Hasil Reses, Anggota Fraksi PSI Temukan Warga Mengeluh Soal PPDB Jalur Mitra Warga
Liputan

Hasil Reses, Anggota Fraksi PSI Temukan Warga Mengeluh Soal PPDB Jalur Mitra Warga

Surabaya | ikilhojatim – Permasalahan pada pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Surabaya dari berbagai jalur masih banyak mendapat keluhan oleh warga atau wali murid.

Aspirasi warga yang mengeluh terkait jalur PPDB itu ditemukan anggota DPRD Kota Surabaya Fraksi PSI, Tjutjuk Supariono, ketika menggelar reses. Sabtu (27/6).

Ia mendapat keluhan oleh salah seorang ibu-ibu, lantaran PPDB melalui jalur mitra warga diterima jauh dari rumahnya. Sementara ibu tersebut merupakan seorang perempuan tunggal dan tidak bisa naik motor.

“Ada banyak aspirasi yang kami dapatkan, utamanya mengenai PPDB, jadi saya meneruskan hal tersebut ke pihak Dinas Pendidikan Kota Surabaya,” terang pria yang kerap disapa Tjutjuk.

Sekretaris Fraksi PSI Surabaya itu mengatakan, jika calon peserta didik baru dari jalur mitra warga itu akan direncanakan ke sekolah terdekat dari alamat NIK atau domisilinya. Untuk sekolahnya bisa sekolah negeri maupun swasta. Meski di sekolah swasta akan dijamin tidak dikenakan biaya tiga tahun ke depan untuk MBR.

“Mengenai masalah PPDB mitra warga diberi solusi oleh Dispendik, daftar ke sekolah terdekat melalui jalur zonasi. Untuk warga yang kesulitan mengenai PPDB dapat menghubungi hotline yang ada di sosial media Dispendik surabaya. Saya berharap semoga PPDB tahun ini berjalan lancar,” pungkasnya.

Diketahui, pembukaan PPDB sudah dibuka sejak 15 Juni 2020 lalu. Di Surabaya sendiri terdapat beberapa jalur pendaftaran seperti, jalur prestasi rapor, jalur prestasi lomba, jalur zonasi, jalur inklusi, serta jalur mitra warga. Khusus jalur mitra warga sendiri menggunakan data MBR yang berasal dari Dinsos dan Dispendukcapil kota Surabaya.

Elektabilitas PSI Naik, Tapi PDI Perjuangan Tetap Tertinggi
Liputan

Elektabilitas PSI Naik, Tapi PDI Perjuangan Tetap Tertinggi

AKURAT.CO, Hasil survei New Indonesia Research & Consulting menyebutkan Elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia  Perjuangan tertinggi dibandingkan partai-partai lain.

“Elektabilitas PDIP masih tertinggi dan meningkat hingga 29,3 persen, membuktikan bahwa PDIP masih kokoh berada di puncak,” kata Direktur Eksekutif New Indonesia Research & Consulting Andreas Nuryono dalam siaran pers di Jakarta, hari ini.

Partai besutan Megawati Soekarnoputri telah memecahkan rekor dengan menang Pemilu tiga kali sejak pasca reformasi. Jumlah suara PDIP pada Pemilu 2019 mencapai 19,3 persen.

Peta partai politik, kata dia, diprediksi tidak terlalu jauh berbeda dari perolehan suara hasil Pemilu 2019.

Gerindra dan Golkar tetap menyusul di posisi kedua dan ketiga, dengan Elektabilitas masing-masing 12,5 persen dan 9,7 persen. Perolehan suara sebelumnya hanya terpaut tipis, yaitu 12,6 persen dan 12,3 persen.

Di posisi papan tengah ada PKB (6,8 persen), PKS (5,5 persen), PSI (4,2 persen), NasDem (4,1 persen), Demokrat (3,8 persen), PPP (2,4 persen), dan PAN (1,6 persen). Dalam Pemilu 2019 perolehan suara PKB 9,7 persen, PKS 8,2 persen, PSI 1,9 persen, Nasdem 9,1 persen, Demokrat 7,8 persen, PPP 4,3 persen, dan PAN 6,8 persen.

