DPW PSI Memantau Penanganan Covid-19 di Provinsi Sultra
Liputan Daerah

DPW PSI Memantau Penanganan Covid-19 di Provinsi Sultra

DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) akan memantau dan mengawasi penanganan Covid-19 di bumi anoa.

Pengawasan itu khusunya terkait dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Ketua DPW PSI Sultra, Kasra Jaru Munara mengatakan, hal tersebut sesuai dengan perintah dan arahan dari Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha.

Kasra menyebutkan, bahwa ada tiga hal penting yang akan dipantau oleh PSI di masing-masing daerah, yaitu program vaksinasi yang harus ada percepatan hingga ke setiap desa.

“Selanjutnya, pembayaran tunjangan tenaga kesehatan (Nakes), “ucap Kasra, Sabtu (24/7/2021).

“Pembayaran tunjangan Nakes mutlak mendapatkan prioritas, “lanjutnya

Kasra juga menambahkan bahwa, point yang ketiga adalah pendistribusian bantuan sosial (Bansos).

Dijelaskannya juga, penyaluran Bansos harus segera mungkin dan tepat sasaran, jangan menjadi lahan korupsi.

Di samping itu, lanjutnya, pemerintah daerah juga perlu memberikan perhatian lebih kepada para pekerja informal, pedagang keliling dan masyarakat menengah ke bawah yang terdampak pandemic, khususnya penerapan PPKM.

“Kalau kita melihat data perkembangan kasus Covid-19 (dirawat dan terkonfirmasi) per hari ini, Sulawesi Tenggara ada di posisi 30. Bukan berarti kita masih dalam keadaan aman terkendali. Mengingat posisi Sultra yang berdekatan dengan Sulsel, “jelas Kasra

Menurut dia, pihaknya menduga proses tracing belum maksimal. Sebab, ada kemungkinan kemampuan rumah sakit dan Puskesmas melakukan tracing masih terkendala oleh beban atau kuota, dan masih banyak warga yang enggan untuk memeriksakan diri, walaupun mereka sedang mengalami gejala atau bahkan ada yang jatuh sakit.

“Masih ada stigma negative ‘di-Covid-kan’ dalam masyarakat. Artinya, kemungkinan ada banyak OTG tapi tidak terdeteksi.
Jadi, data bisa saja tidak mewakili keadaan sesungguhnya, “ungkapnya

Olehnya itu, DPW PSI Sultra mengimbau agar setiap kepala daerah mengedepankan transparansi dalam penanggulangan pandemic ini, jangan tutupi fakta agar terlihat berprestasi.

“PSI akan memantau dan mengawasi program pemerintah daerah dalam menanggulangi pandemi hingga ke pelosok, sesuai dengan motto PSI hadir dan kerja untuk rakyat, “pungkasnya.

Sumber: https://www.nasionalxpos.co.id/dpw-psi-memantau-penanganan-covid-19-di-provinsi-sultra/

DPW PSI Kalsel Bagikan Ratusan Nasi Kotak untuk Warga Kurang Mampu di Banjarmasin
Liputan Daerah

DPW PSI Kalsel Bagikan Ratusan Nasi Kotak untuk Warga Kurang Mampu di Banjarmasin

Melonjaknya kasus Covid-19 di Kalsel, tak lantas menyurutkan kegiatan sosial DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kalsel.

Pasalnya hari ini Sabtu (24/7/2021), DPW PSI Kalsel melakukan aksi sosial dengan membagikan nasi kotak kepada warga kurang mampu.

Aksi bagi-bagi nasi kotak dilakukan oleh kader dan pengurus DPW PSI Kalsel dengan mendatangi langsung rumah-rumah warga di beberapa titik, khususnya di Kelurahan Sungai Jingah dan juga Surgi Mufti Banjarmasin Utara.

Nasi kotak pun juga diberikan kepada beberapa keluarga yang sedang melakukan isolasi mandiri (isoman) di rumahnya.

