Gara-gara Krisdayanti, PSI Minta Gaji Anggota DPR Dipotong
Liputan Liputan Nasional

Gara-gara Krisdayanti, PSI Minta Gaji Anggota DPR Dipotong

Gaji dan pendapatan DPR RI menjadi sorotan masyarakat sejak Krisdayanti blak-blakan membuka pendapatannya sebagai anggota DPR.

Menanggapi hal itu, Juru bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Sigit Widodo, besarnya pendapatan yang diterima oleh anggota DPR RI tidak sebanding dengan kinerja mereka sebagai anggota legislatif. Berdasarkan catatan PSI, pada 2020 DPR hanya mengesahkan 3 Undang-undang (UU) dari 37 Rancangan Undang-undang (RUU) program legislasi nasional (Prolegnas).

“Selama dua tahun sejak dilantik, DPR periode ini baru mengesahkan empat Undang-undang dari target 248 RUU yang masuk Prolegnas 2020-2024. Tunjangan-tunjangan yang diterima oleh anggota DPR lebih baik dipotong saja dan dialihkan untuk anggaran penanganan Pandemi Covid-19,” kata Sigit kepada wartawan, Sabtu (18/9/2021).

“Dulu beberapa calon anggota legislatif dari PSI membentuk Kaukus PSI Bersih-bersih DPR karena prihatin dengan pendapatan DPR yang super besar dan tidak transparan ini,” tuturnya.

“Ada belasan tunjangan yang jumlahnya sangat besar dan beberapa sangat mengada-ada. Sebutlah ada yang namanya tunjangan kehormatan. Ini buat apa? Apakah wakil rakyat di DPR menjadi terhormat karena menerima tunjangan ini, atau mereka merasa tidak terhormat jika tidak diberi tunjangan kehormatan?,” sambungnya.

PSI juga mempertanyakan beberapa tunjangan yang terkait dengan fungsi DPR. Beberapa tunjangan juga diterima oleh anggota DPR jika menduduki jabatan tertentu atau menjadi alat kelengkapan dewan.

“Ada tunjangan sebagai pimpinan dewan, tunjangan sebagai anggota badan musyawarah, tunjangan sebagai anggota komisi, tunjangan badan legislasi, tunjangan badan anggaran, dan seabrek tunjangan lainnya yang saling tumpang-tindih. Jadi jangan heran, meski gaji anggota DPR tidak terlalu besar, namun take home pay-nya bisa sangat luar biasa,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sigit mengatakan, blak-blakan tentang pendapatan anggota DPR yang dilakukan oleh Krisdayanti harus menjadi momentum perbaikan struktur pendapatan DPR.

Blak-blakan soal Gaji DPR

Sebelumnya, Krisdayanti bicara blak-blakan soal gaji anggota DPR. Diva yang akrab disapa KD ini bahkan merinci setiap pemasukan yang diterimanya sebagai anggota DPR RI Fraksi PDIP dapil Malang Raya ini.

Konon, akibat buka-bukaan itu, KD ditegur internal partai, hingga berujung pemanggilan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR Bambang Wuryanto.

Pertemuan tersebut kemudian diabadikannya lewat unggahan foto di Instagram.

KD berpose dengan kedua pimpinannya itu di ruangan Fraksi PDIP. Istri Raul Lemos itu

KD tersenyum ke arah kamera, begitupun dengan kedua pimpinannya. Dia seakan memberi sinyal hubungannya dengan Fraksi PDIP baik-baik saja usai pemanggilan.

“Satu rumah, satu visi, satu misi. Alhamdulillah. Ijin senior. Bersama Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Drs Utut Adianto & Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto Merdekaaa!” tulis KD di caption mengutip dari MataMata.com, Jumat (17/9/2021).

Sayangnya, Krisdayanti mematikan kolom komentar unggahan tersebut. Kendati begitu, foto tersebut mendapat 4 ribuan like dari netizen.

Sebelumnya, KD diminta menemui Ketua Fraksi PDIP dan Sekretaris PDIP menyusul pernyataannya membuka gaji anggota DPR. Utut mengatakan apa yang disampaikan KD benar, tapi sebagai politisi seharusnya pernyataan itu jangan disampaikan ke publik karena bisa memicu kegaduhan.

Utut memastikan pemanggilan Krisdayanti bukan untuk ditegur, melainkan diskusi. Dia meminta agar KD perlu memperbaiki komunikasi publik untuk mencegah mispersepsi.

Blak-blakan KD soal anggota DPR ada di kanal YouTube Akbar Faisal. Dia mengaku meerima gaji di awal bulan sebesar Rp16 juta.

Lima hari setelah gaji pokok itu diterimanya, KD mengaku mendapat tunjangan sebesar Rp59 juta. Bukan cuma itu, KD juga bilang menerima dana aspirasi sebesar Rp450 juta lima kali dalam setahun.

