Jubir Ahok-Djarot: Ada Upaya Serius Adu Domba Ahok dan NU
Liputan Liputan Nasional

Jubir Ahok-Djarot: Ada Upaya Serius Adu Domba Ahok dan NU

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA — Tim pemenangan Ahok-Djarot menilai ada upaya mengadu domba antara Ahok dan Nahdliyin. Hal itu terkait persidangan kedelapan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Selasa (31/1).

Juru bicara Ahok Raja Juli Antoni mengatakan, salah satu indikasinya  adalah pernyataan dari Rahlan Nasidok yang mengatakan Ahok telah melecehkan integritas PBNU dan Nahdliyin.

“Rahlan seolah-olah kehilangan akal sehat melihat elektabilitas Agus yang terus merosot. Semua jurus, termasuk jurus mabok mengadu domba Pak Ahok dengan NU dilakukan” tutur Raja Juli Antoni saat menemani Ahok kampanye blusukan di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (1/2).

Menurut Toni, tidak mungkin Ahok menghina Nahdliyin. Terlebih, selama ini Nahdliyin yang menjadi pembela Ahok saat menghadapi kasus dugaan penodaan agama.

“Idola Pak Ahok juga tokoh-tokoh NU seperti Almarhum Gus Dur, Gus Mus dan kyai-kyai sepuh lainnya. Mereka yang selama ini memperjuangkan kebhinnekaan yang menjadi inspirasi Pak Ahok bekerja untuk rakyat,” jelas Toni.

Sehingga, pernyataan Rahlan hanyalah peluru kosong. “Kalah di debat mereka kembali mempergunakan isu agama, Insyaallah rakyat Jakarta tahu mana kandidat emas dan kandidat loyang,” katanya.

sumber: http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/02/01/okoh96377-jubir-ahokdjarot-ada-upaya-serius-adu-domba-ahok-dan-nu

Pernyataan Pengacara Ahok:
Liputan Liputan Nasional

Pernyataan Pengacara Ahok:

Menanggapi pemberitaan di berbagai media massa soal isu Pak Basuki Tjahaja Purnama yang ingin melakukan proses hukum kepada Bapak KH Ma’ruf Amin, maka anggota Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika, Dr. Humphrey R. Djemat, SH, LL.M mengklarifikasi isu tersebut.

“Statement Pak Ahok yang mengatakan “… kami akan proses secara hukum saksi untuk membuktikan bahwa kami memiliki data yang sangat lengkap…” itu ditujukan kepada saksi-saksi pelapor pada persidangan yang lalu, dan bukan kepada Bapak KH Ma’ruf Amin. Pak KH Ma’ruf Amin kan bukan saksi pelapor, sedangkan yang kami laporkan balik (Habib Muchsin dan Habib Novel) itu diduga mengeluarkan keterangan tidak benar di bawah sumpah. Jadi tak mungkin kami mau melaporkan Pak KH Ma’ruf Amin yang menjadi saksi karena menjelaskan soal Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI. Komentar Pak Ahok tersebut adalah komentar yang bersifat umum saja, dan tentu saja persoalan pelaporan saksi-saksi pelapor yang lalu telah diserahkan sepenuhnya kepada tim penasihat hukum beserta tim investigasinya.”

Pak Humphrey menambahkan “Kami sangat menyayangkan gencarnya pemberitaan yang menyesatkan bahwa seolah-olah Pak Ahok mau melaporkan KH Ma’ruf Amin dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum MUI. Apalagi ada oknum yang menuding bahwa pernyataan Pak Ahok dianggap melecehkan integritas PB NU dan kaum nahdliyin.”

Pak Humphrey menambahkan “Kami sebagai penasihat hukum yang sudah diberikan kuasa oleh Pak Ahok untuk membela beliau dalam perkara yang sarat politik pilkada ini selalu bekerja dengan profesional sesuai dengan kode etik dan didukung informasi dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami menyayangkan adanya pihak-pihak yang memancing di air keruh memanfaatkan ucapan Pak Ahok.”

Lanjut Pak Humphrey, “Pak Ahok ini kan sedang menjadi terdakwa di pengadilan, beliau sedang mencari keadilan untuk dirinya. Kami selaku penasihat hukum juga berkepentingan membantu Pak Ahok dalam usaha tersebut. Sehingga wajar apabila kami memeriksa keterangan dan kesaksian Pak KH Ma’ruf Amin di dalam forum pengadilan. Tentu bahasa kami berbeda bila konteksnya kami silaturahim dengan beliau, sebagai Rois A’am PBNU. Kami berharap publik dapat memaklumi kondisi di persidangan kemarin.”

