Giring Minta Kader PSI Awasi Penanganan Covid-19 di Daerah
Liputan Nasional

Giring Minta Kader PSI Awasi Penanganan Covid-19 di Daerah

JawaPos.com – Menjelang perpanjangan PPKM darurat berakhir besok, Minggu (25/7), Plt Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha meminta seluruh kadernya mengawasi penanganan Covid-19 di seluruh daerah.

“Saya meminta agar seluruh kader PSI, terutama anggota legislatif di daerah dan struktur partai untuk mengawasi realisasi program kerja penanganan Covid,” kata Giring kepada wartawan, Sabtu (24/7).

Sebelumnya Giring mengunjungi Sentra Vaksinasi PSI Jakarta Selatan di kawasan Cidodol, Kebayoran Lama, Jumat (23/7).

Giring merinci hal-hal yang perlu diawasi di daerah dalam penanganan covid-19. Yakni, pencairan tunjangan nakes, penyaluran bansos bagi warga yang isoman dan terdampak, serta percepatan distribusi vaksin.

“Selain percepatan distribusi vaksin, kami minta pencairan tunjangan nakes dan penyaluran bansos diawasi dengan ketat oleh kader PSI di wilayah masing-masing. Bantu warga yang membutuhkan, kritisi pemda agar program penanganan Covid-19 berjalan sesuai harapan di seluruh Indonesia,” lanjut dia.

Dalam kesempatan yang sama Giring juga menyatakan di masa pandemi seperti ini kader PSI tak boleh surut langkah. Harus tetap memantapkan langkah hadir dan bekerja untuk rakyat terutama yang membutuhkan bantuan saat ini.

“Kami berharap kader PSI terus hadir dan bekerja untuk rakyat. Terutama masyarakat perekonomian menengah terbawah yang terdampak sangat dalam selama pandemi. Pedagang keliling, pekerja yang mengandalkan nafkah harian, single mom, disabilitas, yatim-piatu, dan lain sebagainya. Mereka harus diperjuangkan mendapat bantuan dan vaksinasi,” ujarnya.

Selain mengawasi penanganan Covid-19, PSI ikut berpartisipasi membantu pemerintah dalam menangani Covid-19. Yakni dalam pelaksanaan vaskinasi untuk masyarakat. Sejumlah kader PSI di Jakarta menggelar vaksinasi di wilayah Kebayoran Lama.

“Antusiasme warga tinggi, tempat memadai, dan pelaksanaannya sangat rapi dan tertata. Saya berterima kasih atas kerja keras seluruh kader PSI DKI Jakarta,” kata Giring.

Adapun vaksin Covid-19 yang diberikan di Kebayoran Lama diperoleh dari Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut berlangsung hingga 31 Juli 2021. Targetnya 3.500 orang menerima vaksin atau 500 orang per hari.

Sumber : https://www.jawapos.com/nasional/24/07/2021/giring-minta-kader-psi-awasi-penanganan-covid-19-di-daerah/

PSI Kenang Sosok Ekonom Senior Christianto Wibisono
Liputan Nasional

PSI Kenang Sosok Ekonom Senior Christianto Wibisono

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyampaikan dukacita atas wafatnya ekonom senior Christianto Wibisono, pada Kamis (22/7/2021).

Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni mengatakan, Indonesia berduka karena kehilangan salah satu putra terbaiknya.

“PSI sangat berduka atas kepergian beliau. Saya kira, bangsa ini juga berduka kehilangan putra terbaiknya,” kata Antoni, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis.

Antoni menuturkan, sosok Christianto Wibisono begitu dekat dengan PSI. Ia mengatakan, Christianto sempat mendaftar menjadi calon anggota legislatif (caleg) dari PSI.

Namun, karena alasan kondisi kesehatan, Christianto mundur sebagai caleg pada Pemilu 2019.