Sumber : https://www.suara.com/news/2021/09/18/094643/gara-gara-krisdayanti-psi-minta-gaji-anggota-dpr-dipotong

Jakarta Terancam Tenggelam, Eksploitasi Air Tanah Harus Segera Dihentikan
Liputan Nasional

Jakarta Terancam Tenggelam, Eksploitasi Air Tanah Harus Segera Dihentikan

Ancaman Jakarta bisa tenggelam disebabkan oleh eksploitasi air tanah secara berlebihan. Eksploitasi air tanah itu tak terlepas dari persentase warga Jakarta pengguna air PDAM yang terbilang rendah. Demikian disampaikan Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anthony Winza Probowo, dalam diskusi online “Jakarta Segera Tenggelam?” yang digelar DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Aji Bromokusumo Center for Development and the Environment (ABCDE), Rabu 15 September 2021.

“Kenapa terjadi eksploitasi air tanah? Tidak lain karena akses terhadap pipanisasi air bersih masih sangat terbatas. Data kita menunjukkan paling hanya 63 persen warga yang mendapatkan akses air bersih PDAM,” ujar anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu. Penurunan muka tanah di Jakarta beragam, antara 0,1 – 8 sentimeter per tahun.

Anthony menuturkan, dari kunjungannya ke sejumlah warga dia menemukan bahwa banyak warga kurang mampu Jakarta harus membeli air keliling dengan harga mahal. Pasalnya, mereka belum mendapat akses air bersih PDAM, sementara kualitas air tanah di daerah mereka sangat buruk.

“Yang saya temukan, warga miskin itu membayar air bersih 10 kali lebih mahal daripada hotel bintang 5. Ya bagaimana mereka gak pakai air bawah tanah karena pipanya gak ada, terpaksa beli air keliling atau memakai air tanah,” ucap Anthony.

Anthony menambahkan, untuk memasang pipa-pipa dan mengalirkan air PDAM ke seluruh warga Jakarta dibutuhkan anggaran yang sangat besar, berkisar 23 – 30 triliun sampai tahun 2030. Namun masalahnya, anggaran untuk PDAM dari tahun ke tahun hanya ratusan miliar saja, sehingga tidak realistis terhadap program tersebut.

“Masalah yang terjadi adalah, APBD dari tahun ke tahun untuk air bersih ini hanya berkisar ratusan miliar saja. Selama kami di DPRD, gak pernah anggaran air bersih ini mencapai Rp 1 triliun, paling Rp 200 miliar per tahun. Jadi kalau kebutuhannya Rp 20 triliun, masih butuh waktu 100 tahun lagi baru kita mencapai 100 persen pipanisasi air bersih ke seluruh warga, baru kita mengharapkan orang-orang tidak memakai air tanah,” papar lulusan Magister Hukum dari Georgetown University, AS itu.

Pada kesempatan yang sama, pegiat lingkungan, Agus Sari, yang turut mengisi diskusi memaparkan laporan Sixth Assessment Report oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Menurut Agus, berdasarkan laporan tersebut kenaikan suhu bumi kian hari kian mengkhawatirkan. Kenaikan suhu bumi saat ini mencapai 1.2 derajat, padahal IPCC menjaga batas maksimal kenaikan suhu bumi antara 1.5 – 2 derajat.

Jika tidak ada terobosan, kata Agus, dalam 20 tahun ke depan suhu bumi benar-benar akan mencapai kenaikan maksimal dan dampaknya sangat mengkhawatirkan bagi manusia. Hal itu juga yang berpotensi membuat Jakarta tenggelam.

“Makin panas bumi, makin tinggi suhu bumi, penguapan air laut juga akan semakin tinggi juga. Selain itu, es di kutub utara juga akan mencair. Miliaran ton es mencair dari kutub utara akan meningkatkan volume air laut secara signifikan. Nah uap air yang menjadi awan lebih banyak dari biasanya, lalu menjadi hujan, dan akan membebani infrastruktur hidrologi di kota-kota besar, di antaranya Jakarta,” urai Agus.

Permasalahan yang sama, juga memantik kegelisahan penyanyi dan pegiat lingkungan, Shae. Bagi anak-anak muda yang sudah memiliki kesadaran untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan lingkungan seperti dirinya, menurut Shae, yang dibutuhkan adalah dukungan sosial dan wadah untuk mencari bimbingan.

Dia juga menilai bahwa urusan menyelamatkan bumi merupakan kerja kolektif dari semua unsur, dan tidak bisa hanya mengandalkan pihak-pihak tertentu saja.

“Kita butuh support system dan juga komunitas yang mengajarkan info yang tepat karena itu masih sangat kurang, ini yang menurutku dibutuhkan. Dan jangan lagi menunggu top-down, kita harus menemukan cara untuk bekerja sama dan bergerak dari bottom to top, juga top-down, bagaimana caranya kita bertemu di tengah,” ujarnya dalam diskusi yang dimoderatori Direktur Eksekutif Aji Bromokusumo Center for Development and the Environment, Revana Cellosh Natalie, itu.