“Dibandingkan hasil Pemilu 2019, hanya PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia  yang mengalami kenaikan Elektabilitas,” tutur Andreas.

Padahal dari hasil perolehan suara sebelumnya PSI tidak bisa memiliki wakil di Senayan.

Menurut Andreas kinerja PSI di tingkat DPRD terbukti efektif sebagaimana PDIP di tingkat nasional.

Di deretan papan bawah ada Perindo (0,9 persen), Berkarya (0,7 persen), Hanura (0,3 persen), PBB (0,2 persen), PKPI (0,1 persen), dan Garuda (0,1 persen). Dalam Pemilu 2019 perolehan suara Perindo 2,7 persen, Berkarya 2,1 persen, Hanura 1,5 persen, PBB 0,8 persen, PKPI 0,2 persen, dan Garuda 0,5 persen.

Sisanya masih ada 17,1 persen yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Survei belum mencatat kemunculan partai baru seperti Gelora atau pecahan PAN kubu Amien Rais.

“Masih ada waktu empat tahun ke depan di mana Elektabilitas partai politik bisa meningkat ataukah menurun,” kata Andreas.

Survei New Indonesia Research & Consulting dilakukan pada 8-18 Juni 2020, dengan jumlah responden 1.200 orang. Metode survei dilakukan melalui sambungan telepon terhadap responden survei sebelumnya yang dipilih secara acak. Margin of error survei sekitar 2,89 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sekretaris Fraksi PSI DPRD Tangsel Aji Bromokusumo Meninggal, Ini Postingan Terakhir di Instagramnya
Liputan

Sekretaris Fraksi PSI DPRD Tangsel Aji Bromokusumo Meninggal, Ini Postingan Terakhir di Instagramnya

SEPUTARTANGSEL.COM – Sekretaris Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Aji Kristi Bromokusumo meninggal dunia pada Kamis 25 Juni 2020 pukul 22.40.

Ketua Fraksi PSI DPRD Tangsel Ferdiansyah kepada media membenarkan rekannya itu meninggal karena sakit. Namun, ia tak menjelaskan detil sakitnya.

“Iya benar. Mohon doanya dan dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, jika selama kenal dan bergaul dengan Pak Aji terdapat salah maupun perbuatan, disengaja atau tidak disengaja,” kata Ferdi, Jumat di rumah duka di kawasan Oasis Lestari, Curug, Kabupaten Tangerang.

Aji yang akrab dipanggil Chen, lahir di Semarang, Jawa Tengah, pada 14 Juli 1972.

Aji terpilih sebagai anggota DPRD Kota Tangsel mewakili PSI dalam pemilu legislatif 2019.

Banyak yang terkejut dengan meninggalnya Aji. Sebab, dua hari lalu ia masih terlihat beraktivitas di Komisi IV.

Belakangan ini, Aji banyak mengkritisi persoalan jebolnya tanggul tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Cipeucang yang menyebabkan ribuan ton sampah longsor ke aliran Sungai Cisadane.

Sikap kritis Aji juga terlihat dalam postingan terakhirnya di akun instagram @ajibromokusumo.

Postingan terakhir bertanggal 17 Juni 2020 itu berisi 2 slide video yang memperlihatkan dirinya bertanya saat Rapat Dengar Pendapat ke-2 (Senin, 15 Juni) terkait jebolnya TPA Cipeucang.

Soal Data Kemiskinan, Melky Jakhin Pangemanan Kritisi Pemkab Minut
Liputan

Soal Data Kemiskinan, Melky Jakhin Pangemanan Kritisi Pemkab Minut

Manado, BeritaManado.com — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Melky Jakhin Pangemanan (MJP) mengkritisi kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut) yang dipimpin Bupati Vonnie Anneke Panambunan (VAP) tentang persoalan data kemiskinan yang dinilai tidak akurat.

