Bawaslu Bisa Dipidana Karena Membuat Putusan Tanpa Dasar kepada PSI
Opini

Bawaslu Bisa Dipidana Karena Membuat Putusan Tanpa Dasar kepada PSI

Oleh: Teddy Gusnaidi

Bawaslu menyatakan bahwa mereka menemukan indikasi pelanggaran iklan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam pemasangan iklan yang dimuat di surat kabar Jawa Pos pada 23 April 2018.

Bawaslu mengatakan pelanggaran PSI berkaitan dengan dugaan kampanye di luar jadwal. Kini Bawaslu akan memutuskan apakah PSI melanggar kampanye atau tidak?

Ketika Bawaslu memutuskan bahwa PSI tidak terbukti melanggar, maka PSI bisa perkarakan Bawaslu baik secara lembaga maupun secara perorangan baik ke DKPP maupun ke pihak kepolisian.

Loh! Kenapa Bawaslu dilaporkan padahal Bawaslu memutuskan PSI tidak melanggar? Karena putusan Bawaslu itu bukan lagi hal yang utama, karena ketika Bawaslu memproses artinya mereka menemukan pelanggaran, cuma mau diperdalam lagi, maka disebut dugaan pelanggaran.

Seharusnya dalam kasus PSI, Bawaslu harusnya menyatakan bahwa apa yang dilakukan PSI tidak ada dugaan pelanggaran sehingga tidak perlu di proses. Tapi Bawaslu malah memproses, sehingga merugikan PSI.

Padahal tidak ada dasar hukumnya sama sekali Bawaslu memproses. Apalagi jika nanti Bawaslu menyatakan bahwa PSI terbukti bersalah, maka Bawaslu sudah melakukan 2 kesalahan fatal.

Pertama melakukan proses tanpa dasar hukum dan membuat putusan berdasarkan dasar hukum ilegal. Ini makin berbahaya, karena putusan terhadap PSI tidak main-main, yaitu pidana.

Saya jelaskan di sini berdasarkan UU Pemilu..

Berdasarkan UU 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) bahwa kampanye yang dilarang dilakukan di Luar Masa Kampanye Pemilu itu adalah:

Pertama, Kampanye yang dilakukan ketika sudah ada calon Presiden dan calon wakil Presiden resmi. Kedua, Kampanye yang dilakukan ketika sudah ada calon resmi anggota DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/kota.

Jadi ketika belum ada calon resmi, masih bakal calon, tidak masuk dalam kategori larangan. KPU tidak punya dasar hukum melarang Partai politik dan siapapun ketika belum ada calon resmi untuk berkampanye di media.

Selanjutnya, berdasarkan UU 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) bahwa kampanye yang dilarang dilakukan di Luar Masa Kampanye Pemilu jika materi kampanyenya meliputi:

Pertama, visi misi dan Program Pasangan Calon untuk kampanye pemilu Presiden dan wakil Presiden. Kedua, visi, misi, dan program partai politik untuk partai politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.

Pada point ini jelas bahwa pertama untuk kampanye Pilpres, materi kampanye adalah visi misi dan Program capres cawapres.

Jadi kalau visi misi dan program partai politik ketika disampaikan oleh Partai politik bahkan oleh capres cawapres (ketika sudah resmi jadi capres cawapres bukan lagi bakal calon) melalui iklan di media dan sebagainya boleh. Lalu kedua, untuk kampanye, Calon legislatif tidak boleh kampanyekan visi misi dan program partai politik di luar masa kampanye, tapi jika dilakukan oleh Partai politik, tidak ada larangannya!

Bahkan media pun terikat dengan UU Pemilu untuk kampanye hanya pada point yang saya jelaskan di atas. Jadi kalau ada Partai Politik setiap jam muncul iklannya di TV, setiap hari muncul di koran, setiap hari ada di media online, tidak ada larangannya.

Bahkan media boleh memilih untuk menerima iklan yang mana, mereka tidak terikat harus adil, mereka terikat harus adil untuk kampanye yang sudah saya jelaskan diatas.

Ini bukan soal PSI saja…, karena dengan Bawaslu bersikap seperti ini, maka Partai politik peserta Pemilu lainnya akan menjadi korban selanjutnya. Menjadi korban atas ketidakpahaman Bawaslu.

Ini sangat berbahaya bagi Pemilu 2019 jika penyelenggara pemilu tidak paham UU Pemilu. Sebaiknya Bawaslu mulai berbenah dan intropeksi ke dalam sebelum semuanya terlambat karena membuat kerusakan yang lebih besar dalam Pemilu 2019.

* Teddy Gusnaidi, Pengamat Politik

Sumber

11 Relevansi Pemikiran KH Wahab Hasbullah dari Nasionalisme Sampai Melawan Radikalisme
Opini

11 Relevansi Pemikiran KH Wahab Hasbullah dari Nasionalisme Sampai Melawan Radikalisme

Oleh: Mohamad Guntur Romli

KH Abdul Wahab Hasbullah (1888-1971) adalah salah seorang Pahlawan Nasional Indonesia dari kalangan umat Islam. Beliau meletakkan dasar kebangsaan Indonesia dalam doktrin keislaman melalui slogan beliau yang terkenal hubbul wathan minal iman (cinta tanah air adalah bagian dari iman). Beliau adalah Perintis, Penggerak dan Pendiri Nahdlatul Ulama (NU) ormas Islam moderat terbesar di Indonesia dan dunia dari jumlah pengikut. Beliau adalah santri, kiai, ulama, pejuang, pedagang, politisi, tokoh pers, tokoh pendidikan, tokoh kepemudaan yang warisan perjuangannya hingga saat ini masih abadi di Indonesia.

Berikut 11 relevansi perjuangan KH Wahab Hasbullah yang melintasi ruang dan waktu yang hingga saat ini masih relevan dan urgen untuk tetap dilestarikan:

1. Kiai Wahab adalah Peletak, Penyelaras dan Perangkai Dua Dasar Kebangsaan dan Keagamaan; Keindonesiaan dan Keislaman. Kiai Wahab meletakkan dasar nasionalisme (kebangsaan), patriotisme (cinta dan bela tanah air) bagi umat Islam di Indonesia dengan slogan “hubbul wathan minal Iman” (cinta tanah air bagian dari iman), sehingga relasi agama-negara, Islam-Indonesia, keislaman-kebangsaan, musyawarah-demokrasi alih-alih dipertentangkan (seperti yg dilakukan oleh kelompok Islam radikal dan nasionalis ekstrim) namun melalui Kiai Wahab dua dasar ini saling memperkuat, melengkapi dan harmonis, tidak bisa dipisahkan, ibarat dua sisi mata uang yang tidak boleh hilang. Inilah politik jalan tengah Kiai Wahab yang memadukan agama dan nasionalisme, Islam dan Indonesia.

2. Kiai Wahab adalah nasionalis dan patriot sejati dari kalangan santri. Sebagai muslim, santri, kiai dan ulama, KH Wahab sejak awal telah memikirkan dan memperjuangkan kemerdekaan dan kebangkitan tanah air ini dengan membangun (a) Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) tahun 1916, organisasi yang memperjuangkan pendidikan plus organisasi kemasyarakatan yang sudah berdiri di beberapa wilayah saat itu dan (b) Syubbanul Wathan (Pemuda Tanah Air) tahun 1924. Dua organisasi berwatak kebangsaan dari kalangan santri ini adalah bukti nyata kalangan santri (Kiai Wahab, Kiai Mas Mansur, Kiai Dahlan Achyad, Kiai Mas Alwi, Kiai Ubaid dan tokoh-tokoh Islam lainnya saat itu) adalah nasionalis sejati, sebelum Sumpah Pemuda tahun 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Kiai Wahab adalah pejuang dan pembela Kemerdekaan, yang terlibat aktif dalam konfrontasi fisik dan kultural yang melawan penjajah baik Belanda dan Jepang sejak sebelum Kemerdekaan dan pembelaan terhadap Kemerdekaan Indonesia, ketika Sekutu akan menjajah kembali Indonesia pada pertemuan 21-22 Oktober 1945, Kiai Wahab adalah sosok yang aktif mengumpulkan para kiai yang dikomando oleh KH Hasyim Asy’ari mengeluarkan Resolusi Jihad yang melahirkan Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, yang memantik perlawanan rakyat Indonesia terhadap sekutu di seluruh wilayah Indonesia.

