Hak Cuti Haid dan Cuti Melahirkan Itu Merugikan Pengusaha Nggak Sih?
Opini

Hak Cuti Haid dan Cuti Melahirkan Itu Merugikan Pengusaha Nggak Sih?

Masalah perempuan bekerja, cuti melahirkan, menikah, resign setelah menikah/melahirkan belakangan ini sering dibenturkan dengan pemilik usaha. Dan sebagai sosok idola media sosial, tokoh penjaga moral netizen, saya merasa tidak mungkin berdiam diri. Saya harus bersuara.

Jadi gini. Sebelum ke mana-mana, kita harus sepakat dulu bahwa perempuan itu akan mengalami hal-hal seperti haid, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, dan lain sebagainya. Hal-hal yang tidak akan dialami pria. Meski secara kodrat fisik berbeda, tapi perempuan tetap punya hak yang sama dalam berkarier maupun mengekspresikan diri.

Nah, oleh sebab itu, untuk keadilan, harus ada aturan khusus karena kodrat fisik yang dialami perempuan. Ingat ya, ini hak khusus, bukan hak istimewa.

Hal inilah yang kemudian terwujud dalam bentuk cuti melahirkan, ruang laktasi, child care terjangkau, bahkan gratis hingga kuota khusus untuk perempuan yang menduduki jabatan tertentu. Sebuah kondisi yang kelihatannya cukup ideal. Mungkin karena terkesan ideal, banyak yang melihatnya sebagai utopia. Kayak mustahil banget diterapin.

Padahal, ada lho di Indonesia, perusahaan kecil yang sudah memberlakukan cuti melahirkan 6 bulan. CEO-nya cukup terkenal. Namanya… ah, rahasia ah.

Di sisi lain, sebuah perusahaan tentu berupaya memaksimalisasi profit dengan modal sedikit. Masalahnya, ketidakstabilan dalam usaha yang dipicu keluar masuk pekerja (kalau nggak salah istilahnya turnover rate) tentu bikin kesal pengusaha.

Apalagi dengan mewajibkan kuota perempuan di jabatan tertentu. Mana masih harus siapin space untuk ruang laktasi dan lain-lain, pengusaha bisa saja melihat ini semua sebagai cost center.

“Hellooowww… Kami ini buka usaha, bukan yayasan!” kira-kira begitu protesnya.

Pengusaha yang pada titik tertentu sulit menerima hal ini, bisa aja akhirnya memutuskan… ya udah kalau aturan cuti makin panjang, harus siapin ruang laktasi, padahal tempat usaha sempit.

Mau mengizinkan cuti haid atau cuti panjang setelah melahirkan, produksi sedang dikejar deadline. Akhirnya langkah pendek pun dipiliih: ganti semua pekerja perempuan dengan pekerja laki-laki. Beres.

Ada juga pengusaha yang ala-ala motivator yang doyan menyemangati karyawati tentang cuti melahirkan. “Anu, rasanya nggak perlu cuti melahirkan sampai 6 bulan deh. Sebulan saja cukup ya? Kalau kelamaan cuti nanti tidak bisa berkarier loh.”

Padahal yang ngasih motivasi ini adalah eksekutif perusahaan yang mungkin lahir dengan derasnya privilege dari keluarga dengan gaji belasan bahkan ratusan kali UMR. Seolah menyemangati untuk karyawati, padahal targetnya adalah tidak mau kehilangan talent plus ogah menganggarkan buat paid leave 6 bulan.

Selain cuti melahirkan, cuti haid juga kerap diributkan. Ada yang sampai tega ngatain sesama perempuan yang mengalami kram/sakit saat haid awal sebagai perempuan yang kurang sehat, kurang olahraga, kurang menjaga nutrisi. Seolah melupakan fakta kalau fisik masing-masing perempuan itu berbeda kalau sedang mengalami haid.

Pendek kata, mari saling adu kepentingan untuk memberikan keadilan atas kodrat perempuan dengan kebutuhan perusahaan. Perusahaan memikirkan bagaimana bisnis berjalan, sementara banyak yang memandang pengusaha kok jahat banget sama perempuan.

Pekerja kan berhak dapat fasilitas dan quality time dengan keluarganya. Tak semata hanya menjadi hamba sahaya kapitalis. Wah, ngomongnya sambil gebrak meja keren nih.

Di sisi lain, jadi pengusaha itu berat loh. Dugaan saya, 80-90% usaha rintisan baru, biasanya sering mati pada tahun pertama. Pada tahun kedua, dari sedikit yang tersisa 70-80% mati. Yang kuat bertahan di tahun ketiga.

Setelah itu mulai stabil namun tantangan akan makin berat. Pengusaha pasti berpikir kelangsungan usaha. Ada nanti success trap pertama, kedua, dan ketiga. Ini semua sih hasil perasan diskusi saya dengan Pak Typo, alias smsl, alias @amal_alghozali.

Jadi kepentingan untuk tempat dan aturan kerja yang layak bagi perempuan akan selalu berbenturan dengan pengusaha. Ya ada juga pengusaha yang mikir kebijakan bagus untuk perempuan, tapi mungkin tidak banyak. Bisa dihitung jari. Jari pertama adalah CEO yang namanya saya rahasiakan tadi.

Nah, menurut saya, pemerintah pusat dan daerah seharusnya menjadi jalan tengah benturan pekerja perempuan dan perusahaan. Sudah selayaknya negara menyerap sebagian beban pengusaha terkait pekerja perempuan agar tidak semua dibebankan kepada pengusaha.

Ini penting, terutama di segmen usaha padat karya dan UMKM, terkhusus UMK (usaha mikro dan kecil). Kita belum bicara yang pekerja informal (pasar tradisional, dll) lho ya.

Nah, dari sana, saya setidaknya punya lima usulan fasilitas penting yang bisa dikerjakan pemerintah/pemda. Usulan nomor empat akan membuat Anda terkejut. Anjaaay klikbet.

Pertama, ruang laktasi bersama dan child care gratis/terjangkau. Pemerintah membangun fasilitas khusus dekat tempat usaha untuk fasilitas ini. Pengusaha kecil tentu senang jika pemerintah dukung hal ini. Pekerja perempuan juga senang karena bisa menyusui anak yang dititipkan tidak jauh dari tempat kerja.

Kedua, fasilitas gratis pengiriman ASI ke rumah. Ini bisa dilakukan untuk pekerja yang rumahnya relatif jauh dan tidak ada fasilitas penitipan anak.

Ketiga, insentif untuk pengusaha yang memberikan cuti melahirkan lebih panjang. Syukur-syukur diberlakukan setelah revisi UU 13/2003 terutama pasal mengenai istirahat melahirkan.

Juga insentif pajak atau kemudahan izin jika perusahaan mewajibkan cuti haid, memberikan kuota khusus untuk perempuan menduduki jabatan tertentu.

Cuti haid wajib? Kenapa tidak. Selain masalah fisik (kram perut, pusing, mual dan yang lainnya), haid hari pertama kerap mengakibatkan mood perempuan buruk. Bukannya lebih baik istirahat saja atau kerja di rumah?

Keempat, kartu pekerja (ini sih berlaku ke semua gender) untuk gratis naik kendaraan umum pulang dan pergi. Mengurangi biaya transportasi juga insentif yang baik untuk pekerja maupun pengusaha. Mungkin untuk yang berpendapatan relatif rendah, kartu pekerja bisa juga ditambah fasilitasnya untuk mendapatkan sembako murah.
Baca juga: Tiga Jenis Sidang yang Seharusnya Disiarkan Langsung di Televisi

Kelima, kartu/fasilitas khusus ibu tunggal yang memiliki anak, bekerja informal/UMR. Kartu ini menjamin ibu dan anak-anaknya mendapat KIS, KIP, PKH, dan akses prioritas terhadap bantuan pemerintah.

***

Pertanyaannya, mengapa negara yang harus ambil alih sebagian beban tersebut? Ya karena negara yang akan mendapatkan manfaat dari kepedulian terhadap pekerja perempuan.

Perempuan yang memberikan ASI eksklusif 6 bulan, anaknya lebih sehat dan kuat. Biaya kesehatan anak berpotensi turun. Yang diuntungkan tentu negara karena biaya kesehatan untuk anak bisa turun dan generasi penerus bangsa lebih mantap menjalani masa depan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Indonesia cukup tinggi. Jika digantikan pria semua dengan alasan pekerja perempuan “merepotkan”, secara nasional tidak akan cukup. Belum kalau pekerja perempuannya punya talenta yang bagus. Mencari penggantinya tentu sulit.

Jika ruang bekerja untuk perempuan cukup adil dan ramah, perempuan akan tetap bekerja. Output ekonomi terjaga, pendapatan bersama (suami-istri) bisa mencukupi keluarga dengan layak.

Negara tentu dapat manfaat juga karena ekonomi meningkat, pajak meningkat, anggaran negara meningkat. Makin banyak yang bisa dikorupsi dipergunakan untuk kemaslahatan umat.

Kebijakan negara tentu dipengaruhi kepentingan politik. Well, sekarang kita tahu sumber keruwetan benturan kepentingan pekerja perempuan dan pengusaha ini ada di mana? Ya pada kebijakan pemimpin tertinggi negara untuk mau membela kepentingan pekerja perempuan atau tidak.

Oleh karena itu, jangan salah lagi. Pada 2024 nanti pastikan Anda memilih…

…%@*#&$ (dikekep Kepala Suku Mojok dari belakang).

 

Sumber: https://mojok.co/kkd/esai/hak-cuti-haid-dan-cuti-melahirkan-itu-merugikan-pengusaha-nggak-sih/

Memikirkan Ulang Sistem Parlementer
Opini

Memikirkan Ulang Sistem Parlementer

Oleh: Dr. Dea Tunggaesti, SH, MM (Plt. Sekjen Partai Solidaritas Indonesia)

Setelah lima pemilihan umum berjalan demokratis, saatnya kita bicara tentang bagaimana cara memperkuat demokrasi dan melahirkan stabilitas kebijakan dan politik jangka panjang.

Inilah saat paling tepat memulai percakapan mengenai kehidupan bernegara kita ke depan, melampaui perdebatan mengenai masa jabatan presiden apakah dua atau tiga periode. Ini saatnya memikirkan ulang sistem presidensial yang kita terapkan sambil mencoba mempelajari kembali sistem parlementer itu.

Presidensialisme vs Parlementer

Ada sejumlah alasan kenapa sistem parlementer patut kita pelajari kembali. Pertama, sistem ini relatif bisa melawan ancaman gelombang populisme politik. Sistem presidensial membuka peluang terpilihnya kandidat dengan ideologi ekstrem ke puncak kekuasaan. Membuka ruang lebih luas kepada para demagog untuk membajak demokrasi dengan menunggangi gelombang sentimen ras atau agama agar terpilih menjadi presiden.

Sistem parlementer relatif mampu menjaga politik di arus mainstream –karena elemen-elemen ekstrem akan difilter ulang dalam proses rekrutmen internal partai mau pun melalui proses politik parlemen.

Alasan kedua, sistem presidensial lebih rentan konflik. Pengalaman dunia memperlihatkan, pemilihan dua kandidat presiden yang berlangsung sengit melahirkan masyarakat yang terbelah. Menciptakan ketegangan terus menerus dan berpotensi menciptakan konflik terbuka. Kalau kita ingin kehidupan masyarakat kembali normal –agar ketegangan politik tidak termanifes dalam bentuk konflik jalanan, maka alternatifnya adalah mengembalikan politik ke ruang-ruang perdebatan di gedung parlemen.

Alasan ketiga adalah mengupayakan agar politik tidak terlalu banyak menyebabkan guncangan ekonomi karena kebijakan yang berganti-ganti setiap lima tahun. Beberapa penelitian memperlihatkan, sistem parlementer –dibanding presidensial– lebih mampu menciptakan stabilitas kebijakan jangka panjang.

Studi memperlihatkan sistem presidensial memiliki sejumlah masalah. Pertama soal adanya persaingan legitimasi antara presiden dengan parlemen, karena keduanya merasa dipilih secara langsung oleh rakyat. Jika terjadi perbedaan pendapat atau konflik tajam diantara keduanya, maka pemerintahan terancam mengalami kebuntuan. Kelemahan lainnya, jika presiden terpilih mempunyai kecenderungan otoriter, ia akan terus menerus mencari cara memperluas kekuasan dan menjadikan dirinya diktator. Sistem presidensial juga tidak menyediakan fleksibilitas karena presiden terpilih meski pun kinerjanya buruk, tidak bisa diganti di tengah jalan –kecuali melanggar konstitusi– hingga masa jabatannya berakhir.

