Merebut Politik yang Kotor
Wawancara

Merebut Politik yang Kotor

Banyak orang tidak suka, sebal, atau diam-diam mengumpat kepada politikus Fahri Hamzah. Namun, cuma Tsamara Amany Alatas yang berani mengungkapkan perasaan dan pendapatnya secara argumentatif. Mahasiswi semester VI Jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Paramadina ini secara lugas mengkritik sikap dan pendapat Wakil Ketua DPR yang kerap memojokkan KPK itu. Tak cuma lewat blog, Twitter, dan kolom di media online, Tsamara juga membuat lima video singkat bertajuk 5 Sesat Pikir Fahri Hamzah.

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini tergolong masih berusia sangat muda. Sosoknya yang energik dengan mengenakan baju merah dan sepatu merah yang sama dengan warna partainya menyapa Media Indonesia dengan penuh semangat. Pemudi yang masih terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Komunikasi di Universitas Paramadina Jakarta tersebut sering diperbincangkan namanya karena berani terjun ke dunia politik di usia muda. Berikut petikannya.

Di usia yang masih sangat muda, Anda berani terjun ke dunia politik. Apa alasannya?

Sebenarnya saya merasa bahwa kita itu merasa frustrasi dengan politik di Indonesia, maka kita tidak boleh terus membiarkan politik seperti itu. Kalau kita ingin politik Indonesia itu kemudian menjadi bersih, kita harus masuk ke politik untuk kemudian membersihkan orang-orang itu. Kalau misalnya kita masuk ke parlemen, saya membayangkan suatu fraksi masuk ke parlemen, misalnya fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masuk ke parlemen, lalu kemudian kita bekerja dengan benar, punya prestasi yang baik, mau mendengar aspirasi rakyat, memiliki semangat transparansi juga, akan ada standar yang di-set oleh PSI untuk fraksi-fraksi lainnya. Jika selama ini orang menganggap partai politik ini sama, tapi kalau ada yang berbeda di parlemen, nanti orang akan tahu, fraksi yang benar-benar bekerja di parlemen ya seperti itu seharusnya. Mau tidak mau, fraksi-fraksi lain kemudian akan tidak berpikir lagi untuk tidak bekerja serius, akhirnya kita juga akan menyebarkan kebajikan itu ke teman-teman kita di parlemen.

Mengapa anda memilih untuk masuk ke partai yang tergolong baru, bukan memilih partai yang sudah memiliki nama besar?

Orang selalu bertanya apakah saya tidak takut kalau nanti saya tidak terpilih di DPR? Perjuangan itu jangan setengah-setengah, saya percaya bahwa PSI bukan hanya sekadar partai politik yang baru dan bukan hanya organisasi yang baru PSI. PSI ialah orang baru dengan wajah-wajah baru, maka dengan itu saya merasa bahwa dengan wajah-wajah baru dengan memiliki idealisme yang sama, semangat yang sama, sehingga kalau kita masuk ke parlemen, kita membawa semangat yang baru, yaitu semangat perubahan.

Bagaimana Anda melihat partisipasi ataupun perhatian kalangan muda dalam dunia politik saat ini?

Kalau pandangan saya, sebenarnya tidak semua anak muda apatis dengan politik. Banyak anak muda yang tertarik politik, tapi seperti yang kita tahu bahwa politik itu selama ini dipandang sebagai sesuatu yang jauh untuk dicita-citakan, seolah-olah kalau bukan anak dari tokoh partai politik, bukan keluarga elite, bukan keluarga pengusaha kaya, itu susah sekali untuk terjun ke partai politik. Saya ingin sekali memberanikan diri untuk terjun ke politik agar dapat mematahkan stigma itu dan agar anak-anak muda yang lain bisa tahu kalau Tsamara saja bisa, kenapa saya gak bisa untuk terjun ke politik dan membawa perubahan di negeri ini.

Masalah apa yang menurut Anda menjadi penghambat terbesar dalam memajukan bangsa dan negara? Bagaimana mengatasinya?

Sebenarnya kalau dulu itu korupsi. Tapi kalau sekarang mencuat juga soal intoleransi, jadi ada 2 hal, yaitu korupsi dan intoleransi. Ini adalah 2 masalah besar yang kemudian harus kita atasi bersama-sama. Misalnya soal korupsi, yakni menjadi salah satu alasan kita tidak dapat mewujudkan sila kelima, yaitu keadilan sosial. Ya, karena dana pendidikan dikorupsi, infrastruktur dikorupsi, uang haji bahkan uang Alquran pun dikorupsi, dampaknya pun seperti jalanan hancur, anak-anak tidak dapat akses pendidikan yang baik dan itu semua berawal dari korupsi.

Kita harus menyelesaikan masalah dasar ini agar setiap sen yang keluar dari anggaran negara itu kembali ke rakyat. Yang kedua adalah masalah intoleransi, dimana kemudian kita menatap ke depan membahas kemajuan negara, tapi kita malah masih berkutat dengan ideologi negara terus. Itu seharusnya perdebatan yang dihentikan, kita harus meyakini bersama bahwa Pancasila adalah dasar negara kita sehingga ke depannya bagaimana cara-cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kita.

Cara mengatasinya sebenarnya kalau masalah korupsi itu ialah masalah yang sangat kompleks, yang pertama jelas kita memperkuat lembaga hukum yang jelas-jelas memberantas koruptor seperti KPK, lembaga kemudian jangan diperlemah, tetapi harus terus diperkuat agar ada efek jera kepada para koruptor ini sehingga mereka tahu da takut karena mereka merasa diawasi. Yang kedua kita harus terus mendorong transparansi apalagi di era keterbukaan ini. Kita harus tahu apa saja yang dilakukan oleh anggota DPR kita, apa yang dilakukan oleh gubernur kita, presiden kita dan lain-lain, maka kalau semakin transparan akan semakin sulit untuk korupsi, tentunya banyak hal lagi yang lebih krusial dari pada itu. Namun, kalau menurut pendapat saya, dua hal itu yang bisa kita dorong saat ini sebagai anak muda. Kalau masalah intoleransi, penerapan Pancasila itu tidak harus hanya sekadar menjadi doktrin, tapi harus bisa juga diimplementasikan dalam sistem pendidikan. Misalnya, kalau dengan cara-cara anak muda bisa dengan cara-cara yang dibuat fun, misalnya di dalam kelas dibuat sebuah proyek kelas tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, Persatuan Indonesia dan lain-lain, jadi mereka tidak hanya tahu Pancasila dengan kata-kata, tapi mereka mengimplementasikan itu dengan cara-cara yang nyata sehingga nanti kalau mereka sudah lulus sekolah atau kuliah mengerti bahwa Pancasila seperti itu.

Terkait dengan hak angket KPK, Anda terlihat sangat aktif untuk mencegahnya, bahkan Anda berani berdebat dengan salah satu anggota DPR, yaitu Fahri Hamzah. Apa yang mendasari sikap Anda itu?

Pertama adalah perdebatan itu terjadi dengan sangat natural dan tidak direncanakan. Beberapa hari terakhir saya berpikir kok Pak Fahri ini nyebelin ya karena setiap hari nge-tweet ngatain KPK, dan pada waktu itu gak sengaja aja lagi perjalanan ke rumah dan baca tweet Pak Fahri Hamzah yang lagi-lagi ngatain KPK, ya sudah saya mau mengungkapkan pandangan saya. Dari perdebatan itu, pelajaran yang bisa kutarik ialah tidak mendapatkan jawaban apa pun dari Pak Fahri Hamzah, pertama Pak Fahri tidak menjawab ketika kita bertemu di salah satu acara TV swasta, membatalkan acara di salah satu media online, jadi kita memang tidak pernah berdebat secara nyata terkait dengan isu KPK. Menurut saya, jangan dikecilkan isu ini hanya mengenai Tsamara dan Fahri Hamzah, tapi isunya besar tentang pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK dan menurut saya Pansel Angket KPK ini seharusnya ditunda bahkan kalau perlu dibubarkan, karena menurut saya, sangat berbahaya kalau ada institusi politik yang benar-benar mencampuri urusan institusi hukum di bidang penyidikan dan penyelidikan, apakah nanti Mahkamah Agung juga bisa diangket oleh DPR?

Banyak orang yang menganggap Anda terlalu dini /masih bau kencur untuk berpolitik. Bagaimana Anda menanggapinya?

Orang boleh meremehkan kita apa saja, tapi kita kemudian jangan terpaku dengan remehan-remehan orang itu. Kita harus ingat kenapa kita berada di dalam politik. Orang yang memuji kita anggap sebagai harapan yang tidak berubah menjadi kekecewaan nanti ke depannya. Orang yang membenci kita, kita anggap saja orang yang mencintai kita dengan cara yang berbeda. Mereka meremehkan kita ya silakan, tapi kita jangan meremehkan diri kita sebagai anak muda apalagi sampai kita tidak percaya diri. Para pendiri bangsa kita juga berjuang sejak muda, selama apa yang kita yakini itu benar dan selama membawa data, fakta, dan argumen maka kita jalan terus.

Apa cita-cita Anda dalam berpolitik?

Sebenarnya saya ingin menjadi Gubernur DKI Jakarta, makanya setiap akun sosial media saya, Tsamara DKI. Tapi untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta bukan sekadar omongan. Kita tahu menjadi Gubernur DKI Jakarta itu memiliki tantangan yang berat, makanya harus ada rekam jejak, dan setiap yang mau menjadi Gubernur DKI Jakarta harus memiliki rekam jejak yang jelas, caranya bagaimana yang saya pertama ingin masuk menjadi anggota DPRD DKI atau DPR, tapi saya ingin masuk ke sana karena agar semua orang tahu Tsamara rekam jejaknya di dunia politik seperti apa sehingga mendapatkan kepercayaan untuk menjadi gubernur. Saya selalu ingat kata-katanya Pak Ahok yang bilang, “Kalau kamu ingin tahu karakter seseorang, beri dia kekuasaan.” Nah, kita ingin tahu apakah kalau kita berkuasa kuat dan memperjuangkan antikorupsi dan antiintoleransi maka harus berada di dalam sistem, makanya saya ingin berada di dalam DPR untuk membuktikan bahwa saya benar-benar antikorupsi dan antiintoleransi, bukan hanya sekadar bicara di jalanan, bukan sekadar ngomong di sosial media. Saya ingin buktikan lewat nanti kinerja saya di DPR dan orang bisa melihat rekam jejak itu sehingga nantinya mereka bisa menyatakan bahwa ini layak menjadi Gubernur DKI.

Bagaimana Anda melihat Pemilu 2019 nanti?

Tahun 2019 itu sebenarnya menarik, akan ada partai-partai politik baru yang bertarung meskipun kita kembalikan ke masyrakat mau partai politik seperti apa yang ingin dipilih oleh masyarakat. Saya cukup optimis PSI akan mendapatkan tempat karena kita memiliki segmentasi yang berbeda yang mungkin selama ini kurang disasar partai politik lainnya adalah anak-anak muda, dan anak-anak mudanya itu kita tawarkan dengan anak-anak muda juga.

Kita ini adalah partai anak-anak muda, isinya anak-anak muda, kita ingin menyasar anak-anak muda untuk peduli politik bahkan terjun ke politik dengan bergabung dengan kita dan kita percaya di situlah nanti akan terbangun politik anak muda seperti di Prancis. Jadi sebenarnya 2019 saya ingin Indonesia paling tidak mencontoh Prancis karena di Prancis itu sekarang setengah dari parlemennya setelah Presiden Macron terpilih lewat partai barunya En Marche itu menjadi pemenang pemilu dan menguasai mayoritas parlemen, paling tidak di Indonesia kita bisa menjadi pemenang pemilu atau mungkin kita bisa masuk ke parlemen dengan parliamentary thereshold lebih besar dari yang ditentukan maka itu keren, dan seperti Prancis yang politik anak muda mengalami kebangkitan nanti di 2019. Kita juga berharap Presiden Jokowi bisa terpilih (lagi) untuk dapat meyelesaikan proyek-proyek infrastruktur kesehatan yang sekarang sedang dibangun.

Bagaimana Anda melihat UU Pemilu yang baru disahkan DPR?

Kalau dari parliamentary kita melihat tidak ada masalah dengan 4% itu karena kita cukup optimis. Kalau presidential threshold itu juga masih kita diskusikan. Tapi bagai kita apa pun nanti keputusannya, kita optimis menyongsong 2019 dengan modal yang kita miliki memang bukan modal uang yang besar, tapi modal kepercayaan masyarakat, yang kita rasa itu yang sangat krusial terkait keterpilihan anggota-anggota DPR kita nantinya. (Rizky Noor Alam/M-2)

Sumber: Media Indonesia

Eksklusif Tsamara Amany: DPR Sumber Masalah
Wawancara

Eksklusif Tsamara Amany: DPR Sumber Masalah

Tsamara Amany, politikus muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang belum lama ini bertengkar dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah seputar Panitia Khusus KPK, berkunjung ke kumparan.