3. Kiai Wahab adalah Penyusun Lagu Kebangsaan dari kalangan santri, Syubbanul Wathan (Pemuda Tanah Air) tahun 1934 dalam bahasa Arab yang liriknya mengajak putra-putra bangsa bangkit dan bergerak, berjuang dan membela negeri yang merupakan implementasi ajaran agama karena cinta tanah air adalah bagian dari iman (Hubbul Wathan Minal Iman).. Ya Lal Wathan Ya Lal Wathan.. Hubbul Wathan minal iman… Dalam lirik tersebut juga disebutkan dengan jelas Indonesia Negeriku (Indunisia Biladi)–ini pada tahun 1934! Bandingkan dengan Indonesia Raya yang dikarang oleh WR Supratman tahun 1924, pertama kali diperdengarkan melodinya pada Sumpah Pemuda tahun 1928, karena menggunakan bahasa Indonesia, liriknya dilarang oleh Belanda karena ada “Indonesia raya.. merdeka.. merdeka” pernah diganti “Indonesia mulia”. Namun karena lagu Ya Lal Wathan menggunakan bahasa Arab, maka bisa bebas dilagukan karena penjajah (baik Belanda dan Jepang) tidak paham bahasa Arab.

4. Kiai Wahab adalah Pendiri dan Penggerak “NU Struktural” karena menjadi “NU kultural” bagi Kiai Wahab tidak lah cukup, harus menjadi NU struktural, beliau lah sutradara, maestro, kondaktor, motor, penggerak (muharrik), aktor Intelektual, perintis, pendiri NU Struktural, stlah sebelumnya kaum tradisionalis hanya cukup merawat tradisi dalam masyarakat dan pesantren, Kiai Wahab mencerahkan dan menyadarkan pentingnya struktur dan organisasi bagi kaum kultural, artinya jamaah harus memiliki Jam’iyyah (organisasi, struktur) ini sesuai dgn ucapan Imam Ali Karramallahu wajhah, Al-haqqu bila nidzamin qad yaghlibuhul bathilu bi nidzamin (Kebenaran tanpa organisasi/struktur bisa dikalahkan oleh kebetulan yg tersetruktur).

5. Kiai Wahab adalah tokoh yang melihat pentingnya kemandirian dan pertumbuhan ekonomi, melalui organisasi yang pernah ia bangun Nahdlatut Tujjar (Kebangkitan Pedagang) tahun 1918, selain ulama, Kiai Wahab juga pengusaha, pada zamannya memiliki biro perjalanan haji, pedagang, atau sistem bagi hasil. Dengan kemandirian ekonomi Kiai Wahab menghidupkan organisasi NU. (Rumah beliau baik di Surabaya dan Pesantrennya di Tambakberas menjadi pusat kegiatan organisasi-organisasi yang menjadi cikal bakal NU dan Jam’iyyah NU itu sendiri).

6. Kiai Wahab adalah tokoh pendidikan melalui lembaga pesantren Tambakberas, Jombang yang merupakan salah satu pesantren terbesar di Indonesia, demikian juga madrasah-madrasah Nahdlatul Wathan yang pada zamannya dibangun di beberapa wilayah yang nantinya menjadi cikal bakal Nahdlatul Ulama.

7. Kiai Wahab adalah tokoh pemuda, yang juga melihat pentingnya peran dan organisasi pemuda dengan mendirikan Syubbanul Wathan (Pemuda Tanah Air) tahun 1924 dan Ansor Nahdlatoel Oelama (ANO) tahun 1934. Dalam perjuangannya, Kiai Wahab melibatkan tokoh-tokoh pemuda di zamannya baik di NU, Pemuda NU (Ansor) dan pers, seperti Wahid Hasyim, Mahfudz Siddiq, Hasan Gipo, Abdullah Ubaid, Thohir Bakri, Achmad Barawi, Saifudin Zuhri, Subhan ZE, Idham Cholid, dll

8. Kiai Wahab adalah tokoh pers, yang memandang pentingnya media sebagai syiar dan pembentuk opini publik melalui media yang ia bangun melalui mesin cetak yang berada di gedung PBNU saat itu di Surabaya yang menerbitkan media resmi NU, seperti Swara Nahdlatoel Oelama (1927, aksara Arab Pegon berbahasa Jawa), Oetoesan Nahdlatoel Oelama (1928, Latin Melayu), Berita Nahdlatoel Oelama (1931, Latin, Melayu), Soeloeh Perdjuangan, Swara Ansor NO. Yang selanjutnya akan lahir Duta Masyarakat dll.

9. Kiai Wahab adalah tokoh yang melihat pentingnya kekuatan ide, visi, gagasan, pemikiran melalui lembaga diskusi pemikiran yang ia pernah bangun seperti Tashwirul Afkar (Formulasi Gagasan) tahun 1919 dan Islamic Studi Club Tahun 1920 bersama dr Soetomo (Pendiri Budi Oetomo). Kebangkitan pemikiran (afkar), diskusi, musyawarah hingga debat merupakan karakter yang membentuk keilmuan Kiai Wahab yang menjadikan beliau pribadi yang luwes, luas, bijak, arif, toleran, lembut dan mengayomi, jauh dari sifat diktator, menang sendiri, ekstrim, egois dan lain-lainnya.

10. Kiai Wahab adalah politisi yang menjadikan politik sebagai instrumen–dalam bahasa Gus Dur–“memperjuangkan nasib orang banyak”, yang terinspirasi dari kaidah fiqih tasharruful imam ala ra’iyyah manuthun bil mashlahah (kebijakan pemimpin atas rakyatnya berdasarkan kemaslahatan rakyat). Dalam sejarahnya NU pernah menjadi parpol politik yang lagi-lagi memperkuat aspirasi politik jalan tengah (nasionalisme ala santri) yang tetap memperkuat dasar Islam dan kebangsaan Indonesia di tengah pertentangan kubu-kubu politik nasionalis ekstrim, sosialis, komunis, Islam radikal. Kiai Wahab menampilkan sosok politisi yang luwes, tidak radikal dan ekstrim, akomodartif-korektif (meskipun masuk dalam koalisi Parlemen tetap mengoreksi dan memperbaharui kebijakan-kebijakan negara), Kiai Wahab mampu membedakan antara prinsip dan strategi dalam politik, salah satu contoh meskipun secara prinsip Kiai Wahab tidak pernah setuju dengan komunisme dan politik PKI, tapi Kiai Wahab tetap memutuskan dalam koalisi pemerintahan yang di dalamnya ada PKI agar kebijakan-kebijakan yang terkait agama tidak jatuh ke tangan mereka. Dan dari dalam, Kiai Wahab melakukan koreksi dan mempengaruhi Soekarno dalam kebijakan-kebijakannya. Karena sikap ini, Kiai Wahab dan politik NU saat itu sering dicemooh sebagai politik oportunis, beliau diledek “Kiai Orla”, “Kiai Nasakom” namun beliau selalu tabah dan menjawab “Nabi Muhammad dalam perjuangannya bahkan dituduh gila, saya belum dituduh orang gila”, namun dengan keluwesan, sikap akomodartif-korektif, serta membedakan yang prinsip dan strategi, Kiai Wahab menyelamatkan peran politik NU yang tetap setiap pada dasar dan perjuangan negara tidak pernah memberontak seperti kubu-kubu aliran politik lain. Terbukti juga dalam kemelut PKI pada pertemuan tahun 60an, Kiai Wahab dan NU menjadi garda terdepan menentang organisasi dan pengikut PKI, sebagaimana ketegasan Kiai Wahab dan NU melawan pemberontakan Darul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesian(TII) bentukan Kartosuwiryo pada tahun 50an sebagai pembelaan Kiai Wahab dan NU terhadap dasar negara dan Republik Indonesia serta Pemerintahan yang sah. Dalam mengambil keputusan politiknya Kiai Wahab menggunakan kaidah fiqih misalnya yang membuat beliau luwes, tidak ekstrim dan tidak patah arang dalam berpolitik karena terinspirasi kaidah mala yudraku kulluhu la yutraku kulluhu (Yang tidak bisa diperoleh semua, jangan ditinggalkan semuanya), saat membela pemerintahan yang sah Soekarno beliau menggunakan qiyas (analogi) pemerintahan sebagai “wali hakim” dalam doktrin fiqih yang sah, demikian pula kaidah dar’ul mafasid muqaddam ala jalbil mashalih (mendahulukan menolak kerusakan daripada mengambil manfaat) dan Al-Khuruj minal khilaf mustahabb (keluar dari konflik dianjurkan) dalam melihat polemik, pertentangan serta pemberontakan politik saat itu.

11. Kiai Wahab adalah cerminan dari karakter muslim NU, muslim Nusantara, Muslim Indonesia yang toleran (tasamuh), moderat (tawassuth), adil dan konsisten (i’tidal), berimbang, tidak ekstrim (tawazun) dan senantiasa menyerukan pada kebaikan dan mencegah kemungkaran (al-amr bil ma’ruf wan nahyi anil munkar).

Tulisan ini berasal dari ide-ide yang disampaikan dalam Diskusi Publik dan Launching Kelas Pemikiran KH Wahab Hasbullah (KPMW) yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Alumni Bahrul Ulum Cabang Ibu Kota (HIMABI) di Ciputat, Sabtu 5 April 2018.

