Mengapa Saya Masuk Politik, Mengapa PSI?
Blog Solidaritas Kolom Opini

Mengapa Saya Masuk Politik, Mengapa PSI?

Saya mengabarkan pertama kali hendak mendaftar Caleg melalui Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kepada Grup WhatsApp “Kongkow Bareng Gus Dur” (KBGD), yang berisi santri-santri Gus Dur sejak acara Kongkow Bareng Gus Dur di JakNews FM dan KBR68H (2004-2009). Grup ini sudah saya anggap sebagai keluarga yang pernah menemani Gus Dur secara rutin khususnya setiap Sabtu pagi dan hingga kini masih terus mencintai Gus Dur.

Dari anggota Grup ini ada yang bertanya, “Mengapa saya masuk politik, dan mengapa memilih PSI?”

Saya mencoba menjawab pertanyaan saudara saya itu, dan untuk Anda yang mungkin memiliki pertanyaan yang sama:

Mengapa Saya Masuk Politik?

Saya masuk politik karena ingin lebih bermanfaat lebih banyak lagi bagi orang banyak. Politik adalah perjuangan untuk menegakkan kepentingan orang banyak.

Saya teringat ucapan Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) yang sering mengatakan “Politik merupakan pekerjaan yang sangat mulia, karena memperjuangkan nasib orang banyak.”

Inilah definisi politik yang saya yakini sebagai khittah politik, dari tokoh yang mengerti politik secara teori dan praktik, dari sosok yang telah melakukan kerja-kerja politik baik dari jalur kultural (ormas dan masyarakat sipil independen) maupun jalur struktural (partai politik, pemerintahan dan negara).

Pernyataan Gus Dur tadi, selain sebagai kesaksian beliau sebagai pelaku juga terinspirasi dari kaidah fiqih Islam, yang nantinya populer di fiqih politik (fiqh siyasi) yang menyebutkan bahwa tasharruful imam ala ra’iyyah manuthun bil mashlahah—segala tindakan dan kebijakan oleh seorang pemimpin haruslah berdasarkan dan tunduk— “manut”—pada kemaslahan dan kepentingan rakyat atau pihak yang dipimpinnya, yakni ra’iyyah—dari sini pula istilah rakyat dipetik.

Dari teori politik klasik Yunani, Aristoteles juga mendefinisikan politik sebagai “usaha warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama”.

Maka, maqashid dan ‘illah atau raison d’être atau tujuan dan sebab utama dari politik adalah “memperjuangkan nasib orang banyak”—dalam kalimat Gus Dur tadi—para pemimpin, politisi harus tunduk/“manut” pada kepentingan rakyat (bukan sebaliknya) yang tujuannya untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Bila saya ditanya mengapa saya masuk politik? Saya ingin mengembalikan politik pada khittahnya, pada dasar dan habitatnya, yakni “memperjuangkan kepentingan orang banyak”.

Politik bukan intrik yang menghalalkan segala macam cara hanya untuk memperoleh kekuasaan semata. politik adalah membuat policy—kebijakan yang berdasarkan kepentingan orang banyak, baik kebijakan dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan, serta anggaran yang memastikan kepentingannya untuk rakyat.

Selama ini juga sebenarnya saya melakukan kerja-kerja politik di jalur kultural, saat saya masuk partai politik, berarti saya menyempurnakan kerja-kerja politik saya sebelumnya. Dan yang membuat saya bergairah, dengan masuk jalur struktural, maka kerja-kerja politik yang selama ini saya lakukan akan lebih efektif dan berdampak besar, misalnya bila saya diberikan kesempatan untuk membuat kebijakan.

Mengapa PSI (Partai Solidaritas Indonesia)?  

Saya menemukan jiwa saya di PSI. Dalam istilah anak-anak muda Jakarta “PSI gue banget.”

Dalam dua tahun ini saya mengamati, mempelajari dan mendekati, akhirnya saya menemukan visi dan misi perjuangan PSI sesuai dengan apa yang saya perjuangkan selama ini: melawan intoleransi dan melawan korupsi.

Saya berasal dari komunitas yang berjuang menciptakan kedamaian dan pernah merasakan pula bahaya dan dampak dari intoleransi ini.

Bagi saya, segala persoalan yang terkait dengan kebencian, kekerasan, permusuhan, terorisme, radikalisme, diskriminasi, ekstrimisme, separatisme, hingga peperangan berakar pada intoleransi. Sebabnya adalah tidak mau toleran dan tidak mau menerima perbedaan. Intoleransi yang dibiarkan akan melahirkan kebencian, kemudian permusuhan, yang rentan mematik kekerasan hingga peperangan.

Demikian pula dengan masalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Rakyat yang tidak sejahtera dalam kemiskinan, birokrasi yang tidak mengurus dan berpihak pada rakyat dan pemerintahan yang tidak bersih karena penyebab utamanya adalah korupsi.

Karena korupsi pula sebabkan kemiskinan, kebodohan, ketimpangan sosial dan ekonomi secara struktural. Baik korupsi yang terjadi dalam politik kebijakan dan anggaran.

Politisi korup tidak hanya mencuri duit rakyat tapi juga ia melakukan korupsi secara struktural, melakukan korupsi kebijakan, sehingga kebijakannya hanya berpihak pada kepentingan mereka saja, bukan pada rakyat.

Intoleransi menghancurkan bangsa, sementara korupsi menghancurkan negara.

PSI mendefinisikan politik sebagai kebajikan. “Memperjuangkan nasib orang banyak” adalah kebajikan. “Kebijakan yang tunduk pada kemaslahatan orang banyak” adalah kebajikan. “Mewujudkan kebaikan bersama” adalah kebajikan. Inilah politik sebagai kebajikan.

Saya percaya PSI adalah kumpulan politisi-politisi muda yang memperjuangkan prinsip politik sebagai kebajikan.

Maka politik menarik bagi saya selama terkait maslahat orang banyak. Politik itu baik selama di tangan politisi bajik, tapi politik akan buruk kalau jatuh dalam kekuasaan politisi busuk.

Mohon doa dan dukungan.

Sumber

Pengamat: Tak Ada Diskriminasi bagi Partai Baru Ikut Pemilu
Liputan Nasional Opini

Pengamat: Tak Ada Diskriminasi bagi Partai Baru Ikut Pemilu

Partai politik yang akan menjadi peserta Pemilihan Umum 2019 mendatang harus diperlakukan adil. Sehingga semua partai politik harus mendapat perlakuan yang sama.

“Padalah semestinya di alam demokrasi ini tidak ada diskriminasi terutama bagi partai baru untuk ikut Pemilu. Mestinya kalau verifikasi maka semua partai ikut verifikasi baik partai lama atau yang baru sehingga ada perlakuan adil,” kata pengamat politik pengamat politik Jeirry Sumampow kepada Republika.co.id, Kamis (24/8).

