Sekretaris Fraksi PSI DPRD Tangsel Aji Bromokusumo Meninggal, Ini Postingan Terakhir di Instagramnya
Liputan

Sekretaris Fraksi PSI DPRD Tangsel Aji Bromokusumo Meninggal, Ini Postingan Terakhir di Instagramnya

SEPUTARTANGSEL.COM – Sekretaris Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Aji Kristi Bromokusumo meninggal dunia pada Kamis 25 Juni 2020 pukul 22.40.

Ketua Fraksi PSI DPRD Tangsel Ferdiansyah kepada media membenarkan rekannya itu meninggal karena sakit. Namun, ia tak menjelaskan detil sakitnya.

“Iya benar. Mohon doanya dan dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, jika selama kenal dan bergaul dengan Pak Aji terdapat salah maupun perbuatan, disengaja atau tidak disengaja,” kata Ferdi, Jumat di rumah duka di kawasan Oasis Lestari, Curug, Kabupaten Tangerang.

Aji yang akrab dipanggil Chen, lahir di Semarang, Jawa Tengah, pada 14 Juli 1972.

Aji terpilih sebagai anggota DPRD Kota Tangsel mewakili PSI dalam pemilu legislatif 2019.

Banyak yang terkejut dengan meninggalnya Aji. Sebab, dua hari lalu ia masih terlihat beraktivitas di Komisi IV.

Belakangan ini, Aji banyak mengkritisi persoalan jebolnya tanggul tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Cipeucang yang menyebabkan ribuan ton sampah longsor ke aliran Sungai Cisadane.

Sikap kritis Aji juga terlihat dalam postingan terakhirnya di akun instagram @ajibromokusumo.

Postingan terakhir bertanggal 17 Juni 2020 itu berisi 2 slide video yang memperlihatkan dirinya bertanya saat Rapat Dengar Pendapat ke-2 (Senin, 15 Juni) terkait jebolnya TPA Cipeucang.

Soal Data Kemiskinan, Melky Jakhin Pangemanan Kritisi Pemkab Minut
Liputan

Soal Data Kemiskinan, Melky Jakhin Pangemanan Kritisi Pemkab Minut

Manado, BeritaManado.com — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Melky Jakhin Pangemanan (MJP) mengkritisi kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut) yang dipimpin Bupati Vonnie Anneke Panambunan (VAP) tentang persoalan data kemiskinan yang dinilai tidak akurat.

Hal tersebut menyusul hasil kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Sulut ke kantor Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minut terkait terkait Ranperda Prakarsa tentang Fakir Miksin dan Anak Terlantar.

Dalam kunjungan tersebut, MJP menyoal data yang dimiliki Pemkab Minut tidak akurat.

“Persoalan klasik saat ini adalah data kemiskinan yang tidak akurat. Sehingga menjadi penyebab utama konflik sosial di masyarakat karena program pemerintah yang tidak tepat sasaran,” ungkap MJP kepada BeritaManado.com, Minggu (28/6/2020).

Menurut MJP, Pemkab Minut tidak serius dalam program dan upaya pengentasan kemiskinan.

“Perlu diingat strategi, arah kebijakan dan program penanganan merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten/kota. Pemerintah Kabupaten Minut kurang serius dan tidak peduli terkait update data atau pemutakhiran data kemiskinan di DTKS Kemensos,” ujarnya.

Ditambahkannya, Pemkab Minut sejauh ini belum melakukan pemutakhiran data, terakhir ditahun 2015.

“Hal ini yang mengakibatkan tidak tepatnya sasaran program pemerintah akibat data yang kurang akurat. Masalah lain yang dihadapi karena keterbatasan anggaran dan persoalan internal, misal pergantian pejabat di OPD terkait sangat cepat sehingga tidak bekerja optimal karena durasi waktu yang singkat. Apalagi ditengah pandemi COVID-19 saat ini, akurasi data kemiskinan sangat dibutuhkan. Makanya sekali lagi jangan heran kalau program dan bantuan pemerintah tidak efektif,” tegasnya.

Alhasil, MJP mendorong Pemkab Minut agar sering melakukan pembaharuan data ke Kementerian Sosial melalui Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS) dan berkoordinasi intensif dengan Pemprov Sulut melalui Dinas Sosial.

“Coba Ibu Bupati dan jajaran pro aktif melakukan pemutakhiran data di DTKS Kemensos dan aktif juga koordinasi dengan Dinsos Provinsi Sulut. Konkretnya buat dulu musyawarah desa atau kelurahan dan kumpulkan data faktual dilapangan. Data kemiskinan yang akurat akan memudahkan kerja pemerintah dalam penanganan kemiskinan dengan penyelesaian yang lebih sistemik dan targetnya terukur,” tutupnya.

