Ketimpangan Bisa Picu Intoleransi dan Politik Identitas
Liputan

Ketimpangan Bisa Picu Intoleransi dan Politik Identitas

Pandemi Covid-19 telah memperparah ketimpangan ekonomi di Indonesia. Hal ini disampaikan Guru Besar Ekonomi Universitas Padjajaran, Arief Anshory Yusuf, dalam diskusi online bertema “Membedah Gaji dan Kesenjangan” yang digelar DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Senin 10 Mei 2021.

“2,5 tahun perbaikan ekonomi kita di Maret 2018 itu hilang akibat adanya Covid-19. Covid-19 memperparah ketimpangan ini. Kenapa itu bisa terjadi? Karena pandemi Covid-19 membuat mereka yang bekerja, yang kebetulan ada di kelompok masyarakat bawah, terdampak lebih parah daripada kelompok masyarakat atas. Contohnya, kalau kita bagi dengan pekerja formal dan informal, nah pekerja informal itu pengurangan pekerjaannya itu lebih sedikit dibanding pekerja formal. Cuma, kalau pekerja formal itu jam bekerjanya berkurang lebih banyak daripada pekerja informal, tetapi dari segi penghasilan justru pekerja informal yang lebih parah turunnya,” ujar Arief.

Ketimpangan itu, menurut Arief, bahkan kian memukul ekonomi pekerja informal. Dari data yang dia pegang, pekerja informal mengalami penurunan penghasilan sebesar -23 %, sedangkan penghasilan pekerja formal hanya turun sekitar 13 %.

“Mereka yang penghasilannya 20 % terbawah akibat Covid-19 itu penghasilannya berkurang 16 %, sementara yang lain 6 – 8 %. Jadi bisa 3 kali lipatnya para pekerja yang berpenghasilan 20 % terbawah itu terdampak income-nya. Jadi wajar dong income inequality ini meningkat ketika Covid-19,” kata dia.

Tanpa pandemi Covid-19 pun, Arief menyebut, sebetulnya Indonesia sudah masuk dalam kategori negara dengan ketimpangan ekonomi tertinggi di dunia.

“Salah satunya yang disebut oleh Standardized World Income Inequality Database (SWIID), kalau kita ranking sebelah bawahnya, Indonesia naik pangkat jadi salah satu yang tertimpang di dunia, bahkan lebih timpang dari Amerika yang katanya Mbahnya kapitalisme,” urai akademisi yang menempuh S2 di University College London dan S3 di Australian National University itu.

Temuan itu, terkonfirmasi pula lewat berbagai penelitian lainnya, di antaranya Credit Suisse yang menghitung total kekayaan yang dipegang oleh 1 % orang terkaya di dunia. Hasilnya Indonesia berada di peringkat ke-4, di bawah Rusia, India dan Thailand.

Pakar politik kenamaan Amerika Serikat, Jeffrey A. Winters pun menemukan hasil serupa. Dengan metode penelitian Material Power Indeks (MPI) yang dikembangkannya, Jeffrey A. Winters menghitung total kekayaan dari 40 % orang terkaya di dunia berdasarkan Forbes Magazine. Total kekayaan itu kemudian dibagi dengan GDP per kapita, alhasil Jeffrey A. Winter menempatkan Indonesia di urutan kedua negara dengan ketimpangan ekonomi tertinggi di dunia.

Lebih jauh Arief melanjutkan, ketimpangan ekonomi yang makin parah di masa pandemi ini, berpotensi melahirkan beberapa implikasi pada tatanan kehidupan masyarakat, termasuk menguatnya intoleransi dan praktik politik identitas.

“Ketimpangan yang tinggi itu kan, (melahirkan) kohesi sosial yang rendah, kecemburuan sosial, nanti itu tumbuh jadi bibit-bibit intoleransi, bahkan banyak berujung pada politik identitas,” imbuhnya.

Selain itu, ketimpangan ekonomi membawa dampak pada ketimpangan kekuasaan. Dampak lainnya, yaitu pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan ketimpangan yang tinggi menghambat upaya pengurangan kemiskinan. Terakhir, ketimpangan mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Disinggung soal upaya apa yang perlu diambil untuk mengatasi ketimpangan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini, menurut Arief, salah satunya adalah publik perlu mendukung pemerintah dalam menciptakan industri-industri padat karya, seperti tercantum dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2021.

“Saya rasa sudah di track yang benar, yang kena itu kan low-skill, nah berarti industri padat karya akan mengerek ekonomi pekerja,” ucap pendiri Center for Sustainable Development Goals Studies (SDGs Center), Universitas Pandjajaran itu.

Upaya lain ialah membuka ruang investasi. Namun, Arief memberi catatan, pemerintah harus memilih investasi yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja yang besar, sehingga dapat mempekerjakan mereka yang menganggur karena terdampak Covid-19.

“Kita kan ada Omnibus Law untuk menarik investasi, bisa gak dipastikan bahwa kita pilih-pilih investasinya? Jangan investasi yang tidak mempekerjakan mereka yang dulu menganggur akibat Covid-19, jangan yang capital intensive, jangan yang mengeruk batu bara saja, bisa gak dikawal itu? Supaya investasi ini membuat orang-orang yang 20 % tadi balik bekerja dan dengan yang lebih tinggi,” papar dia.

Dalam diskusi yang dimoderatori Juru Bicara DPP PSI, Mikhail Gorbachev Dom itu, sebagai akademisi Arief turut mendukung program kuliah gratis yang digagas Plt. Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha, untuk Pilpres 2024 mendatang. Hanya, ia menyarankan program kuliah gratis itu dijalankan secara bertahap.

“Ini (program kuliah gratis) bukan mimpi, ini paradigma yang menurut saya harus bantu didengungkan,” timpalnya.

“Di negara-negara maju lain, misalnya Prancis, secara tidak langsung universitas itu dibiayai negara, gitu lho. Kan kalau Anda kuliah di Prancis gak bayar SPP, toh itu artinya sudah dibayarkan lewat tax payer (pembayar pajak), riset juga begitu dibayar negara, maka sebenarnya sebagian besar universitas itu dibiayai negara. Jadi, program kuliah gratis itu bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan, sudah banyak negara yang menerapkannya, cuma memang untuk ke sana harus step by step, karena kalau langsung loncat agak berisiko,” tandas Arief.

Marak Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Dunia Kerja, Pemerintah Didesak Ratifikasi Konvensi ILO
Liputan

Marak Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Dunia Kerja, Pemerintah Didesak Ratifikasi Konvensi ILO

Pemerintah didesak segera meratifikasi sejumlah konvensi ILO tentang pemenuhan perlindungan terhadap perempuan pekerja. Demikian disampaikan komisioner Komnas Perempuan, Tiasri Wiandani, dalam diskusi online dengan tema “Perjuangan Panjang Buruh Perempuan” yang digelar Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Senin 3 Mei 2021.

“Komnas Perempuan sekarang juga sedang melibatkan teman-teman jaringan masyarakat sipil, serikat pekerja, dan serikat buruh untuk membuat instrumen pemantauan perlindungan maternitas 183 dan membuat kajian konvensi ILO 190, dan kita sudah berproses melakukan FGD dan mempersiapkan rentetan tindak lanjut. Tujuannya sebagai basis data yang akan kita dorong kepada pemerintah untuk melihat ini persoalannya, ini kebutuhannya, ini kepentingannya dan ini tanggung jawab negara. Itu yang akan kita rumuskan, sehingga kita mendorong pemerintah untuk segera meratifikasi konvensi ILO 190 yang memang berisi muatan substantif untuk pemenuhan perlindungan bagi perempuan pekerja,” kata Tias dalam diskusi untuk memperingati Hari Buruh Sedunia itu.