Dia menyampaikan itu terkait aturan verifikasi dalam pasal 173 ayat 3 UU 7/2017 tentang Pemilu. Aturan tersebut mengatur bahwa parpol lama yang pernah mengikuti verifikasi tidak perlu diverifikasi kembali.

Jeirry melihat partai politik yang telah memiliki wakil di DPR cenderung mengarahkan partainya untuk lolos pemilu sehingga tak perlu diverifikasi lagi. “Itu kesan kuat dari saya,” katanya.

Alasannya, lanjut Jeirry, partai politik di DPR khawatir tidak lolos verifikasi jika diverifikasi ulang karena dalam beberapa tahun belakangan ini komposisi kepartaian partai tertentu mengalami perubahan. “Ada partai yang berantem terus sehingga kepengurusan ganda di pusat hingga ke daerah dan yang begini tentu mengganggu internal partai sehingga partai tidak siap ikut pemilu sampai ke daerah,” kata dia.

Karena itu dia mendukung langkah sejumlah partai politik yang baru mengajukan judicial review (JC) ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Jadi saya kira gugatan itu wajar, khususnya tentang pasal di UU Pemilu bahwa partai peserta pemilu lalu atau partai di DPR sekarang itu tidak perlu diverifikasi,” ujar Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) ini.

Dia berharap MK jangan sampai diintervensi pihak lain dalam memutuskan gugatan tersebut. MK harus lebih independen dan mandiri serta profesional. “Kita tidak minta MK menuruti apa yang kita inginkan namun yang lebih penting MK tidak boleh diintervensi. MK harus mendudukkan persoalan ini dalam koridor hukum semestinya secara profesional,” katanya.\

Sumber: Republika

Kuota 30 Persen Perempuan Hanya di Tingkat Pusat Sebuah Kemunduran
Liputan Nasional Opini

Kuota 30 Persen Perempuan Hanya di Tingkat Pusat Sebuah Kemunduran

Kuota 30 persen perempuan untuk pengurus partai politik hanya di level pusat tidak sampai ke daerah (provinsi, kabupaten/kota) seperti diatur dalam pasal 173 ayat (2) huruf E UU 7/2017 tentang Pemilu merupakan kemunduran dalam demokrasi.

Demikian disampaikan Komisioner Komnas Perempuan Riri Khariroh saat dihubungi, Kamis (24/8). Bahkan menurutnya, idealnya kuota terhadap perempuan sama dengan laki-laki karena dari situlah perempuan bisa diberikan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam ikut membangun bangsa dengan aktif di partai politik.

“Dari situ kita melihat bahwa sebenarnya partai politik sejak awal tidak siap untuk melakukan kaderisasi terhadap politisi perempuan sejak dini,” ujarnya.

Dia mengakui pengalaman pada Pemilu 2014 lalu sulit bagi partai politik untuk merekrut perempuan hingga ke tingkat daerah dijadikan pengurus partai.

“Sehingga terkesan ini taktik dari partai politik lama menghilangkan kuota 30 persen perempuan di derah karena jika tidak terpenuhi kuota itu maka mereka bisa kehilangan suara di Pemilu,” ujarnya.

Padahal, dia menjelaskan, sebenarnya partai politik seharusnya mendorong perempuan semakin aktif di partai politik. Karena jika tidak peran serta perempuan dalam roda pembangunan akan semakin menurun.

Sebelumnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggugat UU Pemilu pada pasal 173 ayat 2 huruf E ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur keterwakilan perempuan.

Kuasa hukum PSI Dini Shanti Purwono mengatakan, syarat yang mewajibkan keterwakilan 30 persen perempuan hanya di kepengurusan pusat merupakan tindakan diskriminatif. Sebab, kans para ”srikandi” untuk terlibat aktif dalam kepengurusan di tingkat daerah menjadi terbatasi.

“Secara personal saya melihat itu hak PSI untuk melakukan gugatan sebab substansi tidak adanya ketewakilan itu memang akan berdampak kepada akses terhadap perempuan yang tidak diberikan hak yang sama dalam berdemokrasi ke tingkat daerah,” demikian Riri Khoriroh terkait langkah PSI mengajukan gugatan tersebut. [wah]

Sumber: Rmol.com

Mengganyang Malaysia
Blog Solidaritas Opini

Mengganyang Malaysia

Insiden bendera Merah-Putih yang terbalik dalam buku panduan Sea Games 2017 yang dibuat oleh Malaysia membuat rakyat Indonesia geram. Malaysia sendiri melalui Menporanya sudah menyatakan permintaan maafnya.

Meski pihak Malaysia sudah meminta maaf, rupanya masih banyak rakyat Indonesia yang belum terima dengan insiden tersebut. Apa yang dilakukan Malaysia membuat banyak orang menilai bahwa negeri jiran itu telah melecehkan Indonesia. Ada pula yang menilai ini upaya merendahkan martabat Indonesia sebagai bangsa.

Saya sendiri memiliki pandangan yang berbeda. Insiden bendera terbalik tidak sedikit pun bisa melecehkan Indonesia apalagi hingga merendahkan martabat Indonesia. Sebab, sebaliknya, dunia justru melihat bahwa Malaysia sebagai pihak tuan rumah tidak serius mempersiapkan buku panduan Sea Games 2017 tersebut. Justru Malaysia pantas malu karena dalam acara besar seperti ini, mereka bisa melakukan keteledoran semacam itu.

Kita tidak perlu malu atas insiden ini. Kalau melihat indeks persepsi korupsi kita yang masih buruk di antara negara-negara lain, bolehlah kita malu. Tapi, tidak dengan insiden ini. Untuk apa kita malu atas sesuatu yang tidak kita perbuat?

Lalu, sudah? Kita diam saja?

Oh, tentu tidak. Kita harus membalas Malaysia. Kita harus mengganyang Malaysia. Bukan dengan koar-koar, bukan dengan marah-marah. Kita mengganyangnya di lapangan, membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki pejuang-pejuang hebat. Ya, di Sea Games kali ini, kita harus percaya bahwa atlet-atlet kita merupakan pejuang-pejuang yang akan mengharumkan nama Indonesia dengan membawa pulang medali emas sebanyak mungkin.

Percayalah, insiden “meremehkan” seperti ini bisa menjadi motivasi sendiri bagi atlet-atlet Indonesia. Dalam olahraga, khususnya sepak bola, tidak jarang klub bola termotivasi setelah diremehkan oleh rivalnya.

