Kabar Gembira Telah Hadir Biro Pemberdayaan Perempuan dan Anak DPW PSI NTT
Liputan Daerah

Kabar Gembira Telah Hadir Biro Pemberdayaan Perempuan dan Anak DPW PSI NTT

Kupang, mwartapedia.com – Dewan Pimpian Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Pimpinan PSI NTT bersama Koordinator Komite Solidaritas Pelindung Perempuan dan Anak DPP PSI mengadakan launching terbentuknya Biro Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang berlangsung di Kantor DPW PSI NTT, Sabtu (03/7/2021)

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi NTT, dr.Christian Widodo didepan awak media mengatakan DPW PSI NTT saat ini sedang membentuk biro-biro dan salah satunya Biro Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang dilounching hari ini.

“Pembentukan biro ini juga sebagai bentuk solidaritas kami terhadap Perempuan dan Anak karena teman-teman tahu motto kami adalah menebar kebajikan. merawat keragaman dan mengukuhkan solidaritas Indonesia dan salah satu mengukuhkan solidaritas itu adalah dalam bentuk solidaritas kita terhadap perempuan dan anak,”jelasnya.

Ketua DPW PSI juga menambahkan, pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Sis Keren dari DPP PSI untuk fasilitasi kami dalam membentuk Biro Perlindungan Perempuan dan anak.

“Kami berterima kasih kepada Sis Keren yang sudah jauh-jauh datang ke NTT dan Sis Keren juga sudah punya pengalaman yang sangat banyak juga mempunyai nasib yang sama seperti yang dirasakan oleh Kebanyakan orang sehingga beliau akan sama-sama membantu orang lain yang nasibnya sama seperti Sis Keren.”tambahnya.

Pada tempat yang sama, Koordinator Komite Solidaritas Pelindung Perempuan dan Anak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Karen Pooroe menjelaskan bahwa program dari Komite Solidaritas Pelindung Perempuan dan Anak ini sendiri berharap agar menjadi program yang bisa mengadvokasi secara hukum dan juga secara psikologis kepada para korban.

“Banyak aspek yang terjadi antara perempuan dan anak adalah isu yang banyak orang menganggap ini bukan isu yang besar dan tidak terlalu penting jika dibandingkan dengan isu-isu yang lain seperti korupsi tetapi perlindungan perempuan dan anak ini ini adalah fenomena gunung es yang terjadi di negara kita khususnya di Indonesia bagian timur seperti di NTT, Maluku dan Papua dimana banyak sekali kasus-kasus kekerasan antara perempuan dan anak masih sangat marak,”ujarnya.

Dirinya menambahkan, pemberdayaan itu agar perempuan bisa mandiri dan bagaimana bisa mandiri berdiri diatas kaki sendiri untuk menghidupi anak-anaknya yang adalah generasi bangsa supaya menjadi generasi yang hebat.

“Untuk menangani kasus perempuan dan anak selama ini saya berjalan sendiri, punya kemampuan yang terbatas dan bisa berbuat semampu saya akhirnya ketika bertemu dengan teman-teman PSI di Jakarta saya melihat perjuangan PSI sendiri mereka sangat peduli sekali dengan isu perempuan dan anak, Jadi perjuangan kita pelan-pelan tetapi yang pasti kita akan melakukan yang terbaik dan saya senang sekali di NTT ada Bro Dokter Christian, Sis Fat, Sis Vera, setelah saya dilantik pertama kali yang saya kunjungi adalah NTT dant terima kasih atas penyambutan yang sangat luar biasa dengan program-program yang sangat hebat dan ternyata pergerakan beliau-beliau ini sudah sangat luar biasa dalam hal Perlindungan Anak di NTT,”terang jebolan finalis Indonesian Idol.

Sementara itu, Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Vera Therik, kepada awak media mengatakan kita bersyukur DPW PSI telah membentuk Biro Pemberdayaan Perempuan dan Anak di NTT.

