Posko Pengaduan Warga Dibuka di Rumah Lembang
Liputan

Posko Pengaduan Warga Dibuka di Rumah Lembang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pelaksanaan pilkada Jakarta sudah berlangsung dengan damai kemarin.

Namun ternyata hari ini, Rumah Lembang kedatangan banyak warga yang merupakan pemilih Pilkada Jakarta yang mengadukan pelbagai pelanggaran dan kecurangan yang dialaminya di pelbagai TPS seluruh Jakarta.

Selain kedatangan warga yang langsung ke Rumah Lembang, di media sosial juga sudah banyak yang testimoni dari warga yang tidak bisa ikut dalam pilkada ini dan kehilangan hak konstitusionalnya.

“Terhitung hingga hari ini, Rumah Lembang sudah didatangi puluhan orang yang mengadukan banyaknya pelanggaran dan kecurangan di TPS masing-masing,” kata Raja Juli Antoni, Jubir Timses Basuki Djarot (Badja), di Jakarta, Kamis (16/2/2017).

Melihat perkembangan yang terkait banyaknya kecurangan yang terjadi terutama para pendukung Ahok-Djarot yang tidak dapat memilih dengan berbagai alasan, maka Timses Basuki Djarot membuka Posko Pengaduan di Rumah Lembang, Jalan Lembang Nomor 25 – 27 Menteng, dibuka pengaduan setiap hari pukul 09.00 – 22.00 WIB sampai tanggal 18 Februari 2017.

“Mereka mengadu karena tidak boleh memilih, dihalang-halangi hingga Petugas di TPS yang tidak netral dan memakai baju salah satu timses. Kami merasa, kantong-kantong suara Basuki Djarot memang sengaja diserang dan dipersulit. Ini gerakan sistemik, makanya kami membuka pengaduan terkait pelanggaran dan kecurangan ini,” lanjut Raja Juli Antoni yang Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Selain datang ke Rumah Lembang, warga yang ingin mengadu bisa melalui Telepon, SMS, WA dan email sesuai format yang sudah menjadi standar dari Bawaslu. Untuk hotline 24 jam.

Posko Pengaduan di Rumah Lembang, Jalan Lembang No. 25 – 27 Menteng, dibuka pengaduan setiap hari jam 09.00 – 22.00 sampai tanggal 18 Februari 2017.

Bila warga tidak bisa datang ke Rumah Lembang maka warga bisa telpon atau kirim SMS/WA ke nomor di bawah ini:

1. Tim BADJA: 081293785868
2. Hotline PSI: 081399991407
3. Hotline PSI: 085899991407
4. Relawan Pembela Ahok (RPA): 08111183424
5. Ahok Tim Reaksi Cepat (TRC): 087887877686
6. Nadjib: 081219277574
7. Ruth: 081311511532
8. Lambok: 081385473133
9. Frida: 089652488418

Selain itu, laporan pengaduan bisa dikirim lewat email: timhukumbadja@gmail.com

Untuk contoh format laporan warga adalah sebagai berikut:

TPS: 059
RT/RW: 04/10
Kelurahan: pejagalan
Kecamatan: pejaringan
Kotamadya: jakarta utara
Isi Laporan: banyak yg tdk kebagian blanco atau DPT. Alasannya hanya ada 20 lembar. Sedangkan penduduk ada 200 org yg mau memilih tp tdk bs alasan kertas habis. 08170778770 bpk angkang

sumber: http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/02/16/posko-pengaduan-warga-dibuka-di-rumah-lembang

Membaca Peta Suara dan Elektabilitas Pasangan Calon di Media Sosial
Liputan

Membaca Peta Suara dan Elektabilitas Pasangan Calon di Media Sosial

TRIBUNNEWS.COM – Sejak awal penelitian, INTRANS mencoba menyambungkan kaidah-kaidah survey politik yang biasa dilakukan dengan menggunakan platform Media Sosial. INTRANS memilih menggunakan Facebook Lead Form karena memungkinkan untuk melakukan verifikasi data dengan persetujuan kedua pihak (responden dan INTRANS).

