Liputan Nasional

PSI Ingin Rekrut Lebih Banyak Caleg dari Kalangan Profesional

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terus melakukan persiapan jelang keikutsertaannya dalam Pemilu 2019. Sebagai partai baru, PSI mengusung konsep terbuka khususnya dalam perekrutan calegnya.

Ketua Umum PSI Grace Natalie mengatakan setiap caleg yang maju melalui PSI harus melalui tahapan seleksi dari juri independen. Dia menjelaskan, saat ini caleg yang sudah mendapatkan tiket dari PSI kebanyakan berasal dari kalangan profesional yang baru pertama kali terjun ke dunia politik.

“Kami harap semakin banyak lagi putra atau putri terbaik bangsa yang akan mau mengikuti para bro dan sis yang sudah mendaftar. Boleh dilihat semuanya kebanyakan adalah orang-orang yang tak pernah bersentuhan dengan politik sebelumnya tapi mereka mau membawa kompetensi mereka masuk ke dalam sistem,” kata Grace di Kantor DPP PSI, Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim, Jakarta, Kamis, (22/2).

Grace menyadari permasalahan di Indonesia tidak hanya berasal dari satu bidang saja. Sehingga dengan semakin banyak caleg dari kalangan profesional yang ahli di berbagai bidang, menurutnya mampu untuk mengurai permasalahan di Indonesia.

“Kita butuh sebanyak-banyaknya orang dengan berbagai latar belakang karena permasalahan bangsa ini beragam dan bermacam bidang. Jadi kita butuh insight dari mereka dengan visi atau kemampuan untuk menganalisa masalah,” ujar Grace.

“Toh nanti juga dibekali dengan staf ahli, kita bisa undang berbagai stakeholder untuk menceritakan problem-nya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Grace menegaskan kalangan profesional yang dimaksud bukan hanya ahli di bidangnya, tapi juga mau benar-benar bekerja untuk rakyat. Sebab, menurutnya, saat ini banyak anggota dewan yang tidak bertanggung jawab atas jabatan yang diembannya.

“Tapi intinya di situ adalah orang-orang yang mau kerja, yang mau jadi wakil rakyat, yang mau masuk, siap mengabdi minimal lima hari seminggu. Karena saya dengar masih banyak anggota dewan yang masuk kerja cuma 2-3 hari seminggu, yang seenaknya bikin libur komisi, yang tidak bertanggung jawab posisi mereka sebagai wakil rakyat,” ungkap Grace.

Sumber

PSI: Larangan Iklan Partai Tidak Adil
Liputan Nasional

PSI: Larangan Iklan Partai Tidak Adil

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menyayangkan larangan beriklan sebelum masa kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Grace, aturan ini tidak mencerminkan keadilan. Mantan pembawa acara televisi ini mengatakan partai baru akan dirugikan.

“Ini tidak setara. Karena ada partai sudah terkenal dan ada partai yang baru bayi yang tengah berusaha agar orang itu tahu,” kaya dia di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2018).

Menurut Grace, sebuah iklan bagi PSI bertujuan pengenalan partai kepada publik. Ia menegaskan tidak ada ajakan mencoblos sebelum waktunya.

“Jadi tolong ditimbang betul aturannya, asal (iklan) tidak ada visi misi, (tidak) mendorong memilih sebelum kampanye. Tapi untuk memperkenalkan diri masa tidak boleh?” dia mempertanyakan.

Larangan ini sebelumnya ditegaskan Ketua KPU RI Arief Budiman saat menjawab pertanyaan soal iklan nomor urut partai di media massa, khususnya televisi.

Pembatasan ini diberlakukan sampai dimulai masa kampanye 23 September 2018. Dia berpendapat, hal ini dilakukan agar tak menimbulkan polemik antarpartai.

Sumber

PSI, Grace Natalie, dan Citra Partai Anak Muda
Liputan Nasional

PSI, Grace Natalie, dan Citra Partai Anak Muda

Kehadiran Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) meramaikan panggung politik Tanah Air menjelang Pemilu 2019. Pemilu tahun depan menjadi kali pertama bagi PSI berkontestasi. PSI mendapatkan nomor urut 11 dan akan bersaing dengan 13 parpol lain dalam memperebutkan suara pemilih.