“Sebagai ketua Saya bersyukur hari ini kita launching dan ini memang menjadi kebutuhan yang sangat penting saat ini dan kami sedang dalam proses mendata supaya lebih akurat data kita dan ini adalah merupakan program kerja pertama,”ungkapnya.

Dijelaskan Vera bahwa banyak kasus yang dialami oleh perempuan dan anak di NTT seperti saya dan anak saya sendiri yang saat ini sementara didampingi Ibu Fat sehingga dengan adanya Biro ini kita bersyukur karena Tuhan mengijinkan kita mengalami sehingga kita menjadi saluran berkat bagi orang lain.

“Kita juga bukan melayani kekerasan perempuan dan anak bukan hanya kasus-kasus kecil tetapi sampai ke hulu hilir artinya kasusnya bagaimana dia harus menjadi perempuan yang menjadi Single Parent dan menjadi Kepala Keluarga dalam rumah tangganya,”pungkasnya.

Adapun nama-nama pengurus pada Biro Pemberdayaan Perempuan dan Anak DPW PSI NTT adalah Vera Therik sebagai Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Maria Fatima Hadjon Bethan sebagai Penasehat /Konsultan dan juga sebagai Ketua FORKOM Pemerhati Perjuangan Hak2 Perempuan dan Anak Kota Kupang, Lidya Salaou sebagai Anggota, Meyland Tasi, SH pada Bidang Hukum dan dr.Epin di Bidang kesehatan. (ML/IB).

Sumber : https://www.mwartapedia.com/2021/07/kabar-gembira-telah-hadir-biro.html

Jatim 5 Besar Covid-19, PSI Ajak Kepala Daerah Sinergi di Perbatasan
Liputan Daerah

Jatim 5 Besar Covid-19, PSI Ajak Kepala Daerah Sinergi di Perbatasan

TIMESINDONESIA, KEDIRI – Provinsi Jawa Timur (Jatim) masuk dalam jajaran lima besar penyumbang kasus harian positif Covid-19 terbanyak di Indonesia. DKI Jakarta berada di peringkat pertama dengan 13.112 kasus harian terbanyak.

Jawa Barat menyusul di peringkat kedua dengan 7.399 kasus, lalu Jawa Tengah 4,530 kasus, Jawa Timur 2.530 kasus, dan DIY di peringkat kelima dengan 1,665 kasus berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada Senin (6/7/2021) lalu.

Merespons hal tersebut, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Jawa Timur (DPW PSI Jatim) meminta agar para Kepala Daerah dapat saling bersinergi di wilayah perbatasan.

Pasalnya selama penerapan PPKM Darurat PSI Jatim menerima banyak laporan dari beberapa daerah yang tidak terpantau bahkan terkesan diabaikan oleh Pemerintah Daerah.

Seperti halnya yang dikemukakan Tjutjuk Supariono anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, sekaligus Ketua Kaderisasi DPW PSI Jatim. Pihaknya menemukan adanya titik perbatasan antara Surabaya – Gresik yang tidak mendapat perhatian sementara banyak warganya yang terpapar virus Covid-19.

“Perbatasan Surabaya – Gresik, di wilayah Perumahan Menganti Permai, Greenland, dan Menganti Hulaan, warganya banyak yang kena korona dan butuh makanan serta nutrisi, namun lurahnya tidak mau tahu,” ungkap Tjutjuk Supariono pada keterangan yang diterima TIMES Indonesia, Jumat (8/7/2021).

Menindaklanjuti temuan tersebut, Tjutjuk menyarankan agar Bupati Gresik yang akrab disapa Gus Yani dapat bekerja sama dengan Walikota Surabaya Eri Cahyadi untuk penanganan di wilayah perbatasan tersebut.

“Kalau nggak ada kerja sama yang baik, nanti kasihan warga yang tinggal diperbatasan. Jauh dari fasilitas penangan kesehatan, logistik makanan minuman selama PPKM Darurat ini,” ujarnya.

Selain itu, di Kediri juga ditemukan persoalan yang sama. Fendy Pratama, Juru Bicara PSI Jatim menyebut kecamatan Kandangan yang menjadi wilayah perbatasan antara antara Kabupaten Malang, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Kediri kurang mendapatkan perhatian.