Mohamad Guntur Romli, kader NU dan Ansor yang menjadi Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Membangun Kesadaran Kritis Yang Konstruktif
Opini

Membangun Kesadaran Kritis Yang Konstruktif

Oleh: Jeffrie Geovanie

Semakin dekat waktunya dengan pemilihan umum (Pemilu) akan semakin banyak bermunculan isu-isu politik di ranah publik, baik yang positif maupun negatif. Membangun kesadaran kritis yang konstruktif menjadi keniscayaan untuk membangun peradaban.

Kalau kita cermati, isu yang muncul pada saat menjelang Pemilu 2014 lalu, direproduksi dengan sedikit modifikasi, dan disebarluaskan kembali dengan tujuan untuk mempengaruhi opini publik, yang paling menonjol misalnya soal antek asing (terutama China), kriminalisasi ulama, dan kebangkitan komunisme.

Mengapa isu-isu bernuansa ideologis ini dimunculkan, diduga kuat karena adanya kompetitor petahana yang mengalami krisis kepercayaan. Kepercayaan diri seorang kandidat muncul pada saat memiliki visi dan misi yang jelas dan dengan itu ia mampu meyakinkan masyarakat. Absennya visi dan misi akan menjadikan kandidat kehilangan kepercayaan, dan untuk tetap eksis di arena kandidasi, cara yang ditempuh adalah dengan menyebarkan isu-isu negatif yang bertujuan untuk mendiskreditkan sang petahana.

Yang membuat kita prihatin, masih banyak kalangan yang termakan isu-isu negatif disebabkan karena kurang piknik (baca: minimnya wawasan dan pergaulan), atau mungkin karena memiliki kepentingan yang sama dengan sang penyebar isu, lantas serta merta ikut serta menyebarluaskan isu tersebut tanpa klarifikasi dan sensor.

Padahal, semakin banyak isu negatif disebarluaskan, akan semakin sulit bagi kita untuk menanggulangi daya rusaknya. Isu negatif bagaikan wabah gizi buruk yang menghambat kesehatan masyarakat.

Daya rusak isu negatif di tengah-tengah masyarakat seperti api membakar jerami di musin panas, cepat meluas dan sulit dikendalikan. Kalau pun bisa dikendalikan atau dimatikan apinya, akan tetap meninggalkan residu yang tidak bisa dihilangkan, entah berupa jelaga atau pencemaran udara dan lingkungan sekitarnya.

Janganlah hanya demi meraih kekuasaan politik sesaat, kita korbankan peradaban. Cara-cara berpolitik yang sehat hilang di tengah-tengah upaya membangun sistem yang demokratis, adil, dan beradab.

Dalam menghadapi fenomena seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah membangun kesadaran kritis masyarakat melalui beragam cara, misalnya melalui pendidikan literasi secara massal. Literasi tidak hanya membaca dan menulis, tapi juga cara berpikir dan bersikap yang didasarkan pada sumber-sumber informasi yang benar dan akurat.

Di era sekarang, sumber-sumber informasi makin beragam, selain cetak juga visual, digital, dan auditori yang semuanya harus dicerna secara kritis, disandingkan satu sama lain sehingga kita bisa dengan mudah mengetahui mana lebih partut dipercaya dan dicerna sebagai sumber informasi yang sehat dan konstruktif.

Banyak komponen pendidikan literasi yang perlu dikembangkan, selain literasi informasi, yang juga penting adalah literasi budaya. Keragaman budaya yang menjadi keunggulan bangsa kita harus dijaga dengan cara menumbuhkan kesadaran hidup bersama yang harus terus-menerus diperkokoh melalui pendidikan literasi budaya.

Pendidikan literasi bisa dimulai dari lingkungan keluarga, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan lain-lain, juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan ruang publik dengan menuliskan pesan-pesan yang konstruktif.

Seluruh komponen masyarakat, terutama kekuatan civil society harus bergerak bersama-sama melalakukan upaya yang konstruktif untuk meningkatkan kesadaran literasi publik.

Cara lain adalah dengan membudayakan “saling nasihat-menasihati dalam kebenaran” (tawashau bilhaq). Setiap menemukan siapa pun di antara teman/saudara/handaitolan yang menyebarkan isu negatif kita ingatkan untuk menariknya kembali dengan memaparkan dampak-dampak negatifnya jika terus dilakukan.

Residu yang ditinggalkan isu negatif akan merusak cara berpikir dan bertindak generasi baru yang belum memahami dunia politik secara komprehensif. Politik dianggap sebagai dunia yang terbiasa dengan isu negatif, dan pada giliran berikutnya akan menumbuhkan apatisme. Demokratisasi yang terus menerus kita bangun akan mengalami erosi kepercayaan di mata masyarakat, terutama kaum mudanya.

Residu negatif yang sudah berkembang hanya bisa diminimalisasi dengan membalik arah, yakni menyebar berita positif sebanyak-banyaknya. Kebalikan dari isu negatif, penyebaran berita positif akan menumbuhkan optimisme dan semangat bekerja untuk kebaikan bersama.

Membangun kesadaran kritis menjadi tuntutan yang niscaya jika kita menginginkan terbangunnya sistem demokrasi yang sehat dan konstruktif bagi masa depan peradaban politik kita. Karena itu, kesadaran kritis yang dibangun tidak sekadar kritis pada setiap fenomena yang ada di sekitar kita. Kesadaran kritis yang kita butuhkan adalah yang konstruktif bagi peradaban politik kita kini dan mendatang.

Jeffrie Geovanie
http://jeffriegeovanie.com
Anggota MPR RI 2014-2019

Sumber

Hai Bro-Sis PSI, Ada yang Bisa Dipelajari dari Perancis dan India
Opini

Hai Bro-Sis PSI, Ada yang Bisa Dipelajari dari Perancis dan India

Rian Ernest punya sejumlah kesamaan dengan “bos” barunya, Grace Natalie. Keduanya memasuki dunia politik di usia yang tergolong muda. Grace berumur 32 saat didapuk sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sementara Rian berusia dua tahun lebih muda dari Grace saat menjadi anggota PSI.

Baik Rian dan Grace mengaku mengagumi Presiden Joko Widodo dan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Kiprah Jokowi dan Basuki menginspirasi pengacara dan presenter televisi itu berani menjadi politisi.

Sejak ditugaskan PSI menjadi bakal calon legislatif (bacaleg), Rian rajin menyambangi masyarakat Jakarta Timur, daerah pemilihan (Dapil) yang mesti dimenangkannya pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 nanti. Kepada Tirto, Rian mengatakan sudah “blusukan di gang-gang sempit yang ada di Jakarta Timur” sebanyak 30 kali.

“Saya enggak kasih duit, yang saya kasih itu kartu nama, nomor WhatsApp pribadi. Itu cara baru, mudah-mudahan efektif. Mereka bilang yang penting kalau saya terpilih mereka masih bisa menghubungi saya. Jangan menghilang,” ujar Rian.

Cara baru dalam berpolitik selalu dijadikan PSI sebagai daya tawar bagi calon pemilihnya. Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni menyatakan daya tawar itu ditegaskan melalui cara PSI menggandeng anak-anak muda menjadi pengurus partai. Raja mengklaim 70 persen pengurus PSI berusia di bawah 30.

Selain itu, untuk mendapatkan kandidat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), PSI menyeleksi caleg secara terbuka dengan syarat si pendaftar harus anti-korupsi dan memegang nilai toleransi. Sedangkan untuk menghimpun dana partai, PSI menggunakan skema crowdfunding.

“Logikanya, kami memilih seorang (caleg) terbaik yang akan merepresentasikan rakyat enggak bisa dilakukan dalam ruang-ruang gelap, negosiasi yang tidak diketahui publik. Ini bagian dari diferensiasi yang coba kami ungkapkan,” ujar Raja.

Berkaca pada India
Dalam ranah politik di Indonesia, PSI bisa saja mengklaim menjadi yang pertama. Namun, gagasan yang dicanangkan dan praktik yang dilakukan PSI sebenarnya mirip dengan dua partai di luar Indonesia yang didirikan lebih dahulu ketimbang PSI.

Aam Aadmi Party (AAP) didirikan secara resmi pada November 2012 di India dengan target memenangkan Pemilu Legislatif Delhi 2013. Lahir dari gerakan protes India Melawan Korupsi (IAC), AAP getol menjadikan pemberantasan korupsi sebagai bahan kampanye.

Pendiri AAP Arvind Kejriwal merupakan pegiat anti-korupsi di India. The New Yorker melansir Kejriwal mendirikan Parivartan, sejenis lembaga swadaya masyarakat yang berhasil menggolkan penggunaan hak atas informasi, khususnya untuk melawan korupsi, pada 2000.

Lalu, pada 2007, Kejriwal menuntut pemerintah India membentuk lembaga pemberantasan korupsi baru yang disebut Lokpal. Kejriwal pun mengorganisasi aksi massa untuk memprotes penyelewengan dana Commonwealth Games, pesta olahraga negara persemakmuran Inggris, yang diselenggarakan India pada 2010.