PSI Aceh Utara Apresiasi Solidaritas Masyarakat Terhadap Imigran Rohingnya
Liputan

PSI Aceh Utara Apresiasi Solidaritas Masyarakat Terhadap Imigran Rohingnya

ACEH UTARA – LIPUTAN68.COM – Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Aceh Utara memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah ikut andil membantu warga imigran Rohingnya yg terdampar diseputaran pesisir pantai Gampong Lancok Kecamatan Syamtalira Bayu Aceh Utara, Aceh, Kamis (25/6/2020).

Apa yang dilakukan masyarakat adalah bentuk solidaritas kemanusiaan untuk menolong, mengingat kapal mereka dalam keadaan rusak dan terdapat banyak anak – anak dan perempuan dalam kapal tersebut yang membutuhkan pertolongan.

Pemerintah Daerah dan Pusat agar segera berkoordinasi dalam penanganan tersebut,mengingat protokoler kesehatan juga berlaku ditengah pandemi covid -19. Penggalangan dana yg dilakukan oleh masyarakat disekitar bibir pantai Gampong Lancok patut di apresiasi sebagai bentuk kemanusiaan, karena menyangkut tentang kemanusiaan.

“Masyarakat Aceh adalah masyarakat yang toleran”, ungkap Wakil Ketua DPD PSI Aceh Utara Fahmi, S.IP.

Dulu ketika konflik Aceh saudara – saudara kita juga banyak yang mencari suaka politik keluar negeri dan seharusnya sekarang ketika aceh damai sudah sepatutnya kita juga ikut andil membantu masyarakat rohingnya karena mereka juga dalam keadaan membutuhkan pertolongan.

Konvensi Pengungsi PBB merupakan instrumen hukum yang diakui secara internasional untuk melindungi para pengungsi, walaupun indonesia bukan salah satu negara yang ikut menandatangani Konvensi Pengungsi PBB Tahun 1951 tersebut, namun tidak ada salahnya kita juga ikut menolong mereka sebagai bentuk solidaritas kemanusian, demikian kata Fahmi yang juga alumnus Fakultas Ilmu Politik Univ.Malikussalah.

Sekretaris Fraksi PSI DPRD Tangsel Aji Kristi Bromokusumo Meninggal Dunia
Liputan

Sekretaris Fraksi PSI DPRD Tangsel Aji Kristi Bromokusumo Meninggal Dunia

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com – Kabar duka datang dari Partai Solidaritas Indonesia. Salah satu kadernya yang menjadi sekretaris Fraksi PSI DPRD Kota Tangerang Selatan, Aji Kristi Bromokusumo meninggal dunia pada Kamis (25/6/2020).  Dia meninggal pada usia 48 tahun. “Iya benar, kabar duka itu. Mohon doanya ya,” Ketua Fraksi PSI di DPRD Kota Tangsel Ferdiansyah saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (26/6/2020).

Ferdiansyah mengatakan saat ini jenazah Aji disemayamkan di rumah duka di kawasan Oasis Lestari, Curug, Kabupaten Tangerang. “Mohon doa dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jikalau selama kenal dan bergaul dengan Pak Aji terdapat salah maupun perbuatan, disengaja atau tidak disengaja,” katanya.

Aji lahir di Semarang, Jawa Tengah, pada 14 Juli 1972. Dia menjabat sebagai anggota DPRD Kota Tangsel dari Fraksi PSI tahun periode 2019-2024. Selama ini, Aji juga aktif menjadi penulis kolom di Kompas.com. Tulisan terakhirnya berjudul “TPA Cipeucang, Tragedi Lingkungan Hidup dan Pengabaian Kemanusiaan di Tangerang Selatan”.

Melalui tulisannya itu, Aji mengkritik pencemaran lingkungan yang timbul akibat jebolnya turap TPA Cipeucang. Pencemaran begitu parah karena lokasi TPA berada persis di samping aliran Sungai Cisadane yang merupakan sumber air baku pengolahan air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tangsel. Kritikan tersebut disampaikan Aji lengkap dengan pemaparan bahayanya bagi kesehatan. Pada akhir tulisannya, dia berharap pemangku kebijakan dapat mengambil tindakan untuk menghentikan pencemaran ini.

