20 Tahun Tragedi Trisakti, PSI Soroti Pelanggaran HAM dan Ketimpangan Sosial
Liputan Nasional

20 Tahun Tragedi Trisakti, PSI Soroti Pelanggaran HAM dan Ketimpangan Sosial

Memperingati 20 tahun Tragedi Trisakti yang merupakan gerbang reformasi Indonesia, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti sejumlah agenda reformasi yang hingga saat ini masih belum dituntaskan oleh pemerintah.

Juru bicara PSI, Dedek Prayudi, menyebutkan bahwa saat ini pemerintah masih belum bisa menuntaskan pelanggaran Hak Asasi manusia (HAM) dalam peristiwa tersebut. Pengusutan pelaku Tragedi Trisaktiyang merenggut empat orang nyawa itu, kata Dedek, berjalan lambat dari yang seharusnya.

“Kalau kita berbicara soal 20 tahun reformasi, yang perlu PSI tekankan adalah agenda reformasi yang sampai hari ini belum tuntas. Memang ada progres untuk menuntaskan pelanggaran HAM, tapi itu berjalan lambat,” kata Dedek saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/5).

Selain pelanggaran HAM, Dedek mengatakan, agenda reformasi yang juga masih belum dituntaskan oleh pemerintah adalah masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Hal ini, kata dia, masih nyata terlihat di Indonesia.

Dia lantas mencontohkan jumlah anak-anak jalanan dan kaum miskin kota yang masih terus melonjak naik. Di daerah-daerah terpencil, bahkan masih banyak warga Indonesia yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Yang kami soroti juga adalah soal kemiskinan yang masih ada dan masalah ketimpangan sosial, yang mana semuanya ini adalah agenda reformasi yang per hari ini masih belum tuntas juga. Masih banyak anak jalanan, masih banyak orang susah mencari makan,” tukasnya.

Tragedi Trisakti merupakan peristiwa penemabakan terhadap mahasiswa yang melakukan demonstrasi pada 12 Mei 1998, menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

Empat orang mahasiswa Trisakti, Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie, tewas diterjang peluru panas di dalam kampus tempat mereka menuntut ilmu.[]

Sumber

PSI Ucapkan Ultah Kepada Tribunnews.com
Liputan Nasional

PSI Ucapkan Ultah Kepada Tribunnews.com

Partai Solidaritas Indonesia, mengirimkan karangan bunga untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tribunnews.com.

Karangan bunga berwarna merah putih, itu diterima redaksi Tribunnews.com, Rabu (21/3/2018).

“Selamat ulang tahun ke 8 Tribunnews.com,” pesan partai yang dikomandani Grace Natalie” tersebut.

Dalam perayaan ulang tahun tahun ini, Tribunnews.com, mengambil tema, local to viral, dimana di usianya yang ke 8, Tribunnews.com telah berhasil menjadi portal berita nomor satu di Indonesia.

Sumber

 

PSI Pertanyakan Larangan Parpol Baru Kampanyekan Capres-Cawapres
Liputan Nasional

PSI Pertanyakan Larangan Parpol Baru Kampanyekan Capres-Cawapres

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai, rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang parpol baru mengkampanyekan capres dan cawapres perlu ditinjau kembali.

“Tidak ada aturan yang melarang partai baru untuk mendukung calon presiden dan wakil presiden, meski UU Pemilu 2017 memang menyebutkan pengusung presiden adalah partai politik yang memiliki kursi di DPR. Tapi tak ada kata larangan di sana,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal PSI Satia Chandra Wiguna melalui keterangan persnya, Rabu (21/3/2018).

Hal ini menanggapi pernyataan Komisioner KPU Hasyim Asy’ari yang mengatakan KPU akan menegaskan aturan tentang larangan bagi parpol baru untuk mengkampanyekan capres dan cawapres di Pemilu 2019.

“Perlu didiskusikan terlebih dahulu sebelum dijadikan draft PKPU antara KPU, Parpol, LSM bahkan akademisi,“ kata Chandra sambil menambahkan bahwa “Demokrasi di Republik ini bakal menurun jika aturan itu jadi diterapkan.”

