Liputan – Partai Solidaritas Indonesia
PSI Sidoarjo Bidik Pemilih Pemula
Liputan Daerah

PSI Sidoarjo Bidik Pemilih Pemula

Meski baru pertama kali mengikuti pemilu legislatif, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sidoarjo cukup percaya diri. Partai yang dimotori para profesional muda ini optimistis bisa meraih kursi di DPRD Sidoarjo.

“Sejak awal target kami 10 persen di Sidoarjo. Kalau dikonversi ya, lima kursi legislatif,” ujar Rehal Lahiprias Supuntari, pengurus PSI Sidoarjo, Kamis (19/4/2018).

Saat ini PSI sedang melakukan penjaringan caleg. Selain kader-kader internal, menurut Rehal, partainya juga membuka pendaftaran untuk orang-orang muda Sidoarjo untuk berjuang bersama partai yang dipimpin mantan presenter televisi Grace Natalie di tingkat pusat itu.

Tentu saja, Rehal menegaskan, semua caleg harus mengikuti platform serta visi dan misi PSI. “PSI adalah partai nasionalis, sehingga kami tidak pernah membeda-bedakan mana yang NU, Muhammadiyah, Kristen, dan sebagainya. Yang ada hanya kita Indonesia,” tegas pria yang juga penggiat teater di Sidoarjo itu.

Salah satu target pasar utama PSI adalah pemilih muda. Anak-anak muda di bawah 20 tahun ini dinilai sangat kritis, aktif di media sosial, terbuka, dan ingin perubahan. Karena itu, Rehal mengaku terus melakukan pendekatan dengan para pelajar dan mahasiswa. Yang utama adalah agar para pemilih pemula ini mau menggunakan hak pilihnya dalam pemilu tahun depan.

“Kami mengupayakan agar pemilih pemula dapat menggunakan hak suaranya sesuai dengan hati nurani mereka masing-masing. Mereka mempunyai masa depan yang panjang. Sehingga masa depan para pemuda seharusnya mereka sendiri yang menentukan,” tanda politikus muda ini.

Meski begitu, Rehal menambahkan, PSI juga tidak melupakan begitu saja pentingnya suara dari pemilih-pemilih lama. Mereka ini biasanya sudah punya pilihan pada pemilu sebelumnya. PSI yakin warga senior pun tertarik dengan program-program yang ditawarkan oleh partai anak muda.

“Kami harus bekerja keras untuk menjadi pelayan masyarakat yang baik. Hal utama yang kami angkat adalah melawan korupsi dan anti-intoleransi,” katanya. (sar/rek)

Sumber

Kunjungan ke Demak, Hariyanto Arbi Disambati Nelayan
Liputan Daerah

Kunjungan ke Demak, Hariyanto Arbi Disambati Nelayan

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Morodemak Kecamatan Bonang kemarin dikunjungi oleh mantan pebulutangkis nasional Hariyanto Arbi yang juga politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kunjungan Hariyanto tersebut digunakan para nelayan untuk mengeluarkan persoalan yang selama ini membelitnya.

Mereka mengeluhkan hasil lelang ikan yang pembayarannya tidak secara cash atau kontan. Selain itu nelayan juga mengeluhkan hasil lelang di TPI tersebut yang sangat rendah dibanding pelelangan ikan di tempat lain.

Salah seorang nelayan Salim (47) mengungkapkan bahwa hasil lelang ikan di TPI Morodemak selama ini cenderung rendah dibanding harga pasaran. Dicontohkan, satu keranjang ikan tongkol yang biasanya laku Rp 600 ribu, saat ini hanya laku Rp 300 ribu sampai Rp 350 ribu.

Salah satu penyebabnya, menurut Salim adalah minimnya pembeli yang mau datang ke TPI. “Pembelinya disini sangat minim, jadi, hasil lelang ikannya ya dikuasai pedagang yang itu-itu saja,” kata Salim.

Dikatakan, pembeli dari luar daerah enggan membeli ikan ke TPI Morodemak karena seringkali dihalangi oleh oknum-oknum tengkulak lokal. Bahkan kata Salim, banyak pembeli dari daerah luar yang mendapat intimidasi agar tidak usah membeli ikan di TPI Morodemak.

“Kadang ada yang ban mobilnya digembesi. Ya akhirnya, pembeli luar enggan datang,” sesalnya. Selain persoalan harga lelang ikan, para nelayan dihadapkan sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi untuk melaut.