Jika kalian pecinta sepak bola, tentu kalian masih ingat bahwa musim lalu, dalam el Clasico antara Real Madrid vs Barcelona, Lionel Messi berhasil mencetak gol kemenangan di menit-menit akhir. Pertandingan kali itu dilakukan di kandang Real Madrid, Santiago Bernabeu. Tak mau kehilangan momen emas, Messi melakukan selebrasi dengan membuka bajunya dan mengangkat bajunya ke arah fans Real Madrid sebagai tanda agar fans Real Madrid ingat siapa yang telah memberi mereka mimpi buruk.

Setelah selebrasi Messi yang memalukan bagi Real Madrid, klub bola asal ibukota Spanyol ini menjadi tidak terkalahkan. Bahkan Real Madrid kemudian berhasil memenangi Liga Spanyol, Liga Champions, Supercup Eropa, dan baru-baru ini membalaskan dendamnya terhadap Barcelona dalam SuperCup Spanyol.

Ronaldo, rival Messi di Madrid, melakukan selebrasi yang sama dengan Messi di kandang Barcelona, Camp Nou sebagai tanda balas dendam.

Pada musim 2012/2013, Luka Modric pernah dianggap sebagai worst signing of the season atau transfer pemain terburuk dari Spurs ke Real Madrid ketika itu. Media-media Spanyol mengejek permainannya. Tapi itu menjadi motivasi sendiri bagi pemain asal Kroasia ini. Kini, Modric menjadi pemain keempat terbaik di Eropa tahun 2016/2017 menurut UEFA.

Hal serupa juga pernah menimpa Barcelona dalam Liga Champions 2016/2017 lalu. Dalam babak 16 besar, Barcelona kalah telak 4-0 di kandang Paris Saint-Germain (PSG). Dunia sepak bola pun menganggap Barcelona tidak akan melaju ke babak selanjutnya, bahwa klub yang pernah mendominasi Eropa ini telah habis, Messi telah kehilangan momen kejayaannya, dan seterusnya.

Ketika semua orang mengejek Barcelona dan memuja PSG, dalam pertandingan kedua di kandang sendiri, Barcelona mampu mematahkan setiap komentar negatif yang ada. Klub Catalunya ini mampu memenangi pertandingan kedua secara telak dengan skor 6-1. Barcelona melaju ke babak selanjutnya. Pertandingan itu pun disebut oleh para pengamat-pengamat bola sebagai “one of the greatest comebacks ever.”

Cerita-cerita seperti ini akan terus bertambah dan tidak ada akhirnya. Namun, ini membuktikan bahwa insiden-insiden meremehkan tak selamanya buruk. Terkadang itu justru bisa menjadi suntikan motivasi bagi kita untuk berjuang lebih keras lagi.

Tak ada gunanya kita sekadar marah atau berdemo. Itu tidak akan mengubah apapun. Bukan berarti kita diam. Tapi, perjuangan kita tidak berada di kerongkongan, perjuangan kita berada di lapangan.

Berilah dukungan penuh kepada atlet-atlet yang sedang berjuang agar Indonesia menjadi juara umum Sea Games 2017. Barulah dengan itu kita mengganyang Malaysia, menunjukkan siapa kita sebenarnya. Bangsa pemenang!

Tsamara Amany mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) (mmu/mmu)

Sumber: Detikcom

Jokowi, Doa, dan Upacara
Blog Solidaritas Opini

Jokowi, Doa, dan Upacara

Memang tak seperti sebelumnya, pidato kenegaraan kali ini berbeda. Presiden Republik Indonesia tak menggunakan jas layaknya tahun-tahun sebelumnya. Presiden Jokowi menggunakan baju adat Bugis yang merupakan asal suku Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sementara itu Wakil Presiden menggunakan baju adat Jawa yang merupakan asal suku sang Presiden.

Ada pesan dari pertukaran baju adat antara keduanya. Bisa benar, bisa salah. Tapi saya melihat ini semacam simbol keragaman, bahwa seharusnya sebagai bangsa, kita satu sama lain melebur menjadi satu, melewati batas kesukuan.
Presiden Jokowi berdiri di depan podium, menceritakan keberhasilan sebagai bangsa dibawah kepemimpinannya dan tantangan yang sama-sama kita hadapi. Seusai membacakan pidato kenegaraannya, sang Presiden membungkuk hormat kepada wakil-wakil rakyat yang berada di gedung MPR ketika itu.

Seorang Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan membungkukan badannya kepada seluruh hadirin yang ada di ruangan itu. Tidak, ia tak memisahkan bungkuk hormat itu hanya kepada pendukungnya. Ia menunjukkan rasa hormat kepada semuanya tanpa terkecuali, termasuk orang-orang yang hobi menuduh dan mengucap kata-kata yang kadang terkesan menghina dirinya.

Sayang bentuk penghormatan yang demikian hebatnya itu berbalas dengan doa yang disusupi pesan politik di dalamnya. Politisi Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring mendoakan agar Presiden Jokowi gemuk karena kini terlihat semakin kurus. Tak lupa Tifatul Sembiring juga menyindir Presiden karena isu kriminalisasi ulama, garam, dan hutang yang belakangan ini sering digaungkan.

“Tanamkanlah rasa sayang di dada beliau kepada rakyat, cinta kepada umat, menghormati dan mencintai para ulama yang istiqamah. Sebab ulama itu adalah pewaris Nabi SAW. Tunjukilah beliau ya Allah agar tetap berlaku adil sebagai pemimpin negeri yang kami cintai ini. Bantulah Presiden kami ini ya Allah dalam menghadapi permasalahan bangsa yang berat ini ya Allah, di tengah-tengah persaingan dunia yang kadang kejam dan tanpa belas kasihan. Di tengah hutang yang masih bertumpuk, garam berkurang, sementara harapan rakyat sangat tinnggi untuk kemakmuran tinggi,” begitulah potongan doanya. Selengkapnya silahkan lihat di sini.

Entah apakah ini sudah menjadi semacam tradisi di dalam setiap forum pidato kenegaraan. Yang jelas, 16 Agustus 2016 lalu, tepat dalam forum yang sama, politisi Gerindra bernama Muhammad Syafii juga berdoa secara politis.

“Jauhkan kami dari pemimpin yang khianat yang hanya memberikan janji-janji palsu, harapan-harapan kosong, dan kekuasaan yang bukan untuk memajukan dan melindungi rakyat ini, tapi seakan-akan arogansi kekuatan berhadap-hadapan dengan kebutuhan rakyat.” Ya, potongan doa politisi Gerindra tersebut pada tahun 2016 lalu di hadapan Presiden dan Wakil Presiden yang ketika itu hadir. Itulah salah satu potongan doa Muhammad Syafii di hadapan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2016 lalu.

Sama seperti doa Tifatul Sembiring, doa ini juga dikritik oleh banyak pihak karena dianggap politis.