Dalam konteks Indonesia, situasi menjadi semakin rumit karena kita menerapkan presidensialisme dengan multipartai. Akibatnya sulit menciptakan kemiripan mayoritas, karena presiden terpilih bisa berasal dari partai yang tidak memenangkan pemilu atau tidak memiliki kursi mayoritas di parlemen.

Skenario politik yang biasanya terjadi adalah kawin paksa antar partai yang berseberangan, baik secara ideologi atau kebijakan, demi melahirkan koalisi mayoritas di parlemen. Semakin besar koalisi semakin butuh biaya politik besar karena semakin banyak hal dikompromikan, dan pada gilirannya menciptakan situasi rentan korupsi.

Setelah terpilih, sepanjang masa jabatannya, presiden harus terus menerus bernegosiasi dengan berbagai kekuatan di parlemen, agar kebijakannya mendapat persetujuan. Akibatnya, pemerintahan terancam tidak bisa berjalan efektif.

Suka atau tidak suka, parlemen dan partai politik adalah elemen utama demokrasi. Demokrasi yang sehat harus dimulai dari partai politik. Kita tidak bisa terus menerus mengeluh pada keadaan, ini saatnya memaksa partai politik berubah.

Demokrasi menyediakan kesempatan kepada warga untuk menghukum partai yang tidak amanah dengan cara tidak memilihnya kembali –bahkan setiap warga punya hak untuk berkampanye mengajak orang agar tidak memilih partai bersangkutan pada pemilu berikutnya. Inilah kekuatan utama demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Pergunakanlah kekuatan dalam bentuk suara itu untuk memaksa mengubah partai-partai politik. Hukum partai yang tidak bekerja dengan baik, pilih partai yang bisa lebih memberi harapan bagi perbaikan.

Sistem parlementer akan memaksa partai politik untuk berubah. Mendorong demokratisasi internal. Memaksa partai mencari calon anggota parlemen dengan kualitas terbaik agar bisa mengalahkan calon partai lain. Kompetisi yang meningkat akan memperbaiki kualitas parlemen. Hubungan antara pemilih dengan anggota parlemen terpilih juga akan semakin dekat, yang ujungnya akan memaksa anggota parlemen terus menerus mendengar suara konstituen jika ingin kembali terpilih pada pemilu berikutnya.

Melihat Kembali Kegagalan Politik era `50an

Kita memang pernah gagal ketika melaksanakan sistem demokrasi parlementer pada era 1950-an. Tapi mari kita lihat dengan pikiran yang jernih tentang hal-hal yang melatari kegagalan itu. Masalah terbesar adalah, kita melaksanakan sebuah sistem pada saat berbagai syarat dasar bagi terlaksananya sebuah demokrasi belum tersedia.

Pada masa awal pembentukan republik, partai politik dengan beragam warna ideologi yang saling antagonistis bersaing ketat memperebutkan dominasi di ruang politik. Situasi ini menyebabkan pertentangan tajam di antara partai politik di parlemen. Pada sisi lain, presiden Soekarno sendiri memiliki konsepsi berbeda tentang kepresidenan dengan idenya mengenai Demokrasi Terpimpin.

Dalam konteks politik hari ini pertentangan tidak setajam pada masa lalu, karena semua kekuatan politik relatif telah menerima prinsip dasar bernegara yakni Pancasila, sehingga perdebatan di dalam parlemen tidak akan setajam dan menyangkut hal-hal yang sangat prinsipil sebagaimana politik era 50an.

Penyebab lainnya adalah kondisi sosio ekonomi pada masa pelaksanaan demokrasi parlementer sangat lemah. Studi memperlihatkan, semakin baik kondisi sosial ekonomi masyarakat –akan semakin bisa membuat demokrasi bertahan lebih lama. Saat ini, kondisi sosio ekonomi kita jauh lebih baik, demikian pula kondisi keamanan yang stabil.

Lima pemilu terakhir yang kita jalankan, adalah pemilu yang demokratis. Inilah momentum baik untuk menyelesaikan pekerjaan rumah dalam memperbaiki demokrasi kita. Hari ini, kita sudah memiliki berbagai syarat dasar bagi keberlanjutan demokrasi. Ini saatnya berdiskusi tentang hal-hal yang lebih fundamental, tentang kehidupan bernegara di masa yang akan datang.

Meneguhkan Keindonesiaan di Tengah Pandemi
Opini

Meneguhkan Keindonesiaan di Tengah Pandemi

Oleh: Satia Chandra Wiguna (Wasekjen DPP PSI)

Sejak diumumkannya kasus pertama covid 19 di Indonesia pada bulan Maret 2019 silam, perjalanan kasus ini tidak pernah surut. Memasuki bulan Oktober 2020 justru peningkatan kasus covid 19 semakin tajam. Per tanggal 1 November 2020, kasus positif covid 19 bertambah 5,092 kasus dan menjadikan total hari ini menembuh angka 543,975 kasus.

Dampak ekonomi dari pandemic ini bukan hanya dirasakan oleh Indonesia saja, tapi juga negara-negara dunia. Hampir seluruh penduduk dunia dipaksa untuk tidak bekerja. Pekerja harian sudah tentu akan kehilangan pendapatannya. Pekerja bulanan belum tentu bisa melanjutkan pekerjaan. Jutaan bahkan miliaran penduduk dunia terancam tidak memiliki pendapatan. Bukan terkecuali Indonesia. Indonesia sendiri, seperti yang disampaikan oleh Sri Mulyani, akan memasuki resesi di akhir September (detik.com, 22/9/2020).

Semua upaya telah dilakukan oleh Pemerintah, walau terkadang masyarakat tidak sepenuhnya merasakan dampak apa yang dilakukan Pemerintah. Sejak awal, inkonsestensi kebijakan dan narasi komunikasi dalam menghadapi pandemi dirasakan dan disaksikan langsung oleh masyarakat.Adalah sesuatu yang wajar, karena hingga hari ini, Pemerintah Jokowi tidak pernah membayangkan akan terjadi pandemi sehingga kebijakan dan suprastruktur kabinetnya pun tidak disiapkan untuk menghadapi pandemi. Maka terjadilah apa yang disebut dengan “gagap bencana” dan Presiden Jokowi pun mengakuinya seperti yang diberitakan oleh republika.co.id (4/2/2020).

Artikel ini kita tidak akan membahas apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah. Memang sudah menjadi kewajiban Pemerintah melaksanakan tugas-tugasnya untuk melindungi rakyatnya dan memastikan seluruh rakyatnya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, meski dengan segala keterbatasannya.

Yang menarik untuk dibahas adalah menguatnya solidaritas yang tumbuh di tengah masyarakat Indonesia. Seperti dikutip oleh Andy Budiman dalam artikelnya di Harian Kompas (24/6/2020) yang berjudul “Politik Era Pandemi” bahwa “Pandemi juga memperkuat solidaritas. Vokalis Giring “Nidji” Ganesha memulai ide kreatif “Ngamen Solidaritas” daring mengumpulkan dana untuk membantu tenaga medis. Almarhum Didi Kempot menggelar “Konser Amal dari Rumah” di Kompas TV dan mengumpulkan dana hingga Rp. 7,6 miliar. Gusdurian peduli menggerakkan #PatunganUntukBerbagiTHR. Semua Anggota DPRD Partai Solidaritas Indonesia mengambil inisiatif menyumbangkan gaji untuk membantu rakyat”.

Masih banyak gerakan-gerakan solidaritas yang dilakukan oleh masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Salah satu peristiwa fenomenal yang terjadi di Kota Cimahi, seperti yang diberitakan Kompas TV (07/04/2020) bahwa masyarakat perkotaan yang sedemikan kompleks turut serta bahu membahu membantu pasien covid yang melakukan isolasi mandiri.

Disetiap kota dan pedesaan ada Gerakan Kuota Internet Gratis dan Bantuan Gawai untuk pelajar yang tidak bisa mengikuti sekolah karena keterbatasan kemampuan keluaragnya.

Bantuan sembako untuk masyarakat terdampak pandemic covid 19 terus mengalir, baik dari pihak swasta, organisasi masyarakat, komunitas masyarakat bahkan hingga partai politik turun tangan. Semua melakukan Gerakan ini tanpa lagi memandang latar belakang, pilihan politik, suku, agama dan ras.

Dan kita masih bisa berharap dan percaya pada kekuatan politik di Jakarta hari ini (1 Desember 2020) yang digawangi oleh sekumpulan anak muda. Kekuatan ini bisa berimplikasi besar bila berhasil dilakukan, yaitu penolakan terhadap kenaikan gaji Angggota DPRD DKI Jakarta yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta. Adalah tidak bermoral dan tidak berperikemanusiaan di tengah situasi ekonomi yang sedang sulit karena pandemi, ada rencana dari perwakilan rakyat di Jakarta yang malah ingin menaikkan gajinya.

Mendefinisikan Keindonesiaan dalam Bingkai Teori Solidaritas

Keindonesia adalah istilah untuk menjelaskan jati diri Bangsa Indonesia yang didasarkan atas Pancasila, UUD NKRI 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Di dalamnya terdapat semangat kemanusiaan, pluralis, multikulturalis yang dibingkai dalam nilai-nilai ketuhanan.

Menurut Buya Syafii Ma’arif: “Menimbang bangsa Indonesia dalam berbagai masalah terutama keadilan, kemanusiaan, kebhinekaan dan toleransi yang diwujudkan dalam makna keindonesiaan” (Wahid, dkk, 2015).

Dapat disimpulkan bahwa Keindonesiaan adalah nilai-nilai yang dijunjung oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa atas dasar ketuhanan, kemanusiaan, keadilan dan kebhinekaan. Karakteristik rakyat Indonesia sudah tidak berbicara lagi soal “agamamu apa?”, “sukumu apa?” dan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memecah belah. Tapi karakteristik rakyat Indonesia adalah yang pluralis dan multikulturalis

Menurut Doyle Paul Johnson (kompas.com, 2019), solidaritas merujuk pada suatu hubungan antara individu dan atau kelompok yang berdasar pada moral dan kepercayaan yang dianut bersama, serta pengalaman emosional bersama. Solidaritas yang dipegang, yaitu kesatuan, persahabatan, rasa saling percaya yang muncul akibat tanggung jawab bersama, dan kepentingan bersama di antara para anggotanya.

Pengertian akan solidaritas juga diperjelas oleh sosiolog Emile Durkheim. Solidaritas adalah perasaaan saling percaya antara para anggota dalam suatu kelompok atau komunitas. Lebih lanjut Durkheim menjelaskan ada dua tipe solidaritas.

Pertama, Solidaritas Mekanik, solidaritas ini merupakan rasa solidaritas yang berdasarkan suatu kesadaran kolektif dan adanya kesamaan nilai atau menganut kepercaaan serta pola normatif yang sama. Solidaritas mekanik ini biasanya memang berakar kuat di masyarakat pedesaan yang masih menjungjung tinggi nilai-nilai leluhurnya.

Kedua, Solidaritas Organik, solidaritas ini tumbuh subur di masyarakay perkotaan. Solidaritas terbentuk karena adanya kepentingan bersama dan saling membutuhkan satu sama lain.

Dalam konteks Keindonesiaan saat ini, penjelasan Durkheim terkait dua tipe solidaritas melebur menjadi satu. Karena ikatan moral, nilai-nilai, kepercayaan menjadi satu dengan tujuan dan kepentingan bersama Bangsa Indonesia, yaitu bagaimana Indonesia bisa melewati krisis pandemi ini.

Dalam bingkai keindonesian, solidaritas adalah bagian dari budaya Indonesia yang telah melekat jauh sebelum Indonesia merdeka. Keyakinan atas cita-cita bersama tentang kemandirian bangsa dan rasa saling percaya telah mampu mengeluarkan Indonesia dari penjajahan ratusan tahun lamanya. Bukan hal yang sulit bagi Bangsa Indonesia untuk keluar dari pandemi ini.

Poin penting bertahannya Indonesia sebagai sebuah negara hingga saat ini adalah karena anggota masyarakatnya yang memiliki rasa saling percaya yang membentuk persaudaraan dan persatuan di atas suku, agama dan ras yang berujung pada lahirnya rasa solidaritas.