“Beliau sempat mendaftar menjadi calon anggota legislatif PSI. Namun, sebelum penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) karena alasan kesehatan, beliau mundur jadi caleg,” kenang Antoni.

Kendati mundur sebagai caleg PSI, Antoni mengatakan, Christianto tetap membantu PSI dengan segenap kemampuan yang dimiliki.

Ia mengenang sosok Christianto layaknya orangtua bagi partainya. Menurut dia, ekonom senior itu menaruh harapan besar kepada PSI untuk memenangkan pemilu.

“Beliau orang tua yang percaya kepada PSI dari sejak awal sampai akhir-akhir ini. Beliau serius ingin melihat PSI sebagai partai pemenang pemilu atau minimal PSI menjadi partai di DPR,” ucap Raja.

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2021/07/22/21532211/psi-kenang-sosok-ekonom-senior-christianto-wibisono

PPKM Darurat Diperpanjang, PSI Minta Tiga Hal Ini Dijalankan
Liputan Nasional

PPKM Darurat Diperpanjang, PSI Minta Tiga Hal Ini Dijalankan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemerintah dan semua pihak menjalankan tiga hal sampai 25 Juli agar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat bisa dilonggarkan pada 26 Juli 2021.

“Pertama adalah taati protokol kesehatan atau prokes. Semua orang diharapkan diam di rumah, kecuali terpaksa. Ketika di luar, prokes harus benar-benar ditegakkan. Pihak berwenang juga jangan ragu untuk menindak meski tentu dengan cara-cara yang manusiawi,” ujar Plt Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha, dalam keterangan tertulis, Rabu (21/7/2021).

Kedua, Giring mengatakan bantuan untuk masyarakat terdampak perlu makin disegerakan dan tepat sasaran.

“Kalau bantuan segera tiba, mereka tidak perlu lagi memikirkan cara memenuhi kebutuhan keluarga dan tetap di rumah,” lanjut Giring.

Ketiga, mempercepat dan lebih memasifkan vaksinasi.

Sebab, kata Giring, vaksin diyakini mampu membentengi diri, sehingga jika terpapar, tidak terlalu parah efeknya.

“Pemerintah dan semua elemen masyarakat perlu mengejar target herd immunity, yaitu 85 persen rakyat Indonesia harus sudah vaksinasi lengkap. Pasti mustahil dalam pekan ini tapi momentum perpanjangan PPKM Darurat ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk lebih memasifkan vaksinasi,” kata Giring.

Jika tiga hal tersebut bisa dilaksanakan, perekonomian akan kembali bergerak dan penyebaran virus terkendali.

“Pasar-pasar akan dibuka, pengemudi online, tukang becak, pedagang kaki lima, dan lain-lain akan kembali leluasa beraktivitas. Dengan ini ekonomi akan tumbuh kembali,” imbuhnya.

Giring menegaskan, PPKM Darurat adalah bentuk nyata prinsip atau filosofi pemerintah salus populi suprema lex esto atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

“Ini terlihat dalam bentuk penambahan anggaran Rp 45 triliun, dari Rp 699,43 triliun menjadi Rp 744,75 triliun. Ini bukti keseriusan pemerintah yang tidak boleh disia-siakan semua pihak. Jangan sampai uang rakyat dari APBN ini sia-sia lantaran kita mengabaikan tiga hal di atas,” pungkas Giring.

Presiden Joko Widodo menyampaikan perpanjangan PPKM Darurat pada Selasa 20 Juli 2021 malam.

Dalam keterangan yang disampaikan, PPKM Darurat diperpanjang sampai 25 Juli dan akan dilonggarkan bila jumlah kasus Covid-19 terus menurun.

Sumber : https://m.tribunnews.com/nasional/2021/07/21/ppkm-darurat-diperpanjang-psi-minta-tiga-hal-ini-dijalankan

PSI: Biaya Kremasi Jenazah Covid-19 Luar Biasa Mahal
Liputan Nasional

PSI: Biaya Kremasi Jenazah Covid-19 Luar Biasa Mahal

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemerintah membantu proses kremasi jenazah korban Covid-19. Biaya kremasi dinilai terlalu mahal. PSI mendorong agar ada tarif batas atas biaya kremasi.

