Wawancara Khusus Christianto Wibisono: Mengungsi ke AS Pasca Kerusuhan Mei 1998
Wawancara

Wawancara Khusus Christianto Wibisono: Mengungsi ke AS Pasca Kerusuhan Mei 1998

 

Christianto Wibisono (73 tahun), tak kehilangan minat ke dunia politik. Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) itu, bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), untuk menjadi calon legislatif di Pemilu 2019.

“Setiap zaman akan ada leader yang muncul untuk menangani problem yang dihadapi warga Tionghoa dalam berpolitik. Sekarang generasi Grace Natalie,” ujar Christianto, kepada IDN Times, Jumat (27/4/2018).

Keluarga Christianto Wibisono sempat “mengungsi” ke Washington DC, Ibu Kota Amerika Serikat, pasca Tragedi Mei 1998. Rumah putri tertua Christianto, Yasmin, dibakar massa tak dikenal. Yasmin saat itu sudah memiliki dua anak, masing-masing berusia 1,5 tahun dan beberapa bulan.

Christianto sempat kecewa berat dengan perlakuan rasis yang diterimanya. “Kamu tahu kan, bagaimana saya, sejak 1966 saya ikut berjuang, idealis. Kok seperti ini?” tutur Christianto yang kini tinggal di sebuah apartemen persis di tengah kota Jakarta.

Christianto yang lulusan Universitas Indonesia sempat menjadi pendiri Majalah Express, yang menjadi cikal bakal Majalah Mingguan Tempo. Dia kemudian meninggalkan profesi wartawan untuk mendirikan pusat data bisnis yang pertama di Indonesia.

Pada 10 Juni 1998, dia menerima surat kaleng yang isinya kata-kata kasar dan bernuansa SARA. “Saat itu memang saya kerapkali mengkritisi kekayaan yang dikumpulkan oleh Soeharto dan kroni-kroninya yang saya perkirakan mencapai sekitar Rp 200 triliun. Sempat ada yang informasi ke saya, bahwa saya mungkin akan ditangkap. Kaki-tangan Soeharto masih kuat meskipun dia sudah lengser,” kata Chris.

Dia kembali ke Indonesia tahun 2006.

1. Apa yang terjadi kepada keluarga Anda saat Tragedi Mei 1998?

Wawancara Khusus Christianto Wibisono: Mengungsi ke AS Pasca Kerusuhan Mei 1998IDN Times/Kevin Handoko

Pada 12 Mei 1998 itu saya diundang ceramah di Universitas Tarumanegara. Topiknya bidang ekonomi, pembicaranya antara lain yang saya ingat itu adalah Ibu Miranda Goeltom. Begitu acara selesai, sekitar jam 2 siang, sudah ada demo di Kampus Trisakti (letaknya bersisian dengan Untar).

Penembakan terhadap mahasiswa terjadi sore, seminar saya pagi, dan jam dua saya pulang. Jam 5 sore saya ada rapat di DKI, lupa saya tentang apa. Terus jam 5 saat rapat istri saya telpon. Dia nonton di SCTV, Liputan6, mahasiswa ditembaki. Saya bilang, Soeharto jatuh. Meskipun saya tidak menduga secepat itu. Hanya beberapa hari kemudian.

Sebab saya berpendapat begini, mahasiswa kala itu tidak dalam kondisi menggempur ke DPR. Mahasiswa itu di kampusnya, dan mereka sudah mundur. Jadi pada saat sore itu, pulang dari daerah Trisakti, dekat Untar, saat pulang mahasiswa sudah mundur ke kampus, kok ditembaki.

Pada 13 Mei 1998, saya juga cuma di rumah (Christianto tinggal di Kawasan Jl Kartini, di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat). Jam 6 sore, anak saya telepon. “Papi, kok kita disuruh mengungsi ke golf course.” Yasmin kan tinggal di Perumahan Pantai Indah Kapuk. Warga di perumahan dua kamar itu diminta mengungsi semua. Saya minta Yasmin dijemput. Pakai mobil Kijang langsung pergi ke Kartini, rumah saya. Jam 6 berangkat , jam 8 malam sampai.

Tanggal 14 Mei 1998, kami tidak bisa keluar rumah karena Jalan Kartini diblokir. (Dari) kantor saya di samping rumah, kalau naik ke atas melihat ke seberang jalan kan kelihatan Jalan Gunung Sahari. Saat itu kami melihat massa belok ke Gunung Sahari, menyerbu rumah Om Liem (Liem Sioe Liong, pemilik Salim Group yang dikenal sebagai pengusaha terdekat dengan keluarga Soeharto).  Untung belok, kalau tidak kan arahnya ke Kartini.

Tanggal 15 Mei, kami kirim sopir ke rumah Yasmin di PIK, baru ketahuan rumahnya dibakar (Christianto menunjukkan album foto, yang isinya foto rumah anaknya yang dibakar dan dijarah massa).

Anak saya trauma. Bayangkan kalau tadinya dia tidak mengungsi dan tetap di sana, bagaimana nasibnya. Padahal dia menggendong bayi. Ternyata warga yang disuruh mengungsi tiga hari tiga malam tidak dapat makan.

Lalu, saya dapat surat kaleng, dimana isinya membuat saya sangat tersinggung. Sangat rasis, dan memaki-maki saya. Surat dikirim ke rumah di Jalan Kartini. Ini yang membuat saya sakit hati. Traumatik. Ya sudah, good bye (Christianto menunjukkan surat bertanggal 10 Juni 1998).

Tanggal 11 Juni 1998 saya memutuskan meninggalkan Indonesia

 

2. Sebelum memutuskan meninggalkan Indonesia, apa yang menjadi bahasan di keluarga? Bukankah Anda punya jejaring luas di sini?

Wawancara Khusus Christianto Wibisono: Mengungsi ke AS Pasca Kerusuhan Mei 1998IDN Times/Kevin Handoko

Pada dasarnya (saya) kecewa kok terjadi seperti ini. Tapi saya selalu bisa melunakkan keluarga. Bahwa sikap rasialis itu terjadi dimana-mana. Peristiwa rasialis terjadi  pertama kali di era Indonesia modern pada 10 Mei 1963, di Bandung, dimana mahasiswa pribumi memukul mahasiswa non ribumi, lalu merusak motornya. Termasuk korbannya dokter.

Dokter tersebut mengalami trauma juga dan menghabiskan waktu di AS. Jadi saya bilang itu resiko kehidupan penuh SARA. Kebetulan terjadi di Indonesia, ya  hadapi dengan iman.

Kemudian saya dapat surat gelap itu. I can not stand on this anymore.

Published by Uni Lubis

Sumber

 

Raja Juli Antoni: Ritual Demokrasi, Banyak Aktor Tak Berkualitas
Wawancara

Raja Juli Antoni: Ritual Demokrasi, Banyak Aktor Tak Berkualitas

Kendati baru berdiri, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendapat sorotan yang ramai. Kini partai yang muncul pada 2014 ini sudah lolos menjadi kontestan Pemilu 2019.

Beberapa gerakan PSI dinilai berani. Mulai dari penetapan pengurusnya yang tak boleh lebih dari usia 45 tahun, hingga kedekatannya dengan Presiden RI Joko Widodo.

PSI memang mewujudkan dirinya sebagai partainya anak-anak muda di Indonesia. “Kami bukan hanya partai baru pada kulitnya saja, tetapi juga isi-isinya juga baru,” kata Raja Juli Antoni, Sekretaris Jenderal PSI. Bahkan PSI tak menerima pengurus yang pernah menjadi pengurus di partai lain sebelumnya.

Untuk mengetahui lebih jauh soal PSI, Wartawan Berita Satu.com Nurlis E Meuko mewawancarai Raja Juli Antoni di DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pekan lalu.

Berikut petikannya:

Sebagai partai baru, PSI dilarang kampanye presiden?

Ini masih sesuatu yang masih didiskusikan. Disebtukan itu sebagai konsekuensi logis dari pasal 222 Undang-undang Pemilu. Disitu disebutkan, partai baru tak punya hak mengusung calon presiden, jadi diintepretasikanbahwa PSI tak boleh mengkampanyekan, kandidat juga tidak boleh mendapatkan dana dari partai baru.

Prinsipnya kami menerima keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa kami tak boleh mengusulkan, mengusung, dan mencalonkan calon presiden. Tapi kalau hanya mendukung, menurut saya itu hak konstitusi partai politik.

Bahkan personal dan relawan juga boleh kok, mengapa harus dibatasi, apa masalahnya? Saya berharap KPU berhati-hati menginterpretasikan undang-undang itu, jangan sampai bertentangan atau justru membatasi hak warga negara.

Langsung mendukung Jokowi, apa pengaruhnya untuk PSI?

Kami belum berfikir tentang buah politik yang akan kami petik, tetapi secara objektif kami melihat Pak Jokowi berhasil memimpin Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun ini, bahkan sejak awal Pak Jokowi ini adalah ideal tipe yang menjadi idola dan menginspirasi kelahiran PSI. Pak Jokowi ini adalah buah konkrit dari demokrasi itu sendiri.

Kita tahu bahwa hanya dengan demokrasilah orang samacam pak Jokowi yang bukan anak siapa-siapa, bukan dari keluarga kaya, bahkan pernah menjadi korban penggusuran saat keluarga tinggal di bantara sungai, tapi karena demokrasilah orang berkualitas dapat dipercaya oleh rakyat. Mulai dari walikota, gubernur, hingga menjadi presiden.

Bagaimana kaitannya dengan politik anak muda di PSI?

Saya kira itu juga adalah impian anak-anak muda, di mana Indonesia yang mereka cintai membuka ruang kepada anak-anak muda untuk dapat mengartikulasikan kualitas dan kapasitas yang mereka miliki.

Itulah sebabnya, Pak Jokowi menjadi semacam tipe ideal bagi PSI, dia yang berasal dari orang biasa-biasa bisa memimpin negeri ini karena kualitas.

Selain itu, Pak Jokowi juga memperbaharui politik Indonesia dengan konsep partipasi. Jika semula semua orang menganggap partisipasi dalam politik itu mustahil, tetapi Pak Jokowi membuktikan bisa melakukannya dengan dukungan rakyat.

Bagaimana PSI melihat Indonesia pada 2030 nanti?

Masalah memang masih banyak, namun kami tak setuju dengan prediksi yang menyebutkan tahun 2030 Indonesia akan bubar. PSI adalah generasi muda yang optimis yang melihat gelas setengah penuh bukan setengah kosong.

Benar, ada banyak masalah yang kita hadapi, tetapi data-data memperlihatkan bahwa kita berada ke arah yang benar. Apalahi nanti kita akan berada dalam bonus demografi, angkatan produktif. Justru 2030 itu, Indonesia berada pada sentral pertumbuhan ekonomi yang luar biasa.

Bagaimana kekuatan PSI menjaring generasi optimis itu?

Ketika partai ini didirikan, banyak orang pesimis dengan menyebutkan bahwa anak-anak muda kita telah apatis melihat politik. Tidak mau terlibat politik.

Saya agak ragu dengan hipotesis itu. Bahkan kami membuat kriteria bagi pengurus PSI yaitu berusia di bawah 45 tahun dan belum pernah menjadi pengurus partai politik lainnya.

“Mereka hanya menjadi objek politik, dimobilisasi untuk kepentingan politik tertentu, tetapi tak pernah menjadi aktor aktif, bahkan menjadi korban pertarungan politik.

Beberapa kawan-kawan menyebutkan itu bunuh diri, mereka menyebutkan politik itu milik orang-orang tua yang sudah berpengalaman di partai politik. Disebutkan, kami mempersulit diri kami dengan membatasi usia itu.

Faktanya bagaimana?

Kami buktikan ada segmen politik yaitu anak-anak muda yang sangat konsen dengan politik dan sangat peduli pada politik, tetapi mereka tak pernah diberi ruang paritisipasi aktif sebagai subjek politik.

Mereka hanya menjadi objek politik, dimobilisasi untuk kepentingan politik tertentu, tetapi tak pernah menjadi aktor aktif, bahkan menjadi korban pertarungan politik.

Jadi dengan terbentuknya partai ini dari Sabang sampai Merauke, telah menunjukkan bahwa anak-anak muda sangat konsen pada politik, banyak yang mengatakan generasi milinenial antipolitik, tetapi justru tak seperti itu.

Benarkah anak-anak muda itu memahami politik?

Sebenarnya, mereka sangat paham politik tetapi ekspresi politiknya itu berbeda dibandingkan dengan generasi kakak-kakak atau bapak-bapaknya.

Mereka tak mau masuk kepada institusi-institusi politik formal, tetapi apa yang mereka lakukan adalah ekspresi yang bersifat politik, misalnya bike to work, mengajak Indonesia berkebun, sebenarnya itu ekspresi bersifat politis.

Tugas kami sekarang adalah mengajak teman-teman muda itu untuk mengobrol bahwa tuntutan-tuntutan serupa yang menjadi movement selama ini hanya akan sustain apabila ada kebijakan yang mengikat gagasan mereka, itu bisa dilakukan melalui partai politik.

Setelah PSI lolos, targetnya apa saja?

Ketua Umum sellau mengatakan bahwa target kami adalah dua digit, bahkan pada pemilu berikutnya kami harus bisa mencalonkan presiden sendiri dari PSI. Artinya kami harus dapat 20 persen.