Sehingga jika ada gerakan-gerakan mengatasnamakan satu agama tertentu yang berujung pada meresahkan masyarakat dan tidak mengindahkan nilai-nilai Keindonesiaan maka sudah sewajarnya kita mempertanyakan maksud dan tujuan dari gerakan tersebut. Apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Keindonesian atau hanya justru ingin memecah belah?.

Nilai-nilai keindonesian yang telah lama terbentuk dan menjadi karakter budaya bangsa telah termanifestasikan dalam Gerakan Solidaritas yang digerakaan oleh rakyatnya sendiri. Polarisasi yang terjadi di tengah masyarakat pasca pemilu 2019 telah kembali terajut, jangan sampai ada gerakan untuk mengurainya kembali. Sudah saatnya kita optimis dengan adanya kekuatan politik baru di Indonesia yang mencoba kembali ke nilai-nilai Keindonesiaan. Dan sudah saatnya kita meneguhkan kembali Keindonesiaan kita di tengah pandemi ini.

TPA Cipeucang, Tragedi Lingkungan Hidup dan Pengabaian Kemanusiaan di Tangerang Selatan
Opini

TPA Cipeucang, Tragedi Lingkungan Hidup dan Pengabaian Kemanusiaan di Tangerang Selatan

TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Cipeucang di kawasan Tangerang Selatan, resmi beroperasi pada 21 Juni 2012, hampir sewindu usianya. Menjelang ulangtahun ke-8, TPA Cipeucang memberikan hadiah kepada masyarakat Tangerang Selatan dengan jebolnya turap TPA Cipeucang pada Jumat (22/05/2020) yang ternyata bukan untuk pertama kalinya. Sebelumnya, turap juga pernah jebol pada 26 April 2019.

Menurut Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan ketika peresmian TPA delapan tahun lalu, Dudung E. Diredja, mulai beroperasinya TPA Cipeucang adalah langkah awal dalam penanganan persoalan sampah di Kota Tangerang Selatan. TPA berdiri di atas lahan 2,4 hektar dan akan terus dikembangkan sampai 10 hektar. Menurut Dudung, sistem pengelolaan sampah di TPA Cipeucang menggunakan teknologi tinggi yang ramah lingkungan. Hal itu disampaikan Dudung saat sosialisasi kepada warga sekitar. Saat peresmian, Ketua DPRD ketika itu, Bambang P Rachmadi menyampaikan, TPA Cipeucang dapat menjawab pertanyaan masyarakat Tangerang Selatan terhadap persoalan sampahnya.

Sejumlah pejabat Kota Tangerang Selatan yang hadir dalam peresmian antara lain Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Chaerul Soleh, Kepala BAPPEDA Dendi Priyandana, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Retno Prawati, serta Wakil Ketua I DPRD Ruhamaben dan sejumlah anggota Komisi IV Bidang Pembangunan. Namun, delapan tahun kemudian, di akhir Mei, tepatnya Minggu 30 Mei 2020, bau sampah TPA Cipeucang semerbak tercium sampai ke area BSD (Bumi Serpong Damai), area Cilenggang dan sekitarnya, jauh menembus batas-batas wilayah. Di pinggir sungai Tidak dapat diterima akal sehat dan logika sama sekali, pemilihan dan persetujuan lokasi TPA berada tepat di pinggir Sungai Cisadane. Nyaris tidak ada jarak antara bibir sungai dengan tepi TPA.

Pengertian TPA seharusnya adalah tempat pemrosesan akhir. Yang terjadi adalah tempat pembuangan akhir. Dengan jebolnya turap TPA Cipeucang, tempat pembuangan akhirnya adalah ke sungai. Penentuan, pemilihan dan persetujuan tempat pembuangan akhir di tepi sungai adalah kejahatan terhadap lingkungan hidup dan pengabaian kemanusiaan. It is crime against humanity and environment! Pelecehan intelektual masyarakat luas, pembodohan dan penyesatan! Pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah membodohi dan melecehkan intelektual masyarakat kota yang bertajuk “Cerdas, Modern dan Relijius” ini.


Kejadian ini merupakan kejahatan kemanusiaan karena mencemari udara dengan bau busuk menyengat, mencemari Sungai Cisadane yang ironisnya merupakan air baku pengolahan air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tangerang Selatan. Belum lagi timbulnya penyakit pernapasan, kulit dan masih banyak lagi akibat tercemarnya lingkungan sekitar TPA Cipeucang. Kejahatan lingkungan Kejahatan lingkungan hidup jelas sekali. Polusi bau, polusi air sungai, air lindi yang jauh meresap ke dalam tanah dan sumur-sumur sekitar yang sangat membahayakan kesehatan. Mengutip dan menyarikan beberapa jurnal ilmiah, bau busuk yang menyengat dari TPA Cipeucang adalah metana dan karbon dioksida sebagai gas dengan konsentrasi paling besar di TPA dan hidrogen sulfida sebagai penyumbang bau yang merupakan proses penguraian bakteri atau biokimia.

Metana sendiri daya rusaknya terhadap ozone adalah 25 kali lipat dibandingkan daya rusak karbondioksida. Diperkirakan 1 ton sampah menghasilkan 50 kg gas metana. Konsentrasi tinggi metana akan mengurangi oksigen di atmosfer. Jika kandungan oksigen di sekitar TPA turun hingga di bawah 19,5 persen maka akan mengakibatkan asfiksia atau hilangnya kesadaran. Dalam bahasa awam asfiksia adalah kondisi dan perasaan seperti tercekik karena hidung dan mulut dibekap. Karbon dioksida di TPA bisa mencapai 40-60 persen konsentrasi akibat proses penguraian (biodegradasi) senyawa organik (sayur, buah, daging, makanan) secara aerobik maupun anaerobik.

Karbon dioksida tidak berwarna dan tidak berbau sehingga tidak mudah terdeteksi tanpa alat khusus. Karbon dioksida dapat menggantikan oksigen dalam sistim pernapasan manusia dengan konsentrasi ambien 250-350 ppm. Nilai ambang batas karbon dioksida adalah 5.000 ppm (0.5 persen) yang merupakan paparan rata-rata untuk orang dewasa sehat dalam waktu 8 jam kerja. Lihat Foto Turap TPA Cipeucang yang jebol persis di pinggir Sungai Cisadane.Pada konsentrasi 3 persen terjadi sesak napas dan sakit kepala atau mulai mengantuk. Lebih tinggi dari itu bisa membahayakan jiwa. Yang paling mengganggu adalah bau busuk menyengat akibat proses penguraian biokimia oleh berbagai jenis bakteri terhadap bahan-bahan organik, yaitu hidrogen sulfida. Dalam konsentrasi kecil 0.0005 ppm, kita mengenal salah satunya adalah bau kentut.

Manusia melepaskan hidrogren sulfida ketika kentut dalam jumlah yang sangat kecil. Tidak ada yang sampai pusing atau pingsan gara-gara mencium bau kentut di dalam lift sekalipun semua orang di dalam lift kentut berbarengan. Dampak kesehatan Namun gas hidrogren sulfida dengan konsentrasi 500 ppm dapat menimbulkan kematian, pulmonary edema dan asphyxiant.

Mengutip Mayoclinic.org, “Pulmonary edema is a condition caused by excess fluid in the lungs. This fluid collects in the numerous air sacs in the lungs, making it difficult to breathe. In most cases, heart problems cause pulmonary edema. Pulmonary edema is usually caused by a heart condition. Other causes include pneumonia, exposure to certain toxins and drugs, and being at high elevations. Depending on the cause, pulmonary edema symptoms may appear suddenly or develop over time. Mild to extreme breathing difficulty can occur. Cough, chest pain and fatigue are other symptoms.”


Pulmonary edema adalah kondisi yang disebabkan cairan berlebihan di dalam paru-paru. Cairan ini terkumpul karena gelembung udara di dalam paru-paru membuat penderitanya sulit bernapas. Dalam kebanyakan kasus, orang menderita masalah jantung akan mengalami ini. Penyebab lain pulmonary edema adalah terekspos zat beracun atau obat-obatan, atau berada di ketinggian. Gejala ini bisa datang dan pergi sesuai kondisi dan waktu berjalan tergantung kasus per kasus. Gejalanya bisa ringan sampai ekstrem: batuk, sakit di dada, kelelahan dan masih banyak gejala lain.

Dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti hari ini, lengkap sudah penderitaan masyarakat Tangerang Selatan. Gejala yang ditimbulkan karena terekspos gas hidrogren sulfida dalam jumlah besar dan gejala Covid-19 bisa dikatakan mirip: menyerang paru-paru, sistim pernapasan, sesak napas. Boleh jadi satu dengan yang lain saling melengkapi. Mengutip salah satu sesepuh di WAG (whatsapp group), ibaratnya Kota Tangerang Selatan ini adalah rumah mewah tanpa jamban. Kalau boleh melengkapi, ibaratnya Kota Tangerang Selatan ini adalah gedung apartemen mewah di tepi Sungai Cisadane dengan river view indah menawan, namun pengembangnya “lupa” membangun toilet di masing-masing unitnya.

Solusinya, pengembang membangun kakus/jamban/jumbleng di tepi sungai. As simple as that!. (Note: kakus adalah serapan bahasa Belanda, dari kaak huis, artinya rumah tinja). Menabrak tatanan hukum Pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah menabrak seluruh tatanan dan tataran hukum yang ada ketika menentukan dan memutuskan TPA tepat di bantaran Sungai Cisadane tersebut. Sungguh panjang daftar aturan yang ditabrak:

Jika digali dan ditelusuri lebih jauh lagi, yakinlah, masih bertambah panjang daftar aturan yang ditabrak dalam penentuan dan pengambilan keputusan persetujuan lokasi TPA di Cipeucang tepat di tepi Sungai Cisadane. Di zaman purbakala, sebelum ada moda transportasi seperti hari ini, sungai adalah nadi kehidupan utama masyarakat. Tercatat dalam sejarah, kerajaan-kerajaan besar di Nusantara ada di tepi sungai, Sriwijaya di tepi Sungai Musi, Majapahit (Sungai Brantas), Kutai Martapura (Sungai Mahakam), Tarumanagara (Sungai Citarum).

Bukti-bukti kejayaan Tarumanegara ditandai dengan ditemukannya sejumlah prasasti di tepi Sungai Cisadane, Ciaruteun, dan Cianten. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, kerajaan kuno atau kota niaga penting hampir semuanya ada di pinggir sungai. Sejak zaman purbakala manusia sudah bersahabat dengan sungai. Sementara, ruas Sungai Cisadane di Tangerang Selatan malah diperkosa oleh para pengambil kebijakan kota bertajuk “Cerdas, Modern dan Relijius” yang baru merayakan hari lahirnya yang ke-11.

Enough is enough! Jebolnya turap TPA -pembuangan ya, bukan pemrosesan/pengelolaan- Cipeucang pada 22 Mei 2020 adalah yang terakhir. Cukup sudah! Semoga para pihak terkait mendengar tragedi tragis ini dan mengambil tindakan.

Ancaman Kesehatan Serius Masyarakat Kota Tangerang Selatan
Opini

Ancaman Kesehatan Serius Masyarakat Kota Tangerang Selatan

Melanjutkan artikel opini sebelumnya: Pemkot Tangerang Selatan adalah Pelaku Kejahatan Lingkungan Hidup dan Pengabaian Kemanusiaan (https://tangsel.psi.id/read/748/pemkot-tangerang-selatan-adalah-pelaku-kejahatan-lingkungan-hidup-dan-pengabaian-kemanusiaan/). Penelusuran lebih lanjut menunjukkan semakin banyak aturan perundang-undangan yang ditabrak oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan terkait keberadaan TPA Cipeucang.

Semakin panjangnya aturan perundang-undangan yang ditabrak dengan sadar oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan semakin menegaskan itu adalah kejahatan lingkungan hidup dan pengabaian kemanusiaan; it is crime against humanity and environment! Aturan yang ditabrak mulai dari Undang-undangPeraturan PemerintahPeraturan Menteri bahkan Peraturan Daerah yang disusun sendiri dan diundangkan untuk kemudian ditabrak seluruh isinya; bukan hanya dilanggar. Lihat lampiran.