Beranggotakan anak-anak muda yang dikomandani Ketua Umum Grace Natalie, PSI bertekad mengubah kondisi politik di Indonesia.

Sejarah

PSI adalah partai politik yang didirikan setelah Pemilu 2014. Partai ini menyelenggarakan Kopi Darat Nasional (KopDarNas) perdana di Jakarta pada 16 November 2015.

PSI mengisi partainya dengan politisi-politisi muda. Ketua Umum PSI Grace Natalie, misalnya, saat ini baru berusia 35 tahun. Pengurus daerah PSI juga rata-rata baru berusia 20-30 tahun.

Bahkan, ada aturan tertulis bahwa pengurus partai maksimal berusia 45 tahun dan tidak pernah menjadi pengurus parpol lain.

PSI juga menaruh perhatian besar terhadap keterlibatan perempuan. Partai ini dinyatakan lolos pemilu dengan persentase keterwakilan perempuan tertinggi, yakni 66,66 persen.

PSI resmi menjadi badan hukum setelah melalui verifikasi Kementerian Hukum dan HAM pada 7 Oktober 2016. Pada 17 Februari 2018, KPU menyatakan PSI lolos sebagai peserta Pemilu 2019.

Perubahan

Sejak awal berdiri, PSI bertekad membawa perubahan kondisi politik di Indonesia serta ingin menjadi kendaraan baru, khususnya bagi anak-anak muda yang sudah tidak percaya dengan parpol lama.

Sindiran kepada parpol-parpol lama pun berkali-kali dilayangkan Grace Natalie. Terakhir, saat ia menyampaikan sambutan ketika pengundian dan penetapan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2019 di kantor KPU, Jakarta, Minggu (18/2/2018).

Awalnya, Grace menceritakan bagaimana PSI dalam tiga tahun pertama mencoba membangun partai dengan baik. Bahkan, untuk menjadi peserta Pemilu 2019, mereka harus memenuhi persyaratan yang dinilainya sangat berat.

“Persyaratan yang mahaberat yang dibuat para senior di parlemen berhasil kami patahkan. Akhirnya kami berhasil menjadi peserta pemilu,” kata Grace disambut riuh pendukungnya.

Grace kembali memberikan pernyataan tegas ketika mengatakan bahwa dua hal yang menjadi fokus perjuangan PSI adalah menghapus korupsi dan intoleransi. Oleh karena itu, kata Grace, PSI menetapkan rekrutmen terbuka yang transparan dan profesional.

“Kami mencari orang yang tidak akan merampok uang negara karena proses rekrutmen yang tidak jelas,” katanya.

Grace menegaskan, untuk menjadi bagian dari PSI, tidak dibutuhkan mahar. Ada dua hal yang berlaku dalam seleksi terbuka PSI, yaitu kompetensi dan integritas.

“Dengan nomor 11, kami siap memenangi pemilu dengan mengisi kursi-kursi parlemen. Tidak akan merampok uang rakyat dan tidak akan membentengi diri dari kritik,” ujar Grace.

Pemilu 2019

Menjelang Pemilihan Presiden 2019, PSI sudah menyatakan dukungannya kepada Presiden Joko Widodo untuk meneruskan kepemimpinan dua periode.

Sementara dalam pemilu legislatif, sebagai pendatang baru, PSI memasang target cukup tinggi, yakni minimal 20 persen kursi DPR.

Dengan demikian, PSI bisa melewati ambang batas pencalonan presiden yang diatur dalam UU Pemilu. PSI juga berharap bisa mengusung calon presiden sendiri pada pemilu berikutnya.

“Karena presidential threshold berdasarkan UU Pemilu 20 persen, PSI menargetkan untuk bisa meraih 20 persen kursi,” kata Grace, Selasa (10/9/2017).

Grace mengakui, sebagai partai politik baru, target tersebut sangat ambisius. Namun, ia optimistis target tersebut bisa tercapai di tengah minimnya kepercayaan masyarakat terhadap partai lama. Meski demikian, survei terakhir yang dirilis berbagai lembaga menyatakan bahwa suara PSI masih berada di kisaran 1 persen.

