Wasekjen PSI Sesalkan Surat Edaran PGGJ
Liputan Nasional

Wasekjen PSI Sesalkan Surat Edaran PGGJ

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan keluarnya Surat Edaran dari Persekutuan Gereja-gereja di Kabupaten Jayapura (PGGJ) yang membuat delapan tuntutan. Isi surat tersebut menurut Wakil Sekretaris Jenderal PSI, Satia Chandra Wiguna, potensial dapat menganggu hubungan antarumat beragama di Jayapura, Papua bahkan di Indonesia.

PGGJ membuat delapan tuntutan, salah satunya mempersoalkan pembangunan masjid di kabupaten tersebut. “Mestinya dialog dan komunikasi antar pemimpin agama di Jayapura dikedepankan daripada bikin surat edaran yang dapat menganggu kehidupan beragama,” kata Chandra dalam siaran persnya kepada Republika.co.id, Ahad (18/3).

Selain itu, Chandra juga menilai surat edaran tersebut tidak sesuai dengan semangat toleransi. Pada dasarnya negara menjamin kebebasan beragama semua warga negara kapan pun dan di mana pun.

Menurutnya, pendirian rumah ibadah dan praktik keberagamaan mestinya tidak dipersulit. Peraturan daerah (perda) pada prinsipnya mengatur ekspresi keberagamaan warga negara, bukan mempersulit dan membatasi.

“Saya harap semua pihak tidak memaksakan kehendak, saling menghormati, dan saling menghargai. Mari kita junjung tinggi solidaritas dan toleransi,” kata Candra.

Di samping itu, Chandra juga sependapat dengan Menteri Agama Lukman Hakim, yang juga mengingatkan agar ketentuan regulasi sebagai hukum positif dan hukum adat beserta nilai-nilai lokal hendaknya menjadi acuan bersama.

Mengenai kerukunan agama di Indonesia, hasil penelitian yang dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Kementerian Agama (Kemenag) merilis Laporan tahun 2017 kerukunan umat beragama masih tinggi, yaitu 72,27 persen (5/3/2018), diukur melalui tiga indikator, yaitu tingkat toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antarumat beragama.

Beberapa faktor yang berpotensi mengganggu kerukunan umat beragama, di antaranya pilkada, penyiaran agama, bantuan luar negeri, hari besar agama, rumah ibadah, dan sejumlah faktor lainnya.

Mengenai Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan itu, Chandra menyambut positif, namun perlu ditingkatkan lagi.

“Edaran-edaran yang dapat merusak kehidupan keagaamaan di Indonesia harus segera dihentikan,” ujarnya.

Republika

Ketua DPR: Di Mana Masalahnya Istana Terima PSI?
Liputan Nasional

Ketua DPR: Di Mana Masalahnya Istana Terima PSI?

Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan, pertemuan antara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan tidak ada masalah. Pertemuan itu menuai pro dan kontra lantaran disebut membicarakan pilpres di sela jam kerja presiden.

“Emang masalahnya di mana Istana menerima PSI? memang kalau ngundang yang lain, enggak ngomongin itu?” ucap Bambang di Gedung DPR RI, Jakarta Selatan, Senin (5/3/2018).

Menurut politikus Partai Golkar itu, selama ini PSI bukanlah satu-satunya partai yang diterima di Istana Kepresidenan.

Dia menyebutkan, seperti partainya ataupun Partai Gerindra juga pernah diterima oleh Istana. Karena itu, ia tidak melihat adanya masalah ketika PSI diterima oleh Jokowi di dalam Istana.

“PDIP, Golkar, Gerindra (diterima di Istana), jadi nerima PSI masalah?” kata pria yang kerap disapa Bamsoet ini.

Sumber

PSI akan Seleksi Bacaleg Pakai Juri Independen
Liputan Nasional

PSI akan Seleksi Bacaleg Pakai Juri Independen

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kini tengah melakukan persiapan calon legislatif. Karena pada tanggal 4 Juli 2018 mendatang, Parpol harus mengajukan nama-nama calon legislatif sementara ke KPU.