Memang, harus diakui, permasalahan sampah di Indonesia adalah masalah klasik berkepanjangan di seluruh kota besar. Sebut saja, Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang. Masing-masing dengan permasalahannya sendiri, dengan strategi dan usaha mencari solusi masing-masing pemerintah kota. Namun hasil penelusuran sementara, belum ditemukan di satu tempat pun di Indonesia yang menentukan Tempat Pembuangan Akhir tepat di tepi sungai seperti di Kota Tangerang Selatan ini.

Atas kejadian jebolnya turap TPA Cipeucang menorehkan luka mendalam dan trauma berkepanjangan di tengah masyarakat luas terdampak sampai radius lebih dari 10 kilometer, bukan hanya Kota Tangerang Selatan saja, namun tetangga kanan kiri Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang juga terdampak polusi bau dan potensi kesehatan. Warga masyarakat sekitar TPA Cipeucang akan terdampak gangguan psikologis dan kesehatan jangka panjang jika masalah ini tidak segera dituntaskan. Sudah dua minggu lebih bau menyengat mengapung menyergap hidung warga Kota Tangerang Selatan.

Mengutip dan menyarikan beberapa jurnal ilmiah:

Gas tersebut adalah metana (CH4) dan karbon dioksida (CO2) sebagai gas dengan konsentrasi paling besar di TPA dan hidrogen sulfida (H2S) sebagai penyumbang bau yang sangat menyengat dari proses penguraian bakteri atau biokimia. Metana sendiri daya rusaknya terhadap ozone adalah 25 kali lipat dibandingkan daya rusak CO2. Diperkirakan 1 ton sampah menghasilkan 50 kg gas metana. Konsentrasi tinggi metana akan mengurangi oksigen di atmosfer. Jika kandungan oksigen di sekitar TPA turun hingga di bawah 19.5 persen, akan mengakibatkan asfiksia atau hilangnya kesadaran. Dalam bahasa awam asfiksia adalah kondisi dan perasaan seperti tercekik karena hidung dan mulut dibekap.

Karbon dioksida (CO2) di TPA bisa mencapai 40-60 persen konsentrasi akibat proses penguraian (biodegradasi) senyawa organik (sayur, buah, daging, makanan) secara aerobik maupun anaerobik. Karbon dioksida tidak berwarna dan tidak berbau, sehingga tidak mudah terdeteksi tanpa alat khusus. CO2 dapat menggantikan oksigen dalam sistim pernapasan manusia dengan konsentrasi ambien 250-350 ppm. Nilai ambang batas CO2 yaitu 5.000 ppm (0.5 persen) yang merupakan paparan rata-rata untuk orang dewasa sehat dalam waktu 8 jam kerja. Pada konsentrasi 3 persen terjadi sesak napas dan sakit kepala atau mulai mengantuk, di atas itu bisa membahayakan jiwa.

Yang paling mengganggu adalah bau busuk menyengat akibat proses penguraian biokimia oleh berbagai jenis bakteri terhadap bahan-bahan organik, yaitu hidrogen sulfida (H2S). Dalam konsentrasi kecil 0.0005 ppm, kita mengenalnya salah satunya adalah bau kentut, karena kentut manusia juga melepaskan H2S dalam konsentrasi yang sangat kecil. Tidak ada yang sampai pusing atau pingsan gara-gara mencium bau kentut di dalam lift sekalipun semua orang di dalam lift kentut berbarengan. Namun gas H2S dengan konsentrasi 500 ppm, dapat menimbulkan kematian, pulmonary edema dan asphyxiant.

Mengutip Mayoclinic.org:

Pulmonary edema is a condition caused by excess fluid in the lungs. This fluid collects in the numerous air sacs in the lungs, making it difficult to breathe. In most cases, heart problems cause pulmonary edema. Pulmonary edema is usually caused by a heart condition. Other causes include pneumonia, exposure to certain toxins and drugs, and being at high elevations.

Depending on the cause, pulmonary edema symptoms may appear suddenly or develop over time. Mild to extreme breathing difficulty can occur. Cough, chest pain and fatigue are other symptoms.

Adalah kondisi yang disebabkan cairan berlebihan di dalam paru-paru. Cairan ini terkumpul karena gelembung udara di dalam paru-paru, membuat penderitanya sulit bernapas. Dalam kebanyakan kasus, orang menderita masalah jantung akan mengalami ini. Penyebab lain pulmonary edema adalah terekspos zat beracun atau obat-obatan, atau berada di ketinggian. Tergantung kasus per kasus, gejala ini bisa datang dan pergi sesuai kondisi dan waktu berjalan. Dari gejala ringan sampai ekstrem, batuk, sakit di dada, kelelahan dan masih banyak gejala lain.

Dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti hari ini, lengkap sudah penderitaan masyarakat Tangerang Selatan. Mencermati gejala yang ditimbulkan karena terekspos gas H2S dalam jumlah besar dan gejala Covid-19 bisa dikatakan mirip, menyerang paru-paru, sistim pernapasan, sesak napas. Boleh jadi satu dengan yang lain saling melengkapi.

Mengutip salah satu sesepuh di WAG, ibaratnya Kota Tangerang Selatan ini adalah rumah mewah tanpa jamban. Kalau boleh melengkapi, ibaratnya Kota Tangerang Selatan ini adalah gedung apartemen mewah di tepi Sungai Cisadane dengan river view indah menawan, namun pengembangnya “lupa” membangun toilet di masing-masing unitnya. Solusinya, pengembang membangun kakus/jamban/jumbleng di tepi sungai, as simple as that! (Note: kakus adalah serapan bahasa Belanda, dari kaak huis, artinya rumah tinja).

Fraksi PSI DPRD Kota Tangerang Selatan akan terus menyuarakan dan memperjuangkan untuk mencari solusi atas tragedi kejahatan kemanusiaan dan lingkungan hidup ini, sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai Legislatif.

Aji Bromokusumo, ST., MBA

Fraksi PSI DPRD Kota Tangerang Selatan

 

Solidaritas Adalah Kunci Kemajuan Peradaban Bangsa Indonesia
Blog Solidaritas Opini

Solidaritas Adalah Kunci Kemajuan Peradaban Bangsa Indonesia

Oleh Jeffrie Geovanie **

*Pidato pada acara Kopi Darat Pemenangan PSI Sumatra Barat, Padang, 3 Februari 2019.

 

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh..

Sanak-saudara, tuan dan puan, serta bro dan sis pejuang solidaritas Indonesia yang saya hormati.

Tanah Minang adalah tanah para petarung. Kita mengenal banyak nama terkemuka yang ikut mewarnai kanvas sejarah Indonesia, lahir di tanah ini, tanah Minang. Sebut saja Tan Malaka, bapak Republik Indonesia, Mohammad Hatta penganjur pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi melalui koperasi, Sutan Sjahrir pemeluk teguh demokrasi bersendi kemanusiaan, Buya Hamka ulama serba bisa dengan karya-karya yang merentang mulai agama hingga sastra dan Rohana Kudus perintis pers nasional Indonesia.

Sebelum saya memulai lebih jauh, terlebih dahulu saya ingin melontarkan sebuah pertanyaan: mengapa tanah Minang ini di masa lalu melahirkan aktivis-aktivis politik yang progresif; terbuka terhadap beragam ide; memiliki cakrawala pemikiran seluas bentangan alam semesta, sementara kini kita agaknya terseok-seok mencari siapa dan kemanakah gerangan para ahli waris perjuangan mereka itu? Sehingga sumbangsih terbesar warga Minang kepada Indonesia di masa lalu tak lagi terulang di masa sekarang?

Indonesia pada mulanya sebuah ide. Ia datang dari renungan atas keadaan yang terjadi pada anak negeri di bawah kolonialisme yang penuh penindasan dan penghisapan. Gagasan menjelma menjadi sikap dan laku politik anti penjajahan yang  menggalang solidaritas sesama kaum terjajah untuk membebaskan diri dari cengkeraman penjajahan.

Saya mencatat ada empat tahap solidaritas yang menjadi embrio solidaritas kebangsaan Indonesia. Pertama, solidaritas kesukuan atau kedaerahan. Ini adalah kesadaran paling awal di Nusantara. Setiap daerah berada di bawah otonomi kerajaan dan kesultanan. Setiap kerajaan dan kesultanan memiliki kedaulatan dan kemerdekaanya sendiri sampai masa perniagaan dunia tiba, di mana kongsi-kongsi dagang Eropa berdatangan ke kepulauan Nusantara.

Pada awalnya hubungan yang terjalin antara penguasa kerajaan dengan kongsi dagang Eropa adalah hubungan dagang. Kerajaan mana pun bebas mengadakan hubungan dagang dengan bangsa-bangsa Eropa, mulai Portugis, Inggris sampai dengan Belanda. Namun persaingan dagang yang bermuara pada pertikaian bersenjata membuat mereka salih menyisihkan dan menyisakan kongsi dagang Belanda sebagai pemenangnya.

Realita historis menunjukkan bahwa kongsi dagang Belanda (VOC) tak semata ingin berdagang. Mereka ingin memonopoli perdagangan sekaligus menguasai wilayah Nusantara. Maka perlawanan terhadap dominasi tersebut tak bisa dielakkan. Solidaritas kedaerahan di bawah pimpinan para raja dan sultan bahu membahu melawan dominasi asing yang hendak merebut kedaulatan kerajaan di Nusantara.

Solidaritas yang dibangun oleh kesadaran etnis dan kedaerahan ternyata tidak mampu menumbangkan kekuatan kongsi dagang Belanda yang dilengkapi tentara bersenjata dan otoritas penggunaan mata uang sendiri. Tidak hanya konflik bersenjata secara frontal, kongsi dagang Belanda juga turut masuk ke dalam konflik internal kerajaan dan pertikaian antar kerajaan di Nusantara. Seperti halnya yang terjadi dengan Goa dan Makassar atau Yogyakarta dan Surakarta dalam perjanjian Giyanti 1755.

Solidaritas kedaerahan juga ternyata memiliki kelemahannya sendiri. Ia dibangun di atas kesadaran yang sempit, terbatas pada lingkaran kecil primordialisme serta semangat kedaerahan yang rentah dipecah belah. Solidaritas rapuh itu berakhir dengan penaklukan demi penaklukan yang dilakukan serdadu kongsi dagang Belanda.

Kedua, solidaritas keagamaan. Semangat keagamaan, khususnya Islam telah menjadi ruh semangat perlawanan terhadap dominasi penjajah yang semakin kukuh mencengkeram kepulauan Nusantara. Kita semua mengenal Imam Bondjol, pemimpin kaum paderi yang menentang dominasi penjajahan di tanah Minangkabau. Tidak bisa diingkari anjuran jihad fisabilillah membangkitkan semangat untuk melawan penjajah Belanda.

Atas dasar solidaritas keislaman jugalah Haji Samanhudi dari Solo mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI) pada 16 Oktober 1905 sebagai response atas persaingan dagang terhadap perkumpulan niaga warga Tionghoa. Sarekat Dagang Islam kemudian bermetamorfosa menjadi Sarekat Islam pada 1912 dan tumbuh semakin besar di bawah kepemimpinan HOS Tjokroaminoto. Organisasi ini memperlihatkan betapa solidaritas Islam mampu mengikat hasrat setiap muslim untuk meneruskan perlawanan terhadap kolonialisme.

Tentu solidaritas berdasarkan keagamaan mengandung dinamikanya sendiri.  Sarekat Islam menunjukan kemampuannya untuk mengikat solidaritas kaum muslimin dalam kontestasi melawan kolonialisme, namun pula kerap diwarnai oleh konflik internal. Ada versi mengatakan perpecahan itu disebabkan masuknya ide-ide kiri ke dalam tubuh Sarekat Islam. Dan itu berhasil diselesaikan melalui keputusan disiplin partai pada 1921oleh Haji Agus Salim.

Kohesivitas gerakan berdasarkan keagamaan ternyata juga menemukan banyak persoalan, sementara itu kebutuhan untuk mengimbangi kekuatan kolonial semestinya melampaui sekat-sekat sempit yang justru berpotensi menyempitkan perlawanan terhadap kolonialisme itu sendiri. Mengapa demikian? Karena sejatinya kolonialisme Belanda atas Indonesia tidak hanya melakukan represi terhadap satu penganut agama atau menindas satu etnis saja.

Karena pada dasarnya kolonialisme dan imperialisme belanda adalah suatu sistem yang berlaku selama ratusan tahun untuk menguasai sumber-sumber produksi dan kekayaan di Indonesia. Akibat penghisapan atau penjajahan mendatangkan penderitaan bagi seluruh rakyat jajahan tiada mengenal batas-batas keagamaan, ras enisitas atau kedaerahan.

