Wasekjen PSI Danik Berbicara di Puger Jember
Liputan Daerah

Wasekjen PSI Danik Berbicara di Puger Jember

Wasekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Danik Eka Rahmaningtiyas saat melakukan pertemuan komunitas perempuan di kecamatan Puger kembali mengingatkan warga untuk bersama-sama mengawal program-program utama Jokowi, seperti pengelolaan Dana Desa.

“Hari ini kita masih sering dengar kasus tentang pemanfaatan dana desa yang tidak tepat sasaran. Seperti terjadi korupsi dana desa. Situasi ini muncul, selain karena sistem pengawasan yang masih lemah juga disebabkan warga tidak aktif mengawal pemanfaatan dana desa” kata Danik Caleg DPR-RI kelahiran Ambulu Jember.

Danik mengurai, bila mengacu UU No 6 Tahun 2014, pemanfaatan dana desa digunakan untuk pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini dan Posyandu; pembangunan infrastruktur, misalnya irigasi pertanian, jalan, usaha tani, saluran air, dan jembatan yang dibangun secara swakelola.

Semua itu untuk menciptakan pemerataan pembangunan kota dan desa. “Dana desa, seharusnya jadi pemantik/modal untuk membuat desa semakin berdirikari, bukan untuk menciptakan ketergantungan” ujar Danik

.Danik melanjutkan, laporan pengunaan Dana desa sebaiknya dipasang di papan pengumuman yang berada di kantor desa, sehingga warga dapat mengetahui anggaran digunakan untuk apa saja, misalkan selama bulan Januari dana operasional desa dipakai menggaji kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa.

“Prinsip transparansi dan akuntabel, bisa diterapkan di semua tempat, ia tidak butuh peralatan yang modern, itu hanya kemauan dari semua pihak” kata Danik.

Temu warga yang dilakukan di rumah salah satu pengurus PKK di kecamatan Puger berlangsung dengan penuh antusias.

Yuliani, salah satu peserta memgingatkan pada Danik, jika terpilih nanti untuk tidak melupakan warga yang telah memilihnya.“Banyak caleg yang sering datang di tempat ini, tapi ketika sudah terpilih, ia sama-sekali tidak datang lagi menemui warga” ujar ibu Marni sembari mengendong bayi-nya.

Menurut Danik, tipikal anggota dewan seperti itu tidak layak dipilih lagi. Danik melanjutkan, warga punya hak mengevaluasi mandat yang diberikan pada wakilnya.

“Tujuan pemilu itu adalah mengevaluasi mandat yang kita berikan selama 5 tahun. Jika wakil rakyat yang kita pilih tidak peduli lagi dengan persoalan keseharian warga, maka selayaknya diberikan sangsi dengan cara tidak dipilih lagi” pungkas Danik.[ted]

Sumber

Dukung Pengusutan Korupsi E-KTP, Andy Budiman: KPK Tidak Tebang Pilih
Liputan Daerah

Dukung Pengusutan Korupsi E-KTP, Andy Budiman: KPK Tidak Tebang Pilih

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat banyak tekanan pasca penahanan ketua umum Golkar Setya Novanto. Banyaknya kepentingan-kepentingan politis di lingkungan DPR dan sejumlah Parpol yang melemahkan KPK, seharusnya tidak membuat lembaga antikorupsi itu mengendurkan pengungkapan kasus e-KTP.

“KPK jalannya sudah benar. Kalau KPK dibilang tebang pilih saya kira tidak. Yang namanya KPK berani menangkap ketua lembaga tinggi seperti DPR, DPD dan MK, berarti itu bukan main-main. Kami dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sangat mengapresiasi langkah KPK,” kata Andy Budiman, mantan wartawan yang kini aktif di kepengurusan PSI kepada siagaindonesia.com dalam kunjungannya ke rumah warga Kedurus, Surabaya, Kamis (24/11/2017).

