Sekjend PSI: FPI Tidak Dibenarkan Ultimatum dan Intervensi Polri
Liputan Liputan Nasional

Sekjend PSI: FPI Tidak Dibenarkan Ultimatum dan Intervensi Polri

Karena itu tidak dibenarkan adanya tekanan apalagi ultimatum dari pihak luar kepada Kapolri untuk mencopot Kapolda. Tekanan tersebut bisa membahayakan bagi demokrasi.

Demikian menurut Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni terkait unjuk rasa yang digelar Front Pembela Islam di Mabes Polri, Jakarta hari ini (Senin, 16/1).

Massa FPI yang dipimpin langsung Habib Rizieq mengultimatum Kapolri untuk mencopot Kapolda Jabar terkait kericuhan pasca pemeriksaannya di Mapolda Jabar Kamis lalu.

Terkait hal tersebut, mantan Ketua IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) ini menyatakan persetujuan dan dukungan terhadap seruan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj.

“Iya, komentar Kiai Said sudah betul, saya mendukung. Aksi dan demo dalam demokrasi sah dan bagian dari kebebasan berpendapat, tapi kalau ada seruan ‘perang’ seperti video yang saat ini sudah beredar di media sosial dan aksi itu untuk intervensi pada aparat keamanan, ini bukan penyampaian aspirasi yang dikenal dalam demokrasi,” tegasnya

“Mestinya Rizieq berjiwa besar mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Tidak perlu membawa-bawa massa untuk mengintervensi proses itu,” pungkas Toni.

Kemarin, Kiai Said menjelaskan proses pergantian dalam tubuh Polri berdasarkan mekanisme, tidak bisa sembarangan mencopot. Kiai Said juga mempertanyakan ulama yang kerjanya cuma menghasut dan marah-marah.

Menurutnya, tingkah laku para petinggi FPI tidak sejalan dengan ciri khas seorang ulama pada umumnya. Seorang ulama, kata dia, dituntut untuk menyebarkan ilmu agama, tanpa menghasut dan tak mudah terpancing emosinya.

sumber: http://hukum.rmol.co/read/2017/01/16/276616/Pergantian-Aparat-Kepolisian-Harus-Berdasarkan-Evaluasi-Pimpinan-Polri-

Intrans: Pilkada DKI akan berlangsung satu putaran
Liputan Liputan Nasional

Intrans: Pilkada DKI akan berlangsung satu putaran

Jakarta (ANTARA News) – Institute for Tansformation Studies (INTRANS) merilis hasil “Facebook Lead” terbaru mereka bersamaan dengan hasil Facebook Survey yang merupakan hasil polling 15 menit sebelum dan sesudah satu jam sesi debat cagub DKI Jakarta yang ditayangkan televisi nasional selesai, pada Jumat malam (13/1).

Dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu, Direktur Intrans Andi Saiful Haq mengatakan, selama tiga jam dibuka, polling tersebut diikuti 7.338 responden. Hasilnya menempatkan Ahok-Djarot sebagai pasangan yang dianggap paling meyakinkan dalam debat perdana ini memperoleh 75,8 persen. Di posisi kedua Anies-Sandi memperoleh 17 persen dan Agus-Sylvi memperoleh 7,2 persen.

Menurut Andi, Intrans menggunakan Facebook Survey karena berdasarkan pengalaman polling menggunakan Facebook sampai saat ini masih lebih presisi dibanding platform media sosial lain.

“Ini karena Facebook menyediakan fasilitas survei, kemudian bisa dilokalisir hanya akun-akun di Jakarta yang akan disasar oleh Facebook, kemudian verifikasi dengan data yang masuk memungkinkan peneliti untuk mengecek apakah data responden valid atau tidak,” katanya.

Intrans juga menggunakan Facebook Lead Form untuk melakukan survei yang lebih mendalam. Hasil Lead Facebook menunjukkan Ahok-Djarot dipilih oleh 86,8 persen responden. Menyusul Anies-Sandi 9,48 persen dan Agus-Sylvi 3,65 persen.

