Tsamara Amany: Yang Namanya Islam Itu Selalu Menjaga NKRI
Liputan Nasional

Tsamara Amany: Yang Namanya Islam Itu Selalu Menjaga NKRI

Tsamara Amany Alatas hadir dalam acara selawat “Malam 1000 Cahaya” di kawasan Makam Mbah Priok. Politisi muda yang juga merupakan Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini ikut memberikan kata sambutan di acara doa bersama di Hari Kebangkitan Nasional tersebut.

Berikut kata sambutan Tsamara Amany selengkapnya:

“Kita di Makam Mbah Priok, segini banyak orang untuk apa? Untuk Indonesia. Kita berada di suatu makam keramat yang menjelaskan moderatnya Islam, tentang rahmatnya Islam. Karena yang namanya Islam itu berjalan beriringan dengan Pancasila. Yang namanya Islam itu selalu menjaga NKRI. Kalau ada Islam yang mau menghancurkan NKRI dan Pancasila, itu bukan Islam Indonesia. 

Teman-teman semuanya, kita berkumpul di sini selalu ingin menjaga negeri kita. Kita tidak menerima ideologi-ideologi transnasional yang ingin mengacaukan keberlangsungan Pancasila dan NKRI. Karena Pancasila itu harganya final di Indonesia. Karena hanya Pancasila yang bisa merekatkan kita dari Sabang sampai Merauke.

Dan hari ini kita mau bersalawat untuk menjaga keutuhan negeri kita. Kita mau bersalawat agar tidak ada lagi orang-orang yang mengklaim dirinya paling islami tapi mau menghancurkan negeri kita.

Teman-teman semuanya, negara ini hanya akan terus terjaga jika kita tidak diam. Kita menolak diam. Kita dukung Presiden Jokowi. Kita bersama Presiden Jokowi. Karena Presiden Jokowi juga bersama kita. Beliau adalah garda terdepan yang menjaga Pancasila dan NKRI. Dan kita siap berada di belakang beliau untuk menjaga negeri kita ini. Maka itu kita dukung. Kata Presiden Jokowi, kalau ada yang mengancam Pancasila dan NKRI, kita gebuk.”

Silakan simak video kata sambutan Tsamara Amany ini

Sumber Maknawi.com

 

PSI: Presidential Threshold 20% Arogansi Partai Besar
Liputan Nasional

PSI: Presidential Threshold 20% Arogansi Partai Besar

Angka presidential threshold (PT) menjadi bahasan cukup seru di tengah pembahasan revisi UU Pemilu. Parpol besar mencoba memasang angka persyaratan tinggi bagi parpol untuk bisa mengusung capres dalam Pilpres 2019.

Hal ini disayangkan oleh parpol baru, yang berharap banyak bisa langsung mengusung capres dalam pilpres mendatang. Parpol kecil yang baru tumbuh menilai memasang angka PT 20% sebagai bentuk arogansi parpol besar.

“Ini arogansi. Ini memperlihatkan bahwa ada inkonsistensi pemahaman parpol yang ada di DPR. Pada saat MK memutuskan penyelenggaraan pemilu bersamaan, ada juga disebutkan memberikan ruang kepada orang terbaik di bangsa ini untuk berkompetisi sehingga rakyat membuat pilihan, jadi mestinya tidak ada lagi PT,” kata Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni kepada wartawan, Jumat (26/5/2017).

Apa yang disampaikan Toni, demikian ia disapa, tidaklah berlebihan. Melihat pemetaan saat ini memang banyak parpol besar mendorong angka PT tinggi dalam Pilpres 2019.

Saat ini Golkar, NasDem, PDIP, dan PKS memasang PT 20%, sedangkan PD dan Gerindra menghendaki PT 0%, yang senada dengan keinginan parpol baru. Posisi Hanura, PAN, PKB, dan PPP mencoba menawar PT di angka 3,5% ketimbang menuruti keinginan parpol besar memasang PT 20%.

Dengan melihat peta politik di DPR, memang masih sangat mungkin akan ada kompromi sesama parpol di DPR. Dari nada pemerintah yang disampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo, memang angkanya bertahan pada PT 20%. Namun sangat terjadi kompromi dengan satu kepentingan: hanya parpol yang sudah duduk di DPR alias lolos parliamentary threshold yang berhak mengusung capres.

Kalau PT 20% terwujud ataupun opsi kedua, yakni parpol baru tak bisa mengusung capres karena terhalang aturan PT itu, PSI akan menjadi yang pertama mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meyakini pengajuan uji materi itu akan gol.

