Memudakan Politik Indonesia
Blog Solidaritas Inspirasi Opini

Memudakan Politik Indonesia

Oleh: Saidiman Ahmad

Kabar baik itu datang dari Partai Solidaritas Indonesia. Di usianya yang masih muda, mereka merekrut bakal calon anggota legislatif secara terbuka. Semua warga negara diberi kesempatan mendaftarkan diri. Sejumlah tokoh profesional diberi wewenang untuk mewawancarai setiap kandidat yang lulus persyaratan administratif.

Wawancara disiarkan secara langsung melalui media sosial, seperti Facebook, Instagram, Periscope, dan Twitter. Para kandidat tidak hanya menghadapi tim independen di ruang tertutup, tetapi juga publik secara umum. Ini adalah tradisi baru yang patut diapresiasi.

Inisiatif yang dilakukan partai dengan cap anak muda ini merupakan sebuah terobosan di tengah persoalan akut yang membelit partai-partai politik mapan di Indonesia. Merit based recruitment ini secara langsung melawan oligarki politik dan praktik kartel yang telah begitu lama mengental dalam perilaku elite dan partai politik kita. Oligarki dan politik kartel bahkan menjadi pandangan dominan para pengamat, media, aktivis, dan publik secara umum. Tidak heran jika dalam banyak jajak pendapat, partai politik menjadi institusi demokrasi yang paling tidak mendapat tempat di hati publik.

Masih terkungkung oligarki

Vedy R Hadiz dan Richard Robison (2013) menyimpulkan bahwa Indonesia pasca-Orde Baru masih dikungkung oleh politik oligarki. Kekuasaan politik dan akses pada sumber daya masih berada di tangan para elite yang itu-itu juga sejak zaman Orde Baru. Jika pun muncul elite dan aktor baru, mereka melakukan dominasi serupa.

Bagi Hadiz dan Robison, oligarki tidak mengenal sistem politik. Ia bisa hidup pada semua bentuk pemerintahan. Dalam setiap perubahan sistem, menurut keduanya, kapitalisme melakukan evolusi. Jika pada masa kediktatoran, kekuasaan para oligarki terpusat, maka desentrasilisasi membuat oligarki menyebar ke seluruh daerah. Elite-elite lokal menjadi raja-raja baru yang dominan dan nyaris tak tergantikan.

Jeffrey A Winters (2013) dalam Oligarchy and Democracy in Indonesia menjelaskan bahwa para oligarch bisa berdiri sendiri dan memerintah, atau masuk ke dalam rezim otoritarian atau demokratis sekaligus. Kekuatan utama mereka adalah uang.

Di sisi yang lain juga terjadi praktik politik kartel. Studi disertasi yang dilakukan Kuskridho Ambardi (2008) menyoroti interaksi antarpartai politik di Indonesia masa Reformasi. Pandangan banyak orang menyatakan bahwa pemilihan umum yang diikuti partai-partai politik adalah cerminan kompetisi antarideologi, cara pandang, dan kekuatan politik.

Meski demikian, Ambardi menemukan bahwa kompetisi antarkekuatan politik itu hanya terjadi pada masa pemilihan umum. Kompetisi berhenti ketika para anggota Dewan terpilih dan eksekutif dilantik. Yang terjadi setelah itu adalah kompromi dan praktik politik kartel. Tidak ada lagi pekik ideologi. Sehabis pemilu, keputusan dan kebijakan tiap-tiap partai didasarkan pada lobi, kompromi, dan bagi-bagi kue kekuasaan.

Lalu, apakah perekrutan bakal calon anggota legislatif Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara terbuka bisa mengurai kebuntuan dunia politik ini?

Sebuah studi yang dilakukan Marcus Mietzner (2013), Fighting the Hellhounds: Pro-democracy Activists and Party Politics in Post-Suharto Indonesia, menarik untuk dibaca. Studi ini mempelajari peran para aktivis yang masuk ke parlemen sejak pemilu pertama Reformasi pada 1999.

Pengaruh aktivis

Di tengah pesimisme pada politik Tanah Air, Mietzner menemukan pengaruh para aktivis di parlemen. Meski tidak semuanya, kehadiran para aktivis di dalam parlemen di awal-awal Reformasi telah mampu membawa perubahan yang cukup berarti.

Ada tiga kanal yang menyalurkan para aktivis masuk parlemen, menurut Mietzner. Pertama, para aktivis di organisasi-organisasi ekstra mahasiswa yang secara langsung maupun tidak memiliki afiliasi pada partai-partai politik. Organisasi-organisasi ini antara lain KAMMI yang dekat dengan PKS, PMII yang dekat dengan partai-partai NU, HMI yang memiliki banyak senior di Partai Golkar, atau IMM yang berada dalam satu kultur keagamaan dengan PAN.

Kanal kedua adalah para aktivis yang di masa Orde Baru bergerak melawan rezim dengan menggunakan pelbagai organ masyarakat sipil. Mereka untuk sementara waktu berada di luar sistem untuk menumbangkan rezim diktator. Setelah demokrasi terwujud, mereka lalu masuk ke dalam sistem melalui partai-partai politik yang ada.

Kanal ketiga adalah para aktivis yang setelah 1998 tetap bergerak di luar parlemen. Mereka konsisten mendesakkan agenda-agenda perubahan. Namun, pada satu titik, ketika gerakan di luar sistem tidak lagi memadai, mereka lalu terjun masuk untuk mengubah dari dalam.

Meski demikian, menurut Mietzner, para aktivis yang masuk parlemen mengalami dua masalah. Di kalangan sesama aktivis, mereka acap kali dianggap sebagai pengkhianat. Sementara di kalangan sesama anggota parlemen, mereka sering dianggap politikus bermental organisasi nonpemerintah.

Walaupun relatif sangat sedikit, tahun 2009 hanya 7 persen atau 37 orang dari 560 anggota parlemen (Kompas 2010, dalam Mietzner 2013), para aktivis yang masuk ke parlemen bisa memberi warna. Hal ini dimungkinkan karena mereka memiliki konsep, cakap dalam berkomunikasi, dan tentu saja piawai dalam berdebat yang telah terasah semasa menjadi aktivis.

Gagasan yang masuk akal dan retorika terlatih membuat mereka dominan dalam perdebatan. Dari situ lahir banyak produk perundang-undangan yang penting antara lain di bidang reformasi militer, partisipasi politik perempuan, sampai pada undang-undang desa.

Rekrutmen politik terbuka yang dilakukan PSI adalah pintu masuk bagi para aktivis untuk terlibat lebih banyak dalam politik praktis. Dengan menguji para bakal calon anggota legislatif melalui proses wawancara dengan tim independen, kualitas calon bisa terjaga.

Perubahan wajah

Jika perekrutan terbuka yang dilakukan PSI ini berhasil, politik Indonesia akan mengalami perubahan wajah. Anak-anak muda profesional dari pelbagai bidang akan mengisi daftar calon anggota legislatif mereka. Lalu, sebagian mereka akan berhasil masuk parlemen.

Dengan demikian, bukan hanya jumlah aktivis yang akan bertambah, melainkan juga varian yang meluas pada aktivis yang masuk ke dalam parlemen. Rekrutmen terbuka calon anggota legislatif adalah ikhtiar memudakan politik Indonesia. Partai-partai politik dominan perlu melakukan hal serupa.

Saidiman Ahmad

Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC); Alumnus Crawford School of Public Policy, Australian National University

Sumber: Opini Harian Kompas, 22 November 2017

Menjadi Pahlawan dengan Berkarya, Milenial yang Mengubah Dunia
Blog Solidaritas Opini

Menjadi Pahlawan dengan Berkarya, Milenial yang Mengubah Dunia

Suci Mayang Sari
Bendahara Umum PSI
Majalah TIME edisi 13 November 2017 mengangkat laporan menarik tentang kiprah anak-anak umur belasan tahun yang mempengaruhi dunia. Laporan ini bertajuk “The 30 Most: Influential Teens of 2017”.

TIME memilih 30 milenials ini dari berbagai tempat, bidang kreativitas, kemampuan, dan besaran pengaruh yang berhasil mereka buat. Di antara 30 anak belasan tahun itu adalah:

Auli’I Cravalho. Perempuan 16 tahun ini adalah pengisi suara karakter Moana, sebuah Film Animasi keluaran Walt Disney. Moana adalah sosok legenda di kepulauan Polinesia, putri pemberani anak kepala suku di Hawai. Film Moana mencapai box Office dan menghasilkan keuntungan 640 juta dolar Amerika.

