Untuk Memantapkan Pemahaman Peserta, PSI Gelar Webinar Sekolah Kader
Liputan

Untuk Memantapkan Pemahaman Peserta, PSI Gelar Webinar Sekolah Kader

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar Webinar Sekolah Kader Solidaritas Indonesia gelombang pertama. Acara yang digelar 27-28 Februari ini diselenggarakan untuk memantapkan pemahaman para kader yang telah lulus tingkat dasar, madya, dan paripurna.

“Kegiatan ini bertujuan memantapkan pemahaman seluruh peserta yang sudah lulus dari seluruh tingkatan. Sangat mungkin mereka menyimpan pertanyaan dari materi pembelajaran yang disajikan secara online di sebuah aplikasi khusus,” kata Kepala Sekolah Kader Solidaritas Indonesia, Isyana Bagoes Oka, Minggu 28 Februari 2021.

Pada webinar ini para peserta diberi kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi dengan para pembicara yang dihadirkan. Plt Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha, memberikan sambutan sekaligus membuka acara.

Dalam sambutannya, Giring menyatakan, “Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk para peserta yang telah mengikuti pembelajaran dengan tekun dan lulus dengan nilai memuaskan. Penghargaan juga saya sampaikan ke Ketua Umum DPP PSI, Sis Grace Natalie, yang bersedia menjadi pembicara di tengah kesibukan kuliah di Singapura.”

Pada webinar ini, Grace Natalie membawakan materi sejarah, tujuan pendirian, dan nilai-nilai dasar PSI. Selain Grace, ada Sekretaris Dewan Pembina DPP PSI Raja Juli Antoni yang menyajikan materi dasar-dasar politik, dan Plt Sekjen DPP PSI Dea Tunggaesti yang membekali peserta terkait hal-ihwal kepemimpinan.

Selain materi-materi di atas, jugadihadirkan materi seperti Teknik Komunikasi, Keorganisasian, sampai Stategi Pemenangan Pemilu. Pada webinar ini, diumumkan pula peserta dengan nilai tertinggi, teraktif, dan tercepat.

PSI resmi menggelar Sekolah Kader Solidaritas Indonesia gelombang pertama pada 18 Januari 2021 sampai 27 Februari 2021. Pembelajaran dilakukan dengan metode online berbasis aplikasi.

“Sekolah Kader ini merupakan ikhtiar PSI untuk memiliki kader yang kompeten dan piawai. Karena kami meyakini, kekuatan utama sebuah partai politik adalah sumber daya manusianya,” kata Isyana yang juga merupakan Ketua DPP PSI tersebut.

Sekolah Kader Solidaritas Indonesia diikuti para pengurus PSI di berbagai tingkat, baik di Tanah Air maupun di luar negeri. Pembelajaran dilakukan secara online melalui apikasi khusus yang merupakan terobosan baru bagi partai politik di Indonesia.

“Pembelajaran online membuat faktor geografi tidak lagi menjadi kendala. Setiap peserta bisa mengikuti dari mana saja dan kapan saja, sesuai dengan waktu masing-masing dan tidak perlu hadir di satu tempat secara fisik. Cara ini makin relevan di masa pandemi, ketika kerumunan orang sangat tidak disarankan, bahkan dilarang,” lanjut Isyana.

Refleksi Imlek, Dari Stigmatisasi Sampai Ajakan Terlibat Urusan Publik
Liputan Nasional

Refleksi Imlek, Dari Stigmatisasi Sampai Ajakan Terlibat Urusan Publik

Ketua DPW PSI Banten, Azmi Abubakar, menyebut pembelokan sejarah etnis Tionghoa di Indonesia masih terjadi hingga hari ini. Akibatnya, etnis Tionghoa terus mengalami stigmatisasi. Hal itu dia ungkapkan dalam acara Solidarity Talk bertajuk “Cita-cita Anak Muda Tionghoa” yang digelar DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara virtual untuk menyambut Tahun Baru Imlek 2021.