“Tutup celah bagi oknum-oknum yang coba mengambil keuntungan terlalu banyak dengan menerapkan biaya yang luar biasa mahal. Pemerintah dalam hal ini bisa menetapkan batas atas biaya kremasi,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PSI, Danik Eka Rahmaningtiyas di Jakarta, Minggu (18/7/2021).

Danik menyatakan dalam pengamatan PSI, praktik-praktik pemberlakuan biaya yang sangat mahal itu terjadi di sejumlah tempat. Pemerintah harus segera bertindak.

“Jangan sampai keluarga korban berulang kali menderita. Oknum-oknum itu harus diberantas dengan penetapan batas atas. PSI mengecam keras para oknum yang mengambil keuntungan di saat pandemi begini,” tegas Danik.

PSI mendapat laporan bahwa untuk kremasi di Jabodetabek, biayanya sudah mencapai Rp 45 juta sampai Rp 55 juta. Bahkan ada yang mematok angka Rp 80 juta.

“Padahal, dua-tiga bulan lalu, paket kremasi hanya sekitar Rp 10 juta. Kami paham soal hukum permintaan dan penawaran. Tapi, selayaknya ada intervensi pemerintah agar harga tidak naik gila-gilaan,” kata Danik.

Terakhir, PSI meminta pemerintah menegakkan regulasi soal batas atas tersebut dengan serius. Misalnya menyediakan hotline pengaduan yang siaga 24 jam untuk mengantisipasi oknum-oknum yang berani melanggar.

Sumber: https://www.beritasatu.com/megapolitan/802275/psi-biaya-kremasi-jenazah-covid19-luar-biasa-mahal

PSI Desak Pemerintah Percepat Distribusi Bansos saat PPKM Darurat
Liputan Nasional

PSI Desak Pemerintah Percepat Distribusi Bansos saat PPKM Darurat

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak kepada pemerintah pusat dan daerah agar mempercepat proses penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat di masa PPKM Darurat Jawa-Bali.

“Jangan ditunda lagi,” kata Plt Sekjen DPP PSI, Dea Tunggaesti melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (17/7/2021).

Ia menekankan, pengadaan dan penyaluran bansos kali ini harus sungguh-sungguh diawasi, jangan sampai ada pihak tak bertanggung jawab yang mengambil keuntungan yang pada akhirnya merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat.

“Bersamaan dengan itu, harus dipastikan bansos itu sampai ke mereka yang membutuhkan. Jangan sampai ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari situasi memprihatinkan ini,” ucapnya.

Perihal PPKM Darurat hingga akhir Juli, PSI berharap pemerintah semaksimal mungkin untuk mengendalikan pandemi. Menurut Dea, jika itu tidak dilakukan, maka Indonesia rugi dua kali. Kerugian pertama, perekonomian yang lesu, dan kedua angka kasus positif masih tetap tinggi.

Selain itu, sebagai upaya pengendalian pandemi itu, PPKM Darurat harus pula dijadikan kesempatan untuk mempercepat dan mengejar target vaksinasi 2 juta per hari, menekan angka penularan Covid-19 dan menurunkan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit.

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos Asep Sasa Purnama sebelumnya mengatakan pihaknya masih menahan Bantuan Sosial Tunai (BST) karena masih dilakukan perbaikan data.

Sementara, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengklaim tidak menahan penyaluran bantuan sosial tunai (BST) senilai Rp600 ribu kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Risma berdalih Kemensos tidak menahan BST, melainkan hanya ingin memastikan warga yang berhak menerima bantuan tersebut.