Survei terakhir Poltracking pada 27 Januari-3 Februari 2018 menunjukkan bahwa elektabilitas PSI masih 1,1 persen. Angka ini sudah melampaui elektabilitas partai yang lebih dulu berkiprah, seperti PBB dan PKPI.

Sumber

Ajak 122 Advokat, PSI akan Gugat UU MD3 karena Buat DPR Antikritik
Liputan Nasional

Ajak 122 Advokat, PSI akan Gugat UU MD3 karena Buat DPR Antikritik

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan melakukan judical reviewke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). UU yang baru saja disahkan itu membuat DPR menjadi imun dan antikritik.

“Revisi UU MD3 itu mencederai demokrasi. Para anggota DPR itu memperlihatkan watak mereka yang menutup diri terhadap suara kritis rakyat sebagai konstituen,” ujar Ketum PSI Grace Natalie dalam keterangan tertulis PSI, Rabu (21/2/2018).

Sejumlah pasal di UU MD3 menuai kontroversi lantaran menyebabkan DPR menjadi imun dan antikritik. Beberapa pasal kontroversial tersebut adalah Pasal 73 mengenai permintaan DPR kepada Polri untuk memanggil paksa, bahkan dapat dengan penyanderaan, kemudian setiap orang yang menolak memenuhi panggilan para anggota Dewan, serta Polri wajib memenuhi permintaan tersebut. Lalu Pasal 122 huruf k mengenai wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum kepada siapa pun yang merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya.

Selanjutnya, Pasal 245 yang menyatakan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan presiden dan pertimbangan MKD. PSI menilai sejumlah pasal kontroversial dalam UU MD3 yang disahkan DPR dan pemerintah itu akan menjadikan DPR sebagai lembaga yang adikuasa, anti-kritik, dan kebal hukum.

PSI akan mengajukan judical review (JR) ke MK pada Jumat (23/2) mendatang sekitar pukul 10.00 WIB. Gugatan akan disampaikan PSI melalui Jaringan Advokasi Rakyat (Jangkar) Solidaritas.

Gugatan akan diajukan setelah PSI menggelar polling di akun media sosial dengan hasil 91 persen responden mendukung gugatan tersebut. Melihat desakan publik yang tecermin dari hasil polling, PSI memastikan akan mewakili kepentingan kader dan publik dengan mengajukan JR ke MK.

“Bila pemanggilan paksa oleh DPR terjadi, masyarakat atau pemohon akan tidak berani mengontrol perilaku DPR yang telah dipilih rakyat itu sendiri,” kata perwakilan dari Jangkar Solidaritas, Kamaruddin, dalam keterangan tertulis yang sama.

“Pemanggilan ini adalah bentuk pembungkaman suara kritis rakyat terhadap DPR atas kinerja mereka yang buruk. Pasal ini berpotensi digunakan untuk mempidanakan suara-suara rakyat yang sedang memperjuangkan hak mereka,” imbuhnya.

Kamaruddin juga mengatakan pasal di UU MD3 soal hak imunitas anggota Dewan melawan konstitusi. Sebab, aturan hak imunitas pada UU MD3 berlaku untuk semua tindakan pidana umum anggota DPR.

“Padahal hak imunitas diberikan oleh Konstitusi kepada anggota DPR hanya terkait dengan tugas anggota DPR,” jelas Kamaruddin.

PSI pun mengajak 122 pengacara bergabung dalam gugatan UU MD3 ini. Angka 122 sendiri diambil dari pasal 122, yang dianggap mewakili kekeliruan UU MD3. Para pengacara yang ingin bergabung bisa mendaftar ke [email protected]

Sebelumnya, UU MD3 juga telah digugat oleh Forum Kajian Hukum & Konstitusi (FKHK) pada Rabu (14/2). Forum ini terdiri dari beberapa advokat dan akademisi hukum.

Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo juga disebut tak akan menandatangani UU MD3. Ini disebabkan pasal-pasal kontroversi itu.

