Jika Ada Wacana Naik Gaji, Ketua PSI Jawa Barat Pesan Aleg Tolak dengan Tegas
Liputan Daerah

Jika Ada Wacana Naik Gaji, Ketua PSI Jawa Barat Pesan Aleg Tolak dengan Tegas

Ketua DPW PSI Jawa Barat, Furqan AMC, berharap proses pembahasan APBD, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Barat, dapat dilakukan dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas.

Serta mengedepankan asas kepatutan, sehingga setiap rupiah anggaran dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami telah menginstruksikan anggota legislatif PSI di Jawa Barat untuk menolak setiap anggaran yang tidak efisien dan tidak patut. Termasuk jika ada wacana kenaikan gaji atau tunjangan dewan, aleg PSI harus menolak dengan tegas,” ujar Furqan saat diwawancarai pada Sabtu, 11 September 2021.

Pada masa pandemi ini rakyat banyak yang prihatin.

Pelaku usaha banyak yang menutup usahanya. Banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Banyak siswa yang terkendala proses belajar daring, dan berbagai keprihatinan lainnya.

“Karena itu pemerintah dan DPRD harus bijaksana dalam penganggaran,” ucapnya.

PSI Jawa Barat juga mengajak warga Jawa Barat mengkritisi proses penyusunan, persetujuan dan pengesahan anggaran hingga pelaksanaannya.

“Partisipasi rakyat dan hadirnya partai yang konsisten mengawal anggaran rakyat akan memastikan kereta pembangunan berada pada relnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat banyak” kata pria yang merupakan mantan aktivis ‘98 ini.

Seperti diketahui saat ini Jawa Barat menjadi provinsi juara (peringkat satu) di Indonesia dengan 101 kasus korupsi daerah selama 16 tahun terakhir sebagaimana data yang diungkap KPK.***

Sumber: https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-012576778/jika-ada-wacana-naik-gaji-ketua-psi-jawa-barat-pesan-aleg-tolak-dengan-tegas

PSI Minta Proyek FPSA Tinjau Kembali Jika Meresahkan Warga
Liputan Daerah

PSI Minta Proyek FPSA Tinjau Kembali Jika Meresahkan Warga

Anggota DPRD DKI Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) August Hamonangan meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk meninjau kembali Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara (FPSA) di Tebet.

Menurut August, hal itu untuk merespon aspirasi warga Tebet, Jakarta Selatan yang secara tegas menolak rencana pembangunan FPSA karena berdekatan dengan pemukiman serta area publik lainnya dan dinilai berpotensi menganggu kenyamanan dan mencemari udara.

“Ini menjadi salah satu pertimbangan, kalau memang bisa diterima atau ditampung aspirasi yang mengatakan warga Tebet menolak, itu (FPSA) ditunda, setidaknya dipertimbangkan lagi bagaimana aspirasi dari warga itu harus menjadi pertimbangan utama bagi Dinas Lingkungan Hidup,” ujar August dalam keterangannya, Rabu (08/09).

August juga mengatakan, dirinya sudah meninjau langsung lokasi yang nantinya digunakan sebagai FPSA yang masuk dalam wilayah Tebet Barat. Sebelumnya lokasi tempat pembuangan sampah persis di samping Taman Tebet, menurut perkembangan terakhir katanya sudah dipindahkan.

Meskipun sudah dipindah, kata August, sangat disayangkan lokasinya masih berdekatan dengan Taman Tebet, bersebelahan dengan Ruang Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Akasia serta pemukiman warga.

“Saya sudah meninjau lokasi dan memang sebelum dimulainya perpindahan TPS dari Taman Tebet pindah ketempat yang sekarang itu yang dekat RPTRA, saat itu sempat ada penolakan warga,” terangnya

August menyebut para anggota DPRD dari PSI akan mencoba membantu warga dengan mencari jalan agar aspirasi warga bisa tersalurkan.

“Nanti mungkin dari kami, dari Fraksi temen-teman coba menyiasati kalau memang ada aspirasi yang benar-benar dari warga Tebet dan tentunya yang terdekat adalah kelurahan Tebet Barat, inilah yang akan kami dorong kalau memang warga tidak setuju warga menolak ya itu tadi harus menjadi pertimbangan utama,” ulasnya.