Mahasiswi semester 6 Universitas Paramadina–ya, umurnya baru 21 tahun–yang mengagumi Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu berbincang berbagai hal, termasuk politik yang menjadi passion-nya, dengan kumparan. Berikut petikan wawancaranya.

Kenapa masuk ke politik?

Sebenarnya emang dari muda aku suka politik. Tsamara itu dari usia tiga tahunan pas Pilpres 1999 suka teriak-teriak di depan TV, “Gus Dur! Gus Dur!” Seneng banget sama Gus Dur (Abdurrahman Wahid).

Gue sih gak ngerti, pokoknya tertarik aja sama peristiwa politik. Nah, baru kepikiran untuk punya kontribusi, nulis, bisa mengawasi pemerintaham tahun 2014 pas Jokowi kepilih jadi presiden.

Aku magang di kantor Gubernur DKI Jakarta selama 4 bulan. Pas magang ikut bantu simplifikasi perizinan. Sama Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) diminta naikin izin usaha, supaya ranking indonesia di indeks kemudahan berbisnis World Bank itu naik.

Jadi kami simplifikasi izin itu, dari 165 hari jadi 43 hari dan 6 jam. Dan kami buat survei kemudahan berbisnis Jakarta. Kontribusinya ke Indonesia, Indonesia naik 16 peringkat dalam bidang pembukaan usaha. Waktu itu aku seneng banget, ngerasa punya kontribusi konkret.

Kalau jadi staf magang aja kita punya kontribusi seperti itu, bayangin nggak kalau kita punya jabatan politiknya. Jadi gubernurnya, wakil gubernurnya, jadi anggota DPR. Jadi kita andil dalam proses pengambilan keputusan. Kebijakannya bisa dirasakan oleh masyarakat banyak.

Tapi untuk berkontribusi buat masyarakat, banyak jalur lain. Lewat organisasi atau aktivitas sosial, misal. Kenapa pilih politik elektoral?

Sebenarnya pernah juga temen nanya, “Kan kalau pengen kontribusi ke pemerintahan, lu bisa jadi PNS? Atau lu bisa aja jadi staf pemerintahan. Misalnya staf presiden atau staf gubernur. Tapi kenapa lu milih politik elektoral?”

Karena menurut aku, masalah yang ada itu di DPR RI. DPR kurang mendengar aspirasi rakyat.

Sistem presidensiil kita nggak begitu presidensiil, dan presiden kadang suka tersandera karena banyaknya partai politik di DPR. DPR-nya mungkin terlalu banyak kepentingan sehingga presiden ikut tersandera.

Untuk mengubah Indonesia, untuk membikin keputusan yang lebih bermanfaat, ya harus dibenerin sumber masalahnya: DPR itu.

Kita nggak bisa menafikkan partai politik. Mesti masuk partai politik karena nggak ada anggota DPR (dari jalur) independen.

Aku percaya kita bisa masuk ke satu fraksi rame-rame anak muda semua. Dan anak mudanya idealis. Anak muda yang tahu mau ngapain kalau mereka di DPR. Kalau (misal) anak muda masuk DPR satu fraksi dan kerjanya bener.

Mungkin sulit, (PSI) belum sehebat partai-partai besar.

Tapi bekerja benar di DPR itu harus mendengar aspirasi rakyat, transparan saat kunjungan kerja. Nanti masyarakat akan melihat jika ada fraksi-fraksi yang nggak mendengar aspirasi mereka, yang mendengar dan memperjuangkan aspirasi mereka

Ada standar yang kami set (di PSI). Fraksi dan partai lain mungkin menganggap kami remeh. Tapi kalau kami tidak mengikuti standar ini, maka kami akan ditinggalkan masyarakat.

Apa yang ingin seorang Tsamara ubah dalam perpolitikan Indonesia?

Sebenarnya banyak, tapi kalau misal fokus ke isu yang sedang mencuat: korupsi.

Indonesia sudah masuk ke era keterbukaan informasi, meski kita nggak transparan transparan banget. Misal di DPR, kita tahu nggak sih setiap anggota DPR digaji berapa? Oke setelah kita tahu mereka digaji berapa, itu hak dia. Tapi kemudian ada uang reses. Harusnya ada laporan yang jelas terkait kunjungan-kunjungan DPR.

Kunjungan kerja ngehabisin uang berapa. Kunjungan kerja dua hari sampai seminggu kok sekalian jalan-jalan, ada yang sampai membawa keluarga. Kalau biaya sendiri nggak apa-apa, kalau pakai biaya negara itu jadi permasalahan. Itu semua harus dibuka ke publik–ada transparansi, harus tahu semuanya.

Di level nasional harus ada model e-budgeting. Kenapa? Karena masyarakat semakin sadar. Kita tahu Pak Jokowi pakai dana untuk infrastruktur, tol Trans-Sumatera, bangun jalan di Papua. Tapi kita kan nggak bisa lihat dengan detail anggaran Rp 2.000 triliun dipakai buat apa.

Jadi keterbukaan informasi menjadi penting. Kalau misalnya kita hanya meminta masyarakat partisipatif tanpa transparansi, ya masyarakat nggak bisa berpartisipasi. Karena itu jadinya semu.

Jika memang masyarakat diajak berpartisipasi di era transparansi, perlu ada transparansi yang jelas anggaran dipakai buat apa–anggaran anggota DPR dipakai buat apa, anggota DPR ngapain aja.

Jadi dalam demokrasi, kita nggak cuma sekadar memilih dan selesai. Kita harus ikut mengambil keputusan dan mengerti apa yang diawasi.

Ada bayangan akan sejauh apa melangkah di dunia politik?

Aku selalu set cita-cita yang tinggi. Aku ingin jadi Gubernur DKI Jakarta. Aku selalu bilang itu.

Kenapa jadi Gubernur DKI Jakarta? Orang bilang, kalau mau set cita-cita tinggi sekalian aja jadi Presiden RI.

Tapi aku ingin membawa perubahan buat kota kelahiranku dulu.

Ada yang bilang lagi, “Nanti kalau misalnya Jakarta nggak jadi ibu kota lagi karena ibu kota dipindah?”

Oh ya nggak apa-apa, aku tetep di Jakarta, jadi gubernur di Jakarta. Bagiku, sebelum membawa perubahan ke mana-mana, harus membawa perubahan di Jakarta dulu.

Gubernur Jakarta itu kalau mengambil keputusan bermanfaat banget–kalau keputusan yang diambil dengan niat melayani rakyat. Aku ingin sekali (bisa mengambil) keputusan penting, kebijakan-kebijakan penting, membangun sistem yang sudah dibangun dengan baik dan melanjutkannya–dirasakan oleh 10 juta rakyat Jakarta.

Aku kemudian menjadi rakyat Jakarta, menjadi pelayan jakarta, membantu kota kelahiran.

Tapi aku sadar, sekarang usiaku belum cukup. Untuk jadi gubernur, baru bisa (jika sudah) 30 tahun. Tapi itu nggak apa-apa sih, masih ada 10 tahun.

Karena pada akhirnya orang memilih, jadi kalau menjadi gubernur mesti punya rekam jejak. Apa rekam jejakku? Apa karena koar-koar nulis? Kan nggak cukup. Apa orang ini bersih, apa orang ini mampu menduduki, (harus diuji lebih dulu).

Nah yang aku pikirkan sekarang adalah, apakah aku akan mencalonkan diri menjadi anggota DPRD DKI atau anggota DPR RI lebih dulu? Karena dengan begitu masyarakat bisa melihat apakah ketika aku menjadi anggota DPRD dan DPR RI nanti, kerjaku bagus, nggak? Bisa mendengar aspirasi rakyat, nggak? Apa jangan-jangan sama dengan politikus-politikus lain?

Di sanalah (DPRD atau DPR) aku ingin membangun rekam jejak. Agar ketika aku nanti mau mencalonkan menjadi Gubernur DKI, orang sudah tahu, ‘Oh iya, dia antikorupsi kok, dia transparan kok soal pekerjaannya. Dia kalau waktu reses ketemu rakyat kok, nggak jalan-jalan pakai uang reses.’

Pengen juga nerapin eksperimen politik yang asyik, misalnya bikin fundraising. Dengan fundraising, kita minta uang sama masyarakat untuk membiayai kita berpolitik, membiayai kita mencalonkan.

Jadi mau nggak mau kita dipaksa menjelaskan ke masyarakat tentang visi misi kita, tentang program kita. Karena kalau kita minta suara ke masyarakat mesti jelas, apalagi minta masyarakat membiayai kita.

Bagaimana komentar teman-teman kamu ketika kamu memutuskan terjun ke politik? Apa sempat khawatir disebut haus kekuasaan?

Nggak sih, temen-temen aku support. Banyak yang mungkin berbeda pandangan secara politik sama aku. Tapi bagi mereka, ini bukan masalah pandangan politik, namun memang setiap anak muda mesti punya sikap politik.

Mau bela siapapun ya itu hak pribadi. Tapi anak muda harusnya nggak berdiam diri. Harus berbicara.

Sumber: Kumparan

 

Mahatma Gandhi (1869-1948) Dipilih Isyana Bagoes Oka
Wawancara

Mahatma Gandhi (1869-1948) Dipilih Isyana Bagoes Oka

Gandhi dikenal karena perjuangannya membangun solidaritas keberagaman. Perjuangan tanpa kekerasan bisa membawa perubahan.

Wajahnya sering menghiasi layar kaca. Namun, setelah hampir sepuluh tahun berkarier sebagai pembawa acara berita di berbagai stasiun televisi swasta, Isyana Bagoes Oka, 37 tahun, memutuskan undur diri dan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia.

“Kami berpegang pada kebajikan dan keragaman. Ini sejalan dengan ajaran mendiang nenek saya,” ujarnya.

Sejak kecil, Isyana diajarkan neneknya, Gedong Bagoes Oka, dengan nilai-nilai kebajikan yang diusung Mohandas Karamchand Gandhi, atau lebih dikenal dengan Mahatma Gandhi.

Gandhi lahir di Porbandar, Gujarat, India, pada 2 Oktober 1869. Dia terlibat dalam proses kemerdekaan India dari Kerajaan Britania Raya dengan berpegang pada prinsip ahimsa (antikekerasan), hartal (pembangkangan sipil), satyagraha (nonkooperatif dengan musuh), dan swadeshi (berdiri di kaki sendiri). Ajaran-ajarannya kemudian menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Gandhi juga memperkenalkan Tujuh Dosa Sosial: politik tanpa prinsip, bisnis tanpa moralitas, pengetahuan tanpa karakter, sains tanpa kemanusiaan, kaya tanpa kerja, kenikmatan tanpa hati nurani, dan ibadah tanpa pengorbanan diri.

Isyana menganggap Gandhi sebagai inspirator dan sedikit-banyak membawa pengaruh pada kehidupannya. Berikut penuturannya.

Bagaimana mula mengenal Gandhi?

Mendiang nenek saya menerapkan prinsip-prinsip dan ajaran Gandhi. Bahkan nenek saya, sebelum saya lahir, mendirikan Ashram Gandhi. Namanya Gedong Gandhi Ashram di Candidasa, Bali. Ini adalah pusat pendidikan dan pengalaman ajaran Gandhi. Sejak kecil, setiap saya pulang ke Bali, prinsip itu diterapkan.

Dan masih melekat sampai sekarang?

Ajaran itu diterapkan sejak kecil. Yang paling saya ingat, pada dinding di Ashram yang nenek saya dirikan, ada foto wajah Gandhi di sebelah kiri dan ajaran Tujuh Dosa Sosial menurut Gandhi di sebelah kanan. Sebagai anak kecil, ketika lihat sesuatu pasti akan teringat terus. Sekarang saya justru lebih ingat ajaran itu dalam bahasa Inggris, karena tulisan di sana pakai bahasa Inggris.

Apa yang paling diingat dari ajaran Gandhi?

Antikekerasan. Ahimsa mengajarkan kita bagaimana memahami perbedaan, konflik, tanpa menggunakan kekerasan tapi cinta. Gandhi menentang segala bentuk kekerasan, termasuk diskriminasi ras, agama, dan warna kulit. Ingat, dia menentang politik apartheid sewaktu di Afrika Selatan tanpa kekerasan. Di sini dia mengajarkan bagaimana kejahatan bisa diperangi bukan dengan kekerasan. Ini bukannya tanpa senjata, tapi sebenarnya justru itu senjatanya; tanpa kekerasan.

Adakah hubungannya dengan keputusan Anda terjun ke politik?

Oh bukan, bukan karena itu. Selama ini banyak orang berpikir politik itu kotor, jahat, tidak baik. Kalau semua berpikiran seperti itu, sampai kapan pun akan begitu, tidak akan berubah. Makanya, menurut saya, semakin banyak orang dengan tujuan politik yang baik bergabung, itu akan semakin baik.

Anda akan menerapkan ajaran Gandhi di politik?

