Tolak Politik Dinasti, Purnawirawan TNI AU Ini Pilih Gabung PSI
Liputan

Tolak Politik Dinasti, Purnawirawan TNI AU Ini Pilih Gabung PSI

Calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia PSI, Marsekal Muda (Purn) Robert Soter Marut mengatakan ia memilih PSI sebagai kendaraan politiknya karena PSI bukan partai dinasti yang feodal.

“Jujur saja, dari segi partai, ini partai yang egaliter dan tentu tidak ada hierarki, juga bukan partai yang dinasti, apalagi feodal,” ujar Robert di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Selasa (7/8/2018).

Baca: PKS Gelar Sidang Majelis Syuro Bahas Soal Pilpres secara Tertutup

Ia melihat politik dinasti menjadi hambatan menuju perubahan Indonesia yang lebih baik. Karena itu, di PSI memberikan peluang untuk ikut serta dalam melakukan perubahan untuk Indonesia.

“Sebagaimana kita ketahui, politik dinasti, hierarki, dan feodal inilah yang menjadi batu penghambat menuju perubahan bangsa Indonesia,” tutur Robert.

Purnawirawan TNI AU itu juga menjelaskan alasan dirinya tertarik masuk dunia politik.

Ia mengatakan jika dengan masuk politik, bisa melakukan hal yang besar untuk masyarakat, dan untuk itu harus masuk ke dalam sistem.

“Dengan masuk politik kita bisa berbuat yang lebih besar untuk masyarakat. Puluhan tahun saya bagian dari TNI AU dan di penghujung pengabdian menjabat sebagai DanKohormatau tapi saya terus berpikir soal nasib banyak orang,” jelasnya.

Untuk diketahui, Marsekal Muda (Purn) Robert Soter Marut maju menjadi calon legislatif DPR RI dari PSI untuk Dapil NTT I.

Sumber

Sekjen PSI: Koalisi Jokowi Solid Siapapun Cawapresnya
Liputan

Sekjen PSI: Koalisi Jokowi Solid Siapapun Cawapresnya

Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengatakan koalisi partai pendukung Joko Widodo untuk Pilpres 2019 adalah koalisi yang solid. Raja menyebut koalisi itu sebagai koalisi istiqomah. “Insyaallah koalisi ini namanya koalisi istiqomah, koalisi konsisten,” kata Raja di kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (5/8/2018).

Raja yakin, koalisi tersebut akan tetap terbangun hingga kemenangan Jokowi. Konsistensi itu, kata Raja, juga telah ditegaskan oleh masing-masing partai koalisi.

Hingga pertemuan para sekjen 9 parpol pendukung Jokowi yang digelar Sabtu (4/8/2018) malam tadi, Raja mengatakan, partai koalisi tetap pada posisinya mendukung Jokowi untuk Pilpres 2019, siapa pun cawapres yang terpilih.

“Sampai malam tadi semua sekjen partai mengatakan posisinya tetap pada di Pak Jokowi, apapun yang terjadi, siapapun cawapresnya. Jadi Insyallah akan solid,” ujar Raja. Justru, lanjut Raja, partai-partai koalisi Jokowi sudah jauh lebih progresif dalam mempersiapkan pemenangan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Dalam waktu dekat, partai koalisi juga berencana untuk berdialog dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membahas detil pendaftaran capres-cawapres yang telah digelar sejak Sabtu (4/8) kemarin hingga Jumat (10/8) mendatang. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono, menyebut akan ada partai koalisi Jokowi yang pindah dan membentuk poros ketiga alias poros baru. Partai tersebut, kata Ferry, adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar.

Sumber

Pidato ‘Berantem’ Jokowi, Ketua Umum PSI: Itu Esensinya Berani Menyuarakan yang Benar
Liputan

Pidato ‘Berantem’ Jokowi, Ketua Umum PSI: Itu Esensinya Berani Menyuarakan yang Benar

Ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie ikut mersepons terkait pidato ‘berantem’ Jokowi kepada relawannya.

Grace menilai jika esensi dari pidato Jokowi bukan untuk mengajak berkelahi tetapi lebih kepada menyuarakan kebenaran.