Tidak hanya nasi kotak, mereka pun juga saat itu membagikan paketan sembako, yang berisi beras, minyak goreng hingga membagikan masker. Paket sembako ini diberikan kepada para orangtua tunggal (single parent).

Pembagian sembako dan nasi kotak saat itu difokuskan di Komplek H Andir Rt 13 di Jalan Sultan Adam. Dan kedatangan rombongan kader dan pengurus DPW PSI Kalsel pun saat itu disambut dengan hangat oleh warga.

“Ada sekitar 200 nasi kotak yang kita bagikan dan sekitar 20 paket sembako. Kita fokus membagikan di sini karena cukup banyak warga yang bekerja sebagai buruh,” ujar Pratiwi, Ketua Biro Pemberdayaan Perempuan dan Anak DPW PSI Kalsel.

Ditambahkan perempuan yang akrab disapa Sis Tiwi ini, kegiatan membagikan nasi kotak hingga paket sembako tersebut memang instruksi dari DPP PSI Pusat.

“Memang ada arahan dari DPP PSI, dan dilakukan secara serentak. Dan untuk di Banjarmasin, ini sudah yang kedua kalinya,” terangnya.

Sementara itu Ketua Biro UMKM DPW PSI Kalsel, Riska menambahkan bantuan yang disalurkan tersebut bisa membantu masyarakat.

“Mudah-mudahan bisa membantu masyarakat, apalagi banyak masyarakat yang terdampak dari adanya pandemi Covid-19,” jelasnya.

Salah seorang perwakilan warga, Mudatil menyambut sangat positif adanya bantuan yang diberikan oleh DPW PSI Kalsel saat itu.

“Kami sangat bersyukur, karena ini sangat membantu juga warga di lingkungan kami,” pungkasnya.

Sumber: https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/07/24/dpw-psi-kalsel-bagikan-ratusan-nasi-kotak-untuk-warga-kurang-mampu-di-banjarmasin.

Jelang Akhir Perpanjangan PPKM, PSI Kota Bandung Terus Tingkatkan Pengawasan Penanganan Covid-19
Liputan Daerah

Jelang Akhir Perpanjangan PPKM, PSI Kota Bandung Terus Tingkatkan Pengawasan Penanganan Covid-19

Jelang akhir masa perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, Minggu 25 Juli 2021, PSI Kota Bandung terus melakukan pengawasan terhadap penanganan Covif-19.

Seperti diketahui, pelaksana tugas Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Giring Ganesha Djumaryo meminta kader PSI di berbagai daerah untuk mengawasi penanganan Covid-19 di daerah masing-masing.

“Sesuai dengan arahan bro Ketum, kami jajaran DPD PSI Kota Bandung siap untuk terus mengawasi, bahkan meningkatkan pengawasan terhadap penanganan Covid-19 di Kota Bandung,” ungkap Ketua DPD PSI Kota Bandung, Yoel Yosaphat di Kota Bandung, Sabtu, 24 Juli 2021.

Menurutnyam walaupun PPKM darurat akan berakhir, pandemi belum berlalu dari Tanah Air. Maka itu, pemerintah masih harus menguatkan 3 T sebagai upaya penanganan pandemi di Kota Bandung, pada khususnya.

“Selain 3T, kami juga berharap program vaksinasi terus ditingkatkan. Program vaksinasi untuk usia 12-18 tahun juga harus diperhatikan,” katanya.

“Kita lihat, di DKI Jakarta misalnya, sekolah-sekolah dapat menyelenggarakan vaksinasi di sekolahnya. Mudah-mudah Kota Bandung bisa segera mengikuti. Mengingat saat ini kasus covid pada anak dan remaja juga cukup tinggi,” jelasnya.

Selain penanganan dan pencegahan yang dilakukan pemerintah, dirinya meminta agar masyarakat tetap disiplin melakoni protokol kesehatan, serta proaktif dalam mendapatkan vaksin.

“Sehingga herd immunity dapat segera terbentuk,” ujar anggota Komisi D DPRD Kota Bandung tersebut.