Facebook dengan kebijakan privasi yang ketat, menutup kemungkinan terjadinya login berkali-kali dengan akun yang sama, Lead Form juga memungkinkan untuk menyasar kelompok umur, lokasi dan demografi yang sesuai dengan kaidah survey politik.

Berbeda dengan platform lain, Twitter Polling misalnya yang sangat rentan untuk diserbu oleh fake akun untuk mendongkrak perolehan suara pasangan tertentu, Facebook Leads menutup terjadinya kemungkinan tersebut.

INTRANS melakukan tiga periode pengukuran dengan menggunakan FB Lead, masing-masing 10 hari untuk setiap periode Leads. Dari tiga periode itu sekitar 7.809 orang yang sudah memberikan persetujuannya untuk menjadi responden telah mengisi daftar pertanyaan yang kami berikan.

Untuk melengkapi data, INTRANS juga melakukan dua kali polling survey di Facebook pada saat debat pertama dan terakhir. Data inilah yang kemudian kami sandingkan dengan data hasil pengamatan dan tracking perbincangan dan sentimen tentang tiga pasangan calon di media sosial. INTRANS, mencoba mengukur lima platform: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube dan Google+ (meski Google+ akhirnya tidak kami sertakan di beberapa data).

Dua metode yang coba disandingkan oleh INTRANS ini memang menemui kerumitan ketika mencoba mengerucut pada kesimpulan mengenai elektabilitas. Atau lebih tepatnya, bagaimana sebuah data percakapan bisa menghasilkan sebuah formula untuk menetapkan elektabilitas.

Kesimpulan kami sampai pada dua bentuk elektabilitas yang kami simpulkan dan coba gunakan dalam Pilkada DKI Jakarta:

1). Dengan menggunakan Facebook Lead, dengan tingkat validitas tinggi dalam hal wilayah, demografi, dan jawaban akan pertanyaan, maka berbagai percakapan berbasis geografi dan demografi bisa diverifikasi sebagai sample penelitian.

2). Perbincangan dan sentiment di media sosial, ditujukan pada respon terhadap konten yang diposting oleh akun-akun sumber (official account atau akun relawan). Sehingga data penelitian menjadi lebih simple dan tidak melebar ke akun-akun influencer, dengan asumsi bahwa influencer dipastikan juga mengambil konten darin akun-akun utama pasangan calon.

Dari proses tersebut, INTRANS tiba pada kesimpulan tentang elektabilitas Pasangan calon dalam PiLKADA DKI Jakarta sebagai berikut:

1). Dengan menggunakan pertama dimana Facebook Leads Form memandu data penelitian, maka pasangan Ahok-Djarot unggul dengan angka 50%, disusul Anies-Sandi 30,5% dan Agus-Sylvi 19,5%.

2). Sementara dengan menggunakan perbincangan, setimen dan respon audiens, pasangan Ahok Djarot unggul dengan angka 51%, disusul Anies-Sandi 25% dan Agus-Sylvi 24%.

Dengan data tersebut, smasih memungkinkan (meski sangat tipis) PILKADA DKI Jakarta akan berlangsung satu putaran dengan kemenagan Ahok-DJarot.
Jakarta, 14 Februari 2017

sumber: http://m.tribunnews.com/tribunners/2017/02/14/membaca-peta-suara-dan-elektabilitas-pasangan-calon-di-media-sosial

Penulis Biografi KH Mar’uf Amin: Waspadai Politisasi oleh Orang Dekat SBY
Liputan

Penulis Biografi KH Mar’uf Amin: Waspadai Politisasi oleh Orang Dekat SBY

Jakarta – Salah satu tokoh Nahdlatul Ulama yang pernah menuliskan biografi KH Maruf Amin meminta semua pihak untuk mewaspadai upaya politisasi terhadap sosok sang Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). Khususnya terkait permasalahan yang didorong berlarut-larut antara KH Maruf dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Hati-hati sahabat,” kata Ahmad Baso, yang juga aktif sebagai Wakil Ketua Lakpesdam NU, dalam keterangannya, Jumat (3/2).

