Menghentikan Amplop Coklat di DPR
Opini

Menghentikan Amplop Coklat di DPR

Oleh Grace Natalie

Kompas edisi 11 Oktober 2018 menurunkan laporan menarik mengenai para anggota DPR yang disebut sebagai para ”pengumpul amplop coklat”.

Yang dimaksudkan dengan istilah itu adalah para anggota DPR yang rajin mengumpulkan uang kunjungan kerja, reses, perjalanan dinas, sosialisasi empat pilar MPR, dan tunjangan kedewanan untuk menambah pemasukan mereka. Diperkirakan, melalui penghematan dari berbagai dana itu, seorang anggota DPR bisa memperoleh tambahan pemasukan Rp 2 miliar per tahun.

Di satu sisi, perilaku semacam ini tampak normal saja. Mereka yang membela praktik semacam ini akan berargumen: tambahan pemasukan miliaran rupiah ini adalah wajar karena itu adalah buah dari pola kerja hemat yang dijalankan sang anggota DPR.

Manipulasi biaya

Namun, pembaca perlu memahami apa yang sesungguhnya terjadi. Pertama-tama, praktik ini tidak hanya dilakukan menjelang kampanye pemilu. Praktik ini dilakukan di sepanjang masa kerja si anggota parlemen. Bisa dikatakan, tumpukan amplop coklat itu adalah salah satu sumber utama penghasilan anggota DPR yang jauh melampaui gaji pokok plus tunjangannya.

Kedua, yang terjadi bukanlah penghematan pengeluaran, melainkan pemerolehan dana yang bukan haknya. Barangkali tidak dapat dikatakan ”mencuri”. Namun, dalam banyak kasus, anggota DPR memperoleh dana atas apa yang sebenarnya tidak dia lakukan dan seharusnya dipertanggungjawabkan kepada publik.

Apa yang terjadi sangat sederhana. Jika seorang anggota parlemen melakukan kunjungan kerja atau perjalanan dinas, baik ke dalam maupun ke luar negeri, dia akan dibekali biaya perjalanan yang mencakup biaya transportasi, biaya akomodasi, dan biaya harian. Masalahnya, biaya perjalanan yang diperoleh di awal itu (dalam bentuk lumsum) hampir-hampir tidak perlu dipertanggungjawabkan.

Itu terjadi karena sistem pembiayaan di DPR merujuk pada PP No 61/1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPR, yang menyatakan bahwa dalam pertangungjawaban perjalanan, anggota DPR hanya perlu melampirkan  surat perintah perjalanan dinas atas nama bersangkutan serta kuitansi/tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas atas nama yang bersangkutan.

Implikasinya bisa sangat serius. Anggota DPR bisa saja hanya melakukan kunjungan kerja dua hari, tetapi memperoleh biaya perjalanan lima hari; atau membeli tiket ekonomi dengan harga diskon, tetapi dibiayai dengan tiket bisnis; atau menginap di rumah kerabat, tetapi tetap memperoleh biaya penginapan di hotel bintang lima.

Dalam perjalanan ke luar negeri, wakil rakyat kita bisa saja menggunakan tiket ekonomi, tetapi dibiayai dengan harga tiket eksekutif. Dalam kasus perjalanan ke Washington, selisih tiket perjalanan pergi pulang mencapai 11.220 dollar AS (Rp 157 juta).

Saya tak ingin mengatakan semua anggota DPR manipulatif. Namun, yang pasti, sistem pertanggungjawaban itu memberi peluang sangat besar bagi terjadinya praktik curang semacam itu.

Jawaban terhadap persoalan itu sebenarnya sederhana. Menteri Keuangan sebenarnya sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 (PMK 113/2012) tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Dalam PMK itu ditetapkan, pertanggungjawaban biaya perjalanan harus berdasarkan biaya riil dan harus disertai tiket pesawat, boarding pass, airport tax, bukti pembayaran moda transportasi lainnya, daftar pengeluaran riil, bukti sewa kendaraan, bukti pembayaran hotel, dan lainnya. Ditetapkan pula bahwa jika ada kelebihan, biaya perjalanan harus dikembalikan ke kas negara.

Masalahnya, DPR menolak menerapkan PMK No 113/2012 dan tetap menggunakan PP No 61/1990. Dengan sistem pertanggungjawaban semacam ini, bisa dipahami kalau Badan Pemeriksa Keuangan pada 2016 mengumumkan temuan bahwa kunjungan kerja fiktif anggota Dewan pada 2016 mencapai Rp 945 miliar.

Reses

Kebocoran atau pemborosan lain bisa ditemukan dalam dana reses. Tujuan ideal reses adalah menjaring dan menampung aspirasi serta melaksanakan fungsi pengawasan. Setiap anggota DPR memiliki hak reses lima kali setahun plus enam kali kunjungan kerja daerah pemilihan (dapil).

Masalahnya, tak ada mekanisme dalam DPR yang menjadikan publik bisa tahu apakah anggota DPR benar-benar menjalankan kunjungan ke dapil dan bertemu konstituen di masa reses dan kunjunga kerja dapil atau berada di tempat lain di masa reses. Pertanggungjawaban diserahkan kepada fraksi masing-masing.

Dana reses diberikan secara ”gelondongan” dalam jumlah sangat besar. Besarannya naik terus dari tahun ke tahun. Pada 2012, setiap anggota DPR menerima jatah anggaran reses Rp 963 juta per tahun, dan tahun-tahun berikutnya naik signifikan: Rp 1,2 miliar (2013); Rp 1,77 miliar (2014); Rp 2,21 miliar (2015).

Jawaban terhadap persoalan ini juga sederhana. Yang diperlukan hanyalah kewajiban bagi setiap anggota DPR melaporkan perjalanan dan anggaran reses kepada publik. Dengan begitu, publik bisa tahu kapan anggota DPR melakukan kunjungan, berapa lama, apa yang dia lakukan dari hari ke hari. Itu sama sekali tidak sulit untuk dilakukan.

Harus dihentikan

Dalam pandangan saya, praktik pengerukan keuntungan semacam ini tak boleh lagi diteruskan. PP No 61/90 harus direvisi dan pola pertanggungjawaban dana reses harus diubah. Penghasilan seorang anggota DPR yang diperoleh dari gaji pokok dan berbagai tunjangannya sudah relatif besar, sekitar Rp 51 juta per bulan.

Ini pun masih ditambah gaji ke-13, asuransi kesehatan, honor asisten, fasilitas kredit mobil, dan anggaran pemeliharaan rumah. Bahkan, kalau mereka sudah berhenti menjadi anggota DPR, mereka masih memperoleh pensiun seumur hidup.

Kalau tak diubah, pemborosan uang negara akan terus terjadi dan para anggota DPR akan terdorong untuk memperbanyak perjalanan dan kunjungan kerja untuk keuntungan pribadi. Akibatnya, para anggota DPR berpotensi mengabaikan kewajibannya melahirkan undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, dan merancang anggaran.

Kerugian negara tak main-main. Kalau temuan BPK benar, kerugian dari kunjungan kerja saja mencapai hampir Rp 1 triliun per tahun. Belum yang lain-lain.

Saya ingat, di era Orde Baru, anggota DPR memiliki prinsip 5-D: datang, duduk, dengar, diam, dan duit. Kini duit tidak akan datang kalau hanya diam. Sekarang duit akan datang kalau anggota parlemen mengada-ada melakukan perjalanan.

 

**Terbit pertama kali di KOMPAS, 22 Oktober 2018

Evil Winter, Trade War, dan Nurani Jokowi
Blog Solidaritas Opini

Evil Winter, Trade War, dan Nurani Jokowi

Oleh Rizal Calvary Marimbo

Akhir pekan lalu. Kawan presenter TvOne. Sofyan dan Kamaratih menantang saya. Keduanya memberi tugas berat. Siapa the evil winter yang dimaksud Presiden Jokowi? Evil winter adalah musuh bersama. The real enemy. Musuh sesungguhnya dari para jagoan (Great House/Family) yang sedang bertikai. Dengan kata lain, kepada para pemimpin negara-negara maju dan negara besar, Jokowi mengingatkan agar jangan sampai salah memilih musuh. Pihak yang semestinya menjadi teman, eh kita malah jadikannya sebagai musuh. Tenaga habis percuma untuk menekuk kawan sendiri.

Amerika Serikat (AS) misalnya. Habis-habisan menggempur China (Tiongkok). AS mengenakan bea masuk terhadap 6.000 produk impor Cina bernilai US$ 200 miliar atau hampir Rp 3.000 triliun. Belum juga China membalas, AS sudah mengancam dengan gempuran berikut. AS akan menerapkan bea masuk produk impor Cina senilai US$ 267 miliar atau hampir Rp 4.000 triliun. Nyaris semua impor Cina ke AS terancam dikenai bea masuk.

Tiongkok tidak diam. Negara Tirai Bambu itu menerapkan bea masuk terhadap produk AS senilai US$ 50 miliar. Tidak tanggung-tanggung. Produk-produk AS yang disasar berkaitan dengan sektor pertanian. Yang merupakan basis pemilih konservatif Presiden Trump. Tak berhenti di situ. China juga merancang senjata berikut. Negara ini akan menerapkan bea masuk tambahan ke produk AS senilai US$ 60 miliar.

Pertarungan kian berasap. Digelarlah pertemuan tingkat tinggi pada Mei lalu. Toh keduanya bertemu tanpa jalan keluar. Tak ada kata sepakat. Keduanya malah sepakat untuk melanjutkan pertikaian. Pertikaian merebut iron throne. Siapa yang paling berpeluang menang dalam perang dagang dan berhasil menggenggam iron throne? Semakin tidak jelas.

Satu-satunya yang jelas adalah ancaman datangnya evil winter dari utara. Sosok yang semestinya diperangi bersama-sama itu. Evil winter adalah terganggunya pertumbuhan ekonomi dunia. Negara-negara, sama-sama mengalami penurunan permintaan. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global di level 3,7%. Mata uang sejumlah negara-negara berkembang anjlok berjamaah. Daya serap negara-negara ini atas barang-barang impor Tiongkok dan AS juga menurun. IMF bahkan memperingatkan dunia (termasuk AS dan Tiongkok). Bahwa dunia akan “lebih miskin dan berbahaya” dari sebelumnya.