Konvensi-konvensi ILO yang dia maksud adalah konvensi ILO 183 tentang perlindungan maternitas dan cuti haid di tempat kerja, dan konvensi ILO 190 tentang penghapusan/pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja. Ada pula konvensi ILO 177 tentang pekerja rumahan dan 189 tentang kerja layak bagi pekerja rumah tangga (PRT) yang juga urgen untuk diratifikasi.

Terkait perempuan yang kerap menjadi objek kekerasan di dunia kerja, itu disebabkan oleh adanya pelanggengan diskriminasi. Menurut Tias, kekerasan terhadap perempuan di dunia kerja tak hanya soal kekerasan fisik, tapi juga bisa dalam bentuk ketimpangan upah antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan.

Berangkat dari kasus-kasus di atas, Tias menegaskan, ada urgensi agar pemerintah segera meratifikasi konvensi ILO 190. Menurutnya, konvensi tersebut bisa mengikis kekerasan (non-fisik) yang dialami perempuan di dunia kerja.

“Penting bagaimana konvensi ILO 190 dalam upaya penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja tidak hanya dilihat dari kekerasan fisik, gitu, tapi bagaimana kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, kekerasan berbasis diskriminasi, dan kekerasan yang berujung pada pelanggengan budaya patriarki di dalam masyarakat itu harus dilihat sebagai persoalan yang utuh,” papar aktivis buruh perempuan itu.

Diskusi yang dimoderatori Koordinator Juru Bicara DPP PSI, Kokok Dirgantoro itu, sekaligus meluruskan anggapan bahwa perempuan pekerja identik dengan buruh.

Melampaui sektor tertentu (manufaktur), perempuan yang menerima perintah, upah atas apa yang dikerjakan dan terikat dalam hubungan dunia kerja, maka dia adalah perempuan pekerja.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI), Jumisih, menyoroti kasus pelecehan seksual terhadap perempuan yang banyak terjadi dalam lingkungan kerja.

Permasalahan itu kian pelik karena melibatkan relasi kuasa antara atasan dengan bawahan. Pun juga dengan perkembangan teknologi, yang memudahkan pelecehan seksual terjadi, misalnya, berkirim gambar, ucapan atau ajakan yang tidak dikehendaki oleh perempuan.

“Di dunia kerja (pelecehan seksual) kerap terjadi karena ada relasi kuasa antara atasan dengan bawahan (perempuan pekerja). Dia menggunakan kuasanya sebagai atasan di perusahaan atau di pabrik untuk mengajak kawan-kawan buruh perempuan untuk kencan, dan itu difasilitasi oleh kemajuan teknologi. Ancamannya (kalau menolak) itu keberlanjutan kerja. Itulah sistem kerja kontrak berdampak juga terhadap bagaimana buruh perempuan sangat punya ketergantungan ingin bekerja, tapi di sisi lain sangat tidak nyaman dengan hal itu,” terangnya.

Jumisih melanjutkan, perjuangan menghapus praktik-praktik pelecehan seksual di dunia kerja semakin berat. Pasalnya, surat edaran Menteri Ketenagakerjaan terkait pencegahan pelecehan seksual tidak secara gamblang memuat sanksi tegas kepada pelaku pelecehan.

Karena itu, dia sangat berharap pada pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS), serta ratifikasi konvensi ILO 190 tentang penghapusan/pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja.

Bukan tanpa upaya nyata, Jumisih mengaku jika dia dan sesama aktivis telah beraudiensi dengan anggota DPR RI soal ratifikasi konvensi ILO 190. Dari pertemuan itu, kata Jumisih mengulang pernyataan anggota dewan, masih terdapat harmonisasi di tingkat eksekutif, sehingga belum bisa dibahas bersama di DPR RI.

“Kami di SPBI-KPBI bagian dari aliansi stop kekerasan di dunia kerja, minggu yang lalu sempat ke DPR RI, kami mencoba bertemu anggota dewan untuk mendorong hal ini, tapi anggota dewan menyampaikan saat ini bolanya masih di eksekutif (pemerintah), belum sampai di DPR, masih butuh harmonisasi di tingkat eksekutif,” ucapnya.

Lebih jauh dia menjelaskan, konvensi ILO 190 ini akan memberi manfaat besar bagi perempuan, terlebih perempuan pekerja korban KDRT. Perusahaan harus melindungi, mendukung dan membuka ruang kepada perempuan korban KDRT untuk menyelesaikan kasusnya, tanpa boleh diintimidasi oleh perusahaan dengan alasan produktivitas kerja.

“Di konvensi ILO 190 ini menyatakan, kalau misalnya buruh menjadi korban KDRT, maka dia diberi keleluasaan untuk mengurus kasusnya dan dia tetap dilindungi. Jadi dia tidak bisa di-PHK dan dikasih ruang untuk menangani kasusnya, dan itu akan mendorong buruh perempuan yang menjadi korban KDRT itu percaya diri, karena selama ini isu KDRT dianggap terpisah dari isu perburuhan,” ujar dia.

Hal lain yang dibicarakan, ialah nasib pembahasan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang mandek selama 17 tahun terakhir.

Menurut Tias, mestinya, RUU PPRT itu dapat segera rampung, karena kekhawatiran soal upah pekerja rumah tangga harus sesuai dengan UMP bukan hal yang krusial.

RUU PPRT, imbuh Tias, lebih fokus pada pengakuan kepada pekerja rumah tangga sebagai pekerja profesional, pemberian jaminan sosial (BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan) dan kontrak kerja yang menguntungkan kedua belah pihak (pemberi kerja dan pekerja rumah tangga).

Ramai Kasus Pinjol dan Peretasan Akun, Segera Sahkan RUU PDP
Liputan

Ramai Kasus Pinjol dan Peretasan Akun, Segera Sahkan RUU PDP

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) mendesak untuk segera disahkan. Alasannya, karena semakin banyak kasus penyalahgunaan data pribadi masyarakat pengguna jasa fintech (layanan jasa keuangan berbasis teknologi), terutama layanan pinjaman online (pinjol). Demikian disampaikan Direktur eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar, dalam diskusi online bertema “Pinjol Meresahkan, Data Pribadi Rawan Pencurian” yang digelar Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Selasa 27 April 2021.

“Tanpa adanya UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), seluruh persoalan yang terkait dengan penyalahgunaan dan eksploitasi data pribadi pengguna fintech tidak akan pernah bisa diselesaikan secara akuntabel. Subjek data (pengguna fintech) tidak akan pernah mendapat pemulihan atau ganti kerugian karena memang ada kerancuan, misalnya, ketika terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran, dia harus ke mana? Ke Kominfo sebagai penanggung jawab penyelenggara sistem dan transaksi elektronik? atau ke OJK sebagai pengawas transaksi keuangan? atau ke mana gitu kan,” kata Wahyudi Djafar.

Wahyudi melanjutkan, dengan UU PDP, nantinya akan dibentuk otoritas perlindungan data sehingga jika terjadi penyalahgunaan dan eksploitasi data pribadi, seseorang tahu harus mengadu ke mana dan otoritas bersangkutan bisa mengambil langkah hukum.

Namun demikian, Wahyudi menyadari bahwa pembahasan dan pengesahan RUU PDP masih butuh waktu yang cukup lama. Oleh karenanya, dia menawarkan sejumlah langkah alternatif.

Antara lain, penguatan di level asosiasi untuk sejumlah pedoman etik bagi perusahaan fintech, sehingga prinsip-prinsip perlindungan data pribadi bisa dilembagakan lewat kode etik itu.

Di samping itu, dia menjelaskan, masyarakat sebagai konsumen perlu diedukasi ihwal fitur, jenis layanan dan konsekuensi dari pemasangan aplikasi pinjol.

