun kita berharap semoga gerakan kecil ini dapat bermanfaat banyak bagi Tim medis Covid-19 khususnya dalam melaksanakan tugasnya baik di lapangan maupun di Puskesmas sendiri. Ungkap Iswan saat di temui Awak Media

Untuk itu dalam kesempatan ini kami dari Partai Solidaritas Indonesia mengajak seluruh warga Kab. Pasangkayu secara umum dan warga Kec. Sarudu khususnya agar lebih tetap waspada serta tetap mematuhi Protokol Covid-19 yang berlaku.

Sarat Muatan Politik, Fraksi PSI Tolak Pembentukan Pansus Covid-19 di DPRD Surabaya
Liputan

Sarat Muatan Politik, Fraksi PSI Tolak Pembentukan Pansus Covid-19 di DPRD Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (FPSI) DPRD Surabaya menolak usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 di DPRD Surabaya yang diusulkan PKB, Partai Gerindra, Partai NasDem, PAN, dan PPP.

Menurut Sekretaris Fraksi PSI DPRD Surabaya, Tjutjuk Supariono, dengan adanya Pansus tersebut akan terjadi tumpang tindih wewenang dengan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yaitu Komisi.

“Pansus ini kegiatannya bisa diakomodasikan di AKD, komisi. Jadi jika dengan kehadiran pansus akan memperbanyak rapat dan akan memperberat kerja dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah), kami menyatakan menolak Pansus,” ucap Tjutjuk, Rabu (6/5/2020).

Ketika OPD kebanyakan rapat, setelah di komisi harus ke Pansus ataupun sebaliknya, maka program-program kerja justru tidak akan segera tereksekusi.

“Selain itu akan terjadi pertikaian elit politik. Pilkada masih bulan Desember, kalau ada calon yang berkenan ingin maju silakan berlomba turun membantu masyarakat,” ucap Tjutjuk.

“Masyarakat Surabaya sedang membutuhkan uluran tangan bukan saatnya memaki intrik politik dalam musibah ini,” lanjut Sekretaris DPD PSI Surabaya ini.

Menurut Tjutjuk, saat ini yang paling dibutuhkan adalah bergotong royong membantu Surabaya untuk bangkit dari Covid-19.

“Kalau ada muatan politis taruh dulu untuk bangkit,” ucapnya.

Selaras dengan PSI, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya juga menolak usulan pembentukan Pansus tersebut.

Menurut Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri, usulan pembentukan Pansus tersebut tidak relevan di tengah kondisi pandemi Covid-19.

“Semestinya pada situasi saat ini disikapi dengan kerja-kerja terukur untuk rakyat, bukan dibuat gaduh dengan manuver yang sarat kepentingan politik,” ujar Syaifuddin Zuhri, Rabu (6/5/2020).

Selain itu, PDIP, lanjut Syaifuddin juga telah mendengar suara masyarakat dengan meminta pendapat ke berbagai elemen rakyat hingga ke tingkat kelurahan dan RT/RW.

Dari situ, secara umum warga tidak menginginkan adanya manuver politik untuk menghambat kinerja Pemkot Surabaya dalam penanganan Covid-19.

FPDIP menilai, pelaksanaan tugas melalui alat kelengkapan dewan di komisi-komisi lebih relevan untuk mengawasi dan sekaligus mempercepat kinerja Pemkot Surabaya dalam penanganan Covid-19.

FPDIP juga mendukung penuh kebijakan Walikota Risma dan Pemkot Surabaya dalam penanganan Covid-19, mulai aspek penanganan medis, jaring pengaman sosial, hingga upaya pemulihan ekonomi.

”Kita dukung Bu Risma dan Pemkot Surabaya mengoptimalkan kerja-kerja untuk rakyat,” ujarnya.