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Tolak 32 Lokasi Pengganti Car Free Day di Jakarta
Liputan

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Tolak 32 Lokasi Pengganti Car Free Day di Jakarta

TRIBUNJAKARTA.COM, PALMERAH – Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad, menegaskan menolak keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal 32 lokasi pengganti hari bebas kendaraan bermotor (HBKB).

HBKB ini biasa dikenal sebagai kegiatan car free day (CFD).

“Sikap kami masih sama, kami minta untuk ditolak dan ditiadakan, karena CFD ini berpotensi menjadi klaster penyebaran (Covid-19) baru,” kata Idris, saat dihubungi, Kamis (25/6/2020).

“Penyebaran di 32 titik itu tidak ada pentingnya. Malah memperkuat timbulnya klaster baru,” lanjutnya.

Idris juga menyayangkan sikap jajaran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini yang malah menambah personel pengamanan pada kegiatan HBKB Minggu mendatang.

“Harusnya fokus saja pengawasan ke tempat-tempat yang prioritas, seperti pasar,” ujar Idris.

“Menurut saya lebih banyak tempat yg lebih penting diawasi dibanding CFD,” sambungnya.

Inilah 32 Lokasi Pengganti Jalur CFD Minggu Mendatang

Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyediakan 32 lokasi pengganti pelaksanaan kegiatan car free day (CFD), mulai Minggu (28/6/2020).

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyebut tujuh dari 31 lokasi yaitu jalan yang kerap digunakan sebagai tempat hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) di Ibu Kota.

Sementara 25 lokasi lainnya berdasarkan tambahan dari pemerintah daerah.

Syafrin menyebut, hal ini dilakukan lantaran jalur HBKB di Jalan MH Thamrin-Sudirman ditiadakan.

“Untuk pelaksanaan HBKB di ruas Jalan Sudirman-Thamrin pada Minggu (28/6/2020) ditiadakan,” kata Syafrin, saat diwawancarai di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/6/2020).

“Kemudian akan disebar di 32 lokasi yang ada di lima wilayah Jakarta,” sambungnya.

HBKB yang akan berlangsung Minggu (28/6/2020) ini, dimulai pukul 06.00 WIB sampai 09.00 WIB.

“Untuk Jalan MH Thamrin-Sudirman nanti bisa dilewati kendaraan, untuk itu kami imbau kepada warga jangan lagi datang ke sana untuk membuat kerumunan buat olahraga,” jelas Syafrin.

TribunJakarta.com telah merangkum 32 ruas jalan sebagai pengganti kegiatan CFD:

* Kategori lokasi HBKB tujuh lokasi;

1. Jalan Suryo Pranoto

2. Sisi Danau Sunter Selatan

3. Jalan Gajah Mada

4. Jalan Hayam Wuruk

5. Jalan Pemuda

6. Jalan Layang Non Tol (JLNT) Antasari

7. Jalan Percetakan Negara 2

* Kategori Lokasi untuk Olahraga

1. Jalan Pejagalan Raya

2. Jalan Paseban Raya

3. Jalan Zamrud Raya

4. Jalan Pramuka Sari I

5. Jalan Danau Tondano

6. Jalan Amir Hamzah

7. Sisi Inpeksi Kali Sunter Rawa Badak Selatan

8. Jalan Kelapa Hibrida Sukapura

9. Jalan Pulau Maju Bersama

10. Jalan Benyamin Sueb

11. Jalan Arteri Pegangsaan Dua

12. Jalan RA Fadillah

13. Jalan Inspeksi Kanal Banjir Barat (KBT)

14. Jalan Raden Inten

15. Jalan Bina Marga

16. Jalan Sultan Iskandar Muda – Arteri Pondok Indah

17. Jalan Tebet Barat Dalam Raya

18. Jalan Kesehatan Raya

19. Jalan Cipete Raya

20. Jalan Puri Harum

21. Jalan Puri Ayu

22. Jalan Puri Elok

23. Jalan Puri Molek

24. Jalan Puri Ayu 1

25. Jalan Puri Molek 1

PSI Tolak Penyelenggaraan HBKB di Jakarta, Berikut Ini Alasannya
Liputan

PSI Tolak Penyelenggaraan HBKB di Jakarta, Berikut Ini Alasannya

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR – DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tolak penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau car free day (CFD).

Diketahui ada alasan mengapa PSI DPRD DKI Jakarta menolak digelar HBKB di Jakarta tersebut.

Alasannya, kegiatan HBKB di Jakarta berpotensi menularkan virus corona atau Covid-19.

Sebab, kegiatan HBKB tersebut memicu keramaian orang.

