Proklamasi Muhammadiyah
Kolom

Proklamasi Muhammadiyah

Fajar Riza Ul Haq

(Pengurus Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah dan Juru Bicara PSI)

 

“Praktikkan saja Pancasila, insyaallah baik syariat Islam maupun syariat agama lain itu akan tercakup di dalamnya. Jadi sudah cukup, kita jangan terus dihadapkan pada pertentangan istilah-istilah”.

Pandangan ini disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menanggapi wacana NKRI Bersyariah, salah satu rekomendasi Ijtimak Ulama IV yang dihelat Persaudaraan Alumni (PA) 212 awal Agustus lalu di Sentul, Bogor. Banyak pihak mempertanyakan urgensinya. Pihak pengusul minta agar diberi ruang diskusi.

Menurut  Koordinator Divisi Hukum PA 212 Hari Damai Lubis, wacana NKRI Bersyariah akan menjadi hal positif untuk membuktikan bahwa syariah tidak bertentangan dengan Pancasila. “Jangan beri ruang, kita ini NKRI Berpancasila”, tegas mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.

Istilah NKRI Bersyariah dikenalkan secara publik oleh Rizieq Shihab melalui bukunya yang berjudul “Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah” (Suara Islam Pers, 2012). Inilah platform perjuangan Front Pembela Islam.

Menurut Rizieq, tidak ada pernyataan bahwa Indonesia negara demokrasi dalam konstitusi. Mekanisme musyawarah dan mufakat yang dipraktekkan Nabi Muhammad justru berbeda hakekatnya dengan demokrasi. Inti argumen NKRI Bersyariah adalah mengembalikan Piagam Jakarta sebagai landasan bernegara (Wilson dalam Fionna, 2015).

Kepribadian Muhammadiyah

Munculnya kembali aspirasi untuk mengembalikan Piagam Jakarta dengan mengusung NKRI Bersyariah, utamanya paska pemilu lalu yang kental dengan intrumentalisasi politik identitas, mengulangi gerakan serupa pada awal masa Reformasi. Upaya partai-partai Islam di parlemen kala itu dengan dukungan beberapa ormas Islam pada periode Sidang Umum MPR tahun 1999 sampai 2002 menemui kegagalan. Justru Muhammadiyah bersama NU berada di garis depan menolak menghidupkan kembali Piagam Jakarta.

Di bawah kepemimpinan Syafii Maarif pada periode itu, Muhammadiyah teguh berpendirian Piagam Jakarta tidak diperlukan lagi secara legal formal demi mengukuhkan keindonesiaan dan kemanusiaan. Yang terpenting, ruhnya diambil berupa tegakknya keadilan yang merata, tanpa diskriminasi. Pancasila juga harus membuka diri seluas-luasnya menerima sumber moral dari agama-agama (Maarif, 2009 : 311).

Pada Muktamar ke-47 tahun 2015 di Makassar, Muhammadiyah secara resmi memproklamasikan Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Organisasi yang pernah dipimpin Ki Bagus Hadikusumo ini (1942-1953) meletakkan NKRI berdasarkan Pancasila sebagai hasil kesepakatan atau konsensus nasional (Darul Ahdi) seluruh komponen bangsa, termasuk umat Islam selaku penduduk mayoritas, sekaligus sebagai wujud kesaksian (Darus Syahadah) Muhammadiyah serta seluruh kekuatan bangsa agar Negara Pancasila tersebut benar-benar dibangun menuju cita-citanya.

“Keutuhan NKRI terjadi karena sikap kaum mayoritas yang mau mengorbankan kepentingannya,” ungkap Ketua PP Muhammadiyah Yunahar Ilyas (Suara Muhammadiyah, 9/1/2019).

Menurut Haedar Nashir, dengan alam pikiran itu Muhammadiyah tidak bersetuju dan tidak memberi ruang bagi adanya ideologi, pemikiran, sikap, dan pandangan yang ingin mewujudkan bentuk dan ideologi lainnya yang bertentangan dengan pandangan Negara Pancasila Darul Ahdi Wasyahadah.