Selanjutnya, Cravalho akan mendapat peran dalam serial di NBC, mengangkat kisah nyata perjuangan anak SMA di sebuah kota penghasil baja yang berjibaku dengan masalah lingkungan. Cravalho memilih dan melakoni setiap perannya dengan cermat.

Hampir semua peran yang dilakoni Cravalho berhasil menginspirasi banyak kaum muda. Menurut Cravalho, menjadi anak umur belasan tahun bukan berarti tidak bisa memberi pengaruh baik bagi dunia.

Steve Lacy. Lelaki 19 tahun ini adalah produser musik masa depan. Ketika pertama kali Lacy menggubah musik, dia bahkan tidak memiliki laptop. Lacy mencari cara kreatif agar bisa mencapai apa yang diinginkan. Dia ubah handphone-nya menjadi sebuah studio musik. Dia download beberapa aplikasi yang mendukung hobinya mengaransemen.

Bersama band-nya, dia berhasil meraih nominasi Grammy untuk Best Urban Contemporary Album tahun 2015. Kini, Lacy mendapat banyak tawaran proyek musik, dan tentu mendapat penghasilan yang lumayan.

Han Hyun-Min. Lelaki 16 tahun ini adalah model yang mampu mengubah image standar model di Korea Selatan. Min keturunan Nigeria dan Korea. Min kecil tumbuh besar di tengah masyarakat Korea yang masih memiliki prasangka buruk tentang orang berkulit gelap.

Min berkisah ketika di taman kanak-kanak, beberapa ibu akan memberi tahu teman-temannya, ”Jangan bermain dengan dia; jika bermain dengannya, maka akan tertular menjadi gelap kulitnya.”

Min mendapat popularitas melalui Instagram-nya. Dia kini adalah model di Korea yang paling nge-top dan banyak dicari. Dia sudah mengikuti 20 lebih pertunjukan fashion di Seoul Fashion Week baru-baru ini.

Meski masih sering menghadapi diskriminasi, namun profil Min kian hari kian meningkat. Min berharap bisa ikut mendorong standar kecantikan di Korea selatan semakin inklusif.

Mikaila Ulmer. Perempuan 13 tahun. Ulmer dulu membenci lebah. Dia pernah disengat lebah 2 kali. Kejadian ini malah menginspirasinya membuat bisnis.

Dengan resep neneknya, dia membuat campuran limun dengan air jeruk dan madu lalu menjualnya. Kini, usahanya sudah menyebar ke 300 pasar makanan di daerahnya, Texas.

Dia menyumbangkan 10% dari labanya untuk konservasi lebah madu. Dia paham bahwa lebah madu di daerahnya, Texas, sangat penting bagi ekosistem dan hampir punah.

Muzoon Almellehan. Perempuan muda 19 tahun ini adalah pengungsi Suriah yang pindah ke Yordania di tahun 2013. Kini, dia dan keluarganya telah menetap di Inggris.

Almellehan mengalami betapa suramnya menjadi pengungsi anak. Tidak semua dapat mengenyam pendidikan. Kini, Almellehen terpanggil untuk membantu nasib para pengungsi anak. Dia menjadi duta termuda UNICEF.

Dia bertugas berkeliling tempat untuk mengabarkan pentingnya pendidikan bagi anak di pengungsian. Dia juga mendatangi daerah konflik seperti Chad di mana kelompok militan Boko Haram merepresi anak-anak untuk keluar dari sekolah.

Jadi, siapa bilang anak umur belasan tahun tidak bisa mengubah dunia? Setelah kita melanglang buana, mari kita kembali ke Indonesia.

Indonesia

Hari ini kita memperingati Hari Pahlawan. Hari ini di 72 tahun lalu, tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran Surabaya. Perang antara tentara Indonesia melawan pasukan Sekutu.

Republik Indonesia mengalami banyak kehilangan para tentaranya. Untuk mengenang para pahlawan yang gugur, setiap tanggal 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan.

Selang beberapa hari lalu, yaitu tanggal 28 Oktober, kita baru saja memperingati Hari Sumpah Pemuda. Semua tentu tahu kenapa Indonesia memperingati 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda. Tapi, izinkan saya untuk bercerita sedikit tentang 28 Oktober di tahun 1928 ini.

Menurut catatan sejarah, hari itu merupakan hari pengakuan para pemuda Indonesia, berikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Ikrar ini merupakan hasil dari Kongres Pemuda II yang digagas oleh PPPI (Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia).

Hadir dalam kongres ini, antara lain berbagai wakil organisasi kepemudaan, yaitu Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten, Jong Ambon, dan pemuda Tiong hoa, seperti Kwee Thiam Hong, John Lauw Tjoan Hok, Oey Kay Siang, dan Tjoi Djien Kwie. Para pemuda di tahun 1928 ini paham tentang arti Bhinneka Tunggal Ika. Mereka berbeda, tapi mampu bekerja sama untuk persatuan bangsa.

Setiap zaman akan melahirkan anak zamannya sendiri. Sejarah akan mencatat apa kontribusi setiap pemuda di zamannya masing-masing. Tentu, setiap zaman juga memiliki tantangan yang berbeda-beda. Dulu, tantangannya adalah melawan kolonialisme. Kini, tantangan pemuda zaman now tentu berbeda.

Kini, gelombang konservatisme melanda dunia. Dari Brexit, kemenangan Trump, kemenangan kelompok ultranasionalis di Austria dan lain-lain. Indonesia juga tak luput terkena gelombang ini. Antara lain paham-paham intoleransi yang kian meluas.

Tantangan zaman semakin kompleks. Orang muda mesti paham mana prioritas yang harus diperjuangkan.

Pentingnya Memahami Prinsip Kebajikan Universal

Mari kita melihat sebentar ke teori klasik. Menurut Socrates (470-399 SM), kebajikan adalah pengetahuan. Orang yang bijak adalah orang yang mengetahui, sementara orang yang berdosa adalah orang bodoh.

Pengetahuan yang benar akan membimbing pada tindakan yang benar. Tindakan yang jahat adalah akibat wawasan yang kurang baik. Pengetahuan diperlukan untuk membuatnya benar-benar bijak. Maka, dengan mengetahui kebenaran itu, manusia akan berbuat secara bijak.

Bagaimana caranya agar kita menjadi manusia yang bijak? Kalau menurut Socrates, kita mesti haus pengetahuan, membaca, dan mencari tahu sebanyak mungkin. Buka wawasan dan pikiran, belajar dari yang lain. Bukan untuk menjadi yang lain, tapi untuk mampu memahami yang lain. Dengan demikian, kita akan mampu menerima perbedaan.

Socrates adalah filsuf yang hidup di 4 abad sebelum Masehi. Namun, ajaran filsafatnya masih relevan hingga hari ini.

Menurut Socrates, terdapat prinsip moralitas yang tidak berubah dan universal yang ada pada setiap hukum, tradisi, dan budaya di berbagai belahan dunia ini. Ada prinsip kebajikan universal—yang bersifat immortal—tanpa sekat dan batas—yang sejak dulu dan hingga kini masih relevan. Bila kita cermati, prinsip yang masih relevan hingga kini, yaitu kemanusiaan, antikorupsi, dan toleransi.

Kemanusiaan atau HAM

Dengan kemanusiaan, kita akan paham bahwa sejatinya semua manusia itu setara. Segala ras, suku, agama, dan jenis kelamin, semuanya punya hak dan kewajiban yang sama di mata hukum sebagai warga negara.

Toleransi

Indonesia kini mengalami krisis toleransi. Padahal, kita tahu bahwa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari beragam suku, budaya, dan agama.

Sejak ratusan tahun lalu nenek moyang kita sudah hidup berdampingan, saling menerima keberagaman. Indonesia itu terlahir beragam. Maka, menyeragamkan adalah suatu kemustahilan. Anak muda zaman now harus mampu memperjuangkan toleransi.

Pemuda Indonesia di tahun 1928 sudah membuat ikrar tentang ini. Maka, selemah-lemahnya iman, para milenial harus mampu menerima estafet ini. Menjaga persatuan Indonesia ini.

Antikorupsi

Korupsi adalah sumber dari segala masalah bangsa. Kita ambil contoh, misalnya, gizi buruk dan kematian ibu hamil dan anak. Itu bisa terjadi karena dana untuk kesehatan dikorupsi, sehingga dana yang sampai di masyarakat tidak memenuhi untuk menangani masalah kesehatan ini.

