Iuran BPJS Kesehatan Naik? Dukung dengan Sejumlah Catatan 
Liputan

Iuran BPJS Kesehatan Naik? Dukung dengan Sejumlah Catatan 

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Namun, PSI memberi sejumlah catatan penting, bahwa kenaikan iuran BPJS harus disertai peningkatan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat.

Dokter gigi yang juga mantan caleg PSI, Armelia Sari, mengungkapkan sejumlah kendala dalam pelayanan kesehatan seperti diatur oleh BPJS Kesehatan saat ini. Salah satunya adalah besaran dana kapitasi dokter yang dinilai sangat rendah, sehingga berimbas pada pelayanan kepada masyarakat.

“Jadi memang bagi kami, kalau bicara dokter gigi atau dokter umum juga mungkin, kami menyebut diri kami sebagai objek penderita. Karena memang dari BPJS Kesehatan ini ada beberapa hal yang membuat untuk kami sebagai dokter gigi berpraktik itu tidak bisa maksimal. Jadi biaya kapitasi untuk dokter gigi itu, 1 pasien kami itu dibayar 2 ribu rupiah,” papar Armelia Sari saat menjadi narasumber dalam diskusi bertema “Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan: Keniscayaan atau Kesempatan?” di Basecamp DPP PSI, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jumat (20/09/2019) siang.

Anggota Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) itu lanjut menambahkan, ke depan BPJS Kesehatan perlu mengupayakan promosi gaya hidup sehat dan sosialisasi pencegahan penyakit kepada masyarakat.

Hal yang disampaikan Armelia bukan tanpa dasar. Dari data yang ada, skema penggunaan dana BPJS Kesehatan banyak habis untuk dana operator yang meliputi belanja modal dan belanja operasional, dan alokasi untuk dana jaminan sosial (biaya layanan, biaya kapitasi, dan biaya denda).

Untuk itu, ia mengusulkan BPJS Kesehatan perlu mengalokasikan dana untuk program promotif – preventif, bukan justru terpaku pada upaya kuratif semata seperti selama ini.

“Kalau semuanya diobatin, dan tidak ada usaha untuk mencegah. Padahal mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi edukasi dibutuhkan juga, BPJS Kesehatan harus mempertimbangkan juga dana ini sebagian untuk promotif-preventif,” katanya.

Senada dengan Armelia Sari, Indra Budi Sumantoro menilai, sudah saatnya unit-unit penyedia layanan kesehatan ambil bagian dalam inovasi kesehatan. Pada gilirannya, inovasi yang berbasis pada upaya promotif dan preventif tersebut, bisa menekan upaya kuratif dalam kehidupan masyarakat.

“Jadi sebenarnya di sini dibutuhkan justru dari pihak pengelola, puskesmas atau klinik itu sendiri, bagaimana ia melakukan inovasi dalam bentuk promotif-preventif, sehingga yang kuratif (pengobatan) itu bisa ditekan,” timpal calon anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) periode 2019-2024 itu.

Dalam forum yang sama, Aktuaris BPJS Kesehatan Ocke Kurniandi memaparkan beban utang BPJS Kesehatan kepada penyedia layanan kesehatan. Di Desember 2019, utang BPJS Kesehatan diproyeksikan mencapai Rp 32,8 triliun. Utang tersebut, konsisten naik sejak bulan Juli di level Rp 9,9 triliun, Agustus Rp 14 triliun, September merangkak ke angka Rp 18,6 triliun, Oktober di angka Rp 23,2 triliun dan November bakal mencapai Rp 28,4 triliun.

“Saat ini, kami punya utang sekitar Rp 14 triliun ke rumah sakit, belum dibayar. Kalau gak ada bantuan, gak ada (kenaikan) iuran, maka di akhir tahun kita perkirakan ada Rp 32 triliun. Bagaimana menyelesaikan utang ini? Kalau memang, nih kita nanti ngebayangin berapa tahun kemudian iurannya tetap jangan naik, kita collapse, tutup,” terang Ocke.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan, menurut Ocke, jadi satu-satunya jalan untuk menutup defisit anggaran. Terkait dengan kuatnya penolakan kenaikan iuran, ia khawatir, di tahun 2024 proyeksi defisit BPJS Kesehatan bisa tembus Rp 77 triliun jika iuran batal naik.

Kendati demikian, berbarengan dengan rencana kenaikan iuran di Januari 2020, pihaknya akan memastikan peningkatan pelayanan kepada publik. Salah satunya memperbanyak rumah sakit yang menerima pasien tanggungan BPJS Kesehatan.

“Kalau iuran naik, pasti akan lebih banyak lagi rumah sakit yang menerima pasien yang di-cover BPJS, karena asumsinya BPJS pasti bayar ke RS bersangkutan. Sehingga lebih luas lagi masyarakat yang merasakan manfaat BPJS Kesehatan,” imbuh dia.