Menurut mereka, solar untuk melaut sulit didapat lantaran stok SPBN diborong oleh tengkulak. Sehingga, nelayan harus membeli dari tengkulak dengan harga lebih tinggi. Harga solar di SPBN Rp 5.150 per liter, menjadi naik ketika membeli dari tengkulak yakni Rp 5.800 sampai Rp 6.000 per liter. Untuk perahu 2-3 GT membutuhkan setidaknya 10-20 liter sekali melaut.

“Kondisi ini sudah berlangsung lama. Kalau membeli di SPBN harus antre lama hingga tiga jam, ya terpaksa membeli pada tengkulak,” kata Presidium Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Karman Sastro yang ikut mendampingi Hariyanto Arbi.

Selain itu, nelayan juga mengeluhkan belum segera didistribusikannya kartu nelayan oleh pemerintah daerah setempat. Padahal kartu tersebut sangat dibutuhkan untuk mengakses pembelian BBM bersubsidi, gas elpiji 3 kg hingga jaminan asuransi nelayann.

Sementara, Hariyanto Arbi mengaku menerima banyak sekali masukan atas persoalan yang dihadapi para nelayan tersebut. Terkait kompleksnya persoalan yang ada, Hariyanto menganggap pemerintah pusat harus segera turun untuk menyelesaikannya.

“Tentu kalau persoalan ini, Bu Susi (Menteri KKP Susi Pudjiastuti, red) harus tahu ini,” ujarnya. (adi/biz/muz)

Sumber

Kelompok Milenial Mengarah ke PSI
Liputan

Kelompok Milenial Mengarah ke PSI

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni tidak memungkiri PSI berisi anak muda yang agresif dan ingin membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Hal itu terlihat dari tingginya tingkat keterpilihan PSI di kalangan generasi milenial.

Antoni mengakui secara umum elektabilitas PSI tidak setinggi partai lama yang sudah malang melintang di dunia politik. Namun, dalam urusan mendekati kelompok milenial, PSI unggul dibandingkan PKS, NasDem dan Demokrat.

“PSI menyambut baik hasil ini. Karena PSI memang segmen anak muda dan dekat dengan anak muda,” kata Antoni dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 20 April 2018.

Seperti diketahui, survei Cyrus Network menunjukkan PDIP masih menjadi partai yang memiliki tingkat keterpilihan paling tinggi dibandingkan partai-partai lain dengan elektabilitas 26,9 persen. Sementara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hanya 0,3 persen.

Walaupun begitu, partai yang dipimpin Grace Natalie itu unggul dengan perolehan 3,9 persen dalam urusan mendekati kelompok milenial. Sementara, PKS hanya mendapatkan 3,2 persen, Demokrat dan NasDem dengan perolehan 2,8 persen.

Cyrus melakukan survei ini pada 27 Maret – 3 April 2018 dengan melibatkan responden sebanyak 1.230. Responden berasal dari 123 desa/kelurahan di 34 provinsi se-Indonesia dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Adapun margin of error dalam survei ini kurang lebih 3 persen.

Sumber

Sekjen PSI Optimis Elektabilitas PSI Akan Terus Naik
Liputan

Sekjen PSI Optimis Elektabilitas PSI Akan Terus Naik

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengamati dengan seksama hasil survei yang dikeluarkan berbagai lembaga di tanah air akhir-akhir ini.

Sebagai partai modern, PSI sangat percaya dengan ilmu pengetahuan berlandaskan metode ilmiah yang ketat. Hasil survei lembaga-lembaga tersebut sangat variatif, menempatkan persentase elektabilitas PSI dan partai-partai lain secara berbeda, tapi nampaknya masih dalam rentang margin error.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI, Raja Juli Antoni, mengatakan hasil survei Poltracking misalkan menyebut elektabilitas PSI sudah 1,1 persen. Padahal, kata dia, partainya sendiri baru mengandalkan kampanye di media sosial.

“Terpaut 1 persen dari Perindo yang iklannya sudah berseliweran sejak 2-3 tahun lalu,” ujar Toni, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis, Jumat (20/4/2018).

Selain itu, ia menilai jika dibandingkan dengan dua partai lama, Hanura dan PPP, elektabilitas PSI hanya terpaut 1 persen lebih saja.

