Ini Makna Lebaran Bagi Petinggi Partai Solidaritas Indonesia
Liputan

Ini Makna Lebaran Bagi Petinggi Partai Solidaritas Indonesia

Para politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengucapkan selamat Hari Raya Idulfitri 1439 Hijriah, lewat video pendek berdurasi 59 detik, yang diunggah di berbagai akun media sosial PSI.

Ucapan selamat Idul Fitri PSI dalam video itu, disampaikan oleh Ketua Umum PSI Grace Natalie, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Caleg PSI Dapil Jawa Timur IV Danik Eka, Caleg PSI Dapil Jawa Barat III Daniel Tumiwa, Caleg PSI Dapil DKI Jakarta II Tsamara Amany, Caleg PSI Dapil Jawa Barat I Giring Ganesha.

Dalam video tersebut, para politisi PSI itu mengungkapkan makna Idul Fitri atau Lebaran menurut versi mereka masing-masing.

Makna Lebaran setiap orang pasti berbeda-beda, termasuk juga anggota DPP PSI. Mau tau makna Lebaran anggota DPP PSI? Simak dulu video berikut. Oh iya, omong-omong apa sih makna Lebaran bagi kalian? Langsung tulis di kolom komentar ya. (Emoji tertawa),” tulis Grace di akun Facebooknya, Kamis (14/6/2018).

Berikut makna Lebaran bagi 6 petinggi PSI itu, dikutip NNC dari video pendek yang diunggah Grace, Jumat (15/6/2018).

Grace : Idul Fitri kalau buat saya, saatnya silaturahmi dengan kawan dan kerabat yang mungkin udah lama banget kita gak kontakan.

Antoni: Idul Fitri bagi saya adalah saatnya untuk melebur dosa dengan saling memaafkan

Danik: Idul Fitri adalah perayaan kita telah lulus dilatih selama sebulan beribadah, Hablum minallah dan Hablum minan-nas.

Daniel: Bagi saya makna Lebaran adalah adalah mengambil waktu khusus untuk melihat ke belakang dan mengevaluasi diri, lalu bersama-sama dengan keluarga berjanji untuk menjadi manusia yang lebih baik ke depan.

Tsmara: Momen Idul Fitri adalah momen untuk kumpul-kumpul bersama keluarga dan momen untuk makan-makan.

Giring: Makna Lebaran bagi gue adalah bisa main video game seharian bersama Zidane karena libur!

“Selamat Hari Raya Idulfitri, Mohon maaf lahir dan batin,” ucap para politisi PSI itu.

Sumber

Lanjutkan Proyek Reklamasi, PSI: Anies Telah Bohongi Rakyat
Liputan

Lanjutkan Proyek Reklamasi, PSI: Anies Telah Bohongi Rakyat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membentuk Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta atau BKP Pantura Jakarta. Pembentukan badan itu sekaligus untuk menggarap proyek reklamasi Teluk Jakarta yang selama ini dihentikan sementara.

Langkah Anies melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta dinilai sebagai bentuk pelanggaran janji saat kampanye. Beberapa pihak pun mempertanyakan keputusan sang gubernur. Salah satunya adalah Wakil Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, Rian Ernest.

Ia mempertanyakan janji Gubernur Anies Baswedan soal reklamasi di Teluk Jakarta. Saat kampanye di Pilkada Jakarta 2017 lalu, hingga awal menjabat sebagai gubernur, Anies masih menyatakan tetap menolak proyek reklamasi 17 pulau untuk dilanjutkan.

Namun tiba-tiba Anies mengeluarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Padahal beberapa hari sebelumnya, Anies bersama ratusan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) baru saja menyegel ratusan bangunan di pulau reklamasi yang dinyatakan tidak memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB.

“Sekarang menarik saja kalau bapak (Anies) sebelumnya menolak, sekarang tiba-tiba reklamasi telah digulirkan,” ujar Rian kepada Suara.com, Rabu (13/6/2018).

Mantan staf Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ini juga menyinggung langkah Anies, yang pada pekan lalu ikut turun dalam penyegelan ratusan bangunan tak berizin di Pulau D yang merupakan bagian dari proyek reklamasi. Saat itu, Anies beralasan, Pemprov DKI sedang menunggu rampungnya Perda Rencana Tata Ruang Zonasi untuk melanjutkan reklamasi Teluk Jakarta.