“Upaya-upaya pendidikan konsumen harus terus dilakukan. Bagaimana kemudian mereka memahami term of services, dan bagaimana seharusnya menggunakan sebuah aplikasi,” tambahnya.

Sebaliknya, Wahyudi justru mengkritisi pemblokiran fintech ilegal, yang menurutnya tidak banyak menjawab permasalahan. Pasalnya, tidak ada kepastian terkait data-data yang sudah dikumpulkan oleh fintech ilegal tersebut.

“Terhadap fintech ilegal yang diblokir atau ditutup operasinya, sementara dia sudah mengumpulkan jutaan data pengguna, ini akan memunculkan pertanyaan ke mana data-data yang sudah dikumpulkan tersebut? Apakah bisa dipastikan data itu dimusnahkan? Ataukah data-data itu membuka peluang untuk disalahgunakan untuk yang lain?,” imbuh aktivis HAM itu.

Harusnya, ucap Wahyudi, aparat penegak hukum bisa berpedoman pada UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan mengambil upaya lebih lanjut untuk membongkar permainan fintech ilegal sampai tuntas daripada sekadar melakukan pemblokiran.

Sementara Winner Jhonshon yang turut berbagi pandangan menyebut jika perusahaan pinjol sudah sangat meresahkan.

“Pinjol ini cukup meresahkan, bukan saja dari cara-cara mereka menjerat, cara mereka menagih juga sangat tidak etis, bahkan menurut saya sudah masuk kategori mempermalukan orang,” ujar pengacara tersebut.

Bahkan, dia menyebut transaksi pinjol merupakan transaksi keuangan yang berbahaya. Hal itu dia temukan setelah mengadvokasi ratusan masyarakat korban pinjol.

“Pertama, saya lihat apa yang mereka tawarkan dalam iklan, itu tidak sesuai dengan kenyataan. Orang yang pinjam 2 juta, tiba-tiba 3 bulan atau 6 bulan kemudian, mereka harus bayar 4 juta lebih. Jadi jelas mereka bohong,” tambah dia.

Kedua, menurutnya, menjamurnya keberadaan pinjol ilegal membuat masyarakat cenderung menggunakan uang pinjaman untuk hal-hal yang tidak produktif. Parahnya lagi, pelbagai layanan pinjaman online ilegal itu menetapkan bunga yang sangat tinggi di luar aturan yang ada.

“Dampaknya luar biasa sekali, mereka terjerat ketika tidak bisa bayar, dan lewat sekian hari saja (dari hari pembayaran yang ditentukan), bunganya itu luar biasa tinggi, kenapa? Karena pinjol ilegal tidak terikat dengan aturan. Kita mau lapor ke mana? Kemudian, mereka juga susah dilacak. Kantor mereka juga gak jelas di mana,” papar Managing Lawyer di Winner Jhonshon and Associates Law Office itu.

Ketiga, Winner kembali menekankan cara-cara penagihan oleh debt collector pinjol yang sering menabrak etika dan mempermalukan konsumen.

Merespons pertanyaan peserta diskusi soal bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi pinjol, Winner Jhonshon mewanti-wanti masyarakat untuk tidak terpancing dengan tawaran pinjol yang menggiurkan, padahal menjebak.

“Saya ingin sampaikan juga kepada masyarakat, gak usah pinjam ke pinjol, cukupkan apa yang ada padamu. Mentalitas masyarakat kita yang suka pinjam-pinjam ini juga membuat persoalan baru,” imbuhnya.

Dalam diskusi yang dimoderatori Juru Bicara DPP PSI, Ariyo Bimmo itu, Winner Jhonshon berharap pemerintah menyetop izin operasi pinjol sebelum dibuat payung hukum dan aturan turunan yang jelas.

Pada titik ini, pandangan Wahyudi Djafar dan Winner Jhonshon punya satu kesamaan, yaitu RUU PDP semakin relevan untuk segera disahkan.

“Kalau saya sarankan kepada pemerintah, stop dulu, moratorium dulu sampai semua aturan dan perangkatnya jelas. Pinjol yang legal dan ilegal disetop dulu semuanya, jangan dulu ada bisnis peer-to-peer ini. Kita siap dulu dengan perangkatnya, toh sumbangsih pinjol ini tidak seberapa (terhadap ekonomi)” usul dia.

Diskusi itu tidak hanya membicarakan urusan pinjol semata. Perihal lain tentang perlindungan data pribadi yang disinggung adalah peretasan media sosial.

Pegiat pendampingan perempuan, anak dan disabilitas, Ilma Sovri Yanti yang belum lama ini menjadi korban peretasan akun media sosial Facebook ikut membagi pengalamannya.

Menurut Ilma, peretas akun Facebook bekerja secara terorganisir dan telah mempelajari target korban peretasan. Dalam kasusnya, dia menduga, pelaku peretasan mempelajari aktivitas Ilma di media sosial terlebih dahulu dan memilih target korban yang akan ditipu.

“Pelaku memanfaatkan kondisi sosial saya, aktivitas sosial saya, dan menghubungi teman-teman terpilih. Disebut otodidak tidak juga, sepertinya dia melihat rekam jejak komunikasi dalam Facebook tersebut, sehingga dia menyasar orang-orang dianggap percaya, seakan-akan itu adalah saya,” terangnya.

Belajar dari pengalaman pribadinya itu, dia mengimbau masyarakat untuk tidak ragu membawa kasus peretasan akun media sosial ke aparat kepolisian. Terlebih jika telah terjadi penipuan.

Kasus Irma sendiri sudah dilaporkan ke Kepolisian. Yang dialami Ilma, tak hanya soal peretasan akun Facebook, namun masuk dalam pidana penipuan. Pasalnya, peretas yang mengatasnamakan Ilma, menipu salah seorang kolega Ilma dan berhasil meminta transfer uang senilai Rp 25 juta.

“Kasus ini nyatanya terdapat di Cyber Crime Polda (Metro Jaya) sudah ribuan kasus. Bahkan korbannya sudah sampai jutaan. Bercermin dari kasus peretasan saya, kalau kita tidak melawan bersama-sama dan tiba-tiba menimpa orang terdekat kita, itu akan menjadi target pelaku berikutnya,” sebutnya.

PSI Memulai Program Waqaf Al Quran di Seluruh Indonesia
Liputan

PSI Memulai Program Waqaf Al Quran di Seluruh Indonesia

Pada Ramadhan 1442 Hijriah ini, DPP PSI menggelar program wakaf belasan ribu Al Quran untuk musola dan masjid di seluruh Indonesia.

Tim DPP PSI, usai berbuka buasa kemarin, menyambangi Masjid Al-Musyawarah, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka datang untuk menyerahkan puluhan eksemplar Al Quran.

“Penyerahan ini sekaligus mengawali program wakaf belasan ribu Al Quran dari PSI selama Ramadhan 1442 Hijriah. Kegiatan akan dilakukan oleh DPW dan DPD PSI di tempat masing-masing,” kata Wasekjen DPP PSI Satia Chandra Wiguna, Jumat 17 April 2021, saat menyerahkan Al Quran.

Chandra menambahkan, Al Quran akan diwakafkan ke musala atau masjid kecil yang selama ini relatif jarang mendapat bantuan.

“Selama ini kami cukup sering mendengar ada kebutuhan Al Quran di musola atau masjid. Nah, Ramadhan ini, kami coba membantu memenuhi sebagian kebutuhan tersebut,” lanjut Chandra.

Selain Al Quran, selama Ramadhan ini, para kader PSI di seluruh Indonesia juga akan membagikan sembako dan takjil secara rutin.

Menurut Chandra, “Pandemi belum berlalu. Banyak saudara kita yang terdampak. Ini saatnya melanjutkan program-program bantuan PSI untuk rakyat.”