“Selain jauh dari rumah sakit dan logistik akses jalan di wilayah tersebut kurang mendapat perhatian,” ujarnya.

Menyimpulkan dua contoh laporan tersebut, Ketua DPW PSI Jatim Teguh Cahyadin atau yang akrab disapa Gus Dien meminta agar pola penanganan PPKM Darurat dapat memberikan solusi bagi wilayah perbatasan yang akses menuju fasiltas kesehatannya jauh. (*)

Sumber : https://www.timesindonesia.co.id/read/news/357643/jatim-5-besar-covid19-psi-ajak-kepala-daerah-sinergi-di-perbatasan

Fraksi PSI: Pemprov DKI Tidak Memiliki Sense of Crisis Menghadapi Pandemi Covid-19
Liputan Daerah

Fraksi PSI: Pemprov DKI Tidak Memiliki Sense of Crisis Menghadapi Pandemi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.TV – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki sense of crisis dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta tidak memfokuskan anggaran untuk penanganan Covid-19.

Demikian Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI Jakarta William Aditya mengatakan, Jumat (9/7/2021).

“Pemprov DKI Jakarta juga baru melakukan pengadaan sebesar Rp220 miliar untuk mengadakan software Jakarta Smart City. Hal-hal seperti inilah yang menunjukkan bahwa tampaknya Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki sense of crisis,” katanya.

“Artinya Covid-19 sekarang sudah merajalela statistiknya semakin tinggi, oleh karena itu harus ada sense of crisis fokuskan anggaran untuk penanganan Covid-19,” tambahnya.

Bagi William, Pemprov DKI seharusnya menunda anggaran untuk hal-hal yang tidak diperlukan untuk penanganan pandemi Covid-19. Antara lain, sambung William, soal kegiatan Formula E senilai hampir Rp1 triliun.

“Dari awal kami dari Fraksi PSI sudah menekankan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk fokus kepada penanganan Covid-19. Fokuskan anggaran untuk penanganan Covid-19,” tegasnya.

“Maka oleh karena itu tundalah program-program yang bisa ditunda misalnya Formula E, BPK mengatakan untuk Formula E saja sudah hampir Rp1 triliun. Bayangkan kalau uang tersebut kita bisa gunakan untuk penanganan Covid-19,” tambahnya.

Berdasarkan data pemerintah hingga pukul 12.00 WIB hari ini, terjadi penambahan kasus positif baru Covid-19 sebanyak 38.124 orang.

Dengan demikian, jumlah pasien yang terjangkit Covid-18 kini berjumlah 2.445.912 orang terhitung sejak Maret 2020.

Di samping angka kasus positif baru, data pasien yang sembuh juga mengalami penambahan sebanyak 28.975 orang. Dengan angka tersebut, pasien Covid-19 yang sembuh mencapai 2.023.548 orang.

Sedangkan pasien Covid-19 yang tutup usia tercatat sebanyak 871 orang. Dengan demikian, pasien meninggal dunia akibat Covid-19 di Indonesia mencapai 64.631 orang.

Sumber : https://www.kompas.tv/article/191301/fraksi-psi-pemprov-dki-tidak-memiliki-sense-of-crisis-menghadapi-pandemi-covid-19

PSI Minta Nakes Diprioritaskan, Bukan Pejabat
Liputan Daerah

PSI Minta Nakes Diprioritaskan, Bukan Pejabat

Jakarta, Beritasatu.com – Lonjakan kasus Covid-19 turut berdampak pada banyaknya jumlah tenaga kesehatan (nakes) yang terpapar infeksi virus saat bertugas.

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mencatat jumlah tenaga kesehatan (nakes) terpapar virus Covid-19 mencapai 324 orang dalam kurun 15 Mei-19 Juni 2021.

Dari jumlah tersebut 23 orang di antaranya meninggal dunia. Secara kumulatif per data 22 Juni 2021 sebanyak 6.056 nakes terpapar virus corona dan 314 nakes di antaranya gugur saat bertugas.