Maka sebelum kedua negara besar dan seisi dunia ini tenggelam bersama, Presiden Jokowi lebih dulu mengirim peringatan. Evil winter tahun ini dan tahun depan bisa lebih berbahaya. Dibandingkan krisis-krisis sebelumnya. “Saya ingin menegaskan bahwa saat ini kita masuk pada “Season Terakhir” dari pertarungan ekspansi ekonomi global yang penuh rivalitas dan persaingan. Bisa jadi situasinya lebih genting dibanding krisis finansial global sepuluh tahun yang lalu,” ucap Presiden.

Sebelum saya tutup. Ada yang lebih menarik. Jokowi mengingatkan agar para pemimpin dunia tak hanya semata-mata menggunakan pendekatan-pendekatan teknis, head to head, rasionalistik, dualististik, modernisme ala barat, matematis, doktrinal, rumus-rumus, formula-formula, dan akali dalam menghadapi evil winter. Lebih dari itu, para pemimpin keuangan dan politik global diminta menghadapinya dengan mencari energi dan inspirasi dari suasana-suasana kotemplatif dan spiritualitas timur ‘ala’ Bali. Yang lebih monistik, batiniah, harmonis, reflektif, dan korektif jauh ke dalam batin ini. Sesuatu pendekatan ‘ketimuran’ yang sangat “diharam” dalam text book keilmiahan dunia barat.

Itulah Bali dan Jokowi. Satu musuh tampaknya terlalu banyak. Seribu kawan terlalu sendikit dalam perdagangan global. Tampaknya dunia sudah saatnya dipimpin oleh sosok bernurani seperti Presiden Jokowi. Sosok yang menolak dualisme menang-kalah. Juga sosok yang percaya kepada kemenangan bersama.

Selamat Menikmati Akhir Pekan! Semoga kita berbahagia.

 

** Rizal Calvary Marimbo adalah Jubir Repnas Jokowi-Maaruf (Relawan Pengusaha Muda Nasional) dan Jubir PSI Bidang Ekonomi, Industri dan Bisnis

Esai ini pertama kali terbit di SinarHarapan.id

Bebaskan Sumut dari Belenggu Korupsi; Siap, Pak Edy?
Blog Solidaritas Opini

Bebaskan Sumut dari Belenggu Korupsi; Siap, Pak Edy?

Oleh Dara Adinda Kesuma Nasution

Beberapa hari ini publik media sosial ramai dengan perbincangan mengenai Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi. Perbincangan itu dipicu oleh wawancara Pak Gubernur dengan jurnalis Kompas TV, Aiman Witjaksono, untuk membahas tragedi pengeroyokan suporter bola di Bandung.

Pada wawancara itu, Aiman bertanya tentang rangkap jabatan Edy Rahmayadi sebagai Gubernur dan Ketua Umum PSSI. Alih-alih menjawab, Edy Rahmayadi malah balik bertanya: “Apa urusan Anda menanyakan itu?” Bahkan dilanjutkan dengan: “Bukan hak Anda bertanya pada saya.”

Jawaban Edy Rahmayadi ini sontak menjadi perbincangan jagat maya. Di Twitter, misalnya, muncul tanda pagar #SiapPakEdy dan menjadi trending topic nasional. Di platform media sosial lain bahkan bermunculan meme yang merujuk pada wawancara itu.

Ini bukan pertama kalinya Gubernur Sumut viral di internet. Sebelumnya, tersebar luas video yang memperlihatkan mantan jenderal ini mengusir ibu-ibu nelayan yang sedang berdemo di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kota Medan.

Dalam debat Pemilihan Gubernur Sumut, lagi-lagi videonya viral. Ditanya tentang solusi mengatasi stunting, dia menawarkan mobil jenazah. Hal ini cukup mengherankan mengingat Langkat, salah satu kota di Sumut, menderita stunting cukup parah.

Rentetan peristiwa yang melibatkan Gubernur Sumut yang viral akhirnya dijadikan bahan olok-olok di internet. Sebagai warga Sumut, saya prihatin, kok gubernur kita ini menjadi bahan lucu-lucuan antero negeri?

Namun demikian, yang saya perhatikan, kehebohan di dunia maya ini tak terbawa ke dunia nyata. Masyarakat Sumut sepertinya biasa-biasa saja merespons peristiwa demi peristiwa itu. Tidak ada kehebohan berarti pada masyarakat Sumut sendiri menanggapi peristiwa-peristiwa itu. Sebenarnya apa yang terjadi?

 

Harapan Baru Sumatera Utara

Edy Rahmayadi merupakan Gubernur Sumut yang baru terpilih pada pemilihan yang digelar 27 Juni 2018 lalu. Kampanye berlangsung sengit dan sempat diwarnai isu “putra daerah vs pendatang” serta imbauan untuk tidak memilih pemimpin beda agama.

Berpasangan dengan Musa Rajekshah, Edy akhirnya mengalahkan pasangan Djarot Syaiful dan Sihar Sitorus. Setelah proses panjang, pasangan Edy dan Musa terpilih sebagai harapan baru Sumut.

Masyarakat Sumut, termasuk saya, berharap banyak pada pemerintahan yang baru ini. Pasalnya, Sumut sudah bertahun-tahun menjadi provinsi yang salah urus. Salah satu masalah utama adalah kesalahan tata kelola pemerintahan yang menjelma menjadi korupsi di sana-sini.

 

Sumut Darurat Korupsi

Jika ada pencapaian yang luar biasa dari Sumatera Utara, jawabnya adalah pencapaian korupsi.

Menurut data SAHdaR Indonesia per Juli 2018, sekitar Rp1.174 triliun uang rakyat digarong di Sumut selama delapan tahun terakhir. Kasus-kasus itu dilakukan dengan berbagai modus. Terbanyak adalah mark up dengan total 67 kasus, penyalahgunaan anggaran 66 kasus, penggelapan 58 kasus, penyalahgunaan wewenang 21 kasus, dan sisanya tersebar di suap/pungli, laporan fiktif, dan proyek fiktif. Tiga sektor utama yang menjadi ladang korupsi adalah keuangan daerah dengan 56 kasus, kesehatan 38 kasus, dan pendidikan sebanyak 30 kasus.

Korupsi di Sumut terjadi pada berbagai level. Dua gubernur Sumut sebelum Edy, yakni Syamsul Arifin (menjabat 2008-2010) dan Gatot Puji Nugroho (menjabat 2010-2014) ditangkap KPK. Syamsul dijatuhi pidana penjara lantaran terbukti korupsi sebesar Rp57 miliar saat masih menjabat sebagai Bupati Langkat periode 1999-2004 dan 2004-2008.

Sedangkan Gatot dijerat beberapa kasus. Ia didakwa menyuap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan dan dijatuhi hukuman 3 tahun. Ia juga terbukti menyalahgunakan dana hibah dan bansos  tahun 2012 dan 2013 senilai Rp 4 miliar. Yang terbaru, ia dinyatakan bersalah memberikan gratifikasi senilai 61,8 miliar kepada anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Kasus terakhir Gatot ini akhirnya menyeret 38 orang anggota DPRD Sumut ke dalam bui di awal 2018. Masing-masing orang diduga menerima imbalan Rp300-350 juta untuk melancarkan perubahan APBD Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014, pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015, menyetujui laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014, serta terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.

Selain gubernur dan anggota DPRD, penyakit korupsi juga menjangkiti kepala-kepala daerah Sumut. Pada Juli 2018, Pangonal Harahap, Bupati Labuhanbatu, terjerat OTT terkait proyek-proyek di lingkungan Kab. Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018 dengan bukti transaksi Rp576 juta dari total permintaan Rp3 miliar.

Lalu ada Rahudman Harahap mantan Wali Kota Medan (2010-2013) yang terbukti menyalahgunakan wewenang dalam penggunaan Dana Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2005 sebesar Rp1,5 miliar, saat ia menjabat Pj Sekda Tapsel. Mantan Walikota Medan sebelumnya, Abdillah (2000-2005) terjerat dua kasus korupsi, yakni pengadaan mobil pemadam kebakaran tahun 2005 dan penyalahgunaan APBD Pemkot Medan 2002-2006. Wakil Abdillah, Ramli Lubis, juga divonis 4 tahun penjara untuk kasus yang sama.

Di Pematangsiantar, mantan Wali Kota R.E. Siahaan juga terjerat korupsi penyelewengan Dana Rehabilitasi/Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum pada APBD Kota Pematangsiantar tahun 2007 sebesar Rp 343 miliar. Mantan Bupati Nias Selatan, Fahuwusa Laia divonis 3 tahun penjara pada 2012 karena terbukti melakukan suap terhadap anggota KPUD Kapubaten Nias Selatan ketika berkontestasi untuk kedua kali.

Masih di Nias, mantan Bupati Binahati Benedictus Baeha divonis 5 tahun penjara pada 2011 karena menyelewengkan dana penanggulangan bencana gempa dan tsunami sebesar Rp3,7 miliar. Di 2018, ia kembali divonis 2 tahun penjara dalam korupsi penyertaan modal Pemkab Nias kepada PT Riau Airlines.

Bergerak ke Kabupaten Batubara. Di tahun 2017, mantan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain terbukti menerima suap proyek Dinas PUPR Batubara. Nilai korupsi yang didakwakan mencapai Rp8 miliar lebih. Kemudian, di tahun 2014, Bupati Mandailing Natal (Madina) Muhammad Hidayat Batubara dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan penjara karena terbukti menerima suap dari pengusaha.

Seperti tak mau kalah, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Sumut juga ramai-ramai melakukan korupsi. Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per September 2018 menyebutkan Provinsi Sumut menjadi “juara” dengan PNS koruptor terbanyak, yakni 298 orang. Sebanyak 33 orang merupakan PNS di Pemprov Sumut dan sisanya 265 orang merupakan PNS Pemkab/Pemkot.

 

Jangan Lagi Diam

Persoalan korupsi di Sumut sudah begitu akut. Sampai-sampai kata “Sumut” sering diplesetkan sebagai singkatan dari Semua Urusan Uang Tunai. Maksudnya, Anda harus siap-siap merogoh kocek jika berurusan dengan birokrasi daerah ini. Saking mengakarnya, korupsi sudah menjadi budaya di Sumut. Selayaknya budaya, ia jadi bagian dari kehidupan masyarakat yang tidak dipertanyakan lagi (taken for granted).