“Jika Facebook Survey digunakan untuk periode singkat untuk mengukur debat, Facebook Lead kita gunakan untuk mengukur agar responden lebih valid dalam hal data penelitian, Facebook lead mengirim persetujuan antara responden dengan pihak Intrans sehingga bisa didapatkan data domisili, usia dan terdaftar tidaknya seseorang sebagai pemilih di DKI Jakarta,” ujar Andi yang menjelaskan perbedaan Lead Form dan Facebook Survey.

Andi menambahkan “Dari data Lead Periode Desember 2016 dibandingkan dengan periode II pada tanggal 5-12 Januari 2017, Intrans yakin Ahok-Djarot akan memenangkan Pilkada DKI dalam satu putaran. Suara Ahok stabil, dari 86,6 persen di Lead Desember 2016, naik 0,02 persen menjadi 86,8 persen di lead Januari 2017.

Intrans juga membandingkan polling berbasis online seperti yang diadakan Kaskus, Ombak dan Jakpat “secara konsisten bahwa Ahok-Djarot memenangkan polling dengan perolehan sekitar 70-85 persen, karenanya diprediksi Pilkada DKI Jakarta akan  berlangsung satu putaran, demikian Andi Saiful Haq.

Pilkada DKI Jakarta 2017 akan diikuti tiga pasangan cagub, yaitu nomor urut satu Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni; nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat; nomor urut tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

sumber: http://www.antaranews.com/berita/606830/intrans-pilkada-dki-akan-berlangsung-satu-putaran

Timses Meyakini Sidang Ahok Justru Dongkrak Elektabilitas
Liputan Liputan Nasional

Timses Meyakini Sidang Ahok Justru Dongkrak Elektabilitas

Jakarta – Jalannya persidangan kasus penistaan agama yang menghadirkan saksi-saksi “tidak berkompeten” justru makin meningkatkan elektabilitas terdakwa, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menjadi calon petahana pemilihan gubernur DKI, kata tim suskes Ahok, Rabu (11/1).

Dalam dua persidangan terakhir, jaksa penuntut umum menghadirkan para saksi yang tidak menyaksikan langsung pidato Ahok di Pulau Pramuka di mana dia menyebut surat Al-Maidah 51 yang kemudian menjadi sumber tuduhan penistaan agama.

“Kalau dalam sepak bola Ahok sudah menang 2:0,” kata Jurubicara Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Raja Juli Antoni, yang juga Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Menurutnya, dua persidangan terakhir menunjukkan kasus itu adalah kasus politik sebab sebagian besar saksi juga terkait dengan partai politik lawan Ahok dan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang selama ini sangat negatif kepada Ahok, bahkan jauh sebelum kasus ini mencuat.

“Kasus Al-Maidah hanya jadi tunggangan politik saja untuk menjatuhkan Ahok,” tegas Raja.

Dia menambahkan saksi-saksi yang telah hadir di ruang sidang sebetulnya tidak layak dibawa ke persidangan dan mereka tidak memiliki kredibilitas sebagai saksi karena memang tidak ada yang menyaksikan langsung Ahok berpidato.

“Mereka tidak paham konteks historis dan setting acara itu. Apa yang didapatkan dari saksi semacam itu?” imbuh mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) itu.

Raja juga menyebutkan bahwa jalannya sidang justru membuka mata dan hati pemilih Jakarta bahwa kasus penistaan agama ini hanya “dagelan politik”.

“Insya Allah elektabilitas Ahok-Djarot akan terus naik setelah digerus oleh isu penistaan agama ini,” pungkasnya.

sumber: http://www.beritasatu.com/megapolitan/408779-timses-meyakini-sidang-ahok-justru-dongkrak-elektabilitas.html

Tim Ahok-Djarot Yakin Elektabilitas Meningkat Pasca-persidangan Penodaan Agama
Liputan Liputan Nasional

Tim Ahok-Djarot Yakin Elektabilitas Meningkat Pasca-persidangan Penodaan Agama

Juru bicara pasangan gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, Raja Juli Antoni, meyakini elektabilitas calonnya meningkat pasca-proses persidangan kasus dugaan penodaan agama.