Dia, ya dia, yang dituduh otoriter itu, yang dituduh diktaktor itu, tak marah. Hanya diam. Hanya senyum. Kalau mau, ia bisa menegur panitia penyelenggara untuk memastikan yang berdoa tak mengungkit-ungkit urusan politik apalagi mayoritas anggota DPR yang juga anggota MPR itu merupakan partai politik pendukung pemerintah, tapi ia membiarkannya, tak mengintervensi. Karena itu, kejadian yang sama terulang di tahun 2017, doa lagi-lagi dipolitisasi. Tapi itulah Joko Widodo, ia menempatkan porsinya sebagai Presiden dan menghargai mitra kerjanya untuk mengatur acara tersebut sesuai keinginan mereka.

Tak perlu repot-repot ikut mengatur acara sidang tahunan yang menjadi agenda MPR tersebut. Presiden Jokowi lebih suka memastikan acara yang diselenggarakan Istana yaitu upacara peringatan 72 tahun kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 2017 meriah dan sukses.

Betul saja, upacara 17 Agustus kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kesan “angker” upacara dan Istana mendadak hilang. Pakaian adat dari Sabang sampai Merauke meramaikan upacara. Presiden seperti ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa Istana adalah rumah keberagaman dan persatuan Indonesia.

Tak pernah terbayangkan sebelumnya menteri, ketua umum partai politik, istri Kapolri, dan asisten ajudan memenangi kompetisi pakaian adat terbaik yang hadiahnya adalah sepeda. Iya, semua itu dilakukan di mimbar Istana, dikatakan dari mulut seorang Presiden, di acara resmi upacara kenegaraan 17 Agustus!

Wah, Pak Jokowi. Sungguh dirimu membuat upacara kali ini semacam perayaan yang menyenangkan. Saya jadi teringat kata-katamu ketika baru terpilih menjadi Presiden pada tahun 2014 lalu: “Politik adalah kegembiraan.”
Dua orang mantan Presiden yang pernah terlibat perselisihan politik pun bertemu. 10 tahun lamanya Presiden kelima Megawati Soekarno Putri tak menghadiri upacara 17 Agustus di Istana ketika Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin. Dua tahun terakhir, Presiden SBY memilih tidak hadir. Tapi tahun ini, angin segar dirasakan masyarakat, ketika keduanya sama-sama hadir dan bersalaman layaknya seorang pemimpin bangsa.

Upacara penurunan bendera di sore hari pun tak kalah seru. Di dekat pagar Istana, telah disediakan tempat khusus agar masyarakat umum bisa ikut menyaksikan berlangsungnya upacara tersebut. Setelah itu, yang terjadi adalah Paspampres yang kewalahan karena Presiden menyalami tamu undangan di bawah mimbar dan bahkan keluar dari pagar Istana untuk menyalami masyarakat umum yang melihatnya.

Sontak suasana menjadi histeris. Seorang ibu berpakaian putih loncat-loncat kesenangan ketika bisa berjabat tangan dengan sang Presiden. Persis seperti rockstar ya?

Kuis sepeda pun tetap ada di sore hari. Salah satu pemenangnya adalah seorang kepala suku Arfak dari Papua. Mengenakan pakaian adat khas Arfak, dirinya dengan bangga naik ke mimbar Istana menerima hadiah sepeda dari Presiden Jokowi. Semua tamu undangan bertepuk tangan. Momen yang mengharukan. Papua adalah kita.
Pak Jokowi, darimu, kami yang muda bisa banyak belajar bagaimana menjaga kerendahan hati sekuat apapun kita, menjadi sosok yang legowo meski dihina kanan dan kiri, dan menjadi seorang politisi yang tak hobi berkata tapi hobi bekerja.

Terima kasih Pak Presiden sudah membuat upacara Istana tak elitis lagi dan begitu merakyat. Semoga Bapak selalu dikaruniai kesehatan (Doa beneran, tulus, tanpa maksud politik apapun hehehe..)

Penulis Tsamara Amany
Ketua DPP PSI
Sumber: Kumparan
Kontroversi Angket KPK, Mau Sampai Kapan?
Blog Solidaritas Opini

Kontroversi Angket KPK, Mau Sampai Kapan?

Panitia Khusus Hak Angket KPK seolah tidak ada habisnya. Sejak awal, keberadaan pansus sangat mencurigakan. Berawal dari permohonan dibukanya rekaman Miryam S Haryani dalam kasus E-KTP yang tidak dituruti kemudian berakhir dengan pembentukan pansus hak angket KPK. Dalam benak publik, muncul kecurigaan kuat bahwa pansus angket berkaitan erat dengan kasus megakorupsi E-KTP yang sedang diselidiki KPK.

Langkah KPK yang tak mau membuka rekaman Miryam bisa dikatakan tepat. Jika KPK menuruti kemauan DPR untuk membuka rekaman tersebut, KPK justru akan melanggar UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menyatakan bahwa informasi publik bisa dibuka kecuali informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum dalam bidang penyelidikan dan penyidikan.

Jelas KPK akan membuka rekaman Miryam, tapi bukan kepada DPR, bukan kepada publik. Tapi, kepada pengadilan, tempat di mana rekaman tersebut diuji keabsahannya.

Entahlah, apakah ini bentuk emosi atau jengkel, seolah begitu tergesa-gesa, tapi proses terbentuknya pansus angket sendiri bermasalah. Padahal, dalam UU MD3 pasal 199 ayat 3 jelas dinyatakan bahwa hak angket harus disahkan dalam paripurna dan disetujui oleh setengah anggota DPR yang hadir. Kenyataannya dalam paripurna tersebut, palu angket diketuk oleh pimpinan DPR Fahri Hamzah ketika ruang sidang masih dihujani interupsi sebagai tanda tidak setuju yang diakhiri aksi walkout beberapa fraksi.

UU MD3 pasal 201 ayat 2 juga memerintahkan pansus angket harus terdiri atas semua unsur fraksi. “Dalam hal DPR menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR,” begitulah bunyi undang-undang tersebut.

Pansus angket sendiri tidak terdiri atas semua unsur fraksi. Beberapa partai politik seperti PKB, Demokrat, PKS, dan bahkan baru-baru ini Gerindra tidak berada dalam pansus angket KPK. Artinya, pansus angket menabrak aturan yang mereka buat sendiri demi melakukan angket terhadap KPK. Bagaimana mau memperbaiki KPK kalau aturan sendiri saja ditabrak?

Pansus Angket dinilai sebagai upaya pelemahan KPK. Mayoritas publik mendukung KPK. Ini tercermin dalam survei SMRC yang menyatakan 64,4% publik percaya pada KPK. Banyak aksi-aksi yang dibuat untuk mendukung KPK dan mendesak DPR membubarkan Pansus. Namun pansus angket terkesan tidak menggubris aspirasi publik. Justru yang terjadi adalah munculnya justifikasi-justifikasi yang mengada-ada.

