TPA Cipeucang, Tragedi Lingkungan Hidup dan Pengabaian Kemanusiaan di Tangerang Selatan
Opini

TPA Cipeucang, Tragedi Lingkungan Hidup dan Pengabaian Kemanusiaan di Tangerang Selatan

TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Cipeucang di kawasan Tangerang Selatan, resmi beroperasi pada 21 Juni 2012, hampir sewindu usianya. Menjelang ulangtahun ke-8, TPA Cipeucang memberikan hadiah kepada masyarakat Tangerang Selatan dengan jebolnya turap TPA Cipeucang pada Jumat (22/05/2020) yang ternyata bukan untuk pertama kalinya. Sebelumnya, turap juga pernah jebol pada 26 April 2019.

Menurut Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan ketika peresmian TPA delapan tahun lalu, Dudung E. Diredja, mulai beroperasinya TPA Cipeucang adalah langkah awal dalam penanganan persoalan sampah di Kota Tangerang Selatan. TPA berdiri di atas lahan 2,4 hektar dan akan terus dikembangkan sampai 10 hektar. Menurut Dudung, sistem pengelolaan sampah di TPA Cipeucang menggunakan teknologi tinggi yang ramah lingkungan. Hal itu disampaikan Dudung saat sosialisasi kepada warga sekitar. Saat peresmian, Ketua DPRD ketika itu, Bambang P Rachmadi menyampaikan, TPA Cipeucang dapat menjawab pertanyaan masyarakat Tangerang Selatan terhadap persoalan sampahnya.

Sejumlah pejabat Kota Tangerang Selatan yang hadir dalam peresmian antara lain Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Chaerul Soleh, Kepala BAPPEDA Dendi Priyandana, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Retno Prawati, serta Wakil Ketua I DPRD Ruhamaben dan sejumlah anggota Komisi IV Bidang Pembangunan. Namun, delapan tahun kemudian, di akhir Mei, tepatnya Minggu 30 Mei 2020, bau sampah TPA Cipeucang semerbak tercium sampai ke area BSD (Bumi Serpong Damai), area Cilenggang dan sekitarnya, jauh menembus batas-batas wilayah. Di pinggir sungai Tidak dapat diterima akal sehat dan logika sama sekali, pemilihan dan persetujuan lokasi TPA berada tepat di pinggir Sungai Cisadane. Nyaris tidak ada jarak antara bibir sungai dengan tepi TPA.

Pengertian TPA seharusnya adalah tempat pemrosesan akhir. Yang terjadi adalah tempat pembuangan akhir. Dengan jebolnya turap TPA Cipeucang, tempat pembuangan akhirnya adalah ke sungai. Penentuan, pemilihan dan persetujuan tempat pembuangan akhir di tepi sungai adalah kejahatan terhadap lingkungan hidup dan pengabaian kemanusiaan. It is crime against humanity and environment! Pelecehan intelektual masyarakat luas, pembodohan dan penyesatan! Pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah membodohi dan melecehkan intelektual masyarakat kota yang bertajuk “Cerdas, Modern dan Relijius” ini.


Kejadian ini merupakan kejahatan kemanusiaan karena mencemari udara dengan bau busuk menyengat, mencemari Sungai Cisadane yang ironisnya merupakan air baku pengolahan air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tangerang Selatan. Belum lagi timbulnya penyakit pernapasan, kulit dan masih banyak lagi akibat tercemarnya lingkungan sekitar TPA Cipeucang. Kejahatan lingkungan Kejahatan lingkungan hidup jelas sekali. Polusi bau, polusi air sungai, air lindi yang jauh meresap ke dalam tanah dan sumur-sumur sekitar yang sangat membahayakan kesehatan. Mengutip dan menyarikan beberapa jurnal ilmiah, bau busuk yang menyengat dari TPA Cipeucang adalah metana dan karbon dioksida sebagai gas dengan konsentrasi paling besar di TPA dan hidrogen sulfida sebagai penyumbang bau yang merupakan proses penguraian bakteri atau biokimia.

Metana sendiri daya rusaknya terhadap ozone adalah 25 kali lipat dibandingkan daya rusak karbondioksida. Diperkirakan 1 ton sampah menghasilkan 50 kg gas metana. Konsentrasi tinggi metana akan mengurangi oksigen di atmosfer. Jika kandungan oksigen di sekitar TPA turun hingga di bawah 19,5 persen maka akan mengakibatkan asfiksia atau hilangnya kesadaran. Dalam bahasa awam asfiksia adalah kondisi dan perasaan seperti tercekik karena hidung dan mulut dibekap. Karbon dioksida di TPA bisa mencapai 40-60 persen konsentrasi akibat proses penguraian (biodegradasi) senyawa organik (sayur, buah, daging, makanan) secara aerobik maupun anaerobik.

Karbon dioksida tidak berwarna dan tidak berbau sehingga tidak mudah terdeteksi tanpa alat khusus. Karbon dioksida dapat menggantikan oksigen dalam sistim pernapasan manusia dengan konsentrasi ambien 250-350 ppm. Nilai ambang batas karbon dioksida adalah 5.000 ppm (0.5 persen) yang merupakan paparan rata-rata untuk orang dewasa sehat dalam waktu 8 jam kerja. Lihat Foto Turap TPA Cipeucang yang jebol persis di pinggir Sungai Cisadane.Pada konsentrasi 3 persen terjadi sesak napas dan sakit kepala atau mulai mengantuk. Lebih tinggi dari itu bisa membahayakan jiwa. Yang paling mengganggu adalah bau busuk menyengat akibat proses penguraian biokimia oleh berbagai jenis bakteri terhadap bahan-bahan organik, yaitu hidrogen sulfida. Dalam konsentrasi kecil 0.0005 ppm, kita mengenal salah satunya adalah bau kentut.

Manusia melepaskan hidrogren sulfida ketika kentut dalam jumlah yang sangat kecil. Tidak ada yang sampai pusing atau pingsan gara-gara mencium bau kentut di dalam lift sekalipun semua orang di dalam lift kentut berbarengan. Dampak kesehatan Namun gas hidrogren sulfida dengan konsentrasi 500 ppm dapat menimbulkan kematian, pulmonary edema dan asphyxiant.

Mengutip Mayoclinic.org, “Pulmonary edema is a condition caused by excess fluid in the lungs. This fluid collects in the numerous air sacs in the lungs, making it difficult to breathe. In most cases, heart problems cause pulmonary edema. Pulmonary edema is usually caused by a heart condition. Other causes include pneumonia, exposure to certain toxins and drugs, and being at high elevations. Depending on the cause, pulmonary edema symptoms may appear suddenly or develop over time. Mild to extreme breathing difficulty can occur. Cough, chest pain and fatigue are other symptoms.”


Pulmonary edema adalah kondisi yang disebabkan cairan berlebihan di dalam paru-paru. Cairan ini terkumpul karena gelembung udara di dalam paru-paru membuat penderitanya sulit bernapas. Dalam kebanyakan kasus, orang menderita masalah jantung akan mengalami ini. Penyebab lain pulmonary edema adalah terekspos zat beracun atau obat-obatan, atau berada di ketinggian. Gejala ini bisa datang dan pergi sesuai kondisi dan waktu berjalan tergantung kasus per kasus. Gejalanya bisa ringan sampai ekstrem: batuk, sakit di dada, kelelahan dan masih banyak gejala lain.

Dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti hari ini, lengkap sudah penderitaan masyarakat Tangerang Selatan. Gejala yang ditimbulkan karena terekspos gas hidrogren sulfida dalam jumlah besar dan gejala Covid-19 bisa dikatakan mirip: menyerang paru-paru, sistim pernapasan, sesak napas. Boleh jadi satu dengan yang lain saling melengkapi. Mengutip salah satu sesepuh di WAG (whatsapp group), ibaratnya Kota Tangerang Selatan ini adalah rumah mewah tanpa jamban. Kalau boleh melengkapi, ibaratnya Kota Tangerang Selatan ini adalah gedung apartemen mewah di tepi Sungai Cisadane dengan river view indah menawan, namun pengembangnya “lupa” membangun toilet di masing-masing unitnya.

Solusinya, pengembang membangun kakus/jamban/jumbleng di tepi sungai. As simple as that!. (Note: kakus adalah serapan bahasa Belanda, dari kaak huis, artinya rumah tinja). Menabrak tatanan hukum Pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah menabrak seluruh tatanan dan tataran hukum yang ada ketika menentukan dan memutuskan TPA tepat di bantaran Sungai Cisadane tersebut. Sungguh panjang daftar aturan yang ditabrak:

Jika digali dan ditelusuri lebih jauh lagi, yakinlah, masih bertambah panjang daftar aturan yang ditabrak dalam penentuan dan pengambilan keputusan persetujuan lokasi TPA di Cipeucang tepat di tepi Sungai Cisadane. Di zaman purbakala, sebelum ada moda transportasi seperti hari ini, sungai adalah nadi kehidupan utama masyarakat. Tercatat dalam sejarah, kerajaan-kerajaan besar di Nusantara ada di tepi sungai, Sriwijaya di tepi Sungai Musi, Majapahit (Sungai Brantas), Kutai Martapura (Sungai Mahakam), Tarumanagara (Sungai Citarum).

Bukti-bukti kejayaan Tarumanegara ditandai dengan ditemukannya sejumlah prasasti di tepi Sungai Cisadane, Ciaruteun, dan Cianten. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, kerajaan kuno atau kota niaga penting hampir semuanya ada di pinggir sungai. Sejak zaman purbakala manusia sudah bersahabat dengan sungai. Sementara, ruas Sungai Cisadane di Tangerang Selatan malah diperkosa oleh para pengambil kebijakan kota bertajuk “Cerdas, Modern dan Relijius” yang baru merayakan hari lahirnya yang ke-11.

Enough is enough! Jebolnya turap TPA -pembuangan ya, bukan pemrosesan/pengelolaan- Cipeucang pada 22 Mei 2020 adalah yang terakhir. Cukup sudah! Semoga para pihak terkait mendengar tragedi tragis ini dan mengambil tindakan.

Ancaman Kesehatan Serius Masyarakat Kota Tangerang Selatan
Kolom Opini

Ancaman Kesehatan Serius Masyarakat Kota Tangerang Selatan

Melanjutkan artikel opini sebelumnya: Pemkot Tangerang Selatan adalah Pelaku Kejahatan Lingkungan Hidup dan Pengabaian Kemanusiaan (https://tangsel.psi.id/read/748/pemkot-tangerang-selatan-adalah-pelaku-kejahatan-lingkungan-hidup-dan-pengabaian-kemanusiaan/). Penelusuran lebih lanjut menunjukkan semakin banyak aturan perundang-undangan yang ditabrak oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan terkait keberadaan TPA Cipeucang.

Semakin panjangnya aturan perundang-undangan yang ditabrak dengan sadar oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan semakin menegaskan itu adalah kejahatan lingkungan hidup dan pengabaian kemanusiaan; it is crime against humanity and environment! Aturan yang ditabrak mulai dari Undang-undangPeraturan PemerintahPeraturan Menteri bahkan Peraturan Daerah yang disusun sendiri dan diundangkan untuk kemudian ditabrak seluruh isinya; bukan hanya dilanggar. Lihat lampiran.

Memang, harus diakui, permasalahan sampah di Indonesia adalah masalah klasik berkepanjangan di seluruh kota besar. Sebut saja, Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang. Masing-masing dengan permasalahannya sendiri, dengan strategi dan usaha mencari solusi masing-masing pemerintah kota. Namun hasil penelusuran sementara, belum ditemukan di satu tempat pun di Indonesia yang menentukan Tempat Pembuangan Akhir tepat di tepi sungai seperti di Kota Tangerang Selatan ini.