“Presiden cukup kaget juga (mengenai pasal imunitas dan pemanggilan paksa, red), makanya saya jelaskan. Masih menganalisis ini, dari apa yang disampaikan belum menandatangani dan kemungkinan tidak menandatangani,” sebut Menkum HAM Yasonna Laoly, Selasa (20/2).
(elz/tor)

Sumber

Jangkar Solidaritas Siapkan Uji Materi UU MD3
Liputan Nasional

Jangkar Solidaritas Siapkan Uji Materi UU MD3

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui Jaringan Advokasi Rakyat Solidaritas (Jangkar Solidaritas) akan mengajukan uji materi (judicial review) revisi UU MPR, DPR, DPD & DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (23/2).

Ketua Umum PSI, Grace Natalie, menyatakan revisi UU MD3 itu mencederai demokrasi. “Revisi UU MD3 itu mencederai demokrasi. Para anggota DPR itu memperlihatkan watak mereka yang menutup diri terhadap suara kritis rakyat sebagai konstituen,” ujar Grace, dalam siaran persnya kepada Republika.co.id, Rabu (21/2).

Gugatan ini juga diajukan setelah mengetahui hasil polling di akun media sosial PSI yang menyatakan 91 persen responden mendukung pengajuan gugatan tersebut. Karena desakan publik yang tercermin dari hasil polling, PSI mewakili kepentingan anggota dan publik akan ke MK.

Bagi PSI, sejumlah pasal kontroversial dalam revisi UU MD3 yang disahkan DPR dan Pemerintah akan menjadikan DPR sebagai lembaga yang adikuasa, anti-kritik, dan kebal hukum.

Beberapa pasal kontroversial tersebut adalah Pasal 73, mengenai permintaan DPR kepada Polri untuk memanggil paksa, bahkan dapat dengan penyanderaan, setiap orang yang menolak memenuhi panggilan para anggota dewan, serta Polri wajib memenuhi permintaan tersebut. Pasal 122 huruf k, mengenai wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum kepada siapapun yang merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya.

Selanjutnya, Pasal 245 yang menyatakan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan presiden dan pertimbangan MKD.

Sementara itu, Kamaruddin dari Jangkar Solidaritas menyoroti bahwa pasal 122 huruf k dapat membuat rakyat takut untuk mengkritik DPR di tengah kinerja di tengah mereka  yang terpuruk. “Bahwa pada prinsipnya kami sepakat semua kehormatan dan nama baik seseorang manusia harus kita hormati. Semua kehormatan dan nama baik seluruh rakyat kita jaga, apalagi kehormatan dan nama baik DPR. Tetapi jangan sampai anggota DPR seluruh Indonesia memakai Lembaga Kehormatan perwakilan rakyat Indonesia untuk mengkriminalkan rakyatnya sendiri,” kata Kamaruddin.

Lebih lanjut, Kamaruddin mengatakan, “Kita berharap alat kelengkapan DPR tidak melakukan upaya-upaya secara sistematis dan terstruktur dengan memakai institusi negara untuk melakukan kriminalisasi terhadap suarat-suara rakyat yang kritis.”

Lebih lanjut, PSI juga melihat pasal 73 Revisi UU MD3 berpeluang menyeret kepolisian ke ranah politik sekaligus merendahkan fungsi kepolisian dalam melakukan penegakan hukum menjadi sekadar alat untuk menjalankan keputusan politik.

“Bila pemanggilan paksa oleh DPR terjadi, masyarakat atau pemohon akan tidak berani mengontrol perilaku DPR yang telah dipilih rakyat itu sendiri. Pemanggilan ini adalah bentuk pembungkaman suara kritis rakyat terhadap DPR atas kinerja mereka yang buruk. Pasal ini berpotensi digunakan untuk mempidanakan suara-suara rakyat yang sedang memperjuangkan hak mereka,” kata Kamaruddin.

Bagi PSI, seharusnya DPR sebagai lembaga publik perlu membangun sistem yang membuka akses seluas-luasnya bagi publik untuk mengetahui, memberi masukan, aspirasi dan kritik terhadap kinerja anggota dan lembaga DPR. Selain itu, langkah DPR dalam revisi UU MD3 ini merupakan sebuah langkah mundur bagi demokrasi, yang semakin membuat lembaga tersebut makin tidak dipercaya masyarakat.

Menyangkut Pasal 245 ayat (1) yang mengatur tentang hak imunitas anggota DPR, ini juga melawan konstitusi. Sebab, hak imunitas anggota DPR di sana berlaku untuk semua tindakan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota DPR.