Pada kesempatan yang sama, Prof Dr Emil Salim menyebut generasi muda memegang peran penting menyelamatkan bumi dari perubahan iklim yang merusak, termasuk soal ancaman tenggelamnya Jakarta yang mungkin saja terjadi di tahun-tahun mendatang.

“Sebagai pemimpin masa depan, generasi muda harus mengubah orientasi berpikir pembangunan ini berdasarkan pola pembangunan berkelanjutan. Generasi muda harus mampu menguasai ilmu pengetahuan dan melakukan inovasi teknologi dalam upaya menemukan energi-energi terbarukan. Sehingga pada gilirannya, target net-zero emissions (emisi nol persen) di tahun 2050 bisa tercapai, ” kata Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup 1983 – 1993 itu.

Ekonom senior itu melanjutkan, kerusakan bumi akibat perubahan iklim sebenarnya dapat disiasati. Generasi muda, menurut Emil, harus menciptakan teknologi inovatif dan mengubah orientasi serta pola pembangunan yang selama ini mengandalkan fossil fuels (bahan bakar fosil) ke pemanfaatan energi bersih atau energi terbarukan, misalnya, energi matahari, angin, gelombang, mikrohidro, dsb.

“Langkah yang harus ditempuh anak muda adalah mengubah kebijakan yang bersifat eksploitasi sumber daya, ke memperkaya jenis-jenis sumber daya alam melalui menangkap gas rumah kaca dan mengurangi efek gas rumah kaca dengan memanfaatkan matahari, gelombang laut, angin, dan sebagainya untuk jadi sumber energi baru,” ujarnya.

Selain itu, Emil juga mengkritik model pembangunan pemerintah yang berkiblat pada UU Minerba yang selama ini mengeksploitasi energi dari bahan bakar fosil sebagai sumber pendapatan negara, tanpa memperhitungkan dampak eksternalitas berupa kerusakan lingkungan.

“Kebijakan energi Indonesia masih mengandalkan pada energi bahan bakar fosil dan batu bara, kita ekspor mereka (bahan bakar fosil dan batu bara) sehingga tujuan pembangunan kita bukan pembangunan berkelanjutan (resource enrichment), tetapi memanfaatkan sumber daya alam yang kotor. Jadi kita mengharapkan revenue dari mengekspor bahan-bahan cemar CO2, batu bara, minyak bumi, dll,” terang Emil.

Ancaman Jakarta akan tenggelam beberapa tahun ke depan memang pernah diutarakan sejumlah otoritas baik di dalam maupun dari luar negeri.

Beberapa waktu lalu, Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA) pada laman resminya menyebut, Jakarta dan pulau reklamasi menjadi salah satu kota pesisir yang terancam tenggelam. Prediksi terebut berdasarkan kondisi dari berbagai faktor. Di antaranya perubahan iklim, jumlah penduduk yang terus bertambah, juga eksploitasi air di wilayah Ibu Kota.

Bahkan, pada Agustus kemarin, Presiden AS Joe Biden sempat menyinggung soal Jakarta terancam tenggelam dalam 10 tahun mendatang akibat perubahan iklim yang melanda dunia.

Ketua Umum PSI Ajak Warga DKI Desak DPRD Setujui Interpelasi Formula E
Liputan Nasional

Ketua Umum PSI Ajak Warga DKI Desak DPRD Setujui Interpelasi Formula E

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengajak warga Jakarta menggunakan hak suaranya untuk mendesak DPRD DKI Jakarta melakukan interpelasi atau hak tanya kepada Gubernur DKI Jakarta atas rencana penyelenggaraan Formula E.

“Saya ingin men-challange warga DKI Jakarta bahwa suara kamu bisa dipakai untuk memaksa yang tidak mau mendukung interpelasi Formula E agar balik badan dan mendukung dilaksanakannya interpelasi,” katanya dikutip dari video unggahan akun Instagram @psi_jakarta, Senin (13/9/2021).

Grace menilai, penyelenggaraan Formula E dengan biaya mencapai Rp1 triliun tidaklah tepat di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Menurutnya, anggaran harus digunakan dengan bijak dan hati-hati karena krisis akibat pandemi dirasakan di seluruh sisi kehidupan masyarakat.

“Agar ketika ada kebutuhan darurat, kita masih mempunyai kemampuan untuk membiayainya,” kata Grace. Dengan demikian, warga DKI Jakarta mempunyai hak untuk mengawasi penggunaan anggaran atau APBD DKI Jakarta.

“APBD DKI Jakarta adalah uang rakyat. Uangnya bro dan sis semuanya. Oleh karena itu kita berhak dan bahkan harus tahu untuk apa penggunaan uang tersebut,” imbuhnya.

Adapun, mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, hak interpelasi tertuang dalam Bab VIII Pelaksanaan Hak DPRD dan Anggota DPRD Bagian Kedua Pasal 120.

Pasal 120 ayat (1) menjelaskan, bahwa hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta bedampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

“Hak interpelasi diusulkan paling sedikit 15 orang anggota DPRD dan lebih dari 1 fraksi,” bunyi Pasal 120 Ayat (2).