Masyarakat sepertinya sudah kehilangan harapan. Ini terlihat ketika saya mendatangi masyarakat untuk berkampanye, mereka langsung menanyakan Nomor Piro Wani Piro (NPWP). Berapa yang mampu saya bayar sebagai caleg, agar mereka memilih saya?

Masyarakat sepertinya sudah muak dengan wakil-wakil yang mereka pilih namun akhirnya mengecewakan. Dampaknya, mereka tak lagi berpikir untuk jangka panjang karena tahu ujung-ujungnya bakal digarong. Mereka lebih memilih sesuatu yang instan; uang Rp100 ribu untuk hitungan satu suara.

Persoalan korupsi yang mengakar kuat ini tentu harus dicarikan jalan keluarnya. Ini bukan persoalan yang mudah karena pihak legislatif, eksekutif, dan yudikatif Sumut berkelit-kelindan dalam jerat korupsi. Kita berharap banyak pada pemerintahan Gubernur Edy Rahmayadi. Ini adalah pekerjaan besar yang tidak bisa disambi. Pun, tak mungkin diselesaikan oleh gubernur seorang diri.

Maka dari itu, perlu adanya keterlibatan dari berbagai pihak. Selama bertahun-tahun, kemuakan masyarakat berujung pada pembiaran secara kolektif. Warga acuh tak acuh pada pemerintah daerahnya. Kritisisme warga harus muncul. Meski jengah, masyarakat harus mau bersuara jika ada yang kurang beres, serta berhenti memilih calon-calon yang berpotensi korup.

Media lokal harus terus bekerja mengungkap kasus-kasus korupsi. Semua harus ambil bagian dan terlibat. Politikus, jurnalis, mahasiswa, dosen, pemuda, dan siapa saja tidak boleh diam. Sumatera Utara adalah milik semua orang yang tinggal di dalamnya. Pemerintahan yang efektif dan efisien akan menguntungan semua. Sebaliknya, pemerintahan buruk dan korup akan merugikan semua.

Olok-olok di media sosial atas pernyataan Gubernur Sumatera Utara perlu direspons dengan kerja-kerja nyata membangun daerah. Korupsi harus dilawan sekarang juga. Siap, Pak Edy?

 

Dara Adinda Kesuma Nasution adalah caleg DPR RI dari PSI untuk Dapil Sumatera Utara III (Pematangsiantar, Simalungun, Langkat, Binjai, Pakpak Bharat, Dairi, Karo, Tanjung Balai, Asahan, Batubara)

*Esai ini terbit pertama kali di Qureta.com

Partai Politik Ketinggalan Kereta
Blog Solidaritas Opini

Partai Politik Ketinggalan Kereta

Oleh Andi Saiful Haq

Pada tahun 2020 penduduk bumi diramalkan mencapai angka 7,6 milliar jiwa. Jika satu orang penduduk bumi memiliki sekitar 5 alat elektronik (telepon genggam, televisi, komputer, music player, dan perbankan), maka sekitar 38 miliar alat elektronik akan terhubung satu dengan yang lain. Kondisi ini yang disebut sebagai revolusi industri keempat (Industri 4.0). Manusia memasuki peradaban ekonomi digital, di mana digitalisasi fiskal akan didukung dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih dan aman.

Revolusi industri 4.0 adalah gerak maju peradaban manusia yang tidak mungkin dihindarkan. Karenanya, PresidenJokoWidodo mengambil langkah yang tepat ketika mencanangkan Peta JalanMaking Indonesia 4.0 untuk memulai langkah revitalisasi industri nasional agar Indonesia tidak tergulung gelombang perubahan zaman, lalu akhirnya terpuruk menjadi penonton dalam dunia baru tersebut.

Kementerian Perindustrian mendapat mandat sebagai leading sector dalam membawa Indonesia menapaki peta jalan tersebut. Tentu dukungan komponen bangsa yang lain dibutuhkan. Berbagai regulasi baru dibutuhkan, mulai dari sektor perbankan, ekonomi, sistem pemerintahan, anggaran, dan lain-lain. Karena, selain menyiapkan infrastruktur industri berikut regulasinya, untuk masuk ke babak industri 4.0 yang paling dibutuhkan adalah ekosistem digital di mana industri itu tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini masyarakat, dunia usaha, pemerintah, penegak hukum, hingga organisasi politik harus menyesuaikan diri dengan budaya digital baru, di mana kertas dan bunyi printer tidak akan lagi terdengar di ruang-ruang kerja kita.

 

Tak Berjalan Mulus

Tampaknya rencana Presiden Jokowi tidak akan berjalan mulus. Hambatan utamanya akan datang dari Senayan. Melakukan beberapa penyesuaian regulasi dan perundang-undangan membutuhkan inisiatif dan persetujuan DPR. Sementara itu kinerja DPR Periode 2014-2019 tidak kunjung membaik. Hingga Agustus 2018, pada masa sidang kelima, DPR baru menyelesaikan lima Rancangan Undang-undang dari 50 RUU yang masuk dalam Prolegnas. Tentu ini merupakan kabar tidak baik di tengah ambisi pemerintah mencanangkan Peta Jalan Making Indonesia 4.0 menuju 2030.

Selain rapor merah dalam hal kinerja legislasi, lembaga wakil rakyat tersebut tidak henti-hentinya dilanda kasus korupsi. Cerita sedih yang tampaknya tidak kunjung berakhir, mulai skandal megakorupsi Hambalang, lalu E-KTP yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto, hingga belakangan kita dikejutkan dengan kasus korupsi 41 orang anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Budaya korupsi jelas adalah budaya kejahatan purba yang sangat bertentangan dengan budaya zaman digital. Dalam era digital, seluruh transaksi finansial akan berlangsung melalui sistem automasi, kendali robotik, artificial intelligence, cloud dan Internet of Things (IoT), sehingga kecil kemungkinan sebuah penyimpangan tidak terdeteksi.

Bukannya menyiapkan diri memasuki era revolusi industri keempat, partai politik malah terlihat enggan meninggalkan zona nyaman; mereka bertahan untuk bertransaksi dengan sistem manual di bawah kendali manusia. Partai politik terjebak dalam gerbong kereta yang sebentar lagi akan ditinggalkan zaman, lokomotifnya masih menggunakan mesin uap elite-elite partai. Sistem rekrutmennya tidak terbuka dan transparan, sangat bergantung dengan kedekatan dan kekerabatan. Tidak heran jika dalam mengelola kekuasaan, partai politik tidak mengedepankan prinsip meritokrasi, tapi pembagian kue kekuasaan berdasarkan koalisi. Partai oposisi tidak lebih baik, bahkan lebih buruk dengan melakukan kritik tanpa gagasan, bahkan belakangan cenderung menyerang dengan tudingan tanpa data empirik.

 

Menuju Parpol 4.0

Peta Jalan menuju Industri Indonesia 4.0 tidak akan mungkin terwujud, jika partai politik di Senayan masih menggunakan mesin dan gerbong kereta lama. Ambisi itu akan tersandera oleh partai politik yang lebih senang bertahan di sistem lama. Sementara itu di tahun 2020 Indonesia akan dihuni sebanyak 34% generasi milenial berusia 20-35 tahun dan 20% Gen X berusia 35-50 tahun, hidup dengan budaya berbeda. Sebesar 85% milenial Indonesia sudah memulai bisnis startup mereka. Transformasi budaya digital jika tidak dibarengi dengan transformasi partai politik, maka benturan kebudayaan antargenerasi tidak mungkin terelakkan. Politik akan kehilangan legitimasi dari publik, dan partai politik yang semakin tua itu akan ditinggalkan membusuk bersama budaya mereka yang korup.

Upaya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyebut diri sebagai partai kaum milenial patut diberi apresiasi. Ini benturan politik pertama antara generasi politik baru yang menolak untuk membungkuk-bungkuk meminta belas kasihan elite parpol lama, juga berdiri dalam antrean panjang yang entah kapan bisa mendapat giliran mengendalikan kebijakan politik partai. PSI sudah membuktikan diri mampu menjadi peserta Pemilu 2019 tanpa belas kasihan elite mana pun. Rekrutmen caleg mereka tidak biasa, dilakukan terbuka melalui panel ahli independen, sehingga wajar jika mereka bisa mengharapkan mendapatkan nama-nama, yang meski tidak terkenal namun paling tidak memiliki visi dan nilai yang sama dengan PSI. Misi melawan korupsi dan intoleransi jelas tergambar dalam setiap langkah PSI menapaki jalan menuju Pemilu 2019.

Ekosistem digital dan infrastruktur sosial media mereka terbangun dengan baik, akibat aturan pelarangan iklan di televisi yang jelas merugikan PSI sebagai partai baru untuk memperkenalkan diri. Sebagai gantinya mereka menggunakan media sosial untuk memperkenalkan diri. Budaya organisasi yang cair dan setara membuat PSI jelas berbeda dengan parpol lainnya. Tidak ada jalan lain, sambil terus berharap partai politik pendukung Jokowi lainnya sadar dan melakukan transformasi mesin partainya, Jokowi jelas harus tetap menyiapkan Indonesia memasuki era ekonomi digital 4.0, namun pada saat yang sama juga harus meng-upgrade mesin partai pendukungnya menjadi parpol 4.0. Tanpa itu Peta Jalan Making Indonesia 4.0 akan menemui jalan buntu, terhadang partai yang semakin menua.

Andi Saiful Haq, Direktur INTRANS dan Caleg DPR RI dari PSI untuk Dapil Sulawesi Selatan I (Kota Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Kepulauan Selayar)

*Esai ini pertama kali dimuat di Detik.com

Stop Politik Alienasi
Blog Solidaritas Opini

Stop Politik Alienasi

Oleh: Dara Adinda Kesuma Nasution

Setiap kali berada dalam suatu forum ibu-ibu, saya bercerita tentang rencana saya terjun ke dalam dunia politik dan akan maju sebagai calon anggota DPR pada Pemilu 2019. Saya mohon doa restu pada mereka seperti layaknya seorang anak mohon restu pada orangtuanya. Belum juga usai saya bicara, biasanya mata para ibu itu mulai berkaca-kaca dan menangis.