Seiring masuknya pemikiran modern tentang pembentukan negara-bangsa, kesadaran bersolidaritas pun mengalami perubahan. Selain itu cara kaum kolonial mengeksploitasi tanah Hindia Belanda dengan bertumpu pada jaringan negara kolonial semakin memperkukuh penjajahan di semua bidang kehidupan.

Dalam momentum historis itulah mulai tumbuh solidaritas ketiga yakni solidaritas etno-nasionalisme sebagaimana yang kita bisa temukan pada Boedi Oetomo. Etno-nasionalisme Jawa sebagaimana diusung oleh Goenawan Mangunkusumo dan Soetatmo berangkat dari kesadaran bahwa Jawa sudah cukup memadai sebagai bangsa yang mandiri dengan adanya kesatuan bahasa (Jawa) dan kebudayaan Jawa yang telah eksis selama berabad-abad lamanya.

Namun solidaritas etno-nasionalisme itu mendapat tantangan dari seorang pemikir Jawa lainnya yang bernama Tjipto Mangunkusumo. Dia mengatakan nasionalisme Jawa terlalu sempit dan membatasi partisipasi elemen bangsa jajahan lainnya yang tidak berasal atau berlatarbelakang Jawa. Tjipto datang dengan konsep solidaritas Hindia yang menaungi seluruh anak negeri Hindia Belanda tanpa dibatasi sentimen suku, etnis atau agamanya.

Apa yang diutarakan Tjipto adalah embrio gerakan  politik kebangsaan yang lebih luas lagi sifatnya. Maka sejak awal paruh pertama abad ke-20, solidaritas kedaerahan yang sebelumnya terlihat sebagi ciri khas organisasi kepemudaan seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatranen Bond dan Jong Islamieten Bond tidak bisa menjawab kebutuhan untuk menghadapi kolonialisme.

Sejak saat itulah mulai berkembang solidaritas keempat sekaligus solidaritas pamungkas, yakni solidaritas Indonesia. Secara formal gagasan solidaritas Indonesia itu mewujud di dalam sebuah partai yang bernama Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Bung Karno pada Januari 1927.

Langkah itu kemudian diikuti oleh penyelenggaraan kongres pemuda kedua 28 Oktober 1928 yang menghasilkan konsensus bersama sebagai satu bangsa yang bernama Indonesia. Inilah kontrak sosial pertama sebagai satu bangsa yang diikrarkan oleh mereka yang sebelumnya mengikat diri dalam solidaritas kedaerahan dan keagamaan.

 

Intermezo :

Dalam kongres Sumpah Pemuda itu itu mengenal nama Mohammad Yamin, seorang minang yang terinspirasi tokoh minang lainnya yang saat itu sedang berada di luar negeri sebagai seorang pelarian politik. Dialah Ibrahim Datuk Tan Malaka, urang awak kelahiran Pandam Gadang. Kabarnya, Datuk Tan Malaka memilih untuk hidup menjomblo karena tak bisa move on dari cinta pertamanya. Tragisnya, perempuan cinta pertamanya itu dikawin oleh seorang pria sunda dari golongan feodal. Konon, karena rasa sakit hatinya itu, jadilah Datuk Tan Malaka orang kiri yang memang menjadikan feodalisme sebagai musuh bebuyutan. Oleh karena itu hati-hati dengan hubungan cinta, karena bisa menjadikan kalian sebagai jomblo ideologis.

Lantas apa yang dilakukan Datuk Tan Malaka? Pada tahun 1925 Datuk Tan Malaka menulis sebuah brosur yang berjudul  Menuju Republik Indonesia, maka sejak saat itu kita mengenalnya sebagai peletak dasar bentuk ketatanegaraan Indonesia.

Solidaritas kebangsaan Indonesia yang lahir sejak Kongres Pemuda Kedua 28 Oktober 1928  menjadi tonggak penting dalam perkembangan kesadaran nasionalisme Indonesia. Kelak kesadaran itu semakin dipertegas kembali dalam pidato Sukarno 1 Juni 1945 yang mengusung konsep nasionalisme modern. Nasionalisme modern tidak lagi mendasarkan pada sentimen-sentimen kedaerahan, etnisitas, agama dan primordialisme.

Mengutip Ernest Renan, Sukarno mengatakan bahwa sebuah bangsa berdiri karena hasrat untuk hidup bersama dan mencapai tujuan bersama. Di atas prinsip-prinsip itulah bangsa Indonesia lahir sebagai sebuah bangsa yang merdeka pada 17 Agustus 1945.

Dengan semangat dan prinsip yang sama Partai Solidaritas Indonesia dibentuk, dengan tujuan merawat serta melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Kelahiran Partai Solidaritas Indonesia di zaman milenial ini membawa tugas luhur untuk tetap memeluk teguh solidaritas kebangsaan Indonesia dan mengatasi tantangan-tantangan yang muncul pada abad revolusi industri 4.0 ini.

Kita telah mencapai kemerdekaan, yang menurut Bung Karno adalah jembatan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur dan berkeadilan untuk semua. Adalah tugas kita, kader Partai Solidaritas Indonesia untuk membangun peradaban Indonesia di masa kemerdekaan ini. Karena ternyata problem yang terhampar di seberang jembatan emas kemerdekaan itu masih banyak yang harus kita selesaikan.

Korupsi, musuh utama kita semua, menghilangkan kesempatan untuk kita membangun lebih baik lagi dan menggerogoti peluang untuk mendatangkan rasa keadilan untuk semua orang. Kemerdekaan saja ternyata tidak membuat kita lepas dari persoalan yang ada. Setelah kemerdekaan diraih, kita membutuhkan jaminan kebebasan yang memberikan kesempatan kepada semua pemeluk agama untuk bisa menjalankan ibadahnya tanpa ada gangguan dan tindak diskriminasi, kebebasan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berekspresi dan mengutarakan pendapatnya, kebebasan bagi setiap individu untuk mendapatkan akses menempuh pendidikan berkualitas yang setinggi-tingginya, kebebasan untuk mendapat perlakuan setara di hadapan hukum tanpa dibatasi sekat-sekat keagamaan dan kesukuan, kebebasan untuk mendapatkan dan memilih pekerjaan yang sesuai dengan hasrat dan keterampilan serta kebebasan untuk berdiri tegak sebagai manusia Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai solidaritas kemanusiaan berdasarkan konstitusi Republik Indonesia.

Tugas kader Partai Solidaritas Indonesia ke depan semakin berat. Kita tidak hanya harus berjuang mencapai ambang batas parlemen, namun lebih mendasar lagi, kita harus menunjukkan sebagai partai anak muda yang punya elan, energi kebaikan, semangat kebersamaan, wawasan seluas semesta serta solidaritas satu bangsa Indonesia yang terbuka terhadap berbagai kemungkinan dalam setiap perubahan zaman. Kita juga harus disiplin dan memilik sikap politik yang benar. Benar berdasarkan nilai-nilai yang universal, yang berlaku umum bagi seluruh manusia.

Dengan itu semua, maka pertanyaan yang saya lontarkan di awal tadi, tentang kemana gerangan ahli waris perjuangan dari para pemikir dan aktivis politik dari ranah Minang di masa kini bisa segera terjawab. Ternyata, ahli waris mereka semua ada di sini, ada di dalam setiap diri kader Partai Solidaritas Indonesia.

Bro dan Sis yang saya muliakan, dalam kesempatan ini saya juga meneguhkan sikap kita untuk mendukung Ir. Joko Widodo dan Kyai Haji Ma’ruf Amin melanjutkan kepemimpinan nasional periode 2019-2024. Selama periode 2014-2019 Presiden Joko Widodo telah membuktikan janji-janjinya dan mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa agar di alam kemerdekaan ini diisi dengan pembangunan yang membawa perubahan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terakhir, sebagai ahli waris perjuangan para pendiri bangsa, mari kita teruskan kerja-kerja politik untuk menghadirkan keadilan dan kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tangan kalian, para penggalan solidaritas kebangsaan Indonesia, masa depan kita terletak. Pada pundak kalian, tanggungjawab untuk memikul beban persoalan rakyat ditanggung. Hadapilah dengan kegembiraan sebagaimana pemuda-pemudi yang selalu berhasil mengatasi rintangan-rintangan dalam hidupnya.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi wabarakatuh.

 

** Penulis adalah Ketua Dewan Pembina DPP PSI.

 

 

Minang Menangkan Indonesia
Blog Solidaritas Opini

Minang Menangkan Indonesia

Oleh Dedek Prayudi

*Pidato pada acara Kopi Darat Pemenangan PSI Sumatra Barat, Padang, 3 Februari 2019.

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh! Salam Kebajikan, Salam Keragaman, Salam Solidaritas!

Hadirin sekalian yang saya banggakan!

Minang adalah sejarah, Minang adalah adat,  Minang adalah kebudayaan,  Minang adalah masa lalu, masa kini dan masa depan, Minang adalah Kemenangan!

Jika seluruh wilayah di Republik Indonesia ini diurutkan berdasarkan sumbangan tokoh-tokoh politik, pers, sastra, agama dan budaya, maka Tanah Minang menempati urutan paling atas sebagai penyumbang tokoh terbanyak. Tidak kurang dari 100 nama tokoh di masa kemerdekaan mengalir darah Minang di dalam tubuhnya. Jika diperas lagi menjadi deretan pahlawan nasional, maka tidak kurang dari 16 nama tokoh Minang akan tercantum dalam daftar pahlawan tersebut.  Bahkan jika Republik Indonesia tinggal terdiri dari dua nama, “atas nama bangsa Indonesia” dalam teks Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, maka salah satu di antaranya adalah putra Minang, yakni Mohammad Hatta.

Hadirin sekalian yang saya muliakan!

Minang adalah kemenangan, bisa kita nyatakan dengan lantang, bahwa tanpa anak muda tanah Minang, Indonesia Raya mungkin tidak pernah ada! Di saat para pejuang kemerdekaan masih bersilang pendapat mengenai arah perjuangan nasional. Sebuah naskah penting lahir dari pemikiran anak Minang, Naar de Republik, peta jalan menuju Republik, menjadi rujukan penting arah kemerdekaan Indonesia. Naskah tersohor itu ditulis oleh Sutan Ibrahim, Datuk Sutan Malaka, putra kelahiran Nagari Pandan Gadang, Lima Puluh Kota lalu menjadi referensi penting bagi Soekarno untuk menggalang sebuah persatuan nasional.

Saudaraku sekalian yang merdeka!

Ketika Kemerdekaan Indonesia secara de facto sudah diproklamirkan, Indonesia membutuhkan pengakuan dunia internasional untuk memperoleh status kemerdekaan secara de jure. Maka tampillah seorang anak Minang, diplomat terbaik yang pernah dimiliki bangsa ini, berkeliling dunia menggalang surat pengakuan kemerdekaan. Siapa yang tidak mengenal Kyai Haji Agus Salim. Kekuatan diplomasinya membuat Indonesia diakui sebagai bangsa yang merdeka 100% dalam pergaulan internasional hingga detik ini.

Hadirin, para pejuang Minang yang saya banggakan!

Tanah Minang juga pernah secara gagah berani menolak kepemimpinan Soekarno yang hendak menjadi Presiden seumur hidup! Ya Tanah Minang yang berani, anak Minang yang menyatakan kebenaran sepahit apapun bayaran atas kebenaran itu. Seperti kata Umar Bin Khattab, “Jika ada seribu orang yang membela kebenaran, aku berada di antaranya. Jika ada  seratus orang yang membela kebenaran, aku berada di antaranya. Jika ada sepuluh orang pembela kebenaran, aku tetap ada di barisan itu. Dan jika hanya ada satu orang yang tetap membela kebenaran, maka akulah orangnya.”

Tanah Minang pernah menebus mahal harga kebenaran itu! Tanah Minangkabau dirampas harga dirinya, adat nagari dimundurkan, nama-nama bayi diganti agar tidak berbau Minang. Tubuh yang tadinya tegak karena  kemuliaan ilmu dan kehormatan adat, harus membungkuk di depan pos-pos penjagaan militer. Lalu terjadi gelombang eksodus orang-orang Minang meninggalkan tanahnya, karena tak kuat menyaksikan adat pusaka mereka dirampas. Ya harga kebenaran memang mahal, dan rakyat Minang tak ragu untuk menebus harga itu.