Atas kejadian jebolnya turap TPA Cipeucang menorehkan luka mendalam dan trauma berkepanjangan di tengah masyarakat luas terdampak sampai radius lebih dari 10 kilometer, bukan hanya Kota Tangerang Selatan saja, namun tetangga kanan kiri Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang juga terdampak polusi bau dan potensi kesehatan. Warga masyarakat sekitar TPA Cipeucang akan terdampak gangguan psikologis dan kesehatan jangka panjang jika masalah ini tidak segera dituntaskan. Sudah dua minggu lebih bau menyengat mengapung menyergap hidung warga Kota Tangerang Selatan.

Mengutip dan menyarikan beberapa jurnal ilmiah:

Gas tersebut adalah metana (CH4) dan karbon dioksida (CO2) sebagai gas dengan konsentrasi paling besar di TPA dan hidrogen sulfida (H2S) sebagai penyumbang bau yang sangat menyengat dari proses penguraian bakteri atau biokimia. Metana sendiri daya rusaknya terhadap ozone adalah 25 kali lipat dibandingkan daya rusak CO2. Diperkirakan 1 ton sampah menghasilkan 50 kg gas metana. Konsentrasi tinggi metana akan mengurangi oksigen di atmosfer. Jika kandungan oksigen di sekitar TPA turun hingga di bawah 19.5 persen, akan mengakibatkan asfiksia atau hilangnya kesadaran. Dalam bahasa awam asfiksia adalah kondisi dan perasaan seperti tercekik karena hidung dan mulut dibekap.

Karbon dioksida (CO2) di TPA bisa mencapai 40-60 persen konsentrasi akibat proses penguraian (biodegradasi) senyawa organik (sayur, buah, daging, makanan) secara aerobik maupun anaerobik. Karbon dioksida tidak berwarna dan tidak berbau, sehingga tidak mudah terdeteksi tanpa alat khusus. CO2 dapat menggantikan oksigen dalam sistim pernapasan manusia dengan konsentrasi ambien 250-350 ppm. Nilai ambang batas CO2 yaitu 5.000 ppm (0.5 persen) yang merupakan paparan rata-rata untuk orang dewasa sehat dalam waktu 8 jam kerja. Pada konsentrasi 3 persen terjadi sesak napas dan sakit kepala atau mulai mengantuk, di atas itu bisa membahayakan jiwa.

Yang paling mengganggu adalah bau busuk menyengat akibat proses penguraian biokimia oleh berbagai jenis bakteri terhadap bahan-bahan organik, yaitu hidrogen sulfida (H2S). Dalam konsentrasi kecil 0.0005 ppm, kita mengenalnya salah satunya adalah bau kentut, karena kentut manusia juga melepaskan H2S dalam konsentrasi yang sangat kecil. Tidak ada yang sampai pusing atau pingsan gara-gara mencium bau kentut di dalam lift sekalipun semua orang di dalam lift kentut berbarengan. Namun gas H2S dengan konsentrasi 500 ppm, dapat menimbulkan kematian, pulmonary edema dan asphyxiant.

Mengutip Mayoclinic.org:

Pulmonary edema is a condition caused by excess fluid in the lungs. This fluid collects in the numerous air sacs in the lungs, making it difficult to breathe. In most cases, heart problems cause pulmonary edema. Pulmonary edema is usually caused by a heart condition. Other causes include pneumonia, exposure to certain toxins and drugs, and being at high elevations.

Depending on the cause, pulmonary edema symptoms may appear suddenly or develop over time. Mild to extreme breathing difficulty can occur. Cough, chest pain and fatigue are other symptoms.

Adalah kondisi yang disebabkan cairan berlebihan di dalam paru-paru. Cairan ini terkumpul karena gelembung udara di dalam paru-paru, membuat penderitanya sulit bernapas. Dalam kebanyakan kasus, orang menderita masalah jantung akan mengalami ini. Penyebab lain pulmonary edema adalah terekspos zat beracun atau obat-obatan, atau berada di ketinggian. Tergantung kasus per kasus, gejala ini bisa datang dan pergi sesuai kondisi dan waktu berjalan. Dari gejala ringan sampai ekstrem, batuk, sakit di dada, kelelahan dan masih banyak gejala lain.

Dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti hari ini, lengkap sudah penderitaan masyarakat Tangerang Selatan. Mencermati gejala yang ditimbulkan karena terekspos gas H2S dalam jumlah besar dan gejala Covid-19 bisa dikatakan mirip, menyerang paru-paru, sistim pernapasan, sesak napas. Boleh jadi satu dengan yang lain saling melengkapi.

Mengutip salah satu sesepuh di WAG, ibaratnya Kota Tangerang Selatan ini adalah rumah mewah tanpa jamban. Kalau boleh melengkapi, ibaratnya Kota Tangerang Selatan ini adalah gedung apartemen mewah di tepi Sungai Cisadane dengan river view indah menawan, namun pengembangnya “lupa” membangun toilet di masing-masing unitnya. Solusinya, pengembang membangun kakus/jamban/jumbleng di tepi sungai, as simple as that! (Note: kakus adalah serapan bahasa Belanda, dari kaak huis, artinya rumah tinja).

Fraksi PSI DPRD Kota Tangerang Selatan akan terus menyuarakan dan memperjuangkan untuk mencari solusi atas tragedi kejahatan kemanusiaan dan lingkungan hidup ini, sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai Legislatif.

Aji Bromokusumo, ST., MBA

Fraksi PSI DPRD Kota Tangerang Selatan

 

Solidaritas Adalah Kunci Kemajuan Peradaban Bangsa Indonesia
Blog Solidaritas Opini

Solidaritas Adalah Kunci Kemajuan Peradaban Bangsa Indonesia

Oleh Jeffrie Geovanie **

*Pidato pada acara Kopi Darat Pemenangan PSI Sumatra Barat, Padang, 3 Februari 2019.

 

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh..

Sanak-saudara, tuan dan puan, serta bro dan sis pejuang solidaritas Indonesia yang saya hormati.

Tanah Minang adalah tanah para petarung. Kita mengenal banyak nama terkemuka yang ikut mewarnai kanvas sejarah Indonesia, lahir di tanah ini, tanah Minang. Sebut saja Tan Malaka, bapak Republik Indonesia, Mohammad Hatta penganjur pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi melalui koperasi, Sutan Sjahrir pemeluk teguh demokrasi bersendi kemanusiaan, Buya Hamka ulama serba bisa dengan karya-karya yang merentang mulai agama hingga sastra dan Rohana Kudus perintis pers nasional Indonesia.

Sebelum saya memulai lebih jauh, terlebih dahulu saya ingin melontarkan sebuah pertanyaan: mengapa tanah Minang ini di masa lalu melahirkan aktivis-aktivis politik yang progresif; terbuka terhadap beragam ide; memiliki cakrawala pemikiran seluas bentangan alam semesta, sementara kini kita agaknya terseok-seok mencari siapa dan kemanakah gerangan para ahli waris perjuangan mereka itu? Sehingga sumbangsih terbesar warga Minang kepada Indonesia di masa lalu tak lagi terulang di masa sekarang?

Indonesia pada mulanya sebuah ide. Ia datang dari renungan atas keadaan yang terjadi pada anak negeri di bawah kolonialisme yang penuh penindasan dan penghisapan. Gagasan menjelma menjadi sikap dan laku politik anti penjajahan yang  menggalang solidaritas sesama kaum terjajah untuk membebaskan diri dari cengkeraman penjajahan.

Saya mencatat ada empat tahap solidaritas yang menjadi embrio solidaritas kebangsaan Indonesia. Pertama, solidaritas kesukuan atau kedaerahan. Ini adalah kesadaran paling awal di Nusantara. Setiap daerah berada di bawah otonomi kerajaan dan kesultanan. Setiap kerajaan dan kesultanan memiliki kedaulatan dan kemerdekaanya sendiri sampai masa perniagaan dunia tiba, di mana kongsi-kongsi dagang Eropa berdatangan ke kepulauan Nusantara.

Pada awalnya hubungan yang terjalin antara penguasa kerajaan dengan kongsi dagang Eropa adalah hubungan dagang. Kerajaan mana pun bebas mengadakan hubungan dagang dengan bangsa-bangsa Eropa, mulai Portugis, Inggris sampai dengan Belanda. Namun persaingan dagang yang bermuara pada pertikaian bersenjata membuat mereka salih menyisihkan dan menyisakan kongsi dagang Belanda sebagai pemenangnya.

Realita historis menunjukkan bahwa kongsi dagang Belanda (VOC) tak semata ingin berdagang. Mereka ingin memonopoli perdagangan sekaligus menguasai wilayah Nusantara. Maka perlawanan terhadap dominasi tersebut tak bisa dielakkan. Solidaritas kedaerahan di bawah pimpinan para raja dan sultan bahu membahu melawan dominasi asing yang hendak merebut kedaulatan kerajaan di Nusantara.

Solidaritas yang dibangun oleh kesadaran etnis dan kedaerahan ternyata tidak mampu menumbangkan kekuatan kongsi dagang Belanda yang dilengkapi tentara bersenjata dan otoritas penggunaan mata uang sendiri. Tidak hanya konflik bersenjata secara frontal, kongsi dagang Belanda juga turut masuk ke dalam konflik internal kerajaan dan pertikaian antar kerajaan di Nusantara. Seperti halnya yang terjadi dengan Goa dan Makassar atau Yogyakarta dan Surakarta dalam perjanjian Giyanti 1755.

Solidaritas kedaerahan juga ternyata memiliki kelemahannya sendiri. Ia dibangun di atas kesadaran yang sempit, terbatas pada lingkaran kecil primordialisme serta semangat kedaerahan yang rentah dipecah belah. Solidaritas rapuh itu berakhir dengan penaklukan demi penaklukan yang dilakukan serdadu kongsi dagang Belanda.

Kedua, solidaritas keagamaan. Semangat keagamaan, khususnya Islam telah menjadi ruh semangat perlawanan terhadap dominasi penjajah yang semakin kukuh mencengkeram kepulauan Nusantara. Kita semua mengenal Imam Bondjol, pemimpin kaum paderi yang menentang dominasi penjajahan di tanah Minangkabau. Tidak bisa diingkari anjuran jihad fisabilillah membangkitkan semangat untuk melawan penjajah Belanda.

Atas dasar solidaritas keislaman jugalah Haji Samanhudi dari Solo mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI) pada 16 Oktober 1905 sebagai response atas persaingan dagang terhadap perkumpulan niaga warga Tionghoa. Sarekat Dagang Islam kemudian bermetamorfosa menjadi Sarekat Islam pada 1912 dan tumbuh semakin besar di bawah kepemimpinan HOS Tjokroaminoto. Organisasi ini memperlihatkan betapa solidaritas Islam mampu mengikat hasrat setiap muslim untuk meneruskan perlawanan terhadap kolonialisme.

Tentu solidaritas berdasarkan keagamaan mengandung dinamikanya sendiri.  Sarekat Islam menunjukan kemampuannya untuk mengikat solidaritas kaum muslimin dalam kontestasi melawan kolonialisme, namun pula kerap diwarnai oleh konflik internal. Ada versi mengatakan perpecahan itu disebabkan masuknya ide-ide kiri ke dalam tubuh Sarekat Islam. Dan itu berhasil diselesaikan melalui keputusan disiplin partai pada 1921oleh Haji Agus Salim.

Kohesivitas gerakan berdasarkan keagamaan ternyata juga menemukan banyak persoalan, sementara itu kebutuhan untuk mengimbangi kekuatan kolonial semestinya melampaui sekat-sekat sempit yang justru berpotensi menyempitkan perlawanan terhadap kolonialisme itu sendiri. Mengapa demikian? Karena sejatinya kolonialisme Belanda atas Indonesia tidak hanya melakukan represi terhadap satu penganut agama atau menindas satu etnis saja.