Kader PSI Isyana Bagus Oka mengatakan jika partainya menggunakan mekanisme seleksi internal dengan juri-juri Independen agar PSI dapat mengetahui kompetensi caleg-caleg yang mendaftarkan dirinya tersebut.

“Apakah visi misinya sama dan sesuai dengan PSI yang antikorupsi dan anti intoleransi,” ujarnya.

Sosialisasi bisa dilakukan dengan banyak cara terutama kalau kita bertemu langsung.

“Ya, tapi yang jelas peraturan ini tengah dipelajari lebih lanjut dan kita liat nanti sikap resmi PSJ gimana,”katanya.

Ia menjelaskan, memang kalau masa waktu bersosialisasi kampanye di media massa sangat singkat tentu saja merugikan partai baru.

Karena, lanjut Isyana, bagaimanapun partai baru belum seterkenal partai lama dan salah satu media paling efektif untuk mensosialisasikan adalah televisi.

”Tapi kita lihat nanti,”pungkasnya.

PSI adalah partai politik di Indonesia yang baru didirikan pasca Pemilu tahun 2014. Partai ini diketuai oleh mantan presenter berita TV One, Grace Natalie. Partai ini cenderung mengambil target partisipan kalangan anak muda, perempuan dan lintas agama. Tokoh-tokoh partai ini banyak mengajak warga negara muda untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik.

PSI ini resmi menjadi Badan Hukum setelah melalui verifikasi Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 7 Oktober 2016.

Sumber

Vaksin Korupsi Politisi Zaman Now
Liputan Nasional

Vaksin Korupsi Politisi Zaman Now

Kendati masih sangat muda, baru berusia 27 tahun, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Mikhael Victor Sianipar bukan sekedar pemuda belia di panggung politik partai baru. Ia juga cerdas dan memiliki konsep.

Berdiri di podium saat membuka acara Patungan Rakyat Akbar di Ball Room Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, pada Sabtu (3/3), ia memaparkan konsep partainya itu dalam memberantas korupsi. “Kita sedang membuat vaksin korupsi,” kata lulusan Universitas Harvard, Amerika Serikat, ini yang disahuti tepuk tangan pendukung PSI yang memenuhi ruangan itu.

Vaksin, dalam ilmu kesehatan, adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau virus, sehingga dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi oleh organisme alami atau “liar”.

Nah, ibarat penyakit, Mikhael menjelaskan vaksin korupsi itu adalah pola bagaimana mengobati penyakit korupsi. “Publik menjadi vaksin yang mujarab untuk menyembuhkan penyakit yang sudah akut itu,” katanya. Publik yang selama ini dicekoki ekstasi korupsi hingga terlena dan akhirnya tertipu, diajak menyerang balik para koruptor dengan cara langsung memberi serum ke intinya yaitu membasmi virus-virus korupsi.

Keterlibatan publik membiayai politik, menyebabkan si politisi atau partai politik akan berutang kepada rakyat. Rakyat bersedia menjadi donatur disebabkan program yang dinilai bermanfaat untuk publik. Maka model pembayaran utang oleh si politisi adalah dengan cara benar-benar merealisasi programnya.

Artinya, kata Mikhael, si politisi yang terpilih menjadi anggota dewan -misalnya- tidak perlu membayar utang pada tauke yang membiayanya. “Jika tidak ada utang bernilai besar, maka si politisi tak perlu lagi korupsi. Ia hanya cukup merealisasi program yang bermanfaat untuk publik,” katanya. “Inilah yang saya sebut vaksin korupsi.”

Mengapa harus melibatkan rakyat untuk ikut mendonasi partai politik? “Sebab politik itu memang mahal, tak mungkin membiayainya jika tanpa dukungan publik,” kata Mikhael. “Bahkan untuk verifikasi partai sampai lolos menjadi kontestan pemilu ini pun kami mengeluarkan Rp1,3 miliar, dan itu hasil dari patungan rakyat. Itu hanya untuk DKI saja.”

