Ringankan Beban Warga, PSI Buleleng bersama KMFB Serahkan Sembako kepada Lansia di Pemuteran
Liputan

Ringankan Beban Warga, PSI Buleleng bersama KMFB Serahkan Sembako kepada Lansia di Pemuteran

Buleleng (Metrobali.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Buleleng menyerahkan bantuan sembako kepada warga Desa Pemuteran, Kabupaten Buleleng khususnya para lansia dan disabilitas pada Selasa, 2 Juni 2020.

Bantuan sembako diserahkan bersama Komunitas My Family Bali (KMFB) yang merupakan komunitas sosial.

Dalam pembagikan sembako tersebut rombongan didampingi Kepala Dusun Sari Mekar dan tokoh Desa Pemuteran untuk bersama-sama turun ke pelosok Desa.

Menurut informasi, sebagian warga memiliki tempat tinggal di pedalaman dan menempati tanah pemerintah dikarenakan Warga tidak mempunyai tempat tinggal.

“Warga disini banyak yang kurang mampu, lansia dan disabilitas. Serta banyak anak yatim dan banyak warga yang tak mempunyak rumah sendiri dalam artian tanahnya adalah tanah Negara,” tutur Ketua DPD PSI Buleleng, Komang Subrata Jaya seraya menyampaikan kembali informasi dari Kepala Dusun Sari Mekar.

Sebelum memberikan sembako kepada masyarakat, rombongan DPD PSI Buleleng yang juga dihadiri oleh Ketua DPC Gerokgak I Ketut Sudiarsa beserta Ranting PSI Desa Pemuteran berkesempatan menyalurkan bantuan masker dan hand sanitizer kepada Satgas Gotong Royong Covid-19 di Desa Pemuteran.

Bantuan tersebut diterima langsung oleh anggota Satgas dan Made Sudana selaku Kepala Dusun Sari Mekar. “PSI ingin terus bergerak dan memberikan dukungan bagi masyarakat dan Satgas gotong – Royong Covid-19 desa. Kami berharap agar bisa meringankan beban masyarakat,” imbuh Subrata.

Seperti kita ketahui bahwasanya dunia diguncang dengan wabah virus Corona atau Covid-19 yang hingga sekarang belum ada obatnya.

Hal ini juga berimbas pada perekonomian yang lumpuh hingga PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) massal yang mengakibatkan pada banyak pengangguran dan angka kemiskinan juga meningkat.

Menghadapi Tatanan Baru, PSI Depok Terus Bagikan Sembako kepada Warga Depok
Liputan

Menghadapi Tatanan Baru, PSI Depok Terus Bagikan Sembako kepada Warga Depok

Doeta News, Jakarta—Bulan Ramadhan sudah meninggalkan kita semua, Idul Fitri belum lama pergi. Namun, dampak Covid masih dirasakan sampai sekarang. Banyak warga yang terdampak hingga menyebabkan kehidupan mereka semakin sulit.

Ketua dan pengurus DPD PSI Kota Depok tidak pernah usang untuk selalu bergerak memberikan sembako guna meringankan beban masyarakat yang berada di lingkungan RT 003, RW 017 Sukamaju, Cilodong, pada Sabtu (30/05/2020).

Oparis Simanjuntak, Ketua DPD PSI Depok, beserta jajarannya selalu bergerak mengunjungi warga di Cilodong. Tujuannya mengecek secara langsung kondisi masyarakat Kota Depok sekaligus memberikan santunan berupa sembako.

Beliau berpesan untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, juga selalu jaga kesehatan dan kebersihan diri, baik di lingkungan rumah maupun pusat perkantoran.

Pada musim pandemik yang belum tahu kapan berakhirnya, Oparis mengatakan, kita harus selalu berhati-hati dalam bertindak dan berbuat. Wacana kebijakan dari Pemerintah Pusat akan memberlakukan New Normal harus disampaikan kepada kepala pemerintahan setempat.

Kalau kabupaten/kota, tentunya ini menjadi pertimbangan dan tugas Tim Gugus Depan yang ada di kabupaten/kota tersebut untuk menyosialisasikannya kepada tokoh masyarakat serta semua pihak.

Tidak hanya sosialisasi, lanjut Oparis, tetapi seluruh pihak harus mendapatkan edukasi tentang apa yang harus dilakukan dalam New Normal. Apabila pelaksanaan New Normal telah dipahami masyarakat luas, ini perlu dilakukan simulasi bagaimana menerapkan protokol kesehatan.