PSI memastikan seluruh kegiatan, pungkas Chandra, selalu dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan.

Kunjungi DPP PSI, KPK Sosialisasikan Sistem Integritas Partai Politik
Liputan

Kunjungi DPP PSI, KPK Sosialisasikan Sistem Integritas Partai Politik

Sejumlah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkunjung ke kantor DPP PSI untuk melakukan koordinasi terkait sosialisasi penerapan atau implementasi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Dari DPP PSI, Plt Sekjen Dea Tunggaesti dan beberapa juru bicara menyambut kunjungan ini.

“Kami datang ke PSI hari ini untuk bersilaturahmi dan kembali mensosialiasikan penerapan atau implementasi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Ini penting karena harapannya partai politik menjadi bagian dari agenda pemberantasan korupsi, “ kata Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana di kantor DPP PSI, Jumat 16 April 2021.

Dalam dua pekan ini, KPK berkeliling ke 16 partai untuk mensosialisasikan SIPP, yang juga mencakup soal anggaran partai. Wawan menjelaskan, KPK tengah mendorong peningkatan pendanaan partai yang berasal dari anggaran negara.

“Walaupun begitu, KPK juga ingin agar partai politik tak sekadar menerima dana, namun harus bersedia mengubah dirinya agar lebih transparan dan akuntabel. Dalam konteks inilah KPK mendorong penerapan integritas partai melalui SIPP ini,” ujar Wawan.

Pada kesempatan yang sama, Plt Sekjen DPP PSI, Dea Tunggaesti mengatakan, PSI sangat mendukung upaya KPK untuk pembenahan integritas partai politik. Dari berbagai survei, DPR dan partai politik menempati dua posisi terbawah lembaga yang dipercaya publik. Ini konsisten sejak beberapa tahun terakhir.

“Salah satu tujuan kelahiran PSI adalah untuk memperbaiki situasi tersebut, untuk mengembalikan marwah partai politik sebagai institusi yang bekerja buat rakyat, bukan ikut-ikutan mencuri uang rakyat,” kata Dea.

Sejumlah terobosan telah dilakukan PSI untuk mencegah korupsi. Salah satunya menggelar konvensi kepala daerah. Dalam konvensi ini, lanjut Dea, tidak ada mahar sama sekali. Mahar adalah salah satu sumber masalah dalam politik Indonesia pasca-reformasi. Mahar memicu biaya tinggi dalam politik dan pada gilirannya biaya tinggi ini potensial menyeret pada praktik korupsi.

“Alih-alih mahar, kami mendukung seorang calon karena ada kesamaan nilai-nilai. Kami juga memeriksa rekam jejaknya. Kita harus memastikan kandidat terpilih adalah yang terbaik, mereka yang mau bekerja keras untuk rakyat,” kata doktor Ilmu Hukum dari Unpad ini.

PSI juga akan berkomitmen untuk melaksanakan SIPP dan segera membentuk tim yang bertanggung jawab dalam pengisian Tools of Assessment (ToA) dari SIPP.

“Kami juga akan menunjuk satu orang dari tim tersebut sebagai liaison officer atau penghubung PSI dengan pihak KPK,” pungkas Dea.

Utamakan Keselamatan Pesepeda, Bukan Bangun Tugu
Liputan

Utamakan Keselamatan Pesepeda, Bukan Bangun Tugu

Di tengah kian maraknya hobi bersepeda di masa pandemi, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendorong agar pemenuhan hak-hak pesepeda di jalan raya bisa segera dipenuhi sesuai amanat undang-undang.

“Pasal 25 UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mengamanatkan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi perlengkapan jalan, yang salah satunya adalah fasilitas untuk pesepeda. Sedangkan Pasal 45 menjelaskan fasilitas pendukung LLAJ juga meliputi lajur sepeda,” kata Plt Sekjen DPP PSI, Dea Tunggaesti, saat mengantarkan diskusi online “Anak Muda dan Sepeda: Do’s and Don’ts,” Senin 13 April 2021.

Pemerintah daerah, khususnya di kawasan urban, harus lebih serius memenuhi hak-hak para pesepeda. Kalau fasilitas para pesepeda tidak kunjung dipenuhi dikhawatirkan akan jatuh korban-korban.

“Pesepeda paling rentan jika dibandingkan pesepeda motor, apalagi dengan pengendara mobil. Menurut kami, langkah-langkah untuk melindungi hak dan keselamatan para pesepeda harus segera dikerjakan,” kata Dea yang rutin 3-4 kali seminggu bersepeda ini.

Intinya, keselamatan para pesepeda harus menjadi prioritas. Hal-hal lain yang bersifat kosmetik bisa dinomorduakan.

“Kemarin saya baca berita, anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Sis Eneng Malianasari atau Sis Milly mempertanyakan langkah Pemprov DKI Jakarta membangun tugu sepeda dengan biaya Rp 800 juta di kawasan Sudirman-Thamrin. Saya setuju dengan Sis Milly bahwa pembangunan tugu sepeda tersebut bukan sesuatu yang sangat dibutuhkan saat ini,” kata Dea.

Pada diskusi tersebut, artis Wulan Guritno juga berbagi pengalamannya bersepeda yang dimulai saat pandemi Covid-19 terjadi.

“Aku sudah rutin berolahraga sejak dulu. Ketika pandemi, tetap berolahraga. Tapi lama-lama bosan juga. Lalu, dengar dari sejumlah teman, kita bisa kok berolah raga di luar dengan tetap menjaga jarak. Nah, saya mulai dengan jogging. Lalu, ada yang ngajak bersepeda,” kata Wulan.

Wulan ikut dengan komunitas. Di sana ia menambah pengetahuan soal bersepeda, termasuk aspek keselamatan. Di komunitas itu juga ada coach.

“Banyak benefit yang aku dapat dari bersepeda. Pagi-pagi, kita sudah merasa achieve something. Jadi sepanjang hari akan bersemangat. Karena kita memulai hari dengan sesuatu yang menyenangkan,” kata Wulan.

Terkait soal keselamatan, Wulan beranggapan, jalur sepeda itu aman buat yang sendiri. Padahal sekarang banyak yang bersepeda secara berkelompok.

“Nah, aku agak merasa kurang aman kalau berkelompok meski di jalur sepeda. Ini semua harus dipikirkan semua pihak supaya keselamatan pesepeda tetap terjamin,” kata Wulan.

Senada dengan Wulan, Widjanarko Hastario yang juga seorang dokter mengungkap, bersepeda memang mengandung banyak manfaat.

“Ini kegiatan yang menyehatkan, menambah semangat, dan membuat kita bisa memahami lingkungan. Kan kadang-kadang kita harus mencari jalan alternatif. Juga penting bahwa bersepeda itu melatih kesabaran karena ada prinsip road sharing. Sepeda itu kasta terendah dalam transportasi, paling kecil dan lamban. Kita harus lebih humble dan sopan,” kata Yoyok, panggilan Widjanarko.

Mantan atlet downhill, Risa Suseanty, dari sisi atlet, sepeda ini olahraga individu, melawan waktu dan mengandalkan diri sendiri.

“Pagi-pagi sudah harus bangun untuk berlatih. Untuk atlet, mentalnya tidak bisa setengah-setengah. Kalau menang baru satu kali, baru keberuntungan. Jadi harus terus berlatih Disiplin gak bisa main-main,” kata Risa yang sekarang tinggal di Belgia.

Soal disiplin yang tumbuh dari bersepeda juga digarisbwahi Wakil Ketua Umum PB ISSI, Toto Sugito. Sebab, bersepeda itu harus sepagi mungkin untuk menghindari mobil dan sepeda motor.

“Mulai pukul 05.30, paling telat pukul 06.00. Selesai paling telat pukul 07.30. Setelah pukul 07.00 sebenarnya kurang aman bersepeda di jalanan. Karena mobil dan sepeda motor sudah mulai banyak,” kata Toto yang juga Co-Founder B2W.