Tentu yang dilakukan PSI ini bukan perkara mudah. “Namun bukan berarti tidak bisa. Hanya saja kita perlu berusaha lebih keras. Termasuk edukasi publik. Saya setiap hari jalan, menemui orang-orang menjelaskan dengan baik apa sebetulnya manfaat dari vaksin korupsi ini. Ternyata publik sangat menerimanya,” kata Rian Ernest, calon anggota DPR-RI dari PSI untuk dapil Jakarta Timur.

Rian hadir di acara ini sebagai salah seorang pembacara pada Patungan Rakyat Akbar. Bersama Rian ada Giring Ganesha, vokalis Nidji yang kini menjadi politisi dari PSI dan menjadi calon legislatif DPR-RI untuk dapil Bandung, Jawa Barat. “Kita ini berada pada zaman now, jadi mengikuti zaman yang antikorups, bahkan antikorupsi ini juga harus dimulai dari dunia pendidikan,” kata Giring.

Mantan jurnalis televisi, Isyana Bagus Oka, yang juga menjadi pembicara ini, menambahkan bahwa ketika menjadi anggota dewan maka si politisi harus benar-benar bekerja untuk rakyat, bahkan jangan sampai absen saat membahas kepentingan rakyat di gedung dewan. “Sebab itu juga bagian dari korupsi,” kata caleg PSI dari dapil Tangerang Selatan ini.

Isyana menambahkan, PSI menyiapkan aplikasi untuk publik agar bisa mengontrol dan melaporkan anggota dewan dari PSI yang menyimpang dari filosofi berdirinya PSI yaitu antikorupsi dan antiintoleransi. “Penilaian kinerja anggota dewan dari PSI dilakukan langsung oleh publik, sebab rakyat adalah pemilik partai ini,” katanya.

Sumber

Partai Baru, Harapan Baru akan Politisi Bersih
Liputan Nasional

Partai Baru, Harapan Baru akan Politisi Bersih

Partai baru yang akan berlaga di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang diminta untuk mempersiapkan para calon legislatif (caleg) yang bersih.

Di Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) meloloskan empat partai baru, yakni Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Ketua Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti mengatakan, tren di pemilu saat ini, paling khusus adalah soal caleg yang bersih. Caleg-caleg yang bersih akan memberikan keuntungan bagi partai itu sendiri, terlebih partai baru.

“Tren sekarang adalah caleg bersih sehingga partai baru peluangnya besar jika kinerja partai politik lama buruk. Tinggal mereka (partai baru) mampu menjadi sesuatu yang beda,” ujar Ray di Jakarta, Minggu (4/3).

Ia mengatakan, keempat partai baru tersebut memiliki peluang menjadi partai besar, kendati di 2019 ini sulit. Rasio identifikasi pemilih terhadap partai di Indonesia tidak lebih dari 10 persen karena mayoritas masyarakat tidak berbagi ideologi dengan partai tertentu. Artinya, mayoritas 90 persen tidak mengidentifikasi ideologi dalam memilih parpol.

Bermunculannya partai-partai baru juga menurutnya karena ada kekecewaan yang tinggi terhadap parpol yang sekarang, khususnya partai-partai yang perwakilan legislatifnya mengeluarkan UU MD3 seperti yang saat ini terjadi.

“Kalau partai mampu mengidentifikasi mereka sebagai partai baru, berani melakukan koreksi terhadap apa yang dicapai dan diputuskan parpol sebelumnya, boleh jadi kans mereka (partai baru) jadi tinggi,” katanya.

Jika partai-partai baru tersebut menyuarakan dan terus menerus mengisukan hal-hal yang sedang menjadi isu hangat, katanya, maka ia meyakini mereka akan dilirik oleh masyarakat. Terutama isu-isu yang dinilai masyarakat bisa merugikan, contohnya seperti persoalan UU MD3.

