Mengenal Sosok Dedek Prayudi, Generasi Muda Untuk Politik Pintar Berbasis Data
Opini

Mengenal Sosok Dedek Prayudi, Generasi Muda Untuk Politik Pintar Berbasis Data

Oleh: Muchamad Sidik

~ Muggle Writer & Half-blood Musician ~

Sosok Dedek Prayudi dikenal sebagai peneliti kebijakan kependudukan dan pegiat toleransi melalui komunitas yang dibesutnya pada tahun 2012 yang bernama 4.20 Society. Tulisannya mengenai urbanisasi dan demografi yang baru-baru ini dimuat di beberapa media cukup menarik untuk diulas mengingat dinamika pembangunan berkelanjutan yang selalu diusung Pemerintah dari masa ke masa dilingkupi oleh kedua topik tersebut. Sejak tahun 2017 hingga kini, Dedek eksis bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai kader dan bakal calon legislatif.

Uki, nama panggilan Dedek, lahir dan besar di Jakarta 33 tahun silam. Meskipun di masa kecilnya tergolong bandel, Uki selalu menempati peringkat teratas di kelas dan selalu menjadi utusan sekolah dalam berbagai kompetisi akademik. Bagi Uki, berprestasi secara akademis saja tidaklah cukup. Uki kemudian juga aktif di dalam beragam perkumpulan, organisasi atau setidaknya berkumpul bersama teman-temannya untuk berolahraga.

Ketertarikannya pada dunia sosial politik membuatnya memilih bidang ilmu politik dan sosiologi untuk studi sarjananya di Wellington, Selandia Baru. Bagi Uki, ilmu politik mengajarkan cara menggapai dan mengelola kekuasaan, sedangan sosiologi mengajarkannya mengenal dan memahami masyarakat. Menurutnya, kombinasi kedua bidang ilmu tersebut sangat penting dan aplikatif dalam memahami fenomena sosial dan dinamikanya. Kecintaannya pada bangsa disertai cita-citanya untuk berkontribusi bagi Indonesia kemudian membawanya menjadi Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia-Wellington (PPIW). Melalui PPIW, Uki mendapatkan platform untuk menyuarakan aspirasi mahasiswa Indonesia dalam berbagai bidang di Wellington.

Sepulangnya ke Indonesia, Uki sempat bekerja di beberapa perusahaan dan bergabung ke beberapa partai politik. Atmosfir politik yang tidak sehat dan penuh dengan unsur korupsi membuat Uki menjadi ‘jijik politik’ dan memutuskan untuk kembali melanjutkan studi.

Pada tahun 2009, Uki mendapatkan beasiswa di Swedia dengan pengkhususan bidang studi Demografi, sebuah cabang ilmu sosial yang menggunakan logika serta analisa berbasis statistik. Keterbatasan biaya membuat Uki harus bekerja sambil kuliah di Swedia. Pria berdarah Minang tersebut menjalani berbagai pekerjaan, mulai dari pengantar koran hingga pembersih genteng demi tidak merepotkan orang tuanya di Indonesia yang telah memasuki usia pensiun.

Pengalamannya tinggal di Selandia Baru membuat pikiran Uki terbuka dengan keragaman dan toleransi. Akan tetapi, Uki mendapatkan pengalaman batin yang semakin menggerakkan nurani toleransinya di Swedia. Suatu ketika, Uki melihat seorang muslim sedang sholat di peron kereta di kota Stockholm. Uki mengira orang-orang akan sinis terhadap sang muslim, akan tetapi pada kenyataannya mereka berjalan di belakang muslim yang sedang sholat tersebut dan berlaku sewajarnya atas dasar saling menghormati. Uki berpikiran bahwa menjadi minoritas di negeri orang ternyata lebih mudah daripada di negaranya sendiri.

Untuk itu, sekembalinya dari Swedia, Uki membentuk suatu wadah bagi anak muda yang dapat dijadikan platform untuk berkarya dan menyuarakan pentingnya menghormati perbedaan dan merawat toleransi. Wadah tersebut dinamakan 4.20 Society yang berslogan Respect Differences, Enjoy Tolerance. Komunitas 4.20 Society kini memiliki ribuan anggota yang tersebar di Pulau Jawa hingga Sumatera dan Sulawesi Selatan. Kegiatan-kegiatan musik indie dan clothing menjadi aktivitas utama komunitas tersebut.

Selain aktif di komunitasnya, Uki juga bekerja sebagai peneliti di berbagai instansi. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, dan United Nations Population Fund (UNFPA) pernah menjajal kemampuan Uki di bidang penelitian. Mengolah dan menganalisa data hingga terjun ke pedalaman telah dijalani Uki sebagai peneliti. Di UNFPA, cakupan informasi Uki semakin luas di mana dirinya menyadari bahwa isu kependudukan merupakan isu multi-sektor yang berpotensi menjadi manfaat sekaligus malapetaka bagi negara. Orientasi pembangunan yang membutuhkan komitmen politik para politisinya membuat Uki tertarik untuk terjun kembali ke ranah tersebut.

Melalui teman semasa sekolahnya, Giring “Nidji” Ganesha, Uki mengenal PSI. Setelah melakukan assessment tersendiri terhadap profil dan kader partai tersebut, Uki memutuskan bergabung dengan PSI sebagai kendaraan politiknya untuk berkontribusi bagi bangsa. Cita-cita Uki yang ingin diwujudkan bersama PSI adalah memberantas perilaku koruptif, merawat toleransi pada tingkat akar rumput dan memetik bonus demografi melalui pembangunan sumber daya manusia berbasis IPTEK. Selain itu, Uki memprioritaskan simpul-simpul perjuangan yang mencakup pemberdayaan pemuda, pemberdayaan wanita, menghapus pekerja anak dan membudayakan perumusan kebijakan berbasis analisa data.

Dalam konteks politik kekinian yang karut-marut informasinya termediasi secara digital, sosok muda dan berpengetahuan luas tentang tata kelola dan analisa data seperti Uki sangatlah dibutuhkan. Terlebih, cita-cita Uki untuk memberdayakan pemuda dan kaum wanita merupakan salah satu ide dasar Reformasi yang hingga kini masih belum jelas arah kebijakannya. Untuk itu, sosok Uki sebagai perwakilan generasi muda cum aktivis, peneliti dan akademisi di gerakan politik Indonesia patut diapresiasi.

Muchamad Sidik

~ Muggle Writer & Half-blood Musician ~

Sumber

Catatan Awal Pekan: Melawan Serigala
Opini

Catatan Awal Pekan: Melawan Serigala

“Homo homini socius”

Untuk menggambarkan kerakusan, kekejaman, dan keganasan-tentang sisi gelap-manusia atas manusia lain, ungkapan homo homini lupus sering digunakan. Ungkapan itu-dari sejumlah sumber dan literatur-pertama kali muncul dalam tulisan penulis Roma era awal masehi, yaitu Titus Maccius Plautus berjudul Asinaria.

Ungkapan itu merupakan kutipan dari jawaban Mercartor kepada Leonida Servus dalam adegan kedua Asinaria, yakni lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit non novit (www.thelatinlibrary.com). Kalimat itu secara harfiah dapat diartikan sebagai: manusia adalah serigala bagi manusia lain, bukan manusia, sesuatu yang tidak dia ketahui.