“Jika mereka mendominasi perpolitikan di Indonesia dengan cara itu, kami akan lakukan judicial review dan hampir pasti kami menang kalau konteks amar putusan MK waktu itu. Kami yakin PT akan jadi 0 persen dan semua bisa mengajukan capres,” tuturnya. (van/erd)

Sumber Detik

Konsensus Nasional Perkuat Integrasi Bangsa
Liputan Nasional

Konsensus Nasional Perkuat Integrasi Bangsa

Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan empat konsensus nasional yang menjadi landasan sekaligus arah dan tujuan bangsa. Karenanya, empat konsensus nasional tersebut tidak bisa diubah oleh kekuatan manapun selama negara Indonesia berdiri.

Harus diakui jika empat konsensus nasional kerap dipertanyakan sekelompok orang dengan berupaya mengganti dasar dan ideologi negara. Mereka menyebarkan segala macam berita bohong atau hoax untuk memecah belah anak bangsa. Tujuannya, agar integrasi nasional dan sosial yang telah terbangun selama ini roboh dan masyarakat tercerai berai.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Bidang Eksternal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany menjelaskan bahwa berita bohong, fitnah, dan saling menjelekkan sudah memenuhi berbagai pemberitaan di media massa dan media sosial belakangan ini. Ironisnya, banyak masyarakat percaya pada hoax yang disebarkan secara massif.

Menurutnya, hal itu terjadi karena masyarakat telah memasuki era post-truth yaitu percaya hanya pada apa yang ingin dipercayai. Dan bukan percaya pada fakta.

“Mungkin ini karena kita memasuki era post-truth, di mana orang percaya apa yang ingin mereka percayai, bukan fakta. Fenomena serupa terjadi pula di Amerika ketika Trump terpilih,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (25/5).

Tsamara mencontohkan, masyarakat misalnya dengan mudah menuduh dan percaya bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI). Padahal, Jokowi memiliki silsilah keturunan jelas yang bisa ditelusuri dari berbagai sumber. Karena itu, sangat beralasan jika Presiden Jokowi meminta berbagai pihak untuk menghentikan penyebaran berita bohong, fitnah dan menjelekkan. Selain tidak produktif, juga bisa mengancam integrasi bangsa.

“Saya dukung sikap tegas Presiden Jokowi karena berita bohong sudah mengancam negara,” katanya.

Dia bahkan mengapresiasi ketegasan Presiden Jokowi yang akan menggebuk siapapun termasuk organisasi kemasyarakatan yang mempertanyakan dan mengubah empat konsensus nasional.

“Presiden Jokowi berada di garda terdepan menjaga empat konsensus bangsa. Karena itu, kita harus mendukung di belakang beliau. Jangan diam tapi kita harus lantang melakukan perlawanan. Pada momentum Kebangkitan Nasional ini saya mengharapkan kita semua bangkit menggebuk bersama Jokowi,” tegas Tsamara. [wah]

Sumber RMOL

Sekjen PSI: Pak Ahok Kembali Memberikan Teladan
Liputan Nasional

Sekjen PSI: Pak Ahok Kembali Memberikan Teladan

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengajukan pengunduran diri dari posisi Gubernur DKI. Bagi Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Ahok kembali memberikan teladan politik.

“Saya kira Pak Ahok hari ini kembali memberikan teladan. Kemarin, dia melalui istrinya, Bu Vero, menyatakan tidak banding untuk menghindari hiruk-pikuk politik yang tidak penting,” kata Toni kepada wartawan, Rabu (24/5/2017).

Pengunduran diri Ahok juga dinilai Toni akan memberi efek baik bagi Pemprov DKI. Djarot akan menjadi Gubernur DKI definitif, memegang penuh kekuasaan sebagai DKI-1 sehingga bisa mengambil keputusan strategis untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Ibu Kota.

“Bagi Pak Ahok ini juga menunjukkan keikhlasannya menerima realitas politik. Politik bukan tujuan, tapi jembatan untuk kebaikan. Tidak perlu berlebih-lebihan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Kekuasaan dari dan milik Tuhan yang sifatnya sementara saja,” ujar pria yang juga jubir Timses Ahok-Djarot ini.

Ahok telah menyampaikan surat pengunduran dirinya ke Kementerian Dalam Negeri. Surat itu ditujukan ke Presiden Jokowi.