Saya ingin menerapkan nilai-nilai itu dalam perjalanan politik saya. Dalam quote-nya Gandhi, Tujuh Dosa Sosial, di antaranya ada Politik Tanpa Prinsip. Politik itu harus mewakili setiap orang. Indonesia beragam dengan suku bangsa, nggak bisa dipaksa menjadi satu. Memahami keragaman sangat penting. Kembali ke prinsip antikekerasan, selama ini di Indonesia kebanyakan menyikapi keberagaman dengan kekerasan.

Sumber Historia

 

 

Mengenal Partai Baru
Wawancara

Mengenal Partai Baru

Setiap pekan kita mendapat tamu yang sangat menarik, bahkan sekarang saya kira adalah tamu pertama yang akan menembus kegaduhan di satu pihak dan kejenuhan di lain pihak mengenai politik Indonesia. Sekarang tamu kita adalah Raja Juli Antoni, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Menurut Raja Juli Antoni, sejak awal PSI didirikan dengan sebuah keyakinan bahwa sebenarnya banyak orang baik di negeri ini, dan sebenarnya kita tidak kekurangan stok orang baik di negeri ini. Yang kurang adalah orang-orang baik itu enggan untuk terlibat langsung dalam sebuah proses pengambilan keputusan misalnya di parlemen, sehingga akhirnya politik itu dikuasai oleh orang-orang yang memang kita deskripsikan sebagai orang tidak baik. Dua nilai yang kami perjuangkan dalam PSI adalah pertama, sesuatu yang terkait dengan nation building kita, yaitu memperjuangkan anti intoleransi. Kedua, terkait dengan state building anti korupsi.

Raja Juli Antoni mengatakan, yang terjadi pada hari ini yang mengkhawatirkan adalah kita tidak bisa lagi memisahkan secara baik apa yang menjadi urusan agama dan apa yang menjadi urusan politik. Dalam Pilkada Jakarta kemarin kita melihat justru terjadi proses instrumensasi agama yaitu agama dipergunakan sedemikian rupa untuk tujuan politik.

Ini tentu akan merusak tatanan demokrasi kita karena salah satu inti dari demokrasi adalah bagaimana kita bisa mendudukan posisi agama dan politik. Karena itu kebebasan individu menjadi penting dan karena kebebasan individu itulah kemudian semua orang harus dianggap sama sebagai citizen. Jadi tidak ada orang atau sekelompok orang yang lebih mulia dibandingkan dengan kelompok lain dan agama tertentu tidak bisa dianggap sebagai warga negara kelas satu, sedangkan yang lainnya kelas dua.

Berikut wawancara Perspektif Baru antara Wimar Witoelar sebagai pewawancara dengan nara sumber Raja Juli Antoni.

Selama ini saya diperkenalkan dengan kelompok anak muda yang tergabung dan mengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Saya sempat mewawancara salah satu kadernya yang sekarang sudah menjadi Deputi Ketua yaitu Tsamara Amany. Saya juga mengenal Ketua Umumnya yaitu Grace Natalie. Sekarang saya sudah berkenalan dengan Sekretaris Jenderalnya yaitu Raja Juli Antoni. Apakah betul partai ini berbeda dengan partai lainnya? Dimanakah letak ke-khasan partai ini?

Pertama, saya kira dari nilai. Sejak awal partai ini didirikan dengan sebuah keyakinan bahwa sebenarnya banyak orang baik di negeri ini, dan sebenarnya kita tidak kekurangan stok orang baik di negeri ini. Yang kurang adalah orang-orang baik itu enggan untuk terlibat langsung dalam sebuah proses pengambilan keputusan misalnya di parlemen, sehingga akhirnya politik itu dikuasai oleh orang-orang yang memang kita deskripsikan sebagai orang tidak baik.

Sewaktu Bambang Harimurti datang di acara PSI, dia pernah mengutip pernyataan Edmund Burke, “Satu hal yang paling mudah untuk memenangkan keburukan adalah dengan orang-orang baiknya tidak melakukan apapun.”

Saya kira itu yang terjadi di Indonesia. Politik terlanjur menjadi satu hal yang negatif, politik adalah kotor, sehingga akhirnya kawan-kawan muda yang mempunyai visi besar tentang nilai kebangsaan kita kemudian enggan untuk bergabung atau berkotor-kotor di sebuah proses yang memang tidak mudah.

Apa yang dikutip oleh Bambang Harimurti dari perkataan Edmund Burke sangat betul karena orang baik biasanya jarang mempunyai sense of crisis. Jadi keadaaan sudah parah dia masih belum bereaksi. Kita sudah mau jatuh tapi orang baik masih santai-santai saja, dan tidak sadar bahwa dunia yang dihuni sekarang akan jatuh. Tidak ada gunanya mempertahankan dunia kalau kita tidak paham dunia luar.

Ini adalah satu percakapan, jadi bukan wawancara saja karena saya banyak sependapat dengan Raja Juli Antoni. Saya secara pararel sebagai seorang warga ingin melakukan hal yang kira-kira sama dengan apa yang dilakukan oleh PSI, yaitu membangunkan orang-orang baik kepada bahaya yang ada.

Ibaratnya, sekarang kita naik bus yang hampir masuk jurang, sedangkan orang-orang didalamnya masih tidur. Kapal Titanic tenggelam, dalam cerita sebenarnya 1.100 orang meninggal, karena tidak ada yang percaya dia bisa tenggelam. Orang di Jakarta tidak percaya bahwa Ahok bisa jatuh, tapi ternyata jatuh. Sekarang kita tidak percaya bahwa pluralisme kita bisa jatuh tetapi itu memang bisa terjadi. Misalnya, dulu Gus Dur bisa jatuh. Sekarang mungkin bukan Jokowi saja yang jatuh, tapi pluralismenya akan digantikan dengan paham-paham yang bukan asli Indonesia.

Bagaimana visi Anda mengenai bahaya itu dan apa yang harus dilakukan oleh orang baik dan orang biasa seperti kita?

Balik ke perkataan Edmund Burke. Dia mengatakan, The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.”@ Menurut saya ini harus diselaraskan misalnya dengan pendapat Ali bin Abi Thalib yaitu, “Kebaikan yang tidak pernah teroganisir dengan baik akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir.” Jadi selain ada niat baik dan ada orang-orang baik, yang paling penting adalah pengorganisasian diri.

Apakah yang sekarang bisa dilakukan oleh orang baik selain bergabung dengan partai? Apakah mau melanjutkan demo Ahok lagi? Namun di sini kita tidak mau melawan hukum, kita mau melanjutkan nilai-nilai. Bagaimana cara kita melanjutkannya?

Dua nilai yang kami perjuangkan dalam PSI adalah pertama, sesuatu yang terkait dengan nation building kita, yaitu memperjuangkan mengenai yang dalam bahasa negatifnya anti intoleransi. Kedua, terkait dengan state building anti korupsi. Saya kira ini adalah dua hal yang prioritas.

Banyak yang kita tidak sadari bahwa proses nation building ini dianggap sudah selesai, padahal kita melihat dari fase kebangkitan nasional sampai hari ini selalu ada penggalan-penggalan sejarah dimana keutuhan kita sebagai sebuah bangsa selalu diuji. Terus terang saya khawatir dengan fenomena terakhir ini. Salah satu yang paling esensial dalam perdebatan demokrasi adalah bagaimana memposisikan agama di ruang publik.

Kita mungkin tidak bisa menjadi negara yang sekuler, dalam pengertian sekuler yang paling klasik, karena memang dalam realitanya seperti itu. Misalnya ada buku tentang Public Religions in the Modern World yang ditulis oleh Jose Casanova, dia mengatakan memang tidak ada fakta di dunia ini dimana agama betul-betul bisa dipisahkan dari urusan publik.

Itulah sebabnya dia muncul dengan ide public religions dimana sesungguhnya agama itu bisa bermanfaat untuk pembangunan dan untuk modernisasi. Tapi dia juga menyebutkan bahwa menjadi public religions, kita tetap harus bisa mendefinisikan dimana sebenarnya agama dapat berperan dan dimana politik dapat berperan. Yang terjadi pada hari ini yang mengkhawatirkan adalah kita tidak bisa lagi memisahkan secara baik apa yang menjadi urusan agama dan apa yang menjadi urusan politik. Dalam Pilkada Jakarta kemarin kita melihat justru terjadi proses instrumensasi agama yaitu agama dipergunakan sedemikian rupa untuk tujuan politik.

Ini bukan lagi soal Ahok, bukan lagi soal Jakarta tetapi ini bisa menjadi “template” yang baik bagi para politisi di Indonesia, yaitu bila mempunyai agenda politik maka tidak perlu bekerja dengan baik, tidak perlu melakukan atau men-delivered janji -janji politik. Cukup di ujung-ujung terakhir ketika ingin maju politik saja, misalnya dengan melakukan sebuah proses instrumensasi agama, pergunakan agama, dan sentimen keagamaan.

Ini tentunya akan merusak tatanan demokrasi kita sendiri karena salah satu inti dari demokrasi adalah bagaimana kita bisa mendudukan posisi agama dan politik. Karena itu kebebasan individu menjadi penting dan karena kebebasan individu itulah kemudian semua orang harus dianggap sama sebagai citizen. Jadi tidak ada orang atau sekelompok orang yang lebih mulia dibandingkan dengan kelompok lain dan agama tertentu tidak bisa dianggap sebagai warga negara kelas satu, sedangkan yang lainnya kelas dua.

Saya kira ini adalah tantangan kita yaitu tidak hanya soal Jakarta dan Ahok saja, tetapi ini menjadi satu pembelajaran politik bahwa ada kemungkinan orang-orang yang akan berniat jahat di negeri ini akan mempergunakan template Jakarta untuk kepentingan politik lokal ataupun mungkin pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Apakah Jokowi akan menang, terlepas dari calon-calonnya siapa, andaikan pemilihan presiden dilakukan bulan depan?

Saya tidak tahu survei terakhirnya, tetapi saya melihat Jokowi akan diperlakukan sama dengan apa yang pernah dilakukan pada Pilpres 2014. Tentu saja itu dengan amunisi yang lebih baru lagi dan dengan jurus silat lebih hebat lagi karena belajar dari Pilkada Jakarta 2017, misalnya saja isu agama.

Sebaliknya jurus silat yang hebat ada, tetapi pertahanannya belum dikembangkan.

Saya kira itulah yang menjadi problem partai-partai nasionalis yang ada sekarang. Misalnya ketika saya berbicara dengan anak-anak muda, kemarin mereka memilih Ahok karena memang menjadi simbol kebangkitan nasional jilid dua. Mereka berpendapat bahwa ada seorang yang dari latar belakang etnis minoritas dengan agama minoritas, tetapi dapat memimpin dan dapat bekerja dengan baik serta peduli pada orang miskin, namun kemudian ini tidak nyambung dengan realitas politik di lapangan. Inilah yang benar-benar mengkhawatirkan. Saya tidak tahu persis apakah akan ada orang yang mau bekerja secara serius ke depan dan bekerja untuk rakyat kalau politik kita memang enteng-entengan seperti ini.

Dari kubu nasionalis semestinya ada narasi baru tentang nasionalisme. Misalnya, sewaktu kemarin kita membela Ahok karena di sana mengancam persatuan Indonesia dan mengancam kebhinekaan kita dengan jargon “NKRI harga mati atau Pancasila”. Itu semestinya ada narasi baru. Bagaimana kita mau menjelaskan kepada orang yang mendukung Ahok mengenai NKRI dan Pancasila ketika di DPR misalnya mendukung hak angket yang melemahkan KPK? Itu karena bagi anak-anak muda kata NKRI, Pancasila relatif abstrak, dan banyak yang tidak memahaminya apalagi pada zaman Orde Baru. Dulu itu dipergunakan juga untuk membungkam kebebasan pers.

Sekarang tiba-tiba itu menjadi salah satu hal yang disakralisasi tanpa ada maknanya dan tanpa ada kakinya. Hal tersebut diibaratkan ketika kita bersikap nasionalis tetapi kemudian mendukung pelemahan KPK dan partai-partai yang kemarin melawan Ahok justru menolak hak angket. Bagi anak-anak muda mereka lebih memikirkan hal-hal lebih kongkrit misalnya melawan korupsi. Itu adalah satu hal yang jelas dan menjadi masalah besar yang harus dihadapi daripada memikirkan apa itu NKRI. Jadi sebagai imagine community kita harus menjelaskan dengan baik kepada anak-anak muda mengenai arti dari NKRI yang sebenarnya.

Betul sekali. Dalam generasi saya sewaktu mahasiswa dan setelahnya, kata NKRI, Pancasila, dan UUD 1945 adalah slogan Soeharto. Jadi kita malah menjadi nihilis dan ketika dibangkitkan menjadi agak terpaksa.

Ya, itu karena tanpa narasi baru.