Apakah mungkin?

Rasanya itu bukan suatu hal yang mustahil untuk dicapai. Alasanya, sebagai konsekuensi logis kita menerima demokrasi sebagai cara kita mengelola kepentingan bernegara dan berbangsa, bahwa pemilu itu selalu ada lima tahun sekali.

Tetapi sayangnya aktor utama dari ritual demokrasi yaitu pemilu itu banyak yang tidak berkualitas. Bahkan, partai-partai politik maupun insitusi parlemen dalam berbagai survei selalu menempati tempat yang sangat rendah.

Maka mau tak mau harus hadir sebuah partai yang baru tidak hanya hanya kulitnya saja yang baru tetapi isinya juga baru, cara berfikir yang baru, membuka peluang bahwa PSI akan menjadi partai alternatif.

Alasan lainnya?

Sebanyak 89 persen masyarakat Indonesia yang tidak memiliki hubungan emosional dengan partai apapun, ini ruang yang sangat besar. Ini segmen yang sangat besar dan potensial yang diraih oleh PSI.

Mengapa itu bisa terjadi?

Partai politik memegang peran yang sangat signifikan dalam demokrasi. Kalau kita lihat secara praktis saja ada 514 kabupaten kota, tetapi kepala daerah yang mampu menunjukkan kebaharuan itu tidak lebih dari jumlah jari kita. Kita paksakan, 10 pun tidak ada. Itu menurut saya itu indikasi kegagalan partai politik.

Partai politik itu semacam sekolah kepemimpinan, dimana jebolannya harus menjadi kepala daerah yang memikirkan nasib rakyat. Jadi, kalau di seluruh Indonesia jumlahnya tak sampai 10 orang, maka itu adalah kegagalan partai politik.

Padahal desain negara kita pasca reformasi adalah desentralisasi yaitu otonomi daerah. Indonesia itu dibangun dari pinggiran. Kita tidak bisa bergantung kepada pemerintah pusat.

Inti persoalannya berada di mana sebenarnya?

Problemnya, masyarakat tak bergairah ikut memilih di pilkada, bahkan angka golput jauh lebih besar dari angka orang yang mencoblos pada pilkada, karena partai gagal menunjukkan calon pemimpin yang berkualitas dan memikirkan rakyat.

Partai politik gagal menampilkan orang-orang terbaiknya, disebabkan politik transaksional. Akibatnya, orang-orang terbaik itu terpinggirkan, misalnya para akademisi yang lebih paham dan jelas dalam memikirkan bagaimana membangun daerah, tak bisa muncul dalam pilkada.

Mereka dikeluarkan karena tak memiliki “gizi”, walau mereka memiliki visi dan misi yang bagus. Miskin sekali orang-orang baik.

Apakah PSI akan mengubahnya, bagaimana caranya?

Salah satunya dengan pola rekrutmen, di sini gizi tak menjadi faktor utama dalam merekrut calon-calon kepala daerah. Paling utama adalah bagaimana mereka memiliki track record yang baik, memiliki visi dan misi yang clear bagaimana melakukan kesejahteraan umum di tempat tertentu, soal pendanaan adalah tanggungjawab partai.

Saya berfikir, dengan konsep Indonesia harus dibangun dari pinggiran, maka kepemimpinan lokal di sebuah provinsi akan sangat menentukan. Seandainya ada protitipe di satu atau dua kabupaten dan kota, maka akan menjadi standar baru dan membuat rakyat di kabupaten dan kota lainnya di provinsi itu menjadi cemburu, dan menginginkan hal yang sama.

Itu yang menjadi tujuan PSI dimana setelah kami memiliki kursi di DPR di seluruh Indonesia, kita akan mencari satu atau dua kabupaten percobaan. Kalau ini berhasil, maka memiliki efek kepada kabupaten yang lain.

Di situlah sistiem berpolitik kita akan berubah. Siapapun yang menjadi presiden, maka kerjanya menjadi lebih mudah sebab memiliki jaringan yang benar, dan klop dengan desain pembangunan nasional.

Rekrutmen PSI sangat terbuka, apakah ini membuka perlawanan?

Idealnya justru apa yang kami tawarkan ini, dan berharap, partai-partai lain mulai berfikir untuk melakukan hal yang sama. Kami persilahkan partai-partai melakukan rekrutmen yang transparan.

Jadi saya tak terlalu terganggu dengan orang yang mulai gelisah dengan PSI, saran saya apa yang sudah baik silahkan mengadopsinya. PSI juga nggak perlu jumawa dengan konsepnya ini.

Mengapa harus mendirikan partai?
Intinya kami, melihat bahwa membuat kultur baru dengan kenderaan baru itu jauh lebih mudah, fisibel, ketimbang mengubah sebuah kultur yang sudah establish yang sudah melekat erat di partai yang ada.

Dengan segala kekurangan kami, kami mencoba membuat kendaraan baru dengan mesin yang baru juga.

Andy Budiman: Karakter PSI
Wawancara

Andy Budiman: Karakter PSI

Salam Perspektif Baru,

Tamu kita hari ini adalah Andy Budiman, Ketua Tim Kampanye Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sekarang PSI sudah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan sudah mulai berkampanye, maka Andy Budiman adalah orang yang incharge.

Andy Budiman mengatakan publik mungkin hanya selintas mendengar bahwa PSI hanya untuk anak muda, tetapi informasi lengkapnya belum mereka peroleh bahwa sebetulnya ini tersedia untuk semua orang. Ini kendaraan milik masyarakat Indonesia dan tidak mengenal usia. Jadi kalau mau menjadi Caleg boleh, tetapi untuk menjadi pengurus memang kita ada pembatasan.

Ibaratnya, PSI adalah kendaraan. Sopir dari kendaraan ini adalah anak-anak muda karena kami ingin supaya ada sesuatu yang lebih segar yang bisa mengarahkan kendaraan ini menuju Indonesia yang lebih baik dengan cara yang lebih baru, dan mempunyai ide-ide yang lebih segar tentang menyelesaikan persoalan dengan kreatif. Kita tahu di dunia ini banyak yang berubah, tapi ini tentu merupakan kendaraan bagi semua orang dan bukan hanya anak muda.

Menurut Andy, siapa pun boleh masuk PSI. Dari perempuan, laki-laki, orang muda, dan orang tua boleh masuk asalkan syaratnya dua, yaitu kompeten dan mempunyai integritas untuk membawa mereka menduduki jabatan-jabatan publik, baik di parlemen maupun eksekutif, baik di tingkat lokal maupun nasional. Yang jelas, bila dibandingkan dengan partai yang lain, kami tidak ada mahar sama sekali.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Wimar Witoelar sebagai pewawancara dengan narasumber Andy Budiman.

Belum lama ini saya menerima video dan teks di dalam whatsapp dan sudah saya edarkan ke banyak orang, itu adalah keterangan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengenai sikap politiknya. Apa perbedaan pesan politik Grace Natalie dengan pesan politik ketua partai yang biasa?

Ini dalam perspektif saya sebagai orang PSI. Ketika berada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat pengundian nomor urut partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2019, saya melihat Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar datang bersama pengurus PKB dengan menggunakan topi Papua. Bagi saya agak terlihat kurang otentik.

Kemudian saya melihat partai baru tapi lama, ada Tommy Soeharto di sana sebagai ketua umum. Ada juga Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra berpidato tentang demokrasi. Ada Megawati yang di awal pidatonya langsung mengatakan bahwa saya adalah ketua umum partai paling lama di sini. Jadi bagi saya ketika melihat itu semua sudah sangat jelas bahwa politik Indonesia butuh penyegaran dan itu adalah PSI.

Itu dibawakan dengan baik oleh Grace Natalie. Apakah dia mewakili banyak orang di PSI? Misalnya, saya melihat pada foto yang banyak beredar mengenai pengurus PSI bahwa semuanya adalah perempuan. Apa jabatan mereka di partai?

Pengurus pusat PSI cuma ada sembilan. PSI adalah partai paling ramping dengan mayoritas pengurusnya, 66,66% adalah perempuan. Jadi ada enam dari sembilan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI adalah perempuan, yaitu ada bendahara umum, wakil bendahara umum, wakil sekretaris jenderal (Wasekjen), ketua untuk bidang luar negeri. Ada juga orang seperti Tsamara Amani yang sangat muda dan juga menjadi salah satu ketua di DPP PSI. Jadi mereka bukan main-main, dan bukan pajangan tetapi ini posisi yang serius.

Sekjen di PSI adalah laki-laki yaitu Raja Juli Antoni yang pengalaman organisasinya sangat matang. Bagaimana pengalaman organisasi dari yang lainnya?

Background-nya macam-macam. Ada yang wartawan, ada aktivis seperti Raja Juli Antoni yang dulu merupakan golden boy di Muhammadiyah dan murid Buya Syafi’i Maarif. Ada juga Sumardi yang menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PSI dan memiliki background marketing, jadi dia memang bisa disebut seorang ahli branding, ada juga background yang lain.

Memang bagi banyak orang ini kelihatan belum mempunyai rekam jejak yang panjang di partai politik, tetapi justru menurut saya itu adalah salah satu hal yang menarik dari PSI karena syarat untuk menjadi pengurus adalah harus berusia di bawah 45 tahun dan belum pernah terlibat aktif sebagai pengurus partai lain sebelumnya.

Mengapa orang yang berusia di atas 45 tahun tidak bisa menjadi pengurus? Apakah mereka tidak bisa menyumbangkan saran dan pendapat untuk partai?

Tentu saja boleh menyumbangkan saran, tetapi untuk menjadi pengurus tidak bisa karena memang salah satu yang menjadi dasar partai bahwa orang yang bersangkutan harus “segar” dan juga belum pernah terkontaminasi oleh gaya berpolitik lama. Namun untuk menjadi calon anggota legislatif (Caleg) atau menduduki posisi jabatan publik, PSI tentu saja membuka kesempatan kepada para senior untuk duduk di jabatan tersebut. Bahkan orang yang kami dukung, misalnya di Sulawesi Selatan, sebagai calon gubernur adalah Nurdin Abdullah yang usianya jelas di atas 45 tahun, tapi kami pelajari dulu rekam jejaknya, kompetensi, dan sebagainya. Kami sepenuhnya mendukung Nurdin Abdullah untuk menjadi calon gubernur Sulawesi Selatan.

Bagaimana cara orang untuk menjadi calon legislatif (Caleg) PSI karena pasti banyak yang berminat dan ingin tahu. Apakah Anda merekrut atau orangnya yang melamar, dan darimana pembiayaannya?

Secara sederhana, kami membuka pendaftaran secara online dan secara langsung. Ada beberapa orang yang kami approach dan kami anggap potensial. Silakan berkunjung di situs kami psi.id, di sana ada informasi yang lengkap mengenai pendaftaran. Yang jelas, bila dibandingkan dengan partai yang lain, kami tidak ada mahar sama sekali.

Misalnya, saya mendengar baru-baru ini ada seorang teman yang akhirnya memutuskan untuk masuk PSI karena saat dia ke salah satu partai lama mengembalikan formulir pencalegan harus membayar Rp 25 juta. Padahal saat itu belum bisa dipastikan bahwa dia akan lolos sebagai Caleg. Di PSI tidak ada mahar sama sekali. Kita juga akan menggunakan cara-cara baru dalam berkampanye yang seharusnya bisa lebih murah dibandingkan dengan partai sebelumnya.

Pertama, berdasarkan survei. Kita ingin memberikan informasi mengenai kekuatan elektoral kepada Caleg sehingga mereka bisa menjalankan kampanye secara lebih efektif. Kemudian menggunakan teknologi media sosial seperti whatsapp, dan lain-lain. Ini adalah cara yang kami tempuh untuk menekan biaya politik agar menjadi lebih masuk akal bagi orang-orang muda atau kandidat yang ingin terjun ke politik.

Jadi itu antara lain yang kami lakukan, selain tentu saja kami menggalang dana publik melalui “kartu sakti” dengan tujuan agar kelak dana ini bisa dipergunakan untuk membantu para kandidat kami dalam bertarung di Pemilu.

Bagaimana biaya-biaya kampanye itu di atasi tanpa terkena risiko kekurangan uang?

Pertama, salah satu hal yang membuat kami berdiri adalah para tokoh seperti Jokowi dan Ahok. Mereka menggunakan cara-cara baru dalam berkampanye. Misalnya, Ahok bercerita bahwa ketika di Pilkada Belitung dia berkampanye dengan biaya yang sangat rendah karena memang komitmennya besar. Jadi dia menemui begitu banyak orang, door to door,dan memang selama ini kami juga mempelajari bahwa salah satu cara paling efektif adalah blusukan seperti yang dilakukan oleh Jokowi.

Kemudian perhitungan mengenai “kartu sakti” itu kurang lebih kita mempunyai kekuatan kelas menengah yang cukup besar. Kalau kita hitung, satu orang menyumbangkan 100.000 selama satu tahun, dikali 1.000 orang dari kelas menengah, maka kita akan bisa mengumpulkan dana yang lebih dari cukup untuk menjalankan kampanye secara lebih efektif, dan ada keuntungan lain. Ini memang sebuah tradisi baru.

