Memudakan Politik Indonesia
Blog Solidaritas Inspirasi Opini

Memudakan Politik Indonesia

Oleh: Saidiman Ahmad

Kabar baik itu datang dari Partai Solidaritas Indonesia. Di usianya yang masih muda, mereka merekrut bakal calon anggota legislatif secara terbuka. Semua warga negara diberi kesempatan mendaftarkan diri. Sejumlah tokoh profesional diberi wewenang untuk mewawancarai setiap kandidat yang lulus persyaratan administratif.

Wawancara disiarkan secara langsung melalui media sosial, seperti Facebook, Instagram, Periscope, dan Twitter. Para kandidat tidak hanya menghadapi tim independen di ruang tertutup, tetapi juga publik secara umum. Ini adalah tradisi baru yang patut diapresiasi.

Inisiatif yang dilakukan partai dengan cap anak muda ini merupakan sebuah terobosan di tengah persoalan akut yang membelit partai-partai politik mapan di Indonesia. Merit based recruitment ini secara langsung melawan oligarki politik dan praktik kartel yang telah begitu lama mengental dalam perilaku elite dan partai politik kita. Oligarki dan politik kartel bahkan menjadi pandangan dominan para pengamat, media, aktivis, dan publik secara umum. Tidak heran jika dalam banyak jajak pendapat, partai politik menjadi institusi demokrasi yang paling tidak mendapat tempat di hati publik.

Masih terkungkung oligarki

Vedy R Hadiz dan Richard Robison (2013) menyimpulkan bahwa Indonesia pasca-Orde Baru masih dikungkung oleh politik oligarki. Kekuasaan politik dan akses pada sumber daya masih berada di tangan para elite yang itu-itu juga sejak zaman Orde Baru. Jika pun muncul elite dan aktor baru, mereka melakukan dominasi serupa.

Bagi Hadiz dan Robison, oligarki tidak mengenal sistem politik. Ia bisa hidup pada semua bentuk pemerintahan. Dalam setiap perubahan sistem, menurut keduanya, kapitalisme melakukan evolusi. Jika pada masa kediktatoran, kekuasaan para oligarki terpusat, maka desentrasilisasi membuat oligarki menyebar ke seluruh daerah. Elite-elite lokal menjadi raja-raja baru yang dominan dan nyaris tak tergantikan.

Jeffrey A Winters (2013) dalam Oligarchy and Democracy in Indonesia menjelaskan bahwa para oligarch bisa berdiri sendiri dan memerintah, atau masuk ke dalam rezim otoritarian atau demokratis sekaligus. Kekuatan utama mereka adalah uang.

Di sisi yang lain juga terjadi praktik politik kartel. Studi disertasi yang dilakukan Kuskridho Ambardi (2008) menyoroti interaksi antarpartai politik di Indonesia masa Reformasi. Pandangan banyak orang menyatakan bahwa pemilihan umum yang diikuti partai-partai politik adalah cerminan kompetisi antarideologi, cara pandang, dan kekuatan politik.

Meski demikian, Ambardi menemukan bahwa kompetisi antarkekuatan politik itu hanya terjadi pada masa pemilihan umum. Kompetisi berhenti ketika para anggota Dewan terpilih dan eksekutif dilantik. Yang terjadi setelah itu adalah kompromi dan praktik politik kartel. Tidak ada lagi pekik ideologi. Sehabis pemilu, keputusan dan kebijakan tiap-tiap partai didasarkan pada lobi, kompromi, dan bagi-bagi kue kekuasaan.

Lalu, apakah perekrutan bakal calon anggota legislatif Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara terbuka bisa mengurai kebuntuan dunia politik ini?

Sebuah studi yang dilakukan Marcus Mietzner (2013), Fighting the Hellhounds: Pro-democracy Activists and Party Politics in Post-Suharto Indonesia, menarik untuk dibaca. Studi ini mempelajari peran para aktivis yang masuk ke parlemen sejak pemilu pertama Reformasi pada 1999.

Pengaruh aktivis

Di tengah pesimisme pada politik Tanah Air, Mietzner menemukan pengaruh para aktivis di parlemen. Meski tidak semuanya, kehadiran para aktivis di dalam parlemen di awal-awal Reformasi telah mampu membawa perubahan yang cukup berarti.

Ada tiga kanal yang menyalurkan para aktivis masuk parlemen, menurut Mietzner. Pertama, para aktivis di organisasi-organisasi ekstra mahasiswa yang secara langsung maupun tidak memiliki afiliasi pada partai-partai politik. Organisasi-organisasi ini antara lain KAMMI yang dekat dengan PKS, PMII yang dekat dengan partai-partai NU, HMI yang memiliki banyak senior di Partai Golkar, atau IMM yang berada dalam satu kultur keagamaan dengan PAN.

Kanal kedua adalah para aktivis yang di masa Orde Baru bergerak melawan rezim dengan menggunakan pelbagai organ masyarakat sipil. Mereka untuk sementara waktu berada di luar sistem untuk menumbangkan rezim diktator. Setelah demokrasi terwujud, mereka lalu masuk ke dalam sistem melalui partai-partai politik yang ada.

Kanal ketiga adalah para aktivis yang setelah 1998 tetap bergerak di luar parlemen. Mereka konsisten mendesakkan agenda-agenda perubahan. Namun, pada satu titik, ketika gerakan di luar sistem tidak lagi memadai, mereka lalu terjun masuk untuk mengubah dari dalam.

Meski demikian, menurut Mietzner, para aktivis yang masuk parlemen mengalami dua masalah. Di kalangan sesama aktivis, mereka acap kali dianggap sebagai pengkhianat. Sementara di kalangan sesama anggota parlemen, mereka sering dianggap politikus bermental organisasi nonpemerintah.

Walaupun relatif sangat sedikit, tahun 2009 hanya 7 persen atau 37 orang dari 560 anggota parlemen (Kompas 2010, dalam Mietzner 2013), para aktivis yang masuk ke parlemen bisa memberi warna. Hal ini dimungkinkan karena mereka memiliki konsep, cakap dalam berkomunikasi, dan tentu saja piawai dalam berdebat yang telah terasah semasa menjadi aktivis.

Gagasan yang masuk akal dan retorika terlatih membuat mereka dominan dalam perdebatan. Dari situ lahir banyak produk perundang-undangan yang penting antara lain di bidang reformasi militer, partisipasi politik perempuan, sampai pada undang-undang desa.

Rekrutmen politik terbuka yang dilakukan PSI adalah pintu masuk bagi para aktivis untuk terlibat lebih banyak dalam politik praktis. Dengan menguji para bakal calon anggota legislatif melalui proses wawancara dengan tim independen, kualitas calon bisa terjaga.

Perubahan wajah

Jika perekrutan terbuka yang dilakukan PSI ini berhasil, politik Indonesia akan mengalami perubahan wajah. Anak-anak muda profesional dari pelbagai bidang akan mengisi daftar calon anggota legislatif mereka. Lalu, sebagian mereka akan berhasil masuk parlemen.

Dengan demikian, bukan hanya jumlah aktivis yang akan bertambah, melainkan juga varian yang meluas pada aktivis yang masuk ke dalam parlemen. Rekrutmen terbuka calon anggota legislatif adalah ikhtiar memudakan politik Indonesia. Partai-partai politik dominan perlu melakukan hal serupa.