Hal tersebut menyusul hasil kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Sulut ke kantor Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minut terkait terkait Ranperda Prakarsa tentang Fakir Miksin dan Anak Terlantar.

Dalam kunjungan tersebut, MJP menyoal data yang dimiliki Pemkab Minut tidak akurat.

“Persoalan klasik saat ini adalah data kemiskinan yang tidak akurat. Sehingga menjadi penyebab utama konflik sosial di masyarakat karena program pemerintah yang tidak tepat sasaran,” ungkap MJP kepada BeritaManado.com, Minggu (28/6/2020).

Menurut MJP, Pemkab Minut tidak serius dalam program dan upaya pengentasan kemiskinan.

“Perlu diingat strategi, arah kebijakan dan program penanganan merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten/kota. Pemerintah Kabupaten Minut kurang serius dan tidak peduli terkait update data atau pemutakhiran data kemiskinan di DTKS Kemensos,” ujarnya.

Ditambahkannya, Pemkab Minut sejauh ini belum melakukan pemutakhiran data, terakhir ditahun 2015.

“Hal ini yang mengakibatkan tidak tepatnya sasaran program pemerintah akibat data yang kurang akurat. Masalah lain yang dihadapi karena keterbatasan anggaran dan persoalan internal, misal pergantian pejabat di OPD terkait sangat cepat sehingga tidak bekerja optimal karena durasi waktu yang singkat. Apalagi ditengah pandemi COVID-19 saat ini, akurasi data kemiskinan sangat dibutuhkan. Makanya sekali lagi jangan heran kalau program dan bantuan pemerintah tidak efektif,” tegasnya.

Alhasil, MJP mendorong Pemkab Minut agar sering melakukan pembaharuan data ke Kementerian Sosial melalui Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS) dan berkoordinasi intensif dengan Pemprov Sulut melalui Dinas Sosial.

“Coba Ibu Bupati dan jajaran pro aktif melakukan pemutakhiran data di DTKS Kemensos dan aktif juga koordinasi dengan Dinsos Provinsi Sulut. Konkretnya buat dulu musyawarah desa atau kelurahan dan kumpulkan data faktual dilapangan. Data kemiskinan yang akurat akan memudahkan kerja pemerintah dalam penanganan kemiskinan dengan penyelesaian yang lebih sistemik dan targetnya terukur,” tutupnya.

PSI Aceh Utara Apresiasi Solidaritas Masyarakat Terhadap Imigran Rohingnya
Liputan

PSI Aceh Utara Apresiasi Solidaritas Masyarakat Terhadap Imigran Rohingnya

ACEH UTARA – LIPUTAN68.COM – Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Aceh Utara memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah ikut andil membantu warga imigran Rohingnya yg terdampar diseputaran pesisir pantai Gampong Lancok Kecamatan Syamtalira Bayu Aceh Utara, Aceh, Kamis (25/6/2020).

Apa yang dilakukan masyarakat adalah bentuk solidaritas kemanusiaan untuk menolong, mengingat kapal mereka dalam keadaan rusak dan terdapat banyak anak – anak dan perempuan dalam kapal tersebut yang membutuhkan pertolongan.

Pemerintah Daerah dan Pusat agar segera berkoordinasi dalam penanganan tersebut,mengingat protokoler kesehatan juga berlaku ditengah pandemi covid -19. Penggalangan dana yg dilakukan oleh masyarakat disekitar bibir pantai Gampong Lancok patut di apresiasi sebagai bentuk kemanusiaan, karena menyangkut tentang kemanusiaan.

“Masyarakat Aceh adalah masyarakat yang toleran”, ungkap Wakil Ketua DPD PSI Aceh Utara Fahmi, S.IP.

Dulu ketika konflik Aceh saudara – saudara kita juga banyak yang mencari suaka politik keluar negeri dan seharusnya sekarang ketika aceh damai sudah sepatutnya kita juga ikut andil membantu masyarakat rohingnya karena mereka juga dalam keadaan membutuhkan pertolongan.