Dikatakan Andy, tugas KPK sangat mulia. Tidak hanya memberantas korupsi, namun KPK secara tidak langsung membantu memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara yang oknum-oknumnya terjerat korupsi.

“Bayangkan saja, pertama kali dalam sejarah ketua DPR RI ditangkap. Kalau dibiarkan, jangka panjang akibat korupsi sangat berbahaya. Marwah DPR bisa hancur. Orang akan sinis dan tidak percaya lagi terhadap wakil-wakil rakyat dan partai politik. Karena itu KPK harus didukung. Jangan kemudian pemberantasan korupsi malah dilemahkan. Masyarakat sekarang masih percaya dengan KPK dalam penegakan hukum di negeri ini,” ujar Andy.

Lalu perlukah KPK membuka kantor cabang di daerah-daerah, mengingat kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi sangat luas di seluruh Indonesia?

Pria yang maju sebagai Caleg PSI dari Dapil 1 Jawa Timur ini mengatakan bahwa membuka kantor cabang atau biro di daerah perlu persiapan matang. Tidak semudah media membuka kantor biro. Sebab yang kita bicarakan adalah lembaga negara.

“Kalau memang KPK harus ada di daerah, itu perlu proses seleksi yang ketat, harus ada filter yang baik untuk setiap anggotanya. Dan yang paling berat adalah merawat institusi. Ini tantangan terbesarnya. Mampukah KPK melakukan pengawasan menyeluruh, itu pertanyaannya. Saya kira itu perlu waktu. Saya mendukung KPK turun ke daerah, tapi untuk membuka kantor banyak hal yang harus dibicarakan dengan matang,” urai Andy.

Soal korupsi, Andy justru lebih mementingkan tindakan pencegahan dibanding pemberantasan. “Katakanlah korupsi dapat dicegah, bukankah tidak perlu ada pemberantasan lagi. Karena memang sudah tidak ada korupsi lagi. Untuk pencegahan ini, saya sangat berharap agar lembaga pemerintahan dari daerah hingga pusat bisa membuat kebijakan yang dapat mencegah dari perbuatan korup. Salah satu contohnya, lembaga pemerintahan kini sudah mulai menerapkan sistem online. Dengan menggunakan sistem online ini yang namanya pengadaan barang, akan mudah tetkontrol. Orang mau korupsi juga susah,” ungkapnya.

Terkait banyaknya kepala daerah yang khawatir menggunakan dana desa (DD) untuk program pembangunan karena takut dianggap korupsi, Andy menyebut bahwa hal itu tidak perlu berlebihan dalam menyingkapinya.

“Kalau kita bersih ngapain takut. Turunnya dana desa itu memang untuk kemajuan dan pembangunan desa. Sebaliknya kepala desa yang menolak dana desa, justru mengabaikan kepentingan warga,” imbuhnya.

Ditambahkan Andy, program dana desa merupakan program Nawacita. Jika kepala desa takut terjerat korupsi, mereka bisa berkonsultasi ke aparatur penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan maupun KPK.

“Jangan takut menggunakan dana desa. Sekarang ini sudah banyak intitusi yang mengawasi. Program dana desa harus jalan, sebab itu program baik dari pemerintah untum pembangunan masyarakat,” tutupnya.nv

Sumber

Isyana Menyoroti Peningkatan Kemiskinan di Tangerang
Liputan Daerah

Isyana Menyoroti Peningkatan Kemiskinan di Tangerang

Keluhan warga Tangerang atas mahalnya harga sembako, menjadi perhatian khusus Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia, Ratu Isyana Bagoes Oka.

“Salah satu faktor penyebabnya adalah kemampuan daya beli masyarakat,” kata mantan jurnalis ini pada acara pertemuan dengan Komunitas Pesenam Bersama di Desa Jatake Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Kamis, 23 November 2017.

Isyana mengatakan, rendahnya daya beli masyarakat ini berkaitan erat dengan kemisikinan yang terjadi di Banten. “Itu jelas tercatat dalam data Badan Pusat Statistik Provinsi (BPS) Banten,” katanya. Data BPS Banten mencatat lonjakan angka kemiskinan di Banten sebanyak 17,4 ribu jiwa.