Sementara itu, Idris Ahmad menjelaskan, ada tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan dana BPJS Kesehatan sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Ia mencontohkan dengan strategi Pemda DKI Jakarta, yang berhasil menurunkan risiko defisit anggaran dalam skema jaminan kesehatan nasional (JKN).

“Di Jakarta ada solusinya, jadi ketika pasien kelas 2 menunggak 3 bulan, itu dia pindah ke kelas 3. Otomatis dibayarin langsung oleh PBI-nya,” tutur Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta itu.

Pandangan lain datang dari anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Michael J. Latuwael. Ia menuturkan, sengkarut defisit anggaran ini tidak hanya disebabkan oleh persoalan internal BPJS. Melainkan turut melibatkan banyak pemangku kepentingan yang lain, termasuk pemerintah daerah.

“Setelah di dalami lagi, kelemahan itu tidak hanya datang dari BPJS Kesehatan. Tapi ada kontribusi dari seluruh stakeholder JKN,” tandasnya.

Kejadian itu, lanjut Michael, pernah tercermin dalam Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu BPKP yang menemukan bahwa ada total SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggara Tahun Berkenaan) dari dana kapitasi yang mengendap di seluruh Indonesia mencapai Rp 2,7 triliun.

Belajar dari hal tersebut, dibutuhkan kerja sama penuh dari Kepala Daerah dan seluruh perangkat pemerintah daerah untuk memastikan anggaran kesehatan dapat terserap dan digunakan secara tepat bagi masyarakat.

Grace Natalie: Pesan “Bumi Manusia” Cocok dengan Perjuangan PSI
Liputan Nasional

Grace Natalie: Pesan “Bumi Manusia” Cocok dengan Perjuangan PSI

Pengurus dan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar nonton bareng film “Bumi Manusia.”

Usai acara nobar, Ketua Umum PSI Grace Natalie mengatakan bahwa pesan dalam film “Bumi Manusia” itu tepat menggambarkan permasalahan yang terjadi di Indonesia, baik pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan hari ini, yaitu intoleransi dan diskriminasi.

“Jujur fimnya bagus banget. Yang terpenting message-nya adalah tadi ya, merasakan gak enak banget kalau kita diperlakukan berbeda. Itu kan setting masih berhadapan dengan Belanda. Tapi ternyata 74 tahun kita merayakan kemerdekaan, problem diskriminasi, ketidakadilan, dan perlakuan yang tidak sama pada setiap orang masih kita lihat sampai hari ini,” kata Grace di Djakarta Theater XXI, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis malam (22/08/2019).

Ia mencontohkan  insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya yang terjadi sehari menjelang Hari Kemerdekan RI. Di dalam insiden tersebut, oknum aparat keamanan dan organisasi masyarakat diduga meneriakkan kata-kata rasis ke arah mahasiswa Papua yang tertahan di dalam asrama.

“Baru beberapa hari lalu di Surabaya, dalam sebuah insiden itu kita mendengar ada kata-kata yang tidak pantas diucapkan kepada bagian dari Indonesia juga. Ini PR yang belum selesai, menjadi pengingat, ini menjadi tantangan yang harus kita atasi sama-sama,” imbuhnya.

Pelajaran lain dalam film besutan Hanung Bramantyo yang diangkat dari tetralogi buku karya Pramoedya Ananta Toer yang ditulis tahun 1980 itu, selain permasalahan diskriminasi, Grace menekankan ada peran perempuan yang sangat fundamental dan bersejarah dalam mengubah tatanan masyarakat Indonesia, seperti yang dikisahkan tokoh Annelies terhadap kehidupan Minke.

“Jadi ada peran perempuan yang begitu kuat di kehidupan Minke, dan ini pesan juga bagaimana peran perempuan itu sangat penting di dalam masyarakat,” pungkasnya.

Usai pemutaran, digelar dialog dengan Hanung Bramantyo, dua pemeran di film, yaitu Mawar Eva de Jongh dan Bryan Domani.

PSI Ungkap Alasan Dukung Pemindahan Ibu Kota Negara
Liputan Nasional

PSI Ungkap Alasan Dukung Pemindahan Ibu Kota Negara

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar diskusi bertajuk “Pemindahan Ibu Kota Negara: Peluang Tantangan”. Wacana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang diutarakan Presiden Jokowi pada pidato kebangsaan di Gedung MPR pada Jumat 16 Agustus 2019

“PSI mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi memindahkan Ibu Kota Negara. Meski sulit, kami yakin Pak Jokowi mampu, sama seperti dulu banyak yang bilang pembangunan infrastruktur tidak akan berhasil, nyatanya Pak Jokowi bisa. MRT misalnya sekarang sangat digemari masyarakat,” ujar salah seorang pembicara, Mikhail Gorbachev Dom, di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Senin (19/08/2019).

Dari data yang ada, jumlah penduduk di Pulau Jawa mencapai 57 persen dari total populasi Indonesia. Terkait hal itu, ia mengungkapkan ada tiga alasan fundamental kenapa memindahkan IKN ke luar Pulau Jawa adalah kebijakan yang tepat, yaitu menyangkut potensi bencana alam, kelangkaan air bersih, dan geopolitik.