Kalau di Amerika Serikat (AS), Anda pasti jauh lebih tahu, bahwa ini sudah biasa yaitu orang menyumbangkan uang – . Misalnya, 100.000 dibagi selama satu tahun maka kurang lebih Rp 8.000 per bulan. Mungkin teman-teman atau simpatisan kami bersedia mengurangi jatah minum kopinya untuk memberikan kontribusi karena bagaimanapun kami ingin partai ini dimiliki oleh publik. Jadi tidak dikuasai oleh satu atau dua orang pemilik partai, sebagaimana yang terjadi di partai-partai lain.

Tapi di AS atau dimanapun selain crowdsourcing (mengumpulkan uang dari mana-mana), ada juga sponsor intinya yang menjaga supaya uangnya tidak habis. Itu kita tidak bisa ingkari dan di dalam kepanasan kampanye keluar juga nama-nama itu. Kalau PSI suatu saat memang harus sangat transparan dalam menyatakan sumbernya. Apakah sudah siap untuk mengeluarkan keterangan itu karena dengan segala itikad baik belum tentu crowdsourcing itu berhasil.

Tentu kami sangat siap dan semua laporan keuangan kami akan diaudit oleh auditor independen serta dilaporkan kepada KPU. Sebetulnya kita juga harus melihat politik dengan cara yang baru karena sekarang banyak dari kalangan pengusaha yang melihat politik juga dengan cara berbeda dibandingkan sebelumnya.

Sebagian besar bisnis kita sekarang berasal dari orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan proyek pemerintah. Jadi sebagian besar dunia usaha kita bergerak dalam bidang perdagangan atau jasa yang justru merasa dirugikan dengan praktek korupsi yang merajalela. Mereka diperas oleh berbagai aturan, berbagai pejabat yang korup. Mereka sebetulnya berkepentingan untuk melihat Indonesia menjadi negara yang lebih bersih dan transparan.

Jangan lupa bahwa dunia usaha juga belakangan ini sangat cemas melihat perkembangan terakhir merebaknya isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Bagaimanapun ini mengancam bisnis mereka ke depan. Kita tidak hanya bicara dari kalangan pengusaha, misalnya keturunan Tionghoa, tetapi juga pengusaha pada umumnya. Mereka akan sangat terpukul kalau ada konflik sektarian terjadi.

Dalam berbagai pelajaran yang kita lihat di dunia, akibat konflik sektarian itu pasti yang paling terpukul pertama adalah dunia bisnis atau usaha. Jadi mereka sebetulnya berkepentingan untuk “berinvestasi” menciptakan politik yang lebih stabil dan lebih bersih. Kita cukup yakin bahwa kita akan bisa menjalankan cara berpolitik baru ini.

Sampaimanakah risikonya bahwa uang itu tidak terkumpul melalui cara-cara yang inkonvensional dan kita harus kembali mencari dana secara konvensional? Apabila itu terjadi, darimana dananya?

Tentu di luar dana-dana yang menggunakan crowdsourcing, kita juga mencoba menjalin komunikasi dengan kalangan dunia bisnis yang memang mempunyai komitmen yang sama.

Jadi Anda tidak menutup jalan dengan kalangan bisnis, asal tidak korup.Betul. Tema kampanye dalam PSI adalah anti korupsi dan intoleransi. Apakah Anda tidak takut bahwa isu itu tidak dipercaya orang karena terlalu ideal?

Bagaimanapun memang harus dan memang itu persoalan utama yang kami rasa harus menjadi prioritas Indonesia. Jadi tidak mungkin kita tidak bicara mengenai perbaikan Indonesia tanpa membicarakan kedua hal tersebut. Sebetulnya ini memang agenda masyarakat dan tidak main-main.

Apakah tidak juga akan pudar dalam perjalanan, dan apakah tidak akan digantikan oleh sesuatu yang lebih pragmatis sebab sekarang daya tariknya ada di situ. Memang banyak yang ragu, tetapi banyak yang tertarik oleh itu dan kita tidak mempersoalkan orang yang ragu dulu?

Semoga tidak.

Kemudian segi lain yang menarik dari karakter PSI adalah keberpihakannya kepada usia muda. Apakah tidak takut ada pemikiran bahwa usia muda diagung-agungkan, sedangkan usia tua merasa tidak punya tempat. Padahal pada zaman Soeharto, banyak usia tua yang belum mempunyai peranan politik dan itu sebetulnya bisa dimobilisasi?

Sebetulnya kami bukan partai yang anti orang tua, justru kami ingin menempatkan sebanyak mungkin para orang tua ke dalam politik asal syaratnya kompeten dan mempunyai integritas. Ibaratnya, PSI ini adalah kendaraan, siapa pun boleh naik. Dari perempuan, laki-laki, orang muda, dan orang tua boleh masuk asalkan syaratnya dua, yaitu kompeten dan mempunyai integritas untuk membawa mereka menduduki jabatan-jabatan publik, baik di parlemen maupun eksekutif, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Sopir dari kendaraan ini adalah anak-anak muda karena kami ingin supaya ada sesuatu yang lebih segar yang bisa mengarahkan kendaraan ini menuju Indonesia yang lebih baik dengan cara yang lebih baru, dan mempunyai ide-ide yang lebih segar tentang menyelesaikan persoalan dengan kreatif. Kita tahu di dunia ini banyak yang berubah, tapi ini tentu merupakan kendaraan bagi semua orang dan bukan hanya anak muda.

Kapan Anda akan reveal menunjukkan bahwa Anda bukan partai hobi anak muda, tetapi partai semua orang yang inti pekerjanya adalah anak muda? Apakah ada strategi kampanye untuk menunjukkan identitas yang lebih serius itu?

Sebetulnya sudah dimulai ketika kami menyatakan dukungan kepada Jokowi, dia tentu lebih senior dari segi usia. Kemudian kami mendukung Nurdin Abdullah di Sulawesi Selatan yang merupakan kandidat dari segi umur tidak muda lagi. Beberapa kali juga ada kandidat Caleg yang usianya sudah 50 tahun lebih.

Memang ini mengenai waktu bahwa publik mungkin hanya selintas mendengar bahwa PSI hanya untuk anak muda, tetapi informasi lengkapnya belum mereka peroleh bahwa sebetulnya ini tersedia untuk semua orang. Ini kendaraan milik masyarakat Indonesia dan tidak mengenal usia. Jadi kalau mau menjadi Caleg boleh, tetapi untuk menjadi pengurus memang kita ada pembatasan.

Brand PSI itu kuat terutama pada dua karakteristik yaitu usia muda dan gender yaitu wanita yang berani, pintar, dan sebagainya. Pada saat ini tentu harus diimbangi jangan sampai kekuatannya hanya dari brand image yang tidak begitu tasted di politik. Bagaimana proses atau tahapan kampanye. Selain Pemilu 2019, apakah tidak terlibat pada Pilkada 2018?

Beberapa kami terlibat, misalnya di Sulawesi Selatan. Biasanya kita memilih daerah yang kita anggap pertarungannya strategis antara kekuatan lama dengan kekuatan baru. Di Sulawesi Selatan yang bertarung ada Nurdin Abdullah – Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan), Nurhadin Halid – Azis Qohhar Mudzakkar, Ichsan Yasin Limpo – Andi Mudzakkar, dan Agus Arifin Nu’mang – Tanribali Lamo. Ini adalah pertarungan untuk calon Gubernur Sulawesi Selatan.

Jadi kita memilih pertarungan yang kita anggap sebagai sesuatu yang penting untuk dimenangkan. Jadi tidak semuanya karena terus terang kita juga harus melihat situasi di lapangan. Kalau memang kandidatnya kurang ideal, maka Dewan Pimpinan Pusat (DPP) akan mengambil sikap untuk tidak memberikan dukungan. Misalnya, teman-teman di beberapa daerah mengambil inisiatif untuk membantu, maka kami membukanya sejauh kandidat tersebut tidak mempunyai masalah. Tapi kalau untuk DPP, kami memilih pertarungan yang memang kami anggap penting untuk dimenangkan.

Jadi sorotan Anda sangat terfokus pada 2019, pilihan untuk presiden dan pilihan untuk partai atau anggota DPR.

Betul.

Apakah cukup anggota Caleg PSI untuk mengisi kursi tersebut?

Masih jauh, kita membutuhkan 20.000 kandidat baik dari tingkat lokal DPRD tingkat II, I, hingga tingkat pusat. Kami masih membuka pendaftaran sebanyak mungkin kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Apakah ada prioritas antara pusat dan tingkat I atau II?

Kita terutama ingin pusat karena kita ingin perubahan itu terjadi dengan lebih cepat.

Apakah pengurus PSI terbuka untuk menjadi Caleg?

Bisa.

Edisi 1144 | 05 Mar 2018

Sumber

Kita Dorong Orang-orang Baik Masuk Politik
Liputan Nasional Wawancara

Kita Dorong Orang-orang Baik Masuk Politik

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membuat terobosan baru terkait rekrutmen bakal calon anggota legislatif (bacaleg). Selain dilakukan secara terbuka, partai ‘anak muda’ yang baru dibentuk beberapa tahun itu juga melakukan seleksi guna menguji kompetensi orang-orang yang mendaftar untuk Pemilu.

Tak hanya itu, usai lolos uji kompetensi, mereka juga diwajibkan melakukan uji sosialisasi dengan terjun langsung ke masyarakat dan mengumpulkan foto copy KTP dan testimoni dari warga. Track record mereka juga akan diuji ke publik melalui media sosial.

Kepada VIVA, Ketua Umum PSI Grace Natalie menuturkan, seleksi itu dilakukan guna mendapatkan sosok-sosok yang kompeten dan layak untuk mewakili PSI di parlemen. Untuk itu, seleksi dilakukan oleh tokoh-tokoh di luar PSI yang tak diragukan kompetensi dan integritasnya.

Demikian penjelasan mantan jurnalis dan presenter televisi ini saat VIVA berkunjung ke kantor PSI, yang terletak di kawasan Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

PSI dinilai melakukan terobosan baru dalam rekrutmen bakal calon anggota legislatif, yakni dengan seleksi uji kompetensi. Bisa dijelaskan secara rinci?

Sederhana saja logikanya. Jumlah penduduk Indonesia kan sekitar 255 juta orang. Jumlah perwakilan rakyat itu hanya sekitar 550 orang yang duduk di DPR. Harusnya, mereka itu adalah orang yang terbaik dari yang terbaik yang kita miliki, karena tugas mereka itu teramat penting. Karena mereka itu yang membuat atau mengatur aturan main semua aturan di republik ini.

Lalu?

Tapi kenapa selama ini kita tidak pernah tahu seseorang itu sampai ada di kertas suara itu bagaimana dia bisa sampai di situ? Apa latar belakangnya? Apa kompetensi yang dimilikinya? Bagaimana track recordnya?

Maksudnya?

Analogi sederhananya. Begini, kalau kita punya warung makan, tentu kita perlu karyawan untuk membantu kita melayani tamu untuk membantu kita. Tentu kita memerlukan atau mencari orang yang terbaik, yang bisa menghitung, yang rajin masuk kerja. Jangan kita cari orang yang malas untuk masuk kerja, karena ini akan menghambat.

Untuk cari orang yang bakal jagain warung kita saja mungkin kita akan menginterview orang mencari orang yang terbaik, apalagi mencari orang untuk duduk menjadi wakil rakyat di DPR RI.

Mereka itu adalah orang yang akan menjaga republik kita ini. Jadi dari situlah kita ingin memulai tradisi baru. Bagaimana kita bisa melakukan proses seleksi mencari orang-orang terbaik, yang profesional, yang dapat mewakili rakyat di DPR dengan melewati proses seleksi yang profesional dan transparan. Dan kita yakin ketika proses ini kita jalankan, orang-orang terbaik itu akan tertarik untuk masuk.

Mengapa perlu ada seleksi yang transparan?

Sekarang ini kan kita tahu ada isu-isu yang beredar dalam proses pencalonan anggota legislatif yang dilakukan oleh partai-partai lama. Katanya ada uang pengambilan formulir, ada uang pengembalian formulir, nomor urut berapa itu semua ada price listnya.

Dan yang saya ketahui sendiri, ada ketua umum partai yang memasang caleg-calegnya itu asal-asalan saja, suka-suka dia, seperti istrinya, ajudannya dimasukin. Siapa yang dia kenal dimasukin, orang-orang dekat dia dimasukin. Ada beberapa artis untuk vote getter itu masuk. Jadi tidak jelas proses seleksinya, karena selama ini tidak pernah ada proses perekrutan yang dilakukan secara terbuka.

Lalu, siapa yang akan menentukan seseorang bisa jadi caleg atau tidak?

Biasanya penentuan calon anggota legislatif itu kan otoritasnya ada di tangan ketua partai. Kali ini kita ubah. Otoritas itu ada di tangan panitia seleksi independen yang melakukan seluruh pengujian dan seleksi kompetensi.

Seleksi dilakukan terbuka?

Seluruh prosesnya kita lakukan terbuka. Kita upload di media sosial, agar semua orang bisa melihat proses yang berlangsung. Bahkan teman-teman media yang datang ke sini kami persilakan untuk datang masuk menyaksikan secara langsung duduk bersama tim seleksi.

Kenapa?