Konvensi Pengungsi PBB merupakan instrumen hukum yang diakui secara internasional untuk melindungi para pengungsi, walaupun indonesia bukan salah satu negara yang ikut menandatangani Konvensi Pengungsi PBB Tahun 1951 tersebut, namun tidak ada salahnya kita juga ikut menolong mereka sebagai bentuk solidaritas kemanusian, demikian kata Fahmi yang juga alumnus Fakultas Ilmu Politik Univ.Malikussalah.

Sekretaris Fraksi PSI DPRD Tangsel Aji Kristi Bromokusumo Meninggal Dunia
Liputan

Sekretaris Fraksi PSI DPRD Tangsel Aji Kristi Bromokusumo Meninggal Dunia

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com – Kabar duka datang dari Partai Solidaritas Indonesia. Salah satu kadernya yang menjadi sekretaris Fraksi PSI DPRD Kota Tangerang Selatan, Aji Kristi Bromokusumo meninggal dunia pada Kamis (25/6/2020).  Dia meninggal pada usia 48 tahun. “Iya benar, kabar duka itu. Mohon doanya ya,” Ketua Fraksi PSI di DPRD Kota Tangsel Ferdiansyah saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (26/6/2020).

Ferdiansyah mengatakan saat ini jenazah Aji disemayamkan di rumah duka di kawasan Oasis Lestari, Curug, Kabupaten Tangerang. “Mohon doa dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jikalau selama kenal dan bergaul dengan Pak Aji terdapat salah maupun perbuatan, disengaja atau tidak disengaja,” katanya.

Aji lahir di Semarang, Jawa Tengah, pada 14 Juli 1972. Dia menjabat sebagai anggota DPRD Kota Tangsel dari Fraksi PSI tahun periode 2019-2024. Selama ini, Aji juga aktif menjadi penulis kolom di Kompas.com. Tulisan terakhirnya berjudul “TPA Cipeucang, Tragedi Lingkungan Hidup dan Pengabaian Kemanusiaan di Tangerang Selatan”.

Melalui tulisannya itu, Aji mengkritik pencemaran lingkungan yang timbul akibat jebolnya turap TPA Cipeucang. Pencemaran begitu parah karena lokasi TPA berada persis di samping aliran Sungai Cisadane yang merupakan sumber air baku pengolahan air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tangsel. Kritikan tersebut disampaikan Aji lengkap dengan pemaparan bahayanya bagi kesehatan. Pada akhir tulisannya, dia berharap pemangku kebijakan dapat mengambil tindakan untuk menghentikan pencemaran ini.

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Tolak 32 Lokasi Pengganti Car Free Day di Jakarta
Liputan

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Tolak 32 Lokasi Pengganti Car Free Day di Jakarta

TRIBUNJAKARTA.COM, PALMERAH – Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad, menegaskan menolak keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal 32 lokasi pengganti hari bebas kendaraan bermotor (HBKB).

HBKB ini biasa dikenal sebagai kegiatan car free day (CFD).

“Sikap kami masih sama, kami minta untuk ditolak dan ditiadakan, karena CFD ini berpotensi menjadi klaster penyebaran (Covid-19) baru,” kata Idris, saat dihubungi, Kamis (25/6/2020).

“Penyebaran di 32 titik itu tidak ada pentingnya. Malah memperkuat timbulnya klaster baru,” lanjutnya.

Idris juga menyayangkan sikap jajaran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini yang malah menambah personel pengamanan pada kegiatan HBKB Minggu mendatang.

“Harusnya fokus saja pengawasan ke tempat-tempat yang prioritas, seperti pasar,” ujar Idris.

“Menurut saya lebih banyak tempat yg lebih penting diawasi dibanding CFD,” sambungnya.

Inilah 32 Lokasi Pengganti Jalur CFD Minggu Mendatang

Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyediakan 32 lokasi pengganti pelaksanaan kegiatan car free day (CFD), mulai Minggu (28/6/2020).