“Sering kali kita mendengar kisah kepahlawanan dari suku atau etnis lain di Indonesia. Sebaliknya, ketika kita bicara soal etnis Tionghoa, kisah kepahlawanannya tidak ada, justru sisi negatif yang dibesar-besarkan. Itulah realitas yang terjadi,” kata Azmi, Rabu 10 Februari 2021 malam.

Karena alasan itu pula, Azmi berupaya meluruskan dan menghadirkan kembali fakta sejarah dengan mendirikan Museum Pustaka Peranakan Tionghoa pada 2011. Di dalam museum yang dibuka untuk umum itu, tersimpan puluhan ribu literatur, dokumen, dan catatan sejarah etnis Tionghoa Indonesia yang dikumpulkannya sejak tahun 1999.

Sosok Caleg pilihan majalah Tempo 2019 itu menjelaskan, pada kenyataannya, etnis Tionghoa selain banyak melahirkan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan RI, juga ikut berperang mati-matian melawan penjajah Belanda, seperti yang digambarkan dalam buku “Geger Pacinan 1740 – 1743: Persekutuan Tionghoa – Jawa Melawan VOC” karya Daradjadi.

“Bayangkan, orang Tionghoa pada saat itu memotivasi orang-orang Jawa dan Sunda, untuk berperang melawan Belanda, bukan memotivasi bisnis, bukan memotivasi lain-lain. Ini menjadi dahsyat, orang-orang yang tidak berani melawan menjadi berani. Bayangkan, 3 tahun dipimpin Kapitan Sepanjang atau Tan Wan Soey, Panglima Besar-nya,” papar Dewan Pakar Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) itu.

Sementara itu, anggota legislatif DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, yang turut menjadi pembicara menekankan bahwa masyarakat, terutama di DKI Jakarta, harus peka terhadap upaya untuk melemahkan demokrasi yang dilakukan kelompok-kelompok tertentu yang berbasis politik identitas.

“Kita harus sensitif terhadap mereka yang mencoba untuk mendompleng demokrasi. Jadi, ada kelompok-kelompok tertentu yang mencoba untuk menginfiltrasi demokrasi untuk mewujudkan agenda-agenda yang anti-demokrasi. Kalau berkuasa, kelompok ini akan membahayakan demokrasi,” ungkap legislator pembongkar anggaran fantastis pengadaan lem aibon dalam anggaran DKI Jakarta 2020 itu.

Dia juga menyebut, ancaman terhadap demokrasi itu nyata terjadi di Jakarta. Itu terbukti dari data yang ada. “Statistiknya agak aneh kan, indeks demokrasi tinggi tapi intoleransinya tinggi juga,” terangnya.
Sebagai catatan tambahan, DKI Jakarta dinobatkan sebagai provinsi paling demokratis se-Indonesia secara berturut-turut sejak 2018. Namun di tahun yang sama, kajian SETARA Institute menempatkan DKI Jakarta sebagai daerah terburuk dalam urusan toleransi di Indonesia. Dari 94 kota yang dinilai Setara Institute, DKI Jakarta berada di peringkat 92. Semakin rendah peringkat, semakin intoleran.

Melibatkan Diri dalam Urusan Publik

Menajamkan diskusi yang dimoderatori Jubir PSI Bidang Hukum, Rian Ernest, anggota legislatif DPRD Provinsi NTT dari PSI, Christian Widodo mengetengahkan perspektif lain.

Menurutnya, alih-alih mempersoalkan perbedaan identitas, anak-anak muda Tionghoa sebaiknya punya kesadaran untuk terlibat aktif dalam urusan publik yang lebih luas. Dengan begitu, relasi kebangsaan akan lebih baik karena interaksi intens antar-etnis.

“Saya berharap, teman-teman etnis Tionghoa itu lebih banyak mengikuti kegiatan kemasyarakatan, baik di tingkat RT, Kelurahan, Kecamatan, dan seterusnya. Kita harus banyak berbaur, kita tidak bisa hanya minta diberikan kesempatan yang sama, tapi kita sendiri terkadang juga bergaulnya dengan itu-itu saja,” ujar legislator sekaligus dokter itu.

