Caleg PSI Wajib Promosikan Jokowi-Ma’ruf
Liputan Nasional

Caleg PSI Wajib Promosikan Jokowi-Ma’ruf

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengingatkan para bakal calon anggota legislatif untuk turut mengampanyekan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin secara simultan.

“Sukses PSI adalah sukses Jokowi dan sukses Jokowi adalah sukses PSI. Oleh karena itu, caleg-caleg PSI mesti berkampanye PSI dan Jokowi secara simultan,” kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu (9/9).

Menurutnya, memenangkan Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019 amat penting bagi PSI. Begitu juga di Provinsi Jawa Timur.

“Ada dua sukses bagi PSI di Jawa Timur. Pertama PSI mendapatkan 11 kursi untuk DPR RI, satu fraksi di DPRD provinsi dan masing-masing satu fraksi di setiap DPRD kabupaten/kota,” jelas Toni.

Yang kedua adalah Jokowi juga menang di Jatim. “Caleg PSI wajib memastikan orang baik kembali memimpin negeri ini,” kata Toni.

Dia menambahkan, dengan menyukseskan Jokowi sebagai presiden dua periode menjadi bukti bahwa PSI telah berhasil.

“Oleh karena itu, seluruh calon legislatif agar mengampanyekan Jokowi pada pesta demokrasi tahun depan,” imbuh Toni.

Sumber

PSI: Erick Thohir Pilihan Terbaik Wakili Kaum Milenial
Liputan Nasional

PSI: Erick Thohir Pilihan Terbaik Wakili Kaum Milenial

Mantan Ketua Panitia Penyelenggara Asian Games Erick Thohir resmi ditunjuk sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin. Penunjukan Erick Thohir mendapat sambutan positif dari Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni.

Pria yang biasa disapa Toni itu menilai sosok pemilik Mahaka Grup sebagai pilihan yang tepat. Toni juga menganggap Erick Thohir dapat mmenjadi representatif kaum milenial di Tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf.

Dia pun yakin, dengan pengalaman manajerial yang dimilik Erick Thohir, pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin akan menang di Pilpres 2019.

“Dengan kehadiran ET, PSI tambah optimistis pasangan Jokowi-Ma’ruf menang Pemilu 2019,” kata dia.

Dia menilai Erick sebagai pengusaha bisa memange tim kampanye seperti memimpin perusahaan. “Prinsipnya adalah kalau di perusahaan biar dapat keuntungan, ini kan biar dapat suara. Menampilkan perusahaan dikelola secara prudent, akuntabel, indikasi dwngan vaik sesama jejaring. Prinsipnya sama,” papar Toni.

Kemudian dia menjelaskan Erick adalah sosok yang mudah menyesuaikan diri. Serta bisa akrab dengan para politisi serta mudah mengerti soal politik.

“Beliau adalah orang yang sangat gampang untuk menyesuaikan diri dengan suasana. Ini baru ketemu sekali dua kali saha udah jauh lebih pintar dari para politisi,” ungkap Raja Juli Antoni.

Mantan Ketua Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 (Inasgoc) Erick Thohir resmi ditunjuk sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Joko Widodo.

“Ketua Tim Kampanye Nasional adalah Bapak Erick Thohir,” ujar Jokowi di Posko Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/9/2018) petang.

Dalam pengumuman itu, Jokowi menyampaikan, sosok Erick Thohir adalah pengusaha sukses. “Yang memiliki media, memiliki klub sepak bola, memiliki klub basket, dan lain-lainnya.”

Jokowi menyebut, apa pun yang dipimpin Erick Thohir selalu berakhir dengan sukses. “Dan tidak lupa, dia juga adalah Ketua Inasgoc dalam penyelenggaraan Asian Games,” kata Jokowi.

 

Foto: Liputan6.com

Sumber

Dikunjungi PSI, Meliana Terus Menangis di dalam LP
Liputan Nasional Siaran Pers

Dikunjungi PSI, Meliana Terus Menangis di dalam LP

Meliana, terpidana kasus penodaan agama masih terus menangis di dalam LP Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara Hal ini disampaikan oleh Wasekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Danik Eka Rahmaningtyas, yang mengunjungi Meliana di LP Tanjung Gusta, Rabu 5 September 2018.