“Enggak ada, kami enggak nahan, cuma tadi kami harus mengecek kontrol kualitas, apakah orangnya ada, apakah namanya orangnya benar berhak, atau mungkin orangnya ada. Kami lagi cek itu,” kata Risma di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Jumat (16/7/2021).

Risma menjelaskan, PKH dan BPNT/Kartu Sembako merupakan bansos reguler dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dengan target berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penyaluran PKH dan BPNT/Kartu Sembako dilakukan melalui jaringan Himpunan Bank-bank Negara (Himbara).

PKH menjangkau 10 juta KPM dengan indeks berdasarkan komponen dalam keluarga. BPNT/Kartu Sembako saat ini menjangkau 15,93 juta KPM dengan indeks Rp200 ribu perbulan. Adapun BST merupakan bansos khusus dengan target 10 KPM dengan indeks Rp300 ribu perbulan. BST disalurkan melalui jaringan PT Pos Indonesia.

BPNT/Kartu Sembako yang saat ini menjangkau 15,93 juta KPM, kembali ditingkatkan jangkauannya untuk 18,8 juta keluarga. BST dengan jangkauan 10 juta KPM berjalan selama dua bulan, dengan dibayarkan pada Juli ini.

Kemensos melalui Perum Bulog juga menyalurkan beras seberat 10 kg kepada KPM BPNT/Kartu Sembako dan BST. “Dengan bantuan beras, diharapkan masyarakat terdampak pandemi bisa tercukupi kebutuhan dasarnya,” ucapnya.

Sumber: https://tirto.id/ghQP

PSI: PPKM Darurat Sebabkan Dua Kerugian Jika Tak Dijalani Serius
Liputan Nasional

PSI: PPKM Darurat Sebabkan Dua Kerugian Jika Tak Dijalani Serius

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta agar pemerintah bisa bekerja semaksimal mungkin dalam menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

“Menurut PSI, PPKM Darurat ini, kami mohon agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jangan sampai kita bisa mengalami kerugian dua kali. Karena kekurang seriusan ya dalam menjalani dan mengatur (PPKM Darurat),” kata Pelaksana Tugas Sekjen DPP PSI, Dea Tunggaesti, dalam acara Menyelamatkan Rakyat di Masa PPKM Darurat, yang disiarkan di Facebook PSI, Jumat (16/7/2021) malam.

1. PSI tidak ingin perekonomian terhenti, namun kenaikan kasus COVID-19 masih tinggi
Dea mengatakan pandemik COVID-19 membuat perekonomian negara turun atau merugi. Banyak warga juga mengalami kerugian secara ekonomi akibat wabah virus corona.

Karena itu, dia meminta pemerintah agar pemberlakuan PPKM Darurat bisa berjalan efektif. Dia tidak ingin perekonomian turun dan angka kasus COVID-19 tetap tinggi meski sudah diberlakukan PPKM Darurat.

Bila angka kasus COVID-19 bisa dikendalikan, kata Dea, tingkat keterisian bed occupancy di tiap rumah sakit juga bisa ikut menurun.

“Kerugian yang kedua adalah jika apabila perekonomian terpaksa kita stop, tetapi angka masih tinggi (sia-sia). Untuk itu kami selalu mendorong, kami mohon agar selalu dipastikan bahwa masa PPKM Darurat ini dipastikan untuk menjaga penularan angka COVID-19 supaya semakin menurun,” ucapnya.

Untuk membantu pemerintah, Dea mengatakan, PSI membagikan bansos berupa nasi boks kepada warga yang membutuhkan. PSI juga melakukan program vaksinasi untuk warga. “Ditargetkan PSI bisa membantu sampai dengan 50 ribu warga. Mudah-mudahan dapat segera tercapai,” kata dia.

2. Staf Kemenkeu akui pemerintah belum maksimal menjalankan PPKM Darurat

Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, mengakui pemerintah belum maksimal dalam menjalankan kebijakan selama masa sulit ini.

