Berbagi Ratusan Paket Makanan Siap Saji di Jakarta Pusat
Liputan

Berbagi Ratusan Paket Makanan Siap Saji di Jakarta Pusat

Pengurus dan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membagikan ratusan paket makanan siap saji dan masker kepada warga pemukiman padat di Karet Tengsin, di pinggiran Kali Krukut yang bersebelahan dengan TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, Jumat 18 September 2020 .

Hadir dalam acara ini Sekretaris Jenderal PSI DPP PSI, Raja Juli Antoni, Sekretaris Direktorat Sosial dan Kebencanaan PSI, Norman Lianto, dan Direktur Lingkungan Hidup dan Perkotaan PSI, Mikhail Gorbachev Dom, serta beberapa pengurus PSI.

Kebanyakan warga yang menerima bantuan berkerja di sektor informal, seperti driver ojek online, pedagang, dan buruh harian yang terdampak dengan pengetatan PSBB DKI Jakarta sejak 14 September lalu.

“Tugas saya memastikan bahwa PSI tidak hanya tegas memastikan anggaran DPRD pro rakyat yang tedampak covid uang lewat perwakilan kami di DPRD se Indonesia, namun juga peka akan kebutuhan rakyat. Alhamdulilah, setiap hari saya menerima laporan bahwa kader-kader PSI di seluruh Indonesia turun dan terus bergerak membantu rakyat sejak pandemi terjadi,” kata Toni di tempat kegiatan.

Acara pemberian bantuan berlangsung penuh keakraban dan mematuhi protokol kesehatan terkait Covid-19. Di sela-sela pemberian bantuan terlihat beberapa warga berkeluh kesah dan menitipkan ganjalan hati mereka pada para pengurus PSI dan ini ditanggapi dengan hangat oleh Toni.

Salah seorang pengurus RT setempat, Suharjo, meminta bantuan alat pemadam kebakaran ringan kepada PSI.

“Kalau berkenan, mohon disumbang alat pemadam kebakaran ringan. Untuk berjaga-jaga, maklum daerah kami rawan,” kata Suharjo.

Menanggapi Suharjo, Toni mengatakan, “Insya Allah kami bantu. Nanti akan kami usahakan lewat anggota legislatif kami di DKI Jakarta.”

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Sosial dan Kebencanaan DPP PSI, Norman Lianto mengaku, sudah mengantongi daftar lokasi di DKI Jakarta yang terdampak paling parah karena penerapan kebijakan PSBB.

“Kami turun ke lapangan sejak PSBB diberlakukan di Jakarta pada Maret lalu.. Karena itu kami sudah mengetahui kantong-kantong pemukiman padat yang membutuhkan bantuan. Sebagian bantuan kami drop langsung dari pusat, namun beberapa juga didrop oleh Anggota DPRD dan Pengurus PSI Jakarta. Kami akan terus berusaha membantu warga,” kata Norman.

Di tempat yang sama, Direktur Lingkungan Hidup dan Perkotaan DPP PSI, Mikhail Gorbachev Dom, berharap makin banyak elemen masyarakat lain bergerak seperti PSI.

“Saya berharap gerakan solidaritas seperti yang kami lakukan ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat DKI Jakarta yang lain. Ini seperti konsep subsidi silang, yang berpunya berbagi dengan mereka yang berkorban tidak berkerja demi kesehatan kita bersama. Kota-kota di Indonesia seharusnya tidak kehilangan ciri gotong royong atau solidaritas,” pungkasnya.

Partai Solidaritas Indonesia Simalungun Berbenah dan Siap Mendukung Wagner Damanik
Liputan

Partai Solidaritas Indonesia Simalungun Berbenah dan Siap Mendukung Wagner Damanik

Simalungun, hetanews.com – DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kabupaten Simalungun, memberikan sinyal, siap bertarung di tahun 2024, dengan langkah memperkuat kader, di tingkat ranting.

Romdiston Purba yang diunjuk menjadi ketua DPD PSI kabupaten Simalungun, kepada hetanews, Sabtu (27/6/2020) mengatakan, untuk saat ini sedang melakukan penguatan dan fokus dalam penyusunan kepengurusan DPC.