Proklamasi Muhammadiyah bahwa Negara Pancasila adalah Darul Ahdi Wasyahadah berakar pada Kepribadian Muhammadiyah yang secara resmi diputuskan pada Muktamar ke-35 tahun 1962 di Jakarta.

Esensi Kemerdekaan

Hasil pemilu 17 April lalu, khususnya pada konteks pemilihan presiden, telah memperlihatkan kembalinya polarisasi politik sejak berakhirnya Pemilu 1955. Polarisasi bukan hanya fenomena media sosial atau pengalaman sekelompok kecil orang Indonesia perkotaan saja. Ini juga beresonansi dalam populasi Indonesia dan terhubung dengan arus pergulatan ideologi politik dalam sejarah Indonesia (Aspinall, 2019).

Ajakan Persaudaraan Alumni 212 agar umat Islam memperjuangkan NKRI Bersyariah merepresentasikan kembalinya arus aspirasi yang ingin mengawetkan polarisasi ideologi politik dengan menunggangi kekecewaan sebagian pemilih atas kekalahan politik pilpres.

Konteks pembeda polarisasi politik di Era Reformasi yang bermula dari Pilkada DKI Jakarta itu dibanding tahun 1950-an adalah kebangkitan populisme Islam yang berpusat pada konsepsi identitas “umat Islam” yang sempit.

Kelompok aspirasi politik 212 telah secara sistemik membangun narasi takfiri, mengeksklusi orang-orang Islam dari konsepsi “umat Islam”, yang tidak sejalan dengan pilihan politiknya dengan menggunakan instrumen agama.

Upaya menyeret-nyeret kembali Indonesia untuk larut ke dalam kontestasi ideologi politik dengan semangat mengeksklusi sesama warga negara merupakan bentuk pengkhianatan terhadap proklamasi kemerdekaan. Merusak fondasi keindonesiaan.

Sejarawan Ledge dalam Indonesia (1977: 1) menyebut momen proklamasi kemerdekaan sebagai simbol nasionalisme dan sumber semangat revolusioner bangsa Indonesia. Dengan begitu, merayakan kemerdekaan merupakan proses menyegarkan kembali nilai-nilai patriotisme, khittah bernegara yang berdaulat, komitmen Pancasila sebagai kiblat berbangsa, dan imajinasi keindonesiaan yang inklusif dalam alam pikiran kolektif warga negara.

Bagi Muhammadiyah, agenda terbesar republik ini yang sangat memerlukan energi kolektif bangsa adalah membumikan nilai-nilai Pancasila dalam praktek kehidupan bernegara. Menjadi bangsa beradab, berprikemanusiaan, dan berkeadilan tanpa diskriminasi.

Ini pekerjaan rumah yang belum bisa sepenuhnya terjawab setelah 74 tahun merdeka. Indonesia merdeka adalah ketika kemiskinan tidak lagi mendapat tempat, menyitir perkataan Bung Karno.

Mayoritarianisme Islam harus diterjemahkan ke dalam kesadaran bahwa umat Islam Indonesia memikul tanggungjawab paling besar untuk berkontribusi lebih dalam mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan dan keadilan Pancasila.

Para pemimpin Muhammadiyah sudah sering menyampaikan kepada elit republik ini agar kesenjangan ekonomi segera dicarikan solusinya. Struktur ekonomi-politik yang eksploitatif wajib diluruskan.

Tidak bisa membumikan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi hanya dengan mengandalkan pendekatan temporal apalagi karikatif. Kita menentang cara-cara licik untuk mengksploitasi kesenjangan ekonomi demi mengobarkan sentimen politik kebencian terhadap pemerintah.

Namun, pemerintah juga mesti mengambil kebijakan di bidang ekonomi yang berkeadilan karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup rakyat dimana sebagian besar umat Islam berada di bawah garis kemiskinan.

