Anies Baswedan Didesak Perbaiki Testing Tracing dan Treatment
Liputan Daerah

Anies Baswedan Didesak Perbaiki Testing Tracing dan Treatment

Merdeka.com – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan bergerak cepat benahi praktik tracing, testing, dan treatment di tengah lonjakan penambahan kasus positif Covid-19.

“Di kondisi genting seperti ini kepemimpinan Gubernur Anies diuji, apabila tidak dilakukan tindakan segera maka fasilitas kesehatan akan kesulitan menghadapi peningkatan pasien yang semakin tak terkendali,” kata Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad, Senin (21/6).

Idris merinci, ada tiga faktor yang memperburuk kondisi lonjakan kasus Covid-19 di Jakarta. Pertama, lemahnya penerapan tracing kasus Covid-19.

Dia mengatakan, saat ini Pemprov DKI tidak memiliki jumlah tenaga pelacak yang cukup untuk melakukan pelacakan kasus, yaitu hanya sekitar 2-3 orang di setiap puskesmas.

“Padahal dibutuhkan paling tidak 5 orang petugas tracer di setiap puskesmas kelurahan,” ucapnya.

Faktor kedua, rendahnya kapasitas Labkesda sehingga menyebabkan positivity rate yang masih jauh dibandingkan rekomendasi WHO.

Menurutnya, saat ini Labkesda hanya mampu mengakomodir 30 persen kebutuhan testing harian, dan positivity rate bahkan melonjak hingga 33,6 persen pekan ini.

Untuk itu ia meminta Pemprov DKI harus meningkatkan kapasitas labkesda sebagai lab kunci dalam kegiatan tracing di Puskesmas, dari sebelumnya 2500-3000/hari menjadi lima kali lipat yaitu 15.000/hari.

Faktor ketiga, terbatasnya kamar isolasi dan ruang insentif. Jika melihat data, Pemprov DKI hanya mampu melakukan penambahan tempat tidur isolasi sebanyak 7510 dan ruang intensif sebanyak 824.

“Lambannya penambahan ini menyebabkan beberapa RSUD kewalahan menghadapi lonjakan kasus dan terpaksa harus menolak pasien, karena kapasitas sudah penuh.”

“Jangan puas hanya menyebutkan Jakarta masuk fase genting, tapi tidak ada langkah konkrit dan krusial yang diambil dan dilakukan. Ini saatnya kepemimpinan Anies diuji, jangan sampai masyarakat jadi korban,” tutup Idris. [fik]

Sumber : https://www.merdeka.com/jakarta/anies-baswedan-didesak-perbaiki-testing-tracing-dan-treatment.html

PSI Nilai Pemkot Depok Gagal Bangun Sistem Pendidikan
Liputan Daerah

PSI Nilai Pemkot Depok Gagal Bangun Sistem Pendidikan

DEPOK – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Depok gagal dalam membangun sistem pendidikan di Kota Belimbing itu.

Hal itu ditengarai oleh faktor kesenjangan infrastruktur pendidikan antara jenjang sekolah dasar dan lanjutan.

“Baru-baru ini kami mendengar adanya penambahan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri. Ini adalah kabar yang menggembirakan bagi warga terutama yang anaknya akan masuk sebagai peserta didik baru tingkat SMP,” kata Wakil Ketua DPD PSI Kota Depok, Icuk Pramana Putra, Senin (21/6).

Namun, menurutnya, berdasarkan data referensi di situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, terdapat 237 SD negeri di Depok. Sementara jumlah SMP negeri hanya berjumlah 27 termasuk yang tambahan.

“Menariknya, informasi yang kami dapatkan sekolah-sekolah negeri baru ini dari SMP 27-33 dengan jumlah total 7 sekolah baru saat ini masih akan menggunakan sekolah lama yang sudah ada,” kata Icuk.

Padahal, kata dia, seharusnya pembangunan infrastruktur dibuat paralel (seiringan) dengan pembangunan lembaga pendidikannya. Sehingga tidak perlu adanya tumpang sekolah kalau perencanaan dilakukan secara matang.

“Tapi ini memang cara kerja yang khas dan unik pemerintah Kota Depok yang bekerja dengan manajemen buruk,” cetusnya.