Namun, kata August, selain opsi menunda, jika memang keberadaan FPSA itu benar-benar mengganggu dan membuat warga merasa khawatir dan resah terhadap dampak buruk yang akan ditimbulkan maka harus ditolak secara tegas.

“Setidaknya menunda atau bahkan mungkin ya kalau warga benar-benar punya kekhawatiran itu harus ditolak,” tegasnya.

Selain itu, August juga menyatakan warga yang menolak akan difasilitasi kedalam forum resmi baik itu pada tingkat kelurahan maupun dibawa ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menyampaikan suaranya dalam wadah audiensi.

“Makannya ini kan harus kita bawa kan juga didalam forum apakah kita bawa ke kelurahan atau mungkin kita bawakan langsung ke Sudin atau Dinas LH warga yang tadi benar-benar menolak,” tuntasnya.

Sumber : https://www.jawapos.com/jabodetabek/08/09/2021/psi-minta-proyek-fpsa-tinjau-kembali-jika-meresahkan-warga/?page=all

Anggaran Belanja Disdik Kota Bandung Rp 200 M Dianggap Janggal, Ini Perincian dan Kejanggalannya
Liputan Daerah

Anggaran Belanja Disdik Kota Bandung Rp 200 M Dianggap Janggal, Ini Perincian dan Kejanggalannya

Anggota Fraksi PSI-PKB DPRD Kota Bandung, Erick Darmajaya, menyoroti kenaikan anggaran belanja modal peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan hingga lebih dari Rp 200 miliar dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.

Menurut Erick, APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 seharusnya diperuntukkan dalam mengantisipasi situasi dan kondisi yang tidak lagi sesuai dengan asumsi-asumsi yang dibuat sebelumnya, termasuk kondisi darurat seperti pandemi Covid-19.

Karena itu, butuh anggaran yang berfokus pada menangani penyebaran virus serta menanggulangi akibat-akibatnya.

“Kita semua tahu betapa penting pendidikan dibangun, apalagi sudah lebih dari setahun belajar dari rumah,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui telepon, Sabtu (4/9/2021).

“Baru September ini akan mengadakan PTM kembali.”

“Namun, kami melihat suatu kejanggalan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.”

“Terdapat kenaikan anggaran belanja modal peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan hingga lebih dari Rp 200 miliar.”

Erick pun menyebutkan, perincian kenaikan anggaran di Dinas Pendidikan tersebut meliputi pengadaan mebel untuk SD sebesar Rp 27 miliar, pengadaan perlengkapan SD sebesar Rp 35 miliar, dan pengelolaan dana BOS SD Rp 25 miliar.

Kemudian untuk SMP, pengadaan mebel sebesar Rp 25 miliar, perlengkapan SMP Rp 98 miliar, serta pengelolaan dana BOS mencapai Rp 7,7 miliar.

“Kita mengerti bahwa sekolah-sekolah membutuhkan mebel dan perlengkapan penunjang pendidikan lainnya.”

“Tapi meminta anggaran sebesar itu dalam situasi seperti sekarang, rasanya kurang tepat,” ucap Erick, yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bandung.

Pihaknya mengharapkan Pemkot Bandung menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat untuk fokus pada bidang kesehatan, ekonomi, dan tenaga kerja.

“Kita punya masalah pengangguran tinggi, perdagangan dan industri menyurut, juga kondisi UMKM kita sangat berat sekarang.”

“Kita perlu solusi di sisa tahun anggaran 2021 ini,” katanya. (*)

Sumber : https://jabar.tribunnews.com/2021/09/04/anggaran-belanja-disdik-kota-bandung-rp-200-m-dianggap-janggal-ini-perincian-dan-kejanggalannya

Tata Kota Jakarta Terburuk di Dunia, PSI Kritik Implementasi Rencana
Liputan Daerah

Tata Kota Jakarta Terburuk di Dunia, PSI Kritik Implementasi Rencana

TEMPO.CO, Jakarta – Anggota DPRD DKI Jakarta Anthony Winza Prabowo mengatakan buruknya implementasi rencana Pemerintah DKI menyebabkan tata kota Jakarta menjadi yang terburuk di dunia. “Kelemahan Pemerintah DKI adalah implementasinya. Banyak rencana, banyak bicara tapi minim yang terlaksana,” kata politikus PSI itu kepada Tempo pada Rabu, 25 Agustus 2021.