Selain itu, Grace menganggap jika posisi Jokowi sebagai pihak yang pro toleransi, tidak mudah termakan oleh berita bohong atau hoaks.

“Ya itu jangan diartikan parsial lah artinya jangan takut untuk bersuara. Ini kan ada problem silent majority orang yang sebenarnya pro pada toleransi yang tidak mudah termakan oleh hoaks misalnya tetapi lebih memilih untuk mendiamkan. Saya pikir konteksnya Pak Jokowi ada pada posisi itu,” ujar Grace di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Selasa (7/8/2018).

“Bukannya supaya berantem membuat keributan-keributa. Bukan itu esensinya tetapi agar kita mau menyuarakan apa yang benar,” kata Grace.

Sebelumnya, pidato Presiden Joko Widodo dalam rapat umum relawan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Sabtu (4/8/2018) lalu menimbulkan pro kontra.

Sebab, Jokowi yang akan mencalonkan diri kembali dalam pilpres 2019 meminta relawannya untuk berani jika diajak berantem.

“Jangan bangun permusuhan, jangan membangun ujaran kebencian, jangan membangun fitnah fitnah, tidak usah suka mencela, tidak usah suka menjelekkan orang. Tapi, kalau diajak berantem juga berani,” kata Jokowi.

Pernyataan Jokowi itu langsung membuat para relawan yang memadati ruangan acara bersorak dan berteriak heboh. Jokowi membiarkan kehebohan berlangsung sekitar 15 detik sebelum ia kembali melanjutkan arahannya.

“Tapi jangan ngajak berantem loh. Saya bilang tadi, tolong digarisbawahi. Jangan ngajak. Kalau diajak (berantem), tidak boleh takut,” ucap Jokowi lagi-lagi disambut antusias oleh para relawan.

Sumber

PSI Siap Terima Tantangan Debat Soal Dinasti Politik dan Anak Muda
Liputan

PSI Siap Terima Tantangan Debat Soal Dinasti Politik dan Anak Muda

Ketua DPP PSI Tsamara Amany siap menerima tantangan debat terbuka membahas dinasti politik dan anak muda Indonesia. Hal ini terkait cuitan Tsamara yang berbicara tentang dinasti politik yang ditanggapi oleh Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief.

“Saya siap menerima tantangan mas Andi Arief soal debat tentang dinasti politik & anak muda Indonesia bersama mas AHY,” kata Tsamara di akun twitternya dikutip Senin (6/8/2018).

Awalnya Tsamara mengatakan “Saya tak tahu bagaimana seseorang yang diwarisi sebuah dinasti politik bisa mengklaim diri sebagai perwakilan anak muda. Mewakili anak muda bukan sekadar soal usia. Tapi juga soal kerja keras & kompetensi. Kita semua para politisi muda harus berupaya membuktikan itu,” cuitnya.

Cuitan itu ditanggapi oleh Andi Arief yang siap memfasilitasi debat antara Tsamara dengan Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Andi merasa tersinggung dengan cuitan tersebut.

“Saya juga akan fasilitasi seluruh milenial yang ada di partai @psi_id untuk bicara dan debat dengan AHY tentang kaum milenial, masa depan dunia dan masa depan Indonesia,” katanya.

Tsamara menyanggupi jika Andi Arief akan memfasilitasi debat dengan AHY membahas milenial dan masa depan Indonesia bahkan dunia. “Boleh Mas Andi. Atur saja waktunya,” katanya.

Andi mengapresiasi sikap Tsamara yang menerima tantangan debat tersebut. “Begitu Tsamara, lanjutkan perjuangan, saya berdoa Anda sukses dan partainya juga sukses. Bangunlah imajinasi tentang masa depan agar menjadi harapan, jauhi kebencian,” kata Andi.

Sumber

SBY Sebut 100 Juta Warga Indonesia Miskin, Jubir PSI: Demokrat juga Mulai Menyebar Hoaks?
Liputan

SBY Sebut 100 Juta Warga Indonesia Miskin, Jubir PSI: Demokrat juga Mulai Menyebar Hoaks?

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapatkan sanggahan dari juru bicara bidang kepemudaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi.

Bantahan itu disebutkan Dedek dengan mengomentari berita yang mengatakan jika SBY telah menyebut ada 100 juta warga Indonesia yang tergolong miskin.