“Pada 2016 ditemukan sesar baru, yaitu sesar balibis. Patahan aktif yang memanjang sampai ke Banten melewati Jakarta, dan diduga penyebab gempa-gempa besar di DKI,” papar Gorba, sapaan akrab Mikhail.

“Dari segi ketersediaan air bersih, mengutip dari dari Bappenas, di tahun 2045 pulau Jawa akan mengalami absolute scarcity. Jadi ini (pemindahan IKN) tidak bisa ditawar-tawar terus,” tuturnya.

“Pulau Kalimantan dilalui jalur ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) 2. Artinya, dengan paradigma baru Indonesia menjadi negara maritim, maka sebenarnya ALKI 2 ini bisa menjadi jalur penyambung Indonesia dengan perdagangan Internasional,” tegas Juru Bicara PSI bidang Lingkungan Hidup dan Perkotaan tersebut.

Selain itu, Gorba menilai, pemindahan IKN menjadi peluang membangun Ibu Kota yang sehat, di mana IKN baru bisa direncanakan dengan Transit Orientation Development (TOD). Ukuran kota tidak perlu terlalu besar, dan masyarakat akan lebih nyaman menggunakan transportasi publik, sehingga kasus udara buruk Jakarta tidak terulang lagi.

“Jika Ibu Kota Jakarta yang saat ini dipaksakan dengan berjalan kaki maka yang terjadi malah penyakit karena udara Jakarta saat ini buruk, dan memang desain awalnya tidak untuk itu. Jakarta didesain secara monumental lalu berkembang tidak teratur, ini dapat kita perbaiki di IKN baru dengan membangun kota yang compact,” kata Gorba.

Hal lain yang ia sampaikan ialah menyangkut tata ruang Jakarta yang ada hari ini. Menurutnya, tata ruang Jakarta dengan pusat kegiatan yang tersebar, membuat shifting transportasi pribadi ke transportasi publik menjadi sulit, aturan ganjil genap yang diperluas saat ini hanya menyulitkan warga Jakarta.

“Masalahnya pusat kegiatan mereka tersebar di seluruh kota, berbeda ceritanya jika pengembangan dengan konsep TOD, pusat kegiatan akan terpusat dan dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Inilah peluang yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan IKN baru,” lanjut Gorba.

Diskusi ini juga menghadirkan caleg DPRD DKI Jakarta terpilih dari PSI, Viani Limardi. Sebagai legislator terpilih DPRD DKI Jakarta, Viani mendengar adanya kekhawatiran ekonomi Jakarta akan melambat.

Namun, Viani optimis ekonomi Jakarta akan tetap kuat dan mandiri meski tidak lagi menjadi pusat pemerintahan.

“Memang ada kekhawatiran bahwa pemindahan IKN ke Kalimantan akan berdampak pada ekonomi Jakarta. Tapi saya cukup optimis dengan kondisi ekonomi Jakarta. Ekonomi Jakarta sangat kuat dan mandiri untuk menopang kehidupannya sendiri meski ditinggal,“ ungkap Viani.

Sebaliknya, ia melihat rencana pemindahan IKN ini sebagai bentuk pengamalan sila kelima dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia berharap terjadi pemerataan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Kalimantan.

“Pemindahan IKN salah satunya bentuk mengamalkan UUD 1945 dan Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena selama ini pergerakan ekonomi nasional bertumpu di Pulau Jawa. Kita tahu di Kalimantan tidak sekencang di Jawa. Ini yang perlu didistribusikan. Bahwa seluruh warga Indonesia punya kesempatan dan hak yang sama terhadap pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur yang baik. Dan warga Jakarta berhak udara yang baik juga. Jadi, udah saatnya Indonesia berbagi beban dan berbagi berkah,” paparnya.

Khusus menyoal tata ruang Jakarta, Viani senada dengan Gorba. Ia memandang Jakarta perlu berbenah diri sebagai kota metropolitan. Berbicara soal ketercukupan air bersih bagi warga, langkah memindahkan IKN ke Kalimantan, lanjut dia, bisa menyelamatkan ketersediaan air bersih di Jakarta dan Pulau Jawa umumnya.

“Ini kesempatan bagi Jakarta untuk menata ruang lebih baik. Dengan berkurangnya beban penduduk, kendaraan dan aktivitas, tentunya mungkin akan berpengaruh pada kemacetan dan polusi di Jakarta, dan kondisi air bersih. Pulau Jawa akan mengalami krisis air bersih di 2045. Jika pemindahan IKN kita mulai dari sekarang, mungkin akan sangat membantu tidak saja Jakarta, tapi Pulau Jawa keseluruhan,” pungkas caleg dari Dapil DKI Jakarta III itu.

Pada kesempatan yang sama, pengamat kebijakan publik Indra Budi Sumantoro menjelaskan, aspek yang mesti dipertimbangkan dalam memindahkan IKN adalah menggodok aturan hukum baru yang lebih kontekstual dengan kebutuhan sekarang.