Saya maju sebagai calon anggota DPR dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk daerah pemilihan Sumatera Utara 3 yang meliputi Pematangsiantar, Simalungun, Batubara, Binjai, dan enam kota/kabupaten lainnya. Daerah itu adalah tempat saya lahir dan menghabiskan masa kecil sampai lulus sekolah menengah atas, sebelum merantau ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia (UI). Belum genap satu tahun setelah lulus dari UI, saya pulang tanah kelahiran saya sebagai calon anggota legislatif. Demikianlah saya bercerita di setiap forum yang saya datangi. Dan, di antara forum-forum itu kerap saya jumpai ibu-ibu yang menangis.

Saya tidak tahu pasti kenapa. Mungkinkah itu lebih sekadar ungkapan emosional sesaat? Karena itu saya tonton lagi video-video pertemuan dengan masyarakat. Dalam pertemuan dengan majelis taklim di Dolok Sinumbah, Kabupaten Simalungun seorang ibu menyampaikan rasa bangganya pada saya. Di sela isak tangisnya, ia bilang ia tak pernah didatangi calon anggota DPR RI. Kunjungan saya adalah hal yang langka baginya. Hal itu diamini oleh anggota lainnya.

Pada pertemuan dengan majelis taklim di Batu V Simalungun, hal yang sama terucap dari seorang ibu. “Sebuah kebanggaan bagi kami didatangi oleh calon anggota DPR RI. Sebelumnya tidak pernah. Kalau caleg DPR Kabupaten atau Provinsi masih mau turun,” ujar ketua majelis taklim itu. Di majelis taklim Kelurahan Banjar Pematangsiantar juga sama. Mereka mengaku hanya kenal caleg-caleg DPR dari gambarnya saja. Demikian juga di majelis-majelis taklim lain.

Di akhir pertemuan, mereka pun selalu berpesan agar saya jangan sampai melupakan mereka jika nanti sudah terpilih. Sering saya dengar, “Jangan seperti yang sudah-sudah ya. Begitu terpilih, lupa sama kita-kita ini.” Jangankan menampung aspirasi, berkunjung saja tak pernah. Dari sana saya paham; rakyat merasa teralienasi dari wakilnya.

Tak Dikenal

Selama bertahun-tahun, pemilu legislatif menghadirkan wakil-wakil rakyat yang tak dikenal oleh masyarakat di dapil, terutama untuk tingkat DPR. Penyebabnya macam-macam. Fenomena “caleg impor” yang didatangkan dari daerah lain masih marak terjadi. Di masa kampanye, masyarakat di dapil saya didatangi oleh calon-calon yang bukan berasal dari dapil itu, dan tidak punya hubungan emosional apapun dengan dapil.

Tiba-tiba, ada caleg DPR sebaya anak mereka, berbicara dengan logat yang sama dengan mereka, dan merasakan bagaimana tinggal di dapil itu selama bertahun-tahun. Mungkin ini jadi satu alasan mengapa ibu-ibu di dapil saya menangis. Mereka merasa ada bagian dari dirinya ada dalam diri saya, yang nantinya akan mewakili mereka di parlemen.

Rekrutmen Caleg

Persoalan caleg impor adalah satu hal. Sebagai bagian dari parpol, saya merasa ini jadi otokritik tersendiri. Persoalan lain adalah proses rekrutmen caleg. Proses ini biasanya berlangsung tertutup. Kita tak pernah tahu siapa caleg yang mendaftar hingga akhirnya nama mereka ada di kertas suara.

Selain itu, proses ini juga biasanya hanya melibatkan kalangan elite. Keberadaan “mahar” partai membuat orang-orang biasa kesulitan untuk berpartisipasi sebagai caleg. Inovasi PSI untuk membuat rekrutmen terbuka di mana para caleg diuji oleh panel independen dan prosesnya disiarkan langsung, serta tanpa pungutan mahar merupakan upaya mendobrak tradisi parpol lama.

Keterasingan antara rakyat dengan wakilnya berlanjut ketika para calon sudah terpilih. Survei nasional yang dilakukan Center for Strategic and International Studies (CSIS) medio Agustus 2017 menunjukkan bahwa relasi antara anggota DPR terpilih dengan konstituennya masih sangat rendah.

Dalam survei yang melibatkan 1000 responden di 34 provinsi itu, 94,6 persen mengaku tidak pernah menyampaikan aspirasi langsung kepada wakil rakyat. Temuan lainnya yakni 95,2 persen mengaku tidak pernah mengikuti kegiatan reses DPR, dan sebesar 95,6 persen mengaku tidak pernah berkomunikasi dengan anggota DPR.

Demokrasi Poliarkis

Dalam sistem demokrasi, politik seharusnya bersifat publik. Arti dari kata wakil sendiri adalah “orang yang dikuasakan menggantikan orang lain”. Lewat mekanisme pemilu one man one vote, rakyat menitipkan kedaulatannya kepada para anggota dewan. Tak sampai di situ, esensi dari demokrasi adalah partisipasi rakyat dalam proses perumusan kebijakan. Tetapi, yang terjadi rakyat seolah-olah hanya menjadi pemberi suara. Sebatas pemberi legitimasi bagi elite-elite yang berkuasa. Mereka tak pernah merasa diwakili oleh siapapun.

Hal ini persis seperti yang digambarkan oleh Robert Dahl (1998) ketika merujuk pada sistem demokrasi poliarkis. Poliarki merujuk pada sistem di mana segelintir orang berkuasa dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan terbatas pada pemilihan pemimpin di pemilu yang diisi oleh calon-calon dari kalangan elite (Robinson, 1996: 49). Dalam demokrasi yang poliarkis, inklusivitas politik terbatas pada hak suara dan mayoritas konstituen tidak punya mekanisme institusional untuk ikut terlibat dalam pengambilan kebijakan ketika calon sudah terpilih (Robinson, 1996: 59).

Partai politik seharusnya kembali pada artinya, yakni “part” (sebagian) yang mewakili segmen yang berbeda-beda dalam masyarakat. Mestinya segala segmen dalam masyarakat punya wakilnya masing-masing. Kita tentu menginginkan parlemen yang warna-warni.

Mungkin, tangisan ibu-ibu di dapil saya adalah bentuk kerinduan yang tertahan pada wakil rakyat yang benar-benar mewakili mereka. Kerinduan bahwa satu bagian dari diri mereka ada di sana untuk bersuara atas nama mereka.

Dara Adinda Kesuma Nasution adalah caleg DPR RI dari PSI untuk Dapil Sumatera Utara III (Pematangsiantar, Simalungun, Langkat, Binjai, Pakpak Bharat, Dairi, Karo, Tanjung Balai, Asahan, Batubara)

*Esai ini terbit pertama kali di Detik.com 

Menjaga Kepercayaan Masyarakat Terhadap Demokrasi
Opini

Menjaga Kepercayaan Masyarakat Terhadap Demokrasi

Oleh: Jeffrie Geovanie

Democracy is the best form of government. Ini sudah menjadi keyakinan umum karena sejauh ini belum ada sistem lain yang dianggap lebih baik. Oleh karena itulah, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi menjadi narasi yang terus-menerus digaungkan di ruang publik.

Mengapa demokrasi? Karena ada jaminan kebebasan semua warga negara tanpa kecuali. Demokrasi mewakili pandangan dan gagasan semua warga negara, baik mayoritas maupun minoritas.

Demokrasi membantu kita untuk menyelesaikan konflik dan pertengkaran dengan cara yang adil dan elegan. Menghormati hak asasi semua warga negara, dan semua orang sama di hadapan hukum (equality before the law).

Demokrasi juga memungkinkan bagi setiap orang untuk memilih atau dipilih dan atau untuk memerintah negara melalui perwakilan. Dalam bentuk pemerintahan demokrasi setiap orang dapat menyuarakan pendapatnya tanpa ada ketakutan atau ancaman hukuman sepanjang didasarkan pada asas saling menghormati satu sama lain.

Masih banyak kelebihan lain demokrasi yang karena keterbatasan ruang tidak bisa disebutkan semuanya di sini. Yang perlu kita sadari, di samping memiliki kelebihan, demokrasi juga mengandung kelemahan yang menjadi sisi lain dari kelebihan-kelebihannya. Kebebasan, misalnya, seperti pisau bermata dua, bisa diekspresikan secara positif bisa juga negatif. Berkembangnya aspirasi politik sektarian yang mengacu pada agama dan ras tertentu, misalnya, diberi ruang oleh demokrasi meskipun berpotensi memecah belah persatuan.

Faktor inilah yang dihadapi Indonesia saat ini. Demokrasi kita dalam ujian, di samping karena proses pelembagaan yang belum mapan, juga karena ada sejumlah kalangan yang mencoba memunculkan kembali aspirasi politik yang sejatinya sudah dianggap selesai pada saat Indonesia telah memutuskan Pancasila sebagai dasar negara.

Aspirasi politik yang dimaksud, dari yang sekadar memunculkan sentimen agama dalam kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) hingga yang mencoba berupaya mengubah sistem ketatanegaraan dari demokrasi menjadi khilafah. Untungnya, Presiden Joko Widodo memiliki kesadaran tinggi akan bahaya yang tengah mengancam sehingga segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang berimplikasi langsung pada pencabutan izin Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang getol memperjuangkan berdirinya negara khilafah.

Tentu saja, Perppu Ormas ini memunculkan protes dari berbagai kalangan, terutama dari aktivis HTI dan para pendukungnya. Presiden dinilai otoriter, dianggap mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi karena telah membubarkan ormas tanpa melalui proses peradilan, dan banyak tuduhan lain termasuk Islamofobia. Di sinilah uniknya, para penentang demokrasi itu, pada saat terkena dampak langsung dari kebijakan pemerintah, ternyata juga melawan dengan memakai alat demokrasi. Artinya, pada hakikatnya mereka masih mengakui pentingnya menegakkan sistem demokrasi, walaupun mungkin tanpa mereka sadari.

Ujian lain demokrasi adalah masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Kesulitan hidup membuat orang setres dan putus harapan. Lantas mereka menyalahkan sistem demokrasi. Demokrasi dijadikan kambing hitam penyebab terjadinya beragam patologi sosial, termasuk munculnya banyak kasus kejahatan. Jika dibiarkan, kepercayaan publik terhadap demokrasi akan semakin menipis dan bisa saja hilang.