Wakil Ketua DPD PSI Kota Bandung, Gina Mardiana menambahkan bersama tiga kadernya yang berada di legislatif, pihaknya tak hanya mengawasi kinerja Pemerintah Kota Bandung, namun memberi masukan untuk penanganan pandemi virus corona.

“Kami bersama tiga anggota legislatif yang ada di DPRD Kota Bandung selama ini bukan hanya mengawasi penanganan covid, tetapi kami juga sering kali memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung maupun Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk penanganan yang lebih baik,” tandasnya.***

Sumber: https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-352272746/jelang-akhir-perpanjangan-ppkm-psi-kota-bandung-terus-tingkatkan-pengawasan-penanganan-covid-19

Fraksi PSI Surabaya Sampaikan Tujuh Poin RPJMD 2021-2026
Liputan Daerah

Fraksi PSI Surabaya Sampaikan Tujuh Poin RPJMD 2021-2026

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (F-PSI) DPRD Surabaya menyampaikan pandangan umum mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2021-2026

Dalam penyampaian pandangan umumnya, Fraksi PSI yang diwakili oleh Tjutjuk Supariono telah mengusulkan tujuh poin penting.

“RPJMD ini akan menjadi acuan penyusunan APBD dan program kerja pemerintah lima tahun kedepan. Semoga aspirasi Fraksi PSI dan warga surabaya ini bisa diperhatikan baik-baik,” kata Sekretaris Fraksi PSI Surabaya ini, Sabtu (24/7/2021).

Tjutjuk mengungkapkan bahwa terkait pelayanan publik, PSI mengusulkan adanya optimalisasi pemanfaatan platform digital untuk dukcapil, karena masih banyak keluhan terkait aksesibilitas layanan dukcapil secara online.

“Kedua, berkaitan dengan usaha pemulihan ekonomi pasca pandemi, pemkot perlu meningkatkan aksesibilitas pemasaran dan permodalan UMK,” terangnya.

Anggota Komisi D ini juga menyampaikan, jika PSI mengusulkan adanya revolusi BUMD karena terjadi sederet permasalahan. Tahun 2020 realisasi pendapatan BUMD hanya 22% dan banyak yang mengalami kerugian, ditambah dengan banyaknya posisi direksi yang kosong.

“PD Pasar Surya secara khusus juga dinyatakan tidak sehat oleh BPK. Revolusi BUMD akan membantu memperbaiki performa ekonomi Surabaya,” ungkapnya.

Keempat, terkait dengan pembangunan kota, isu yang diangkat yaitu mengenai modernisasi transportasi massal untuk mengoptimalkan potensi pariwisata.

Kelima, kata Tjutjuk, belajar dari penanganan pandemi Covid-19, Fraksi PSI melihat kurangnya kapasitas dan pemerataan fasilitas kesehatan di Surabaya.

“Pembangunan rumah sakit di Surabaya Timur dan Selatan perlu dipercepat agar bisa digunakan sekarang dan dipersiapkan untuk mitigasi pandemi di masa mendatang. Pembangunan puskesmas di setiap kelurahan juga harus diprioritaskan,” pungkasnya.

Keenam, berkaitan dengan pendidikan, Fraksi PSI menemukan bahwa angka siswa berprestasi di bidang non-akademik dan akademik di Surabaya masih sangat rendah.

Terakhir, Fraksi PSI mendorong agar dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 berbasis pro gender.

Sumber: https://suaraindonesia.co.id/news/pemerintahan/60fc005adb124/fraksi-psi-surabaya-sampaikan-tujuh-poin-rpjmd-20212026

Vaksinasi di Banyumas Sangat Lambat, PSI Minta Jumlah Vaksin Ditambah
Liputan Daerah

Vaksinasi di Banyumas Sangat Lambat, PSI Minta Jumlah Vaksin Ditambah

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Banyumas berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat untuk menambah jumlah vaksin di Kabupaten Banyumas.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Banyumas, Fitria Agustina, Sabtu (24/7/2021), mengungkapkan kepada Radar Banyumas, lambatnya vaksinasi di Banyumas disebabkan kurangnya jumlah vaksin yang diberikan kepada Kabupaten Banyumas.