Berdasarkan syarat tersebut, Fraksi PSI dan PDIP telah memenuhi syarat pengusulan hak interpelasi, yakni 33 anggota. Masing-masing anggota terdiri dari 8 orang Fraksi PSI dan 25 orang Fraksi PDIP.

Namun, tujuh fraksi sepakat untuk tidak ikut bergabung bersama dengan PDIP dan PSI terkait pengajuan interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sumber : https://jakarta.bisnis.com/read/20210914/77/1442023/ketua-umum-psi-ajak-warga-dki-desak-dprd-setujui-interpelasi-formula-e

PSI Desak Lili Pintauli Mundur dari Pimpinan KPK, Sanksi Potong Gaji Terlalu Ringan
Liputan Nasional

PSI Desak Lili Pintauli Mundur dari Pimpinan KPK, Sanksi Potong Gaji Terlalu Ringan

JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar untuk mundur usai dijatuhi sanksi oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Juru Bicara DPP PSI Ariyo Bimmo menilai, sanksi yang diberikan oleh Dewas KPK berupa pemotongan gaji pokok terlalu ringan.

“Seharusnya, sanksi jauh lebih berat, yaitu diberhentikan atau yang bersangkutan diminta mengundurkan diri. Ini pelanggaran berat yang dampaknya adalah pelecehan terhadap integritas KPK. Sanksi potong gaji terlalu ringan, Bu Lili layak mundur,” kata Ariyo dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Selasa (31/8/2021).

Ia menambahkan, sanksi potongan gaji pokok menjadi preseden buruk penegakan aturan dan sangat merugikan kredibilitas KPK.

Kepercayaan publik, kata dia, dibangun bukan hanya melalui banyaknya kasus korupsi yang diselesaikan. “Tapi, bagaimana KPK dapat menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan secara internal.

Kalau sanksinya hanya seperti ini, jangan bermimpi pelanggaran semacam itu tidak akan terulang,” ucapnya.

Ariyo mengatakan, saat ini citra KPK sedang mengalami turbulensi jika sanksi yang diberikan Dewas kepada Lili hanya berupa pemotongan gaji pokok.

Lebih lanjut, menurut dia, kerja penegakan hukum KPK bakal diwarnai prasangka dan kecurigaan. “Bukan seperti ini harapan masyarakat dengan hadirnya Dewan Pengawas KPK,” tutur dia.

Ariyo menambahkan, desakan mundur belum berbicara soal dugaan tindak pidana atas apa yang telah dilanggar oleh Wakil Ketua KPK itu.

Namun, ia mengatakan bahwa desakan mundur untuk Lili berkaitan dengan kode etik yang telah dilanggar.

“Kita memang belum berbicara tentang dugaan tindak pidana, tapi ini masalah etik dalam pemberantasan korupsi. KPK harusnya menjadi kiblat etik para penegak hukum di Indonesia,” ujar Ariyo. Dia mengingatkan bahwa Lili berdasarkan pernyataan Dewas KPK, terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat.

Lili terbukti bertemu secara langsung dengan Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial yang berstatus tersangka dugaan suap lelang jabatan.

Bahkan, lanjut Ariyo, mantan anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) itu juga terbukti membawa embel-embel pimpinan KPK untuk pengurusan penyelesaian di PDAM Tirta Kualo Tanjung Balai atas nama Ruri Prihartini.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Dewas Tumpak Panggabean menjatuhkan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok terhadap Lili lantaran Lili terbukti berkomunikasi dengan Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M. Syahrial yang tengah berperkara di KPK.

“Menghukum terperiksa dengan saksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan,” ujar Tumpak Panggabean dalam konferensi pers, Senin (30/8/2021).

Sumber : https://nasional.kompas.com/read/2021/08/31/14202511/psi-desak-lili-pintauli-mundur-dari-pimpinan-kpk-sanksi-potong-gaji-terlalu?page=all#page3

Solidaritas Masa Pandemi, Dari “Traktir Nakes” Sampai Bantu Yatim-Piatu Korban Covid-19
Liputan Nasional

Solidaritas Masa Pandemi, Dari “Traktir Nakes” Sampai Bantu Yatim-Piatu Korban Covid-19

Gerakan solidaritas dan membantu sesama menjadi upaya penting untuk keluar dari masa sulit pandemi. Demikian disampaikan Ketua Umum DPP PSI, Grace Natalie, dalam live event bertema “Solidaritas vs Pandemi” yang digelar DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

“Situasi pandemi ini memang unik, no one is safe until everyone is safe. Kita gak bisa mikirin saya dan keluarga saya saja yang selamat, gak bisa. Selama virus masih berkeliaran di luar, kita akan selalu punya potensi terinfeksi. Dan selama situasi belum pulih, kita mau kerja apa pun pasti akan terdampak. Jadi, kita harus bisa keluar (dari pandemi) sama-sama dan harus bisa selamat sama-sama,” kata Grace, Sabtu 28 Agustus 2021.