Selain ungkapan tulus seperti merpati, tampaknya dalam khazanah bahasa lebih banyak ditemukan ungkapan atau peribahasa dengan menggunakan nama binatang yang artinya cenderung negatif. Misalnya, akal kancil yang bermakna tipu muslihat atau otak udang yang berarti bodoh. Teristimewa untuk homo homini lupus, ungkapan itu menyiratkan nafsu memangsa, membinasakan.

Manusia digambarkan hadir sebagai ancaman mematikan bagi manusia yang lain. Ungkapan itu menyiratkan tidak adanya ciri manusia sebagai makhluk sosial, yang berjiwa, memiliki roh, dan akal budi. Segala kekayaan-yang dalam perspektif teologis-dikaruniakan Allah sebagai pembeda antara manusia dan ciptaan lainnya, termasuk binatang.

Kabul

Berita tentang bom mobil di Kabul, ibu kota Afghanistan, Sabtu (27/1), yang menewaskan sedikitnya 95 orang dan melukai lebih dari 160 orang membuat publik dunia kembali tercengang. Pertengahan tahun lalu, serangan serupa juga terjadi di Kabul dan menewaskan 90 orang. Awal Maret tahun lalu-sekelompok orang bersenjata dengan menyaru sebagai petugas medis-menyerang Rumah Sakit Militer Sardar Mohammad Khan.

Sedikit atau banyak, yang tewas adalah manusia. la bisa jadi adalah ayah, ibu, anak, kakak, adik, atau kerabat dari manusia lain. Mereka memiliki cita-cita, harapan, dan tanggung jawab atas dirinya dan orang lain di sekitarnya. Kematian mereka adalah kehilangan bagi manusia lain. Jika merujuk itu, korban serangan di Kabul jauh lebih banyak dari jumlah korban yang tertera di papan-papan pengumuman di rumah-rumah sakit kota itu.

Apa pun alasan pelaku-siapa pun mereka-adalah tidak dibenarkan melakukan serangan terhadap rumah sakit. Dalam peristiwa terakhir di Kabul; tindakan para pelaku yang menggunakan ambulans sebagai alat untuk menyerang tentu sangat, sangat, disesalkan.

Penggunaan ambulans sebagai sarana penyerangan menyiratkan betapa jahatnya niat yang mereka miliki. Simbol layanan kesehatan dim pertolongan mereka gunakan sebagai alat untuk mematikan.

Melawan hasrat dan keangkaraan manusia, N Driyarkara dalam laman resmi Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara mengemukakan pemikiran tentang manusia sebagai kawan bagi manusia lain, homo homini socius. Pemikiran ini diletakkan untuk mengoreksi sosialitas preman, yang memangsa, yang membenci, dan membinasakan sebagaimana tersirat dalam ungkapan homo homini lupus. Prinsip yang ingin ditegaskan Driyarkara adalah manusia merupakan bagian dari dialektika dan usaha untuk menghadirkan harapan serta kehidupan bagi dirinya dan sesamanya.

Dalam situasi seperti itu, adalah baik apabila kemudian mengingat kembali apa yang disuarakan tokoh Afrika Selatan, Nelson Mandela, yang mengatakan, “Tidak ada manusia dilahirkan untuk membenci orang lain karena warna kulitnya, atau latar belakangnya, atau agamanya. Orang harus belajar membenci dan, jika bisa belajar membenci, mereka bisa diajari untuk mencintai, karena cinta datang secara alami ke hati manusia daripada kebalikannya.” (B JOSIE SUSILO HARDIANTO)

Harian Kompas, 29 Januari 2018

Sumber

Perempuan Milenial Progresif
Opini

Perempuan Milenial Progresif

Oleh: Tsamara Amany 

Sejak membaca buku Potret Perempuan Muslim Progresif Indonesia karya Dr. Neng Darra Affiah, saya melihat bahwa memang perempuan Indonesia selalu bergerak ke arah progresif.

Pada Kongres Perempuan tahun 1928, Nahdatoel Fataat, organisasi perempuan muslim memiliki tuntutan-tuntutan seperti perbaikan undang-undang perkawinan agar suami tak mudah berlaku sewenang-wenang, dan tetap membiayai anak setelah bercerai. Selain itu, mereka juga meminta perempuan dibolehkan naik sepeda, dan memiliki potongan rambut pendek.

Karena itu, Bung Karno menyambut baik Kongres Perempuan 1928 atau Kongres Kaum Ibu sebagaimana Bung Karno menuliskannya dalam Suluh Indonesia Muda. Dirinya menegaskan bagaimana Islam tak pernah merendahkan derajat perempuan. Bung Karno memberi contoh Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah SAW, sebagai contoh perempuan yang diagungkan oleh Islam.

Ia juga menceritakan bagaimana Turki memiliki perempuan tangguh seperti Halide Edip Hanum. Jika membaca tulisan-tulisannya tentang Hanum, terlihat sekali kekaguman Bung Karno terhadap sosok perempuan ini.

Memang, Halide Edip Hanum atau Halide Edip Adivar melegenda karena perjuangannya dalam menjunjung hak-hak perempuan. Dirinya menulis banyak artikel pendidikan tentang dunia perempuan di media cetak, Tevfik Fikret, Tanin pada tahun 1908. Tulisan-tulisannya yang tajam untuk membela kaum perempuan membuat Kementerian Pendidikan Turki menggajinya untuk membangun sebuah sekolah perempuan di Konstantinopel.

Bung Karno selalu mengharapkan Indonesia memiliki tokoh-tokoh perempuan sekaliber Halide Edip Hanum.

Sebenarnya jika kita tarik kembali dan melihat pada tahun 1923, perdebatan antara tokoh perempuan muslim seperti Rahmah El Yunussiah dan Rasuna Said mengenai pandangan mendidik perempuan harus dilihat sebagai hal yang positif.

Tentu saja tidak semua organisasi perempuan ketika itu memiliki pemikiran sejalan dengan Nahdatoel Fataat. Tidak semua juga memiliki pandangan-pandangan layaknya Rahmah dan Rasuna. Tapi, setidaknya ini menunjukkan bahwa perempuan muslim Indonesia sejak pra kemerdekaan sudah berpikir mengenai bangsanya.

Bayangkan saja, organisasi perempuan muslim Indonesia sudah memiliki tuntutan-tuntutan progresif seperti yang dikemukakan Nahdatoel Fataat sejak tahun 1928, sementara itu perempuan Saudi Arabia baru bisa menonton sepak bola di stadion pada tahun 2018 ini. Harian Kompasmenyebutnya sebagai “Gol Bersejarah”.

Ini bukti nyata bahwa perempuan Indonesia sudah lebih maju dibanding perempuan Saudi Arabia. Di era Pangeran Muhammad bin Salman ini Saudi Arabia mungkin akan lebih terbuka bagi kaum perempuannya.

Sementara itu, di Indonesia upaya menciptakan kebijakan-kebijakan pro perempuan dari kalangan Islamis tak pernah berhenti.

Pada tahun 1997, Musyawarah Alim Ulama NU di Lombok melahirkan maklumat tentang diperbolehkannya perempuan menduduki jabatan-jabatan publik seperti walikota, gubernur, bahkan Presiden. Bahkan, GP Ansor, organisasi kepemudaan yang diisi oleh pemuda-pemuda NU pun kini tak hanya memiliki Banser. Mereka juga menciptakan Fatayat Banser (Fatser) bagi para perempuan.