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyebut tujuh dari 31 lokasi yaitu jalan yang kerap digunakan sebagai tempat hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) di Ibu Kota.

Sementara 25 lokasi lainnya berdasarkan tambahan dari pemerintah daerah.

Syafrin menyebut, hal ini dilakukan lantaran jalur HBKB di Jalan MH Thamrin-Sudirman ditiadakan.

“Untuk pelaksanaan HBKB di ruas Jalan Sudirman-Thamrin pada Minggu (28/6/2020) ditiadakan,” kata Syafrin, saat diwawancarai di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/6/2020).

“Kemudian akan disebar di 32 lokasi yang ada di lima wilayah Jakarta,” sambungnya.

HBKB yang akan berlangsung Minggu (28/6/2020) ini, dimulai pukul 06.00 WIB sampai 09.00 WIB.

“Untuk Jalan MH Thamrin-Sudirman nanti bisa dilewati kendaraan, untuk itu kami imbau kepada warga jangan lagi datang ke sana untuk membuat kerumunan buat olahraga,” jelas Syafrin.

TribunJakarta.com telah merangkum 32 ruas jalan sebagai pengganti kegiatan CFD:

* Kategori lokasi HBKB tujuh lokasi;

1. Jalan Suryo Pranoto

2. Sisi Danau Sunter Selatan

3. Jalan Gajah Mada

4. Jalan Hayam Wuruk

5. Jalan Pemuda

6. Jalan Layang Non Tol (JLNT) Antasari

7. Jalan Percetakan Negara 2

* Kategori Lokasi untuk Olahraga

1. Jalan Pejagalan Raya

2. Jalan Paseban Raya

3. Jalan Zamrud Raya

4. Jalan Pramuka Sari I

5. Jalan Danau Tondano

6. Jalan Amir Hamzah

7. Sisi Inpeksi Kali Sunter Rawa Badak Selatan

8. Jalan Kelapa Hibrida Sukapura

9. Jalan Pulau Maju Bersama

10. Jalan Benyamin Sueb

11. Jalan Arteri Pegangsaan Dua

12. Jalan RA Fadillah

13. Jalan Inspeksi Kanal Banjir Barat (KBT)

14. Jalan Raden Inten

15. Jalan Bina Marga

16. Jalan Sultan Iskandar Muda – Arteri Pondok Indah

17. Jalan Tebet Barat Dalam Raya

18. Jalan Kesehatan Raya

19. Jalan Cipete Raya

20. Jalan Puri Harum

21. Jalan Puri Ayu

22. Jalan Puri Elok

23. Jalan Puri Molek

24. Jalan Puri Ayu 1

25. Jalan Puri Molek 1

PSI Tolak Penyelenggaraan HBKB di Jakarta, Berikut Ini Alasannya
Liputan

PSI Tolak Penyelenggaraan HBKB di Jakarta, Berikut Ini Alasannya

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR – DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tolak penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau car free day (CFD).

Diketahui ada alasan mengapa PSI DPRD DKI Jakarta menolak digelar HBKB di Jakarta tersebut.

Alasannya, kegiatan HBKB di Jakarta berpotensi menularkan virus corona atau Covid-19.

Sebab, kegiatan HBKB tersebut memicu keramaian orang.

“Sikap kami masih sama, kami menolak dan minta ditiadakan CFD (car free day/ hari bebas kendaraan bermotor)”

“karena berpotensi menjadi kluster penyebaran baru,” kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad kepada wartawan pada Kamis (25/6/020).

Menurutnya, ketimbang DKI sediakan tempat untuk olahraga di tengah wabah Covid-19, sebaiknya pemerintah menggiatkan sosialisasi mengenai olahraga di rumah.

Sekalipun DKI telah meniadakan HBKB di Jalan Sudirman-Thamrin Minggu (28/6/2020) lalu, dan menggantinya di 32 tempat alternatif, Idris tetap menolaknya.

Kata dia, warga dari lima wilayah Jakarta tetap bisa berkumpul di lokasi tersebut.