Apakah Anda sudah mempunyai trik untuk bermanufer, misalnya dalam proses pengambilan keputusan di DPR, agar bisa bersaing dengan orang yang sudah biasa bertarung dalam politik formal? Apakah kader-kader muda Anda sudah antisipasi mengenai yang harus dilakukan di DPR?

Itu salah satu problem terbesar yang kami harus siapkan. Kebaruan ada, ini memang anak-anak baru tetapi kelemahan anak-anak baru ini adalah jam terbang dalam arti tidak hanya mengenai hal positif tetapi juga mengetahui apa yang buruk. Karena itu kami sudah memulai ada pelatihan-pelatihan untuk kawan-kawan di daerah, ada konsolidasi setiap kali pertemuan, tidak hanya berbicara mengenai teknis bagaiman lolos verifikasi tetapi juga ada nilai.

Banyak orang mengatakan sekarang adalah the end of ideology. Buku ideologi tidak lagi perlu dibaca, tetapi apa sih yang memang menjadi masalah kongkrit yang bisa kita selesaikan? Dua nilai yang selalu kita sebutkan yaitu kita anti terhadap intoleransi. Kalau nanti kami ada di DPR dan DPRD, kami tidak akan pernah membuat sebuah proses perundang-undangan atau legislasi baik undang-undang atau perda yang diskriminatif. Apakah itu Perda Injil atau Perda Syariah. Ini tidak akan pernah ada. Dalam konstitusinya adalah kebebasan beragama menjadi penting, orang berhak untuk mendirikan rumah ibadah dan beribadah. Itu menjadi bagian yang penting.

Kedua yaitu kita anti korupsi, jadi tidak akan ada satu gerakan, satu manufer politik yang kemudian akan memperlemah posisi KPK, tetapi harus ada perbaikan pada diri KPK, ada internal audit di KPK untuk menjalankan proses.

Saya kira dua nilai ini yang nampaknya mudah dicerna oleh teman-teman untuk membangun dan berkomitmen bahwa kita menjadi generasi baru yang memang melihat bangsa ini harus menjadi bangsa modern, dimana tidak ada warga yang boleh didiskriminasi. Kedua adalah spirit anti korupsi yang akan terus kita kobarkan.

Siapakah yang ikut serta ketika Anda melakukan pelatihan atau kaderisasi? Apakah mahasiswa atau individu biasa?

Sekarang masih pengurus saja karena masih pada fase pematangan ideologis internal di provinsi, daerah, dan kecamatan, serta masih ada kendala dana sehingga belum bisa masif. Kemarin sudah mulai berpikir untuk masuk ke basis-basis mahasiswa, dimana kampus-kampus besar mungkin tidak langsung campaign soal PSI tetapi nilai-nilai PSI, sehingga ada kekuatan yang disebut sebagai republikanisme milenial yaitu bagaimana hak-hak sipil diperjuangkan dengan cara-cara yang lebih dipahami oleh anak-anak muda di kampus.

Apakah masih terbuka alam pikiran kampus untuk hal-hal semacam itu karena saya mendengar bahwa golongan intoleran dan garis keras itu sangat berkuasa di kampus-kampus negeri?

Ya, di kampus besar misalnya HTI di IPB, juga ada beberapa ikhwan di kampus-kampus besar. Lagi-lagi kendala dari kelompok moderat ini adalah tidak bisa mengorganisir diri, bahkan yang bergerak di kampus-kampus yang melakukan rekruitmen adalah NU dan Muhammadiyah, dan itu sudah tidak dihitung lagi karena yang real adalah HTI dan KAHMI yang mempunyai afiliasi ke PKS. Menjadi NU dan Muhammadiyah itu bukan proses rekruitmen seperti yang dilakukan sebuah pergerakan, tetapi lebih menjadi turunan. Menurut saya, ini berbahaya dan memang harus ada kesadaran baru untuk memulihkannya.

Bagaimana NU bisa mempertahankan diri terhadap arus ideologi keras, arus intoleransi, dan tetap saja NU itu terbuka, toleran, bahkan sekuler? Mengapa bisa seperti itu?

Kalau kita berbicara secara lebih detail dengan anggota PBNU, ada kondisi objektif yang juga mulai mengkhawatirkan. Pada level elit seperti Kyai Said Aqil Siraj mungkin tidak ada masalah, tetapi kalau kita sudah berbicara pada kyai-kyai lokal di Jawa Timur dan Jawa Tengah ada juga infiltrasi, misalnya lahir kelompok yang menyebut NU garis lurus sebagai kritik terhadap NU yang dianggap sudah bengkok. Menurut saya keadaan seperti ini juga harus dilihat secara jeli.

Mengenai keterbatasan dana yang sempat Anda singgung tadi karena kebutuhan dana ke depan pasti akan lebih besar dan kita tahu mencari dana bisa terlibat ranjau-ranjau sumber dana itu sendiri. Apakah PSI bisa menghindari sumber dana dari pihak orang-orang yang terlibat dalam ekonomi yang tidak sehat di masa lalu?

Pertama, kami tidak mau mendapatkan donasi tunggal karena ini adalah pekerjaan bersama. Karena itu partisipasi menjadi penting. Yang menjadi salah satu kendala politik kita saat ini adalah partisipasi dan tidak ada iuran anggota. Misalkan, ketika kami melakukan rekruitmen di level kecamatan, dan ini menjadi persyaratan verifikasi Kementerian Hukum dan Ham (Kemenhukham) kemarin, rumah teman-teman dijadikan kantor.

Jadi bisa dibayangkan bila ada 7.000 kecamatan dan seandainya itu sewa maka bagaimana biayanya? Kita berusaha approach teman-teman untuk bersedia menjadi pengurus. Ketika mereka bersedia maka langsung kita tanya, apakah bisa rumahnya dijadikan kantor? Kadang-kadang mereka bersedia nya mau, tetapi orang tua atau keluarganya tidak mau, tetapi kita cari terus dan akhirnya ada partisipasi.

Ke depan kita juga mau mencoba menerapkan iuran anggota, suatu hal yang tidak pernah ada di sejarah partai politik kita, tetapi kami menyadari juga ini tidak mudah. Opsinya adalah valuasi. Misalnya, kamu tidak bayar tetapi kamu bisa membuat meme atau membuat status yang membela PSI, berapa kira-kira harga itu? Ikut sebuah pengorganisasian acara, berapa kira-kira biaya untuk itu?

Apakah itu mendatangkan cash flow atau mengurangi biaya?

Tentu mengurangi biaya. Pada Juni 2017 kita akan membuka toko solidaritas untuk menjual merchandise seperti yang diterapkan di beberapa negara. Sebenarnya kalau kita mau jujur sistem partai yang sehat memang harus ada keterlibatan pendanaan dari negara. Tetapi memang ini menjadi topik yang kontroversial karena bagaimana mungkin pendanaan partai dapat ditambah oleh negara ketika kualitas partai dan kualitas anggota legislatifnya sangat buruk sekali.

Apakah di PSI terbuka dan bisa untuk pendanaan dari pelaku bisnis?

Bisa, asalkan sesuai dengan undang-undang, ada aturan dan batasannya, selama itu transparan bisa. Tapi kita berharap tidak ada donator tunggal sehingga partai ini tidak didikte oleh elit tertentu tetapi berbagi dengan kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik yang lain.

Sumber Perspektif Baru

We Must Do Something
Wawancara

We Must Do Something

Salam Perspektif Baru,

Isu paling penting kita hadapi sekarang adalah mundurnya pluralisme atau mundurnya dukungan negara terhadap pluralisme, dan terancamnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Narasumber yang kami undang adalah orang yang menurut kami paling tepat, dia adalah seorang dari generasi muda tetapi sudah menjadi ketua partai yaitu Tsamara Amany Alatas. Dia belum lama masuk menjadi pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang temanya adalah partai anak muda, millennials.

Tsamara Amany mengatakan Indonesia adalah rumah kita bersama. Indonesia rumah bagi keberagaman kita, dan itu tidak boleh dikoyak-koyak. Kita harus jaga bersama, kita harus tetap bersatu, dan anggap saja kita ada dalam satu kapal untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar tetap menjadi NKRI dan tidak terpecah belah.

Kondisi saat ini mungkin semacam wake up call agar kita harus berani menunjukkan diri dan keluar untuk berbicara lantang bahwa ini negara kita yang beragam. We Must Do Something. Kita tidak bisa terus diam saja dengan situasi seperti ini.

Menurut Tsamara, kesalahan berpikir banyak orang yang menganggap negara itu pemerintah dan selalu hanya pemerintah, dan tanggung jawab sesuatu itu hanya pada pemerintah. Jadi kalau kita merasa pemerintah melakukan sesuatu yang tidak baik maka kita menyalahkan negara dan kita membebankan semuanya ke pemerintah. Padahal dalam bernegara itu kita tidak harus mengandalkan pemerintah saja, kita harus mengandalkan diri kita juga untuk berbuat sesuatu.

Berikut wawancara Perspektif Baru antara Wimar Witoelar sebagai pewawancara dengan nara sumber Tsamara Amany Alatas.

Sekarang Tsamara sudah mulai terkenal sebagai orang yang diharapkan dalam generasi Indonesia sekarang. Dia memiliki keturunan dari Hadhramaut (Yaman) dekat Saudi Arabia. Bagi kita dia adalah native, nationalism, yang keturunannya dari Hadhramaut. Tidak ada yang lebih bagus antara satu dan yang lain karena semuanya sama. Negara kita itu dari semua latar belakang, semua keturunan, semua agama, tidak mau membedakan-bedakan karena didasari oleh UUD 1945 dan Pancasila.

Apa yang Anda lihat sebagai tantangan terbesar kira-kira seminggu setelah Basuki Tjahaja Purnama masuk penjara untuk dua tahun?

Tantangan terbesar menurut saya yang harus dilakukan adalah kita semakin bersatu. Kita juga jangan terus-terusan mengungkapkan kemarahan dan kesedihan serta kekecewaan. Sebenarnya itu wajar tetapi kita harus tetap bersatu. Mungkin ini adalah momentum bagi kita untuk bersatu dan sadar bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Indonesia rumah bagi keberagaman kita, dan itu tidak boleh dikoyak-koyak. Kita harus jaga bersama, kita harus tetap bersatu, dan anggap saja kita ada dalam satu kapal untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar tetap menjadi NKRI dan tidak terpecah belah.

Betul, kita sebetulnya harus bersyukur bahwa dibalik kegelapan ada terang, bahwa ternyata orang yang peduli terhadap NKRI masih banyak dan bersemangat. Salah satun contohnya adalah aksi yang dilakukan untuk Ahok, yaitu aksi bunga dan aksi lilin. Apakah itu sebetulnya adalah satu hal yang mengejutkan atau Tsamara sudah menduga reaksinya akan seperti itu?

Yang mereka rasakan sebenarnya rasa cinta terhadap negerinya, mereka cinta dengan Indonesia. Ini sama seperti di Amerika Serikat (AS) ketika Donald Trump terpilih, banyak orang yang tumpah ruah ke jalan. Alasannya sederhana yaitu karena mereka cinta dengan negerinya, mereka tidak mau negerinya kenapa-kenapa, mereka mau agar negerinya tetap bersatu.

Sama halnya dengan di sini ketika semua orang pergi ke jalan-jalan dan berdoa. Aksinya sebenarnya cukup damai yaitu berdoa. Alasan dibalik semua itu adalah sama, yaitu mereka semua ingin menjaga NKRI, ingin NKRI tetap damai dan tidak terjadi apa-apa. Jangan sampai perjuangan yang telah ada untuk mencapai kemerdekaan dan menyatukan kita sebagai NKRI menjadi sia-sia, misalnya oleh urusan-urusan yang tidak perlu diperdebatkan lagi pada era saat ini. Kita memang sudah di anugerahkan oleh Allah menjadi bangsa yang plural dan memang harus kita terima keberkahan itu.

Mungkin di AS ada rasa penyesalan juga mengapa Trump bisa terpilih. Di sini juga mengapa orang-orang yang disanksikan loyalitasnya bisa menang di pemilihan kepala daerah (Pilkada). Di AS, Trump menang di electoral college. Di sini Anies-Sandy menang di pemilunya, tetapi secara moral menurut saya belum tentu mereka menang. Jadi sebenarnya kita itu sangat kompak dan bersatu. Apakah itu bisa menjadi satu tema yang bisa kita pakai untuk menggalang persatuan lebih lanjut?

Ini mungkin semacam wake up call. Jadi orang sadar bahwa mungkin kita selama ini merasa tidak ada apa-apa dengan NKRI, tetapi kita menjadi sadar dan merasa bahwa jangan-jangan akan ada apa-apa di negara kita ini. Mungkin kita harus berani menunjukkan diri dan keluar untuk berbicara lantang bahwa ini negara kita yang beragam.

Kita apresiasi Nahdlatul Ulama (NU). Misalnya, kemarin saya melihat salah satu pidato dari Gus Yaqut (Ketua Umum GP Ansor) di Bandung yang mengatakan bahwa NKRI harga mati, dan kita akan menjaga NKRI.