“Kami tadi mengunjungi Ibu Meiliana didampingi penasehat hukumnya dan suaminya, kondisi Ibu Meliana menyedihkan, terus menangis, tadi cerita kronologinya menangis terus, kami jadi trenyuh,” kata Danik.

Danik datang ke LP Tanjung Gusta bersama Habib Muannas Alaidid, Surya Tjandra, Heriyanto, dan Mohamad Guntur Romli, didampingi Josua Fernandus Rumahorbo dari Tim Penasihat Hukum Meliana.

“Kami datang untuk menguatkan Ibu Meiliana, kami juga menyampaikan di hadapan suami dan anak bungsunya yang tadi hadir, bahwa mereka tidak sendirian, banyak yang mendukung Ibu Meliana agar mendapatkan keadilan dan kasus ini tidak boleh terulang lagi di masa depan,” jelas Danik.

Meliana juga menitipkan surat kepada Delegasi PSI yang berisi ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendukungnya.

“Tadi Ibu Meliana juga menulis surat yang berisi ucapan terima kasih kepada semua pihak yang membantunya selama ini dan dia masih menunggu keadilan,” ujar Danik.

Meliana bercerita, anak bungsunya ingin jadi pengacara untuk membela orang-orang seperti ibunya secara gratis. Anak bungsu itu ada di rumah mereka saat massa melakukan pembakaran.

Ia dan kakak perempuannya kemudian diselamatkan tukang becak yang melompat tembok belakang rumah mereka.

20 Tahun Tragedi Trisakti, PSI Soroti Pelanggaran HAM dan Ketimpangan Sosial
Liputan Nasional

20 Tahun Tragedi Trisakti, PSI Soroti Pelanggaran HAM dan Ketimpangan Sosial

Memperingati 20 tahun Tragedi Trisakti yang merupakan gerbang reformasi Indonesia, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti sejumlah agenda reformasi yang hingga saat ini masih belum dituntaskan oleh pemerintah.

Juru bicara PSI, Dedek Prayudi, menyebutkan bahwa saat ini pemerintah masih belum bisa menuntaskan pelanggaran Hak Asasi manusia (HAM) dalam peristiwa tersebut. Pengusutan pelaku Tragedi Trisaktiyang merenggut empat orang nyawa itu, kata Dedek, berjalan lambat dari yang seharusnya.

“Kalau kita berbicara soal 20 tahun reformasi, yang perlu PSI tekankan adalah agenda reformasi yang sampai hari ini belum tuntas. Memang ada progres untuk menuntaskan pelanggaran HAM, tapi itu berjalan lambat,” kata Dedek saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/5).

Selain pelanggaran HAM, Dedek mengatakan, agenda reformasi yang juga masih belum dituntaskan oleh pemerintah adalah masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Hal ini, kata dia, masih nyata terlihat di Indonesia.

Dia lantas mencontohkan jumlah anak-anak jalanan dan kaum miskin kota yang masih terus melonjak naik. Di daerah-daerah terpencil, bahkan masih banyak warga Indonesia yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Yang kami soroti juga adalah soal kemiskinan yang masih ada dan masalah ketimpangan sosial, yang mana semuanya ini adalah agenda reformasi yang per hari ini masih belum tuntas juga. Masih banyak anak jalanan, masih banyak orang susah mencari makan,” tukasnya.

Tragedi Trisakti merupakan peristiwa penemabakan terhadap mahasiswa yang melakukan demonstrasi pada 12 Mei 1998, menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

Empat orang mahasiswa Trisakti, Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie, tewas diterjang peluru panas di dalam kampus tempat mereka menuntut ilmu.[]

Sumber

PSI Ucapkan Ultah Kepada Tribunnews.com
Liputan Nasional

PSI Ucapkan Ultah Kepada Tribunnews.com

Partai Solidaritas Indonesia, mengirimkan karangan bunga untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tribunnews.com.