Begitupun, misalnya, dengan pendidikan. Kalau dana di hulu dikorupsi, maka sisa dana yang sampai ke bawah tidak akan mencukupi untuk meningkatkan pendidikan.

Hal yang sama juga akan terjadi di sektor hukum, transportasi, pembangunan, dan lain-lain bila korupsi masih terjadi. Jadi, hampir seluruh akar masalah bangsa ada di korupsi.

Bila 3 hal prinsip universal itu sudah dipahami, maka kita akan yakin, jalan dan pilihan yang ditempuh para milenial sudah pada jalur yang benar. Setelahnya, kita bisa berbuat apa pun yang tidak akan mencederai nilai-nilai luhur tersebut.

Tantangan Saat Ini: Apa Kontribusi Anak Zaman Now?

Di masa Orde Baru, penyair WS Rendra pernah berkata: “Selamat Tidur Generasi Pembangunan.” Kalimat satir ini untuk menggugah para pemuda di zaman itu agar tidak terlena oleh perlakuan rezim Suharto. Pemuda harus berlaku kritis.

Kala itu, rezim Suharto meninabobokan rakyat. Pemerintahannya demikian represif sehingga demokrasi mati. Setelah Reformasi, kini Indonesia sudah hidup dalam iklim demokrasi. Ini sesuatu yang harus dijaga. Keterbukaan dan kebebasan ini bisa mendorong kaum muda untuk bisa berkreativitas semaksimal mungkin, sambil tetap menjaga prinsip universal dan demokrasi.

Lalu, apa yang bisa dilakukan dalam konteks zaman saat ini?

Tentang Kapitalisme Kreatif

Menurut laporan Kata Data, ketimpangan ekonomi Indonesia berada pada peringkat 4 dunia. Berdasarkan survei dari lembaga keuangan Swiss, 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 % kekayaan nasional. Jurang antara miskin dan kaya begitu jauh. Kaum mapan akan terus berlari, sementara yang kekurangan akan tetap berjalan di tempat. Ini tentu sebuah masalah. Bagaimana kita bisa membantu mengatasinya?

Untuk itu, kita perlu menelaah konsep kapitalisme kreatif. Teori ini digagas oleh Bill Gates, pemilik Microsoft. Bill Gates melihat ketimpangan ekonomi juga akan berpengaruh buruk pada pelebaran bisnis.

Saat ini, dunia memang semakin baik. Kesetaraan, demokrasi, dan tingkat capaian umur hidup manusia semakin tinggi. Bila di abad pertengahan porselen hanya ada di atas meja makan—sebagai bahan pembuat piring makan para bangsawan—kini porselen juga menjadi bahan pembuat toilet, untuk kita duduki setiap pagi di WC.

Kalau dulu komputer begitu besar, kini komputer berada dalam genggaman kita sehari-hari. Semua program IT ada dalam HP pintar. Ini bukti bahwa dunia sudah lebih semakin maju.

Namun, kita tak bisa menafikan bahwa masih ada kalangan marjinal, orang terpinggirkan, yang jauh berada di bawah taraf hidup. Mereka ini tak memiliki akses terhadap kemajuan dunia.

Bill Gates melihat masih ada kelaparan dan gizi buruk di Afrika. Masih ada angka buta huruf dan demokrasi yang mati di Asia. Bila demikian, Microsoft tentu tidak bisa melebarkan bisnisnya ke Afrika dan Asia. Bagaimana mungkin menjual produknya ke Afrika dan Asia kalau masyarakat di sana tidak bisa membaca bahkan belum selesai dengan kebutuhan dasar, yaitu sandang-pangan-papan?

Bill Gates melihat ada yang salah dalam kapitalisme tradisional. Kapitalisme tradisional hanya berpikir untuk kepentingan diri sendiri. Padahal, di era yang global ini, kita tidak bisa lagi hidup sendiri. Maka di titik ini Bill Gates berpikir tentang kapitalisme kreatif.

Ketimpangan sosial-ekonomi tidak hanya merugikan para kaum marjinal, tapi juga akan membatasi pasar kapitalis. Membantu mereka yang tidak mampu akan membuka peluang pelebaran pasar. Maka, menurut Bill Gates, ada 2 hal yang harus dilakukan secara paralel, yaitu melipatgandakan keuntungan sekaligus memperbaiki taraf hidup kaum marjinal. Itu inti dari kapitalisme kreatif.

Untuk menjalani inti dari kapitalisme kreatif ini, perlu kerja sama seluruh stakeholder, dari swasta, pemerintah, hingga lembaga swadaya masyarakat. Perlu ada program-program kerja sosial yang dilakukan secara bersama oleh 3 stakeholder ini. Bill Gates mencontohkan, selama 20 tahun terakhir, Microsoft telah mendonasi 3 miliar dolar Amerika untuk mendukung misi ini.

Intinya adalah bagaimana dalam bisnis kita pun mampu memberdayakan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, banyak kaum muda yang memulai usahanya sambil berusaha memberdayakan masyarakat. Misalnya, Nadiem Makarim. Aplikasi yang dia buat mampu menghubungkan masyarakat yang butuh transportasi cepat dengan para pemilik kendaraan.

Sebelumnya warga tidak berdaya akan kemacetan kota. Waktu habis di jalan. Kini warga sebagai konsumen bisa lebih berdaya, bisa memilih akan memakai transportasi yang lebih menguntungkan mereka dari harga dan waktu. Bisa lebih cepat sampai ke tujuan dan tempat kerja. Sehingga, masih ada energi, ada waktu tersisa untuk melakukan kegiatan lain.

Aplikasi bikinan Nadiem juga membuka akses pasar para pengusaha makanan. Ada akses yang lebih luas, yang tidak terbatas. Karena pasar ini ada di virtual, yaitu warga yang men-download dan menggunakan aplikasi ini.

Upaya Nadiem Makarim memberi dampak konkret, yaitu membawa masyarakat marjinal masuk dalam pasar. Bila seseorang bisa masuk ke dalam pasar, maka ia punya kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Perlu dicatat, Nadiem mampu melakukan ini karena kondisi negara yang terbuka dan demokratis. Adalah mustahil membuat itu bila negara ini berada dalam suasana tertutup dan otoriter seperti Korea Utara.

Apa yang mau saya sampaikan di sini adalah: Sebagai pemuda, kita perlu paham dulu nilai-nilai universal yang harus kita jaga, yaitu toleransi, kemanusiaan, dan antikorupsi. Kita mesti mampu meneruskan tongkat estafet yang pernah diikrarkan oleh para pemuda di tahun 1928.

Selemah-lemahnya iman, bila kita mampu mempertahankan ini, itu sudah suatu langkah minimal. Selanjutnya, kita akan teryakinkan bahwa pemuda zaman now tidak akan salah arah tentang kreativitas yang akan mereka buat.

Bila di negara lain, seperti laporan dalam majalah TIME, anak umur belasan tahun mampu berbuat sesuatu yang mempengaruhi dunia, maka yakin, anak muda milenial Indonesia lebih mampu untuk melakukan kreativitas lebih dari itu. Dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dasar yang telah diikrarkan oleh pendahulunya, maka apa pun kelak yang milenial buat, niscaya tidak akan mencederai bangsa dan negara.

Selamat Hari Pahlawan dan Hari Sumpah Pemuda. Indonesia memiliki banyak tanggal untuk memperingati sesuatu. Jangan sampai itu hanya menjadi peringatan belaka tanpa makna dan jiwa. Tunjukkan bahwa pemuda zaman now mampu memaknainya dengan tindakan kongkret. Kebaikan bagi seluruh bangsa Indonesia. Menjadi pahlawan dengan berkarya.

Makalah ini sebelumnya disampaikan pada acara Diskusi Peringatan Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan 2017 di Universitas Trisakti, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Jumat 10 November 2017.

 

Referensi:

Pemuda dan Kanalisasi Politik
Blog Solidaritas Opini

Pemuda dan Kanalisasi Politik

Pemuda memiliki animo politik yang tinggi, namun kendala yang sering muncul di permukaan adalah perihal ruang atau panggung politik yang tidak dimilikanya. Sehingga tidak mampu eksis untuk mengejahwantahkan idealismenya.

Pemuda di usia 15 sampai 25 tahun menduduki seperlima jumlah penduduk di dunia. Meski demikian, besarnya jumlah pemuda tidak sejalan dengan keterwakilannya di ranah politik atau posisi di pembuat kebijakan. Pemuda masih menjadi kelompok marginal, seperti halnya perempuan dan kelompok disabilitas.