Jadi mungkin ini sudah momennya semua orang sadar. Momennya semua orang bersatu. NU dan Muhammadiyah serta seluruh bagian masyarakat dengan berbagai komponen agama bersatu. Kita juga harus sadar bahwa ini adalah tugas kita bersama untuk menjaga NKRI. Ini bukan hanya tugas pemerintah, apalagi tugasnya Presiden Joko Widodo (Jokowi), tetapi ini adalah tugas kita semua.

Pemerintah sebenarnya harus dibantu. Banyak orang yang tidak membela Jokowi dan pemerintahannya karena banyak orang yang bingung bersikap. Dia berpikir dan merasa bahwa NKRI akan selalu ada selamanya. Namun sebenarnya tidak seperti itu jika tidak dibela.

Tsamara adalah ketua partai dan saya pendukung partai itu walau tidak mau dibilang anggotanya. Saya pun juga sangat menganjurkan orang untuk mendukung partai karena pada akhirnya perjuangan itu harus ada wadahnya. Apakah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sudah siap untuk memperjuangkan NKRI dengan cara sekarang?

Iya, saya rasa itu sama seperti kata-kata Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser NU) yaitu NU itu harga mati. NU juga harga mati untuk PSI.

PSI mempunyai komitmen yang jelas melawan intoleransi, menjaga NKRI, dan mempunyai komitmen yang jelas bahwa keberagaman adalah anugerah bagi kita, dan harus terus kita jaga. PSI juga komitmen memberantas korupsi karena sama-sama intoleransi yaitu intoleransi ekonomi. Itu jelas tidak pelu diragukan lagi.

Kader-kader kita adalah anak-anak muda yang tidak mempunyai kepentingan masa lalu, track record yang buruk atau terikat oleh kepentingan-kepentingan masa lalu, dan semangatnya adalah semangat perubahan. Itu karena yang kita bawa adalah semangat perubahan. Kita pasti juga akan all out untuk mempertahankan apa yang menurut kita benar dan yang menurut prinsip kita benar.

Saya kagum terhadap Tsamara karena kata-kata yang sangat matang itu bisa lahir dari orang yang sangat muda seperti dia. Kapan Anda menjadi sensitif bahaya-bahaya terhadap NKRI dan bahaya dari intoleransi?

Saya rasa ini sudah dari sejak 2014. Sebenarnya saya justru lebih prihatin melihat Jokowi karena menurut saya Jokowi adalah seorang muslim Jawa yang cukup agamais. Beberapa kali saya melihat dan mengobrol dengan beberapa orang di sekitarnya, menurut mereka, Jokowi adalah orang yang sholat lima waktu dan ibunya suka datang ke pengajian-pengajian. Artinya, apalagi yang mau diragukan dari keislaman Jokowi.

Kita juga tidak bisa menilai keIslaman Jokowi karena hanya Allah yang tahu. Tapi kenapa masih diserang dengan isu-isu yang menurut saya kadang-kadang tidak bisa kita terima dengan akal sehat kita. Misalnya, dengan isu Chinese, kemudian isu bahwa dia itu komunis, tidak beragama, kadang-kadang juga dibilang nama hajinya adalah Herbertus dan sebagainya.

Bagi saya, ini tidak masuk akal. Akal sehat saya tidak bisa menerima dan menurut saya dari situlah kita mungkin berada di area yang sama dengan Trump yaitu era post-truth. Ketika orang justru mempercayai apa yang ingin dia percayai, bukan yang harus dia percayai. Di situlah saya mulai khawatir karena bagaimana kalau seorang yang sudah bekerja sekeras Jokowi dan juga seorang yang mayoritas, tapi masih juga diserang dengan isu-isu yang sama. Saya mulai sensitif dan mulai merasa sebenarnya ini bukanlah masalah agama, mungkin ini lebih ke urusan kekuasaan karena kalau misalnya ini urusannya mengenai agama mengapa Jokowi menjadi sasarannya.

Ada beberapa orang yang berpesta pora merayakan Ahok masuk penjara dan itu bukan orang dari golongan Islam. Mereka berasal dari berbagai golongan yang merasa senang dengan peristiwa itu karena mereka dari paket kekuasaan. Saya kira yang berkerja sama adalah dari kelompok ekstrim, intoleran, tapi juga kepentingan dan uang. Namun perjuangan PSI dan Tsamara adalah perjuangan saya juga.

Saya ingin itu menjadi perjuangan kita semua karena memang kita perlu semua orang sadar. Mungkin juga bisa dikatakan bahwa beban terberatnya adalah membuat orang sadar bahwa ini urusan semua orang bukan hanya urusan ketua partai atau urusan orang publik, tapi urusan kita semua.

Apakah tingkat ketidaktahuan atau ketidakacuhan Anda yang dari kalangan millennial masih bisa dibangkitkan? Bagaimana menurut Anda?

Bisa. Saya pernah bertemu dengan beberapa anak muda yang masih di bawah umur saya yaitu masih 18 tahun. Mereka bertanya kepada saya, “Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga Indonesia?” Ini tandanya di kalangan anak muda sudah mulai ada kesadaran bahwa We Must Do Something. Kita tidak bisa terus diam saja dengan situasi seperti ini. Momentum kesadaran ini harus dimanfaatkan dan harus ada wadah.

PSI sebenarnya sebagai wadah anak muda. Mungkin bagi mereka yang belum siap untuk terjun langsung ke politik dan menjadi kader bisa bersama-sama dalam perjuangan dengan kita, setidaknya ada kita yang membantu kalian. Saya percaya kalau anak muda sudah berpikiran seperti itu dan sudah merasa bahwa ini adalah perjuangan kita bersama, maka akan sulit untuk mengkoyak-koyak NKRI ini. Apalagi ormas Islam terbesar yaitu NU yang anggotanya sampai 130 juta percaya bahwa Islam kita yang moderat ini justru menjadi kekuatan untuk menjaga NKRI dan tidak akan mengacaukan NKRI.

Mungkin kata-kata yang diucapkan Tsamara sangat cocok untuk menjadi judul wawancara ini “We Must Do Something“. Jadi kita harus berbuat sesuatu. Jangan hanya berhenti pada orang dan jangan berkeluh kesah karena mayoritas masih di tangan orang baik.

Saya rasa kita juga tidak perlu sampai merasa mau pindah negara, itu sudah terlalu jauh. Kita juga harus sadar bahwa negara ini tidak akan baik dengan kita tinggalkan, negara ini akan baik kalau kita mau berkontribusi. Negara ini butuh kita. Apa jadinya kalau kita tinggalkan? Jadi Pancasila dan NKRI harus dijaga. Orang-orang yang pesimis seperti itu jangan pesimis lagi, suara-suara optimis dari silent majority sudah mulai datang dan bangun. Mereka yang tadinya diam sudah tidak diam lagi karena mereka merasa ini negara mereka.

Orang harus ingat Presiden John F. Kennedy, Presiden AS pada 1961-63 berpidato yang kata-katanya sangat terkenal walaupun dia ambil dari orang lain juga yaitu, “Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.” Jadi kalau kita tidak berbuat untuk negara, mengapa juga negara kita harus harapkan.

Inilah kesalahan berpikir banyak orang yang menganggap negara itu pemerintah dan selalu hanya pemerintah, dan tanggung jawab sesuatu itu hanya pada pemerintah. Jadi kalau kita merasa pemerintah melakukan sesuatu yang tidak baik maka kita menyalahkan negara dan kita membebankan semuanya ke pemerintah. Padahal dalam bernegara itu kita tidak harus mengandalkan pemerintah saja, kita harus mengandalkan diri kita juga untuk berbuat sesuatu.

Misalnya pada zaman Soeharto, pemerintahnya diktaktor dan sewenang-wenang. Lalu, apakah kita kemudian merasa negara tidak adil dan kemudian harus pindah? Tentu tidak seperti itu. Kita harus perjuangkan negara kita seperti aktivis 1998 yang juga melakukan itu. Mereka memperjuangkan negara mereka dan menjatuhkan rezim diktaktor Soeharto, kemudian kita mendapatkan rezim yang demokratis sampai saat ini. Jadi yang kita perjuangkan adalah negara kita, jangan kita bebankan dan merasa bahwa semua adalah tanggung jawab pemerintah kita.

Sekarang ini memang saya senang sekali PSI ada di situ. Melalui kesempatan ini saya dan kawan-kawan berjanji akan menyumbangkan tenaga semampu kami dan sesuai yang diizinkan karena setiap orang punya konstituen. Kalau kita tidak mengurus negara, mengapa kita harus mengharapakan negara mengurus kita. Mengurus negara itu kalau dalam bentuk formalnya adalah mendukung partai. Apakah PSI akan ikut Pemilu atau tidak?

Kita sudah lolos verifikasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemnenkum HAM). Jadi kita sudah menjadi partai politik yang lolos dan kita adalah satu-satunya partai politik yang lolos verifikasi Kemenkum HAM. Kita sudah terbentuk sampai ke provinsi, bahkan sudah ada beberapa daerah yang mau membuat ranting seperti di Kalimantan.

Saat ini kita sedang menunggu verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan itu bukan hanya akan diikuti oleh kita tapi diikuti oleh semua partai politik. Kita cukup optimis akan lolos dari verifikasi itu dan ikut Pemilu, apalagi sekarang sudah tujuh fraksi di DPR yang setuju bahwa Presidential Threshold atau ambang batas perolehan suara minimal Parpol dalam Pemilu bisa mengajukan calon presiden menjadi 0%.

Apakah berarti itu semua mayoritas?

Iya, hampir mayoritas. Kita berharap itu betul karena kalau sudah tidak ada ambang batas presiden, koalisi yang terbentuk menjadi lebih ideologis. Kita mungkin bisa berkoalisi dengan partai-partai yang jelas mempunyai sikap nasionalisme, Islam moderat, dan sebagainya yang mempunyai komitmen terhadap pluralisme juga. Misalnya saja mengusung salah satu presiden. Kalau PSI sudah mendeklarasikan suara ke Jokowi, tapi tetap penting untuk membangun koalisi ideologis.

Itu bagus sekali supaya orang tahu sedang diperkuat sebab kalau ada kelompok nyata yang mendukung maka seorang calon itu kuat.

Iya, kami sudah menyampaikan dukungan ke Jokowi. Koalisi itu dibentuk atas dasar ideologi. Menurut saya, kurang tepat kalau ambang batas presiden selesai dengan Pemilihan Legislatif (Pileg), apalagi sekarang Pileg dan Pemilihan Presiden (Pilpres) sudah serempak. Kalau itu berbeda, nanti terjadi prasangka-prasangka bahwa ini karena presentasi besar terjadi seperti politik dagang sapi dan sebagainya. Tapi dengan dimulainya koalisi sebelum Pileg dan Pilpres tentunya yang dijadikan dasar adalah kesamaan ideologi antar partai politik tersebut.

Saya baru dengar bahwa PSI yang memelopori atau salah satu pelopor Presidential Threshold 0%. Apakah itu sudah di setujui juga oleh ketujuh fraksi, dan berapa jumlah fraksi di DPR?

Ada 10 fraksi, tapi yang sudah setuju dengan 0% ada 7 fraksi. Saya rasa itu penting karena dengan seperti ini maka PSI menjadi lebih bersemangat karena kita juga melihat negara-negara lain yang sangat menginspirasi. Misalnya, partai di Hongkong yang 38 anak mudanya terpilih masuk parlemen dan yang lebih menyemangati kita di PSI adalah terpilihnya Emmanuel Macron dengan partai En Marche! En Marche! adalah partai baru dan Macron adalah presiden termuda di Perancis dengan usia 39 tahun.

Jadi kita melihat mungkin dunia butuh kebaruan. Indonesia pun butuh kebaruan. Mungkin Indonesia juga sudah lelah dengan cerita-cerita lama. Jadi kita dari PSI menawarkan cerita baru dimana anak-anak muda yang maju dan memperjuangkan nilai-nilai dan prisnsip-prisnsip yang tegas seperti toleransi, anti korupsi, dan sebagainya.

Jadi mungkin orang-orang juga melihat kita sebagai harapan baru dan kita ingin menjaga momentum harapan ini. Kita tentuanya tidak mau sendiri, kita ingin berjuang bersama anak-anak muda lainnya karena membangun satu negara tidak bisa hanya PSI sendiri, tapi harus banyak dukungan dari masyarakat luas supaya negara menjadi semakin baik.

Negaranya adalah negara semua orang juga. Mungkin yang membuat suasana sumpek adalah orang lama di Indonesia yang kebanyakan adalah orang dari Orde Baru dan itu adalah penyakit yang belum diberantas.

PSI adalah anak sah reformasi.

Betul, tidak peduli kalau secara biologis orang tua kita adalah jenderal Orde Baru maka itu tidak apa-apa, kita adalah orang yang mandiri. Namun orang yang berambisi terlihat banyak yang sudah tidak layak. Ada yang mengatakan Donald Trump berumur 70 dan Duterte juga berumur 70. Apakah kita mau presiden yang seperti itu juga?