“Kita sedang melakukan penguatan partai yang mana PSI kabupaten Simalungun sedang fokus menyusun kepengurusan DPC, di setiap kecamatan. Hal ini kita lakukan karena tidak mau lagi kecolongan seperti di pemilihan tahun lalu,” ujarnya.

Masih kata Romdiston Purba, PSI Simalungunakan menempatkan kader terbaik, di DPRD Simalungun, pada tahun 2024 mendatang.

“Kita dari PSI, siap untuk melebarkan sayap di kabupaten Simalungun. Dan target kita adalah di tahun 2024 akan menempatkan kader terbaik kita di DPRD Simalungun,” ujarnya.

Saat disinggung hetanews, dari PSI sendiri dengan tidak adanya kursi di DPRD Simalungun, apakah PSI akan melakukan koalisi dengan partai lain, atau malah menjatuhkan pilihan ke calon independen.

Romdiston mengatakan, kalau DPP PSI telah menginstruksikan untuk mendukung Wagner Damanik, di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Simalungun Tahun 2020.

Dia juga mengatakan, kalau William Aditya Sarana yang juga anggota DPRD DKI Jakarta, sudah melakukan pertemuan dengan Wagner Damanik.

“Kita telah diintruksikan DPP pusat untuk mendukung Wagner Damanik, sebagai calon Bupati Simalungun. Karena ini sudah intruksi DPP, kita siap menjalankannya. Karena sebelumnya, telah ada pertemuan, antara William dengan Wagner Damanik,” ujarnya.

Ditanya kembali, kenapa DPD PSI kabupaten Simalungun mendukung Wagner Damanik? Romdiston mengatakan, Wagner Damanik adalah sosok yang tepat membangun Simalungun untuk lebih baik.

“Tidak adanya kursi di DPRD Simalungun, jadi kita tidak mengusung. Jadi saat ini, kita hanya bisa mendukung dan kebetulan, Wagner Damanik dari independen. Dan ini juga sudah menjadi keputusan DPP, kita siap menjalankan,” tutupnya.

Aleg PSI Sulut, Bro Melky J. Pangemanan Kunjungi Dinas Sosial Kab. Minahasa
Liputan

Aleg PSI Sulut, Bro Melky J. Pangemanan Kunjungi Dinas Sosial Kab. Minahasa

Kamis (25/06/2020) Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara ke Dinas Sosial Kabupaten Minahasa untuk koordinasi dan konsultasi terkait Ranperda Prakarsa tentang Fakir Miksin dan Anak Terlantar.

Kunjungan kerja ini adalah tindak lanjut setelah rampungnya pembahasan Komisi IV bersama Tim Ahli Ranperda Fakir Miskin dan Anak Terlantar. Sehari sebelumnya Komisi IV juga telah bertemu Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melalui Dinas Sosial.

Komisi IV bersama Tim Ahli fokus pada wilayah dan kewenangan pemerintah provinsi terkait pengelolaan data, verifikasi dan validasi data sesuai yang tertuang dalam regulasi dan hasil konsultasi Tim Ahli dengan Kementerian terkait.

Strategi, arah kebijakan dan program penanganan merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota. Sinergitas pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi penting dalam upaya penanganan fakir miskin dan anak terlantar.

Komisi IV mendorong pemerintah Kabupaten Minahasa untuk berkoordinasi intensif dengan pemerintah provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Sosial terkait pengelolaan data, verifikasi dan validasi data serta strategi, arah kebijakan dan program penanganan kemiskinan dan anak terlantar.

Pentingnya untuk mencapai keadilan sosial dengan pengentasan kemiskinan yang lebih akurat serta transparansi dan kerja kolaboratif struktur pemerintahan yang ada.

Dinas Sosial Kabupaten Minahasa diharapkan bisa melakukan langkah konkret dengan mulai mengumpulkan data-data warga dari hasil musyawarah desa. Dinas Sosial Kabupaten Minahasa merespon baik masukan dan diskusi yang berjalan.

Kepala Dinas Sosial akan segera melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada Bupati untuk selanjutnya melakukan terobosan dan akselerasi penanganan fakir miskin dan anak terlantar di Kabupaten Minahasa, didalamnya pemutakhiran data, penguatan regulasi baik Perda soal penanganan fakir miskin dan anak terlantar serta Peraturan hukum lainnya yang memperkuat langkah penanganan.