Adapun Ahok menjadi terdakwa kasus penodaan agama dan sudah menjalani sidang sebanyak lima kali.

“Insya Allah elektabilitas Ahok-Djarot akan terus naik setelah digerus oleh isu penodaan agama ini,” kata pria yang akrab disapa Toni itu, dalam keterangannya kepada Kompas.com, Selasa (10/1/2017) malam.

Keyakinan itu didasarkan pada saksi pelapor yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan tersebut. Dua persidangan terakhir yang digelar pada 3 dan 10 Januari 2017 beragendakan pemeriksaan saksi.

Hanya saja, kata dia, saksi yang dihadirkan lebih banyak berafiliasi kepada organisasi masyarakat yang menentang Ahok serta partai politik. Dia menyebut, kasus dugaan penodaan agama ini telah ditunggangi kepentingan politik untuk menjatuhkan Ahok.

“Para saksi juga tidak memiliki kredibilitas, tidak ada yang menyaksikan langsung Ahok berpidato di Kepulauan Seribu. Mereka tidak paham konteks-historis dan setting acara itu. Apa yang didapatkan dari saksi semacam itu,” kata Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut.

Dia berharap, warga dapat mengetahui mana yang benar dan salah setelah menyaksikan proses persidangan tersebut.

“Kalau dalam sepakbola, Ahok sudah menang 2:0,” kata Toni. (Baca: Ini Poin Keberatan Ahok Atas Saksi Burhanuddin)

JPU telah menghadirkan delapan saksi pelapor dalam dua kali persidangan terakhir. Pada sidang keempat, saksi yang dihadirkan yakni Novel Chaidir, Muchsin Al Attas, Gus Joy Setiawan dan Syamsu Hilal.

Kemudian pada persidangan kelima, JPU menghadirkan Pedri Kasman SP, Willyuddin Abdul Rasyid Dhani, Muhammad Burhanudin, dan Irena Handono. Ahok diduga melakukan penodaan agama karena mengutip surat Al Maidah ayat 51 saat menyampaikan sambutan pada kunjungan kerja sebagai Gubernur DKI Jakarta di Kepulauan Seribu, beberapa waktu lalu.

Keterangan Saksi Burhanuddin di Sidang Ahok. Video:KompasTV

Sumber Berita: Kompas.com

Warga Pulau Pramuka Angkat Bicara soal Tuduhan Penodaan Agama oleh Ahok
Liputan Liputan Nasional

Warga Pulau Pramuka Angkat Bicara soal Tuduhan Penodaan Agama oleh Ahok

Selasa, 27 September 2016. Seperti hari lainnya, sejak pagi, Sa’adah (47) bersiap-siap untuk berjualan nasi di warungnya yang tak jauh dari Kantor Bupati Kepulauan Seribu di Pulau Pramuka. Dalam kesehariannya, ia sering berinteraksi dengan pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas di pulau tersebut.

Sebelum memulai aktivitasnya, para pegawai negeri sipil (PNS) memang kerap makan di warung-warung nasi yang ada di sekitar kantor mereka, tak terkecuali di warung milik Sa’adah.

Pada 27 September pagi itulah, salah seorang PNS langganan Sa’adah mengabarkan bahwa pada hari tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan datang berkunjung. Kunjungan pria yang akrab disapa Ahok ini ke Pulau Pramuka bertujuan untuk meresmikan panen pertama budidaya kerapu kerja sama Pemprov DKI dan komunitas nelayan di Kepulauan Seribu.

Sebagai warga yang jarang berinteraksi dengan Ahok, Sa’adah dan warga lainnya tentu tak mau melewatkan begitu saja kedatangan orang nomor satu di DKI Jakarta itu.

Setelah beberapa jam sejak kabar kedatangannya, Ahok pun tiba di Pulau Pramuka. Seketika itu pula, Sa’adah dan beberapa pedagang lainnya di sekitar warungnya langsung meninggalkan tempat berjualan dan bergegas menuju Kantor Suku Dinas Kelautan dan Pertanian Kepulauan Seribu yang menjadi lokasi acara.