Agar semuanya dapat membuka dinding-dinding yang tadinya tertutup agar semuanya terbuka.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie

Apa tujuan seleksi ini?

Kita berharap bisa mendapatkan orang-orang terbaik melalui proses seperti itu.

Sudah berapa orang yang mendaftar?

Pada gelombang pertama ada 1155 orang yang mendaftar dan profesinya beragam. Hanya ada dua orang yang tercatat dari partai politik lain.

Apa saja profesi mereka?

Ada yang menjadi salah satu direksi sebuah bank swasta. Dia sebut gajinya Rp150 juta sebulan. Ada TKI 10 tahun dia kerja di Dubai, dia daftar dan ikut proses seleksi dan dia lolos kemarin. Ada juga dokter gigi, umur 30 an tahun, rumahnya di daerah Imam Bonjol.

Selain itu?

Ada juga seorang penulis dari Jawa Barat, yang juga orang NU mau ikut daftar. Ada mahasiswa yang belum lulus kuliah, dosen, guru, teknisi. Intinya mereka itu profesional dan rata-rata bukan aktivis partai. Tapi mereka mau mendaftar ingin masuk menjadi anggota legislatif.

Dari jumlah itu berapa yang lulus?

Kemarin itu kita dapat sekitar 57 orang yang lulus dan masuk dalam tahap seleksi selanjutnya, yaitu tahap sosialisasi. Jadi belum pasti dapat tiket tuh, mereka itu harus melakukan sosialisasi.

Kenapa harus sosialisasi?

Mereka mungkin memiliki kompetensi. Tapi namanya ingin jadi wakil rakyat kan tidak hanya memiliki kompetensi, tapi dia juga harus mampu meyakinkan orang lain untuk bagaimana orang lain bisa memilihnya.

Apa syaratnya?

Mereka harus mengumpulkan dukungan 100 foto copy KTP, dan 100 testimoni dari orang yang memberikan KTP, kenapa mereka memberikan dukungannya. Ini dilakukan supaya dia tidak mengambil dari pengepul KTP.

Seberapa penting proses seleksi ini bagi PSI?

Kita meyakini, ini pekerjaan yang penting banget. Kalau semakin banyak orang yang berkompeten masuk dan ini dilakukan secara terbuka, maka otomatis orang yang akan mengisi itu adalah orang yang berkualitas. Kalau pintunya ditutup, barrier of entrynya berat, yang masuk terbatas, maka oligarki partai yang main. Hanya kaum elit yang punya akses, kualitasnya akan begini-begini aja. Tapi kalau kita lakukan terbuka, otomatis kualitas orangnya akan lebih naik. Itu yang kami yakini.

Bagaimana jika cara ini dipakai partai lain?

Monggo, silakan kalau partai-partai lain ingin copy paste cara ini. Kita tidak keberatan karena kami yakin ini akan meningkatkan standar demokrasi.

Jadi seluruhnya sudah berapa yang mendaftar?

Dari gelombang pertama itu 1155 orang, seluruh Indonesia. Itu gabungan ya untuk DPR RI, DPRD tingkat I, dan DPRD tingkat II. Yang untuk DPR RI nya sendiri itu sekitar 200 an orang, yang lulus hanya 57. Sisanya itu DPRD tingkat I dan DPRD tingkat II, dan mereka akan ada seleksinya tersendiri di tingkat provinsi.

Seleksinya sama?

Iya, seleksinya sama. Jurinya juga independen. Jadi pengurus PSI di tingkat provinsi juga melakukan perekrutan juri-juri independen di tingkat provinsi untuk menyeleksi calon anggota legislatif di tingkat DPRD tingkat I dan tingkat II.

Dari semuanya itu, berapa yang sudah lolos seleksi?

Jadi ini dilakukan tidak serempak. Jakarta sudah dilakukan seleksi, Sumatera sudah seleksi untuk DPRD, yang lainnya masih menyiapkan proses seleksi.

Apakah ada yang tidak lolos?

Ada dong. Kalau yang di level DPRD saya harus cek berapa jumlahnya. Tapi kalau untuk level DPR RI itu yang tidak lulus itu hampir setengahnya. Jadi kita buat tiga kategori, pertama itu lulus. Kedua, lulus bersyarat, ketiga tidak lulus karena belum memenuhi syarat kelulusan.

Apakah ada skornya?

Iya. yang lulus itu nilainya 3.75 minimal dengan nilai total 5. Itu nilai rata-rata dari tiga juri. Yang mendapat nilai dibawah 3.75, tapi mendekati 3.75 dan mendapatkan catatan dari juri itu mereka lulus bersyarat, artinya belum lulus, tapi ada kelas-kelas yang harus diikuti. Kelas-kelas itu berdasarkan masukan dari para juri. Ada kelas komunikasi, kelas ilmu politik, dan lain sebagainya.

Setelah itu nanti kita akan melakukan ujian lagi, untuk melihat apakah ada perbaikan. Kalau ada perbaikan maka ada kemungkinan mereka masuk dalam kategori lulus. Tapi itu nanti, setelah semua prosesnya mereka lewati semuanya. Jadi kita utamakan yang mendapat nilai lulus dulu, baru nanti kita berikan kesempatan yang lulus bersyarat.

Apa syarat untuk bisa daftar sebagai bakal calon legislatif dari partai PSI?

Syaratnya secara umum sama dengan apa yang diminta oleh DPR. Minimal lulusan SLTA. Sebenarnya kita sih maunya minimal S1, cuma kan DPR mintanya SMA. Kemudian wajib menyerahkan tulisan minimal satu halaman tentang memberantas korupsi dan intoleransi. Tidak pernah punya history problem hukum atau kasus korupsi dan intoleransi.

Selain itu?

Mencantumkan pengalaman organisasi dan pengalaman kerja. Karena di situ kan kelihatan, pengalaman atau skill itu kan tidak hanya didapat dari bangku sekolah. Jadi itu yang kita minta. Dan kalau semua persyaratan itu dia bisa memenuhi, bisa kita masukan ke babak selanjutnya, yaitu uji kompetensi dan dia bisa bertemu dengan para juri.

Bagaimana cara PSI melakukan perekrutan juri independen?

Kita cari tentunya tokoh-tokoh dari lintas bidang ya. Misalnya ada tokoh yang memang dia pengalaman atau memilliki track record dalam merawat isu keberagaman, mengadvokasi toleransi lintas agama, ahli di bidang hukum, ahli di bidang politik, tokoh anak, tokoh perempuan. Jadi itu semua kita petakan, sehingga kita cari para ahlinya semua. Setelah itu kita listing, kita coba approach. 

Apakah mereka langsung bersedia diminta sebagai juri?

Ada juga yang menolak.

Kenapa?

Karena itu lah, begitu buruknya citra partai. Orang-orang independen ini alergi sekali untuk dikaitkan dengan kegiatan partai, meskipun kita hanya minta mereka melakukan uji seleksi secara independen.

Lalu bagaimana cara PSI melobi mereka?

Kita jelaskan, meskipun mereka melakukan uji seleksi independen tidak berarti mereka menjadi orang atau kader PSI. Syukurlah ada beberapa yang bersedia. Orang yang pertama bersedia itu ada Pak Bibit Samad Rianto, mantan komisioner KPK, dan Pak Mahfud MD.

Selain mereka? 

Ibu Marie Elka Pangestu awalnya tidak bersedia. Tapi alhamdulillah sekarang beliau bersedia untuk membantu.

Lalu, siapa yang membuat aturan main seleksinya?

Kita menyerahkan kepada para juri untuk membuat aturan mainnya. Jadi kita buat rapat para juri untuk menentukan aturan mainnya secara bersama-sama.

Untuk gelombang kedua, siapa saja jurinya?

Di gelombang kedua nanti kita mendapatkan tambahan juri independen, seperti Mas Gunawan Muhammad, Todung Mulya Lubis, Khatib Basri, Ibu Clara Juwono.

Anda yakin akan banyak yang ikut pada gelombang kedua?

Saya sangat optimis pada gelombang kedua nanti akan lebih banyak publik yang akan ikut terlibat. Karena orang mungkin masih tidak percaya dengan partai politik, mereka mungkin wait and see.

Setelah lolos uji kompetensi dan sosialisasi. Apa tahapan berikutnya?  

Meski mereka sudah lolos uji kompetensi dan lolos tahap sosialisasi. Kita tetap terbuka menerima masukan dari publik. Kalau teman-teman memiliki track recordburuk dalam melakukan sosialisasi kepada publik pasti kan ada reaksi. Pasti masyarakat akan menilai, karena ini terbuka di medsos. Orang bisa menyampaikan keluhannya, masukannya, penilaiannya terhadap mereka.

Jadi pakai media sosial juga?

Iya, kita uji melalui medsos juga. Karena itu juga salah satu strategi kita untuk sosialisasi dan mengecek reaksi publik. Karena kalau orang mempunyai track recordburuk itu sekarang ini orang tidak bisa lagi menyembunyikannya. Dan kalau tahapan itu lewat dia otomatis akan mendapatkan tiket dari partai PSI, dan dia bisa lanjut melakukan kerja-kerja sosialisasi memperkenalkan dirinya di dapilnya masing-masing.

Artinya ada tiga fase yang harus dilalui para calon anggota legislatif PSI?

Iya, ada tiga fase. Pertama itu seleksi administrasi, kedua seleksi atau uji kompetensi melalui juri independen, dan ketiga seleksi sosialisasi.

 

Apakah ada kontrak politik antara caleg dan partai?

Oh iya ada. Jadi setelah proses tahapan sosialisasi itu lewat, kita akan melakukan kontrak politik seperti pakta integritas.

Apa isi dalam kontrak politik itu?

Sebagai perwakilan PSI, dia harus tunduk pada garis kebijakan partai. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar PSI, yakni Anti-korupsi dan Anti-intoleransi.

Apakah ada mahar politik di PSI?

Gak ada. Boleh ditanya sama semuanya. Malah kita bilang begini sama semua orang yang mau daftar, jangan sampai karena kamu tidak mempunyai uang kamu malah tidak jadi mendaftar.

Bagaimana cara PSI mengawasi calegnya menjalankan kontrak politik?

Saat ini kita sedang membuat aplikasi untuk mengawasi kinerja anggota dewan PSI mulai dari DPR RI, DPRD tingkat I dan tingkat II, dan juga mengawasi kinerja pengurus partai. Aplikasi ini nanti cara kerjanya mirip Qlue Pemprov DKI. Tapi nanti kita mau sesuaikan dengan kebutuhan PSI.

Jadi nanti anggota dewan dari PSI wajib mengupload seluruh aktivitasnya?

Iya. Kalau orang mau bekerja benar menjadi anggota dewan, harusnya mereka senang dengan adanya aplikasi ini. Karena dengan adanya aplikasi seperti ini, biaya sosialisasi menjadi lebih murah, efektif, dan efisien.

Selain itu, aplikasi itu juga bisa berfungsi sebagai pengawasan. Jadi anggota dewan itu sedang membahas undang-undang apa, melakukan rapat apa, itu kan bisa transparan. Jadi kalau nanti masyarakat menilai bahwa anggota dewannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, berarti masyarakatnya bisa menilai langsung. Jangan-jangan masuk angin nih. Jadi harus seterbuka mungkin.

Terkait Pemilu Presiden, bagaimana posisi PSI?

Kalau Pilpres, kita mendukung Pak Jokowi.

Target perolehan suara di Pileg 2019?

Kalau target kita 20 persen suara di DPR RI.

Anda yakin bisa mendapatkan 20 persen suara?

Kalau saya dan teman-teman optimis banget. Ini bukan mission imposible.

Apa yang membuat Anda yakin?

Karena dari semua survei terkait kepercayaan publik terhadap partai politik dan DPR itu mereka selalu menempatkan kepercayaan terhadap partai politik itu selalu di nomor urutan yang terakhir. Nah, kemudian kami menawarkan cara rekrutmen yang benar-benar beda. Orang-orang yang masuk itu bukan orang sembarangan, bukan jobless, yang punya kompetensi, mungkin punya misi bisnis, dan mereka itu melalui proses uji seleksi yang ketat. Mereka itu bukan orang-orang yang tidak jelas, dan proses itu semuanya masyarakat bisa mengakses.

Artinya?

Jadi di tengah kondisi seperti itu, di tengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja DPR dan partai politik, kita menawarkan ada orang-orang yang yang mau atau bersedia menjadi wakil rakyat dengan track record yang jelas, masa iya sih nggakdipilih. Jadi kita hadir dengan menawarkan antitesis dari yang tidak dipercayai oleh masyarakat. Kita menawarkan ini bukan cuma sekedar beda, tapi kita harapkan ini bisa menjadi obat dari kekecewaan masyarakat selama ini.

Bagaimana PSI menjangkau masyarakat di pedesaan?

Jujur kita sekarang ini tidak punya modal untuk sosialisasi yang jor-joran untuk sampai ke orang-orang di pedesaan. Karena yang paling efektif untuk sosialisasi sampai ke sana itu kan televisi, dan biaya sosialisasi di televisi itu gila-gilaan biayanya. Kemudian harus membanjiri dengan atribut untuk serangan daratnya.

Mempunyai keinginan untuk sampai ke sana tentu saja iya, makanya kita mungkin bertahap ya. Sampai saat ini yang kita lakukan ini turun dengan atribut yang kita punya sekarang, minimal brosur yang menjelaskan visi mereka, program mereka, dan data diri.

