Rizal Rinaldi, Hidup dalam Kebhinekaan dan Toleransi
Liputan Nasional

Rizal Rinaldi, Hidup dalam Kebhinekaan dan Toleransi

Perjalanan hidup Rizal Rinaldi mencerminkan kebhinekaan Indonesia. Almarhum ayahnya berasal dari Bugis dan beragama Kristen. Sementara, ibunya datang dari Jawa dan menganut Islam.

“Saya dan kakak-kakak saya terbiasa mengikuti dan merayakan dua hari besar agama, yaitu Idul Fitri dan Natal, Idul Adha dan Paskah di keluarga besar masing-masing,” tulis Rizal dalam esai yang mengiringi pendaftarannya sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Kelak, Rizal menikah dengan istri yang memeluk agama berbeda. Tiga anak mereka memeluk dua agama yang berbeda pula. “Dua anak saya mengikuti agama istri, yaitu Islam, dan anak kedua saya mengikuti keyakinan saya sebagai seorang Nasrani,” lanjut Rizal.

Ada tiga hal yang, menurut Rizal, menentukan lahirnya sikap toleran atau intoleran. Pertama, cara didik orang tua kepada anak.  Orang tua memegang peranan penting bagaimana anak tumbuh dan berkembang dengan pola pikir bisa menerima perbedaan.

Jika semasa diasuh dan bertumbuh, anak hanya diajarkan secara eksklusif tentang agama, budaya, bahasa, dan lingkungan, kebiasaan ini akan terbawa dan besar kemungkinan bisa menjadi pola pikir dan kelakuan pada saat dewasa.

Kedua, kata Rizal, cara pandang dan pola pikir yang berwawasan luas dan berkemauan.  “Menurut saya, intoleransi bisa dihilangkan jika kita sebagai individu yang berbeda, memiliki cara pandang dan pola pikir dengan wawasan yang luas dan terutama kita punya kemauan untuk menghilangkan sikap intoleransi antar sesama manusia dari beragam latar belakang serta menerima perbedaan,” kata pria kelahiran 5 Maret 1975 ini

Terakhir, hilangkan eksklusifitas serta belajar mengenal dan menerima keunikan pihak lain. Intoleransi tidak hanya terjadi di Indonesia, terjadi juga di Negara lain; tidak hanya terjadi antar agama tetapi intoleransi juga terjadi antar budaya dan bahasa, golongan, derajat serta status sosial-ekonomi. Manusia adalah mahluk sosial yang mencari kerumunannya sendiri untuk hidup, tumbuh, bersosialisasi, berkembang, dan mencapai kesuksesan.

Peraih  BA dalam International Hospitality Management dari University of Derby, Inggris, ini menegaskan, “Secara alamiah, kita akan mencari orang-orang yang memiliki latar belakang sama, sepaham, satu keyakinan, satu lingkungan sehingga ini menciptakan eksklusifitas yang bisa berujung pada sikap intoleransi.”

Demikian soal intoleransi. Bagaimana dengan korupsi? Menurut Rizal, korupsi ada di sekitar kita dalam banyak bentuk. Korupsi uang, korupsi waktu, korupsi proses, dan dan sebagainya.  Dalam kacamata Rizal, korupsi terjadi karena hadirnya rasa tidak percaya diri dan absennya kemampuan memadai.

Bagi Rizal, hidup tanpa korupsi sudah harus menjadi jalan hidup dan juga ajaran hidup di Indonesia. Bagaimana bisa sukses dan berhasil dengan memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan percaya pada kemampuan sendiri untuk sukses adalah  dasar untuk memerangi korupsi.

“Jika kita lemah dalam hal self-confidence dan self-competencies, pikiran dan kelakuan untuk korupsi akan selalu timbul dan dilakukan secara bersama-sama. Kita harus bisa meninggikan dua hal ini; self-confidence dan self-competencies dalam diri kita, lingkungan terdekat kita, lingkungan kerja kita dan hidup kita sehari-hari. Dengan menjadi “sombong” karena kita mampu, godaan korupsi uang bisa dilawan dengan sendirinya,” kata Head of Business Development di sebuah perusahaan ekspedisi multinasional tersebut.

Dini Purwono Perjuangkan Reformasi Lembaga Peradilan
Liputan Nasional

Dini Purwono Perjuangkan Reformasi Lembaga Peradilan

Advokat Dini S Purwono SH MML menjadi salah satu dari 15 calon legislatif yang diwawancari juri independen di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia, Jakarta, Minggu (19/11/2017). Hadir pukul 16.20, alumni Universitas Harvard AS ini menjalani interview dengan dua juri dan satu pengurus DPP PSI.  Mereka adalah Zainal Arifin Mochtar, dosen hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga penggiat antikorupsi lewat lembaga Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM.  Satu lagi juri adalah mantan hakim Asep Iwan Iriawan. Keduanya, didampingi pengurus DPP PSI, Suci Mayang Sari.