Sementara itu daya tampung pasien di rumah sakit melebihi batas dan keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) rumah sakit rujukan Covid-19 di Jakarta mencapai kisaran 90 persen.

Melihat hal tersebut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta agar para nakes yang terpapar virus saat menjalani tugas menangani pasien Covid-19 diberi prioritas mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan kamar dan ruang ICU.

“Ibarat perang, para nakes adalah prajurit yang berjuang di garis paling depan, karena itu harus kita lindungi dan prioritaskan,” ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD Jakarta dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo di Jakarta Jumat (9/7/2021).

Menurut Anggara, banyaknya nakes yang terpapar tidak lepas dari kondisi fasilitas kesehatan yang sudah kewalahan menghadapi lonjakan pasien Covid-19 yang terus berdatangan tanpa henti. Beban kerja nakes, kata dia, terus bertambah sehingga banyak nakes yang kelelahan dan menghadapi tingkat stress yang tinggi.

“Tidak cukup hanya terima kasih ataupun maaf, kita harus berikan yang terbaik untuk nakes yang sudah berjuang untuk kita. Yang seharusnya diprioritaskan nakes, bukan pejabat!” tambah Anggara.

Sumber: BeritaSatu.com

Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya: Aturan PPKM Harus Tegas
Liputan Daerah

Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya: Aturan PPKM Harus Tegas

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Fraksi PSI (Partai Solidaritas Indonesia) DPRD Kota Surabaya berharap agar aturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) bisa dilakukan dengan tegas.

Hal tersebut disampaikan Ketua BPP DPRD Surabaya sekaligus anggota Fraksi PSI DPRD Surabaya, Josiah Michael.

Pria yang akrab disapa Josiah ini mengingatkan bahwa saat ini Surabaya sudah dalam situasi genting, yakni Level 4. Hal ini berarti lebih dari 150 kasus Covid-19 per 100 ribu.

“Saya mendorong Pemkot Surabaya terus menyiapkan infrastrukturnya agar kebijakan ini benar-benar dilaksanakan. Jika perlu Pemkot Surabaya beserta jajarannya memperkuat kolaborasi dengan aparat TNI dan Polri untuk terus melakukan operasi yustisi pelanggaran protokol kesehatan,” ujarnya, Kamis (8/7/2021).

Dalam situasi seperti ini, menurutnya, tidak ada lagi toleransi bagi pelanggar PPKM. Meski demikian ia tetap mengapresiasi Pemkot Surabaya.

“Apa yang telah dilakukan Pemkot patut kita apresiasi. Para pelanggar PPKM disanksi untuk ikut melihat dan menghitung jenazah Covid-19, melayani ODGJ di Liponsos, membantu tenaga pemulasaraan yang sedang bertugas, dan membuat peti mati,” kata Josiah.

“Bila perlu, sanksi sosial diperluas. Para pelanggar PPKM diminta mengerjakan hal-hal yang teknis dan administratif saat vaksinasi untuk kelompok ODGJ dan penyandang disabilitas. Atau mendistribusikan makanan bagi pasien yang sedang isoman. Saya kira cara-cara seperti ini memberi efek jera bagi pelanggar PPKM,” imbuh Josiah.

Josiah juga mengusulkan agar usaha jasa laboratorium kesehatan serta toko alat kesehatan dan obat-obatan juga turut dipantau. Karena kedua usaha jasa ini terpantau paling banyak antrean dan berpotensi besar melanggar aturan.

“Jadi jangan hanya restoran, rumah makan, swalayan dan pusat perbelanjaan saja yang dipantau”, kata Josiah.

Menurut politisi PSI ini, peran aktif masyarakat sangat penting selama 17 hari PPKM ini. Nanti bila tidak ada lonjakan kasus Covid-19, rumah sakit tidak lockdown lagi, dan sebagian besar warga Surabaya sudah divaksin, baru mal dan pusat hiburan bisa buka kembali.