Soal PSBL, PSI Sebut Semua RW Harus Terapkan Protokol Covid-19
Liputan

Soal PSBL, PSI Sebut Semua RW Harus Terapkan Protokol Covid-19

Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad menegaskan dalam menerapkan pembatasan sosial berskala lokal (PSBL), setiap RW harus menerapkan protokol kesehatan covid-19.Menurut Idris, penyakit menular itu tidak mengenal batas RW, baik itu zona hijau atau merah penularan covid-19.

“Protokol kesehatan dan pengendalian covid 19 harus tetap dilaksanakan di setiap RW. Pembatasan di RW zona merah bukan artinya RW lain tidak menerapkan protokol kesehatan dan pengendalian,” jelas Idris, Jakarta, Selasa (2/6).

Menurutnya, saat ini di Jakarta telah berpedoman pada RW siaga covid-19. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta mengoptimalkan monitoring dan pendampingan kepada RW siaga itu untuk menekan meluasnya penularan virus tersebut.

“RW siaga covid-19 adalah solusi mengendalikan dari tingkat terkecil dan terdekat dengan masyarakat,” kata Idris. Apabila di tingkat RW siaga covid-19 saja pengurus masyarakat dan aparat pemerintah kompak menjalani pedoman RW siaga itu, maka bisa ada penurunan jumlah kasus penularan virus tersebut.”Ini perlu serentak dilaksanakan oleh semua RW di Jakarta, sehingga terasa dampaknya,” tandas Idris

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menerapkan pembatasan sosial berskala lokal (PSBL) di lingkungan 62 RW yang menjadi zona merah penularan covid-19. Aturan tersebut bakal dituangkan dalam peraturan gubernur terbaru.”Kita kumpulkan. Ada 62 titik RW yang jadi pedoman. Kita minta wali kota, camat, dan lurah untuk menurunkan penyebaran covid-19,” jelas wakil gubernur DKI Ahmad Riza Patria, Senin (1/6).

DPRD Tangsel Akan Panggil DLH Terkait Amblesnya Turap Sungai Cisadane Yang Baru Dibangun
Liputan

DPRD Tangsel Akan Panggil DLH Terkait Amblesnya Turap Sungai Cisadane Yang Baru Dibangun

KOTA TANGSEL, REDAKSI24.COM – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi Partai PSI, Aji Bromokusumo menemukan sejumlah kejanggalan paska terjadinya longsor gunungan sampah di TPA Cipeucang, Serpong, Tangerang Selatan Banten.

Kejanggalan tersebut ditemukan setelah melihat dan memantau langsung proses evakuasi sampah di badan Sungai Cisadane, samping TPA Cipeucang, Selasa (2/6/2020).

“Pekan lalu kami mendapatkan aduan dari warga Pesona Serpong bahwa ada longsoran sampah ke Sungai Cisadane karena turap amblas. Sehingga mencemari sungai sepanjang 100 meter. Kami sudah investigasi. Temuan kami cukup banyak kejanggalan,” kata Aji di TPA Cipeucang, Selasa (2/6/2020)

Kejanggalan tersebut diantaranya yakni, turap yang diperkirakan baru dibangun enam bulan dan menghabiskan Rp 24 Miliar sudah jebol. Serta, lokasi TPA yang persis berada di sisi Sungai Cisadane.

“Ini adalah kejahatan lingkungan hidup. Responnya sudah jelas, kami akan menelusuri dan meminta ke DLH soal amdal awal kenapa TPA di tempatkan di sini (sisi Sungai Cisadane). Saya melihat ini adalah suatu tragedi,” ungkap Aji.

Pihaknya, kata Aji, akan memanggil DLH dan meminta penjelasan terkait sejumlah kejanggalan dan persoalan yang terjadi. “Kami positif thinking, tidak membahas ranah korupsi. Kami membahas ke ranah lingkungan dan tanggung jawab Pemkot Tangsel,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Divisi Hukum dan Advokasi PSI Kota Tangsel Dwityo Pujotomo menegaskan, persoalan longsor sampah TPA Cipeucang yang mencemari Sungai Cisadane itu akan dibawa ke ranah Perdata.

“Kami tidak mau mencari-cari siapa yang bersalah dalam kejadian seperti ini. Tapi kita memikirkan bagaimana mengkompensasi kerugian kepada kontraktor dan harus ada recovery. Kalau dia tidak ada recoverynya, kita akan ajukan ke ranah hukum perdata. Sedangkan pidananya, itu urusan polisi, kejaksaan dan KPK, kita tidak mengurusi itu,” tegas Dwi.