Saidiman Ahmad

Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC); Alumnus Crawford School of Public Policy, Australian National University

Sumber: Opini Harian Kompas, 22 November 2017

Berpolitik dengan Passion
Inspirasi

Berpolitik dengan Passion

Oleh: Jeffrie Geovanie

Banyaknya aktor politik yang terjerat kasus korupsi, lalu tersenyum lebar di televisi saat digelandang petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengenakan jaket oranye, membuat nalar sehat kita bertanya-tanya, sudah sirnakah rasa malu di hati dan pikiran mereka? Seolah-olah menunjukkan ke publik, “mereka korupsi dengan senang hati.”

Saya belum melihat ada koruptor yang menutup wajah, seperti para pengguna narkoba yang terciduk aparat. Atau seperti para teroris yang digelandang pasukan Densus 88. Maka jangan heran jika suatu saat mungkin akan ada anak yang bercita-cita menjadi koruptor. Karena tampak di layar kaca, wajah-wajah koruptor tampil dengan gembira.

Padahal, kegembiraan para koruptor adalah derita ribuan atau bahkan jutaan rakyat Indonesia. Karena ulah koruptor, negara kehilangan banyak daya dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk menyejahterakan rakyat. Kejayaan koruptor adalah kesengsaraan rakyat.

Fenomena inilah yang membuat sebagian kalangan merasa jijik dengan partai politik. Karena ada di antara aktor-aktornya yang sedemikian memuakkan, membuat wajah partai politik bak dewa Janus. Hipokrit. Di satu sisi membawa kabar baik (pada saat musim kampanye) dan di sisi lain bisa menyebabkan kehancuran (karena melakukan kejahatan korupsi).

Dengan begitu, siapa pun yang ingin berkhidmat untuk kemajuan bangsanya melalui jalur politik, berada di jalan terjal yang penuh onak dan duri. Kalau tidak dicap munafik, setidaknya dianggap naif. Kalau tampil baik dianggap pencitraan. Kalau jahat malah dianggap wajar. Ya, namanya juga dunia politik. Jadi, untuk menjadi aktor politik, memiliki keinginan dan niat baik saja tidak cukup, butuh stamina dan mental baja.

Kalau kita menyadari akan peran dan fungsinya yang sangat vital, politik adalah lahan yang paling pas untuk yang beramal secara maksimal. Karena politik merupakan hulu dari semua kebijakan. Berkiprah di dunia politik berarti berupaya memperbaiki kondisi masyarakat dari hulunya.

Kalau melihat kondisi masyarakat dengan permasalahan yang begitu kompleks, maka sekompleks itu pulalah masalah yang dihadapi para aktivis politik. Tapi dengan modal cara pandang, dan cara berpikir yang sistematis, hal yang kompleks bisa dihadapi dengan mudah. Kita dekati dunia politik sesuai minat dan bakat yang kita miliki. Pada saat kita bisa berpolitik seperti manjalani hobi maka pada saat itulah siapa pun bisa berpolitik dengan riang, dengan penuh kegembiraan. Itulah yang saya maksud berpolitik dengan passion.

Passion, dalam pengertian bebas adalah sesuatu yang menyenangkan, yang membuat pelakunya tidak merasa bosan. Bagaimana berpolitik dengan passion, inilah yang tengah dilakukan teman-teman muda kita yang tergabung dalam Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Kepada anak-anak muda kita gantungkan masa depan bangsa. Rasanya kita sudah bosan dengan semboyan semacam ini. Karena pada faktanya, yang meneriakkan semboyan seperti ini pun banyak yang bersikap feodal. Anak-anak muda sekadar dijadikan isu politik, sama seperti isu-isu lain yang kerap dijadikan alat politik. PSI tidak menjadikan kemudaan sekadar isu politik. PSI dijalankan anak-anak muda itu nyata.

Kita sadar betul, menghadirkan politik di tengah-tengah masyarakat saat ini mungkin sama seperti menghadirkan pelajaran matematika atau fisika di hadapan anak-anak. Membosankan kalau tidak memuakkan.

Bagaimana menghadirkan matematika dan fisika secara menyenangkan itulah yang menjadi tugas para pendidik. Dan, sejauh ini, sudah ada beberapa pendidik yang bisa melakukannya, sekadar menyebut contoh, seperti Prof Dr Yohanes Surya yang berhasil menjadikan anak-anak didiknya mencintai matematika dan fisika sehingga beberapa di antaranya ada yang berhasil mengukir prestasi di olimpiade matematika atau fisika.

Sesuatu yang rumit dan membosankan bisa menjadi mudah dan menyenangkan jika dilakukan dengan cara yang tepat. Untuk menjadikan anak-anak muda menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kader bangsa, yang di pundak mereka terdapat raut wajah masa depan kehidupan masyarakat kita, dibutuhkan metode yang tepat.

Partai politik pada dasarnya merupakan sarana untuk menghimpun dan menyalurkan kepentingan. Karena kepentingan rakyat sangat beragam maka dibutuhkan objektifikasi. Seberagam apa pun kepentingannya, pasti ada ruang yang menjadi simpul dari semua kepentingan. Inilah yang bisa kita sebut dengan ruang agregasi. Titik temu dari semua kepentingan itulah yang menjadi ruang objektivikasi.

Bagaimana mentransformasikan kepentingan-kepentingan subjektif yang beragam menjadi kepentingan-kepentingan yang objektif, yang manfaatkan bisa dirasakan semua orang, itulah fungsi partai politik. Dan, dengan cara-cara yang menyenangkan, anak-anak muda bisa menjalankan fungsi itu dengan suka cita. Itulah fungsi kehadiran PSI!

Sumber

 

Menanti Caleg yang Mumpuni
Inspirasi Liputan Nasional

Menanti Caleg yang Mumpuni

 

Partai politik (parpol) peserta Pemilu tampaknya harus bergegas mempersiapkan calon anggota lembaga legislatif (caleg) -baik Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kota/Kabupaten- yang akan ikut bertarung dalam Pemilu 2019. Waktunya tak sampai setahun lagi.

Seperti tercantum dalam lampiran Peraturan KPU nomor 7 tahun 2017, pengajuan daftar caleg oleh parpol dijadwalkan mulai 4 Juli 2018 sampai 17 Juli 2018. Setelah melewati sejumlah proses, KPU akan menetapkan daftar calon tetapnya pada 20 September 2018.

Warga negara yang berhak menjadi pemilih nanti tentu berharap parpol mampu menghadirkan caleg yang lebih berkualitas ketimbang pemilihan-pemilihan sebelumnya. Parpol perlu menyiapkan diri atas tuntutan itu.

Sejumlah kritik muncul atas caleg-caleg yang ikut dalam Pemilu sebelumya, yang dipandang tidak terlalu menguasai tugasnya setelah terpilih sebagai legislator. Masyarakat menyoroti sejumlah caleg yang saat itu lebih menonjol popularitasnya sebagai pesohor ketimbang catatan aktivitas politiknya yang terkait dengan posisi legislator yang diperebutkannya.

Kebanyakan kritikan itu memang mengarah ke sejumlah pesohor di bidang hiburan yang terpilih sebagai legislator pada Pemilu yang lalu. Sampai-sampai, merespon kritik atas kualitas caleg, sempat muncul wacana untuk memperketat persyaratan bagi pesohor hiburan yang berminat menjadi caleg dalam Pemilu 2019 nanti.

Dikaitkan dengan hak konstitusional warga negara, wacana tersebut jelas lebih banyak mendapatkan penentangan. Pengetatan -bentuk halus dari pembatasan- caleg berdasarkan latar belakang pekerjaannya tentu bisa dianggap sebagai bentuk diskriminasi.