Di tengah banyaknya upaya menjadikan demokrasi sebagai kambing hitam dari segala keburukan, serta banyaknya kalangan yang terus menerus membujuk masyarakat untuk berpaling dari demokrasi ke sistem khilafah, kiranya diperlukan langkah-langkah yang serius untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

Menurut sejumlah suvei, paham radikal yang bertentangan dengan demokrasi sudah terpapar di banyak kalangan, termasuk mahasiswa, pelajar dan aparatur sipil negara (ASN). Langkah kuratif terhadap mereka diperlukan dengan pendekatan pesuasif, jika tidak mempan, bisa dilakukan proses hukum, terutama kepada ASN yang seharusnya memiliki loyalitas pada negara melebihi loyalitas warga biasa.

Untuk preventif, bisa ditempuh langkah-langkah berikut: pertama, di dunia pendidikan yang ditengarai sebagai sektor yang paling strategis bagi penetrasi paham radikal, diperlukan segera adanya penyesuaian kurikulum, terutama untuk mata pelajaran/mata kuliah yang menyangkut kewarganegaraan dan keagamaan.

Setelah kurikulumnya disesuaikan, langkah kedua adalah penyelarasan guru dan dosen agar sesuai dengan tujuan kurikulumnya. Survei membuktikan, masuknya paham radikal yang dominan disebabkan karena ditransfer oleh guru kepada murid-muridnya atau dosen kepada para mahasiswanya.

Ketiga, dengan meningkatkan frekuensi sosialisasi pilar-pilar kebangsaan, terutama Pancasila, kepada seluruh komponen masyarakat—terlebih pada kalangan yang rentan terpapar paham-paham radikal, dengan metode yang menarik, tidak indoktrinatif, lebih mengedepankan dialog, diskusi, dan implementasi.

Keempat, dengan merekrut para influencer untuk menjadi duta demokrasi di wilayah influensinya masing-masing. Mereka bisa dari kalangan pemuka agama, tokoh masyarakat, pemuda, atau para selebritas yang diidolakan banyak orang. Para influencer ini, selain bertemu langsung dengan masyarakat, bisa juga menyampaikan pandangan-pandangannya melalui media sosial terutama youtube dan lain-lain.

Masih banyak langkah-langkah lain yang bisa ditempuh untuk menjaga kepercayaan masyarakat pada demokrasi. Yang penting digarisbawai, untuk siapa pun yang sudah mempercayai demokrasi, kiranya perlu untuk berbicara (speak out) dan bertindak sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing untuk menutup ruang gerak siapa pun yang merupaya merongrong demokrasi.

Jeffrie Geovanie
http://jeffriegeovanie.com
Anggota MPR RI 2014-2019

Sumber

Bom Surabaya dan Empat Generasi Teroris di Indonesia
Blog Solidaritas Opini

Bom Surabaya dan Empat Generasi Teroris di Indonesia

Oleh: Mohamad Guntur Romli

Bom bunuh diri yang menyerang Surabaya dan Sidoarjo secara beruntun, yang dilakukan oleh tiga keluarga sekaligus, menunjukkan telah lahir generasi baru teroris dan memulai babak baru terorisme di Indonesia.

Sebelum ini Bom Bali Bali I tanggal 12 November 2002 adalah permulaan dari babak terorisme di Indonesia, baik dari sisi generasi, modus aksi, bahan peledak, sasaran dan keterlibatan jaringan teroris internasional.

Secara kronologi generasi teroris di Indonesia bisa dibagi menjadi empat. Generasi pertama yang berasal dari kelompok teroris lokal: Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dari tahun 1950-1980, Generasi kedua yang dilakukan Jamaah Islamiyyah (JI) dari tahun 1980-2001, Generasi Ketiga merupakan “Alumni/Veteran Perang Afghanistan” dari Tandzimul Qaidah Osama Bin Laden dengan Bom Bali I 2002. Generasi Keempat, Jaringan ISIS dengan Bom Sarinah-Thamrin 2016 dan Bom Surabaya 2018.

Bom Bali I tahun 2002 bisa disebut babak baru terorisme karena aksi-aksi teror pasca tahun 2002 di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari jaringan Bom Bali I, baik individu-individu yang terlibat langsung dalam Bom Bali I atau pun generasi selanjutnya yang merupakan anak didik rekrutan jaringan Bom Bali I yang melahirkan aksi Bom Bali II tahun 2005.

Dengan keterampilan militer dan merakit bom hasil didikan di kamp-kamp perang Afganistan, Generasi Bom Bali I mampu merakit bom dengan daya ledak tinggi dan tehnik bersembunyi serta menghindari dari kejaran dan pengungkapan aparat. Kita menyaksikan pengejaran aparat keamanan terhadap generasi Bom Bali I yang membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan sampai Generasi Bom Bali I itu mampu melahirkan generasi teroris selanjutnya yang tidak pernah pergi ke Afghanistan.

Bom Bali I juga melahirkan tren baru teroris: bom bunuh diri yang pelakunya dikenal dengan sebutan “pengantin” yang pertama kali dilakukan oleh Iqbal yang menggunakan bom rompi dan meledakkan dirinya di Paddy’s Pub dan Jimi yang menggunakan bom mobil dan meledakkan bersama dirinya saat menyerang Sari Club. Aksi bom bunuh diri tidak dikenal sebelum Bom Bali I 2002.

Generasi Bom Bali I ini pula menguatkan jaringan teroris internasional di Indonesia melalui jaringan Tandzimul Qaidah, baik dari sisi ideologi, pendanaan, pelatihan militer dan merakit bom, serta bantuan-bantuan strategis lainnya. Meskipun kontak dengan jaringan teroris internasional sudah dimulai sejak generasi teroris kedua (Jamaah Islamiyyah), yang asalnya merupakan jaringan teroris Jamaah Islamiyyah di Mesir, bersama kelompok-kelompok lain seperti Tandzimul Jihad dan Jamaah Takfir wal Hijrah, namun dalam generasi kedua ini masih dalam tataran pengaruh ideologi saja. Sementara hubungan Generasi Bom Bali I dengan jaringan teroris internasional Al-Qaidah, tak hanya terpengaruh dari sisi ideologi tapi juga adanya bantuan pelatihan militer, merakit bom dan pendanaan.

Dari Jaringan Al-Qaidah ke Jaringan ISIS

Perubahan aktor jaringan teroris internasional, dengan meredupnya Al-Qaidah dan naiknya ISIS mengubah peta jaringan teroris di Indonesia. Meskipun beberapa aktornya masih jaringan lama, yakni produk Jamaah Islamiyyah (JI) dan Al-Qaidah, namun dengan munculnya ISIS, tak sedikit dari mereka meninggalkan Al-Qaidah dan berbaiat ke ISIS, seperti yang dilakukan oleh Santoso alias Abu Wardah di Poso, Abu Bakar Ba’asyir, Aman Abdurrahman yang merupakan mantan pengikut JI dan Al-Qaidah sebelumnya.

Sedangkan pengikut JI dan Al-Qaidah yang setia, menolak berbaiat ke ISIS tetap memakai jaringan Al-Qaidah dan kelompok baru di Suriah yang terafiliasi ke Al-Qaidah, Jabhah Nusroh. Nama yang bisa disebut dalam jaringan ini adalah Ridwan anak dari Abu Jibril yang bergabung dengan Jabhah Nusroh di Suriah dan tewas di sana. Ridwan dan kawan-kawannya bukan pengikut SIS tapi pengikut Jabhah Nusroh yang terafiliasi dengan Al-Qaidah. Antara ISIS dan Jabhah Nusroh (Al-Qaidah) terjadi persaingan bahkan konflik fisik, dalam merekrut pengikut serta dalam menjalankan aksi-aksi teror.

Bom Surabaya 2018 adalah generasi keempat. Jika dirunut: Generasi Pertama: DI/TII, Generasi Kedua: Jamaah Islamiyah (JI), Generasi Ketiga: Al-Qaidah dengan Bom Bali I 2002 dan Generasi Keempat: ISIS.

Apabila aksi-aksi teror Generasi Keempat ISIS di Indonesia sebelum ini dilakukan oleh mantan pengikut JI dan Al-Qaidah yang berbaiat ke ISIS dengan tokohnya seperti Abu Bakar Ba’asyir, Santoso Abu Wardah dan Aman Abdurrahman, sementara Bom Surabaya 2018 merupakan produk dari gelombang “hijrah” keluarga yang bergabung dengan ISIS baik di Suriah dan Iraq.

Bom Surabaya: Jaringan “Alumni ISIS”

Generasi Jaringan Alumni ISIS menjadi generasi teroris mutakhir di Indonesia. Bila rangkaian teror bom di Indonesia sejak tahun 2002 dilancarkan oleh Generasi Alumni Perang (Veteran) Afghanistan yang terkait Tandzimul Qaidah, maka, Bom Surabaya Generasi Alumni ISIS telah menggantikan Alumni Perang Afghanistan.

Ada fenomena veteran perang ini terpaksa “mudik” alias kampung setelah wilayah yang menjadi basis pertempuran mereka jatuh ke tangan lawan. Afghanistan yang dikuasai rejim Taliban dan Al-Qaidah pada akhir tahun 2001 jatuh ke tangan AS dan sekutunya. Para veteran tercerai berai dan terpaksa “pulang kampung” dengan membawa amunisi dan keahlian militer untuk melanjutkan “jihad” di asal masing-masing. Terjadilah Bom Bali I, 12 Oktober 2002 yang pelakunya adalah Alumni Perang Afghanistan, Hambali, Dr Azahari, Amrozi, Imam Samudra, Mukhlas dll.

Setelah Generasi Veteran Afghanistan ini lahir generasi anak-anak didik mereka yang berhasil direkrut yang merupakan “Murid-murid Veteran Afghanistan” yang melakukan Bom Bali II, JW Marriot dll atau alumni-alumni yang lain, seperti “Alumni Mindanao” “Alumni Poso” dan dari wilayah-wilayah konflik lainnya, hingga fenomena “Generasi Teroris produk Internet dan Medsos” adalah mereka yang tidak pernah berguru pada tokoh alumni konflik/kombatan dan tidak pernah pula pergi ke wilayah konflik, tapi belajar sendiri merakit bom dan aksi teror melalui internet dan berhubungan dengan donatur serta pemberi fatwa melalui media sosial (misalnya Pasangan Solihin-Dian Yulia yang gagal melakukan bom bunuh diri melalui bom panci 2016 memiliki relasi dengan Bahrun Naim, pengikuti ISIS di Suriah dan Iraq). Generasi teroris produk medsos dan internet ini melahirkan istilah “lone wolf” dalam generasi teroris.