Pernyataan senada juga diberikan Jessica Farolan, perempuan keturunan Tionghoa yang berprofesi sebagai Psychological Health Trainer itu ketika menjawab pertanyaan penutup tentang apa yang harus dilakukan untuk membuat Indonesia menjadi rumah bersama bagi semua etnis.

“Mulailah berdamai dengan sekitar, turun ke masyarakat, jangan justru menghindar dari tugas dan tanggung jawab yang nuansanya berbau Indonesia. Pikirkan bahwa setiap hasil usaha yang kamu lakukan, apa yang bisa diperbuat untuk Indonesia, kadang-kadang mindset itu yang lepas dari kepala kita. Apa yang bisa kita perbuat untuk Indonesia sedangkan Indonesia sudah berbuat banyak untuk kita sampai titik saat ini,” pungkas dia.

PSI Minta SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah Diterapkan Konsekuen dan Konsisten
Liputan

PSI Minta SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah Diterapkan Konsekuen dan Konsisten

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri  terkait penggunaan seragam siswa di sekolah negeri dan berharap dilaksanakan dengan konsekuen dan konsisten.

“SKB tersebut sangat sesuai dengan semangat konstitusi, bahwa setiap individu dijamin dalam menjalankan keyakinan beragamanya. Tidak ada institusi yang boleh dengan sengaja melarang atau mewajibkan busana keagamaan tertentu kepada para siswa. PSI mendukung  SKB ini dan berharap bisa diterapkan secara konsekuen dan konsisten. Tidak cuma di atas kertas.” kata Juru Bicara DPP PSI, Mary Silvita, dalam keterangan tertulis, Kamis 4 Februari  2021.

Sekolah, kata Mary, sebagai institusi pendidikan formal yang utama seharusnya menjadi tempat menumbuhkembangkan nilai-nilai toleransi. Termasuk dalam penggunaan busana. Sekolah harus menanamkan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam setiap kebijakannya.

“Tidak seharusnya sekolah menjadi sarana pemutlakan paham keagamaan tertentu. Sekolah seyogyanya menanamkan sikap saling menghormati di tengah berbagai perbedaan latar belakang. Jika dari sekolah saja siswa sudah tidak bisa belajar bagaimana menghargai keragaman, lantas kepada siapa lagi kita berharap? “ lanjut alumni Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah ini.

Mendikbud Nadiem Makarim, Mendagri Tito Karnavian, dan Menag Yaqut Cholil Qoumas menandatangani SKB, yang intinya menyatakan siswa dan guru di sekolah negeri berhak memilih seragam yang digunakan , dengan atau tanpa kekhususan agama.

Nadiem mengatakan, penekanan dalam SKB ini adalah, penggunaan seragam dengan atau tanpa kekhususan keagamaan merupakan hak masing-masing individu. Pemerintah daerah maupun sekolah dilarang melarang atau mewajibkan.

 

 

Jadikan NU sebagai Inspirasi, PSI Siap Bekerja sama untuk Kepentingan Bangsa
Liputan Siaran Pers

Jadikan NU sebagai Inspirasi, PSI Siap Bekerja sama untuk Kepentingan Bangsa

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan komitmen untuk menjadi mitra Nahdlatul Ulama (NU) dalam bekerja untuk bangsa dan negara Indonesia. Hal itu disampaikan Plt. Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha, saat menjadi keynote speaker dalam diskusi virtual bertajuk “NU, Anak Muda, dan Islam Rahmatan lil Alamin” yang digelar DPP PSI untuk memperingati hari lahir ke-95 NU.

“PSI tidak hanya partainya anak muda, tetapi juga gerakan anak muda yang memiliki nafas perjuangan yang sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan ala NU. Oleh karena itu, PSI akan terus menjaga hubungan baik dengan NU untuk menjadi mitra kami dalam bekerja dan berkarya untuk bangsa dan negara Indonesia,” ujar Giring, Jumat 29 Januari 2021 malam.

Giring menambahkan, sebagai organisasi keagamaan terbesar, NU telah menginspirasi PSI untuk terus konsisten merawat kemajemukan dan memperjuangkan toleransi di Indonesia.