Putra Putri Tanah Minang yang saya banggakan!

Saya menyempatkan diri membaca sebuah tulisan di SiarMinang.com, yang menunjukkan betapa kini panggung politik sepi dari putra-putri Minangkabau. Mungkin ini yang membuat politik nasional kita menjadi sangat kering dari gagasan, sangat miskin dengan tutur bahasa yang bernas, sangat menjauh dari akar budaya nusantara. Kemunduran Minang adalah kemunduran politik nasional. Di masa demokrasi terbuka, anak tanah Minang bukan hanya menginspirasi, tidak hanya menjadi pelengkap, namun menjadi inisiator dan pemimpin politik terkemuka, baik dalam gagasan juga dalam organisasi politik.

Dulu ada nama Sutan Sjahrir pendiri dan pemimpin Partai Sosialis Indonesia (PSI). Ada Mohammad Hatta sebagai pendiri Partai Nasionalis Indonesia (PNI), lalu akhirnya mendirikan Partai Gerakan Demokrasi Islam Indonesia (GDII). Tentu tidak ketinggalan nama Tan Malaka yang mendirikan Partai Komunis Indonesia (PKI) lalu terakhir mendirikan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (MURBA). Bahkan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mati suri akibat gagal dalam percobaan revolusi melawan Belanda, bisa tumbuh kembali menjadi partai politik ketiga terbesar dalam Pemilu 1955 karena kepemimpinan seorang putra Minang bernama DN Aidit. Tanah Minang seakan tak pernah letih melahirkan tokoh nasional. Di masa itu, politik dan kehidupan partai politik dari spektrum kanan hingga kiri, tidak akan semarak tanpa disemai oleh tangan dan taman pikiran putra Minangkabau.

Bro dan Sis yang saya cintai, mengapa kemunduran terjadi? Karena ternyata trauma politik jauh lebih panjang dan mengakar ketimbang gerak maju sejarah. Kepercayaan diri orang Minang akan mati dan surut jika dipisahkan dari akar adat budaya mereka. Minang tidak akan tumbuh tanpa adat, ilmu dan agama di dalam genggaman tangan mereka. Itu yang menjadi sebab mengapa hari ini kita lihat, tidak ada lagi anak Minang yang bersinar di PDIP, Golkar, PKS, PAN, Nasdem, PPP dan partai-partai lainnya.

Para pejuang tanah Minang yang saya hormati!

Saya rasa hari ini, saya hanya mencatat dua nama Putra Minang yang bersinar di panggung politik nasional. Saya mulai dengan nama pertama, nama ini sering menjadi lawan debat Sekjen PSI dan Sis Tsamara Amany. Fadli Zon, pendiri dan salah satu Ketua Partai Gerindra dan juga kini menjabat sebagai Wakil ketua DPR RI. Sejak SMA dan mahasiswa, Fadli Zon sudah menunjukkan bakat kepemimpinan, organisasi, dan intelektualnya. Membangun Fadli Zon Library di mana banyak literatur bisa dibaca disana, sejak mahasiswa Fadli sudah aktif di Senat Mahasiswa dan berbagai kelompok diskusi. Dia juga memimpin berbagai demonstrasi. Di luar kampus dia tercatat pernah menjadi pengurus pusat KNPI dan Gerakan Pemuda Islam (GPI).

Dalam karir politik namanya tercatat sebagai pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) di tahun 1998 dan menjabat  sebagai salah satu Ketua. Fadli Zon lalu mengundurkan diri pada tahun 2001, Fadli Zon lalu aktif di dunia bisnis. Dari aktifitas bisnis membawa pertemuannya dengan Hashim Djojohadikusumo dan juga Prabowo Subianto di awal tahun 2007. Saat itu Prabowo sedang ikut konvensi Partai Golkar untuk menjadi Presiden. Setelah gagal dalam konvensi Golkar, maka mulailah pembicaraan pendirian partai baru dilakukan. Dengan bekal kemampuan berorganisasi, pengalaman mendirikan PBB, tentu Fadli Zon adalah orang yang sangat bisa diandalkan oleh Prabowo dan Hashim. Mereka kemudian bersama-sama mendirikan Partai Gerindra yang hingga saat ini berdiri mengambil garis berseberangan dengan pemerintahan Jokowi.

Bro dan Sis yang saya banggakan!

Satu nama lagi tentu sangat dekat dengan kita, berkat putra Minang ini, kebosanan pemilih Indonesia pada menu politik yang itu-itu saja terpecahkan. PSI hadir membawa warna politik yang sama sekali baru dan otentik, karena gagasan dan kedewasaan politik Sang Maestro dari tanah Minang ini.

Meski tidak hadir di tempat ini, namun saya harus menyatakan bahwa saya sangat bangga dan merasa sangat terhormat bisa berjuang  satu barisan bersama putra asli Minang, yang kini menjadi Ketua Dewan Pembina PSI, Bro Jeffrie Geovanie.

Para Anak Minang yang saya cintai!

Mengapa saya katakan Bro Jeffrie Geovanie adalah salah satu bintang Minang yang bersinar di langit gelap politik Indonesia. Bro dan Sis harus tahu! hari ini, di saat seluruh partai politik seakan mengalami kebuntuan ideologi, kemampetan kreativitas, kemunduran etika politik, kehilangan arah perjuangan lalu terjebak dalam korupsi. Kita sungguh harus berbangga hati, seorang putra Minang kembali hadir menawarkan sebuah pembaruan politik, sebuah jalan politik baru, menyalakan cahaya perubahan yang baru dalam politik Indonesia.

Bro Jeffrie Geovanie tampil ke depan, mewakafkan dirinya untuk memberi jalan pada kita,  anak-anak muda di seluruh Indonesia untuk bangkit merebut masa depan kita sendiri. Kita tidak bisa menunggu lama, bukan anak muda jika harus membungkuk mengemis kekuasaan dari politisi lama yang sudah jelas gagal menawarkan masa depan kepada kita. Bro Jeffrie Geovanie sudah menunjukkan jalan kepada kita semua: “Jika ingin masa depanmu lebih baik, maka jawabannya hanya satu, REBUT KEPEMIMPINAN POLITIK NASIONAL, dengan tangan dan keringatmu sendiri!.”

Bro dan Sis yang saya banggakan!

Kita sekarang bisa melihat PSI, karena keikhlasan dan gagasan Bro Jeffrie Geovanie. Namanya tentu tidak asing di Sumatera Barat. Jeffrie Geovanie, putra asli Payakumbuh. Sosok ini langka dan unik, sejak berkiprah di dunia politik selalu hadir dengan ide-ide segar. Di saat politisi di tanah air masih sibuk dengan bentuk yayasan dan organisasi konvensional, Jeffrie Geovanie atau lebih akrab dengan panggilan JG, sudah mendirikan Amien Rais Center, Indonesian Institute dan Maarif Institute. Ide ini dianggap orisinil, kontekstual dan populer, sejak itu mulailah muncul lembaga-lembaga serupa seperti Habibie Center, Megawati Center, Abdurrahman Wahid Institute dll.

Jika politik adalah musik, maka Bro JG adalah Sang Maestro yang rendah hati. Di saat demokrasi Indonesia masih sibuk dengan tradisi lama: mobilisasi massa dan konflik dalam kampanye konvensional. Bro JG bersama beberapa sahabatnya mulai memperkenalkan model survey dan konsultan politik. Tanpa Bro JG, politik kita mungkin hari ini hanya bergantung pada perasaan dan intuisi semata. Berkat keberaniannya melawan trend, hari ini kita saksikan, survey sudah menjadi salah satu instrumen penting dalam demokrasi Indonesia khusunya Pemilu

Bro dan Sis yang saya cintai!

Dalam karir politik, dia selalu cemerlang dan berpengaruh. Bro JG selalu hadir dalam momen-momen dan patahan peristiwa politik nasional.  Karir politiknya bermula di PAN sebagai partai pionir reformasi saat itu. Namanya juga masuk sebagai anggota DPR RI dari Golkar setelah Golongan Karya mereformasi diri menjadi Partai Golkar. Nama Bro JG juga memimpin tim pemenangan Surya Paloh dalam Munas Golkar. Bro JG juga menjadi motor utama penggerak Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia Bersama deretan tokoh nasional lainnya melalui ormas Nasional Demokrat. Tidak berhenti di situ, Bang  JG menjadi motor utama membawa perjuangan Restorasi Indonesia ke kancah politik dengan membentuk Partai Nasdem.

Hadirin yang saya muliakan!

Sungguh Orang Minang dan kita semua harus berbangga hati! Seorang putra Minang dengan berbekal intuisi dan kepercayaannya yang tinggi pada ilmu pengetahuan, kini terlahir kembali dan bersinar di langit politik Indonesia. Hari ini saya tahu Bang JG berada di Padang, namun sengaja tidak hadir di acara ini. Di sinilah pesan terpenting dari gagasan dan sikap politik Bro JG, Sang Putra Minang.

Ketika tokoh politik lain saling sikut dan berebut posisi politik, Bro JG malah menarik langkahnya mundur ke belakang! Baginya politik adalah masa depan, di antara politisi satu angkatannya bahkan lebih senior darinya, yang masih bersikukuh untuk tampil ke depan, Bang JG malah mengambil sikap tegas, untuk menjadi Roland Holst Indonesia yang berani mengatakan, “Kami hanyalah pengangkut batu, Kami adalah angkatan yang musti punah, agar tumbuh generasi yang lebih sempurna di atas kuburan kami.”

Bro dan Sis, pejuang solidaritas tanah Minang!

Bang JG memilih menjadi pemantik cahaya, agar lilin-lilin baru menyala dari Sabang sampai Merauke. Lilin di tangan Bro Endang Tirtana, lilin di tangan saya dan lilin di tangan kita semua adalah lilin-lilin yang dinyalakannya. Tentu harapan bro JG hanya satu, agar nyala ribuan atau jutaan lilin di tangan anak muda, terkhusus lilin yang dinyalakan di atas tanah Minangkabau, jika disatukan akan menjadi gumpalan cahaya raksasa yang akan menggulung kegelapan, menggulung nasib buruk, sekaligus menjadi suluh penerang ke gerbang masa depan yang lebih baik.

Kiprah politik Bang JG melalui PSI, tulisan-tulisannya yang bernas, ide-ide baru yang cemerlang, mengingatkan kita pada kiprah anak Minang di masa lalu, Anak Minang yang selalu menolak menjadi koma. Anak Minang yang selalu lahir sebagai Sang Pemula. Ini kebanggaan kita, anak-anak muda PSI, melalui Bang JG  kita bisa berkaca dan melakukan ziarah pada masa lalu, pada  langit Minangkabau yang dulu bertabur bintang-bintang Anak Minang. Melalui Bro JG kita sekaligus bisa melakukan ziarah bukan hanya ke masa lalu, tapi sekaligus ziarah ke masa depan Tanah Minang. Di mana harapan akan hadirnya bintang-bintang baru, bintang anak zaman, terang berkilau di langit masa depan Alam Minangkabau

Bro dan Sis anak Minang yang terhormat!

Yang ingin saya tegaskan adalah, Tanah Minang Harus Menangkan Indonesia, namun sebelum itu, Orang Minang harus memenangkan dirinya sendiri. Inilah saat di mana Anak Minang kembali mewarnai panggung politik nasional, mengembalikan harga diri Orang Minang yang apinya telah dinyalakan kembali oleh Bro Jeffrie Geovanie. Kesempatan emas terbentang, Putra Putri Minang harus kembali memimpin partai-partai politik, harus kembali menginspirasi dan melahirkan gagasan-gagasan Indonesia baru. Putra putri Minang harus kembali bernyali, untuk tidak hanya sekadar menjadi pengikut, tapi pemimpin arah perjuangan Indonesia abad milenial! Zaman kita semua bro dan Sis!

Saudaraku, Bro dan Sis yang saya banggakan!

Bukan anak muda jika diminta bersabar, bukan anak muda jika dipaksa berbasa-basi, bukan anak muda jika mulutnya disumpal untuk menyampaikan kebenaran. Dari atas panggung ini saya meminta keseriusan kita, Pemilu 2019 tidak lebih dari 80 hari lagi, mari kita belajar dari tanah Minang, berapa pun harga masa depan itu, maka akan kita bayar lunas dengan keringat dan kerja keras kita.