Dia menuturkan, di daerah parpol baru sudah diminta mendukung paslon pilkada. Hadirnya parpol baru menambah warna tersendiri, karena membawa ide-ide segar dan baru terhadap paslon yang didukung. Parpol lama yang memiliki kursi di parlemen juga sangat terbuka menerima parpol baru.

“Di beberapa daerah PSI sudah diminta untuk mendukung salah satu pasangan calon di Pilkada Serentak 2018. Bahkan, sudah ada yang bergabung di sekretariat bersama tim sukses dan KPUD setempat, dan tidak ada masalah. Kenapa untuk kampanye capres dan cawapres dilarang? Ini menjadi pertanyaan besar,” tanya Chandra.

Menurut Chandra, dalam Pasal 222 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tidak ada aturan yang melarang partai baru untuk mendukung capres dan cawapres. “Hubungan yang erat antara capres dan cawapres dengan parpol bukan sekadar perolehan kursi di parlemen semata,” tegas Chandra.

Kesamaan ideologi, visi-misi, dan cita-cita dalam membangun Indonesia, lanjut Chandra, menjadi tolak ukur hubungan antara capres dan cawapres. Semua parpol, baru maupun lama berkewajiban turut mengkampanyekan ide-ide dan gagasan capres dan cawapres.

“Ini bertujuan untuk melakukan pendidikan politik sebagai salah satu fungsi kampanye. Bagaimana kita mau melakukan pendidikan politik jika ada larangan kampanye untuk parpol baru bagi capres yang didukungnya?” tanya Chandra.

Chandra menambahkan bahwa parpol baru sudah sah secara konsititusi sebagai peserta Pemilu 2019. “KPU akan menelan ludah sendiri jika aturan tentang larangan bagi parpol baru untuk mengkampanyekan capres dan cawapres dalam Pemilu 2019 terjadi. Karena sudah jelas PSI dan parpol baru lain juga sudah sah menjadi parpol peserta pemilu,” pungkas Chandra.

KPU sebelumnya berwacana akan melarang partai baru berkampanye bagi pasangan capres dan cawapres di Pemilu 2019. Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPU Hasyim Asy’ari. Menurut Hasyim, hal itu sesui dengan Pasal 222 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Pasal tersebut menyebutkan pasangan capres-cawapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi di DPR dan memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Artinya, dalam kondisi saat ini parpol yang bisa mengusung capres-cawapres adalah parpol peserta Pemilu 2014 dan memiliki kursi di DPR.

Sumber

Soal Aksi FPI ke Tempo, PSI: Ormas Tak Berhak Ambil Alih Hukum
Liputan Nasional

Soal Aksi FPI ke Tempo, PSI: Ormas Tak Berhak Ambil Alih Hukum

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan bahwa tindakan massa Front Pembela Islam (FPI) di Kantor Tempo, Palmerah Barat, Jakarta pada Jumat, 16 Maret 2018 merupakan tindakan intimidasi terhadap kebebasan berpendapat.

“FPI berhak untuk menyatakan ketersinggungan dan kemarahannya, namun harus tetap dalam koridor-koridor hukum dan tidak mengancam Hak Asasi Manusia,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal sekaligus Juru Bicara PSI Bidang Agama dan Kemasyarakatan, Danik Eka Rahmaningtias, melalui keterangan tertulis pada Ahad, 18 Maret 2018.

Massa FPI melakukan aksi damai di kantor Tempo pada Jumat lalu. Aksi itu berkaitan dengan protes atas kartun yang dimuat Majalah Tempo pada 28 Februari 2018. Kartun itu menggambarkan seorang bersorban yang mengabarkan tak jadi pulang kepada seorang perempuan yang menjadi lawan bicaranya. FPI mempersepsikan kartun itu melecehkan umat Islam karena menafsirkan orang berjubah tersebut adalah Rizieq Syihab, pemimpin FPI yang kini ada di Arab Saudi.