Menurut dia, Ahok sudah meminta maaf kepada KH Maruf, dan sudah dimaafkan juga oleh Rais Aam NU tersebut. Namun, isu masih berusaha terus dilanjutkan.

Mantan Komisioner Komnas HAM periode 2007-2012 itu menduga bahwa pelaku upaya memanaskan hubungan itu adalah orang-orang di sekitar Ketua Umum PD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut dia, orang-orang sekitar SBY sudah matang dalam politisasi agama sejak almarhum Abdurrahman Wahid masih menjadi Presiden RI.

“Juga punya uang tak terbatas,” imbuhnya.

Dia menganalisa, sosok KH Maruf Amin berusaha dipolitisasi, karena sosok sebelumnya yakni Rizieq Shihab sudah menjadi ‘kartu mati’. Khususnya setelah munculnya banyak kasus terkait yang bersangkutan.

“Kartu FPI sudah mati sejak banyak kasus menumpuk di Kepolisian. Tinggal mainkan kartu massa NU lewat settingan KH Ma’ruf Amin. Efeknya dahsyat kalau ‘digoreng’ tiap hari,“ jelasnya.

sumber: http://www.beritasatu.com/nasional/412596-penulis-biografi-kh-maruf-amin-waspadai-politisasi-oleh-orang-dekat-sby.html

Ma’ruf Amin Maafkan Ahok
Liputan

Ma’ruf Amin Maafkan Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin memaafkan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Ma’ruf mengatakan, sebenarnya, dia belum mendengar mengenai permintaan maaf Ahok yang sudah disampaikan melalui media. Namun, pada prinsipnya, dia memaafkan Ahok yang sudah bersedia meminta maaf.

“Namanya orang sudah minta maaf masa tidak dimaafkan,” kata Ma’ruf kepada Kompas.com, Rabu (1/2/2017).

Ma’ruf yang juga Ketua Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini mengimbau kepada semua kader PBNU di seluruh Tanah Air untuk juga memaafkan Ahok.

Menurut dia, kader PBNU harus tenang dan bisa menahan diri.

“Kami enggak ada yang musuh-musuhan,” ucap Ma’ruf.

Dalam persidangan kasus penodaan agama kemarin, Ahok sempat mengancam akan memproses hukum Ma’ruf.

Menurut Ahok, Ma’ruf yang hadir sebagai saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum menutupi latar belakangnya yang pernah menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Selain itu, Ahok mengatakan, pengacaranya memiliki bukti tentang adanya telepon dari SBY kepada Ma’ruf agar Ma’ruf bertemu dengan Agus-Sylviana. Namun, Ma’ruf membantah adanya telepon itu.

Perihal percakapan pada 7 Oktober 2016 itu juga sudah dijelaskan oleh SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. SBY mengatakan, percakapan tidak ada kaitannya dengan kasus Ahok.

Belakangan, Ahok menyatakan permintaan maaf kepada Ketua MUI Ma’ruf Amin. Dia juga menegaskan tidak akan melaporkan Ma’ruf Amin.

“Saya meminta maaf kepada KH Ma’ruf Amin apabila terkesan memojokkan beliau,” kata dia.

sumber: http://nasional.kompas.com/read/2017/02/01/21140461/ma.ruf.amin.maafkan.ahok.

Jubir Ahok-Djarot: Ada Upaya Serius Adu Domba Ahok dan NU
Liputan Liputan Nasional

Jubir Ahok-Djarot: Ada Upaya Serius Adu Domba Ahok dan NU

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA — Tim pemenangan Ahok-Djarot menilai ada upaya mengadu domba antara Ahok dan Nahdliyin. Hal itu terkait persidangan kedelapan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Selasa (31/1).

Juru bicara Ahok Raja Juli Antoni mengatakan, salah satu indikasinya  adalah pernyataan dari Rahlan Nasidok yang mengatakan Ahok telah melecehkan integritas PBNU dan Nahdliyin.

“Rahlan seolah-olah kehilangan akal sehat melihat elektabilitas Agus yang terus merosot. Semua jurus, termasuk jurus mabok mengadu domba Pak Ahok dengan NU dilakukan” tutur Raja Juli Antoni saat menemani Ahok kampanye blusukan di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (1/2).