“Kalau tidak taat bisa-bisa diperpanjang terus dan kita sendiri yang rugi,” tutup Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya, Josiah Michael. (*)

Sumber : https://www.timesindonesia.co.id/read/news/357344/fraksi-psi-dprd-kota-surabaya-aturan-ppkm-harus-tegas

Capaian Baru 3,2%, Dewan Minta Vaksinasi Disabilitas & ODGJ Dimasifkan
Liputan Daerah

Capaian Baru 3,2%, Dewan Minta Vaksinasi Disabilitas & ODGJ Dimasifkan

SURABAYA – Sampai saat ini capaian vaksin dosis pertama untuk Kota Surabaya mencapai 22,47 persen, dimana untuk masyarakat rentan masih pada urutan ke-6 dengan pencapaian 3,2 persen. Oleh karena itu Komisi D DPRD Kota Surabaya meminta pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sudah berlangsung sejak awal Juni 2021 terus dimasifkan.

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Tjutjuk Supariono menilai kurang efektif apabila penyandang disabilitas diharuskan untuk mendatangi puskesmas terdekat untuk melakukan vaksinasi. Tjutjuk mengusulkan adanya layanan vaksinasi home service bagi penyandang disabilitas. “Masalahnya di aksesibilitas. Banyak dari teman-teman disabilitas, baik fisik maupun mental, yang kesulitan menjangkau lokasi vaksin, meskipun itu puskesmas terdekat. Tidak hanya itu, teman-teman yang memiliki kondisi medis tertentu juga kesulitan. Sehingga diperlukan adanya layanan vaksinasi home service bagi teman-teman disabilitas” katanya, Kamis (8/7).

Target sasaran untuk penyandang disabilitas di Kota Surabaya adalah sebanyak 5.395 orang. Sementara, untuk ODGJ adalah sebanyak 3.671 orang. Vaksinasi ini dikhususkan bagi penyandang disabilitas dan ODGJ yang berusia di atas 18 tahun.

Terkait dengan pendataan, menurutnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya memiliki data terkait penyandang disabilitas di Surabaya. Penggunaan aplikasi online seperti Google Form juga bisa digunakan untuk mendaftarkan diri dalam layanan home service ini. Sehingga tracking untuk data disabilitas lebih mudah didapatkan, berikut nomor telepon, alamat, dan data diri lainnya. “Vaksinasi untuk teman-teman disabilitas dan ODGJ harus diprioritaskan. Pemkot juga bisa menggandeng komunitas disabilitas, baik itu untuk pendataan maupun publikasi vaksinasi untuk penyandang disabilitas. Mayoritas dari mereka memiliki komorbid atau penyakit bawaan,” jelasnya.

Politisi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menambahkan, sistemnya sama seperti lansia, satu pendamping yang membawa dua lansia akan mendapat vaksin. Ini juga sebagai suatu langkah percepatan vaksinasi di Surabaya.

Dirinya juga menyoroti tentang banyak di antara lokasi vaksinasi yang infrastrukturnya tidak ramah bagi disabilitas. “Sehingga kemudian ini akan menimbulkan masalah yang lain jika mereka masih dipaksakan datang ke lokasi,” katanya.

Sementara itu Kepala Puskesmas Rangkah Dwiastuti Setyorini menceritakan, berbagai pengalaman menariknya saat menjemput bola atau door to door mendatangi rumah pasien ODGJ dan disabilitas. Di sana, ia mengaku membutuhkan waktu yang tidak sebentar demi membujuk pasien agar tidak terjadi penolakan saat proses vaksinasi. Bahkan, sebelum berkomunikasi dengan pasien, Ririn memastikan telah mendapat persetujuan dari keluarganya terlebih dahulu.