Pengacara Ahok, I Wayan Sudirta, menyebut kliennya mundur karena tak ingin membebani Presiden. “Iya betul sudah mengajukan surat pengunduran diri. Beliau mengajukan agar tidak membebani Presiden,” ujar I Wayan saat dihubungi, hari ini. (tor/imk)

Sumber Detik

DPP PSI Dukung Keputusan Ahok Mengundurkan Diri
Liputan Nasional

DPP PSI Dukung Keputusan Ahok Mengundurkan Diri

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung keputusan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menandatangani surat pengunduran diri sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis, mengatakan, keputusan tersebut sejalan setelah Ahok memilih menerima vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 9 Mei 2017.

Ahok menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Gubernur DKI Jakarta sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 130/P Tahun 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Gubernur DKI Jakarta Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur DKI Jakarta Masa jabatan 2012-2017.

“DPP Partai Solidaritas Indonesia berterima kasih atas kerja keras yang selama ini telah dilakukan Ahok untuk memajukan Jakarta,” katanya.

Pada Selasa (23/5), Isyana Bagoes Oka dan Ketua Bidang Eksternal DPP PSI, Tsamara Amany, datang ke Rutan Mako Brimob untuk menjenguk Ahok yang menjalani masa tahanannya di sana. Dalam kesempatan tersebut, Ahok menyampaikan rencananya untuk menandatangani surat pengunduran dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Penandatanganan surat pengunduran diri tersebut dilakukan setelah mencabut permohonan bandingnya atas vonis 2 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ahok juga terlihat tenang dan ikhlas dalam menjalani penahanannya.

“Kualitas Pak Basuki sebagai negarawan sangat terlihat di sini. Dengan surat pengunduran diri ini, artinya Pak Djarot akan memiliki otoritas penuh untuk mengurus Jakarta dan menyelesaikan program-program yang belum selesai di DKI Jakarta, sehingga bisa menjadi warisan yang baik bagi warga Jakarta serta tolok ukur kinerja bagi gubernur-gubernur DKI Jakarta selanjutnya,” lanjut Isyana.

Sumber Antara

PSI: Bangsa Ini Jangan Takluk pada Teror
Liputan Nasional

PSI: Bangsa Ini Jangan Takluk pada Teror

Teror bom bunuh diri yang terjadi di Kampung Melayu pada malam hari tanggal 24 Mei 2017 adalah bentuk paling primitif dari manusia dalam meraih tujuan-tujuan politik dan ekonominya.

Demikian dikemukakan Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka di Jakarta, Rabu (24/5/2017).

“Teror bom ini jelas ditujukan untuk menebar ketakutan dan kepanikan di tengah kondisi politik nasional yang sedang bergolak,” kata Isyana.

Menurut dia, siapapun pelaku kejahatan kemanusiaan seperti ini adalah serangan yang membahayakan kehidupan kebangsaan yang damai dan toleran.

Karenanya, menurut Isyana, DPP PSI menyatakan:

1. Agar publik tidak ikut membantu tercapainya tujuan aksi teror dengan ikut menyebar konten-konten foto, video yang mengandung unsur sadisme dan berpotensi menciptakan ketakutan dan kengerian yang meluas.

2. Publik agar menjaga benteng paling kuat dari bangsa ini yakni keluarga. Saling menguatkan dan meyakinkan lingkungan tempat tinggal bahwa selama nilai toleransi dalam bingkai NKRI kita pegang teguh maka teror seperti ini tidak akan bisa membuat bangsa ini takluk.

3. Mengutuk keras tindakan teror yang tidak berperikemanusiaan ini. Dan menghimbau agar warga Jakarta tetap beraktifitas seperti semula.

Kita tunjukkan bahwa teror yang mereka lakukan tidak akan mampu merebut kedamaian dan cintah kasih yang telah kita pupuk sejak memutuskan menjadi negara bangsa Indonesia.

4. Mendesak pemerintah agar semakin tegas menindak, menggebuk dan membubarkan kelompok yang dalam kegiatannya menggunakan cara-cara intoleran dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Isyana mengucapkan duka cita terdalam kepada keluarga korban teror.

“Pengorbanan mereka semakin memperteguh upaya bangsa ini melawan terorisme dan intoleransi di negeri yang kita cintai ini,” kata dia.

“Jangan pernah retak bangsaku. Lawan Korupsi, Lawan Intoleransi, Lawan Terorisme,” Isyana menambahkan.

Sumber Tribunnews.com

 

DPP PSI: Bangsa Ini Jangan Takluk pada Teror
Liputan Nasional

DPP PSI: Bangsa Ini Jangan Takluk pada Teror

TEROR bom bunuh diri yang terjadi di Kampung Melayu pada Rabu (24/5) malam hari adalah bentuk paling primitif dari manusia dalam meraih tujuan-tujuan politik dan ekonominya. Teror bom ini jelas ditujukan untuk menebar ketakutan dan kepanikan di tengah kondisi politik nasional yang sedang bergolak.