“Padahal masyarakat Banyumas sangat antusias untuk dapat divaksin,” tutur Fitria yang akrab dengan sebutan Chika ini.

Chika mengatakan, PLT Ketua Umum PSI, Giring Ganesha, telah meminta seluruh kader PSI di daerah untuk mengawasi Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah masing-masing saat perpanjangan PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021. Kader-kader PSI diminta untuk mengecek pencairan tunjangan tenaga kesehatan yang menjadi tugas daerah, penyaluran bansos bagi warga yang isoman dan terdampak, serta percepatan distribusi vaksin.

“Di Banyumas, saya melaporkan dan ingin menyoroti rendahnya distribusi vaksin,” ujarnya.

Kabupaten Banyumas saat ini memiliki sekitar 1,8 juta penduduk. Dari jumlah itu, 1,1 juta jiwa penduduk berusia 18 tahun ke atas ditargetkan untuk mendapat Vaksin Covid-19 .

“Dari target ini, baru sekitar 160 ribu penduduk Banyumas yang mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Padahal Banyumas masuk ke PPKM level empat,” sesal Chika.

Masih menurut Chika, beberapa waktu lalu vaksinasi di Banyumas sudah masuk ke desa-desa, khususnya untuk lansia, tenaga kesehatan, dan petugas publik.

“Namun jumlahnya masih sangat sedikit dan sekarang untuk masyarakat umum pelaksanaannya dipusatkan di Kabupaten, “ujarnya.

Pendaftaran vaksinasi secara daring, menurut Chika juga bermasalah karena langsung penuh satu jam sejak dibuka. “Bayangkan saja, untuk vaksinasi satu bulan lagi saat ini pendaftarannya sudah ditutup karena penuh,” ujar mantan aktivis SRMI Banyumas ini.

Sekretaris DPD PSI Banyumas, Anggit Dwi Nugroho, menambahkan, dia mendapat banyak keluhan warga tentang langkanya vaksin Covid-19 di Banyumas.

“Ada warga di daerah Papringan yang sampai batal bekerja di luar negeri karena tidak mendapat vaksin sebagai syarat masuk ke negara tujuan. Begitu mau daftar selalu full,” ungkapnya.

Terkait bantuan sosial untuk warga yang melakukan isolasi mandiri (isoman) di Banyumas, menurut Anggit kondisinya relatif baik.

“Masyarakat yang melakukan isoman mendapat bantuan dari BPBD Banyumas, selain itu beberapa pemerintah desa juga berinisiatif untuk memberikan bantuan. Namun ada beberapa desa melaporkan kelangkaan obat dan vitamin untuk warga yang sedang melakukan isoman,” ujar Anggit.

Sayangnya, bantuan untuk warga terdampak PPKM yang tidak menderita Covid-19 masih belum banyak dirasakan oleh masyarakat Banyumas.

“Saya mengecek ke beberapa rumah, belum ada yang menerima bantuan,” ungkap Anggit. Pemkab Banyumas memang memberikan bantuan 200 ribu rupiah per bulan untuk warga terdampak, tapi harus mendaftar daring melalui website Pemkab.

”Banyak warga yang tidak menggunakan internet tidak mengetahui informasi ini. Padahal mereka yang paling terdampak dan sudah berutang sana-sini karena tak memiliki penghasilan di tengah PPKM Darurat, “ pungkas Anggit. (*)

Sumber: https://radarbanyumas.co.id/vaksinasi-di-banyumas-sangat-lambat-psi-minta-jumlah-vaksin-ditambah/

Giring Minta Kader PSI Awasi Penanganan Covid-19 di Daerah
Liputan Nasional

Giring Minta Kader PSI Awasi Penanganan Covid-19 di Daerah

JawaPos.com – Menjelang perpanjangan PPKM darurat berakhir besok, Minggu (25/7), Plt Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha meminta seluruh kadernya mengawasi penanganan Covid-19 di seluruh daerah.