Lalu bagaimana solusi untuk mencapai target perolehan suara?

Kita punya akses untuk meyakinkan orang-orang yang ada di perkotaan atau katakan yang melek internet. Itu ada 50 persen, itu gede juga loh. Dan dari teori perilaku memilih, yang mempengaruhi orang itu selalu dari orang terdidik ke tidak terdidik. Dari kota ke desa, bukan sebaliknya, bukan dari orang yang tidak terdidik mempengaruhi orang yang terdidik.

Backbone kita media sosial. Media sosial ini penetrasinya memang bisa terbatas, tapi mereka bisa menjangkau orang-orang terdidik, orang-orang di kota. Di mana nanti orang-orang terdidik ini, atau orang-orang di kota ini, kalau dia punya keluarga di desa, mereka bisa menjadi agen kita untuk mensosialisasikan kita kepada keluarganya di desa. Harapan kita seperti itu.

Bagaimana PSI menghadapi politik uang?

Kita tegaskan, kita tidak mau main politik uang

Apa harapan Anda?

Kita harapkan publik mau jadi publik yang kritis. Kita tidak bisa jauh dari politik, tidak bisa kita menghindar. Mau kita lari ke ujung gunung pun, politik akan menemui kita. Karena seluruh kehidupan kita ini adalah produk politik, suka atau tidak suka. Dan ini yang saya sadari juga, ketika akhirnya saya memutuskan untuk di PSI.

Kita dorong orang-orang yang baik untuk masuk ke dalam politik. Ketika ada orang-orang yang baik, jujur, punya kompetensi, berintegritas masuk ke dalam politik, kita akan pasti melihat perubahan yang nyata dan politik menjadi baik.

Tapi kalau kita lari, kita jauhi, kita kabur, kita benci, yang masuk ke situ terus menerus akhirnya menjadi orang-orang yang punya agenda untuk kepentingan mereka pribadi, maka tidak akan ada putus-putusnya kebencian kita pada politik. (ren)

Sumber

Tsamara : E-Budgeting Harus Diterapkan Secara Nasional
Wawancara

Tsamara : E-Budgeting Harus Diterapkan Secara Nasional

Wawancara khusus dengan Tsamara Amany, Ketua DPP Bidang Eksternal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), disela-sela menjalani seleksi caleg, termasuk Tsamara yang ikut diuji. Wawancara ini dilakukan oleh Fathurrahman Helmi, redaktur koranindependen.co, Sabtu (11/11)

Fathur : Setelah terjun ke dunia politik dan dipercayakan menjadi Ketua DPP Bidang Eksternal PSI serta jadi baleg 2019. Bagaimana pendapat Tsamara dengan anak muda yang ingin terjun ke politik

Tsamara : Keniscayaan. Tahun 2020, sebanyak 83 juta penduduk Indonesia usia 20-40 tahun. Jadi, anak muda harus mempersiapkan diri mereka untuk mengisi jabatan-jabatan penting agar terjadi regenerasi dalam politik.

Fathur : Apa yang Tsamara ingin tunjukkan kepada masyarakat melalui pencalonan diri Tsamara sebagai bacaleg PSI.

Tsamara : Saya mau memperjuangkan UU Transparansi Nasional. Dalam UU ini, komponen terpenting yang saya perjuangkan adalah E-Budgeting atau penganggaran secara online yang harus dilakukan secara nasional, termasuk di daerah-daerah. Ini baru namanya mempersiapkan sistem bagi KPK dalam melakukan pencegahan. KPK nanti bisa dengan mudah mengawasi pelaksanaan penganggaran. Juga, UU Pembuktian Terbalik. Jika seseorang mau jadi pejabat, dia bukan hanya mengisi LHKPN, tapi menjelaskan dari mana sumber hartanya.

Fathur : Sekarang ini, banyak sekali mereka yang minoritas mengalami bullying terutama karena kemaren di pilkada ada Basuki Tjahaja Purnama yang minoritas, bagaimana Tsamara menyikapi bullying tersebut bahkan anak sekolahan juga dibully karena beda agama

Tsamara : Tindakan persekusi atau bullying harus dilawan. Di negara ini tidak ada mayoritas dan minoritas, yang ada hanyalah warga negara Indonesia. Sebagai sesama warga negara, kita harus menolak segala bentuk diskriminasi dan harus saling melindungi.

Fathur :  Mimpi ingin jadi gubernur, apa hanya karena melihat Ahok berkerja baik dan terinspirasi atau karena apa, sehingga Tsamara ingin jadi gubernur?

Tsamara : Salah satu inspirasinya Pak Ahok. Tapi inspirasi terbesarnya ingin membawa perubahan atau memberi kontribusi bagi kota kelahiran.

Fathur :  Apa yang membuat Tsamara yakin PSI akan lolos parlementary treshold, yang katanya bisa capai 4 persen pada pileg 2019

Tsamara : PSI menawarkan kebaruan. Di masa DPR & Parpol mendapat kepercayaan terendah dari masyarakat, PSI hadir sebagai alternatif yang betul-betul berbeda. Open recruitment caleg kita transparan, kita bekerja dengan penggalangan dana, pengambilan keputusan kita egaliter. Partai kita isinya anak2 muda, 70% pengurus dibawah 33 tahun. Tahun 2019, 55% pemilih kita anak milenial. Kita optimis akan mendapat suara jauh lebih besar dari 4 persen.

Fathur : Tsamara selalu mengatakan politik adalah jalan membuat masyarakat tertata atau bisa membuat jalan dan sarana prasarana. Sebenarnya politik seperti apa yang diakui dan diamini oleh Tsamara? Apakah Tsamara itu benaran progresif atau memang bisa juga konservatif.

Tsamara : Progresif, Islam kan juga agama yang progresif, mendorong umatnya menggunakan akal sehat. Begitulah politik bagi saya, harus selalu menggunakan akal sehat. Politik bisa dipakai untuk korupsi jika di tangan para pejabat bermental korup. Tapi bisa dipakai untuk membangun jalan dan memberi subsidi pendidikan jika dipegang para pejabat bermental melayani.

Fathur :  Apa yang membuat Tsamara mengagumi sosok Bung Karno, apa karena sebatas dia orator ulung atau apa.

Tsamara : Bung Karno punya gagasan besar. Selain ia punya kemampuan retorika secara lisan dan tulisan, Bung Karno memiliki pemikiran-pemikiran besar tentang persatuan, tentang Islam, dan tentang situasi dunia pada masa itu. Saya termasuk kagum dengan cara pikir Bung Karno tentang Islam yang harus menjadi motor kemajuan.

Fathur : Sebagai tokoh muda, apa pendapatmu mengenai hari sumpah pemuda.

Tsamara : Bagi saya, sumpah pemuda memiliki arti yang begitu mendalam. Ini momen di mana pemuda meninggalkan semangat kedaerahan dan menggantinya dengan semangat persatuan. Inilah awal penting menuju Indonesia Merdeka.

Fathur : Apakah butir butir sumpah pemuda sudah benar-benar di lakukan pemuda pemudi saat ini.

Tsamara : Saya meyakini anak-anak muda tidak punya masalah lagi dengan persatuan. Semoga juga keyakinan saya bahwa anak-anak muda saat ini cenderung mudah melebur daripada merasa eksklusif juga benar. Setidaknya, itu yang saya rasakan di lingkungan teman-teman saya.

Fathur  : Bagaimana Tsamara menyikapi sumpah pemuda di masa millenium

Tsamara : Semangat sumpah pemuda harus dituangkan dalam persatuan dan solidaritas melawan korupsi. Korupsi merusak setiap sendi kebangsaan kita sehingga sudah seharusnya kita semua sebagai anak muda bersatu melawan masalah yang membuat keadilan di negeri ini sulit terwujud.

Fathur : Oke Tsamara, terimakasih atas waktunya. Selamat berjuang semoga cita-cita PSI bisa tercapai untuk pembaharuan di Indonesia.

Sumber

 

Bagaimana Grace Natalie Melihat Aspirasi Millennials?
Liputan Nasional Wawancara

Bagaimana Grace Natalie Melihat Aspirasi Millennials?

Pemilu di AS tahun 2016, mencatat melonjaknya angka partisipasi pemilu di kategori millennials, di rentang usia 18 – 35 tahun. Tahun 2008 ada 18,4 juta pemilih usia millennials, naik menjadi 34 juta pada Pemilu 2016. Data dari Pew Research Center menunjukkan bahwa jumlah pemilih di kalangan gen-X, usia 36-51 tahun, untuk pertama kalinya dalam sejarah melampaui pemilih generasi baby boomers, generasi sebelumnya. Millennials termasuk di dalamnya.

Apakah generasi millennials peduli terhadap politik?

“Orang muda masih peduli tentang negaranya,” kata Direktur Harvard Institute of Politics Polling, John Della Volpe, usai pemilu AS tahun lalu. Della Volpe, alumni Eisenhower Fellowship juga melihat generasi millennials lebih suka (partisipasi) dalam kegiatan kerelawanan ketimbang ikut memilih (dalam pemilu) 2014.

Generasi ini juga menghendaki tranparansi dalam semua hal, baik kepada pemerintah maupun swasta. Mereka peduli, ke mana dana (anggaran) mengalir, dan untuk apa. Jadi, ini salah satu bentuk kepedulian mereka terhadap negara.

Di Indonesia, jumlah pemilih kelompok pemula, yang notabene masuk kategori generasi millennials, terus bertambah dari pemilu ke pemilu. Berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilih pemula pada Pemilu 2014 mencapai 11% dari total 186 juta jiwa pemilih.

Jumlah ini meningkat dibandingkan dua pemilu sebelumnya. Pada tahun 2004, jumlah pemilih pemula sekitar 27 juta dari 147 juta pemilih (18,4 %). Pemilu 2009, ada sekitar 36 juta pemilih dari 171 juta pemilih (21%).

Grace Natalie, pendiri dan ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berhubungan banyak dengan generasi muda termasuk millennials, dalam kegiatan parpol yang dia bentuk pasca Pemilu 2014. PSI menerapkan aturan pengurus parpol tak boleh berusia lebih dari 45 tahun saat menjabat. “Kurang dari 1 hari boleh, saat menjabat,” ujar Grace, ketika saya wawancarai, Selasa, 15 Agustus 2017 di sebuah restoran di Jakarta.

Menurut mantan wartawan dan presenter televisi ini, PSI kini memiliki 600 ribuan anggota di semua provinsi di Indonesia. Pilkada serentak 2018 akan menjadi ajang laga pertama calon-calon eksekutif dari PSI. Grace, yang kini berusia 35 tahun, mengaku sedang mempertimbangkan untuk maju dalam pemilu legislatif tahun 2019. “Kami tengah konsolidasi dan berhitung,” ujar ibu dua putra ini.

Bagaimana Grace Natalie melihat politik di Indonesia dan partisipasi millennials? Berikut petikan perbincangan kami:

Berdasarkan pengalaman interaksi di partai dan di luar partai, bagaimana persepsi millennials terhadap politik?

Surprisingly, mereka enggak terlalu negatif dalam memandang politik. Mungkin mereka belum punya akar-akar kepahitan seperti generasi diatasnya yang sudah terlanjur terlalu banyak melihat banyak tokoh-tokoh parpol, misalnya, terkait kasus korupsi dan sebagainya.

Jadi berdasarkan pengalaman kami sendiri di PSI, kalau kami melempar materi pendidikan politik atau kampanye di media sosial, respons yang paling bagus justru datang dari para millennials, yang usianya 15-25 tahun. Kalau usia 30 tahun ke atas, respons langsung anjlok. Mereka (millennials) mau tahu, mau mendengar mau nonton sampai habis, baru kemudian mereka berikan judgment. Cukup responsif.

Masuk politik karena melihat potensi millennials ini?

Hahaha, millennials dan beyond dong, Mbak. Kami mendirikan PSI, karena melihat juga potensi secara demografis. Pada tahun 2019, pemilih muda sampai 45 tahun mencapai sekitar 50%. Pangsa pasar luas sekali.

Mengapa saya dan teman-teman mendirikan PSI? Saya termasuk orang yang tadinya punya persepsi buruk terhadap politik. Pekerjaan saya sebagai wartawan membuat saya sering ketemu politisi karena melihat contoh-contoh seperti itu.

Tapi kemudian ada sejumlah pemimpin baru dengan reputasi baik, seperti Pak Jokowi, Pak Ahok, Ibu Risma, Pak Ridwan Kamil, Prof Nurdin Abdullah, mereka dasarnya bukan politisi, tapi profesional di bidang masing-masing, tapi kemudian ketika mereka jadi politisi dan punya kekuasaan di tangan mereka, mereka benar-benar membuat perubahan.

Buat saya dan buat teman-teman pendiri dan saya yakin buat anak-anak muda lainnya di Indonesia, wah ternyata memang politik hanya alat. Dari situ kita memberanikan diri membuat partai, karena kita ingin menyiapkan kendaraan yang dikelola secara profesional, akuntabel, transparan agar kemudian semakin banyak orang mempertimbangkan untuk terjun ke politik, karena politik itu penting banget mengatur semua aspek kehidupan kita..