Ahok Tidak Melaporkan Kyai Ma’ruf Amin
Liputan Liputan Nasional

Ahok Tidak Melaporkan Kyai Ma’ruf Amin

Sehubungan dengan pemberitaan di beberapa media yang menyatakan bahwa Basuki Tjahaja Purnama akan melaporkan KH. Ma’ruf Amin ke pihak kepolisian, perlu kami sampaikan sebagai berikut:

1. Tidak benar bahwa Pak Ahok akan melaporkan Kyai Ma’ruf Amin ke pihak kepolisian terkait dengan kesaksiannya dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Selasa, 31 Januari 2017. Pak Ahok dan Tim Pengacara hanya akan melaporkan saksi-saksi pelapor yang dinilai telah melakukan kebohongan dalam kesaksiannya dari sidang pertama hingga sidang kemarin. Pak Kyai Ma’ruf Amin bukanlah saksi pelapor sebagaimana dimaksud.

2. Pak Ahok sebagai pihak yang dituduh melakukan penodaan agama tentu akan berjuang untuk diperlakukan seadil-adilnya dalam persidangan tersebut. Jangan ada pihak-pihak yang selalu memanipulasi proses persidangan ini untuk kepentingan politik, apalagi kepentingan Pilkada DKI Jakarta. Apalagi dengan mengkaitkan proses persidangan dengan hiruk pikuk Pilkada DKI Jakarta yang sarat dengan kepentingan politik jangka pendek.

3. Kapasitas Pak Kyai Ma’ruf Amin di dalam persidangan sebagai Ketua Umum MUI dan bukan sebagai Rois Syuriah PBNU. Posisi ini jelas untuk mengklarifikasi berbagai pihak yang selalu mengatasnamakan MUI dan umat Islam. Pak Kyai Ma’ruf jelas mengatakan bahwa “GNPF MUI bukan bagian dari MUI” https://m.detik.com/news/berita/d-3351565/mui-gnpf-bukan-bagian-kami-jangan-gunakan-atribut-mui

4. Kepada berbagai pihak, terutama lawan-lawan politik Pak Ahok, jangan menjadikan proses hukum di pengadilan atas kasus yang dialami Pak Ahok dijadikan sebagai alat politik untuk menjatuhkannya. Biarkan proses hukum ini berjalan dengan baik dan kepada siapapun harus menghormatinya.

Demikian, pernyataan ini disampaikan.

Salam,
Ace Hasan Syadzily
Sekretaris Tim Pemenangan Ahok-Djarot
+628129443124

sumber: http://www.jakartaasoy.com/2017/02/01/ahok-tidak-melaporkan-kyai-maruf-amin/

Kasidah Ahok di Pulau Pramuka
Liputan Liputan Nasional

Kasidah Ahok di Pulau Pramuka

Menyaksikan video Gubernur Basuki Tjahaja Purnama di Pulau Pramuka yang diunggah Nong Darol Mahmadah di Facebook, saya mbrebes mili. Mata saya berkaca-kaca — dan akan menangis sesenggukan seandainya saya adalah Ahok.

Saya tidak akan sanggup menanggung limpahan cinta dan simpati semacam itu, justeru ketika sebagian warga di tempat lain, tempat yang jauh dari Kepulauan Seribu, menghujat saya dengan bengis, bahkan ingin melihat saya berhenti dari pekerjaan saya dan menderita di dalam sel penjara, karena dosa yang tidak pernah saya perbuat.

Ia disambut musik kasidahan dengan rebana dan tamborin oleh sejumlah gadis berjilbab. Sepanjang video 11 menit itu, tak putus-putus kerumunan tua-muda-laki-perempuan itu meneriakkan namanya dengan nada cinta dan bersahabat. ‘Ahok! Ahok! Nomor dua! Nomor dua!’ Terus menerus, tanpa henti dengan menghunus dua jari, sambil mereka beringsut-ingsut di jalan kecil yang padat itu.

Ahok tak sempat berkata apa-apa. Gemuruh suara massa memang tak memberinya kesempatan untuk mengucapkan apapun. Saya duga di balik kacamata hitamnya di siang terik itu, Ahok menyembunyikan airmatanya.

Mereka adalah warga pulau tempat Ahok menyampaikan pidato yang kemudian heboh berkepanjangan. Jika benar Ahok menista Islam seperti yang dituduhkan, pastilah mereka yang pertama kali marah. Seperti kata sejumlah pemuka masyarakat setempat, seandainya Ahok berbuat sebagaimana dituduhkan, “dia tidak akan bisa keluar dari pulau ini.”