Indonesia sudah melahirkan banyak pejuang perempuan hebat seperti Kartini, Cut Nyak Dien, Christina Martha Tiahahu, Dewi Sartika, dan banyak lagi.

Memang betul apa yang dipikirkan Bung Karno. Indonesia bagaikan sayap burung. Dua sayap itu harus diisi oleh perempuan dan laki-laki. Bung Karno percaya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki yang memikirkan hak bersama sebagai bangsa akan mengantarkan Indonesia ke puncak yang tinggi. Namun, kini pertanyaannya adalah, apakah perempuan Indonesia di era milenial bisa menjadi bagian dari sayap burung yang ikut menerbangkan Indonesia sampai ke puncaknya?

Perempuan milenial Indonesia harus meneruskan harapan Bung Karno ini. Tentu saja cara meneruskannya harus sesuai dengan perkembangan zaman saat ini dan sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh milenial itu sendiri.

Hasanuddin Ali (2017) menyebutkan ada tiga karakter yang dimiliki milenial. Pertama, milenial adalah pribadi yang connected. Artinya, mereka adalah generasi yang melek teknologi dan media sosial.

Kedua, milenial memiliki gaya berpikir yang kreatif. Sebenarnya pola pikir kreatif milenial lebih mudah disalurkan karena hidup di era digital. Karena itu, Hasanuddin Ali mencontohkan tumbuhnya start up sebagai bukti kreativitas milenial.

Ketiga, milenial sebenarnya generasi yang percaya diri. Hal ini mudah terlihat dengan banyaknya milenial yang berani mengungkapkan pendapatnya di media sosial. Majalah Time pada tahun 2013 juga menganggap milenial sebagai generasi “narsis”.

Di era kekinian ini, sudah banyak perempuan milenial yang mendirikan start up business seperti Diajeng Lestari (32) yang mendirikan HIJUP, atau Catherine Hindra Sutjahjo (35) yang mendirikan Zalora.

Bisnis digital sudah terkena aura segar perempuan milenial. Saya meyakini bahwa perempuan-perempuan milenial yang bergerak di bidang start upmemang memiliki karateristik milenial. Diajeng Lestari jelas sosok yang paham betul bisnis berbasis digital (connected), ia juga sosok yang bisa melihat peluang dari penjualan fashion muslimah (creative), dan berani mengambil keputusan untuk mendirikan bisnis ini (confidence).

Fakta ini membuktikan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki perempuan milenial hebat. Sayangnya, kebanyakan dari mereka masih bergerak di bidang bisnis.

Padahal, hari ini, bukan hanya bisnis yang membutuhkan pikiran-pikiran progresif perempuan milenial. Politik juga membutuhkannya.

Tidak salah jika berharap pada perempuan milenial. Faktanya, di dunia, banyak perempuan yang menjadi aktivis politik atau terjun ke politik pada usia milenial.

Margaret Thatcher mencalonkan diri sebagai anggota parlemen Inggris untuk pertama kali pada usia 25 tahun. Marsinah menggalang demonstrasi buruh pada usia 24 tahun. Kartini pun mengupayakan emansipasi perempuan di usia milenial. Kartini tak bisa melanjutkan perjuangannya karena meninggal dunia pada usia 25 tahun.

Mengapa tidak para perempuan milenial hari ini mendekatkan dirinya pada politik?

Data-data menunjukkan keterwakilan perempuan dalam politik masih rendah. Meski ada affirmative action 30% untuk pencalonan anggota legislatif perempuan, nyatanya hanya 17% yang menduduki kursi parlemen periode 2014-2019.

Jangankan perempuan milenial, bukankah jarang sekali kita melihat perempuan menduduki jabatan-jabatan strategis partai politik?

Kita memerlukan perempuan-perempuan yang memiliki visi, misi, dan program untuk duduk di kursi parlemen. Bukan perempuan yang sekadar duduk di parlemen karena memiliki hubungan kerabat dengan elite-elite partai politik.

Belum lagi, baru-baru ini, UU Pemilu yang diketok berlaku diskriminatif bagi perempuan. Keterwakilan 30% perempuan dalam partai politik hanya berlaku di tingkat pusat, tidak sampai tingkat daerah.

Inilah momentum perempuan milenial untuk mengisi politik Indonesia. Politik negeri ini membutuhkan sentuhan milenial. Indonesia butuh politik yang berbasis teknologi, menggunakan cara-cara baru yang out of the box, dan tokoh-tokoh yang berani bicara lantang ketika melihat ketidakadilan. Ketiga hal ini ada pada karateristik milenial.

Di awal saya katakan bahwa perempuan Indonesia selalu bergerak ke arah progresif, mulai dari menuntut hidup lebih layak, mendirikan sekolah, dan membangun start up. Bisakah pada era saat ini, para perempuan milenial bergerak ke arah yang lebih progresif lagi, dengan terjun ke politik dan menduduki jabatan-jabatan strategis di Republik ini?

Keberanian yang akan menjawab.

Tsamara Amany mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Sumber

Pemberantasan Korupsi di Vietnam
Opini

Pemberantasan Korupsi di Vietnam

Sebuah ”peristiwa besar” terjadi di Vietnam, Senin silam. Mantan pejabat politbiro Partai Komunis dan bekas pemimpin perusahaan migas Vietnam dihukum penjara.

Seperti diberitakan harian ini, pengadilan Vietnam, Senin, menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Trinh Xuan Thanh, yang dahulu kepala perusahaan minyak dan gas Vietnam, PetroVietnam’s. Pada hari yang sama, bekas pejabat politbiro Partai Komunis Vietnam, Dinh La Thang, dijatuhi hukuman penjara 13 tahun. Keduanya mendapat hukuman yang tergolong berat karena dinilai hakim terbukti melakukan korupsi. Selain mereka, ada 20 orang yang menjalani sidang kasus penyalahgunaan wewenang dan korupsi proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi itu.

Penangkapan politisi sekelas pejabat politbiro yang kemudian disidangkan secara terbuka baru kali ini terjadi dalam periode puluhan tahun di Vietnam. Persidangan politisi itu, Dinh La Thang, dan mantan eksekutif perusahaan migas, Trinh Xuan Thanh, bersama 20 orang lainnya dimulai pada 8 Januari. Sejumlah media melaporkan, proses persidangan tak ubahnya pertunjukan. Puluhan orang berjalan memasuki gedung pengadilan dengan tangan diborgol. Warga berkerumun di sekitar gedung pengadilan untuk menyaksikan para pejabat yang menjadi pesakitan, terutama melihat sang mantan pejabat politbiro, Dinh La Thang.

Di tengah kondisi Vietnam yang menempati peringkat ke-113 dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International 2016, mungkin langkah menggelar sidang besar-besaran kasus korupsi para pejabat itu terasa sangat pas. Upaya itu dapat dilihat sebagai bentuk pemberantasan praktik jahat korupsi yang menghambat perkembangan perekonomian Vietnam.

Berada di peringkat ke-113 dari 176 negara menempatkan Vietnam dalam posisi buruk. Praktik suap dan penyalahgunaan kekuasaan dipersepsikan masyarakat sangat sering terjadi di negara itu. Sebagai perbandingan, Finlandia di kawasan Skandinavia menempati peringkat ke-3 dan dilihat sebagai salah satu negara terbersih di dunia. Adapun Indonesia dalam indeks itu menempati peringkat ke-90.