Mengawali proses penilaian juri, Dini memaparkan programnya dalam kapasitas bakal caleg DPR-RI dari PSI. Berlangsung setengah jam, Dini membahas soal berbagai persoalan hukum dan penanganannya. Ia berpendapat perlunya reformasi di lembaga peradilan Indonesia.

Salah satu poin penting yang dibahas Dini adalah soal pemberantasan korupsi. Ia menyatakan mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, ini adalah salah satu perubahan yang sudah mulai berjalan.

Saat Dini memaparkan pentingnya KPK, tiba-tiba mantan hakim Asep Iwan Iriawan mengajukan pertanyaan. “Bagaimana sikap Anda, seandainya partai mendukung hak angket memperlemah KPK. Misalnya, partai memerintah Anda untuk mendukung hak angket, bagaimana sikap Anda?”

Dini menjawab menolak permintaan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Jika partai memaksa? “Saya keluar dari partai,” jawabnya tegas. Dini mengatakan kepentingan rakyat adalah yang paling utama.

Jawaban Dini langsung mendapat apresiasi dari Asep Iwan Iriawan. “Saya suka pada jawaban Anda itu,” katanya. Tanggapan yang sama juga disampaikan Zainal Arifin Mochtar. “Saya sepakat dengan jawaban Dini,” katanya.

Dini menyatakan bersedia masuk ke politik dan meninggalkan kehidupan yang mapan adalah untuk memperjuangan kepentingan rakyat. “Saya rugi jika menjadi wakil rakyat jika tidak memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujarnya.

Dini memang salah satu caleg PSI yang dinilai paling mumpuni. Ia seorang berpendidikan dari kampus ternama di dunia yang didukung pengalaman. Selama 20 tahun menjadi praktisi hukum, selain itu pernah menjadi staf khusus menteri keuangan di masa Dr Chatib Basri.

Bahkan Chatib Basri pun memuji Dini. “Dini orang yang cerdas dan juga punya integritas,” kata Chatib Basri. Selain itu, ia mengatakan Dini juga sangat professional dalam menjalankan tugasnya. Sikap seperti itu, kata Chatib Basri, sangat penting.

Chatib Basri berkeyakinan Dini mampu menjadi legislator. “Sebab dia punya integritas punya idealisme, dia pintar juga jujur dan mudah-mudahan bisa menjadi politisi yang baik,” katanya. “Saya kira menjadi sangat penting bahwa orang-orang yang pintar jujur bisa masuk di dalam politik,” katanya.

Lawyers dan pegiat Hak Azasi Manusia Todung Mulia Lubis juga berharap agar Dini lolos ke senayan. “Orang baik harus masuk ke politik orang baik harus masuk ke DPR karena DPR perlu diisi oleh orang-orang yang punya idealisme dan komitmen,” katanya. Todung menyebut Dini memiliki idealisme dan punya komitmen serta memiliki konsep.

“Dia akan mengisi kekosongan di DPR yang memang membutuhkan sosok seperti Dini Purwono yang akan membersihkan DPR dari ide-ide gagasan-gagasan yang tidak sehat buat bangsa ini,” katanya.

Seleksi Ketat Calon Legislator

Usai mengikuti interview, Dini menyatakan siap menerima apapun hasilnya. Ia menyatakan, proses seleksi caleg ini memberi harapan baru bagi rakyat. “Rakyat Indonesia akan memiliki wakil-wakil yang melalui proses seleksi dengan benar,” katanya. “Artinya, perubahan itu sudah kita mulai dari sekarang.”

Para dewan juri juga memuji program penjaringan caleg yang dilakukan PSI. Saparinah Sadli, tokoh penggerak perempuan yang adalah ketua pertama pada Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (1998-2004), mengatakan baru kali ini ia terlibat dalam proses penjaringan bakal calon legislatif.

“Saya mendukung program PSI. Ini adalah terobosan baru,” katanya. Ia berharap program penjaringan caleg yang dilakukan PSI ini tetap dipertahankan. “Agar tidak ada lagi anggota dewan yang justru melecehkan negaranya sendiri seperti yang kita lihat sekarang ini,” katanya.

Dewan juru lainnya, Ade Armando (dosen di Universitas Indonesia) sepakat dengan pernyataan Saparinah. Ia mendukung program yang dilaksanakan oleh PSI ini.

Pendapat yang sama juga disampaikan Henny Supolo Henny Supolo, tokoh pendidikan yang adalah pendiri sekolah Al-Azhar Pondok Labu, Jakarta Selatan. “Apa yang dilakukan oleh PSI memperlihatkan adanya solusi. Ini suatu terobosan untuk mencari solusi terhadap kebuntuan yang ada. Kita mencari calon-calon terbaik,” katanya.