Sambutan hangat yang mendekati histeria massa itu saya kira merupakan cara mereka menyatakan betapa tidak benarnya tuduhan terhadap Ahok tersebut. Itu pula tampaknya cara mereka berterima kasih kepada Gubernur Ahok untuk program-program penyejahteraan yang diterapkannya di sana, baik yang mulai berjalan maupun sejumlah rencana gamblang yang mudah dipahami dan dipercaya penuh pewujudannya oleh mereka.

Sambutan dengan kasidahan rebana itu juga cara warga Pulau Pramuka menunjukkan bahwa mereka tidak mau, tidak sudi, turut membenci dan menista orang yang justeru sedang berupaya membantu meningkatkan taraf hidup mereka dengan program-program pemerintah yang jelas, yang selama berpuluh tahun tidak pernah mereka rasakan sebagai warga ‘luar Jakarta’; warga kepulauan yang kesejahteraannya tak pernah ada di posisi cukup tinggi dalam skala prioritas Pemda DKI. Kampung mereka hanya dipentingkan oleh sejumlah kecil orang Jakarta superkaya yang membeli pulau-pulau tetangga sebagai milik pribadi untuk bersantai dan mendongkrak gengsi.

Mereka tak terima bahwa dengan posisi yang konstan dimarjinalkan itu, forum dialog mereka bersama Gubernur DKI justeru dimanipulasi untuk memfitnah sang gubernur, hanya karena ia boleh jadi keseleo lidah, dan untuk itu ia bahkan sudah beberapa kali mohon maaf kepada siapa saja yang merasa tersinggung.

Kemarinlah, ketika Gubernur Ahok kembali berkunjung setelah pidato lumrah yang kemudian didesain jadi menggemparkan, merupakan hari bagi warga Pulau Pramuka untuk memuntahkan gumpalan kemarahan atas segala bentuk manipulasi yang mengatasnamakan forum dan kampung halaman mereka.

Menyaksikan antusiasme yang mengharukan itu, saya duga pasangan Basuki-Djarot dalam pilgub 15 Februari nanti akan menang mutlak di Pulau Pramuka dan pulau-pulau sekitar. Saya tidak akan terkejut jika raihan mereka mendekati 100 persen.

Dan semua orang tahu bahwa Ahok sudah memenangkan kontes ini — terlepas dari hasil nyata pilgub nanti. Tingkat gairah simpati dan dukungan terhadap Basuki-Djarot tidak mungkin ditandingi oleh kedua pasangan lawannya — sebagaimana bisa dirasakan oleh mereka sendiri.

Ahok telah menjadi gubernur di hati warga.

Rebana Pulau Pramuka akan bergema ke seluruh wilayah Ibukota.

sumber: http://www.jakartaasoy.com/2017/01/31/kasidah-ahok-di-pulau-pramuka/

Ini Persiapan Ahok-Djarot Menjelang Debat Kedua Pilkada DKI
Liputan Liputan Nasional

Ini Persiapan Ahok-Djarot Menjelang Debat Kedua Pilkada DKI

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta kembali menggelar debat kandidat bagi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Jumat, 27 Januari 2017. Debat kandidat ini digelar di tempat yang sama dengan debat sebelumnya, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Sebagai pasangan calon kepala daerah inkumben, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat mengaku tidak memiliki persiapan khusus. Hal tersebut diungkapkan juru bicara Ahok-Djarot, Raja Juli Antoni. Menurut dia, tidak ada pelatihan khusus bagi pasangan Ahok-Djarot. “Enggak ada (coaching),” kata Raja kepada Tempo, Jumat, 27 Januari 2017.

Hari ini, Ahok dan Djarot dikabarkan akan berkumpul bersama tim sukses. Menurut Raja, pertemuan tersebut bersifat internal untuk mempersiapkan debat kandidat nanti malam. Pasangan calon nomor urut dua ini hanya kembali mengecek dan mengkonfirmasi data yang telah dikumpulkan.

“Kami hanya meeting internal, melihat rundown dari KPU. Kami juga mengkonfirmasi data-data yang sudah dikerjakan. Cuma melihat data-data saja. Konfirmasi ingatan mereka,” ucap Raja.

Debat kandidat tersebut merupakan kesempatan kedua bagi masing-masing pasangan calon untuk menjelaskan program kerjanya menjelang hari pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017.