Setiap tahun, Transparency International merilis indeks persepsi korupsi dengan rentang 0-100 untuk setiap negara. Semakin kecil nilai indeks, negara tersebut semakin korup. Pada 2009, Transparency International menempatkan India di urutan ke-94. Sedangkan pada 2017, India berada di urutan ke-81 dengan nilai indeks sebesar 40, sedikit lebih besar dari Indonesia nilai indeksnya sebesar 37.

“Itu sudah mengkristal, bahwa partai-partai dan sistem secara keseluruhan telah korup sehingga mereka tidak akan berhenti (korup) kecuali ditantang orang-orang jujur dalam pemilu,” ujar Prashnant Bhushan, salah satu pendiri AAP, kepada Washington Post pada Desember 2013.

Di AAP sendiri, untuk menjadi caleg, seorang bakal caleg mesti melewati tahapan seleksi berkas dan wawancara serta diperiksa catatan kriminal dan kepopulerannya di masyarakat. Menurut Kejriwal, seleksi tersebut dilakukan guna memastikan caleg yang diusung AAP bersih dan tidak ada dua bacaleg berasal dari keluarga yang sama.

Bercermin pada Perancis
Empat tahun berikutnya, 6.500 kilometer jauhnya dari Delhi, seorang laki-laki berumur 38 mendirikan partai En Marche! di Amiens, Perancis. Emmanuel Macron, laki-laki itu, adalah bankir yang kemudian menjadi Menteri Ekonomi, Industri, dan Digital di era kepresidenan Francois Hollande.

Berambisi menjadi presiden, Macron mengundurkan diri dari jabatan menteri dan kemudian berusaha membawa En Marche! memenangkan pileg pada Juni 2017. Dengan memiliki kursi mayoritas, Macron bisa leluasa menggolkan peraturan.

L’express melansir bahwa En Marche! mengharuskan kandidat calegnya meninggalkan partai lama jika ingin diusung. Macron juga menetapkan caleg En Marche! mesti bersih dari catatan kriminal dan menjunjung pluralitas sebagaimana dicita-citakan partainya.

Anealla Safdar dan Ahmed El Amraoui melaporkan untuk Aljazeera bahwa pengangguran menjadi isu utama yang diperhatikan para pemilih di Perancis. Tingkat pengangguran di Perancis mencapai sekitar 10 persen, dua kali lebih tinggi dari Jerman dan Inggris serta lebih tinggi dari rata-rata tingkat pengangguran di negara-negara anggota Uni Eropa. Angka itu pun tidak pernah turun hingga 9 persen sejak krisis ekonomi 2008.

Selain itu, Perancis memiliki peraturan jam kerja 35 jam per minggu. Hannah Murphy mengatakan dalam laporannya untuk Financial Times bahwa peraturan ini tidak disukai banyak pengusaha tetapi sangat dibela serikat pekerja.

Pesaing terberat Macron, Marine Le Pen yang diusung partai Front National (FN), mengatakan, pengangguran akan berkurang dengan kebijakan meninggikan pajak yang dipungut dari pekerja imigran dan industrialisasi yang diarahkan negara. Munculya Le Pen dinilai sebagai tanda bangkitnya populisme di Perancis.

“Populisme bangkit di seluruh Eropa. Ini tren yang jelas, tetapi kelihatannya tidak ada partai-partai tradisional tahu cara mematahkannya, dan menghadapi krisis ekonomi dan konsekuensinya,” ujar direktur Foundation for Ethnic Understanding untuk Eropa, Samia Hathroubi, seperti dilansir Aljazeera.

En Marche! memilih menjadi partai sentris di tengah sesaknya partai-partai berhaluan kiri (Parti socialiste, PS) dan kanan (Républicains, FN). Macron berjanji mengurangi tingkat pengangguran sebanyak 3 persen. Dia juga berjanji tidak akan mengotak-atik umur dan tunjangan pensiun, tetapi akan memberikan kebebasan kepada perusahaan untuk menegosiasikan kesepakatan spesifik mengenai jam kerja dan upah buruh.

Bermodal Anak-Anak Muda
Jelang pileg Delhi 2013, sebanyak 97 orang mendaftar menjadi kandidat dari AAP. First Post melansir pada Oktober 2013 bahwa dari 65 kandidat yang sejauh itu telah diumumkan AAP, 6 orang berumur di atas 50 tahun. Rata-rata umur kandidat AAP berada di rentang 30-35 tahun. Sebagian besar dari mereka merupakan pegiat sosial dan belum pernah terjun ke partai politik.

AAP juga menghimpun dana melalui skema donasi terbuka untuk membiayai kerja-kerja partai. Neha Thirani Bagri melaporkan untuk New York Times bahwa sekitar 700 ribu orang menyumbang untuk AAP. Sekitar 55 ribu di antaranya menyumbang 10 ribu rupee atau kurang. Sekitar 60 persen di antaranya menyumbang melalui aplikasi daring.

Saat hasil pileg Delhi 2013 diumumkan, hasilnya mencengangkan. Dari 70 kursi di parlemen Delhi, AAP memperoleh 28 kursi. Sedangkan Bharatiya Janata Party (BJP) besutan Narendra Modi mendapat 32 kursi. AAP pun berhasil menggeser India National Congress (Congress), partainya petahana Kepala Negara Bagian Delhi selama 15 tahun Sheila Dixit, yang hanya memperoleh 8 kursi.

“AAP menantang kedua partai mainstream dan menawarkan diri sebagai alternatif yang sanggup membuat perbedaan. Cara pemilihan kandidat, gaya kampanye, dan fokus elektoral berusaha mendefinisikan kembali gaya berpolitik. Itu memaksa partai-partai mainstream untuk merespon dan memikirkan ulang strategi mereka,” ujar Sandeep Shastri, seperti dilansir The Diplomat.

Di Perancis, Macron pun menuai hasil gemilang. Dia memperoleh 66,1 persen suara melawan 33,9 persen suara yang diperoleh Le Pen dalam putaran kedua pilpres Perancis yang digelar Mei 2017. Selama pilpres, New Statesman melansir sebanyak €6.5 juta berhasil dihimpun En Marche! melalui skema donasi.

Jelang Pileg yang digelar Juni 2017, politisi En Marche! Jean-Paul Delevoye mengatakan ada sekitar 19 ribu pendaftar caleg dengan rata-rata rentang umur dari 24 hingga 72 tahun.

Setelah diseleksi, En Marche! mendapatkan 428 caleg yang bakal diusung. Sebanyak 50 persen di antaranya adalah perempuan. Telegraph melaporkan 52 persen kandidat En Marche! belum pernah menduduki jabatan politik. Sebanyak 24 orang adalah anggota parlemen sebelumnya dari PS.

Seperti kuda hitam yang mengoyak kubu kiri dan kanan, En Marche! berhasil mengamankan 350 kursi parlemen. The 2017 French Presidential Elections: A Political Reformation? (2017) yang disusun Jocelyn Evans dan Gilles Ivaldi mencatat rata-rata usia anggota parlemen dari En Marche! berumur 46, paling muda dibanding rata-rata usia anggota parlemen dari partai lainnya.

Infografik Hawa segar partai baru

Infografik Hawa segar partai baru

Akankah PSI Meniru Jejak Kedua Partai Tersebut?
Latar politik Indonesia menunjukkan kemiripan dengan India dan Perancis. Di India, kekuatan partai terbelah antara partai tua Congress dan kekuatan baru yang mengandalkan isu identitas, BJP. Sedangkan di Indonesia, partai-partai terbelah antara yang menganggap dirinya Pancasilais atau Islamis berdasarkan sigi Lingkaran Survey Indonesia (LSI).

Di Perancis, partai-partai memang terbelah antara yang berhaluan kiri dan kanan. Namun, Pierre Rosanvallon, profesor sejarah politik modern di Collège de France, Perancis, mengatakan pemilu Perancis 2017 menandakan perubahan kompetisi politik yang semula antar representasi ideologis menjadi antar personal. Menurutnya, sosok yang diajukan partai seperti Macron atau Le Pen kini dianggap sebagai konsep dan konstituen diminta untuk memilih hal-hal yang melekat padanya.

Ketua DPP PSI Tsamara Amany mengklaim PSI sebagai partai berhaluan tengah. Sementara Raja Juli Antoni menyatakan bahwa PSI percaya terhadap ekonomi pasar, globalisasi, dengan tetap mempertahankan intervensi pemerintah agar setiap orang dapat berkompetisi dengan adil. PSI juga merangkul baik yang Pancasilais maupun Islamis.

“Ideologi yang kami anut yang sentris (tengah) aja. Kami ambil yang baik dari kanan dan kiri. Ini era di mana kami percaya banyak program-program yang baik, dari kiri dan kanan yang bisa kami terjemahkan,” ujar Tsamara kepada Tirto.

Di sisi lain, Raja mengatakan ideologi partai seperti itu sebenarnya tak lagi relevan. Menurutnya, PSI cenderung ingin mengangkat isu permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat.