Bahkan menurut Toni, elektabilitas PSI sudah melewati partai lama, PBB dan PKPI. Tentu saja mereka juga telah melewati partai baru lain, Partai Berkarya dan Partai Garuda.

Ia mencontohkan sejumlah survei lain, seperti Cyrus Network (CN) yang menempatkan elektabilitas PSI diangka 0,3 persen. Bila dibaca lebih detail, ada temuan menarik CN yang patut disyukuri PSI.

PSI, menurut CN, menempati posisi kelima partai yang dianggap publik siap untuk mendekati anak muda atau kaum milenial yaitu di angka 3,9 persen.

“PSI hanya kalah oleh empat partai yaitu PDIP 23,3 persen, Perindo 9,4 persen, Gerindra 8,2 persen dan Golkar 5,7 persen,” ungkapnya.

“Alhamdulillah kami dianggap siap mendekati anak muda yakni konstituen utama PSI, dibandingkan PKB, PKS, Demokrat, Nasdem, PAN, PPP dan Hanura,” imbuh Toni lagi.

Lebih lanjut, ia menegaskan, PSI dibangun dengan formula Parpol generasi 4.0 sejalan dengan teknologi yang memasuki generasi 4.0. Ini memang jalan yang diinginkan PSI, bangsa ini butuh melakukan upgrade bukan hanya teknologi tapi juga partai politiknya.

“Jika tidak diupgrade, parpol jadi tidak kompatibel dengan gerak zaman. Yang mesti diupgrade: platform komunikasi, struktur, program kerja, budaya organisasi, juga orang-orangnya. Jika tidak, partai politik justru menjadi faktor penghambat kemajuan. Teknologi sudah 4.0, parpolnya masih 2.0,” urai Toni.

“PSI generasi optimis. Kami optimis elektabilitas PSI akan terus naik. Masih ada waktu setahun untuk berjuang. Bergandengan tangan, berpeluh-peluh bekerja. Impossible is nothing. Manjadda wa jada. Bismillah. Tuhan bersama anak muda yang berani dan jujur,” pungkasnya.

Sumber

Bandara Kertajati Beroperasi Bisa Kurangi Ketimpangan Ekonomi
Liputan

Bandara Kertajati Beroperasi Bisa Kurangi Ketimpangan Ekonomi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Bandara Kertajati, di Majalengka, Jawa Barat dapat melayani penumpang atau jemaah haji. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai, kehadiran bandara tersebut akan mengatasi dua ketimpangan ekonomi sekaligus.

“Pertama, ketimpangan ekonomi DKI Jakarta dan Jawa Barat,” ujar Juru Bicara PSI Bidang Ekonomi, Industri, dan Bisnis Rizal Calvary Marimbo dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Dia menjelaskan, saat ini beban industri di Jakarta sudah berlebihan, sehingga aktivitas ekonomi berjalan tidak efisien. Sebanyak 75 persen, uang beredar di Jakarta dan sisanya beredar di daerah. Sebab itu, upaya untuk mendorong industri dan aktivitas perekonomian ke wilayah-wilayah, seperti Jawa Barat sangat dibutuhkan.

“Jadi, tercipta konsentrasi atau sentra-sentra perekonomian baru di luar Jakarta dengan adanya infrastruktur Bandara Kertajati Majalengka,” ujar dia.

Rizal lebih jauh mengatakan, industri manufaktur misalnya, sudah tidak mungkin berkembang di Jakarta. Sebab itu, industri ini bergeser ke Jawa Barat. Dengan adanya bandara tersebut, pemerintahan Jokowi mengatasi ketimpangan ekonomi antara DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Kedua, selain mengatasi ketimpangan DKI Jakarta dan Jawa Barat, pembangunan Bandara Kertajati juga dapat mengatasi ketimpangan pembangunan ekonomi antara kawasan Utara dan Barat di Provinsi Jawa Barat.

“Selama ini kan, pertumbuhan ekonomi ekonomi di Majalengka (utara) dan sekitarnya cenderung lambat. Sedangkan wilayah barat Jawa Barat misalnya, kawasan Bandung Raya dan sekitarnya tumbuh pesat. Wilayah Utara akan mengejar ketertinggalannya dengan kehadiran Bandara Kertajati Majalengka,” ucap Rizal.

Rizal menambahkan, kehadiran Bandara Kertajati tak hanya akan menjadi bandara kebanggaan warga Jawa Barat. Lebih dari itu, akan memicu penciptaan lapangan kerja serta berkembangnya industri properti dan manufaktur.