“Kemarin kita lihat pulau C dan D (yang disegel), itu bahkan kalau nggak salah dari zaman Pak Ahok sudah digulirkan. Kalau Pak Anies benar tolak reklamasi kan, saya nggak tahu ya (harus bagaimana), tapi bisa saja mungkin bangunannya dirubuhkan,” kata Rian.

Lebih jauh Rian mengatakan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu dinilai belum melakukan sejumlah langkah yang konkret untuk menunaikan janji kampanyenya soal reklamasi.

“Kta bisa simpulkan, beliau makin ke sini nggak konsisten dengan janji kampanyenya. Kita tahu proyek reklamasi dari awal debat selalu dibawa-bawa Pak Anies kan?” katanya.

Kalau benar Pemprov DKI di era Anies dan Sandiaga Uno ingin melanjutkan reklamasi, maka kata Rian, rakyat yang sudah memilih pasangan Anies-Sandi telah dibohongi.

“Ya dong. Kan sebagian rakyat yang pilih dia kan (karena) ‘Oh nggak akan melanjutkan reklamasi.’ Tapi sekarang reklamasi dilanjutkan. Nggak baik kan, akhirnya warga merasa tertipu,” katanya lagi.

Sebelumnya, pembentukan BKP Pantura melalui Pergub Jakarta Nomor 58 Tahun 2018 oleh LBH Jakarta dinilai sebagai bagian dari rencana Anies untuk melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

“Seperti diketahui khalayak ramai, Anies-Sandiaga menyatakan secara terbuka dan menggebu-gebu bahwa dirinya akan menghentikan reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir dan segenap warga Jakarta, ketika kampanye pemilihan kepala daerah Jakarta yang lalu,” bunyi pernyataan yang diteken oleh Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta.

“Janji penghentian reklamasi tersebut merupakan poin nomor 6 dari 23 janji politik Anies-Sandiaga. Suatu utang yang harus dibayar kepada pemilihnya yang percaya bahwa janji tersebut akan terwujud. Namun, janji sepertinya tinggal janji saja,” demikian isi pernyataan itu lebih lanjut.

Pada Pasal 4 Pergub yang diteken Anies itu disebutkan bahwa Badan Pelaksanaan akan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan reklamasi.

Menurut koalisi itu, fungsi dari badan tersebut adalah mengkoordinasikan teknis reklamasi, penataan pesisir, peningkatan sistem pengendalian banjir, fasilitasi proses perizinan reklamasi, dan bahkan mencantumkan optimalisasi dan evaluasi atas pemanfaatan tanah Hak Guna Bangunan yang sudah ada oleh perusahaan mitra yang tak lain adalah para pengembang.

Sumber

Liputan Daerah

PSI Muratara Gelar Kopi Darat Daerah

Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (DPD PSI) Kab Muratara Mengadakan Kegiatan KOPDARDA Sekaligus Buka Puasa bersama Kader PSI Se-Kabupaten Muratara bertempat di rumah makan Badrul Lawang Agung Muratara

Partai Solidaritas Indonesia salah satu peserta Pemilu Tahun 2019, yang diisi oleh anak-anak muda dan orang-orang baru, yang mana pada akhir Tahun 2016 di umumkan Kemenkumham RI satu-satunya Partai politik baru yang lolos verifikasi administrasi Kemenkumham RI.

KOPDARDA ini di ikuti oleh 57 orang peserta dari DPC Partai Solidaritas Indonesia di Kab Muratara, dan Juga turut hadir Perwakilan DPD Partai Solidaritas Indonesia Kab Musi Rawas

Adapun agenda pokok pembahasan pada Kopdarda tersebut :

1. Menstrukturisasikan kepengurusan PSI Tingkat Kecamatan (DPC) , Kepengurusan Tingkat Kelurahan/Desa (DPRt) dan Divisi-divisi DPD PSI Muratara
2. Langkah-langkah strategis PSI Muratara untuk nenghapi Pemilu Tahun 2019
3. Deklarasi dukungan PSI Muratara untuk calon Gubernur nomor urut 4 Dodi-Giri

Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kab Muratara, Yadi Pebri menyampaikan pentingnya semangat yang totalitas dan komitmen kader PSI Muratara dalam usaha membesarkan Partai Solidaritas Indonesia di Kabupaten Muratara, jarena tanpa Komitmen “berat” untuk Mewujudkan Cita-cita Partai Solidaritas Indonesia

Pada kesempatan yang sama Sekretaris DPD PSI Muratara, Rahman Hidayat mengajak seluruh pengurus untuk memerahkan Muratara dengan Merahnya Partai Solidaritas Indonesia.