“Saya meminta agar seluruh kader PSI, terutama anggota legislatif di daerah dan struktur partai untuk mengawasi realisasi program kerja penanganan Covid,” kata Giring kepada wartawan, Sabtu (24/7).

Sebelumnya Giring mengunjungi Sentra Vaksinasi PSI Jakarta Selatan di kawasan Cidodol, Kebayoran Lama, Jumat (23/7).

Giring merinci hal-hal yang perlu diawasi di daerah dalam penanganan covid-19. Yakni, pencairan tunjangan nakes, penyaluran bansos bagi warga yang isoman dan terdampak, serta percepatan distribusi vaksin.

“Selain percepatan distribusi vaksin, kami minta pencairan tunjangan nakes dan penyaluran bansos diawasi dengan ketat oleh kader PSI di wilayah masing-masing. Bantu warga yang membutuhkan, kritisi pemda agar program penanganan Covid-19 berjalan sesuai harapan di seluruh Indonesia,” lanjut dia.

Dalam kesempatan yang sama Giring juga menyatakan di masa pandemi seperti ini kader PSI tak boleh surut langkah. Harus tetap memantapkan langkah hadir dan bekerja untuk rakyat terutama yang membutuhkan bantuan saat ini.

“Kami berharap kader PSI terus hadir dan bekerja untuk rakyat. Terutama masyarakat perekonomian menengah terbawah yang terdampak sangat dalam selama pandemi. Pedagang keliling, pekerja yang mengandalkan nafkah harian, single mom, disabilitas, yatim-piatu, dan lain sebagainya. Mereka harus diperjuangkan mendapat bantuan dan vaksinasi,” ujarnya.

Selain mengawasi penanganan Covid-19, PSI ikut berpartisipasi membantu pemerintah dalam menangani Covid-19. Yakni dalam pelaksanaan vaskinasi untuk masyarakat. Sejumlah kader PSI di Jakarta menggelar vaksinasi di wilayah Kebayoran Lama.

“Antusiasme warga tinggi, tempat memadai, dan pelaksanaannya sangat rapi dan tertata. Saya berterima kasih atas kerja keras seluruh kader PSI DKI Jakarta,” kata Giring.

Adapun vaksin Covid-19 yang diberikan di Kebayoran Lama diperoleh dari Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut berlangsung hingga 31 Juli 2021. Targetnya 3.500 orang menerima vaksin atau 500 orang per hari.

Sumber : https://www.jawapos.com/nasional/24/07/2021/giring-minta-kader-psi-awasi-penanganan-covid-19-di-daerah/

Usul PSI Percepat Herd Immunity: Beri Rp 150 Ribu ke Warga DKI Mau Divaksin
Liputan Daerah

Usul PSI Percepat Herd Immunity: Beri Rp 150 Ribu ke Warga DKI Mau Divaksin

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta memberikan insentif sebesar Rp 150 ribu kepada warga yang bersedia divaksinasi COVID-19. Usul tersebut diminta untuk ditambahkan ke revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19.

“Pemberian insentif tunai bagi masyarakat yang divaksin dengan nilai minimal Rp 150 ribu atau lebih untuk mempercepat tercapainya herd immunity,” kata anggota Fraksi PSI Anthony Winza dalam rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/7/2021).

Anthony menilai pendekatan mengubah perilaku masyarakat tidak bisa hanya dengan pemberian efek jera semata. Menurutnya, sudah seharusnya pendekatan dilakukan dengan mencari win-win solution melalui pemberian insentif. Selain uang tunai, Anthony mengatakan Pemprov DKI dapat memberikan potongan pajak atau retribusi daerah terhadap perusahaan.

“Pemberian potongan pajak atau retribusi daerah bagi perusahaan yang dapat memastikan 85% karyawannya divaksin dengan dosis lengkap,” ujarnya.