“Padahal hak imunitas diberikan oleh Konstitusi kepada anggota DPR hanya terkait dengan tugas anggota DPR,” ujar Kamaruddin.

Untuk pengajuan gugatan materi ini, PSI mengundang  122 pengacara bergabung – angka 122 diambil dari Pasal 122 yang dianggap mewakili kekeliruan Revisi UU MD3.

Sumber

Politisi-politisi Muda PSI Siap Bertarung di Pemilu
Liputan Nasional

Politisi-politisi Muda PSI Siap Bertarung di Pemilu

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendapat nomor 11 dalam pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pemilu 2019 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Minggu (18/2). Ketua Umum PSI, Grace Natalie, menyatakan PSI telah membuktikan bahwa orang muda mampu berkiprah di pentas politik nasional.

Kata Grace, persyaratan calon peserta pemilu kali ini sebenarnya mahaberat. Namun, PSI akhirnya bisa memenuhi semua syarat yang aturannya dibuat oleh para anggota parlemen itu.

“Terima kasih buat para pengurus dari Sabang sampai Merauke yang telah bekerja keras untuk mewujudkan ini semua. Mereka 70 persen masih di bawah 35 tahun, semua orang muda,” kata Grace, Senin (19/2).

PSI menawarkan pembaruan dalam politik Indonesia. Misalnya dengan melakukan proses rekrutmen bakal calon legislatif (bacaleg) secara terbuka. Para bakal caleg tak perlu datang ke para pimpinan PSI membawa ‘Apel Malang atau Apel Washington’, kata Grace. “Apel” yang dia maksud adalah semacam kata sandi saat kongres Partai Demokrat 2010 untuk menyebut uang suap.

“Para kandidat kemudian diuji para panelis independen, yang rekam jejak mereka bisa dicek semua orang,” kata Grace.

PSI menyadari mustahil menghindari politik. Selama masih hidup, warga negara pasti akan berurusan dengan politik. Maka hal yang bisa dilakukan adalah memasukkan orang-orang baik dan kompeten ke politik.

Bro dan Sis di seluruh Indonesia, berbanggalah. Dengan nomor 11, kami siap memenangkan Pemilu, dengan mengisi kursi-kursi parlemen. Kami tidak akan merampok uang rakyat dan tidak akan membentengi diri dari kritik,” kata Grace.

PSI sendiri berpolitik dengan maksud memerangi dua masalah utama bangsa. Pertama, korupsi; dan kedua, intoleransi. Dia menyatakan, para kader PSI telah meninggalkan zona nyaman masing-masing untuk memperbaiki Indonesia.

“Tetapi kami bukan tipe politisi yang meminta suara rakyat, memohon-mohon suara rakyat, tapi ketika sudah berada di dalam malah membangun benteng dari rakyat,” kata Grace.

Sumber

PSI Siap Kampanye ‘Darat dan Udara’
Liputan Nasional

PSI Siap Kampanye ‘Darat dan Udara’

Usai ditetapkannya PSI sebagai peserta pemilu 2019, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) langsung bersiap melakukan kampanye. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI, Raja Juli Antoni mengaku PSI siap tancap gas melakukan kampanye ‘darat’ dan ‘udara’.

“Di darat kita segera lakukan seleksi caleg terbuka kembali. Pendaftaran dibuka sampai tanggal 31 Maret. Kualitas caleg yang baik kami harapkan akan menjadi ‘jubir-jubir’ PSI di darat,” kata Raja Juli saat dihubungi Republika.co.id, Senin (19/2).

Sedangkan untuk strategi kampanye di udara, PSI mengatakan akan lebih gencar lagi memaksimalkan peran medsos. “Insya Allah efektif,” katanya.

Terkait asal dana kampanye, Raja menyebut dana berasal dari simpatisan dan jaringan perkawanan. “Alhamdulillah kartu SAKTI yang kami inisiasi terus bergerak. Di daerah-daerah banyak yang daftar/beli,” ujarnya.

Sesuai pengundian nomor urut yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Ahad (18/2), PSI memperoleh nomor urut 11.