Publik mulai ditakut-takuti dengan argumen bahwa KPK bisa menyadap siapapun di negeri ini. Dari hasil tabayyun dengan teman-teman di KPK, ternyata KPK tak pernah asal menyadap. Setiap penyadapan pasti dimulai dari laporan masyarakat dan harus ada bukti permulaan. Kalau penyadapan tak disertai izin pengadilan, itu sah-sah saja karena memang UU KPK tahun 2002 memberikan wewenang kepada KPK untuk melakukan penyadapan tanpa izin pengadilan.

Lagi pula, kalau selama ini penyadapan KPK tidak sah, sudah pasti majelis hakim akan menolak bukti-bukti hasil sadapan KPK di persidangan. Nyatanya, bukti berupa hasil sadapan tersebut diterima oleh majelis hakim dan dijadikan salah satu dasar mengambil keputusan atau memvonis terdakwa kasus-kasus korupsi.

Kemudian muncul tuduhan bahwa majelis hakim takut mengambil keputusan yang berseberangan dengan KPK karena mereka diancam dan ditekan oleh kelompok tertentu yang berada di tubuh KPK. Sungguh ini tuduhan keji tanpa dasar bukan hanya kepada KPK, tapi kepada majelis hakim yang terhormat. Apakah lama-lama para hakim kasus korupsi juga akan diangket oleh DPR hanya karena keputusannya didasari oleh bukti-bukti yang disajikan KPK?

Ada pula argumen bahwa angket adalah upaya memperkuat KPK dan membersihkan KPK dari oknum-oknum yang ada di dalamnya. Sayang sekali, argumen ini dipatahkan oleh pansus angket sendiri yang memilih untuk mengunjungi para koruptor di lapas Sukamiskin. Ketika banyak orang menjadi korban akibat korupsi, pansus malah sibuk kunjungi koruptor yang dengan teganya memakan uang haram itu. Di mana sensitivitas wakil rakyat kita yang tergabung dalam pansus tersebut?

Terjadi pembentukan opini bahwa KPK lembaga superbody yang tak bisa disentuh, maka sudah seharusnya DPR sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan melakukan pengecekan atas kinerja KPK selama ini. Ini logika yang jelas salah. Mekanisme pembuktian KPK tidak berada di dalam “ruang sidang” DPR; pembuktian terjadi di pengadilan.

Jika merasa bukti KPK tidak kuat dalam mentersangkakan seseorang, ajukan praperadilan. Di sini dua alat bukti KPK akan diuji apakah sudah sesuai dan pantas untuk mentersangkakan seseorang. Jika praperadilan menyatakan bahwa dua alat bukti itu sah, langkah selanjutnya adalah membuktikannya di pengadilan apakah seseorang bersalah atau tidak.

Sekali lagi, sah atau tidaknya bukti-bukti itu ditentukan oleh pengadilan, bukan oleh DPR. Dan, karena ada mekanisme yang jelas dalam pengadilan yang bisa membatalkan bukti-bukti KPK yang dirasa tidak memenuhi syarat untuk menjadikan seseorang tersangka, maka pandangan bahwa KPK lembaga superbody tidak beralasan sama sekali.

Saya pikir dengan ditetapkannya Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka megakorupsi kasus E-KTP, Pansus akan bubar karena menyadari bahwa ada nuansa konflik kepentingan ketika orang-orang yang ditengarai terlibat megakorupsi ini juga ikut memeriksa KPK.

Ternyata itu tak terjadi. Sebaliknya, tuduhan-tuduhan terhadap KPK tetap mengalir tanpa henti. Pansus Angket ngotot berjalan terus ketika status KPK sendiri sebagai lembaga independen masih belum jelas bisa diangket atau tidak.

Paling tidak, Pansus Angket seharusnya menahan diri dulu. Uji materi tentang KPK sebagai objek hak angket sedang berlangsung. Tunggulah putusan Mahkamah Konstitusi untuk memastikan apakah DPR bisa mengajukan hak angket terhadap lembaga yang menurut undang-undang bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.

Fakta bahwa partai politik pendukung pemerintah seperti PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PAN, dan PPP getol mendukung hak angket juga amat menyedihkan. Presiden Jokowi memiliki komitmen yang jelas terhadap pemberantasan korupsi. Apalagi di era kepemimpinan Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur besar-besaran dilakukan. Untuk menjamin setiap rupiah yang keluar dari negara betul-betul kembali ke rakyat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, Presiden tentu saja membutuhkan KPK.

Seharusnya partai politik pendukung pemerintah bisa membaca sikap antikorupsi yang diperjuangkan Presiden Jokowi, jangan justru menyulitkan posisi Presiden di tengah tugas besar yang sedang dikerjakannya.

Entahlah. Mungkin tak akan ada yang berubah. Keributan tentang Pansus Angket nampaknya terus bergulir. Sementara itu, seorang pria pejuang antikorupsi terancam kehilangan penglihatannya karena memperjuangkan nilai yang ia yakini. Mau sampai kapan ini dilanjutkan?

Tsamara Amany mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

(mmu/mmu)

Sumber: Detikcom

Politik Kita di Tengah “Tsamaraisasi Milenial”
Blog Solidaritas Opini

Politik Kita di Tengah “Tsamaraisasi Milenial”

Politik kita akhir-akhir ini diramaikan oleh perbincangan tentang kemunculan anak muda berbakat yang bergelut sebagai politisi. Ia adalah Tsamara Amany, mahasiswi semester 6 yang sudah aktif sebagai fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Nama Tsamara semakin melambung setalah debatnya dengan politisi senior Fahri Hamzah di media sosial maupun layar kaca.

Lepas dari pro dan kontra serta substansi kualitasnya, sosok Tsamara yang menyita publik patut dijadikan bahan pembelajaran bagi kaum muda.

Anak muda umumnya apatis bahkan menganggap politik adalah dunia nista. Namun, Tsamara lepas dari motivasinya mantap terjun dan aktif ke dunia politik, meski usinya terbilang masih belia. Bagi partai politik, fenomena ini dapat menjadi pelecut guna semakin berinovasi menggaet anak muda.

Masa depan demokrasi berada di pundak kaum muda. Klasifikasi generasi kekinian mengenal ada tiga pembagian, yaitu Generasi X (1965-1976), Generasi Y (1977-1997), dan Generasi Z (1998-sekarang) [Tapscott, 2009]. Generasi Z ini dikenal pula sebagai generasi milineal. Sejak dini, pendidikan politik dan penguatan partisipasi penting manyasar kalangan ini.

Pemilih Muda

Tingkat partisipasi pemilih muda cukup menentukan peta politik. Komisi Pemilihan Umum (2016) menyatakan bahwa pemilih mula terus meningkat partisipasinya. Pemilu 2004 sekitar 24 juta, Pemilu 2009 sekitar 36 juta, dan saat Pemilu 2014 mencapai 53 juta dari 186 juta pemilih. Artinya, sekitar 30 persen dari total pemilih yang berusia 17-27 tahun.