“Selain itu NU yang selalu mengedepankan Islam yang Rahmatan lil ‘Alamin, Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam dan semesta yang secara langsung menjadi inspirasi kami sebagai partai yang terus memperjuangkan toleransi, keberagaman, dan solidaritas antar umat beragama. NU adalah salah satu garda terdepan dalam penyemaian nilai-nilai toleransi dan persatuan Indonesia yang berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika,” lanjut Giring.

Sementara itu, Ketua DPP PSI, Tsamara Amany, yang turut menjadi pembicara membagi pengalamannya ketika berinteraksi dengan para Kiai dan santri NU. Menurutnya, corak yang paling berkesan di dalam organisasi NU adalah keterbukaan pikiran dan progresivitas gagasan. Sehingga, NU bisa menjauhkan diri dari nuansa kekerasan dalam urusan berbangsa dan beragama.

“Yang saya suka dari tradisi di NU ini, kalau saya ketemu Kiai atau santri, dan memiliki perbedaan pandangan, mereka bisa berdebat dengan tenang dan kepala dingin, tanpa menganggap bahwa kita tidak sesuai dengan agama. Jadi ada diskursus dalam NU, di mana setiap orang diajak berpikir bukan hanya mengikuti satu pakem tertentu,” ujar perempuan yang sedang menempuh studi master dalam bidang Public Policy & Media Studies di New York University, Amerika Serikat, ini.

Lebih jauh, Tsamara mengatakan NU dan PSI punya banyak kesamaan pandangan dalam masalah agama dan politik, dan memungkinkan bagi keduanya untuk saling bekerja sama.

“Sejak berdiri hingga hari ini, PSI sebagai partai politik PSI tentunya ingin memperjuangkan nilai-nilai progresif, adanya kesetaraan gender, ada toleransi antar-seluruh umat beragama, kita ingin seluruh keyakinan agama itu dijamin hak-haknya,” lanjut dia.

Menanggapi moderator yang mempertanyakan keterkaitan konsep Islam Rahmatan lil Alamin dengan kepentingan perempuan, Pengurus PP Fatayat NU, Kartini Laras Makmur, menekankan bahwa Islam yang Rahmatan lil Alamin itu haruslah dimaknai sebagai upaya Islam melindungi hak-hak kaum perempuan dan memosisikan perempuan setara dengan laki-laki.

“Islam Rahmatan lil Alamin adalah konsep yang di NU itu dikenal juga dengan mubadalah, bahwa perempuan dan laki-laki harus ada kesalingan. Antara laki-laki dan perempuan, harus ada kesalingan, tidak ada yang mendominasi dan tidak ada yang tersubordinasi,” ucap akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia itu.

Dalam diskusi yang dimoderatori Jubir PSI Mary Silvita itu, M. Kholid Syeirazi juga ikut menyoroti paham fundamentalisme dan konservatisme Islam yang cenderung menguat belakangan ini. Menurutnya, paham-paham itu justru akan menihilkan Indonesia sebagai rumah bagi seluruh agama.

“Indonesia dibentuk tidak hanya mewadahi kelompok Islam, tapi ini negara bersama. Karena itu, pekerjaan rumah terbesar saat ini, saya kira PSI sebagai partai politik harus punya konsep untuk menanamkan kepada generasi muda, bahwa Islam tidak bertentangan dengan konsep negara-bangsa, seperti Indonesia ini,” sebut Sekjen Ikatan Sarjana NU (ISNU) itu.

Pada kesempatan yang sana, pengurus PCI NU Belanda, Ahmad Afnan Anshori, memaparkan bahwa pemikiran dan tindakan Presiden ke-4 RI, K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, tentang kemanusiaan patut dijadikan pegangan bersama.

“Kita harus merujuk ulama-ulama terdahulu yang mengajarkan bahwa berpolitik itu harus santun, bahwa yang harus dibangun dan paling utama adalah kemanusiaan. Dalam hal ini, Gus Dur sudah memberikan contoh, bahwa ketika ada konflik politik, kemanusiaan harus menjadi prinsip tertinggi. Ia mundur dari kursi presiden karena tak ingin ada pertumpahan darah,” ujarnya.