Sumber

Grace Natalie: PSI Partai Antikorupsi dan Bukan Partai Oligarki
Liputan Nasional

Grace Natalie: PSI Partai Antikorupsi dan Bukan Partai Oligarki

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019 dengan nomor urut 11 langsung menggelar jumpa pers. Dalam jumpa pers, PSI mengungkap 11 alasan PSI pantas dipilih masyarakat Indonesia.

Pertama, komitmen PSI yang tegas melawan korupsi. Ketua umum Grace Natalie mengatakan bahwa PSI mendukung penguatan KPK dan menolak upaya pelemahan lembaga antirasuah tersebut.

“Sulit membayangkan upaya pembersihan itu dilakukan partai yang politisinya terlibat dalam upaya untuk melemahkan KPK, ataupun yang selama ini banyak kadernya terlibat korupsi,” kata Grace di DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin (19/2).

Grace melanjutkan, PSI partai anak muda. Citra PSI sebagai partai politik muda tercermin dalam komposisi kepengurusan dengan 100 persen pengurus di bawah 45 tahun. Lebih spesifik, kepengurusan daerah, 70 persen di antaranya masih di bawah 35 tahun.

Grace mengungkapkan bahwa PSI melakukan terobosan baru dalam rekrutmen calon legislatif (caleg) terbuka.

“Bagi PSI, salah satu akar permasalahan korupsi adalah proses rekrutmen yang tertutup, eksklusif dan nepotis. Sedikit sekali tempat bagi mereka yang kompeten, jujur dan bersih, untuk itu, PSI membangun terobosan baru dalam rekrutmen caleg yang melibatkan panelis independen,” jelas Grace.

Kemudian, PSI bukan partai oligarki. Grace menegaskan, PSI tidak dipimpin dengan gaya kepemimpinan yang berpusat pada segelintir orang.

“Di PSI tidak ada pemilik saham tunggal atau sekelompok oligarki yang mengendalikan kebijakan partai,” ujarnya.

Sumber

Mengenal PSI, Partai Milenial Peserta Baru di Pemilu 2019
Liputan Nasional

Mengenal PSI, Partai Milenial Peserta Baru di Pemilu 2019

Dari 14 partai peserta Pemilu 2019, ada empat partai baru untuk berebut suara dalam kontestasi Pemilu 2019 mendatang. Salah satunya adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai yang menyasar kalangan muda ini berdiri setelah pilpres tahun 2014 silam.

Partai ini dipimpin oleh mantan presenter berita Grace Natalie. Saat ini, pengurus pimpinan pusat dari PSI terdiri dari sembilan orang yakni Grace, Raja Juli Antoni selaku Sekjen, serta Ketua DPP yaitu Suci Mayang Sari, Isyana Bagoes Oka, Tsamara Amany, Sumardy Ma, Danik Eka Rahmaningtyas, Satia Chandra Wiguna, dan Lila Zuhara. Isyana Bagoes Oka diketahui merupakan mantan presenter televisi. Sementara Tsamara dikenal luas sebagai selebtweet dan aktivis muda.

Para pengurus pusat PSI rata-rata berusia 20 hingga 30 tahun. Selain tak boleh berusia lebih dari 45 tahun, syarat lain untuk bisa bergabung dengan partai ini adalah para calon tak boleh berasal dari “bekas” partai lain.

Sebab, partai ini tidak mau bertumpu kepada seorang tokoh untuk mengangkat nama partai, seperti partai politik lain. Partai ini juga mengklaim transparansi sumbangan finansial yakni dengan memisahkan pengaruh bisnis dari operasional partai.

Ketua Umum PSI Grace Natalie tak menampik ada peran pengusaha yang mendanai kegiatan-kegiatan PSI. Salah satunya adalah pengusaha yang malang melintang di dunia politik, Jeffrie Geovanie.

Meski begitu, Grace menyebutkan bahwa dana yang diperoleh biasanya lebih dari penggalangan dana baik melalui situs fundraising di kitabisa.com, maupun dari toko online yang dikelola PSI, yaitu tokosolidaritas.com.

Selain itu, dalam pengelolaan keuangan partai, PSI mengajak masyarakat berkontribusi membantu partai lewat program crowdfunding yang bernama Kartu Sakti (Solidaritas Anti Korupsi dan Anti Intoleransi).