Pihaknya lantas mempertanyakan fungsi alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen.

“Yang jadi pertanyaan kami apakah penggunaan pendanaan fungsi pendidikan yang diatur secara jelas dalam konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yakni Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3, Ayat 4 termaktub Anggaran Pendidikan sekarang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD sudah maksimal?” tukas Icuk.

“Jawabannya tentu saja tidak dimaksimalkan untuk meningkatkan jumlah sekolah untuk mengejar jumlah SD Negeri yang jumlahnya luar biasa,” tambahnya.

Sistem Pendidikan Depok Harus Jadi Perhatian

Wakil Ketua DPD PSI Kota Depok itupun berharap, penambahan SMP Negeri di Kota Depok mengurangi jumlah anak putus sekolah karena kurangnya biaya.

“Hal ini tidak pernah menjadi perhatian serius pihak Pemkot bertahun-tahun. Seperti diketahui bersama penyediaan lahan menjadi salah satu faktor lambatnya pembangunan Sekolah Negeri di Kota Depok,” terangnya.

Ia menambahkan, pihak Pemkot selama ini selalu terlihat gagap dalam menghadapi permasalahan yang tiap tahun muncul menjelang pergantian tahun pendidikan.

“Komunikasi antara Pemprov Jabar (Pemerintah Provinsi Jawa Barat) dan Pemkot Depok yang saling menyalahkan terkait ketersediaan lahan untuk SMA Negeri juga bisa dijadikan rujukan masalah terkait hal ini,” pungkasnya. (hrs)

Sumber : https://jabarekspres.com/berita/2021/06/21/psi-nilai-pemkot-depok-gagal-bangun-sistem-pendidikan/

Keren, Cerita Srikandi PSI (Maretta) saat Berjuang Bersama Polisi yang Tangkap Ayah Penyiksa Anaknya
Liputan Liputan Daerah

Keren, Cerita Srikandi PSI (Maretta) saat Berjuang Bersama Polisi yang Tangkap Ayah Penyiksa Anaknya

Radar Tangsel-Anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
Maretta Dian Arthanti ini memang keren. Ia langsung tanggap saat ada informasi seorang ayah menyiksa anak kandungnya sendiri.

Sebagai wakil rakyat, Maretta benar-benar peduli terhadap segala persoalan di daerah pemilihannya, Serpong, Tangerang Selatan. Dalam hal ini, adalah persoalan kekerasan terhadap anak di bawah umur.

Mendengar informasi dari media sosial (medsos) bahwa ada seorang anak di Serpong Utara, Tangsel disiksa ayahnya sendiri, nuraninya sebagai wakil rakyat langsung tersentuh. Maretta dengan gerak cepat langsung meluncur ke tempat kejadian perkara (TKP) setelah berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan petugas terkait.

“Selamatkan anak bangsa. Apapun alasannya, tindak kekerasan terhadap anak, tidak dapat dimaklumi. Saya, Maretta Dian Arthanti selaku anggota DPRD Provinsi Banten dari PSI mengecam keras pelaku kekerasan pada anak,” ujar Maretta saat bincang-bincang santai dengan Radar Tangsel.Com, di Kawasan Serpong, Tangsel, Minggu (20/6/2021).

Srikandi PSI yang rajin turun ke akar rumput ini pun melanjutkan ceritanya. “Sebagai seorang ibu, saya juga sangat prihatin dan menyesalkan kejadian tersebut bisa terjadi. Pelaku harus mendapatkan hukuman setimpal,” tegasnya

Kata sarjana psikologi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang ini, pelaku harus mendapatkan efek jera. “Agar, anak sebagai harapan bangsa ke depannya tidak menjadi korban kekerasan baik secara fisik maupun psikis yang berdampak pada tumbuh kembang selanjutnya,” urai Maretta.

Wakil rakyat ini pun melanjutkan ceritanya. “Setelah mengetahui informasi tersebut melalui media sosial (medsos), segera saya berkoordinasi dengan petugas Polres Tangsel dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Tangsel lalu menuju TKP yang disebutkan di medsos tersebut,” kisahnya

Apresiasi untuk gercep (gerak cepat) jajaran Polres Tangsel dan Polsek Serpong Utara yang menangkap pelaku dan mengamankan korban kekerasan pada anak yang dilakukan oleh ayahnya sendiri tersebut, bebernya. “Hal ini juga tidak terlepas dari kerjasama yang baik dengan masyarakat,” sebut Maretta.