Dalam debat kandidat kedua ini, KPU menggandeng presenter Tina Talisa dan akademikus Eko Prasojo sebagai moderator. Adapun tema yang diusung adalah reformasi birokrasi dan penataan kawasan perkotaan.

sumber: https://m.tempo.co/read/news/2017/01/27/304840438/ini-persiapan-ahok-djarot-menjelang-debat-kedua-pilkada-dki

Cara Partai Solidaritas Indonesia Melawan “Hoax”
Liputan Liputan Nasional

Cara Partai Solidaritas Indonesia Melawan “Hoax”

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Fenomena hoax menjadi keprihatinan banyak pihak, tidak terkecuali Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

“Cara melawan hoax adalah dengan membanjiri internet dengan informasi yang benar,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni, membuka diskusi dan peluncuran laman STOPHOAX.PSI.ID, Kamis (26/1/2017) di basecamp DPP PSI, Jakarta.

Dalam kasus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), survei SMRC mengungkap sebanyak 88 persen masyarakat yakin Ahok menistakan agama, tetapi tidak pernah menonton video aslinya.

“Hanya percaya ‘katanya’, beredar dari grup-grup Whatsapp, Facebook dan sebagainya,” lanjut Toni.
Melalui laman Stop Hoax, informasi yang diduga hoax diverifikasi kebenarannya. Disertai pula video, menyajikan hoax seperti kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) demi mengusir pribumi dan kristenisasi di PAUD rumah susun.

“Kedepan Stop Hoax akan mengeksplorasi isu-isu lain, bukan hanya Ahok. PSI akan fokus pada konten video, sebab tren konten internet yang lebih
banyak ditonton adalah video termasuk yang masuk ketegori hoax” kata Endika Wijaya, Manajer IT DPP PSI yang membawahi Stop Hoax.

Bertindak sebagai moderator, Direktur INTRANS Andi Saiful Haq mengapresiasi inisiatif PSI sebagai partai politik untuk turut serta melawan hoax.

“Di sisi lain, kita tidak perlu kembali ke era pembredelan media dengan melakukan pemblokiran.” kata Saiful, menanggapi rencana Dewan Pers menerapkan barcode terhadap media-media online.

“Konten hoax adalah fenomena kampanye hitam yang sudah lama dikenal didunia poilitik, lalu menjadi massif karena didukung oleh akses internet yang semakin murah dan cepat serta teknologi informasi yang semakin canggih dan terjangkau secara ekonomi.”

“Hoax merupakan kebohongan yang dirancang sengaja untuk disamarkan sebagai kebenaran,” kata Ade Armando, pakar komunikasi Universitas Indonesia, meluruskan definisi hoax.

Ade menyindir rekan sealmamaternya pakar filsafat Rocky Gerung yang mengatakan bahwa hoax terbaik adalah buatan penguasa.

Dalam kasus buku Jokowi Undercover, Rocky menuduh Jokowi menyebar hoax dengan mengatakan buku tersebut tidak ilmiah.

“Jokowi bisa saja bertanya kepada orang-orang pintar di sekelilingnya, jangan gara-gara pertarungan politik kita jadi kehilangan akal sehat,” lanjut Ade, yang kini menyandang status tersangka terkait statusnya di akun Facebooknya tahun 2015 silam.

Dalam konteks global, wacana tentang hoax tidak bisa dilepaskan dari Donald Trump. “Hoax dibuat rumit, muncul istilah post-truth, atau belakangan alternative facts,” jelas Ade.

Pengecekan fakta menunjukkan 81 persen hal-hal terkait Trump adalah hoax, tetapi nyatanya Trump terpilih jadi presiden Amerika Serikat.

Netizen muda, Tsamara Amany, menengarai rendahnya literasi masyarakat Indonesia sebagai salah satu biang maraknya hoax. Selain itu publik cenderung percaya bukan pada isi pesan, tetapi siapa yang menyampaikan.

“Cara mengatasi hoax sebaiknya dari kalangan anak muda, kita dorong daya kritis dan veirifkasi sebelum menyebarkan sebuah konten” lanjut Tsamara yang juga aktif bergiat di Universitas Paramadina.

Penulis dan pengamat sosial Geger Riyanto melihat persoalan struktural terkait penggunaan media sosial yang memungkinkan beredarnya hoax.

“Sebelum adanya media sosial, laman-laman Islam garis keras tidak punya akses langsung meraih audiens, media sosial memungkinkannya,” kata Geger.

Sementara persoalan lain terkait Algoritma media sosial membuat konten-konten hoax yang diproduksi naik dan cepat tersebar menuju terget dan segmen tertentu berdasarkan kebiasaan online setiap user.