Sumber

Jubir PSI: Mungkin Mas Tommy Lupa, Kami Ingatkan
Liputan

Jubir PSI: Mungkin Mas Tommy Lupa, Kami Ingatkan

Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto tak pantas mengkritik pemerintah soal kebijakan utang luar negeri. Pasalnya, kiblat Tommy dan Berkarya adalah Rezim Orde Baru.

Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rizal Calvary Marimbo mengingatkan, utang zaman Orde Baru (Orba) habis dikorupsi oleh para pejabat dan kroni-kroni mereka.

“Tak hanya itu, utang Orba membuat masyarakat Indonesia sengsara serta jatuh ke dalam krisis tahun 1998. Mungkin ini yang beliau lupa. Enggak apa-apa kita ingatkan,” ujar Rizal.

Rizal mengatakan, di zaman Orba defisit selalu dijaga di kisaran 3 persen dari PDB setiap tahunnya.

Namun, defisit tersebut hanyalah memindahkan sumber pembiayaan dari pencetakan uang baru ke utang luar negeri untuk menjaga inflasi.

Sayangnya, inflasi tersebut harus dibayar dengan akumulasi utang yang terus meningkat dan beban pembayaran bunga uang yang semakin memberatkan.

Tingginya rasio utang atas PDB Orba tersebut meninggalkan bom waktu. “Ketika guncangan ekonomi global datang, nilai tukar rupiah terhadap dolar melonjak dan nilai utang dan beban bunga pemerintah meningkat tajam pula,” ucap dia.

Parahnya lagi, utang zaman Orba tidak dioptimalkan untuk membangun sektor-sektor produktif. Malahan dana segar itu dikorupsi secara berjamaah oleh pejabat dan kroni-kroni mereka.

“Ini bedanya dengan Pak Jokowi, utang dioptimalkan untuk bangun infrastruktur dan sektor-sektor produktif lainnya yang tidak berani dibangun oleh pemimpin sebelumnya,” ucap dia.

Lebih lanjut Rizal mengatakan, dibandingkan dengan negara-negara lainnya defisit anggaran Indonesia termasuk yang terjaga dengan baik. Defisit anggaran India sebesar 7,1 persen PDB, sedangkan Malaysia 3,03 persen PDB.

Negara berkembang seperti Vietnam mengalami defisit anggaran hingga 6,5 persen PDB, Polandia 2,9 persen PDB, Argentina 7,3 PDB, sedangkan Kolombia 2,84 persen PDB.

“Jadi defisit kita aman 3 persenan, Bahkan Qatar negara kaya minyak defisit sampai 10 persen. Norwegia 5 persen, Brasil 10 persen,” pungkas Rizal.

Rizal juga menanggapi kritik Tommy kepada pemerintah yang saat ini banyak memberikan kelonggaran terhadap investasi asing. Lagi-lagi dia menyebut putra bungsu Presiden Soeharto itu lupa sejarah.

“Begitu Orde Lama tumbang, Orba melakukan liberalisasi secara besar-besaran sehingga investasi asing masuk seperti air bah. Sejak itu, sumber daya alam kita sampai tanahnya habis diangkut ke luar negeri. Sampai UU Minerba ditegakan diera Jokowi, bahan mentah dilarang diekspor dan Freeport mau diambil pemerintah sebagian besar sahamnya,” ucap dia. (dil/jpnn)

Sumber

 

PSI Tantang Amien Rais Gentle Maju Jadi Capres di 2019
Liputan

PSI Tantang Amien Rais Gentle Maju Jadi Capres di 2019

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menantang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berduel secara gentle dengan konstitusi di Pilpres 2019. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai pendukung Jokowi malah menantang Amien Rais untuk menjadi calon presiden (capres) di Pilpres 2019 mendatang.

Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengatakan, dirinya tidak mengerti maksud pernyataan Amien yang mengajak Jokowi duel secara gentle dengan konstitusi. “Saya tidak tahu persis apa yang dimaksud oleh pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) ini,” kata Raja Juli dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/6/2018).

Raja Juli menegaskan, tidak ada relevansi meminta Jokowi untuk menjadi gentleman. Dia mengatakan, Jokowi sebagai seorang yang mengerti, memahami dan mempraktikan demokrasi tentu saja bersedia berkompetisi secara sehat dan demokratis.

“Saya justru menantang Pak Amien menjadi orang tua yang gentle. Beliau selalu tampil dengan menggangap diri paling benar, paling hebat dan paling mampu di Indonesia ini, silakan secara gentle maju sebagai presiden tahun depan,” katanya.

Raja Juli pun mencontohkan sikap gentleman yang ditunjukkan oleh pria berumur lanjut, yakni Mahathir Muhammad yang maju dan terpilih kembali sebagai Perdana Menteri (PM) Malaysia. Mahathir juga dikenal sebagai sosok yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah Malaysia, namun berani untuk maju sebagai Perdana Menteri.
Baca juga: Amien Rais Tantang Jokowi, Ngabalin: Mari Bikin Suasana Teduh

“Mahathir Muhammad adalah contoh orang tua yang gentle, orang tua pemberani. Berusia 92 tahun Mahathir terkenal banyak berbicara, banyak mengkritik tapi gentle maju dalam gelanggang pertarungan demokrasi. Keyakinannya akan sebuah makna kebenaran dikontestasikan melalui pemilu. Biarkan suara rakyat menentukan kebenaran sejati melalui kerangka demokrasi,” jelasnya.

“Saya tunggu keberanian politik seorang Amien Rais,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menantang Joko Widodo (Jokowi) untuk bertarung secara gentle di Pilpres 2019. Dia mengatakan akan mengalahkan Jokowi secara konstitusional.
Baca juga: Jawab Duel Gentle Amien Rais, Golkar: Kita Siap Menangkan Jokowi

“Jadi saya menantang Pak Jokowi, mari kita bertanding secara fair. Mari kita duel secara gentle. Artinya apa, kita nggak usah jihad dengan fisik, menimbulkan bloodshed, tumpah darah, itu nanti ada masanya, kalau semua mentok saya kira itu perlu. Tapi itu masih jauh, masih ada cara lain, yaitu kita turunkan dengan demokrasi dan konstitusi,” kata Amien.

Amien mengungkapkan hal ini dalam ‘Tausyiah Kerakyatan 2019 Indonesia Pasca Jokowi’ di Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (9/6/2018). Di acara itu, hadir Waketum Partai Gerindra Fadli Zon dan deklarator #2019GantiPresiden Neno Warisman.

Sumber

Waooo Hebat, Caleg PSI Sumbar 100 Persen
Liputan Daerah

Waooo Hebat, Caleg PSI Sumbar 100 Persen

“Alhamdulillah,” itulah ungkapan Ketua Bapilu DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI)Sumbar Medo Fernando saat memastikan Calon Legislatif (Caleg) PSI 100 persen, Selasa 12/6.

Terpenuhibya 100 persen Caleg di seluruh Daerah Pemilihan (Dapil) di Sumbar menurut Medo bukti anak muda kerja sunggung-sungguh.

“Dan kita optimis bahwa proses kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Final Caleg PSI 100 persen tercapai sebelum sahur tadi,”ujar Medo.

Sementara Ketua DPD PSI Padang Yunando akui tidak mudah merekrut Caleg Pemilu 2019.

“Tapi lewat kerjasama di PSI sesuatu tidak mudah itu bisa dipinggirkan,”ujar Nando yang Senin malam masih sibuk meyakini bakal Caleg untuk menjadi Caleg PSI.

Sementara kata Nando, Parpol lain pada pusing tujuh keliling memenuhi formasi Calegnya.

“Hahaaa, banyak yang pusing apalagi Parpol lama, banyak tokoh enggan menjadi Caleg karena takut melawan Caleg Incumbent, di PSI tidak, lobi sekali dan dua oke karena semangat perubahan, kebersamaan mengena bagi banyak tokoh di Sumbar.