Kemiskinan yang meningkat di Banten, bukan hanya ada dalam data BPS Banten saja. Isyana menunjuk survei Sosial Ekonomi Nasional juga sama.

Misalnya, pada survei Maret 2017, disebutkan penduduk miskin Banten meningkat 0,09 persen dibandingkan semester sebelumnya yang 5,36 persen. Kemudian pada Maret 2016, penduduk miskin Banten berjumlah 657,74 ribu jiwa, pada Maret 2017 meningkat 675,04 ribu jiwa.

Itulah sebabnya, calon anggota DPR RI di Dapil Tangerang Raya ini khawatir, meningkatnya kemiskinan dan rendahnya tingkat daya beli masyarakat akan berimbas pada kesehatan dan kebutuhan gizi anak dan keluarga.

“Jika gizi anak terganggu, maka mempengaruhi kesehatan dan kecerdasannya. Anak adalah generasi masa depan. Jika kesehatan dan kecerdasan mereka terganggu bagaimana mereka meneruskan tongkat estafet membangun bangsa,” ujar Isyana

Lebih lanjut Isyana menyoroti penyebab kemiskinan, yang menurut BPS diantaranya adalah mahalnya beras, bahan bakar minyak (BBM) hingga pakaian dan dana pendidikan.

“Jika untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti beras, pakaian, dan pendidikan malah dianggap sebagai penyebab meningkatkan kemiskinan, itu hal yang aneh,” ujarnya.

Bagi Isyana saat ini yang terpenting adalah bagaimana berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan di provinsi Banten. “Rakyat saat ini merindukan harga sembako murah. Ini yang harus kita perjuangkan bersama,” tutur mantan presenter itu.

Kendati itu bukan pekerjaan yang mudah, namun Isyana menyatakan tetap bisa diwujudkan jika ada “good will” atau keinginan baik dari politisi dan pejabat pemerintah.

“Pemerintah dan politisi untuk bahu membahu berjuang memajukan Banten. Selama ada keinginan baik untuk kepentingan rakyat, saya optimis rakyat Banten semakin sejahtera dan terbebas dari kemiskinan,” ujar Isyana penuh keyakinan. []

Sumber

DPRD Jangan Hanya Cakap ‘Berakrobat’ Anggaran
Liputan Daerah

DPRD Jangan Hanya Cakap ‘Berakrobat’ Anggaran

Menyambut Pilkada 2019, banyak partai politik yang sudah menyiapkan calon legislatifnya untuk bisa mengambil kursi politik di tingkat DPRD maupun DPR. PSI DPW DKI Jakarta yang terbilang pemain baru juga ingin mendorong para kadernya untuk dapat mengisi kursi di “Kebon Sirih”.

PSI DPW DKI Jakarta telah mengadakan seleksi terbuka caleg tingkat DPRD sejak kemarin dengan menyediakan juri-juri ahli dan menyiarkan langsung proses seleksi calegnya lewat kanal media sosial termasuk Facebook dan Instagram.

Hasan Nasbi, CEO Cyrus Network, yang juga merupakan juri ahli seleksi caleg PSI DPW DKI Jakarta, mengungkap bahwa polarisasi Pilkada DKI beberapa saat lalu mempengaruhi program seleksi terbuka ini.

“Banyak caleg DPRD lewat PSI Jakarta yang hampir tidak percaya lagi dengan politik akibat Pilkada DKI kemarin. Namun, mereka — yang kebanyakan merupakan kalangan profesional muda — lebih memilih turun langsung ke politik sebagai caleg PSI karena merasa ada yang tidak beres.”

Selain Hasan Nasbi, ada juga beberapa tokoh lain yang mengisi posisi pansel seleksi caleg DPRD DKI Jakarta. Seperti Ade Irawan (Koordinator ICW), Ani Soetjipto (Dosen Senior HI Universitas Indonesia), dan Sumardy (Ketua Bapilu DPP PSI).