“Sikap kami masih sama, kami menolak dan minta ditiadakan CFD (car free day/ hari bebas kendaraan bermotor)”

“karena berpotensi menjadi kluster penyebaran baru,” kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad kepada wartawan pada Kamis (25/6/020).

Menurutnya, ketimbang DKI sediakan tempat untuk olahraga di tengah wabah Covid-19, sebaiknya pemerintah menggiatkan sosialisasi mengenai olahraga di rumah.

Sekalipun DKI telah meniadakan HBKB di Jalan Sudirman-Thamrin Minggu (28/6/2020) lalu, dan menggantinya di 32 tempat alternatif, Idris tetap menolaknya.

Kata dia, warga dari lima wilayah Jakarta tetap bisa berkumpul di lokasi tersebut.

“Intinya tidak ada urgensi CFD untuk saat ini, kan olahraga lebih baik mandiri di rumah,” ujar Idris.

“Kalo CFD bahayanya besar dan menambah beban pengawasan pemerintah”

“Menurut saya fokus saja pengawasan di pasar, karena salah satu potensi penularan terbesar ada di pasar,” tambahnya.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta sediakan 32 lokasi pengganti pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), Minggu (‪28/6/2020‬) nanti.

Puluhan lokasi itu tersebar di lima wilayah administrasi di Jakarta.

Dikatakan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, tujuh lokasi di antaranya merupakan yang rutin digunakan sebagai lokasi HBKB di wilayah Jakarta.

Namun untuk 25 lokasi, merupakan tambahan dari pemerintah daerah sehingga totalnya ada 32 lokasi.

“Untuk pelaksanaan HBKB di ruas Jalan Sudirman-Thamrin pada Minggu (‪28/6/2020‬) ditiadakan”

“Kemudian akan disebar di 32 lokasi yang ada di lima wilayah Jakarta,” kata Syafrin di Balai Kota DKI pada Rabu (24/6/2020).

Meski HBKB tetap diselenggarakan di 32 titik alternatif, namun jadwal pelaksanaannya dikurangi dua jam.

Pada umumnya HBKB digelar ‪dari pukul 06.00 sampai 11.00‬.

Namun mulai Minggu (‪28/6/2020‬) mulai ‪pukul 06.00 sampai 09.00‬.

“Untuk Jalan Sudirman-Thamrin nanti bisa dilewati kendaraan, untuk itu kami imbau kepada warga jangan lagi datang ke sana untuk membuat kerumunan buat olahraga,” ujar Syafrin. (faf)

– Kategori lokasi HBKB tujuh lokasi

1. Jalan Suryo Pranoto

2. Sisi Danau Sunter Selatan

3. Jalan Gajah Mada

4. Jalan Hayam Wuruk

5. Jalan Pemuda

6. Jalan Layang Non Tol (JLNT) Antasari

7. ‪Jalan Percetakan Negara 2‬

– Kategori Lokasi Jalan untuk Olahraga

1. Jalan Pejagalan Raya

2. Jalan Paseban Raya

3. Jalan Zamrud Raya

4. Jalan Pramuka Sari I

5. Jalan Danau Tonado

6. Jalan Amir Hamzah

7. Sisi Inpeksi Kali Sunter Rawa Badak Selatan

8. Jalan Kelapa Hibrida Sukapura

9. Jalan Pulau Maju Bersama

10. Jalan Benyamin Sueb

11. Jalan Arteri Pegangsaan Dua

12. Jalan RA Fadillah

13. Jalan Inspeksi Kanal Banjir Barat (KBT)

14. Jalan Raden Inten

15. Jalan Bina Marga

16. Jalan Sultan Iskandar Muda – Arteri Pondok Indah

17. Jalan Tebet Barat Dalam Raya

18. Jalan Kesehatan Raya

19. Jalan Cipete Raya

20. Jalan Puri Harum

21. Jalan Puri Ayu

22. Jalan Puri Elok

23. Jalan Puri Molek

24. ‪Jalan Puri Ayu 1‬

25. ‪Jalan Puri Molek 1

 

Anies Menyarankan Warga yang Berolahraga Saat HBKB Membawa Masker Cadangan

Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan 32 lokasi alternatif sebagai pengganti sementara bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan di hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) pada Minggu (28/6/2020).

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menjelaskan, kebijakan ini diambil untuk memecah tingkat konsentrasi massa yang selama ini berolahraga dan menumpuk di Jalan Sudirman-Thamrin.

“Iya kami buatkan 32 lokasi, tapi anjuran kepada masyarakat untuk jaga jarak karena itu sangat penting,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Rabu (24/6/2020) malam.