Perilaku pemilih muda umumnya cenderung rasional (Luthfie, 2015). Kaum muda memiliki kemampuan mengakses beragam media untuk mendapat informasi. Era demokrasi kekinian sering disebut sebagai Demokrasi 2.0, yaitu demokrasi yang digerakkan oleh generasi internet. Kebutuhan politik meniscayakan pendekatan melalui media sosial dan dunia maya guna memberikan pendidikan politik bagi kaum muda.

Fenomena ini, menurut Kaczmarczyk (2010), ditandai oleh adanya empat faktor penting. Pertama, tren global dalam mempraktikkan model demokrasi partisipatoris. Kedua, komunikasi politik interaktif. Ketiga, konflik seringkali dimediasi penggunaan informasi berbasis teknologi komunikasi. Keempat, transformasi politik yang terhubung ke internet dan memberi akses pada informasi yang sifatnya personal.

Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Pusat Kajian Komunikasi Universitas Indonesia (UI) menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia pada tahun 2015 menembus angka 88,1 juta. Dari total jumlah tersebut, 49% di antaranya dikuasai oleh Generasi Y dan Z.

Generasi Y dan Z, di samping rasional, cepat memutuskan dan berorientasi hasil juga dicirikan dengan pilihan artifisial dan pola pikir “setengah matang”. Konsekuensinya, pihak yang ingin menggaet mesti memahami karakter dan bagaimana merespons komunikasi politik generasi ini (Heryanto, 2016).

Eksistensi generasi milineal merupakan peluang politik yang mesti dioptimalikan, baik oleh partai politik, penyelenggara pemilu, dan lainnya. Fenomena yang menjadi tantangan adalah apatisme politik kaum muda. Penelitian Suyanto (2016) menyebutkan bahwa 84,65 persen responden kaum muda tidak tertarik terjun ke dunia politik. Bahkan 73,24 persen tidak mengenal kepala daerahnya dan 70 persen tidak peduli dengan kepala daerahnya.

Pendidikan politik terhadap kalangan ini mesti digencarkan dengan strategi kekinian sesuai karakter yang membuatnya nyaman dan bersimpati. Pemilih pemula merupakan lumbung suara potensial sekaligus aset regenerasi politik.

Akselerasi Partisipasi

Kuantitas generasi milineal menjadi peluang menjanjikan seiring hadirnya fenomena bonus demografi. Proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035 menguatkan bahwa bonus demografi akan berlanjut, jendela peluang melebar, dan angka ketergantungan 47 per 100 pekerja.

Lembaga Demografi FEUI (2014) memprediksikan bonus demografi masih tetap berpotensi membuka peluang pemanfaatan. Salah satunya untuk kepentingan demokrasi. Kunci pemanfaatannya tergantung pada kemampuan akselerasi terhadap partisipasi generasi ini.

Pihak yang paling berkepentingan adalah partai politik atau politisi dan penyelenggara pemilu. Partai politik dan politisi secara pragmatis membutuhkan generasi milineal sebagai lumbung suara sekaligus secara ideologis membutuhkan regenerasi. Sedangkan penyelenggara pemilu membutuhkan guna meningkatkan partisipasi politik sebagai salah satu ukuran kinerjanya.

Partai politik dan politisi bertanggung jawab melakukan rekrutmen dan pendidikan politik terhadap generasi muda. Generasi ini unik dan masih awam terkait politik. Pendekatan khas dan ekstra penting dilakukan guna menggaetnya. Pemilihan kegiatan yang gaul dan sesuai selera anak muda menjadi keniscayaan. Media sosial dan basis dunia maya juga mesti dioptimalkan.

Wadah anak muda dalam berpolitik harus disediakan dan dibuka ruang partisipasinya. Misalnya melalui sayap politik atau bidang kepemudaan dalam struktur politik. Kepercayaan lebih terhadap politisi muda, seperti dalam penunjukan calon legislatif atau calon kepala daerah, dapat menjadi pembuktian keberpihakan partai politik terhadap kaum muda. Isu-isu kepemudaan dan kekinian penting pula menjadi sorotan dan perjuangan di legislatif dan pemerintahan.

Selanjutnya penyelenggara pemilu (KPU) di segala tingkat, termasuk Badan Pengawas Pemilu, mesti menyasar anak muda guna memenuhi target partisipasi di setiap hajatan demokrasi. Sosialisasi politik dan kepemiluan penting digencarkan melalui sekolah, organisasi kepemudaan, dan lainnya. Media sosial dan internet mesti dijadikan senjata virtual dalam menjangkau generasi ini.

Generasi milineal sebaiknya tidak sekadar ditargetkan menjadi obyek melainkan subyek politik. Kehadirannya penting terus diperhatikan tidak sekadar menjelang atau saat pesta demokrasi. Idealisme anak muda dibutuhkan guna membangun iklim demokrasi yang progresif, bertanggung jawab, dan berkualitas.

Apatisme politik kaum muda harus dikikis dengan pendekatan intensif dan pembuktian di lapangan. Generasi milineal adalah kunci regenerasi politik dan penentu kualitas demokrasi Indonesia ke depan. Optimalisasi demokrasi ramah generasi milineal merupakan keharusan bagi penyelenggara maupun kontestan politik ke depan. Dalam konteks ini, “Tsamaraisasi milenial” lewat partisipasi politik menjadi keniscayaan.

Sumber: GEOTIMES

Tsamara Amany, Perempuan dalam Ruang Politik
Blog Solidaritas Opini

Tsamara Amany, Perempuan dalam Ruang Politik

Belakangan ini dalam panggung perpolitikan Indonesia muncul sosok perempuan muda yang bagi saya dia representasi generasi milenial. Perempuan itu bernama Tsamara Amany yang sekaligus menjabat sebagai ketua partai anak muda PSI (Partai Solidaritas Indonesia).

Mahasiswi Paramadina ini menjadi perbincangan hangat setelah keberaniannya mendebat cuitan twitter wakil ketua DPR Fahri Hamzah yang viral dengan hashtag #TanyaPakFahri.

Tak lama kemudian perdebatan keduanya berlanjut dalam acara di salah satu stasiun televisi dimana Tsamara dan Fahri Hamzah menjadi nara sumber.

Ini adalah tantangan untuk Tsamara dalam menghadapi Fahri Hamzah yang selama ini argumennya selalu berseberangan dengan dirinya sekaligus menjadi pembuktian bahwa perempuan juga mampu berpolitik.