“Saya sendiri ingin agar DPRD kita punya kemampuan untuk mengimbangi kecakapan para pegawai yang ada di tingkat eksekutif. Anggota DPRD dan DPR kita itu hanya cantik dalam satu hal. yaitu ‘akrobat’ anggaran. Bukan cakap dalam proses penganggaran, legislasi, maupun pengawasan dan perumusan pelaksanaan pembangunan.” ungkap Hasan.

Ade Irawan juga memperkuat pentingnya fungsi penganggaran anggota DPRD tersebut. Menurutnya, peningkatan kualitas SDM di Jakarta penting mengingat masih banyak warga yang belum memiliki akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang layak. Untuk itulah DPRD harus berinvestasi anggaran di dua sektor krusial tersebut.

Hal ini sejalan dengan pernyataan sikap PSI DPW DKI Jakarta soal inefisiensi anggaran DKI Jakarta yang di gagas oleh pemerintahan Anies-Sandi. Mendorong calon legislatif di tingkat DPRD yang ‘melek’ anggaran dan memiliki integritas tinggi menjadi tantangan tersendiri dalam proses seleksi tersebut. (Public Relations PSI DKI Jakarta)

Kamaruddin Bincang Hukum dan Politik Bersama Generasi Muda Pantai Timur
Liputan Daerah

Kamaruddin Bincang Hukum dan Politik Bersama Generasi Muda Pantai Timur

Selama lebih kurang 1 jam berlangsung, Kamaruddin SH yang hadir untuk memenuhi undangan sebagai narasumber bincang-bincang terkait dinamika hukum dan politik Aceh bersama kaum muda pantai timur Aceh (mahasiswa) yang bertempat di Aksa Coffe Jalan Islamic Center, Kota Langsa, Sab”tu (18/11/17).

Kamaruddin yang saat ini menjabat sebagai ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Aceh dalam sambutannya didepan mahasiswa menuturkan bahwa mahasiswa harus jeli dan peka terhadap hukum dan dunia politik yang ada, khususnya di daerah Aceh agar jangan sampai politik dapat membodohi kita yang nantinya akan mengarah ke jalur yang negatif.

Apalagi politik yang dapat membuat kita menjadi korban dari keributan maupun pertengkaran antar sesama kerabat maupun kawan yang sudah lama dikenal, misalnya akibat mendukung salah satu kandidat, padahal itu semua metode kuno yang harus dihilangkan dalam perpolitikan di Aceh. Maka dari itu, kata Kamaruddin, berpolitik bisa-bisa saja, asalkan berpolitik dengan cara yang sehat dimana kita tidak mengorbankan orang lain dengan cara membodohi seseorang dengan janji-janji yang tidak masuk akal demi mendapatkan sebuah kedudukan.

Pada kesempatan bincang-bincang itu, pengacara muda ini berpesan agar kalangan mahasiswa dapat membedakan mana politik yang bersifat adu domba dan politik yang memang benar-benar memperjuangkan hak-hak dari aspirasi masyarakat untuk kemajuan ke depan.

Diakhir sambutannya, Kamaruddin meminta doa restu kepada kaum muda pantai timur Aceh untuk mendukungnya pada pemilihan calon legislatif periode 2019-2024 yang Insyallah akan maju sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) melalui daerah pemilihan II dari Partai Solidaritas Indonesia dengan visi-misi mensejahterakan rakyat Aceh.