“Kita tahu bahwa akan tercipta kawasan Aerocity. Ada Tol Cipali, disusul Tol Cisumdawu, serta ada juga infrastruktur transportasi massal seperti kereta api. Semuanya terintegrasi akan menciptakan sekitar satu juta lapangan kerja secara langsung atau tidak langsung di bandara, sekitar bandara, dan kawasan industri,” tuturnya.

Bandara Kertajati Majalengka ini diprediksi akan menyedot sebanyak 2,7 juta penumpang di tahun pertama beroperasi. Pihaknya optimistis kehadiran bandara ini nantinya akan meningkatkan elektabilitas Presiden Jokowi di Jawa Barat.

Presiden Jokowi meresmikan dimulainya pembangunan bandara tersebut pada Januari 2016 dan hingga 17 April 2018, kemajuan pembangunannya sudah mencapai tahap akhir, yakni 93 persen. Diharapkan dalam waktu dekat dapat melayani penerbangan ibadah haji tahun ini.

Jokowi menargetkan membangun 4.814 km jalan baru secara nasional. Sekitar 2.000 km di antaranya telah, sedang dan akan dibangun bukan di Jawa atau Sumatera. Tetapi di titik-titik terluar dan pelosok negeri. Seperti di Kalimantan, Papua, sampai perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT) di Pulau Timor.

“Kalau digabung dengan proyek infrastruktur lainnya, terdapat 24 proyek infrastruktur di Kalimantan, di Sulawesi ada 27 proyek, kemudian di Maluku dan Papua ada sekitar 13 proyek. Proyek-proyek itu baik berupa bendungan, pelabuhan, bandara, hingga pembangkit listrik. Tujuannya, PSI lihat untuk mengatasi ketimpangan juga,” ucap Rizal.

PSI optimistis, daya saing infrastruktur Indonesia akan semakin menguat ke depan di era pemerintahan Jokowi. Sebelumnya, peringkat daya saing infrastruktur Indonesia melonjak untuk periode 2017-2018 sebagai dampak dari masifnya pembangunan infrastruktur.

“Kalau pada periode 2015-2016, Indonesia berada di posisi 62. Jadi, pada periode 2017-2018 naik 10 peringkat ke posisi 52. Ini jadi modal besar untuk mengerek daya saing industri kita ke depan,” pungkas Rizal.

Sumber

Datangi KPU, PSI Beri Dukungan Larangan Eks Koruptor Nyaleg
Liputan

Datangi KPU, PSI Beri Dukungan Larangan Eks Koruptor Nyaleg

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta Pusat. PSI hadir untuk memberikan dukungan soal larangan napi korupsi maju menjadi calon anggota legislatif.

“Kami merasa memiliki tanggung jawab moral politik mendukung tafsir progresif untuk melarang mantan napi korupsi, yang dikembangkan juga dengan narkoba dan pelecehan untuk tidak boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif,” ujar Sekjen PSI Raja Juli Antoni di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (18/4/2018).

Kedatangan PSI ini diterima Ketua KPU Arief Budiman serta Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik dan Pramono Ubaid Tanthowi. Sedangkan dari pihak PSI, hadir Ketua Umum PSI Grace Natalie, Ketua DPP PSI Tsamara Amany, dan beberapa kader PSI lain.

Antoni mengatakan larangan napi korupsi nyaleg ini menjadi sebuah kemajuan dalam pemilu. Menurutnya, hal ini dapat membantu menyeleksi kriteria calon pemimpin yang baik.

“Kami melihat ini merupakan tafsiran progresif ya. Tafsiran yang sangat maju oleh KPU bahwa ya kenapa mantan napi korupsi itu masih diizinkan untuk caleg. Kami percaya Indonesia ini tidak kekurangan stok orang baik, kenapa mantan napi, apa sih hebatnya,” ujar Antoni.

“Kita ingin institusi legislasi kita institusi yang terhormat dan salah satu caranya ialah membuat kriteria yang logis dan sehingga nanti prosesnya baik,” sambungnya.

Toni mengatakan, untuk mendukung aturan ini, PSI akan ikut serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat. “Ya tentu kami terus lakukan sosialisasi di masyarakat, tapi lebih dari itu yang tak kalah penting yang dilakukan PSI adalah transparansi,” tuturnya.