Sejalan dengan tren di dunia, di Indonesia pemuda juga menjadi kelompok marginal di ranah politik. Adapun menurut UU No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang dikategorikan sebagai pemuda adalah mereka yang berada di usia antara 16 sampai 30 tahun.

Minimnya representasi pemuda di ranah politik salah satunya tercermin melalui jumlah pemuda yang ada di lembaga perwakilan rakyat atau DPR. Dari 560 anggota dewan, hanya lima belas orang atau 2,7% yang mewakili kelompok pemuda (Formappi, 2014).

Kondisi tersebut sangat ironis, mengingat jumlah pemilih pemuda mewakili lebih dari 40% jumlah pemilih. Besarnya jumlah kelompok pemuda menjadi salah satu faktor penting mengapa pemuda perlu memiliki representasi yang cukup di politik.

Hal tersebut terkait dengan fungsi lembaga politik sebagai arena yang mampu mempengaruhi dan mengakomodir ragam kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan pemuda. Isu-isu terkait dengan akses pendidikan, lapangan pekerjaan dan dampak globalisasi adalah beberapa isu yang berkaitan erat dengan pemuda. Hanya kelompok pemudalah yang paling mengerti kebijakan yang paling sesuai untuk kelompoknya.

Selain itu, keberadaan pemuda di lembaga atau kegiatan politik menjadi hal yang dibutuhkan mengingat pemuda adalah kelompok yang identik dengan semangat pembaruan, inovasi dan kreatifitas, serta kerja keras. Semangat yang dibawa oleh pemuda dipercaya dapat memberi pengaruh positif pada kinerja organisasi.

Keterwakilan pemuda di politik berkaitan erat juga berkaitan erat dengan fungsi pemuda sebagai agen perubahan, generasi yang akan memegang kendali atas Republik ini di masa yang akan datang. Semakin banyak pemuda yang masuk ke dalam ranah politik, akan semakin banyak pula ‘stok’ pemimpin masa depan yang pengalaman, serta memiliki kecakapan dan ilmu yang mumpuni. Hal itu akan meminimalisir munculnya politisi ‘karbitan’ yang muncul hanya ketika hajatan politik seperti pemilu legislatif (pileg) atau pemilu kepala daerah (pilkada) berlangsung.

Berangkat dari realitas itu, PSI hadir dengan spirit kepemudaan dan perempuan dengan prinsip kesetaraan gender.

Penulis Muhammad Ridwan Wahid SE

Ketua DPD PSI Gowa 

Kenapa Politik Afirmasi di UU Pemilu Perlu?
Blog Solidaritas Opini

Kenapa Politik Afirmasi di UU Pemilu Perlu?

Mulai dari Hillary Clinton, perempuan pertama yang memenangi konvensi partai besar di Amerika untuk maju menjadi calon Presiden. Ada juga Oprah Winfrey, perempuan pertama yang memiliki sekaligus memproduseri sendiri program Talk Show-nya.

Di dunia film animasi, ada Jennifer Yuh Nelson, perempuan pertama yang menyutradarai film Animasi Hollywood. Ava DuVernay, sutradara perempuan pertama yang filmnya masuk dalam nominasi Oscar. Rita Moreno, perempuan keturunan Amerika Latin pertama yang memenangi penghargaan Emmy, Grammy, dan piala Oscar.

Di bidang ekonomi, ada Janet Yellen, perempuan pertama yang memimpin The FED, Bank Central Amerika. Dari dunia musik, ada Aretha Franklin, perempuan pertama yang didapuk dalam penghargaan musik Rock & Roll. Hingga, Kathryn Sulliva, astronot perempuan pertama yang berjalan di luar angkasa. Total 46 perempuan melakukan pencapaian pertama yang belum pernah dicapai sebelumnya.

Ada benang merah yang sama di antara kisah mereka. Sebelumnya, mereka tidak pernah bercita-cita menjadi pionir. Mereka hanya terus belajar dan bekerja.

Pada umumnya, lingkungan sekitar belum sepenuhnya mendukung perempuan, apalagi dengan ras tertentu dapat mencapai hal-hal tersebut. Capaian mereka itu menjadi hal yang luar biasa karena jalan panjang yang harus mereka tempuh, yang belum tentu didukung oleh semua pihak.

Namun, tidak berarti mereka nir-dukungan. Sedikit dukungan biasanya datang dari keluarga dan orang terdekat. Satu hal yang timbul dari dukungan ini adalah rasa percaya diri untuk terus belajar dan berusaha. Faktor psikologis ini penting.

Harriet Taylor, seorang feminis liberal yang hidup di abad 19, dalam tulisannya “Enfrachisement of Women”, yakin perempuan harus memilih antara menjadi istri dan Ibu, atau bekerja di luar rumah. Tak berhenti di situ, dia juga percaya ada pilihan ketiga bagi perempuan, yaitu menambahkan karier/pekerjaan di luar fungsi domestik dan maternalnya.

Perempuan yang telah menikah tidak dapat sungguh-sungguh setara dengan suaminya. Dia harus memiliki kepercayaan diri. Ini faktor psikologis. Ini bisa didapat bila dia mampu berkontribusi “material” dalam menopang keluarga.

Tak penting berapa banyak dia berkontribusi, asalkan sebagian kecil dari material penopang keluarga datang dari dia, sang perempuan. Ringkasnya, untuk menjadi partner dari suaminya, maka istri harus memiliki penghasilan dari pekerjaan di luar rumah.

Konteks di era Harriet Taylor tentu sudah berbeda dengan sekarang. Kini, faktor psikologis berupa dukungan dari keluarga tak lagi cukup untuk mendorong perempuan melakukan capaian tertentu. Masyarakat dan negara harus juga memberikan dukungan

Kaum Liberal Kesejahteraan yakin setiap individu memiliki posisi asal yang berbeda. Ada ketidakberuntungan bagi beberapa individu ketika memasuki persaingan. Maka, diperlukan intervensi negara.

Kalau menggunakan perspektif ini, budaya Indonesia yang patriarkal membuat kaum perempuan memiliki posisi asal yang berbeda. Maka, tindakan afirmasi perlu diberlakukan. Bila kesetaraan bisa ditempuh melalui jalan tersebut, maka perlu keberpihakan negara untuk membuat setiap individu memiliki modal dasar dan kesempatan yang sama.

Keterwakilan perlu juga dilihat dari persentasi. Bila kita mengamati Data Sensus Penduduk 2010, populasi perempuan dan laki-laki tidaklah terpaut jauh. Namun, persentasi perempuan di eksekutif dan legislatif amat jauh di bawah lelaki.

Partisipasi perempuan di dalam kegiatan politik masih terkendala dari sisi kuantitas. Ada ketersediaan yang kurang. Kepengurusan 30% perempuan di setiap jenjang kepengurusan partai masih mendapat banyak penolakan. Usaha untuk mendorong 30% keterwakilan perempuan masih belum terlihat hasilnya.

Menurut Idha Budhiati, Komisioner KPU, dalam wawancaranya dengan Jurnal Perempuan, hal ini disebabkan oleh aspek pendidikan politik yang tidak cukup. Karena itu, partai politik harus melakukan pendidikan, rekrutmen, dan kaderisasi dari tingkat atas hingga bawah.

Dukungan untuk menciptakan tindakan afirmasi harus terus digalakkan, tidak hanya dari luar, tapi juga dari dalam sistem. Percepatan akan lebih terasa bila hal ini muncul dari dalam sistem. Pengarusutamaan gender perempuan harus dilakukan di semua lini kebijakan. Di setiap aturan dan perundang-undangan yang dibuat.

Alih-alih membenahi ini, Undang-undang Pemilu tahun 2017 malah tidak mendukung terciptanya supply perempuan dalam politik. Pasal 173 ayat 2 huruf e berbunyi: “Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.”

Pasal ini inkonsisten dengan UUD 45 dan beberapa aturan perundangan. Ketika banyak suara menginginkan pengarusutamaan gender, mengapa UU Pemilu 2017 tidak mendukung? Mengapa keterwakilan pengurus perempuan 30% hanya di tingkat pusat saja dan tidak diwajibkan hingga ke tingkat kecamatan?

Angka 30% itu bukan sekadar ambil dari langit. Ini merupakan hasil penelitian PBB. Angka 30% adalah angka yang dapat mengubah keadaan. Bila ingin perempuan berdaya, maka perlu ada tindakan afirmasi di setiap level. Ini juga berdampak pada kesiapan dan ketersediaan jumlah perempuan untuk masuk dalam legislatif.