Hanya dengan langkah ini upaya-upaya instrumentalisasi politik identitas atas nama ketidakadilan dapat dihalau. Wallahu’alam.

 

*) dimuat pertama kali di Republika, 26 Agustus 2019

Solidaritas Adalah Kunci Kemajuan Peradaban Bangsa Indonesia
Blog Solidaritas Opini

Solidaritas Adalah Kunci Kemajuan Peradaban Bangsa Indonesia

Oleh Jeffrie Geovanie **

*Pidato pada acara Kopi Darat Pemenangan PSI Sumatra Barat, Padang, 3 Februari 2019.

 

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh..

Sanak-saudara, tuan dan puan, serta bro dan sis pejuang solidaritas Indonesia yang saya hormati.

Tanah Minang adalah tanah para petarung. Kita mengenal banyak nama terkemuka yang ikut mewarnai kanvas sejarah Indonesia, lahir di tanah ini, tanah Minang. Sebut saja Tan Malaka, bapak Republik Indonesia, Mohammad Hatta penganjur pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi melalui koperasi, Sutan Sjahrir pemeluk teguh demokrasi bersendi kemanusiaan, Buya Hamka ulama serba bisa dengan karya-karya yang merentang mulai agama hingga sastra dan Rohana Kudus perintis pers nasional Indonesia.

Sebelum saya memulai lebih jauh, terlebih dahulu saya ingin melontarkan sebuah pertanyaan: mengapa tanah Minang ini di masa lalu melahirkan aktivis-aktivis politik yang progresif; terbuka terhadap beragam ide; memiliki cakrawala pemikiran seluas bentangan alam semesta, sementara kini kita agaknya terseok-seok mencari siapa dan kemanakah gerangan para ahli waris perjuangan mereka itu? Sehingga sumbangsih terbesar warga Minang kepada Indonesia di masa lalu tak lagi terulang di masa sekarang?

Indonesia pada mulanya sebuah ide. Ia datang dari renungan atas keadaan yang terjadi pada anak negeri di bawah kolonialisme yang penuh penindasan dan penghisapan. Gagasan menjelma menjadi sikap dan laku politik anti penjajahan yang  menggalang solidaritas sesama kaum terjajah untuk membebaskan diri dari cengkeraman penjajahan.

Saya mencatat ada empat tahap solidaritas yang menjadi embrio solidaritas kebangsaan Indonesia. Pertama, solidaritas kesukuan atau kedaerahan. Ini adalah kesadaran paling awal di Nusantara. Setiap daerah berada di bawah otonomi kerajaan dan kesultanan. Setiap kerajaan dan kesultanan memiliki kedaulatan dan kemerdekaanya sendiri sampai masa perniagaan dunia tiba, di mana kongsi-kongsi dagang Eropa berdatangan ke kepulauan Nusantara.

Pada awalnya hubungan yang terjalin antara penguasa kerajaan dengan kongsi dagang Eropa adalah hubungan dagang. Kerajaan mana pun bebas mengadakan hubungan dagang dengan bangsa-bangsa Eropa, mulai Portugis, Inggris sampai dengan Belanda. Namun persaingan dagang yang bermuara pada pertikaian bersenjata membuat mereka salih menyisihkan dan menyisakan kongsi dagang Belanda sebagai pemenangnya.

Realita historis menunjukkan bahwa kongsi dagang Belanda (VOC) tak semata ingin berdagang. Mereka ingin memonopoli perdagangan sekaligus menguasai wilayah Nusantara. Maka perlawanan terhadap dominasi tersebut tak bisa dielakkan. Solidaritas kedaerahan di bawah pimpinan para raja dan sultan bahu membahu melawan dominasi asing yang hendak merebut kedaulatan kerajaan di Nusantara.