Sebelumnya media arsitektur Rethinking The Future (RTF) menobatkan Jakarta sebagai kota dengan tata kota terburuk di dunia. Sebab, Ibu Kota sangatlah padat penduduk dengan udara dan airnya sangat tercemar.

Anthony memberi contoh rencana LRT yang baru terlaksana sampai saat ini adalah rute yang sangat pendek, yakni Kelapa Gading–Velodrome. Ia menilai prioritas anggaran Pemerintah DKI untuk membenahi kota juga masih tidak jelas.

Seperti proyek pembenahan kampung kumuh seperti program Community Action Plan (CAP) terkena refocusing, penyediaan pipa air mandek di angka 60 persen, dan realisasi program DP Rp 0 yang realisasinya tidak sampai 1 persen. Menurut anggota Komisi C DPRD DKI itu, Pemerintah DKI terkesan ingin membangun hal-hal yang monumental namun minim fungsi.

“Cat atap warna-warni dimana yang bisa lihat hanya burung-burung di udara, monumen sepeda, patung bambu, JPO yang lebih aman pun digantikan dengan pelican crossing yang membuat lebih macet dan lebih tidak aman untuk memfokuskan pada keindahan mata semata,” ujar Anthony.

Melihat Instruksi Gubernur no. 49 tahun 2021, Ia mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru mulai sibuk membuat berbagai masterplan. “Padahal masterplan itu harusnya dibuat sejak awal menjabat. Atau bahkan idealnya sudah siap sebelum menjabat jadi tahun ke 1 langsung kejar implementasi.”

Sumber : https://metro.tempo.co/read/1498665/tata-kota-jakarta-terburuk-di-dunia-psi-kritik-implementasi-rencana/full&view=ok

PSI DIY Rombak Pengurus, Kini Dinakhodai Bro Komar
Liputan Daerah

PSI DIY Rombak Pengurus, Kini Dinakhodai Bro Komar

Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Istimewa Yogyakarta merombak pengurus secara besar-besaran. Ketua DPW PSI DIY 2021-2025 kini dijabat oleh Kamaruddin, menggantikan Stevanus C. Handoko.

Selain Kamarudin, pengurus lengkap DPW PSI DIY teranyar yakni Markus Indarto (Wakil Ketua), Risa Karmida (Wakil Ketua), Widyo Widyarto(Sekretaris), Nicholas Tanugroho (Wakil Sekretaris) dan Fitri Astiwahyuni (Bendahara), dan Intan Putri Kusuma Dewi (Wakil Bendahara)

“PSI tetap komitmen dengan memperjuangkan nilai-nilai anti korupsi dan melawan segala bentuk tindakan intoleransi. Saat ini kami sedang fokus mempersiapkan verifikasi sebagai partai peserta pemilu 2024,” ujar Bro Komar, panggilan karib Kamaruddin ala PSI, melalui pesan pendek yang diterima Harianjogja.com, Rabu (18/8/2021)

Bro Komar adalah lulusan Fakultas Hukum UGM, dan sehari-hari berprofesi sebagai advokat. Selama kuliah di Jogja, Bro Komar aktif di Dewan Mahasiswa (DEMA) UGM, Front Mahasiswa Nasional (FMN), dan sempat aktif di LBH Yogyakarta dan Serikat Buruh Yogyakarta, Tahun 2005. Sejak 2015, ia menjadi Juru Bicara dan anggota Tim Pengacara Dewan Pimpinan Pusat PSI, dan pada 2017 Bro Komar dipercaya DPP PSI untuk merintis suara di tanah kelahirannya Aceh, menjadi Ketua DPW PSI Aceh.

Sumber : https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/08/19/510/1080437/psi-diy-rombak-pengurus-kini-dinakhodai-bro-komar

Seluruh Anggota Fraksi PSI Resmi Ajukan Hak Interpelasi Formula E
Liputan Daerah

Seluruh Anggota Fraksi PSI Resmi Ajukan Hak Interpelasi Formula E

Seluruh Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta resmi mengajukan hak interpelasi terkait dengan penyelenggaraan Formula E 2022.

Dalam surat pengajuan hak interpelasi yang ditandatangani delapan anggota Fraksi PSI itu menyebut pengajuan itu bertujuan untuk meminta penjelasan Gubernur DKI Jakarta terkait dengan program yang memakan anggaran triliunan rupiah itu.