“Saran saya, sikapi UU yang dikeluarkan partai, lama lalu buktikan caleg-caleg mereka kalian bersih,” katanya.

Ia melihat, salah satu partai baru yang sudah memiliki tekad untuk menghasilkan caleg-caleg bersih adalah PSI. Mereka, katanya, memastikan track record yang akan menjadi caleg dari partainya serta menguji visi-misi hingga akhirnya ditetapkan sebagai caleg.

Jika partai yang dipimpin oleh mantan jurnalis, Grace Natalie tersebut berlanjut menerapkan hal seperti itu, katanya, maka bisa saja mereka mengambil ceruk pasar yang besar. Pemilihnya, katanya, merupakan pemilih partai tapi tidak memiliki keterikatan yang kuat terhadap partai-partai lama.

Generasi saat ini juga sudah berbeda dengan generasi sebelumnya. Apalagi pemilih di 2024 mendatang merupakan generasi tahun 2000 yang isunya sudah pasti meninggalkan isu-isu lama, termasuk tak melirik lagi isu orde baru.

Orde baru yang terbaca sejauh ini adalah soal perampasan Hak Asasi Manusia (HAM) dan sistem politik yang ketat. Jika ada partai baru saat ini yang mengangkat kesuksesan di zaman orde baru, katanya, maka hal itu tidak cocok dengan gaya generasi milenial saat ini yang terbuka dan bebas.

“Orang yang masih menyukai orde baru sebetulnya karena masih suka bersentuhan secara baik dengan orde baru atau pernah merasa hidup senang saat itu. Partai akan kesulitan maju kalau yang diusung masa lalu di tengah tren seperti ini,” katanya.

Salah satu partai baru yang mengusung orde baru adalah Partai Berkarya yang didirikan oleh salah satu keluarga Cendana, yakni Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto yang tak lain adalah putra bungsu Presiden RI kedua, Soeharto.

Sementara partai baru lainnya seperti Partai Garuda yang dipimpin Ahmad Ridha Sabana mengusung anak muda seperti PSI, sedangkan Partai Persatuan Indonesia yang dibentuk oleh pengusaha Hary Tanoesoedibjo menitikberatkan pada ekonomi kerakyatan.

Sumber

Ketum PSI: Kami Bantu Jokowi Melawan Hoax
Liputan Nasional

Ketum PSI: Kami Bantu Jokowi Melawan Hoax

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah mendeklarasikan dukungan kepada Joko Widodo (Jokowi)‎ untuk maju kembali pada pemilihan presiden (pilpres) mendatang. Sebelum pendeklarasian, PSI sudah mendukung Jokowi beberapa tahun terakhir ini. Dukungan rill yang telah dilakukan PSI adalah melawan isu-isu bohong atau hoax.

“Tanpa beliau minta pun, boleh dicek kepada produk-produk media sosial (medsos) PSI, sudah memberikan dukungan dalam bentuk meng-counter isu-isu yang mencoba menghantam Pak Jokowi, padahal kebijakannya bagus. Misalnya Pak Jokowi raja utang. Kita tahulah infrastruktur itu mahal, dan butuh waktu lama untuk melihatnya dan bisa dipakai jalannya. Kemudian meningkatkan nilai ekonomi di suatu tempat itu butuh waktu lama,” kata Ketua Umum (Ketum) PSI Grace Natalie di Jakarta, Sabtu (3/3) malam.

Ia menjelaskan selama ini, PSI produktif dalam memproduksi materi-materi untuk menepis berbagai hoax yang mencoba mendeligitimasi pekerjaan Presiden Jokowi. PSI akan terus lakukan hal-hal tersebut untuk meluruskan berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi.

“Misalnya orang bangun infrastruktur dibilangnya bikin rakyat sengsara dengan utang. Atau, orang bangun jalanan, emang rakyat bisa makan beton? Hal-hal seperti ini yang perlu diluruskan. Itu kita produksi dengan aktif sekali,” tuturnya.