Banyaknya warga yang memadati lokasi acara membuat Sa’adah tak bisa maju mendekat ke Ahok. Namun, kondisi itu tak membuatnya ingin kembali ke warung. Ia tetap menunggu sampai giliran Ahok berbicara, memberikan sambutan.

Setelah beberapa saat, Ahok akhirnya dipersilakan untuk maju ke depan panggung, menyampaikan sambutannya. (Baca: Kasus Dugaan Penodaan Agama oleh Ahok di Mata Warga Pulau Pramuka)

Sepenglihatan Sa’adah, Ahok mengawali sambutannya dengan mengaku seperti tengah berada di kampung halamannya di Belitung. Hal itulah yang kemudian membuatnya salah memanggil jabatan Lurah Pulau Pramuka dengan sebutan “Pak Kades”.

“Awalnya dia datang. Ada Pak Lurah nih, tetapi bukan Pak Lurah, dia manggilnya ‘Selamat pagi Pak Kades. Eh kelupaan saya bukan lagi di Belitung.’ Sama aparatnya ‘Pak, ini kan bukannya di Belitung, ini kan di Pulau Seribu’. (Ahok menjawab) oh iya Pak Lurah, maaf ya. Habis itu, dia naik tuh ke lokasinya, mau pidato,” tutur Sa’adah bercerita kepada Kompas.com, di Pulau Pramuka, Minggu (8/1/2017).

Kondisi Pulau Pramuka yang mirip dengan Belitung itulah yang kemudian disebut Sa’adah membuat Ahok banyak menceritakan pengalamannya saat meniti karier politik di sana.

Salah satunya saat dia sempat menemukan selebaran yang mengajak warga untuk tidak memilihnya saat pemilihan Bupati Belitung Timur 2005. Ahok pun sempat menyebut mengenai isi Al Quran surat Al Maidah ayat 51.

“Saya mau nyalonin anu, dapat surat edaran saya. Jangan pilih, ini orang kafir. Dia malah cerita sebenarnya, bukannya ngatain,” ujar Sa’adah menirukan ucapan Ahok ketika itu. (Baca: Berkunjung ke Pulau Pramuka, Ahok Ingatkan Warga Tak Wajib Memilihnya)

Setelah Ahok menutup sambutannya, Sa’adah menyatakan tak ada warga yang mempermasalahkan ucapan Ahok. Karena itu, ia heran kenapa ucapan Ahok itu kemudian dipermasalahkan, sepekan setelah kedatangannya itu.

Sebagai orang yang menyaksikan langsung Ahok berbicara, Sa’adah menilai tak ada satu pun ucapan Ahok yang menyinggung, apalagi menodai agama Islam.

“Orang di sini cuek-cuek aja orang pulau. Kalau dia mau bilangnya kiai-kiai di sini anu-anu, Pak Ahok enggak bakal bisa pulang di sana. Dikepungin sama orang pulau,” ucap Sa’adah.

Seperti Sa’adah, Ketua Masjid Jami Al Makmuriah, Faturrahman (70), diketahui juga hadir dalam acara tersebut. Ia menilai tidak ada yang patut dipermasalahkan dari ucapan Ahok. Karena itu, ia menyatakan, dirinya dan warga Pulau Pramuka lainnya heran kenapa kasusnya itu kini menimbulkan dampak yang besar.

“Lagian Pak Ahok sering membantu nelayan-nelayan. Ya gimana kita mau memusuhi. Kalau masalah agama, kita kan negara Pancasila. Ya enggak bisa musuhin agama lain,” ujar dia.

Dipermasalahkannya ucapan Ahok diikuti dengan adanya aksi yang melibatkan massa dalam jumlah besar di Jakarta pada 4 November dan 2 Desember 2016. Banyak warga dari luar Jakarta yang ikut dalam dua aksi tersebut. Namun, tidak demikian dengan warga Pulau Pramuka.

Sepengetahuan Faturrahman, tak ada satu pun anggota jemaah masjid yang melontarkan keinginannya untuk ikut dalam dua aksi tersebut.