Ditinjau dari pesan yang disampaikan, platform PSI mengarah kepada isu anti-korupsi, toleransi, dan pendukungan terhadap kebijakan-kebijakan Jokowi—karena PSI telah menyatakan bakal mengusung Jokowi sebagai presiden di Pilpres 2019.

Namun, kemenangan AAP atas Congress di Delhi tidak hanya berbekal isu anti-korupsi. AAP juga menjanjikan biaya gratis untuk air, menurunkan tarif listrik, sembari mengritik petahana yang tidak bisa menyediakan semua itu.

PSI sebenarnya bisa menggarap isu-isu tersebut karena keleluasaan sebagai partai yang sebagian besar pengurusnya diisi orang-orang muda yang baru pertama kali terjun ke politik. PSI punya kesegaran macam itu dibanding partai-partai lain yang relatif tua dan pemimpinnya itu-itu saja. Namun, ini sesuatu yang tampaknya akan sulit dilakukan mengingat PSI amat getol mendekati Jokowi.

Langkah PSI mungkin lebih mirip seperti En Marche!. Namun, Jokowi bukanlah Macron yang tanpa En Marche! tidak bakal jadi siapa-siapa. Sebaliknya, En Marche! tanpa Macron juga tidak akan jadi apa-apa. Kini, dengan peraturan presidential threshold yang ada, Jokowi bisa tetap tenang melaju di Pilpres 2019 tanpa PSI. Pertanyaannya, sampai kapan PSI bakal mengekor Jokowi?

Sumber

Ikuti Polling Cawapres dan Kabinet 2019-2024
Opini

Ikuti Polling Cawapres dan Kabinet 2019-2024

Bro dan Sis, PSI mengumumkan beberapa nama tokoh yang akan diusulkan menjadi cawapres Jokowi dan anggota kabinet 2019-2024.

Ini adalah hasil penelusuran beberapa waktu terakhir. Pengurus PSI, dari pusat sampai kecamatan, melakukan komunikasi intensif dengan masyarakat, ormas, dan parpol untuk menjaring aspirasi mereka.

Tapi, itu semua belum final. Publik luas masih bisa ikut memberi masukan.

Bro dan Sis, sila ikuti polling yang digelar PSI berikut. klik link berikut: teman.psi.id 

#PSI #PSINomor11 #PresidenJokowi

Setelah Sukmawati Meminta Maaf
Opini

Setelah Sukmawati Meminta Maaf

Akhirnya Sukmawati Soekarnoputri meminta maaf.

“Dari lubuk hati yang paling dalam saya mohon maaf lahir dan batin, kepada umat Islam Indonesia,” ujar Sukmawati sambil menangis.

Permintaan maaf itu disampaikan dalam acara Konferensi Pers di Cikini, hari ini, Rabu 4 April 2018. Permintaan maaf Sukmawati atas puisinya “Ibu Indonesia” yang viral di publik dan dinilai kontroversial. Puisi itu dibacakan pada acara Indonesia Fashion Week 2018 pekan lalu. Larik kalimat yang dianggap menyinggung umat Islam seperti syariat Islam, azan dan cadar.

Kontroversi Puisi Sukmawati pun berujung pada pelaporan ke polisi. Ada beberapa pihak yang melaporkan ke polisi sebelum Sukmawati meminta maaf. Lantas, bagaimana setelah Sukmawati meminta maaf?

Bagi saya kalau yang tersinggung, dan ketersinggungan hingga kemarahannya karena ikhlas, karena cintanya pada syiar agama Islam–azan masuk di dalamnya–serta pembelaan terhadap syariat Islam, saya yakin, mereka yang sebelumnya tersinggung dan marah pada Sukmawati akan membuka pintu maaf lebar-lebar.

Bukankan memaafkan ajaran yang agung dalam Islam? Allah Swt memerintahkan Nabi Muhammad Saw menjadi sosok yang pemaaf dan pengampun. Allah Swt tidak menghendaki Nabi Muhammad menjadi orang yang keras dan berhati kasar (fadhdhun ghalidhul qalbi).

Dalam Surat Ali Imran ayat 159 Allah Swt berfirman yang ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw dan seluruh pengikutnya, serta bisa menjadi ajaran yang universal disebutkan:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

“Maafkanlah dan mohonkanlah ampun” karena kekerasan dan kekasaran hanya akan menjauhkan umat dari ajaran yang hendak diaampaikan. Apalagi Ibu Sukmawati mengaku “aku tidak tahu syariat Islam”. Persis seperti yang dikatakan Ketua Umum GP Ansor Gus Yaqut, “Ini momen untuk memberikan bimbingan dan arahan, yang tidak tahu yaa diberi tahu, diberi bimbingan, bukan dilaporkan ke polisi”.

Saya juga teringat “dawuh” Gus Mus “Kalau ada orang yang disebut “tersesat” ya dikasi tahu dong, jangan malah digaploki (ditampar), kan kasian uda terserat malah dimarah-marahi”.

Saya teringat pula dengan ajaran al-Quran yang mengenalkan “keadilan restoratif” bukan hanya “keadilan distributif” seperti yang pernah disampaikan oleh Profesor Abdulaziz Sachedina dalam salah satu karyanya.

Benar setiap pelanggaran harus ada sanksinya, penegakan hukum harus setegak-tegaknya. Hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan kesalahan dan kejahatan yang disebut “qishash” dalam hukum pidana Islam, seperti “mata dibalas mata” “hidung dibalas hidung” sampai “nyawa dibalas dengan nyawa” yang merupakan dogma untuk menegakkan keadilan distributif.

Namun, jangan lupa, kata Abdulaziz Sachedina, Al-Quran juga mengajarkan keadilan restoratif melalui pemaafan dan pengampunan yang bertujuan untuk restorasi, perbaikan, rekonsiliasi (ishlah).

Dalam surat Al-Baqarah 178 yang berbicara tentang “qishash” sebagai wujud dari keadilan distributif, juga disebutkan:

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ

Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)

Orang yang dijatuhkan hukuman “qishash” misalnya membunuh orang lain maka ia harus dieksekusi sebagai hukuman yang setimpal (wujud dari keadilan distributif), tapi apabila menerima maaf dan pengampunan dari ahli waris/keluarga yang meninggal, maka terpidana itu bisa lepas dari eksekusi dengan membayar diat (denda/tebusan), yang tujuannya adalah rekonsiliasi, antara pelaku dan ahli waris korban. Dengan rekonsiliasi ini, spiral kekerasan bisa diputus, dan dendam kesumat bisa dikubur. Dalam ranah ini, keadilan yang terwujud disebut keadilan restoratif.

Saya kira, dalam kasus puisi Sukmawati ini, keadilan restoratif menemukan konteksnya. Sukmawati sudah meminta maaf, dan menurut pengakuannya juga tidak ada kesengajaan dan niat untuk menghina. Apalagi puisi itu lahir dari ketidaktahuan dia atas syariat Islam.

Semoga saja setelah permintaan maaf, Sukmawati mau mendalami ajaran Islam dan mengenalnya dengan baik, yang sebenarnya ia bisa menelusuri dan membaca tulisan-tulisan ayahnya sendiri, Bung Karno yang memiliki tulisan dan pidato tentang Islam yang bernas, kritis dan progresif.

Demikian pula respon dari ormas-ormas Islam yang moderat juga telah membuka pintu rekonsiliasi ini dengan membuka pintu maaf.

Seperti yang disampaikan oleh Sekjen PBNU, Sekretaris Umum Muhammadiyah dan Ketua GP Ansor NU, yang bisa menjadi kiblat umat untuk memahami dan menyikapi masalah ini.

“Bagi PBNU kasus Sukamawati ini tak perlu pakai jalur hukum, Sukmawati cukup memberikan permintaan maaf. Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini menyatakan Sukmawati memang keliru memahami konteks syariat Islam. Ia menilai kekeliruan Sukma itu, salah satunya, dari kalimat yang membandingkan azan dengan hal lain dalam puisi berjudul ‘Ibu Indonesia’.”

“Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Yaqut Cholil Qoumas menilai pemilihan diksi di puisi ‘Ibu Indonesia’ karya Sukmawati Soekarnoputri tidak tepat. Salah satunya membandingkan azan dengan kidung. “Saya berharap, jika memang puisi Sukmawati dianggap keliru, para kiai turun tangan, panggil Sukmawati, nasihati, dan berikan bimbingan. Bukan buru-buru melaporkan ke polisi. Langkah ini, menurut hemat GP Ansor, akan lebih bijaksana dan efektif meredam kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu,” ucap Yaqut.”

“Seperti NU, Muhammadiyah juga lebih memilih bersikap moderat dan menghimbau agar umat Islam memaafkan Sukmawati. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menilai Sukmawati tidak berniat menghina Islam lewat puisi ‘Ibu Indonesia’. Maka dia mengajak agar umat Islam bisa memaafkan Sukmawati.
“Saya kira Ibu Sukmawati tidak bermaksud menghina Islam. Sepertinya beliau bermaksud agar bangsa Indonesia tetap memelihara budaya Indonesia dengan senantiasa berbusana dan berbudaya nasional. Terkait dengan azan yang tidak merdu, mungkin yang biasa beliau dengar sedang pas tidak merdu,” kata Abdul Mu’ti.”