Grace melanjutkan, kemampuan pemerintah untuk menjamin keselamatan masyarakat di masa pandemi sangat terbatas. Karena itu, gerakan membantu rakyat oleh rakyat ini bisa jadi jalan tengah atas persoalan tersebut.

Lebih jauh Grace mengatakan, PSI jadi salah satu pihak yang hadir dan kerja untuk rakyat sejak pandemi Covid-19 merebak di Indonesia. Saat ini PSI sedang menggalang donasi untuk mengalokasikan 200 ribu rice box yang akan dibagikan di bulan Agustus ini dan menargetkan pembagian 1 juta rice box sampai akhir tahun. Rice box diperuntukkan bagi warga yang sedang isolasi mandiri, pekerja informal yang mencari nafkah di jalan, pedagang makanan keliling, dll.

Per Agustus, donasi yang terkumpul mencapai Rp 3,3 miliar dan rice box yang sudah dibagikan mencapai 162 ribu kotak. Selain itu, ratusan ribu rice box itu juga dipesan dari warteg dan UMKM lain untuk menopang usaha mereka yang lesu.

“Target Agustus ini 200 ribu rice box, tapi sampai dengan tahun depan kita maunya bisa sampai 1 juta rice box. Kenapa sampai tahun depan? Karena kalau kita dengar statement WHO, situasi seperti ini masih akan berlangsung sampai 3 tahun mendatang,” imbuh mahasiswi S2 di Lee Kuan Yew School of Public Policy, NUS, Singapura itu.

Pada kesempatan yang sama, Co-Founder Anak Bangsa Peduli (ABP), Wanda Ponika, mengungkapkan sebab kelahiran gerakan tersebut.

“Kenapa sih kita buka wadah ini? kita pingin wadah ini jadi tempat orang-orang baik yang punya solidaritas ingin membantu tapi kita tahu gak semua orang itu bisa gerak di lapangan. Jadi biarin kita yang gerak, kemudian mereka tinggal titip donasi berapa pun juga,” ucap dia.

Pada masa gelombang kedua pandemi, lanjut Wanda, ABP bersama Mitigasi IDI menggalang donasi untuk menyediakan alat pelindung diri yang sesuai standar keamanan dan vitamin bagi para nakes.

Tak hanya itu, gerakan yang melibatkan influencer dan artis kenamaan itu juga memberi bantuan kepada petugas pemakaman Covid-19 dan membantu vaksinasi masyarakat.

Wanda menambahkan, ada pengalaman menarik yang dia jumpai dalam penggalangan dana melalui media sosial. Menurutnya, netizen atau warganet sangat antusias berdonasi untuk mentraktir makan para nakes.

“Tadinya kami pikir akan pakai dana kami untuk traktir nakes, tapi satu kali saya iseng posting di Instagram ‘Yuk Netizen Traktir Nakes’, ternyata sampai hari ini belum sekali pun kami keluar duit buat traktir nakes ini, karena traktiran nakes ini datang dari netizen dan jenis makanannya ada yang kelas hotel bintang lima sampai restoran dengan brand luar biasa,” ujar Wanda.

Dalam kesempatan yang sama, penulis Kalis Mardiasih pun membagi pengalamannya menginisiasi gerakan Kawal Masa Depan. Kalis menjelaskan, Kawal Masa Depan punya dua program utama, yaitu berdonasi untuk anak yatim, piatu atau yatim piatu akibat pandemi Covid-19 dan menjadi orangtua asuh.

Menurut Kalis, anak-anak yang kehilangan orangtua karena Covid-19 merupakan kelompok yang mengalami kerentanan masa depan. Sebab itu, solusi jangka panjang bagi masa depan mereka, terutama masalah pendidikan, harus jadi perhatian bersama.

“Pada 18 Agustus kita launching button baru, yaitu Orangtua Asuh. Sudah ratusan orang yang daftar jadi calon orangtua asuh, yang ke depannya itu akan berkomitmen untuk berdonasi setiap bulan. Karena ketika kita bicara anak yatim piatu akibat Covid-19 ini, ya sama seperti yang Sis Grace bilang tadi, ini bukan urusan sebulan dua bulan. Anak yatim piatu ini kehilangan orangtua, yang artinya mereka kehilangan dukungan finansial, dukungan psikis, dan ekosistem ruang aman terdekat mereka, perlu dipikirkan jangka panjangnya itu seperti apa,” kata aktivis perempuan dan anak itu.

Di samping mendorong donasi dan partisipasi publik secara luas, tambah Kalis, Kawal Masa Depan juga tengah mengupayakan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan untuk membantu menjamin pendidikan anak yatim, piatu atau yatim piatu akibat pandemi Covid-19 dengan skema pemberian beasiswa.

Kalis juga menegaskan, bantuan sekecil apa pun di masa sulit ini akan sangat berarti bagi sesama.