Pemilih tak bisa memilih sembarang orang dalam Pemilu. Caleg yang boleh dipilih dalam Pemilu berasal dari pengajuan parpol. Parpol punya peran besar dalam menentukan tersedianya caleg yang mumpuni dalam Pemilu. Rekrutmen caleg yang dilakukan parpol adalah langkah awal yang menentukan kualitas caleg dalam Pemilu.

Masuknya sejumlah pesohor -di bidang apapun- sebagai caleg pada Pemilu sebelumnya tentu tidak terlepas dari penerapan sistem terbuka saat itu. Dalam Pemilu dengan sistem terbuka, caleg yang lolos menjadi legislator adalah mereka yang mendapatkan suara banyak dari pemilih.

Suka tidak suka, terlepas dari caleg yang memiliki popularitas tinggi di tengah para pemilih lebih berpeluang lolos menjadi legislator. Para pesohor tentu lebih mempunyai popularitas tinggi ketimbang yang lainnya.

Selain pesohor, caleg yang lebih berpeluang terpilih adalah mereka yang memiliki modal yang besar. Dengan modal besar itu, para caleg lebih leluasa untuk menyusun strategi kampanyenya -termasuk menggelontorkan uang yang banyak kepada calon pemilihnya.

Itu sebabnya pada Pemilu yang lalu, bahkan ketimbang kepada kadernya, parpol sering dituding lebih dekat dengan dua jenis caleg itu: caleg pesohor dan caleg bermodal besar. Dalam politik jumlah kursi, perolehan suara tentu terasa lebih penting ketimbang kualitas caleg.

Dalam sistem terbuka, pertarungan bukan saja terjadi antara caleg dari suatu partai dengan caleg dari partai lain. Bahkan caleg yang berasal dari partai yang sama pun saling bersaing. Biaya politik menjadi sangat mahal.

Dalam pembahasan RUU Pemilu beberapa bulan lalu, perdebatan untuk memilih antara sistem terbuka dan sistem tertutup mengemuka lagi. Sejumlah kelemahan dalam sistem terbuka tadi menjadi dalih untuk kembali memakai sistem tertutup dalam Pemilu 2019.

Dengan sistem tertutup, caleg yang terpilih menjadi legislator lebih ditentukan oleh parpol ketimbang oleh para pemilih itu sendiri. Kembali memilih sistem tertutup itu menurunkan kembali kualitas demokrasi kita, dan tidak menjamin hadirnya caleg yang berkualitas dan memahami ideologi partai.

UU Pemilu yang baru memastikan bahwa Pemilu 2019 nanti menggunakan sistem terbuka. Sekali lagi, pola rekrutmen parpol akan sangat menentukan kualitas caleg yang disodorkan kepada pemilih dalam Pemilu nanti.

Membatasi para pesohor dalam mencalonkan diri, jelas berseberangan dengan konstitusi. Kembali condong mendekati pesohor dan mereka yang memiliki modal besar tanpa memedulikan kapabilitasnya sebagai calon legislator, juga merupakan bentuk rekrutmen yang bisa kita ragukan mampu memperbaiki kualitas demokrasi kita.

Idealnya, parpol melakukan rekrutmen caleg jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan Pemilu. Dengan begitu proses rekrutmen bisa dilakukan tanpa tergesa-gesa untuk memastikan kesesuaian para calon dengan platform, dan visi parpol -dalam hal politik, kebangsaan dan kenegaraan.

Jika penyelenggaraan Pemilu sudah sebegitu dekat, seperti disarankan oleh banyak pengamat politik, rekrutmen caleg secara terbuka yang melibatkan sejumlah ahli adalah opsi yang patut dilirik oleh parpol. Dengan sifatnya yang terbuka, rekrutmen semacam itu akan menjadi sebuah pendidikan politik yang baik bagi para pemilih. Keterlibatan para ahli dalam proses rekrutmen itu akan memperbaiki kualitas penyaringan berdasarkan kapabilitas si caleg.

Pola rekrutmen secara terbuka dan melibatkan sejumlah ahli telah dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia. Beberapa parpol lain menyatakan sudah membuka pendaftaran bagi caleg. Apakah juga akan melangsungkan rekrutmen dengan cara yang kreatif dan terukur untuk menghadirkan caleg yang mumpuni kepada para pemilih?

Parpol sungguh harus memikirkan strategi rekrutmen yang lebih baik. Dengan cara itu, bukan saja menjadi strategi yang baik untuk menjaring suara, pendidikan politik kepada masyarakat dan kualitas demokrasi pun berpeluang jauh lebih baik.

Oleh :  Redaksi Beritagar, 

Sumber

Tsamara : E-Budgeting Harus Diterapkan Secara Nasional
Wawancara

Tsamara : E-Budgeting Harus Diterapkan Secara Nasional

Wawancara khusus dengan Tsamara Amany, Ketua DPP Bidang Eksternal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), disela-sela menjalani seleksi caleg, termasuk Tsamara yang ikut diuji. Wawancara ini dilakukan oleh Fathurrahman Helmi, redaktur koranindependen.co, Sabtu (11/11)

Fathur : Setelah terjun ke dunia politik dan dipercayakan menjadi Ketua DPP Bidang Eksternal PSI serta jadi baleg 2019. Bagaimana pendapat Tsamara dengan anak muda yang ingin terjun ke politik

Tsamara : Keniscayaan. Tahun 2020, sebanyak 83 juta penduduk Indonesia usia 20-40 tahun. Jadi, anak muda harus mempersiapkan diri mereka untuk mengisi jabatan-jabatan penting agar terjadi regenerasi dalam politik.

Fathur : Apa yang Tsamara ingin tunjukkan kepada masyarakat melalui pencalonan diri Tsamara sebagai bacaleg PSI.

Tsamara : Saya mau memperjuangkan UU Transparansi Nasional. Dalam UU ini, komponen terpenting yang saya perjuangkan adalah E-Budgeting atau penganggaran secara online yang harus dilakukan secara nasional, termasuk di daerah-daerah. Ini baru namanya mempersiapkan sistem bagi KPK dalam melakukan pencegahan. KPK nanti bisa dengan mudah mengawasi pelaksanaan penganggaran. Juga, UU Pembuktian Terbalik. Jika seseorang mau jadi pejabat, dia bukan hanya mengisi LHKPN, tapi menjelaskan dari mana sumber hartanya.

Fathur : Sekarang ini, banyak sekali mereka yang minoritas mengalami bullying terutama karena kemaren di pilkada ada Basuki Tjahaja Purnama yang minoritas, bagaimana Tsamara menyikapi bullying tersebut bahkan anak sekolahan juga dibully karena beda agama

Tsamara : Tindakan persekusi atau bullying harus dilawan. Di negara ini tidak ada mayoritas dan minoritas, yang ada hanyalah warga negara Indonesia. Sebagai sesama warga negara, kita harus menolak segala bentuk diskriminasi dan harus saling melindungi.

Fathur :  Mimpi ingin jadi gubernur, apa hanya karena melihat Ahok berkerja baik dan terinspirasi atau karena apa, sehingga Tsamara ingin jadi gubernur?

Tsamara : Salah satu inspirasinya Pak Ahok. Tapi inspirasi terbesarnya ingin membawa perubahan atau memberi kontribusi bagi kota kelahiran.

Fathur :  Apa yang membuat Tsamara yakin PSI akan lolos parlementary treshold, yang katanya bisa capai 4 persen pada pileg 2019

Tsamara : PSI menawarkan kebaruan. Di masa DPR & Parpol mendapat kepercayaan terendah dari masyarakat, PSI hadir sebagai alternatif yang betul-betul berbeda. Open recruitment caleg kita transparan, kita bekerja dengan penggalangan dana, pengambilan keputusan kita egaliter. Partai kita isinya anak2 muda, 70% pengurus dibawah 33 tahun. Tahun 2019, 55% pemilih kita anak milenial. Kita optimis akan mendapat suara jauh lebih besar dari 4 persen.