PSI Minta Pemerintah Beri Bantuan Keuangan kepada Perempuan Orangtua Tunggal
Liputan Siaran Pers Sikap PSI

PSI Minta Pemerintah Beri Bantuan Keuangan kepada Perempuan Orangtua Tunggal

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemerintah memberi perhatian ekstra kepada perempuan orangtua tunggal (single mother) di masa pandemi ini. Caranya, memberikan bantuan keuangan dan pendampingan kesehatan mental.

“Kebijakan ini sangat penting dilakukan karena para ‘single mother’ merupakan kepala keluarga sekaligus tulang punggung mata pencaharian keluarga. Dalam situasi normal saja, banyak dari mereka kewalahan, apalagi dalam situasi pandemi seperti sekarang,” kata Juru Bicara DPP PSI, Imelda Berwanty Purba, dalam keterangan tertulis, Senin 30 November 2020.

Insentif itu berupa bantuan tunai, yang bisa digunakan para single mother untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Berikutnya, pemerintah juga dapat memberikan sesegera mungkin bantuan modal usaha dalam program khusus untuk para ‘single mother’ ini. Sehingga mereka dpt memulai usaha dan usahanya tersebut bisa terus bertahan dan berkelanjutan demi keberlangsungan hidup mereka bersama anak-anak dan keluarga.

PSI memahami kondisi keuangan negara juga terdampak. Karena itu, perencanaan kebijakan ini harus dilakukan dengan cermat tapi juga bisa dieksekusi dengan segera.

“Perencanaan yang cermat akan menghindarkan kita dari duplikasi dan salah sasaran. Para single mother yang belum mendapat insentif dari pemerintah harus diprioritaskan, terutama orangtua tunggal korban kekerasan. Mengingat data terkini dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, juga dari Komnas Perempuan juga P2TP2A, menunjukkan bahwa selama pandemi ini kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat tajam hingga 75%. Sehingga perempuan orang tua tunggal yang juga adalah korban kekerasan benar-benar mengalami penderitaan yg berlapis-lapis, baik penderitaan fisik, psikis juga ekonomi” lanjut Imelda.

Kriteria perempuan orangtua tunggal yang akan menerima juga harus ditetapkan dengan baik. Sebab, kata Imelda, tidak semua mereka kekurangan secara ekonomi.

Selanjutnya, pendampingan kesehatan mental untuk para _single mother _juga diperlukan di masa pandemi ini.

“Ini adalah masa-masa ketika stres dan depresi gampang muncul. Semacam posko pelayanan atau call center tentu akan sangat membantu para perempuan orang tua tunggal. Mereka bisa melakukan konsultasi, atau bahkan terapi, secara gratis,” kata Imelda.

Jangan Hina Nikita, Jangan Hina Perempuan
Liputan

Jangan Hina Nikita, Jangan Hina Perempuan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan ujaran kebencian kepada perempuan di ruang publik. Ini menyusul ungkapan tidak pantas yang disampaikan pegiat media sosial, Sony Eranata alias Maheer At-Thuwailibi, kepada artis Nikita Mirzani.

“Kata-kata yang dipertontonkan Maheer sangat tidak pantas disampaikan kepada perempuan mana pun, termasuk kepada Nikita. Nikita seorang perempuan, seorang ibu. Bayangkan perasaaan anak dan keluarganya ketika dihina seperti itu,” kata Wakil Sekjen DPP PSI, Danik Eka Rahmaningtiyas, Sabtu 14 November 2020.

Danik menegaskan, perbedaan sikap atau pendapat sangat lumrah dalam demokrasi. Tapi aspek kepantasan dalam mengekspresikan pandangan juga harus sangat diperhatikan.

“Jika tak setuju dengan Nikita sampaikan saja dengan bahasa yang santun dan argumentasi yang solid. Ayo bertarung ide dan gagasan, bukan mengumbar hinaan ,” lanjut mantan Ketua Umum PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) tersebut.

Selanjutnya PSI juga berharap agar peristiwa ini membuka mata kita, terutama pemerintah, agar lebih serius mengkampanyekan penggunaan media sosial secara baik dan bernorma.