Karangan bunga berwarna merah putih, itu diterima redaksi Tribunnews.com, Rabu (21/3/2018).

“Selamat ulang tahun ke 8 Tribunnews.com,” pesan partai yang dikomandani Grace Natalie” tersebut.

Dalam perayaan ulang tahun tahun ini, Tribunnews.com, mengambil tema, local to viral, dimana di usianya yang ke 8, Tribunnews.com telah berhasil menjadi portal berita nomor satu di Indonesia.

Sumber

 

PSI Pertanyakan Larangan Parpol Baru Kampanyekan Capres-Cawapres
Liputan Nasional

PSI Pertanyakan Larangan Parpol Baru Kampanyekan Capres-Cawapres

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai, rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang parpol baru mengkampanyekan capres dan cawapres perlu ditinjau kembali.

“Tidak ada aturan yang melarang partai baru untuk mendukung calon presiden dan wakil presiden, meski UU Pemilu 2017 memang menyebutkan pengusung presiden adalah partai politik yang memiliki kursi di DPR. Tapi tak ada kata larangan di sana,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal PSI Satia Chandra Wiguna melalui keterangan persnya, Rabu (21/3/2018).

Hal ini menanggapi pernyataan Komisioner KPU Hasyim Asy’ari yang mengatakan KPU akan menegaskan aturan tentang larangan bagi parpol baru untuk mengkampanyekan capres dan cawapres di Pemilu 2019.

“Perlu didiskusikan terlebih dahulu sebelum dijadikan draft PKPU antara KPU, Parpol, LSM bahkan akademisi,“ kata Chandra sambil menambahkan bahwa “Demokrasi di Republik ini bakal menurun jika aturan itu jadi diterapkan.”

Dia menuturkan, di daerah parpol baru sudah diminta mendukung paslon pilkada. Hadirnya parpol baru menambah warna tersendiri, karena membawa ide-ide segar dan baru terhadap paslon yang didukung. Parpol lama yang memiliki kursi di parlemen juga sangat terbuka menerima parpol baru.

“Di beberapa daerah PSI sudah diminta untuk mendukung salah satu pasangan calon di Pilkada Serentak 2018. Bahkan, sudah ada yang bergabung di sekretariat bersama tim sukses dan KPUD setempat, dan tidak ada masalah. Kenapa untuk kampanye capres dan cawapres dilarang? Ini menjadi pertanyaan besar,” tanya Chandra.

Menurut Chandra, dalam Pasal 222 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tidak ada aturan yang melarang partai baru untuk mendukung capres dan cawapres. “Hubungan yang erat antara capres dan cawapres dengan parpol bukan sekadar perolehan kursi di parlemen semata,” tegas Chandra.

Kesamaan ideologi, visi-misi, dan cita-cita dalam membangun Indonesia, lanjut Chandra, menjadi tolak ukur hubungan antara capres dan cawapres. Semua parpol, baru maupun lama berkewajiban turut mengkampanyekan ide-ide dan gagasan capres dan cawapres.

“Ini bertujuan untuk melakukan pendidikan politik sebagai salah satu fungsi kampanye. Bagaimana kita mau melakukan pendidikan politik jika ada larangan kampanye untuk parpol baru bagi capres yang didukungnya?” tanya Chandra.

Chandra menambahkan bahwa parpol baru sudah sah secara konsititusi sebagai peserta Pemilu 2019. “KPU akan menelan ludah sendiri jika aturan tentang larangan bagi parpol baru untuk mengkampanyekan capres dan cawapres dalam Pemilu 2019 terjadi. Karena sudah jelas PSI dan parpol baru lain juga sudah sah menjadi parpol peserta pemilu,” pungkas Chandra.