Anies juga menyarankan kepada masyarakat untuk tetap memakai masker saat berolahraga lari, bersepeda, maupun jalan kaki saat HBKB.

Hal itu disarankan setelah DKI berkonsultasi dengan para ahli dari dokter spesialis penyakit menular, dokter spesialis paru, dokter spesialis keolahragaan, organisasi sepeda, organisasi atletik dan sebagainya.

“Kalau mau olahraga tetap gunakan masker dan setiap 15 menit sekali istirahat. Meski WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) menyarankan nggak perlu pakai masker”

“tapi tetap disarankan oleh para pakar yang kami gandeng harus memakai masker,” jelasnya.

Selain itu masyarakat juga disarankan membawa masker cadangan untuk mengantisipasi masker yang dipakai saat berolahraga menjadi basah karena terkena keringat.

Masker cadangan itu dapat digunakan ketika masyarakat hendak pulang atau melakukan aktivitas lain di luar HBKB.

Anies meyakini penularan Covid-19 dapat dicegah selama HBKB bila masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan.

Di antaranya wajib memakai masker, berjaga jarak dan rajin mencuci tangan. “Intinya jaga jarak saat beristirahat, jangan ada penumpukan,” ujarnya.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyediakan 32 lokasi pengganti pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) pada Minggu (‪28/6/2020‬).

Puluhan lokasi itu tersebar di lima wilayah administrasi di Jakarta.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, tujuh lokasi di antaranya merupakan yang rutin digunakan sebagai lokasi HBKB di wilayah Jakarta.

Namun untuk 25 lokasi, merupakan tambahan dari pemerintah daerah sehingga totalnya ada 32 lokasi.

“Untuk pelaksanaan HBKB di ruas Jalan Sudirman-Thamrin pada Minggu (‪28/6/2020‬) ditiadakan. Kemudian akan disebar di 32 lokasi yang ada di lima wilayah Jakarta,” kata Syafrin.

Meski HBKB tetap diselenggarakan di 32 titik alternatif, namun jadwal pelaksanaannya dikurangi dua jam.

Pada umumnya HBKB digelar ‪dari pukul 06.00 sampai 11.00‬, namun mulai Minggu (‪28/6/2020‬) mulai ‪pukul 06.00 sampai 09.00‬.

“Untuk Jalan Sudirman-Thamrin nanti bisa dilewati kendaraan, untuk itu kami imbau kepada warga jangan lagi datang ke sana untuk membuat kerumunan buat olahraga,” ujar Syafrin.

DPW PSI Sumsel Sambut Ketua DPW PSI DKI Jakarta
Liputan

DPW PSI Sumsel Sambut Ketua DPW PSI DKI Jakarta

Komline,Palembang, Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar berkunjung ke basecamp DPW Sumsel, Rabu 25 Juni 2020.

Kegiatan di awali dengan sarapan pagi dilanjutkan dengan sharing santai yang di Hadiri Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Sumsel Pak Hermanto dan sekretaris Shalahuddin Al-Khairi didampingi beberapa pengurus DPW & DPD PSI di Sumsel.

Kehadiran Michael Victor Sianipar disambut baik oleh Ketua DPW PSI Sumsel, Pak Hermanto : “Selamat datang Bro Michael di bumi Sriwijaya, Kami berharap kedepan di pemilu tahun 2024 akan datang PSI Sumsel punya anggota DPRD Tingkat Provinsi seperti di DKI Jakarta”.

Michael Victor Sianipar dalam diskusi santai tersebut menyampaikan : “Kami bersyukur hasil kerja keras Bersamo bersama, PSI DKI Jakarta di Pemilu 2014 kemarin meraih suara terbanyak ke-4 dengan 8 Wakil di DPRD DKI Jakarta”.

Lebih lanjut Michael mengutarakan : “Kami Siap kerja & siap di awasi kinerja kami oleh masyarakat, 8 Orang Wakil PSI di DKI Jakarta sudah kami beri Ultimatum sejak sebelum Pemilu tidak boleh melaksanakan Politik Uang & Korupsi bila ada yang terbukti Melakukan, Maka akan Kami PAW kan” Tegasnya.

Sementara Shalahuddin Al-Khairi sekretaris PSI Sumsel berharap : “Palembang baru memasuki New Normal, di awal new normal kemarin kami DPW sudah mulai dengan kegiatan PSI Sumsel Berbagi, dan Konsolidasi internal ini akan terus kami Jalankan untuk persiapan Pemilu akan datang. dan yang paling dekat di tahun ini ada beberapa Kab/Kota di Sumsel akan melaksanakan Pilkada Serentak tahun Desember Nanti dan PSI Sumsel siap memenangkan Kandidat yang di dukung Partai Solidaritas Indonesia”.