Dia menegaskan PSI akan mengawal dan membantu pemerintahan Jokowi. PSI membantu Jokowi dalam melanjutkan program-program yang baik, dengan aktif lewat medsos yang dimiliki PSI. Apalagi saat ini, medsos milik PSI memiliki pengikut yang paling banyak.

“Bukannya sombong tapi fakta, saat kinerja medsos PSI, khususnya Facebook, anageman-nya (pengikut, Red) paling tinggi dibandingkan medsos partai partai lain. Melampaui Gerindra dan juga PDIP sendiri,” tutupnya.

Sumber

Sekjen PSI: Jokowi Bapak Ideologis Kami
Liputan Nasional

Sekjen PSI: Jokowi Bapak Ideologis Kami

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengklaim, Presiden Joko Widodo sebagai bapak ideologis bagi partai tersebut.

Sekretaris Jenderal DPP PSI Raja Juli Antoni mengatakan, banyak inspirasi yang diberikan Jokowi.

“Berkali kali kami sebutkan Pak Jokowi faktanya memang adalah semacam bapak ideologis bagi PSI,” ujarnya di kantor DPP PSI, Jakarta, Sabtu 3 Maret 2018.

Toni mengaku, PSI dirikan dan kini diresmikan oleh KPU sebagai peserta pemilu tahun 2019, tidak terlepas dari sosok Jokowi.

“Pendirian partai ini diinspirasi oleh Pak Jokowi,” ujarnya menegaskan.

Terkait ideologis, kata dia, Jokowi bukan orang yang lahir dari keluarga pemimpin. Bukan juga dari orang kaya. Namun, Jokowi hanya orang biasa yang pernah tinggal di pinggir sungai dan bahkan digusur.

“Tetapi dengan demokrasi kemudian bisa menjadi pemimpin publik jadi walikota, gubernur kemudian sekarang menjadi presiden dan insya Allah lima tahun ke depan tetap mengemban amanah ini,” ujarnya yakin.
Survei Cawapres

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan melakukan survei untuk menjaring bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi di Pilpres 2019. PSI adalah salah satu partai yang mengusung Jokowi.

“Dalam waktu dekat, kita akan mencoba menggalang semacam kayak survei mini. Kita tanya pada masyarakat karena PSI selalu ingin melihat partisipasi publik,” ujar Ketua Umum DPP PSI, Grace Natalie di kantornya, Jalan KH Wahid Hasyim Jakarta Pusat.

Menurut dia, perlu bagi publik untuk dilibatkan dalam menentukan pendamping Jokowi. Kemudian kalangan ahli juga akan diminta masukannya.

Grace berjanji, akan menyampaikan ke publik soal nama yang dipilih dan layak menjadi pendamping Jokowi. “Kita Insya Allah akan datang dengan sejumlah nama, tidak hanya satu yang akan kita lempar ke publik mana yang paling bagus. Jadi tunggu saja,” katanya. (mus)

Sumber

PSI Akui Incar Ridwan Kamil Sejak Lama
Liputan Nasional

PSI Akui Incar Ridwan Kamil Sejak Lama

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara resmi mendukung Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum dalam Pilkada Jawa Barat 2018. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie mengaku telah lama mengincar Ridwan Kamil ke dalam salah satu pemimpin yang kompeten.

“Kang Emil sudah kita incar-incar. Sejak dua tiga tahun lalu sudah ada di radar kita. Ketika Kang Emil mau maju, kita enggak ragu-ragu lagi, langsung kita sepakat,” kata Grace di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Jumat (2/3).

Tidak hanya itu, Grace menambahkan pengurus PSI di daerah khususnya di Jawa Barat juga sepakat untuk mendukung Ridwan Kamil sebagai gubernur Jawa Barat selanjutnya. Menurutnya, Indonesia bisa lebih baik ketika ada orang yang berkompeten masuk ke sistem.