Toni berharap semua partai sepakat dengan larangan napi korupsi maju sebagai caleg. Jika aturan ini disepakati, ada harapan terwujudnya pemerintahan yang baik.

“Seandainya semua partai kompak, pertama, kriteria kita sepakat dengan KPU rasanya 2019 ada harapan kita punya parlemen yang baik yang merepresentasikan masyarakat,” kata Antoni.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman memberikan apresiasi bagi partai politik yang mendukung peraturan KPU. Arief berharap aturan yang dimiliki KPU juga dapat didukung berbagai pihak.

“Kami tentu memberi apresiasi kepada para pihak bisa dari mana pun yang telah mendukung peraturan KPU yang sekarang dalam proses pengundangannya. Mudah-mudahanlah apa pikiran baik KPU bisa didukung oleh banyak pihak,” ujar Arief.(ams/ams)

Sumber

Wakil Rakyat Harus Melayani
Liputan Daerah

Wakil Rakyat Harus Melayani

Pengurus DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berkunjung ke Graha Pena (kantor Sumeks Grup), Selasa (17/4) pukul 14.00 WIB. Rombongan dipimpin langsung ketum Grace Natalie dan didampingi Ketua DPW PSI Sumsel Alvin Kenedy.

Kedatangan pengurus DPP PSI ini diterima Pemred Harian Sumatera Ekspres yang juga Deputi GM Hj Nurseri Marwah, Redpel H Andri Irawan, Manager Pemasaran Rosidi, dan awak redaksi lainnya.

Grace Natalie mengatakan bahwa PSI sebagai partai baru di kancah politik nasional akan melayani publik. Karena itu dalam perekrutan caleg dilakukan melalui uji kompetensi. Hanya caleg yang memiliki rekam jejak bagus yang direkomendasikan untuk menjadi caleg.

“Kita ingin memulai tradisi politik baru baik dalam rekrut caleg maupun struktur pengurus yang ramping,” kata Grace. (afi/dom)

Sumber

PSI Usung Calon Terbaik Bacaleg 2019
Liputan

PSI Usung Calon Terbaik Bacaleg 2019

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berdiri adalah untuk mengisi ruang demokrasi dengan mengusung putra-putri terbaik menjadi bakal calon anggota legislatif, baik di tingkat DPR RI maupun di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Karenanya PSI sangat serius melakukan rekruitmen bakal caleg di setiap daerah pemilihan,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PSI, Sumardy dalam keterangan persnya di jakarta, Senin.

Sumardy menyatakan “Awalnya kami cukup khawatir, sebagai partai baru, normalnya PSI mempermudah orang untuk mendaftar, ini malah pakai seleksi, buat tulisan, presentasi”.

Ternyata kekhawatiran tersebut tidak terbukti. Pada tanggal 14 dan 15 April 2018, seluruh Struktur PSI di Provinsi dan Kabupaten/Kota menggelar penjaringan Bacaleg untuk tingkat DPRD I dan DPRD II.

Sumardy menambahkan “Penjaringan caleg ini melibatkan tim juri independen yang merupakan tokoh dan figur yang tidak diragukan kredibilitas dan integritasnya. Dengan profil juri yang bagus, harapan kami nama-nama yang lolos juga tentu sesuai dengan kriteria PSI”.

Mengingat luas wilayah Dapil dan banyaknya bacaleg yang dibutuhkan, Sumardy meyakini bahwa PSI sudah siap dengan nama-nama Caleg sebelum pendaftaran dibuka oleh KPU.

“Sejak proses awal hingga Penjaringan Bacaleg serentak yang baru saja dilaksanakan sudah memenuhi 50-60 persen dari total kebutuhan Bacaleg. Kami masih memiliki waktu sampai awal Juli 2018, sebelum KPU resmi membuka pendaftaran. Cukup optimis kami bisa tuntas sebelum itu,” kata Sumardy.

Dia menambahkan, tes wawancara ini merupakan wujud komitmen PSI untuk mencari para bacaleg secara terbuka dan transparan. Bukan hanya di pusat, tapi juga di daerah.

“Publik bisa melihat secara langsung prosesnya. Setelah itu pun mereka bisa memberikan masukan terkait para bakal calon yang mendaftar,” kata Sumardy.