“Terus terang apa yang dipertontonkan kepada publik beberapa hari terakhir sangat memprihatinkan. Banyak caci-maki bertebaran, tidak edukatif dan jauh dari nilai-nilai keindonesiaan,” ungkap Danik

Di media sosial, Maheer menyampaikan kata-kata itu dengan ancaman. Dia bilang , beserta 800 laskar pembela ulama, akan mengepung rumah Nikita.

Giring Serahkan Lampu Sorot, APD, dan Sembako untuk Petugas Makam Korban Covid-19
Liputan Nasional

Giring Serahkan Lampu Sorot, APD, dan Sembako untuk Petugas Makam Korban Covid-19

Plt Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Giring Ganesha, datang ke TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Ia menyerahkan lampu sorot, ratusan masker, APD, sarung tangan, paket sembako, dan ribuan sachet vitamin untuk petugas di TPU Pondok Ranggon, yang menjadi lokasi pemakaman korban Covid-19.

“Para penggali makam adalah ayah yang harus menghidupi keluarga, mereka adalah Pahlawan Keluarga sejati. Di saat yang lain tinggal di rumah, para petugas makam ini bekerja untuk keluarga dengan risiko tidak kecil karena berurusan dengan jenazah Covid-19,” kata Giring di TPU Pondok Ranggon, Rabu 7 Oktober 2020.

Giring melanjutkan, Covid-19 adalah bencana nasional. Semua sedang berjuang, namun nampaknya para pahlawan lini belakang suka terlewatkan.

“Saya mendengar laporan dari Direktorat Sosial DPP PSI bahwa para pahlawan di lini belakang membutuhkan lampu sorot. Karena itu saya meminta teman PSI untuk menyediakannya, beserta paket sembako, APD, dan lain-lain yang ada pada kami,” kata Giring

Di TPU Pondok Ranggon, Tim PSI bertemu Marton dan Omin, Kasatpel dan Pengawas Khusus pemakaman Covid-19 TPU Pondok Ranggon. Mereka menginfokan, pemakaman Covid-19 berkerja paralel dengan RS Covid-19. Kapan pun jenazah datang, harus langsung dimakamkan.

“Kemarin kami memakamkan jenazah jam 22.00, Pak, dalam situasi hujan. Karena itu bantuan lampu dari PSI ini memang sangat kami butuhkan,” sebut Omin.

Marton menambahkan,”Pokoknya selama RS masih bekerja, kami di sini akan terus berkerja juga, Pak.”

Setiap hari, petugas pemakaman menggali kurang lebih 50 lubang makam untuk Covid-19. “Sekarang per bulan Oktober jumlah jenazah sudah sangat jauh meningkat. Dari awalnya hanya puluhan per bulan sekarang sudah 700 sampai 900 per bulan. Sampai sejauh ini TPU Pondok Ranggon sudah menerima 3.000-an jenazah Covid-19,” kata Omin.

Ikut hadir pada acara penyerahan ini Sekretaris Direktorat Sosial DPP PSI, Norman Lianto, dan Direktur Lingkungan Hidup dan Perkotaan DPP PSI, Mikhail Gorbachev Dom. Norman menggarisbwahi para penggali kubur yang harus bekerja dalam keterbatasan perlengkapan.

“Kemarin saya sudah ke sini, saya lihat mereka bekerja dalam keterbatasan peralatan. Maka saya coba lihat apa kami masih memiliki persediaan APD dan vitamin. Untungnya masih ada yang bisa kami berikan pada mereka,” ujar Norman.

Berbagi Ratusan Paket Makanan Siap Saji di Jakarta Pusat
Liputan

Berbagi Ratusan Paket Makanan Siap Saji di Jakarta Pusat

Pengurus dan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membagikan ratusan paket makanan siap saji dan masker kepada warga pemukiman padat di Karet Tengsin, di pinggiran Kali Krukut yang bersebelahan dengan TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, Jumat 18 September 2020 .