Sedangkan mantan Ketua KPK Bibit Samad Rianto memberi saran, agar caleg yang ikut seleksi di PSI untuk membaca Undag-undang Antikorupsi. “Sebab PSI ini adalah partai antikorupsi dan anti intoleransi. Jadi dua hal itu perlu dipahami benar-benar,” katanya.

Selain itu, menurut Bibit, para caleg perlu juga memahami tigal, yaitu kompetensi, integirtas, dan konsisten.

Adapun Zainal Arifin Mochtar, dosen hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menyebutkan PSI sedang melakukan upaya perbaikan dalam proses rekrutmen para caleg. “Di sini penting untuk melihat integritas, kapabilitas, dan akseptabilitas seseorang. Ini semacam ijtihad PSI,” kata penggiat antikorupsi lewat lembaga Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM ini.

Jika proses penjaringan caleg PSI ini terjaga dengan baik dan terus disempurnakan, maka kata mantan hakim Asep Iwan Iriawan, tak kan ada pejabat di dewan yang tertabrak tiang listrik. “Itu adalah pelajaran. Saya bangga pada anak-anak muda yang maju sebagai caleg PSI. Semoga tetap tegar seperti tiang listrik yang tak goyah ditabrak,” ujar pengamat hukum ini. (sm/aro/ida/JPR)

Sumber

Guntur Romli Perjuangkan Kartu Santri dan Ekonomi Berbasis Pesantren
Liputan Nasional

Guntur Romli Perjuangkan Kartu Santri dan Ekonomi Berbasis Pesantren

Keinginan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini sungguh mulia. Dialah H Mohamad Guntur Romli, putera asli daerah Tapal Kuda, Jawa Timur.

Dia memantapkan hati mendaftar sebagai Bakal Calon Legislatif (Bacaleg), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) demi sebuah tujuan. Yakni untuk memperjuangkan Kartu Santri dan Ekonomi Berbasis Pesantren.

Bahkan, pernyataan tersebut tegas Guntur sampaikan dalam test wawancara Bacaleg PSI, Minggu kemarin (19/11/2017).

“Siswa-siswa di sekolah-sekolah umum negeri, bisa memperoleh Kartu Indonesia Pintar (KIP), harusnya siswa di madrasah dan pesantren juga mendapat Kartu Santri. Ini yang kita sampaikan dihadapan dewan juri independen pendaftaran Bacaleg PSI, diantaranya Bibit S Rianto, mantan Komisioner KPK, Saparinah Sadli, tokoh Perempuan, Henny Supolo, tokoh Pendidikan, Zainal Arifin Mochtar, Aktivis Anti Korupsi dan J Sumardy, Ketua DPP PSI,” ungkap Guntur kepada TIMES Indonesia (timesindonesia.co.id), Senin (20/11/2017).

Ekonomi berbasis pesantren, lanjut pria yang mengenyam studi di Universitas Al-Azhar, Cairo Mesir dari tahun 1998-2004, diyakini akan mampu membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Ekonomi bangkit kalau jelas antara penjual dan pembeli, ini komunitas yang punya cuma pesantren, harusnya Pemerintah peduli akan program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas pesantren,” katanya.

Putra KH Achmad Zaini Romli, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Aitam, Jangkar, Situbondo, ini bukan asal bicara. Sebuah contoh kongkrit juga dia berikan. Yakni Ekonomi Berbasis Pesantren yang telah dilakukan Pesantren Sidogiri.

Dengan jaringan bisnisnya dengan Basmalah Mart, Pesantren tersebut bahkan mampu mendorong kemandiran ekonomi umat Islam.

“Kalau yang terjadi sekarang justru banyak mart-mart tapi keuntungannya tidak masuk ke pesantren, padahal pembelinya umat Islam,” cetus Guntur.

Pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren, masih Guntur, sebenarnya tidak sulit. Hanya membutuhkan keseriusan Pemerintah dalam pembuatan kebijakan, penyusunan program serta kegiatan penunjang. Seperti pelatihan serta bantuan likuditas.

Selain Kartu Santri dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren, putra ideogis Gus Dur ini juga menyiapkan program Kartu untuk guru, Kiai, ustadz dan pengajar di madrasah, pesantren, musola dan masjid.

“Negara harus peduli pada madrasah dan pesantren yang terafiliasi pada NU, karena Negara ini masih ada dan tegak karena pembelaan NU, Madrasah dan Pesantren, jangan sampai Negara salah membesarkan basis, ini radikalisme muncul di basis-basis sekolah umum yang dibiayai negara, tapi NU, Madrasah dan Pesantren yang cinta Negara ini malah diabaikan,” pungkas H Guntur yang akan maju sebagai Bacaleg DPR RI Dapil III Jatim, melalui PSI ini. (*)

Sumber

Co-Founder Jakcloth Daftar Caleg Melalui PSI
Liputan Nasional

Co-Founder Jakcloth Daftar Caleg Melalui PSI

Sejumlah orang hari ini mengikuti uji kelayakan calon legislatif di Kantor DPP PSI. Salah satu yang mengikuti uji kelayakan itu adalah Co-Founder Jakcloth, Andro Rohmana Putra.