KPU sebelumnya berwacana akan melarang partai baru berkampanye bagi pasangan capres dan cawapres di Pemilu 2019. Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPU Hasyim Asy’ari. Menurut Hasyim, hal itu sesui dengan Pasal 222 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Pasal tersebut menyebutkan pasangan capres-cawapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi di DPR dan memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Artinya, dalam kondisi saat ini parpol yang bisa mengusung capres-cawapres adalah parpol peserta Pemilu 2014 dan memiliki kursi di DPR.

Sumber

Soal Aksi FPI ke Tempo, PSI: Ormas Tak Berhak Ambil Alih Hukum
Liputan Nasional

Soal Aksi FPI ke Tempo, PSI: Ormas Tak Berhak Ambil Alih Hukum

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan bahwa tindakan massa Front Pembela Islam (FPI) di Kantor Tempo, Palmerah Barat, Jakarta pada Jumat, 16 Maret 2018 merupakan tindakan intimidasi terhadap kebebasan berpendapat.

“FPI berhak untuk menyatakan ketersinggungan dan kemarahannya, namun harus tetap dalam koridor-koridor hukum dan tidak mengancam Hak Asasi Manusia,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal sekaligus Juru Bicara PSI Bidang Agama dan Kemasyarakatan, Danik Eka Rahmaningtias, melalui keterangan tertulis pada Ahad, 18 Maret 2018.

Massa FPI melakukan aksi damai di kantor Tempo pada Jumat lalu. Aksi itu berkaitan dengan protes atas kartun yang dimuat Majalah Tempo pada 28 Februari 2018. Kartun itu menggambarkan seorang bersorban yang mengabarkan tak jadi pulang kepada seorang perempuan yang menjadi lawan bicaranya. FPI mempersepsikan kartun itu melecehkan umat Islam karena menafsirkan orang berjubah tersebut adalah Rizieq Syihab, pemimpin FPI yang kini ada di Arab Saudi.

Menurut Danik, FPI maupun organisasi masyarakat manapun di Indonesia, tidak berhak untuk mengambil alih hukum ke tangan mereka sendiri. Ormas, kata dia, perlu memahami Pasal 59 Undang-Undang Organisasi Masyarakat. Dalam peraturan tersebut, ormas tidak boleh melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Selain itu, kata Danik, ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Danik mengatakan Indonesia adalah negara hukum, maka kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dijamin oleh konstitusi. Menurut Danik, ancaman terhadap Tempo adalah ancaman terhadap demokrasi dan hak warga negara untuk mengungkapkan pendapat yang dijamin oleh UUD 1945. “Upaya untuk membungkam Tempo adalah upaya untuk membungkam hak konstitusional warga negara Indonesia,” kata Danik.

Tempo

Wasekjen PSI Sesalkan Surat Edaran PGGJ
Liputan Nasional

Wasekjen PSI Sesalkan Surat Edaran PGGJ

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan keluarnya Surat Edaran dari Persekutuan Gereja-gereja di Kabupaten Jayapura (PGGJ) yang membuat delapan tuntutan. Isi surat tersebut menurut Wakil Sekretaris Jenderal PSI, Satia Chandra Wiguna, potensial dapat menganggu hubungan antarumat beragama di Jayapura, Papua bahkan di Indonesia.

PGGJ membuat delapan tuntutan, salah satunya mempersoalkan pembangunan masjid di kabupaten tersebut. “Mestinya dialog dan komunikasi antar pemimpin agama di Jayapura dikedepankan daripada bikin surat edaran yang dapat menganggu kehidupan beragama,” kata Chandra dalam siaran persnya kepada Republika.co.id, Ahad (18/3).

Selain itu, Chandra juga menilai surat edaran tersebut tidak sesuai dengan semangat toleransi. Pada dasarnya negara menjamin kebebasan beragama semua warga negara kapan pun dan di mana pun.

Menurutnya, pendirian rumah ibadah dan praktik keberagamaan mestinya tidak dipersulit. Peraturan daerah (perda) pada prinsipnya mengatur ekspresi keberagamaan warga negara, bukan mempersulit dan membatasi.

“Saya harap semua pihak tidak memaksakan kehendak, saling menghormati, dan saling menghargai. Mari kita junjung tinggi solidaritas dan toleransi,” kata Candra.