Menurut Danik, FPI maupun organisasi masyarakat manapun di Indonesia, tidak berhak untuk mengambil alih hukum ke tangan mereka sendiri. Ormas, kata dia, perlu memahami Pasal 59 Undang-Undang Organisasi Masyarakat. Dalam peraturan tersebut, ormas tidak boleh melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Selain itu, kata Danik, ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Danik mengatakan Indonesia adalah negara hukum, maka kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dijamin oleh konstitusi. Menurut Danik, ancaman terhadap Tempo adalah ancaman terhadap demokrasi dan hak warga negara untuk mengungkapkan pendapat yang dijamin oleh UUD 1945. “Upaya untuk membungkam Tempo adalah upaya untuk membungkam hak konstitusional warga negara Indonesia,” kata Danik.

Tempo

Wasekjen PSI Sesalkan Surat Edaran PGGJ
Liputan Nasional

Wasekjen PSI Sesalkan Surat Edaran PGGJ

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan keluarnya Surat Edaran dari Persekutuan Gereja-gereja di Kabupaten Jayapura (PGGJ) yang membuat delapan tuntutan. Isi surat tersebut menurut Wakil Sekretaris Jenderal PSI, Satia Chandra Wiguna, potensial dapat menganggu hubungan antarumat beragama di Jayapura, Papua bahkan di Indonesia.

PGGJ membuat delapan tuntutan, salah satunya mempersoalkan pembangunan masjid di kabupaten tersebut. “Mestinya dialog dan komunikasi antar pemimpin agama di Jayapura dikedepankan daripada bikin surat edaran yang dapat menganggu kehidupan beragama,” kata Chandra dalam siaran persnya kepada Republika.co.id, Ahad (18/3).

Selain itu, Chandra juga menilai surat edaran tersebut tidak sesuai dengan semangat toleransi. Pada dasarnya negara menjamin kebebasan beragama semua warga negara kapan pun dan di mana pun.

Menurutnya, pendirian rumah ibadah dan praktik keberagamaan mestinya tidak dipersulit. Peraturan daerah (perda) pada prinsipnya mengatur ekspresi keberagamaan warga negara, bukan mempersulit dan membatasi.

“Saya harap semua pihak tidak memaksakan kehendak, saling menghormati, dan saling menghargai. Mari kita junjung tinggi solidaritas dan toleransi,” kata Candra.

Di samping itu, Chandra juga sependapat dengan Menteri Agama Lukman Hakim, yang juga mengingatkan agar ketentuan regulasi sebagai hukum positif dan hukum adat beserta nilai-nilai lokal hendaknya menjadi acuan bersama.

Mengenai kerukunan agama di Indonesia, hasil penelitian yang dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Kementerian Agama (Kemenag) merilis Laporan tahun 2017 kerukunan umat beragama masih tinggi, yaitu 72,27 persen (5/3/2018), diukur melalui tiga indikator, yaitu tingkat toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antarumat beragama.

Beberapa faktor yang berpotensi mengganggu kerukunan umat beragama, di antaranya pilkada, penyiaran agama, bantuan luar negeri, hari besar agama, rumah ibadah, dan sejumlah faktor lainnya.

Mengenai Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan itu, Chandra menyambut positif, namun perlu ditingkatkan lagi.

“Edaran-edaran yang dapat merusak kehidupan keagaamaan di Indonesia harus segera dihentikan,” ujarnya.

Republika

Ketua DPR: Di Mana Masalahnya Istana Terima PSI?
Liputan Nasional

Ketua DPR: Di Mana Masalahnya Istana Terima PSI?

Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan, pertemuan antara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan tidak ada masalah. Pertemuan itu menuai pro dan kontra lantaran disebut membicarakan pilpres di sela jam kerja presiden.

“Emang masalahnya di mana Istana menerima PSI? memang kalau ngundang yang lain, enggak ngomongin itu?” ucap Bambang di Gedung DPR RI, Jakarta Selatan, Senin (5/3/2018).

Menurut politikus Partai Golkar itu, selama ini PSI bukanlah satu-satunya partai yang diterima di Istana Kepresidenan.

Dia menyebutkan, seperti partainya ataupun Partai Gerindra juga pernah diterima oleh Istana. Karena itu, ia tidak melihat adanya masalah ketika PSI diterima oleh Jokowi di dalam Istana.

“PDIP, Golkar, Gerindra (diterima di Istana), jadi nerima PSI masalah?” kata pria yang kerap disapa Bamsoet ini.