Andro mengatakan dirinya terjun ke dunia politik untuk mengubah paradigma politik yang selama ini ia anggap hanya mementingkan kekuasaan pribadi. Namun mengesampingkan kepentingan masyarakat yang telah memilihnya.

“Selain itu, saya ingin memberi manfaat dan benar-benar bekerja untuk rakyat,” kata Andro Rohmana Putra di Kantor DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim No 194, Jakarta Pusat, Minggu (19/11).

Sebelum memutuskan terjun ke dunia politik, Andro mengaku dulunya orang yang apatis. Namun melihat kenyataan anggota dewan yang mulai bekerja bukan untuk rakyat membuatnya merasa, anak muda seperti dirinya harus ikut memperbaiki kinerja anggota dewan.

Anak muda tentunya memiliki semangat yang baik untuk memperbaiki negara ini. Sehingga diharapkan semakin banyak pemuda yang peduli dengan dunia politik.
“5 sampai 10 tahun ke depan, penentu kebijakan adalah anak muda. Pelan tapi pasti anak muda harus siap,” lanjut dia.

Andro menyadari, masih banyak anak muda yang kurang peduli dengan dunia politik. Apalagi setelah adanya kasus Ketua DPR yang kembali menjadi tersangka dugaan kasus korupsi e-KTP. Untuk itu dia mempunyai cara supaya mereka tidak lagi apatis.

“Kita harus memulainya dengan diskusi-diskusi ringan. Pelan-pelan pasti bisa diedukasi dengan baik,” tutur Andro Rohmana.

Jakcloth merupakan event tahunan yang selalu ditunggu oleh penggila clothing. Berbagai macam penawaran biasanya ada di Jakcloth seperti diskon yang ditawarkan oleh berbagai macam brand lokal.

Sumber

Saat Juri Pertanyakan Sikap Bakal Caleg PSI Dini Purwono Soal Hak Angket KPK
Liputan Nasional

Saat Juri Pertanyakan Sikap Bakal Caleg PSI Dini Purwono Soal Hak Angket KPK

ADVOKAT Dini Purwono SH MML menjadi salah satu dari 15 calon legislatif yang diwawancari juri independen di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia, Jakarta, Minggu 19 November 2017.

Hadir pukul 16.20 WIB, alumni Universitas Harvard AS ini menjalani interview dengan dua juri dan satu pengurus DPP PSI.

Mereka adalah, Zainal Arifin Mochtar yang adalah dosen hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga penggiat antikorupsi lewat lembaga Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM.

Satu lagi juri adalah mantan hakim Asep Iwan Iriawan. Mereka didampingi pengurus DPP PSI, Suci Mayang Sari.

Mengawali proses penilaian juri, Dini memaparkan programnya dalam kapasitas bakal caleg DPR-RI dari PSI. Berlangsung setengah jam, Dini membahas soal berbagai persoalan hukum dan penanganannya. Ia berpendapat perlunya reformasi di lembaga peradilan Indonesia.

Salah satu poin penting yang dibahas Dini adalah soal pemberantasan korupsi. Ia menyatakan mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, ini adalah salah satu perubahan yang sudah mulai berjalan.

Saat Dini memaparkan pentingnya KPK, tiba-tiba mantan hakim Asep Iwan Iriawan mengajukan pertanyaan. “Bagaimana sikap Anda, seandainya partai mendukung hak angket memperlemah KPK. Misalnya, partai memerintah Anda untuk mendukung hak angket, bagaimana sikap Anda?”

Dini menjawab menolak permintaan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Jika partai memaksa? “Saya keluar dari partai,” jawabnya tegas. Dini mengatakan kepentingan rakyat adalah yang paling utama.

Jawaban Dini langsung mendapat apresiasi dari Asep Iwan Iriawan. “Saya suka pada jawaban Anda itu,” katanya. Tanggapan yang sama juga disampaikan Zainal Arifin Mochtar. “Saya sepakat dengan jawaban Dini,” katanya.

Dini menyatakan bersedia masuk ke poilitik dan meninggalkan kehidupan yang mapan adalah untuk memperjuangan kepentingan rakyat. “Saya rugi jika menjadi wakil rakyat jika tidak memperjuangkan kepentingan rakyat,” katanya.

Dini memang salah satu caleg PSI yang dinilai paling mumpuni. Ia seorang berpendidikan dari kampus ternama di dunia yang didukung pengalaman. Selama 20 tahun menjadi praktisi hukum, selain itu pernah menjadi staf khusus menteri keuangan di masa Dr Chatib Basri.