Saya yakin bagi yang tersinggung hingga marah tapi berdasarkan keikhlasan dan cinta pada agama, maka akan memaafkan Sukmawati Soekarnoputri.

Tapi, bagi yang punya niat-niat lain, yang ingin menggunakan kasus ini untuk konsolidasi kelompoknya–setelah kasus Ahok selesai dan masuk penjara–dan tujuan-tujuan “politis” lainnya seperti mengeruk suara dengan isu SARA atau ingin memanfaatkan nama “Soekarnoputri” untuk menyerang “Soekarnoputri” yang lain, atau yang bertujuan untuk demo, penggalangan massa dan penggalangan dana, yang tak lain ketersinggungannya hanya dibuat-buat, bukan karena alamiah dan spontan, maka, saya melihat “ketersinggungan” dan “kemarahan” mereka tidak akan selesai-selesai dan tidak akan habis-habis. Mereka akan memelihara dan mengobarkan ketersinggungan dan kemarahan ini untuk kepentingan mereka sendiri.

Dan setelah Sukmawati Soekarnoputri meminta maaf sambil menangis, maka kita pun akan tahu, mana orang dan kelompok yang tersinggung dan marah karena ikhlas kemudian memaafkan, dengan orang dan kelompok yang hanya pura-pura tersinggung dan marah yang masih terus menggoreng dan memanfaatkan kasus ini untuk kepentingan dan tujuan mereka sendiri.

Semoga kita termasuk orang-orang yang mudah meminta maaf dan gampang memberi maaf.

Mohamad Guntur Romli, Calon Legislatif Partai Solidaritas Indonesia .

Home

Ketika PSI Mempertanyakan Tweet Fadli tentang ‘Pemimpin Planga Plongo’ dan Vladimir Putin
Opini

Ketika PSI Mempertanyakan Tweet Fadli tentang ‘Pemimpin Planga Plongo’ dan Vladimir Putin

Bro dan Sis, ini masih soal rencana debat  Sis Tsamara Amany Alatas dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon.

Sekadar mengingatkan, pada 30 Maret 2018, Fadli Zon menulis di akun twitter-nya: “Indonesia membutuhkan pemimpin seperti Vladimir Putin dan bukan pemimpin yang banyak ngutang, enggak planga-plongo.”

Menurut PSI, sama sekali tidak pantas seorang Wakil Ketua DPR menyebut pemimpin negara dengan sebutan ‘planga-plongo’. Ucapan Fadli itu melukai hati rakyat Indonesia.

Kedua, PSI juga mempertanyakan mengapa Fadli Zon justru menyebut Vladimir Putin (pemimpin Rusia) sebagai sosok pemimpin ideal? Putin memang baru saja memenangkan Pemilu dengan suara meyakinkan, namun ia kerap disebut sebagai pemimpin yang anti demokrasi dan membiarkan korupsi terorganisir. Apakah Fadli memang berharap Indonesia nanti memiliki pemimpin seperti itu?

Kritik PSI ini dengan segera diberitakan banyak media online dan viral menyebar di media sosial. Ini tentu membuat gerah Partai Gerindra. Wasekjen Gerindra, Andre Rosiade, mengeluarkan pernyatan pers bahwa Fadli sama sekali tidak ingin melecehkan kepala negara. Kata Andre lagi, Fadli sekadar menunjukkan sifat-sifat positif Putin bukan untuk maksud apa-apa. Terakhir, Andre menyebut PSI sekadar ingin ‘numpang tenar’ dengan mengeritik Fadli.

Ketika dihubungi wartawan, Sis Tsamara balas menjawab bahwa sebaiknya yang memberi penjelasan jangan Andre, melainkan Fadli sendiri. “Pak Fadli kan orang yang berani, terus siapa pemimpin ‘planga plongo’ yang dimaksud? Saya yakin Pak Fadli berani mengungkapkan siapa yang dimaksud oleh beliau,” kata Sis Tsamara sebagaimana dikutip media.

Pada titik itulah, Fadli rupanya tidak tahan. Dia menulis tweet baru: “Begini deh kumpulin semua pengurusnya kita ngopi sambil debat bebas. Saya datang sendirian saja. Nanti saya kasih tahu apa itu planga plongo.”

PSI pun dengan gembira menyambutnya. Sis Tsamara menulis tweet: “Menarik, Pak Fadli. Kami dari PSI siap berdebat secara terbuka mulai dari oposisi tak kredibel hingga penyebutan pemimpin planga plongo.”

Media online Kumparan.com kabarnya sudah bersedia memfasilitasi diskusi antara Fadli dan Sis Tsamara ini. Bila jadi dilaksanakan, tentu akan disiarkan live secara online.

Bro dan Sis mungkin bertanya mengapa PSI melakukan ini semua?

PSI tidak melakukan ini untuk mencari sensasi. Percakapan mengenai pemimpin negara, bagi PSI, adalah hal serius karena ini menyangkut masa depan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Karena itu, bila ada seorang Wakil Ketua DPR menyebut bahwa pemimpin negara planga plongo, pernyataan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja.

PSI percaya pada demokrasi. Dalam demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Tapi ini semua tidak akan banyak artinya kalau rakyat tidak dilibatkan di ruang publik untuk membicarakan persoalan-persoalan yang menyangkut hajat hidup mereka. Demokrasi mensyaratkan partisipasi warga. PSI ingin membangun tradisi itu.

Mudah-mudahan Fadli Zon dan Gerindra tidak salah tangkap dengan maksud PSI ini.

#PSI #PSINomor11

Rayuan Politik Kembali Ke Masa Lalu
Opini

Rayuan Politik Kembali Ke Masa Lalu

Oleh: Jeffrie Geovanie

Realitas objektif kita, kapan pun dan di mana pun, tak bisa dipisahkan dari tiga dimensi waktu yang saling berkelindan, yakni masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ada banyak pihak yang berupaya memuja, atau hanyut di dalam salah satu dari ketiga dimensi waktu tersebut.

Masa lalu biasanya dipuja para sejarawan, masa kini dipuja para hedonis yang memburu kenikmatan sesaat, dan masa depan dikampanyekan para futurolog. Sikap yang baik adalah yang menempatkan ketiganya sesuai proporsinya.

Yang perlu dicermati, pada setiap menjelang pemilu, selalu muncul kelompok yang mencoba melakukan glorifikasi masa lalu. Mereka tampil seolah-olah sejarawan, padahal bukan. Mereka tak lebih dari barisan politisi yang berupaya meraih kekuasaan dengan memanfaatkan kejayaan para pendahulunya.

Kesalahan-kasalahan seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, pengangguran, dan hal-hal yang kurang elok saat ini mereka munculkan ke permukaan, lalu dengan bahasa yang provokatif, dibandingkannya dengan kebaikan-kebaikan masa lalu.

Kita tidak menolak kritik terhadap apa yang terjadi saat ini, juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan masa lalu. Yang perlu kita luruskan adalah membandingkan masa lalu dengan masa kini dengan cara-cara yang tidak proporsional.

Bahwa pemerintahan saat ini masih memiliki banyak kekurangan adalah fakta yang sulit dibantah, tapi apakah dengan demikian lantas bisa disimpulkan masa lalu lebih baik dari saat ini. Saya kira tidak. Setiap pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangan. Cara membandingan kekurangan dengan kelebihan itulah langkah politik yang tidak proporsional.

Masa lalu adalah bagian dari sejarah. Kelebihan dan kekuarangannya harus kita lihat secara objektif. Kelebihannya bisa dijadikan contoh, dan kekurangannya bisa dijadikan pelajaran agar kita tidak terjerumus pada kesalahan yang sama.

Untuk sejarah kelam masa lalu, ada baiknya kita memaafkan, bukan untuk melupakan. Memaafkan masa lalu bagian dari kearifan politik generasi zaman now agar tidak ada lagi dendam sehingga terjalin rekonsiliasi nasional. Sikap seperti ini perlu dikembangkan karena dendam politik tidak akan membawa manfaat bagi siapa pun, juga bagi bangsa ini.

Tapi, jangan pula kita melupakan dosa masa lalu. Pada saat kita melupakannya, akan terbuka celah untuk tergoda, terbuai dengan janji-janji manis partai-partai yang mencoba menghidupkan kembali semangat Orde Baru. Untuk meraih masa depan yang lebih baik, seyogianya kita mewaspadai manisnya rayuan kembali ke masa lalu.

Untuk menumbuhkan kewaspadaan, ada baiknya kita mencermati ciri-ciri gerakan politik yang mencoba mengembalikan dinasti politik masa lalu. Pertama, seperti disinggung di atas, dengan cara memuji-muji kejayaan masa lalu dan membandingkannya dengan keburukan-keburukan masa kini.