Dedek pun membantah dengan mengatakan jika Demokrat turut menyebar hoax (hoaks) atau berita palsu. Jubir PSI ini pun memberikan tren kemiskinan menurut Bank Dunia dengan kurs USD 1,9 per hari.

“@PDemokrat juga mulai menyebar hoax?

Ini lho tren kemiskinan menurut Bank Dunia (USD 1,9/hari) Angka kemiskinan per 2017 = 10% Tidak berbeda jauh dengan temuan BPS,” jawab Dedek, Selasa (31/7/2018).

Sementara itu, dikutip TribunWow.com dari Kompas.com berita yang ditautkan Dedek tersebut merupakan data yang diungkapkan SBY berdasarkan perhitungan yang matang.

Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan menjelaskan, SBY menggunakan data Bank Dunia dalam menentukan batas kemiskinan.

Menurut Bank Dunia, seseorang bisa dikategorikan miskin apabila penghasilannya di bawah 2 dollar per hari.

Dengan asumsi kurs 1 dollar sama dengan Rp 13.000, maka diperoleh angka Rp 26.000 per hari atau Rp 780.000 per kapita per bulan.

“Maka, penduduk miskin Indonesia masih sangat tinggi, yakni diperkirakan mencapai 47 persen atau 120 juta jiwa dari total populasi,” kata Marwan saat dihubungi, Selasa (31/7/2018).

Menurut Marwan, SBY tidak menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) karena standar batas kemiskinan yang dipakai terlalu rendah.

Angka kemiskinan yang dirilis BPS per Maret 2018 sebesar 25,95 juta jiwa. Angka kemiskinan yang mencapai 9,8 persen dari total penduduk itu merupakan yang terendah dalam sejarah Indonesia.

Namun, lanjut Marwan, patokan garis kemiskinan yang ditetapkan adalah Rp 401.220 per kapita per bulan, atau sekitar Rp 13.374 per hari.

“Artinya, jika masyarakat di Indonesia punya pendapatan di atas dari batas yang ada per Maret 2018, maka tidak tergolong sebagai orang miskin,” ucap Marwan.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno meminta SBY untuk tidak berasumsi soal jumlah penduduk miskin di Indonesia. Ia meminta SBY merujuk pada data yang dirilis BPS.

Adapun SBY bicara soal jumlah penduduk miskin yang mencapai 100 juta ini saat berkunjung ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

SBY yang mendukung Prabowo sebagai capres berharap mantan Danjen Kopassus itu bisa mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia apabila nantinya memenangi pemilu.

Sementara menurut BPS, sejak 1970 hingga 2018, tren angka kemiskinan cenderung menurun meski sempat naik di tahun 1996, 1998, 2002, 2005, 2006, 2013, 2015, dan 2017.

Kemiskinan tertinggi terjadi pada 1970, di mana terdapat 60 persen penduduk yang masuk kategori miskin atau 70 juta jiwa. Angka terendah ditunjukkan pada data BPS bulan Maret 2018, yakni 9,82 persen dengan 25,95 juta penduduk miskin.

Sumber

Sindir Prabowo Subianto, Raja Juli Antoni: Berhenti Meneropong Kemiskinan dari Atas Kuda
Liputan

Sindir Prabowo Subianto, Raja Juli Antoni: Berhenti Meneropong Kemiskinan dari Atas Kuda

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang menyebut rakyat Indonesia semakin miskin.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut ia sampaikan melalui akun Twitter @AntoniRaja yang diunggah pada, Minggu (29/7/2018).

Menurut Raja Juli Antoni, apa yang disampaikan oleh Prabowo adalah tidak benar. Sebagai pembanding, iapun mengunggah data kemiskinan beradasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Data tersebut menunjukkan apabila kemiskinan semakin turun. Lebih lanjut, ia kemudian meminta Prabowo berhenti meneropong kemiskinan dari atas kuda di Hambalang.

“1. Pak @ probowo bilang kita tambah miskin.

Ini adalah kebohongan dan pembodohan yang tidak bisa diteruskan seorang calon presiden di republik ini.