Menurut Toni, tidak mungkin Ahok menghina Nahdliyin. Terlebih, selama ini Nahdliyin yang menjadi pembela Ahok saat menghadapi kasus dugaan penodaan agama.

“Idola Pak Ahok juga tokoh-tokoh NU seperti Almarhum Gus Dur, Gus Mus dan kyai-kyai sepuh lainnya. Mereka yang selama ini memperjuangkan kebhinnekaan yang menjadi inspirasi Pak Ahok bekerja untuk rakyat,” jelas Toni.

Sehingga, pernyataan Rahlan hanyalah peluru kosong. “Kalah di debat mereka kembali mempergunakan isu agama, Insyaallah rakyat Jakarta tahu mana kandidat emas dan kandidat loyang,” katanya.

sumber: http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/02/01/okoh96377-jubir-ahokdjarot-ada-upaya-serius-adu-domba-ahok-dan-nu

Pernyataan Pengacara Ahok:
Liputan Liputan Nasional

Pernyataan Pengacara Ahok:

Menanggapi pemberitaan di berbagai media massa soal isu Pak Basuki Tjahaja Purnama yang ingin melakukan proses hukum kepada Bapak KH Ma’ruf Amin, maka anggota Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika, Dr. Humphrey R. Djemat, SH, LL.M mengklarifikasi isu tersebut.

“Statement Pak Ahok yang mengatakan “… kami akan proses secara hukum saksi untuk membuktikan bahwa kami memiliki data yang sangat lengkap…” itu ditujukan kepada saksi-saksi pelapor pada persidangan yang lalu, dan bukan kepada Bapak KH Ma’ruf Amin. Pak KH Ma’ruf Amin kan bukan saksi pelapor, sedangkan yang kami laporkan balik (Habib Muchsin dan Habib Novel) itu diduga mengeluarkan keterangan tidak benar di bawah sumpah. Jadi tak mungkin kami mau melaporkan Pak KH Ma’ruf Amin yang menjadi saksi karena menjelaskan soal Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI. Komentar Pak Ahok tersebut adalah komentar yang bersifat umum saja, dan tentu saja persoalan pelaporan saksi-saksi pelapor yang lalu telah diserahkan sepenuhnya kepada tim penasihat hukum beserta tim investigasinya.”

Pak Humphrey menambahkan “Kami sangat menyayangkan gencarnya pemberitaan yang menyesatkan bahwa seolah-olah Pak Ahok mau melaporkan KH Ma’ruf Amin dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum MUI. Apalagi ada oknum yang menuding bahwa pernyataan Pak Ahok dianggap melecehkan integritas PB NU dan kaum nahdliyin.”

Pak Humphrey menambahkan “Kami sebagai penasihat hukum yang sudah diberikan kuasa oleh Pak Ahok untuk membela beliau dalam perkara yang sarat politik pilkada ini selalu bekerja dengan profesional sesuai dengan kode etik dan didukung informasi dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami menyayangkan adanya pihak-pihak yang memancing di air keruh memanfaatkan ucapan Pak Ahok.”

Lanjut Pak Humphrey, “Pak Ahok ini kan sedang menjadi terdakwa di pengadilan, beliau sedang mencari keadilan untuk dirinya. Kami selaku penasihat hukum juga berkepentingan membantu Pak Ahok dalam usaha tersebut. Sehingga wajar apabila kami memeriksa keterangan dan kesaksian Pak KH Ma’ruf Amin di dalam forum pengadilan. Tentu bahasa kami berbeda bila konteksnya kami silaturahim dengan beliau, sebagai Rois A’am PBNU. Kami berharap publik dapat memaklumi kondisi di persidangan kemarin.”