Perlu mulai dijaring sejak jenjang terbawah, sehingga akan terjaring banyak calon pengambil keputusan perempuan. Karena perempuan tentu lebih paham apa kebutuhannya dari kacamata perempuan. Langkah ini penting untuk memperbaiki kualitas kebijakan agar tidak bias gender.

Lebih dari itu, langkah ini penting agar perempuan sebagai warga negara Indonesia juga lebih berdaya dan punya kesempatan setara yang lebih besar di masa depan. Maka, untuk pasal ini, sebaiknya MK menambahkan atau memuat frasa “… tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan.”

Pada tanggal 21 Agustus 2017 yang lalu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah mendaftarkan permohonan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU Pemilu tahun 2017. PSI sejak awal berkomitmen mengusung aspirasi perempuan. Seperti tercantum dalam AD/ART pasal 26 tentang kepengurusan partai, menyertakan 30% perempuan dari tingkat pusat hingga ke level kecamatan.

Langkah ini diambil untuk mendorong terwujudnya proses politik yang benar, adil, dan tanpa diskriminasi. Agar kelak perempuan tidak lagi menjadi subordinat dan bisa bersaing dengan modal asal yang sama sebagai manusia dan warga negara.

Pada hari Kamis, 5 Oktober 2017, berlangsung sidang mendengarkan keterangan pihak terkait tentang permohonan gugatan di MK. Masih akan ada persidangan-persidangan lanjutan. Semoga MK dapat memutus perkara ini seadil mungkin tanpa diskriminasi terhadap perempuan, sesuai dengan kaidah hukum universal yang berlaku.

Kita berharap, suatu saat nanti capaian para perempuan, seperti dalam laporan khusus TIME, tak lagi menjadi luar biasa. Tidak ada lagi jalan panjang berliku yang harus ditempuh para perempuan untuk mencapai apa pun cita-cita.

Suci Mayang Sari

Bendahara Umum DPP PSI

Sumber

Mengapa Saya Masuk Politik, Mengapa PSI?
Blog Solidaritas Kolom Opini

Mengapa Saya Masuk Politik, Mengapa PSI?

Saya mengabarkan pertama kali hendak mendaftar Caleg melalui Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kepada Grup WhatsApp “Kongkow Bareng Gus Dur” (KBGD), yang berisi santri-santri Gus Dur sejak acara Kongkow Bareng Gus Dur di JakNews FM dan KBR68H (2004-2009). Grup ini sudah saya anggap sebagai keluarga yang pernah menemani Gus Dur secara rutin khususnya setiap Sabtu pagi dan hingga kini masih terus mencintai Gus Dur.

Dari anggota Grup ini ada yang bertanya, “Mengapa saya masuk politik, dan mengapa memilih PSI?”

Saya mencoba menjawab pertanyaan saudara saya itu, dan untuk Anda yang mungkin memiliki pertanyaan yang sama:

Mengapa Saya Masuk Politik?

Saya masuk politik karena ingin lebih bermanfaat lebih banyak lagi bagi orang banyak. Politik adalah perjuangan untuk menegakkan kepentingan orang banyak.

Saya teringat ucapan Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) yang sering mengatakan “Politik merupakan pekerjaan yang sangat mulia, karena memperjuangkan nasib orang banyak.”

Inilah definisi politik yang saya yakini sebagai khittah politik, dari tokoh yang mengerti politik secara teori dan praktik, dari sosok yang telah melakukan kerja-kerja politik baik dari jalur kultural (ormas dan masyarakat sipil independen) maupun jalur struktural (partai politik, pemerintahan dan negara).

Pernyataan Gus Dur tadi, selain sebagai kesaksian beliau sebagai pelaku juga terinspirasi dari kaidah fiqih Islam, yang nantinya populer di fiqih politik (fiqh siyasi) yang menyebutkan bahwa tasharruful imam ala ra’iyyah manuthun bil mashlahah—segala tindakan dan kebijakan oleh seorang pemimpin haruslah berdasarkan dan tunduk— “manut”—pada kemaslahan dan kepentingan rakyat atau pihak yang dipimpinnya, yakni ra’iyyah—dari sini pula istilah rakyat dipetik.

Dari teori politik klasik Yunani, Aristoteles juga mendefinisikan politik sebagai “usaha warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama”.

Maka, maqashid dan ‘illah atau raison d’être atau tujuan dan sebab utama dari politik adalah “memperjuangkan nasib orang banyak”—dalam kalimat Gus Dur tadi—para pemimpin, politisi harus tunduk/“manut” pada kepentingan rakyat (bukan sebaliknya) yang tujuannya untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Bila saya ditanya mengapa saya masuk politik? Saya ingin mengembalikan politik pada khittahnya, pada dasar dan habitatnya, yakni “memperjuangkan kepentingan orang banyak”.

Politik bukan intrik yang menghalalkan segala macam cara hanya untuk memperoleh kekuasaan semata. politik adalah membuat policy—kebijakan yang berdasarkan kepentingan orang banyak, baik kebijakan dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan, serta anggaran yang memastikan kepentingannya untuk rakyat.

Selama ini juga sebenarnya saya melakukan kerja-kerja politik di jalur kultural, saat saya masuk partai politik, berarti saya menyempurnakan kerja-kerja politik saya sebelumnya. Dan yang membuat saya bergairah, dengan masuk jalur struktural, maka kerja-kerja politik yang selama ini saya lakukan akan lebih efektif dan berdampak besar, misalnya bila saya diberikan kesempatan untuk membuat kebijakan.

Mengapa PSI (Partai Solidaritas Indonesia)?  

Saya menemukan jiwa saya di PSI. Dalam istilah anak-anak muda Jakarta “PSI gue banget.”

Dalam dua tahun ini saya mengamati, mempelajari dan mendekati, akhirnya saya menemukan visi dan misi perjuangan PSI sesuai dengan apa yang saya perjuangkan selama ini: melawan intoleransi dan melawan korupsi.

Saya berasal dari komunitas yang berjuang menciptakan kedamaian dan pernah merasakan pula bahaya dan dampak dari intoleransi ini.

Bagi saya, segala persoalan yang terkait dengan kebencian, kekerasan, permusuhan, terorisme, radikalisme, diskriminasi, ekstrimisme, separatisme, hingga peperangan berakar pada intoleransi. Sebabnya adalah tidak mau toleran dan tidak mau menerima perbedaan. Intoleransi yang dibiarkan akan melahirkan kebencian, kemudian permusuhan, yang rentan mematik kekerasan hingga peperangan.

Demikian pula dengan masalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Rakyat yang tidak sejahtera dalam kemiskinan, birokrasi yang tidak mengurus dan berpihak pada rakyat dan pemerintahan yang tidak bersih karena penyebab utamanya adalah korupsi.

Karena korupsi pula sebabkan kemiskinan, kebodohan, ketimpangan sosial dan ekonomi secara struktural. Baik korupsi yang terjadi dalam politik kebijakan dan anggaran.

Politisi korup tidak hanya mencuri duit rakyat tapi juga ia melakukan korupsi secara struktural, melakukan korupsi kebijakan, sehingga kebijakannya hanya berpihak pada kepentingan mereka saja, bukan pada rakyat.

Intoleransi menghancurkan bangsa, sementara korupsi menghancurkan negara.

PSI mendefinisikan politik sebagai kebajikan. “Memperjuangkan nasib orang banyak” adalah kebajikan. “Kebijakan yang tunduk pada kemaslahatan orang banyak” adalah kebajikan. “Mewujudkan kebaikan bersama” adalah kebajikan. Inilah politik sebagai kebajikan.

Saya percaya PSI adalah kumpulan politisi-politisi muda yang memperjuangkan prinsip politik sebagai kebajikan.

Maka politik menarik bagi saya selama terkait maslahat orang banyak. Politik itu baik selama di tangan politisi bajik, tapi politik akan buruk kalau jatuh dalam kekuasaan politisi busuk.

Mohon doa dan dukungan.

Sumber

Pengamat: Tak Ada Diskriminasi bagi Partai Baru Ikut Pemilu
Liputan Nasional Opini

Pengamat: Tak Ada Diskriminasi bagi Partai Baru Ikut Pemilu

Partai politik yang akan menjadi peserta Pemilihan Umum 2019 mendatang harus diperlakukan adil. Sehingga semua partai politik harus mendapat perlakuan yang sama.