“Pengajuan interpelasi ini bersifat penting mengingat alokasi anggaran triliunan di tengah pandemi serta rentetan indikasi dan potensi pelanggaran hukum sebagaimana temuan BPK,” kata Ketua DPW PSI Michael Victor Sianipar dalam keterangan tertulis, Selasa (18/8/2021).

Alasan lain PSI mengajukan hak interpelasi adalah kengototan Gubernur Anies menjalankan Formula E di tahun 2022 dengan mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021.

Sikap Anies ini dinilai tak elok mengingat belum ada hasil studi kelayakan penyelenggaraan Formula E yang disesuaikan dengan kondisi pasca pandemi Covid-19.

“Jelas telah melanggar asas kecermatan karena bisa saja hasil dari peninjauan kembali studi kelayakan adalah tidak layak untuk diselenggarakan,” ucap Michael.

Alasan berikutnya, PSI menilai ada indikasi tindakan melawan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam aspek penyelenggaraan Formula E.

Untuk itu, PSI meminta secara langsung bisa dijelaskan oleh Anies apakah yang dilakukan dalam program balap mobil listrik itu sesuai dengan aturan yang ada.

“Terutama tentang pengembalian Commitment Fee Formula E serta aspek penyalahgunaan kewenangan Gubernur yang telah mengikatkan beban APBD melampaui masa jabatannya, mengingat kontrak Formula E ini ditandatangani untuk 5 tahun penyelenggaraan,” kata dia.

Adapun delapan anggota fraksi PSI yang sudah membubuhkan tandatangan pengajuan hak interpelasi yaitu:

1. Idris Ahmad
2. Justin Andrian Untayana
3. Anthony Winza
4. August Hamonangan
5. William Aditya
6. Eneng Miliyanasari
7. Viani Limardi
8. Anggara Wicitra

Selain PSI, ada lima anggota Fraksi PDI-P yang resmi mengajukan hak interpelasi sejak Minggu (16/8/2021) lalu yaitu: 1. Ima Mahdiah 2. Rasyidi 3. Wa Ode Herlina 4. Ong Yenny 5. Gilbert Simanjuntak

Sumber : https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/18/12502011/seluruh-anggota-fraksi-psi-resmi-ajukan-hak-interpelasi-formula-e?page=all

Louis Vuitton jadi Seragam DPRD Tangerang, PSI: Sangat Tak Pantas
Liputan Daerah

Louis Vuitton jadi Seragam DPRD Tangerang, PSI: Sangat Tak Pantas

Anggota DPRD Kota Tangerang dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Theresia Megawati, menolak anggaran bahan pakaian anggota DPRD Kota Tangerang 2021. Ini karena salah satu merek busana ternama yakni Louis Vuitton yang akan menjadi bahan pakaian dinas tersebut.

“Sangat tidak pantas di tengah situasi sulit seperti sekarang anggota DPRD bermewah-mewah. Sangat tidak memahami keadaan rakyat. PSI menolaknya,” ujar Mega dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/8).

Bagi Mega, dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya, anggota DPRD sangat tidak tergantung pada seragam. Sehingga dia mengeluhkan seragam yang mewah ini.

“Sudah banyak atribut yang diperoleh para anggota dewan untuk menunjukkan identitasnya. Tak perlu seragam atau pakaian dinas lagi,” katanya.

Menurut Mega akan jauh lebih bermanfaat jika anggaran seragam anggota dewan tersebut dialihkan kepada program-program yang membantu masyarakat ini.

“Lebih baik dialihkan kepada program-program untuk membantu rakyat, baik langsung maupun tak langsung,” pungkasnya.

Dilansir dari https://lpse.tangerangkota.go.id/, anggaran pengadaan bahan pakaian anggota DPRD Kota Tangerang 2021 mencapai Rp 675 juta. Dari situs yang sama, anggaran pengadaan bahan pakaian itu hanya Rp 312,5 juta pada 2020.

Sumber :  https://www.jawapos.com/jabodetabek/10/08/2021/louis-vuitton-jadi-seragam-dprd-tangerang-psi-sangat-tak-pantas/?page=all

Formula E Jadi Program Prioritas Anies 2022, F-PSI: Jangan Hamburkan Uang Rakyat
Liputan Daerah

Formula E Jadi Program Prioritas Anies 2022, F-PSI: Jangan Hamburkan Uang Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra meminta studi kelayakan penyelenggaraan Formula E kepada Pemprov DKI Jakarta jika ingin menyelenggarakan balap Formula E tahun 2022.