Ahok Tidak Melaporkan Kyai Ma’ruf Amin
Liputan Liputan Nasional

Ahok Tidak Melaporkan Kyai Ma’ruf Amin

Sehubungan dengan pemberitaan di beberapa media yang menyatakan bahwa Basuki Tjahaja Purnama akan melaporkan KH. Ma’ruf Amin ke pihak kepolisian, perlu kami sampaikan sebagai berikut:

1. Tidak benar bahwa Pak Ahok akan melaporkan Kyai Ma’ruf Amin ke pihak kepolisian terkait dengan kesaksiannya dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Selasa, 31 Januari 2017. Pak Ahok dan Tim Pengacara hanya akan melaporkan saksi-saksi pelapor yang dinilai telah melakukan kebohongan dalam kesaksiannya dari sidang pertama hingga sidang kemarin. Pak Kyai Ma’ruf Amin bukanlah saksi pelapor sebagaimana dimaksud.

2. Pak Ahok sebagai pihak yang dituduh melakukan penodaan agama tentu akan berjuang untuk diperlakukan seadil-adilnya dalam persidangan tersebut. Jangan ada pihak-pihak yang selalu memanipulasi proses persidangan ini untuk kepentingan politik, apalagi kepentingan Pilkada DKI Jakarta. Apalagi dengan mengkaitkan proses persidangan dengan hiruk pikuk Pilkada DKI Jakarta yang sarat dengan kepentingan politik jangka pendek.

3. Kapasitas Pak Kyai Ma’ruf Amin di dalam persidangan sebagai Ketua Umum MUI dan bukan sebagai Rois Syuriah PBNU. Posisi ini jelas untuk mengklarifikasi berbagai pihak yang selalu mengatasnamakan MUI dan umat Islam. Pak Kyai Ma’ruf jelas mengatakan bahwa “GNPF MUI bukan bagian dari MUI” https://m.detik.com/news/berita/d-3351565/mui-gnpf-bukan-bagian-kami-jangan-gunakan-atribut-mui

4. Kepada berbagai pihak, terutama lawan-lawan politik Pak Ahok, jangan menjadikan proses hukum di pengadilan atas kasus yang dialami Pak Ahok dijadikan sebagai alat politik untuk menjatuhkannya. Biarkan proses hukum ini berjalan dengan baik dan kepada siapapun harus menghormatinya.

Demikian, pernyataan ini disampaikan.

Salam,
Ace Hasan Syadzily
Sekretaris Tim Pemenangan Ahok-Djarot
+628129443124

sumber: http://www.jakartaasoy.com/2017/02/01/ahok-tidak-melaporkan-kyai-maruf-amin/

Kasidah Ahok di Pulau Pramuka
Liputan Liputan Nasional

Kasidah Ahok di Pulau Pramuka

Menyaksikan video Gubernur Basuki Tjahaja Purnama di Pulau Pramuka yang diunggah Nong Darol Mahmadah di Facebook, saya mbrebes mili. Mata saya berkaca-kaca — dan akan menangis sesenggukan seandainya saya adalah Ahok.

Saya tidak akan sanggup menanggung limpahan cinta dan simpati semacam itu, justeru ketika sebagian warga di tempat lain, tempat yang jauh dari Kepulauan Seribu, menghujat saya dengan bengis, bahkan ingin melihat saya berhenti dari pekerjaan saya dan menderita di dalam sel penjara, karena dosa yang tidak pernah saya perbuat.

Ia disambut musik kasidahan dengan rebana dan tamborin oleh sejumlah gadis berjilbab. Sepanjang video 11 menit itu, tak putus-putus kerumunan tua-muda-laki-perempuan itu meneriakkan namanya dengan nada cinta dan bersahabat. ‘Ahok! Ahok! Nomor dua! Nomor dua!’ Terus menerus, tanpa henti dengan menghunus dua jari, sambil mereka beringsut-ingsut di jalan kecil yang padat itu.

Ahok tak sempat berkata apa-apa. Gemuruh suara massa memang tak memberinya kesempatan untuk mengucapkan apapun. Saya duga di balik kacamata hitamnya di siang terik itu, Ahok menyembunyikan airmatanya.

Mereka adalah warga pulau tempat Ahok menyampaikan pidato yang kemudian heboh berkepanjangan. Jika benar Ahok menista Islam seperti yang dituduhkan, pastilah mereka yang pertama kali marah. Seperti kata sejumlah pemuka masyarakat setempat, seandainya Ahok berbuat sebagaimana dituduhkan, “dia tidak akan bisa keluar dari pulau ini.”