Dengan berbagai cara, masa lalu diglorifikasi, terutama dengan menyasar mereka yang tengah dalam kesulitan. Mereka datang bagaikan malaikat penolong, memberi janji-janji, juga “amunisi” yang menggiurkan.

Kedua, seraya menglorifikasi masa lalu, pemerintahan saat ini terus menerus ditampilkan dengan wajah yang buruk. Mempertahankan pemerintahan yang ada saat ini diibaratkan seperti memutar roda menuju bencana. Semua program pemerintah direduksi dalam framing berita sesuai keinginan mereka.

Ketiga, dengan memanfaatkan barisan “sakit hati”. Para “mantan” pendukung pemerintah yang balik badan karena kecewa, lantaran, misalnya dicopot dari jabatannya, atau karena belum mendapatkan imbalan apa-apa dari dukungannya terhadap pemerintah, didorong untuk membuat semacam testimoni sehingga keburukan itu seolah tampak nyata, tanpa rekayasa.

Keempat, dengan mendelegitimasi semua produk politik pasca reformasi seperti lepasnya Timor Timur, amandemen UUD 1945, serta pemberian hak pada rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung (presiden, gubernur, bupati/wali kota) yang dianggapnya sebagai bentuk penyelewengan dari pembukaan UUD 1945 dan sila keempat Pancasila.

Kelima, setiap ada berita yang miring tentang pemerintah, mereka dengan antusias memviralkannya ke semua platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan grup-grup WhatsApp. Dalam konteks ini, karena sama-sama menginginkan presiden baru, kita sulit membedakan antara haters dan pemuja masa lalu. Mereka berbeda tapi memiliki kepentingan politik yang sama.

Dengan mencermati kelima ciri kelompok yang berupaya mengembalikan kejayaan masa lalu ini, selain untuk meningkatkan kewaspadaan, juga bisa menjadi pedoman, terutama bagi generasi baru yang lahir pasca reformasi, yang tidak ikut merasakan keburukan rezim masa lalu.

Segenap rakyat perlu disadarkan akan massifnya rayuan politik kembali ke masa lalu. Sekali kita lalai, terpikat dengan rayuannya, maka pada saat itulah kita telah memberikan peluang bagi kebangkitan Orde Baru.

Generasi muda yang memiliki kesadaran politik akan kemungkinan bangkitnya Orde Baru harus memperkuat barisan, bergerak bersama, bahu membahu, untuk menumbuhkan kesadaran yang sama, terutama pada pihak-pihak yang rawan menjadi korban rayuan.

Jeffrie Geovanie
http://jeffriegeovanie.com
Anggota MPR RI 2014-2019

Geotimes

Membongkar UUD Negara Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) [Bagian I] 
Opini

Membongkar UUD Negara Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) [Bagian I] 

Oleh: Mohamad Guntur Romli

Tidak banyak yang tahu kalau Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah menyiapkan Undang-undang Dasar (UUD) Negara Khilafah, mereka sudah memutuskan bentuk negara, sistem pemerintahan, perangkat dan aparat negara dan pemerintahan yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

UUD Negara Khilafah versi Hizbut Tahrir sudah diresmikan oleh Hizbut Tahrir Internasional, sebagai pusat partai politik internasional ini.

Tulisan ini akan mengulas dan membongkar UUD Negara Khilafah Hizbut Tahrir bersumber dari kitab-kitab utama mereka yang disebut “mutabanni” (kitab adopsian).

Namun sebelumnya saya ingin mengapresiasi siapa pun yang telah ikut menyebarkan tulisan saya sebelum ini “Membungkam Jubir Hizbut Tahrir, HTI di Pengadilan” baik menyebarkan melalui website, WA, facebook, twitter, instagram dan lainnya.

Semoga usaha kita ini dicatat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Swt sebagai bentuk kecintaan kita pada Ibu Pertiwi, Indonesia yang kini dirongrong oleh sebuah partai politik internasional yang ingin mengubah Republik Indonesia menjadi Negara Khilafah.

Saya pun berharap bagi semua warga negara Indonesia khususnya kaum Muslimin yang terpanggil “hubbul wathan minal iman” (mencintai tanah air adalah bagian dari iman Islam), ikut menyebarkan tulisan saya ini dan tulisan-tulisan saya berikutnya. Terima kasih! Jazakumullah!

Dalam membongkar UUD Negara Khilafah Hizbut Tahrir saya berdasarkan 3 buku utama mereka dan 1 buku Manifesto Hizbut Tahrir Indonesia.

Tiga buku utama mereka adalah:

1. Buku Nidzamul Islam, karya pendiri Hizbut Tahrir, Taqiyudin An-Nabhani, yang merupakan buku sentran ideologi dan gerakan Hizbut Tahrir, karena buku-buku selanjutnya Hizbut Tahrir hanyalah penjelasan atas buku ini (tidak ada penambahan, apalagi koreksi! Karya-karya Taqiyudin bagi Hizbut Tahrir bersifat mutlak, tidak boleh seorang pun di kemudian hari menambahkan, apalagi mengoreksi, meskipun itu Amir/Pemimpin Tertinggi Pengganti Taqiyudin.

Misalnya Abdul Qadim Zallum, Pengganti setelah Taqiyudin menulis kitab yang merupakan penjabaran atas buku “Nidzamul Islam” Taqiyudin diberi judul “Nidzamul Hukmi fil Islam”, sementara Atha Abu Ar-Rasytah pengganti Abdul Qadim Zallum di eranya menjabarkan “UUD Negara Khilafah” yang sudah ditulis oleh Taqiyudin dalam “Nidzamul Islam” dengan menerbitkan sebuah buku “Ajhizatu Dawlah Al-Khilafah” yang merupakan “blueprint” Bentuk dan Sistem pemerintahan dan  Administrasi Negara Khilafah versi Hizbut Tahrir.

2. Buku “Ajhizatu Dawlah Al-Khilafah” yang sudah disinggung di atas, yang ditulis dan diterbitkan pada era Amir Ketiga Hizbut Tahrir Internasional, Atha Abu Ar-Rasytah pada tahun 2005, tapi sebenarnya merujuk dan menjabarkan pada UUD Negara Khilafah Hizbut Tahrir yang sudah ditulis Taqiyudin pada tahun 1953.

3. Buku “Ta’rif Hizbut Tahrir”, buku tentang, statuta, definisi Hizbut Tahrir yang resmi dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir Internasional, yang ditetapkan 15 Jumadal Ula 1431 H/29 Naisan (April) 2010 dan termasuk dalam daftar buku-buku utama (mutabanni) Hizbut Tahrir.

4. Manifesto Hizbut Tahrir Indonesia tahun 2009, penggunaan istilah Manufesto oleh Hizbut Tahrir ini menarik, mengingatkan kita pada Manifesto Komunis yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels (1848). Saya sebagai saksi fakta yang dihadirkan di Pengadilan 8 Maret 2018 sebenarnya ingin menyinggung hal ini, tapi karena saya tidak boleh berpendapat, saya hanya boleh bersaksi atas apa yang saya lihat, dengar, ketahui dan alami, kalau pendapat merupakan wewenang saksi ahli, namun dalam kesempatan ini izinkan saya memfokuskan bahwa Hizbut Tahrir memiliki persamaan yang jelas dengan bentuk, struktur dan jaringan Komunis Internasional yang biasa disingkat Komintern.

Penggunaan kata Manifesto adalah bukti yang utama, Manifesto Hizbut Tahrir Indonesia dan Manifesto Komunis, seperti halnya Komunisme Internasional, Hizbut Tahrir adalah partai politik internasional, sama-sama memperjuangkan satu asas, satu bentuk negara, dan tunduk pada kepemimpinan internasional.

Namun soal kesamaan Hizbut Tahrir dengan Komunisme Internasional saya akan ulas di tulisan yang berbeda, dalam tulisan ini saya mau fokus pada masalah membongkar UUD Negara Khilafah Hizbut Tahrir.

Sebelum saya mengulas UUD dan Bentuk Negara Khilafah Hizbut Tahrir, saya mengajak anda untuk mengingat kembali apa itu Hizbut Tahrir dan apa tujuannya:

Hizbut Tahrir adalah partai politik yang ideologinya adalah Islam. Politik aktivitasnya, Islam ideologinya, dan ia beraktivitas di antara umat dan bersamanya untuk menjadikan Islam sebagai topik utama, serta memimpin ummat untuk mengembalikan Khilafah dan hukum yang diturunkan oleh Allah.

Hizbut Tahrir adalah organisasi politik, bukan organisasi spiritual (seperti tarekat), bukan organisasi ilmiah/akademik (srt lembaga riset), bukan organisasi pengajaran (sprt madrasah, universitas, sekolah), bukan organisasi sosial kemasyarakatan (yg melayani sosial, ekonomi, pendidikan dan kemaslahatan masyarakat).

(Ini halaman 4 dari buku Ta’rif (Definisi Hizbut Tahriri) yang dikeluarkan resmi oleh Hizbut Tahrir internasional, 29 Naisan (April) 2010).