Menurutnya, upaya perlindungan anak tidak hanya selesai dengan menangkap atau memenjarakan pelaku. “Saya yakin, pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tangsel akan memproses pelaku kekerasan yaitu ayahnya sendiri dengan jalur/mekanisme yang ada. Pelaku harus mendapatkan ganjaran setimpal dan sadar serta menyesali atas perbuatannya tersebut,” cetusnya.

Namun, yang lebih penting lagi, ucap Maretta, adalah menyelamatkan masa depan korban. “Bagaimana pemulihan psikis/mental korban akibat tindakan kekerasan dari orang terdekatnya ini. Kekerasan yang dialami anak akan menimbulkan trauma yang dapat mengganggu tumbuh kembang kejiwaan di masa depannya,” urai dia.

Untuk memastikan hal tersebut, ia pun akan terus mengikuti perkembangan pemulihan psikis korban dengan Kepala P2TP2A Tangsel, Bapak Tri. “Dan memastikan anak tersebut aman dan mendapatkan perawatan yang sesuai dengan keluarga yang mengasihi secara tulus,” tukasnya

Maretta berharap, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMP3AKB) bersama P2TP2A di Tangsel bisa menunjukkan keseriusan kerjanya agar kasus kekerasan pada anak dan perempuan nanti bisa makin diminimalisasi. “Pemerintah juga harus lebih aktif mensosialisasikan program dan layanannya kepada masyarakat luas agar label Tangsel sebagai kota ramah anak dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” pinta politisi perempuan PSI yang “getol” membela dan memperjuangkan aspirasi rakyat kecil ini.

Selain itu, ia juga menghimbau masyarakat untuk ikut mengawasi dan membantu melaporkan ke pihak terkait bila melihat kejadian kekerasan pada anak terjadi di sekitar lingkungan tempat tinggal. “Apalagi, seringkali tindak kekerasan terhadap anak justru dilakukan oleh orang terdekat dari anak, sebagaimana kasus kekerasan pada anak yang viral di Serpong Utara, Tangsel kemarin menunjukkan bahwa pelakunya adalah ayah kandungnya sendiri,” ucapnya.

Untuk diketahui, kasus penganiayaan itu terungkap setelah video seorang anak dianiaya pria di indekos di Jalan Raya Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangsel viral di media sosial. Dalam video itu, tampak seorang anak perempuan dijambak dan dipukul oleh pria itu.

Anak tersebut terlihat lemas dan tak berdaya. Pria tersebut merekam sendiri aksi kejinya sambil mengeluarkan kata-kata kasar karena kesal diminta merawat anak tersebut oleh pasangannya.

Polisi melakukan penyelidikan dan menangkap WH (35), ayah kandung korban yang merupakan pelaku penganiayaan dalam video tersebut, Kamis (20/5/2021).
Kini, WH sudah ditahan di Mapolres Tangerang Selatan dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan tersebut.

Pelaku dijerat dengan Pasal 80 Undang-undang Perlindungan Anak dengan ancaman paling sedikit 5 tahun penjara. (AGS)

Sumber : https://radartangsel.com/2021/06/20/keren-cerita-srikandi-psi-maretta-saat-berjuang-bersama-polisi-yang-tangkap-ayah-penyiksa-anaknya/

Alexius Akim : PSI Pilihan Politik Saya
Liputan Daerah

Alexius Akim : PSI Pilihan Politik Saya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Ketua DPW PSI Kalbar, Alexius Akim memastikan jika Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan pilihan politiknya.

Hal ini dikatakan mantan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar ini saat mendampingi Plt Ketum PSI, Giring Ganesha berkunjung ke kantor Tribun Pontianak.

“Saya ke PSI tidak pindah partai, saya parpol sekarang PSI, sebelumnyakan saya dipecat, maka saya sudah hilang di yang lama. Nah sekarang PSI pilihan politik saya,” ujarnya, Sabtu 19 Juni 2021.