“Padalah semestinya di alam demokrasi ini tidak ada diskriminasi terutama bagi partai baru untuk ikut Pemilu. Mestinya kalau verifikasi maka semua partai ikut verifikasi baik partai lama atau yang baru sehingga ada perlakuan adil,” kata pengamat politik pengamat politik Jeirry Sumampow kepada Republika.co.id, Kamis (24/8).

Dia menyampaikan itu terkait aturan verifikasi dalam pasal 173 ayat 3 UU 7/2017 tentang Pemilu. Aturan tersebut mengatur bahwa parpol lama yang pernah mengikuti verifikasi tidak perlu diverifikasi kembali.

Jeirry melihat partai politik yang telah memiliki wakil di DPR cenderung mengarahkan partainya untuk lolos pemilu sehingga tak perlu diverifikasi lagi. “Itu kesan kuat dari saya,” katanya.

Alasannya, lanjut Jeirry, partai politik di DPR khawatir tidak lolos verifikasi jika diverifikasi ulang karena dalam beberapa tahun belakangan ini komposisi kepartaian partai tertentu mengalami perubahan. “Ada partai yang berantem terus sehingga kepengurusan ganda di pusat hingga ke daerah dan yang begini tentu mengganggu internal partai sehingga partai tidak siap ikut pemilu sampai ke daerah,” kata dia.

Karena itu dia mendukung langkah sejumlah partai politik yang baru mengajukan judicial review (JC) ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Jadi saya kira gugatan itu wajar, khususnya tentang pasal di UU Pemilu bahwa partai peserta pemilu lalu atau partai di DPR sekarang itu tidak perlu diverifikasi,” ujar Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) ini.

Dia berharap MK jangan sampai diintervensi pihak lain dalam memutuskan gugatan tersebut. MK harus lebih independen dan mandiri serta profesional. “Kita tidak minta MK menuruti apa yang kita inginkan namun yang lebih penting MK tidak boleh diintervensi. MK harus mendudukkan persoalan ini dalam koridor hukum semestinya secara profesional,” katanya.\

Sumber: Republika

Kuota 30 Persen Perempuan Hanya di Tingkat Pusat Sebuah Kemunduran
Liputan Nasional Opini

Kuota 30 Persen Perempuan Hanya di Tingkat Pusat Sebuah Kemunduran

Kuota 30 persen perempuan untuk pengurus partai politik hanya di level pusat tidak sampai ke daerah (provinsi, kabupaten/kota) seperti diatur dalam pasal 173 ayat (2) huruf E UU 7/2017 tentang Pemilu merupakan kemunduran dalam demokrasi.

Demikian disampaikan Komisioner Komnas Perempuan Riri Khariroh saat dihubungi, Kamis (24/8). Bahkan menurutnya, idealnya kuota terhadap perempuan sama dengan laki-laki karena dari situlah perempuan bisa diberikan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam ikut membangun bangsa dengan aktif di partai politik.

“Dari situ kita melihat bahwa sebenarnya partai politik sejak awal tidak siap untuk melakukan kaderisasi terhadap politisi perempuan sejak dini,” ujarnya.

Dia mengakui pengalaman pada Pemilu 2014 lalu sulit bagi partai politik untuk merekrut perempuan hingga ke tingkat daerah dijadikan pengurus partai.

“Sehingga terkesan ini taktik dari partai politik lama menghilangkan kuota 30 persen perempuan di derah karena jika tidak terpenuhi kuota itu maka mereka bisa kehilangan suara di Pemilu,” ujarnya.

Padahal, dia menjelaskan, sebenarnya partai politik seharusnya mendorong perempuan semakin aktif di partai politik. Karena jika tidak peran serta perempuan dalam roda pembangunan akan semakin menurun.

Sebelumnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggugat UU Pemilu pada pasal 173 ayat 2 huruf E ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur keterwakilan perempuan.

Kuasa hukum PSI Dini Shanti Purwono mengatakan, syarat yang mewajibkan keterwakilan 30 persen perempuan hanya di kepengurusan pusat merupakan tindakan diskriminatif. Sebab, kans para ”srikandi” untuk terlibat aktif dalam kepengurusan di tingkat daerah menjadi terbatasi.

“Secara personal saya melihat itu hak PSI untuk melakukan gugatan sebab substansi tidak adanya ketewakilan itu memang akan berdampak kepada akses terhadap perempuan yang tidak diberikan hak yang sama dalam berdemokrasi ke tingkat daerah,” demikian Riri Khoriroh terkait langkah PSI mengajukan gugatan tersebut. [wah]

Sumber: Rmol.com

Mengganyang Malaysia
Blog Solidaritas Opini

Mengganyang Malaysia

Insiden bendera Merah-Putih yang terbalik dalam buku panduan Sea Games 2017 yang dibuat oleh Malaysia membuat rakyat Indonesia geram. Malaysia sendiri melalui Menporanya sudah menyatakan permintaan maafnya.

Meski pihak Malaysia sudah meminta maaf, rupanya masih banyak rakyat Indonesia yang belum terima dengan insiden tersebut. Apa yang dilakukan Malaysia membuat banyak orang menilai bahwa negeri jiran itu telah melecehkan Indonesia. Ada pula yang menilai ini upaya merendahkan martabat Indonesia sebagai bangsa.

Saya sendiri memiliki pandangan yang berbeda. Insiden bendera terbalik tidak sedikit pun bisa melecehkan Indonesia apalagi hingga merendahkan martabat Indonesia. Sebab, sebaliknya, dunia justru melihat bahwa Malaysia sebagai pihak tuan rumah tidak serius mempersiapkan buku panduan Sea Games 2017 tersebut. Justru Malaysia pantas malu karena dalam acara besar seperti ini, mereka bisa melakukan keteledoran semacam itu.

Kita tidak perlu malu atas insiden ini. Kalau melihat indeks persepsi korupsi kita yang masih buruk di antara negara-negara lain, bolehlah kita malu. Tapi, tidak dengan insiden ini. Untuk apa kita malu atas sesuatu yang tidak kita perbuat?

Lalu, sudah? Kita diam saja?

Oh, tentu tidak. Kita harus membalas Malaysia. Kita harus mengganyang Malaysia. Bukan dengan koar-koar, bukan dengan marah-marah. Kita mengganyangnya di lapangan, membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki pejuang-pejuang hebat. Ya, di Sea Games kali ini, kita harus percaya bahwa atlet-atlet kita merupakan pejuang-pejuang yang akan mengharumkan nama Indonesia dengan membawa pulang medali emas sebanyak mungkin.

Percayalah, insiden “meremehkan” seperti ini bisa menjadi motivasi sendiri bagi atlet-atlet Indonesia. Dalam olahraga, khususnya sepak bola, tidak jarang klub bola termotivasi setelah diremehkan oleh rivalnya.

Jika kalian pecinta sepak bola, tentu kalian masih ingat bahwa musim lalu, dalam el Clasico antara Real Madrid vs Barcelona, Lionel Messi berhasil mencetak gol kemenangan di menit-menit akhir. Pertandingan kali itu dilakukan di kandang Real Madrid, Santiago Bernabeu. Tak mau kehilangan momen emas, Messi melakukan selebrasi dengan membuka bajunya dan mengangkat bajunya ke arah fans Real Madrid sebagai tanda agar fans Real Madrid ingat siapa yang telah memberi mereka mimpi buruk.

Setelah selebrasi Messi yang memalukan bagi Real Madrid, klub bola asal ibukota Spanyol ini menjadi tidak terkalahkan. Bahkan Real Madrid kemudian berhasil memenangi Liga Spanyol, Liga Champions, Supercup Eropa, dan baru-baru ini membalaskan dendamnya terhadap Barcelona dalam SuperCup Spanyol.

Ronaldo, rival Messi di Madrid, melakukan selebrasi yang sama dengan Messi di kandang Barcelona, Camp Nou sebagai tanda balas dendam.

Pada musim 2012/2013, Luka Modric pernah dianggap sebagai worst signing of the season atau transfer pemain terburuk dari Spurs ke Real Madrid ketika itu. Media-media Spanyol mengejek permainannya. Tapi itu menjadi motivasi sendiri bagi pemain asal Kroasia ini. Kini, Modric menjadi pemain keempat terbaik di Eropa tahun 2016/2017 menurut UEFA.

Hal serupa juga pernah menimpa Barcelona dalam Liga Champions 2016/2017 lalu. Dalam babak 16 besar, Barcelona kalah telak 4-0 di kandang Paris Saint-Germain (PSG). Dunia sepak bola pun menganggap Barcelona tidak akan melaju ke babak selanjutnya, bahwa klub yang pernah mendominasi Eropa ini telah habis, Messi telah kehilangan momen kejayaannya, dan seterusnya.