Menanggapi diskusi, pendiri Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) Andy Budiman mengkritik media-media arus utama yang tidak bekerja dengan baik sehingga kredibilitasnya mudah dipatahkan oleh kehadiran media abal-abal yang tidak memiliki mekanisme redaksional, contoh yang paling konkrit di Amerika Serikat dan Eropa, hoax tentang senjata pemusnah massal di Irak.

“Orang lebih percaya kepada kelompok-kelompok dan elit agama, karena seiman, tinggal klik dan sebarkan, jangan berhenti di kamu,” lanjut Andy.

Hal tersebut diamini Ade, yang melihat berkurangnya sumber otoritas untuk rujukan. Lahirnya beragam sumber kebenaran memang terkesan demokratis, tetapi terjadi chaos karena publik tidak kritis dalam seleksi dan verifikasi, sehingga andalannya adalah jejaring perkawanan digital.

“Kelompok intoleran menyebar hoax lalu menyebar terutama di kalangan mereka sendiri, kadang memang bukan kita sasarannya,” terang Ade.

Baik Ade, Tsamara maupun Geger sepakat soal Negara tidak perlu terlalu jauh melakukan intervensi sampai ke pembredelan dan blokir.

“Tetapi Ade mengingatkan bahwa kehadiran media sosial merupakan anugerah terbesar bagi demokrasi. Tidak pernah ada masa ketika warga negara bebas bicara seperti sekarang.

“Peran kita dalam melawan hoax karena kita ingin tetap rasional, kalau berharap korban hoax bakal kritis agak sulit dalam tradisi pendidikan kita yang tidak dibiasakan beragam,” pungkas Ade.

Reinhardt Sirait, seorang penanggap mengingatkan “bahwa ruang internet adalah pertarungan, dulu diisi oleh aktor-aktor pro-demokrasi, saat ini kelompok intoleran mendominasi ruang itu. Kita harus melacak sesuatu yang lebih besar dari sekedar keisengan.

” Sebagai penutup, Andi Saiful Haq menyimpulkan bahwa “Keramaian publik jangan diintervensi dengan jalan yang tidak demokratis, negara harus secara hati-hati mengurangi efek destruktif dari fenomena ini. Militer tidak boleh terlibat meskli dengan dalih proxy war yang belakangan ini berkembang dan mendistorsi proses sosial politik.”

Sebagai kesimpulan diskusi “Hoax berkembang dalam masyarakat yang dikurung oleh ketakutan-ketakutan yang dipelihara karena problem sosial yang tidak diselesaikan oleh rejim yang lalu, karenanya perlu untuk segera dilakukan upaya rekonsiliasi, resolusi demi kepentingan membangun narasi besar baru bangsa Indonesia ke depan, kurikulum pendidikan adalah sumbu utama dalam membangun narasi baru bangsa Indonesia, ini tugas utama rejim sekarang.” Diskusi publik PSI ini ditutup dengan foto bersama.

sumber: http://m.tribunnews.com/nasional/2017/01/27/cara-partai-solidaritas-indonesia-melawan-hoax

Membangun Narasi Baru melalui Kurikulum Pendidikan adalah Tugas Utama Rezim Melawan HOAX
Liputan Liputan Nasional

Membangun Narasi Baru melalui Kurikulum Pendidikan adalah Tugas Utama Rezim Melawan HOAX

CATATAN DISKUSI PUBLIK PSI “SOLIDARITAS MELAWAN HOAX” – 26 Januari 2017

Fenomena  hoax menjadi keprihatinan banyak pihak, tidak terkecuali Partai Solidaritas Indonesia (PSI). “Cara melawan hoax adalah dengan membanjiri internet dengan informasi yang benar,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni, membuka diskusi dan peluncuran laman STOPHOAX.PSI.ID, Kamis (26/1) di basecamp DPP PSI, Jakarta.

Dalam kasus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), survei SMRC mengungkap sebanyak 88 persen masyarakat yakin Ahok menistakan agama, tetapi tidak pernah menonton video aslinya. “Hanya percaya ‘katanya’, beredar dari grup-grup Whatsapp, Facebook dan sebagainya,” lanjut Toni.

Melalui laman Stop Hoax, informasi yang diduga hoax diverifikasi kebenarannya. Disertai pula video, menyajikan hoax seperti kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) demi mengusir pribumi dan kristenisasi di PAUD rumah susun. “Kedepan Stop Hoax akan mengeksplorasi isu-isu lain, bukan hanya Ahok. PSI akan fokus pada konten video, sebab tren konten internet yang lebih banyak ditonton adalah video termasuk yang masuk ketegori hoax” kata Endika Wijaya, Manajer IT DPP PSI yang membawahi  Stop Hoax.