Akim pun berkomitmen untuk membesarkan PSI di Kalbar, walaupun diakui mantan caleg DPR RI pada 2019 ini cara-cara berpolitik lama masih menjadi halangan.

“Untuk merekrut kader partai para kaum muda agak sedikit rumit karena pola pikirnya mereka sudah terkontaminasi cara-cara pola berpikir cara politik lama, termasuk saya sudah terkontaminasi juga sebelumnya,” ujarnya.

“Begitu kita mau muncul, eh kamu belum tahu apa-apa, kamu baru lahir kemarin. Satu lagi punya potensi berpikir yang hebat, kamu masih bau kencur, ini stigma yang selama ini terjadi. Dan saya selalu mengajak para kaum muda meninggalkan cara berpikir seperti itu,” tambahnya.

“Siapa yang berkuasa, harusnya muka dia terus, yang lain tidak usah, bila perlu masih baru lahir masuk partai, jadi ketua partai, yang lain seolah tidak perlu, ini yang merusak berbangsa dan bernegara saya kira, dan ini yang dilawan PSI,” ujarnya.

“Negara ini tidak bisa diurus oleh satu warna, harus diurus dengan berbagai warna, maka kita tidak senang dengan cara berpikir orang yang membeda-bedakan, mengkotak-kotak karena inilah yang terjadi disistem perpolitikan kita, oligarki. Sehebat apapun kita tanpa embel-embel lain maka tidak akan didengar,” jelasnnya.

Untuk itu, diberbagai kesempatan, Akim pun mengatakan terus mengamalkan sesuai diajarkan ki Hajar Dewantara, yakni tut wuri handayani kepada kaum muda.

Terlebih, Untuk di Kalbar, PSI ada program lima K, K yang pertama ialah ketersedian layanan partai, kedua keterjangkaun layanan partai, ketiga kualitas layanan, keempat kesetaraan layanan dan kelima kepastian layanan.

“Ayo kita dorong anak muda yang punya ide dan gagasan hebat, kalau punya ide, gagasan, kompetensi yang hebat namun tidak masuk politik maka akan sia-sia, orang tidak akan mendengarkan suara anda, ini selalu sampaikan dipertemuan-pertemuan,” timpal Akim

Sumber : https://pontianak.tribunnews.com/2021/06/19/alexius-akim-psi-pilihan-politik-saya

Plt Ketum PSI Giring Ganesha Berkunjung ke Kabupaten Sanggau
Liputan Daerah

Plt Ketum PSI Giring Ganesha Berkunjung ke Kabupaten Sanggau

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU – Plt Ketum PSI, Giring Ganesha berkunjung ke Kabupaten Sanggau, Kalbar, Minggu 20 Juni 2021. Kedatangannya ke Kabupaten Sanggau dalam rangka konsolidasi PSI.

Kedatangan pria yang dikenal sebagai Giring Nidji ini didampingi Waksekjend Satya Chandra W, Ketua DPW PSI Kalbar, Alexius Akim dan pengurus lainya.

Rombongan yang datang menggunakan jaket bewarna merah perpaduan list putih tersebut disambut Ketua DPD
PSI Sanggau, Angga Ashari dan pengurus DPD PSI Sanggau lainya, Anggota DPRD Sanggau dari PSI, Dewi Merlina.

Dalam kesempatan ini, Giring Ganesha dan rombongan juga berkunjung ke masjid Jam’i Sultan Ayub yang terletak di Jalan Panggeran Mas, Kabupaten Sanggau.

“Khusus kepada Anggota DPRD dari PSI diharapkan agar tetap berkerja dan hadir untuk rakyat,”katanya melalui rilisnya, Minggu 20 Juni 2021.

Usai dari Kabupaten Sanggau, rombongan kemudian melanjutkan agenda selanjutnya ke Kabupaten Sintang selama dua hari kedepan. (*)

Sumber : https://pontianak.tribunnews.com/2021/06/20/plt-ketum-psi-giring-ganesha-berkunjung-ke-kabupaten-sanggau

Tracing Covid-19 Diusulkan Libatkan Operator Seluler, Begini Caranya..
Liputan Daerah

Tracing Covid-19 Diusulkan Libatkan Operator Seluler, Begini Caranya..