Setelah aksi debat di televisi, kiprah Tsamara dalam kancah politik semakin mendapat perhatian, namanya pun semakin di kenal publik. Menanggapi aksinya tersebut banyak pihak yang memuji dan mengapresiasi keberanian Tsamara terkait kritik terhadap pernyataan Fahri Hamzah. Namun tak sedikit pula netizen yang nyinyir dan meremehkan sikap Tsamara yang sangat vocal membela Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ironisnya komentar nyinyir tersebut berangkat dari alasan karena Tsamara dianggap masih berusia muda, polos, dan bergender perempuan. Sebagian menuding bahwa Tsamara hanya mencari sensasi, ia dianggap masih bau kencur, tak sedikit pula yang menuduh bahwa Tsamara hanya dibayar oleh pihak tertentu demi kepentingan politik. Ragam komentar sinis ini saya baca sendiri di kolom komentar akun facebook Tsamara Amany.

Media sosial adalah ruang publik dimana semua orang berhak untuk berkomentar, semua orang berhak menuliskan pikirannya, termasuk Tsamara juga berhak untuk membela dirinya.

Dalam budaya patriarki, perempuan memang rentan mendapat komentar bernada seksis dan misoginis. Begitu juga dengan apa yang terjadi pada diri Tsamara Amany, akun facebook miliknya dibanjiri komentar seksis misoginis, antara lain:

“Untung Tsamara wajahnya cantik.”

“Dia kan cuma cewek, polos, ga cocok masuk politik.”

“Tsamara kamu cocoknya jadi pemain sinetron aja.”

Tsamara dibenci karena ketubuhannya. Dalam konteks ini, sebagai perempuan, ia tidak dianggap cukup pintar, dia dinilai berdasarkan paras dan penampilan saja. Kecerdasan dan intelektual yang dimiliki perempuan sama sekali tidak diakui.

Lain hari saya juga membaca komentar sarkasme yang mampir di akun Tsamara dengan meminjam tafsir agama

“Tsamara pakai jilbab saja ga becus.”

Ada juga komentar yang berbunyi “Banyak wanita masuk neraka, satu hari buka aurat….40 hari ibadahnya ditolak.”

Yang entah logika berpikir seperti ini berangkat dari mana saya juga tidak paham. Disini misoginisme dan seksisme terus menerus dimunculkan dan diproduksi untuk membenci perempuan.

Bentuk-bentuk patriarki seperti ini selain menempatkan kuasa penuh pada laki-laki untuk mengontrol perempuan, ia juga menjadi corong lahirnya misoginis dan seksisme.

Untuk melawan dan menghentikan tindakan tersebut, sekali waktu saya pernah mendebat komentar seksis misoginis di kolom komentar akun Tsamara, tapi saya pikir itu percuma saja saya lakukan karena hanya menghasilkan debat kusir yang tidak produktif. Membangun opini jauh lebih efektif dan bermanfaat untuk membungkam praktik seksis misoginis yang terjadi di media sosial.

Budaya patriarki yang terus menerus memproduksi kekuasaannya di setiap sisi kehidupan terutama di panggung politik membuat perempuan yang terjun ke politik memiliki kerentanan untuk menjadi obyek seksisme. Berbeda dengan laki-laki, saya hampir tak pernah mendengar ada komentar bernada seksis untuk laki-laki yang terjun ke dunia politik. Hal ini terjadi karena masyarakat masih berpikir bahwa politik adalah ruang laki-laki !

Negara ini menganut sistem budaya patriarki dimana hampir semua keputusan dan kebijakan bersifat maskulin. Patriarki menempatkan perempuan sebagai gender kedua, disitu tidak ada keberpihakan pada perempuan. Pilihan Tsamara Amany terjun berpolitik tentunya membawa harapan baru untuk mewujudkan representasi suara perempuan dalam panggung politik yang selama ini masih jauh dari yang diharapkan.

Disini saya sedang tidak menempatkan diri di posisi membela Tsamara Amany, dan tidak ingin membahas pandangan-pandangan politik Tsamara. Tetapi sebagai perempuan tentu saya punya sikap untuk mengapresiasi perjuangan dan pilihan Tsamara untuk terjun ke dunia politik.

Sebagai salah satu dari generasi milenial, Tsamara tentu memiliki pemikiran kritis dan potensi yang sama dengan laki-laki. Sebelum bergabung dalam PSI, Tsamara sudah membuktikan dan menngawali perjuanganya dengan membentuk wadah Perempuan Politik sebagai sarana edukasi, ajakan dan seruan akan pentingnya pendidikan politik bagi perempuan.

Pesan saya untuk Tsamara Amany, teruslah merawat dan menjaga pikiran-pikiran kritis karena dunia politik yang oleh sebagian orang dipandang kotor, penuh sandiwara dan kemunafikan bisa saja membuatmu haus akan kekuasaan kelak. Kekuasaan bukan menjadi tujuan akhir sebuah politik, dan merawat pengetahuan dan mendidik kaum perempuan agar melek dan sadar politik jauh lebih penting.

Menempatkan perempuan sebagai garda terdepan dalam politik mutlak dilakukan, sebab politik tanpa perempuan maka demokrasi juga tidak akan tercapai. Majulah perempuan Indonesia karena politik bukan hanya ruang laki-laki, tapi politik  juga ruang milik perempuan !

(Foto: Kumparan.com)

*N.Irnawati- www.Konde.co

*N. Irnawati, Lulusan Pascasarjana Universitas Gajah mada (UGM) dan pernah bekerja sebagai peneliti. Saat ini tinggal di Solo, menyukai issue perempuan dan tidak suka jika tubuhnya didikte karena tubuhnya sepenuhnya adalah otoritas miliknya sendiri.

Sumber: konde.co

Mau Bagaimana Gerakan Generasi Milenial Indonesia?
Blog Solidaritas Koran Solidaritas Opini

Mau Bagaimana Gerakan Generasi Milenial Indonesia?

Opini Koran Solidaritas Edisi 11, 2017

Belakangan ini kita sering menyaksikan bagaimana kebiasaan sosial anak-anak muda lewat sosial media begitu nyata. Kita pun melihat terjadinya perubahan. Banyak gerakan sosial berupa aksi-aksi lokal menonjol di kalangan anak muda. Kebiasaan kolektif mereka tersusun dari kebiasaan-kebiasaan individu mengelompok meski seperti tak beraturan. Generasi terkini menggunakan internet dan media sosial untuk gerakan–gerakan itu.

Beberapa contoh terlihat dari aksi-aksi penggalangan bantuan ala anak muda yang digerakkan lewat gadget, seperti donasi untuk orang-orang yang membutuhkan karena faktor ekonomi atau keterbatasan mental dan fisik. Bukan hanya bantuan semacam sedekah rombongan, gerakan membangun kesadaran publik juga muncul beriringan, seperti ada komunitas “Daripada Ngemis”, gerakan ini mengajak netizen yang banyak bergerak di sosial media Instagram untuk membeli produk/jasa dari siapa pun yang tertangkap kamera dan di upload. Banyak sekali aksi sosial semacam itu, ada pula komunitas mengajar dan traveling yang aktif lewat akun @1000_guru. Inilah gejala sosial baru di Indonesia, gerakan kolektif kaum muda yang bersifat lokal tapi ada di mana-mana.