Bertindak sebagai moderator, Direktur INTRANS Andi Saiful Haq mengapresiasi inisiatif PSI sebagai partai politik untuk turut serta melawan hoax. “Di sisi lain, kita tidak perlu kembali ke era pembredelan media dengan melakukan pemblokiran.” kata Saiful, menanggapi rencana Dewan Pers menerapkan barcode terhadap media-media online. “Konten hoax adalah fenomena kampanye hitam yang sudah lama dikenal didunia poilitik, lalu menjadi massif karena didukung oleh akses internet yang semakin murah dan cepat serta teknologi informasi yang semakin canggih dan terjangkau secara ekonomi.”

“Hoax merupakan kebohongan yang dirancang sengaja untuk disamarkan sebagai kebenaran,” kata Ade Armando, pakar komunikasi Universitas Indonesia, meluruskan definisi hoax. Ade menyindir rekan sealmamaternya pakar filsafat Rocky Gerung yang mengatakan bahwa hoax terbaik adalah buatan penguasa.

Dalam kasus buku Jokowi Undercover, Rocky menuduh Jokowi menyebar hoax dengan mengatakan buku tersebut tidak ilmiah. “Jokowi bisa saja bertanya kepada orang-orang pintar di sekelilingnya, jangan gara-gara pertarungan politik kita jadi kehilangan akal sehat,” lanjut Ade, yang kini menyandang status tersangka terkait statusnya di akun Facebooknya tahun 2015 silam.

Dalam konteks global, wacana tentang hoax tidak bisa dilepaskan dari Donald Trump. “Hoax dibuat rumit, muncul istilah post-truth, atau belakangan alternative facts,” jelas Ade. Pengecekan fakta menunjukkan 81 persen hal-hal terkait Trump adalah hoax, tetapi nyatanya Trump terpilih jadi presiden Amerika Serikat.

Netizen muda, Tsamara Amany, menengarai rendahnya literasi masyarakat Indonesia sebagai salah satu biang maraknya hoax. Selain itu publik cenderung percaya bukan pada isi pesan, tetapi siapa yang menyampaikan. “Cara mengatasi hoax sebaiknya dari kalangan anak muda, kita dorong daya kritis dan veirifkasi sebelum menyebarkan sebuah konten” lanjut Tsamara yang juga aktif bergiat di Universitas Paramadina.

Penulis dan pengamat sosial Geger Riyanto melihat persoalan struktural terkait penggunaan media sosial yang memungkinkan beredarnya hoax. “Sebelum adanya media sosial, laman-laman Islam garis keras tidak punya akses langsung meraih audiens, media sosial memungkinkannya,” kata Geger. Sementara persoalan lain terkait Algoritma media sosial membuat konten-konten hoax yang diproduksi naik dan cepat tersebar menuju terget dan segmen tertentu berdasarkan kebiasaan online setiap user.

Menanggapi diskusi, pendiri Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) Andy Budiman mengkritik media-media arus utama yang tidak bekerja dengan baik sehingga kredibilitasnya mudah dipatahkan oleh kehadiran media abal-abal yang tidak memiliki mekanisme redaksional, contoh yang paling konkrit di Amerika Serikat dan Eropa, hoax tentang senjata pemusnah massal di Irak. “Orang lebih percaya kepada kelompok-kelompok dan elit agama, karena seiman, tinggal klik dan sebarkan, jangan berhenti di kamu,” lanjut Andy.

Hal tersebut diamini Ade, yang melihat berkurangnya sumber otoritas untuk rujukan. Lahirnya beragam sumber kebenaran memang terkesan demokratis, tetapi terjadi chaos karena publik tidak kritis dalam seleksi dan verifikasi, sehingga andalannya adalah jejaring perkawanan digital. “Kelompok intoleran menyebar hoax lalu menyebar terutama di kalangan mereka sendiri, kadang memang bukan kita sasarannya,” terang Ade.

Baik Ade, Tsamara maupun Geger sepakat soal Negara tidak perlu terlalu jauh melakukan intervensi sampai ke pembredelan dan blokir. “Tetapi Ade mengingatkan bahwa kehadiran media sosial merupakan anugerah terbesar bagi demokrasi. Tidak pernah ada masa ketika warga negara bebas bicara seperti sekarang. “Peran kita dalam melawan hoax karena kita ingin tetap rasional, kalau berharap korban hoax bakal kritis agak sulit dalam tradisi pendidikan kita yang tidak dibiasakan beragam,” pungkas Ade.