Sedangkan keluarga Dita-Puji yang menjadi pelaku bom bunuh diri di tiga lokasi di Surabaya adalah keluarga Jaringan “Alumni ISIS” setelah wilayah ISIS di Iraq jatuh ke tangan AS dan sekutunya dan wilayah ISIS di Suriah kembali dikuasai rejim Assad, Rusia dan sekutunya pada tahun 2017.

Masalah terbesar saat ini adalah dari 1000 orang lebih warga Indonesia yang ikut ke Suriah dan Iraq baik yang bergabung dengan ISIS dan Jabhah Nusroh (Al-Qaidah), sudah kembali 500 orang lebih, dan mereka tidak bisa ditahan karena kekosongan hukum. UU Tindak Pidana Terorisme No 15 Tahun 2003 tidak bisa menjerat mereka yang terlibat organisasi dan aksi teror di luar wilayah NKRI. Tentu saja tidak semua dari 500 orang itu adalah ancaman, namun 1 keluarga Alumni ISIS ini yang melakukan bom bunuh diri dan menyerang 3 lokasi sekaligus sudah memberikan dampak teror yang luar biasa, bagaimana dengan mereka yang masih bebas berkeliaran?

Bom Surabaya: Formasi Lengkap Keluarga Terlibat Terorisme

Generasi “keluarga lengkap teroris”, dari suami, istri dan anak menjadi ciri khas yang nyata dari generasi teroris ini bila dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Teroris sebelumnya hanyalah ikatan keluarga kakak, adik, ipar (misalnya: Mukhlas alias Ali Ghufron bersaudara: Amrozi dan Ali Imron).

Sedangkan pelaku bom bunuh diri di tiga Gereja di Surabaya adalah Keluarga Suami-Istri: Dita Oepriarto-Puji Kuswati, bersama keempat anak mereka (kecuali anak mereka yang berumur 16, 12 dan 9 tahun sebenarnya adalah korban orang tua mereka), demikian pula bom yang meledak di Rusunawa Sidoarjo yang melibatkan Keluarga Anton Febrianto-Puspita Sari dan bom bunuh diri yang menyerang Polrestabes Surabaya, adalah Keluarga Tri Murtono-Tri Ernawati.

Bom Surabaya: Pelaku Bom Bunuh Diri Wanita bersama Anak-Anaknya sebagai Kedok

Bom Surabaya menunjukkan modus baru bom bunuh diri dalam aksi terorisme yang dilakukan oleh wanita dewasa dan menjadikan anak-anak di bawah umur sebagai tameng hidup aksi terorisme. Sebelum ini aksi terorisme dilakukan oleh kalangan pria, baik pria dewasa, pria muda dan remaja (Bom Bali II, November 2005 pelakunya berumur 20 tahunan), Bom JW Marriott Juli 2009 pelakunya remaja (Dani berusia 18 tahun).

Penggunaan wanita sebagai pelaku bom bunuh diri menjadi ciri khas “Generasi ISIS”, Generasi Keempat Teroris di Indonesia. Sebelum ini sudah ada pelaku wanita bom bunuh diri, tapi gagal meledak. Dian Yulia Novi yang terpengaruh ideologi ISIS, akan melakukan bom bunuh diri dengan Istana Negara sebagai sasarannya yang gagal karena tertangkap. Ia melakukan aksinya bersama suaminya M Nur Solihin. Pasangan Solihin dan Dian Yulia menerima perintah dari tokoh ISIS asal Indonesia, Bahrun Naim. Pada Agustus 2017, Dian Yulia divonis 7.5 tahun penjara dalam kondisi hamil tua hasil perkawinannya dengan Solihin. Saat pekan lalu berita viral seorang bayi ada di Rutan Mako Brimob adalah anak dari Dian Yulia ini.

Sebelum Dian Yulia ada sejumlah wanita yang diadili dalam kasus terorisme tidak sebagai pelaku tapi hanya ikut membantu. Misalnya Munfiatun, istri Noordin M. Top, Putri Munawwaroh, istri Susilo pengikut Noordin M. Top, dan Denny Carmelita merupakan istri Pepi Fernando, pelaku bom termos yang mengincar rombongan Presiden SBY pada 2009. Namun sebelum ini tidak ada yang melibatkan anak-anak dalam aksi terorisme.

Sedangkan Bom Surabaya, melalui Puji Kuswanti, adalah wanita, istri dan ibu dari 4 orang anak yang menjadikan anak-anaknya sebagai tameng hidup dan modus operandi aksi teror. Demikian pula Keluarga Anton dan Pelaku Bom Polrestabes yang membawa anaknya, Ais (7 tahun) yang masih kecil, dalam aksi bom buni diri, Ais terlempar dan selamat.

Bom Surabaya: Bahan Peledak dari TNT dan C-4 ke TATP (The Mother of Satan)

Selain formasi keluarga lengkap sebagai aksi teror, pelakunya wanita dan menggunakan anak-anak sebagai kedok, Generasi Bom Surabaya mengenalkan bahan peledak yang lebih canggih bila dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Bom Surabaya menggunakan jenis Triacetone Triperoxide (TATP) yang dikenal sebagai “The Mother of Satan” sebagai ciri khas bom rakitan ISIS.

Sedangkan generasi teroris sebelumnya, mulai Bom Bali I menggunakan jenis Trinitrotoluene (TNT) dan C-4. Letak kecanggihan bom rakitan ISIS, TATP ini menurut Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian bila bom TNT dan C-4 keduanya masih membutuhkan detonator untuk meledak. Sedangakan jenis TATP ini hanya dengan guncangan saja sudah bisa meledak.

Generasi Bom Surabaya: Akankah Seperti Generasi Bom Bali I?

Bom Surabaya bagi saya telah menunjukkan kelahiran Generasi Teroris, Generasi Keempat, Jaringan Alumni ISIS yang bisa menggantikan generasi teroris sebelumnya, Jaringan Alumni Al-Qaidah di Afghanistan.

Mengapa bisa disebut sebagai generasi baru teroris? Dari pemaparan di atas, bisa saya simpulkan beberapa ciri khas generasi teroris dari Bom Surabaya ini:

Pertama karena jaringan pelakunya merupakan jaringan Alumni ISIS bukan lagi jaringan lama: Alumni Al-Qaidah. Kedua, formasi lengkap satu keluarga yang tidak ada pada generasi teroris sebelumnya. Ketiga, pelaku bom bunuh diri adalah wanita setelah aksi bom bunuh diri sebelumnya dilakukan oleh pria dewasa, muda dan remaja, doktrin ISIS, wanita menjadi pelaku bom bunuh diri. Keempat, penggunaan anak-anak dalam aksi bom bunuh diri. Meskipun penggunaan anak-anak dalam jaringan aksi teror g

lobal bukan modus baru, tapi benar-benar baru untuk Indonesia. Anak-anak dimanfaatkan sebagai kedok untuk mengelabui keamanan dan pemeriksaan serta menghindar dari kecurigaan. Kelima, penggunaan bahan peledak TATP, “the mother of satan” ciri khas bom ISIS yang menggantikan jenis peledak TNT dan C-4.

Akankah Generasi Keempat ini, Jaringan Alumni ISIS, mengulangi “kesuksesan” Generasi Kedua Teroris (Al-Qaidah dan Alumni Afghanistan)? Pertanyaan ini lebih banyak menyimpan kekhawatiran, tapi potensi Generasi Bom Surabaya akan menggantikan keberhasilan Generasi Bom Bali I adalah kemungkinan yang bisa saja terjadi, seperti yang telah saya tunjukkan kekhasannya di antara dua generasi itu.

Semuanya berpulang pada kita untuk melawan terorisme khususnya peran Negara dan aparat keamanan. Dengan membaca sejarah, kita akan tahu sejarah bisa berulang kalau kita biarkan, namun sejarah tidak akan berulang kalau kita berhasil melakukan intervensi dan perubahan. Sesuai firman Allah Swt, “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah dengan diri mereka sendiri” (QS 13: 11).

Semoga kita termasuk yang mampu melakukan intervensi dan perubahan.

Mohamad Guntur Romli, Caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI); mengamati dan menulis isu-isu terorisme sejak tahun 2002

Sumber

Penzaliman Partai oleh Bawaslu
Blog Solidaritas Opini

Penzaliman Partai oleh Bawaslu

Oleh: Saur Hutabarat

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menzolimi partai itu. Pokok perkara ialah partai itu dinyatakan melakukan pelanggaran kampanye dan dua orang pengurusnya (Sekjen Raja Juli Antoni dan Wakil Sekjen Chandra Wiguna) dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Partai itu bertambah kesal, karena Bawaslu mendesak Bareskrim Polri untuk segera mempercepat proses pengaduan mereka. Kata Grace Natalie, Ketua umum PSI, “Tindakan mereka yang mendesak polisi telah melampaui kewenangan.”

Ada apakah gerangan dengan Bawaslu sampai begitu bernafsunya menghukum PSI? Mentang-mentang partai baru, belum bergigi di DPR, sehingga empuk untuk dizolimi?

Lebih lunak, tidakkah di situ terjadi pelanggaran etika? Yang dapat menjawab pertanyaan itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Karena itu sudah benar langkah PSI yang akan melaporkan Ketua Bawaslu Abhan dan anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin ke DKPP.

Mereka perlu diadili, apakah terjadi pelanggaran kehormatan atau tidak.

Tidak hanya itu. Hemat saya, layak pula ditengarai, tidakkah Bawaslu menafsirkan pengertian kampanye sesukanya?

Menurut Pasal 1 angka 35 Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang disebut kampanye ialah “kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.”

Alkisah, PSI membuat survei di media (23/4), tapi di dalam iklan itu, menurut mereka, tidak ada visi, misi, serta program partai.