Sayangnya, sejumlah kalangan tidak melihat sidang pengadilan atas para pejabat tersebut sebagai upaya sungguh-sungguh untuk menghapus korupsi di Vietnam. Banyak dari tokoh yang diadili adalah sekutu mantan PM Vietnam Nguyen Tan Dung. Pria ini kalah dalam perebutan kekuasaan dengan Nguyen Phu Trong, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam.

Tokoh-tokoh Vietnam yang berada di Amerika Serikat, seperti dilaporkan Reuters, menyebut persidangan itu merupakan wujud pertarungan kekuasaan di antara elite politik Vietnam. Sistem hukum ”diperalat” untuk memukul lawan-lawan politik.

Jika hal semacam itu benar-benar dilakukan penguasa sebuah negara, sulit bagi negara itu untuk mengakhiri praktik korupsi. Sebaliknya, penegakan hukum yang tebang pilih malah membuat praktik jahat korupsi semakin subur, yang berujung pada hancurnya ekonomi negara.

Sumber: Tajuk Harian Kompas 24 Januari 2018

Neng Dara Affiah: Her jihad against Muslims’ schizophrenia
Opini

Neng Dara Affiah: Her jihad against Muslims’ schizophrenia

By Julia Suryakusuma. 

Schizophrenia. We’ve all heard of this disorder, right? This is the short, non-medical definition I found in a dictionary: “A mentality or approach characterized by inconsistent or contradictory elements.” Some would call it, hypocrisy.

We all know people like that, don’t we? What if I said that Muslims are currently suffering from this mental illness? It falls into the category that some scholars call “cultural schizophrenia,” whereby an entity is “crushed between two or more cultures, disabling them from balancing the dictations of the cultures.”

In the case of Islam, in Indonesia as well as elsewhere, it’s the failure of conservative and fundamentalist Muslims to reconcile Islamic teachings and values with modernity and the principles of human rights and democracy. It has a lot to do with the negative patriarchal values that imbue conservative Islam which sees women and “the other” (minorities, non-Muslims, etc., in short, others different from their prescribed brand of Islam) as being inferior, and subject to their judgment, dictates and control.

It’s this deep disillusionment and dismay not just at conservative Islam, but mainstream Islam in Indonesia that has led Neng Dara Affiah to be involved in decades of activism as well as scholarship. She feels it has strayed from the true tenets of a religion that is about peace, tolerance and mutual support.

Neng Dara, currently a lecturer at Nahdlatul Ulama University and former commissioner of the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan), recently launched two books at the National Library of Indonesia, both published by Obor Foundation.

The first book, entitled Portrait of Progressive Indonesian Muslim Women, is based on her PhD dissertation, a detailed and systematic account of progressive Muslim women’s movements in the New Order and Reform Era.

The second is tantalizingly called Islam, Women’s Leadership and Sexuality, an anthology that tackles issues deemed sensitive in Islam: women’s leadership, polygamy, the hijab, virginity, child marriage and sexuality. She also writes about radicalism, sectarianism and Muslim feminist movements as a means to restore Islam’s true values.

The four panelists discussing the books were as highly qualified, interesting and unique as Neng Dara. The first was KH Iman Nashkei, one of a growing number of male feminist Muslim scholars and a commissioner at Komnas Perempuan. He said Neng’s writings could supplant or at least supplement the kitab kun-ing (traditional Islamic texts used in pesantren or Islamic boarding schools). Pretty bold statement! Islam enters all areas of life, even the most private areas such as the bedroom and toilet, so how come it’s mostly men who write religious texts?

Septemmy E. Lakawa, the second speaker, is a priest who teaches mission studies, contextual theologies and feminist constructive theology at the Jakarta Theological Seminary. She said Neng’s writings are radical and the kind of Islam that Indonesia needs. Neng offers a reinterpretation of Islam within the context of the social and political developments of Indonesia’s history. She proves that Islam is multidimensional and makes clear that it is compatible with modernity, and certainly not the antithesis of democracy as Muslim fundamentalists claim.

Feminist Muslim scholars like Neng Dara bring the womb, and sexuality into the public realm, which is important as women’s bodies are the contested site of various ideological battles that serve the broader purpose of extending conservative Muslim influence into the social and political spheres.

Yuniyanti Chuzaifah, the third speaker, is currently one of the two vice chairpersons of Komnas Perempuan. She feels that Neng should be a feminist version of Quraish Shibab, a highly regarded moderate Islamic scholar, to address the current irrationality of Islam. Neng is hardly an ivory tower scholar, as an academic and activist, she engages in praxis and tries to ground Islam through women’s experiences.

Last but not least was Tsamara Amany, an impressive, smart, knowledgeable, articulate, gutsy 21-year-old politician who dares to take on crusty male politicians like Fahri Hamzah, accusing him of being sesat (misguided) on various controversial issues such as corruption, publicly ridiculing him on YouTube and Twitter. Tsamara is a member of the Indonesian Solidarity Party (PSI), a new political party set up in 2014, headed by Grace Natalie, 35, a former television presenter who limits PSI membership to the age of 45. Yeah sista, time for regeneration of the old corrupt coterie of male politicians! Can I join even if I am 63? I am very young at heart and have long written about what you fight for!

Tsamara feels empowered by Neng Dara’s books as she feels it addresses her anger at the way men look down on women and also because Neng shows that feminism can be based on Islamic values. Tsamara is also very concerned about the phenomenon of hijrah, the spread of conservatism among young, educated Muslims, including celebrities who trade their dugem (night-life, bar-hopping) ways for a conservative, Muslim garbed, preachy lifestyle. Tsamara feels the need to spread the ideas that Neng promotes in a more digestible, bite-sized version for the younger generation who were weaned on social media.

The attendees at the launch were a reflection of what an ideal, tolerant, pluralistic Indonesia would look like: Inter-generation-al (from 80s to 20s!), inter-class, inter-religious, with members of LGBT community also present.

Neng Dara is not the first progressive Muslim feminist scholar. Before her there was Musdah Mulia, a professor of politics at the Syarif Hidayatullah State Islamic University, Jakarta and co-founder of the Indonesian Conference of Religion and Peace that promotes religious pluralism. If Musdah was considered controversial, especially for her defense of sexual minority rights, which Neng also advocates, in the current climate in Indonesia that is more volatile, Neng will also have her share of haters.

I for one felt the launch to be an oasis in what now seems to be an increasingly barren desert of religious intolerance in Indonesia. In 2017,the Congress of Women Ulema (KUPI), the first event of its kind in the world, was held in Cirebon. It was revolutionary in many ways and Neng Dara’s books certainly continue to carry the torch for an enlightened Islamic revival in Indonesia, led by Muslim feminists.

Neng Dara, and all her feminist compatriots, are trying to heal Islam and Muslims in Indonesia who are trapped in this self-imposed cultural schizophrenia that poses a real danger for the unity-in-diversity spirit that makes Indonesia. After all, we want to live up to our reputation of being a moderate Muslim country, right?

The writer is the author of Julia’s Jihad

 

The Jakarta Post | Wednesday, January 24 2018

Jaga Marwah Kepala Daerah
Opini

Jaga Marwah Kepala Daerah

Indonesia Corruption Watch mencatat sebanyak 215 kepala daerah menjadi tersangka korupsi dalam kurun waktu 2010-2017. Sebagian sudah menjadi terpidana.