Reinhardt Sirait, seorang penanggap mengingatkan “bahwa ruang internet adalah pertarungan, dulu diisi oleh aktor-aktor pro-demokrasi, saat ini kelompok intoleran mendominasi ruang itu. Kita harus melacak sesuatu yang lebih besar dari sekedar keisengan.” Sebagai penutup, Andi Saiful Haq menyimpulkan bahwa “Keramaian publik jangan diintervensi dengan jalan yang tidak demokratis, negara harus secara hati-hati mengurangi efek destruktif dari fenomena ini. Militer tidak boleh terlibat meskli dengan dalih proxy war yang belakangan ini berkembang dan mendistorsi proses sosial politik.” Sebagai kesimpulan diskusi “Hoax berkembang dalam masyarakat yang dikurung oleh ketakutan-ketakutan yang dipelihara karena problem sosial yang tidak diselesaikan oleh rezim yang lalu, karenanya perlu untuk segera dilakukan upaya rekonsiliasi, resolusi demi kepentingan membangun narasi besar baru bangsa Indonesia ke depan, kurikulum pendidikan adalah sumbu utama dalam membangun narasi baru bangsa Indonesia, ini tugas utama rezim sekarang.” Diskusi publik PSI ini ditutup dengan foto bersama.

Pengelolaan Anggaran Jakarta Dinilai Boros Sejak Ahok Cuti
Liputan Liputan Nasional

Pengelolaan Anggaran Jakarta Dinilai Boros Sejak Ahok Cuti

Jakarta, CNN Indonesia — Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sejak 28 Oktober 2016 telah mengambil cuti kampanye hingga 11 Februari mendatang. Sejak saat itu, muncul anggapan urusan di ibu kota memburuk, khususnya soal pemborosan anggaran di pemerintahan provinsi DKI Jakarta.

Sekertaris Jendral Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengatakan, pemborosan anggaran ini bisa dilihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang telah disahkan oleh Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono pada 19 Desember tahun lalu.

“Setelah APBD untuk 2017 disahkan, ada kenaikan Rp1,53 Triliun, misalnya penambahan sekretariat DPRD yang mengalami penambahan Rp43,48 miliar,” kata Raja di Kantor PSI, Jakarta, Minggu (22/1).

PSI merupakan salah satu partai yang mendukung pasangan Ahok-Djarot di Pilkada DKI Jakarta.

Menurut Raja, sebagai Plt Sumarsono seharusnya tidak melakukan pengesahan APBD dengan tenggat waktu yang terlalu cepat. Percepatan pengesahan itu dianggap bisa mengakibatkan ketidaktelitian dalam pemeriksaan anggaran.

“Ya kan siapa tahu ada anggaran siluman, kalau serta merta disahkan ada indikasi ini tidak teliti juga, selain itu sebagai Plt otoritasnya juga tidak sampai setinggi itu,” kata dia.

Raja menilai sejak Ahok mengambil cuti kampanye Jakarta telah mengalami evolusi ke arah yang justru terpuruk. Salah satunya, kata dia, berkaitan dengan akses pelayanan publik yang saat ini menjadi kacau.

“Misalnya, sekarang RT/RW tidak boleh lagi berikan penindakan langsung dari aduan yang didapat di aplikasi Qlue,” kata dia.

Aplikasi Qlue digunakan oleh masyarakat DKI Jakarta mengadu ke pemprov DKI yang selanjutnya segera ditindaklanjuti selama paling lama 24 jam setelah pelaporan.

Beberapa hari lalu Plt Gubernur Sumarsono resmi menghentikan penggunaan aplikasi tersebut. Kepada media, Sumarsono menyebut penghentian itu dilakukan atas permintaan RT/RW di Jakarta. (wis/gil)

sumber: http://www.cnnindonesia.com/kursipanasdki1/20170122141616-516-188057/pengelolaan-anggaran-jakarta-dinilai-boros-sejak-ahok-cuti/

PSI: Tanpa Ahok, Jakarta Kembali ke Masa Kelam
Liputan Liputan Nasional

PSI: Tanpa Ahok, Jakarta Kembali ke Masa Kelam

Liputan6.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengatakan, dengan absennya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dari kursi Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ibu Kota semakin kacau dan mundur keadaannya.