Tidak, dan kenapa kita tidak mengambil Perancis sebagai contoh.

Itu yang memberikan saya optimisme. Jadi sebagai Ketua PSI bidang hubungan eksternal maka suara Anda juga perlu dikenal oleh luar negeri karena mereka banyak yang kecewa. Kalau kita melihat liputan kantor berita internasional terhadap peristiwa Ahok sangat negatif sekali untuk Indonesia. Sebenarnya itu boleh saja, tapi mereka belum melihat positifnya mengenai alternatif yang akan muncul.

Saya rasa dunia internasional kalau mau melihat lebih jeli lagi adalah ini momentum bahwa kita semua bersatu, anak-anak muda bersatu, sehingga membangkitkan semangat anak-anak muda. Terakhir kali kita melihat anak-anak muda seperti ini mungkin pada 1998. Ketika banyak mahasiswa dan anak muda khususnya generasi milenial lebih banyak yang diributkan dengan prasangka-prasangka seperti mereka apatis politik, jangan-jangan situasi seperti ini membangkitkan mereka untuk semakin tertarik ke politik karena mereka merasa ini negara saya, saya merasa terganggu kalau seperti ini. Jadi jangan khawatir karena mungkin ini adalah kebangkitan anak muda Indoneisa.

Ya mudah-mudahan begitu. Dari ingatan saya memang anak muda juga yang menjadi pelopor semangat pada perjuangan 1966. Mereka adalah anak buah orang tua, anak buah partai, dan anak buah tentara. Jadi yang independen hanya sedikit dan akhirnya tersingkir. Mudah-mudahan kita akan terhindar dari hal itu. Apakah verifikasi KPU di daerah perlu banyak nama orang?

Sampai sekarang kita terus optimis lolos verifikasi KPU karena sudah cukup semua persyaratannya. Misalnya di Kalimantan tengah, kader kita sudah mencapai 1.000 orang, jadi total pengurus PSI di seluruh daerah sudah hampir 25.000. Kalau tidak salah, anggota kader sudah mencapai sekitar 200.000-an, jadi kita sudah cukup optimis.

Tsamara Amany: Aku Islam nasionalis dan moderat
Wawancara

Tsamara Amany: Aku Islam nasionalis dan moderat

Ia berjalan mendekati kami di lobi kampus Universitas Paramadina, Jakarta Selatan pada Selasa sore, (02/05/2017). Perempuan yang masih berusia 20 tahun itu baru saja mengikuti ujian tengah semester.

“Duduk di sini saja ya,” kata Tsamara Amany sambil menunjuk gazebo di belakang gedung utama kampus tersebut. Hujan deras tak membuatnya hilang senyum. Penampilannya khas mahasiswi pada umumnya, dengan celana jins biru dan kaos jingga lengan panjang.

Satu buah tali tas punggung tergantung di bahunya. Ia kelihatan santai dengan alas kaki tanpa hak. Tapi jangan terkecoh dengan penampilannya ini. Tsamara adalah anak yang serius dan kritis, apalagi menyangkut politik.

Pada akhir bulan lalu, perempuan berponi itu masuk partai politik dengan menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Tsamara langsung menduduki jabatan cukup bergengsi, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Langkahnya seolah menawarkan kebaruan pada dunia politik di Indonesia. Banyak yang memberikan ucapan selamat dan dukungan. Bahkan tagar #TsamaraGabungPSI sempat menjadi topik yang tren di Twitter.

Di kalangan warganet, Tsamara sudah lama dikenal sebagai generasi milenial yang kerap menyuarakan pandangan politiknya. Ia dengan lantang menyatakan dukungan kepada Joko Widodo ketika pemilihan presiden 2014.

Lalu ketika pemilihan kepala daerah DKI Jakarta beberapa waktu lalu, ia mendukung sang petahana, Basuki Tjahaja Purnama. Ia mulai mengagumi sosok Basuki alias Ahok ketika dirinya magang selama empat bulan di Balai Kota, Jakarta Pusat. “Dia gubernur yang berprestasi,” ujarnya.

Dengan lawan Ahok, yaitu Anies Baswedan, Tsamara mengaku pernah mengidolakan sosok itu. Tapi kemudian ia merasa kecewa dengan pilihan politik Anies. Ungkapan kekecewaan tersebut ia tulis dalam sebuah surat terbuka berjudul Pak Anies, Saya Menyesal. Surat ini sempat menimbulkan pro dan kontra di dunia maya.

Di saat kelompok ekstrem kanan menguat, pilihan politik Tsamara seolah anomali mengingat latar belakangnya yang beragama Islam dan beretnis Arab. “Kita tidak perlu terjebak dalam arus populisme,” kata perempuan yang sudah tak lajang ini.

Kecintaannya terhadap politik tak lepas dari peran orang tuanya. Meskipun mereka berlatar belakang pengusaha, namun hal itu tak membuat ayah dan ibu Tsamara anti politik. Sejak kecil, anak tunggal ini kerap berdebat dengan mereka, lalu saling mendengarkan pendapat, dan mencari solusi bersama-sama.

Selama lebih dari satu jam, perempuan penggemar klub sepak bola Real Madrid itu tampak fasih bicara politik. Ia mengemukakan pendapat dan gagasan soal Pancasila dan Islam moderat dengan fasih, selevel dengan politikus kawakan.

Bicaranya cepat. Kedua tangannya bergerak mengikuti arah pembicaraan. Matanya selalu menatap tajam kepada lawan bicara. Berikut hasil wawancara kami, Sorta Tobing, Muammar Fikrie, dan fotografer Wisnu Agung Prasetyo, dengan Tsamara.

Tsamara Amany, politikus muda dari Partai Solidaritas Indonesia, berpose di depan kamera Beritagar.id di Universitas Paramadina, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Selasa (02/05/2017).
Tsamara Amany, politikus muda dari Partai Solidaritas Indonesia, berpose di depan kamera Beritagar.id di Universitas Paramadina, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Selasa (02/05/2017).
© Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id

Apa pertimbangan kamu masuk parpol?
Sejak aku magang di balai kota DKI Jakarta dan melihat bagaimana kami sebagai anak muda bisa berkontribusi kepada pemerintahan. Aku berpikir memang harus masuk politik kalau ingin mengubah hal-hal seperti ini. Satu orang gubernur bisa mengubah banyak hal.

Jadi, target kamu menjadi gubernur?
Iya, aku pengen banget jadi Gubernur DKI Jakarta. Kerjanya menarik karena punya otoritas penuh dibanding gubernur daerah lain. Anggarannya juga besar jadi bisa berbuat banyak kalau memang niatnya baik.

Mau jadi anggota DPR dulu?
Iya, aku berpikir seperti itu. Kalau mau jadi gubernur berarti harus belajar dari bawah. Usiaku juga belum cukup untuk mencalonkan diri. Jadi, aku mau mencoba masuk DPR pada 2019.

Wakil rakyat yang baik menurut kamu seperti apa?
Menurut aku, yang sering turun ke lapangan. Waktu reses benar-benar dipakai ke daerahnya. Banyak orang sekarang tidak tahu wakil rakyatnya karena ia muncul hanya ketika minta suara.

Target kamu menyasar pemilih seperti apa?
Targetku itu anak muda dan perempuan. Aku selalu bilang, politik itu milik anak-anak muda. Seperti Sukarno dan Sutan Syahrir yang mulai berpolitik saat mereka muda. Ketika umur mereka 40 tahun sudah jadi pejabat publik.

Kamu merasa punya keunggulan karena memiliki pengikut di media sosial yang cukup banyak?
Keunggulan itu tergantung bagaimana kita melihatnya. Aku melihat ada kesempatan untuk menginspirasi anak-anak muda berani terjun ke politik. Seorang Tsamara tidak bisa membawa perubahan apapun kalau tidak dibantu anak muda lainnya.

Kamu optimistis bisa meraih suara pemilih muda?
Sangat optimistis karena melihat antusiasme mereka di sosial media ketika mendengar aku masuk parpol.

Tapi anak muda bukannya cenderung apatis dan apolitis? Bahkan kemunculan awal kamu seperti itu.
Mereka sebenarnya peduli politik tapi tidak mengungkapkan secara nyata. Di kalangan mereka tidak ada yang membicarakan hal itu karena bukan topik yang keren. Kedua, melihat kinerja parpol saat ini membuat orang jadi pesimis.

Politik itu bukan sesuatu yang kotor. Dia bisa dipakai untuk membangun jalan atau korupsi. Kalau merasa pesimis, salah satu caranya ya masuk ke parpol supaya orang-orang yang kotor tersisih dengan sendirinya.

Anak muda apolitis, tapi berkaca pada Pilkada DKI Jakarta kemarin, mereka sepertinya mudah termobilisasi untuk memilih berdasarkan agama dan ras. Kamu melihatnya bagaimana?
Bagi aku, agama tidak cocok dibawah ke ranah publik karena itu hubungan privat dengan Allah. Mungkin ada yang tidak mau memilih seseorang karena bertentangan dengan agamanya. Oke, tidak apa-apa. Tapi jangan hal itu dikampanyekan dan ditebar sebagai ancaman.

Anak muda seperti apa yang bakal kamu jangkau? Yang sering nongkrong di mal atau masjid?
Aku mau menjangkau keduanya. Aku tidak mau mengubah yang religius menjadi tidak religius. Itu hak mereka. Tinggal mengarahkannya ke religius moderat, menerima pendapat, dan mau menjaga Pancasila.

Anak muda yang tidak religius, itu kekuatan lain juga. Mereka bisa diarahkan ke arah nasionalis.

Kalau kamu yang mana? Religius atau nasionalis?
Itu agak berat. Aku masih… mungkin mengklaim diriku sebagai Islam nasionalis dan moderat.

Seperti siapa?
Gus Mus (KH A Mustofa Bisri), Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid), Cak Nun (Emha Ainun Nadjib), dan Buya Syafii (Ahmad Syafii Maarif).

Mereka mempengaruhi pemikiran kamu?
Mungkin tidak langsung karena aku tidak aktif membaca buku-buku mereka. Tapi mereka cukup bisa dijadikan panutan. Aku menganggap Islam sebagai kekuatan bangsa ini dan menjadi motor penggerak Pancasila. Dari dulu yang menjaga Pancasila kan orang Islam.

Jadi, mau Dapil (daerah pemilihan) DKI Jakarta nomor urut berapa?
Itu belum dipikirkan. Harus dilihat nanti. Ha-ha-ha….

Tsamara Amany, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, ketika berbincang dengan Beritagar.id di Universitas Paramadina, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Selasa (02/05/2017).
Tsamara Amany, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, ketika berbincang dengan Beritagar.id di Universitas Paramadina, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Selasa (02/05/2017).
© Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id

Kamu sekarang berseberangan dengan Anies Baswedan?
Pada satu masa aku sempat mengagumi dia. Ngeliat dia hebat ketika menjadi Rektor Universitas Paramadina, lalu juru bicara Presiden Jokowi (Joko Widodo). Tapi ketika dia mulai meninggalkan idealismenya dan pergi ke kelompok-kelompok yang tidak memiliki komitmen kebangsaan, maka dia bukan lagi sosok yang aku kagumi.

Apa yang sempat kamu kagumi dari sosok Anies?
Anies pernah menjunjung tinggi kebangsaan yang ia sebut tenun kebangsaan. Bagi aku waktu itu dia sosok yang moderat. Tapi ketika dia merangkul kelompok ekstrem kanan, menurut aku, sangat mengecewakan. Dia harusnya bisa lebih baik dari itu.

Ada apa dengan kelompok itu menurut kamu?
Sudah jelaslah track record-nya. Mereka masih mempertanyakan dasar negara kita.

Kalau dengan Ahok?
Dia punya kinerja yang cukup baik. KJP (Kartu Jakarta Pintar) memberi akses pendidikan dan kesehatan yang bagi bagi warga. Itu sudah cukup bagi aku melihat dia sebagai gubernur berprestasi. Tapi apa boleh buat dia harus kalah pertarungan di pilkada.

Kamu kecewa?
Tentu, pasti. Banyak orang seperti aku.

Kirim bunga juga ke balai kota?
Belum. Tapi PSI sudah. Aku diwakilkan mereka saja. Ha-ha-ha….

Politik itu bukan sesuatu yang kotor. Dia bisa dipakai untuk membangun jalan atau korupsi.

Tsamara AmanyKeluarga mendukung kamu masuk PSI?
Orang tuaku bilang PSI ini cocok untuk aku. Mereka sangat mendukung karena ini parpol baru, isinya anak-anak muda. Jadi, menurut mereka, aku bisa bergerak dengan leluasa.

Di PSI memang isinya semua anak muda?
Kebanyakan. Usia pengurusnya maksimal 45 tahun. Ketua DPW (Dewan Pengurus Wilayah) kami ada yang usianya 20 tahun. Itu menjadi pembeda sendiri dibanding parpol-parpol lain.