Sambutan hangat yang mendekati histeria massa itu saya kira merupakan cara mereka menyatakan betapa tidak benarnya tuduhan terhadap Ahok tersebut. Itu pula tampaknya cara mereka berterima kasih kepada Gubernur Ahok untuk program-program penyejahteraan yang diterapkannya di sana, baik yang mulai berjalan maupun sejumlah rencana gamblang yang mudah dipahami dan dipercaya penuh pewujudannya oleh mereka.

Sambutan dengan kasidahan rebana itu juga cara warga Pulau Pramuka menunjukkan bahwa mereka tidak mau, tidak sudi, turut membenci dan menista orang yang justeru sedang berupaya membantu meningkatkan taraf hidup mereka dengan program-program pemerintah yang jelas, yang selama berpuluh tahun tidak pernah mereka rasakan sebagai warga ‘luar Jakarta’; warga kepulauan yang kesejahteraannya tak pernah ada di posisi cukup tinggi dalam skala prioritas Pemda DKI. Kampung mereka hanya dipentingkan oleh sejumlah kecil orang Jakarta superkaya yang membeli pulau-pulau tetangga sebagai milik pribadi untuk bersantai dan mendongkrak gengsi.

Mereka tak terima bahwa dengan posisi yang konstan dimarjinalkan itu, forum dialog mereka bersama Gubernur DKI justeru dimanipulasi untuk memfitnah sang gubernur, hanya karena ia boleh jadi keseleo lidah, dan untuk itu ia bahkan sudah beberapa kali mohon maaf kepada siapa saja yang merasa tersinggung.

Kemarinlah, ketika Gubernur Ahok kembali berkunjung setelah pidato lumrah yang kemudian didesain jadi menggemparkan, merupakan hari bagi warga Pulau Pramuka untuk memuntahkan gumpalan kemarahan atas segala bentuk manipulasi yang mengatasnamakan forum dan kampung halaman mereka.

Menyaksikan antusiasme yang mengharukan itu, saya duga pasangan Basuki-Djarot dalam pilgub 15 Februari nanti akan menang mutlak di Pulau Pramuka dan pulau-pulau sekitar. Saya tidak akan terkejut jika raihan mereka mendekati 100 persen.

Dan semua orang tahu bahwa Ahok sudah memenangkan kontes ini — terlepas dari hasil nyata pilgub nanti. Tingkat gairah simpati dan dukungan terhadap Basuki-Djarot tidak mungkin ditandingi oleh kedua pasangan lawannya — sebagaimana bisa dirasakan oleh mereka sendiri.

Ahok telah menjadi gubernur di hati warga.

Rebana Pulau Pramuka akan bergema ke seluruh wilayah Ibukota.

sumber: http://www.jakartaasoy.com/2017/01/31/kasidah-ahok-di-pulau-pramuka/

Ini Persiapan Ahok-Djarot Menjelang Debat Kedua Pilkada DKI
Liputan Liputan Nasional

Ini Persiapan Ahok-Djarot Menjelang Debat Kedua Pilkada DKI

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta kembali menggelar debat kandidat bagi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Jumat, 27 Januari 2017. Debat kandidat ini digelar di tempat yang sama dengan debat sebelumnya, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Sebagai pasangan calon kepala daerah inkumben, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat mengaku tidak memiliki persiapan khusus. Hal tersebut diungkapkan juru bicara Ahok-Djarot, Raja Juli Antoni. Menurut dia, tidak ada pelatihan khusus bagi pasangan Ahok-Djarot. “Enggak ada (coaching),” kata Raja kepada Tempo, Jumat, 27 Januari 2017.

Hari ini, Ahok dan Djarot dikabarkan akan berkumpul bersama tim sukses. Menurut Raja, pertemuan tersebut bersifat internal untuk mempersiapkan debat kandidat nanti malam. Pasangan calon nomor urut dua ini hanya kembali mengecek dan mengkonfirmasi data yang telah dikumpulkan.