Karena pada dasarnya kolonialisme dan imperialisme belanda adalah suatu sistem yang berlaku selama ratusan tahun untuk menguasai sumber-sumber produksi dan kekayaan di Indonesia. Akibat penghisapan atau penjajahan mendatangkan penderitaan bagi seluruh rakyat jajahan tiada mengenal batas-batas keagamaan, ras enisitas atau kedaerahan.

Seiring masuknya pemikiran modern tentang pembentukan negara-bangsa, kesadaran bersolidaritas pun mengalami perubahan. Selain itu cara kaum kolonial mengeksploitasi tanah Hindia Belanda dengan bertumpu pada jaringan negara kolonial semakin memperkukuh penjajahan di semua bidang kehidupan.

Dalam momentum historis itulah mulai tumbuh solidaritas ketiga yakni solidaritas etno-nasionalisme sebagaimana yang kita bisa temukan pada Boedi Oetomo. Etno-nasionalisme Jawa sebagaimana diusung oleh Goenawan Mangunkusumo dan Soetatmo berangkat dari kesadaran bahwa Jawa sudah cukup memadai sebagai bangsa yang mandiri dengan adanya kesatuan bahasa (Jawa) dan kebudayaan Jawa yang telah eksis selama berabad-abad lamanya.

Namun solidaritas etno-nasionalisme itu mendapat tantangan dari seorang pemikir Jawa lainnya yang bernama Tjipto Mangunkusumo. Dia mengatakan nasionalisme Jawa terlalu sempit dan membatasi partisipasi elemen bangsa jajahan lainnya yang tidak berasal atau berlatarbelakang Jawa. Tjipto datang dengan konsep solidaritas Hindia yang menaungi seluruh anak negeri Hindia Belanda tanpa dibatasi sentimen suku, etnis atau agamanya.

Apa yang diutarakan Tjipto adalah embrio gerakan  politik kebangsaan yang lebih luas lagi sifatnya. Maka sejak awal paruh pertama abad ke-20, solidaritas kedaerahan yang sebelumnya terlihat sebagi ciri khas organisasi kepemudaan seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatranen Bond dan Jong Islamieten Bond tidak bisa menjawab kebutuhan untuk menghadapi kolonialisme.

Sejak saat itulah mulai berkembang solidaritas keempat sekaligus solidaritas pamungkas, yakni solidaritas Indonesia. Secara formal gagasan solidaritas Indonesia itu mewujud di dalam sebuah partai yang bernama Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Bung Karno pada Januari 1927.

Langkah itu kemudian diikuti oleh penyelenggaraan kongres pemuda kedua 28 Oktober 1928 yang menghasilkan konsensus bersama sebagai satu bangsa yang bernama Indonesia. Inilah kontrak sosial pertama sebagai satu bangsa yang diikrarkan oleh mereka yang sebelumnya mengikat diri dalam solidaritas kedaerahan dan keagamaan.

 

Intermezo :

Dalam kongres Sumpah Pemuda itu itu mengenal nama Mohammad Yamin, seorang minang yang terinspirasi tokoh minang lainnya yang saat itu sedang berada di luar negeri sebagai seorang pelarian politik. Dialah Ibrahim Datuk Tan Malaka, urang awak kelahiran Pandam Gadang. Kabarnya, Datuk Tan Malaka memilih untuk hidup menjomblo karena tak bisa move on dari cinta pertamanya. Tragisnya, perempuan cinta pertamanya itu dikawin oleh seorang pria sunda dari golongan feodal. Konon, karena rasa sakit hatinya itu, jadilah Datuk Tan Malaka orang kiri yang memang menjadikan feodalisme sebagai musuh bebuyutan. Oleh karena itu hati-hati dengan hubungan cinta, karena bisa menjadikan kalian sebagai jomblo ideologis.

Lantas apa yang dilakukan Datuk Tan Malaka? Pada tahun 1925 Datuk Tan Malaka menulis sebuah brosur yang berjudul  Menuju Republik Indonesia, maka sejak saat itu kita mengenalnya sebagai peletak dasar bentuk ketatanegaraan Indonesia.

Solidaritas kebangsaan Indonesia yang lahir sejak Kongres Pemuda Kedua 28 Oktober 1928  menjadi tonggak penting dalam perkembangan kesadaran nasionalisme Indonesia. Kelak kesadaran itu semakin dipertegas kembali dalam pidato Sukarno 1 Juni 1945 yang mengusung konsep nasionalisme modern. Nasionalisme modern tidak lagi mendasarkan pada sentimen-sentimen kedaerahan, etnisitas, agama dan primordialisme.

Mengutip Ernest Renan, Sukarno mengatakan bahwa sebuah bangsa berdiri karena hasrat untuk hidup bersama dan mencapai tujuan bersama. Di atas prinsip-prinsip itulah bangsa Indonesia lahir sebagai sebuah bangsa yang merdeka pada 17 Agustus 1945.

Dengan semangat dan prinsip yang sama Partai Solidaritas Indonesia dibentuk, dengan tujuan merawat serta melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Kelahiran Partai Solidaritas Indonesia di zaman milenial ini membawa tugas luhur untuk tetap memeluk teguh solidaritas kebangsaan Indonesia dan mengatasi tantangan-tantangan yang muncul pada abad revolusi industri 4.0 ini.

Kita telah mencapai kemerdekaan, yang menurut Bung Karno adalah jembatan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur dan berkeadilan untuk semua. Adalah tugas kita, kader Partai Solidaritas Indonesia untuk membangun peradaban Indonesia di masa kemerdekaan ini. Karena ternyata problem yang terhampar di seberang jembatan emas kemerdekaan itu masih banyak yang harus kita selesaikan.

Korupsi, musuh utama kita semua, menghilangkan kesempatan untuk kita membangun lebih baik lagi dan menggerogoti peluang untuk mendatangkan rasa keadilan untuk semua orang. Kemerdekaan saja ternyata tidak membuat kita lepas dari persoalan yang ada. Setelah kemerdekaan diraih, kita membutuhkan jaminan kebebasan yang memberikan kesempatan kepada semua pemeluk agama untuk bisa menjalankan ibadahnya tanpa ada gangguan dan tindak diskriminasi, kebebasan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berekspresi dan mengutarakan pendapatnya, kebebasan bagi setiap individu untuk mendapatkan akses menempuh pendidikan berkualitas yang setinggi-tingginya, kebebasan untuk mendapat perlakuan setara di hadapan hukum tanpa dibatasi sekat-sekat keagamaan dan kesukuan, kebebasan untuk mendapatkan dan memilih pekerjaan yang sesuai dengan hasrat dan keterampilan serta kebebasan untuk berdiri tegak sebagai manusia Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai solidaritas kemanusiaan berdasarkan konstitusi Republik Indonesia.

Tugas kader Partai Solidaritas Indonesia ke depan semakin berat. Kita tidak hanya harus berjuang mencapai ambang batas parlemen, namun lebih mendasar lagi, kita harus menunjukkan sebagai partai anak muda yang punya elan, energi kebaikan, semangat kebersamaan, wawasan seluas semesta serta solidaritas satu bangsa Indonesia yang terbuka terhadap berbagai kemungkinan dalam setiap perubahan zaman. Kita juga harus disiplin dan memilik sikap politik yang benar. Benar berdasarkan nilai-nilai yang universal, yang berlaku umum bagi seluruh manusia.

Dengan itu semua, maka pertanyaan yang saya lontarkan di awal tadi, tentang kemana gerangan ahli waris perjuangan dari para pemikir dan aktivis politik dari ranah Minang di masa kini bisa segera terjawab. Ternyata, ahli waris mereka semua ada di sini, ada di dalam setiap diri kader Partai Solidaritas Indonesia.

Bro dan Sis yang saya muliakan, dalam kesempatan ini saya juga meneguhkan sikap kita untuk mendukung Ir. Joko Widodo dan Kyai Haji Ma’ruf Amin melanjutkan kepemimpinan nasional periode 2019-2024. Selama periode 2014-2019 Presiden Joko Widodo telah membuktikan janji-janjinya dan mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa agar di alam kemerdekaan ini diisi dengan pembangunan yang membawa perubahan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terakhir, sebagai ahli waris perjuangan para pendiri bangsa, mari kita teruskan kerja-kerja politik untuk menghadirkan keadilan dan kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tangan kalian, para penggalan solidaritas kebangsaan Indonesia, masa depan kita terletak. Pada pundak kalian, tanggungjawab untuk memikul beban persoalan rakyat ditanggung. Hadapilah dengan kegembiraan sebagaimana pemuda-pemudi yang selalu berhasil mengatasi rintangan-rintangan dalam hidupnya.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi wabarakatuh.

 

** Penulis adalah Ketua Dewan Pembina DPP PSI.

 

 

Minang Menangkan Indonesia
Blog Solidaritas Opini

Minang Menangkan Indonesia

Oleh Dedek Prayudi

*Pidato pada acara Kopi Darat Pemenangan PSI Sumatra Barat, Padang, 3 Februari 2019.

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh! Salam Kebajikan, Salam Keragaman, Salam Solidaritas!

Hadirin sekalian yang saya banggakan!

Minang adalah sejarah, Minang adalah adat,  Minang adalah kebudayaan,  Minang adalah masa lalu, masa kini dan masa depan, Minang adalah Kemenangan!

Jika seluruh wilayah di Republik Indonesia ini diurutkan berdasarkan sumbangan tokoh-tokoh politik, pers, sastra, agama dan budaya, maka Tanah Minang menempati urutan paling atas sebagai penyumbang tokoh terbanyak. Tidak kurang dari 100 nama tokoh di masa kemerdekaan mengalir darah Minang di dalam tubuhnya. Jika diperas lagi menjadi deretan pahlawan nasional, maka tidak kurang dari 16 nama tokoh Minang akan tercantum dalam daftar pahlawan tersebut.  Bahkan jika Republik Indonesia tinggal terdiri dari dua nama, “atas nama bangsa Indonesia” dalam teks Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, maka salah satu di antaranya adalah putra Minang, yakni Mohammad Hatta.

Hadirin sekalian yang saya muliakan!

Minang adalah kemenangan, bisa kita nyatakan dengan lantang, bahwa tanpa anak muda tanah Minang, Indonesia Raya mungkin tidak pernah ada! Di saat para pejuang kemerdekaan masih bersilang pendapat mengenai arah perjuangan nasional. Sebuah naskah penting lahir dari pemikiran anak Minang, Naar de Republik, peta jalan menuju Republik, menjadi rujukan penting arah kemerdekaan Indonesia. Naskah tersohor itu ditulis oleh Sutan Ibrahim, Datuk Sutan Malaka, putra kelahiran Nagari Pandan Gadang, Lima Puluh Kota lalu menjadi referensi penting bagi Soekarno untuk menggalang sebuah persatuan nasional.

Saudaraku sekalian yang merdeka!

Ketika Kemerdekaan Indonesia secara de facto sudah diproklamirkan, Indonesia membutuhkan pengakuan dunia internasional untuk memperoleh status kemerdekaan secara de jure. Maka tampillah seorang anak Minang, diplomat terbaik yang pernah dimiliki bangsa ini, berkeliling dunia menggalang surat pengakuan kemerdekaan. Siapa yang tidak mengenal Kyai Haji Agus Salim. Kekuatan diplomasinya membuat Indonesia diakui sebagai bangsa yang merdeka 100% dalam pergaulan internasional hingga detik ini.

Hadirin, para pejuang Minang yang saya banggakan!