Sekretaris DLH Kota Tangsel Yepi Suherman mengaku, siap jika diminta untuk menjelaskan tentang pembangunan TPA Cipeucang dan persoalan longsornya sampah di lokasi tersebut.

“Kalau soal pembangunan TPA kita hanya menerima jadinya dan diserahkan kepada kontraktor dan konsultan dengan anggaran 21 Miliar. Karena kami memang terbatas pengetahuan soal itu. Tetapi dugaan awal saya, turap jebol akibat tidak kuat menahan air hujan yang curahnya cukup tinggi pada saat kejadian,” tuturnya.

Sekretaris PSI Pangkalpinang: New Normal Cocok Diterapkan di Daerah yang Sudah Mampu Kendalikan Penyebaran Covid-19
Liputan

Sekretaris PSI Pangkalpinang: New Normal Cocok Diterapkan di Daerah yang Sudah Mampu Kendalikan Penyebaran Covid-19

Pangkalpinang, Swakarya.Com. Kondisi tatanan kehidupan baru atau “new normal” segera diterapkan. new normal sendiri adalah istilah yang merujuk ke pola hidup baru dalam situasi pandemi virus Corona. Pola hidup baru maksudnya masyarakat menerapkan protokol kesehatan berupa rajin mencuci tangan dengan sabun, selalu mengenakan masker, selalu menjaga jarak, hingga menghindari kerumunan supaya terhindar dari COVID-19, penyakit pandemi yang diperkirakan WHO tak bakal hilang dalam waktu dekat ini.

Protokol ini disetujui langsung oleh Menkes Terawan Agus Putranto lewat Surat Edaran nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang pencegahan penularan virus Corona di tempat kerja sektor usaha dan perdagangan dalam mendukung keberlangsungan usaha.

Ada pula edaran lainnya berupa panduan bekerja di situasi new normal, ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

“Meski begitu, pemerintah daerah jangan hanya patuh pada arahan dari pusat saja, pemerintah daerah harus mengambil bagian dalam langkah yang pro-aktif supaya terlihat pemerintah daerah tidak hanya berdiam diri dalam penanganan penyebaran pandemi ini,” ujar Primus Jodi Setiawan, Sekretaris DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI)  Pangkalpinang.

Ia juga menyatakan, new normal bukan berarti pelonggaran pembatasan sosial berskala luas atau sebebasnya. Tujuan new normal sendiri adalah mendukung sektor usaha agar tidak lumpuh berkepanjangan. Masyarakat harus tetap menjaga kesehatan dengan menaati protokol kesehatan yang ada.

“Saya kira penerapan new normal tersebut sudah cocok diterapkan di daerah yang sudah mampu mengendalikan penyebaran virus COVID-19, seperti kota Pangkalpinang bukan di daerah yang kasusnya terus naik.

Kota kita ini kasusnya terus stabil, kalau dibuat gaya normal tanpa pembatasan, khawatirnya akan meledak lagi,” beber Primus Jodi Setiawan.

Maka dari itu masyarakat dituntut untuk kesadaran diri untuk menaati semua protokol kesehatan yang ada. Pemerintah daerah juga harus selalu ikut berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi pentingnya protokol kesehatan.

Dia menyatakan tidak setuju lagi bila masyarakat dituntut harus berdiam diri dirumah tanpa batasan waktu yang jelas sampai kapan. Karena sangat menyusahkan ekonomi masyarakat dan kemerdekaan masyarakat.

“Harus mulai dibuka perekonomian masyarakat, tapi dengan protokol kesehatan ketat,” beber Politisi PSI ini sekaligus merupakan aktivis Mahasiswa.

Dia menyatakan, saat ini perekonomian masyarakat sudah pontang panting dengan ketidak jelasan hasil diterapkan pembatasan-pembatasan yang bertujuan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini selama vaksin belum ditemukan, hingga sudah sepatutnya dilonggarkan tapi tidak lupa konteks kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Adanya pelonggaran aktivitas masyarakat dalam penerapan new normal ini disetujui pula oleh beberapa kelompok usaha dan UMKM di Bangka Belitung terkhususnya di kota Pangkalpinang.

Namun dia memberi catatan untuk penerapan new normal ini harus dengan konsep jelas dan keseriusan pemerintah daerah dan bagiannya. Kalau tidak seperti gebrakan-gebrakan sebelumnya yang menjadi tidak terukur dan munculnya rasa pesimis dari masyarakat sendiri.