Bahkan Chatib Basri pun memuji Dini. “Dini orang yang cerdas dan juga punya integritas,” kata Chatib Basri. Selain itu, ia mengatakan Dini juga sangat professional dalam menjalankan tugasnya. Sikap seperti itu, kata Chatib Basri, sangat penting.

Chatib Basri berkeyakinan Dini mampu menjadi legislator. “Sebab dia punya integritas punya idealisme, dia pintar juga jujur dan mudah-mudahan bisa menjadi politisi yang baik,” katanya. “Saya kira menjadi sangat penting bahwa orang-orang yang pintar jujur bisa masuk di dalam politik,” katanya.

Lawyers dan pegiat Hak Azasi Manusia Todung Mulia Lubis juga berharap agar Dini lolos ke senayan. “Orang baik harus masuk ke politik orang baik harus masuk ke DPR karena DPR perlu diisi oleh orang-orang yang punya idealisme dan komitmen,” katanya. Todung menyebut Dini memiliki idealisme dan punya komitmen serta memiliki konsep.

“Dia akan mengisi kekosongan di DPR yang memang membutuhkan sosok seperti Dini Purwono yang akan membersihkan DPR dari ide-ide gagasan-gagasan yang tidak sehat buat bangsa ini,” katanya.[]

Sumber

Tantangan Perekrutan Caleg Partai Politik
Liputan Nasional

Tantangan Perekrutan Caleg Partai Politik

Perekrutan calon anggota legislatif menjelang Pemilu 2019 menjadi pintu bagi partai politik untuk menggalang dukungan publik. Namun, dukungan ini bisa diraih jika para calon anggota legislatif itu sesuai harapan publik. Di tengah apatisme publik saat ini, memilih sosok berintegritas menjadi hal yang harus dilakukan parpol.

Apatisme publik terhadap proses politik dan partai politik terekam dari sejumlah hasil survei yang menyebutkan apresiasi mereka pada partai politik masih tetap rendah. Citra partai politik hingga kini masih masuk kategori belum membaik di mata publik.

Berdasarkan hasil jajak pendapat Kompas, pekan lalu, sebagian responden enggan terlibat dan masuk dalam proses politik, termasuk hanya segelintir responden yang tertarik menjadi calon anggota legislatif (caleg) pada pemilu mendatang. Antusiasme yang rendah ini tidak terlepas dari dinamika politik saat ini yang tidak cukup positif di mata publik.

Sejumlah kasus korupsi yang melibatkan elite partai turut memengaruhi penyikapan publik terhadap proses politik. Meskipun demikian, publik tetap meyakini masih ada sosok elite politik yang amanah dan bebas dari perilaku korup. Dalam jajak pendapat ini, nyaris semua responden (99,1 persen) menginginkan caleg ke depan adalah orang yang bersih dari kasus korupsi. Harapan ini wajar mengingat rekam jejak kasus korupsi yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap bersinggungan dengan anggota DPR.

Catatan Litbang Kompas, untuk DPR periode 2014-2019, sudah ada 11 anggota yang terjerat kasus dugaan korupsi. Terakhir, Ketua DPR Setya Novanto ditetapkan kembali menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Penetapan tersangka untuk Novanto ini adalah untuk yang kedua kali setelah status tersangka sebelumnya dinyatakan tidak sah oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Selain bersih dari korupsi, publik juga cenderung lebih percaya pada sosok caleg yang berpengalaman. Hampir semua responden (96,8 persen) menjadikan faktor pengalaman penting bagi caleg. Pada era reformasi ini, ada kecenderungan bahwa caleg yang sudah pernah menjadi anggota legislatif pada periode sebelumnya lebih berpeluang terpilih kembali dengan peluang keterpilihan yang cenderung meningkat.

Merunut kepada anggota DPR periode 1999-2004 hanya 19,9 persen anggota legislatif petahana yang masuk kembali menjadi anggota DPR. Saat itu semangat pascareformasi bergelora sehingga membuat banyak wajah baru masuk menjadi anggota legislatif di Senayan. Jumlah ini meningkat pada periode 2004-2009 menjadi 37,1 persen dan kemudian menjadi 34,9 persen di periode 2009-2014. Pada hasil Pemilu 2014, jumlah petahana anggota DPR mencapai 40,2 persen. Jika dibandingkan sejak awal reformasi, peningkatan jumlah petahana berarti naik dua kali lipat.

Sirkulasi elite

Meski kenyang pengalaman, kecenderungan semakin banyaknya anggota DPR petahana yang berhasil menduduki kembali kursinya di DPR akan berpengaruh pada sirkulasi elite. Ilmuwan sosial Italia, Vilfredo Pareto (1848-1923), menyebut perubahan rezim ataupun pemerintahan dapat terjadi setiap saat. Hal itu bukan hanya karena pemimpin digulingkan oleh rakyatnya, tetapi bisa juga karena adanya kelompok elite lain yang menggantikan mereka.