“Kita yakin kalau pekerjaan Kang Emil di Bandung bisa diperluas sampai ke daerah-daerah lainnya di Jawa Barat, saya percaya Jawa Barat akan menjadi frame daerah yang maju, makmur, menjunjung tinggi toleransi, dan membenci korupsi,” ujarnya.

Sebelumnya Wali Kota Bandung non-aktif tersebut mendatangi Kantor DPP PSI. Kedatangannya ke Kantor DPP PSI dalam rangka memberikan pemaparan terkait program-program yang telah di lakukan di Bandung dan yang akan dilakukan di Bandung nantinya.

Di akhir, PSI menyerahkan surat rekomendasi dukungan yang ditandatangani langsung oleh Grace Natalie.

Sumber

Kata Presiden soal Pertemuan 90 Menit dengan PSI di Istana
Liputan Nasional

Kata Presiden soal Pertemuan 90 Menit dengan PSI di Istana

Presiden Joko Widodo meminta Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) yang berisi anak-anak muda bisa menawarkan hal-hal yang baru kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat menerima para pengurus PSI di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/3/2018) kemarin.

“Ini, kan, partainya anak muda, PSI ini. Saya sampaikan, ditawarkan hal-hal yang baru,” kata Presiden Jokowi di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (2/3/2018).

Namun, saat ditanya seperti apa hal-hal baru yang sebaiknya ditawarkan PSI kepada masyarakat, Presiden mempersilakan para kader PSI untuk mencari dan menemukannya sendiri. Ia meyakini, anak-anak muda yang ada di PSI bisa menemukan hal-hal baru yang bisa menarik suara pemilih.

“Mungkin platform politik, cara-cara berkampanye ala anak muda. Mungkin juga dalam orasinya anak muda banget,” kata Presiden.

Presiden tak menjawab apakah pertemuan dengan PSI tersebut turut membahas mengenai pemenangannya pada pemilihan presiden 2019 mendatang. Presiden hanya menegaskan, pertemuan yang berlangsung tertutup selama sekitar 90 menit itu hanya ajang silaturahim biasa antara ia dan PSI sebagai parpol pendukung. Pertemuan berlangsung santai. Para pengurus PSI yang hadir ke Istana yakni Ketua Umum Grace Natalie, Sekjen Raja Juli Antoni, dan Ketua DPP Tsamara Amani.

“Mereka bersyukur karena sudah bisa lolos, bisa ikut pemilu. Intinya itu,” kata Jokowi.

Sebelumnya, PSI mengakui, pertemuan tersebut turut membicarakan strategi pemenangan Jokowi di pemilihan presiden 2019. Salah satu strategi pemenangan yang dibahas adalah kampanye lewat media sosial.

“Kami tadi juga presentasi keberhasilan kami di medsos dan Pak Jokowi senang dengan hal itu. Sebab, Pak Jokowi sadar milenial persentasenya pada 2019 sangat besar,” kata Tsamara Amani.

Tsamara mengatakan, nantinya kinerja Presiden Jokowi selama memimpin Indonesia bisa dikampanyekan di media sosial. Selain tak memakan banyak biaya, pesan yang hendak disampaikan juga bisa langsung sampai ke generasi milenial.

“Apalagi, Pak Jokowi punya kinerja yang sangat baik, punya prestasi. Tinggal bagaimana kami mengemas konten tersebut di media sosial agar lebih banyak anak muda yang sadar, ini loh Presiden kalian betul betul berprestasi dan layak dipilih kembali,” kata Tsamara.

Penulis : Ihsanuddin
Editor : Diamanty Meiliana

Sumber

Dini Purwono dan Politik sebagai Benda Mati
Kandidat Liputan Nasional

Dini Purwono dan Politik sebagai Benda Mati

Dini Shanti Purwono mengaku tidak suka politik. Ia menganggap politik identik dengan perebutan kekuasaan yang jahat. Tapi itu dulu.