“Siapapun pelaku kejahatan kemanusiaan seperti ini adalah serangan yang membahayakan kehidupan kebangsaan yang damai dan toleran,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) Isyana Bagoes Oka melalui keterangan resmi, Kamis (25/5).

Ia menyatakan, DPP PSI meminta agar publik tidak ikut membantu tercapainya tujuan aksi teror dengan ikut menyebar konten-konten foto, video yang mengandung unsur sadisme dan berpotensi menciptakan ketakutan dan kengerian yang meluas.

“Publik agar menjaga benteng paling kuat dari bangsa ini yakni keluarga. Saling menguatkan dan meyakinkan lingkungan tempat tinggal bahwa selama nilai toleransi dalam bingkai NKRI kita pegang teguh maka teror seperti ini tidak akan bisa membuat bangsa ini takluk,” tegasnya.

Menurutnya, DPP PSI keras tindakan teror yang tidak berperikemanusiaan ini dan mengimbau agar warga Jakarta tetap beraktifitas seperti semula.

“Kita tunjukkan bahwa teror yang mereka lakukan tidak akan mampu merebut kedamaian dan cintah kasih yang telah kita pupuk sejak memutuskan menjadi negara bangsa Indonesia,” tambahnya.

DPP PSI juga mendesak pemerintah agar semakin tegas menindak, menggebuk dan membubarkan kelompok yang dalam kegiatannya menggunakan cara-cara intoleran dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

“Demikian pernyataan ini kami buat, duka cita terdalam kami ucapkan kepada keluarga korban teror. Pengorbanan mereka semakin memperteguh upaya bangsa ini melawan terorisme dan intoleransi di negeri yang kita cintai ini,” ulasnya.

“Jangan pernah retak bangsaku. Lawan Korupsi, Lawan Intoleransi, Lawan Terorisme.” (OL-6)

Sumber Media Indonesia

 

Masyarakat Diminta Tak Sebarkan Gambar Sadis Korban Ledakan Bom di Kampung Melayu
Liputan Nasional

Masyarakat Diminta Tak Sebarkan Gambar Sadis Korban Ledakan Bom di Kampung Melayu

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) Isyana Bagoes Oka mengutuk ledakan bom bunuh diri di Kampung Melayu, Jakarta Timur.

Menurut Isyana, teror bom tersebut merupakan bentuk paling primitif manusia dalam meraih tujuan politik dan ekonominya.

“Teror bom ini jelas ditujukan untuk menebar ketakutan dan kepanikan di tengah kondisi politik nasional yang sedang bergolak,” ujar Isyana melalui siaran pers, Kamis (25/5/2017).

Isyana meminta masyarakat untuk tidak berkontribusi dalam menciptakan ketakutan tersebut. Salah satunya dengan tidak menyebarkan konten sadis dari foto dan video yang diambil di lokasi kejadian.

“Publik tidak ikut membantu tercapainya tujuan aksi teror dengan ikut menyebar konten-konten foto, video yang mengandung unsur sadisme dan berpotensi menciptakan ketakutan dan kengerian yang meluas,” kata Isyana.

Selain itu, masyarakat diminta saling menguatkan dan meyakinkan lingkungan terdekat untuk memegang teguh nilai toleransi. Jangan sampai maayarakat takluk karena teror bom seperti itu.

Isyana juga mengimbau agar masyarakat tetap beraktivitas seperti biasanya pasca-ledakan.

“Kita tunjukkan bahwa teror yang mereka lakukan tidak akan mampu merebut kedamaian dan cinta kasih yang telah kita pupuk sejak memutuskan menjadi negara bangsa Indonesia,” kata dia.

Ledakan bom terjadi di kawasan Terminal Kampung Melayu pada Rabu pukul 21.00 WIB. Polisi memastikan terjadi dua ledakan di sana.

Ledakan itu mengakibatkan sejumlah polisi dan warga sipil meninggal dan luka-luka. Jumlah korban sekitar 15 orang. Mereka dibawa ke Rumah Sakit Premiere Jatinegara dan Rumah Sakit Polri di Kramatjati, Jakarta Timur.

Sumber Kompas

 

PSI Minta KPU Verifikasi Seluruh Partai Peserta Pemilu
Liputan Nasional

PSI Minta KPU Verifikasi Seluruh Partai Peserta Pemilu

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, mengatakan tidak mempermasalahkan wacana pengetatan syarat partai politik peserta pemilihan umum. Wacana ini mencuat dalam pembahasan RUU Pemilu di Dewan Perwakilan Rakyat.