Fathur : Tsamara selalu mengatakan politik adalah jalan membuat masyarakat tertata atau bisa membuat jalan dan sarana prasarana. Sebenarnya politik seperti apa yang diakui dan diamini oleh Tsamara? Apakah Tsamara itu benaran progresif atau memang bisa juga konservatif.

Tsamara : Progresif, Islam kan juga agama yang progresif, mendorong umatnya menggunakan akal sehat. Begitulah politik bagi saya, harus selalu menggunakan akal sehat. Politik bisa dipakai untuk korupsi jika di tangan para pejabat bermental korup. Tapi bisa dipakai untuk membangun jalan dan memberi subsidi pendidikan jika dipegang para pejabat bermental melayani.

Fathur :  Apa yang membuat Tsamara mengagumi sosok Bung Karno, apa karena sebatas dia orator ulung atau apa.

Tsamara : Bung Karno punya gagasan besar. Selain ia punya kemampuan retorika secara lisan dan tulisan, Bung Karno memiliki pemikiran-pemikiran besar tentang persatuan, tentang Islam, dan tentang situasi dunia pada masa itu. Saya termasuk kagum dengan cara pikir Bung Karno tentang Islam yang harus menjadi motor kemajuan.

Fathur : Sebagai tokoh muda, apa pendapatmu mengenai hari sumpah pemuda.

Tsamara : Bagi saya, sumpah pemuda memiliki arti yang begitu mendalam. Ini momen di mana pemuda meninggalkan semangat kedaerahan dan menggantinya dengan semangat persatuan. Inilah awal penting menuju Indonesia Merdeka.

Fathur : Apakah butir butir sumpah pemuda sudah benar-benar di lakukan pemuda pemudi saat ini.

Tsamara : Saya meyakini anak-anak muda tidak punya masalah lagi dengan persatuan. Semoga juga keyakinan saya bahwa anak-anak muda saat ini cenderung mudah melebur daripada merasa eksklusif juga benar. Setidaknya, itu yang saya rasakan di lingkungan teman-teman saya.

Fathur  : Bagaimana Tsamara menyikapi sumpah pemuda di masa millenium

Tsamara : Semangat sumpah pemuda harus dituangkan dalam persatuan dan solidaritas melawan korupsi. Korupsi merusak setiap sendi kebangsaan kita sehingga sudah seharusnya kita semua sebagai anak muda bersatu melawan masalah yang membuat keadilan di negeri ini sulit terwujud.

Fathur : Oke Tsamara, terimakasih atas waktunya. Selamat berjuang semoga cita-cita PSI bisa tercapai untuk pembaharuan di Indonesia.

Sumber

 

Menjadi Pahlawan dengan Berkarya, Milenial yang Mengubah Dunia
Blog Solidaritas Opini

Menjadi Pahlawan dengan Berkarya, Milenial yang Mengubah Dunia

Suci Mayang Sari
Bendahara Umum PSI
Majalah TIME edisi 13 November 2017 mengangkat laporan menarik tentang kiprah anak-anak umur belasan tahun yang mempengaruhi dunia. Laporan ini bertajuk “The 30 Most: Influential Teens of 2017”.

TIME memilih 30 milenials ini dari berbagai tempat, bidang kreativitas, kemampuan, dan besaran pengaruh yang berhasil mereka buat. Di antara 30 anak belasan tahun itu adalah:

Auli’I Cravalho. Perempuan 16 tahun ini adalah pengisi suara karakter Moana, sebuah Film Animasi keluaran Walt Disney. Moana adalah sosok legenda di kepulauan Polinesia, putri pemberani anak kepala suku di Hawai. Film Moana mencapai box Office dan menghasilkan keuntungan 640 juta dolar Amerika.

Selanjutnya, Cravalho akan mendapat peran dalam serial di NBC, mengangkat kisah nyata perjuangan anak SMA di sebuah kota penghasil baja yang berjibaku dengan masalah lingkungan. Cravalho memilih dan melakoni setiap perannya dengan cermat.

Hampir semua peran yang dilakoni Cravalho berhasil menginspirasi banyak kaum muda. Menurut Cravalho, menjadi anak umur belasan tahun bukan berarti tidak bisa memberi pengaruh baik bagi dunia.

Steve Lacy. Lelaki 19 tahun ini adalah produser musik masa depan. Ketika pertama kali Lacy menggubah musik, dia bahkan tidak memiliki laptop. Lacy mencari cara kreatif agar bisa mencapai apa yang diinginkan. Dia ubah handphone-nya menjadi sebuah studio musik. Dia download beberapa aplikasi yang mendukung hobinya mengaransemen.

Bersama band-nya, dia berhasil meraih nominasi Grammy untuk Best Urban Contemporary Album tahun 2015. Kini, Lacy mendapat banyak tawaran proyek musik, dan tentu mendapat penghasilan yang lumayan.

Han Hyun-Min. Lelaki 16 tahun ini adalah model yang mampu mengubah image standar model di Korea Selatan. Min keturunan Nigeria dan Korea. Min kecil tumbuh besar di tengah masyarakat Korea yang masih memiliki prasangka buruk tentang orang berkulit gelap.

Min berkisah ketika di taman kanak-kanak, beberapa ibu akan memberi tahu teman-temannya, ”Jangan bermain dengan dia; jika bermain dengannya, maka akan tertular menjadi gelap kulitnya.”

Min mendapat popularitas melalui Instagram-nya. Dia kini adalah model di Korea yang paling nge-top dan banyak dicari. Dia sudah mengikuti 20 lebih pertunjukan fashion di Seoul Fashion Week baru-baru ini.

Meski masih sering menghadapi diskriminasi, namun profil Min kian hari kian meningkat. Min berharap bisa ikut mendorong standar kecantikan di Korea selatan semakin inklusif.

Mikaila Ulmer. Perempuan 13 tahun. Ulmer dulu membenci lebah. Dia pernah disengat lebah 2 kali. Kejadian ini malah menginspirasinya membuat bisnis.

Dengan resep neneknya, dia membuat campuran limun dengan air jeruk dan madu lalu menjualnya. Kini, usahanya sudah menyebar ke 300 pasar makanan di daerahnya, Texas.

Dia menyumbangkan 10% dari labanya untuk konservasi lebah madu. Dia paham bahwa lebah madu di daerahnya, Texas, sangat penting bagi ekosistem dan hampir punah.

Muzoon Almellehan. Perempuan muda 19 tahun ini adalah pengungsi Suriah yang pindah ke Yordania di tahun 2013. Kini, dia dan keluarganya telah menetap di Inggris.

Almellehan mengalami betapa suramnya menjadi pengungsi anak. Tidak semua dapat mengenyam pendidikan. Kini, Almellehen terpanggil untuk membantu nasib para pengungsi anak. Dia menjadi duta termuda UNICEF.

Dia bertugas berkeliling tempat untuk mengabarkan pentingnya pendidikan bagi anak di pengungsian. Dia juga mendatangi daerah konflik seperti Chad di mana kelompok militan Boko Haram merepresi anak-anak untuk keluar dari sekolah.

Jadi, siapa bilang anak umur belasan tahun tidak bisa mengubah dunia? Setelah kita melanglang buana, mari kita kembali ke Indonesia.

Indonesia

Hari ini kita memperingati Hari Pahlawan. Hari ini di 72 tahun lalu, tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran Surabaya. Perang antara tentara Indonesia melawan pasukan Sekutu.