“Kami hanya meeting internal, melihat rundown dari KPU. Kami juga mengkonfirmasi data-data yang sudah dikerjakan. Cuma melihat data-data saja. Konfirmasi ingatan mereka,” ucap Raja.

Debat kandidat tersebut merupakan kesempatan kedua bagi masing-masing pasangan calon untuk menjelaskan program kerjanya menjelang hari pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017.

Dalam debat kandidat kedua ini, KPU menggandeng presenter Tina Talisa dan akademikus Eko Prasojo sebagai moderator. Adapun tema yang diusung adalah reformasi birokrasi dan penataan kawasan perkotaan.

sumber: https://m.tempo.co/read/news/2017/01/27/304840438/ini-persiapan-ahok-djarot-menjelang-debat-kedua-pilkada-dki

Cara Partai Solidaritas Indonesia Melawan “Hoax”
Liputan Liputan Nasional

Cara Partai Solidaritas Indonesia Melawan “Hoax”

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Fenomena hoax menjadi keprihatinan banyak pihak, tidak terkecuali Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

“Cara melawan hoax adalah dengan membanjiri internet dengan informasi yang benar,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni, membuka diskusi dan peluncuran laman STOPHOAX.PSI.ID, Kamis (26/1/2017) di basecamp DPP PSI, Jakarta.

Dalam kasus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), survei SMRC mengungkap sebanyak 88 persen masyarakat yakin Ahok menistakan agama, tetapi tidak pernah menonton video aslinya.

“Hanya percaya ‘katanya’, beredar dari grup-grup Whatsapp, Facebook dan sebagainya,” lanjut Toni.
Melalui laman Stop Hoax, informasi yang diduga hoax diverifikasi kebenarannya. Disertai pula video, menyajikan hoax seperti kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) demi mengusir pribumi dan kristenisasi di PAUD rumah susun.

“Kedepan Stop Hoax akan mengeksplorasi isu-isu lain, bukan hanya Ahok. PSI akan fokus pada konten video, sebab tren konten internet yang lebih
banyak ditonton adalah video termasuk yang masuk ketegori hoax” kata Endika Wijaya, Manajer IT DPP PSI yang membawahi Stop Hoax.

Bertindak sebagai moderator, Direktur INTRANS Andi Saiful Haq mengapresiasi inisiatif PSI sebagai partai politik untuk turut serta melawan hoax.

“Di sisi lain, kita tidak perlu kembali ke era pembredelan media dengan melakukan pemblokiran.” kata Saiful, menanggapi rencana Dewan Pers menerapkan barcode terhadap media-media online.

“Konten hoax adalah fenomena kampanye hitam yang sudah lama dikenal didunia poilitik, lalu menjadi massif karena didukung oleh akses internet yang semakin murah dan cepat serta teknologi informasi yang semakin canggih dan terjangkau secara ekonomi.”

“Hoax merupakan kebohongan yang dirancang sengaja untuk disamarkan sebagai kebenaran,” kata Ade Armando, pakar komunikasi Universitas Indonesia, meluruskan definisi hoax.

Ade menyindir rekan sealmamaternya pakar filsafat Rocky Gerung yang mengatakan bahwa hoax terbaik adalah buatan penguasa.

Dalam kasus buku Jokowi Undercover, Rocky menuduh Jokowi menyebar hoax dengan mengatakan buku tersebut tidak ilmiah.

“Jokowi bisa saja bertanya kepada orang-orang pintar di sekelilingnya, jangan gara-gara pertarungan politik kita jadi kehilangan akal sehat,” lanjut Ade, yang kini menyandang status tersangka terkait statusnya di akun Facebooknya tahun 2015 silam.

Dalam konteks global, wacana tentang hoax tidak bisa dilepaskan dari Donald Trump. “Hoax dibuat rumit, muncul istilah post-truth, atau belakangan alternative facts,” jelas Ade.

Pengecekan fakta menunjukkan 81 persen hal-hal terkait Trump adalah hoax, tetapi nyatanya Trump terpilih jadi presiden Amerika Serikat.