2. Pemimpin harus bicara berdasarkan data bukan asumsi dan emosi kekuasaan.

Di akhir pemerintahan pak @ SBYudhoyono (September 2014) angka kemiskinan adalah 10,56.
Terus turun secara bertahap hingga Maret 2018 angka untuk pertama kalinya ‘digit tunggal’ 9,82.

3. Apakah masih ada kemiskinan? Tentu saja masih.

Apakah kita semua sudah sejahtera? Tentu saja belum.

Tapi mengatakan Indonesia tambah miskin adalah kebohongan. Bicara tanpa data.

Berhenti meneropong kemiskinan dari atas kuda di Hambalang!,” tulis Raja Juli Antoni.

Diberitakan Kompas.com, Prabowo sering melayangkan kritik dalam bidang ekonomi ke pemerintah. Seperti setelah bertemu Ketua MPR, Zulkifli Hasan, di rumah dinasnya Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (25/6/2018) lalu, Prabowo sempat memaparkan soal kesenjangan sosial.

Bahkan, ia menguatkan kritik terkait kesenjangan sosial tersebut dengan data-data dari institusi pemerintah, lembaga internasional dan lembaga swadaya masyarakat, seperti Oxfam, Infid dan Walhi.

Mantan Komandan Jenderal Kopassus TNI AD itu mengungkapkan, berdasarkan hasil riset lembaga internasional, koefisien gini ratio Indonesia berada di angka 45.

Artinya, 1 persen masyarakat menguasai 45 persen kekayaan nasional. Kemudian, ia menyoroti banyaknya lahan yang dikuasai perusahaan-perusahaan swasta.

Dengan mengutip data dari Badan Pertanahan Nasional, ia menyebut sebesar 1 persen masyarakat telah menguasai 80 persen lahan di Indonesia.

Prabowo juga mengkritik tingginya jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut Prabowo, masih ada sekitar 69 juta penduduk Indonesia yang terancam miskin.

Sementara itu, terkait data kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami titik terendah dalam hal persentase kemiskinan sejak tahun 1999, yakni sebesar 9,82 persen pada Maret 2018.

Dikutip dari Tribunnews, dengan persentase kemiskinan 9,82 persen, jumlah penduduk miskin atau yang pengeluaran per kapita tiap bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 25,95 juta orang.

“Maret 2018 untuk pertama kalinya persentase penduduk miskin berada di dalam 1 digit. Kalau dilihat sebelumnya, biasanya 2 digit, jadi ini memang pertama kali dan terendah,” kata Kepala BPS, Suhariyanto, saat menggelar konferensi pers di kantornya, Senin (16/7/2018).

Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu September 2017, persentase kemiskinan tercatat sebesar 10,12 persen atau setara dengan 26,58 juta orang penduduk miskin di Indonesia.

Bila dirinci lagi, terdapat penurunan persentase penduduk miskin baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Persentase penduduk miskin di perkotaan per Maret 2018 sebesar 7,02 persen, turun dibandingkan September 2017 sebesar 7,26 persen.

Sama halnya dengan di perdesaan, di mana persentasenya pada Maret 2018 sebesar 13,20 persen, turun dari posisi September 2017 sebesar 13,47 persen.

Suhariyanto mengungkapkan, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan dari September 2017 hingga Maret 2018, yakni inflasi umum dalam periode itu sebesar 1,92 persen.

Serta rata-rata pengeluaran per kapita tiap bulan untuk rumah tangga di 40 persen lapisan terbawah yang tumbuh 3,06 persen.

Faktor lain yaitu bantuan sosial tunai dari pemerintah yang tumbuh 87,6 persen pada kuartal I 2018 atau lebih tinggi dibanding kuartal I 2017 yang hanya tumbuh 3,39 persen.

Selain itu, juga dari program beras sejahtera ( rastra) dan bantuan pangan non-tunai kuartal I yang tersalurkan sesuai jadwal.

“Lalu karena nilai tukar petani Maret 2018 di atas angka 100, yaitu 101,94, dan kenaikan harga beras sebesar 8,57 persen pada September 2017 sampai Maret 2018 yang disinyalir mengakibatkan penurunan kemiskinan jadi tidak secepat periode Maret 2017 sampai September 2017,” kata Suhariyanto.