Pergantian itulah yang kemudian menjadikan sirkulasi elite sebagai sebuah keniscayaan dalam demokrasi. Perubahan peta politik pun terbuka di setiap kontestasi. Hal ini tentu wajar mengingat di setiap kompetisi politik selalu ada aturan dan pemain baru, serta situasi kontestasi yang berbeda dengan kompetisi politik sebelumnya. Dalam hal regulasi, misalnya, ada kecenderungan pengetatan dan pembatasan bagi caleg yang bakal bertarung memperebutkan kursi di pemilu. Kita lihat persyaratan caleg pada Pemilu 1999 dan 2004.

Selain persyaratan yang bersifat normatif, seperti usia dan syarat pendidikan minimal sekolah menengah atas (SMA), ada syarat khusus terkait tidak sedang menjalani pidana penjara lima tahun atau lebih. Selain itu, ketentuan soal tidak pernah terlibat dalam organisasi terlarang juga disebutkan dalam persyaratan. Dalam perkembangannya, persyaratan ini semakin berat.

Pada Pemilu 2009 dan 2014 ada syarat tambahan terkait pelarangan rangkap jabatan. Bagi caleg yang berlatar belakang aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan pegawai BUMN/BUMD harus mengundurkan diri dari status apa pun dari kelembagaan tersebut. Selain itu ada juga tambahan persyaratan terkait caleg yang berprofesi sebagai akuntan publik, advokat, dan notaris. Mereka harus nonaktif dari profesi itu.

Aturan ini juga kemudian menyasar, khususnya sejak Pemilu 2014 tentang status kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ingin menjadi anggota DPR. Mereka harus mengundurkan diri dari jabatannya tersebut. Terakhir polemik terkait status hukum bagi caleg untuk Pemilu 2019 diwajibkan mengumumkan kepada publik jika sang caleg pernah menjadi narapidana.

Persyaratan caleg yang setiap pemilu mengalami perubahan ini tidak lepas dari upaya membatasi agar calon-calon yang muncul benar-benar kredibel dan sesuai keinginan publik. Tentunya, partai politik menjadi kunci bagaimana mereka harus melakukan perekrutan politik melalui penjaringan caleg untuk Pemilu 2019.

Tantangan partai

Bagaimanapun perekrutan politik adalah salah satu fungsi dari partai politik. Salah satu pintu perekrutan politik itu adalah penjaringan caleg yang nantinya atas nama partai politik, menjadi anggota perwakilan rakyat di parlemen. Jika selama ini proses perekrutan politik cenderung tertutup di internal partai, publik cenderung menginginkan ada mekanisme yang terbuka sehingga masyarakat secara umum bisa masuk dalam proses perekrutan tersebut. Ini tantangan bagi partai politik.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan partai dan diharapkan publik adalah partai secara aktif mendekati tokoh-tokoh yang selama ini punya reputasi baik di mata publik untuk bersedia menjadi caleg dari partai tersebut. Sebanyak 67,6 persen responden dalam jajak pendapat ini berharap hal ini menjadi alternatif bagi partai untuk mendapatkan sosok caleg yang kredibel.

Setidaknya pola ini sebenarnya juga dilakukan oleh partai dalam konteks penjaringan calon kepala daerah. Meski kader sendiri, yang sudah meniti karier di partai, biasanya mendapat prioritas, partai umumnya tetap membuka kesempatan bagi calon lain dari luar partai. Ini menjadi bagian dari fungsi partai dalam kaderisasi politik.

Partai juga diharapkan membentuk tim seleksi independen, bukan dari anggota partai politik, untuk melakukan seleksi calon-calon anggota legislatifnya. Tiga dari empat responden setuju langkah ini dilakukan untuk menghasilkan caleg secara profesional. Langkah ini tentu berbasis meritokrasi sebagai bagian dari reformasi partai politik.

Apa yang digagas partai baru, seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang melibatkan 11 tokoh masyarakat nonpartai menjadi tim seleksi calon anggota legislatifnya, menjadi contoh awal baik untuk mengubah tradisi perekrutan politik di Indonesia. Inilah tantangan bagi partai politik untuk membuka diri dan benar-benar mereformasi proses perekrutan politiknya.

Masa depan partai politik tidak cukup ditentukan oleh seberapa berkualitas dan berintegritas kader-kader tersebut. Itulah harapan publik terhadap pola perekrutan caleg oleh partai politik yang positif dan berkualitas. Partai juga diharapkan membentuk tim seleksi independen, bukan dari anggota partai politik, untuk melakukan seleksi calon-calon anggota legislatifnya. (YOHAN WAHYU/ Litbang Kompas)

Sumber Harian Kompas, 

Eks Komisioner KPK dan Pegiat Antikorupsi Jadi Penguji Bakal Caleg PSI
Liputan Nasional

Eks Komisioner KPK dan Pegiat Antikorupsi Jadi Penguji Bakal Caleg PSI

Mantan komisioner KPK, Bibit Samad Rianto menjadi salah satu penguji bakal calon legislatif (caleg) Partai Solidaritas Indonesia (PSI). DPP PSI kembali melakukan uji bakal caleg pada Minggu (19/11).