“Tentu ini tidak mudah, ini masa yang sangat sulit maka kami berempati. Belum bisa maksimal juga kami mohon maaf, tetapi ini terus kita upayakan,” ucap dia.

Yustinus pun mengakui PPKM Darurat membawa dampak cukup berat bagi masyarakat. Banyak orang kehilangan pekerjaan akibat PPKM Darurat, tetapi dia memastikan pemerintah tidak akan lepas tangan dengan fakta lapangan tersebut.

“Maka sekarang sedang dirumuskan, besok mudah-mudahan pak presiden sudah bisa mengumumkan atau dalam waktu segera bentuk dukungan-dukungan konkret ini. Ini terus diupayakan pemerintah, pemerintah tidak mau lepas tanggung jawab, mau komit untuk menjaga ini,” ucap dia.

3. Penyebab yang dialami pemerintah dalam mengatasi pandemik COVID-19

Di sisi lain, Yustinus juga memaparkan apa yang menjadi kendala bagi pemerintah, baik dalam PPKM Darurat secara khusus maupun penanganan pandemik COVID-19 secara keseluruhan.

“Nah, kalau saat ini masih ada beberapa kendala memang kami rasa ini persoalan teknis administratif, bukan untuk menggampangkan dan mengesampingkan, tapi ini fakta,” ujarnya.

Indonesia, sambung Yustinus, merupakan negara yang terlalu banyak prosedur dan terlalu banyak urusan teknis administrasinya. Karena itu, kata dia, pandemik COVID-19 dan PPKM Darurat bisa menjadi momen yang tepat untuk memperbaiki masalah tersebut.

“Ini harusnya sekarang jadi terobosan sebenarnya, bagaimana pemberian bansos bisa lebih efektif, bagaimana insentif tenaga kesehatan bisa diberikan lebih cepat, termasuk klaim-klaim rumah sakit juga bisa lebih dipercepat,” tutur dia.

Sumber: https://www.idntimes.com/news/indonesia/sachril-agustin-berutu/psi-ppkm-darurat-sebabkan-dua-kerugian-jika-tak-dijalani-serius/3

Di Tengah Kesibukan Bantu Rakyat, Sekolah Kader Digital PSI Angkatan Kedua Digelar
Liputan Nasional

Di Tengah Kesibukan Bantu Rakyat, Sekolah Kader Digital PSI Angkatan Kedua Digelar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi menggelar Sekolah Kader Solidaritas Indonesia Angkatan Kedua mulai 8 Juli 2021.

Pembelajaran dilakukan secara digital melalui aplikasi khusus yang merupakan terobosan baru bagi partai politik di Indonesia.

“Di tengah kesibukan membantu korban pandemi dan meringankan warga yang isoman dengan berbagi rice box, PSI tetap menggelar pendidikan kader. Ini merupakan upaya kami untuk memiliki kader yang kompeten dan berintegritas,” kata Ketua DPP PSI sekaligus Kepala Sekolah Kader Solidaritas Indonesia, Isyana Bagoes Oka, dalam keterangan tertulis pada Jumat (9/7/2021).

Seperti Angkatan Pertama, Sekolah Kader Solidaritas Indonesia diikuti para pengurus PSI di berbagai level, baik yang di Tanah Air maupun di luar negeri.

Untuk Angkatan Kedua, seluruh anggota DPRD PSI di berbagai daerah juga diwajibkan mengikuti Sekolah Kader Solidaritas Indonesia.

“Kondisi pandemi tidak menyurutkan semangat dan antusiasme pengurus dan anggota legislatif PSI untuk terus belajar dan meng-upgrade diri. Apalagi metode online membuat setiap peserta bisa mengikuti pembelajaran dari mana saja dan kapan saja, sesuai waktu masing-masing dan tidak perlu hadir di satu tempat secara fisik. Metode pembelajaran yang 100 persen tanpa tatap muka ini juga saat cocok diterapkan di tengah pandemi COVID 19,” ujar Isyana.