Jadi kami siapkan kendaraannya agar orang-orang yang bagus-bagus ini, mungkin mereka dokter, mungkin insinyur, mungkin apapun pekerjaannya mempertimbangkan untuk masuk ke politik dan membuat regulasi yang baik sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Kalau mau masuk ke eksekutif ya menggunakan anggaran dengan baik, bikin program yang benar-benar punya dampak ke masyarakat. Jadi, anak muda atau millennials yang menjadi operatornya (di PSI) karena tentu mereka fasih menggunakan teknologi. Teknologi membuat segala sesuatu menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Kami kan enggak punya kemewahan punya televisi, punya radio, koran, yang setiap hari bisa memutarkan lagunya PSI, hehehe.

Ya, memang kami meng-grab millennials menjadi operator, karena para netizen, kalau sudah dengan senang dengan sesuatu yang bagus mereka bisa mempunyai kerelaan untuk membagi itu kepada komunitas dan teman-teman lain. Berbeda dengan (komunikasi) di televisi kita kita enggak tahu apakah mereka suka atau enggak, apakah mereka punya respons positif atau negatif, apakah mereka meneruskan ke yang lain, kita enggak tahu.

Apa aspirasi millennials terhadap politik? Terhadap pemerintah?

Ya tentu, mereka tahu bahwa politik itu harus disi oleh orang-orang baik. Ini menjadi misi kita juga untuk mendekatkan politik dengan para millennials Berdasarkan salah satu survei, buat anak-anak muda, para millennials politik itu ibaratnya jauh di luar planet bumi.

Mereka di bumi, politik di luar planet bumi. Tapi mereka punya harapan, bahwa pemerintah harus anti korupsi, harus jujur, harus baik, dan mereka apreasiasi dengan adanya pembaruan yang dilakukan para pemimpin yang saya sebutkan itu, misalnya rapat-rapat di- streaming, kemudian gaya-gaya komunikasi yang enggak terlalu birokratis, enggak kaku.

Bisa menyapa mereka melalui media sosial, mereka suka yang tidak berjarak, di mana aspirasi bisa disampaikan secara langsung, dan semuanya yang harus serba cepat. Kalau zaman dulu kita berkirim surat ke pejabat, belum tentu dijawab. Sekarang mereka maunya cepat, media sosial sangat penting. Sekarang beberapa jam pesan tidak dijawab buat mereka sudah tergolong lama.

Apa yang paling dibutuhkan para millennials?

Karena usianya sekarang sekitar 27 tahunan, kalau mereka lahir tahun 90a-n, ini adalah umur di mana mereka lulus kuliah, cari kerja, kalau kita tanya ke anak muda, beberapa kali kita buat FGD, kalau kita tanya mereka memang concern-nya ke isu pendidikan dan isu pekerjaan.

Jadi, dengan kondisi ekonomi yang sekarang di mana-mana kurang baik, ekonomi melambat, isu pekerjaan sangat penting buat mereka. Mereka tidak mau terlalu rumit memahami apa yang terjadi dengan ekonomi global dan efeknya ke ekonomi Indonesia. Tahunya kalau susah mencari pekerjaan, berarti ekonomi tidak baik, dan pemerintah nilainya tidak baik di mata mereka.

Menurut kamu, millennials lebih banyak masih ingin jadi pegawai atau wirausaha?

Keinginan merintis usaha meningkat banget, terutama karena para millennials, kalaupun mereka jadi pegawai atau karyawan, kan dikenal sangat singkat masa kerjanya. Paling cuma 1 -2 tahun lalu pindah. Kalau ditanya, mereka lebih ingin pekerjaan yang leluasa waktunya tapi duitnya banyak, kalau bisa ditambah dengan ngetop juga, (tertawa).

Itu juga yang kami alami di PSI yang pengurusnya 70% usianya dibawah 33 tahun, jadi millennials banget, harus menjaga spiritnya. Mereka lahir di era yang semua serba gampang, cari info semua serba cepat, ketemu mentok sedikit yang susah, mereka lebih gampang menyerah.

Jadi harus terus di maintain semangatnya, ya dibangun ya, kenapa kita berjuang harus terus-menerus, agar mereka bisa semagat terus melewati semua rintangan. Apalagi ketika kami baru keluar, dari nol, diremehkan dan urusan dengan birokrasi ribetnya luar biasa.

Salah satu yang saya alami dengan millennials mereka semangat tinggi, idealis, kreatif, tapi kadang gampang untuk patah, maka harus terus terus dibimbing di-mentoring agar terus on the track.

Siapa yang menurut kamu jadi sosok idola bagi millennials? Apakah sosok pahlawan kemerdekaan masih jadi panutan?

Waduh, kayaknya jawaban saya takutnya tidak mewakili. Tapi kalau sama yang kita bergaul sering, misalnya Tsamara (Amany, pengurus PSI, red), dia itu idolanya Bung Karno, tapi kata dia kayaknya teman-teman melihat dia aneh (tertawa).

Jangan-jangan heroes-heroes itu, pahlawan yang kita pelajari di buku-buku sejarah saat masih di sekolah, yang dulu kita idolakan, akan cepat luntur (pengaruh) kalau mereka merasa enggak relevan dengan saat ini.

Itu kan perjuang masa kemerdekaan, jangankan itu, pejuang masa reformasi ada yang relevansinya sudah enggak ada. Kalau kita tidak mencari cara untuk membuat perjuangan mereka itu relevan dengan kondisi kita sekarang, meskipun kita sekarang berada di zaman yang jauh berbeda dengan masa saat merebut kemerdekaan, maka mungkin kecintaan kepada pahlawan-pahlawan itu akan semakin luntur

Bagaimana dengan gencarnya pemerintah mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila?

Denger-denger dari teman-teman kan pelajaran Pancasila enggak seperti era kita dulu? Tapi kalau boleh jujur, kalaupun zaman kita dulu cuma menghafal Pancasila, sebenarnya juga enggak efektif ya kalau kemudian enggak kita temukan contoh kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kalau kemudian sekarang pemerintah mulai menggalakkan lagi ya bagus banget, karena sekarang ancaman kepada Pancasilaa semakin nyata. Bahkan lebih nyata lagi ketimbang saat kita dulu belajar P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dengan kurikulum kita.

Sekarang kan ada ancaman ISIS, ada kelompok kelompok yang memang mau mengganti dasar negara kita, lalu kemudian dalam negara kita sendiri dalam momen-momen di pilkada, ada ancaman-ancamanberupa sikap-sikap intoleransi, misalnya.

Jadi sebenarnya sedih sih, Mbak. Artinya kita sudah 72 tahun merdeka, kita harusnya punya demokrasi yang lebih baik dengan bisa memimpin langsung pemimpin kita di daerah, tapi isunya kalau kita lihat event-event pilkada satu ke yang lain, enggak jauh-jauh isu SARA, selalu dipakai, isu putra daerah, kalau sama-sama putra daerah, sama agamanya, sukunya sama, yang dimainkan black campaign, kampanye hitam.

Jadi makin relevan ternyata saat ini bagaimana kita bisa memahami arti Pancasila, karena memang Indonesia kayak begini, sehari-hari di sekitar kita semuanya berbeda. Bagaimana kita bisa menerima itu, supaya enggak gampang kena hasutan oleh orang-orang yang sebenarnya punya agenda yang kita enggak tahu. Kita cuma jadi korban saja.

Komunikasi politik yang dijalankan pemerintah, termasuk dalam menggencarkan cinta Pancasila ini apakah sudah pas?

Nah, belum sih kalau boleh jujur. Jadi para millennials ini kan punya kelemahan, mereka lebih suka dengan visual, video. Mereka sudah semakin malas membaca, contoh paling real, isu utang luar negeri.

Ada penjelasan dari kementerian keuangan, semacam infografik yang lumayan panjang, Mbak Uni mungkin sudah lihat juga. Isinya garis-garis, kotak dan panah, kita melihatnya sudah pusing duluan. Padat banget dengan kalimat kecil-kecil ukurannya, pusing lihatnya.

Kita (PSI) coba membuat video 1 menit di situ dijelaskan mengapa Pak Jokowi di era saat ini porsi utang luar negerinya bertambah, untuk apa? Menjelaskan yang sebenarnya intinya sama dengan yang dibuat Kemenkeu, tapi kita rangkum dalam video 1 menit, kita buat grafis sederhana dengan narasi-narasi sederhana tapi orang dapat poinnya, bisa memahami kenapa Pak Jokowi mengambil keputusan seperti itu.

Di semua kementerian rasanya kita belum melihat materi-materi seperti itu banyak diproduksi untuk mengedukasi publik, yang penting pesannya sampai. Kami pun sebenarnya belajar Mbak, jadi ketika kami mulai dua tahun lalu, coba kasi edukasi politik enggak gampang, karena politik, berat banget.

Nah bagaimana cara sampaikan dalam bahasa sederhana menarik, karena kalau mereka sudah enggak mau nonton materi yang kita sampaikan, kita enggak bisa apa-apa. Jadi, itu yang jadi PR (pekerjaan rumah) banyak kementerian, mereka belum melakukannya. Semua masih dalam bentuk penjelasan yang masih kayak zaman dulu, ya sudah capai-capai bikin kan sayang kalau enggak dibaca.

Ada enggak perbedaan millennials di Jakarta dengan di daerah?

Kalau di daerah itu, kan mungkin terkait dengan sarana dan prasarana, mereka yang di Jakarta dan kota besar, lebih fasih dengan aplikasi, mikirnya sudah serba harus lebih cepat dan sederhana. Mereka lebih fasih gunakan aplikasi atau memikirkan hal-hal yang bisa support hidup mereka jadi lebih mudah. Kalau di daerah menuju ke sana sih, cuma, belum seperti di Jakarta.

Bahkan yang bikin kaget juga di kalangan pengurus yang semua anak muda, ternyata ada juga diantara mereka kesulitan buka email. Kita sampai buat modul, modul menggunakan medsos dasar. Surprising. Tenyata meskipun sama-sama anak muda, keterampilan mereka gunakan medsos itu enggak seragam.

Kami pun butuh waktu dari awal hingga saat ini, terus berusaha upgrade kemampuan teman-teman agar semakin fasih gunakan medsos. Belum merata sama sekali, terutama untuk di luar Jakarta. Ini yang saya bilang terkait email masih di Sumatera dan di ibukotanya. Masih ada yang kayak gitu, tapi mereka menuju ke sana, at least mereka lebih cepat nangkep-nya dibanding generasi sebelumnya yang berbeda banget era teknologinya.

Apa yang ditawarkan PSI yang berbeda dibanding parpol lain?

Jadi kita terapkan tiga golden rules, yang bedakan PSI dengan politik gaya lama. Pertama, pengurus yang direkrut semua orang-orang baru, usia maksimal 45 tahun, kurang 1 hari masih boleh saat diangkat menjadi pemgurus. Enggak boleh pernah jadi pemgurus harian di parpol manapun, sehingga bebas kontaminasi (pengaruh) parpol yang tidak baik karena memang belum punya pengalaman.

Kedua prinsip meritrokrasi, di mana semua orang diukur berdasarkan kinerjanya, kita menolak politik identitas, apapun suku agama dan ras nya kalau memang mau kontribusi silakan, PSI dengan senang hati menjadi rumah bagi semuanya. Ketiga politik partisipatif, karena kita selalu bilang bahwa politik itu mahal. Kalau kita tanggung bersama-sama cost politik jadi murah. Misalnya kantor itu harus menurut syarat verifikasi

KemenhukHAM dan nantinya syarat KPU rumah teman-teman pengurus di daerah jadi kantor PSI. Mereka kontribusi gratis, enggak ada biaya. Posisi-posisi ketua di level provinsi dan kabupaten kota, kita open ke publik, mereka bisa daftar, tentu akan kita verifikasi untuk menyamakan visi misi, ada perjanjian, ada hak dan kewajiban politik yang nereka harus penuhi. Lalu ada semacam masa percobaan, kita lihat komitmennya, kalau sampai dia offside enggak committed, enggak sesuai dengan nilai-nilai perjuangan kami ya bisa kita cut. Mirip-mirip dengan orang kerja di perusahaan, kan kalau orang kinerjanya buruk enggak mungkin kita pertahankan terus –menerus. Merugikan seluruh organisasi. Seperti itu yang kita praktikkan di PSI.

Pesan dari generasi millenials untuk 72 tahun Kemerdekaan Indonesia?

Teman-teman, kita sudah 72 tahun Merdeka, usia yang lebih tua dari rata-rata umur kita semua, tapi masalah intoleransi masih jadi problem. Sekarang tambah banyak aksi-aksi atau kelompok-kelompok masyarakat yang gunakan isu-isu intoleransi, memasalahkan perbedaan diantara kita, ikut memecah-belah perbedaan diantara kita.

Ini sedih banget karena kalau ditelusuri lebih jauh kepentingannya enggak jauh-jauh dari kepentingan politik saja. Jadi teman-teman jangan mau, ini perjuangan kita saat ini yaitu perjuangan melawan intoleransi. Jangan mau dipecah-belah, jangan mau dibohongi, jangan mau dibodohi oleh mereka yang punya agenda masing-masing, dengan gunakan isu-isu perbedaan diantara kita. Kita ini dari dulu satu, kalau enggak ada kamu, enggak ada aku, dari dulu kita enggak jadi Indonesia.