Tanah Minang juga pernah secara gagah berani menolak kepemimpinan Soekarno yang hendak menjadi Presiden seumur hidup! Ya Tanah Minang yang berani, anak Minang yang menyatakan kebenaran sepahit apapun bayaran atas kebenaran itu. Seperti kata Umar Bin Khattab, “Jika ada seribu orang yang membela kebenaran, aku berada di antaranya. Jika ada  seratus orang yang membela kebenaran, aku berada di antaranya. Jika ada sepuluh orang pembela kebenaran, aku tetap ada di barisan itu. Dan jika hanya ada satu orang yang tetap membela kebenaran, maka akulah orangnya.”

Tanah Minang pernah menebus mahal harga kebenaran itu! Tanah Minangkabau dirampas harga dirinya, adat nagari dimundurkan, nama-nama bayi diganti agar tidak berbau Minang. Tubuh yang tadinya tegak karena  kemuliaan ilmu dan kehormatan adat, harus membungkuk di depan pos-pos penjagaan militer. Lalu terjadi gelombang eksodus orang-orang Minang meninggalkan tanahnya, karena tak kuat menyaksikan adat pusaka mereka dirampas. Ya harga kebenaran memang mahal, dan rakyat Minang tak ragu untuk menebus harga itu.

Putra Putri Tanah Minang yang saya banggakan!

Saya menyempatkan diri membaca sebuah tulisan di SiarMinang.com, yang menunjukkan betapa kini panggung politik sepi dari putra-putri Minangkabau. Mungkin ini yang membuat politik nasional kita menjadi sangat kering dari gagasan, sangat miskin dengan tutur bahasa yang bernas, sangat menjauh dari akar budaya nusantara. Kemunduran Minang adalah kemunduran politik nasional. Di masa demokrasi terbuka, anak tanah Minang bukan hanya menginspirasi, tidak hanya menjadi pelengkap, namun menjadi inisiator dan pemimpin politik terkemuka, baik dalam gagasan juga dalam organisasi politik.

Dulu ada nama Sutan Sjahrir pendiri dan pemimpin Partai Sosialis Indonesia (PSI). Ada Mohammad Hatta sebagai pendiri Partai Nasionalis Indonesia (PNI), lalu akhirnya mendirikan Partai Gerakan Demokrasi Islam Indonesia (GDII). Tentu tidak ketinggalan nama Tan Malaka yang mendirikan Partai Komunis Indonesia (PKI) lalu terakhir mendirikan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (MURBA). Bahkan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mati suri akibat gagal dalam percobaan revolusi melawan Belanda, bisa tumbuh kembali menjadi partai politik ketiga terbesar dalam Pemilu 1955 karena kepemimpinan seorang putra Minang bernama DN Aidit. Tanah Minang seakan tak pernah letih melahirkan tokoh nasional. Di masa itu, politik dan kehidupan partai politik dari spektrum kanan hingga kiri, tidak akan semarak tanpa disemai oleh tangan dan taman pikiran putra Minangkabau.

Bro dan Sis yang saya cintai, mengapa kemunduran terjadi? Karena ternyata trauma politik jauh lebih panjang dan mengakar ketimbang gerak maju sejarah. Kepercayaan diri orang Minang akan mati dan surut jika dipisahkan dari akar adat budaya mereka. Minang tidak akan tumbuh tanpa adat, ilmu dan agama di dalam genggaman tangan mereka. Itu yang menjadi sebab mengapa hari ini kita lihat, tidak ada lagi anak Minang yang bersinar di PDIP, Golkar, PKS, PAN, Nasdem, PPP dan partai-partai lainnya.

Para pejuang tanah Minang yang saya hormati!

Saya rasa hari ini, saya hanya mencatat dua nama Putra Minang yang bersinar di panggung politik nasional. Saya mulai dengan nama pertama, nama ini sering menjadi lawan debat Sekjen PSI dan Sis Tsamara Amany. Fadli Zon, pendiri dan salah satu Ketua Partai Gerindra dan juga kini menjabat sebagai Wakil ketua DPR RI. Sejak SMA dan mahasiswa, Fadli Zon sudah menunjukkan bakat kepemimpinan, organisasi, dan intelektualnya. Membangun Fadli Zon Library di mana banyak literatur bisa dibaca disana, sejak mahasiswa Fadli sudah aktif di Senat Mahasiswa dan berbagai kelompok diskusi. Dia juga memimpin berbagai demonstrasi. Di luar kampus dia tercatat pernah menjadi pengurus pusat KNPI dan Gerakan Pemuda Islam (GPI).

Dalam karir politik namanya tercatat sebagai pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) di tahun 1998 dan menjabat  sebagai salah satu Ketua. Fadli Zon lalu mengundurkan diri pada tahun 2001, Fadli Zon lalu aktif di dunia bisnis. Dari aktifitas bisnis membawa pertemuannya dengan Hashim Djojohadikusumo dan juga Prabowo Subianto di awal tahun 2007. Saat itu Prabowo sedang ikut konvensi Partai Golkar untuk menjadi Presiden. Setelah gagal dalam konvensi Golkar, maka mulailah pembicaraan pendirian partai baru dilakukan. Dengan bekal kemampuan berorganisasi, pengalaman mendirikan PBB, tentu Fadli Zon adalah orang yang sangat bisa diandalkan oleh Prabowo dan Hashim. Mereka kemudian bersama-sama mendirikan Partai Gerindra yang hingga saat ini berdiri mengambil garis berseberangan dengan pemerintahan Jokowi.

Bro dan Sis yang saya banggakan!

Satu nama lagi tentu sangat dekat dengan kita, berkat putra Minang ini, kebosanan pemilih Indonesia pada menu politik yang itu-itu saja terpecahkan. PSI hadir membawa warna politik yang sama sekali baru dan otentik, karena gagasan dan kedewasaan politik Sang Maestro dari tanah Minang ini.

Meski tidak hadir di tempat ini, namun saya harus menyatakan bahwa saya sangat bangga dan merasa sangat terhormat bisa berjuang  satu barisan bersama putra asli Minang, yang kini menjadi Ketua Dewan Pembina PSI, Bro Jeffrie Geovanie.

Para Anak Minang yang saya cintai!

Mengapa saya katakan Bro Jeffrie Geovanie adalah salah satu bintang Minang yang bersinar di langit gelap politik Indonesia. Bro dan Sis harus tahu! hari ini, di saat seluruh partai politik seakan mengalami kebuntuan ideologi, kemampetan kreativitas, kemunduran etika politik, kehilangan arah perjuangan lalu terjebak dalam korupsi. Kita sungguh harus berbangga hati, seorang putra Minang kembali hadir menawarkan sebuah pembaruan politik, sebuah jalan politik baru, menyalakan cahaya perubahan yang baru dalam politik Indonesia.

Bro Jeffrie Geovanie tampil ke depan, mewakafkan dirinya untuk memberi jalan pada kita,  anak-anak muda di seluruh Indonesia untuk bangkit merebut masa depan kita sendiri. Kita tidak bisa menunggu lama, bukan anak muda jika harus membungkuk mengemis kekuasaan dari politisi lama yang sudah jelas gagal menawarkan masa depan kepada kita. Bro Jeffrie Geovanie sudah menunjukkan jalan kepada kita semua: “Jika ingin masa depanmu lebih baik, maka jawabannya hanya satu, REBUT KEPEMIMPINAN POLITIK NASIONAL, dengan tangan dan keringatmu sendiri!.”

Bro dan Sis yang saya banggakan!

Kita sekarang bisa melihat PSI, karena keikhlasan dan gagasan Bro Jeffrie Geovanie. Namanya tentu tidak asing di Sumatera Barat. Jeffrie Geovanie, putra asli Payakumbuh. Sosok ini langka dan unik, sejak berkiprah di dunia politik selalu hadir dengan ide-ide segar. Di saat politisi di tanah air masih sibuk dengan bentuk yayasan dan organisasi konvensional, Jeffrie Geovanie atau lebih akrab dengan panggilan JG, sudah mendirikan Amien Rais Center, Indonesian Institute dan Maarif Institute. Ide ini dianggap orisinil, kontekstual dan populer, sejak itu mulailah muncul lembaga-lembaga serupa seperti Habibie Center, Megawati Center, Abdurrahman Wahid Institute dll.

Jika politik adalah musik, maka Bro JG adalah Sang Maestro yang rendah hati. Di saat demokrasi Indonesia masih sibuk dengan tradisi lama: mobilisasi massa dan konflik dalam kampanye konvensional. Bro JG bersama beberapa sahabatnya mulai memperkenalkan model survey dan konsultan politik. Tanpa Bro JG, politik kita mungkin hari ini hanya bergantung pada perasaan dan intuisi semata. Berkat keberaniannya melawan trend, hari ini kita saksikan, survey sudah menjadi salah satu instrumen penting dalam demokrasi Indonesia khusunya Pemilu

Bro dan Sis yang saya cintai!

Dalam karir politik, dia selalu cemerlang dan berpengaruh. Bro JG selalu hadir dalam momen-momen dan patahan peristiwa politik nasional.  Karir politiknya bermula di PAN sebagai partai pionir reformasi saat itu. Namanya juga masuk sebagai anggota DPR RI dari Golkar setelah Golongan Karya mereformasi diri menjadi Partai Golkar. Nama Bro JG juga memimpin tim pemenangan Surya Paloh dalam Munas Golkar. Bro JG juga menjadi motor utama penggerak Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia Bersama deretan tokoh nasional lainnya melalui ormas Nasional Demokrat. Tidak berhenti di situ, Bang  JG menjadi motor utama membawa perjuangan Restorasi Indonesia ke kancah politik dengan membentuk Partai Nasdem.

Hadirin yang saya muliakan!

Sungguh Orang Minang dan kita semua harus berbangga hati! Seorang putra Minang dengan berbekal intuisi dan kepercayaannya yang tinggi pada ilmu pengetahuan, kini terlahir kembali dan bersinar di langit politik Indonesia. Hari ini saya tahu Bang JG berada di Padang, namun sengaja tidak hadir di acara ini. Di sinilah pesan terpenting dari gagasan dan sikap politik Bro JG, Sang Putra Minang.

Ketika tokoh politik lain saling sikut dan berebut posisi politik, Bro JG malah menarik langkahnya mundur ke belakang! Baginya politik adalah masa depan, di antara politisi satu angkatannya bahkan lebih senior darinya, yang masih bersikukuh untuk tampil ke depan, Bang JG malah mengambil sikap tegas, untuk menjadi Roland Holst Indonesia yang berani mengatakan, “Kami hanyalah pengangkut batu, Kami adalah angkatan yang musti punah, agar tumbuh generasi yang lebih sempurna di atas kuburan kami.”

Bro dan Sis, pejuang solidaritas tanah Minang!

Bang JG memilih menjadi pemantik cahaya, agar lilin-lilin baru menyala dari Sabang sampai Merauke. Lilin di tangan Bro Endang Tirtana, lilin di tangan saya dan lilin di tangan kita semua adalah lilin-lilin yang dinyalakannya. Tentu harapan bro JG hanya satu, agar nyala ribuan atau jutaan lilin di tangan anak muda, terkhusus lilin yang dinyalakan di atas tanah Minangkabau, jika disatukan akan menjadi gumpalan cahaya raksasa yang akan menggulung kegelapan, menggulung nasib buruk, sekaligus menjadi suluh penerang ke gerbang masa depan yang lebih baik.

Kiprah politik Bang JG melalui PSI, tulisan-tulisannya yang bernas, ide-ide baru yang cemerlang, mengingatkan kita pada kiprah anak Minang di masa lalu, Anak Minang yang selalu menolak menjadi koma. Anak Minang yang selalu lahir sebagai Sang Pemula. Ini kebanggaan kita, anak-anak muda PSI, melalui Bang JG  kita bisa berkaca dan melakukan ziarah pada masa lalu, pada  langit Minangkabau yang dulu bertabur bintang-bintang Anak Minang. Melalui Bro JG kita sekaligus bisa melakukan ziarah bukan hanya ke masa lalu, tapi sekaligus ziarah ke masa depan Tanah Minang. Di mana harapan akan hadirnya bintang-bintang baru, bintang anak zaman, terang berkilau di langit masa depan Alam Minangkabau

Bro dan Sis anak Minang yang terhormat!