Terakhir, PSI menyarankan agar tempat-tempat atau fasilitas umum hanya boleh didatangi masyarakat yang telah divaksin COVID-19. Kecuali masyarakat tertentu yang memang tak diperkenankan menerima vaksin berdasarkan anjuran dokter.

“Untuk tempat-tempat dan fasilitas umum yang memiliki resiko tinggi penularan hanya dapat diakses oleh masyarakat yang telah divaksin seperti transportasi publik MRT/LRT/TJ maupun fasilitas umum yang beresiko tinggi lainnya,” imbuhnya.

Merujuk data dari Pemprov DKI Jakarta, per Kamis (22/7/2021) ini vaksinasi dosis pertama telah mencapai 6.753.288 orang atau 76,6 persen. Sedangkan, total dosis 2 saat ini sebanyak 2.067.633 orang atau 23,5 persen,

Presiden Joko Widodo menargetkan pada akhir Agustus mendatang 7,5 juta orang divaksin COVID-19 di Jakarta. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan target total 8,8 juta penduduk Jakarta divaksinasi. demi menciptakan kekebalan komunitas.

Sumber: https://news.detik.com/berita/d-5653310/usul-psi-percepat-herd-immunity-beri-rp-150-ribu-ke-warga-dki-mau-divaksin

PSI Minta DPRD DKI Bicara Soal Sanksi Tegas yang Terukur di Perda Covid-19
Liputan Daerah

PSI Minta DPRD DKI Bicara Soal Sanksi Tegas yang Terukur di Perda Covid-19

Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DPRD DKI Jakarta, Viani Limardi, sepakat dengan usulan revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19. Menurut dia, penindakan secara persuasif yang telah dilakukan selama satu tahun pandemi tak mampu membuat jera masyarakat.

“Jika pendekatan humanis atau pendekatan persuasif tidak berhasil, maka kita sebagai orangtua dari seluruh warga DKI harus mengambil langkah yang lebih tegas,” kata dia dalam rapat Bapemperda DPRD DKI yang digelar secara daring, Kamis, 22 Juli 2021.

Viani menganggap sanksi persuasif yang berlaku selama ini tidak bekerja membuat masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan. Buktinya, jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 kini meledak, begitu juga dengan angka kematian.

Para pengambil kebijakan, dia menuturkan, harus melindungi seluruh warga Jakarta. Viani menilai dewan tak perlu memperdebatkan perlu tidaknya revisi Perda Covid-19 itu.

Justru dewan seharusnya mempertajam usulan pemerintah DKI soal penambahan sanksi pidana dan kewenangan penyidikan. Menurut dia, DPRD perlu membahas bagaimana penindakan tegas yang terukur, spesifik, dan diawasi ketat.

“Intinya seharusnya kita fokus bagaimana membantu masyarakat kita, bukannya malah kita berdebat perlu tidak (Perda) dipertegas,” ujar anggota Bapemperda DPRD ini.

Pemerintah DKI mengusulkan revisi Perda 2/2020 mengingat jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 dan kematian pasien meningkat. Perda 2/2020 yang saat ini berlaku juga dinilai tak membuat masyarakat jera.

Dalam draf revisi perda termaktub dua pasal baru. Dua pasal itu mengatur kewenangan penyidikan untuk PNS dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta sanksi pidana bagi pelanggar yang mengulang kesalahan. DPRD DKI tengah membahas usulan revisi tersebut.

Sumber: https://metro.tempo.co/read/1486197/psi-minta-dprd-dki-bicara-soal-sanksi-tegas-yang-terukur-di-perda-covid-19/full&view=ok

PSI Kenang Sosok Ekonom Senior Christianto Wibisono
Liputan Nasional

PSI Kenang Sosok Ekonom Senior Christianto Wibisono

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyampaikan dukacita atas wafatnya ekonom senior Christianto Wibisono, pada Kamis (22/7/2021).

Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni mengatakan, Indonesia berduka karena kehilangan salah satu putra terbaiknya.