Sementara itu, setelah penyampaian kata sambutan dari Kamaruddin dilanjutkan dengan acara dialog seputaran Aceh dimana dalam forum tersebut ada salah seorang dari kalangan mahasiswa yang sempat menanyakan perihal UUPA terkait pencabutan pasal yang sedang di perjuangkan oleh anggota DPRA di Mahkamah Konstitusi (MK). Dirinya berharap supaya Aceh kedepan memang betul-betul diperhatikan dan dijalankan sesuai dengan amanah UUPA yang berlaku serta jangan sampai Aceh di anggap sebelah mata oleh Pemerintah akibat tidak senangnya segelintir oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ucapnya. (Rolly)

Sumber

DPD Merauke, Rayakan HUT ke-3 PSI Secara Sederhana
Liputan Daerah

DPD Merauke, Rayakan HUT ke-3 PSI Secara Sederhana

DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Merauke, Papua merayakan HUT ke-3 “partainya anak muda” itu secara sederhana, Kamis (16/11) malam.

Ketua DPD PSI Merauke, Jeremias Michael Omona ketika memberikan sambutan pada peringatan HUT PSI ke-3 mengatakan, sebagai partai baru, tentu pengurus dan kader PSI memiliki banyak harapan dan cita-cita, yang ingin diraih dalam kancah perpolitikan di Indonesia.

Ia meminta seluruh kader dan pengurus partai yang sudah tersebar pada belasan distrik di Kabupaten Merauke, tetap solid demi mewujudkan harapan partai.

“Tidaklah mudah mewujudkan hal itu. Dibutuhkan perjuangan panjang seperti yang dihadapi PSI selama ini. Hingga kini PSI mulai bertumbuh dan terus menunjukkan kemajuan di kancah perpolitikan,” kata Jeremias yang akrab disapa Jerry.

Katanya, pengurus dan kader PSI Merauke telah melalui perjuangan panjang. Untuk menapaki hari esok, tantangan akan lebih besar, sehingga butuh kerja keras dan kerjasama yang baik dalam keluarga besar PSI.

“Meski PSI belum besar, kita semua memiliki komitmen kuat untuk ikut berkontribusi terhadap bangsa dan daerah, dengan potensi yang dimiliki,” ucapnya.

Simpatisan dan pengurus PSI dari sejumlah DPC ikut hadir pada momen itu. Kata Jerry, konsep perayaan hari jadi partai sengaja dikemas dengan sederhana, namun tidak mengurangi makna kebersamaan dalam keluarga PSI.

“Memang ini dadakan. Ide merayakan HUT PSI ke-3 tahun ini muncul ketika rapat pengurus partai. Seluruh simpatisan dan pengurus PSI hadir. Awalnya mantan Bupati Merauke, Romanus Mbaraka bersedia hadir, namun urung karena berhalangan,” katanya.

Puncak HUT ke-3 PSI di Kabupaten Merauke diisi pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun bersama. (Nuryani/Arjuna)

Sumber

Warga Payangan Jember Dukung Danik ke Senayan
Liputan Daerah

Warga Payangan Jember Dukung Danik ke Senayan

Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Danik Eka Rahmaningtiyas, melakukan temu warga dengan warga penggerak wisata desa di tepi pantai Teluk Love-Payangan, Jember, Jawa Timur, Rabu 22 November 2017.

Ratusan warga memenuhi lokasi pertemuan yang berlangsung di tepi pantai indah yang berjuluk “Surga Tersembunyi” di Jember itu.

Keindahan alam ini, kata Danik, akan memiliki nilai tambah jika dikelola dengan benar. “Apalagi di sini wisata masyarakat merupakan hasil dari partisipasi dan kekompakan warga. Namun perlu publikasi yang baik karena potensinya luar biasa,” katanya.

Danik menjelaskan, sarana publikasi di zaman sekarang ini pun sangat banyak. Tak hanya dengan menggunakan media meanstream, tetapi juga sangat ampuh dengan media-media sosial. “Di era digital ini, kita harus memanfaatkan untuk mengembangkan nilai-nilai positif dan bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Danik menegaskan, bahwa segala hal yang terkait kehidupan sosial masyarakat mulai dari infrastuktur desa, harga sembako, biaya sekolah dan lain-lain semua ditentukan oleh proses politik. “Sementara permasalahan saat ini antara rakyat dan perwakilannya tidak pernah ada komunikasi untuk menyelesaikan masalah,” kata Danik, yang disambut teriakan dukungan warga.