Yang ingin saya tegaskan adalah, Tanah Minang Harus Menangkan Indonesia, namun sebelum itu, Orang Minang harus memenangkan dirinya sendiri. Inilah saat di mana Anak Minang kembali mewarnai panggung politik nasional, mengembalikan harga diri Orang Minang yang apinya telah dinyalakan kembali oleh Bro Jeffrie Geovanie. Kesempatan emas terbentang, Putra Putri Minang harus kembali memimpin partai-partai politik, harus kembali menginspirasi dan melahirkan gagasan-gagasan Indonesia baru. Putra putri Minang harus kembali bernyali, untuk tidak hanya sekadar menjadi pengikut, tapi pemimpin arah perjuangan Indonesia abad milenial! Zaman kita semua bro dan Sis!

Saudaraku, Bro dan Sis yang saya banggakan!

Bukan anak muda jika diminta bersabar, bukan anak muda jika dipaksa berbasa-basi, bukan anak muda jika mulutnya disumpal untuk menyampaikan kebenaran. Dari atas panggung ini saya meminta keseriusan kita, Pemilu 2019 tidak lebih dari 80 hari lagi, mari kita belajar dari tanah Minang, berapa pun harga masa depan itu, maka akan kita bayar lunas dengan keringat dan kerja keras kita.

17 April 2019, akan menjadi saksi sejarah, bahwa Partai Solidaritas Indonesia, yang apinya telah dinyalakan oleh seorang Putra Minang, akan menjadi ladang api membara yang membakar korupsi dan intoleransi di Republik Indonesia tercinta. Jangan biarkan nasib buruk berkuasa atas diri kita sendiri, kita tentu tak hendak seseorang yang dalam pepatah Minang disebutkan: Gilo dimabuak bayang-bayang, gilo maukia kayu tagak, hidup hanya bayang-bayang tanpa usaha mengiringi! Tanah Minang harus menjadi saksi kemenangan kita, Bro dan Sis! Minang menangkan PSI, Minang Menangkan Indonesia!

Bro dan Sis, para pejuang Solidaritas!

Kitalah yang menentukan masa depan kita sendiri! Katakan pada semua orang, jangan pilih caleg yang datang memberi uang atau bingkisan, jangan memilih caleg mantan koruptor, apalagi memilih Capres yang hanya menawarkan kebohongan hari demi hari. Datanglah pada rakyat Minang, ketuk semua pintu rumah, bicaralah pada sebanyak-banyaknya hati orang Minang. Jadilah suluh perubahan, jadilah suluh api melawan korupsi, jadilah suluh penerang melawan toleransi, jadilah nyala Tanah Minang, jadilah nyala Indonesia Merdeka! Minang Menangkan Indonesia!

Akhir kata, Kito nan bukan cadiak pandai, ulemu di Tuhan tasimpannyo. Kok senteang batolong bilai tandonyo kito samo sabanso. Kalau dijumpai kekhilafan dan kesalahan, tolong maaf dan betulkan, karena khilaf itu sifat manusia, tandanya kita orang satu bangsa.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menghentikan Amplop Coklat di DPR
Opini

Menghentikan Amplop Coklat di DPR

Oleh Grace Natalie

Kompas edisi 11 Oktober 2018 menurunkan laporan menarik mengenai para anggota DPR yang disebut sebagai para ”pengumpul amplop coklat”.

Yang dimaksudkan dengan istilah itu adalah para anggota DPR yang rajin mengumpulkan uang kunjungan kerja, reses, perjalanan dinas, sosialisasi empat pilar MPR, dan tunjangan kedewanan untuk menambah pemasukan mereka. Diperkirakan, melalui penghematan dari berbagai dana itu, seorang anggota DPR bisa memperoleh tambahan pemasukan Rp 2 miliar per tahun.

Di satu sisi, perilaku semacam ini tampak normal saja. Mereka yang membela praktik semacam ini akan berargumen: tambahan pemasukan miliaran rupiah ini adalah wajar karena itu adalah buah dari pola kerja hemat yang dijalankan sang anggota DPR.

Manipulasi biaya

Namun, pembaca perlu memahami apa yang sesungguhnya terjadi. Pertama-tama, praktik ini tidak hanya dilakukan menjelang kampanye pemilu. Praktik ini dilakukan di sepanjang masa kerja si anggota parlemen. Bisa dikatakan, tumpukan amplop coklat itu adalah salah satu sumber utama penghasilan anggota DPR yang jauh melampaui gaji pokok plus tunjangannya.

Kedua, yang terjadi bukanlah penghematan pengeluaran, melainkan pemerolehan dana yang bukan haknya. Barangkali tidak dapat dikatakan ”mencuri”. Namun, dalam banyak kasus, anggota DPR memperoleh dana atas apa yang sebenarnya tidak dia lakukan dan seharusnya dipertanggungjawabkan kepada publik.

Apa yang terjadi sangat sederhana. Jika seorang anggota parlemen melakukan kunjungan kerja atau perjalanan dinas, baik ke dalam maupun ke luar negeri, dia akan dibekali biaya perjalanan yang mencakup biaya transportasi, biaya akomodasi, dan biaya harian. Masalahnya, biaya perjalanan yang diperoleh di awal itu (dalam bentuk lumsum) hampir-hampir tidak perlu dipertanggungjawabkan.

Itu terjadi karena sistem pembiayaan di DPR merujuk pada PP No 61/1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPR, yang menyatakan bahwa dalam pertangungjawaban perjalanan, anggota DPR hanya perlu melampirkan  surat perintah perjalanan dinas atas nama bersangkutan serta kuitansi/tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas atas nama yang bersangkutan.

Implikasinya bisa sangat serius. Anggota DPR bisa saja hanya melakukan kunjungan kerja dua hari, tetapi memperoleh biaya perjalanan lima hari; atau membeli tiket ekonomi dengan harga diskon, tetapi dibiayai dengan tiket bisnis; atau menginap di rumah kerabat, tetapi tetap memperoleh biaya penginapan di hotel bintang lima.

Dalam perjalanan ke luar negeri, wakil rakyat kita bisa saja menggunakan tiket ekonomi, tetapi dibiayai dengan harga tiket eksekutif. Dalam kasus perjalanan ke Washington, selisih tiket perjalanan pergi pulang mencapai 11.220 dollar AS (Rp 157 juta).

Saya tak ingin mengatakan semua anggota DPR manipulatif. Namun, yang pasti, sistem pertanggungjawaban itu memberi peluang sangat besar bagi terjadinya praktik curang semacam itu.

Jawaban terhadap persoalan itu sebenarnya sederhana. Menteri Keuangan sebenarnya sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 (PMK 113/2012) tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Dalam PMK itu ditetapkan, pertanggungjawaban biaya perjalanan harus berdasarkan biaya riil dan harus disertai tiket pesawat, boarding pass, airport tax, bukti pembayaran moda transportasi lainnya, daftar pengeluaran riil, bukti sewa kendaraan, bukti pembayaran hotel, dan lainnya. Ditetapkan pula bahwa jika ada kelebihan, biaya perjalanan harus dikembalikan ke kas negara.

Masalahnya, DPR menolak menerapkan PMK No 113/2012 dan tetap menggunakan PP No 61/1990. Dengan sistem pertanggungjawaban semacam ini, bisa dipahami kalau Badan Pemeriksa Keuangan pada 2016 mengumumkan temuan bahwa kunjungan kerja fiktif anggota Dewan pada 2016 mencapai Rp 945 miliar.

Reses

Kebocoran atau pemborosan lain bisa ditemukan dalam dana reses. Tujuan ideal reses adalah menjaring dan menampung aspirasi serta melaksanakan fungsi pengawasan. Setiap anggota DPR memiliki hak reses lima kali setahun plus enam kali kunjungan kerja daerah pemilihan (dapil).

Masalahnya, tak ada mekanisme dalam DPR yang menjadikan publik bisa tahu apakah anggota DPR benar-benar menjalankan kunjungan ke dapil dan bertemu konstituen di masa reses dan kunjunga kerja dapil atau berada di tempat lain di masa reses. Pertanggungjawaban diserahkan kepada fraksi masing-masing.

Dana reses diberikan secara ”gelondongan” dalam jumlah sangat besar. Besarannya naik terus dari tahun ke tahun. Pada 2012, setiap anggota DPR menerima jatah anggaran reses Rp 963 juta per tahun, dan tahun-tahun berikutnya naik signifikan: Rp 1,2 miliar (2013); Rp 1,77 miliar (2014); Rp 2,21 miliar (2015).

Jawaban terhadap persoalan ini juga sederhana. Yang diperlukan hanyalah kewajiban bagi setiap anggota DPR melaporkan perjalanan dan anggaran reses kepada publik. Dengan begitu, publik bisa tahu kapan anggota DPR melakukan kunjungan, berapa lama, apa yang dia lakukan dari hari ke hari. Itu sama sekali tidak sulit untuk dilakukan.

Harus dihentikan

Dalam pandangan saya, praktik pengerukan keuntungan semacam ini tak boleh lagi diteruskan. PP No 61/90 harus direvisi dan pola pertanggungjawaban dana reses harus diubah. Penghasilan seorang anggota DPR yang diperoleh dari gaji pokok dan berbagai tunjangannya sudah relatif besar, sekitar Rp 51 juta per bulan.

Ini pun masih ditambah gaji ke-13, asuransi kesehatan, honor asisten, fasilitas kredit mobil, dan anggaran pemeliharaan rumah. Bahkan, kalau mereka sudah berhenti menjadi anggota DPR, mereka masih memperoleh pensiun seumur hidup.

Kalau tak diubah, pemborosan uang negara akan terus terjadi dan para anggota DPR akan terdorong untuk memperbanyak perjalanan dan kunjungan kerja untuk keuntungan pribadi. Akibatnya, para anggota DPR berpotensi mengabaikan kewajibannya melahirkan undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, dan merancang anggaran.

Kerugian negara tak main-main. Kalau temuan BPK benar, kerugian dari kunjungan kerja saja mencapai hampir Rp 1 triliun per tahun. Belum yang lain-lain.

Saya ingat, di era Orde Baru, anggota DPR memiliki prinsip 5-D: datang, duduk, dengar, diam, dan duit. Kini duit tidak akan datang kalau hanya diam. Sekarang duit akan datang kalau anggota parlemen mengada-ada melakukan perjalanan.

 

**Terbit pertama kali di KOMPAS, 22 Oktober 2018

Evil Winter, Trade War, dan Nurani Jokowi
Blog Solidaritas Opini

Evil Winter, Trade War, dan Nurani Jokowi

Oleh Rizal Calvary Marimbo

Akhir pekan lalu. Kawan presenter TvOne. Sofyan dan Kamaratih menantang saya. Keduanya memberi tugas berat. Siapa the evil winter yang dimaksud Presiden Jokowi? Evil winter adalah musuh bersama. The real enemy. Musuh sesungguhnya dari para jagoan (Great House/Family) yang sedang bertikai. Dengan kata lain, kepada para pemimpin negara-negara maju dan negara besar, Jokowi mengingatkan agar jangan sampai salah memilih musuh. Pihak yang semestinya menjadi teman, eh kita malah jadikannya sebagai musuh. Tenaga habis percuma untuk menekuk kawan sendiri.