Nantinya Parpol peserta pemilu diharuskan memiliki kepengurusan di semua provinsi, semua kabupaten/kota, dan 75 persen kecamatan di kabupaten/kota. Selain itu, pengurus parpol harus menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota.

Hal ini lebih berat ketimbang aturan yang ada saat ini yang hanya menyaratkan kepengurusan di 75 persen kabupaten/kota, 50 persen kecamatan di kabupaten/kota tersebut, dan menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai tingkat pusat.

Menurut Toni, hal itu tidak masalah yang paling penting adalah verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus diikuti oleh semua partai politik, baik partai lama maupun partai baru. “Tidak menjadi soal mau berapa persen,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat, 19 Mei 2017.

Toni beranggapan verifikasi wajib diikuti oleh semua partai. Pasalnya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 memutuskan frasa ”yang dimaksud dengan ”partai politik baru” adalah partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu” dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 melanggar UUD 1945. “Artinya semua partai baru atau lama wajib diverifikasi,” ujarnya.

Toni menjelaskan pada dasarnya verifikasi semua parpol peserta pemilu penting lantaran dalam kurun lima tahun banyak cabang-cabang parpol yang mati dan tidak terurus. “Malah ada beberapa parpol yang memiliki dualisme kepemimpinan sehingga tak jelas kepemimpinannya,” ucapnya.

PSI menganggap adil dan wajar bila setiap lima tahun sebelum pemilu semua parpol diverifikasi untuk mewujudkan kredibilitas parpol. “Dan membuktikan bahwa demokrasi di Indonesia ini mantap dan berkeadilan” katanya.

PSI meminta seluruh fraksi di DPR agar memperhatikan asas keadilan dalam berdemokrasi dan ketatanegaraan dalam menetapkan RUU Pemilu. PSI, kata Toni, tak ada masalah untuk ikut verifikasi KPU lantaran telah memiliki struktur sampai di seluruh kecamatan.

“PSI sedang finalisasi rekrtumen anggota dan sudah punya kepengurusan solid di semua provinsi, kab/kota, dan kecamatan. Seribu atau 1/100 per kab/kota sudah hampir tuntas, awal Juni semua sudah beres. PSI sudah siap (hadapi pemilu),” tuturnya.

Sumber Tempo.co

PSI Usung Kader yang Belum Pernah Terjun di Parpol
Liputan Nasional

PSI Usung Kader yang Belum Pernah Terjun di Parpol

Satu-satunya partai yang lolos dalam verifikasi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), memilih kader yang belum pernah terlibat politik sama sekali. Ini sebagai salah satu pencegahan korupsi yang menjalar di dunia perpolitikan Indonesia.

Ketua Umum PSI, Grace Natalie, mengatakan PSI masih berusaha untuk lolos verifikasi KPU agar bisa maju di Pemilu. “Kalau tadi tentang teorinya, kita di sini hadir sebagai tempat praktiknya. Kita ingin pemuda memandang politik tidak selalu kotor. Makanya kami merekrut kader yang masih sangat baru dan belum pernah sama sekali terlibat dalam politik,”  jelas dia, Senin (15/5) sore.

Grace membenarkan memang kebanyakan anggotanya adalah anak muda, dengan maksimal usia 45 tahun untuk pengurus. Serta tidak pernah menjadi anggota di partai manapun. Semangat PSI, adalah memulai dengan darah segar, yang belum terkontaminasi dengan politik, misalnya politik uang.

Sejak 2014 akhir sampai sekarang, PSI terus mengalami perkembang walau belum signifikan karena masih terbilang sangat baru. Awalnya dirasakan Grace, memang susah, namun itu menjadi tantangan. Tapi ternyata semua anggota sangat membantu, semua mau jalan tanpa bertanya-tanya ada duitnya atau tidak.

“Pernah kecolongan sekali, di waktu masa perekrutan. Terselip satu pertanyaan, lain sendiri, perihal duit. Ternyata setelah ditelisik, orang yang bertanya beda sendiri itu, pernah menjadi pengurus partai lama. Jadi kami tolak dia bergabung. Kami mencari mereka yang masih idealis, paling tidak kita mulai dengan bahan baku yang baik,” papar Grace dalam diskusi publik di kantor ICW.

Pengurusnya pun masih sangat ramping jumlahnya. Pengurus DPP Nasional, hanya sembilan orang. Provinsi hanya tujuh orang, Kabupaten lima orang, dan Kecamatan tiga orang. Jumlah yang sangat ramping itu bertujuan juga untuk memudahkan pengawasan dan pembekalan.

Sumber Republika