Terkait keselamatan, menurut Toto, aturan sebenarnta sudah ada. Tinggal soal penegakan hukum.

“Tinggal soal law enforcement, harus dijalankan dengan tegas dan konsisten. Seperti polisi lalu lintas dulu memberlakukan aturan safety belt. Harus tegas dan konsisten. Akhirnya dalam 3-5 bulan warga terbiasa,” kaya Toto.

Anak Muda dan Terorisme, Dari Soal Pilih Guru Sampai Peran Penting Keluarga
Liputan

Anak Muda dan Terorisme, Dari Soal Pilih Guru Sampai Peran Penting Keluarga

Anak muda diharapkan berhati-hati mencari guru yang akan dijadikan rujukan dalam memahami agama. Salah memilih akan membuat mereka terjerumus dalam terorisme. Demikian disampaikan mantan terpidana terorisme, Sofyan Tsauri, dalam diskusi online bertema “Anak Muda dan Terorisme” yang digelar Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

“Perlu menjadi perhatian, bahwa hati-hati dalam mencari guru (agama). Boleh Anda jadi orang saleh, orang baik, tapi jangan pernah salah cari guru. Karena nanti takutnya, Anda berkarir di sana, kemudian puncaknya Anda menjadi teroris,” ucap Sofyan, Senin 5 April 2021 malam.

Mantan orang penting dalam kelompok teroris Al-Qaeda Asia Tenggara itu,. juga menyebut hampir semua aksi terorisme yang terjadi di dunia, termasuk di Indonesia, berakar dari paham Wahabi dan Salafi.

Selain mencari guru agama yang tepat, kembali pada ajaran Islam seperti yang diamalkan Rasulullah SAW (Ahlussunnah wal Jamaah) juga merupakan cara melawan paham sesat radikalisme dan terorisme.

“Kalau mau sembuh dari penyakit radikalisme, intoleransi dan terorisme, maka kembali kepada pemahaman Ahlussunnah (wal Jamaah),” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, psikolog klinis forensik, A. Kasandra Putranto, mengatakan keterlibatan perempuan dan anak muda dalam aksi terorisme yang terjadi di Indonesia belakangan ini, karena dipengaruhi pergeseran geopolitik dunia. Hal itu dia sampaikan dalam

“Persoalannya adalah karena memang, aksi terorisme di Indonesia itu juga mengikuti pergeseran geopolitik dunia,” kata dia.

Dia mencontohkan, dahulu kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI) tidak memperbolehkan perempuan dan anak muda “berjihad”. Namun sekarang, nilai itu bergeser seiring dominasi kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) menggantikan kelompok JI.

“Kalau dulu, Jamaah Islamiyah (JI) tidak mengenal jihad yang dilakukan perempuan dan anak (muda) karena memang tidak diizinkan, tetapi ketika ada kelompok baru dan punya nilai yang berbeda, mulailah muncul itu (teroris perempuan dan anak muda),” tambah dia.

Lebih jauh, dari penelitian yang dia lakukan, Kasandra menyebut peran keluarga sangat vital dalam membentuk karakter seseorang untuk menjadi teroris.

“Yang paling banyak itu faktor keluarga, jadi apakah di dalam keluarga itu memang sudah diajarkan radikal sejak dini, atau justru karena tidak diajarkan prinsip-prinsip toleransi sama sekali,” imbuhnya.

Di samping faktor keluarga, ada juga faktor pergaulan seperti di lingkungan sekolah dan masyarakat, yang juga ikut mempengaruhi seseorang terlibat dalam terorisme.

Secara khusus, Kasandra menaruh perhatian pada teroris dari kalangan anak muda. Menurutnya, sejumlah anak muda tergelincir dan menjadi pelaku aksi teror karena terpapar informasi menyesatkan dari media sosial.

“Paham-paham terorisme itu juga disebarkan, disampaikan dan paling fatal adalah melalui media sosial,” tegas dia.

Diskusi dilanjutkan dengan paparan dari pengamat intelijen, Ridlwan Habib. Dia mencatat, dari tahun 2000 sampai 2021, telah terjadi 553 aksi teror. Sedangkan serangan di Mabes Polri pada 31 Maret lalu yang dilakukan oleh teroris perempuan menjadi serangan bersenjata yang ke-197 di markas-markas polisi.

Lalu, menurut Ridlwan, saat ini ada 875 narapidana yang sedang menjalani hukuman di penjara, ditambah 220’an teroris masih dalam proses hukum. Selama 3 bulan terakhir (Januari – Maret 2021) aparat telah menangkap 180 orang dalam kasus terorisme.

Berangkat dari data di atas, Ridlwan memberikan kritikannya terhadap cara-cara yang diambil pemerintah dalam menangani terorisme. Pertama, Ridlwan menilai, program deradikalisasi di dalam penjara masih formalistik. Juga pengawasan terhadap mantan napi yang lemah. Ini terbukti dari sejumlah mantan napi terorisme yang kembali berulah.

Kedua, imbuhnya, adalah soal kekalahan pertarungan narasi Islam moderat di media sosial dari narasi-narasi kelompok radikal.

“Yang kedua, dari asymmetric information warfare (pertarungan informasi yang tidak seimbang) di media sosial. Kita hari ini, narasi Islam moderat tertinggal dari narasi-narasi kelompok takfiri, jihadi dan salafi,” ujar Direktur The Indonesia Intelligence Institute itu.

Terakhir, dia memberi catatan, koordinasi lintas instansi yang harus diperkuat. Misalnya, pelibatan TNI dalam menanggulangi terorisme, yang sayangnya, Peraturan Presiden (Perpres) soal itu belum juga diteken oleh Presiden Jokowi.

Hal lain yang juga diungkap dalam diskusi yang dimoderatori Juru Bicara DPP PSI, Faldo Maldini itu, adalah tentang nilai-nilai maskulinitas yang mendorong lahirnya teroris. Kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) pun, kerap memelintir ayat dalam Al-Quran untuk membangkitkan semangat juang dan membuat banyak laki-laki menjadi martir terorisme.

“Ternyata, gelora Akbar (teroris asal Aceh) tadi bergabung ke terorisme itu lebih karena heroisme, ‘wah bawa AK-47 kelihatan keren.’ Narasi-narasi ISIS ketika itu memang selalu bikin galau lelaki yang ingin mencari jati diri,” papar visiting fellow RSIS, NTU Singapura sekaligus Yayasan Prasasti Perdamaian, Noor Huda Ismail.

Menutup diskusi, A. Kasandra Putranto, menyebut PSI bisa ikut mengisi ruang-ruang perjuangan melawan radikalisme dan terorisme di kalangan anak muda.

“PSI juga bisa ikut terlibat dalam berbagai kebijakan yang terkait dengan pembentukan keluarga, perlindungan perempuan dan mendorong perbaikan kualitas di internet. Meningkatkan ekonomi, menambah wawasan dan tentu saja kesetaraan, itu sangat penting,” pungkasnya.

Di pengujung Maret lalu, dua aksi terorisme melanda Indonesia. Pengeboman di depan Gereja Katedral Makassar dilakukan pasangan suami-istri berinisial L dan YSF dan merupakan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berbaiat kepada kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Sementara pelaku penyerangan Mabes Polri adalah seorang perempuan dengan inisial ZA. Kepala Kepolisian RI, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mengatakan bahwa ZA berideologi radikal ISIS. Ketiga teroris sama-sama berusia sekitar 25 tahun.

Peristiwa beruntun itu memunculkan kekhawatiran dari banyak pihak jika kelompok teroris semakin berani menggunakan anak muda dan perempuan sebagai alat teror mereka.