“Enggak ada, enggak ada satu pun. Dasarnya negara kita Pancasila. Kalau melanggar situ ntar salah lagi. Negara Pancasila kok kita,” kata dia.

Sementara itu, sebagai salah seorang warga yang dituakan, Mulya (66) mengaku sempat didatangi polisi yang menanyakan apakah ada warga Pulau Pramuka yang mengikuti aksi pada 4 November dan 2 Desember. Namun, kepada polisi itu, Mulya menyatakan tidak ada warganya yang ikut dalam dua aksi tersebut.

“Mak, kata dia manggil saya ‘Mak’. Saya mau lihat orang pulau ada yang demo. Saya bilang enggak ada. Enggak ada orang pulau mah. Masih punya istighfar orang pulau mah, aman aja,” ujar Mulya.

Tersinggung dengan ucapan Novel

Pada pertengahan November, Ahok ditetapkan sebagai tersangka kasus penodaan agama untuk ucapannya di Kepulauan Seribu. Penetapannya itu diikuti dengan diprosesnya ia sebagai terdakwa dalam proses pengadilan.

Persidangan Ahok diketahui sudah berlangsung selama empat kali. Berjalannya proses persidangan turut menarik perhatian warga Pulau Pramuka, termasuk saat persidangan keempat yang menghadirkan sejumlah saksi pelapor, salah satunya petinggi Front Pembela Islam (FPI), Novel Chaidir Hasan Bamukmin.

Warga Pulau Pramuka merasa tersinggung dengan ucapan Novel yang menyebut mereka awam memahami agama. Warga menyatakan mereka adalah penganut Islam taat.

Menurut warga, ketaatan mereka itu pula yang membuat banyak pendatang non-Muslim yang menjadi mualaf tanpa paksaan karena menetap di Pulau Pramuka. (Baca: Warga Pulau Pramuka Tanggapi Ucapan Novel)

Seperti yang dilontarkan Tarni (45). Menurut dia, meski mayoritas beragama Islam, warga Pulau Pramuka yang bukan beragama Islam tetap merasa nyaman tinggal di pulau tersebut. Saking nyamannya, ia menyebut ada sebuah keluarga non-Muslim yang seluruh anak-anaknya kemudian menjadi mualaf karena terbiasa berinteraksi dengan warga Pulau Pramuka.

Keterangan Tarni dibenarkan oleh Faturrahman. Sebagai ketua masjid, ia mengaku sudah beberapa kali menjadi saksi bagi orang-orang yang menyatakan masuk Islam di Pulau Pramuka.

“Teman saya juga ada yang masuk Islam. Kepala sekolah SMP dulu masuk Islam sekeluarga,” ujar pensiunan guru yang sudah menetap di Pulau Pramuka sejak 1970 ini.

Sumber Berita: Kompas.com

Rencana Aksi Bela Islam di Kepulauan Seribu Belum Berizin
Liputan Liputan Nasional

Rencana Aksi Bela Islam di Kepulauan Seribu Belum Berizin

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) berencana menggelar tablig akbar di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jakarta, pada Senin, 9 Januari 2017 mendatang. Acara ini merupakan rangkaian kegiatan safari Bela Islam dilakukan pada 2 Desember 2016 lalu atau dikenal aksi 212.

Polda Metro Jaya mengaku belum mendapatkan informasi soal rencana kegiatan tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, belum ada laporan tentang izin keramaian dalam rencana agenda tabliq akbar tersebut.

“Belum dapat informasi soal izin, kan minimal (izin diberikan) 3 hari sebelum hari H,” kata Argo saat dihubungi merdeka.com, Jumat (6/1).

Argo menegaskan, tidak melarang adanya kegiatan keramaian yang dilakukan oleh siapapun. Namun tetap harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut dia, kalau memang benar akan ada tabliq akbar, polisi siap mengawal agar berjalan tertib.

“Akan kita kawal kalau iya. Kita juga misalnya kita akan cek, massanya berapa, berangkat naik apa, semua kita akan berikan pengawalan,” kata Argo.