Menurut dia, studi kelayakan yang diminta oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi kunci apakah ajang balap itu pantas untuk terselenggara tahun 2022.

“Namanya juga studi kelayakan, ini akan menentukan layak atau tidaknya dilakukan. Jangan memaksakan ego dan menghambur-hamburkan uang rakyat,” kata Anggara dalam pesan teks kepada Kompas.com, Senin (9/8/2021).

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta ini menjelaskan, dalam studi kelayakan sebelumnya, Formula E disebut-sebut bisa memberikan untung Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 3,12 triliun.

Namun studi kelayakan tersebut dikoreksi oleh BPK, karena tidak mencantumkan biaya commitment fee yang dibayar oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta setiap tahun.

Total biaya commitment fee yang harus dibayar Dispora sebanyak Rp 2,35 triliun.

Belum lagi biaya penyertaan modal PT Jakpro untuk membayar bank garansi yang nilainya naik 10 persen setiap tahun, totalnya Rp 890 miliar selama 5 tahun.

Sehingga total biaya penyelenggaraan yang tidak tercatat pada studi kelayakan sebelumnya mencapai Rp 3,25 triliun.

Jika demikian, kata Anggara, Pemprov DKI harus mengeluarkan biaya Rp 4,48 triliun. Biaya ini tekor Rp 1,36 triliun dibandingkan pemasukan yang hanya Rp 3,12 triliun.

“Perhitungan dengan kondisi sebelum pandemi saja sudah dipastikan rugi Rp 1,3 Triliun,” ucap Anggara.

Itulah sebabnya, Politikus PSI ini meminta studi kelayakan baru yang diminta oleh BPK karena salah perhitungan.

“Buka studi kelayakannya ke publik, biar semua jelas, apakah Formula E layak diselenggarakan? Apakah Formula E layak dijadikan isu prioritas daerah? Ini prioritas Gubernur atau prioritas warga Jakarta,” tutur Anggara.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021.

Dalam Instruksi itu, Anies menyebut Formula E menjadi isu prioritas yang harus dituntaskan di tahun 2022.

“Formula E target terselenggara lomba Formula E, target waktu Juni 2022,” tulis Anies.

Pemprov DKI Jakarta berencana melangsungkan perlombaan adu cepat mobil listrik Formula E di DKI Jakarta sejak 2020 lalu.

Namun penyelenggaraan dibatalkan dua seri, yaitu seri balap 2020 dan 2021 dan dijadwalkan ulang.

Pemprov DKI Jakarta beralasan, ajang Formula E dibatalkan karena pandemi Covid-19 sedang merebak.

Sumber : https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/09/17154151/formula-e-jadi-program-prioritas-anies-2022-f-psi-jangan-hamburkan-uang?page=all#page3

PSI Soroti Penyerapan Anggaran Semester 1 Tahun 2021
Liputan Daerah

PSI Soroti Penyerapan Anggaran Semester 1 Tahun 2021

KBRN, Bandung: Dalam pembahasan anggaran Pemerintahan Kota Bandung, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bandung, Erick Darmadjaya memertanyakan penyerapan anggaran Kota Bandung di semester pertama Tahun Anggaran 2021 yang sangat rendah.

Pemkot Bandung menanggapi dengan penjelasan bahwa kegiatan tertunda karena adanya pandemi Covid-19. Pemkot menjelaskan bahwa pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat berpengaruh terhadap aktifitas ekonomi di Kota Bandung, khususnya kegiatan jasa kepariwisataan, jasa perdagangan, jasa hiburan, sehingga omset usaha menurun drastis yang sangat berpengaruh terhadap pajak daerah, yang membuat pendapatan daerah belum tercapai secara maksimal.

“Pertama-tama, Covid-19 sudah berlangsung sejak 2020, jadi apakah Pemerintah Kota Bandung bersikap sama saja di 2021? Apakah kita tidak mempelajari sesuatu dari tahun lalu?” ujar Erick, Sabtu (7/8/2021).