Di samping itu, Chandra juga sependapat dengan Menteri Agama Lukman Hakim, yang juga mengingatkan agar ketentuan regulasi sebagai hukum positif dan hukum adat beserta nilai-nilai lokal hendaknya menjadi acuan bersama.

Mengenai kerukunan agama di Indonesia, hasil penelitian yang dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Kementerian Agama (Kemenag) merilis Laporan tahun 2017 kerukunan umat beragama masih tinggi, yaitu 72,27 persen (5/3/2018), diukur melalui tiga indikator, yaitu tingkat toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antarumat beragama.

Beberapa faktor yang berpotensi mengganggu kerukunan umat beragama, di antaranya pilkada, penyiaran agama, bantuan luar negeri, hari besar agama, rumah ibadah, dan sejumlah faktor lainnya.

Mengenai Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan itu, Chandra menyambut positif, namun perlu ditingkatkan lagi.

“Edaran-edaran yang dapat merusak kehidupan keagaamaan di Indonesia harus segera dihentikan,” ujarnya.

Republika

Ketua DPR: Di Mana Masalahnya Istana Terima PSI?
Liputan Nasional

Ketua DPR: Di Mana Masalahnya Istana Terima PSI?

Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan, pertemuan antara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan tidak ada masalah. Pertemuan itu menuai pro dan kontra lantaran disebut membicarakan pilpres di sela jam kerja presiden.

“Emang masalahnya di mana Istana menerima PSI? memang kalau ngundang yang lain, enggak ngomongin itu?” ucap Bambang di Gedung DPR RI, Jakarta Selatan, Senin (5/3/2018).

Menurut politikus Partai Golkar itu, selama ini PSI bukanlah satu-satunya partai yang diterima di Istana Kepresidenan.

Dia menyebutkan, seperti partainya ataupun Partai Gerindra juga pernah diterima oleh Istana. Karena itu, ia tidak melihat adanya masalah ketika PSI diterima oleh Jokowi di dalam Istana.

“PDIP, Golkar, Gerindra (diterima di Istana), jadi nerima PSI masalah?” kata pria yang kerap disapa Bamsoet ini.

Sumber

PSI akan Seleksi Bacaleg Pakai Juri Independen
Liputan Nasional

PSI akan Seleksi Bacaleg Pakai Juri Independen

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kini tengah melakukan persiapan calon legislatif. Karena pada tanggal 4 Juli 2018 mendatang, Parpol harus mengajukan nama-nama calon legislatif sementara ke KPU.

Kader PSI Isyana Bagus Oka mengatakan jika partainya menggunakan mekanisme seleksi internal dengan juri-juri Independen agar PSI dapat mengetahui kompetensi caleg-caleg yang mendaftarkan dirinya tersebut.

“Apakah visi misinya sama dan sesuai dengan PSI yang antikorupsi dan anti intoleransi,” ujarnya.

Sosialisasi bisa dilakukan dengan banyak cara terutama kalau kita bertemu langsung.

“Ya, tapi yang jelas peraturan ini tengah dipelajari lebih lanjut dan kita liat nanti sikap resmi PSJ gimana,”katanya.

Ia menjelaskan, memang kalau masa waktu bersosialisasi kampanye di media massa sangat singkat tentu saja merugikan partai baru.

Karena, lanjut Isyana, bagaimanapun partai baru belum seterkenal partai lama dan salah satu media paling efektif untuk mensosialisasikan adalah televisi.

”Tapi kita lihat nanti,”pungkasnya.

PSI adalah partai politik di Indonesia yang baru didirikan pasca Pemilu tahun 2014. Partai ini diketuai oleh mantan presenter berita TV One, Grace Natalie. Partai ini cenderung mengambil target partisipan kalangan anak muda, perempuan dan lintas agama. Tokoh-tokoh partai ini banyak mengajak warga negara muda untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik.

PSI ini resmi menjadi Badan Hukum setelah melalui verifikasi Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 7 Oktober 2016.

Sumber