17 April 2019, akan menjadi saksi sejarah, bahwa Partai Solidaritas Indonesia, yang apinya telah dinyalakan oleh seorang Putra Minang, akan menjadi ladang api membara yang membakar korupsi dan intoleransi di Republik Indonesia tercinta. Jangan biarkan nasib buruk berkuasa atas diri kita sendiri, kita tentu tak hendak seseorang yang dalam pepatah Minang disebutkan: Gilo dimabuak bayang-bayang, gilo maukia kayu tagak, hidup hanya bayang-bayang tanpa usaha mengiringi! Tanah Minang harus menjadi saksi kemenangan kita, Bro dan Sis! Minang menangkan PSI, Minang Menangkan Indonesia!

Bro dan Sis, para pejuang Solidaritas!

Kitalah yang menentukan masa depan kita sendiri! Katakan pada semua orang, jangan pilih caleg yang datang memberi uang atau bingkisan, jangan memilih caleg mantan koruptor, apalagi memilih Capres yang hanya menawarkan kebohongan hari demi hari. Datanglah pada rakyat Minang, ketuk semua pintu rumah, bicaralah pada sebanyak-banyaknya hati orang Minang. Jadilah suluh perubahan, jadilah suluh api melawan korupsi, jadilah suluh penerang melawan toleransi, jadilah nyala Tanah Minang, jadilah nyala Indonesia Merdeka! Minang Menangkan Indonesia!

Akhir kata, Kito nan bukan cadiak pandai, ulemu di Tuhan tasimpannyo. Kok senteang batolong bilai tandonyo kito samo sabanso. Kalau dijumpai kekhilafan dan kesalahan, tolong maaf dan betulkan, karena khilaf itu sifat manusia, tandanya kita orang satu bangsa.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menghentikan Amplop Coklat di DPR
Opini

Menghentikan Amplop Coklat di DPR

Oleh Grace Natalie

Kompas edisi 11 Oktober 2018 menurunkan laporan menarik mengenai para anggota DPR yang disebut sebagai para ”pengumpul amplop coklat”.

Yang dimaksudkan dengan istilah itu adalah para anggota DPR yang rajin mengumpulkan uang kunjungan kerja, reses, perjalanan dinas, sosialisasi empat pilar MPR, dan tunjangan kedewanan untuk menambah pemasukan mereka. Diperkirakan, melalui penghematan dari berbagai dana itu, seorang anggota DPR bisa memperoleh tambahan pemasukan Rp 2 miliar per tahun.

Di satu sisi, perilaku semacam ini tampak normal saja. Mereka yang membela praktik semacam ini akan berargumen: tambahan pemasukan miliaran rupiah ini adalah wajar karena itu adalah buah dari pola kerja hemat yang dijalankan sang anggota DPR.

Manipulasi biaya

Namun, pembaca perlu memahami apa yang sesungguhnya terjadi. Pertama-tama, praktik ini tidak hanya dilakukan menjelang kampanye pemilu. Praktik ini dilakukan di sepanjang masa kerja si anggota parlemen. Bisa dikatakan, tumpukan amplop coklat itu adalah salah satu sumber utama penghasilan anggota DPR yang jauh melampaui gaji pokok plus tunjangannya.

Kedua, yang terjadi bukanlah penghematan pengeluaran, melainkan pemerolehan dana yang bukan haknya. Barangkali tidak dapat dikatakan ”mencuri”. Namun, dalam banyak kasus, anggota DPR memperoleh dana atas apa yang sebenarnya tidak dia lakukan dan seharusnya dipertanggungjawabkan kepada publik.

Apa yang terjadi sangat sederhana. Jika seorang anggota parlemen melakukan kunjungan kerja atau perjalanan dinas, baik ke dalam maupun ke luar negeri, dia akan dibekali biaya perjalanan yang mencakup biaya transportasi, biaya akomodasi, dan biaya harian. Masalahnya, biaya perjalanan yang diperoleh di awal itu (dalam bentuk lumsum) hampir-hampir tidak perlu dipertanggungjawabkan.

Itu terjadi karena sistem pembiayaan di DPR merujuk pada PP No 61/1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPR, yang menyatakan bahwa dalam pertangungjawaban perjalanan, anggota DPR hanya perlu melampirkan  surat perintah perjalanan dinas atas nama bersangkutan serta kuitansi/tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas atas nama yang bersangkutan.

Implikasinya bisa sangat serius. Anggota DPR bisa saja hanya melakukan kunjungan kerja dua hari, tetapi memperoleh biaya perjalanan lima hari; atau membeli tiket ekonomi dengan harga diskon, tetapi dibiayai dengan tiket bisnis; atau menginap di rumah kerabat, tetapi tetap memperoleh biaya penginapan di hotel bintang lima.

Dalam perjalanan ke luar negeri, wakil rakyat kita bisa saja menggunakan tiket ekonomi, tetapi dibiayai dengan harga tiket eksekutif. Dalam kasus perjalanan ke Washington, selisih tiket perjalanan pergi pulang mencapai 11.220 dollar AS (Rp 157 juta).

Saya tak ingin mengatakan semua anggota DPR manipulatif. Namun, yang pasti, sistem pertanggungjawaban itu memberi peluang sangat besar bagi terjadinya praktik curang semacam itu.

Jawaban terhadap persoalan itu sebenarnya sederhana. Menteri Keuangan sebenarnya sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 (PMK 113/2012) tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Dalam PMK itu ditetapkan, pertanggungjawaban biaya perjalanan harus berdasarkan biaya riil dan harus disertai tiket pesawat, boarding pass, airport tax, bukti pembayaran moda transportasi lainnya, daftar pengeluaran riil, bukti sewa kendaraan, bukti pembayaran hotel, dan lainnya. Ditetapkan pula bahwa jika ada kelebihan, biaya perjalanan harus dikembalikan ke kas negara.

Masalahnya, DPR menolak menerapkan PMK No 113/2012 dan tetap menggunakan PP No 61/1990. Dengan sistem pertanggungjawaban semacam ini, bisa dipahami kalau Badan Pemeriksa Keuangan pada 2016 mengumumkan temuan bahwa kunjungan kerja fiktif anggota Dewan pada 2016 mencapai Rp 945 miliar.

Reses

Kebocoran atau pemborosan lain bisa ditemukan dalam dana reses. Tujuan ideal reses adalah menjaring dan menampung aspirasi serta melaksanakan fungsi pengawasan. Setiap anggota DPR memiliki hak reses lima kali setahun plus enam kali kunjungan kerja daerah pemilihan (dapil).

Masalahnya, tak ada mekanisme dalam DPR yang menjadikan publik bisa tahu apakah anggota DPR benar-benar menjalankan kunjungan ke dapil dan bertemu konstituen di masa reses dan kunjunga kerja dapil atau berada di tempat lain di masa reses. Pertanggungjawaban diserahkan kepada fraksi masing-masing.

Dana reses diberikan secara ”gelondongan” dalam jumlah sangat besar. Besarannya naik terus dari tahun ke tahun. Pada 2012, setiap anggota DPR menerima jatah anggaran reses Rp 963 juta per tahun, dan tahun-tahun berikutnya naik signifikan: Rp 1,2 miliar (2013); Rp 1,77 miliar (2014); Rp 2,21 miliar (2015).

Jawaban terhadap persoalan ini juga sederhana. Yang diperlukan hanyalah kewajiban bagi setiap anggota DPR melaporkan perjalanan dan anggaran reses kepada publik. Dengan begitu, publik bisa tahu kapan anggota DPR melakukan kunjungan, berapa lama, apa yang dia lakukan dari hari ke hari. Itu sama sekali tidak sulit untuk dilakukan.

Harus dihentikan

Dalam pandangan saya, praktik pengerukan keuntungan semacam ini tak boleh lagi diteruskan. PP No 61/90 harus direvisi dan pola pertanggungjawaban dana reses harus diubah. Penghasilan seorang anggota DPR yang diperoleh dari gaji pokok dan berbagai tunjangannya sudah relatif besar, sekitar Rp 51 juta per bulan.

Ini pun masih ditambah gaji ke-13, asuransi kesehatan, honor asisten, fasilitas kredit mobil, dan anggaran pemeliharaan rumah. Bahkan, kalau mereka sudah berhenti menjadi anggota DPR, mereka masih memperoleh pensiun seumur hidup.

Kalau tak diubah, pemborosan uang negara akan terus terjadi dan para anggota DPR akan terdorong untuk memperbanyak perjalanan dan kunjungan kerja untuk keuntungan pribadi. Akibatnya, para anggota DPR berpotensi mengabaikan kewajibannya melahirkan undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, dan merancang anggaran.

Kerugian negara tak main-main. Kalau temuan BPK benar, kerugian dari kunjungan kerja saja mencapai hampir Rp 1 triliun per tahun. Belum yang lain-lain.

Saya ingat, di era Orde Baru, anggota DPR memiliki prinsip 5-D: datang, duduk, dengar, diam, dan duit. Kini duit tidak akan datang kalau hanya diam. Sekarang duit akan datang kalau anggota parlemen mengada-ada melakukan perjalanan.

 

**Terbit pertama kali di KOMPAS, 22 Oktober 2018

Evil Winter, Trade War, dan Nurani Jokowi
Blog Solidaritas Opini

Evil Winter, Trade War, dan Nurani Jokowi

Oleh Rizal Calvary Marimbo

Akhir pekan lalu. Kawan presenter TvOne. Sofyan dan Kamaratih menantang saya. Keduanya memberi tugas berat. Siapa the evil winter yang dimaksud Presiden Jokowi? Evil winter adalah musuh bersama. The real enemy. Musuh sesungguhnya dari para jagoan (Great House/Family) yang sedang bertikai. Dengan kata lain, kepada para pemimpin negara-negara maju dan negara besar, Jokowi mengingatkan agar jangan sampai salah memilih musuh. Pihak yang semestinya menjadi teman, eh kita malah jadikannya sebagai musuh. Tenaga habis percuma untuk menekuk kawan sendiri.

Amerika Serikat (AS) misalnya. Habis-habisan menggempur China (Tiongkok). AS mengenakan bea masuk terhadap 6.000 produk impor Cina bernilai US$ 200 miliar atau hampir Rp 3.000 triliun. Belum juga China membalas, AS sudah mengancam dengan gempuran berikut. AS akan menerapkan bea masuk produk impor Cina senilai US$ 267 miliar atau hampir Rp 4.000 triliun. Nyaris semua impor Cina ke AS terancam dikenai bea masuk.

Tiongkok tidak diam. Negara Tirai Bambu itu menerapkan bea masuk terhadap produk AS senilai US$ 50 miliar. Tidak tanggung-tanggung. Produk-produk AS yang disasar berkaitan dengan sektor pertanian. Yang merupakan basis pemilih konservatif Presiden Trump. Tak berhenti di situ. China juga merancang senjata berikut. Negara ini akan menerapkan bea masuk tambahan ke produk AS senilai US$ 60 miliar.

Pertarungan kian berasap. Digelarlah pertemuan tingkat tinggi pada Mei lalu. Toh keduanya bertemu tanpa jalan keluar. Tak ada kata sepakat. Keduanya malah sepakat untuk melanjutkan pertikaian. Pertikaian merebut iron throne. Siapa yang paling berpeluang menang dalam perang dagang dan berhasil menggenggam iron throne? Semakin tidak jelas.

Satu-satunya yang jelas adalah ancaman datangnya evil winter dari utara. Sosok yang semestinya diperangi bersama-sama itu. Evil winter adalah terganggunya pertumbuhan ekonomi dunia. Negara-negara, sama-sama mengalami penurunan permintaan. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global di level 3,7%. Mata uang sejumlah negara-negara berkembang anjlok berjamaah. Daya serap negara-negara ini atas barang-barang impor Tiongkok dan AS juga menurun. IMF bahkan memperingatkan dunia (termasuk AS dan Tiongkok). Bahwa dunia akan “lebih miskin dan berbahaya” dari sebelumnya.

Maka sebelum kedua negara besar dan seisi dunia ini tenggelam bersama, Presiden Jokowi lebih dulu mengirim peringatan. Evil winter tahun ini dan tahun depan bisa lebih berbahaya. Dibandingkan krisis-krisis sebelumnya. “Saya ingin menegaskan bahwa saat ini kita masuk pada “Season Terakhir” dari pertarungan ekspansi ekonomi global yang penuh rivalitas dan persaingan. Bisa jadi situasinya lebih genting dibanding krisis finansial global sepuluh tahun yang lalu,” ucap Presiden.