Gerakan sosial kekinian, layak disematkan pada aktivitas generasi milenial ini. Gerakan sosial itu bisa saja menjelma jadi beragam bentuk, termasuk dalam kehidupan politik. Sudah nampak terlihat oleh kita saat seorang anak muda di Hongkong mampu memimpin sebuah aksi dengan simpati yang besar. Tak mustahil, gerakan sosial anak muda milienal Indonesia akan muncul menyeruak, cepat, lebih masif dan mengagetkan banyak pihak. Dapat dikatakan demikian karena faktor pendukungnya sudah tersedia seperti jaringan internet dan sosial media sangat cepat menjangkau kemana saja, gerakan yang menyulut  emosi dan simpati kemanusiaan akan cepat menyebar menjadi viral.

Jika anak muda Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan mempunyai isu soal kemerdekaan sebuah bangsa, lalu pada masa sebelum tumbangnya orde baru mempunyai isu besar perubahan atas tirani Soeharto. Maka saat ini kesadaran generasi milenial sesungguhnya sadar jika ada kondisi yang tidak nyaman.  Ketidaknyaman generasi pada fakta adanya korupsi, ketimpangan, intoleransi, hingga masalah ekonomi, menjadi nyata dalam beragam ekspresi.

Kalau ada yang bilang anak muda sekarang tidak sama daya kritisnya dengan anak muda zaman dulu, bisa dipastikan yang bilang begitu adalah orang yang kurang gaul dalam dunia kekinian, dunia para generasi milenial.

Anak muda saat ini lebih baik gizinya, bro! Lebih kritis, lebih canggih, bahkan bisa bertindak di luar kebiasaan. Lihat saja ketika ada kasus merusak kamera pewarta TV, berbondong-bondong kritik muncul, bahkan lebih dari sekedar kritik. Namun, pada kasus intoleransi, apakah semua teriak? Pada kasus korupsi besar semacam E-KTP kok diam?

Kini semua mudah diakses, kejadian-kejadian penting di negeri ini cepat didapat, generasi muda sekarang nyaris tanpa sekat soal informasi. Orang-orang di Jakarta belum tentu lebih duluan mengakses berita soal operasi tangkap tangan oleh KPK. Sekarang, persoalan informasi hanya soal siapa yang duluan mencari tahu. Nah, generasi milenial bukan diam tanpa makna, mereka sesungguhnya tahu atas yang sedang terjadi, mereka diam bisa jadi jengah dengan situasi seperti itu.

Kita dapat melihat denyut protes-protes kecil  kalangan muda Indonesia, hal itu sesungguhnya protes besar mereka pada sistem dan kondisi yang sedang berjalan. Kesadaran kolektif sesungguhnya akan berproses dan menemukan bentuknya dikalangan anak muda Indonesia.  Namun, jika tidak ada yang mempersatukan mustahil menjelma menjadi perjuangan kebajikan yang manis buahnya.

Menjadi  pertanyaan sekarang, gerakan apa yang akan muncul dari kaum muda Indonesia? Apakah PSI mampu menjadi penghubung atau bahkan katalisator sehingga gerakan generasi milenial Indonesia menjadi lebih progresif. Ayo, mau bagaimana gerakan generasi milenial Indonesia?

Oleh Rano Rahman

Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah PSI Kalimantan Tengah

Galeri PSI

Datuk Karni, Tsamara, dan Asmara
Blog Solidaritas Opini

Datuk Karni, Tsamara, dan Asmara

Datuk Karni, begitulah pengamat komunikasi dan penggagas Republik Mimpi, Effendi Gazali memanggil Karni Ilyas, Presiden Indonesian Lawyer Club (ILC). Datuk Karni pernah salah menyebut nama Tsamara. Barangkali karena sudah cukup gaek, Datuk Karni menyebut Tsamara dengan sebutan Asmara, “Keseleo lidahnya”. Kalau tidak percaya, dan ingin tahu siapa itu Tsamara, coba perhatikan video ini.

Gara-gara Datuk Karni keseleo lidahnya, tiba-tiba dalam benak saya langsung melintas pertanyaan, apakah ada hubungan atau persamaan makna antara kata Tsamara dan Asmara? Jika penelusuran yang saya temui pada Datuk Google ini betul-betul tepat dan tidak hoax, Tsamara itu dalam Bahasa Arab artinya buah hati.

Sedangkan kata Asmara pada Kamus Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional terbitan Balai Pustaka, makna asmara adalah perasaan senang kepada lain jenis (kelamin); (rasa) cinta: hatinya gundah karena dilanda asmara.

Ternyata, cukup kuat ikatan kata Tsamara dan kata Asmara. Tsamara itu buah hati. Buah hati itu namanya cinta. Asmara itu artinya rasa cinta. Begitu indah nama Tsamara, dan keseleo lidah Datuk Karni maknanya luar biasa. Sepertinya Datuk Karni sengaja. Bisa saja.

Namun, kita simpan dulu tentang Datuk Karni. Khusus Datuk Karni dalam tulisan selanjutnya akan dibahas; dibahas suara seraknya, gaya bicaranya, kutipan-kutipan yang dikutip setiap sesi ILC, dan lain sebagainya.

Tsamara Amany, disebut-sebut sebagai ikon politik milenial. Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini makin dikenal karena keberanian politiknya “melawan” Fahri Hamzah di Twitter dan debat terbuka, sayangnya saat itu Fahri tidak jadi datang. Tsamara juga pernah menulis tentang sesat pikir Fahri Hamzah.

Artinya, secara logik politik saya, bukan karena Fahri Hamzah-nya Tsamara makin dikenal, tapi karena keberanian politik Tsamara. Di era milenial ini dialektika politik Indonesia memang sudah antah-berantah. Politisi lama gayanya mentang-mentang, katanya segudang pengalaman, lagaknya kayak paling benar saja. Padahal kebenaran politik itu bisa berada di mana saja dan bisa ada sama siapa saja; lama atau baru, tua atau muda.

Karena itu, harapan untuk Tsamara, semoga sesuai dengan namanya, menjadi buah hati politik Indonesia. Serta cintanya kepada rakyat Indonesia nyata adanya. Semoga dengan keberanian, keyakinan, intelektualitas, dan gerakan kebajikan politiknya, Tsamara meraih cita-citanya. Tsamara Amany, dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta. Insya Allah. Amin ya Allah.

Sumber: GEOTIMES