Sebagai catatan, ada beberapa landasan hukum berupa UU sejak Indonesia berdiri yang mengatur DKI Jakarta sebagai IKN. Terakhir dan masih berlaku yaitu UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Raya Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

Lalu, sebagai lembaga eksekutor, Indra menambahkan Presiden Jokowi di masa jabatan yang hanya 5 tahun ke depan perlu membentuk otoritas khusus untuk memuluskan pemindahan Ibu Kota Negara.

“Presiden Jokowi dapat membentuk badan baru ataupun hanya membentuk pokja untuk mengurusi IKN ini. Perlu koordinasi dari semua pihak, dan kecepatan untuk hal ini, karena ada perubahan UU, tim kerja pemindahan IKN nantinya harus menyusun RUU IKN RI yang baru, ini harus masuk ke prolegnas dan dibahas oleh DPR, sementara kita tau DPR kita punya reputasi buruk dalam penyusunan UU,” terang calon anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) 2019 itu.

“Bisa dengan membentuk Badan atau Tim atau Pokja, yang tugasnya mengkoordinasikan K / L terkait dan melaksanakan hal-hal teknis pemindahan IKN,” imbuhnya.

Wacana pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan semakin mendekati kenyataan setelah pada pidato kebangsaan di MPR pada Jumat 16 Agustus 2019 yang lalu Presiden Jokowi “meminta izin” kepada anggota MPR, DPR, dan DPD yang hadir.

PSI Desak Kasus Penganiayaan Siswi SMP Pontianak Diselesaikan Secara Adil
Liputan

PSI Desak Kasus Penganiayaan Siswi SMP Pontianak Diselesaikan Secara Adil

Juru bicara PSI, Kokok Dirgantoro mengecam dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh sejumlah oknum siswi dari beberapa SMA di Kota Pontianak kepada seorang siswi SMP di Kota Pontianak, berinisial AY (14). Kejadian ini terjadi pada 29 Maret 2019.

“PSI mengecam peristiwa penganiayaan ini. Kami berpihak pada korban. PSI mendorong agar proses hukum berjalan agar keadilan ditegakkan untuk AY,” kata Kokok.

Ia juga menyatakan kesiapan PSI untuk mendampingi korban. “Kami siap bekerja sama dengan organisasi manapun untuk melakukan pendampingan terhadap korban,” katanya

Menurut Kokok, publik, sekolah dan pemerintah tidak boleh melakukan pembiaran terhadap aksi perundungan yang mengarah kepada menyakiti fisik dan psikis korban.

“Jangan sampai kasus perundungan hingga jatuh korban seperti ini berakhir damai dengan alasan pertimbangan masa depan pelaku. Lalu bagamana dengan masa depan korban? Bagaimana pemulihan fisik dan psikisnya?” tegas Kokok.

PSI meneguhkan komitmen untuk mengawal kasus ini sebagai bukti nyata PSI akan menghapus perundungan di sekolah, kampus, tempat kerja, dan sebagainya.

“Jangkar Solidaritas dan pengurus partai di pusat hingga daerah tak akan tinggal diam. Kami akan terus menjadi kekuatan penekan hingga aksi perundungan musnah terutama terhadap anak-anak,” ujarnya.

Dilansir dari laman tirto.id, AY, seorang pelajar SMP di Pontianak, Kalimantan Barat, menjadi korban penganiayaan dari teman-teman kakaknya. Kasus penganiayaanya pun viral di media sosial. Para pelaku penganiayaan AY ini bisa dimintai pertanggungjawaban hukum, meski misalnya mereka masih di bawah umur. Hal ini ditegaskan ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, Mudzakir. “Jika pelaku berusia di atas 14 tahun, maka dapat diminta tanggung jawab di depan hukum. Bisa mengajukan ke pengadilan anak dan dipidana penjara dalam waktu tertentu meski dikurangi satu per tiga hukuman,” kata Mudzakir ketika dihubungi reporter Tirto, Selasa (9/4/2019). Ia menyatakan para pelaku bisa dijerat Pasal 351 ayat (2) KUHP yang berbunyi “jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

PSI juga meminta agar media massa berhati-hati menulis berita karena korban maupun pelaku masih di bawah umur.

“Sekarang yang terpenting adalah akses kesehatan dan pemulihan psikis korban dan proses hukum yang seadil-adilnya bagi pelaku,” ungkap Kokok.

Trauma psikologis sangat berbahaya, apalagi korbannya seorang anak. Bisa berpengarung pada tumbuh kembangnya. Pemulihan terhadap AU tidak hanya fisik tetapi harus juga diperhatikan psikisnya,” imbuhnya.

Kunjungi PSI, Putri Gus Dur Ajak “Siskamling Digital” untuk Perangi Hoax
Liputan Nasional

Kunjungi PSI, Putri Gus Dur Ajak “Siskamling Digital” untuk Perangi Hoax

Upaya melawan hoax terus berlanjut. Setelah Jumat pekan lalu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar “Kebohongan Award”, Rabu 9 Januari 2019, DPP PSI menerima Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), yang dipimpin Anita Wahid, putri ketiga mantan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid.