“Kita meminta izin dahulu kepada anggota keluarganya. Menjelaskan pentingnya vaksin, kita juga terangkan bahwa ODGJ dan disabilitas termasuk kelompok yang rentan. Makanya, harus menerima vaksin lebih dahulu,” pungkasnya. (rmt/nur)

Sumber : radarsurabaya.jawapos.com/read/2021/07/09/274410/capaian-baru-32-dewan-minta-vaksinasi-disabilitas-odgj-dimasifkan

Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia NURLIM LOI menanggapi aksi di gedung DPRD Kabupaten Nias Selatan
Liputan Daerah

Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia NURLIM LOI menanggapi aksi di gedung DPRD Kabupaten Nias Selatan

Dirgantara7Com//Ketua DPD PSI Nias Selatan NURLIM LOI, sekaligus sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan terkait dengan aksi penyampaian orasi yg dilakukan oleh mahasiswa/i YPNS dan GMNI di Gedung Kantor DPRD Kabupaten Nias Selatan Jl. Saonigeho km. 3 Teluk Dalam pada hari Senin 5 Juli 2021 menyampaikan bahwa :

Saya sebagai anggota DPRD, sangat prihatin terhadap insiden itu dan sangat di sayangkan sikap oknum aparat apabila ada terjadi pemukulan, kekerasan terhadap para mahasiswa sesuai dgn video yg beredar di media dan akun Facebook serta YoutoTube.
Selasa (06/07/21).

Lanjut Ketua DPD Partai PSI Nias Selatan NURLIM LOI, “Sepemahaman saya fungsi dan tugas aparat itu harusnya sebagai pengaman, mereka wajib menghormati hak asasi setiap org yg melakukan unjuk rasa. Selain melayani, aparat itu mengamankan pengunjuk rasa sesuai dgn ketentuan dan mekanisme yg ada.
Sehingga penanganan demonstrasi yg dilakukan pun tidak terkesan arogan dan penuh kekerasan terhadap mahasiswa,

selain itu Anggota DPRD dari dapil V (lima) tersebut menambahkan, penanganan yg dilakukan oleh oknum aparat itu adalah masih cara2 lama,,,spt diketahui negara memberi hak kpd kita utk menyampaikan pendapat di muka umum yg pastinya sesuai dgn mekanisme dan koridor yg ada. Itulah wujud negara kita sbg negara demokrasi.
Jadi kalau dilihat dari video yg sedang beredar,,tindakan itu sangat kita kecam, karena penanganan seperti itu harusnya tdk diberlakukan dlm pengendalian massa karna itu dapat mengundang kemarahan mahasiwa dan masyarakat yg melihat thd sikap oknum aparat.”tegasnya”

Dan pada saat ini perlu saya sampaikan bahwa kejadian yg terjadi diluar gedung itu adalah diluar perkiraan kita semua,
Kami (DPRD Nias Selatan) pada saat pelaksanaan aksi itu kami sedang berada dlm ruangan melaksanakan RDP bersama dgn pihak YPNS, Mahasiswa dan OPD terkait,,Jadi sedang duduk bersama membahas permasalahan yg tengah terjadi sehingga mengakibatkan turunnya aksi oleh mahasiswa/i YPNS tersebut.
Jadi perlu ditegaskan bukan kami sbg wakil rakyat membiarkan namun sedang mencari solusi yg tepat untuk semua pihak.
Jadi untuk itu saya tegaskan dan menghimbau bagi mahasiswa/i dan masyarakat Nias Selatan untuk tetap menjaga suasana ini kondusif mengingat kejadian ini terjadi di halaman kantor DPRD.

Namun, jika dalam hal pelaksanaan aksi tersebut dirasa ada hal2 yg tidak tepat dan tidak prosedur, maka bagi pihak yg dirasa dirugikan silahkan untuk melaporkan oknum yg bersangkutan. Harapannya agar tindakan seperti itu tidak terulang kembali.

Sumber : https://www.buserdirgantara7.com/ketua-dpd-partai-solidaritas-indonesia-nurlim-loi-menanggapi-aksi-di-gedung-dprd-kabupaten-nias-selatan/

Pemkot Surabaya Didorong Sinergi dengan Polisi Tindak Oknum Penjual Obat & Oksigen di Luar Kewajaran
Liputan Daerah

Pemkot Surabaya Didorong Sinergi dengan Polisi Tindak Oknum Penjual Obat & Oksigen di Luar Kewajaran

SURYA.co.id | SURABAYA – Tidak hanya obat-obatan tertentu dan alat kesehatan yang harganya melambung.