GNPF-MUI berencana menggelar tablig akbar di lokasi Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama ( Ahok) diduga menistakan agama yakni Kepulauan Seribu pada Senin, 9 Januari 2017 mendatang.

Adapun dalam kegiatan safari aksi 212 ini bakal diisi para ulama kondang. Mereka di antaranya pimpinan pesantren Darut Tauhid, KH Abdullah Gymnastiar alias Aa Gym. Selain itu, Ketua yayasan Irena Center, Ustazah Irena Handono.

Pengumuman gelaran safari aksi 212 itu melalui akun Instagram resmi GNPF-MUI, @bela.quran.

“#spirit212 KEPULAUAN SERIBU,” tulis @bela.quran dalam keterangan foto di Instagram resminya. Pengumuman itu diunggah pada Rabu (4/1) kemarin.

Gelaran safari aksi bela Islam tidak hanya dilakukan di Pulau Pramuka. GNPF-MUI belakangan kerap melakukan aksi di pelbagai daerah Indonesia.

Sumber Berita: Merdeka.com

Warga Pulau Pramuka Minta Tablig Akbar Aa Gym ditunda
Liputan Liputan Nasional

Warga Pulau Pramuka Minta Tablig Akbar Aa Gym ditunda

Ketua Kelompok Nelayan Pulau Pramuka Abdullah bin Saidah meminta tablig akbar yang menghadirkan KH Abdullah Gymnastiar atau yang biasa disapa Aa Gym ditunda. Dia menduga ceramah Aa Gym dalam tablig akbar nanti akan berbau politik. Apalagi, penyelenggara tablig akbar ini merupakan salah satu massa anti pasangan calon tertentu.

“Warga Pulau sudah tenteram dan jangan diganggu lagi. Seperti kemarin, kami dinyatakan oleh saksi Noval Bamukmin (persidangan Ahok 3 Januari 2017) bahwa kami kurang iman, itu terlalu menyakitkan. Dan sekarang kami sudah bisa mengendalikan diri. Jangan dibikin panas lagi,” ujar Abdullah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (8/1).

Aa Gym berencana hadiri tablig akbar di Masjid Al Makmuriah pada Senin (9/1) bersama rombongan dari ormas Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI.

Abdullah mengingatkan, ceramah tentang agama baik saja buat masyarakat, tetapi ini momen Pilkada jangan sampai isinya menjelek- jelekan salah satu pasangan calon. Karena rumah ibadah kan tidak boleh digunakan untuk berkampanye.

“Bijaklah, karena kami sudah sejak lama aman dan tenteram. Dan jangan buat kami berpecah belah di antara kami hanya karena kami berbeda pilihan, ” tegasnya.

Abdullah menambahkan warga Pulau Pramuka hampir 60 persen memiliki ikatan saudara. Sehingga, tablig akbar berbau politik membuat warga terpecah belah.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan mestinya panitia sudah mengajukan izin tiga hari sebelumnya dalam penyelenggaraan tablig akbar. Namun sampai saat ini permohonan izin itu belum diterima polda Metro Jaya.

“Saya menghormari Aa Gym. Namun, kalau belum berizin sebaiknya ditunda dulu, setelah masa Pilkada DKI selesai silahkan saja. Ini kan masa kampanye, bisa jadi orang akan menganggap Aa Gym tengah berkampanye apalagi di dalam masjid, jelas pelanggaran,” pungkas Abdullah.

Sumber Berita: Merdeka.com

“Kalau Pak Ahok Menistakan Agama, Saya yang Akan Bacok Dia di Sana”
Liputan Liputan Nasional

“Kalau Pak Ahok Menistakan Agama, Saya yang Akan Bacok Dia di Sana”

JAKARTA, – Seorang Warga Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu, Abdi Yaman (21) menyambangi Rumah Lembang untuk menyatakan dukungannya kepada calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Abdi mengaku bingung dengan pernyataan Ahok di Pulau Pramuka, beberapa waktu lalu, yang dituduhkan sebagai penodaan agama.