Selaku Presidium Mafindo, Anita Wahid, menitip pesan politik kepada PSI, jika berhasil menempatkan kader-kadernya di DPR nanti. “Kalau PSI terpilih nanti di DPR nanti, mohon bantuannya untuk membuatkan perangkat hukum yang jelas mengenai ini, yang tegas dan juga memberikan efek jera,” papar Anita Wahid di basecamp DPP PSI.

Sementara, kepada publik, Mafindo mengajak untuk melakukan ‘siskamling gigital’ untuk melawan hoax.”Kami mengajak seluruh komponen bangsa siskamling digital. Tolong laporin aja. Polisi punya aplikasi siber polisi, menkominfo punya tempat menerima aduan. Mafindo juga bisa memverifikasi,” kata Anita dalam paparannya, Rabu 9 Januari 2019

Sementara, pada hari-hari menjelang Pemilu 2019 ini pun, Mafindo mengharapkan peran sentral PSI dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat di dunia maya. Salah satunya yaitu ide-ide kreatif dalam memberi efek jera kepada pelaku penyebar hoax.

“PSI kan partai anak muda yang banyak kreatifitasnya, mungkin bisa memunculkan hukuman-hukuman terhadap produsen dan penyebar hoax yang memberikan efek jera, tapi juga tidak memberikan beban berlebihan kepada negara.” tambah Anita

Di hadapan DPP PSI dan awak media, Mafindo merilis hasil penelitian selama 3,5 tahun terakhir, yang menunjukkan peningkatan drastis penggunaan hoax dalam kontestasi politik. Pada 2015, dalam kurun waktu 6 bulan lembaga ini menemukan 61 hoax. Selama 2016, ditemukan 330 hoax. Pada 2017, setidaknya didapati 710 hoax, dan 10 bulan selama 2018 tercatat ada 976 kabar bohong berseliweran di media sosial.

“Sepanjang 3,5 tahun terakhir ini (sejak 2015), kami mendeteksi ada 2.227 hoax yang beredar dan sebagian besar itu (berbau) politik,” pungkas perempuan yang banyak berkecimpung di bidang penguatan masyarakat sipil itu.

Kegiatan ini merupakan rangkaian roadshow oleh Mafindo untuk menemui dan beraudiensi dengan partai-partai politik peserta Pemilu 2019.

Dalam sambutannya, Sekjen PSI Raja Juli Antoni sangat mengapresiasi kedatangan aktivis Magindo karena PSI kerap jadi objek hoax. “Tentu kami merasa terhormat, sebagai korban hoax kami didatangi rombongan Mbak Anita Wahid dan kawan-kawan, terlebih ini tahun politik,” kata Toni, panggilan akrab Raja Juli Antoni.

PSI merasa ikut bertanggung jawab menghadirkan suasana kampanye yang sehat di sisa 3 bulan menjelang pencoblosan 17 April mendatang.

“Masih ada waktu 3 bulan lagi. Tantangan kita adalah bagaimana menggelar kampanye yang positif, kampanye yang produktif, sehingga kita tidak kehilangan common goal and common goal” tutur Toni.

PSI Siap Terima Rizky Amelia, Korban Kekerasan Seksual Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan
Liputan Nasional Siaran Pers

PSI Siap Terima Rizky Amelia, Korban Kekerasan Seksual Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merasa ikut prihatin dengan kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan. Kasus asusila itu diduga melibatkan mantan anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS TK berinisial SAB, dengan Rizky Amelia, yang tak lain adalah asisten ahli di jajaran Dewas BPJS TK.

Untuk itu, DPP PSI mengadakan diskusi publik dengan mengusung tema “Melawan Predator Seks: Berkaca Dugaan Kekerasan Seks di Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan”, Selasa (08/01/2019).

Caleg PSI, sekaligus Jubir PSI Bidang Perempuan, Dara Adinda Nasution, menuturkan, menyatakan secara terbuka bahwa partainya siap membantu Amel, panggilan akrab Rizky Amelia, termasuk bantuan hukum, dan soal membuka pilihan kepada Amel untuk berkarier di PSI. Pasca-berita dugaan pemerkosaan terhadap Amel heboh, ia tak hanya jadi pusat pemberitaan, yang bersangkutan justru diberi sanksi berupa skorsing oleh Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan.

“Harus ada upaya short-term yang kita (PSI) lakukan, kita menawarkan bantuan kepada Mbak Amel di bidang hukum, di LBH Jangkar Solidaritas. Kita juga siap menyediakan bantuan psikolog, kita juga menawarkan Mbak Amel bisa bekerja di PSI dengan lingkungan kondusif tanpa stigmatisasi terhadap Mbak Amel,” ujar Caleg PSI dari Dapil Sumatera Utara III ini.

Lebih jauh, kasus yang dialami Amel, itu memperlihatkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang sudah 2 tahun mandek di DPR, mendesak untuk segera disahkan.