Nawal El Saadawi, Perginya Pejuang Kesetaraan Gender
Liputan

Nawal El Saadawi, Perginya Pejuang Kesetaraan Gender

Kepergian aktivis perempuan asal Mesir, Nawal El Saadawi, pada 21 Maret 2021 lalu, merupakan kehilangan besar bagi pejuang kesetaraan gender. Demikian disampaikan Bendahara Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Suci Mayang Sari, dalam diskusi online yang digelar PSI untuk mengenang Nawal yang wafat di usia 89 tahun itu.

“Kepergiannya tidak hanya kehilangan besar bagi Mesir tapi juga bagi masyarakat dunia yang merindukan kesetaraan,” ucap Mayang, Senin 29 Maret 2021 malam.

Menurut Mayang, perjalanan hidup sang dokter, psikiater, aktivis politik, dan novelis itu, penuh dengan kekuatan ide dan keberanian. Mayang menambahkan, tidak banyak perempuan seperti Nawal yang berani menggugat hal-hal tabu dalam budaya patriarki yang sangat mengakar dalam tatanan masyarakat dan sistem politik di Mesir.

Misalnya, lewat karya-karyanya, Nawal menyoal masalah kesetaraan perempuan dengan laki-laki, agama dan kekuasaan.

“Kisah Nawal adalah cerita tentang kekuatan ide dan keberanian. Tentang perempuan yang bangkit melawan ketidakadilan di tengah masyarakat yang konservatif. Ia tanpa basa-basi membicarakan tiga hal tabu: kesetaraan perempuan dan laki-laki, agama, dan kekuasaan,” lanjut dia.

Mayang mengisahkan, kekuatan dan keberanian Nawal itu tidak muncul begitu saja. Di usia yang masih sangat belia, Nawal sudah menelan pengalaman pahit sebagai perempuan yang hidup dalam belenggu budaya patriarki.

Pada usia 6 tahun, sebut Mayang, Nawal mengalami sunat perempuan. Selain itu, di usia 10 tahun, dia hampir dikawinkan muda. Nawal lahir dan tumbuh dalam budaya masyarakat Mesir yang memandang perempuan tidak lebih dari hama.

Kendati demikian, menurut Mayang, Nawal tidak lantas kalah. Dia justru bangkit, menyemai perlawanan, dan konsisten berjuang melawan ketidakadilan bagi dirinya dan perempuan-perempuan lain. Perlawanan itu tertuang dalam 55 buku yang ditulis Nawal dan pelbagai gerakan aktivisme lain.

Karena keberanian dan ide perlawanan itu pula, Nawal sempat 3 tahun hidup dalam pengasingan dan mengajar di Duke University, Amerika Serikat. Pasalnya, kelompok konservatif dan ekstremis menilai Nawal orang berbahaya yang harus dilenyapkan.

Lebih jauh, Mayang berujar, alih-alih berbahaya, Nawal justru sangat berjasa karena telah menularkan keberanian dan mendorong kesadaran akan pentingnya kesetaraan kaum perempuan.

“Sebagaimana rasa takut, keberanian adalah sesuatu yang menular. Keberanian Nawal, membangkitkan keberanian yang sama bagi jutaan perempuan di tempat lain. Mendorong mereka mulai mempertanyakan apa yang sebelumnya dianggap normal, dianggap bagian dari tradisi dan bahkan sakral. Mendorong lahirnya kesadaran tentang apa arti sesungguhnya dari kata ‘SETARA’” tandas lulusan Teknik Arsitektur, Universitas Trisakti, itu.

Sementara sutradara kenamaan, Nia Dinata, menceritakan awal perkenalannya dengan pemikiran Nawal. Menurut Nia, buku berjudul “Perempuan Di Titik Nol” yang ditulis Nawal, menginspirasi lahirnya salah satu karya film Nia yang mengangkat masalah poligami, yaitu film “Berbagi Suami”.

“Nawal menjadi penyemangat saya, bahwa seorang perempuan Muslim, tinggal di negara Mesir, bisa menerbitkan buku seperti buku Perempuan Di Titik Nol. Sehingga, timbullah inspirasi dan semangat itu (membuat film Berbagi Suami),” kenang Nia.

Tak hanya itu, Nia melanjutkan, pengalaman bersinggungan dengan Nawal berlanjut pada 2008, atau dua tahun setelah film “Berbagi Suami” dirilis.

Ketika itu, sebagai sutradara “Berbagi Suami”, Nia diundang pihak Duke University untuk hadir dalam pemutaran film tersebut untuk publik. Di luar dugaan, Nawal El Saadawi turut hadir pada acara tersebut. Pada momen itu juga, Nia menjadi pembicara diskusi bersama Nawal.

“Salah satu dean (dekan) perempuan bilang sudah menonton film Berbagi Suami di festival film di Hawaii. Lalu dia ingin sekali melakukan pemutaran publik di Duke University, karena mereka bilang sedang kedatangan alumni kami, yaitu Nawal El Saadawi. Saya baca email-nya mau pingsan,” kata Nia.

Selain Nia, diskusi yang dimoderatori Juru Bicara DPP PSI, Mary Silvita itu, turut menghadirkan wartawan senior, Qaris Tajudin. Qaris berbagi pandangan ketika mewawancarai Nawal saat Revolusi Mesir 2011.

Menurut Qaris, di balik keberanian dan ketajaman karya-karya Nawal dalam melawan budaya patriarki Mesir, Nawal adalah perempuan yang humanis dan bersahabat.

“Kegalakan Nawal dalam tulisan-tulisan itu, sebetulnya, tidak terlihat dalam pergaulan dia sehari-hari. Dia justru ingin merangkul banyak orang. Sebelum Revolusi Mesir, dia bikin beberapa kelompok diskusi yang isinya bukan hanya dari kelompok sekuler, tapi dari ikhwan dan orang-orang yang punya pandangan keagamaan yang kuat, bergabung di situ,” sebutnya.

Dalam kesempatan yang sama, untuk menanggapi pertanyaan moderator, akademisi dan aktivis perempuan, Neng Dara Affiah, menegaskan bahwa kontribusi Nawal dalam upaya menegakkan kesetaraan gender di Indonesia sangat besar.

“Kontribusi Nawal yang paling besar adalah mengubah cara pandang tentang bagaimana dunia dan masyarakat yang sering kali tidak menganggap perempuan memiliki nilai kemanusiaan yang setara dan tidak bersikap adil kepada perempuan,” papar dia.

Neng Dara Affiah menambahkan, pemikiran Nawal sangat relevan untuk meneropong diskriminasi terhadap perempuan yang masih banyak terjadi dalam konteks kehidupan di Indonesia.

Karenanya, pemikiran Nawal patut dipelajari untuk membangun sensitivitas ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan itu.

“Diskriminasi terhadap perempuan masih sangat sering terjadi di berbagai tempat, baik itu di tengah-tengah masyarakat, di locus keagamaan, pemerintahan dan dalam ragam praktik kebudayaan. Untuk membangun sensitivitas ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan itu, memang, kita harus banyak belajar (dari Nawal),” terangnya lagi.

Hal relevan lain yang bisa disimak dari perjalanan hidup Nawal, menurut Neng Dara Affiah, adalah posisi perempuan yang sangat rentan menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual.

Terkait dengan impresi terhadap pemikiran dan karya Nawal yang dipandang anti-agama, penulis Kalis Mardiasih, menampik hal itu.

Menurutnya, perlawanan Nawal terhadap budaya patriarki yang berkembang kala itu dan di masa sekarang, bukan menentang agama. Melainkan menentang tafsir atau interpretasi ajaran agama yang meniadakan kesetaraan dan keadilan perempuan, contohnya, penolakan Nawal dengan praktik sunat perempuan yang dia nilai melanggar hak-hak seksual perempuan.