Dia mencontohkan, kinerja Pemkot Surabaya yang tak terkena sanksi penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebagai wujud kerja terfokus dalam penanganan Covid-19. APBD Surabaya direaloaksi dengan rasional dan tepat sesuai Surat Kesepakatan Bersama Mendagri dan Menkeu, sehingga Surabaya menjadi satu dari sedikit daerah yang tidak terkena sanksi penundaan pencairan DAU dan DBH dari pusat.

”Bayangkan, ada 380 daerah ditunda DAU/DBH-nya. Surabaya tidak termasuk, karena Pemkot dengan konsultasi DPRD melakukan refocusing dan realokasi APBD dengan tepat. Selain menunjukkan fokus kinerja Pemkot, dengan sendirinya itu memberi bukti bahwa fungsi-fungsi kedewanan telah berjalan baik, sehingga Pansus tak relevan,” papar Syaifuddin.

Pemkot Tangerang Selatan adalah Pelaku Kejahatan Lingkungan Hidup dan Pengabaian Kemanusiaan
Liputan

Pemkot Tangerang Selatan adalah Pelaku Kejahatan Lingkungan Hidup dan Pengabaian Kemanusiaan

TPA Cipeucang resmi dioperasikan pada 21 Juni 2012, hampir sewindu usianya. Menjelang ulangtahun ke-8, TPA Cipeucang memberikan hadiah kepada masyarakat Tangerang Selatan dengan jebolnya turap TPA Cipeucang pada Jumat (22/05/2020) yang ternyata bukan untuk pertama kalinya, sebelum ini, 26 April 2019 juga terjadi.

Menurut Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan ketika itu, Dudung E. Diredja, mulai beroperasinya TPA Cipeucang adalah langkah awal dalam penanganan persoalan sampah di Kota Tangerang Selatan. Awalnya berdiri di atas lahan 2,4 hektar, dan akan terus dikembangkan sampai 10 hektar. Menurut Dudung E. Diredja, sistem pengelolaan sampah di TPA Cipeucang menggunakan teknologi tinggi yang ramah lingkungan, demikian yang disampaikan saat sosialisasi kepada warga sekitar ketika itu. (Sumber: https://tangseloke.com/2012/06/22/tpa-cipeucang-resmi-beroperasi/). Namun, di hari Minggu tanggal 30 Mei 2020, delapan tahun kemudian di penghujung akhir bulan Mei, bau sampah TPA Cipeucang semerbak tercium sampai ke area BSD, area Cilenggang dan sekitarnya; jauh menembus batas-batas wilayah.

Masih menurut sumber yang sama https://tangseloke.com/2012/06/22/tpa-cipeucang-resmi-beroperasi/ Ketua DPRD ketika itu, Bambang P. Rachmadi menyampaikan bahwa TPA Cipeucang dapat menjawab pertanyaan masyarakat Tangerang Selatan terhadap persoalan sampahnya. Saat peresmian hadir juga Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman – Chaerul Soleh, Kepala BAPPEDA – Dendi Priyandana, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air – Retno Prawati, serta Wakil Ketua I DPRD Ruhamaben dan sejumlah anggota Komisi IV Bidang Pembangunan.

Tidak dapat diterima akal sehat dan logika sama sekali, pemilihan dan persetujuan lokasi TPA – Tempat Pemrosesan/Pengelolaan Akhir ada tepat di pinggir Sungai Cisadane, yang secara kasat mata, nyaris tidak ada jarak antara bibir sungai dengan tepi TPA. Definisi yang seharusnya TPA – Tempat Pemrosesan Akhir, diakui oleh Kepala Bidang Persampahan Wismansyah sebenar-benarnya adalah Tempat PEMBUANGAN Akhir. Pengakuan itu disampaikan saat ada sidak Komisi IV DPRD Tangerang Selatan ke TPA Cipeucang pada hari Rabu, 27 Mei 2020 terkait dengan jebolnya turap TPA Cipeucang.