Warga juga menginginkan perwakilannya di legislatif adalah sosok yang tidak punya sekat komunikasi dengan pemilihnya. Itulah sebabnya, mereka bertekat memperjuangkan Danik untuk meraih kursi di DPR-RI.

Salah seorang tokoh masyarakat Payangan, Aba Suto, menyatakan ia mewakili warga mendukung Danik sebagai putra daerah yang memahami kondisi lokal untuk maju sebagai caleg DPR-RI . Selain itu, soal perekonomian rakyat, Danik diminta memperjuangkan dana desa dan tanah adat.

“Danik memahami pentingnya dana desa bagi pembangunan dindesa. Jadi jika terpilih nanti, danik tetap komit untuk memastikan anggaran dana desa tidak dipotong dan sesuai peruntukkannya” pungkas Aba Suto. (Zen)

Sumber

PSI Minta Anies Kaji Ulang RAPBD 2018
Liputan Daerah

PSI Minta Anies Kaji Ulang RAPBD 2018

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018 dinilai akan menjadi anggaran terbesar selama empat tahun terakhir, yaitu Rp 77,1 miliar. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyebut salah satu kenaikan anggaran terbesar ada pada Sekretariat DPRD.

Anggaran yang diajukan Sekretariat DPRD sebesar Rp 226,1 miliar dan melonjak menjadi Rp 346,5 miliar melalui pengajuan terbarunya yang disampaikan saat rapat paripurna beberapa waktu lalu.

Rencana penganggaran yang diajukan juga cukup berbeda, seperti Rp 620 juta untuk merenovasi kolam, Rp 542,8 juta untuk pemeliharaan kendaraan operasional, Rp 571 juta untuk pengelolaan website, dan Rp 107,7 miliar untuk kunjungan kerja.

“Selain itu terdapat anggaran Penunjang Kehadiran Rapat Bagi Pimpinan Rapat Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp 16 miliar, yang baru muncul saat pembahasan dengan DPRD,” kata Wakil Ketua PSI DKI Jakarta Rian Ernest melalui siaran media yang diterima Republika.co.id Selasa (21/11).

Rian mengatakan, nilai tersebut adalah nilai terbesar yang diajukan sekretariat DPRD selama tiga tahun terakhir. Pada 2016 lalu misalnya, anggaran sekretariat DPRD diketok dengan nilai Rp 115, 05 miliar, namun hanya disetujui dengan jumlah anggaran sebesar Rp 129,3 miliar oleh Pemprov DKI.

Menurut dia, bertambahnya pos kegiatan bukan hanya dapat menghabiskan anggaran daerah, tapi juga menjadi beban tambahan bagi Peprov DKI yang saat ini tengah mencari jalan keluar dari masalah defisit penganggaran. “Ditambah lagi, masih adanya tantangan besar bagi Pemprov untuk mencapai target pendapatan yang dalam tiga tahun terakhir tak pernah sampai hasil maksimal,” kata dia.

Namun hal terpenting yang perlu diperhatikan, kata Rian adalah banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi seperti kestabilan harga kebutuhan bahan pokok, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang layak.