Harianjogja.com, JOGJA—Masifnya penularan Covid-19 membuat sejumlah pihak terus mencari cara untuk menekan angka persebaran. Anggota Komisi A DPRD DIY Stevanus Handoko mengusulkan penggunaan teknologi komunikasi untuk mendeteksi persebaran Covid-19. Operator seluler diharapkan ikut terlibat dalam penanganan masalah ini.

Stevanus menilai pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk membantu tracing pergerakan penyebaran Covid-19 sudah tidak bisa ditunda seiring dengan tinggi kasus di DIY. Sehingga kolaborasi antara Pemerintah dengan operator seluler di Indonesia bisa menjadi terobosan dalam advance tracking penyebaran Covid-19.

“Peningkatan pasien terpapar Covid-19 yang sudah sangat signifikan dalam beberapa hari terakhir sudah menjadi sign warning yang keras bagi proses penanganan penyebaran Covid-19 di DIY dan diseluruh wilayah Indonesia. Kami menyarankan perlunya menggunakan teknologi untuk tracing,” ungkapnya Minggu (20/6/2021).

Ia menambahkan penggunaan data operator telekomunikasi seperti data Location Area Code ID (LAC-ID) bisa membantu tracing yang lebih akurat dibandingkan hanya bersumber data manual seperti wawancara.

“Data pergerakan masyarakat saat ini harus bisa termonitor terlebih didaerah atau wilayah yang memiliki peningkatan jumlah pasien terpapar Covid-19,” ujarnya.

Politikus Partai Solidaritas Indonesia ini mengatakan kombinasi data demografi, data kependudukan, data kesehatan dan data subscriber operator telekomunikasi sangat memungkinkan membantu proses tracking penyebaran yang lebih akurat.

“Semoga pemerintah daerah maunpun pemerintah pusat bisa bekerja sama dengan mengajak operator telekomunikasi untuk kolaborasi melawan penyebaran Covid-19,” ucapnya.

Kerja sama untuk mencari terobosan penanganan sangat dibutuhkan dalam kondisi darurat Covid-19 seperti saat ini. Gotong royong dan semangat solidaritas bersama antara pemerintah dan pihak swasta dalam hal ini operator seluler sangat dibutuhkan. Agar proses penanganan lebih akurat, tepat dan pencegahan penyebaran dapat dilakukan dengan lebih baik.

“Prinsipnya kami mendukung keputusan Gubernur terkait wacana lockdown di DIY jika penambahan warga terpapar Covid-19 semakin tidak terkendali peningkatannya,” ujar dia.

Sumber : https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/06/20/510/1074968/tracing-covid-19-diusulkan-libatkan-operator-seluler-begini-caranya

Fraksi PSI Desak Ben-Pilar Transparan Soal Dana Hibah Pariwisata Rp 70,6 Miliar
Liputan Daerah

Fraksi PSI Desak Ben-Pilar Transparan Soal Dana Hibah Pariwisata Rp 70,6 Miliar

Radar Tangsel-Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendesak Walikota Benyamin Davnie-Wakil Walikota Pilar Saga Ichsan (Ben-Pilar) transparan soal dana hibah pariwisata sebesar Rp 70,6 miliar. Desakan itu dilontarkan Sekretaris Fraksi PSI DPRD Kota Tangsel, Alexander Prabu.

Menurut Alex, sapaan Alexander Prabu, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel harus terbuka terhadap dana hibah pariwisata dalam APBD 2020 sebesar Rp 70, 6 miliar itu. Kata Alex, Rabu, 16 Juni 2021, telah disampaikan pandangan-pandangan fraksi DPRD Kota Tangerang Selatan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 Pemkot Tangsel.

Dan, setelah itu, Fraksi PSI DPRD Tangsel pun mengkritisi dan meminta Pemkot untuk transparan terkait dana hibah dalam APBD 2020 sebesar Rp 70,6 miliar.

“Kami meminta rincian penggunaan dana hibah pariwisata sebesar 70 miliar selama pandemi kemarin” ungkap Alex, pada Radar Tangsel.Com, Sabtu (19/6/2021), di Tangsel.