“Intinya tidak ada urgensi CFD untuk saat ini, kan olahraga lebih baik mandiri di rumah,” ujar Idris.

“Kalo CFD bahayanya besar dan menambah beban pengawasan pemerintah”

“Menurut saya fokus saja pengawasan di pasar, karena salah satu potensi penularan terbesar ada di pasar,” tambahnya.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta sediakan 32 lokasi pengganti pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), Minggu (‪28/6/2020‬) nanti.

Puluhan lokasi itu tersebar di lima wilayah administrasi di Jakarta.

Dikatakan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, tujuh lokasi di antaranya merupakan yang rutin digunakan sebagai lokasi HBKB di wilayah Jakarta.

Namun untuk 25 lokasi, merupakan tambahan dari pemerintah daerah sehingga totalnya ada 32 lokasi.

“Untuk pelaksanaan HBKB di ruas Jalan Sudirman-Thamrin pada Minggu (‪28/6/2020‬) ditiadakan”

“Kemudian akan disebar di 32 lokasi yang ada di lima wilayah Jakarta,” kata Syafrin di Balai Kota DKI pada Rabu (24/6/2020).

Meski HBKB tetap diselenggarakan di 32 titik alternatif, namun jadwal pelaksanaannya dikurangi dua jam.

Pada umumnya HBKB digelar ‪dari pukul 06.00 sampai 11.00‬.

Namun mulai Minggu (‪28/6/2020‬) mulai ‪pukul 06.00 sampai 09.00‬.

“Untuk Jalan Sudirman-Thamrin nanti bisa dilewati kendaraan, untuk itu kami imbau kepada warga jangan lagi datang ke sana untuk membuat kerumunan buat olahraga,” ujar Syafrin. (faf)

– Kategori lokasi HBKB tujuh lokasi

1. Jalan Suryo Pranoto

2. Sisi Danau Sunter Selatan

3. Jalan Gajah Mada

4. Jalan Hayam Wuruk

5. Jalan Pemuda

6. Jalan Layang Non Tol (JLNT) Antasari

7. ‪Jalan Percetakan Negara 2‬

– Kategori Lokasi Jalan untuk Olahraga

1. Jalan Pejagalan Raya

2. Jalan Paseban Raya

3. Jalan Zamrud Raya

4. Jalan Pramuka Sari I

5. Jalan Danau Tonado

6. Jalan Amir Hamzah

7. Sisi Inpeksi Kali Sunter Rawa Badak Selatan

8. Jalan Kelapa Hibrida Sukapura

9. Jalan Pulau Maju Bersama

10. Jalan Benyamin Sueb

11. Jalan Arteri Pegangsaan Dua

12. Jalan RA Fadillah

13. Jalan Inspeksi Kanal Banjir Barat (KBT)

14. Jalan Raden Inten

15. Jalan Bina Marga

16. Jalan Sultan Iskandar Muda – Arteri Pondok Indah

17. Jalan Tebet Barat Dalam Raya

18. Jalan Kesehatan Raya

19. Jalan Cipete Raya

20. Jalan Puri Harum

21. Jalan Puri Ayu

22. Jalan Puri Elok

23. Jalan Puri Molek

24. ‪Jalan Puri Ayu 1‬

25. ‪Jalan Puri Molek 1

 

Anies Menyarankan Warga yang Berolahraga Saat HBKB Membawa Masker Cadangan

Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan 32 lokasi alternatif sebagai pengganti sementara bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan di hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) pada Minggu (28/6/2020).

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menjelaskan, kebijakan ini diambil untuk memecah tingkat konsentrasi massa yang selama ini berolahraga dan menumpuk di Jalan Sudirman-Thamrin.

“Iya kami buatkan 32 lokasi, tapi anjuran kepada masyarakat untuk jaga jarak karena itu sangat penting,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Rabu (24/6/2020) malam.

Anies juga menyarankan kepada masyarakat untuk tetap memakai masker saat berolahraga lari, bersepeda, maupun jalan kaki saat HBKB.