Ketika semua orang mengejek Barcelona dan memuja PSG, dalam pertandingan kedua di kandang sendiri, Barcelona mampu mematahkan setiap komentar negatif yang ada. Klub Catalunya ini mampu memenangi pertandingan kedua secara telak dengan skor 6-1. Barcelona melaju ke babak selanjutnya. Pertandingan itu pun disebut oleh para pengamat-pengamat bola sebagai “one of the greatest comebacks ever.”

Cerita-cerita seperti ini akan terus bertambah dan tidak ada akhirnya. Namun, ini membuktikan bahwa insiden-insiden meremehkan tak selamanya buruk. Terkadang itu justru bisa menjadi suntikan motivasi bagi kita untuk berjuang lebih keras lagi.

Tak ada gunanya kita sekadar marah atau berdemo. Itu tidak akan mengubah apapun. Bukan berarti kita diam. Tapi, perjuangan kita tidak berada di kerongkongan, perjuangan kita berada di lapangan.

Berilah dukungan penuh kepada atlet-atlet yang sedang berjuang agar Indonesia menjadi juara umum Sea Games 2017. Barulah dengan itu kita mengganyang Malaysia, menunjukkan siapa kita sebenarnya. Bangsa pemenang!

Tsamara Amany mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) (mmu/mmu)

Sumber: Detikcom

Jokowi, Doa, dan Upacara
Blog Solidaritas Opini

Jokowi, Doa, dan Upacara

Memang tak seperti sebelumnya, pidato kenegaraan kali ini berbeda. Presiden Republik Indonesia tak menggunakan jas layaknya tahun-tahun sebelumnya. Presiden Jokowi menggunakan baju adat Bugis yang merupakan asal suku Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sementara itu Wakil Presiden menggunakan baju adat Jawa yang merupakan asal suku sang Presiden.

Ada pesan dari pertukaran baju adat antara keduanya. Bisa benar, bisa salah. Tapi saya melihat ini semacam simbol keragaman, bahwa seharusnya sebagai bangsa, kita satu sama lain melebur menjadi satu, melewati batas kesukuan.
Presiden Jokowi berdiri di depan podium, menceritakan keberhasilan sebagai bangsa dibawah kepemimpinannya dan tantangan yang sama-sama kita hadapi. Seusai membacakan pidato kenegaraannya, sang Presiden membungkuk hormat kepada wakil-wakil rakyat yang berada di gedung MPR ketika itu.

Seorang Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan membungkukan badannya kepada seluruh hadirin yang ada di ruangan itu. Tidak, ia tak memisahkan bungkuk hormat itu hanya kepada pendukungnya. Ia menunjukkan rasa hormat kepada semuanya tanpa terkecuali, termasuk orang-orang yang hobi menuduh dan mengucap kata-kata yang kadang terkesan menghina dirinya.

Sayang bentuk penghormatan yang demikian hebatnya itu berbalas dengan doa yang disusupi pesan politik di dalamnya. Politisi Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring mendoakan agar Presiden Jokowi gemuk karena kini terlihat semakin kurus. Tak lupa Tifatul Sembiring juga menyindir Presiden karena isu kriminalisasi ulama, garam, dan hutang yang belakangan ini sering digaungkan.

“Tanamkanlah rasa sayang di dada beliau kepada rakyat, cinta kepada umat, menghormati dan mencintai para ulama yang istiqamah. Sebab ulama itu adalah pewaris Nabi SAW. Tunjukilah beliau ya Allah agar tetap berlaku adil sebagai pemimpin negeri yang kami cintai ini. Bantulah Presiden kami ini ya Allah dalam menghadapi permasalahan bangsa yang berat ini ya Allah, di tengah-tengah persaingan dunia yang kadang kejam dan tanpa belas kasihan. Di tengah hutang yang masih bertumpuk, garam berkurang, sementara harapan rakyat sangat tinnggi untuk kemakmuran tinggi,” begitulah potongan doanya. Selengkapnya silahkan lihat di sini.

Entah apakah ini sudah menjadi semacam tradisi di dalam setiap forum pidato kenegaraan. Yang jelas, 16 Agustus 2016 lalu, tepat dalam forum yang sama, politisi Gerindra bernama Muhammad Syafii juga berdoa secara politis.

“Jauhkan kami dari pemimpin yang khianat yang hanya memberikan janji-janji palsu, harapan-harapan kosong, dan kekuasaan yang bukan untuk memajukan dan melindungi rakyat ini, tapi seakan-akan arogansi kekuatan berhadap-hadapan dengan kebutuhan rakyat.” Ya, potongan doa politisi Gerindra tersebut pada tahun 2016 lalu di hadapan Presiden dan Wakil Presiden yang ketika itu hadir. Itulah salah satu potongan doa Muhammad Syafii di hadapan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2016 lalu.

Sama seperti doa Tifatul Sembiring, doa ini juga dikritik oleh banyak pihak karena dianggap politis.

Dia, ya dia, yang dituduh otoriter itu, yang dituduh diktaktor itu, tak marah. Hanya diam. Hanya senyum. Kalau mau, ia bisa menegur panitia penyelenggara untuk memastikan yang berdoa tak mengungkit-ungkit urusan politik apalagi mayoritas anggota DPR yang juga anggota MPR itu merupakan partai politik pendukung pemerintah, tapi ia membiarkannya, tak mengintervensi. Karena itu, kejadian yang sama terulang di tahun 2017, doa lagi-lagi dipolitisasi. Tapi itulah Joko Widodo, ia menempatkan porsinya sebagai Presiden dan menghargai mitra kerjanya untuk mengatur acara tersebut sesuai keinginan mereka.

Tak perlu repot-repot ikut mengatur acara sidang tahunan yang menjadi agenda MPR tersebut. Presiden Jokowi lebih suka memastikan acara yang diselenggarakan Istana yaitu upacara peringatan 72 tahun kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 2017 meriah dan sukses.

Betul saja, upacara 17 Agustus kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kesan “angker” upacara dan Istana mendadak hilang. Pakaian adat dari Sabang sampai Merauke meramaikan upacara. Presiden seperti ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa Istana adalah rumah keberagaman dan persatuan Indonesia.

Tak pernah terbayangkan sebelumnya menteri, ketua umum partai politik, istri Kapolri, dan asisten ajudan memenangi kompetisi pakaian adat terbaik yang hadiahnya adalah sepeda. Iya, semua itu dilakukan di mimbar Istana, dikatakan dari mulut seorang Presiden, di acara resmi upacara kenegaraan 17 Agustus!

Wah, Pak Jokowi. Sungguh dirimu membuat upacara kali ini semacam perayaan yang menyenangkan. Saya jadi teringat kata-katamu ketika baru terpilih menjadi Presiden pada tahun 2014 lalu: “Politik adalah kegembiraan.”
Dua orang mantan Presiden yang pernah terlibat perselisihan politik pun bertemu. 10 tahun lamanya Presiden kelima Megawati Soekarno Putri tak menghadiri upacara 17 Agustus di Istana ketika Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin. Dua tahun terakhir, Presiden SBY memilih tidak hadir. Tapi tahun ini, angin segar dirasakan masyarakat, ketika keduanya sama-sama hadir dan bersalaman layaknya seorang pemimpin bangsa.

Upacara penurunan bendera di sore hari pun tak kalah seru. Di dekat pagar Istana, telah disediakan tempat khusus agar masyarakat umum bisa ikut menyaksikan berlangsungnya upacara tersebut. Setelah itu, yang terjadi adalah Paspampres yang kewalahan karena Presiden menyalami tamu undangan di bawah mimbar dan bahkan keluar dari pagar Istana untuk menyalami masyarakat umum yang melihatnya.

Sontak suasana menjadi histeris. Seorang ibu berpakaian putih loncat-loncat kesenangan ketika bisa berjabat tangan dengan sang Presiden. Persis seperti rockstar ya?

Kuis sepeda pun tetap ada di sore hari. Salah satu pemenangnya adalah seorang kepala suku Arfak dari Papua. Mengenakan pakaian adat khas Arfak, dirinya dengan bangga naik ke mimbar Istana menerima hadiah sepeda dari Presiden Jokowi. Semua tamu undangan bertepuk tangan. Momen yang mengharukan. Papua adalah kita.
Pak Jokowi, darimu, kami yang muda bisa banyak belajar bagaimana menjaga kerendahan hati sekuat apapun kita, menjadi sosok yang legowo meski dihina kanan dan kiri, dan menjadi seorang politisi yang tak hobi berkata tapi hobi bekerja.