Dia berharap, keputusan pemerintah untuk penanganan COVID-19 baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah sendiri benar-benar bisa aktif dan efektif, tidak hanya karena ekonomi, tapi menyelamatkan nyawa itu lebih penting, hingga harus di pikir sangat matang.

DPRD Kota Medan Renville Napitupulu: “Tertular Virus Memberi!”
Liputan

DPRD Kota Medan Renville Napitupulu: “Tertular Virus Memberi!”

LasserNewsToday, Medan (Sumut) | Anggota DPRD Kota Medan Renville Napitupulu terus berjibaku turun ke rumah warga berdasarkan info warga Lingkungan IV juga, masih banyak belum mendapat bantuan karena warga terkesan diabaikan oleh oknum Kepala Lingkungan (Kepling), maka Lurah dan Camat harus turun dari depan mejanya untuk segera blusukan seperti yang dilakukan Bapak Jokowi Presiden kita buat rakyatnya.

Atas panggilan jiwa Bapak Jokowi tersebut menjadi teladan dan termotivasi bagi Renville memberikan hal yang positif demi kemanusiaan sesuai UUD Tahun 1945, pasal 34 tertulis Negara melindungi kaum fakir miskin, duafa dan yatim piatu adalah benar-benar sangat diperhatikan, sebab bila ada waga yang dapat BST, Bansos beras dan gula agar tepat sasaran diingatkan pula bila penerima bansos, BST ada oknum warga pensiunan Polri, waga jugs ada punya usaha, rumah mewah, speda motor dan punya mobil maka Kepling, Lurah, dan Camat untuk tidak tutup mata dan harus melaporkan agar ditinjau ulang, tutur Renville Napitupulu.

Selanjutnya sebagai Anggota Legislatif Dapil 1 Medan, Petisah, Helvetia, Medan Barat, ini berharap agar Pemko Medan melalui Dinas Sosial juga turut serta segera membenahi atau melanjutkan verifikasi data DTKS/BDT yang sudah berlangsung dari kawasan utara, Namun sedikit terkendala Karna adanya Covid-19, jadi tidak maksimal untuk dilanjutkan. Mengusulkan ke Pemko Medan untuk tidak mengalihkan (Realokasi) anggaran khusus untuk mendukung kembali pelaksanaan verifikasi data DTKS/BDT yang sempat sudah dijalankan di 4 Kecamatan untuk Kawasan Medan Utara, demikian tutur DPRD Medan, Renviile Napitupulu.

Renviile juga menegaskan masih banyak warga yang benar-benar tidak mampu dan layak menerima bantuan sosial dari pemerintah belum mendapat HAK-nya sebagai warga masyarakat, baik masyrakat tidak mampu, Kaum disabilitas, yatim piatu, kaum lansia, tuturnya .

Ada beberapa faktor penyebab hal ini, antara lain kurang berjalannya informasi pendukung dari pihak terkait ke Kelurahan dan selanjutnya dari kelurahan melalui Kepling Kepling ke warga masing-masing. seyogianya berbagi dengan Warga seperti di Jl. Tengku Amir Hamzah, Gang. Mawar, Gang. Melati I dan Melati II sepanjang nantaran sunga, harus kita lihat langsung, serius dan fokus, imbuhnya.

Sementara itu, ungkapan rasa terimakasih dari seorang anak yatim piatu tinggal sendiri di rumah kedua orang tuanya yakni Lenny Br Hutapea karena saudaranya merantau ini sangat senang menerima kehadiran Renville Napitupulu memberikan bantuan berupa beras 5 Kg, ini metingankan beban saya, kiranya Tuhan menyinari wajah Bapak Anggota DPRD Medan Sekeluarga, tutur Lenny Br Hutapea

Selain itu, Lenny berharap juga dalam database ada nama Ibundanya almarhum tertulis Linda Br Tobing mendapat BST memohon kepada Bapak Renville Napiyupulu membantu saya dana BST bisa dicairkan pihak Dinas Sosial melalui Kantor Pos Medan, ucap Lenny lirih!

Ditambahkan Lenny, berharap kepada Bapak Renville, agar truslah memberikan perhatian trus bagi kami anak yatim piatu sangat butuh kasih sayang sebab Bapak Anggota DPRD Medan srbagai ayah kami juga untuk tidak lupa pada Lenny Br Hutapea dengan bangga dan sangat terharu atas kedatanga Ketua DPD Partai Soliaritas Indonesia kota Medan, imbuh Lenny Hutapea, didampingi penerima bantuan beras, Ruth Br Siahaan, Edward Siahaan, Hobol Hutapea, Ramses Hutapea, Ruminta Br Nadeak, Ny Tobing Br Simanjuntak, Ny Purba, Sinaga Br Tobing, Mama Evi, dll.