“Saya kurang nyaman dengan istilah menentang agama, yang perlu digarisbawahi adalah menentang dominasi atau tafsir agama yang patriarkis atau menentang dominasi interpretasi agama yang menindas yang lebih lemah. Nah, saya tidak pernah membaca novel-novel Nawal yang menentang agama,” ujar penulis buku “Muslimah yang Diperdebatkan” itu.

Mendengar Suara Daerah, PSI Semakin Yakin Tolak Impor Beras
Liputan

Mendengar Suara Daerah, PSI Semakin Yakin Tolak Impor Beras

Kementerian Perdagangan diharapkan lebih berhati-hati dan peka terhadap petani ketika mewacanakan impor beras. Terlebih dalam situasi panen raya.  Hal ini disampaikan Anggota DPRD Provinsi Banten dan Wakil Ketua DPW PSI Banten, Maretta Dian Arthanti, dalam diskusi online yang digelar DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bertajuk “Impor Beras: Laporan dari Berbagai Daerah”.

“Harapan saya, pemerintah lebih peka, tahu kondisi di lapangan, tahu data-data daerah, kemudian mengambil kebijakan yang strategis di pusat itu benar-benar berdasarkan dari kondisi aktual di daerah,” kata Maretta, Selasa 23 Maret 2021.

Diskusi yang dimoderatori Koordinator Juru Bicara DPP PSI, Kokok Dirgantoro itu, secara khusus ingin mendengar  suara  petani dan para pengurus PSI di sejumlah daerah, terkait wacana impor 1 juta ton beras.

Lebih jauh, Maretta mencontohkan, sejauh ini stok beras di Banten masih aman, bahkan cenderung surplus. Namun dari aspirasi para petani di 7 Kabupaten/Kota (Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, dan Kota Serang) penghasil beras terbesar di Banten, wacana impor beras tersebut dengan cepat membuat harga gabah kering panen (GKP) turun.

Kondisi itu, tentu saja, menyulitkan petani di Banten yang pada bulan Maret ini melakukan panen raya.

“Informasi yang saya dapatkan, masih ada surplus dari panen bulan Maret. Memang April akan ada sedikit penurunan, karena di beberapa tempat ada yang terserang hama. Bagi beberapa daerah lainnya yang aman, penurunan harga gabah sangat terasa, harga gabah biasa di kisaran Rp 3 ribuan, kualitas bagus masih bisa Rp 4 ribu,” papar dia.

“Dari neraca ketersediaan dan kebutuhan sampai tahun 2021, masih ada surplus beras di Banten,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, petani sekaligus pendamping kelompok tani asal Grobogan, Jawa Tengah, Eko Mrapen berpendapat, wacana impor beras saat sebagian besar daerah di Indonesia tengah melakukan panen raya itu, justru menambah pelik kesulitan petani.

Pasalnya, menurut Eko, ketika wacana itu berembus, tengkulak dan kartel gabah di wilayah Grobogan memainkan harga gabah petani untuk keuntungan pribadi.

Kendati demikian, bukan berarti dirinya anti-impor beras.  Menurut Eko, pemerintah harus memperhatikan betul momen dan waktu panen raya.

“Yang ditakutkan petani itu bukan hanya gagal panen, tapi tiba-tiba pemerintah punya rencana impor beras. Impor beras boleh-boleh saja, sifatnya situasional, tapi ketika impor itu direncanakan pas bareng panen raya itu musibah buat kita. Jangankan beras sudah datang, baru sebatas isu saja sudah dimanfaatkan  kartel-kartel,” jelas Eko.

Di samping wacana impor beras yang tak tepat momen, Eko juga mengeluhkan masalah klasik yang dihadapi para petani, yang sampai hari ini belum terselesaikan oleh pemerintah pusat, yaitu ketersediaan dan distribusi pupuk subsidi.

“Pupuk subsidi mulai langka, kalau pun ketemu pupuk subsidi harganya sudah 2 kali lipat. Kalau pupuk subsidi itu ada, jadwal pupuk itu sudah lewat, makanya tahun ini tahun yang luar biasa buat petani,” sesalnya.

Sementara Seno Trigona, petani asal Sukoharjo, Jawa Tengah, juga berkeluh dengan penurunan harga gabah kering panen yang cukup drastis. Harga GKP di wilayahnya anjlok dari Rp 4.200 / Kg menjadi hanya Rp 3.500  / Kg.

“Panen awal kita masih dapat harga (gabah kering panen) di Rp 4.200 / Kg, sebelum ada isu (impor beras). Nah kemarin, di wilayah Weru ini harga sudah turun jadi Rp 3.500 / Kg,” ucap dia.

Sepakat dengan Eko Mrapen, menurut Seno, selain tidak tepat momen dan waktu, Menteri Perdagangan  seharusnya juga memberikan penjelasan dan penghitungan detail stok beras nasional, sehingga opsi impor beras itu diwacanakan.

“Sangat berat isu itu datangnya di musim seperti ini, panen raya yang bersamaan dengan musim hujan. Sawah tadah hujan panen, sawah kering juga tetap panen, ini yang sangat berat bagi kami. Kami bisa menerima kalau isu ini muncul pada saat kemarau. Pada saat pasca-tanam ini, masih bisa panen sekali. Setelah itu, silakan wacanakan impor untuk lumbung berikutnya, yang tidak bisa tercukupi dari panen raya ini,” tambah Seno.

Lalu, ada Wakil Ketua DPD PSI Bojonegoro, Ridwan Habibi, yang turut menyampaikan aspirasi. Habibi menilai, problem lain di kalangan petani Bojonegoro adalah soal regenerasi. Hampir semua petani di sana adalah generasi tua yang sulit berinovasi.

Akibatnya, ongkos produksi melambung tinggi, diperparah dengan sederet permasalahan lain, seperti musibah banjir dan kelangkaan pupuk subsidi.

“Petani di Bojonegoro ini generasi tua, gak ada yang generasi muda, orang-orang tua semua. Karena mereka adalah orang-orang tua, tenaganya minim, sehingga biaya untuk tanam padi semakin mahal, dibarengi dengan pupuk yang langka, ada juga daerah-daerah yang kebanjiran,” papar Habibi.

Selain pandangan di atas, Ketua DPW PSI Sulawesi Tenggara, Kasra J. Munara, justru menyorot peran dan posisi Bulog dalam tata kelola stok beras nasional.

Berangkat dari aspirasi petani di Kabupaten Kolaka, Kolaka Timur, Konawe Selatan dan Bombana, Kasra menemukan fakta bahwa petani enggan menjual gabah ke Bulog karena Bulog tidak bisa menawarkan harga kompetitif.

Dampaknya, harga gabah dikendalikan penuh oleh tengkulak. Dia pun menyayangkan kemampuan Bulog yang hanya sanggup menguasai 3 – 9 persen stok beras nasional.

“Harga gabah dikuasai tengkulak, (peran) Bulog sangat kecil dan itu memang terjadi. Saya sempat menanyakan kenapa Bulog tidak bisa menyerap hasil panen petani? Alasannya, menurut petani, Bulog membeli di harga lebih rendah daripada tengkulak, ini aneh,” ungkapnya.

Ketua DPD PSI Kabupaten Bengkayang, Sumi Lia, yang turun menjumpai petani menangkap kegelisahan yang sama. Petani di Bengkayang, Kalimantan Barat, pun tak kalah terkejutnya mendengar wacana impor beras pemerintah itu.

Menurutnya, wacana impor beras langsung menekan harga padi dan beras di pasaran, dan itu semakin menyulitkan kesejahteraan para petani Bengkayang.

“Petani di Bengkayang merasa sangat keberatan dengan rencana impor beras, karena panen raya dimulai sejak bulan Februari – April. Kalau pemerintah impor, petani akan kecewa sekali, harga padi atau beras pasti akan turun,” papar Sumi Lia.