Politisi PSI yang dikenal kritis ini pun membeberkan beberapa poin terkait hal itu. “Data terkait jumlah penerima, siapa-siapa saja, berapa besarannya, dan program apa yang telah dilaksanakan, harap dibuka seluas-luasnya ke publik. Upload saja ke website kota Tangerang Selatan agar masyarakat lebih mudah mengakses” pinta Alex.

Wakil rakyat yang rajin menyapa konstituennya ini menilai bahwa Pemkot Tangsel harus berlaku adil dalam pemberian hibah pada para pelaku usaha pariwisata. “Saya rasa akan fair apabila data ini dibuka. Karena, pada dasarnya, seluruh pelaku pariwisata terdampak pandemi. Biar publik juga bisa ikut menilai dan mengawasi dana hibah pariwisata,” tandasnya.

Selain itu, Fraksi PSI juga mengkritisi anggaran belanja pegawai Pemkot Tangsel, yang memakan porsi sebesar 38,46% dari total APBD 2020 kemarin. “Angka ini di atas rata-rata daerah se-Indonesia, yaitu 34%. Sedangkan, belanja modal kita hanya 26%. Artinya penggunaan anggaran belum optimal,” terang Alex.

Mantan auditor andal ini pun meminta agar postur APBD dievaluasi lebih tajam ke depan. “Postur APBD harus dievaluasi kembali untuk ke depannya. Belanja pada sektor-sektor produktif bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat harus ditingkatkan lagi,” pinta politisi dan wakil rakyat yang enerjik dan berjiwa muda tersebut. (AGS)

Sumber : https://radartangsel.com/2021/06/19/fraksi-psi-desak-ben-pilar-transparan-soal-dana-hibah-pariwisata-rp-706-miliar/

Tekan Covid-19, PSI Jatim Usul ke Pemprov Agar Bangkalan Bisa Dilockdown
Liputan Daerah

Tekan Covid-19, PSI Jatim Usul ke Pemprov Agar Bangkalan Bisa Dilockdown

SuaraJatim.id – Menyikapi tingginya angka pasien Covid-19 di Bangkalan Madura, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Timur mengusulkan agar sementara waktu Bangkalan dilockdown.

Usulan ini masuk dalam enam poin masukan yang disampaikan ke Pemerintah Jawa Timur. Seperti disampaikan Juru Bicara DPW PSI Jatim Fendy Pratama. Usulan tersebut disampaikan terkait meningkatnya angka Covid-19 di Jawa Timur.

“Dengan meningkatnya angka Covid19 di Jawa Timur maka penanganan terhadap Covid perlu ditingkatkan supaya angka Covid di Jawa Timur dapat ditekan sekecil mungkin hingga tidak ada lagi penyebaran di Jawa Timur,” kata Fendy dalam siaran persnya, Jumat (18/06/2021).

PSI juga mendukung Pemkot Surabaya melakukan pembatasan gerak aktivitas warga dari Madura ke Surabaya di akses tol Suramadu. Ini dilakukan untuk melindungi semua warga dari Covid-19.

Selain usulan lockdown bagi Bangkalan, ada lima pon usulan lainnya disampaikan PSI kepada pemerintah provinsi. Berikut ini 6 poin usulan lengkap disampaikan PSI kepada Pemprov Jatim:

1. Hendaknya Pemerintah Daerah Bangkalan melakukan lockdown sehingga bisa diminimalisir penyebaran.
2. Menyarankan Gubernur untuk turun membantu Pemerintah Daerah Bangkalan untuk mengatasi ini dan mensupport Pemerintah Kota
Surabaya, karena proses penyekatan ini semua memakai APBD dan tenaga kesehatan dari Pemerintah Kota Surabaya.
3. Memberikan bantuan Nakes, APD, dan bantuan lain yang dirasa perlu karena Madura khususnya Bangkalan sedang kekurangan tenaga.
4. Mengusulkan Pemerintah Kota untuk memberikan apresiasi kepada Tenaga Nakes sebagai tanda penghargaan atas dedikasi mereka
meninggalkan keluarga untuk menekan penyebaran covid.
5. Karena ditemukan semua varian Covid19 dr hasil swab positif, maka DPW PSI Jawa Timur mengajak masyarakat tertib protap
kesehatan.
6. Memberikan Edukasi kepada masyarakat untuk prosedur penanganan Covid19 kepada masyarakat Madura pada khususnya dan Jawa Timur
pada umumnya.