Lonjakan covid-19 di Surabaya mengakibatkan kelangkaan tabung oksigen.

Ketua Fraksi PSI DPRD Surabaya William Wirakusuma menyerukan tindakan tegas bagi oknum yang kedapatan menjual obat dan oksigen dengan harga tak wajar.

“Pemkot harus bersinergi dengan kepolisian untuk memburu oknum tidak bertanggungj awab supaya layanan faskes kita tidak terganggu. Kalau perlu bikin kanal aduan,” tutur William, Selasa (6/7/2021).

William menambahkan pemerintah pusat telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK Kemenkes RI Nomor HK.1.7/Menkes/4826/2021) yang menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk obat-obatan pasien COVID-19.

Penjualan obat-obatan di atas harga tersebut dapat dipandang sebagai tindakan melawan hukum dan dapat dikenai sanksi.

Terlebih kebanyakan bahan baku obat ini masih impor, sehingga stoknya harus benar-benar dikontrol.

Senada dengan hal tersebut, pihak Polri melalui kepala Bareskrimnya juga telah menyatakan kesiapannya untuk mengawasi potensi penyimpangan penjualan obat ini.

Mereka akan mengerahkan pasukannya untuk mencari dan menindak oknum yang menimbun dan menjual obat dengan harga tak wajar.

“Untuk masyarakat juga bisa ikut berperan melakukan pengawasan dan melaporkan ke pihak berwenang.

Terus yang paling penting jangan ikut panic buying, kita utamakan saudara-saudara kita yang membutuhkan,” kata WIlliam.

Sementara itu, untuk permasalahan tabung oksigen yang langka, juga mengakibatkan kenaikan harga yang fantastis.

Kenaikan bisa 3-5 kali lipat bahkan lebih, kabarnya tembus Rp 2,5 juta untuk tabung 1 meter kubik.

Jakarta dan Jogja telah mengalami kelangkaan ini sekitar dua minggu terakhir.

“Untuk tabung oksigen ini memang belum ada penetapan HET seperti obat-obatan. Banyak pihak sudah mendorong termasuk YLKI.

Selain HET, saya juga berharap ada kebijakan tabung oksigen hanya boleh disewa, jadi habis sembuh bisa dikembalikan,” katanya.

Sumber : https://surabaya.tribunnews.com/2021/07/06/pemkot-surabaya-didorong-sinergi-dengan-polisi-tindak-oknum-penjual-obat-oksigen-di-luar-kewajaran?page=1

Surabaya Ajukan Vaksinasi untuk Anak ke Pemerintah Pusat, Dewan Minta Pemkot Persiapkan SDM
Liputan Daerah

Surabaya Ajukan Vaksinasi untuk Anak ke Pemerintah Pusat, Dewan Minta Pemkot Persiapkan SDM

SURYA.co.id | SURABAYA – Vaksinasi untuk usia anak di Surabaya mulai disiapkan. Pemkot Surabaya juga telah mengajukan ke pusat. Nantinya akan ada vaksinasi anak usia 12-17 tahun di Surabaya.

“Sambil menanti dosis vaksinasi anak, Surabaya sebaiknya menyiapkan SDM serta sarana-prasaranan penunjang.

Vaksinasi bisa digelar di sekolah-sekolah nantinya,” kata Ketua Fraksi PSI DPRD Surabaya William Wirakusuma, Senin (5/7/2021).

Vaksinasi anak segera diberlakukan setelah ada Edaran Menkes Nomor HK.02.02/I/1727/2021.

Diharapkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dispendukcapil segera berkoordinasi untuk pendataan anak.

William menjelaskan usulan vaksinasi anak di sekolah itu sesuai dengan arahan resmi Kemenkes yang disampaikan di laman resminya (https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/).