Sumber

PSI akan Seleksi Bacaleg Pakai Juri Independen
Liputan Nasional

PSI akan Seleksi Bacaleg Pakai Juri Independen

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kini tengah melakukan persiapan calon legislatif. Karena pada tanggal 4 Juli 2018 mendatang, Parpol harus mengajukan nama-nama calon legislatif sementara ke KPU.

Kader PSI Isyana Bagus Oka mengatakan jika partainya menggunakan mekanisme seleksi internal dengan juri-juri Independen agar PSI dapat mengetahui kompetensi caleg-caleg yang mendaftarkan dirinya tersebut.

“Apakah visi misinya sama dan sesuai dengan PSI yang antikorupsi dan anti intoleransi,” ujarnya.

Sosialisasi bisa dilakukan dengan banyak cara terutama kalau kita bertemu langsung.

“Ya, tapi yang jelas peraturan ini tengah dipelajari lebih lanjut dan kita liat nanti sikap resmi PSJ gimana,”katanya.

Ia menjelaskan, memang kalau masa waktu bersosialisasi kampanye di media massa sangat singkat tentu saja merugikan partai baru.

Karena, lanjut Isyana, bagaimanapun partai baru belum seterkenal partai lama dan salah satu media paling efektif untuk mensosialisasikan adalah televisi.

”Tapi kita lihat nanti,”pungkasnya.

PSI adalah partai politik di Indonesia yang baru didirikan pasca Pemilu tahun 2014. Partai ini diketuai oleh mantan presenter berita TV One, Grace Natalie. Partai ini cenderung mengambil target partisipan kalangan anak muda, perempuan dan lintas agama. Tokoh-tokoh partai ini banyak mengajak warga negara muda untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik.

PSI ini resmi menjadi Badan Hukum setelah melalui verifikasi Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 7 Oktober 2016.

Sumber

Vaksin Korupsi Politisi Zaman Now
Liputan Nasional

Vaksin Korupsi Politisi Zaman Now

Kendati masih sangat muda, baru berusia 27 tahun, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Mikhael Victor Sianipar bukan sekedar pemuda belia di panggung politik partai baru. Ia juga cerdas dan memiliki konsep.

Berdiri di podium saat membuka acara Patungan Rakyat Akbar di Ball Room Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, pada Sabtu (3/3), ia memaparkan konsep partainya itu dalam memberantas korupsi. “Kita sedang membuat vaksin korupsi,” kata lulusan Universitas Harvard, Amerika Serikat, ini yang disahuti tepuk tangan pendukung PSI yang memenuhi ruangan itu.

Vaksin, dalam ilmu kesehatan, adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau virus, sehingga dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi oleh organisme alami atau “liar”.

Nah, ibarat penyakit, Mikhael menjelaskan vaksin korupsi itu adalah pola bagaimana mengobati penyakit korupsi. “Publik menjadi vaksin yang mujarab untuk menyembuhkan penyakit yang sudah akut itu,” katanya. Publik yang selama ini dicekoki ekstasi korupsi hingga terlena dan akhirnya tertipu, diajak menyerang balik para koruptor dengan cara langsung memberi serum ke intinya yaitu membasmi virus-virus korupsi.

Keterlibatan publik membiayai politik, menyebabkan si politisi atau partai politik akan berutang kepada rakyat. Rakyat bersedia menjadi donatur disebabkan program yang dinilai bermanfaat untuk publik. Maka model pembayaran utang oleh si politisi adalah dengan cara benar-benar merealisasi programnya.

Artinya, kata Mikhael, si politisi yang terpilih menjadi anggota dewan -misalnya- tidak perlu membayar utang pada tauke yang membiayanya. “Jika tidak ada utang bernilai besar, maka si politisi tak perlu lagi korupsi. Ia hanya cukup merealisasi program yang bermanfaat untuk publik,” katanya. “Inilah yang saya sebut vaksin korupsi.”

Mengapa harus melibatkan rakyat untuk ikut mendonasi partai politik? “Sebab politik itu memang mahal, tak mungkin membiayainya jika tanpa dukungan publik,” kata Mikhael. “Bahkan untuk verifikasi partai sampai lolos menjadi kontestan pemilu ini pun kami mengeluarkan Rp1,3 miliar, dan itu hasil dari patungan rakyat. Itu hanya untuk DKI saja.”