Sejak pandemi, pemerintah telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), dan dampaknya telah dapat dipelajari. Berdasarkan hal itu, pada 2021 seharusnya Pemkot Bandung sudah menemukan langkah untuk menanganinya.

“Kedua, kita harus ingat bahwa seluruh anggaran Kota Bandung bertujuan untuk kesejahteraan warga Kota Bandung, sesuai tujuan RPJMD. Masalah anggaran Kota Bandung bukan utamanya soal Pendapatan Asli Daerah yang belum tercapai secara maksimal, melainkan warga Kota Bandung tidak punya pendapatan, bahkan secara minimal pun tidak tercapai. Apa gunanya ada program, jika tidak untuk menunjang kesejahteraan warga? Kita harus membuat prioritas dengan memakai hati, bukan hanya mengedepankan birokrasi,” beber politisi Partai Solidaritas Indonesia.

Erick yang juga Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bandung menunjukkan bahwa dalam Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Tahun Anggaran 2021, terjadi surplus sebesar Rp 526,16 miliar.

“Terdapat dana sebesar Rp 526 miliar yang tersimpan di dalam rekening Pemkot Bandung. Memang kita membutuhkan uang kas yang cukup, tetapi saat ini warga membutuhkan program-program untuk memulihkan kondisi. Seharusnya Pemkot Bandung bisa membuat terobosan, dengan diskresi dari wali kota Bandung. Wali kota dapat membuat diskresi berupa program-program yang baik, yang bisa dikolaborasikan dengan berbagai stakeholder di Kota Bandung, untuk menolong masyarakat kita,” tegasnya.

Sumber : https://rri.co.id/bandung/politik/politik-dan-parlemen/1141841/psi-soroti-penyerapan-anggaran-semester-1-tahun-2021

Tolak Perubahan RPJMD, Fraksi PSI Nilai Anies Lari dari Janji Kampanye
Liputan Daerah

Tolak Perubahan RPJMD, Fraksi PSI Nilai Anies Lari dari Janji Kampanye

JAKARTA, KOMPAS.com – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tegas menolak perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

Sekretaris Fraksi PSI Anthony Winza mengatakan mengubah RPJMD yang berisi program janji kampanye Gubernur DKI Jakarta dinilai sebagai tindakan lari dari tanggungjawab.

“Pemprov DKI Jakarta lari dari tanggung jawab melaksanakan program dan tidak menjawab 10-16 tantangan akibat pandemi Covid-19,” ujar Anthony dalam pembacaan pandangan Fraksi PSI, Senin (2/8/2021).

Fraksi PSI menemukan beberapa catatan ketidaksesuaian perubahan RPJMD dengan program pembangunan di masa pandemi dengan mengurangi program dan kegiatan vital bagi penanganan Covid-19.

Salah satunya program OK-Ocare pada perubahan RPJMD yang ditargetkan membangun 267 fasilitas kesehatan tingkat pertama di level kelurahan untuk menyediakan layanan kesehatan preventif.

Program itu justru mengorbankan layanan Posyandu, kata Anthony. Padahal layanan posyandu justru berperan vital untuk menjadi pendekatan preventif pencegahan Covid-19.

PSI juga menyoroti RPJMD tidak memuat program memulihkan ekonomi, tapi justru menggunakan Dana pinjaman PEN untuk proyek mercusuar yang cenderung politis untuk meninggalkan warisan infrastruktur seperti misalnya pembangunan Jakarta Internasional Stadium (JIS).

“Ingat, saat ini rakyat bukan butuh stadium yang megah, rakyat butuh pekerjaan, rakyat butuh makan, rakyat sedang lapar,” ucap Anthony.

Di tengah krisis akibat pandemi, PSI menyayangkan proyek mercusuar Gubernur Anies yang tidak berdampak pada rakyat justru terus berjalan.

Proyek-proyek penting untuk kepentingan masyarakat luas malah berkurang seperti pembangunan rumah DP Rp 0 malah dikorbankan dengan pengurangan target dalam perubahan RPJMD.

“Pemprov DKI Jakarta mengedepankan proyek-proyek yang indah dipandang mata saja untuk kepentingan politis di akhir masa jabatan, agar nama harumnya dapat selalu dikenang. Hal ini sungguh memprihatinkan,” kata Anthony.

Sumber : https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/02/21131861/tolak-perubahan-rpjmd-fraksi-psi-nilai-anies-lari-dari-janji-kampanye