Republik Indonesia mengalami banyak kehilangan para tentaranya. Untuk mengenang para pahlawan yang gugur, setiap tanggal 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan.

Selang beberapa hari lalu, yaitu tanggal 28 Oktober, kita baru saja memperingati Hari Sumpah Pemuda. Semua tentu tahu kenapa Indonesia memperingati 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda. Tapi, izinkan saya untuk bercerita sedikit tentang 28 Oktober di tahun 1928 ini.

Menurut catatan sejarah, hari itu merupakan hari pengakuan para pemuda Indonesia, berikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Ikrar ini merupakan hasil dari Kongres Pemuda II yang digagas oleh PPPI (Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia).

Hadir dalam kongres ini, antara lain berbagai wakil organisasi kepemudaan, yaitu Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten, Jong Ambon, dan pemuda Tiong hoa, seperti Kwee Thiam Hong, John Lauw Tjoan Hok, Oey Kay Siang, dan Tjoi Djien Kwie. Para pemuda di tahun 1928 ini paham tentang arti Bhinneka Tunggal Ika. Mereka berbeda, tapi mampu bekerja sama untuk persatuan bangsa.

Setiap zaman akan melahirkan anak zamannya sendiri. Sejarah akan mencatat apa kontribusi setiap pemuda di zamannya masing-masing. Tentu, setiap zaman juga memiliki tantangan yang berbeda-beda. Dulu, tantangannya adalah melawan kolonialisme. Kini, tantangan pemuda zaman now tentu berbeda.

Kini, gelombang konservatisme melanda dunia. Dari Brexit, kemenangan Trump, kemenangan kelompok ultranasionalis di Austria dan lain-lain. Indonesia juga tak luput terkena gelombang ini. Antara lain paham-paham intoleransi yang kian meluas.

Tantangan zaman semakin kompleks. Orang muda mesti paham mana prioritas yang harus diperjuangkan.

Pentingnya Memahami Prinsip Kebajikan Universal

Mari kita melihat sebentar ke teori klasik. Menurut Socrates (470-399 SM), kebajikan adalah pengetahuan. Orang yang bijak adalah orang yang mengetahui, sementara orang yang berdosa adalah orang bodoh.

Pengetahuan yang benar akan membimbing pada tindakan yang benar. Tindakan yang jahat adalah akibat wawasan yang kurang baik. Pengetahuan diperlukan untuk membuatnya benar-benar bijak. Maka, dengan mengetahui kebenaran itu, manusia akan berbuat secara bijak.

Bagaimana caranya agar kita menjadi manusia yang bijak? Kalau menurut Socrates, kita mesti haus pengetahuan, membaca, dan mencari tahu sebanyak mungkin. Buka wawasan dan pikiran, belajar dari yang lain. Bukan untuk menjadi yang lain, tapi untuk mampu memahami yang lain. Dengan demikian, kita akan mampu menerima perbedaan.

Socrates adalah filsuf yang hidup di 4 abad sebelum Masehi. Namun, ajaran filsafatnya masih relevan hingga hari ini.

Menurut Socrates, terdapat prinsip moralitas yang tidak berubah dan universal yang ada pada setiap hukum, tradisi, dan budaya di berbagai belahan dunia ini. Ada prinsip kebajikan universal—yang bersifat immortal—tanpa sekat dan batas—yang sejak dulu dan hingga kini masih relevan. Bila kita cermati, prinsip yang masih relevan hingga kini, yaitu kemanusiaan, antikorupsi, dan toleransi.

Kemanusiaan atau HAM

Dengan kemanusiaan, kita akan paham bahwa sejatinya semua manusia itu setara. Segala ras, suku, agama, dan jenis kelamin, semuanya punya hak dan kewajiban yang sama di mata hukum sebagai warga negara.

Toleransi

Indonesia kini mengalami krisis toleransi. Padahal, kita tahu bahwa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari beragam suku, budaya, dan agama.

Sejak ratusan tahun lalu nenek moyang kita sudah hidup berdampingan, saling menerima keberagaman. Indonesia itu terlahir beragam. Maka, menyeragamkan adalah suatu kemustahilan. Anak muda zaman now harus mampu memperjuangkan toleransi.

Pemuda Indonesia di tahun 1928 sudah membuat ikrar tentang ini. Maka, selemah-lemahnya iman, para milenial harus mampu menerima estafet ini. Menjaga persatuan Indonesia ini.

Antikorupsi

Korupsi adalah sumber dari segala masalah bangsa. Kita ambil contoh, misalnya, gizi buruk dan kematian ibu hamil dan anak. Itu bisa terjadi karena dana untuk kesehatan dikorupsi, sehingga dana yang sampai di masyarakat tidak memenuhi untuk menangani masalah kesehatan ini.

Begitupun, misalnya, dengan pendidikan. Kalau dana di hulu dikorupsi, maka sisa dana yang sampai ke bawah tidak akan mencukupi untuk meningkatkan pendidikan.

Hal yang sama juga akan terjadi di sektor hukum, transportasi, pembangunan, dan lain-lain bila korupsi masih terjadi. Jadi, hampir seluruh akar masalah bangsa ada di korupsi.

Bila 3 hal prinsip universal itu sudah dipahami, maka kita akan yakin, jalan dan pilihan yang ditempuh para milenial sudah pada jalur yang benar. Setelahnya, kita bisa berbuat apa pun yang tidak akan mencederai nilai-nilai luhur tersebut.

Tantangan Saat Ini: Apa Kontribusi Anak Zaman Now?

Di masa Orde Baru, penyair WS Rendra pernah berkata: “Selamat Tidur Generasi Pembangunan.” Kalimat satir ini untuk menggugah para pemuda di zaman itu agar tidak terlena oleh perlakuan rezim Suharto. Pemuda harus berlaku kritis.

Kala itu, rezim Suharto meninabobokan rakyat. Pemerintahannya demikian represif sehingga demokrasi mati. Setelah Reformasi, kini Indonesia sudah hidup dalam iklim demokrasi. Ini sesuatu yang harus dijaga. Keterbukaan dan kebebasan ini bisa mendorong kaum muda untuk bisa berkreativitas semaksimal mungkin, sambil tetap menjaga prinsip universal dan demokrasi.

Lalu, apa yang bisa dilakukan dalam konteks zaman saat ini?

Tentang Kapitalisme Kreatif

Menurut laporan Kata Data, ketimpangan ekonomi Indonesia berada pada peringkat 4 dunia. Berdasarkan survei dari lembaga keuangan Swiss, 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 % kekayaan nasional. Jurang antara miskin dan kaya begitu jauh. Kaum mapan akan terus berlari, sementara yang kekurangan akan tetap berjalan di tempat. Ini tentu sebuah masalah. Bagaimana kita bisa membantu mengatasinya?

Untuk itu, kita perlu menelaah konsep kapitalisme kreatif. Teori ini digagas oleh Bill Gates, pemilik Microsoft. Bill Gates melihat ketimpangan ekonomi juga akan berpengaruh buruk pada pelebaran bisnis.

Saat ini, dunia memang semakin baik. Kesetaraan, demokrasi, dan tingkat capaian umur hidup manusia semakin tinggi. Bila di abad pertengahan porselen hanya ada di atas meja makan—sebagai bahan pembuat piring makan para bangsawan—kini porselen juga menjadi bahan pembuat toilet, untuk kita duduki setiap pagi di WC.

Kalau dulu komputer begitu besar, kini komputer berada dalam genggaman kita sehari-hari. Semua program IT ada dalam HP pintar. Ini bukti bahwa dunia sudah lebih semakin maju.