Hadir dalam acara ini Sekretaris Jenderal PSI DPP PSI, Raja Juli Antoni, Sekretaris Direktorat Sosial dan Kebencanaan PSI, Norman Lianto, dan Direktur Lingkungan Hidup dan Perkotaan PSI, Mikhail Gorbachev Dom, serta beberapa pengurus PSI.

Kebanyakan warga yang menerima bantuan berkerja di sektor informal, seperti driver ojek online, pedagang, dan buruh harian yang terdampak dengan pengetatan PSBB DKI Jakarta sejak 14 September lalu.

“Tugas saya memastikan bahwa PSI tidak hanya tegas memastikan anggaran DPRD pro rakyat yang tedampak covid uang lewat perwakilan kami di DPRD se Indonesia, namun juga peka akan kebutuhan rakyat. Alhamdulilah, setiap hari saya menerima laporan bahwa kader-kader PSI di seluruh Indonesia turun dan terus bergerak membantu rakyat sejak pandemi terjadi,” kata Toni di tempat kegiatan.

Acara pemberian bantuan berlangsung penuh keakraban dan mematuhi protokol kesehatan terkait Covid-19. Di sela-sela pemberian bantuan terlihat beberapa warga berkeluh kesah dan menitipkan ganjalan hati mereka pada para pengurus PSI dan ini ditanggapi dengan hangat oleh Toni.

Salah seorang pengurus RT setempat, Suharjo, meminta bantuan alat pemadam kebakaran ringan kepada PSI.

“Kalau berkenan, mohon disumbang alat pemadam kebakaran ringan. Untuk berjaga-jaga, maklum daerah kami rawan,” kata Suharjo.

Menanggapi Suharjo, Toni mengatakan, “Insya Allah kami bantu. Nanti akan kami usahakan lewat anggota legislatif kami di DKI Jakarta.”

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Sosial dan Kebencanaan DPP PSI, Norman Lianto mengaku, sudah mengantongi daftar lokasi di DKI Jakarta yang terdampak paling parah karena penerapan kebijakan PSBB.

“Kami turun ke lapangan sejak PSBB diberlakukan di Jakarta pada Maret lalu.. Karena itu kami sudah mengetahui kantong-kantong pemukiman padat yang membutuhkan bantuan. Sebagian bantuan kami drop langsung dari pusat, namun beberapa juga didrop oleh Anggota DPRD dan Pengurus PSI Jakarta. Kami akan terus berusaha membantu warga,” kata Norman.

Di tempat yang sama, Direktur Lingkungan Hidup dan Perkotaan DPP PSI, Mikhail Gorbachev Dom, berharap makin banyak elemen masyarakat lain bergerak seperti PSI.

“Saya berharap gerakan solidaritas seperti yang kami lakukan ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat DKI Jakarta yang lain. Ini seperti konsep subsidi silang, yang berpunya berbagi dengan mereka yang berkorban tidak berkerja demi kesehatan kita bersama. Kota-kota di Indonesia seharusnya tidak kehilangan ciri gotong royong atau solidaritas,” pungkasnya.

Partai Solidaritas Indonesia Simalungun Berbenah dan Siap Mendukung Wagner Damanik
Liputan

Partai Solidaritas Indonesia Simalungun Berbenah dan Siap Mendukung Wagner Damanik

Simalungun, hetanews.com – DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kabupaten Simalungun, memberikan sinyal, siap bertarung di tahun 2024, dengan langkah memperkuat kader, di tingkat ranting.

Romdiston Purba yang diunjuk menjadi ketua DPD PSI kabupaten Simalungun, kepada hetanews, Sabtu (27/6/2020) mengatakan, untuk saat ini sedang melakukan penguatan dan fokus dalam penyusunan kepengurusan DPC.

“Kita sedang melakukan penguatan partai yang mana PSI kabupaten Simalungun sedang fokus menyusun kepengurusan DPC, di setiap kecamatan. Hal ini kita lakukan karena tidak mau lagi kecolongan seperti di pemilihan tahun lalu,” ujarnya.

Masih kata Romdiston Purba, PSI Simalungunakan menempatkan kader terbaik, di DPRD Simalungun, pada tahun 2024 mendatang.