Intinya: Hizbut Tahrir adalah PARTAI POLITIK Internasional, bukan Ormas, bukan lembaga pendidikan, bukan lembaga spiritual keagamaan, dst dan tujuannya: MENDIRIKAN NEGARA KHILAFAH.

UUD Negara Khilafah Hizbut Tahrir Bertentangan dan Menolak UUD 1945! 

UUD Negara Khilafah dan Bentuk Negara Khilafah sudah diputuskan dan ditulis oleh Pendiri Hizbut Tahrir, Taqiyudin An-Nabhani sejak tahun 1953 dalam buku yang ia tulis “Nidzamul Islam” diterjemahkan dalam bahasa Indonesia “Peraturan Hidup dalam Islam”.

UUD Negara Khilafah dalam buku ini berisi 191 Pasal, yang tujuannya membangun sebuah negara agama yang mutlak dikendalikan oleh seorang pemimpin tertinggi dengan kewenangan yang absolut yang disebut Khalifah. Dalam UUD ini tidak ada pembagian kewenangan eksekutif, yudikatif dan legislatif, karena kewenangan ini semuanya ada di tangan Khalifah, dia tidak punya masa jabatan, punya hak melegislasi UU, mengangkat hakim-hakim peradilan.

Pasal 1 disebutkan: “Akidah Islam adalah dasar negara. Segala sesuatu yang menyangkut institusi negara, termasuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan negara, harus dibangun berdasarkan akidah Islam.”

Pasal 2 membagi dua jenis negara menjadi 2 saja: Negara Islam dan Negara Kafir, dan buku Ta’rif Hizbut Tahrir disebutkan: tidak ada satu pun negara di dunia saat ini yang bisa disebut Negara Islam, semuanya Negara Kafir meskipun penduduknya mayoritas muslim, karena menjalankan Hukum Kafir (termasuk Indonesia) ini di halaman: 14 dan 95.

Pasal 3, menyebutkan Khalifah, sebagai pemimpin tertinggi juga punya kewenangan legislasi mutlak: “Khalifah melegislasi hukum-hukum syara’ tertentu yang dijadikan sebagai undang-undang dasar dan undang- undang negara. Undang-undang dasar dan undang-undang yang telah disahkan oleh Khalifah menjadi hukum syara’ yang wajib dilaksanakan dan menjadi perundang-undangan resmi yang wajib ditaati oleh setiap individu rakyat, secara lahir maupun batin.”—Dari perspektif UUD negara Indonesia, Khalifah ini menjadi Presiden sekaligus menjadi DPR yang punya hak membuat dan mengesahkan UU.

Pasal 7, Syariat Islam berlaku baik untuk muslim dan non muslim: “Negara memberlakukan syariah Islam atas seluruh rakyat yang berkewarganegaraan (Khilafah) Islam, baik Muslim maupun non-Muslim”

Pasal 8 menegaskan Bahasa Arab adalah bahasa resmi Negara Khilafah Hizbut Tahrir—meski banyak sekali elit-elit Hizbut Tahrir di Indonesia—apalagi pengikutnya—yang tidak bisa bahasa Arab. “Pasal 8 Bahasa Arab merupakan satu-satunya bahasa Islam, dan satu-satunya bahasa resmi yang digunakan negara.”

Pasal 11 tugas pokok negara adalah dakwah Islam, bukan “untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” seperti dalam Pembukaan UUD 1945, kalau Negara Khilafah tegak, maka ormas keagamaan kemasyarakat seperti NU, Muhammadiyah, Persis dll akan bubar karena tugasnya dakwah Islam sudah diambil Negara Khilafah. “Pasal 11: Mengemban da’wah Islam adalah tugas pokok negara.”

Kekuasan pemerintahan hanya diperuntukkan untuk kalangan laki-laki saja: “Pasal 19: Tidak dibenarkan seorang pun berkuasa atau menduduki jabatan apa saja yang berkaitan dengan kekuasaan, kecuali orang itu laki-laki, merdeka, baligh, berakal, adil, memiliki kemampuan dan beragama Islam.”

Meskipun partai politik diperbolehkan didirikan di Negara Khilafah tapi mutlak harus berdasarkan Islam, dan segala jenis perkumpulan yang tidak berdasarkan Islam dilarang secara mutlkak. “Dan negara melarang setiap perkumpulan yang tidak berasaskan Islam.” (Pasal 21).

Dalam Struktur Negara ditetapkan hanya 13 (tidak boleh ditambah atau dikurangi karena ini sudah keputusan mutlak Taqiyudin An-Nabhani) dan TIDAK ADA PENDIDIKAN dan lembaga Peradilan (Yudikatif) di bawah kekuasaan Khalifah:

“Pasal 23

Struktur negara terdiri atas tiga belas bagian:

a. Khalifah
b. Mu’awin Tafwidl
c. Mu’awin Tanfidz d. Al-Wulat
e. Amirul Jihad
f. Keamanan Dalam Negeri
g. Urusan Luar Negeri
h. Perindustrian
i. Al-Qadla
j. Kemaslahatan Umat
k. Baitul Mal
l. Penerangan
m. Majlis Umat (Musyawarah dan Muhasabah).”

Jadi anda akan membayangkan Khalifah dalam Negara Khilafah ini adalah Presiden sekaligus  Ketua MPR dan DPR, Ketua MA, Ketua MK, Ketua KPK, dan semua kewenangan yang terpusat pada satu orang: Khalifah!

Pasal 26, hak memilih Khalifah hanya milik muslim saja, NON-MUSLIM TIDAK PUNYA HAK MEMILIH, apalagi dipilih.

Setelah Khalifah diba’at dan dianggap sah, maka kaum muslim yang lain dipaksa untuk berbai’at. “Setiap orang yang menolak dan memecahbelah persatuan kaum Muslim, dipaksa untuk berbaiat.” (Pasal 27).

Pasal 36 menegaskan wewenang Khalifah baik sebagai Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, sekaligus sebagai Panglima Tertinggi Militer yang memiliki kekuasaan absolut, mutlak, dan setralistik.

Pasal 36 Khalifah memiliki wewenang sebagai berikut:
a. Dialah yang melegislasi hukum-hukum syara’ yang diperlukan untuk memelihara urusan-urusan umat, yang digali dengan ijtihad yang sahih dari kitabullah dan sunah rasul-Nya, sehingga menjadi perundang-undangan yang wajib ditaati dan tidak boleh dilanggar.

b. Dialah yang bertanggung jawab terhadap politik negara, baik dalam maupun luar negeri. Dialah yang memegang kepemimpinan militer. Dia berhak mengumumkan perang, mengikat perjanjian damai, gencatan senjata serta seluruh perjanjian lainnya.

c. Dialah yang berhak menerima atau menolak duta-duta negara asing. Dia juga yang berhak menentukan dan memberhentikan duta kaum Muslim.

d. Dialah yang menentukan dan memberhentikan para Mu’awin dan para Wali, dan mereka semua bertanggung jawab kepada Khalifah sebagaimana mereka juga bertanggung jawab kepada Majelis Umat.

e. Dialah yang menentukan dan memberhentikan Qadli Qudlat (Hakim Agung)

f. Dialah yangmenentukanhukum-hukumsyara’ yang berhubungan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dia pula yang menentukan rincian nilai APBN, pemasukan maupun pengeluarannya.”

Masa jabatan Khalifah tidak terbatas, hal ini ditegaskan dalam Pasal 39 “Tidak ada batas waktu bagi jabatan Khalifah. Selama mampu mempertahankan dan melaksanakan hukum syara’, serta mampu menjalankan tugas-tugas negara, ia tetap menjabat sebagai Khalifah”

Demikian ulasan tentang UUD Negara Khilafah yang telah ditetapkan oleh Hizbut Tahrir Internasional sejak tahun 1953, apabila anda tertarik untuk membaca lebih lanjut silakan unduh buku

Nidzamul Islam (Arab) http://www.hizb-ut-tahrir.org/index.php/AR/bshow/39/

Nidzamul Islam, The System of Islam (english) http://www.hizb-ut-tahrir.org/index.php/EN/bshow/1694/

Dari bacaan di atas maka UUD Negara Khilafah tidak lebih sebagai:

1. Negara Agama, Negara Islam yang bersifat mutlak, tidak boleh ada partai dan perkumpulan apapun yang berdasarkan selain Islam

2. Khalifah memiliki wewenang yang absolut, mutlak dan sentralistik, kalau kita bandingkan pada sistem pemerintahan saat ini, seorang Khalifah itu sebagai Presiden, MPR dan DPR, MA, MK, KPK dll semua kekuasaan dan kewenangan berpusat pada dirinya, ditambah lagi tidak ada masa jabatan bagi seorang Khalifah.

Untuk ulasan lain terkait Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan, serta Manifesto Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan saya ulas dalam tulisan berikutnya.

Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Thariq

Mohamad Guntur Romli

Sumber

 

Cadar dan Keragaman Kita
Opini

Cadar dan Keragaman Kita