Kalau membandingkan dengan jumlah kepala daerah, sesuai data Kementerian Dalam Negeri, yang terdiri dari 34 gubernur, 93 wali kota, 416 bupati, termasuk 6 kepala daerah administratif, jumlah kepala daerah yang terjerat korupsi itu tidaklah banyak. Apalagi, jumlah itu bukan dalam kurun masa jabatan sama. Namun, setiap kali ada kepala daerah terjerat korupsi, apalagi yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), peristiwa itu selalu menarik perhatian masyarakat.

Biaya politik yang tinggi sering menjadi ”pembenar” bagi kepala daerah untuk korupsi. Selain untuk meraih ”restu” dari partai politik, dana besar yang dikeluarkan calon kepala daerah itu untuk menyosialisasikan diri dan menjaga suara, seperti membiayai saksi di tempat pemungutan suara (TPS). Oleh sebab itu, hanya warga yang memiliki modal kuat atau yang memiliki pemodal yang mampu mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Ada pengecualian, misalnya, saat partai melihat ada calon yang sangat berpotensi menang. Partai membiayainya.

Kepala daerah yang terjerat korupsi menimbulkan komplikasi dalam masyarakat, termasuk di daerah lain, bahkan pemerintah pusat. Rakyat dirugikan. Pemerintahan terganggu. Oleh sebab itu, menjelang berlangsungnya pemilihan kepala daerah (pilkada) di 171 daerah, penyelenggara pemilu kembali mengingatkan calon kepala daerah dan masyarakat agar jangan ada lagi kepala daerah yang terjerat korupsi. Rakyat diminta mengawasi calon kepala daerah mulai dari pendaftaran, termasuk melalui laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang disampaikan ke KPK.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menegaskan, dalam tugas pencegahan korupsi, KPK berwenang melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Namun, KPK tak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi bagi penyelenggara negara yang tak melaporkan hartanya atau tak jujur.

Masyarakat, kini, diminta berperan aktif melaporkan jika ada calon kepala daerah yang diduga tidak melaporkan kekayaannya dengan benar. Sesuai data KPK, dari 1.158 bakal calon kepala daerah yang melaporkan hartanya, 18 orang masih harus memperbaiki dan 7 calon dalam verifikasi. Jika ada calon yang tak melaporkan hartanya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa saja membatalkan pencalonannya, sesuai syarat dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Pilkada.

Lebih penting lagi, penyelenggara pemilu harus memberikan akses yang mudah kepada masyarakat untuk melihat laporan kekayaan calon kepala daerah sehingga bisa ikut mengawasinya. Sebelum KPK terbentuk, tahun 2000, dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), sesuai UU Nomor 28 Tahun 1999. Komisi ini rutin memeriksa dan mengumumkan harta penyelenggara negara kepada masyarakat.

Hanya dengan akses mudah itu, warga dapat aktif turut serta menjaga marwah kepala daerah sejak awal, termasuk tidak memilih calon yang tak jujur melaporkan kekayaannya.

Sumber: Tajuk Harian Kompas, 23 Januari 2018

Politik yang Mengayomi
Blog Solidaritas Opini

Politik yang Mengayomi

Oleh: Jeffrie Geovanie

Di tahun politik apa pun bisa terjadi, kebaikan bisa ditutup-tutupi dengan kebohongan, dan iblis bisa menyamar menjadi malaikat demi tercapainya kepentingan kekuasaan. Norma-norma sosial yang sudah lama mentradisi dan menjadi bagian dari etika sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat bisa dikoyak semata-mata untuk memuluskan jalan menuju kekuasaan.

Yang memprihatinkan, pemicu terkoyaknya etika sosial itu lebih sering disebabkan oleh hal-hal yang tidak benar-benar terjadi (hoaks) yang—karena kepentingan kekuasaan— dianggap sebagai kebenaran yang kemudian diviralkan tanpa diverifikasi terlebih dahulu validitasnya.

Fenomena ini mengingatkan kita pada apa yang diungkapkan Kanselir Jerman pendukung utama dan penerus Hitler, Joseph Goebbels, “if you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it.”

Seringkali kita mengecam cara-cara berpolitik Hitler tapi pada saat yang sama kita mempraktikkan ajaran-ajarannya. Inilah kemunafikan yang saat ini tampak nyata di hadapan kita.

Orang-orang yang sebelumnya dikenal sebagai tokoh intelektual, akademisi, atau ulama yang menjadi panutan, bisa berubah menjadi provokator atau bahkan agitator yang menihilkan etika akademis. Etika agama yang mengajarkan pentingnya klarifikasi (tabayyun) pada setiap menerima berita pun diabaikan oleh ulama yang berubah wajah menjadi politikus.

Ruang publik sarat dengan pesan-pesan yang bukan saja tak beraturan, tapi juga sarat kepentingan yang mengoyak hati siapa pun yang memiliki keyakinan akan pentingnya menyebarluaskan kebaikan di mana pun dan di setiap kesempatan. Public virtue (kebajikan publik) mengalami kelangkaan di tengah kepadatan pesan-pesan yang menyesatkan.

Pada situasi seperti inilah, dibutuhkan suara-suara lain, yang terdengar jernih di telinga dan menyejukkan di tengah riuh rendah kerumunan yang berteriak tak beraturan, tanpa kontrol, tanpa ada yang mengarahkan atau membimbing ke jalan lurus lagi terang.

Suara-suara itulah yang keluar dari orang-orang yang mampu mengayomi, melihat setiap persoalan dalam perspektif yang kaya dan beragam. Orang-orang yang bisa membimbing dan bukan yang membingungkan lantaran kebenaran yang disampaikan sudah menyublim dalam kepentingan kekuasaan.

Pesan-pesan politik yang mengayomi menjadi kebutuhan yang mendesak dan seyogianya menjadi tugas siapa pun tanpa kecuali, karena ketersediaan lingkungan yang damai, ramah, dan terbuka pada dasarnya merupakan kebutuhan semua orang.

Berbeda pilihan dan aspirasi politik politik sejatinya bukan halangan untuk menghadirkan pesan-pesan politik yang mengayomi semua orang. Perbedaan atau bahkan pertentangan politik bukan hal yang haram, tapi bukan untuk dihadirkan di ruang-ruang yang tidak semestinya.

Para pendiri bangsa ini telah memberi contoh yang baik pada kita. Bahwa ruang perdebatan sengit tersedia dan termanifestasi di arena yang memang disediakan untuk itu, seperti di sidang-sidang parlemen (konstituante). Ada perbedaan atau bahkan pertentangan yang mencolok, misalnya, di antara mereka yang memperjuangkan kepentingan ideologi agama.

Contoh yang sangat populer adalah antara tokoh partai Islam Masyumi, Mohammad Natsir, dengan tokoh partai Katolik, Ignatius Joseph Kasimo; antara Natsir dan Sukarno; atau antara Muhammad Hatta dan Sukarno. Perbedaan kepentingan dan aspirasi politik tidak membuat mereka berseteru, apalagi saling memfitnah dan menafikan. Di luar arena politik mereka bersahabat dan saling menolong pada saat salah satu di antaranya dilanda kesulitan.