Amerika Serikat (AS) misalnya. Habis-habisan menggempur China (Tiongkok). AS mengenakan bea masuk terhadap 6.000 produk impor Cina bernilai US$ 200 miliar atau hampir Rp 3.000 triliun. Belum juga China membalas, AS sudah mengancam dengan gempuran berikut. AS akan menerapkan bea masuk produk impor Cina senilai US$ 267 miliar atau hampir Rp 4.000 triliun. Nyaris semua impor Cina ke AS terancam dikenai bea masuk.

Tiongkok tidak diam. Negara Tirai Bambu itu menerapkan bea masuk terhadap produk AS senilai US$ 50 miliar. Tidak tanggung-tanggung. Produk-produk AS yang disasar berkaitan dengan sektor pertanian. Yang merupakan basis pemilih konservatif Presiden Trump. Tak berhenti di situ. China juga merancang senjata berikut. Negara ini akan menerapkan bea masuk tambahan ke produk AS senilai US$ 60 miliar.

Pertarungan kian berasap. Digelarlah pertemuan tingkat tinggi pada Mei lalu. Toh keduanya bertemu tanpa jalan keluar. Tak ada kata sepakat. Keduanya malah sepakat untuk melanjutkan pertikaian. Pertikaian merebut iron throne. Siapa yang paling berpeluang menang dalam perang dagang dan berhasil menggenggam iron throne? Semakin tidak jelas.

Satu-satunya yang jelas adalah ancaman datangnya evil winter dari utara. Sosok yang semestinya diperangi bersama-sama itu. Evil winter adalah terganggunya pertumbuhan ekonomi dunia. Negara-negara, sama-sama mengalami penurunan permintaan. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global di level 3,7%. Mata uang sejumlah negara-negara berkembang anjlok berjamaah. Daya serap negara-negara ini atas barang-barang impor Tiongkok dan AS juga menurun. IMF bahkan memperingatkan dunia (termasuk AS dan Tiongkok). Bahwa dunia akan “lebih miskin dan berbahaya” dari sebelumnya.

Maka sebelum kedua negara besar dan seisi dunia ini tenggelam bersama, Presiden Jokowi lebih dulu mengirim peringatan. Evil winter tahun ini dan tahun depan bisa lebih berbahaya. Dibandingkan krisis-krisis sebelumnya. “Saya ingin menegaskan bahwa saat ini kita masuk pada “Season Terakhir” dari pertarungan ekspansi ekonomi global yang penuh rivalitas dan persaingan. Bisa jadi situasinya lebih genting dibanding krisis finansial global sepuluh tahun yang lalu,” ucap Presiden.

Sebelum saya tutup. Ada yang lebih menarik. Jokowi mengingatkan agar para pemimpin dunia tak hanya semata-mata menggunakan pendekatan-pendekatan teknis, head to head, rasionalistik, dualististik, modernisme ala barat, matematis, doktrinal, rumus-rumus, formula-formula, dan akali dalam menghadapi evil winter. Lebih dari itu, para pemimpin keuangan dan politik global diminta menghadapinya dengan mencari energi dan inspirasi dari suasana-suasana kotemplatif dan spiritualitas timur ‘ala’ Bali. Yang lebih monistik, batiniah, harmonis, reflektif, dan korektif jauh ke dalam batin ini. Sesuatu pendekatan ‘ketimuran’ yang sangat “diharam” dalam text book keilmiahan dunia barat.

Itulah Bali dan Jokowi. Satu musuh tampaknya terlalu banyak. Seribu kawan terlalu sendikit dalam perdagangan global. Tampaknya dunia sudah saatnya dipimpin oleh sosok bernurani seperti Presiden Jokowi. Sosok yang menolak dualisme menang-kalah. Juga sosok yang percaya kepada kemenangan bersama.

Selamat Menikmati Akhir Pekan! Semoga kita berbahagia.

 

** Rizal Calvary Marimbo adalah Jubir Repnas Jokowi-Maaruf (Relawan Pengusaha Muda Nasional) dan Jubir PSI Bidang Ekonomi, Industri dan Bisnis

Esai ini pertama kali terbit di SinarHarapan.id

Bebaskan Sumut dari Belenggu Korupsi; Siap, Pak Edy?
Blog Solidaritas Opini

Bebaskan Sumut dari Belenggu Korupsi; Siap, Pak Edy?

Oleh Dara Adinda Kesuma Nasution

Beberapa hari ini publik media sosial ramai dengan perbincangan mengenai Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi. Perbincangan itu dipicu oleh wawancara Pak Gubernur dengan jurnalis Kompas TV, Aiman Witjaksono, untuk membahas tragedi pengeroyokan suporter bola di Bandung.

Pada wawancara itu, Aiman bertanya tentang rangkap jabatan Edy Rahmayadi sebagai Gubernur dan Ketua Umum PSSI. Alih-alih menjawab, Edy Rahmayadi malah balik bertanya: “Apa urusan Anda menanyakan itu?” Bahkan dilanjutkan dengan: “Bukan hak Anda bertanya pada saya.”

Jawaban Edy Rahmayadi ini sontak menjadi perbincangan jagat maya. Di Twitter, misalnya, muncul tanda pagar #SiapPakEdy dan menjadi trending topic nasional. Di platform media sosial lain bahkan bermunculan meme yang merujuk pada wawancara itu.

Ini bukan pertama kalinya Gubernur Sumut viral di internet. Sebelumnya, tersebar luas video yang memperlihatkan mantan jenderal ini mengusir ibu-ibu nelayan yang sedang berdemo di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kota Medan.

Dalam debat Pemilihan Gubernur Sumut, lagi-lagi videonya viral. Ditanya tentang solusi mengatasi stunting, dia menawarkan mobil jenazah. Hal ini cukup mengherankan mengingat Langkat, salah satu kota di Sumut, menderita stunting cukup parah.

Rentetan peristiwa yang melibatkan Gubernur Sumut yang viral akhirnya dijadikan bahan olok-olok di internet. Sebagai warga Sumut, saya prihatin, kok gubernur kita ini menjadi bahan lucu-lucuan antero negeri?

Namun demikian, yang saya perhatikan, kehebohan di dunia maya ini tak terbawa ke dunia nyata. Masyarakat Sumut sepertinya biasa-biasa saja merespons peristiwa demi peristiwa itu. Tidak ada kehebohan berarti pada masyarakat Sumut sendiri menanggapi peristiwa-peristiwa itu. Sebenarnya apa yang terjadi?

 

Harapan Baru Sumatera Utara

Edy Rahmayadi merupakan Gubernur Sumut yang baru terpilih pada pemilihan yang digelar 27 Juni 2018 lalu. Kampanye berlangsung sengit dan sempat diwarnai isu “putra daerah vs pendatang” serta imbauan untuk tidak memilih pemimpin beda agama.

Berpasangan dengan Musa Rajekshah, Edy akhirnya mengalahkan pasangan Djarot Syaiful dan Sihar Sitorus. Setelah proses panjang, pasangan Edy dan Musa terpilih sebagai harapan baru Sumut.

Masyarakat Sumut, termasuk saya, berharap banyak pada pemerintahan yang baru ini. Pasalnya, Sumut sudah bertahun-tahun menjadi provinsi yang salah urus. Salah satu masalah utama adalah kesalahan tata kelola pemerintahan yang menjelma menjadi korupsi di sana-sini.

 

Sumut Darurat Korupsi

Jika ada pencapaian yang luar biasa dari Sumatera Utara, jawabnya adalah pencapaian korupsi.

Menurut data SAHdaR Indonesia per Juli 2018, sekitar Rp1.174 triliun uang rakyat digarong di Sumut selama delapan tahun terakhir. Kasus-kasus itu dilakukan dengan berbagai modus. Terbanyak adalah mark up dengan total 67 kasus, penyalahgunaan anggaran 66 kasus, penggelapan 58 kasus, penyalahgunaan wewenang 21 kasus, dan sisanya tersebar di suap/pungli, laporan fiktif, dan proyek fiktif. Tiga sektor utama yang menjadi ladang korupsi adalah keuangan daerah dengan 56 kasus, kesehatan 38 kasus, dan pendidikan sebanyak 30 kasus.

Korupsi di Sumut terjadi pada berbagai level. Dua gubernur Sumut sebelum Edy, yakni Syamsul Arifin (menjabat 2008-2010) dan Gatot Puji Nugroho (menjabat 2010-2014) ditangkap KPK. Syamsul dijatuhi pidana penjara lantaran terbukti korupsi sebesar Rp57 miliar saat masih menjabat sebagai Bupati Langkat periode 1999-2004 dan 2004-2008.

Sedangkan Gatot dijerat beberapa kasus. Ia didakwa menyuap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan dan dijatuhi hukuman 3 tahun. Ia juga terbukti menyalahgunakan dana hibah dan bansos  tahun 2012 dan 2013 senilai Rp 4 miliar. Yang terbaru, ia dinyatakan bersalah memberikan gratifikasi senilai 61,8 miliar kepada anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Kasus terakhir Gatot ini akhirnya menyeret 38 orang anggota DPRD Sumut ke dalam bui di awal 2018. Masing-masing orang diduga menerima imbalan Rp300-350 juta untuk melancarkan perubahan APBD Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014, pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015, menyetujui laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014, serta terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.

Selain gubernur dan anggota DPRD, penyakit korupsi juga menjangkiti kepala-kepala daerah Sumut. Pada Juli 2018, Pangonal Harahap, Bupati Labuhanbatu, terjerat OTT terkait proyek-proyek di lingkungan Kab. Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018 dengan bukti transaksi Rp576 juta dari total permintaan Rp3 miliar.

Lalu ada Rahudman Harahap mantan Wali Kota Medan (2010-2013) yang terbukti menyalahgunakan wewenang dalam penggunaan Dana Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2005 sebesar Rp1,5 miliar, saat ia menjabat Pj Sekda Tapsel. Mantan Walikota Medan sebelumnya, Abdillah (2000-2005) terjerat dua kasus korupsi, yakni pengadaan mobil pemadam kebakaran tahun 2005 dan penyalahgunaan APBD Pemkot Medan 2002-2006. Wakil Abdillah, Ramli Lubis, juga divonis 4 tahun penjara untuk kasus yang sama.

Di Pematangsiantar, mantan Wali Kota R.E. Siahaan juga terjerat korupsi penyelewengan Dana Rehabilitasi/Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum pada APBD Kota Pematangsiantar tahun 2007 sebesar Rp 343 miliar. Mantan Bupati Nias Selatan, Fahuwusa Laia divonis 3 tahun penjara pada 2012 karena terbukti melakukan suap terhadap anggota KPUD Kapubaten Nias Selatan ketika berkontestasi untuk kedua kali.

Masih di Nias, mantan Bupati Binahati Benedictus Baeha divonis 5 tahun penjara pada 2011 karena menyelewengkan dana penanggulangan bencana gempa dan tsunami sebesar Rp3,7 miliar. Di 2018, ia kembali divonis 2 tahun penjara dalam korupsi penyertaan modal Pemkab Nias kepada PT Riau Airlines.

Bergerak ke Kabupaten Batubara. Di tahun 2017, mantan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain terbukti menerima suap proyek Dinas PUPR Batubara. Nilai korupsi yang didakwakan mencapai Rp8 miliar lebih. Kemudian, di tahun 2014, Bupati Mandailing Natal (Madina) Muhammad Hidayat Batubara dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan penjara karena terbukti menerima suap dari pengusaha.

Seperti tak mau kalah, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Sumut juga ramai-ramai melakukan korupsi. Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per September 2018 menyebutkan Provinsi Sumut menjadi “juara” dengan PNS koruptor terbanyak, yakni 298 orang. Sebanyak 33 orang merupakan PNS di Pemprov Sumut dan sisanya 265 orang merupakan PNS Pemkab/Pemkot.