“Dari kasus Amel ini kita melihat bahwa betapa RUU PKS itu semakin urgent untuk disahkan. RUU PKS sudah dua tahun mangkrak di DPR, di Komisi VIII,” kata Dara di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat.

Ia juga menilai, kasus Amel ini sebagai ujian bagi komitmen partai-partai yang ada di DPR sekarang, terutama terhadap perlindungan korban kekerasan seksual.

“Kita sih berharap RUU PKS bisa disahkan sebelum Pemilu, kalau belum juga disahkan sebelum Pemilu, berarti kita mempertanyakan komitmen partai-partai yang sudah ada dalam melindungi korban kekerasan seksual,” imbuhnya.

Tumpuan PSI dalam memaksimalkan perlindungan terhadap perempuan, ada pada pengesahan RUU PKS, karena menurut Dara, payung hukum yang ada sekarang belum cukup kuat membaca banyak kasus kekerasan seksual. Ia memakai contoh pasal 285 KUHP tentang Perkosaan.

“Soalnya kalau pasal 285 (KUHP) tentang Perkosaan harus ada ancaman kekerasan fisik, kalau perkosaan dilakukan dalam keadaaan tidak sadar, kan tidak ada tanda-tanda perlawanan jadi kita melihat payung hukum yang sekarang itu nggak cukup melindungi korban-korban kekerasan seksual.”

“RUU PKS punya cakupan arti kekerasan seksual yang lebih luas, seperti pemerkosaan, eksploitasi seksual yang melibatkan relasi kuasa seperti yang dialami Mbak Amel. Jadi kalau misal definisinya diperluas, akan lebih banyak kasus-kasus (kekerasan seksual) yang bisa dipayungi,” kata alumnus Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia itu.

Selain masalah struktural atau ketiadaan payung hukum, nasib korban pemerkosaan sangat mungkin semakin jauh dari keadilan, manakala aspek kultural dalam masyarakat ikut melakukan stigmatisasi kepada korban.

“Dalam kasus Mbak Amel dan perempuan-perempuan lain, juga ada masalah kultural. Bagaimana korban disalahkan, blaming victim, tidak dipercaya, revictimisasi, yang sebetulnya membuat dia menjadi korban untuk kedua kali,” terangnya.

Dara juga mengulang komitmen PSI tentang perlindungan terhadap perempuan yang berkali-kali dinyatakan di depan publik, jika partainya lolos ke Senayan. “PSI sebagai partai perempuan, yang memang 45 % Caleg kita perempuan, pengurus partai kita juga, kita akan menjadikan RUU PKS ini sebagai salah satu prioritas utama kalau PSI lolos ke DPR”

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, aktivis perempuan dari LBH APIK, Ratna Bantara Munti ikut mengamini pernyataan Dara. “Kasus pemerkosaan yang dialami oleh Amel ini, merupakan fenomena gunung es. karena itu, RUU PKS memang sangat penting disahkan, karena ada 9 jenis kekerasan seksual dalam RUU tersebut.”

Ade Armando, akademisi UI dan koordinator Kelompok Pembela Korban Kekerasan Seksual (KPKS), mengungkapkan fakta lain tentang respon Dewan Pengawas BPJS TK atas kasus yang melibatkan salah satu anggotanya. Menurutnya, Dewas BPJS TK tak bersedia menemui rombongan KPKS yang datang membawa surat pernyataan KPKS terkait kasus Amel ini. Lalu, surat pernyataan tertanggal 7 Januari 2019 itu pun dibagikan kepada rekan-rekan wartawan.

“Dari 7 anggota Dewan Pengawas BPJS TK, tak seorang pun yang bersedia menemui kami, dan menerima surat yang kami bawa. Di mana tanggung mereka sebagai penyelenggara negara?” tegas Ade yang mendampingi Amel itu.

Imam Besar Masjid Istiqlal KH Nasaruddin Umar: Laki-laki Tak Akan Bisa Adil secara Kualitatif, Jadi Jangan Poligami
Liputan Nasional

Imam Besar Masjid Istiqlal KH Nasaruddin Umar: Laki-laki Tak Akan Bisa Adil secara Kualitatif, Jadi Jangan Poligami

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bertindak sebagai pencemarah, Imam Besar Masjid Istiqlal, Jakarta, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar yang mengambil tema “Misi Kenabian dalam Memuliakan Perempuan.”

Di hadapan para pengurus, kader dan simpatisan PSI yang hadir, Kiai Nasar menekankan bahwa selama ini perempuan masih jadi objek ketidakadilan. Kiai karismatik itu pun ikut mencermati masalah praktik poligami yang sering jadi sumber ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak.

Ini sejalan dengan hasil kajian dari Komnas HAM, Komnas Perempuan dan LBH APIK, yang diungkap beberapa waktu lalu, “Memang seperti hasil kajian-kajian sebelumnya, harus diakui praktik poligami selama ini, jadi sebab atas banyak kasus perceraian, kekerasan terhadap perempuan, ekonomi ambruk, dan anak-anak jadi korban penelantaran,” ujarnya di basecamp DPP PSI, Senin 17 Desember 2018.