Namun, kita tak bisa menafikan bahwa masih ada kalangan marjinal, orang terpinggirkan, yang jauh berada di bawah taraf hidup. Mereka ini tak memiliki akses terhadap kemajuan dunia.

Bill Gates melihat masih ada kelaparan dan gizi buruk di Afrika. Masih ada angka buta huruf dan demokrasi yang mati di Asia. Bila demikian, Microsoft tentu tidak bisa melebarkan bisnisnya ke Afrika dan Asia. Bagaimana mungkin menjual produknya ke Afrika dan Asia kalau masyarakat di sana tidak bisa membaca bahkan belum selesai dengan kebutuhan dasar, yaitu sandang-pangan-papan?

Bill Gates melihat ada yang salah dalam kapitalisme tradisional. Kapitalisme tradisional hanya berpikir untuk kepentingan diri sendiri. Padahal, di era yang global ini, kita tidak bisa lagi hidup sendiri. Maka di titik ini Bill Gates berpikir tentang kapitalisme kreatif.

Ketimpangan sosial-ekonomi tidak hanya merugikan para kaum marjinal, tapi juga akan membatasi pasar kapitalis. Membantu mereka yang tidak mampu akan membuka peluang pelebaran pasar. Maka, menurut Bill Gates, ada 2 hal yang harus dilakukan secara paralel, yaitu melipatgandakan keuntungan sekaligus memperbaiki taraf hidup kaum marjinal. Itu inti dari kapitalisme kreatif.

Untuk menjalani inti dari kapitalisme kreatif ini, perlu kerja sama seluruh stakeholder, dari swasta, pemerintah, hingga lembaga swadaya masyarakat. Perlu ada program-program kerja sosial yang dilakukan secara bersama oleh 3 stakeholder ini. Bill Gates mencontohkan, selama 20 tahun terakhir, Microsoft telah mendonasi 3 miliar dolar Amerika untuk mendukung misi ini.

Intinya adalah bagaimana dalam bisnis kita pun mampu memberdayakan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, banyak kaum muda yang memulai usahanya sambil berusaha memberdayakan masyarakat. Misalnya, Nadiem Makarim. Aplikasi yang dia buat mampu menghubungkan masyarakat yang butuh transportasi cepat dengan para pemilik kendaraan.

Sebelumnya warga tidak berdaya akan kemacetan kota. Waktu habis di jalan. Kini warga sebagai konsumen bisa lebih berdaya, bisa memilih akan memakai transportasi yang lebih menguntungkan mereka dari harga dan waktu. Bisa lebih cepat sampai ke tujuan dan tempat kerja. Sehingga, masih ada energi, ada waktu tersisa untuk melakukan kegiatan lain.

Aplikasi bikinan Nadiem juga membuka akses pasar para pengusaha makanan. Ada akses yang lebih luas, yang tidak terbatas. Karena pasar ini ada di virtual, yaitu warga yang men-download dan menggunakan aplikasi ini.

Upaya Nadiem Makarim memberi dampak konkret, yaitu membawa masyarakat marjinal masuk dalam pasar. Bila seseorang bisa masuk ke dalam pasar, maka ia punya kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Perlu dicatat, Nadiem mampu melakukan ini karena kondisi negara yang terbuka dan demokratis. Adalah mustahil membuat itu bila negara ini berada dalam suasana tertutup dan otoriter seperti Korea Utara.

Apa yang mau saya sampaikan di sini adalah: Sebagai pemuda, kita perlu paham dulu nilai-nilai universal yang harus kita jaga, yaitu toleransi, kemanusiaan, dan antikorupsi. Kita mesti mampu meneruskan tongkat estafet yang pernah diikrarkan oleh para pemuda di tahun 1928.

Selemah-lemahnya iman, bila kita mampu mempertahankan ini, itu sudah suatu langkah minimal. Selanjutnya, kita akan teryakinkan bahwa pemuda zaman now tidak akan salah arah tentang kreativitas yang akan mereka buat.

Bila di negara lain, seperti laporan dalam majalah TIME, anak umur belasan tahun mampu berbuat sesuatu yang mempengaruhi dunia, maka yakin, anak muda milenial Indonesia lebih mampu untuk melakukan kreativitas lebih dari itu. Dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dasar yang telah diikrarkan oleh pendahulunya, maka apa pun kelak yang milenial buat, niscaya tidak akan mencederai bangsa dan negara.

Selamat Hari Pahlawan dan Hari Sumpah Pemuda. Indonesia memiliki banyak tanggal untuk memperingati sesuatu. Jangan sampai itu hanya menjadi peringatan belaka tanpa makna dan jiwa. Tunjukkan bahwa pemuda zaman now mampu memaknainya dengan tindakan kongkret. Kebaikan bagi seluruh bangsa Indonesia. Menjadi pahlawan dengan berkarya.

Makalah ini sebelumnya disampaikan pada acara Diskusi Peringatan Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan 2017 di Universitas Trisakti, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Jumat 10 November 2017.

 

Referensi:

Milenial yang Menentukan
Inspirasi

Milenial yang Menentukan

Beri aku sepuluh pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.” Begitulah cara Soekarno menyebut kekuatan kaum muda dalam melakukan perubahan. Pernyataan presiden pertama Republik Indonesia itu seperti mendapatkan tempat kembali dalam percaturan politik di negeri ini. Bukan sebab kita baru saja merayakan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan, yang melibatkan banyak kaum muda, melainkan karena bangsa ini segera memasuki tahun politik.

Tahun 2018 akan ada 171 daerah yang menggelar pemilu kepala daerah (pilkada) serentak. Tahun 2019, untuk pertama kali digelar pemilu saat rakyat akan memilih wakilnya di DPR, DPD, dan DPRD bersamaan dengan memilih pula presiden/wakil presiden secara langsung.

Komisi Pemilihan Umum memperkirakan pada Pemilu 2019 terdapat tidak kurang dari 192 juta pemilih. Pemilih muda berusia 17-38 tahun akan mendominasi. Jumlahnya bisa lebih dari 55 persen dari seluruh jumlah pemilih itu. Generasi muda yang lahir antara 1980 dan 2(X)0, yang disebut kaum milenial karena melewati tahun milenium, tak hanya menjadi pemilih, tetapi juga penentu masa depan negeri ini.

Merekalah yang menjadi penentu kepemimpinan nasional ke depan, seperti dilaporkan harian ini, sesuai laporan dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Central Election and Political Party Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, serta Saiful Mujani Research and Consulting. Pada sisi lain, mayoritas generasi milenial dinilai cenderung apolitis. Mereka menjaga jarak dengan partai politik dan mayoritas menghindari politik praktis.

Pemahaman tentang politik lebih dibangun melalui media sosial, sebagai media yang paling banyak mereka akses. Berdasarkan riset Pew Research Centre (Amerika Serikat) yang dirilis tahun 2010, kehidupan generasi milenial tak dapat dilepaskan dari pemakaian teknologi digital dan budaya pop. Menganalogikan Tim Mottau, Brand Planning Director Merkley+Partners, New York (AS), melalui paparannya di AdAsia Bali 2017, Kamis (9/11) (Kompas, 10/11), apa pun organisasinya, inovasi digital dan generasi milenial melahirkan perspektif baru. Kunci keberhasilan terletak pada kesediaan berpartisipasi, mendorong, dan mendengarkan aspirasi generasi milenial, yang cenderung tidak terlalu peduli dengan “nama besar”.