PSI Minta Anies Baswedan Koreksi Juknis PPDB DKI Jalur Zonasi
Liputan

PSI Minta Anies Baswedan Koreksi Juknis PPDB DKI Jalur Zonasi

TEMPO.COJakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tegas mengevaluasi petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB DKI 2020.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikmud) Nomor 44 Tahun 2019, kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad, dapat menjadi acuan.

“Permendikbud jelas mengatur bahwa calon peserta didik yang mendaftar lewat jalur zonasi diseleksi berdasarkan jarak dari tempat tinggal ke sekolah, jika sama baru diseleksi berdasarkan usia,” kata Idris dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 24 Juni 2020.

Permintaan itu merespon polemik yang muncul lantaran Pemprov DKI menggunakan kriteria umur dalam PPDB DKI 2020 jalur zonasi. Pemprov DKI, kata Idris, menjadikan kelurahan sebagai basis penentuan zonasi sehingga caon siswa yang berada di wilayah tersebut memiliki bobot yang sama. Idris menyebutkan, otomatis umur menjadi faktor seleksi penentu dominan ketimbang jarak. “Seleksi dipilih dari yang tertua ke usia termuda,” tutur dia.

Proses seleksi PPDB DKI berdasarkan kelurahan, lanjut idris, juga diduga dapat menciptakan diskriminasi lantaran puluhan calon siswa di kelurahan yang sama bersaing berdasarkan akte lahir. Ia menyebut kalau partainya sepakat petunjuk teknis PPDB 2020 di Jakarta harus dikoreksi dan disesuaikan dengan Permendikbud, di mana kriteria jarak menjadi faktor seleksi jalur zonasi.

Idris beranggapan, jarak tempat tinggal calon siswa ke sekolah dapat diukur menggunakan teknologi informasi seperti yang dilakukan oleh daerah lain. Pengukuran juga dapat dilakukan melalui Rukun Tetangga dan Rukun Warga domisili calon siswa. Idris mengatakan kalau daerah seperti Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur menggunakan aplikasi Google Maps supaya PPDB jalur zonasinya menjadi akurat. “Tidak ada alasan Jakarta untuk tidak menggunakan teknologi yang sama,” ucap Idris.

Sebelumnya sekelompok orang tua murid berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI memprotes sistem seleksi usia di PPDB DKI. Mereka menilai hal ini sebagai diskriminasi.Koordinator unjuk rasa, Ratu Yunita Ayu, mengatakan orang tua keberatan dengan sistem batas usia yang diterapkan mulai tahun ini. “Sebab, anak yang usianya lebih muda akan tersingkir dengan yang lebih tua,” kata Ratu saat ditemui di sela unjuk rasa.

Kemarin Komisi E menggelar rapat dengan Dinas Pendidikan DKI membahas soal polemik PPDB 2020. Dalam rapat hadir beberapa orang tua murid. Mereka memprotes seleksi berdasarkan usia dalam PPDB DKI jalur zonasi yang dirasa tidak adil.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan DKI Nahdiana, pasti ada calon murid yang tak diterima di setiap sistem seleksi, apapun jenisnya. Apabila ada masalah seperti oknum atau penerimaan yang tak transparan, Nahdiana mempersilakan masyarakat untuk melapor di posko yang tersedia. Dia memaparkan posko PPDB 2020 tersebar di setiap wilayah dan kantor Dinas Pendidikan.

Aleg PSI Sulut Lakukan Kunjungan Kerja ke Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Utara
Liputan

Aleg PSI Sulut Lakukan Kunjungan Kerja ke Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Utara

Rabu (24/06/2020), kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara ke Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Utara untuk koordinasi dan konsultasi terkait Ranperda Prakarsa tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar.

Persoalan klasik saat ini adalah data kemiskinan yang tidak akurat. Sehingga menjadi penyebab utama konflik sosial di masyarakat karena program pemerintah yang tidak tepat sasaran.

Komisi IV dan Tim Ahli Ranperda Fakir Miskin dan Anak Terlantar telah merampungkan pembahasan ditingkatan komisi untuk nantinya di teruskan ke pembahasan lebih lanjut.

Komisi IV bersama Tim Ahli fokus pada wilayah dan kewenangan pemerintah provinsi terkait pengelolaan data, verifikasi dan validasi data sesuai yang tertuang dalam regulasi dan hasil konsultasi Tim Ahli dengan Kementerian terkait.