Medo mengatakan bahwa Caleg PSI lengkap 100 persen didominasi kaum muda dan profesional.

“Mereka para idealis murni, mengenal politik praktis hanya di PSI, dan ingat profesi beragam serta didominasi usia muda,”ujarnya.

Ketua PSI Sumbar Ari Prima mengapresiasi kerja Bapilu PSI sehingga formasi Caleg PSI 100 persen.

“Saya takjub dan salut kepada para sahabat di PSI, terutama Ketua Bapilu Bro Medo yang tak kenal waktu untuk Caleg PSI 100 persen,”ujar Ari.(hu)

Sumbar

Ketum PSI: Jalan Tol Dibangun untuk Semua, Yang Anti Jokowi Juga Boleh Pakai Kok
Liputan

Ketum PSI: Jalan Tol Dibangun untuk Semua, Yang Anti Jokowi Juga Boleh Pakai Kok

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengaku bahagia karena arus mudik tahun ini berjalan lancar, lantaran selesainya pembangunan sejumlah jalan tol oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), sehingga kemacetan yang biasanya terjadi saat mudik, kini sudah terurai.

Prestasi pemerintah dalam mengatasi masalah tahunan mudik ‘horor’ ini, menurut Grace, menjadi bukti bahwa Presiden Jokowi mampu bekerja untuk rakyat.

Berikut pernyataan Grace yang disampaikan lewat akun facebook-nya, Selasa (12/6/2018).

JALAN TOL ITU DIBANGUN UNTUK SEMUA YA. MEREKA YANG ANTI JOKOWI JUGA BOLEH PAKAI KOK.

Bahagia sekali mendengar betapa tahun ini, mudik lebaran berlangsung lancar. Tidak ada penumpukan yang berlebihan. Tidak ada macet yang parah.

Saya tidak mudik. Tapi selama bertahun-tahun saya selalu merasa prihatin dengan sulitnya perjuangan saudara-saudara sebangsa yang harus susah payah kembali ke kampung halaman untuk bertemu sanak saudara di hari lebaran.

Tahun ini, tiba-tiba saja ‘horor’ itu tidak lagi terjadi. Saya membaca di koran dan media online. Saya melihat di siaran berita televisi dan mendengar di laporan radio. Dan saya mendengar dari teman-teman yang takjub dengan kelancaran mudik tahun ini.

Buat saya, ini kembali menunjukkan bahwa kalau saja kita memiliki pemerintah yang menata dan bekerja dengan benar, ada banyak persoalan yang dulu terlihat menggunung bisa diatasi.

Oh ya, saya juga ingin mengimbau bro dan sis semua tidak perlu mempolitisasi kelancaran mudik ini. Misalnya dengan meminta agar kubu anti Jokowi atau yang nyinyir pada Jokowi untuk tidak menggunakan fasilitas perjalanan yang sudah dibangun Pak Jokowi.

Pak Jokowi itu bekerja untuk seluruh rakyat kok. Bukankah karena itu kita mendukungnya?

Jadi, bagi yang mudik, selamat mudik ya. 

Jangan lupa bawa oleh-oleh. 

Sumber

PSI: Jokowi Sukses Redam Gejolak Pangan Selama Ramadan
Liputan

PSI: Jokowi Sukses Redam Gejolak Pangan Selama Ramadan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi kerja keras pemerintahan Joko Widodo-JK dalam mengendalikan harga pangan selama Ramadhan 2018 dan beberapa tahun terakhir. Alasannya karena sejauh bulan suci Ramadan dinilai tidak terjadi gejolak harga pangan (volatile food).

Juru Bicara PSI Bidang Ekonomi, Industri, dan Bisnis Rizal Calvary Marimbo mengatakan, setiap memasuki bulan puasa dan Lebaran, harga komoditas pangan akan merayap naik sehingga mendorong laju inflasi. Tradisi ini menjadi langganan tahunan dan merambah seluruh bahan pangan pokok masyarakat sehari-hari.

“Biasanya komoditas pangan merangkak naik seketika mendekati Lebaran. Sejauh pemantauan PSI, harga-harga komoditas terkendali,” kata Rizal dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 12 Mei 2018.

Dia mengungkapkan, tradisi gejolak harga pangan menjelang Lebaran telah berhasil diakhiri pemerintahan Jokowi sejak beberapa tahun terakhir. Sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dan Idul Fitri dengan tenang.