Sekolah memiliki data siswa dan orang tua yang lengkap sehingga mudah menentukan target.

Selain itu, kebanyakan sekolah juga memiliki fasilitas ruang terbuka yang cocok untuk digunakan dalam vaksinasi.

Beberapa tahun terakhir sekolah juga telah menerapkan sistem zonasi sehingga jarak anak dengan lokasi vaksinasi juga tidak jauh.

“Sekolah swasta, Sekolah Luar Biasa (SLB), pesantren, sekolah di bawah Kemenag, dan komunitas homeschooling juga harus mulai diidentifikasi.

Dinas pendidikan mestinya punya datanya. Kita harus catat semua, jangan sampai ada yang tertinggal,” kata William.

Berdasarkan proyeksi statistik Surabaya, penduduk usia 12-17 tahun di kota ini jumlahnya mencapai ratusan ribu.

Sementara itu, jumlah SLB di Surabaya kabarnya juga lebih dari 50 dengan total ribuan siswa.

Komunitas homeschooling juga jumlahnya banyak. Jika ditambah dengan orang tua/wali datanya bisa mencapai ratusan ribu dan akan sangat bermanfaat untuk target vaksinasi.

“Kalau bisa sekalian orang tua/walinya yang belum dapat vaksin juga bisa diikutkan.

Arahan dari Kemenkes kan nanti bawa Kartu Keluarga karena anak-anak belum ber-KTP. Bisa sekalian saja disitu yang tercantum di KK supaya target satu juta vaksinasi sehari bisa segera terwujud,” ucap William.

Selain persiapan pendataan peserta dan pemilihan lokasi, hal lain yang juga penting adalah persiapan tenaga kesehatan dan pelaksana vaksinasi.

Dengan dibukanya relawan oleh Pemkot, William berharap ada persiapan untuk membantu pelaksanaan vaksinasi anak.

Sumber : https://surabaya.tribunnews.com/2021/07/05/surabaya-ajukan-vaksinasi-untuk-anak-ke-pemerintah-pusat-dewan-minta-pemkot-persiapkan-sdm?page=1

Bantu Warga Selama Pandemi, PSI Bagikan 100 Nasi Bungkus Siap Saji
Liputan Daerah

Bantu Warga Selama Pandemi, PSI Bagikan 100 Nasi Bungkus Siap Saji

SEMARANG, suaramerdeka.com – Pandemi Covid-19 membawa dampak besar terhadap perekonomian masyarakat. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pun turun langsung ke masyarakat untuk membantu.

Selama PPKM Darurat Jawa-Bali, pada 3 Juli hingga 20 Juli 2021, PSI juga ikut membantu mencegah persebaran Covid-19, sekaligus membantu masyarakat yang terdampak. Di Wilayah Jawa Tengah, DPW PSI Jateng telah bergerak di daerah-daerah yang mengalami kasus Covid-19 tertinggi.

Bekerja sama dengan DPD Kudus, Surakarta, dan Kota Semarang, DPW PSI Jateng terjun langsung ke masyarakat dengan membagikan nasi bungkus kepada warga kurang mampu.

”Setiap hari, sampai 20 Juli 2021, kami membagikan 100 bungkus makanan siap saji yang dibagikan bergantian ke daerah. Diharapkan bantuan ini mampu sedikit meringankan beban saudara-saudara yang mengalami kesulitan dan berada dalam keterbatasan,” Ketua DPW PSI Jateng, M Farchan, Senin (5/7).

Farchan berharap langkah kecil dan sapaan langsung ke masyarakat ini, dapat memberi sedikit hiburan, harapan, dan semangat untuk menghadapi pandemi yang sudah berjalan hampir dua tahun.

”Dengan semangat kebersamaan ini PSI dan masyarakat akan berjuang melawan Covid-19 hingga pandemi ini berakhir,” tandasnya.

Sumber : https://www.suaramerdeka.com/semarang-raya/pr-04425518/bantu-warga-selama-pandemi-psi-bagikan-100-nasi-bungkus-siap-saji