Strategi, arah kebijakan dan program penanganan merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota. Sinergitas pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi penting dalam upaya penanganan fakir miskin dan anak terlantar.

Komisi IV mendorong pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk berkoordinasi intensif dengan pemerintah provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Sosial terkait pengelolaan data, verifikasi dan validasi data serta strategi, arah kebijakan dan program penanganan kemiskinan dan anak terlantar.

Pentingnya untuk mencapai keadilan sosial dengan pengentasan kemiskinan yang lebih akurat serta transparansi dan kerja kolaboratif struktur pemerintahan yang ada.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sejauh ini belum melakukan pemutakhiran data, terakhir ditahun 2015. Hal ini yang mengakibatkan tidak tepatnya sasaran program pemerintah akibat data yang kurang akurat.

Masalah yang dihadapi ini karena keterbatasan anggaran dan persoalan internal, misal pergantian pejabat di OPD terkait sehingga tidak bekerja optimal karena durasi waktu yang singkat (Waktu Menjabat).

Komisi IV mendorong pemerintah Kabupaten Minahasa Utara khususnya kepada Bupati Minahasa Utara agar sering melakukan pembaharuan data ke Kementerian Sosial melalui Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS).

Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Utara juga diharapkan mengumpulkan data-data warga dari hasil musyawarah desa atau musyawarah kelurahan.

Data kemiskinan yang akurat akan memudahkan kerja pemerintah dalam penanganan kemiskinan dan anak terlantar dengan penyelesaian yang lebih sistemik dan targetnya terukur.

Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara ke PLTU Sulawesi Utara 3 di Kema, Kabupaten Minahasa Utara terkait Ketenagakerjaan dan Lingkungan Hidup.

Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara meninjau langsung pembangunan PLTU Sulawesi Utara 3 dan menemui pimpinan Perusahaan pengembang yakni, PT. Minahasa Cahaya Lestari (MCL).

Komisi IV ingin mengetahui struktur dan komposisi serta persentase Tenaga Kerja Lokal dan Tenaga Kerja Asing di perusahaan pengembang dan perusahaan Sub Kontraktor.

Komisi IV mengultimatum perusahaan agar mematuhi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Dalam Perpres tersebut disebutkan, penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja dalam negeri. Tenaga kerja lokal harus menjadi prioritas.

Setiap Pemberi Kerja TKA, menurut Perpres ini, wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia.

Pihak perusahaan berkomitmen akan menjalankan aturan sesuai dengan amanat konstitusi. Data dan informasi terkait struktur dan komposisi perusahaan akan diberikan paling lambat satu minggu.

Komisi IV juga menyoroti pihak perusahaan yang tidak membayarkan BPJS bagi pekerja lokal. Pihak MCL mengakui ada beberapa sub kontraktor yang abai. Namun MCL berjanji akan segera menuntaskan persoalan tersebut.

Masalah jaminan terhadap penduduk sekitar PLTU juga menjadi perhatian Komisi IV, terutama warga yang rumahnya berdekatan, tentu akan berbahaya Polusi Batubara saat PLTU nantinya beroperasi. Komisi IV mendorong adanya jaminan bagi warga sekitar.

Komisi IV akan mengagendakan RDP dengan pihak perusahaan MCL beserta dengan perusahaan Sub Kontraktor lainnya terkait data struktur dan komposisi perusahaan yang dimintakan dan persoalan lainnya seperti masalah lingkungan.

Covid-19 Masih Mengancam, Satpol PP Wonosobo Terus Lakukan Razia, DPD PSI Sumbang APD
Liputan

Covid-19 Masih Mengancam, Satpol PP Wonosobo Terus Lakukan Razia, DPD PSI Sumbang APD

Wonosobo – Sesuai Surat Edaran Bupati Wonosobo, Jawa Tengah, tentang Surat Edaran Bupati   Tahap III Nomor 443.2/123, Polsek Mojotengah dan Koramil  Mojotengah, bersama sejumlah anggota Sarpol PP Kabupaten  Wonsobo, menggelar razia bagi pengguna jalan yang melintas jalur Kalibeber – Wonosobo.

Razia ini untuk memantau ketaatan warga ( pengguna jalan ) terkait protokol kesehatan yakni ketataan mengenakan masker, surat keterangan bebas covid-19 bagi warga luar daerah yang masuk Wonosobo, dan ketaatan tentang social distancing ( jaga jarak ), serta ketaatan warga tidak berkerumun.

Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Wonosobo,  Hermawan Aminoto,  menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan dengan harapan masyarakat mematuhi protokol kesehatan agar wilayah ini segera terbebas dari corona covid-19.