“Islam hadir untuk meredam pernikahan tanpa batas. Dibatasi jadi 3 atau 4 istri saja, syaratnya harus adil. Tapi ayat lain mengunci, dikatakan bahwa laki-laki tidak akan bisa adil secara kualitatif  atau menyangkut perasaan. Jadi logikanya apa? Ya, jangan poligami,” lanjut dia.

Lebih jauh, Kiai Nasar juga menyinggung peran Nabi Muhammad SAW dalam mengangkat derajat kaum perempuan pada masa itu, ketika perempuan berada dalam subordinat laki-laki dan kerap mendapatkan perlakuan diskriminatif.

“Bahwa Nabi Muhammad yang pertama kali menghentikan tradisi mengekstradisi perempuan yang sedang menstruasi. Dulu perempuan tidak boleh di-akikah, hanya laki-laki. Islam, lewat Nabi Muhammad SAW, memulai akikah bagi kaum perempuan,” lanjutnya.

Islam juga yang memperkenalkan dan mengizinkan perempuan berkiprah di ranah publik. “Aisyah RA, istri nabi juga ikut berperang, ikut  merawat, sebelumnya tidak boleh. Perempuan juga boleh menuntut ilmu setinggi-tingginya. Saya ingin mengatakan begini, berhentilah mendeskreditkan perempuan atas nama ayat,” tegas pria kelahiran Ujung Bone, Sulawesi Selatan ini.

Terakhir, sebagai seorang akademisi dan ulama, Kiai Nasar menitipkan pesan kepada caleg-caleg PSI yang akan maju di Pemilu 2019.

“Seandainya nanti ada kejutan, apa yang diinginkan di Pemilu 2019 tercapai, saya titipkan harapan, untuk adinda-adinda yang bersih dari kontaminasi pikiran masa lampau yang destruktif, peliharalah pikiran jernihnya untuk menatap masa depan,” ujar Kiai Nasar yang disambut tepuk tangan para hadirin.

Sebelumnya, saat mengantar acara, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengatakan, “Saya kira topik yang akan dibawakan Kiai Nasar sangat relevan dengan kejadian di Festival 11 yang lalu, ketika Ketua Umum PSI memberikan pendidikan politik yang sangat bagus, dengan pesan utama diskriminasi perempuan harus dihentikan.”

Salah satu cara yang ditempuh PSI adalah mendisiplinkan kader dan pengurus untuk tidak berpoligami. “Sikap soal poligami ini tidak terkait dengan tafsir agama, tapi menyangkut masalah sosial,” kata Toni.

 

 

Grace Natalie: Pidato Kami Ada Kajian Ilmiahnya, Bukan Mengarang Bebas
Liputan Nasional

Grace Natalie: Pidato Kami Ada Kajian Ilmiahnya, Bukan Mengarang Bebas

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, selesai memberikan klarifikasi di Polda Metro Jaya terkait laporan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI).

Grace mengatakan, panggilan tersebut merupakan panggilan untuk mengklarifikasi, bukan panggilan sebagai saksi, atas laporan terhadap materi pidatonya pada HUT PSI pada 11 November lalu.

“Kami tegaskan, pidato tersebut merupakan sikap politik PSI yang disampaikan setelah kami mempelajari kajian-kajian ilmiah yang mendasari pidato tersebut. Ada kajian ilmiahnya dan bukan mengarang bebas. Tadi kami menjelaskan itu dan kami yakin ini bukan tindak pidana,” ujar Grace, Kamis (22/11/2018) petang, seusai memberikan klarifikasi.

Grace menyampaikan ada 18 pertanyaan yang ditujukan penyidik Polda Metro Jaya kepadanya, sejak pukul 11.00 WIB sampai pukul 17.15 WIB.

Saat memberikan klarifikasi, Grace membawa sejumlah barang bukti berupa kajian-kajian ilmiah yang relevan dengan isi pidato tersebut.

Grace menegaskan, substansi dari pidato tersebut adalah keinginan untuk terwujudnya kesetaraan dan persamaan semua warga negara di depan hukum.

“Kita berbicara tentang keadilan dan perlakuan yang sama di depan hukum terhadap semua warga negara. Kami ingin kembali kepada konstitusi, bahwa ada jaminan kepada semua warga negara, apa pun latar belakang mereka, apapun agama yang mereka anut, atau keyakinan mereka pegang, ada jaminan untuk beraktivitas dengan baik. Itu dijamin konstitusi. Itulah gagasan utama yang kami sampaikan dalam pidato tersebut,” ujar Grace.

Dukungan Mengalir, Tagar #GraceAdalahKami Jadi Trending Topic
Liputan

Dukungan Mengalir, Tagar #GraceAdalahKami Jadi Trending Topic

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Ia dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait laporan Persudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) atas dugaan tindak pidana penistaan agama dalam pidatonya saat HUT keempat PSI di ICE BSD, Tangerang.