Apalagi pada saat berbicara kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, mereka bersatu, menyuarakan kepentingan yang sama. Kemerdekaan bangsa dan kesejahteraan rakyat menjadi semacam common denominator (kalimatun sawa) yang menyatukan mereka. Yang mereka utamakan adalah kepentingan rakyat secara umum yang melampaui sekat-sekat kepentingan ideologi dan agama.

Tapi apa yang terjadi saat ini, kita tampak nyata gagal membedakan mana kepentingan golongan (partai) dan mana kepentingan bersama. Kepentingan partai hampir selalu ditonjolkan seraya menutup rapat-rapat kepentingan bersama. Menonjolkan kepentingan bersama seolah menjadi faktor kelemahan yang bisa berakibat pada kekalahan.

Padahal, jika kita umpamakan, kepentingan bersama adalah rumah dan kepentingan partai (golongan) hanyalah kamar-kamar yang ada dalam rumah itu. Untuk mendapatkan kamar yang bagus, Anda harus memiliki rumahnya, karena dengan memiliki rumah Anda bisa memilih kamar dengan leluasa. Sementara untuk mendapatkan rumah yang bagus, tidak mungkin bisa tercapai jika Anda hanya memiliki kamar, sebagus dan semewah apa pun kamar itu.

Dengan demikian, kesadaran akan pentingnya mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan partai dan golongan adalah syarat mutlak untuk mengembangkan politik yang mengayomi, politik yang baik, ramah, dan terbuka bagi siapa saja.

Syarat berikutnya adalah kemampuan membedakan ruang-ruang artikulasi kepentingan politik, antara ruang yang memang absah untuk memperjuangkan kepentingan partai dengan ruang terbuka yang menjadi milik bersama. Kemampuan seperti inilah yang dulu dimiliki para pendiri republik.

Dengan dua syarat ini saja, jika kita mau dan mampu, maka konsep politik yang mengayomi akan termanifestasikan dengan sendirinya di tengah-tengah masyarakat.

http://jeffriegeovanie.com
Anggota MPR RI 2014-2019

Sumber

Politik di Sepak Bola, Sepak Bola dalam Politik
Blog Solidaritas Opini

Politik di Sepak Bola, Sepak Bola dalam Politik

Oleh: Yasrizal

Dari ladang kacang ke Gedung Putih. Itulah Jimmy Carter, petani yang sukses di panggung politik Amerika Serikat dan berkuasa selama empat tahun (1977-1981). Masih dari Negeri Paman Sam ada Ronald Wilson Reagan. Beranjak dari dunia film, ia naik ke panggung politik dan bertakhta selama dua periode (1981-1989) sebagai Presiden AS.

Sebelumnya, pria kelahiran Illinois itu menjadi Gubernur di California (1967-1975). Menyusul kemudian Arnold Schwarzenegger, aktor laga yang menjadi Gubernur di California (2003-2011). Kemudian muncul Joseph Ejercito Estrada. Pria Filipina ini mengikuti jejak Ronald Reagan. Dengan kepopulerannya sebagai bintang film, ia mampu menguasai negara yang dimerdekakan oleh Jose Rizal itu pada periode 1998-2001.

Itulah sekelumit orang-orang hebat dan sukses di pentas politik meski mereka bukan murni politikus sejak awal. Kehebatan nonpolitikus di dunia politik itu juga dimiliki oleh mereka yang berasal dari dunia olahraga. Sederet nama olahragawan yang mendunia, kemudian menjadi aktor politik di Pemerintahan di negara masing-masing. Sebut saja Edson Arantes do Nascimento alias Pele. Ia muncul sebagai pesepak bola dunia dalam usia muda, 17 tahun. Kemudian, Pele menjadi legenda hidup sepak bola Brasil.

Popularitas pria berkulit hitam itu menjadikannya sebagai Menteri Olahraga (1995-2001). Meski tak sampai menjadi Presiden, ia bak dewa di negeri Samba. Nama Pele identik dengan negara penghasil kopi terbesar di dunia itu. Di Italia, meski bukan pesepak bola, nama Silvio Barlusconi juga tak bisa diabaikan terkait politik. Pria perlente pemilik klub AC Milan itu sukses menjadi Perdana Menteri Negeri Pizza itu selama tiga periode. Periode terakhir pada 2008-2011. Popularitas Silvio Barlusconi di lapangan sepak bola ikut mendongkrak karier politiknya.

Politik dan bisnis sepak bola nyaris tak bisa dipisahkan dari lelaki ini. Teranyar, mantan pesepak bola dunia asal klub AC Milan, George Weah. Di luar dugaan, ia naik panggung politik dengan bidikan puncak pimpinan di negeri asalnya, Liberia. Sebelum terpilih menjadi Presiden Liberia periode (2018-2022), ia pernah menjadi calon Presiden pada era 2005.

Namun, Pemain Terbaik Dunia 1995 itu gagal memenangi pemilihan karena dianggap tak cukup berpengalaman di pentas politik. Sebelum menjadi orang nomor satu di negara yang terletak di Afrika Barat itu, ia sempat menjadi anggota Senat pada 2014. George Weah menjadi Presiden Liberia setelah berhasil mengalahkan Wakil Presiden selama 12 tahun Joseph Boakai. Ia menguasai 12 dari 15 daerah pemilihan. Sederet nama mantan pesepak bola juga sukses melanjutkan karienya dari sepak bola ke politik. Sebut saja Zico, Gianni Rivera, Lilian Thuram, hingga Andry Shevchenko. Mereka pernah melibatkan diri ke dunia politik praktis.

Bagaimana di Indonesia?

Kalau boleh jujur, baru cabang bulu tangkis yang prestasinya konsisten “mendunia”. Tetapi, sejauh ini saya belum mendengar ada mantan pebulu tangkis yang duduk di Parlamen atau menjadi anggota Legislatif di Kabupaten/Kota atau di Provinsi masing-masing.

Kita baru mendapat kabar kalau mantan juara dunia, Hariyanto Arbi, mendaftarkan diri untuk menjadi calon anggota DPR RI lewat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pimpinan artis Grace Natalie.

BolaSport.com mencatat, pada Pemilu untuk Legislatif 2014-2019, terdapat 3 mantan atlet yang melaju ke Senayan. Selain Utut Adianto (catur) yang merupakan incumbent, ada Yayuk Basuki (tenis), dan Moreno Soeprapto (pebalap). Sementara untuk jabatan politik lainnya seperti Bupati, Walikota atau Gubernur, kita sulit melihat calon dari kalangan olahragawan.

Lebih banyak kalangan artis yang memasuki panggung politik, seperti Dede Yusuf, Dedi Mizwar, Rano Karno, hingga Pasha Ungu. Tetapi, ketertarikan kalangan pelaku olahraga Indonesia terhadap politik mulai menggeliat. Khususnya dari kalangan sepak bola, walau bukan pemain sepak bola.

Pada musim Pilkada serentak tahun ini, setidaknya ada tiga pelaku sepak bola yang terjun langsung mengincar posisi jabatan politis. Ada mantan Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid, yang mencalonkan diri menjadi Gubernur Sulawesi Selatan. Kemudian, Edy Rahmayadi, Ketua Umum PSSI, yang memilih pensiun dari profesionya sebagai tentara untuk terjun sebagai calon Gubernur Sumut. Serta Sihar Sitorus, mantan Komite Eksekutif PSSI era kepemimpinan Djohar Arifin Husen sebagai calon Wakil Gubernur Sumut yang berpasangan dengan mantan Gubernur DKI, Djarot Syaifullah Yusuf.