Hal itu disarankan setelah DKI berkonsultasi dengan para ahli dari dokter spesialis penyakit menular, dokter spesialis paru, dokter spesialis keolahragaan, organisasi sepeda, organisasi atletik dan sebagainya.

“Kalau mau olahraga tetap gunakan masker dan setiap 15 menit sekali istirahat. Meski WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) menyarankan nggak perlu pakai masker”

“tapi tetap disarankan oleh para pakar yang kami gandeng harus memakai masker,” jelasnya.

Selain itu masyarakat juga disarankan membawa masker cadangan untuk mengantisipasi masker yang dipakai saat berolahraga menjadi basah karena terkena keringat.

Masker cadangan itu dapat digunakan ketika masyarakat hendak pulang atau melakukan aktivitas lain di luar HBKB.

Anies meyakini penularan Covid-19 dapat dicegah selama HBKB bila masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan.

Di antaranya wajib memakai masker, berjaga jarak dan rajin mencuci tangan. “Intinya jaga jarak saat beristirahat, jangan ada penumpukan,” ujarnya.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyediakan 32 lokasi pengganti pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) pada Minggu (‪28/6/2020‬).

Puluhan lokasi itu tersebar di lima wilayah administrasi di Jakarta.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, tujuh lokasi di antaranya merupakan yang rutin digunakan sebagai lokasi HBKB di wilayah Jakarta.

Namun untuk 25 lokasi, merupakan tambahan dari pemerintah daerah sehingga totalnya ada 32 lokasi.

“Untuk pelaksanaan HBKB di ruas Jalan Sudirman-Thamrin pada Minggu (‪28/6/2020‬) ditiadakan. Kemudian akan disebar di 32 lokasi yang ada di lima wilayah Jakarta,” kata Syafrin.

Meski HBKB tetap diselenggarakan di 32 titik alternatif, namun jadwal pelaksanaannya dikurangi dua jam.

Pada umumnya HBKB digelar ‪dari pukul 06.00 sampai 11.00‬, namun mulai Minggu (‪28/6/2020‬) mulai ‪pukul 06.00 sampai 09.00‬.

“Untuk Jalan Sudirman-Thamrin nanti bisa dilewati kendaraan, untuk itu kami imbau kepada warga jangan lagi datang ke sana untuk membuat kerumunan buat olahraga,” ujar Syafrin.

DPW PSI Sumsel Sambut Ketua DPW PSI DKI Jakarta
Liputan

DPW PSI Sumsel Sambut Ketua DPW PSI DKI Jakarta

Komline,Palembang, Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar berkunjung ke basecamp DPW Sumsel, Rabu 25 Juni 2020.

Kegiatan di awali dengan sarapan pagi dilanjutkan dengan sharing santai yang di Hadiri Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Sumsel Pak Hermanto dan sekretaris Shalahuddin Al-Khairi didampingi beberapa pengurus DPW & DPD PSI di Sumsel.

Kehadiran Michael Victor Sianipar disambut baik oleh Ketua DPW PSI Sumsel, Pak Hermanto : “Selamat datang Bro Michael di bumi Sriwijaya, Kami berharap kedepan di pemilu tahun 2024 akan datang PSI Sumsel punya anggota DPRD Tingkat Provinsi seperti di DKI Jakarta”.

Michael Victor Sianipar dalam diskusi santai tersebut menyampaikan : “Kami bersyukur hasil kerja keras Bersamo bersama, PSI DKI Jakarta di Pemilu 2014 kemarin meraih suara terbanyak ke-4 dengan 8 Wakil di DPRD DKI Jakarta”.

Lebih lanjut Michael mengutarakan : “Kami Siap kerja & siap di awasi kinerja kami oleh masyarakat, 8 Orang Wakil PSI di DKI Jakarta sudah kami beri Ultimatum sejak sebelum Pemilu tidak boleh melaksanakan Politik Uang & Korupsi bila ada yang terbukti Melakukan, Maka akan Kami PAW kan” Tegasnya.