Untuk Angkatan Kedua ini, ada sekitar 1.200 peserta yang terlibat selama satu bulan pembelajaran, dari 8 Juli sampai 8 Agustus 2021.

Di akhir periode pembelajaran, peserta akan mengikuti webinar yang juga digelar secara online.

Isyana melanjutkan, program ini diharapkan mampu memperluas wawasan dan menambah keterampilan berpolitik para kader.

“Seluruh materi Sekolah Kader menjadi bekal mereka dalam berpolitik, memperkuat optimisme PSI untuk bertarung di Pemilu 2024 mendatang, sekaligus mempersiapkan diri untuk mengikuti verifikasi KPU yang sudah di depan mata,” pungkas Isyana.

Sumber : https://www.tribunnews.com/nasional/2021/07/09/di-tengah-kesibukan-bantu-rakyat-sekolah-kader-digital-psi-angkatan-kedua-digelar

Fraksi PSI Surabaya: Mari Saling Membantu Program Vaksinasi
Liputan Nasional

Fraksi PSI Surabaya: Mari Saling Membantu Program Vaksinasi

Jatim.GenPI.co – Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya menilai jika vaksinasi masal yang dilakukan oleh pemkot sudah menunjukkan progres yang semakin signifikan. Apa lagi, pelaksanaan vaksin masal itu didukung dengan sikap gotongroyong bersama jajaran TNI, Polri dan element masyarakat.

“Kita lihat sekarang semua diperbanyak, saling gotong royong dan saling membantu,” kata Wiliam kepada GenPI.co, Minggu (27/6).

Ketua Fraksi PSI Kota Surabaya, Wiliam Wirakusuma menyebut, dengan upaya yang ada pihaknya optimis bahwa vaksinasi itu bisa semakin banyak lagi warga yang mendapatkan jatah suntikan.

“Kita memang ingin secepat dan sebanyak mungkin warga Surabaya segera divaksin,” jelasnya Berdasarkan data cakupan vaksinasi di Kota Surabaya, sudah mencapai 1.3 juta jiwa lebih. Meski begitu, masyarakat tak boleh terlena dengan jumlah penyuntikan yang sudah dilakukan.

Protokol kesehatan (prokes) adalah harga mati yang harus ditetapkan secara displin, guna meminimalisir makin tingginya lonjakan kasus di Kota Surabaya.

Berdasarkan data lawancovid-19.surabaya.go.id, jumlah kasus aktif per tanggal 26 Juni 2021 ini mencapai 451 kasus. Kemudian kumulatif konfirmasi sebanyak 25.116, kasus sembuh 23.274 dan 1.391 kasus meninggal. (nan)

 

Sumber: https://jatim.genpi.co/hot-news/3961/fraksi-psi-surabaya-mari-saling-membantu-program-vaksinasi

PSI: Pemerintah dan DPR Harus Mempertimbangkan Membubarkan KPI
Liputan Nasional

PSI: Pemerintah dan DPR Harus Mempertimbangkan Membubarkan KPI

Merdeka.com – Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha meminta pemerintah dan DPR mengevaluasi kinerja dan meninjau ulang keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

“Pemerintah dan DPR harus mengevaluasi ulang dan mempertimbangkan untuk membubarkan KPI,” kata Plt Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha di Jakarta, Minggu (27/6).

Menurutnya, lembaga tersebut cukup banyak menimbulkan kontroversi sehingga harus dievaluasi demi perbaikan ke depan. Terbaru adalah saat KPI pusat membatasi jam tayang 42 lagu berbahasa Inggris dan hanya boleh disiarkan di radio setelah pukul 22.00 WIB.