Sekjen DPP PSI, Raja Juli Antoni mengatakan seleksi dan ujian bakal caleg kali ini merupakan proses lanjutan dari seleksi sebelumnya. Hanya saja juri atau penguji yang dihadirkan berbeda dari sebelumnya.

Selain Bibit Samad Rianto, penguji kali ini salah satunya tokoh perempuan Saparinah Sadli. Saparinah dilibatkan dalam proses ini karena memiliki rekam jejak cukup panjang dalam perjuangan yang berkaitan dengan isu perempuan. Selain itu ada juga pegiat antikorupsi, Zainal Arifin Mochtar dan beberapa pakar lainnya.

Dia mengklaim proses seperti ini baru pertama kali dilakukan di Indonesia.

“Dalam sejarah di mana parpol kalau boleh saya mengklaim membuka proses rekruitmen calon sebagai transparan dan terbuka. Publik boleh mendaftar kemudian diseleksi oleh tim independen,” jelasnya di Kantor DPP PSI, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (19/11).

Melalui proses seperti ini, dia berharap menjadi stimulan bagi parpolnya dalam melahirkan para wakil rakyat yang berkualitas. “Kualitas anggota DPR tidak akan membaik apabila proses rekrutmen tidak dibenahi. Kami berusaha memberikan tawaran itu,” kata dia.

Proses seleksi hari ini diikuti 53 orang. Tim panel juri yang akan menetukan apakah mereka memiliki kualifikasi dan kompetensi atau tidak. Semua keputusan berada di tangan para penguji. [ded]

Sumber

53 Caleg PSI Ikuti Seleksi Tahap Terakhir Gelombang Pertama
Liputan Nasional

53 Caleg PSI Ikuti Seleksi Tahap Terakhir Gelombang Pertama

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali menjalankan rangkaian seleksi calon anggota legislatif (caleg). Di gelombang pertama ini, dua tahap telah dilakukan dan kali ini ada 53 caleg yang ikut dalam proses seleksi gelombang pertama tahap akhir.

Sekjen PSI, Raja Juli Antoni menyampaikan, proses seleksi masih sama seperti dua tahap sebelumnya. Hanya memang akan ada sedikit perbedaan di jajaran juri atau panelis yang dihadirkan.

“Pansel kali ini ada Bu Saparinah Sadli hari ini. Ini tokoh perempuan yang punya track record panjang, bergerak di isu-isu perempuan,” tutur Raja di Kantor DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (19/11/2017).

Selain itu, sejumlah sosok yang dilibatkan menjadi panelis independen lainnya ada mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto, tokoh antikorupsi Zainal Arifin Mochtar, aktivis pendidikan Henny Supolo, pakar komunikasi Ade Armando, dan mantan hakim Asep Iwan Iriawan.

“Ini tim panel juri yang akan menentukan apakah mereka qualified atau tidak. Memenuhi kompetensi atau tidak,” jelas dia.

Rencananya, gelombang kedua seleksi caleg PSI akan dibuka pada 2018. Tentunya menunggu hasil pengumuman nama peserta yang lolos dalam proses seleksi gelombang pertama itu.

“Ini pertama kali dalam sejarah Indonesia, dalam sejarah di mana parpol, kalau boleh saya mengklaim, membuka proses rekrutmen calon secara transparan dan terbuka. Publik boleh mendaftar kemudian diseleksi oleh tim independen. Prosesnya juga di broadcast ke semua media yang tersedia,” Raja menandaskan.

Seleksi Gelombang Kedua

Sebelumnya, sebanyak 43 calon anggota legislatif (caleg) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengikuti seleksi pada gelombang kedua. PSI melibatkan sejumlah tokoh sebagai juri dalam seleksi tersebut.

Mereka di antaranya mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto, Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (YLPAI) Seto Mulyadi, mantan Komisioner Komnas Perempuan Henny Supolo, pakar politik Djayadi Hanan dan sejumlah tokoh lain.

“Kami menunjukkan satu sikap baru di mana kami merekrut anggota legislatif secara terbuka dan diseleksi oleh tim independen pula,” kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni di DPP PSI, Jakarta, Minggu 12 November 2017.

Seto Mulyadi mengaku cukup tertarik menyeleksi para caleg PSI ini. Ia mengatakan, langkah ini bisa menjadi sinyal positif bagi PSI, terutama dalam hal perekrutan caleg.

“Tadi juga melalui dialog-dialog tadi muncul ide kreatif, agar tidak ada korupsi, dan lain-lain. Ini harus diteladankan oleh anggota DPR,” ucap Seto.