PSI Dukung KPU Larang Mantan Koruptor Jadi Caleg 2019
Liputan

PSI Dukung KPU Larang Mantan Koruptor Jadi Caleg 2019

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif 2019. Rencana itu akan dimasukkan dalam Peraturan KPU (PKPU). Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengatakan, rencana KPU itu dapat menjaga integritas di antara calon yang akan dipilih oleh rakyat. Selain itu, aturan tersebut juga dapat meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.

“Pemilu tidak boleh direduksi menjadi sekadar perkara seremoni berbiaya besar. Namun juga harus menghasilkan politisi berkualitas. Apalagi, korupsi masuk dalam kategori kejahatan luar biasa,” kata Antoni dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/4/2018).

Mantan Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini menilai, aneh mayoritas partai politik ataupun politisi yang menolak rencana tersebut. “Integritas dan komitmen mereka yang menolak rencana KPU ini terhadap pemberantasan korupsi patut kita pertanyakan,” lanjut Toni.

Antoni mengutip data Indonesia Corruption Watch (ICW), pada periode 2004-2017, KPK telah memproses perkara korupsi terhadap 144 anggota legislatif di semua level, baik pusat, provinsi, hingga kabupaten. Kehadiran legislator yang punya rekam jejak hitam niscaya bakal menambah masalah bagi parlemen nanti.

“Ada kekhawatiran keberadaan mereka akan menularkan perilaku korupsi kepada kolega atau bahkan mengulangi praktik tercela yang pernah dikerjakan sebelumnya,” kata Antoni.

Antoni menegaskan, melarang mantan koruptor menjadi caleg tidak melanggar hak perdata. Mereka masih boleh beraktivitas di bidang lain.

“Anggap larangan ini sebagai sanksi tambahan karena mereka telah mengkhianati amanat sebagai wakil rakyat,” ujar Antoni.

KPU hingga saat ini tetap bertahan dengan keinginannya melarang mantan koruptor menjadi caleg 2019. KPU menganggap korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga pelarangan perlu diatur secara tegas dalam peraturan KPU.

Larangan tersebut dapat disebut terobosan karena ketentuan itu tak diatur dalam UU Pemilu. Seperti dikutip Kompas, KPU menyiapkan dua opsi untuk melarang mantan koruptor maju sebagai calon wakil rakyat. Opsi pertama seperti yang tertuang dalam PKPU, yakni bakal caleg bukan mantan terpidana korupsi.

Opsi kedua, melarang mantan terpidana korupsi jadi bakal caleg DPR dan DPRD. Opsi kedua substansinya sama. Bedanya, subyek hukum di opsi kedua adalah partai politik, bukan para bakal caleg. KPU bisa memahami kalau parpol menolak opsi pertama dengan alasan bertentangan dengan UU. Namun, KPU menganggap aneh jika opsi kedua juga ditolak. Pasalnya, aturan itu masuk ranah parpol untuk merekrut bakal caleg DPR/DPRD.

Sumber

 

Melalui Perahu PSI, Fajar Riza Ul Haq Memastikan Maju dalam Pileg 2019
Liputan Daerah

Melalui Perahu PSI, Fajar Riza Ul Haq Memastikan Maju dalam Pileg 2019

Perebutan kursi DPR RI dapil V Kabupaten Bogor semakin menarik, hal itu dikarenakan, turut sertanya Fajar Riza Ul Haq, staff khusus Mendikbud dalam kontestasi pemilihan legislatif periode 2019–2024 melalui perahu Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Fajar mengatakan, menurut saya tawaran PSI lebih punya prospek kedepannya, memang PSI ini adalah partai yang baru luar dalamnya, itulah yang membuat saya tertarik untuk berjuang di PSI.

“Saya kira PSI dapat menjawab semua kegelisahan atau Apatisme politik yang ada dikalangan muda tentang partai politik, PSI ini adalah partai sebaya, semua sejajar disini,” kata Fajar kepada awak media, di salahsatu Rumah Makan Kota Bogor, Senin (17/4/18) petang.

Fajar melanjutkan, dapil Kabupeten Bogor ini sangat strategis punya peluang besar. Dari jumlah penduduknya yang mencapai 5,6 juta jiwa, dan itu terbanyak di Jawa Barat dengan jumlah DPT 3 juta. Inilah kenapa alasan saya pilih dapil V Kabupeten Bogor.
“Saya akan melakukan perbaikan infrastruktur, peningkatan taraf kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat hingga pelestarian kebudayaan, sehingga dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan Kabupaten Bogor Termaju di Indonesia,” tandasnya. (Nai)

Sumber