Rizal menambahkan, terkendalinya harga pangan tersebut tak hanya disebabkan oleh cukupnya pasokan ke pasar, namun juga pemerintahan Jokowi-JK mampu menghentikan penimbunan dan adanya perbaikan infrastruktur secara sistematis.

“Ada faktor penegakan hukum. Tidak ada oknum yang berani menimbun bahan pangan. Juga jalur logistik berjalan lancar sebab infrastruktur semakin baik dan meluas. Biaya logistik ikut menurun,” jelasnya.

Dia mengatakan, bila pun terjadi kenaikan harga namun masih dalam batas normal.

“Kenaikan saya kira tak akan mencapai 20%. Bahkan mungkin di bawah 15%. Ini masih normal. Malah ada komoditas yang menurun harganya. Yang berbahaya seperti dulu-dulunya bisa sampai 50 persen. Jadi secara persentase kenaikan year on year justru terjadi penurunan,” Rizal menandaskan.

Sumber

Tanggapi Omongan LBH Jakarta, Raja Juli Antoni: Mas Anies-Sandi Pasti Ngaku Tidak Tahu Apa-apa
Liputan

Tanggapi Omongan LBH Jakarta, Raja Juli Antoni: Mas Anies-Sandi Pasti Ngaku Tidak Tahu Apa-apa

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta). Diinformasikan TribunWow.com, hal tersebut ia sampaikan melalui akun Twitter @AntoniRaja yang diposting pada Rabu (13/6/2018).

Awalnya, LBH Jakarta membahas mengenai Pemrpov DKI yang tidak melakukan pembongkaran dan hanya penyegelan di Pulau D Reklamasi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakilnya, Sandiaga Uno disebut melanjutkan proyek reklamasi. LBH Jakarta mengungkapkan apabila hal tersebut ditandai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 58/2018.

@LBH_Jakarta: Setelah tidak melakukan pembongkaran, tapi hanya penyegelan bangunan di Pulau D hasil reklamasi, Anies-Sandiaga ternyata memutuskan untuk melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta, ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018.

Menanggapi hal tersebut, Raja Juli Antoni mengatakan apabila informasi tersebut benar, maka Anies-Sandi pasti mengaku tidka tahu apa-apa. Ia pun mengungkapkan apabila Anies-Sandi hanya meneruskan apa yang telah dilakukan oleh gubernur DKI Jakarta sebelumnya.

@AntoniRaja: Kalau info ini benar Mas @aniesbaswedan dan Mas @sandiuno pasti mengaku tdk tahu apa2. Mereka hanya meneruskan kebijakan gubernur sebelumnya saja. Sampai sini semua mestinya sudah paham.

Sementara itu, melalui rilis dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang dibagikan pada Selasa (12/6/2018), mengatakan jika Pergub tersebut merupakan kado pahit lebaran bagi nelayan Teluk Jakarta.

“Teluk Jakarta mendapatkan kado pahit Lebaran tahun ini: reklamasi berlanjut.

Berdasarkan catatan Koalisi, Pergub 58 Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Gubernur Anies pada pokoknya membentuk Badan Pelaksanaan untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan reklamasi (Pasal 4).

Sedangkan fungsinya adalah mengkoordinasikan: teknis reklamasi (pemanfaatan tanah dan pembangunan di pulau reklamasi, pemeliharaan lingkungan, pengendalian pencemaran), penataan pesisir (penataan kampung, permukiman, hutan bakau, relokasi industri), peningkatan sistem pengendalian banjir, fasilitasi proses perizinan reklamasi, bahkan mencantumkan optimalisasi dan evaluasi atas pemanfaatan tanah Hak Guna Bangunan yang sudah ada oleh “Perusahaan Mitra” (baca: pengembang reklamasi),” tulis mereka. Tak hanya itu, mereka juga menilai apabila Pergub 58 Tahun 2018 cacat hukum.

“Koalisi berketapan bahwa Pergub 58 Tahun 2018 tersebut cacat hukum, karena merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur.