Terlepas dari kekuatan figur sebagai politikus dan profesinya, kekuatan popularitas di sepakbola tak bisa dikesampingkan. Popularitas internal sang tokoh dibangun lewat karier dan profesi, sementara polularitas eksternal terbangun melalui sepak bola. Masa eksternal jauh lebih besar dan sangat menentukan. Maka, tak heran bila sepak bola bisa dijadikan basis untuk berpolitik.

Sebaliknya, berpolitik bisa dibangun lewat sepak bola. Tentu tidak haram bila berpolitik di dalam sepak bola, asal jangan mempolitisir sepak bola untuk kepentingan politik. Karena ketika Soeratin mendirikan PSSI pada 1930, sepak bola juga menjadi salah satu alat perjuangan politik bangsa.

Sumber

Urbanisasi Zaman Now
Blog Solidaritas Opini

Urbanisasi Zaman Now

Peneliti Kebijakan Kependudukan

Pasca-2015 ada tiga laju be­sar dalam dinamika ke­pen­dudukan yang perlu di­catat untuk agenda nasional pem­bangunan berkelanjutan dan pe­muda memiliki posisi sa­ngat sen­tral dalam me­wu­jud­kan ke­ber­ha­silan pem­ba­ngu­n­an ini. Pertama, jumlah pen­du­duk akan tetap terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan yang terus me­nu­run. Proyeksi Penduduk 2010-2035 (BPS, 2014) me­nun­jukkan bah­wa dari 2010 sampai 2035 jum­lah penduduk Indo­ne­sia te­rus ber­tambah dari 237 juta jiwa men­jadi 305 juta jiwa dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang menurun dari 1,49% pa­da 2010 menjadi 0,6% pada 2035.

Kedua, Indonesia memasuki era bonus demografi atau sur­plus penduduk usia kerja yang pada saat ini mencapai hampir 70% dari seluruh penduduk. Ketiga , terjadi pergeseran pola mo­bi­li­tas pen­du­duk, dari per­pin­dah­an per­manen dan jarak jauh, menjadi non­per­manen dan ber­jarak de­kat atau kerap disebut komuter. Tulisan ini akan mem­bahas poin ketiga, yaitu per­ge­seran pola mo­bilitas penduduk dan impli­ka­si­nya yang menjadi sumber la­hir­nya format baru ur­banisasi. Apa itu format baru urbanisasi? Ke­na­pa dan di ma­na letak pentingnya pem­ber­da­ya­an pemuda?

Budaya Komuter dan Urbanisasi 
Budaya komuter erat kait­an­nya dengan pertumbuhan ur­ban dan penyusutan rural atau urbanisasi. Mobilitas jarak de­kat dan nonpermanen oleh pen­duduk sekitar area perkotaan dengan alasan ekonomi kerap di­sebut sebagai penyebab trans­­for­masi desa tempat me­reka tinggal menjadi perkotaan seperti yang terjadi pada Kota Depok, Jawa Barat. Tercatat pen­duduk per­de­sa­an terus me­nurun selama be­berapa dekade terakhir hingga pada 2015. Sur­vei kepen­du­duk­an BPS (Supas) menunjukkan bahwa hari ini sudah lebih banyak penduduk di area perkotaan dibandingkan perdesaan.

Sebuah kajian berbasis Sen­sus Penduduk 2010 dari United Na­tions Population Fund (UNFPA) mengatakan bahwa tren pening­kat­an pesat pen­du­duk perkotaan sebagian besar disebabkan oleh transformasi desa menjadi kota diban­ding­kan perpindahan pen­duduk dari desa menuju kota mau­pun angka kelahiran di ling­kup ur­ban. Masuknya sumber daya fi­nansial dari kota induk tempat pe­laku komuter bekerja ke desa dan kecamatan pe­nyangga tem­pat pelaku komuter ber­domisili di­sebut sebagai kon­tributor uta­ma transformasi per­desaan menjadi perkotaan.

Fenomena ini menyebabkan ter­ciptanya berbagai mega urban region  (MUR) atau kota-kota yang terintegrasi secara so­sial, kul­tural, dan ekonomi se­per­ti Jabo­de­tabek, Medan Pang­rango, Ban­dung Raya, dan Surabaya Ger­bangkertosusilo. Sistem pe­rundang-undangan di Indonesia saat ini belum meng­akomodasi fenomena MUR. Akibatnya, arah kebi­jak­an dan pembangunan masih ber­si­fat sporadis antara kota-kota dalam satu MUR yang bah­kan kerap berbenturan se­perti kebijakan pembuangan sam­pah oleh Pemprov DKI dan kebi­jakan penerimaan sampah oleh Pemkot Bekasi beberapa tahun silam.

Kedua, dari dimensi sosial dan ekonomi, kebijakan yang tidak tersinergi dan ke­ti­dak­me­ra­taan pembangunan antar­ko­ta MUR menyebabkan transfer kri­mi­na­litas antarkota MUR.  Se­cara de­mo­grafis, menurut Sen­sus Pen­duduk 2010 dan Supas 2015, sebagian besar pela­ku mobilitas penduduk ada­lah mereka yang berusia pro­duktif, terutama pemuda untuk tujuan bekerja maupun sekolah/kuliah. Tidak meng­he­ran­kan jika BPS juga mencatat bahwa se­bagian besar pendu­duk urban saat ini adalah me­re­ka di usia pro­duktif yang di­do­mi­na­si pemuda. Aki­batnya, ba­nyak masalah sosial di per­ko­ta­an yang terkait pemuda dan re­m­aja se­perti seks yang tidak ber­tang­gung jawab, peredaran nar­ko­ba, tawuran dan begal, yang cepat sekali ditularkan dari satu kota ke kota lain di dalam satu MUR.

Respons UU dan Kebijakan  
Terkait masalah-masalah ini Indonesia membutuhkan pe­rang­kat perundang-undangan se­bagai payung hukum aturan main pemerintahan terin­te­grasi yang mencakup kota-kota administrasi MUR tanpa harus meng­ikis wewenang peme­rin­tah kota/provinsi yang ada saat ini. Hal ini dibutuhkan untuk menghindari benturan mau­pun overlapping  kebijakan an­tar­kota administrasi di dalam MUR. Di tingkat kebijakan, di­per­lukan paket lima kebijakan ber­sama kota-kota MUR seba­gai solusi dari permasalahan-per­masa­lahan uta­ma MUR di atas.

Pertama, diperlukan kebi­jak­an bersama kota-kota ad­mi­nistrasi MUR (selanjutnya dise­but kebijakan MUR) untuk me­ngedukasi dan me­nyo­sia­li­sa­si­kan perilaku sosial dan ke­se­hat­an (termasuk kese­hatan sek­sual dan reproduksi) yang ber­tanggung jawab ter­utama ke­pada pemuda. Kedua, diper­lu­kan kebijakan MUR yang men­du­kung pendidikan dan pela­tih­an sesuai kebutuhan tenaga kerja industri atau potensi eko­nomi di dalam area MUR.