Tentu yang dilakukan PSI ini bukan perkara mudah. “Namun bukan berarti tidak bisa. Hanya saja kita perlu berusaha lebih keras. Termasuk edukasi publik. Saya setiap hari jalan, menemui orang-orang menjelaskan dengan baik apa sebetulnya manfaat dari vaksin korupsi ini. Ternyata publik sangat menerimanya,” kata Rian Ernest, calon anggota DPR-RI dari PSI untuk dapil Jakarta Timur.

Rian hadir di acara ini sebagai salah seorang pembacara pada Patungan Rakyat Akbar. Bersama Rian ada Giring Ganesha, vokalis Nidji yang kini menjadi politisi dari PSI dan menjadi calon legislatif DPR-RI untuk dapil Bandung, Jawa Barat. “Kita ini berada pada zaman now, jadi mengikuti zaman yang antikorups, bahkan antikorupsi ini juga harus dimulai dari dunia pendidikan,” kata Giring.

Mantan jurnalis televisi, Isyana Bagus Oka, yang juga menjadi pembicara ini, menambahkan bahwa ketika menjadi anggota dewan maka si politisi harus benar-benar bekerja untuk rakyat, bahkan jangan sampai absen saat membahas kepentingan rakyat di gedung dewan. “Sebab itu juga bagian dari korupsi,” kata caleg PSI dari dapil Tangerang Selatan ini.

Isyana menambahkan, PSI menyiapkan aplikasi untuk publik agar bisa mengontrol dan melaporkan anggota dewan dari PSI yang menyimpang dari filosofi berdirinya PSI yaitu antikorupsi dan antiintoleransi. “Penilaian kinerja anggota dewan dari PSI dilakukan langsung oleh publik, sebab rakyat adalah pemilik partai ini,” katanya.

Sumber

Partai Baru, Harapan Baru akan Politisi Bersih
Liputan Nasional

Partai Baru, Harapan Baru akan Politisi Bersih

Partai baru yang akan berlaga di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang diminta untuk mempersiapkan para calon legislatif (caleg) yang bersih.

Di Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) meloloskan empat partai baru, yakni Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Ketua Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti mengatakan, tren di pemilu saat ini, paling khusus adalah soal caleg yang bersih. Caleg-caleg yang bersih akan memberikan keuntungan bagi partai itu sendiri, terlebih partai baru.

“Tren sekarang adalah caleg bersih sehingga partai baru peluangnya besar jika kinerja partai politik lama buruk. Tinggal mereka (partai baru) mampu menjadi sesuatu yang beda,” ujar Ray di Jakarta, Minggu (4/3).

Ia mengatakan, keempat partai baru tersebut memiliki peluang menjadi partai besar, kendati di 2019 ini sulit. Rasio identifikasi pemilih terhadap partai di Indonesia tidak lebih dari 10 persen karena mayoritas masyarakat tidak berbagi ideologi dengan partai tertentu. Artinya, mayoritas 90 persen tidak mengidentifikasi ideologi dalam memilih parpol.

Bermunculannya partai-partai baru juga menurutnya karena ada kekecewaan yang tinggi terhadap parpol yang sekarang, khususnya partai-partai yang perwakilan legislatifnya mengeluarkan UU MD3 seperti yang saat ini terjadi.

“Kalau partai mampu mengidentifikasi mereka sebagai partai baru, berani melakukan koreksi terhadap apa yang dicapai dan diputuskan parpol sebelumnya, boleh jadi kans mereka (partai baru) jadi tinggi,” katanya.

Jika partai-partai baru tersebut menyuarakan dan terus menerus mengisukan hal-hal yang sedang menjadi isu hangat, katanya, maka ia meyakini mereka akan dilirik oleh masyarakat. Terutama isu-isu yang dinilai masyarakat bisa merugikan, contohnya seperti persoalan UU MD3.

“Saran saya, sikapi UU yang dikeluarkan partai, lama lalu buktikan caleg-caleg mereka kalian bersih,” katanya.

Ia melihat, salah satu partai baru yang sudah memiliki tekad untuk menghasilkan caleg-caleg bersih adalah PSI. Mereka, katanya, memastikan track record yang akan menjadi caleg dari partainya serta menguji visi-misi hingga akhirnya ditetapkan sebagai caleg.