Terima kasih Pak Presiden sudah membuat upacara Istana tak elitis lagi dan begitu merakyat. Semoga Bapak selalu dikaruniai kesehatan (Doa beneran, tulus, tanpa maksud politik apapun hehehe..)

Penulis Tsamara Amany
Ketua DPP PSI
Sumber: Kumparan
Kontroversi Angket KPK, Mau Sampai Kapan?
Blog Solidaritas Opini

Kontroversi Angket KPK, Mau Sampai Kapan?

Panitia Khusus Hak Angket KPK seolah tidak ada habisnya. Sejak awal, keberadaan pansus sangat mencurigakan. Berawal dari permohonan dibukanya rekaman Miryam S Haryani dalam kasus E-KTP yang tidak dituruti kemudian berakhir dengan pembentukan pansus hak angket KPK. Dalam benak publik, muncul kecurigaan kuat bahwa pansus angket berkaitan erat dengan kasus megakorupsi E-KTP yang sedang diselidiki KPK.

Langkah KPK yang tak mau membuka rekaman Miryam bisa dikatakan tepat. Jika KPK menuruti kemauan DPR untuk membuka rekaman tersebut, KPK justru akan melanggar UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menyatakan bahwa informasi publik bisa dibuka kecuali informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum dalam bidang penyelidikan dan penyidikan.

Jelas KPK akan membuka rekaman Miryam, tapi bukan kepada DPR, bukan kepada publik. Tapi, kepada pengadilan, tempat di mana rekaman tersebut diuji keabsahannya.

Entahlah, apakah ini bentuk emosi atau jengkel, seolah begitu tergesa-gesa, tapi proses terbentuknya pansus angket sendiri bermasalah. Padahal, dalam UU MD3 pasal 199 ayat 3 jelas dinyatakan bahwa hak angket harus disahkan dalam paripurna dan disetujui oleh setengah anggota DPR yang hadir. Kenyataannya dalam paripurna tersebut, palu angket diketuk oleh pimpinan DPR Fahri Hamzah ketika ruang sidang masih dihujani interupsi sebagai tanda tidak setuju yang diakhiri aksi walkout beberapa fraksi.

UU MD3 pasal 201 ayat 2 juga memerintahkan pansus angket harus terdiri atas semua unsur fraksi. “Dalam hal DPR menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR,” begitulah bunyi undang-undang tersebut.

Pansus angket sendiri tidak terdiri atas semua unsur fraksi. Beberapa partai politik seperti PKB, Demokrat, PKS, dan bahkan baru-baru ini Gerindra tidak berada dalam pansus angket KPK. Artinya, pansus angket menabrak aturan yang mereka buat sendiri demi melakukan angket terhadap KPK. Bagaimana mau memperbaiki KPK kalau aturan sendiri saja ditabrak?

Pansus Angket dinilai sebagai upaya pelemahan KPK. Mayoritas publik mendukung KPK. Ini tercermin dalam survei SMRC yang menyatakan 64,4% publik percaya pada KPK. Banyak aksi-aksi yang dibuat untuk mendukung KPK dan mendesak DPR membubarkan Pansus. Namun pansus angket terkesan tidak menggubris aspirasi publik. Justru yang terjadi adalah munculnya justifikasi-justifikasi yang mengada-ada.

Publik mulai ditakut-takuti dengan argumen bahwa KPK bisa menyadap siapapun di negeri ini. Dari hasil tabayyun dengan teman-teman di KPK, ternyata KPK tak pernah asal menyadap. Setiap penyadapan pasti dimulai dari laporan masyarakat dan harus ada bukti permulaan. Kalau penyadapan tak disertai izin pengadilan, itu sah-sah saja karena memang UU KPK tahun 2002 memberikan wewenang kepada KPK untuk melakukan penyadapan tanpa izin pengadilan.

Lagi pula, kalau selama ini penyadapan KPK tidak sah, sudah pasti majelis hakim akan menolak bukti-bukti hasil sadapan KPK di persidangan. Nyatanya, bukti berupa hasil sadapan tersebut diterima oleh majelis hakim dan dijadikan salah satu dasar mengambil keputusan atau memvonis terdakwa kasus-kasus korupsi.

Kemudian muncul tuduhan bahwa majelis hakim takut mengambil keputusan yang berseberangan dengan KPK karena mereka diancam dan ditekan oleh kelompok tertentu yang berada di tubuh KPK. Sungguh ini tuduhan keji tanpa dasar bukan hanya kepada KPK, tapi kepada majelis hakim yang terhormat. Apakah lama-lama para hakim kasus korupsi juga akan diangket oleh DPR hanya karena keputusannya didasari oleh bukti-bukti yang disajikan KPK?

Ada pula argumen bahwa angket adalah upaya memperkuat KPK dan membersihkan KPK dari oknum-oknum yang ada di dalamnya. Sayang sekali, argumen ini dipatahkan oleh pansus angket sendiri yang memilih untuk mengunjungi para koruptor di lapas Sukamiskin. Ketika banyak orang menjadi korban akibat korupsi, pansus malah sibuk kunjungi koruptor yang dengan teganya memakan uang haram itu. Di mana sensitivitas wakil rakyat kita yang tergabung dalam pansus tersebut?

Terjadi pembentukan opini bahwa KPK lembaga superbody yang tak bisa disentuh, maka sudah seharusnya DPR sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan melakukan pengecekan atas kinerja KPK selama ini. Ini logika yang jelas salah. Mekanisme pembuktian KPK tidak berada di dalam “ruang sidang” DPR; pembuktian terjadi di pengadilan.

Jika merasa bukti KPK tidak kuat dalam mentersangkakan seseorang, ajukan praperadilan. Di sini dua alat bukti KPK akan diuji apakah sudah sesuai dan pantas untuk mentersangkakan seseorang. Jika praperadilan menyatakan bahwa dua alat bukti itu sah, langkah selanjutnya adalah membuktikannya di pengadilan apakah seseorang bersalah atau tidak.

Sekali lagi, sah atau tidaknya bukti-bukti itu ditentukan oleh pengadilan, bukan oleh DPR. Dan, karena ada mekanisme yang jelas dalam pengadilan yang bisa membatalkan bukti-bukti KPK yang dirasa tidak memenuhi syarat untuk menjadikan seseorang tersangka, maka pandangan bahwa KPK lembaga superbody tidak beralasan sama sekali.

Saya pikir dengan ditetapkannya Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka megakorupsi kasus E-KTP, Pansus akan bubar karena menyadari bahwa ada nuansa konflik kepentingan ketika orang-orang yang ditengarai terlibat megakorupsi ini juga ikut memeriksa KPK.

Ternyata itu tak terjadi. Sebaliknya, tuduhan-tuduhan terhadap KPK tetap mengalir tanpa henti. Pansus Angket ngotot berjalan terus ketika status KPK sendiri sebagai lembaga independen masih belum jelas bisa diangket atau tidak.

Paling tidak, Pansus Angket seharusnya menahan diri dulu. Uji materi tentang KPK sebagai objek hak angket sedang berlangsung. Tunggulah putusan Mahkamah Konstitusi untuk memastikan apakah DPR bisa mengajukan hak angket terhadap lembaga yang menurut undang-undang bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.

Fakta bahwa partai politik pendukung pemerintah seperti PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PAN, dan PPP getol mendukung hak angket juga amat menyedihkan. Presiden Jokowi memiliki komitmen yang jelas terhadap pemberantasan korupsi. Apalagi di era kepemimpinan Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur besar-besaran dilakukan. Untuk menjamin setiap rupiah yang keluar dari negara betul-betul kembali ke rakyat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, Presiden tentu saja membutuhkan KPK.

Seharusnya partai politik pendukung pemerintah bisa membaca sikap antikorupsi yang diperjuangkan Presiden Jokowi, jangan justru menyulitkan posisi Presiden di tengah tugas besar yang sedang dikerjakannya.

Entahlah. Mungkin tak akan ada yang berubah. Keributan tentang Pansus Angket nampaknya terus bergulir. Sementara itu, seorang pria pejuang antikorupsi terancam kehilangan penglihatannya karena memperjuangkan nilai yang ia yakini. Mau sampai kapan ini dilanjutkan?

Tsamara Amany mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

(mmu/mmu)

Sumber: Detikcom