“Pernyataan Pak Ahok di Pulau Pramuka, menurut saya pribadi dan kawan-kawan di Pulau Seribu bingung, di mana penistaan agamanya? Pernyataan yang mana?” kata Abdi, di Rumah Lembang, Kamis (5/1/2017).

Jika Ahok benar-benar melakukan penodaan agama, warga Kepulauan Seribu pasti tidak akan tinggal diam. Sebab, mayoritas warga Kepulauan Seribu merupakan muslim. Namun, nyatanya tak satu pun warga yang menuntut bahkan melaporkan Ahok ke polisi.

“Kalau di Pulau seribu menistakan agama, enggak usah habib yang melaporkan, saya yang akan bacok Pak Ahok di sana,” kata Abdi.

Mahasiswa Universitas 17 Agustus Jakarta itu mengaku tak langsung menghadiri acara kunjungan kerja Ahok di Pulau Pramuka pada 27 September lalu. Namun, dia mengaku terpanggil untuk datang ke Rumah Lembang dan mendukung Ahok.

“Pernyataan apa yang menistakan agama? Bahkan orang Kepulauan Seribu tidak ada yang ikut demo, soalnya enggak tahu posisi apa yang disebut menistakan,” kata Abdi yang mengaku menikmati program Kartu Jakarta Pintar itu.

Ahok merupakan terdakwa kasus dugaan penodaan agama. Ahok didakwa melanggar Pasal 156a tentang Penodaan Agama dengan ancaman penjara maksimal lima tahun.

Berikut cuplikan video saat Abdi Yaman mengemukakan pendapatnya:

Sumber berita: Kompas.com

Kata Warga Pulau Seribu soal Klaim Mengadu ke Novel
Liputan Liputan Nasional

Kata Warga Pulau Seribu soal Klaim Mengadu ke Novel

Jakarta – Novel Bamukmin mengaku mendapat banyak aduan dari warga Kepulauan Seribu soal pidato kontroversial Ahok. Namun sejumlah warga Pulau Pramuka, tempat Ahok berpidato, menyanggah pernyataan Novel.

Sejumlah warga Pulau Pramuka dan Panggang menyanggah ada pengaduan kepada Novel soal Ahok. Mereka kompak menyatakan tidak mendengar kabar atau bahkan melapor ke Novel terkait pidato Ahok.

“Saya nggak tahu. Sepertinya tidak ada orang Pulau yang melapor. Kita kan biasa-biasa saja,” kata Bram (52), warga asli Pulau Pramuka, saat ditemui detikcom di dermaga nelayan Pulau Panggang, Rabu (4/1/2017).

Bram – warga asli Pulau Pramuka.  Foto: Masaul/detikcom

Warga yang lain saat kesempatan bersamaan, Jerry (51) menyatakan tidak ada yang marah dengan pidato Ahok. Ia dan warga baru tahu pidato Ahok dipermasalahkan saat ramai pemberitaan di televisi.

“Kalau orang sini pada di luar semua enggak terlalu merhatiin. Setelah pidato itu warga sini ya biasa saja,” ujar Jerry.

Ada pula warga lainnya seperti Nur (39), Wali (55), dan Linda (41) yang pernyataannya serupa. Dalam pergaulan dengan tetangga sehari-harinya mereka tidak pernah membahas pidato Ahok, apalagi melaporkannya.

“Kurang tahu kita apa ada yang melapor ke Novel. Kalau kumpul ya biasa saja enggak nyinggung-nyinggung,” ucap mereka.

Sementara itu, Marudin Boko (51) warga asli Pulau Panggang meminta Novel mengungkap warga yang melapor. Boko meminta nama pelapor diungkap agar semua menjadi jelas.

“Nggak pernah denger ada yang laporan ke sana. Tanya saja dia siapa yang melaporkan pasti nanti ketahuan,” tegas Boko.