Data kemiskinan yang akurat akan memudahkan kerja pemerintah dalam penanganan kemiskinan dan anak terlantar dengan penyelesaian yang lebih sistemik dan targetnya terukur.

Rapatkan Barisan di Pilwalkot, PSI Makassar Yakin Dukung Bagian Dari Pemenang
Liputan

Rapatkan Barisan di Pilwalkot, PSI Makassar Yakin Dukung Bagian Dari Pemenang

Makassar,Mitrasulawesi.id Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Makassar menggelar Silaturahmi bersama pengurus ke Kecamatan.

Silaturahmi yang dihadiri 7 Pimpinan Kecamatan yaitu Tamalate, Mamajang, Ujung Pandang, Sangkarrang, Makassar, Bontoala, Tallo itu digelar di warkop Jln. Cendrawasi, Makassar, Minggu (2

Dalam silaturahmi tersebut, selain ngopi bareng juga membahas persiapan DPC menyambut Pilwali Makassar.

Ketua DPC Mamajang, Rahmat Saputra, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut, atas inisiasi dari beberapa ketua DPC untuk menggelar ngopi bareng dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

“Sekaligus kita juga membahas persiapan DPC, dalam menghadapi Pilwalkot Makassar pada 9 Desember 2020 mendatang,” ucapnya.

Sehingga, lanjut Rahmat, kami berharap pengurus jajaran ditingkat kecamatan dan kelurahan Se-Kota Makassar dapat berkerja secara maksimal dan terukur, serta bersama-sama berjuang untuk menjadikan PSI menjadi bagian dari pemenang di Pemilihan Wali kota.

“Siapapun calon yang akan diusung oleh PSI selagi mampu bersinergi dengan kami, yakin dan percaya segala jaringan dan kekuatan akan kami maksimalkan ditingkat kecamatan, jangan padang enteng” ungkapnya.

“Intinya PSI Makassar ingin menjadi bagian dari pemenang di Pilwali Makassar 2020 mendatang,” tembahnya.

Ketua DPC Ujung Pandang menambahkan, sementara ini kami terusu membangun jaringan diwilayah masing-masing dan memaksimalkan struktur hingga ditingkat ranting, sehingga kami berharap bisa berkonstribusi.

“Kita optimis mampu menggalang pendukung ideologis, dari kalangan akar rumput dan pemilih Milenial,” tutupnya

Jokowi Marah Ancam Reshuffle Menteri, PSI Mendukung: Banyak Kementerian Bekerja Biasa-biasa Saja
Liputan

Jokowi Marah Ancam Reshuffle Menteri, PSI Mendukung: Banyak Kementerian Bekerja Biasa-biasa Saja

TRIBUNJAKARTA.COM – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle atau perombakan kabinet demi memperbaiki kerja pemerintah.

Juru Bicara PSI Dara Nasution mengaku bisa memahami kemarahan Presiden Jokowi pada jajaran kabinet yang dinilai belum bekerja maksimal dalam situasi krisis akibat pandemi virus corona Covid-19.

“PSI menilai wajar jika Presiden marah karena banyak kementerian bekerja biasa-biasa saja, tanpa sense of crisis, padahal Indonesia berada dalam situasi tidak normal,” kata Dara dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2020).

Dara menegaskan, para menteri berperan besar dalam membantu Presiden membawa Indonesia selamat dari krisis.

Pada posisi sepenting itu, kecepatan dan ketepatan tindakan mereka diperlukan pada saat bersamaan.

“Jika mereka lambat dan bertindak tidak tepat, Indonesia bakal digilas krisis. Teguran Pak Jokowi harus segera membuat para menteri berbenah,” lanjut Dara.

Ketimbang Indonesia terpuruk dalam krisis, tindakan penyegaran kabinet menurut Dara layak dilakukan.

Ia mengingatkan, nasib bangsa ini jauh lebih penting daripada kedudukan dua atau tiga menteri yang tidak berkinerja baik.

Pada 18 Mei lalu, PSI telah menyarankan Presiden Jokowi untuk melakukan penyegaran kabinet guna memastikan Indonesia bisa keluar dari krisis akibat pandemi.

“Penyegaran susunan kabinet melalui reshuffle perlu untuk mengganti para menteri yang bekerja lambat dan lambat beradaptasi dengan situasi krisis,” kata Dara.