Ketiga, diperlukan kebijakan MUR untuk meningkatkan ting­kat layak huni kota-kota ter­sebut secara terintegrasi. Ke­empat, diperlukan kebijakan MUR un­tuk meningkatkan par­tisipasi masyarakat, terutama pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan pemba­ngun­an lintas kota administrasi. Ter­akhir, dibutuhkan kebijakan MUR untuk pemerataan pem­ba­ngunan fasilitas dan infra­struk­tur, termasuk tata ruang, sarana dan prasarana peng­hu­bung kota-kota MUR.

Sebagai kesimpulan, agenda pembangunan nasional harus mengakomodasi tiga megatren kependudukan, salah satunya adalah lahirnya MUR di ber­ba­gai daerah di Indonesia. Fe­no­mena ini melahirkan berbagai per­masalahan ekonomi dan sosial. Untuk itu, diperlukan pa­ket pembangunan berwa­was­an kependudukan, yakni pem­ba­ngunan berorientasi manusia, perilaku, dan lingkungannya. Di­butuhkan koordinasi yang baik antarlembaga penye­leng­gara negara, baik itu lintas sek­tor, lintas tingkat, maupun lin­tas area administrasi agar kebi­jakan yang dihasilkan efektif dan efisien. (pur)

Bonus Demografi Bukan Sekadar Mitos
Blog Solidaritas Opini

Bonus Demografi Bukan Sekadar Mitos

Oleh Dedek Prayudi B.A., M.Sc

Pasca-2015, ada tiga laju besar dinamika kependudukan untuk dicatat dalam agenda nasional pembangunan berkelanjutan.

Pemuda memiliki peranan sangat sen tral dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan ini. Pertama, jumlah penduduk akan terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan yang terus menurun. Proyeksi Penduduk tahun 2010- 2035 (BPS, 2014) menunjukkan bahwa dari 2010 hingga 2035 jumlah penduduk Indonesia terus ber tambah dari 237 juta jiwa menjadi 305 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) yang menurun dari 1,49% pada 2010 menjadi 0,6% pada 2035. Kedua, Indonesia memasuki era bonus demografi atau surplus penduduk usia kerja yang pada hari ini mencapai hampir 70% dari seluruh penduduk.

Ketiga, terjadi pergeseran pola mobilitas penduduk dari perpindahan permanen dan jarak jauh menjadi nonpermanen dan berjarak dekat atau kerap disebut komuter. Tulisan ini akan membahas poin kedua, yaitu bonus demografi di Indonesia. Kenapa dan di mana letak pentingnya pemberdayaan pemuda? Kenapa disparitas regional harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan?

Bonus Demografi

Semenjak 2015, Indonesia mengalami demographic dividend atau sering disebut bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada 2035. Bonus demografi adalah sebuah transisi demografi di mana terjadi ledakan penduduk usia kerja (dua penduduk usia kerja banding satu penduduk non-usia kerja/rasio ketergantungan 50 atau lebih kecil). Tidak setiap daerah sudah mengalami bonus demografi dan daerah-daerah yang mengalaminya pun berada di fase yang berbeda dan memiliki karakteristik serta kebutuhan yang berbeda-beda. Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tenggara adalah provinsi-provinsi yang berada di fase pra-bonus demografi.

Karakter umum dari provinsi-provinsi ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah, angka kelahiran yang masih tinggi, dan pertumbuhan penduduk yang juga masih tinggi tinggi. Sebaliknya DKI Jakarta, Yogyakarta, Bali, dan Jawa Timur adalah provinsi-provinsi yang sudah memasuki fase pasca-bonus demografi. Provinsi- provinsi ini memiliki karakter umum proporsi penduduk usia kerja yang terus menurun, angka kelahiran rendah, dan IPM yang cenderung lebih tinggi dari provinsi lain di Indonesia. Bonus demografi adalah jendela peluang dan pintu malapetaka sekaligus.

Saat ini jumlah pemuda di Indonesia kurang lebih 60 jutaan atau sekitar 1 di antara 4 orang Indonesia adalah pemuda berusia antara 16 sampai 30 tahun. Jika Indonesia berhasil mempersiapkan para pemuda ini menjadi manusia produktif, ekonomi kita akan meroket pada puncak bonus demografi nanti. Jika Indonesia gagal, mereka akan menjadi motor atas kriminalitas yang tidak ter kendali, bahkan berpotensi menimbulkan social unrest dan radikalisme.

Para ilmuwan mencatat bahwa sepertiga dari keberhasilan ekonomi negara-negara Asia Timur seperti China dan Korea Selatan disebabkan keberhasilan mereka memetik bonus demografi. Proporsi pemuda yang besar ini tidak akan pernah terulang karena tren proporsi pemuda yang saat ini terus menurun, disebabkan turunnya angka kelahiran dan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia.

Respons Kebijakan Bukan Business as Usual

Dalam merespons fenomena bonus demografi diperlukan paket pembangunan terintegrasi sebagai solusi menyiapkan SDM Indonesia dalam menyambut puncak bonus demografi yang berorientasi pada dua hal. Hal pertama adalah pembangunan pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan ketenagakerjaan atau mismatch supply tenaga kerja dan demand kebutuhan industri yang berfokus pada tingkat kabupa ten/ kota.

International Labor Organisation (ILO) pada 2015 merilis bahwa lebih dari separuh penduduk Indonesia tidak bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikan/pelatihannya, baik itu secara tingkat maupun subjek pendidikan/pelatihan. Padahal produktivitas tenaga kerja sangat bergantung pada kecocokan antara keahlian pekerja dan tugas pekerjaan yang diberikan. Pemerintah pusat dan daerah harus mampu bersinergi untuk berperan sebagai mediator dan fasilitator antara industri/ UKM dan penyelenggara pendidikan/pelatihan, baik itu swasta maupun milik pemerintah, terutama di tingkat kabupaten/kota.

Ini dilakukan dalam rangka menyiapkan SDM produktif dan industri yang absorbtif. Hal kedua untuk dijadikan orientasi pembangunan adalah peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan dengan pengarusutamaan gender. Setengah dari penduduk Indonesia adalah perempuan yang jumlahnya akan mencapai 152 juta jiwa lebih pada 2035 nanti.

Hanya separuh dari seluruh perempuan Indonesia hari ini berpartisipasi pada angkatan kerja nasional. Untuk meningkatkan produktivitas perempuan berbasis hak dibutuhkan perundang-undangan dan kebijakan terintegrasi yang mengakomodasi kebutuhan perempuan dan ibu atau women and mother friendly pada sistem ketenagakerjaan yang diintegrasikan pada peraturan perpajakan, kesehatan, dan pendidikan seperti disediakannya childcare bersubsidi, insentif pajak bagi perempuan/ibu, pelatihan dan pendidikan ekonomi perempuan yang disesuaikan dengan potensi ekonomi daerah, penyediaan sarana dan prasarana menyusui pada lingkungan kerja dan kuota minimum pekerja perempuan pada setiap lembaga pemerintah.

Kesimpulannya, Indonesia tidak memiliki pilihan selain mengakomodasi tiga megatren kependudukan tersebut ke dalam agenda pembangunan nasional dan daerah di mana salah satunya adalah bonus demografi. Pemberdayaan dan partisipasi pemuda dan perempuan serta pengakomodasian disparitas regional adalah kunci untuk memastikan Indonesia dapat memaksimalkan potensi kependudukan dalam pembangunan ekonomi.

*) Penulis adalah Peneliti Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan dan Bacaleg PSI.

Sumber