Sumber: @unilubis –Rappler.com

 

Merebut Politik yang Kotor
Wawancara

Merebut Politik yang Kotor

Banyak orang tidak suka, sebal, atau diam-diam mengumpat kepada politikus Fahri Hamzah. Namun, cuma Tsamara Amany Alatas yang berani mengungkapkan perasaan dan pendapatnya secara argumentatif. Mahasiswi semester VI Jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Paramadina ini secara lugas mengkritik sikap dan pendapat Wakil Ketua DPR yang kerap memojokkan KPK itu. Tak cuma lewat blog, Twitter, dan kolom di media online, Tsamara juga membuat lima video singkat bertajuk 5 Sesat Pikir Fahri Hamzah.

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini tergolong masih berusia sangat muda. Sosoknya yang energik dengan mengenakan baju merah dan sepatu merah yang sama dengan warna partainya menyapa Media Indonesia dengan penuh semangat. Pemudi yang masih terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Komunikasi di Universitas Paramadina Jakarta tersebut sering diperbincangkan namanya karena berani terjun ke dunia politik di usia muda. Berikut petikannya.

Di usia yang masih sangat muda, Anda berani terjun ke dunia politik. Apa alasannya?

Sebenarnya saya merasa bahwa kita itu merasa frustrasi dengan politik di Indonesia, maka kita tidak boleh terus membiarkan politik seperti itu. Kalau kita ingin politik Indonesia itu kemudian menjadi bersih, kita harus masuk ke politik untuk kemudian membersihkan orang-orang itu. Kalau misalnya kita masuk ke parlemen, saya membayangkan suatu fraksi masuk ke parlemen, misalnya fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masuk ke parlemen, lalu kemudian kita bekerja dengan benar, punya prestasi yang baik, mau mendengar aspirasi rakyat, memiliki semangat transparansi juga, akan ada standar yang di-set oleh PSI untuk fraksi-fraksi lainnya. Jika selama ini orang menganggap partai politik ini sama, tapi kalau ada yang berbeda di parlemen, nanti orang akan tahu, fraksi yang benar-benar bekerja di parlemen ya seperti itu seharusnya. Mau tidak mau, fraksi-fraksi lain kemudian akan tidak berpikir lagi untuk tidak bekerja serius, akhirnya kita juga akan menyebarkan kebajikan itu ke teman-teman kita di parlemen.

Mengapa anda memilih untuk masuk ke partai yang tergolong baru, bukan memilih partai yang sudah memiliki nama besar?

Orang selalu bertanya apakah saya tidak takut kalau nanti saya tidak terpilih di DPR? Perjuangan itu jangan setengah-setengah, saya percaya bahwa PSI bukan hanya sekadar partai politik yang baru dan bukan hanya organisasi yang baru PSI. PSI ialah orang baru dengan wajah-wajah baru, maka dengan itu saya merasa bahwa dengan wajah-wajah baru dengan memiliki idealisme yang sama, semangat yang sama, sehingga kalau kita masuk ke parlemen, kita membawa semangat yang baru, yaitu semangat perubahan.

Bagaimana Anda melihat partisipasi ataupun perhatian kalangan muda dalam dunia politik saat ini?

Kalau pandangan saya, sebenarnya tidak semua anak muda apatis dengan politik. Banyak anak muda yang tertarik politik, tapi seperti yang kita tahu bahwa politik itu selama ini dipandang sebagai sesuatu yang jauh untuk dicita-citakan, seolah-olah kalau bukan anak dari tokoh partai politik, bukan keluarga elite, bukan keluarga pengusaha kaya, itu susah sekali untuk terjun ke partai politik. Saya ingin sekali memberanikan diri untuk terjun ke politik agar dapat mematahkan stigma itu dan agar anak-anak muda yang lain bisa tahu kalau Tsamara saja bisa, kenapa saya gak bisa untuk terjun ke politik dan membawa perubahan di negeri ini.

Masalah apa yang menurut Anda menjadi penghambat terbesar dalam memajukan bangsa dan negara? Bagaimana mengatasinya?

Sebenarnya kalau dulu itu korupsi. Tapi kalau sekarang mencuat juga soal intoleransi, jadi ada 2 hal, yaitu korupsi dan intoleransi. Ini adalah 2 masalah besar yang kemudian harus kita atasi bersama-sama. Misalnya soal korupsi, yakni menjadi salah satu alasan kita tidak dapat mewujudkan sila kelima, yaitu keadilan sosial. Ya, karena dana pendidikan dikorupsi, infrastruktur dikorupsi, uang haji bahkan uang Alquran pun dikorupsi, dampaknya pun seperti jalanan hancur, anak-anak tidak dapat akses pendidikan yang baik dan itu semua berawal dari korupsi.

Kita harus menyelesaikan masalah dasar ini agar setiap sen yang keluar dari anggaran negara itu kembali ke rakyat. Yang kedua adalah masalah intoleransi, dimana kemudian kita menatap ke depan membahas kemajuan negara, tapi kita malah masih berkutat dengan ideologi negara terus. Itu seharusnya perdebatan yang dihentikan, kita harus meyakini bersama bahwa Pancasila adalah dasar negara kita sehingga ke depannya bagaimana cara-cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kita.

Cara mengatasinya sebenarnya kalau masalah korupsi itu ialah masalah yang sangat kompleks, yang pertama jelas kita memperkuat lembaga hukum yang jelas-jelas memberantas koruptor seperti KPK, lembaga kemudian jangan diperlemah, tetapi harus terus diperkuat agar ada efek jera kepada para koruptor ini sehingga mereka tahu da takut karena mereka merasa diawasi. Yang kedua kita harus terus mendorong transparansi apalagi di era keterbukaan ini. Kita harus tahu apa saja yang dilakukan oleh anggota DPR kita, apa yang dilakukan oleh gubernur kita, presiden kita dan lain-lain, maka kalau semakin transparan akan semakin sulit untuk korupsi, tentunya banyak hal lagi yang lebih krusial dari pada itu. Namun, kalau menurut pendapat saya, dua hal itu yang bisa kita dorong saat ini sebagai anak muda. Kalau masalah intoleransi, penerapan Pancasila itu tidak harus hanya sekadar menjadi doktrin, tapi harus bisa juga diimplementasikan dalam sistem pendidikan. Misalnya, kalau dengan cara-cara anak muda bisa dengan cara-cara yang dibuat fun, misalnya di dalam kelas dibuat sebuah proyek kelas tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, Persatuan Indonesia dan lain-lain, jadi mereka tidak hanya tahu Pancasila dengan kata-kata, tapi mereka mengimplementasikan itu dengan cara-cara yang nyata sehingga nanti kalau mereka sudah lulus sekolah atau kuliah mengerti bahwa Pancasila seperti itu.

Terkait dengan hak angket KPK, Anda terlihat sangat aktif untuk mencegahnya, bahkan Anda berani berdebat dengan salah satu anggota DPR, yaitu Fahri Hamzah. Apa yang mendasari sikap Anda itu?

Pertama adalah perdebatan itu terjadi dengan sangat natural dan tidak direncanakan. Beberapa hari terakhir saya berpikir kok Pak Fahri ini nyebelin ya karena setiap hari nge-tweet ngatain KPK, dan pada waktu itu gak sengaja aja lagi perjalanan ke rumah dan baca tweet Pak Fahri Hamzah yang lagi-lagi ngatain KPK, ya sudah saya mau mengungkapkan pandangan saya. Dari perdebatan itu, pelajaran yang bisa kutarik ialah tidak mendapatkan jawaban apa pun dari Pak Fahri Hamzah, pertama Pak Fahri tidak menjawab ketika kita bertemu di salah satu acara TV swasta, membatalkan acara di salah satu media online, jadi kita memang tidak pernah berdebat secara nyata terkait dengan isu KPK. Menurut saya, jangan dikecilkan isu ini hanya mengenai Tsamara dan Fahri Hamzah, tapi isunya besar tentang pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK dan menurut saya Pansel Angket KPK ini seharusnya ditunda bahkan kalau perlu dibubarkan, karena menurut saya, sangat berbahaya kalau ada institusi politik yang benar-benar mencampuri urusan institusi hukum di bidang penyidikan dan penyelidikan, apakah nanti Mahkamah Agung juga bisa diangket oleh DPR?

Banyak orang yang menganggap Anda terlalu dini /masih bau kencur untuk berpolitik. Bagaimana Anda menanggapinya?

Orang boleh meremehkan kita apa saja, tapi kita kemudian jangan terpaku dengan remehan-remehan orang itu. Kita harus ingat kenapa kita berada di dalam politik. Orang yang memuji kita anggap sebagai harapan yang tidak berubah menjadi kekecewaan nanti ke depannya. Orang yang membenci kita, kita anggap saja orang yang mencintai kita dengan cara yang berbeda. Mereka meremehkan kita ya silakan, tapi kita jangan meremehkan diri kita sebagai anak muda apalagi sampai kita tidak percaya diri. Para pendiri bangsa kita juga berjuang sejak muda, selama apa yang kita yakini itu benar dan selama membawa data, fakta, dan argumen maka kita jalan terus.

Apa cita-cita Anda dalam berpolitik?

Sebenarnya saya ingin menjadi Gubernur DKI Jakarta, makanya setiap akun sosial media saya, Tsamara DKI. Tapi untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta bukan sekadar omongan. Kita tahu menjadi Gubernur DKI Jakarta itu memiliki tantangan yang berat, makanya harus ada rekam jejak, dan setiap yang mau menjadi Gubernur DKI Jakarta harus memiliki rekam jejak yang jelas, caranya bagaimana yang saya pertama ingin masuk menjadi anggota DPRD DKI atau DPR, tapi saya ingin masuk ke sana karena agar semua orang tahu Tsamara rekam jejaknya di dunia politik seperti apa sehingga mendapatkan kepercayaan untuk menjadi gubernur. Saya selalu ingat kata-katanya Pak Ahok yang bilang, “Kalau kamu ingin tahu karakter seseorang, beri dia kekuasaan.” Nah, kita ingin tahu apakah kalau kita berkuasa kuat dan memperjuangkan antikorupsi dan antiintoleransi maka harus berada di dalam sistem, makanya saya ingin berada di dalam DPR untuk membuktikan bahwa saya benar-benar antikorupsi dan antiintoleransi, bukan hanya sekadar bicara di jalanan, bukan sekadar ngomong di sosial media. Saya ingin buktikan lewat nanti kinerja saya di DPR dan orang bisa melihat rekam jejak itu sehingga nantinya mereka bisa menyatakan bahwa ini layak menjadi Gubernur DKI.

Bagaimana Anda melihat Pemilu 2019 nanti?

Tahun 2019 itu sebenarnya menarik, akan ada partai-partai politik baru yang bertarung meskipun kita kembalikan ke masyrakat mau partai politik seperti apa yang ingin dipilih oleh masyarakat. Saya cukup optimis PSI akan mendapatkan tempat karena kita memiliki segmentasi yang berbeda yang mungkin selama ini kurang disasar partai politik lainnya adalah anak-anak muda, dan anak-anak mudanya itu kita tawarkan dengan anak-anak muda juga.

Kita ini adalah partai anak-anak muda, isinya anak-anak muda, kita ingin menyasar anak-anak muda untuk peduli politik bahkan terjun ke politik dengan bergabung dengan kita dan kita percaya di situlah nanti akan terbangun politik anak muda seperti di Prancis. Jadi sebenarnya 2019 saya ingin Indonesia paling tidak mencontoh Prancis karena di Prancis itu sekarang setengah dari parlemennya setelah Presiden Macron terpilih lewat partai barunya En Marche itu menjadi pemenang pemilu dan menguasai mayoritas parlemen, paling tidak di Indonesia kita bisa menjadi pemenang pemilu atau mungkin kita bisa masuk ke parlemen dengan parliamentary thereshold lebih besar dari yang ditentukan maka itu keren, dan seperti Prancis yang politik anak muda mengalami kebangkitan nanti di 2019. Kita juga berharap Presiden Jokowi bisa terpilih (lagi) untuk dapat meyelesaikan proyek-proyek infrastruktur kesehatan yang sekarang sedang dibangun.

Bagaimana Anda melihat UU Pemilu yang baru disahkan DPR?

Kalau dari parliamentary kita melihat tidak ada masalah dengan 4% itu karena kita cukup optimis. Kalau presidential threshold itu juga masih kita diskusikan. Tapi bagai kita apa pun nanti keputusannya, kita optimis menyongsong 2019 dengan modal yang kita miliki memang bukan modal uang yang besar, tapi modal kepercayaan masyarakat, yang kita rasa itu yang sangat krusial terkait keterpilihan anggota-anggota DPR kita nantinya. (Rizky Noor Alam/M-2)

Sumber: Media Indonesia

Eksklusif Tsamara Amany: DPR Sumber Masalah
Wawancara

Eksklusif Tsamara Amany: DPR Sumber Masalah

Tsamara Amany, politikus muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang belum lama ini bertengkar dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah seputar Panitia Khusus KPK, berkunjung ke kumparan.

Mahasiswi semester 6 Universitas Paramadina–ya, umurnya baru 21 tahun–yang mengagumi Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu berbincang berbagai hal, termasuk politik yang menjadi passion-nya, dengan kumparan. Berikut petikan wawancaranya.