Penentuan, pemilihan dan persetujuan Tempat Pembuangan Akhir di tepi sungai adalah kejahatan terhadap lingkungan hidup dan pengabaian kemanusiaan; it is crime against humanity and environment! Pelecehan intelektual masyarakat luas, pembodohan dan penyesatan! Pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah membodohi dan melecehkan intelektual masyarakat kota yang bertajuk “Cerdas, Modern dan Relijius” ini. Kejahatan kemanusiaan karena mencemari udara dengan bau busuk menyengat, mencemari Sungai Cisadane yang ironisnya diambil sebagai air baku pengolahan AIR BERSIH PDAM Tangerang Selatan – hopo tumon? Belum lagi timbulnya penyakit pernapasan, kulit dan masih banyak lagi akibat tercemarnya lingkungan sekitar TPA Cipeucang. Kejahatan lingkungan hidup jelas sekali. Polusi bau, polusi air sungai, air lindi yang jauh meresap ke dalam tanah dan sumur-sumur sekitar yang sangat membahayakan kesehatan.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah menabrak seluruh tatanan dan tataran hukum yang ada ketika menentukan dan memutuskan TPA tepat di bantaran Sungai Cisadane tersebut. Sungguh panjang daftar aturan yang ditabrak:

Yang Pertama:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1991, Bab XII Pasal 27 yang berbunyi: Dilarang membuang benda-benda/bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun yang berupa

limbah ke dalam maupun di sekitar sungai yang diperkirakan atau patut diduga akan menimbulkan pencemaran atau menurunkan kualitas air, sehingga membahayakan dan/atau merugikan penggunaan air yang lain dan lingkungan. Kemudian Bab XV Pasal 33 yang berbunyi: Dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lainnya; Poin huruf d. barang siapa membuang benda-benda/bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun berupa

limbah ke dalam maupun di sekitar sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Yang Kedua:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB XII PERAN MASYARAKAT

Pasal 70

(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Peran masyarakat dapat berupa:

  1. pengawasan sosial;
  2. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
  3. penyampaian informasi dan/atau laporan.

(3) Peran masyarakat dilakukan untuk:

  1. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  2. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  3. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  4. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
  5. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Yang Ketiga:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG SUNGAI

BAB III: PENGELOLAAN SUNGAI

Bagian Kesatu Umum Pasal 18

(1) Pengelolaan sungai meliputi:

  1. konservasi sungai;
  2. pengembangan sungai; dan
  3. pengendalian daya rusak air sungai.

Bagian Kedua Konservasi Sungai  Pasal 20

(1) Konservasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:

  1. perlindungan sungai; dan
  2. pencegahan pencemaran air sungai.

Pasal 27

(1) Pencegahan pencemaran air sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

  1. penetapan daya tampung beban pencemaran;
  2. identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk ke sungai;
  3. penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan air limbah;
  4. pelarangan pembuangan sampah ke sungai;
  5. pemantauan kualitas air pada sungai; dan
  6. pengawasan air limbah yang masuk ke sungai.

Yang Keempat:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Dari judulnya saja sudah jelas seluruh isinya adalah pengelolaan sampah.

Jika digali dan ditelusuri lebih jauh lagi, yakinlah, masih bertambah panjang daftar aturan yang ditabrak dalam penentuan dan pengambilan keputusan persetujuan lokasi TPA di Cipeucang tepat di tepi Sungai Cisadane. Belum lagi ‘aroma-aroma’ lain terkait dengan pembebasan lahan, terbitnya AMDAL dsb.

Di jaman purbakala, sebelum ada moda transportasi seperti hari ini, sungai adalah nadi kehidupan utama masyarakat. Tercatat dalam sejarah kerajaan-kerajaan besar di Nusantara ada di tepi sungai, Sriwijaya – Sungai Musi, Majapahit – Sungai Brantas, Kutai Martapura – Sungai Mahakam, Tarumanagara – Sungai Citarum; yang terentang ditemukan prasasti tentang kejayaan Kerajaan Tarumanagara di Cisadane, Ciaruteun, dan Cianten. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, kerajaan kuno, kota niaga penting, hampir semuanya ada di pinggir sungai. Sejak jaman purbakala manusia sudah bersahabat dengan sungai, sementara ruas Sungai Cisadane di Tangerang Selatan, malah diperkosa oleh para pengambil kebijakan kota bertajuk “Cerdas, Modern dan Relijius” yang baru merayakan hari lahirnya yang ke-11.