Dalam Pasal 71 Perpres 54 Tahun 2008 tersebut secara jelas disebutkan bahwa Keppres 52 Tahun 1995 yang terkait dengan penataan ruang dinyatakan tidak berlaku lagi,” imbuhnya. Lebih lanjut, mereka kemudian menyinggung janji Anies-Sandi yang akan menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta. Akan tetapi, menurut mereka, janji tersebut hanya tinggal janji semata.

“Seperti diketahui khalayak ramai, Anies-Sandiaga menyatakan secara terbuka dan menggebu-gebu bahwa dirinya akan:

‘Menghentikan reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir dan segenap warga Jakarta’ ketika kampanye pemilihan kepala daerah Jakarta yang lalu. Janji penghentian reklamasi tersebut merupakan poin nomor 6 dari 23 janji politik Anies-Sandiaga.

Suatu utang yang harus dibayar kepada pemilihnya yang percaya bahwa janji tersebut akan terwujud. Namun, janji sepertinya tinggal janji saja,” ungkap Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang diunggah oleh LBH Jakarta.

Mereka mengatakan jika reklamasi pasti akan merusak lingkungan, terutama ekosistem pesisir, menyengsarakan nelayan, hingga , mengganggu obyek vital nasional (PLTU, pipa, dan kabel bawah laut). (TribunWow.com/Lailatun Niqmah)

Sumber

PSI Gugat UU Pemilu soal Iklan Kampanye Parpol
Liputan

PSI Gugat UU Pemilu soal Iklan Kampanye Parpol

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggugat UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Adapun pasal yang digugat berkenaan dengan kampanye partai politik dalam Pemilu 2017, termasuk iklan di media massa.

Gugatan disampaikan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (8/6) lalu. Salah satu yang digugat PSI adalah Pasal 1 ayat 35 yang berbunyi: Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

“PSI menguji Pasal 1 angka 35, khususnya pada frasa ‘citra diri’. Citra diri adalah sebuah frasa subjektif dan bersifat ‘karet’ yang membelenggu partai politik dalam melakukan fungsi sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat,” kata juru bicara PSI bidang Hukum, Rian Ernest, kepada wartawan, Selasa (12/6/2018).

Pasal ini digugat PSI menyusul permasalahannya dengan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran iklan. Namun akhirnya, Bareskrim menutup kasus tersebut karena menganggap laporan Bawaslu tak terbukti.

“Demi kepastian hukum agar perkara serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari pada parpol mana pun, PSI menempuh cara konstitusional dengan mengajukan uji materi pasal tersebut ke MK,” ucap Rian.

Rian juga menggugat Pasal 275 ayat 2 serta Pasal 276 ayat 2 di UU Pemilu. Inti pasal tersebut juga masih sama, yakni soal larangan partai politik beriklan di media massa. PSI memprotes karena iklan yang bisa difasilitasi KPU hanya dilakukan selama 21 hari sebelum masa tenang.

“Dua aturan ini telah memasung hak PSI, juga partai politik lain, untuk menyampaikan gagasan perlawanan terhadap korupsi dan intoleransi secara masif ke masyarakat,” sebut dia.

“Waktu bagi rakyat untuk terpapar informasi tentang PSI menjadi sangat sempit. Padahal sebagai partai politik baru, PSI tidak berangkat dari titik mulai yang sama dengan partai yang sudah berdiri puluhan tahun,” imbuh Rian.

PSI merasa dirugikan oleh aturan tersebut. Rian menyebut aturan tersebut berpotensi hanya menguntungkan partai lama dan merugikan partai baru.

“Apabila memang pembuat UU takut ada TV tertentu yang pemiliknya dekat dengan partai tertentu kemudian memonopoli iklan untuk kepentingan partai mereka saja, ini kan masalah akses saja. Lebih baik dipastikan harga beriklan transparan dan tidak diskriminatif, sehingga seluruh partai punya kesetaraan akses. UU Pemilu ini sudah offside dengan memblokade partai dari beriklan,” urai dia.

“Pasal ini tentu juga merugikan media massa cetak, online, stasiun TV, advertising agency, dan para pekerja kreatif yang terlibat dalam proses produksi iklan, dari peluang peruntungan lima tahun sekali pesta demokrasi. Saya yakin ada banyak tenaga kerja iklan dan media yang tertutup pintu rezekinya akibat aturan ini,” sambung Rian.
(elz/rvk)

Sumber