Jokowi marah kepada para menteri dan pimpinan lembaga negara saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Kamis (18/6/2020) lalu.

Video rekaman pernyataan Jokowi baru diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).

Dalam video itu, Presiden Jokowi dengan nada tinggi menegur para menteri yang masih bersikap biasa saja di masa krisis seperti sekarang.

“Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis!” ujar Jokowi dengan nada tinggi.

Jokowi mencontohkan hal itu dengan menyampaikan banyaknya anggaran yang belum dicairkan.

Ia menyebutkan, anggaran kesehatan yang sudah dianggarkan sekitar Rp 75 triliun baru cair sebesar 1,53 persen.

Jokowi juga menyinggung penyaluran bantuan sosial yang masih belum optimal 100 persen di saat masyarakat menunggu bantuan tersebut.

Dengan nada tinggi, ia kembali mengingatkan para menteri bahwa mereka harus bekerja ekstra keras di masa krisis untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ia lantas menyampaikan ancaman reshuffle bagi menteri nya yang masih bekerja biasa-biasa saja.

“Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya,” ucap Jokowi.

 

PSI Beri Pendampingan Aktivis Lingkungan yang Dipolisikan Pengembang
Liputan

PSI Beri Pendampingan Aktivis Lingkungan yang Dipolisikan Pengembang

AKURAT.CO, Anggota Komisi A DPRD DKI Fraksi PSI August Hamonangan menemani seorang Aktivis lingkungan hidup yang dimintai keterangan oleh penyidik Polres Depok.

August mengatakan, Aktivis lingkungan yang dimaksud adalah Ketua Umum Solidaritas Korban Pelanggaran Lingkungan (SoKoPeL). Sang Aktivis dimintai keterangan oleh penyidik Polres Depok, Kamis (25/6) kemarin.

Berdasarkan keterangan penyidik, yang melaporkan adalah Syakur, kuasa hukum dari Bayu Setiawan, Direktur PT Arba Propertindo dengan nomor laporan LP/753/K/III/2020/PMJ/Restro Depok 25 Maret 2020.

“Setelah ditelusuri ternyata PT Arba Propertindo ini satu payung dengan Diamond Land Development,” kata August Hamonangan, Senin (29/6/2020).

August menegaskan kapasitas kehadiran dirinya sebagai anggota Komisi A DPRD DKI yang sedang mengawasi tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di antaranya meliputi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, hukum/perundang-undangan, perizinan, pertanahan, dan organisasi masyarakat agar berjalan sesuai peraturan yang berlaku.

Pastinya, tegas August Hamonangan, apa yang dilakukannya ini merupakan upaya menjalankan misi PSI yaitu melindungi segenap kepentingan masyarakat dari potensi-potensi ancaman yang dapat merugikan rakyat.

August menjelaskan bahwa PSI berkewajiban melindungi hak masyarakat yang ingin atau akan membeli hunian.

“Apakah hunian atau rumah yang diklaim dan ditawarkan PT Arba Properti kepada publik terbebas dari bencana banjir? Yang perlu dipastikan juga, bagaimana apakah legalitas atau perizinan rumah yang ditawarkan ke masyarakat itu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” tuturnya.

Dia pun memaparkan, pada Pasal 140 Ayat 1 Perda DKI No. 5/2012 menyebutkan, setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi.

Sementara di Ayat 2 menyebutkan “Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor dilarang menyimpan atau menaruh kendaraan bermotor di ruang milik jalan.” Dan, di Ayat 3 menyebutkan, “Setiap orang atau badan usaha yang akan membeli kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi untuk menyimpan kendaraannya yang dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan garasi dari kelurahan setempat.”

Maka dengan itu yang harus dipertanyakan dan dibuktikan oleh PT Arba Propertindo apakah sudah memenuhi kewajiban tersebut.

Jadi, menurut August, sangat wajar dan patut jika warga atau pihak-pihak yang khawatir menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan taat hukum mempertanyakannya.

“Developer yang mendirikan aparthouse yang lokasinya berdampingan dengan kantor Kelurahan Lebak Bulus jelas-jelas telah melanggar Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Buktinya, aparat berwenang telah menyegel lokasi pembangunan aparthouse,” tuturnya.