MJP Desak Usut Penyebar Hoax RS Pancaran Kasih
Liputan

MJP Desak Usut Penyebar Hoax RS Pancaran Kasih

MANADO—Anggota Komisi IV DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan (MJP) angkat bicara terkait dugaan perusakan hingga penyebaran berita hoax atas kasus yang menimpa RS Pancaran Kasih.

“Kapolda harus bersikap tegas, usut tuntas dan tangkap pelaku perusakan fasilitas rumah sakit dan mereka yang menyebar konten provokatif dan hoax di sosial media. Ini jangan dibiarkan, harus diselesaikan secara cepat sesuai  mekanisme hukum kita,” tegasnya.

Ketua PSI Sulawesi Utara ini menuturkan, masyarakat harus lebih jeli memilah informasi agar tidak cepat terpancing.

“Masyarakat jangan terpancing. Harus pintar menggunakan medsos,” sambungnya.

Dia menambahkan, menerima dan mencerna informasi harus cover both side. “Tidak boleh hanya dari satu sisi dan langsung percaya kemudian ikut menyebarkannya. Kita harus bisa mencari tahu informasi pihak lain juga. Saya sangat berharap, masalah ini tidak terulang, dan bisa diproses hukum,” kuncinya.

Makna Hari Lahir Pancasila Dimata Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya
Liputan

Makna Hari Lahir Pancasila Dimata Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya

TIMESINDONESIA, SURABAYA – TIMES Indonesia, Surabaya – Tepat hari ini, Senin (1/6/2020) Dasar Negara, Pancasila dicetuskan oleh para pendiri bangsa. Lalu apa makna Hari Lahir Pancasila bagi Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya?

Menurut ketua fraksi PSI DPRD Surabaya William Wirakusuma mengatakan Pancasila adalah ideologi yabg paling tepat untuk bangsa Indonesia yang sangat beragam. Beragam suku, budaya, bahasa, ras dan Agama.

Di Hari Kelahiran Pancasila PSI memaknainya dengan berbagi kepada sesama. Anggota komisi C DPRD Surabaya itu mengatakan bahwa PSI membagikan sembako kepada warga terdampak Covid-19 di Kecamatan Sukolilo.

“Semangat, teladan dan cinta Bung Karno kepada bangsa inilah yang menjadi inspirasi kami untuk berbagi di Hari Lahirnya Pancasila,” tutur William.

Berbagi dengan yang membutuhkan, saling membantu sesama anak Bangsa adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang harus terpatri dalam hati setiap Warga Negara Indonesia.

“Dengan semangat Pancasila, mari kita bersatu, saling bantu, saling jaga, saling mengingatkan agar kita semua segera keluar dari wabah virus Covid-19 ini,” tambah William.

Terkait isu komunisme yang digadang akan kembali muncul di Indonesia, William mengatakan komunisme tidak akan mendapat tempat di Indonesia, bahkan paham tersebut sudah mulai hilang di dunia. Hanya sedikit negara saja yang masih menggunakan paham komunisme.

“Sebuah ideologi yang tidak tepat untuk bangsa ini,” ujar ketua Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya itu.

Partai Solidaritas Indonesi Serahkan APD ke Puskesmas Sarudu
Liputan

Partai Solidaritas Indonesi Serahkan APD ke Puskesmas Sarudu

Kabarsulbar.com-Pasangkayu. Penyerahan Sumbagan APD berupa Face shield dan masker medis kepada Tim medis Covid-19 Puskesmas Sarudu II Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu.

Iswan Pengurus Wilayah PSI Sulawesi Barat bersama kader PSI Kab. Pasangkayu menyerahkan sumbagan APD pada 1/6/2020 berupa Face shield dan masker medis kepada Tim Medis Covid-19 Puskesmas Sarudu II Kec. Sarudu, Kab. Pasangkayu, ini merupakan bentuk dukungan kami terhadap Tim medis dalam melaksanakan tugasnya sebagai garda terdepan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Harapan kami meskipun sumbangan kami sangat sederhana namun kita berharap semoga gerakan kecil ini dapat bermanfaat banyak bagi Tim medis Covid-19 khususnya dalam melaksanakan tugasnya baik di lapangan maupun di Puskesmas sendiri. Ungkap Iswan saat di temui Awak Media

Untuk itu dalam kesempatan ini kami dari Partai Solidaritas Indonesia mengajak seluruh warga Kab. Pasangkayu secara umum dan warga Kec. Sarudu khususnya agar lebih tetap waspada serta tetap mematuhi Protokol Covid-19 yang berlaku.