“Kita dari PSI, siap untuk melebarkan sayap di kabupaten Simalungun. Dan target kita adalah di tahun 2024 akan menempatkan kader terbaik kita di DPRD Simalungun,” ujarnya.

Saat disinggung hetanews, dari PSI sendiri dengan tidak adanya kursi di DPRD Simalungun, apakah PSI akan melakukan koalisi dengan partai lain, atau malah menjatuhkan pilihan ke calon independen.

Romdiston mengatakan, kalau DPP PSI telah menginstruksikan untuk mendukung Wagner Damanik, di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Simalungun Tahun 2020.

Dia juga mengatakan, kalau William Aditya Sarana yang juga anggota DPRD DKI Jakarta, sudah melakukan pertemuan dengan Wagner Damanik.

“Kita telah diintruksikan DPP pusat untuk mendukung Wagner Damanik, sebagai calon Bupati Simalungun. Karena ini sudah intruksi DPP, kita siap menjalankannya. Karena sebelumnya, telah ada pertemuan, antara William dengan Wagner Damanik,” ujarnya.

Ditanya kembali, kenapa DPD PSI kabupaten Simalungun mendukung Wagner Damanik? Romdiston mengatakan, Wagner Damanik adalah sosok yang tepat membangun Simalungun untuk lebih baik.

“Tidak adanya kursi di DPRD Simalungun, jadi kita tidak mengusung. Jadi saat ini, kita hanya bisa mendukung dan kebetulan, Wagner Damanik dari independen. Dan ini juga sudah menjadi keputusan DPP, kita siap menjalankan,” tutupnya.

Aleg PSI Sulut, Bro Melky J. Pangemanan Kunjungi Dinas Sosial Kab. Minahasa
Liputan

Aleg PSI Sulut, Bro Melky J. Pangemanan Kunjungi Dinas Sosial Kab. Minahasa

Kamis (25/06/2020) Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara ke Dinas Sosial Kabupaten Minahasa untuk koordinasi dan konsultasi terkait Ranperda Prakarsa tentang Fakir Miksin dan Anak Terlantar.

Kunjungan kerja ini adalah tindak lanjut setelah rampungnya pembahasan Komisi IV bersama Tim Ahli Ranperda Fakir Miskin dan Anak Terlantar. Sehari sebelumnya Komisi IV juga telah bertemu Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melalui Dinas Sosial.

Komisi IV bersama Tim Ahli fokus pada wilayah dan kewenangan pemerintah provinsi terkait pengelolaan data, verifikasi dan validasi data sesuai yang tertuang dalam regulasi dan hasil konsultasi Tim Ahli dengan Kementerian terkait.

Strategi, arah kebijakan dan program penanganan merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota. Sinergitas pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi penting dalam upaya penanganan fakir miskin dan anak terlantar.

Komisi IV mendorong pemerintah Kabupaten Minahasa untuk berkoordinasi intensif dengan pemerintah provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Sosial terkait pengelolaan data, verifikasi dan validasi data serta strategi, arah kebijakan dan program penanganan kemiskinan dan anak terlantar.

Pentingnya untuk mencapai keadilan sosial dengan pengentasan kemiskinan yang lebih akurat serta transparansi dan kerja kolaboratif struktur pemerintahan yang ada.

Dinas Sosial Kabupaten Minahasa diharapkan bisa melakukan langkah konkret dengan mulai mengumpulkan data-data warga dari hasil musyawarah desa. Dinas Sosial Kabupaten Minahasa merespon baik masukan dan diskusi yang berjalan.

Kepala Dinas Sosial akan segera melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada Bupati untuk selanjutnya melakukan terobosan dan akselerasi penanganan fakir miskin dan anak terlantar di Kabupaten Minahasa, didalamnya pemutakhiran data, penguatan regulasi baik Perda soal penanganan fakir miskin dan anak terlantar serta Peraturan hukum lainnya yang memperkuat langkah penanganan.

Data kemiskinan yang akurat akan memudahkan kerja pemerintah dalam penanganan kemiskinan dan anak terlantar dengan penyelesaian yang lebih sistemik dan targetnya terukur.