Ia pun meminta, masyarakat, terutama kaum milenial untuk lebih peka dalam persoalan ini, karena mereka menjadi target first home buyers penjualan rumah-rumah seperti ini.

August Hamonangan meminta ke depannya developer-developer nakal seperti ini harus dikenai sanksi tegas karena kelalaiannya.

“Kalau ada oknum aparat yang terlibat, pecat saja. Tugas mereka menegakkan peraturan- peraturan yang berlaku, bukan mengakali peraturan. PSI akan memastikan semua peraturan harus dijalankan sebagaimana semestinya,” tegas August Hamonangan.

“Kami akan mengawal kepentingan banyak warga masyarakat dan mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan,” tambahnya.

PSI, kata August, tidak menginginkan orang-orang atau komunitas yang kritis dan bertindak sesuai dengan peraturan dibungkam dengan cara dikriminalisasi.

Pendatang Baru Dan Tak Punya Wakil Rakyat di DPR RI, PSI Justru Kalahkan Sejumlah Partai Besar
Liputan

Pendatang Baru Dan Tak Punya Wakil Rakyat di DPR RI, PSI Justru Kalahkan Sejumlah Partai Besar

JAKARTA, JP – Elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan masih yang tertinggi dibandingkan partai-partai lain, yakni 29,3 persen. Namun yang mengejutkan justru Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Meski merupakan pendatang baru dan tidak memiliki kursi di DPR RI, namun PSI justru berada di posisi keempat dengan 4 2 persen, melompat sangat tinggi dari sebelumnya pada Pemilu 2019 sebesar 1,9 persen.

Bahkan partai ini berhasil mengalahkan beberapa partai besar lain dan yang pernah berkuasa di Indonesia yakni Partai Demokrat, Partai NasDem, PPP dan PKB.

Hal ini mengacu pada hasil survei New Indonesia Research & Consulting pada 8-18 Juni 2020, dengan jumlah responden 1200 orang, sebagaimana yang disampaikan Direktur Eksekutif New Indonesia Research & Consulting Andreas Nuryono dalam siaran persnya, di Jakarta, Minggu (28/06/2020).

Menurut Andreas, kinerja PSI di tingkat DPRD terbukti efektif sebagaimana PDIP di tingkat nasional.

Lalu menyusul di belakang PDIP ada Partai Gerindra dengan 12,5 persen, Partai Golkar 9,7 persen, PKB 6,8 persen dan PKS dengan 5,5 persen.

Dan setelah PSI ada Partai NasDem dengan 4,1 persen, Partai Demokrat 3,8 persen, PPP 2,4 persen, dan PAN dengan 1,6 persen.

Dalam Pemilu 2019 lalu, perolehan suara PKB 9,7 persen, PKS 8,2 persen, NasDem 9,1 persen, Demokrat 7,8 persen, PPP 4,3 persen, dan PAN 6,8 persen. Dari sini terlihat pasca Pemilu hanya PDIP dan PSI yang elektabilitasnya meningkat.

Kemudian di deretan papan bawah ada Perindo (0,9 persen), Berkarya (0,7 persen), Hanura (0,3 persen), PBB (0,2 persen), PKPI (0,1 persen), dan Garuda (0,1 persen). Dalam Pemilu 2019 perolehan suara Perindo 2,7 persen, Berkarya 2,1 persen, Hanura 1,5 persen, PBB 0,8 persen, PKPI 0,2 persen, dan Garuda 0,5 persen.

Sisanya masih ada 17,1 persen yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Survei belum mencatat kemunculan partai baru seperti Gelora atau pecahan PAN kubu Amien Rais.

Tentunya, masih ada waktu empat tahun ke depan di mana elektabilitas partai politik bisa meningkat ataukah menurun.

Anies Baswedan Izinkan Reklamasi Ancol, PSI Minta 4.000 Unit Rusun Bagi Nelayan Dibangun
Liputan

Anies Baswedan Izinkan Reklamasi Ancol, PSI Minta 4.000 Unit Rusun Bagi Nelayan Dibangun

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Politisi PSI Justin Adrian Untayana menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membangun 4.000 unit rusun bagi para nelayan.

Tuntutan ini dilayangkan Justin menyusul diterbitkannya izin reklamasi seluas 155 hektar (ha) di kawasan Ancol, Jakarta Utara.