Enough is enough! Jebolnya turap TPA – pembuangan ya, bukan pemrosesan/pengelolaan Cipeucang tanggal 22 Mei 2020 adalah yang terakhir, cukup sudah! Semoga para pihak terkait mendengar tragedi tragis ini dan mengambil tindakan.

Kami – dari Fraksi PSI DPRD Kota Tangerang Selatan akan berusaha sekuat tenaga dan kemampuan kami terus menyuarakan dan mencari solusi atas tragedi kejahatan kemanusiaan dan lingkungan hidup ini, sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai Legislatif.

 

Aji Bromokusumo, ST., MBA

Fraksi PSI DPRD Kota Tangerang Selatan

Alex Prabu Pertanyakan Urgensi Rencana Dindik Kota Tangsel Menerapkan New Normal Saat Pandemi Covid-19 Belum Aman
Liputan

Alex Prabu Pertanyakan Urgensi Rencana Dindik Kota Tangsel Menerapkan New Normal Saat Pandemi Covid-19 Belum Aman

MediaBantenCyber.co.id – (MBC) Kota Tangerang Selatan, Menyikapi rencana Kemendikbud membuka kembali sekolah di pertengahan bulan Juli 2020 mendatang, Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan langsung mengeluarkan kebijakan persiapan kembali ke sekolah. Jenjang pendidikan PAUD, SD dan SMP akan mulai dibuka kembali pada tanggal 13 – 15 Juli 2020 sebagai awal TP/MPLS dan dilanjutkan dengan melaksanakan pembelajaran secara normal dan ditawarkan tiga alternatif skenario pembelajaran.

Di tengah banyaknya kekhawatiran para orang tua siswa, masyarakat, ahli pendidikan dan ahli kesehatan rasanya kebijakan membuka sekolah di tengah situasi yang belum pasti, masih banyak pasien positif Covid-19 dan juga masih bertambahnya kasus pasien meninggal akibat Covid -19, menurut Alex Prabu anggota fraksi PSI DPRD Kota Tangsel, rencana tersebut TIDAK TEPAT.

Dirinya mempertanyakan apakah yakin pandemi Covid-19 ini akan hilang dan berhenti pada akhir Juni 2020 ?. Karena menurutnya potensi besar pandemi Covid-19 ini akan berlangsung lama, bahkan cenderung menjadi endemi. Hal tersebut disampaikan oleh Alex Prabu, anggota Komisi 2 DPRD Kota Tangerang Selatan dari Fraksi PSI, dalam rilisnya kepada MediaBantenCyber.co.id, Minggu (31/05/2020) siang.

Alex Prabu juga MENGINGATKAN bahwa apa yang terjadi di negara Prancis dan juga Korsel bisa jadi peringatan yang harus diantisipasi. Selama seminggu sekolah dibuka setelah pelonggaran karantina wilayah itu malah menambah 70 kasus positif virus Corona atau Covid-19 di kalangan siswa. Akibatnya, banyak sekolah Taman kanak – kanak dan sekolah dasar DITUTUP kembali.

Ditambahkan oleh Alex Prabu bahwa sangat mungkin peristiwa serupa akan terjadi di sekolah kita. Mengingat tingkat kedisiplinan dan kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan selama PSBB di Kota Tangerang Selatan masih sangat rendah.

“Sebaiknya Pemkot Tangsel melakukan sosialisasi terlebih dahulu pada kepala sekolah atau pengurus yayasan pendidikan dengan berpedoman New Normal pada dunia persekolahan mengacukan pada tahapan panduan UNICEF, Ikatan Dokter Anak Indonesia serta Gugus Tugas Penanganan Covid 19,” tegasnya.