Dalam dunia bisnis, sudah banyak generasi milenial yang tampil memimpin. Mereka yang berusia kurang dari 40 tahun pun mulai tampil sebagai kepala daerah. Parpol, pemerintah, dan masyarakat tak bisa mengabaikan generasi milenial, serta perlu membantu mereka tidak hanya untuk menentukan kepemimpinan nasional. tetapi sekaligus menjadi pemimpin. Jangan sampai, seperti sejumlah pemimpin muda yang sudah tampil, mereka terjerembap, terbelit berbagai perkara, khususnya korupsi.

Sumber Tajuk Rencana Harian Kompas, 11 November 2017

Beli Kucing di Luar Karung
Inspirasi Liputan Nasional

Beli Kucing di Luar Karung

Tajuk Kompas– Seperti membeli kucing di dalam karung. Begitu peribahasa yang acap kali dipakai dalam pemilu terkait calon anggota legislatif yang akan dipilih rakyat. Rakyat sering kali tidak mengenali calonnya. Kewenangan menentukan calon anggota legislatif (caleg), sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, merupakan kewenangan partai politik.

Pasal 241 UU Pemilu menyebutkan, seleksi untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan oleh partai politik peserta pemilu. Seleksi bakal calon dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai ketentuan internal parpol. Pelibatan masyarakat dalam penentuan caleg tidak diatur dalam undang-undang itu.

Sejarah pergelaran pemilu di negeri ini memperlihatkan, pimpinan parpol berwenang menentukan seseorang menjadi caleg di nomor urut atas, bawah, atau sekadar jadi pelengkap daftar calon. Kepentingan subyektif pimpinan parpol selalu mewarnai. Tidak jarang anak atau keluarga pimpinan parpol menjadi calon jadi.

Suara pemilih partai pun dimobilisasi untuk memenangkan keluarga pimpinan parpol. Kader yang secara personal berkualitas bisa tidak terpilih karena ditempatkan di nomor urut bawah. Sejak Pemilu 2009, dan akan diikuti dalam Pemilu 2019, calon yang memiliki suara terbanyak, tak peduli berapa pun nomor urutnya, bisa terpilih menjadi wakil rakyat.

Kapabilitas dan integritas, selain popularitas calon, menjadi penentu seorang caleg akan terpilih atau tidak. Oleh karena itu, partai harus menyiapkan kader terbaiknya. Selama dua hari terakhir, harian ini melaporkan parpol tidak mudah untuk menentukan caleg dalam Pemilu 2019.

Keterbukaan dalam perekrutan dan penentuan calon, yang selama ini digantungkan pada ”kebijakan” pimpinan parpol, tak bisa lagi sepenuhnya dipakai sebagai ukuran. Ada saja pimpinan parpol yang terbelit masalah sehingga kredibilitasnya dipertanyakan. Kredibilitas partai pun terganggu.

Rakyat juga semakin cerdas dalam menentukan wakilnya. Pada pemilu lalu, sejumlah parpol memasang iklan di media massa, mengundang warga negara yang memiliki kompetensi untuk bersedia dicalonkan sebagai wakil rakyat. Namun, mungkin yang didapatkan adalah pencari kerja yang memburu apa pun lowongan pekerjaan itu.

Langkah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang minggu lalu menggelar semacam uji kompetensi bagi anggotanya yang akan menjadi caleg, dengan melibatkan tokoh publik nonpartai secara terbuka, pantas diapresiasi. Langkah itu setidaknya mengurangi aroma nepotisme dalam penentuan caleg.

Setidaknya rakyat bisa melihat bakal calonnya sejak awal dan mereka tidak seperti membeli kucing dalam karung. Calon itu sudah diletakkan di luar ”karung”. Kini, konsistensi pimpinan parpol untuk menerima hasil seleksi itu menjadi taruhannya. Parpol lain tentu bisa mengembangkan model lain yang melibatkan khalayak.

Sumber Tajuk Harian Kompas, 7 November 2017

Rian Ernest, Lawyer Muda Caleg PSI
Blog Solidaritas Inspirasi

Rian Ernest, Lawyer Muda Caleg PSI

Rian Ernest dilahirkan dari orangtua yang berbeda etnis dan negara. Ayahnya orang Jerman dan ibunya orang Indonesia dari etnis Tionghoa. Orangtua Rian bertemu saat ibunya menempuh studi arsitektur di Jerman Barat pada 80-an. Sayangnya usia pernikahan orangtuanya Rian tidak lama. Setelah resmi berpisah, ibunya memboyong Rian yang saat itu berusia 3 tahun dan adiknya kembali ke Indonesia. Di Indonesia Rian, ibu, dan adiknya tinggal di rumah kakek dan neneknya di kota Bekasi.

Sejak kecil Rian sudah terbiasa dengan keluarga besanya yang beragam dari sisi etnis dan agama. Bekal ini yang membuat Rian mudah bergaul dengan siapa saja. Saat duduk di SMAN 82 Jakarta Selatan pun Rian diterima teman-temannya tanpa membedakannya sebagai penganut Katolik. Penghasilan ibunya yang tidak menentu mendorong Rian mencari uang tambahan dengan menjadi model majalah dan catwalk. Dari pekerjaan itu, Rian dapat mengumpulkan uang untuk keperluan sehari-hari dan sekolahnya. Rian mulai giat belajar. Ia semakin mempelajari pelajaran yang sangat ia sukai, yaitu pelajaran Tata Negara. Pelajaran ini membuka wawasannya tentang berbagai lembaga negara, fungsi dan wewenangnya, serta pentingnya berbagai lembaga itu dalam menentukan maju mundurnya suatu negara dan rakyatnya. Karena ketertarikannya itu, Rian mantap memilih Fakultas Hukum Universitas Indonesia  (FHUI). Dengan ketekunan belajar, Rian berhasil meraih cita-citanya: ia diterima di FHUI pada 2005.

Semula Rian ingin menjadi jaksa. Namun cita-cita itu ia urungkan setelah mengetahui bahwa gaji fresh graduate di kejaksaan pada 2003 hanya 2 juta Rupiah. Pada titik itu, Rian menyadari pentingnya arti remunerasi yang layak bagi penegak hukum untuk menangkis godaan korupsi. Rian kemudian memilih spesialisasi hukum bisnis. Rian pertama kali bekerja di firma hukum Melli Darsa & Co. Di sana Rian mengerjakan hukum bidang pasar modal, perbankan, asuransi, mineral, dan migas. Rian banyak membantu melakukan audit hukum terhadap perusahaan-perusahaan, termasuk BUMN. Tapi sesudah bekerja 1,5 tahun dan sering terlibat dalam transaksi bisnis yang cukup bergengsi, Rian merasa hampa dalam pekerjaannya yang agak jauh dari pelayanan kepada sesama. Hasrat untuk mengabdi kepada kepentingan masyarakat selalu memanggil Rian.

Seorang kawan lama Rian yang sudah bekerja bersama Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengajak Rian untuk magang di balai kota untuk membantu Ahok. Memang gaji yang ditawarkan Ahok tidak sebesar saat Rian bekerja di firma hukum. Tapi itu ia terima karena panggilan untuk melayani masyarakat. Selama bekerja bersama Ahok, Rian sering memeriksa dokumen dari sisi hukum sebelum ditandatangan Ahok. Rian sering menemukan “jebakan Batman” yang intinya mencoba menjerumuskan Ahok ke dalam lubang teknis hukum. Selama dua tahun bekerja langsung bersama Ahok, Rian mendapatkan pengalaman berharga yang menyadarkannya bahwa menjadi seorang pejabat bukan pekerjaan remeh. Pekerjaan itu sangat mulia dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Kini Wakil Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta itu terdaftar sebagai mahasiswa Master Public Administration di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura, atas beasiswa penuh. Bekerja di bawah Ahok dan belajar kebijakan publik di sekolah kebijakan publik terbaik di Asia itu, memberikan bekal lebih bagi Rian untuk berpolitik demi Indonesia yang lebih baik dan jauh dari korupsi.