Kenapa dinilai melanggar? Kiranya persoalan terletak pada frasa terakhir definisi kampanye, yaitu ‘citra diri peserta pemilu’.

Bawaslu membuat tafsir sendiri yang belum tentu benar. Karena itu, PSI akan meminta tafsir MK.

Bawaslu baru merumuskan definisi citra diri peserta pemilu pada Rabu (16/5).

Esoknya, Kamis (17/5), Bawaslu langsung menyatakan PSI melakukan kampanye dini, yang merupakan tindak pidana, dan melaporkan pengurus partai itu ke Bareskrim. Pertanyaannya, bagaimana cara Bawaslu merumuskan definisi citra diri peserta pemilu itu?

Kesepakatan definisi perserta pemilu (dalam hal ini parpol) dibuat dalam bentuk berita acara rapat, yang ditandatangani seorang komisioner KPU (Wahyu Setiawan), seorang anggota Bawaslu (M Afifuddin), serta seorang anggota Komisi Penyiaran Indonesia (Nuning Rodiyah).

Terkesan forum gampangan, padahal definisi citra diri parpol yang mereka buat dapat menyeret pengurus parpol ke penjara.

Tafsir undang-undang yang berimplikasi tindak pidana kepada parpol itu tidak dibuat dalam rapat pleno KPU dan Bawaslu.

Juga tidak dapat dipertangggungjawabkan, apa urusan Komisi Penyiaran Indonesia untuk turut serta menafsirkan undang-undang pemilu, dalam hal ini menafsirkan defisini citra diri parpol?

Sebuah kontras perlu diperlihatkan. Bawaslu Jawa Barat sangat lamban menangani dugaan pelanggaran debat yang dilakukan pasangan calon gubernur Jabar Sudrajat-Ahmad Syaikhu, yang terang-terangan memanfaatkan akhir debat putaran kedua, untuk berkampanye ganti presiden.

Kenapa Bawaslu tidak segesit seperti menghakimi PSI?

Bawaslu menyatakan dirinya tidak pilih kasih.

Tidak tebang pilih. Apakah itu dapat dipercaya?

Banyak pertanyaan lain yang perlu dijawab.

Apakah tafsir citra diri parpol yang dipakai Bawaslu untuk menghukum PSI, tafsir yang benar? Tidakkah terjadi kesewenang-wenangan Bawaslu dalam menafsir undang-undang? MK tempat untuk menjawabnya. Karena itu, elok kalau PSI membawanya ke MK.

Badan pengawas pun kiranya perlu diawasi.

Dari segi kehormatannya, apakah melanggar etika atau tidak.

Dari segi pemaknaaan undang-undang, apakah semaunya menafsir atau tidak.

Sesungguhnya Bawaslu mau memberi pelajaran kepada parpol, kiranya dapat berbalik dirinya yang diberi pelajaran.

Saur Hutabarat

Dewan Redaksi Media Group

Sumber: Media Indonesia, Podium, Senin, 21 Mei 2018

Bawaslu Bisa Dipidana Karena Membuat Putusan Tanpa Dasar kepada PSI
Opini

Bawaslu Bisa Dipidana Karena Membuat Putusan Tanpa Dasar kepada PSI

Oleh: Teddy Gusnaidi

Bawaslu menyatakan bahwa mereka menemukan indikasi pelanggaran iklan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam pemasangan iklan yang dimuat di surat kabar Jawa Pos pada 23 April 2018.

Bawaslu mengatakan pelanggaran PSI berkaitan dengan dugaan kampanye di luar jadwal. Kini Bawaslu akan memutuskan apakah PSI melanggar kampanye atau tidak?

Ketika Bawaslu memutuskan bahwa PSI tidak terbukti melanggar, maka PSI bisa perkarakan Bawaslu baik secara lembaga maupun secara perorangan baik ke DKPP maupun ke pihak kepolisian.

Loh! Kenapa Bawaslu dilaporkan padahal Bawaslu memutuskan PSI tidak melanggar? Karena putusan Bawaslu itu bukan lagi hal yang utama, karena ketika Bawaslu memproses artinya mereka menemukan pelanggaran, cuma mau diperdalam lagi, maka disebut dugaan pelanggaran.

Seharusnya dalam kasus PSI, Bawaslu harusnya menyatakan bahwa apa yang dilakukan PSI tidak ada dugaan pelanggaran sehingga tidak perlu di proses. Tapi Bawaslu malah memproses, sehingga merugikan PSI.

Padahal tidak ada dasar hukumnya sama sekali Bawaslu memproses. Apalagi jika nanti Bawaslu menyatakan bahwa PSI terbukti bersalah, maka Bawaslu sudah melakukan 2 kesalahan fatal.

Pertama melakukan proses tanpa dasar hukum dan membuat putusan berdasarkan dasar hukum ilegal. Ini makin berbahaya, karena putusan terhadap PSI tidak main-main, yaitu pidana.

Saya jelaskan di sini berdasarkan UU Pemilu..

Berdasarkan UU 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) bahwa kampanye yang dilarang dilakukan di Luar Masa Kampanye Pemilu itu adalah:

Pertama, Kampanye yang dilakukan ketika sudah ada calon Presiden dan calon wakil Presiden resmi. Kedua, Kampanye yang dilakukan ketika sudah ada calon resmi anggota DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/kota.

Jadi ketika belum ada calon resmi, masih bakal calon, tidak masuk dalam kategori larangan. KPU tidak punya dasar hukum melarang Partai politik dan siapapun ketika belum ada calon resmi untuk berkampanye di media.

Selanjutnya, berdasarkan UU 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) bahwa kampanye yang dilarang dilakukan di Luar Masa Kampanye Pemilu jika materi kampanyenya meliputi:

Pertama, visi misi dan Program Pasangan Calon untuk kampanye pemilu Presiden dan wakil Presiden. Kedua, visi, misi, dan program partai politik untuk partai politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.

Pada point ini jelas bahwa pertama untuk kampanye Pilpres, materi kampanye adalah visi misi dan Program capres cawapres.

Jadi kalau visi misi dan program partai politik ketika disampaikan oleh Partai politik bahkan oleh capres cawapres (ketika sudah resmi jadi capres cawapres bukan lagi bakal calon) melalui iklan di media dan sebagainya boleh. Lalu kedua, untuk kampanye, Calon legislatif tidak boleh kampanyekan visi misi dan program partai politik di luar masa kampanye, tapi jika dilakukan oleh Partai politik, tidak ada larangannya!

Bahkan media pun terikat dengan UU Pemilu untuk kampanye hanya pada point yang saya jelaskan di atas. Jadi kalau ada Partai Politik setiap jam muncul iklannya di TV, setiap hari muncul di koran, setiap hari ada di media online, tidak ada larangannya.

Bahkan media boleh memilih untuk menerima iklan yang mana, mereka tidak terikat harus adil, mereka terikat harus adil untuk kampanye yang sudah saya jelaskan diatas.

Ini bukan soal PSI saja…, karena dengan Bawaslu bersikap seperti ini, maka Partai politik peserta Pemilu lainnya akan menjadi korban selanjutnya. Menjadi korban atas ketidakpahaman Bawaslu.

Ini sangat berbahaya bagi Pemilu 2019 jika penyelenggara pemilu tidak paham UU Pemilu. Sebaiknya Bawaslu mulai berbenah dan intropeksi ke dalam sebelum semuanya terlambat karena membuat kerusakan yang lebih besar dalam Pemilu 2019.

* Teddy Gusnaidi, Pengamat Politik

Sumber

11 Relevansi Pemikiran KH Wahab Hasbullah dari Nasionalisme Sampai Melawan Radikalisme
Opini

11 Relevansi Pemikiran KH Wahab Hasbullah dari Nasionalisme Sampai Melawan Radikalisme

Oleh: Mohamad Guntur Romli

KH Abdul Wahab Hasbullah (1888-1971) adalah salah seorang Pahlawan Nasional Indonesia dari kalangan umat Islam. Beliau meletakkan dasar kebangsaan Indonesia dalam doktrin keislaman melalui slogan beliau yang terkenal hubbul wathan minal iman (cinta tanah air adalah bagian dari iman). Beliau adalah Perintis, Penggerak dan Pendiri Nahdlatul Ulama (NU) ormas Islam moderat terbesar di Indonesia dan dunia dari jumlah pengikut. Beliau adalah santri, kiai, ulama, pejuang, pedagang, politisi, tokoh pers, tokoh pendidikan, tokoh kepemudaan yang warisan perjuangannya hingga saat ini masih abadi di Indonesia.

Berikut 11 relevansi perjuangan KH Wahab Hasbullah yang melintasi ruang dan waktu yang hingga saat ini masih relevan dan urgen untuk tetap dilestarikan:

1. Kiai Wahab adalah Peletak, Penyelaras dan Perangkai Dua Dasar Kebangsaan dan Keagamaan; Keindonesiaan dan Keislaman. Kiai Wahab meletakkan dasar nasionalisme (kebangsaan), patriotisme (cinta dan bela tanah air) bagi umat Islam di Indonesia dengan slogan “hubbul wathan minal Iman” (cinta tanah air bagian dari iman), sehingga relasi agama-negara, Islam-Indonesia, keislaman-kebangsaan, musyawarah-demokrasi alih-alih dipertentangkan (seperti yg dilakukan oleh kelompok Islam radikal dan nasionalis ekstrim) namun melalui Kiai Wahab dua dasar ini saling memperkuat, melengkapi dan harmonis, tidak bisa dipisahkan, ibarat dua sisi mata uang yang tidak boleh hilang. Inilah politik jalan tengah Kiai Wahab yang memadukan agama dan nasionalisme, Islam dan Indonesia.