“PSI sangat berduka atas kepergian beliau. Saya kira, bangsa ini juga berduka kehilangan putra terbaiknya,” kata Antoni, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis.

Antoni menuturkan, sosok Christianto Wibisono begitu dekat dengan PSI. Ia mengatakan, Christianto sempat mendaftar menjadi calon anggota legislatif (caleg) dari PSI.

Namun, karena alasan kondisi kesehatan, Christianto mundur sebagai caleg pada Pemilu 2019.

“Beliau sempat mendaftar menjadi calon anggota legislatif PSI. Namun, sebelum penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) karena alasan kesehatan, beliau mundur jadi caleg,” kenang Antoni.

Kendati mundur sebagai caleg PSI, Antoni mengatakan, Christianto tetap membantu PSI dengan segenap kemampuan yang dimiliki.

Ia mengenang sosok Christianto layaknya orangtua bagi partainya. Menurut dia, ekonom senior itu menaruh harapan besar kepada PSI untuk memenangkan pemilu.

“Beliau orang tua yang percaya kepada PSI dari sejak awal sampai akhir-akhir ini. Beliau serius ingin melihat PSI sebagai partai pemenang pemilu atau minimal PSI menjadi partai di DPR,” ucap Raja.

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2021/07/22/21532211/psi-kenang-sosok-ekonom-senior-christianto-wibisono

PSI Tolak Usul Anies Pidanakan Pelanggar Prokes, Apa Alasannya?
Liputan Daerah

PSI Tolak Usul Anies Pidanakan Pelanggar Prokes, Apa Alasannya?

Bisnis.com, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak usul Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memasukkan pasal pidana bagi pelanggar protokol kesehatan dalam rancangan revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

Anggota Bapemperda DPRD dari Fraksi PSI Anthony Winza mengatakan pendekatan pidana itu tidak relevan digunakan di tengah kesulitan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19. Menurut dia, pendekatan pidana itu masuk akal diterapkan pada awal pandemi tahun lalu.

“Di tengah kesulitan ekonomi akibat pembatasan-pembatasan dan semakin sempitnya pilihan yang mereka miliki, maka pendekatan teror menggunakan efek jera dari perangkat pidana oleh Pemerintah Daerah tidak tepat,” kata Winza saat pembahasan revisi Perda tersebut di DPRD DKI, Kamis (22/7/2021).

Dengan demikian, Winza meminta Gubernur Anies dan jajarannya menggunakan kebijakan insentif bagi masyarakat yang mendukung program percepatan penanganan Covid-19. Salah satu contohnya, kata dia, dengan memberikan insentif minimal Rp150 ribu bagi masyarakat yang ikut divaksin.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengambil opsi pemberian potongan pajak atau retribusi daerah bagi perusahaan yang dapat memastikan 85 persen karyawannya sudah divaksin dengan dosis lengkap. “Sudah seharusnya pendekatan yang dilakukan harus mencari win-win solution dengan memberikan insentif bagi masyarakat yang bersedia untuk divaksin,” kata dia. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2020 dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, pada Rabu (21/7/2021).

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Ahmad Riza Patria hadir mewakili Gubernur  Anies Baswedan dan membacakan Pidato Gubernur mengenai Penjelasan terhadap Raperda Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

Dalam rancangan revisi perda itu termasuk dua pasal baru yakni memberi kewenangan penyidikan untuk PNS dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta sanksi pidana bagi pelanggar yang berulang melakukan kesalahan. “Perlu dilakukan kolaborasi dengan aparat penegak hukum lain dalam menindak pelanggar protokol kesehatan.

Penyidik Polri diberi wewenang untuk melakukan penyidikan selain penyidik PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam hal terjadi tindak pidana pelanggaran terhadap protokol kesehatan,” kata Ariza, Rabu (21/7/2021).

Sumber : https://jakarta.bisnis.com/read/20210722/77/1420654/psi-tolak-usul-anies-pidanakan-pelanggar-prokes-apa-alasannya