 

Jangan Lagi Diam

Persoalan korupsi di Sumut sudah begitu akut. Sampai-sampai kata “Sumut” sering diplesetkan sebagai singkatan dari Semua Urusan Uang Tunai. Maksudnya, Anda harus siap-siap merogoh kocek jika berurusan dengan birokrasi daerah ini. Saking mengakarnya, korupsi sudah menjadi budaya di Sumut. Selayaknya budaya, ia jadi bagian dari kehidupan masyarakat yang tidak dipertanyakan lagi (taken for granted).

Masyarakat sepertinya sudah kehilangan harapan. Ini terlihat ketika saya mendatangi masyarakat untuk berkampanye, mereka langsung menanyakan Nomor Piro Wani Piro (NPWP). Berapa yang mampu saya bayar sebagai caleg, agar mereka memilih saya?

Masyarakat sepertinya sudah muak dengan wakil-wakil yang mereka pilih namun akhirnya mengecewakan. Dampaknya, mereka tak lagi berpikir untuk jangka panjang karena tahu ujung-ujungnya bakal digarong. Mereka lebih memilih sesuatu yang instan; uang Rp100 ribu untuk hitungan satu suara.

Persoalan korupsi yang mengakar kuat ini tentu harus dicarikan jalan keluarnya. Ini bukan persoalan yang mudah karena pihak legislatif, eksekutif, dan yudikatif Sumut berkelit-kelindan dalam jerat korupsi. Kita berharap banyak pada pemerintahan Gubernur Edy Rahmayadi. Ini adalah pekerjaan besar yang tidak bisa disambi. Pun, tak mungkin diselesaikan oleh gubernur seorang diri.

Maka dari itu, perlu adanya keterlibatan dari berbagai pihak. Selama bertahun-tahun, kemuakan masyarakat berujung pada pembiaran secara kolektif. Warga acuh tak acuh pada pemerintah daerahnya. Kritisisme warga harus muncul. Meski jengah, masyarakat harus mau bersuara jika ada yang kurang beres, serta berhenti memilih calon-calon yang berpotensi korup.

Media lokal harus terus bekerja mengungkap kasus-kasus korupsi. Semua harus ambil bagian dan terlibat. Politikus, jurnalis, mahasiswa, dosen, pemuda, dan siapa saja tidak boleh diam. Sumatera Utara adalah milik semua orang yang tinggal di dalamnya. Pemerintahan yang efektif dan efisien akan menguntungan semua. Sebaliknya, pemerintahan buruk dan korup akan merugikan semua.

Olok-olok di media sosial atas pernyataan Gubernur Sumatera Utara perlu direspons dengan kerja-kerja nyata membangun daerah. Korupsi harus dilawan sekarang juga. Siap, Pak Edy?

 

Dara Adinda Kesuma Nasution adalah caleg DPR RI dari PSI untuk Dapil Sumatera Utara III (Pematangsiantar, Simalungun, Langkat, Binjai, Pakpak Bharat, Dairi, Karo, Tanjung Balai, Asahan, Batubara)

*Esai ini terbit pertama kali di Qureta.com

Partai Politik Ketinggalan Kereta
Blog Solidaritas Opini

Partai Politik Ketinggalan Kereta

Oleh Andi Saiful Haq

Pada tahun 2020 penduduk bumi diramalkan mencapai angka 7,6 milliar jiwa. Jika satu orang penduduk bumi memiliki sekitar 5 alat elektronik (telepon genggam, televisi, komputer, music player, dan perbankan), maka sekitar 38 miliar alat elektronik akan terhubung satu dengan yang lain. Kondisi ini yang disebut sebagai revolusi industri keempat (Industri 4.0). Manusia memasuki peradaban ekonomi digital, di mana digitalisasi fiskal akan didukung dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih dan aman.

Revolusi industri 4.0 adalah gerak maju peradaban manusia yang tidak mungkin dihindarkan. Karenanya, PresidenJokoWidodo mengambil langkah yang tepat ketika mencanangkan Peta JalanMaking Indonesia 4.0 untuk memulai langkah revitalisasi industri nasional agar Indonesia tidak tergulung gelombang perubahan zaman, lalu akhirnya terpuruk menjadi penonton dalam dunia baru tersebut.

Kementerian Perindustrian mendapat mandat sebagai leading sector dalam membawa Indonesia menapaki peta jalan tersebut. Tentu dukungan komponen bangsa yang lain dibutuhkan. Berbagai regulasi baru dibutuhkan, mulai dari sektor perbankan, ekonomi, sistem pemerintahan, anggaran, dan lain-lain. Karena, selain menyiapkan infrastruktur industri berikut regulasinya, untuk masuk ke babak industri 4.0 yang paling dibutuhkan adalah ekosistem digital di mana industri itu tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini masyarakat, dunia usaha, pemerintah, penegak hukum, hingga organisasi politik harus menyesuaikan diri dengan budaya digital baru, di mana kertas dan bunyi printer tidak akan lagi terdengar di ruang-ruang kerja kita.

 

Tak Berjalan Mulus

Tampaknya rencana Presiden Jokowi tidak akan berjalan mulus. Hambatan utamanya akan datang dari Senayan. Melakukan beberapa penyesuaian regulasi dan perundang-undangan membutuhkan inisiatif dan persetujuan DPR. Sementara itu kinerja DPR Periode 2014-2019 tidak kunjung membaik. Hingga Agustus 2018, pada masa sidang kelima, DPR baru menyelesaikan lima Rancangan Undang-undang dari 50 RUU yang masuk dalam Prolegnas. Tentu ini merupakan kabar tidak baik di tengah ambisi pemerintah mencanangkan Peta Jalan Making Indonesia 4.0 menuju 2030.

Selain rapor merah dalam hal kinerja legislasi, lembaga wakil rakyat tersebut tidak henti-hentinya dilanda kasus korupsi. Cerita sedih yang tampaknya tidak kunjung berakhir, mulai skandal megakorupsi Hambalang, lalu E-KTP yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto, hingga belakangan kita dikejutkan dengan kasus korupsi 41 orang anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Budaya korupsi jelas adalah budaya kejahatan purba yang sangat bertentangan dengan budaya zaman digital. Dalam era digital, seluruh transaksi finansial akan berlangsung melalui sistem automasi, kendali robotik, artificial intelligence, cloud dan Internet of Things (IoT), sehingga kecil kemungkinan sebuah penyimpangan tidak terdeteksi.

Bukannya menyiapkan diri memasuki era revolusi industri keempat, partai politik malah terlihat enggan meninggalkan zona nyaman; mereka bertahan untuk bertransaksi dengan sistem manual di bawah kendali manusia. Partai politik terjebak dalam gerbong kereta yang sebentar lagi akan ditinggalkan zaman, lokomotifnya masih menggunakan mesin uap elite-elite partai. Sistem rekrutmennya tidak terbuka dan transparan, sangat bergantung dengan kedekatan dan kekerabatan. Tidak heran jika dalam mengelola kekuasaan, partai politik tidak mengedepankan prinsip meritokrasi, tapi pembagian kue kekuasaan berdasarkan koalisi. Partai oposisi tidak lebih baik, bahkan lebih buruk dengan melakukan kritik tanpa gagasan, bahkan belakangan cenderung menyerang dengan tudingan tanpa data empirik.

 

Menuju Parpol 4.0

Peta Jalan menuju Industri Indonesia 4.0 tidak akan mungkin terwujud, jika partai politik di Senayan masih menggunakan mesin dan gerbong kereta lama. Ambisi itu akan tersandera oleh partai politik yang lebih senang bertahan di sistem lama. Sementara itu di tahun 2020 Indonesia akan dihuni sebanyak 34% generasi milenial berusia 20-35 tahun dan 20% Gen X berusia 35-50 tahun, hidup dengan budaya berbeda. Sebesar 85% milenial Indonesia sudah memulai bisnis startup mereka. Transformasi budaya digital jika tidak dibarengi dengan transformasi partai politik, maka benturan kebudayaan antargenerasi tidak mungkin terelakkan. Politik akan kehilangan legitimasi dari publik, dan partai politik yang semakin tua itu akan ditinggalkan membusuk bersama budaya mereka yang korup.

Upaya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyebut diri sebagai partai kaum milenial patut diberi apresiasi. Ini benturan politik pertama antara generasi politik baru yang menolak untuk membungkuk-bungkuk meminta belas kasihan elite parpol lama, juga berdiri dalam antrean panjang yang entah kapan bisa mendapat giliran mengendalikan kebijakan politik partai. PSI sudah membuktikan diri mampu menjadi peserta Pemilu 2019 tanpa belas kasihan elite mana pun. Rekrutmen caleg mereka tidak biasa, dilakukan terbuka melalui panel ahli independen, sehingga wajar jika mereka bisa mengharapkan mendapatkan nama-nama, yang meski tidak terkenal namun paling tidak memiliki visi dan nilai yang sama dengan PSI. Misi melawan korupsi dan intoleransi jelas tergambar dalam setiap langkah PSI menapaki jalan menuju Pemilu 2019.

Ekosistem digital dan infrastruktur sosial media mereka terbangun dengan baik, akibat aturan pelarangan iklan di televisi yang jelas merugikan PSI sebagai partai baru untuk memperkenalkan diri. Sebagai gantinya mereka menggunakan media sosial untuk memperkenalkan diri. Budaya organisasi yang cair dan setara membuat PSI jelas berbeda dengan parpol lainnya. Tidak ada jalan lain, sambil terus berharap partai politik pendukung Jokowi lainnya sadar dan melakukan transformasi mesin partainya, Jokowi jelas harus tetap menyiapkan Indonesia memasuki era ekonomi digital 4.0, namun pada saat yang sama juga harus meng-upgrade mesin partai pendukungnya menjadi parpol 4.0. Tanpa itu Peta Jalan Making Indonesia 4.0 akan menemui jalan buntu, terhadang partai yang semakin menua.

Andi Saiful Haq, Direktur INTRANS dan Caleg DPR RI dari PSI untuk Dapil Sulawesi Selatan I (Kota Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Kepulauan Selayar)

*Esai ini pertama kali dimuat di Detik.com

Stop Politik Alienasi
Blog Solidaritas Opini

Stop Politik Alienasi

Oleh: Dara Adinda Kesuma Nasution

Setiap kali berada dalam suatu forum ibu-ibu, saya bercerita tentang rencana saya terjun ke dalam dunia politik dan akan maju sebagai calon anggota DPR pada Pemilu 2019. Saya mohon doa restu pada mereka seperti layaknya seorang anak mohon restu pada orangtuanya. Belum juga usai saya bicara, biasanya mata para ibu itu mulai berkaca-kaca dan menangis.

Saya maju sebagai calon anggota DPR dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk daerah pemilihan Sumatera Utara 3 yang meliputi Pematangsiantar, Simalungun, Batubara, Binjai, dan enam kota/kabupaten lainnya. Daerah itu adalah tempat saya lahir dan menghabiskan masa kecil sampai lulus sekolah menengah atas, sebelum merantau ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia (UI). Belum genap satu tahun setelah lulus dari UI, saya pulang tanah kelahiran saya sebagai calon anggota legislatif. Demikianlah saya bercerita di setiap forum yang saya datangi. Dan, di antara forum-forum itu kerap saya jumpai ibu-ibu yang menangis.

Saya tidak tahu pasti kenapa. Mungkinkah itu lebih sekadar ungkapan emosional sesaat? Karena itu saya tonton lagi video-video pertemuan dengan masyarakat. Dalam pertemuan dengan majelis taklim di Dolok Sinumbah, Kabupaten Simalungun seorang ibu menyampaikan rasa bangganya pada saya. Di sela isak tangisnya, ia bilang ia tak pernah didatangi calon anggota DPR RI. Kunjungan saya adalah hal yang langka baginya. Hal itu diamini oleh anggota lainnya.