Netizen muda, Tsamara Amany, menengarai rendahnya literasi masyarakat Indonesia sebagai salah satu biang maraknya hoax. Selain itu publik cenderung percaya bukan pada isi pesan, tetapi siapa yang menyampaikan.

“Cara mengatasi hoax sebaiknya dari kalangan anak muda, kita dorong daya kritis dan veirifkasi sebelum menyebarkan sebuah konten” lanjut Tsamara yang juga aktif bergiat di Universitas Paramadina.

Penulis dan pengamat sosial Geger Riyanto melihat persoalan struktural terkait penggunaan media sosial yang memungkinkan beredarnya hoax.

“Sebelum adanya media sosial, laman-laman Islam garis keras tidak punya akses langsung meraih audiens, media sosial memungkinkannya,” kata Geger.

Sementara persoalan lain terkait Algoritma media sosial membuat konten-konten hoax yang diproduksi naik dan cepat tersebar menuju terget dan segmen tertentu berdasarkan kebiasaan online setiap user.

Menanggapi diskusi, pendiri Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) Andy Budiman mengkritik media-media arus utama yang tidak bekerja dengan baik sehingga kredibilitasnya mudah dipatahkan oleh kehadiran media abal-abal yang tidak memiliki mekanisme redaksional, contoh yang paling konkrit di Amerika Serikat dan Eropa, hoax tentang senjata pemusnah massal di Irak.

“Orang lebih percaya kepada kelompok-kelompok dan elit agama, karena seiman, tinggal klik dan sebarkan, jangan berhenti di kamu,” lanjut Andy.

Hal tersebut diamini Ade, yang melihat berkurangnya sumber otoritas untuk rujukan. Lahirnya beragam sumber kebenaran memang terkesan demokratis, tetapi terjadi chaos karena publik tidak kritis dalam seleksi dan verifikasi, sehingga andalannya adalah jejaring perkawanan digital.

“Kelompok intoleran menyebar hoax lalu menyebar terutama di kalangan mereka sendiri, kadang memang bukan kita sasarannya,” terang Ade.

Baik Ade, Tsamara maupun Geger sepakat soal Negara tidak perlu terlalu jauh melakukan intervensi sampai ke pembredelan dan blokir.

“Tetapi Ade mengingatkan bahwa kehadiran media sosial merupakan anugerah terbesar bagi demokrasi. Tidak pernah ada masa ketika warga negara bebas bicara seperti sekarang.

“Peran kita dalam melawan hoax karena kita ingin tetap rasional, kalau berharap korban hoax bakal kritis agak sulit dalam tradisi pendidikan kita yang tidak dibiasakan beragam,” pungkas Ade.

Reinhardt Sirait, seorang penanggap mengingatkan “bahwa ruang internet adalah pertarungan, dulu diisi oleh aktor-aktor pro-demokrasi, saat ini kelompok intoleran mendominasi ruang itu. Kita harus melacak sesuatu yang lebih besar dari sekedar keisengan.

” Sebagai penutup, Andi Saiful Haq menyimpulkan bahwa “Keramaian publik jangan diintervensi dengan jalan yang tidak demokratis, negara harus secara hati-hati mengurangi efek destruktif dari fenomena ini. Militer tidak boleh terlibat meskli dengan dalih proxy war yang belakangan ini berkembang dan mendistorsi proses sosial politik.”

Sebagai kesimpulan diskusi “Hoax berkembang dalam masyarakat yang dikurung oleh ketakutan-ketakutan yang dipelihara karena problem sosial yang tidak diselesaikan oleh rejim yang lalu, karenanya perlu untuk segera dilakukan upaya rekonsiliasi, resolusi demi kepentingan membangun narasi besar baru bangsa Indonesia ke depan, kurikulum pendidikan adalah sumbu utama dalam membangun narasi baru bangsa Indonesia, ini tugas utama rejim sekarang.” Diskusi publik PSI ini ditutup dengan foto bersama.

sumber: http://m.tribunnews.com/nasional/2017/01/27/cara-partai-solidaritas-indonesia-melawan-hoax