Diharapkan masyarakat patuhlah dengan ptotokol kesehatan sesaui aturan yang ditetapkan pemerintah. Harapannya covid-19 segera sirna dari Wonosobo. Maka berdasarkan surat edaran Bupapti, kami gencarkan lagi razia,” katanya.

Sebelumnya bahkan Tim Gabungan Gugus Tugas Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, terpaksa membubarkan komunitas sepeda motor yang sedang nongkrong bareng di seputar SPBU Sapen, Minggu ( 21/6) dini hari tadi.

Pembubaran acara nongkrong bareng komunitar sepeda motor ini, sesuai Surat Edaran Bupati  Tahap III Nomor 443.2/123, tentang pemberlakukan jam malam.

“ Terbitnya Surat Edaran Bupati Wonosobo tentang pemberlakuan jam malam tahap ketiga di masa pandemi Covid-19, melarang adanya kumpul-kumpul,” ujar Sekretaris Satpol PP Budi Pranoto.

Terbitnya Surat Edaran tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan dengan operasi masif jajaran Tim Gabungan Gugus Tugas Kabupaten Wonosobo di sejumlah titik di kawasan kota.

Petugas menyisir seluruh areal nongkrong sejak  Sabtu hingga Minggu dini hari (21/6/2020). Budi Pranoto, dalam penjelasannya, menyebutkan kepatuhan publik pada imbauan untuk tidak melanggar jam malam, masih relatif rendah.

Hal itu, menurut Budi terlihat saat tim membubarkan komunitas sepeda motor yang nongkrong di kawasan SPBU Sapen.

“Kami di tim gabungan, yang didukung jajaran TNI-Polri bertindak tegas, karena ada sekitar 50 orang di komunitas motor nekat berkumpul di luar jam malam dan kurang mengindahkan social distancing,” jelasnya.

Kepada warga yang masih mengabaikan aturan jam malam tersebut, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Hermawan Animoro mengakui para petugas secara tegas langsung mengambil tindakan, membubarkan dan memberikan pembinaan agar mereka tak lagi mengulangi di waktu waktu mendatang.

Selain ada puluhan warga, Hermawan menyebut masih ada pula 25 PKL dan 6 Kafe yang masih buka di atas jam 21.00 WIB.

“Pemilik usaha, termasuk PKL dan Kafe yang masih buka di luar ketentuan jam malam seperti diatur dalam SE Bupati Tahap III Nomor 443.2/123, kami langsung meminta mereka untuk menutup usaha agar tidak menimbulkan potensi penyebaran Covid-19,” tegas Hermawan.

Tindakan bersifat persuasif, menurutnya juga diberlakukan pada puluhan warga yang didapati tidak mengenakan masker, yaitu dengan sanksi Push Up di tempat untuk memberi efek jera.

Pemberlakuan jam malam tahap ketiga, seperti diatur dalam Surat Edaran  Bupati  berguna untuk menekan potensi penyebaran virus korona di Kabupaten Wonosobo.

Surat Edaran tahap tiga tersebut, berlaku mulai 15 Juni sampai dengan tanggal 28 Juni 2020, dengan sejumlah ketentuan masih sama seperti di Surat Edaran Tentang Jam Malam tahap kedua lalu.

Melalui Surat Edaran tersebut, Bupati mengimbau agar warga masyarakat tidak beraktifitas di luar rumah di luar batas jam malam, yaitu mulai pukul 22.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB, terkecuali untuk keperluan darurat seperti ke rumah sakit atau dalam rangka distribusi bahan pangan pokok dan pemenuhan energi seperti BBM, LPG atau pupuk pertanian dan obat obatan

Sementara DPD Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) Kabupaten  Wonosobo Sabtu ( 20/6) menyambangi sejumlah Puskesmas yang berada di zona merah dan terbanyak kasus covid -19 -nya, di ntaranya Puskesmas Mojotengah dan Puskesmas Garung.

Dipimpin Ketua DPD PSI Kabupaten Wonosobo, Akhmad Muqtasid dan sejumlah pengurus hariannya memberi bantuan APD kepada kedua puskesmas tersebut dengan harapan bisa mendorong semangat para tenaga medis untuk menangani warga tang positif covid-19.

“Karena merekalah garda terdepan penanganan covid-19, sebelum sampai di rumah sakit,” kata Akhmad Muqtasid.

Ia juga meminta masyarakat senantiasa taat pada protokol kesehatan, dan tidak menganggap remeh sebaran virus corona covid-19.