Sementara itu, jika ditarik mundur, pada 1999 Indonesia mencatat persentase kemiskinan paling tinggi, sebesar 23,43 persen atau setara dengan 47,97 juta penduduk miskin.

Angka kemiskinan pada tahun-tahun berikutnya secara bertahap menurun meski sempat beberapa kali naik pada periode tertentu.

“Tetapi, menurut saya, kita masih punya banyak PR, bagaimana supaya kebijakan-kebijakannya lebih tepat sasaran sehingga penurunan kemiskinannya menjadi lebih tepat,” imbuh Suhariyanto. (TribunWow.com/Lailatun Niqmah)

Sumber

Grace Natalie Lihat Aura Kemenangan di Wajah Jokowi
Liputan

Grace Natalie Lihat Aura Kemenangan di Wajah Jokowi

Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengatakan, banyak hal yang dibahas bersama Presiden Jokowi dalam pertemuan yang digelar pukul 11.00 WIB tadi. Grace menambahkan, salah satu yang dibicarakan dan jadi konsen Presiden Jokowi adalah soal pembangunan.

“Tema pembicaraan sangat luas terkait dengan berbagai kemajuan pembangunan dan beberapa hal yang mesti kita perbaiki ke depan,” kata Grace kepada Liputan6.com, Jakarta, Sabtu (28/7/2018).

Grace melanjutkan, dalam perbincangan tadi, bersama Ketum Perindo Hary Tanoe dan Ketum PKPI Diaz Hendropriyono juga menyinggung soal siapa nama pendamping Jokowi dalam Pilpres 2019 nanti. Namun, kata Grace, Jokowi mengaku masih ada beberapa nama yang akan dimatangkan.

“Kami sempat berbicara juga tentang pendamping ideal beliau lima tahun ke depan. Belum ada nama yang defenitif, tapi sudah mengerucut ke beberapa nama saja. Semoga dalam waktu tidak lama lagi Pak Jokowi dapat mengambil keputusan siapa pendampingnya itu,” beber Grace.

Di sisi lain, Grace mengaku amat senang dengan pertemuannya kali ini dengan Presiden Jokowi. Selain melihat wajah yang begitu optimis, Grace mengaku juga sudah bisa merasakan aura kemenangan pada diri Jokowi.

“Senang bertemu Pak Presiden. Beliau tampil sederhana, cerah, kelihatan sangat sehat dan saya menangkap aura optimisme dan kemenangan di wajah beliau,” ungkap Grace.

Dari dokumentasi yang diterima, pertemuan digelar sederhana dan santai di halaman belakang istana Bogor. Jamuan makan siang pun menambah hangat suasana pertemuan. Di lokasi, Presiden Jokowi mengenakan kemeja putih. Sementara tiga Ketum partai mengenakan batik.

Sumber

JPPR Puji PSI Tidak Daftarkan Caleg Eks Koruptor
Liputan

JPPR Puji PSI Tidak Daftarkan Caleg Eks Koruptor

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto memuji Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mewujudkan komitmennya untuk tidak mengajukan calon anggota legislatif mantan koruptor.

“Seleksi di PSI memungkinkan sangat selektif sebagai wujud komitmen visinya,” kata Sunanto dikutip dari siaran pers di Jakarta, Minggu (29/7).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meluncurkan daftar nama bakal caleg mantan napi korupsi di DPRD provinsi, kabupaten, dan kota, yang didaftarkan parpol-parpol peserta pemilu ke KPU.

Dari 16 parpol peserta Pemilu 2019, hanya PSI yang daftar calegnya bersih dari mantan napi korupsi.

“Komitmen parpol tentang korupsi masih diragukan karena masih memunculkan caleg-caleg korupsi,” kata Sunanto sebagaimana dilansir Antara.

Menurut dia butuh dorongan publik agar tidak salah memilih dalam pileg ke depan dan mendorong parpol mencabut pencalonan mantan napi koruptor sebagai bentuk keseriusan komitmen pemberantasan korupsi.

Sunanto menduga parpol-parpol tersebut tetap nekat mencalonkan bekas koruptor karena memiliki kepentingan mendongkrak perolehan suara.