“Pada prinsipnya, inisiatif sekecil apa pun, di masa sulit ini tidak ada yang tidak berguna, kayak kemarin itu ada teman-teman psikolog juga bergerak. Mereka menawarkan advokasi untuk bantuan konseling psikologis untuk anak-anak ini, karena banyak banget yang butuh,”

Selain jadi forum bertukar pandangan dan pengalaman, live event yang dipandu Ketua DPP PSI Tsamara Amany itu juga menayangkan pembagian rice box kepada masyarakat oleh pengurus dan kader PSI di tiga daerah, yakni pengurus DPD PSI Kota Ambon, DPD PSI Kota Bogor, dan DPD PSI Kota Surakarta.

PSI instruksikan kader gencarkan bantu rakyat pada perpanjangan PPKM
Liputan Nasional

PSI instruksikan kader gencarkan bantu rakyat pada perpanjangan PPKM

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menginstruksikan seluruh pengurus dan kader menggencarkan Program Rice Box PSI untuk membantu rakyat pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diperpanjang sampai dengan 16 Agustus 2021.

Pelaksana Tugas Sekjen DPP PSI Dea Tunggaesti dalam keterangan di Jakarta, Rabu, mengharapkan program tersebut dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

“Dengan rice box (nasi kotak), PSI berharap bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak karena dirumahkan, tak bisa leluasa mencari nafkah, atau dampak lain. Di masa perpanjangan PPKM ini, kami minta pengurus dan kader memasifkan program rice box,” kata dia.

Dea mengatakan PPKM memang kenyataan pahit yang harus diterima bersama. Namun, dampaknya bisa diminimalkan jika ada rasa solidaritas sesama.

“Dari Pemerintah sudah ada paket-paket bantuan sosial yang disalurkan, tapi itu niscaya belum mencukupi. Sebagai sesama warga negara, kita selayaknya juga mengulurkan tangan, membantu dengan apa yang kita punya,” ujar Dea.

Program Rice Box PSI sudah dilaksanakan sejak April lalu. Awalnya, kata dia, hanya pengurus, kader, dan anggota legislatif yang berkontribusi.

Namun sejak pertengahan Juli lalu, lanjut Dea, PSI juga membuka partisipasi publik setelah mengetahui banyak pihak yang ingin terlibat.

“Dengan bantuan para donatur berhati mulia, kami berharap 1 juta rice box bisa dibagikan di 100 kota dan kabupaten,” kata Dea.

Menurut dia, dalam menjalankan program tersebut, PSI selalu bekerja sama dengan pengurus RT dan RW setempat untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

“Sementara, nasi dan lauk-pauknya dibeli dari warung atau pengusaha UMKM kuliner yang juga terdampak PPKM. Sekali melangkah, dua hal bisa dicapai, yaitu membantu rakyat dan menggerakkan UMKM,” ujar Dea pula.

Sumber : https://www.antaranews.com/berita/2320490/psi-instruksikan-kader-gencarkan-bantu-rakyat-pada-perpanjangan-ppkm

Survei: Demokrat Melesat, PSI dan Gelora Naik
Liputan Nasional

Survei: Demokrat Melesat, PSI dan Gelora Naik

Keberhasilan Partai Demokrat mengatasi konflik internal berdampak pada elektabilitasnya. Berdasar survei yang dilakukan New Indonesia Research & Consulting, partai yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu berhasil menggeser posisi Golkar.

Direktur Eksekutif NEW INDONESIA Research & Consulting Andreas Nuryono mengatakan, tren elektabilitas Partai Demokrat mengalami kenaikan signifikan sejak survei Februari 2021. Semula kisaran 3 persen melonjak menjadi 8 persen. Kini elektabilitas Partai Demokrat kembali naik mencapai 10,1 persen. Partai berlambang bintang mercy itu membayangi Gerindra yang meraih elektabilitas 10,4 persen.

Kenaikan juga dialami oleh dua partai lainnya di papan tengah dan bawah. Dalam setahun terakhir elektabilitas PSI terus meningkat. Kini mencapai 5,3 persen. Sedangkan Partai Gelora melonjak dari dua survei sebelumnya dengan meraih elektabilitas 1,2 persen.

“Demokrat elektabilitasnya merebut posisi tiga besar. Sementara PSI dan Gelora juga mengalami tren kenaikan,” ungkap Andreas Nuryono dalam siaran pers di Jakarta, pada Minggu (8/8).

Andreas Nuryono menjelaskan, untuk posisi pertama masih dikuasai PDIP. Partai yang dipimin Megawati Soekarnoputri itu trennya terus mengalami penurunan selama setahun terakhir. Pada survei-survei sebelumnya PDIP masih memantapkan diri pada kisaran 20-30 persen, kini turun menjadi 19,8 persen.

Nasib serupa dialami Partai Golkar yang juga sama-sama partai koalisi pemerintah. Posisi Golkar kini merosot ke posisi keempat, dengan elektabilitas turun menjadi 7,3 persen.