Fendy Pratama menambahkan, enam usulan tersebut diberikan kepada pemprov sebagai bentuk kepedulian dan sebagai ikhtiyar membantu pemerintah mengatasi pagebluk Covid-19 ini.

“Semoga dapat membantu dalam menangani Covid-19 yang telah memberikan dampak luar biasa di semua sektor,” kata Fendy menambahkan.

Ketua DPW Jawa Timur Teguh Cahyadin juga berpesan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur untuk taat prokes dan membatasi mobilitas yang tidak mendesak.

Sumber : https://jatim.suara.com/read/2021/06/18/194022/tekan-covid-19-psi-jatim-usul-ke-pemprov-agar-bangkalan-bisa-dilockdown

PSI Minta Pemkot Surabaya Beri Insentif bagi Nakes di Suramadu
Liputan Daerah

PSI Minta Pemkot Surabaya Beri Insentif bagi Nakes di Suramadu

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Dalam dua pekan terakhir Pemerintah Kota (Pemkot Surabaya) telah melakukan penyekatan dan tes swab massal terhadap warga yang melintas di jembatan Suramadu selama 24 jam non stop. Tjutjuk Supariono, anggota dewan komisi D fraksi PSI mengimbau Pemkot untuk memberikan tambahan insentif bagi nakes sebagai apresiasi kerja keras mereka.

“Kemarin saya melakukan pemantauan lapangan ke Suramadu. Saya sangat mengapresiasi semua pihak yang sudah bekerja keras. Khusus teman-teman nakes mereka tetap kuat memakai APD lengkap di tengah terik matahari,” ungkap Tjutjuk, Kamis (17/6/2021).

“Perjuangan para nakes luar biasa dan sudah sewajarnya Pemkot mempertimbangkan insentif kepada mereka sebagai ucapan terima kasih telah menjaga warga Surabaya” imbuhnya.

Sejak dilangsungkannya penyekatan, para nakes mengalami penambahan beban kerja. Proses vaksinasi yang dituntut cepat, pelaksanaan tes swab, tim gerak cepat (TGC), dan pelayanan kesehatan non-Covid19 semuanya dijalankan oleh nakes.

Tingginya capaian vaksinasi dan terkendalinya penyebaran kasus Covid-19 di Surabaya selama ini adalah berkat kerja keras nakes. Mereka terus melakukan pekerjaan secara maksimal meskipun resiko terpapar varian baru Covid-19 sangat tinggi.

“Saya mendapat informasi bahwa ada ratusan nakes yang dilibatkan bekerja bergantian di penyekatan Suramadu. Harapannya dengan adanya insentif ini bisa semakin memotivasi teman-teman nakes bekerja melindungi warga,” harap pria yang akrab disapa Cak Tjuk ini.

Sampai hari ini peningkatan kasus Covid-19 di Bangkalan masih terus terjadi bahkan meningkat. Berdasarkan data yang dirilis Pemprov Jatim per Selasa (15/6/2021) terdapat 75 kasus baru di Bangkalan, dengan rincian 60 kasus aktif, 10 meninggal, dan 5 berhasil sembuh. Sementara keterisian rumah sakit atau Bed Occupancy Rate (BOR) di sana telah mencapai 94 persen.

Kondisi ini kemudian berpengaruh pada penanganan Covid-19 di Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur yang memiliki fasilitas kesehatan lebih lengkap dan menjadi rujukan daerah sekitar.

BOR di Surabaya otomatis ikut meningkat dari 21 persen ke angka 53 persen akibat peningkatan kasus baru-baru ini. Kabar baiknya, kasus Covid-19 di internal Surabaya sendiri belum mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu hanya sebesar 0,16 persen per tanggal 16 Juni 2021.

“Ini semua berkat kerja keras nakes dan seluruh warga Surabaya yang terus tertib menjalankan protokol kesehatan,” ujar Tjutjuk.