Jika partai yang dipimpin oleh mantan jurnalis, Grace Natalie tersebut berlanjut menerapkan hal seperti itu, katanya, maka bisa saja mereka mengambil ceruk pasar yang besar. Pemilihnya, katanya, merupakan pemilih partai tapi tidak memiliki keterikatan yang kuat terhadap partai-partai lama.

Generasi saat ini juga sudah berbeda dengan generasi sebelumnya. Apalagi pemilih di 2024 mendatang merupakan generasi tahun 2000 yang isunya sudah pasti meninggalkan isu-isu lama, termasuk tak melirik lagi isu orde baru.

Orde baru yang terbaca sejauh ini adalah soal perampasan Hak Asasi Manusia (HAM) dan sistem politik yang ketat. Jika ada partai baru saat ini yang mengangkat kesuksesan di zaman orde baru, katanya, maka hal itu tidak cocok dengan gaya generasi milenial saat ini yang terbuka dan bebas.

“Orang yang masih menyukai orde baru sebetulnya karena masih suka bersentuhan secara baik dengan orde baru atau pernah merasa hidup senang saat itu. Partai akan kesulitan maju kalau yang diusung masa lalu di tengah tren seperti ini,” katanya.

Salah satu partai baru yang mengusung orde baru adalah Partai Berkarya yang didirikan oleh salah satu keluarga Cendana, yakni Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto yang tak lain adalah putra bungsu Presiden RI kedua, Soeharto.

Sementara partai baru lainnya seperti Partai Garuda yang dipimpin Ahmad Ridha Sabana mengusung anak muda seperti PSI, sedangkan Partai Persatuan Indonesia yang dibentuk oleh pengusaha Hary Tanoesoedibjo menitikberatkan pada ekonomi kerakyatan.

Sumber

Ketum PSI: Kami Bantu Jokowi Melawan Hoax
Liputan Nasional

Ketum PSI: Kami Bantu Jokowi Melawan Hoax

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah mendeklarasikan dukungan kepada Joko Widodo (Jokowi)‎ untuk maju kembali pada pemilihan presiden (pilpres) mendatang. Sebelum pendeklarasian, PSI sudah mendukung Jokowi beberapa tahun terakhir ini. Dukungan rill yang telah dilakukan PSI adalah melawan isu-isu bohong atau hoax.

“Tanpa beliau minta pun, boleh dicek kepada produk-produk media sosial (medsos) PSI, sudah memberikan dukungan dalam bentuk meng-counter isu-isu yang mencoba menghantam Pak Jokowi, padahal kebijakannya bagus. Misalnya Pak Jokowi raja utang. Kita tahulah infrastruktur itu mahal, dan butuh waktu lama untuk melihatnya dan bisa dipakai jalannya. Kemudian meningkatkan nilai ekonomi di suatu tempat itu butuh waktu lama,” kata Ketua Umum (Ketum) PSI Grace Natalie di Jakarta, Sabtu (3/3) malam.

Ia menjelaskan selama ini, PSI produktif dalam memproduksi materi-materi untuk menepis berbagai hoax yang mencoba mendeligitimasi pekerjaan Presiden Jokowi. PSI akan terus lakukan hal-hal tersebut untuk meluruskan berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi.

“Misalnya orang bangun infrastruktur dibilangnya bikin rakyat sengsara dengan utang. Atau, orang bangun jalanan, emang rakyat bisa makan beton? Hal-hal seperti ini yang perlu diluruskan. Itu kita produksi dengan aktif sekali,” tuturnya.

Dia menegaskan PSI akan mengawal dan membantu pemerintahan Jokowi. PSI membantu Jokowi dalam melanjutkan program-program yang baik, dengan aktif lewat medsos yang dimiliki PSI. Apalagi saat ini, medsos milik PSI memiliki pengikut yang paling banyak.

“Bukannya sombong tapi fakta, saat kinerja medsos PSI, khususnya Facebook, anageman-nya (pengikut, Red) paling tinggi dibandingkan medsos partai partai lain. Melampaui Gerindra dan juga PDIP sendiri,” tutupnya.

Sumber