Pada pertemuan dengan majelis taklim di Batu V Simalungun, hal yang sama terucap dari seorang ibu. “Sebuah kebanggaan bagi kami didatangi oleh calon anggota DPR RI. Sebelumnya tidak pernah. Kalau caleg DPR Kabupaten atau Provinsi masih mau turun,” ujar ketua majelis taklim itu. Di majelis taklim Kelurahan Banjar Pematangsiantar juga sama. Mereka mengaku hanya kenal caleg-caleg DPR dari gambarnya saja. Demikian juga di majelis-majelis taklim lain.

Di akhir pertemuan, mereka pun selalu berpesan agar saya jangan sampai melupakan mereka jika nanti sudah terpilih. Sering saya dengar, “Jangan seperti yang sudah-sudah ya. Begitu terpilih, lupa sama kita-kita ini.” Jangankan menampung aspirasi, berkunjung saja tak pernah. Dari sana saya paham; rakyat merasa teralienasi dari wakilnya.

Tak Dikenal

Selama bertahun-tahun, pemilu legislatif menghadirkan wakil-wakil rakyat yang tak dikenal oleh masyarakat di dapil, terutama untuk tingkat DPR. Penyebabnya macam-macam. Fenomena “caleg impor” yang didatangkan dari daerah lain masih marak terjadi. Di masa kampanye, masyarakat di dapil saya didatangi oleh calon-calon yang bukan berasal dari dapil itu, dan tidak punya hubungan emosional apapun dengan dapil.

Tiba-tiba, ada caleg DPR sebaya anak mereka, berbicara dengan logat yang sama dengan mereka, dan merasakan bagaimana tinggal di dapil itu selama bertahun-tahun. Mungkin ini jadi satu alasan mengapa ibu-ibu di dapil saya menangis. Mereka merasa ada bagian dari dirinya ada dalam diri saya, yang nantinya akan mewakili mereka di parlemen.

Rekrutmen Caleg

Persoalan caleg impor adalah satu hal. Sebagai bagian dari parpol, saya merasa ini jadi otokritik tersendiri. Persoalan lain adalah proses rekrutmen caleg. Proses ini biasanya berlangsung tertutup. Kita tak pernah tahu siapa caleg yang mendaftar hingga akhirnya nama mereka ada di kertas suara.

Selain itu, proses ini juga biasanya hanya melibatkan kalangan elite. Keberadaan “mahar” partai membuat orang-orang biasa kesulitan untuk berpartisipasi sebagai caleg. Inovasi PSI untuk membuat rekrutmen terbuka di mana para caleg diuji oleh panel independen dan prosesnya disiarkan langsung, serta tanpa pungutan mahar merupakan upaya mendobrak tradisi parpol lama.

Keterasingan antara rakyat dengan wakilnya berlanjut ketika para calon sudah terpilih. Survei nasional yang dilakukan Center for Strategic and International Studies (CSIS) medio Agustus 2017 menunjukkan bahwa relasi antara anggota DPR terpilih dengan konstituennya masih sangat rendah.

Dalam survei yang melibatkan 1000 responden di 34 provinsi itu, 94,6 persen mengaku tidak pernah menyampaikan aspirasi langsung kepada wakil rakyat. Temuan lainnya yakni 95,2 persen mengaku tidak pernah mengikuti kegiatan reses DPR, dan sebesar 95,6 persen mengaku tidak pernah berkomunikasi dengan anggota DPR.

Demokrasi Poliarkis

Dalam sistem demokrasi, politik seharusnya bersifat publik. Arti dari kata wakil sendiri adalah “orang yang dikuasakan menggantikan orang lain”. Lewat mekanisme pemilu one man one vote, rakyat menitipkan kedaulatannya kepada para anggota dewan. Tak sampai di situ, esensi dari demokrasi adalah partisipasi rakyat dalam proses perumusan kebijakan. Tetapi, yang terjadi rakyat seolah-olah hanya menjadi pemberi suara. Sebatas pemberi legitimasi bagi elite-elite yang berkuasa. Mereka tak pernah merasa diwakili oleh siapapun.

Hal ini persis seperti yang digambarkan oleh Robert Dahl (1998) ketika merujuk pada sistem demokrasi poliarkis. Poliarki merujuk pada sistem di mana segelintir orang berkuasa dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan terbatas pada pemilihan pemimpin di pemilu yang diisi oleh calon-calon dari kalangan elite (Robinson, 1996: 49). Dalam demokrasi yang poliarkis, inklusivitas politik terbatas pada hak suara dan mayoritas konstituen tidak punya mekanisme institusional untuk ikut terlibat dalam pengambilan kebijakan ketika calon sudah terpilih (Robinson, 1996: 59).

Partai politik seharusnya kembali pada artinya, yakni “part” (sebagian) yang mewakili segmen yang berbeda-beda dalam masyarakat. Mestinya segala segmen dalam masyarakat punya wakilnya masing-masing. Kita tentu menginginkan parlemen yang warna-warni.

Mungkin, tangisan ibu-ibu di dapil saya adalah bentuk kerinduan yang tertahan pada wakil rakyat yang benar-benar mewakili mereka. Kerinduan bahwa satu bagian dari diri mereka ada di sana untuk bersuara atas nama mereka.

Dara Adinda Kesuma Nasution adalah caleg DPR RI dari PSI untuk Dapil Sumatera Utara III (Pematangsiantar, Simalungun, Langkat, Binjai, Pakpak Bharat, Dairi, Karo, Tanjung Balai, Asahan, Batubara)

*Esai ini terbit pertama kali di Detik.com 

Menjaga Kepercayaan Masyarakat Terhadap Demokrasi
Opini

Menjaga Kepercayaan Masyarakat Terhadap Demokrasi

Oleh: Jeffrie Geovanie

Democracy is the best form of government. Ini sudah menjadi keyakinan umum karena sejauh ini belum ada sistem lain yang dianggap lebih baik. Oleh karena itulah, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi menjadi narasi yang terus-menerus digaungkan di ruang publik.

Mengapa demokrasi? Karena ada jaminan kebebasan semua warga negara tanpa kecuali. Demokrasi mewakili pandangan dan gagasan semua warga negara, baik mayoritas maupun minoritas.

Demokrasi membantu kita untuk menyelesaikan konflik dan pertengkaran dengan cara yang adil dan elegan. Menghormati hak asasi semua warga negara, dan semua orang sama di hadapan hukum (equality before the law).

Demokrasi juga memungkinkan bagi setiap orang untuk memilih atau dipilih dan atau untuk memerintah negara melalui perwakilan. Dalam bentuk pemerintahan demokrasi setiap orang dapat menyuarakan pendapatnya tanpa ada ketakutan atau ancaman hukuman sepanjang didasarkan pada asas saling menghormati satu sama lain.

Masih banyak kelebihan lain demokrasi yang karena keterbatasan ruang tidak bisa disebutkan semuanya di sini. Yang perlu kita sadari, di samping memiliki kelebihan, demokrasi juga mengandung kelemahan yang menjadi sisi lain dari kelebihan-kelebihannya. Kebebasan, misalnya, seperti pisau bermata dua, bisa diekspresikan secara positif bisa juga negatif. Berkembangnya aspirasi politik sektarian yang mengacu pada agama dan ras tertentu, misalnya, diberi ruang oleh demokrasi meskipun berpotensi memecah belah persatuan.

Faktor inilah yang dihadapi Indonesia saat ini. Demokrasi kita dalam ujian, di samping karena proses pelembagaan yang belum mapan, juga karena ada sejumlah kalangan yang mencoba memunculkan kembali aspirasi politik yang sejatinya sudah dianggap selesai pada saat Indonesia telah memutuskan Pancasila sebagai dasar negara.

Aspirasi politik yang dimaksud, dari yang sekadar memunculkan sentimen agama dalam kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) hingga yang mencoba berupaya mengubah sistem ketatanegaraan dari demokrasi menjadi khilafah. Untungnya, Presiden Joko Widodo memiliki kesadaran tinggi akan bahaya yang tengah mengancam sehingga segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang berimplikasi langsung pada pencabutan izin Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang getol memperjuangkan berdirinya negara khilafah.

Tentu saja, Perppu Ormas ini memunculkan protes dari berbagai kalangan, terutama dari aktivis HTI dan para pendukungnya. Presiden dinilai otoriter, dianggap mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi karena telah membubarkan ormas tanpa melalui proses peradilan, dan banyak tuduhan lain termasuk Islamofobia. Di sinilah uniknya, para penentang demokrasi itu, pada saat terkena dampak langsung dari kebijakan pemerintah, ternyata juga melawan dengan memakai alat demokrasi. Artinya, pada hakikatnya mereka masih mengakui pentingnya menegakkan sistem demokrasi, walaupun mungkin tanpa mereka sadari.

Ujian lain demokrasi adalah masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Kesulitan hidup membuat orang setres dan putus harapan. Lantas mereka menyalahkan sistem demokrasi. Demokrasi dijadikan kambing hitam penyebab terjadinya beragam patologi sosial, termasuk munculnya banyak kasus kejahatan. Jika dibiarkan, kepercayaan publik terhadap demokrasi akan semakin menipis dan bisa saja hilang.

Di tengah banyaknya upaya menjadikan demokrasi sebagai kambing hitam dari segala keburukan, serta banyaknya kalangan yang terus menerus membujuk masyarakat untuk berpaling dari demokrasi ke sistem khilafah, kiranya diperlukan langkah-langkah yang serius untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

Menurut sejumlah suvei, paham radikal yang bertentangan dengan demokrasi sudah terpapar di banyak kalangan, termasuk mahasiswa, pelajar dan aparatur sipil negara (ASN). Langkah kuratif terhadap mereka diperlukan dengan pendekatan pesuasif, jika tidak mempan, bisa dilakukan proses hukum, terutama kepada ASN yang seharusnya memiliki loyalitas pada negara melebihi loyalitas warga biasa.

Untuk preventif, bisa ditempuh langkah-langkah berikut: pertama, di dunia pendidikan yang ditengarai sebagai sektor yang paling strategis bagi penetrasi paham radikal, diperlukan segera adanya penyesuaian kurikulum, terutama untuk mata pelajaran/mata kuliah yang menyangkut kewarganegaraan dan keagamaan.

Setelah kurikulumnya disesuaikan, langkah kedua adalah penyelarasan guru dan dosen agar sesuai dengan tujuan kurikulumnya. Survei membuktikan, masuknya paham radikal yang dominan disebabkan karena ditransfer oleh guru kepada murid-muridnya atau dosen kepada para mahasiswanya.

Ketiga, dengan meningkatkan frekuensi sosialisasi pilar-pilar kebangsaan, terutama Pancasila, kepada seluruh komponen masyarakat—terlebih pada kalangan yang rentan terpapar paham-paham radikal, dengan metode yang menarik, tidak indoktrinatif, lebih mengedepankan dialog, diskusi, dan implementasi.

Keempat, dengan merekrut para influencer untuk menjadi duta demokrasi di wilayah influensinya masing-masing. Mereka bisa dari kalangan pemuka agama, tokoh masyarakat, pemuda, atau para selebritas yang diidolakan banyak orang. Para influencer ini, selain bertemu langsung dengan masyarakat, bisa juga menyampaikan pandangan-pandangannya melalui media sosial terutama youtube dan lain-lain.

Masih banyak langkah-langkah lain yang bisa ditempuh untuk menjaga kepercayaan masyarakat pada demokrasi. Yang penting digarisbawai, untuk siapa pun yang sudah mempercayai demokrasi, kiranya perlu untuk berbicara (speak out) dan bertindak sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing untuk menutup ruang gerak siapa pun yang merupaya merongrong demokrasi.

Jeffrie Geovanie
http://jeffriegeovanie.com
Anggota MPR RI 2014-2019

Sumber