“Contoh kecilnya, sesuatu yang pernah ditertibkan, dirapikan oleh Pak Ahok, seperti mengembalikan hak pejalan kaki. Sekarang sudah nggak ada lagi yang melakukan enforcement (pengawasan),” kata mantan Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) yang akrab dipanggil Toni pada Liputan6.com saat tur Jakarta Tanpa Ahok, Minggu (22/1/2017).

Menurut dia, Jakarta kembali semrawut sejak Ahok cuti jadi Gubernur DKI. Ia mengambil contoh di Pasar Tanah Abang. Toni mengaku dapat laporan dari timnya bahwa Satpol PP dan petugas yang harusnya menertibkan keadaan malah tak bekerja dengan baik.

“Pernah tim kami turun dan mewawancarai petugas, mereka bilang mumpung Pak Ahok cuti, liburan dulu. Ini tandanya kultur belum terbentuk. Ini kan karena Pak Ahok memaksa untuk bekerja yang lebih baik. Ini kan belum terinternalisasi dengan kuat,” kata Toni.

Dengan sikap arogan Ahok dan ancaman langsung pecat bagi pegawai dan petugas yang bersantai-santai, menurut Toni dengan begitulah Jakarta di bawah kepemimpinan Ahok mampu dikendalikan. Namun, sesaat saja Ahok meninggalkan posisi gubernur, semua kembali ke keadaan kacau.

“Ini hanya bentuk fisik, hanya kasat mata, tapi jauh dari itu, Jakarta butuh orang dengan leadership yang kuat, sesaat saja Pak Ahok cuti, Jakarta kembali ke masa-masa kelamnya,” lanjut Toni.

Pembangunan yang dilakukan Ahok, kata Toni, bukan saja membangun secara fisik. Ia membangun kepribadian pegawai pemerintah yang benar-benar menjadi pelayan bagi rakyat.

“Bayangkan jika Pak Ahok tak lagi jadi Gubernur, saya yakin rakyat Jakarta hidup lebih susah, ruwet, bikin KTP dicaloin. Ibu-ibu nggak dapat KJP, harus pinjem uang ke penggadaian. Ini konsekuensi kalau Pak Ahok nggak ada,” ucap Toni.

sumber: http://m.liputan6.com/news/read/2834192/psi-tanpa-ahok-jakarta-kembali-ke-masa-kelam?utm_source=Mobile&utm_medium=whatsapp&utm_campaign=Share_Top

Sekjend PSI: FPI Tidak Dibenarkan Ultimatum dan Intervensi Polri
Liputan Liputan Nasional

Sekjend PSI: FPI Tidak Dibenarkan Ultimatum dan Intervensi Polri

Karena itu tidak dibenarkan adanya tekanan apalagi ultimatum dari pihak luar kepada Kapolri untuk mencopot Kapolda. Tekanan tersebut bisa membahayakan bagi demokrasi.

Demikian menurut Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni terkait unjuk rasa yang digelar Front Pembela Islam di Mabes Polri, Jakarta hari ini (Senin, 16/1).

Massa FPI yang dipimpin langsung Habib Rizieq mengultimatum Kapolri untuk mencopot Kapolda Jabar terkait kericuhan pasca pemeriksaannya di Mapolda Jabar Kamis lalu.

Terkait hal tersebut, mantan Ketua IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) ini menyatakan persetujuan dan dukungan terhadap seruan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj.

“Iya, komentar Kiai Said sudah betul, saya mendukung. Aksi dan demo dalam demokrasi sah dan bagian dari kebebasan berpendapat, tapi kalau ada seruan ‘perang’ seperti video yang saat ini sudah beredar di media sosial dan aksi itu untuk intervensi pada aparat keamanan, ini bukan penyampaian aspirasi yang dikenal dalam demokrasi,” tegasnya

“Mestinya Rizieq berjiwa besar mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Tidak perlu membawa-bawa massa untuk mengintervensi proses itu,” pungkas Toni.

Kemarin, Kiai Said menjelaskan proses pergantian dalam tubuh Polri berdasarkan mekanisme, tidak bisa sembarangan mencopot. Kiai Said juga mempertanyakan ulama yang kerjanya cuma menghasut dan marah-marah.

Menurutnya, tingkah laku para petinggi FPI tidak sejalan dengan ciri khas seorang ulama pada umumnya. Seorang ulama, kata dia, dituntut untuk menyebarkan ilmu agama, tanpa menghasut dan tak mudah terpancing emosinya.

sumber: http://hukum.rmol.co/read/2017/01/16/276616/Pergantian-Aparat-Kepolisian-Harus-Berdasarkan-Evaluasi-Pimpinan-Polri-