Sementara Shalahuddin Al-Khairi sekretaris PSI Sumsel berharap : “Palembang baru memasuki New Normal, di awal new normal kemarin kami DPW sudah mulai dengan kegiatan PSI Sumsel Berbagi, dan Konsolidasi internal ini akan terus kami Jalankan untuk persiapan Pemilu akan datang. dan yang paling dekat di tahun ini ada beberapa Kab/Kota di Sumsel akan melaksanakan Pilkada Serentak tahun Desember Nanti dan PSI Sumsel siap memenangkan Kandidat yang di dukung Partai Solidaritas Indonesia”.

PSI Minta Anies Baswedan Koreksi Juknis PPDB DKI Jalur Zonasi
Liputan

PSI Minta Anies Baswedan Koreksi Juknis PPDB DKI Jalur Zonasi

TEMPO.COJakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tegas mengevaluasi petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB DKI 2020.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikmud) Nomor 44 Tahun 2019, kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad, dapat menjadi acuan.

“Permendikbud jelas mengatur bahwa calon peserta didik yang mendaftar lewat jalur zonasi diseleksi berdasarkan jarak dari tempat tinggal ke sekolah, jika sama baru diseleksi berdasarkan usia,” kata Idris dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 24 Juni 2020.

Permintaan itu merespon polemik yang muncul lantaran Pemprov DKI menggunakan kriteria umur dalam PPDB DKI 2020 jalur zonasi. Pemprov DKI, kata Idris, menjadikan kelurahan sebagai basis penentuan zonasi sehingga caon siswa yang berada di wilayah tersebut memiliki bobot yang sama. Idris menyebutkan, otomatis umur menjadi faktor seleksi penentu dominan ketimbang jarak. “Seleksi dipilih dari yang tertua ke usia termuda,” tutur dia.

Proses seleksi PPDB DKI berdasarkan kelurahan, lanjut idris, juga diduga dapat menciptakan diskriminasi lantaran puluhan calon siswa di kelurahan yang sama bersaing berdasarkan akte lahir. Ia menyebut kalau partainya sepakat petunjuk teknis PPDB 2020 di Jakarta harus dikoreksi dan disesuaikan dengan Permendikbud, di mana kriteria jarak menjadi faktor seleksi jalur zonasi.

Idris beranggapan, jarak tempat tinggal calon siswa ke sekolah dapat diukur menggunakan teknologi informasi seperti yang dilakukan oleh daerah lain. Pengukuran juga dapat dilakukan melalui Rukun Tetangga dan Rukun Warga domisili calon siswa. Idris mengatakan kalau daerah seperti Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur menggunakan aplikasi Google Maps supaya PPDB jalur zonasinya menjadi akurat. “Tidak ada alasan Jakarta untuk tidak menggunakan teknologi yang sama,” ucap Idris.

Sebelumnya sekelompok orang tua murid berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI memprotes sistem seleksi usia di PPDB DKI. Mereka menilai hal ini sebagai diskriminasi.Koordinator unjuk rasa, Ratu Yunita Ayu, mengatakan orang tua keberatan dengan sistem batas usia yang diterapkan mulai tahun ini. “Sebab, anak yang usianya lebih muda akan tersingkir dengan yang lebih tua,” kata Ratu saat ditemui di sela unjuk rasa.

Kemarin Komisi E menggelar rapat dengan Dinas Pendidikan DKI membahas soal polemik PPDB 2020. Dalam rapat hadir beberapa orang tua murid. Mereka memprotes seleksi berdasarkan usia dalam PPDB DKI jalur zonasi yang dirasa tidak adil.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan DKI Nahdiana, pasti ada calon murid yang tak diterima di setiap sistem seleksi, apapun jenisnya. Apabila ada masalah seperti oknum atau penerimaan yang tak transparan, Nahdiana mempersilakan masyarakat untuk melapor di posko yang tersedia. Dia memaparkan posko PPDB 2020 tersebar di setiap wilayah dan kantor Dinas Pendidikan.