Dini Shanti Purwono, Praktisi Hukum Ternama Caleg PSI
Blog Solidaritas Inspirasi

Dini Shanti Purwono, Praktisi Hukum Ternama Caleg PSI

Dini Purnowo dikenal sebagai praktis hukum yang ternama. Ia spesialis menangani permasalahan hukum korporasi yang terkait dengan investasi, pasar modal, merger dan akuisisi. Profesinya di dunia hukum lebih banyak di belakang layar, seperti membuat perjanjian, struktur transaksi bisnis, legal advice  dan  legal  opinion terkait kegiatan korporasi. Klien-kliennya mayoritas perusahaan-perusahaan besar dalam negeri, termasuk perusahaan asing. 

Dini menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dan lulus pada 1997. Selama kurun waktu 1997-2005, Dini bergabung di firma hukum Hadiputranto, Hadinoto dan Partners (HHP) yang merupakan kantor koresponden dari firma hukum internasional Baker & McKenzie. Posisi terakhir sebagai Senior Associate. Di sela-sela kurun itu, kembali melanjutkan pendidikannya. Dini berhasil meraih gelar master di bidang hukum keuangan internasional dari Harvard Law School (LLM, 2002) dengan dukungan beasiswa Fulbright Scholar.

Pada 2005-2008 Dini bergabung di PT Danareksa (Persero) sebagai Kepala Biro Hukum. Ia juga sempat bergabung di firma hukum Roosdiono dan Partners dengan posisi partner selama 2 tahun sebelum akhirnya bergabung sebagai partner dari pemilik firma di firma hukum Christian Teo & Partners (CTP). Dini pernah bertindak sebagai konsultan hukum untuk perusahaan Jepang, Marubeni, dalam akuisisi saham minoritas dua perusahaan pembiayaan konsumen yang tergabung dalam CT Corp Group. Ini adalah transaksi lintas-batas. Selain itu, Dini juga terdaftar sebagai konsultan hukum pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).

Dini juga punya kepedulian pada isu-isu sosial. Dini dan teman-temannya sesama alumni Harvard, seperti Todung Mulya Lubis, Bambang Harymurti, Goenawan Mohamad, dan lain-lain menginisasi petisi online yang isinya membantah tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dalam petisi yang ditandatangani lebih dari 10.000 orang itu dikatakan bahwa Ahok sebagai terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penistaan agama.

Dini juga salah satu sosok yang terdepan dalam mengajukan permohonan judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi melalui Lembaga Bantuan Hukum PSI yang diberi nama Jangkar Solidaritas (Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia). Sejumlah pasal tertentu dalam UU itu dinilai diskriminatif karena memperlakukan partai lama dan partai baru secara berbeda. Juga pasal tertentu dalam UU itu dinilai tidak mewajibkan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik sedikitnya 30 persen.

Di tengah kesibukannya, Dini bersedia meluangkan waktunya untuk mengasuh rubrik “Klinik Hukum” di Jawa Pos Radar Semarang yang hadir setiap Kamis. Dini dipilih mengasuh rubrik tersebut karena kapasitas dan kemampuannya sebagai advokat yang sudah tidak diragukan lagi. Kesediaan Dini berbagi ilmu hukum didasari oleh keprihatinannya terhadap kasus-kasus hukum yang kerap dialami warga, khususnya kalangan wong cilik. Dini berharap sumbangsihnya itu bisa bermanfaat bagi rakyat banyak.

Surya Tjandra, Lawyer Andal Caleg PSI
Blog Solidaritas Inspirasi

Surya Tjandra, Lawyer Andal Caleg PSI

Surya Tjandra dibesarkan di keluarga yang tak berpunya. Orangtuanya pedagang ayam potong di Pasar Jatinegara, Jakarta. Kala itu, Surya dan orangtuanya tinggal di rumah kontrakan dan kerap berpindah-pindah, namun tidak pernah terlalu jauh dari pasar Jatinegara. Dalam mendidik anak-anaknya, orangtua Surya selalu mendorong untuk tekun dalam mengapai cita-cita tapi juga memberikan kebebasan yang cukup untuk memilih sendiri apa yang ingin dicapainya. Karena kondisi ekonomi yang tidak mencukupi, Surya dan kakak-kakaknya pernah tidak diperkenankan mengambil rapor sebelum melunasi biaya sekolah. Karena kondisi ekonomi yang sulit juga, dua kakaknya Surya terpaksa berhenti kuliah.

Menyadari kondisi sulit tersebut, Surya memasang tekad untuk masuk ke sekolah negeri agar terjangkau biayanya. Surya kemudian diterima di SMA Negeri 68, Jakarta Pusat, dan selanjutnya diterima di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). Seandainya Surya tidak diterima di UI, mungkin Surya tidak akan kuliah karena tidak ada biaya. Diterima di FHUI menjadi kebanggan buat Surya karena hanya dirinya yang menjadi sarjana pertama di keluarganya. Lebih jauh dari itu, Surya mendapat beasiswa untuk meneruskan pendidikannya di bidang hukum untuk program S2 (di Universitas Warwick, Inggris) dan program S3 (di Universitas Leiden, Belanda).

Surya punya sensitivitas yang tinggi dengan isu kemiskinan dan ketidakadilan. Hal ini yang mendorongnya untuk memilih bekerja di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, LSM yang menyediakan bantuan hukum bagi rakyat miskin dan buta hukum. Di lembaga ini, Surya mengolah keterampilannya dalam hal hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, di mana hukum bisa menjadi alat pembelaan sekaligus pemberdayaan rakyat miskin dan buta hukum untuk mendapatkan akses pada pengambilan keputusan dan kebijakan serta kesejahteraan. Meski pada awalnya Surya tertarik dengan isu hak-hak sipil dan politik, namun atasannya menempatkan Surya di Divisi Perburuhan yang fokus untuk pembelaan bagi, terutama buruh industri. Di sinilah Surya mengenal lebih jauh dan jatuh cinta pada hukum perburuhan hingga sekarang.

Kepedulian Surya pada isu perburuhan terlihat jelas ketika ia terlibat di dalam Komite Aksi Jaminan Sosial, aliansi besar gerakan sosial yang terdiri dari serikat buruh, tani, nelayan, mahasiswa, LSM, dan lain-lain untuk mengajukan gugatan terhadap pemerintah ke pengadilan terkait kelalaian pemerintah untuk melaksanakan perintah UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Surya yang berperan sebagai Koordinator “Tim Pembela Rakyat untuk Jaminan Sosial” menjadi kuasa hukum dari ratusan penggugat dari berbagai kalangan masyarakat dan bertanggung jawab dalam merancang gugatan hingga mengikuti persidangan di pengadilan.

Pengalaman bekerja di LSM pendamping, advokasi perburuhan, dosen, dan peneliti bidang hukum di sejumlah universitas, memberikan Surya kemampuan untuk menganalisa dan memahami kompleksitas masalah yang ada untuk satu isu tertentu. Surya belajar bahwa isu jaminan sosial, misalnya, merupakan ujung gunung es dari berbagai isu lain, seperti politik anggaran, pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas, aturan pelaksanaan, dan lain-lain. Namun dari situ Surya juga belajar untuk menetapkan fokus dan prioritas, serta pengorganisasian untuk langkah-langkah yang harus diambil untuk mewujudkan fokus dan prioritas tersebut.