Kenapa masuk ke politik?

Sebenarnya emang dari muda aku suka politik. Tsamara itu dari usia tiga tahunan pas Pilpres 1999 suka teriak-teriak di depan TV, “Gus Dur! Gus Dur!” Seneng banget sama Gus Dur (Abdurrahman Wahid).

Gue sih gak ngerti, pokoknya tertarik aja sama peristiwa politik. Nah, baru kepikiran untuk punya kontribusi, nulis, bisa mengawasi pemerintaham tahun 2014 pas Jokowi kepilih jadi presiden.

Aku magang di kantor Gubernur DKI Jakarta selama 4 bulan. Pas magang ikut bantu simplifikasi perizinan. Sama Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) diminta naikin izin usaha, supaya ranking indonesia di indeks kemudahan berbisnis World Bank itu naik.

Jadi kami simplifikasi izin itu, dari 165 hari jadi 43 hari dan 6 jam. Dan kami buat survei kemudahan berbisnis Jakarta. Kontribusinya ke Indonesia, Indonesia naik 16 peringkat dalam bidang pembukaan usaha. Waktu itu aku seneng banget, ngerasa punya kontribusi konkret.

Kalau jadi staf magang aja kita punya kontribusi seperti itu, bayangin nggak kalau kita punya jabatan politiknya. Jadi gubernurnya, wakil gubernurnya, jadi anggota DPR. Jadi kita andil dalam proses pengambilan keputusan. Kebijakannya bisa dirasakan oleh masyarakat banyak.

Tapi untuk berkontribusi buat masyarakat, banyak jalur lain. Lewat organisasi atau aktivitas sosial, misal. Kenapa pilih politik elektoral?

Sebenarnya pernah juga temen nanya, “Kan kalau pengen kontribusi ke pemerintahan, lu bisa jadi PNS? Atau lu bisa aja jadi staf pemerintahan. Misalnya staf presiden atau staf gubernur. Tapi kenapa lu milih politik elektoral?”

Karena menurut aku, masalah yang ada itu di DPR RI. DPR kurang mendengar aspirasi rakyat.

Sistem presidensiil kita nggak begitu presidensiil, dan presiden kadang suka tersandera karena banyaknya partai politik di DPR. DPR-nya mungkin terlalu banyak kepentingan sehingga presiden ikut tersandera.

Untuk mengubah Indonesia, untuk membikin keputusan yang lebih bermanfaat, ya harus dibenerin sumber masalahnya: DPR itu.

Kita nggak bisa menafikkan partai politik. Mesti masuk partai politik karena nggak ada anggota DPR (dari jalur) independen.

Aku percaya kita bisa masuk ke satu fraksi rame-rame anak muda semua. Dan anak mudanya idealis. Anak muda yang tahu mau ngapain kalau mereka di DPR. Kalau (misal) anak muda masuk DPR satu fraksi dan kerjanya bener.

Mungkin sulit, (PSI) belum sehebat partai-partai besar.

Tapi bekerja benar di DPR itu harus mendengar aspirasi rakyat, transparan saat kunjungan kerja. Nanti masyarakat akan melihat jika ada fraksi-fraksi yang nggak mendengar aspirasi mereka, yang mendengar dan memperjuangkan aspirasi mereka

Ada standar yang kami set (di PSI). Fraksi dan partai lain mungkin menganggap kami remeh. Tapi kalau kami tidak mengikuti standar ini, maka kami akan ditinggalkan masyarakat.

Apa yang ingin seorang Tsamara ubah dalam perpolitikan Indonesia?

Sebenarnya banyak, tapi kalau misal fokus ke isu yang sedang mencuat: korupsi.

Indonesia sudah masuk ke era keterbukaan informasi, meski kita nggak transparan transparan banget. Misal di DPR, kita tahu nggak sih setiap anggota DPR digaji berapa? Oke setelah kita tahu mereka digaji berapa, itu hak dia. Tapi kemudian ada uang reses. Harusnya ada laporan yang jelas terkait kunjungan-kunjungan DPR.

Kunjungan kerja ngehabisin uang berapa. Kunjungan kerja dua hari sampai seminggu kok sekalian jalan-jalan, ada yang sampai membawa keluarga. Kalau biaya sendiri nggak apa-apa, kalau pakai biaya negara itu jadi permasalahan. Itu semua harus dibuka ke publik–ada transparansi, harus tahu semuanya.

Di level nasional harus ada model e-budgeting. Kenapa? Karena masyarakat semakin sadar. Kita tahu Pak Jokowi pakai dana untuk infrastruktur, tol Trans-Sumatera, bangun jalan di Papua. Tapi kita kan nggak bisa lihat dengan detail anggaran Rp 2.000 triliun dipakai buat apa.

Jadi keterbukaan informasi menjadi penting. Kalau misalnya kita hanya meminta masyarakat partisipatif tanpa transparansi, ya masyarakat nggak bisa berpartisipasi. Karena itu jadinya semu.

Jika memang masyarakat diajak berpartisipasi di era transparansi, perlu ada transparansi yang jelas anggaran dipakai buat apa–anggaran anggota DPR dipakai buat apa, anggota DPR ngapain aja.

Jadi dalam demokrasi, kita nggak cuma sekadar memilih dan selesai. Kita harus ikut mengambil keputusan dan mengerti apa yang diawasi.

Ada bayangan akan sejauh apa melangkah di dunia politik?

Aku selalu set cita-cita yang tinggi. Aku ingin jadi Gubernur DKI Jakarta. Aku selalu bilang itu.

Kenapa jadi Gubernur DKI Jakarta? Orang bilang, kalau mau set cita-cita tinggi sekalian aja jadi Presiden RI.

Tapi aku ingin membawa perubahan buat kota kelahiranku dulu.

Ada yang bilang lagi, “Nanti kalau misalnya Jakarta nggak jadi ibu kota lagi karena ibu kota dipindah?”

Oh ya nggak apa-apa, aku tetep di Jakarta, jadi gubernur di Jakarta. Bagiku, sebelum membawa perubahan ke mana-mana, harus membawa perubahan di Jakarta dulu.

Gubernur Jakarta itu kalau mengambil keputusan bermanfaat banget–kalau keputusan yang diambil dengan niat melayani rakyat. Aku ingin sekali (bisa mengambil) keputusan penting, kebijakan-kebijakan penting, membangun sistem yang sudah dibangun dengan baik dan melanjutkannya–dirasakan oleh 10 juta rakyat Jakarta.

Aku kemudian menjadi rakyat Jakarta, menjadi pelayan jakarta, membantu kota kelahiran.

Tapi aku sadar, sekarang usiaku belum cukup. Untuk jadi gubernur, baru bisa (jika sudah) 30 tahun. Tapi itu nggak apa-apa sih, masih ada 10 tahun.

Karena pada akhirnya orang memilih, jadi kalau menjadi gubernur mesti punya rekam jejak. Apa rekam jejakku? Apa karena koar-koar nulis? Kan nggak cukup. Apa orang ini bersih, apa orang ini mampu menduduki, (harus diuji lebih dulu).

Nah yang aku pikirkan sekarang adalah, apakah aku akan mencalonkan diri menjadi anggota DPRD DKI atau anggota DPR RI lebih dulu? Karena dengan begitu masyarakat bisa melihat apakah ketika aku menjadi anggota DPRD dan DPR RI nanti, kerjaku bagus, nggak? Bisa mendengar aspirasi rakyat, nggak? Apa jangan-jangan sama dengan politikus-politikus lain?

Di sanalah (DPRD atau DPR) aku ingin membangun rekam jejak. Agar ketika aku nanti mau mencalonkan menjadi Gubernur DKI, orang sudah tahu, ‘Oh iya, dia antikorupsi kok, dia transparan kok soal pekerjaannya. Dia kalau waktu reses ketemu rakyat kok, nggak jalan-jalan pakai uang reses.’

Pengen juga nerapin eksperimen politik yang asyik, misalnya bikin fundraising. Dengan fundraising, kita minta uang sama masyarakat untuk membiayai kita berpolitik, membiayai kita mencalonkan.

Jadi mau nggak mau kita dipaksa menjelaskan ke masyarakat tentang visi misi kita, tentang program kita. Karena kalau kita minta suara ke masyarakat mesti jelas, apalagi minta masyarakat membiayai kita.

Bagaimana komentar teman-teman kamu ketika kamu memutuskan terjun ke politik? Apa sempat khawatir disebut haus kekuasaan?

Nggak sih, temen-temen aku support. Banyak yang mungkin berbeda pandangan secara politik sama aku. Tapi bagi mereka, ini bukan masalah pandangan politik, namun memang setiap anak muda mesti punya sikap politik.

Mau bela siapapun ya itu hak pribadi. Tapi anak muda harusnya nggak berdiam diri. Harus berbicara.

Sumber: Kumparan

 

Mahatma Gandhi (1869-1948) Dipilih Isyana Bagoes Oka
Wawancara

Mahatma Gandhi (1869-1948) Dipilih Isyana Bagoes Oka

Gandhi dikenal karena perjuangannya membangun solidaritas keberagaman. Perjuangan tanpa kekerasan bisa membawa perubahan.

Wajahnya sering menghiasi layar kaca. Namun, setelah hampir sepuluh tahun berkarier sebagai pembawa acara berita di berbagai stasiun televisi swasta, Isyana Bagoes Oka, 37 tahun, memutuskan undur diri dan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia.

“Kami berpegang pada kebajikan dan keragaman. Ini sejalan dengan ajaran mendiang nenek saya,” ujarnya.

Sejak kecil, Isyana diajarkan neneknya, Gedong Bagoes Oka, dengan nilai-nilai kebajikan yang diusung Mohandas Karamchand Gandhi, atau lebih dikenal dengan Mahatma Gandhi.

Gandhi lahir di Porbandar, Gujarat, India, pada 2 Oktober 1869. Dia terlibat dalam proses kemerdekaan India dari Kerajaan Britania Raya dengan berpegang pada prinsip ahimsa (antikekerasan), hartal (pembangkangan sipil), satyagraha (nonkooperatif dengan musuh), dan swadeshi (berdiri di kaki sendiri). Ajaran-ajarannya kemudian menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Gandhi juga memperkenalkan Tujuh Dosa Sosial: politik tanpa prinsip, bisnis tanpa moralitas, pengetahuan tanpa karakter, sains tanpa kemanusiaan, kaya tanpa kerja, kenikmatan tanpa hati nurani, dan ibadah tanpa pengorbanan diri.

Isyana menganggap Gandhi sebagai inspirator dan sedikit-banyak membawa pengaruh pada kehidupannya. Berikut penuturannya.

Bagaimana mula mengenal Gandhi?

Mendiang nenek saya menerapkan prinsip-prinsip dan ajaran Gandhi. Bahkan nenek saya, sebelum saya lahir, mendirikan Ashram Gandhi. Namanya Gedong Gandhi Ashram di Candidasa, Bali. Ini adalah pusat pendidikan dan pengalaman ajaran Gandhi. Sejak kecil, setiap saya pulang ke Bali, prinsip itu diterapkan.

Dan masih melekat sampai sekarang?

Ajaran itu diterapkan sejak kecil. Yang paling saya ingat, pada dinding di Ashram yang nenek saya dirikan, ada foto wajah Gandhi di sebelah kiri dan ajaran Tujuh Dosa Sosial menurut Gandhi di sebelah kanan. Sebagai anak kecil, ketika lihat sesuatu pasti akan teringat terus. Sekarang saya justru lebih ingat ajaran itu dalam bahasa Inggris, karena tulisan di sana pakai bahasa Inggris.

Apa yang paling diingat dari ajaran Gandhi?

Antikekerasan. Ahimsa mengajarkan kita bagaimana memahami perbedaan, konflik, tanpa menggunakan kekerasan tapi cinta. Gandhi menentang segala bentuk kekerasan, termasuk diskriminasi ras, agama, dan warna kulit. Ingat, dia menentang politik apartheid sewaktu di Afrika Selatan tanpa kekerasan. Di sini dia mengajarkan bagaimana kejahatan bisa diperangi bukan dengan kekerasan. Ini bukannya tanpa senjata, tapi sebenarnya justru itu senjatanya; tanpa kekerasan.

Adakah hubungannya dengan keputusan Anda terjun ke politik?

Oh bukan, bukan karena itu. Selama ini banyak orang berpikir politik itu kotor, jahat, tidak baik. Kalau semua berpikiran seperti itu, sampai kapan pun akan begitu, tidak akan berubah. Makanya, menurut saya, semakin banyak orang dengan tujuan politik yang baik bergabung, itu akan semakin baik.

Anda akan menerapkan ajaran Gandhi di politik?

Saya ingin menerapkan nilai-nilai itu dalam perjalanan politik saya. Dalam quote-nya Gandhi, Tujuh Dosa Sosial, di antaranya ada Politik Tanpa Prinsip. Politik itu harus mewakili setiap orang. Indonesia beragam dengan suku bangsa, nggak bisa dipaksa menjadi satu. Memahami keragaman sangat penting. Kembali ke prinsip antikekerasan, selama ini di Indonesia kebanyakan menyikapi keberagaman dengan kekerasan.

Sumber Historia