Grace menjelaskan, ada 6 kategori kartu dengan nilai beragam mulai dari Rp 25 ribu per tahun hingga Rp 1 miliar per tahun. Mereka yang memiliki Kartu Sakti ini, memiliki kewenangan untuk ikut menentukan arah kebijakan partai.

Grace melanjutkan, crowdfounding partai politik yang bersumber dari publik juga dapat menghilangkan budaya mahar politik. Menurutnya, mahar politik akan hilang ketika partai didanai dan digerakan oleh publik, bukan segelintir petinggi partai.

Menurut Grace, peluncuran Kartu Sakti tersebut sebagai bentuk upaya PSI menghindari perilaku koruptif. Sehingga, PSI mencari sumber dana lewat partisipasi publik yang mau menjadi bagian dari PSI dengan membeli kartu Sakti.

Partai dengan nomor urut 11 ini juga menggaet beberapa tokoh anak muda untuk bergabung. Beberapa di antaranya adalah Giring Ganesha (vokalis band Nidji), Mohammad Guntur Romli (aktivis NU), dan Hariyanto Arbi (atlet bulutangkis).

Usai secara resmi menyandang status sebagai peserta pemilu 2019, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Isyana Bagoes Oka, memasang target tinggi dengan meraup jatah 20 persen kursi di parlemen.

Target tinggi tersebut bukan tanpa alasan. Sebab ke depannya PSI ingin memajukan calon presidennya sendiri. Ambisi politik PSI pun tinggi. Ketum PSI Grace Natalie berharap partainya bisa mengusung capres sendiri.

“Menang pemilu agar kita bisa mengajukan calon presiden dari PSI sendiri, bukan kami. Karena PSI selalu akan melakukan jajak pendapat atau kita tanya kepada para member, kepada konstituen PSI, siapa yang layak yang kita beri amanah untuk menjadi calon presiden,” kata Grace usai pengundian nomor urut parpol peserta pemilu 2019 di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (18/2).

Sumber

PSI Bantu Pemenangan Ridwan Kamil-Ganjar
Liputan Nasional

PSI Bantu Pemenangan Ridwan Kamil-Ganjar

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan tetap berpartisipasi memberikan dukungan untuk pemenangan sejumlah calon kepala daerah di Pilkada serentak. Dukungan ini diberikan meski PSI tidak ikut dalam pilkada.

“Kita memberikan dukungan kepada calon-calon yang punya kinerja baik,” ujar Ketua Umum PSI Grace Natalie di kantor DPP PSI, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2018).

Grace menegaskan, PSI memberikan dukungan kepada calon kepala daerah yang memiliki rekam jejak baik. Dukungan ini disebut PSI tanpa imbal balik.

“Kita tawarkan itu kepada orang-orang yang punya kinerja baik track record baik, komitmen anti intoleransi. Kita siap mendukung tanpa mahar, tanpa uang saksi apa pun,” kata Grace.

Dukungan yang akan diberikan yakni mengerahkan anggota PSI untuk membantu tim pemenangan. Bentuk dukungan dicontohkan Grace saat PSI membantu Nurdin Abdullah yang maju di Pilgub Sulsel. PSI membantu dengan mengerahkan tim membuat materi video untuk kampanye di media sosial.

“Kita siap menerjunkan para anggota PSI para pengurus yang jumlah 25 ribu orang dan dengan kriteria verifikasi yang lalu bisa diyakinkan itu bisa diandalkan karena orang-orangnya ada masih hidup masih ada di kota itu, semuanya siap bergerak,” kata Grace.

Soal dukungan untuk calon kepala daerah, PSI menetapkannya berdasarkan diskusi serta polling. Misalnya di Jawa Barat, PSI mendukung cagub Ridwan Kamil dan mendukung cagub Ganjar Pranowo di Jawa Tengah.

“Kalau untuk di Jabar, temen-teman sudah rapat hasilnya mengarah kepada Ridwan Kamil, dalam waktu dekat, minggu ini kita akan deklarasi. Untuk Jateng juga akan deklarasi untuk mas Ganjar. Tapi kalau ada di suatu tempat yang calonnya sama-sama ngga bagus, kita tidak akan mendukung siapa-siapa,” sambung Grace.

Sumber