Pertanyaan serupa juga dilontarkan Kepala Divisi DPD PSI Tangerang Selatan yang sedang bertugas di Karawang, Lerru Yustira. Dia mempertanyakan alasan pemerintah melempar wacana impor beras, padahal banyak daerah sedang panen raya dan mencatatkan surplus beras.

Lerru menyebutkan Karawang, sebagai daerah yang selalu surplus dan mengirim beras ke daerah-daerah sekitar, termasuk ke Jakarta. Dari data yang dia himpun, Karawang punya 97 ribu hektar dan menghasilkan 1,3 juta ton gabah kering panen (GKP) per tahun, itu setara dengan 800 ribu ton beras per tahun.

Kebutuhan bagi 2,37 juta warga Karawang per tahun mencapai 300 ribu ton, yang berarti surplus 500 ribu ton beras.

“Para petani dan penggilingan padi pastinya waswas. Wacana impor beras di tengah panen raya ini sangat menyedihkan bagi kawan-kawan petani, belum lagi permasalahan pupuk,” pungkasnya.

Pekan lalu, PSI mempertanyakan dan dengan tegas menolak rencana Kementerian Perdagangan yang akan mengimpor 1 juta beras. Melalui Koordinator Juru Bicara PSI, Kokok Dirgantoro, PSI menilai kebijakan itu tidak tepat untuk dilakukan sekarang.

Menurut Kokok, stok beras nasional masih terbilang aman karena ditopang dua kali panen raya (April – Mei dan Oktober – November). Jika dipaksakan, kesejahteraan petani justru makin tertekan.

“PSI akan mengerahkan semua struktur yang dimiliki di wilayah untuk mengecek harga gabah. Beberapa jaringan petani yang kami kontak memberikan informasi harga gabah cenderung rendah,” kata Kokok.

Sikap PSI itu juga disuarakan di dunia maya. Tagar “#PSITolakImporBeras” bahkan jadi trending topic di jagat Twitter pada Sabtu 20 Maret 2021.

Peringati Hari Perempuan Sedunia, PSI Terus Desak Pengesahan RUU PKS
Liputan

Peringati Hari Perempuan Sedunia, PSI Terus Desak Pengesahan RUU PKS

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan terus mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang sudah bertahun-tahun dibahas DPR. Hal tersebut disampaikan Plt. Sekjen DPP PSI, Dea Tunggaesti, saat menjadi keynote speaker diskusi online bertema “Kekerasan Berbasis Gender Terus Meningkat, Bagaimana Negara dan Masyarakat Berperan?” untuk memperingati Hari Perempuan Sedunia.

“Urgensi pengesahan RUU PKS semakin besar saat kita membaca data Komnas Perempuan yang menyatakan kekerasan berbasis gender meningkat 63% selama pandemi COVID-19 dibandingkan sebelum pandemi,” ujar Dea, pada Senin 8 Maret 2021.

Selama ini, lanjut Dea, PSI telah melakukan aneka cara untuk mendorong DPR RI agar segera mengesahkan RUU P-KS. Misalnya, beberpa kali menggelar diskusi publik terkait RUU P-KS dengan sejumlah pemangku kepentingan, aktif bergabung dalam aksi protes turun ke jalan, menyatakan sikap lewat siaran pers, hingga melobi elite parpol yang ada di Senayan.

Dea mengingatkan untuk kali ini, DPR RI jangan menunda lagi pengesahan RUU P-KS yang sudah diusulkan sejak 2016, sebagai bukti kepedulian pada nasib perempuan.

Perdebatan panjang dan tarik ulur alot mewarnai perjalanan RUU P-KS. DPR RI kembali memasukkan RUU tersebut dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021, setelah sempat menariknya dari Prolegnas Prioritas pada 2020 lalu.

“PSI sangat berharap para anggota DPR bisa memanfaatkan waktu seoptimal mungkin untuk segera mengesahkan RUU PKS. Mohon diingat kembali, RUU ini sudah resmi diusulkan sejak 2016. Silakan buktikan kepedulian pada nasib perempuan dengan segera menghasilkan UU yang berkualitas. Jangan ditunda lagi. Kita berlomba dengan waktu,” tandas doktor Ilmu Hukum tersebut.

Pada kesempatan yang sama, juru bicara Direktorat Perempuan dan Anak DPP PSI, Imelda Berwanty Purba, membagi pengalamannya sebagai penyintas kekerasan dalam rumah tangga. Dia berujar, kekerasan dalam ranah apa pun pada perempuan harus dilawan, alih-alih memandangnya sebagai aib yang harus ditutupi.

“Buat saya, kejahatan atau perilaku salah itu tidak boleh didiamkan, karena semakin didiamkan dia akan terus merajalela dan akan memakan korban-korban lain. Waktu itu saya putuskan dare to speak up, berani melapor,” ucap Imelda.

Dari pengalamannya itu, Imelda berharap perempuan-perempuan lain untuk tidak takut lagi bersuara dan mengambil langkah hukum apabila menjadi korban kekerasan. Juga kepada masyarakat luas untuk lebih peduli pada nasib perempuan korban kekerasan, bukan justru menutup mata.

“Saya mendorong masyarakat untuk ‘dare and care’. Dare to speak, harus berani menyuarakan (kekerasan yang dialami) ini, dan jangan diam ketika mengetahui orang-orang terdekat kita, tetangga kita, saudara kita, jangan cuek, harus berani melaporkan. Care (peduli pada perempuan korban kekerasan lain) untuk menawarkan bantuan, setidaknya mendampingi atau menemani ke tempat-tempat yang harusnya kita tuju untuk penanganan lebih lanjut,” imbuhnya.

Diskusi yang dimoderatori Jubir PSI, Rian Ernest itu, turut menghadirkan Karen Pooroe. Penyanyi berdarah Maluku itu bercerita soal kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung konflik dengan mantan suaminya.

Karen menuturkan, selama berjuang mencari keadilan, dia berhadapan dengan proses birokrasi yang berbelit-belit, sekali pun itu ada di lingkungan institusi penegak hukum.

“Saya melaporkan pada 2019, 2021 baru disidangkan. Ini proses yang luar biasa melelahkan,” ungkap dia.

Tak selalu dalam lingkup keluarga, diskusi tentang kekerasan berbasis gender juga menjangkau sisi-sisi lain. Salah satunya di dunia kerja, yang bagi banyak perempuan dianggap tidak menjamin mereka terbebas dari praktik kekerasan dan diskriminasi. Kesimpulan itu diungkap oleh aktivis perempuan, sekaligus pakar hukum dan HAM, R. Valentina Sagala.

Untuk mengakomodasi masalah kekerasan berbasis gender yang makin kompleks, terutama di dunia kerja, menurut Valentina, pemerintah perlu meratifikasi ILO Convention 190 yang merupakan instrumen perjanjian internasional terbaru. Sehingga bisa diterjemahkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

“ILO Convention 190 secara spesifik adalah konvensi tentang elimination on violence and harrasment di dunia kerja. Jadi ini baru banget, karena dia menempatkan dengan jelas apa yang dimaksud dengan violence, apa yang disebut harrasment, karena kita sering blunder dengan dua kata itu. Dan dia menghilangkan istilah ‘at work place’ menjadi ‘in world of work’” ungkap Senior Independent Expert Legal itu.

“ILO Convention 190 belum diratifikasi pemerintah saat ini, dan kita sedang bekerja keras supaya ini segera diratifikasi dan dijadikan UU. Nanti kalau ILO Convention 190 ini dijadikan UU, akan menjadi instrumen terbaru yang paling komprehensif untuk sektor-sektor privat,” pungkasnya.