Solidaritas yang dibangun oleh kesadaran etnis dan kedaerahan ternyata tidak mampu menumbangkan kekuatan kongsi dagang Belanda yang dilengkapi tentara bersenjata dan otoritas penggunaan mata uang sendiri. Tidak hanya konflik bersenjata secara frontal, kongsi dagang Belanda juga turut masuk ke dalam konflik internal kerajaan dan pertikaian antar kerajaan di Nusantara. Seperti halnya yang terjadi dengan Goa dan Makassar atau Yogyakarta dan Surakarta dalam perjanjian Giyanti 1755.

Solidaritas kedaerahan juga ternyata memiliki kelemahannya sendiri. Ia dibangun di atas kesadaran yang sempit, terbatas pada lingkaran kecil primordialisme serta semangat kedaerahan yang rentah dipecah belah. Solidaritas rapuh itu berakhir dengan penaklukan demi penaklukan yang dilakukan serdadu kongsi dagang Belanda.

Kedua, solidaritas keagamaan. Semangat keagamaan, khususnya Islam telah menjadi ruh semangat perlawanan terhadap dominasi penjajah yang semakin kukuh mencengkeram kepulauan Nusantara. Kita semua mengenal Imam Bondjol, pemimpin kaum paderi yang menentang dominasi penjajahan di tanah Minangkabau. Tidak bisa diingkari anjuran jihad fisabilillah membangkitkan semangat untuk melawan penjajah Belanda.

Atas dasar solidaritas keislaman jugalah Haji Samanhudi dari Solo mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI) pada 16 Oktober 1905 sebagai response atas persaingan dagang terhadap perkumpulan niaga warga Tionghoa. Sarekat Dagang Islam kemudian bermetamorfosa menjadi Sarekat Islam pada 1912 dan tumbuh semakin besar di bawah kepemimpinan HOS Tjokroaminoto. Organisasi ini memperlihatkan betapa solidaritas Islam mampu mengikat hasrat setiap muslim untuk meneruskan perlawanan terhadap kolonialisme.

Tentu solidaritas berdasarkan keagamaan mengandung dinamikanya sendiri.  Sarekat Islam menunjukan kemampuannya untuk mengikat solidaritas kaum muslimin dalam kontestasi melawan kolonialisme, namun pula kerap diwarnai oleh konflik internal. Ada versi mengatakan perpecahan itu disebabkan masuknya ide-ide kiri ke dalam tubuh Sarekat Islam. Dan itu berhasil diselesaikan melalui keputusan disiplin partai pada 1921oleh Haji Agus Salim.

Kohesivitas gerakan berdasarkan keagamaan ternyata juga menemukan banyak persoalan, sementara itu kebutuhan untuk mengimbangi kekuatan kolonial semestinya melampaui sekat-sekat sempit yang justru berpotensi menyempitkan perlawanan terhadap kolonialisme itu sendiri. Mengapa demikian? Karena sejatinya kolonialisme Belanda atas Indonesia tidak hanya melakukan represi terhadap satu penganut agama atau menindas satu etnis saja.

Karena pada dasarnya kolonialisme dan imperialisme belanda adalah suatu sistem yang berlaku selama ratusan tahun untuk menguasai sumber-sumber produksi dan kekayaan di Indonesia. Akibat penghisapan atau penjajahan mendatangkan penderitaan bagi seluruh rakyat jajahan tiada mengenal batas-batas keagamaan, ras enisitas atau kedaerahan.

Seiring masuknya pemikiran modern tentang pembentukan negara-bangsa, kesadaran bersolidaritas pun mengalami perubahan. Selain itu cara kaum kolonial mengeksploitasi tanah Hindia Belanda dengan bertumpu pada jaringan negara kolonial semakin memperkukuh penjajahan di semua bidang kehidupan.

Dalam momentum historis itulah mulai tumbuh solidaritas ketiga yakni solidaritas etno-nasionalisme sebagaimana yang kita bisa temukan pada Boedi Oetomo. Etno-nasionalisme Jawa sebagaimana diusung oleh Goenawan Mangunkusumo dan Soetatmo berangkat dari kesadaran bahwa Jawa sudah cukup memadai sebagai bangsa yang mandiri dengan adanya kesatuan bahasa (Jawa) dan kebudayaan Jawa yang telah eksis selama berabad-abad lamanya.