Adapun izin reklamasi itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237/2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) Seluas Lebih Kurang 35 ha dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Jaya Ancol Timur seluas kurang lebih 120 Ha.

“Jika gubernur peduli kualitas kehidupan masyarakatnya, maka akan terwujud rusun untuk nelayan,” ucapnya, Senin (29/6/2020).

“Tapi, kalau tidak ada niat membantu rakyat, saya rasa beliau akan memberikan banyak alasan,” sambungnya.

Dalam aturan yang diterbitkan Anies itu, memang terdapat sejumlah klausul atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT Pembangunan Jaya Ancol selaku pengembang, salah satunya terkait pemberian 6 hektar tanah hasil reklamasi.

“Namun, demikian, sampai saat ini belum diatur penggunaan lahan tersebut dan siapa yang akan melakukan pembangunan,” ujarnya saat dihubungi.

Terkait hal ini, anggota DPRD DKI Jakarta ini pun meminta Anies memanfaatkan lahan tersebut untuk membangun sebuah kompleks terpadu yang didalamnya terdapat rusun, pasar, sekolah, hingga faslitas kesehatan bagi para nelayan.

Terlebih, masih banyak ribuan warga di wilayah Jakarta Utara yang hidup di rumah tidak layak dan lingkungan tidak sehat.

“Oleh karena itu, menurut kami akan lebih baik bila lahan 6 hektar itu bisa dibangun setidaknya 4.000 unit rusun,” kata Justin.

“Dengan asumsi tiap tower memiliki 16 lantai dan luas unit rusun 50 meter persegi,” imbuhnya.

Agar tidak membebankan APBD DKI Jakarta, Justin meminta agar seluruh biaya pembangunan kawasan nelayan itu dibebankan kepada pihak pengembang dari keuntungannya mereklamasi kawasan Ancol.

“Caranya, gubernur bisa memanfaatkan klausul ‘kontribusi tambahan’ yang ada dalam aturan,” tuturnya.

Hasil Reses, Anggota Fraksi PSI Temukan Warga Mengeluh Soal PPDB Jalur Mitra Warga
Liputan

Hasil Reses, Anggota Fraksi PSI Temukan Warga Mengeluh Soal PPDB Jalur Mitra Warga

Surabaya | ikilhojatim – Permasalahan pada pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Surabaya dari berbagai jalur masih banyak mendapat keluhan oleh warga atau wali murid.

Aspirasi warga yang mengeluh terkait jalur PPDB itu ditemukan anggota DPRD Kota Surabaya Fraksi PSI, Tjutjuk Supariono, ketika menggelar reses. Sabtu (27/6).

Ia mendapat keluhan oleh salah seorang ibu-ibu, lantaran PPDB melalui jalur mitra warga diterima jauh dari rumahnya. Sementara ibu tersebut merupakan seorang perempuan tunggal dan tidak bisa naik motor.

“Ada banyak aspirasi yang kami dapatkan, utamanya mengenai PPDB, jadi saya meneruskan hal tersebut ke pihak Dinas Pendidikan Kota Surabaya,” terang pria yang kerap disapa Tjutjuk.

Sekretaris Fraksi PSI Surabaya itu mengatakan, jika calon peserta didik baru dari jalur mitra warga itu akan direncanakan ke sekolah terdekat dari alamat NIK atau domisilinya. Untuk sekolahnya bisa sekolah negeri maupun swasta. Meski di sekolah swasta akan dijamin tidak dikenakan biaya tiga tahun ke depan untuk MBR.

“Mengenai masalah PPDB mitra warga diberi solusi oleh Dispendik, daftar ke sekolah terdekat melalui jalur zonasi. Untuk warga yang kesulitan mengenai PPDB dapat menghubungi hotline yang ada di sosial media Dispendik surabaya. Saya berharap semoga PPDB tahun ini berjalan lancar,” pungkasnya.

Diketahui, pembukaan PPDB sudah dibuka sejak 15 Juni 2020 lalu. Di Surabaya sendiri terdapat beberapa jalur pendaftaran seperti, jalur prestasi rapor, jalur prestasi lomba, jalur zonasi, jalur inklusi, serta jalur mitra warga. Khusus jalur mitra warga sendiri menggunakan data MBR yang berasal dari Dinsos dan Dispendukcapil kota Surabaya.