Sebelum saya tutup. Ada yang lebih menarik. Jokowi mengingatkan agar para pemimpin dunia tak hanya semata-mata menggunakan pendekatan-pendekatan teknis, head to head, rasionalistik, dualististik, modernisme ala barat, matematis, doktrinal, rumus-rumus, formula-formula, dan akali dalam menghadapi evil winter. Lebih dari itu, para pemimpin keuangan dan politik global diminta menghadapinya dengan mencari energi dan inspirasi dari suasana-suasana kotemplatif dan spiritualitas timur ‘ala’ Bali. Yang lebih monistik, batiniah, harmonis, reflektif, dan korektif jauh ke dalam batin ini. Sesuatu pendekatan ‘ketimuran’ yang sangat “diharam” dalam text book keilmiahan dunia barat.

Itulah Bali dan Jokowi. Satu musuh tampaknya terlalu banyak. Seribu kawan terlalu sendikit dalam perdagangan global. Tampaknya dunia sudah saatnya dipimpin oleh sosok bernurani seperti Presiden Jokowi. Sosok yang menolak dualisme menang-kalah. Juga sosok yang percaya kepada kemenangan bersama.

Selamat Menikmati Akhir Pekan! Semoga kita berbahagia.

 

** Rizal Calvary Marimbo adalah Jubir Repnas Jokowi-Maaruf (Relawan Pengusaha Muda Nasional) dan Jubir PSI Bidang Ekonomi, Industri dan Bisnis

Esai ini pertama kali terbit di SinarHarapan.id

Bebaskan Sumut dari Belenggu Korupsi; Siap, Pak Edy?
Blog Solidaritas Opini

Bebaskan Sumut dari Belenggu Korupsi; Siap, Pak Edy?

Oleh Dara Adinda Kesuma Nasution

Beberapa hari ini publik media sosial ramai dengan perbincangan mengenai Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi. Perbincangan itu dipicu oleh wawancara Pak Gubernur dengan jurnalis Kompas TV, Aiman Witjaksono, untuk membahas tragedi pengeroyokan suporter bola di Bandung.

Pada wawancara itu, Aiman bertanya tentang rangkap jabatan Edy Rahmayadi sebagai Gubernur dan Ketua Umum PSSI. Alih-alih menjawab, Edy Rahmayadi malah balik bertanya: “Apa urusan Anda menanyakan itu?” Bahkan dilanjutkan dengan: “Bukan hak Anda bertanya pada saya.”

Jawaban Edy Rahmayadi ini sontak menjadi perbincangan jagat maya. Di Twitter, misalnya, muncul tanda pagar #SiapPakEdy dan menjadi trending topic nasional. Di platform media sosial lain bahkan bermunculan meme yang merujuk pada wawancara itu.

Ini bukan pertama kalinya Gubernur Sumut viral di internet. Sebelumnya, tersebar luas video yang memperlihatkan mantan jenderal ini mengusir ibu-ibu nelayan yang sedang berdemo di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kota Medan.

Dalam debat Pemilihan Gubernur Sumut, lagi-lagi videonya viral. Ditanya tentang solusi mengatasi stunting, dia menawarkan mobil jenazah. Hal ini cukup mengherankan mengingat Langkat, salah satu kota di Sumut, menderita stunting cukup parah.

Rentetan peristiwa yang melibatkan Gubernur Sumut yang viral akhirnya dijadikan bahan olok-olok di internet. Sebagai warga Sumut, saya prihatin, kok gubernur kita ini menjadi bahan lucu-lucuan antero negeri?

Namun demikian, yang saya perhatikan, kehebohan di dunia maya ini tak terbawa ke dunia nyata. Masyarakat Sumut sepertinya biasa-biasa saja merespons peristiwa demi peristiwa itu. Tidak ada kehebohan berarti pada masyarakat Sumut sendiri menanggapi peristiwa-peristiwa itu. Sebenarnya apa yang terjadi?

 

Harapan Baru Sumatera Utara

Edy Rahmayadi merupakan Gubernur Sumut yang baru terpilih pada pemilihan yang digelar 27 Juni 2018 lalu. Kampanye berlangsung sengit dan sempat diwarnai isu “putra daerah vs pendatang” serta imbauan untuk tidak memilih pemimpin beda agama.

Berpasangan dengan Musa Rajekshah, Edy akhirnya mengalahkan pasangan Djarot Syaiful dan Sihar Sitorus. Setelah proses panjang, pasangan Edy dan Musa terpilih sebagai harapan baru Sumut.

Masyarakat Sumut, termasuk saya, berharap banyak pada pemerintahan yang baru ini. Pasalnya, Sumut sudah bertahun-tahun menjadi provinsi yang salah urus. Salah satu masalah utama adalah kesalahan tata kelola pemerintahan yang menjelma menjadi korupsi di sana-sini.

 

Sumut Darurat Korupsi

Jika ada pencapaian yang luar biasa dari Sumatera Utara, jawabnya adalah pencapaian korupsi.

Menurut data SAHdaR Indonesia per Juli 2018, sekitar Rp1.174 triliun uang rakyat digarong di Sumut selama delapan tahun terakhir. Kasus-kasus itu dilakukan dengan berbagai modus. Terbanyak adalah mark up dengan total 67 kasus, penyalahgunaan anggaran 66 kasus, penggelapan 58 kasus, penyalahgunaan wewenang 21 kasus, dan sisanya tersebar di suap/pungli, laporan fiktif, dan proyek fiktif. Tiga sektor utama yang menjadi ladang korupsi adalah keuangan daerah dengan 56 kasus, kesehatan 38 kasus, dan pendidikan sebanyak 30 kasus.

Korupsi di Sumut terjadi pada berbagai level. Dua gubernur Sumut sebelum Edy, yakni Syamsul Arifin (menjabat 2008-2010) dan Gatot Puji Nugroho (menjabat 2010-2014) ditangkap KPK. Syamsul dijatuhi pidana penjara lantaran terbukti korupsi sebesar Rp57 miliar saat masih menjabat sebagai Bupati Langkat periode 1999-2004 dan 2004-2008.

Sedangkan Gatot dijerat beberapa kasus. Ia didakwa menyuap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan dan dijatuhi hukuman 3 tahun. Ia juga terbukti menyalahgunakan dana hibah dan bansos  tahun 2012 dan 2013 senilai Rp 4 miliar. Yang terbaru, ia dinyatakan bersalah memberikan gratifikasi senilai 61,8 miliar kepada anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Kasus terakhir Gatot ini akhirnya menyeret 38 orang anggota DPRD Sumut ke dalam bui di awal 2018. Masing-masing orang diduga menerima imbalan Rp300-350 juta untuk melancarkan perubahan APBD Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014, pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015, menyetujui laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014, serta terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.

Selain gubernur dan anggota DPRD, penyakit korupsi juga menjangkiti kepala-kepala daerah Sumut. Pada Juli 2018, Pangonal Harahap, Bupati Labuhanbatu, terjerat OTT terkait proyek-proyek di lingkungan Kab. Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018 dengan bukti transaksi Rp576 juta dari total permintaan Rp3 miliar.

Lalu ada Rahudman Harahap mantan Wali Kota Medan (2010-2013) yang terbukti menyalahgunakan wewenang dalam penggunaan Dana Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2005 sebesar Rp1,5 miliar, saat ia menjabat Pj Sekda Tapsel. Mantan Walikota Medan sebelumnya, Abdillah (2000-2005) terjerat dua kasus korupsi, yakni pengadaan mobil pemadam kebakaran tahun 2005 dan penyalahgunaan APBD Pemkot Medan 2002-2006. Wakil Abdillah, Ramli Lubis, juga divonis 4 tahun penjara untuk kasus yang sama.

Di Pematangsiantar, mantan Wali Kota R.E. Siahaan juga terjerat korupsi penyelewengan Dana Rehabilitasi/Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum pada APBD Kota Pematangsiantar tahun 2007 sebesar Rp 343 miliar. Mantan Bupati Nias Selatan, Fahuwusa Laia divonis 3 tahun penjara pada 2012 karena terbukti melakukan suap terhadap anggota KPUD Kapubaten Nias Selatan ketika berkontestasi untuk kedua kali.

Masih di Nias, mantan Bupati Binahati Benedictus Baeha divonis 5 tahun penjara pada 2011 karena menyelewengkan dana penanggulangan bencana gempa dan tsunami sebesar Rp3,7 miliar. Di 2018, ia kembali divonis 2 tahun penjara dalam korupsi penyertaan modal Pemkab Nias kepada PT Riau Airlines.

Bergerak ke Kabupaten Batubara. Di tahun 2017, mantan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain terbukti menerima suap proyek Dinas PUPR Batubara. Nilai korupsi yang didakwakan mencapai Rp8 miliar lebih. Kemudian, di tahun 2014, Bupati Mandailing Natal (Madina) Muhammad Hidayat Batubara dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan penjara karena terbukti menerima suap dari pengusaha.

Seperti tak mau kalah, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Sumut juga ramai-ramai melakukan korupsi. Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per September 2018 menyebutkan Provinsi Sumut menjadi “juara” dengan PNS koruptor terbanyak, yakni 298 orang. Sebanyak 33 orang merupakan PNS di Pemprov Sumut dan sisanya 265 orang merupakan PNS Pemkab/Pemkot.

 

Jangan Lagi Diam

Persoalan korupsi di Sumut sudah begitu akut. Sampai-sampai kata “Sumut” sering diplesetkan sebagai singkatan dari Semua Urusan Uang Tunai. Maksudnya, Anda harus siap-siap merogoh kocek jika berurusan dengan birokrasi daerah ini. Saking mengakarnya, korupsi sudah menjadi budaya di Sumut. Selayaknya budaya, ia jadi bagian dari kehidupan masyarakat yang tidak dipertanyakan lagi (taken for granted).

Masyarakat sepertinya sudah kehilangan harapan. Ini terlihat ketika saya mendatangi masyarakat untuk berkampanye, mereka langsung menanyakan Nomor Piro Wani Piro (NPWP). Berapa yang mampu saya bayar sebagai caleg, agar mereka memilih saya?

Masyarakat sepertinya sudah muak dengan wakil-wakil yang mereka pilih namun akhirnya mengecewakan. Dampaknya, mereka tak lagi berpikir untuk jangka panjang karena tahu ujung-ujungnya bakal digarong. Mereka lebih memilih sesuatu yang instan; uang Rp100 ribu untuk hitungan satu suara.

Persoalan korupsi yang mengakar kuat ini tentu harus dicarikan jalan keluarnya. Ini bukan persoalan yang mudah karena pihak legislatif, eksekutif, dan yudikatif Sumut berkelit-kelindan dalam jerat korupsi. Kita berharap banyak pada pemerintahan Gubernur Edy Rahmayadi. Ini adalah pekerjaan besar yang tidak bisa disambi. Pun, tak mungkin diselesaikan oleh gubernur seorang diri.

Maka dari itu, perlu adanya keterlibatan dari berbagai pihak. Selama bertahun-tahun, kemuakan masyarakat berujung pada pembiaran secara kolektif. Warga acuh tak acuh pada pemerintah daerahnya. Kritisisme warga harus muncul. Meski jengah, masyarakat harus mau bersuara jika ada yang kurang beres, serta berhenti memilih calon-calon yang berpotensi korup.

Media lokal harus terus bekerja mengungkap kasus-kasus korupsi. Semua harus ambil bagian dan terlibat. Politikus, jurnalis, mahasiswa, dosen, pemuda, dan siapa saja tidak boleh diam. Sumatera Utara adalah milik semua orang yang tinggal di dalamnya. Pemerintahan yang efektif dan efisien akan menguntungan semua. Sebaliknya, pemerintahan buruk dan korup akan merugikan semua.

Olok-olok di media sosial atas pernyataan Gubernur Sumatera Utara perlu direspons dengan kerja-kerja nyata membangun daerah. Korupsi harus dilawan sekarang juga. Siap, Pak Edy?

 

Dara Adinda Kesuma Nasution adalah caleg DPR RI dari PSI untuk Dapil Sumatera Utara III (Pematangsiantar, Simalungun, Langkat, Binjai, Pakpak Bharat, Dairi, Karo, Tanjung Balai, Asahan, Batubara)

*Esai ini terbit pertama kali di Qureta.com