Menurut Andreas, manuver Partai Demokrat yang berada di luar pemerintahan berhasil mencitrakan diri sebagai oposisi utama. Hal serupa tidak dialami PKS. Partai itu anjlok raihan elektabilitasnya menjadi hanya 4,8 persen.

“Demokrat berhasil melawan upaya kubu Moeldoko untuk membelah internal partai, sementara PKS dibayang-bayangi oleh Gelora yang bisa dianggap sebagai sempalan PKS,” jelas Andreas.

Gelora sebagai partai politik baru mulai menunjukkan taringnya. Partai baru lainnya yang dipimpin Amien Rais yaitu Partai Ummat (1,7 persen) juga makin mengancam posisi PAN (1,2 persen).

Posisi papan tengah lainnya diduduki PKB (5,7 persen), Nasdem (3,5 persen), dan PPP (2,0 persen). Pada papan bawah, Perindo (0,7 persen), Hanura (0,5 persen), Berkarya (0,4 persen). Lainnya (0,3 persen), sisanya tidak tahu/tidak jawab (25,2 persen).

Adapun survei NEW INDONESIA Research & Consulting dilakukan pada 21-30 Juli 2021. Survei itu dengan sambungan telepon terhadap 1.200 orang responden. Semuanya dipilih acak dari survei sebelumnya sejak 2019. Margin of error lebih kurang 2,89 persen, tingkat kepercayaan 95 persen.

Sumber : https://www.jawapos.com/nasional/politik/08/08/2021/survei-demokrat-melesat-psi-dan-gelora-naik/?page=all

Kepada Kader PSI, Mahfud Md Ingatkan Soal Parpol yang Bersih
Liputan Nasional

Kepada Kader PSI, Mahfud Md Ingatkan Soal Parpol yang Bersih

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengingatkan pentingnya politisi dan partai politik yang bersih. Ia menilai partai politik kerap dituding menjadi sarang koruptor dan penyebab carut marut situasi politik.

“Karena itu muncullah suara-suara yang menginginkan Indonesia tanpa partai politik. Tapi bagaimanapun, partai politik tetap diperlukan untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan,” ujar Mahfud saat memberikan pengarahan pada Sekolah Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) angkatan kedua, Sabtu, kemarin.

Menurut dia, negara demokrasi konstitusional harus memiliki lembaga perwakilan (parlemen). Lalu parlemen yang baik itu harus diisi oleh partai politik. “Oleh sebab itu, sejelek-jeleknya negara yang punya parpol, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan negara yang tidak punya parpol,” kata Mahfud Md.

Kepada sekitar 1.200 peserta Sekolah Kader PSI, Menko Polhukam menyampaikan bahwa memang tidak mudah menjadi politisi dan parpol yang bersih. Sebab mereka kadang dihadapkan pada dua pilihan yang sulit. “Pertama, parpol didirikan untuk memperjuangkan kebaikan bagi bangsa dan negara, oleh sebab itu orang-orangnya harus baik. Kedua, untuk bisa berjuang parpol itu harus punya banyak pengikut,” ucapnya.

Oleh karena itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini berharap PSI bisa mempertahankan idealisme sebagai partai politik. Salah satu cara yang bisa dilakukan ialah tetap melakukan perekrutan calon anggota legislatif secara terbuka, tanpa mahar, dan melibatkan ahli sebagai tim panelis independen.

“Tolong, jaga idealisme PSI ini. Saya dulu ikut mendorong berdirinya PSI, saya ikut menyeleksi calon anggota legislatifnya karena punya harapan ada darah baru terhadap kehidupan partai politik kita,” kata Mahfud Md. Sejalan dengan tujuan Sekolah Kader Solidaritas Indonesia, ia juga mendukung lahirnya kader-kader PSI yang kompeten dan berintegritas.

Sumber : https://nasional.tempo.co/read/1492115/kepada-kader-psi-mahfud-md-ingatkan-soal-parpol-yang-bersih/full&view=ok

Tren Diskon Vonis Koruptor, PSI: Pesan Buruk Pemberantasan Korupsi
Liputan Nasional

Tren Diskon Vonis Koruptor, PSI: Pesan Buruk Pemberantasan Korupsi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam tren pemotongan vonis hukum terhadap para terdakwa korupsi. Terakhir adalah pemotongan vonis Djoko Tjandra dan mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari.

“Tren pemotongan vonis ini mengirim pesan yang buruk dalam agenda pemberantasan korupsi. Kuat muncul kesan bahwa kita tak lagi menganggap korupsi sebagai kejahatan yang memiliki dampak luar biasa. Publik makin tidak percaya pada penegakan hukum,” ujar Juru Bicara DPP PSI, Ariyo Bimmo kepada wartawan, Kamis (5/8).

“Sudah saatnya masyarakat disuguhi berita baik dalam kerja pemberantasan korupsi. Tak masuk akal membayangkan kejahatan yang melibatkan uang sedemikian banyak dan oknum penegak hukum mendapat diskon dan pengadilan yang lebih tinggi,” tambahnya.