Belakangan ia menyadari, politik itu sebenarnya adalah benda mati. Ia cuma merupakan sebuah wadah atau cara perebutan kekuasaan. “Pada saat politik itu diisi dengan orang-orang yang memiliki itikad baik dan memiliki kemampuan di dalamnya, maka politik akan menjadi baik, politik akan menjadi alat untuk menyejahterakan rakyat,” katanya.

Bagi Dini, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan partai yang bersahabat dan merakyat sebab diisi oleh orang-orang biasa, bukan  kumpulan elite politik. Ia juga tidak melihat adanya sosok penguasa tertentu yang menjadi titik berat PSI.

“Selain itu, sebagai seorang ibu saya melihat PSI sebagai partai politik yang memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk perempuan itu untuk berpartisipasi dalam politik, bahkan menjadi pengurus partai politik,” kata perempuan kelahiran Jakarta ini.

Ia pun akhirnya mendaftar sebagai bakal calon legislatif PSI. Sebelumnya, Dini berkarier sebagai praktisi hukum . Ia spesialis menangani permasalahan hukum korporasi yang terkait dengan investasi, pasar modal, merger dan akuisisi. Profesinya di dunia hukum lebih banyak di belakang layar, seperti membuat perjanjian, struktur transaksi bisnis, legal advice  dan  legal  opinion terkait kegiatan korporasi. Klien-kliennya mayoritas perusahaan-perusahaan besar dalam negeri, termasuk perusahaan asing.

 Dini menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dan lulus pada 1997. Selama kurun waktu 1997-2005, Dini bergabung di firma hukum Hadiputranto, Hadinoto dan Partners (HHP) yang merupakan kantor koresponden dari firma hukum internasional Baker & McKenzie. Posisi terakhir sebagai Senior Associate.

Di sela-sela kurun itu, kembali melanjutkan pendidikannya. Dini berhasil meraih gelar master di bidang hukum keuangan internasional dari Harvard Law School (LLM, 2002) dengan dukungan beasiswa Fulbright Scholar.

Pada 2005-2008 Dini bergabung di PT Danareksa (Persero) sebagai Kepala Biro Hukum. Ia juga sempat bergabung di firma hukum Roosdiono dan Partners dengan posisi partner selama 2 tahun sebelum akhirnya bergabung sebagai partner dari pemilik firma di firma hukum Christian Teo & Partners (CTP).

Dini juga punya kepedulian pada isu-isu sosial. Dini dan teman-temannya sesama alumni Harvard, seperti Todung Mulya Lubis, Bambang Harymurti, Goenawan Mohamad, dan lain-lain menginisasi petisi online yang isinya membantah tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Dalam petisi yang ditandatangani lebih dari 10.000 orang itu dikatakan bahwa Ahok sebagai terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penistaan agama.

Dini juga salah satu sosok yang terdepan dalam mengajukan permohonan judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi melalui Lembaga Bantuan Hukum PSI yang diberi nama Jangkar Solidaritas (Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia). Sejumlah pasal tertentu dalam UU itu dinilai diskriminatif karena memperlakukan partai lama dan partai baru secara berbeda. Juga pasal tertentu dalam UU itu dinilai tidak mewajibkan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik sedikitnya 30 persen.

Di tengah kesibukannya, Dini bersedia meluangkan waktunya untuk mengasuh rubrik “Klinik Hukum” di Jawa Pos Radar Semarang yang hadir setiap Kamis. Dini dipilih mengasuh rubrik tersebut karena kapasitas dan kemampuannya sebagai advokat yang sudah tidak diragukan lagi. Kesediaan Dini berbagi ilmu hukum didasari oleh keprihatinannya terhadap kasus-kasus hukum yang kerap dialami warga, khususnya kalangan wong cilik. Dini berharap sumbangsihnya itu bisa bermanfaat bagi rakyat banyak.

Kini, Dini bergabung dengan PSI. Ia juga akan menjadi juru bicara PSI, terutama menyangkut soal hukum.