Sumber

Kamaruddin Siap Tampil Jadi Anggota DPR-RI 2019-2024
Liputan Daerah

Kamaruddin Siap Tampil Jadi Anggota DPR-RI 2019-2024

Kamaruddin, SH siap tampil mencalonkan diri menjadi anggota DPR-RI pada Pileg 2019 mendatang lewat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Aceh, hal ini disampaikan Kamaruddin pada acara silaturahmi yang dilaksanakan di Gp.Blang Kec.Langsa Kota-Kota Langsa Sabtu (18/11).
Sementara itu dalam paparannya Adi selaku MC pada kegiatan tersebut mengatakan, Kamaruddin putra asli kelahiran Aceh ini dalam kiprahnya membela kepentingan Publik Aceh sudah sangat tidak diragukan lagi, salah satunya penanganan kasus lingkungan hidup pada perkara konversi lahan gambut Rawa Tripa tahun 2011-2012.
Selain itu, lanjut Adi lagi, Kamaruddin merupakan anggota tim Pengacara Badan Pengelolaan Ekosistim Leuser (BPKEL) untuk melindungi kepentingan masyarakat yang hidup dikaki gunung Leuser di kawasan Aceh Tenggara.
Sebagai putra daerah, sambung dia, Kamaruddin sangat peka dengan berbagai persoalan yang bisa menggerogoti kenyamanan Publik Aceh, terutama menyangkut ekonomi, Keamanan dan Politik lokal yang semuanya sudah tertata dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), ujarnya.
Adi menambahkan, Disisi lain, Kamaruddin adalah sosok pekerja keras yang lebih mengutamakan pengabdian kepada tanah kelahirannya, ia juga paling alergi dengan yang namanya Korupsi dan Intoleransi, sehingga dengan karakter yang seperti itu dirinya dipercaya menjadi Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Aceh.
Terpilihnya Kamaruddin sebagai ketua DPW PSI Aceh ini menurutnya juga tidak terlepas dari sosok diri Kamaruddin yang memiliki jiwa prosepsi yang sama sejalan dengan misi Partai, yaitu anti Korupsi, dan Intoleransi.
Sementara karakter lain yang pas pada Kamaruddin adalah ia merupakan Putra Aceh asli yang memahami kebutuhan akan daerahnya, selain juga dikuatkan dengan pemahamannya tentang isu nasional, hal tersebut membuat setiap kiprahnya dalam berpolitik akan berdampak positif dan cocok untuk wilayah yang dipimpinnya. Aspirasi daerah yang dibawanya kepusat Pemerintahan, sebut dia lagi, akan sejalan, begitu juga sebaliknya, urai Adi dalam paparannya.
Acara yang dilaksanakan itu dihadiri oleh puluhan warga yang terdiri dari kaum ibu-ibu, para pemuda dan tokoh masyarakat gampong setempat, acara berjalan sukses dan lancar sampai kepenghujung acara. (Baihaqi)

 

PSI 100% Aman Verifikasi Administrasi KPUD Luwu Timur
Liputan Daerah

PSI 100% Aman Verifikasi Administrasi KPUD Luwu Timur

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Luwu Timur telah menerima berita acara hasil verifikasi administrasi di KPUD Luwu Timur pada Rabu (15/11/17) lalu.

Hal tersebut disampaikan oleh LO/Penghubung PSI Jumardi Amri  yang kerap disapa juga Bro Ardi saat ditemui INPUTRAKYAT.CO.ID, Sabtu (18/11/17).

Menurutnya, pada saat pendaftaran PSI di KPUD Luwu Timur, pihaknya tidak mendapat keganjalan pada ketidaksesuaian KTP dan KTA keanggotaan PSI.

“Tidak ada yang perlu di perbaiki, semuanya memenuhi syarat (MS) melihat berita acara yang di terima,” ungkapnya Bro Ardi.

Selain itu, kata Bro Ardi bahwa terkait verifikasi kegandaan anggota, tim sipol KPUD telah melakukan verifiikasi langsung beberapa waktu lalu, Hanya ada satu orang saja anggota PSI yang tidak mengakui keanggotaanya di PSI.

Namun setelah di konfirmasi akhirnya beliau siap menandatangani surat penyataan sebagai anggota PSI, kemudian pada hasil rapat pleno di KPUD, untuk kegandaan anggota PSI itu di nyatakan 100 % aman oleh komisioner KPUD. Kami pengurus PSI luwu timur tinggal menunggu verifikasi faktual oleh KPUD Luwu Timur,” tutur Bro Ardi.

Bro Ardi juga menambahkan bahwa pada saat penandatanganan surat pernyataan anggota PSI, itu di saksikan langsung oleh beberapa tim sipol KPUD pada saat kegiatan sosialisasi verifikasi faktual di aula hotel sikumbang. (*)

Sumber