Namun solidaritas etno-nasionalisme itu mendapat tantangan dari seorang pemikir Jawa lainnya yang bernama Tjipto Mangunkusumo. Dia mengatakan nasionalisme Jawa terlalu sempit dan membatasi partisipasi elemen bangsa jajahan lainnya yang tidak berasal atau berlatarbelakang Jawa. Tjipto datang dengan konsep solidaritas Hindia yang menaungi seluruh anak negeri Hindia Belanda tanpa dibatasi sentimen suku, etnis atau agamanya.

Apa yang diutarakan Tjipto adalah embrio gerakan  politik kebangsaan yang lebih luas lagi sifatnya. Maka sejak awal paruh pertama abad ke-20, solidaritas kedaerahan yang sebelumnya terlihat sebagi ciri khas organisasi kepemudaan seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatranen Bond dan Jong Islamieten Bond tidak bisa menjawab kebutuhan untuk menghadapi kolonialisme.

Sejak saat itulah mulai berkembang solidaritas keempat sekaligus solidaritas pamungkas, yakni solidaritas Indonesia. Secara formal gagasan solidaritas Indonesia itu mewujud di dalam sebuah partai yang bernama Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Bung Karno pada Januari 1927.

Langkah itu kemudian diikuti oleh penyelenggaraan kongres pemuda kedua 28 Oktober 1928 yang menghasilkan konsensus bersama sebagai satu bangsa yang bernama Indonesia. Inilah kontrak sosial pertama sebagai satu bangsa yang diikrarkan oleh mereka yang sebelumnya mengikat diri dalam solidaritas kedaerahan dan keagamaan.

 

Intermezo :

Dalam kongres Sumpah Pemuda itu itu mengenal nama Mohammad Yamin, seorang minang yang terinspirasi tokoh minang lainnya yang saat itu sedang berada di luar negeri sebagai seorang pelarian politik. Dialah Ibrahim Datuk Tan Malaka, urang awak kelahiran Pandam Gadang. Kabarnya, Datuk Tan Malaka memilih untuk hidup menjomblo karena tak bisa move on dari cinta pertamanya. Tragisnya, perempuan cinta pertamanya itu dikawin oleh seorang pria sunda dari golongan feodal. Konon, karena rasa sakit hatinya itu, jadilah Datuk Tan Malaka orang kiri yang memang menjadikan feodalisme sebagai musuh bebuyutan. Oleh karena itu hati-hati dengan hubungan cinta, karena bisa menjadikan kalian sebagai jomblo ideologis.

Lantas apa yang dilakukan Datuk Tan Malaka? Pada tahun 1925 Datuk Tan Malaka menulis sebuah brosur yang berjudul  Menuju Republik Indonesia, maka sejak saat itu kita mengenalnya sebagai peletak dasar bentuk ketatanegaraan Indonesia.

Solidaritas kebangsaan Indonesia yang lahir sejak Kongres Pemuda Kedua 28 Oktober 1928  menjadi tonggak penting dalam perkembangan kesadaran nasionalisme Indonesia. Kelak kesadaran itu semakin dipertegas kembali dalam pidato Sukarno 1 Juni 1945 yang mengusung konsep nasionalisme modern. Nasionalisme modern tidak lagi mendasarkan pada sentimen-sentimen kedaerahan, etnisitas, agama dan primordialisme.

Mengutip Ernest Renan, Sukarno mengatakan bahwa sebuah bangsa berdiri karena hasrat untuk hidup bersama dan mencapai tujuan bersama. Di atas prinsip-prinsip itulah bangsa Indonesia lahir sebagai sebuah bangsa yang merdeka pada 17 Agustus 1945.