Sarat Muatan Politik, Fraksi PSI Tolak Pembentukan Pansus Covid-19 di DPRD Surabaya
Liputan

Sarat Muatan Politik, Fraksi PSI Tolak Pembentukan Pansus Covid-19 di DPRD Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (FPSI) DPRD Surabaya menolak usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 di DPRD Surabaya yang diusulkan PKB, Partai Gerindra, Partai NasDem, PAN, dan PPP.

Menurut Sekretaris Fraksi PSI DPRD Surabaya, Tjutjuk Supariono, dengan adanya Pansus tersebut akan terjadi tumpang tindih wewenang dengan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yaitu Komisi.

“Pansus ini kegiatannya bisa diakomodasikan di AKD, komisi. Jadi jika dengan kehadiran pansus akan memperbanyak rapat dan akan memperberat kerja dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah), kami menyatakan menolak Pansus,” ucap Tjutjuk, Rabu (6/5/2020).

Ketika OPD kebanyakan rapat, setelah di komisi harus ke Pansus ataupun sebaliknya, maka program-program kerja justru tidak akan segera tereksekusi.

“Selain itu akan terjadi pertikaian elit politik. Pilkada masih bulan Desember, kalau ada calon yang berkenan ingin maju silakan berlomba turun membantu masyarakat,” ucap Tjutjuk.

“Masyarakat Surabaya sedang membutuhkan uluran tangan bukan saatnya memaki intrik politik dalam musibah ini,” lanjut Sekretaris DPD PSI Surabaya ini.

Menurut Tjutjuk, saat ini yang paling dibutuhkan adalah bergotong royong membantu Surabaya untuk bangkit dari Covid-19.

“Kalau ada muatan politis taruh dulu untuk bangkit,” ucapnya.

Selaras dengan PSI, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya juga menolak usulan pembentukan Pansus tersebut.

Menurut Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri, usulan pembentukan Pansus tersebut tidak relevan di tengah kondisi pandemi Covid-19.

“Semestinya pada situasi saat ini disikapi dengan kerja-kerja terukur untuk rakyat, bukan dibuat gaduh dengan manuver yang sarat kepentingan politik,” ujar Syaifuddin Zuhri, Rabu (6/5/2020).

Selain itu, PDIP, lanjut Syaifuddin juga telah mendengar suara masyarakat dengan meminta pendapat ke berbagai elemen rakyat hingga ke tingkat kelurahan dan RT/RW.

Dari situ, secara umum warga tidak menginginkan adanya manuver politik untuk menghambat kinerja Pemkot Surabaya dalam penanganan Covid-19.

FPDIP menilai, pelaksanaan tugas melalui alat kelengkapan dewan di komisi-komisi lebih relevan untuk mengawasi dan sekaligus mempercepat kinerja Pemkot Surabaya dalam penanganan Covid-19.

FPDIP juga mendukung penuh kebijakan Walikota Risma dan Pemkot Surabaya dalam penanganan Covid-19, mulai aspek penanganan medis, jaring pengaman sosial, hingga upaya pemulihan ekonomi.

”Kita dukung Bu Risma dan Pemkot Surabaya mengoptimalkan kerja-kerja untuk rakyat,” ujarnya.

Dia mencontohkan, kinerja Pemkot Surabaya yang tak terkena sanksi penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebagai wujud kerja terfokus dalam penanganan Covid-19. APBD Surabaya direaloaksi dengan rasional dan tepat sesuai Surat Kesepakatan Bersama Mendagri dan Menkeu, sehingga Surabaya menjadi satu dari sedikit daerah yang tidak terkena sanksi penundaan pencairan DAU dan DBH dari pusat.

”Bayangkan, ada 380 daerah ditunda DAU/DBH-nya. Surabaya tidak termasuk, karena Pemkot dengan konsultasi DPRD melakukan refocusing dan realokasi APBD dengan tepat. Selain menunjukkan fokus kinerja Pemkot, dengan sendirinya itu memberi bukti bahwa fungsi-fungsi kedewanan telah berjalan baik, sehingga Pansus tak relevan,” papar Syaifuddin.