Apa jaminan PSI bisa bersih dari korupsi?
Kader-kader kami anak muda, tidak terikat dosa masa lalu dan parpol lama. Ini wadah baru yang membuat politik jadi lebih ramah untuk anak muda.

Berapa target kursi PSI di DPR pada 2019?
Target kami paling tidak 30 kursi.

Target pribadi?
Seperti di Hong Kong, paling enggak 38-40 kursi.

Ingin membuat Umbrella Movement?
Semacam itu. Anak muda masuk DPR. Mungkin tidak mempengaruhi fraksi lainnya. Tapi dengan adanya anak-anak muda yang mendengar aspirasi rakyat, itu bisa jadi kemajuan banget untuk Indonesia.

Tapi di Indonesia untuk memenangkan sebuah pemilihan umum berarti harus menjangkau juga kaum religius dan menengah bawah. Apakah PSI akan melakukan itu?
Pasti.

Tapi sepertinya PSI seolah berjarak dengan mereka. Partai ini seperti untuk kelas menengah saja.
Ya, memang ada kesan yang dibangun seperti itu. Tapi kalau lihat di daerah, kami juga turun ke bawah untuk berkampanye di level grassroot, membantu petani. Bagi aku, aneh kalau PSI dibilang eksklusif. Padahal kami cukup egaliter. Ketemu Sis Grace Natalie (Ketua Umum PSI) santai-santai aja. Coba di parpol lain apakah bisa seperti itu?

Aku menjabat ketua DPP (Dewan Pimpinan Pusat) bukan berarti menjadi bosnya DPW. Ini hanya struktur organisasi saja. Antar kader kami manggilnya sis dan bro.

Kenapa tidak yang lebih Indonesia, bung dan nona?
Bisa. Sis dan bro lebih kekinian saja dan dekat dengan anak-anak milenial.

Sumber dana PSI dari mana?
Kami tidak pada tahap mengeluarkan dana besar-besaran, seperti yang dilakukan partai lain. Pasang iklan juga jarang. Kantor kami di DPW biasanya rumah milik kader. Kami menerima banyak sumbangan, dari acara fundraising dan situs kitabisa.com. Dana kami sebenarnya terbatas tapi bukan berarti tidak bisa berkampanye.

Tokoh yang menjadi panutan kamu?
Sukarno.

Seharusnya masuk PDIP dong.
Ha-ha-ha…. Sukarno itu milik semua golongan, bukan satu parpol saja.

Kalau tokoh yang menginspirasi kamu masuk ke politik?
Jokowi. Aku tuh Jokowiers banget. Pada 2013, ketika banjir melanda Jakarta, aku lihat Jokowi sosok yang punya pendekatan berbeda. Dia blusukan, melakukan brainstroming, setelah itu ambil keputusan. Menurut aku, dia punya struktur yang jelas dalam mengambil keputusan.

Selain itu, ia mengubah cara orang berkampanye. Kalau dulu, orang kampanye pake acara dangdutan dan berorasi di panggung. Sejak Jokowi melakukan blusukan, itu menjadi standar kampanye zaman sekarang. Ia menciptakan standar baru, pendekatannya Jawa banget, dengan wajah mayoritas orang Indonesia.

Ndeso maksudnya?
Yah ndeso… tapi dia sangat pintar. Dia menyelesaikan masalah dengan santai tapi jelas. Itu yang membuat dia menjadi sosok yang luar biasa hebat. Karier politiknya juga cepat. Jokowi memberikan kebaruan di politik Indonesia.

Dengan hasil Pilkada DKI Jakarta seperti ini, kamu yakin di 2019 Jokowi bakal terpilih kembali menjadi presiden?
Pendapat pribadi aku, belum ada tokoh yang lebih baik dari dia.

Tapi pilihan masyarakat kan tidak ada yang tahu.
Betul. Kita harus kembali ke objektivitas orang. Yang terjadi di pilkada DKI Jakarta itu irasionalitas. Program kerja tidak dianggap sebagai indikator. Tapi bagi aku ini bukan soal agama dan ras. Pak Jokowi juga dibenci oleh sekelompok orang. Padahal dia wajah mayoritas, beragam Islam dan Jawa.

Kalau melihat situasi sekarang, menurut kamu apa yang terjadi?
Ini terjadi di dunia sebenarnya. Kelompok ekstrem kanan menguat. Kalau diremehkan nanti kayak Trump (Presiden Amerika Serikat Donald Trump). Menurut aku, Pak Jokowi belum terlambat. Pilkada DKI Jakarta bisa menjadi wake-up call buat dia.

Kita juga harus menyadarkan bahaya ini ke masyarakat, apa jadinya kalau ekstrem kanan menang. Ini bisa kayak Suriah. Apa kita mau seperti itu?

Kamu masih melakoni hidup seperti anak muda? Ke mal, salon, atau nonton?
Masih, masih. Aku kadang main The Sims. Aku juga nonton serial Turki, Magnificent Century, tentang kerajaan Ottoman di era Raja Sulaiman. Kalau sudah bosan dengan politik, nonton ini 400 episode enggak terasa. Ha-ha-ha….

Hobi kamu?
Baca, nonton, dan menulis. Aku sudah membaca 10 bukunya Sukarno. Untuk menulis, dia menjadi panutan aku karena tulisannya seperti gayanya berbicara. Aku mencoba menulis seperti itu.

Suka mendengar musik?
Aku enggak up-to-date banget soal musik. Banyak teman-teman bilang, jangan-jangan aku tahunya cuma Indonesia Raya. Ha-ha-ha….

Kurang suka seni kalau begitu?
Mungkin kurang. Tapi baru-baru ini aku baca kata-katanya Pramoedya Ananta Toer. Dia bilang, orang kalau bekerja apa pun tapi tidak suka sastra seperti kera yang bekerja. Aku langsung tanya ke teman ada saran buku-buku sastra apa yang bagus. Ha-ha-ha….

Sumber Berita Tagar

 

Tsamara Amany: Millenial yang Terjun ke Politik
Kolom Wawancara

Tsamara Amany: Millenial yang Terjun ke Politik

Terjun ke dunia politik mungkin bukan menjadi sebuah pilihan utama bagi mayoritas generasi millenial. Namun, hal ini tampaknya tak berlaku bagi Tsamara Amany Alatas. Bagi perempuan kelahiran 24 Juni 1996 ini, politik merupakan sebuah panggilan sekaligus tantangan. Politik juga merupakan cara untuk membuat perubahan bagi masyarakat.

Meski mengaku sudah tertarik dengan politik sejak masih duduk di bangku sekolah menengah, Tsamara tak langsung terjun ke politik praktis. Ia memutuskan terlibat aktif dalam politik ketika Joko Widodo terpilih menjadi Presiden pada tahun 2014. Maklum, mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Paramadina ini sangat mengagumi sosok Jokowi.

“Dari dulu memang tertarik sama politik, saya suka dengan peristiwa politik.

Tapi tidak ada keinginan terjun. Baru ada keinginan terjun di politik sejak Jokowi menjadi Presiden,” ujarnya kepada kumparan (kumparan.com), Selasa (25/4).

“Saya sudah sejak lama memang kagum sama Pak Jokowi. Saat itu, ketika baru terpilih, banyak pihak yang mengkritik Pak Jokowi melalui media sosial dengan tidak beradab. Sejak itulah saya mau terlibat langsung,” lanjutnya.

Keterlibatannya saat itu juga hanya dengan aktif menulis berbagai artikel politik.

Tsamara rajin menuangkan buah pemikirannya melalui berbagai tulisan melalui blog atau sejumlah portal online. Melalui tulisan-tulisannya, Tsamara membela Jokowi dan mengutarakan sikap politiknya terhadap sejumlah isu yang tengah panas di tanah air. Sejak 2014 hingga 2015, puteri pasangan Muhammad Abdurachman dan Nabila Zen ini aktif ‘berpolitik’ di dunia maya.
Pada tahun 2015, karena tulisan-tulisannya, ia diundang oleh Presiden Jokowi ke Istana bersama sejumlah blogger lainnya.

Namun, saat itu, ia belum tertarik untuk terlibat di dalam politik praktis. Keterlibatannya hanya sebatas menjadi saksi dalam sidang uji materi persyaratan calon independen di pilkada yang diajukan oleh Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI) di Mahkamah Konstitusi. Uji materi ini berbuah hasil dengan pengurangan syarat presentase minimum pengumpulan KTP untuk calon independen.

“Saat itu jujur, aku masih apatis. Artinya belum kepikiran untuk terjun secara full di politik. Kalau lihat jawabanku di sesi tanya jawab saat sidang di MK, aku terlihat masih apatis,” ujarnya.
Terjun ke Politik Praktis

Kesadaran untuk sepenuhnya membaktikan diri di politik Indonesia diraih Tsamara ketika menjadi staf magang untuk Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI. Magang sejak Januari-April 2016, Tsamara bertugas untuk membantu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Tugas utamanya, melakukan penyederhanaan perizinan untuk memulai usaha (starting business).
Keseharian menjalani tugas di Balai Kota memantapkan pilihan Tsamara. Ia sadar perubahan bagi masyarakat tidak akan pernah terlaksana jika ia tak masuk di pemerintahan. Tsamara menyadari berteriak melalui tulisannya akan percuma selama ia tak bisa mempengaruhi pembuatan kebijakan.

“Kita bisa berkontribusi lebih dan tidak hanya teriak-teriak. Ketika masuk ke pemerintah, kita bisa mengubah,” ujarnya.
Magang selama empat bulan di Balai Kota juga lebih menumbuhkan kekaguman pada Ahok. Kekaguman ini, kata Tsamara, dilandasi oleh sikap Ahok yang bersih, tegas, dan berani melakukan perubahan serta terobosan di Ibu Kota. Sebelum magang, Tsamara mengaku sering mengikuti acara yang digelar oleh Teman Ahok.

Saat Ahok memutuskan untuk ikut Pilgub DKI Jakarta 2017, Tsamara kemudian ikut berkampanye. Kampanye dilakukan melalui media sosial dan melalui jaringan yang ia miliki.

“Memang tidak seaktif teman-teman relawan dan partai lain. Saya berkampanye untuk Ahok dengan cara saya sendiri. Saya suka menulis dan melalui tulisan-tulisan saya, saya harapkan masyarakat tergerak,” ujarnya.

Mendirikan LSM Perempuan Politik

Saat masa magangnya berakhir di Balai Kota pada April 2016, Tsamara memutuskan untuk mendirikan LSM Perempuan Politik. Langkah ini bertujuan untuk menyebarkan pentingnya kesadaran berpolitik bagi perempuan dan generasi millenial di Indonesia.

Kesadaran untuk mengubah masyakarat dengan masuk ke pemerintah juga ditumbuhkan melalui LSM tersebut.

“Saya hanya ingin mengedukasi perempuan muda agar mau terjun di politik. Politik toh bisa dilakukan dengan cara-cara yang fun. Akhirnya kita launching LSM Perempuan politik ini pada 17 Januari 2017,” tuturnya. Perempuan Politik menarget perempuan di usia SMP dan SMA agar memiliki kesadaran berpolitik. Tsamara mengatakan pada bulan Juli mendatang Perempuan Politik akan menerjunkan 15 orang ke sejumlah daerah di Indonesia untuk memberikan pendidikan politik bagi perempuan di beberapa SMP dan SMA.

Makin cepat kesadaran politik dibentuk, kata dia, maka makin cepat perubahan itu terbentuk. Selain mendirikan LSM, Tsamara juga meluncurkan buku berjudul, ‘Curhat Perempuan. Buku ini adalah kumpulan dari berbagai tulisannya mengenai politik sejak tahun 2014. Ia ingin mengabadikan seluruh buah pemikirannya agar bisa menjadi inspirasi bagi perempuan muda Indonesia.

“Curhat Perempuan itu kumpulan artikel aku selama tiga tahun terakhir. Isinya general, tidak hanya soal Jokowi atau Ahok,” tuturnya.

Masuk ke Partai Politik

Ke depan, demi membangun karier politiknya, Tsamara tentunya berencana masuk ke partai. Tsamara mengaku memiliki kriteria tersendiri untuk parpol yang kelak dipilihnya.

“Tentunya aku mau masuk parpol yang baru, bersih, banyak anak mudanya, punya jiwa dan semangat muda dan tidak punya beban masa lalu. Saya tertarik masuk ke partai baru karena kalau menang kan pasti bikin sejarah,” ujarnya.

Selain itu, Tsamara tak hanya ingin masuk partai dengan nilai-nilai konvensional yang tidak mentoleransi perubahan dan pembaharuan. “Yang mau aku tanamkan adalah nilai-nilai pembaharuan. Kalau sudah tercemar susah. Ada wadah baru, ada semangat baru khususnya untuk melawan korupsi,” ujarnya.