Dengan semangat dan prinsip yang sama Partai Solidaritas Indonesia dibentuk, dengan tujuan merawat serta melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Kelahiran Partai Solidaritas Indonesia di zaman milenial ini membawa tugas luhur untuk tetap memeluk teguh solidaritas kebangsaan Indonesia dan mengatasi tantangan-tantangan yang muncul pada abad revolusi industri 4.0 ini.

Kita telah mencapai kemerdekaan, yang menurut Bung Karno adalah jembatan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur dan berkeadilan untuk semua. Adalah tugas kita, kader Partai Solidaritas Indonesia untuk membangun peradaban Indonesia di masa kemerdekaan ini. Karena ternyata problem yang terhampar di seberang jembatan emas kemerdekaan itu masih banyak yang harus kita selesaikan.

Korupsi, musuh utama kita semua, menghilangkan kesempatan untuk kita membangun lebih baik lagi dan menggerogoti peluang untuk mendatangkan rasa keadilan untuk semua orang. Kemerdekaan saja ternyata tidak membuat kita lepas dari persoalan yang ada. Setelah kemerdekaan diraih, kita membutuhkan jaminan kebebasan yang memberikan kesempatan kepada semua pemeluk agama untuk bisa menjalankan ibadahnya tanpa ada gangguan dan tindak diskriminasi, kebebasan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berekspresi dan mengutarakan pendapatnya, kebebasan bagi setiap individu untuk mendapatkan akses menempuh pendidikan berkualitas yang setinggi-tingginya, kebebasan untuk mendapat perlakuan setara di hadapan hukum tanpa dibatasi sekat-sekat keagamaan dan kesukuan, kebebasan untuk mendapatkan dan memilih pekerjaan yang sesuai dengan hasrat dan keterampilan serta kebebasan untuk berdiri tegak sebagai manusia Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai solidaritas kemanusiaan berdasarkan konstitusi Republik Indonesia.

Tugas kader Partai Solidaritas Indonesia ke depan semakin berat. Kita tidak hanya harus berjuang mencapai ambang batas parlemen, namun lebih mendasar lagi, kita harus menunjukkan sebagai partai anak muda yang punya elan, energi kebaikan, semangat kebersamaan, wawasan seluas semesta serta solidaritas satu bangsa Indonesia yang terbuka terhadap berbagai kemungkinan dalam setiap perubahan zaman. Kita juga harus disiplin dan memilik sikap politik yang benar. Benar berdasarkan nilai-nilai yang universal, yang berlaku umum bagi seluruh manusia.

Dengan itu semua, maka pertanyaan yang saya lontarkan di awal tadi, tentang kemana gerangan ahli waris perjuangan dari para pemikir dan aktivis politik dari ranah Minang di masa kini bisa segera terjawab. Ternyata, ahli waris mereka semua ada di sini, ada di dalam setiap diri kader Partai Solidaritas Indonesia.

Bro dan Sis yang saya muliakan, dalam kesempatan ini saya juga meneguhkan sikap kita untuk mendukung Ir. Joko Widodo dan Kyai Haji Ma’ruf Amin melanjutkan kepemimpinan nasional periode 2019-2024. Selama periode 2014-2019 Presiden Joko Widodo telah membuktikan janji-janjinya dan mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa agar di alam kemerdekaan ini diisi dengan pembangunan yang membawa perubahan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terakhir, sebagai ahli waris perjuangan para pendiri bangsa, mari kita teruskan kerja-kerja politik untuk menghadirkan keadilan dan kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tangan kalian, para penggalan solidaritas kebangsaan Indonesia, masa depan kita terletak. Pada pundak kalian, tanggungjawab untuk memikul beban persoalan rakyat ditanggung. Hadapilah dengan kegembiraan sebagaimana pemuda-pemudi yang selalu berhasil mengatasi rintangan-rintangan dalam hidupnya.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi wabarakatuh.

 

** Penulis adalah Ketua Dewan Pembina DPP PSI.

 

 

Minang Menangkan Indonesia
Blog Solidaritas Opini

Minang Menangkan Indonesia

Oleh Dedek Prayudi

*Pidato pada acara Kopi Darat Pemenangan PSI Sumatra Barat, Padang, 3 Februari 2019.