2. Kiai Wahab adalah nasionalis dan patriot sejati dari kalangan santri. Sebagai muslim, santri, kiai dan ulama, KH Wahab sejak awal telah memikirkan dan memperjuangkan kemerdekaan dan kebangkitan tanah air ini dengan membangun (a) Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) tahun 1916, organisasi yang memperjuangkan pendidikan plus organisasi kemasyarakatan yang sudah berdiri di beberapa wilayah saat itu dan (b) Syubbanul Wathan (Pemuda Tanah Air) tahun 1924. Dua organisasi berwatak kebangsaan dari kalangan santri ini adalah bukti nyata kalangan santri (Kiai Wahab, Kiai Mas Mansur, Kiai Dahlan Achyad, Kiai Mas Alwi, Kiai Ubaid dan tokoh-tokoh Islam lainnya saat itu) adalah nasionalis sejati, sebelum Sumpah Pemuda tahun 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Kiai Wahab adalah pejuang dan pembela Kemerdekaan, yang terlibat aktif dalam konfrontasi fisik dan kultural yang melawan penjajah baik Belanda dan Jepang sejak sebelum Kemerdekaan dan pembelaan terhadap Kemerdekaan Indonesia, ketika Sekutu akan menjajah kembali Indonesia pada pertemuan 21-22 Oktober 1945, Kiai Wahab adalah sosok yang aktif mengumpulkan para kiai yang dikomando oleh KH Hasyim Asy’ari mengeluarkan Resolusi Jihad yang melahirkan Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, yang memantik perlawanan rakyat Indonesia terhadap sekutu di seluruh wilayah Indonesia.

3. Kiai Wahab adalah Penyusun Lagu Kebangsaan dari kalangan santri, Syubbanul Wathan (Pemuda Tanah Air) tahun 1934 dalam bahasa Arab yang liriknya mengajak putra-putra bangsa bangkit dan bergerak, berjuang dan membela negeri yang merupakan implementasi ajaran agama karena cinta tanah air adalah bagian dari iman (Hubbul Wathan Minal Iman).. Ya Lal Wathan Ya Lal Wathan.. Hubbul Wathan minal iman… Dalam lirik tersebut juga disebutkan dengan jelas Indonesia Negeriku (Indunisia Biladi)–ini pada tahun 1934! Bandingkan dengan Indonesia Raya yang dikarang oleh WR Supratman tahun 1924, pertama kali diperdengarkan melodinya pada Sumpah Pemuda tahun 1928, karena menggunakan bahasa Indonesia, liriknya dilarang oleh Belanda karena ada “Indonesia raya.. merdeka.. merdeka” pernah diganti “Indonesia mulia”. Namun karena lagu Ya Lal Wathan menggunakan bahasa Arab, maka bisa bebas dilagukan karena penjajah (baik Belanda dan Jepang) tidak paham bahasa Arab.

4. Kiai Wahab adalah Pendiri dan Penggerak “NU Struktural” karena menjadi “NU kultural” bagi Kiai Wahab tidak lah cukup, harus menjadi NU struktural, beliau lah sutradara, maestro, kondaktor, motor, penggerak (muharrik), aktor Intelektual, perintis, pendiri NU Struktural, stlah sebelumnya kaum tradisionalis hanya cukup merawat tradisi dalam masyarakat dan pesantren, Kiai Wahab mencerahkan dan menyadarkan pentingnya struktur dan organisasi bagi kaum kultural, artinya jamaah harus memiliki Jam’iyyah (organisasi, struktur) ini sesuai dgn ucapan Imam Ali Karramallahu wajhah, Al-haqqu bila nidzamin qad yaghlibuhul bathilu bi nidzamin (Kebenaran tanpa organisasi/struktur bisa dikalahkan oleh kebetulan yg tersetruktur).

5. Kiai Wahab adalah tokoh yang melihat pentingnya kemandirian dan pertumbuhan ekonomi, melalui organisasi yang pernah ia bangun Nahdlatut Tujjar (Kebangkitan Pedagang) tahun 1918, selain ulama, Kiai Wahab juga pengusaha, pada zamannya memiliki biro perjalanan haji, pedagang, atau sistem bagi hasil. Dengan kemandirian ekonomi Kiai Wahab menghidupkan organisasi NU. (Rumah beliau baik di Surabaya dan Pesantrennya di Tambakberas menjadi pusat kegiatan organisasi-organisasi yang menjadi cikal bakal NU dan Jam’iyyah NU itu sendiri).

6. Kiai Wahab adalah tokoh pendidikan melalui lembaga pesantren Tambakberas, Jombang yang merupakan salah satu pesantren terbesar di Indonesia, demikian juga madrasah-madrasah Nahdlatul Wathan yang pada zamannya dibangun di beberapa wilayah yang nantinya menjadi cikal bakal Nahdlatul Ulama.

7. Kiai Wahab adalah tokoh pemuda, yang juga melihat pentingnya peran dan organisasi pemuda dengan mendirikan Syubbanul Wathan (Pemuda Tanah Air) tahun 1924 dan Ansor Nahdlatoel Oelama (ANO) tahun 1934. Dalam perjuangannya, Kiai Wahab melibatkan tokoh-tokoh pemuda di zamannya baik di NU, Pemuda NU (Ansor) dan pers, seperti Wahid Hasyim, Mahfudz Siddiq, Hasan Gipo, Abdullah Ubaid, Thohir Bakri, Achmad Barawi, Saifudin Zuhri, Subhan ZE, Idham Cholid, dll

8. Kiai Wahab adalah tokoh pers, yang memandang pentingnya media sebagai syiar dan pembentuk opini publik melalui media yang ia bangun melalui mesin cetak yang berada di gedung PBNU saat itu di Surabaya yang menerbitkan media resmi NU, seperti Swara Nahdlatoel Oelama (1927, aksara Arab Pegon berbahasa Jawa), Oetoesan Nahdlatoel Oelama (1928, Latin Melayu), Berita Nahdlatoel Oelama (1931, Latin, Melayu), Soeloeh Perdjuangan, Swara Ansor NO. Yang selanjutnya akan lahir Duta Masyarakat dll.

9. Kiai Wahab adalah tokoh yang melihat pentingnya kekuatan ide, visi, gagasan, pemikiran melalui lembaga diskusi pemikiran yang ia pernah bangun seperti Tashwirul Afkar (Formulasi Gagasan) tahun 1919 dan Islamic Studi Club Tahun 1920 bersama dr Soetomo (Pendiri Budi Oetomo). Kebangkitan pemikiran (afkar), diskusi, musyawarah hingga debat merupakan karakter yang membentuk keilmuan Kiai Wahab yang menjadikan beliau pribadi yang luwes, luas, bijak, arif, toleran, lembut dan mengayomi, jauh dari sifat diktator, menang sendiri, ekstrim, egois dan lain-lainnya.

10. Kiai Wahab adalah politisi yang menjadikan politik sebagai instrumen–dalam bahasa Gus Dur–“memperjuangkan nasib orang banyak”, yang terinspirasi dari kaidah fiqih tasharruful imam ala ra’iyyah manuthun bil mashlahah (kebijakan pemimpin atas rakyatnya berdasarkan kemaslahatan rakyat). Dalam sejarahnya NU pernah menjadi parpol politik yang lagi-lagi memperkuat aspirasi politik jalan tengah (nasionalisme ala santri) yang tetap memperkuat dasar Islam dan kebangsaan Indonesia di tengah pertentangan kubu-kubu politik nasionalis ekstrim, sosialis, komunis, Islam radikal. Kiai Wahab menampilkan sosok politisi yang luwes, tidak radikal dan ekstrim, akomodartif-korektif (meskipun masuk dalam koalisi Parlemen tetap mengoreksi dan memperbaharui kebijakan-kebijakan negara), Kiai Wahab mampu membedakan antara prinsip dan strategi dalam politik, salah satu contoh meskipun secara prinsip Kiai Wahab tidak pernah setuju dengan komunisme dan politik PKI, tapi Kiai Wahab tetap memutuskan dalam koalisi pemerintahan yang di dalamnya ada PKI agar kebijakan-kebijakan yang terkait agama tidak jatuh ke tangan mereka. Dan dari dalam, Kiai Wahab melakukan koreksi dan mempengaruhi Soekarno dalam kebijakan-kebijakannya. Karena sikap ini, Kiai Wahab dan politik NU saat itu sering dicemooh sebagai politik oportunis, beliau diledek “Kiai Orla”, “Kiai Nasakom” namun beliau selalu tabah dan menjawab “Nabi Muhammad dalam perjuangannya bahkan dituduh gila, saya belum dituduh orang gila”, namun dengan keluwesan, sikap akomodartif-korektif, serta membedakan yang prinsip dan strategi, Kiai Wahab menyelamatkan peran politik NU yang tetap setiap pada dasar dan perjuangan negara tidak pernah memberontak seperti kubu-kubu aliran politik lain. Terbukti juga dalam kemelut PKI pada pertemuan tahun 60an, Kiai Wahab dan NU menjadi garda terdepan menentang organisasi dan pengikut PKI, sebagaimana ketegasan Kiai Wahab dan NU melawan pemberontakan Darul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesian(TII) bentukan Kartosuwiryo pada tahun 50an sebagai pembelaan Kiai Wahab dan NU terhadap dasar negara dan Republik Indonesia serta Pemerintahan yang sah. Dalam mengambil keputusan politiknya Kiai Wahab menggunakan kaidah fiqih misalnya yang membuat beliau luwes, tidak ekstrim dan tidak patah arang dalam berpolitik karena terinspirasi kaidah mala yudraku kulluhu la yutraku kulluhu (Yang tidak bisa diperoleh semua, jangan ditinggalkan semuanya), saat membela pemerintahan yang sah Soekarno beliau menggunakan qiyas (analogi) pemerintahan sebagai “wali hakim” dalam doktrin fiqih yang sah, demikian pula kaidah dar’ul mafasid muqaddam ala jalbil mashalih (mendahulukan menolak kerusakan daripada mengambil manfaat) dan Al-Khuruj minal khilaf mustahabb (keluar dari konflik dianjurkan) dalam melihat polemik, pertentangan serta pemberontakan politik saat itu.

11. Kiai Wahab adalah cerminan dari karakter muslim NU, muslim Nusantara, Muslim Indonesia yang toleran (tasamuh), moderat (tawassuth), adil dan konsisten (i’tidal), berimbang, tidak ekstrim (tawazun) dan senantiasa menyerukan pada kebaikan dan mencegah kemungkaran (al-amr bil ma’ruf wan nahyi anil munkar).

Tulisan ini berasal dari ide-ide yang disampaikan dalam Diskusi Publik dan Launching Kelas Pemikiran KH Wahab Hasbullah (KPMW) yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Alumni Bahrul Ulum Cabang Ibu Kota (HIMABI) di Ciputat, Sabtu 5 April 2018.

Mohamad Guntur Romli, kader NU dan Ansor yang menjadi Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).