Sayangnya ia masih bungkam soal partai yang akan menjadi ‘rumahnya’ kelak.

sumber: kumparan.com

Galeri PSI Multimedia PSI Wawancara

Pentingnya Politik Ala Tsamara Amany

Politisi muda Tsamara Amany (19), politisi muda yang tulisannya sempat viral lantaran menuliskan kritiknya terhadap salah satu calon Gubenur DKI Jakarta, “Curhat” di #KBRpagi bareng Hilbram Dunar dan Adit Insomnia, Senin (24/4/2017).

Ia bercerita bagaimana menghadapi haters yang tak menyukai tulisan atau pemikirannya? Mengapa ia tertarik politik? Ia juga mengemukakan pentingnya perempuan itu terjun ke politik.

Kegelisahan Tsamara terhadap situasi sosial-politik saat ini ia salurkan lewat media sosial, tulisan on line dan buku “Curhat Perempuan”. Apa isinya?

Merawat Rumah Kebangsaan
Kolom Wawancara

Merawat Rumah Kebangsaan

Rubrik Wawancara Khusus – Koran Solidaritas Edisi VI, Desember 2015

Raja Juli Antoni, kegelisahannya melihat dunia politik tanah air yang didominasi oleh para politisi sepuh, partai politik yang merusak kebajikan politik dan enggan memberikan kesempatan regenerasi politik, mengilhaminya bersama Grace Natalie mendirikan ruang politk baru bagi generasi muda, yaitu Partai Solidaritas Indonesia.

Setelah meraih gelar Ph.D dari di School of Political Science and International Studies, the University of Queensland, Australia, politik menjadi fokus pemikiran dan kegiatannya. Sekretaris Jendral PSI ini bertekad menjadikan PSI menjadi partai politik yang menyerap aspirasi rakyat, mengagregasikan, dan partai yang memihak kepentingan orang banyak, terutama generasi muda dan perempuan.

Bagi Raja Juli Antoni,  negeri ini perlu moral politik baru yang melahirkan kepemimpinan politik yang kukuh dan teguh dalam memperjuangkan aspirasi rakyat yang telah lama menderita. Termasuk dalam persoalan pemilihan kepala daerah yang berlangsung serentak 9 Desember ini.

Berikut petikan perbincangan Redaksi Koran Solidaritas dengan Sekjen PSI ini disela kesibukannya memperkuat struktur kepartaian PSI di seluruh Indonesia.

Bro Sekjen, bagaimana kondisi kepemimpinan politik Indonesia di tengah proses demokratisasi seperti ini?

Indonesia pernah dipimpin oleh anak-anak muda yang penuh dedikasi dan mencintai Indonesia dari ubun-ubun sampai ke ujung kaki. Tanpa para pemuda tersebut, hampir mustahil rasanya Indonesia merdeka. Artinya, perlunya adanya pembeliaan kepemimpinan politik bangsa ini, pembeliaan itu mesti dimaknai sebagai rekonstruksi moral politik baru.

Karena itu kita perlu kepo terhadap calon-calon pemimpin nasional dan pemimpin di daerah. Kita mesti kepo secara cerdas, mengawasi, dan mengedukasi masyarakat agar pilkada serentak berjalan lancar, minim konflik, dan melahirkan pemimpin daerah yang berintegritas, berkualitas, dan mengemban misi mulia politik untuk menebarkan kebajikan dan merawat keragaman. Nah dalam rangka itu kami menginisiasi gerakan #KepoinPilkada.

Seperti apa persisnya gerakan #KepoinPilkada itu?

Gerakan ini mengajak masyarakat berpartisipasi aktif mengawal pilkada agar bersih dan berkualitas. Kami berperan sebagai fasilitator atau endorser bagi semua gerakan yang memiliki misi sama bersama puluhan influencer, termasuk berkoordinasi dengan dalah gerakan Kawal Pilkada, Change.Org dan Public Virtue Institute.

Semua influencer yang tergabung dalam #KepoinPilkada akan melakukan kampanye di media sosial secara serempak untuk mendukung gerakan yang sudah dijalankan oleh Kawal Pilkada, Change.Org dan PVI. Tidak kurang 80 tokoh yang berkomitmen untuk mendukung gerakan #KepoinPilkada , antara lain mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, akademisi Hamdi Muluk, CEO dan Co-Founder NET TV Wishnutama, Ketua PUKAT UGM Zainal Arifin Mukhtar, aktivis Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho, sastrawan Goenawan Mohammad, aktor Christian Sugiono, penyiar radio dan entertainer Ronald Surapradja, aktivis lingkungan Riyanni Djangkaru, novelis Ayu Utami dan masih banyak lagi.

Kalau begitu termasuk politik uang dalam Pilkada juga harus dikepoin? Bagaimana caranya?

Sebelum menentukan pilihan, masyarakat pemilih harus meihat rekam jejak pasangan calon. Dari situ mereka bisa membacanya. Karena itu jangan pilih calon pemimpin korup. Kita juga harus kepo mengawasi terjadinya transaksi uang dalam Pilkada serentak ini. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan lewat kawalpilkada.id.

Kita tahu para kandidat kepala daerah yang mengikuti Pilkada biasanya akan menempuh berbagai cara untuk memenangkan pemilihan, termasuk money politic. Namun, biasanya karma politik berlaku bagi calon pemimpin yang bermain kumuh dan memakan uang rakyat. Kita lihat sekarang, dari laporan KPK dalam kurun 2004-2015 telah memenjarakan 15 gubernur, 49 bupati/wali kota. Selain itu, penyelenggara negara dan penyelenggara pilkada agar menjaga netralitas sekaligus menjamin pilkada menghasilkan kepala daerah berkualitas serta kepala daerah yang dihasilkan bebas dari praktik korupsi.

Bagaimana sikap PSI dalam membasmi korupsi?

Kepoin kinerja lembaga-lembaga pemerintah, kinerja pejabat publik, dan lembaga publik lainnya. Pengawasan itu akan membuat mereka lebih hati-hati dan berpikir panjang untuk berbuat korup. Persoalan korupsi juga terkait dengan kurangnya pengawasan kita terhadap para pejabat publik. Selain itu kita harus membangun identitas bersama sebagai korban korupsi untuk membangun solidaritas dan soliditas sesama korban korupsi. Proses demokrasi yang korup akan membuat negeri ini oleng.

Nah, secara prosedural Indonesia disebut sebagai negara demokratis. Tapi, dilihat dari soal intoleransi kita tampak belum menjadi negara yang demokratis secara benar. Masih banyak catatan buruk terkait dengan isu intoleransi di negeri ini, bagaimana pandangan tentang hal itu?

Pada era demokrasi ini proses toleransi itu harus diarahkan kepada hal-hal yang mengarah kepada toleransi yang positif. Kita harus mengelola perbedaan itu agar tidak menimbulkan konflik. Pilkada serenta ini kesempatan baik untuk berpartisipasi menentukan pemimpin daerah yang baik demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Mari kita jaga suasana kondusif bangsa ini, jangan terprovokasi oleh suara-suara yang berpotensi memperkeruh suasana di daerah kita.

Mari selalu kita menebar kebajikan dan merawat keragaman. Tanah air ini adalah rumah bersama, rumah kebangsaaan. Tak hanya bagi kelompok mayoritas, tetapi juga kelompok minoritas. Karena itu Negara perlu memberikan jaminan bahwa tidak ada undang-undang atau peraturan yang masih diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Negara harus memastikan tidak ada aturan hukum yang bersifat karet hingga bebas diinterpretasikan oleh siapa saja sesuai kepentingannya, terlebih lagi jika diinterpretasikan dengan pemahaman yang justru bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

Mengawal Republik  dengan Jurus Digital
Kolom Wawancara

Mengawal Republik dengan Jurus Digital

Hasil Wawancara bersama Ainun Najib, Penggagas Kawalpemilu.org

Jagad politik Indonesia seketika mengalami perubahan yang cukup dahsyat tatkala antusiasme relawan, khususnya masyarakat digital pada pemilihan presiden 2014 begitu luar biasa. Anak-anak muda yang biasa apatis dengan persoalan politik bergerak turut serta dengan sukarela mengawal masa depan republik. 

Tingginya partsipasi aktif masyarakat digital yang sebagian besar anak-anak muda saat ini membuktikan bahwa mereka sangat perhatian terhadap masa depan bangsa. Perhatian besar terhadap nasib negara ini masih bisa dilakukan lewat sosial media atau berperan menumbuhkembangankan demokrasi digital di Indonesia. 

Dalam rubrik sosok sebuah harian nasional sosok muda ini pernah berkata, “Perbaikan itu harus dimulai dari politiknya, orang-orang baik harus didorong untuk mengisi lembaga legislatif dan mengisi jabatan-jabatan penting di republik ini. Kami anak-anak muda indonesia akan melakukan sesuatu untuk Indonesia”.

Siapakah anak muda itu? Ya, Ainun Najib, sosok muda kreatif yang identik dengan situs Kawalpemilu.org – situs yang merilis hasil suara pemilihan presiden 2014. Kini, bersama dengan teman-temannya ia menginisiasi langkah lanjut dari apa yang telah dikerjakannya dengan kawalpemilu.org. Ainun menginisiasi portal partisipasi publik untuk bangsa mulai dengan tema: KawalAPBD, KawalDesa, LaporPresiden, dan Code4Nation. 

Ainun Najib, penampilannya nyentrik, kopiah dan jenggot mempertegas bahwa dirinya berasal dari kalangan religius, tepatnya Nahdliyin. Lulusan Universitas Nanyang di Singapura ini lahir pada tanggal 20 Oktober 1985. Dilahirkan dari pasangan Abdul Rozaq dan Rustinah di Desa Klotok, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. 

Dikarenakan jadwal yang padat dan jarak yang terpisah, Ainun bersedia memberikan opininya melalui sebuah wawancara. Berikut wawancara santai via Whatsapp redaksi Koran Solidaritas Arief Negara dengan Ainun Najib. 

Menurut Anda sejauhmana pentingnya mengawasi kekuasaan yang dilakukan oleh masyarakat digital (digital society) ?

Iya benar sangat penting peran masyarakat digital dalam mengawasi dan mengawal pemerintahan. Baik elemen eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Bagaimana cara mengawasi pemerintahan melalui digital society, berkaca dari pengalaman Anda berkaitan dalam pengawasan digital yang diinisiasi?

Ya kalau pengalaman dalam konteks “masyarakat digital mengawasi pemerintahan” yang relevan ya KawalPemilu, KawalAPBD, KawalDesa dan LaporPresiden. Sempat ada inisiatif Kawal DPR juga tapi tidak sampai launching.

Sejauh mana anak muda digital atau Gen-Y peduli terhadap persoalan itu?

Sangat peduli sebenarnya. Dibandingkan dulu ya. 

Tapi seberapa besar pengaruh mereka dalam mempengaruhi dan mengkritisi kebijakan pemerintah?

Untuk era sekarang saya rasa sangat besar. Karena sentimen publik sangat dipengaruhi sentimen di dunia media sosial yakni dari kalangan masyarakat digital. Dan sentimen publik itu pastinya mendapat perhatian besar dari pemegang kekuasaan, karena sistem pergiliran kekuasaan kita itu demokrasi, berdasarkan pilihan langsung rakyat.

Bagaimana mengoptimalkan perangkat digital untuk pendidikan politik warga?

Itu yang agak tricky, karena masuk ke arena kompetisi yang sama dengan produk-produk teknologi yang lain. Jadi sebenarnya seolah-olah perlu semacam startup untuk bisa melakukan itu. Namun secara business value kan tidak ada,  itu pendidikan politik. Jadi ya cukup challenging. Yang bisa dileverage adalah fenomena viral di social media. Dan ini seni tersendiri.

Iya, Anda jagonya itu kan. Inisiasi yang Anda lakukan lewat kawal pemilu membuat kesadaran digital politik Gen-Y makin tinggi… 

Kebetulan aja itu mas. Sudah digariskan dan kebetulan saya ketiban sampur mendapat peran.

Tapi, mereka kan mengawasi dan terlibat sebatas itu saja, trik agar Gen-Y ini juga terlibat dalam partai politik bagaimana caranya?

Lebih tricky lagi. Kuncinya mengetahui biggest concern mereka, dan menunjukkan bahwa concern tersebut bisa diperjuangkan melalui partai. Pasti sulit sih, karena karakternya Gen-Y itu apolitis dan skeptis.

Peran digital society dalam keterlibatan politik ke depan menurut Anda bagaimana?

Seharusnya sudah makin serius. Yakni mengikuti kancah perpolitikan resmi melalui parpol.

Nah, target PSI yang menyasar anak muda dan digital society sudah cocok ya sebagai wadah buat mereka?

Target sudah benar, tinggal eksekusinya aja. Apakah PSI bisa menjadi wadah aspirasi masyarakat digital.

Apa kata penutup akhir buat digital society kita? 

Selalu berkontribusi apapun yang kita bisa dan di manapun kita berada.