Setelah semuanya dianggap sudah siap dengan perubahan kebiasaan, barulah New Normal pada dunia pendidikan dan memungkinkan untuk melakukan proses pembelajaran tatap muka, maka sekolah bisa dibuka kembali dengan penuh kehati – hatian, sehingga target tanggal masuk kembali sekolah harus fleksibel dan bersifat Tentatif. Prinsip kesehatan dan keselamatan siswa dan guru harus menjadi titik perhatian.

“Pemkot Tangerang Selatan harus membantu sekolah negeri maupun swasta yang dirasakan kurang mampu untuk memenuhi tuntutan New Normal yang sudah pasti banyak memerlukan biaya untuk melengkapi software (SDM, pelatihan dan panduan kegiatan belajar mengajar) dan hardware (semua peralatan sesuai protokol kesehatan) sebagai prosedur baru di era baru,” pungkas Alex Prabu.

Komitmen Solidaritas, DPD PSI Gianyar Donasikan Face Shield dan Masker Medis ke Puskesmas
Liputan

Komitmen Solidaritas, DPD PSI Gianyar Donasikan Face Shield dan Masker Medis ke Puskesmas

Gianyar (Metrobali.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Gianyar memberi apresiasi yang setingi-tingginya atas kinerja tim medis dalam menangani pasien yang terjangkit Covid-19 di Gianyar.

Untuk tetap menjaga standarisasi kesehatan tim medis, DPD PSI Gianyar mendonasikan face shield dan masker kepada tenaga medis di Puskesmas I Sukawati, Kamis (28/5/2020).

Dewa Gede Astiawa selaku koordinator penyerahan bantuan menyebutkan, Puskesmas Sukawati dalam kesehariannya terpantau ramai didatangi pasien dari warga Kecamatan Sukawati sendiri.

Di samping itu banyak juga warga pendatang yang tinggal di wilayah Kecamatan Sukawati yang ikut memanfaatkan fasilitas kesehatan ini.

Kondisi ini menjadikan puskesmas yang terletak di Desa Sukawati ini selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat yang tinggal di Sukawati.

Apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, sesuai SOP kesehatan setiap petugas diwajibkan memakai APD yang memadai.

“Untuk itu selain dari pemerintah, kami sebagai partai politik yang peduli terhadap tenaga kesehatan sebagai garda terdepan menghadapi pandemi ini ikut mendukung dengan memberikan bantuan berupa face shield dan masker,” ujar Astiawa.

Pemberian face shield dan masker ini merupakan wujud komitmen solidaritas PSI kepada para tenaga medis yang berjuang di garis depan melawan virus Corona.

Perlindungan para tenaga medis yang ada di puskesmas maupun rumah sakit rujukan Covid-19 di Gianyar khususnya harus diutamakan agar garda terdepan ini tidak menjadi korban.

“Semoga dengan tambahan APD ini, para tenaga medis bisa terus bekerja dan semangat hingga tidak ada lagi korban Covid-19,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD PSI Gianyar Putu Eka Jaya Wirawan menyebutkan memang belum terjadi penambahan kasus baru di Kabupaten Gianyar namun pihaknya tetap berharap tenaga medis dapat menjalankan tugasnya dengan tenang dengan support APD.

Selain itu Eka berharap kondisi ini dapat berlangsung lebih baik sehingga Gianyar dapat menjadi daerah pertama di Bali yang tidak memiliki kasus Covid-19.

Menurut data sebaran kasus Covid-19 di Bali, pasien yang masih dalam perawatan di Kabupaten Gianyar berjumlah 5 orang.

“Semoga pasien ini bisa segera sembuh dan tidak ada lagi penambahan kasus di Gianyar sehingga kita harap tidak ada lagi kasus Covid-19 Kabupaten Gianyar,” tandas Eka.

Selain itu, dalam mendukung masyarakat yang terkena dampak Covid-19 di Gianyar, saat ini Eka juga sedang melakukan kegiatan penggalangan masyarakat umum untuk mendonasikan nasi bungkus kepada sejumlah kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Diantaranya para pedagang pasar tradisional, panti asuhan, ojol, tukang parkir, tukang suun, tukang ojek, buruh tani dan pihak lain yang membutuhkan.