PSI memahami bahwa KPI hadir sebagai perwujudan amanat Undang-Undang Penyiaran nomor 32/2002. Tetapi kinerja lembaga tersebut tetap harus selalu dievaluasi. Ia menilai selama ini KPI lebih sibuk berupaya menyensor iklan Shopee, mengawasi isi siaran YouTube, Netflix dan lain sebagainya.

“Lembaga ini tidak relevan lagi dengan zaman, tidak bermanfaat untuk masyarakat, dan hanya rajin memicu kontroversi tidak perlu. Pajak rakyat harus demi kemaslahatan rakyat. Relevan dan bermanfaat atau dibubarkan,” jelasnya seperti dilansir dari Antara.

Pada 2019, PSI mengkritisi rencana KPI yang berniat ikut mengawasi YouTube, Facebook, Netflix, dan media digital lainnya. Dalam Undang-Undang Penyiaran, kewenangan KPI mencakup lembaga siaran yaitu televisi dan radio, tidak termasuk media digital.

Di sisi lain, ironisnya, PSI menilai KPI gagal mengawasi kualitas isi siaran televisi dan selama bertahun-tahun mendiamkan berbagai acara yang tidak mendidik namun tetap tayang dan ditonton jutaan rakyat setiap hari.

“Banyak kritik dilontarkan, tapi KPI tidak juga berubah,” tutup Giring.

Oleh karena itu, lanjutnya, PSI mendorong pemerintah segera mengevaluasi kinerja KPI agar perbaikan di lembaga itu semakin baik ke depannya terutama dalam hal penyiaran yang berkualitas. [fik]

 

Sumber: https://www.merdeka.com/peristiwa/psi-pemerintah-dan-dpr-harus-mempertimbangkan-membubarkan-kpi.html

PSI soal Presiden 3 Periode: Menjebak, Jokowi Ingin Tinggalkan Legacy Terbaik
Liputan Nasional

PSI soal Presiden 3 Periode: Menjebak, Jokowi Ingin Tinggalkan Legacy Terbaik

Setelah Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari dan politikus PDIP Effendi Simbolon, kini lahir pula relawan Jokowi Prabowo (Jok-Pro) yang mendukung penuh wacana itu.

Merespons hal ini, Ketua DPP PSI Tsamara Amany mengatakan sikap PSI sejalan dengan Jokowi yang menolak untuk tiga periode.
“PSI selaras dengan sikap Pak Jokowi, yaitu fokus urus persoalan bangsa dan tinggalkan legacy terbaik untuk Indonesia,” kata Tsamara saat dimintai tanggapan, Senin (21/6).

Tsamara menilai, Jokowi sudah dengan jelas berbicara mengenai isu tiga periode, dan sudah tegas bahwa eks Wali Kota Solo itu tak ingin melanjutkan ke periode ketiga.

“Beliau (Jokowi) dengan tegas menyatakan bahwa ini wacana yang sengaja dibangun untuk menjebak dirinya. Ini pernyataan keras dari Pak Jokowi. Secara jelas beliau tak ingin diseret ke permainan politik semacam ini,” urai mahasiswa Magister di New York University ini.

Lebih lanjut, Tsamara meyakini Jokowi lebih fokus menangani pandemi COVID-19 di tanah air ketimbang fokus pada wacana tiga periode menjadi presiden.

“Apalagi saya percaya betul bahwa Pak Jokowi saat ini sedang fokus menyelesaikan persoalan COVID-19 yang genting. Jadi, dibanding membahas wacana ini, lebih baik kembali fokus ke persoalan yang sedang melanda Indonesia,” pungkas Tsamara.
Sebagaimana diketahui, PSI di Pilpres 2019 adalah pendukung Jokowi. Namun, PSI tak lolos ke Senayan karena tak memenuhi ambang batas parlemen. Namun di DPRD daerah PSI memiliki kursi.

Sumber : https://kumparan.com/kumparannews/psi-soal-presiden-3-periode-menjebak-jokowi-ingin-tinggalkan-legacy-terbaik-1vz5PT3RMsY/full