Terakhir PSI mengimbau agar Pemkot Surabaya terus memasifkan sosialisasi protokol kesehatan lantaran kasus Covid-19 mengalami tengah tren kenaikan secara nasional. Beberapa daerah mengalami lonjakan kasus secara signifikan termasuk wilayah Bangkalan yang terhubung langsung dengan Kota Pahlawan melalui jembatan Suramadu. (*)

Sumber : https://www.timesindonesia.co.id/read/news/353275/psi-minta-pemkot-surabaya-beri-insentif-bagi-nakes-di-suramadu

Wali Kota Keluarkan Perwal PPKM, Fraksi PSI DPRD Kota Bandung: Jangan Batasi Ekonomi Masyarakat
Liputan Daerah

Wali Kota Keluarkan Perwal PPKM, Fraksi PSI DPRD Kota Bandung: Jangan Batasi Ekonomi Masyarakat

GALAMEDIA – Dengan terjadinya penambahan kasus Covid-19 dan bed ocuppancy rate (BOR) yang mencapai 89,71 persen di Kota Bandung, Wali Kota Bandung Oded M Danial kembali mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Soal pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di masa pandemi.

Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Bandung, Christian Julianto menilai pembatasan yang dilakukan seharusnya lebih spesifik untuk membatasi kerumunan, sehingga tidak hanya sekedar membatasi mobilitas yang berdampak negatif pada perekonomian Kota Bandung.

“Jadi apakah virus beraktivitas dibatasi oleh waktu, jika kita hanya membatasi waktu mobilitas tanpa mengubah perilaku usaha, maka masyarakat justru akan memaksimalkan waktu di pagi dan siang hari untuk beraktivitas, yang mana justru dapat menimbulkan kerumunan yang lebih besar,” ungkapnya di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Kamis, 17 Juni 2021.

Selain itu, menurutnya ketika malam hari, dengan penutupan jalan utama atau protokol, malah justru terjadi penumpukan dan kerumunan lain di jalan alternatif.

“Kita harus memikirkan bagaimana mencegah kerumunan, bukan membatasi ekonomi masyarakat,” ujar Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung tersebut.

Christian menjelaskan bahwa untuk menghindari kerumunan solusinya bukan dengan membatasi jam operasional, melainkan tempat berkumpulnya massa harus diperhatikan sepanjang waktu.

Seperti operasional toko/mal yang bisa saja tetap berjalan, jika mereka melayani penjualan daring dibantu dengan jasa kurir.

Tentunya, perlu ada pengaturan ketat terhadap pelaku kurir atau ekspedisi guna memastikan keamanan kesehatan mereka.

“Sayangnya, walikota Bandung dan jajarannya belum memikirkan alternatif teknologi dan pengaturan sosial,” katanya.

Dikatakannya pihaknya mengutamakan kepentingan rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, Pemkot Bandung tidak bisa hanya mengambil jalan termudah dengan menutup jalan dan tempat wisata. Sebab kehidupan rakyat Kota Bandung harus terus dipelihara.

“Bagaimana satu kebijakan publik yang diambil oleh Pemerintah Kota Bandung, justru berpotensi memiskinkan warganya, hingga menjadi masalah jangka panjang yang sukar diatasi?, ” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bandung, Erick Darmadjaya menjelaskan bahwa pengelolaan peraturan masih menggunakan asumsi-asumsi masa lalu, dimana tidak ada peran teknologi yang sebenarnya tengah hadir dan berlangsung saat ini.

Politisi PSI tersebut, menilai bahwa Pemerintah Kota Bandung harus menggali alternatif-alternatif yang ditawarkan teknologi, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Karena jika penyelesaian hanya berdasarkan pembatasan sosial tanpa adanya solusi alternatif, maka ekonomi masyarakat akan tertekan dan kesejahteraan menurun.

“Mungkin orang tidak meninggal karena Covid-19, tetapi orang bisa juga meninggal karena kelaparan. Belum lagi bayangkan dampak sosial berupa tindak kriminal dan usaha asusila demi memperoleh kecukupan ekonomi,” tandasnya.***

Sumber : https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-352070973/wali-kota-keluarkan-perwal-ppkm-fraksi-psi-dprd-kota-bandung-jangan-batasi-ekonomi-masyarakat