“Saya dan beberapa kawan juga sedang membuat program nasi KoKo. Kami menggalang bantuan untuk dapat membuat nasi bungkus dan setelah itu kita salurkan kembali,” tutup Eka yang merupakan Koordinator Gerakan Sosial Solidaritas Gianyar ini.

Partai Solidaritas Indonesia DPD Majalengka, Bagikan Ratusan Masker ke Warga
Liputan

Partai Solidaritas Indonesia DPD Majalengka, Bagikan Ratusan Masker ke Warga

MAJALENGKA|Beritasepekan.com| Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPD Kabupaten Majalengka, hari ini Minggu 31 Mei 2020 membagian Masker Gratis kepada warga yang berkunjung di Bendungan Rentang Jatitujuh, Majalengka.
Marwin Durahim Bendahara DPD PSI Kabupaten Majalengka, Mengatakan Pembagian Masker ini sebagai program lanjutan dari PSI Majalengka, yang minggu kemarin telah menyerahkan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker medis, Faceshild, Baju Hamzat ke Beberapa Puskesmas di Kabupaten Majalengka.
“Pembagian Masker kain kepada warga ini merupakan program lanjutan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI)” terang Bro Marwin sapaan akrab Bendahara PSI Majalengka tersebut.
Sementara itu Bu Wati Pedagang Soto Ayam yang setiap minggu mangkal di Rentang, mengucapkan Terima kasih kepada Partai Solidaritas Indonesia yang telah memberikan masker secara cuma-cuma.
“Saya senang dan Terima Kasih ada Partai yang masih peduli. walau hanya masker, ini sangat bermanfaat untuk kami” ucapnya.
Sementara itu Pantauan beritasepekan.com masih banyak warga yang berkunjung ke Rentang tidak menggunakan Masker. Hal ini tentu menjadi perhatian bersama antara pemerintah setempat dengan warga agar sadar akan pentingnya memakai masker pada saat pandemi seperti sekarang.
Terus Berbagi PSI Grebek Kecamatan Klojen
Liputan

Terus Berbagi PSI Grebek Kecamatan Klojen

SURABAYAONLINE.CO, Malang (Jatim) – Semangat saling berbagi dan peduli terus berjalan di kota Malang,kali ini giat ini dilaksanakan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dalam satu waktu mereka menjalankan 3 kegiatan sekaligus di kecamatan Klojen (30/05/2020).

Menurut koordinator kegiatan lapangan Chusnul Ramadhani Madha mengatakan, “Alhamdulilah pedagang pasar Bareng sangat senang dan berterimakasih sekali dengan adanya penyemprotan ditempat mereka berjualan serta pembagian masker yang kami berikan. Selain itu kami juga membagikan bantuan berupa bak cuci tangan untuk posko covid warga Bareng RT.6,RW.1 kecamatan Klojen.”

Tidak hanya itu saja untuk sasaran berbagi selanjutnya kami memberikan bantuan berupa APD untuk tenaga medis yang berada di puskesmas Arjuno,jalan Arjuno kecamatan Klojen kota Malang dan saat menerima bantuan tersebut pihak puskesmas juga mengucapkan terimakasih karena bantuan APD tersebut memang sangat mereka butuhkan karena mereka dalam aktifitasnya berhubungan terus dengan kesehatan masyarakat.” terangnya

Senada dengan koordinator lapangan kegiatan tersebut,ketua DPD PSI Achmad Farid yang mengikuti langsung kegiatan tersebut juga menyampaikan “Kami akan berusaha terus melakukan kegiatan untuk dapat memutus mata rantai penyebaran covid 19 di kota Malang.”

Kami berharap semoga pandemi ini cepat berakhir dan semua bersiap masa transisi menuju New Normal Life dan berdamai dengan kondisi karena virus tersebut sampai obatnya bisa ditemukan.” terangnya