Pada saat bersamaan, di jagat twitter, netizen ramai-ramai mendukung Grace Natalie dalam menghadapi proses hukum dengan tagar #GraceAdalahKami. Dengan lebih dari 3.500 cuitan dalam waktu kurang dari 2 jam, tagar tersebut sudah menjadi trending topic.

Akun @nongandah, seorang aktivis perempuan, dalam menyatakan: “Sesungguhnya pidato sis @grace_nat sbg ketum @psi_id di ultahnya yang ke 4 ttg perda agama yang berdampak diskriminatif thdp minoritas dan perempuan bukanlah hal yang baru sama sekali. Sungguh aneh kok malah diblg menista agama & dikriminalkan #GraceAdalahKami”.

Hal senada juga dicuitkan akun @subagiyoyoung: “Sis @grace_nat sedang mengajari kita untuk menempatkan agama ditempat yang tinggi dan suci, tidak boleh dikotori oleh kepentingan politik #GraceAdalahkami”.

Dukungan juga disampaikan akun @Cit_Chandra_W , yang menyatakan: “Mayoritas tidaklah arogan, MInoritas tidaklah terinjak, perda adalah untuk semua, agama adalah untuk individu dan Tuhannya masing2. Marilah letakkan pada koridornya masing2. #GraceAdalahKami”.

Sesaat sebelum memberikan klarfikasi, Grace menyatakan siap menjelaskan duduk permasalahannya kepada penyidik Polda Metro Jaya.

“Hari ini sebagai warga negara yang baik saya memenuhi undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya terkait laporan yang disampaikan oleh Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, dengan kuasa hukum bang Eggi Sudjana. Saya siap mengikuti semua proses untuk memberikan keterangan sejelas-jelasnya, saya percaya pada sistem hukum di Indonesia,” kata Grace.

Lebih lanjut, Grace juga mengucapkan terima kasih atas dukungan berbagai pihak yang menghubunginya, melalui media sosial maupun secara pribadi, selama sepekan ini.

Penyebar Foto Hoax Grace Natalie Minta Maaf
Liputan Nasional

Penyebar Foto Hoax Grace Natalie Minta Maaf

Topan Pratama, pria 32 tahun, salah seorang penyebar foto hoax Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, datang ke kantor DPP PSI untuk meminta maaf atas unggahan di akun facebook pribadinya.

“Nama saya Topan Pratama, pekerjaan saya driver online. Saya mendapatkan foto tersebut dari beranda di facebook, sambil bawa mobil. Saya langsung share-share saja foto tersebut, tanpa baca untuk melihat lebih jauh lagi dan tidak tahu konsekuensi hukumnya,” kata Topan, Senin 19 November 2018.

Dalam unggahan foto tersebut, ia menulis; Pantesan menolak Perda Syariah, ternyata model majalah bokep toh, ga bagus buat kelangsungan hidup hajat orang Indonesia di masa depan #tenggelamkanpsi #partaisetanindonesia.

Ia mengetahui bahwa dirinya adalah salah satu dari tujuh nama yang dilaporkan PSI melalui seorang teman yang membaca namanya di sebuah portal berita online. Setelah itu, ia berusaha menghubungi rekannya, pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PSI Banten, untuk meminta maaf.  Ia mengaku menyesal atas perbuatan yang dilakukannya.

“Saya merasa bersalah karena ternyata yang saya share adalah editan. Untuk itu, ke depan saya akan lebih teliti lagi dalam menyebarkan berita di media sosial agar tidak menyebarkan berita bohong, apalagi mencemarkan nama baik seseorang,” lanjut Topan.

Grace Natalie, didampingi anggota Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia (Jangkar Solidaritas), Muannas Alaidid, mengapresiasi kedatangan Topan untuk meminta maaf secara langsung. Grace menekankan, hal ini adalah pembelajaran kepada publik, bahwa perbuatan ikut menyebarkan berita bohong memiliki konsekuensi hukum.

“Bagi kami, yang paling penting dari peristiwa ini adalah pembelajaran ke publik. Karena saya yakin banyak orang di luar sana yang belum mengerti konsekuensi hukum atas perbuatan menyebarkan berita atau foto yang tidak benar,” tegas Grace.

Sementara itu, terkait kasus hukumnya, PSI akan berkoordinasi dengan penyidik Polda Metro Jaya. Karena tidak semua aspek yang dilaporkan adalah delik aduan.

“Dengan permintaan maaf, penyidik akan memberi solusi dan jalan keluar untuk tidak diteruskan. Tapi kami akan koordinasikan dengan penyidik,” ujar Muannas Alaidid.

“Ujaran kebencian kan bukan delik aduan. Di sana ada kelompok yang disebut,” ujar Muannas.

Pertemuan diakhiri dengan pembacaan surat pernyataan yang dibuat Topan. Isi surat tersebut adalah permintaan maaf atas unggahan tersebut serta bersedia untuk diproses hukum bila mengulangi perbuatan itu.