Ia berharap, para caleg PSI nanti bisa membuktikan komitmennya ketika terpilih nanti sebagai anggota dewan.

Sumber

53 Caleg PSI Ikuti Proses Seleksi
Liputan Nasional

53 Caleg PSI Ikuti Proses Seleksi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali menjalankan seleksi calon anggota legislatif. Seleksi ini merupakan seleksi gelombang pertama pada tahapan akhir.

Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengatakan, ada 53 caleg yang ikut dalam proses seleksi ini. Proses seleksi ini masih sama dengan tahap sebelumnya, tetapi ada sedikit perbedaan di jajaran juri yang dihadirkan.

Panel juri tersebut ada mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto, Tokoh Anti Korupsi Zainal Arifin Mochtar, Aktivis Pendidikan Henny Supolo, Pakar Komunikasi Ade Armando, Mantan Hakim Asep Iwan Iriawan, dan Tokoh Gerakan Perempuan Saparinah Sadli.

Tim juri panelis tersebut yang akan menyeleksi ke 53 caleg dari PSI. “Ini tim panel juri yang akan menentukan apakah mereka qualified atau tidak, memenuhi kompetensi atau tidak,” kata Raja di Kantor DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (19/11/2017).

Proses seleksi ini diklaimnya berlangsung terbuka dan transparan. Adapun gelombang kedua seleksi caleg PSI akan dibuka pada 2018, menunggu hasil pengumuman mereka yang lolos di gelombang pertama ini.

“Ini pertama kali dalam sejarah Indonesia, dalam sejarah di mana parpol, kalau boleh saya mengklaim, membuka proses rekrutmen calon transparan dan terbuka. Publik boleh mendaftar kemudian diseleksi oleh tim independen,” ujar Raja.

Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto berharap mereka yang daftar menjadi caleg PSI, agar menguasai tiga hal.

“Yang jelas untuk menjadi seorang pejabat, pemimpin, manajer, perlu 3 hal pertama kompetensi di biangnya, punya integritas, dan konsisten. Untuk yang mau daftar tolong kuasai 3 hal itu,” ujar Bibit.

Penulis: Robertus Belarminus
Ketum Sebut PSI Telah Berpolitik Dengan Cara yang Benar
Liputan Nasional

Ketum Sebut PSI Telah Berpolitik Dengan Cara yang Benar

Ketua Umum PSI Grace Natalie mengatakan selama tiga tahun berdiri PSI telah menguji komitmen dan integritas dalam perjuangan melawan korupsi dan intoleransi. Karenanya, dia mengaku bangga dan bersyukur PSI telah berpolitik dengan cara yang benar.

“Saya sangat bangga dan bersyukur, kita telah memulai cara berpartai dan berpolitik dengan cara yang benar,” kata Grace yang tengah berada di Amerika Serikat, dalam pernyataannya, Jumat (17/11).

PSI juga telah membangun kepengurusan dengan kriteria yang ketat, menggalang pendanaan dari masyarakat, rekruitmen caleg yang terbuka, kampanye politik yang positif tanpa menebar kebencian dan fitnah.

“Bro dan Sis, mari kita pertahankan ini semua dengan sekuat tenaga, saling menjaga, saling mengingatkan, saling kritik, saling dukung. Saya percaya hanya itu cara untuk menggerakkan transformasi politik Indonesia yang baru dan keren,” kata Grace yang sedang mengikuti program di MIT Sloan of School of Management tersebut.

Tahun ini PSI berusia tiga tahun. Acara syukuran ulang tahun dilakukan di DPP PSI Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (16/11) malam.

Sementara Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, mengatakan selama ini ada kebencian publik terhadap partai politik. Sebab, Reformasi yang sudah bergulir hampir dua dekade nyaris tidak menyentuh partai politik.

Dia menilai sesungguhnya ada sekelompok orang yang rindu berpolitik. Tapi sistem kepartaian tidak memungkinkan.

“Padahal, jika kita ingat Edmund Burke, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing, juga kita ingat Ali bin Abi Thalib yang bilang kebenaran yang tak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir,” katanya.

Dia mengaku bersama para pimpinan PSI tengah rajin menemui banyak teman lama di berbagai daerah. Hal itu dilakukan dalam upaya merintis partai baru. Menurutnya, berbagai komentar muncul dari teman lama yang ditemuinya itu. Ada yang menyambut baik tapi ada pula yang mengaku kapok dibohongi politisi Jakarta.

“Kini PSI sudah berusia 3 tahun. Sejumlah terobosan sudah dilakukan. Terakhir, PSI menggelar uji kelayakan caleg secara terbuka dan melibatkan para juri independen. Dalam proses tersebut, kita berharap parlemen akan lebih baik. Sebab yang kita kejar adalah kualitas, bukan isi tas,” katanya. [dan]

Sumber