“Mereka berharap basis suara dan modal dari para mantan napi korupsi itu,” katanya. (*)

Sumber

Sambangi PSI, Petinju Daud Yordan Beri Tips Bela Diri ke Grace Natalie
Liputan

Sambangi PSI, Petinju Daud Yordan Beri Tips Bela Diri ke Grace Natalie

Petinju Indonesia Daud Yordan menyambangi DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Jumat (27/7). Daud Yordan, petinju Indonesia yang meraih juara dunia dua kali versi IBO.

Dalam kesempatan itu, Daud Yordan juga memberikan tips bela diri untuk kaum perempuan jika diganggu. Hal ini disampaikan ke Ketua Umum PSI Grace Natalie.

Grace Natalie mengaku sangat senang dan bangga atas kedatangan Daud Yordan ke Basecamp PSI.

“Kami sangat bangga atas kedatangan Daud Yordan ke basecamp PSI. Sosok Bro Daud ini adalah bukti nyata bahwa olahraga Indonesia, khususnya tinju, telah membawa kebanggaan bagi Indonesia karena diperhitungkan di dunia Internasional,” ujar Grace melalui keterangan tertulis, Jumat (27/7).

Menurut Grace, Daud merupakan sosok juara sejati. Dia mencontohkan saat pertarungan menumbangkan petinju Rusia, Pavel Malikov, April 2018, di Ekaterinburg, Rusia, tidak ada ekspresi kemenangan berlebih. Daud justru menghampiri dan memeluk Malikov yang ditandu.

“Sikap sportif ini sontak menuai riuh tepuk tangan dari pendukung tuan rumah,” ujar mantan news anchor ini.

Grace juga menginformasikan bahwa dalam waktu dekat Daud akan bertanding ke Amerika Serikat. “Soal lawan, belum boleh diinformasikan, masih konfidensial,” ujar Grace.

“Pertarungan itu akan menjadi pertarungan terbesar dalam karir saya. Untuk pertarungan itu saya akan berlatih di Madrid, Spanyol,”jawab Daud sambil tersenyum.

Daud Yordan mengatakan, menjadi olahragawan di Indonesia itu masih sulit dan belum bisa dapat diandalkan menjadi penopang hidup. Untuk itu, ia berharap pemerintah dapat memberikan bantuan agar terus dapat mengharumkan nama Indonesia di dunia Internasional.

“Namun, saya sendiri tidak punya pilihan lain selain bertinju, karena saya beserta keluarga, para kakak dan adik, berfokus pada olahraga tinju. Saya berharap pemerintah dapat membantu kita dan tim,” ujar pria kelahiran 10 Juni 1987 ini. [rzk]

Sumber

Tsamara Minta Menkumham Pecat Kalapas yang Terlibat Jual Beli Sel Penjara dan Izin Keluar Masuk
Liputan

Tsamara Minta Menkumham Pecat Kalapas yang Terlibat Jual Beli Sel Penjara dan Izin Keluar Masuk

Seperti diberitakan Kompas.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sel dengan fasilitas mewah saat melakukan operasi tangkap tangan dan penggeledahan di Lapas Sukamiskin, Bandung, Sabtu (21/7/2018) dini hari.

KPK juga menyebut biaya untuk mendapat fasilitas tambahan di Lapas Sukamiskin, Bandung, berkisar Rp 200-500 juta.

“Rp 200-500 juta bukan per bulan. Untuk mendapat ruangan, di sana kan ada juga narapidana umum, seharusnya fasilitas sama. Tapi, ada perbedaan,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (21/7/2018).

Namun, Syarif sendiri belum tahu secara pasti ada berapa banyak sel dengan fasilitas mewah di Sukamiskin.

“Apakah fasilitas itu ada banyak, kami masih akan lakukan pendalaman,” ujar Syarif.

Penemuan KPK ini, menurut Laode, seperti membuktikan rumor yang terjadi selama ini bahwa di lapas banyak terjadi penyalahgunaan kewenangan dan kegiatan suap.

“Jadi, betul-betul seperti ada bisnis dalam penjara,” ujar Syarif.

Dalam OTT di Sukamiskin pada Sabtu dini hari, KPK mengamankan enam orang, termasuk Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen.

Wahid diduga menerima suap berupa mobil hingga uang dari napi korupsi Fahmi Darmawansyah.

Sumber