Terkait Pinangki, tindakannya menerima suap makin meremukkan wajah penegakan hukum dan mengoyak rasa keadilan masyarakat.

“Masyarakat sangat ingin mendengar bahwa penegak hukum yang mengkhianati hukum menerima vonis seberat-beratnya, bukan didiskon hanya 4 tahun seperti Pinangki,” ungkapnya.

PSI menilai kasus Djoko Tjandra merupakan fase penting dari kerja besar penegakan hukum di Indonesia. Kata dia, itu merupakan skandal penegakan hukum dan salah satu wujud nyata dari apa yang selama ini kita ributkan sebagai mafia peradilan.

“Karena itu, penetapan vonis untuk pihak-pihak yang menjadi terdakwa menjadi krusial,” ungkapnya.

Diketahui, majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memotong vonis Djoko Tjandra dari 4 tahun 6 bulan menjadi 3 tahun 6 bulan penjara.

Sebelumnya, pada pertengahan Juni 2021, majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memotong hukuman untuk Pinangki. Dalam putusan tersebut, hukuman Pinangki dikurangi dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara.

Sumber : https://www.jawapos.com/nasional/05/08/2021/tren-diskon-vonis-koruptor-psi-pesan-buruk-pemberantasan-korupsi/

The Power of Nasi Box: Partai Lawas Ramai-Ramai Dilibas PSI
Liputan Nasional

The Power of Nasi Box: Partai Lawas Ramai-Ramai Dilibas PSI

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak jumawa kembali moncer di survei politik menjelang Pemilu 2024. Partai yang saat ini dipimpin Giring Ganesha itu menjadi salah satu partai baru yang naik elektabilitasnya, dibanding partai lama di tengah pandemi Covid-19.

“Sangat bersyukur. Ini menandakan kerja keras kami sejak Pemilu 2019 membuahkan hasil,” ujar Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI, Dea Tunggaesti, kemarin.

Dia menceritakan, jauh sebelum pandemi Covid-19, tepatnya satu hari setelah pengumuman hasil Pemilu 2019, PSI langsung turun menyapa dan membantu rakyat. Tidak menunggu sampai masa kampanye Pemilu 2024.

Begitu pandemi Covid-19 melanda tanah air, dosen hukum di Universitas Pancasila ini memastikan, seluruh kader dan pengurus PSI turun gunung membantu rakyat. Di antaranya, ketika Mei-Juli 2021, Dea mengklaim partainya telah membagikan 100 ribu nasi kotak.

Pembagian nasi kotak ini adalah program #RiceBoxPSI yang konsisten hingga sekarang, berupa makanan gratis kepada pejuang isolasi mandiri (isoman) yang terdampak pandemi Covid-19 hingga pulih. Konon, program ini terus meluas hingga 100 kabupaten atau kota seluruh Indonesia. “Target kami adalah membagikan 1 juta porsi,” semangatnya.

Kakak dari dokter Reisa Broto Asmoro ini mengatakan, seluruh kader partai sedang dalam semangat juang tinggi membantu rakyat, karena programnya ini diperhatikan simpatisan PSI. Berdasarkan data, jumlah donasi untuk program ini mencapai lebih dari Rp1 miliar pada Juli.

Hal senada disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PSI, Satia Chandra Wiguna. Menurutnya, moncernya suara PSI dan menurunnya sejumlah partai lawas karena masyarakat semakin cerdas menilai dan merasakan peran parpol saat rakyat membutuhkan.

“Alhamdulilah, rakyat sudah bisa melihat mana partai yang sungguh-sungguh bekerja dan hadir untuk rakyat. PSI walaupun sedikit tapi kita hadir membantu meringankan beban rakyat,” ujar Chandra, kemarin.

Sebelumnya, lembaga survei Suara Milenial Institute merilis surveI terbaru tentang elektabilitas partai politik di masa pandemi Covid-19. Hasilnya, terjadi penurunan elektabilitas partai-partai lama dibandingkan partai baru.

Direktur Eksekutif Suara Milenial Institute, Muhammad Aderman merincikan, PDIP sekalipun masih di posisi puncak namun menurun menjadi 17,5 persen. Disusul Partai Gerindra 10,5 persen, di urutan ketiga ada Partai Demokrat 6,9 persen. Di posisi keempat, ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan raihan 5,6 persen, dan Golkar 5,2 persen.

Muhammad menjelaskan, menurunya elektabilitas partai lawas ini karena publik merasa belum merasakan sentuhan parpol selama pandemi. Sementara sejumlah partai baru justru meraih elektabilitas yang mumpuni. Misalnya, PSI mampu konsisten dengan raihan 3,2 persen di peringkat kedelapan, Partai Perindo di posisi ke-9 dengan 2,8 persen, dan Partai Gelora Indonesia di posisi ke-12 dengan 1,5 persen.

Sumber : https://www.wartaekonomi.co.id/read353240/the-power-of-nasi-box-partai-lawas-ramai-ramai-dilibas-psi