Marudin Boko (51) warga asli Pulau Panggang. Foto: Masaul/detikcom

Sebelumnya, setelah menjalani sidang kemarin, Ahok menyebut Novel melaporkan dugaan penistaan agama ke polisi dengan tulisan ‘atas kehendak umat Islam se-Indonesia’. Ahok pun menanyakan mengapa saat dia berpidato di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, tidak ada warga yang memprotesnya.

“Habib Novel juga mengatakan, sorenya, 27 September itu, banyak telepon dari Kepulauan Seribu menelepon beliau mengatakan saya menista, menodai, agama. Ini tertulis laporan tersebut atas kehendak umat Islam seluruh Indonesia. Lalu kita tanya, orang Kepulauan Seribu umat Islam Indonesia bukan? Iya, tapi kurang beriman, katanya. Ini beda Islamnya,” kata Ahok setelah menjalani sidang di aula Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (3/1).

Padahal, menurut Ahok, warga Kepulauan Seribu tampak menerima kedatangannya dengan baik-baik saat itu. Ahok pun sempat menyampaikan protes bahwa pidatonya berlangsung selama 1 jam 40 menit, tapi video yang dilaporkan ke polisi hanya 13 detik.

Beberpa waktu lalu tim kreatif  PSI juga berangkat ke Pulau Pramuka mendokumentasikan kesaksian warga setempat. Berikut video kesaksian sejumlah warga.

Sumber berita: detik.com

ICMI: Pilih Pemimpin Bukan karena Etnis atau Agamanya
Liputan Liputan Nasional

ICMI: Pilih Pemimpin Bukan karena Etnis atau Agamanya

Jakarta – Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie mengingatkan agar masyarakat Indonesia memilih pemimpin bukan karena etnis atau agamanya. Namun, Jimly mengimbau agar memilih pemimpin yang disukai dan mendapat simpati rakyat, bukan antipati dari rakyat.

“Jadi, kalau si A terpilih, bukan karena etnis, bukan karena agama, tapi karena orang suka. Maka jadilah pemimpin yang tidak menimbulkan antipati dari rakyatnya, jadilah pemimpin untuk semua golongan, tidak bisa hanya jadi pemimpin untuk diri sendiri,” ujar Jimly di kantor ICMI, Jalan Proklamasi 53, Jakarta Pusat, Selasa (3/1).

Jimly mengakui bahwa isu tentang suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) memang kadang dimanfaatkan oleh beberapa pihak menjelang pilkada demi kepentingannya. Padahal, kata dia, masyarakat Indonesia sudah terbukti sangat toleran dan tidak mempermasalahkan SARA dalam suksesi kepemimpinan.

“Saya beri tahu Saudara, tahun lalu, 2015, di Kabupaten Sula, 99 persen muslim, yang terpilih adalah pengusaha Tionghoa yang beragama Protestan jadi bupati. Itu Kabupaten Sula di Maluku Utara. Tidak ada masalah dengan etnisitas, tidak ada masalah, enggak ada masalah dengan agama. Tapi, kalau orang tidak suka, mau diapain?” cerita mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Karena itu, Jimly menganjurkan agar masyarakat Indonesia tidak berpikir pendek dalam memilih pemimpin, khususnya melalui kontestasi pemilu atau pilkada. Jangan sampai hanya karena pilkada, toleransi dan kebinekaan dipertaruhkan.

“ICMI mengimbau kepada seluruh warga Indonesia untuk menjaga persatuan dan persaudaraan serta memilih pemimpin yang amanah, beriman, dan bertakwa,” kata dia.

Lebih lanjut, Jimly mengatakan bahwa para cendekiawan harus mampu membimbing rakyat dengan intelektualitas agar bisa memilih pemimpin yang benar-benar mendapat simpati rakyat. Selain itu, kata dia, cendekiawan harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa.

“Cendekiawan harus membimbing bangsa kita dengan intelektualitas, bukan hanya membimbing sebatas pilkada. Pilkada itu urusan sepele nih, ya kan. Lihat saja nanti. Yang disukai oleh rakyat, itulah yang akan menang,” pungkas dia.

sumber: http://www.beritasatu.com/megapolitan/407665-icmi-pilih-pemimpin-bukan-karena-etnis-atau-agamanya.html