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh! Salam Kebajikan, Salam Keragaman, Salam Solidaritas!

Hadirin sekalian yang saya banggakan!

Minang adalah sejarah, Minang adalah adat,  Minang adalah kebudayaan,  Minang adalah masa lalu, masa kini dan masa depan, Minang adalah Kemenangan!

Jika seluruh wilayah di Republik Indonesia ini diurutkan berdasarkan sumbangan tokoh-tokoh politik, pers, sastra, agama dan budaya, maka Tanah Minang menempati urutan paling atas sebagai penyumbang tokoh terbanyak. Tidak kurang dari 100 nama tokoh di masa kemerdekaan mengalir darah Minang di dalam tubuhnya. Jika diperas lagi menjadi deretan pahlawan nasional, maka tidak kurang dari 16 nama tokoh Minang akan tercantum dalam daftar pahlawan tersebut.  Bahkan jika Republik Indonesia tinggal terdiri dari dua nama, “atas nama bangsa Indonesia” dalam teks Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, maka salah satu di antaranya adalah putra Minang, yakni Mohammad Hatta.

Hadirin sekalian yang saya muliakan!

Minang adalah kemenangan, bisa kita nyatakan dengan lantang, bahwa tanpa anak muda tanah Minang, Indonesia Raya mungkin tidak pernah ada! Di saat para pejuang kemerdekaan masih bersilang pendapat mengenai arah perjuangan nasional. Sebuah naskah penting lahir dari pemikiran anak Minang, Naar de Republik, peta jalan menuju Republik, menjadi rujukan penting arah kemerdekaan Indonesia. Naskah tersohor itu ditulis oleh Sutan Ibrahim, Datuk Sutan Malaka, putra kelahiran Nagari Pandan Gadang, Lima Puluh Kota lalu menjadi referensi penting bagi Soekarno untuk menggalang sebuah persatuan nasional.

Saudaraku sekalian yang merdeka!

Ketika Kemerdekaan Indonesia secara de facto sudah diproklamirkan, Indonesia membutuhkan pengakuan dunia internasional untuk memperoleh status kemerdekaan secara de jure. Maka tampillah seorang anak Minang, diplomat terbaik yang pernah dimiliki bangsa ini, berkeliling dunia menggalang surat pengakuan kemerdekaan. Siapa yang tidak mengenal Kyai Haji Agus Salim. Kekuatan diplomasinya membuat Indonesia diakui sebagai bangsa yang merdeka 100% dalam pergaulan internasional hingga detik ini.

Hadirin, para pejuang Minang yang saya banggakan!

Tanah Minang juga pernah secara gagah berani menolak kepemimpinan Soekarno yang hendak menjadi Presiden seumur hidup! Ya Tanah Minang yang berani, anak Minang yang menyatakan kebenaran sepahit apapun bayaran atas kebenaran itu. Seperti kata Umar Bin Khattab, “Jika ada seribu orang yang membela kebenaran, aku berada di antaranya. Jika ada  seratus orang yang membela kebenaran, aku berada di antaranya. Jika ada sepuluh orang pembela kebenaran, aku tetap ada di barisan itu. Dan jika hanya ada satu orang yang tetap membela kebenaran, maka akulah orangnya.”

Tanah Minang pernah menebus mahal harga kebenaran itu! Tanah Minangkabau dirampas harga dirinya, adat nagari dimundurkan, nama-nama bayi diganti agar tidak berbau Minang. Tubuh yang tadinya tegak karena  kemuliaan ilmu dan kehormatan adat, harus membungkuk di depan pos-pos penjagaan militer. Lalu terjadi gelombang eksodus orang-orang Minang meninggalkan tanahnya, karena tak kuat menyaksikan adat pusaka mereka dirampas. Ya harga kebenaran memang mahal, dan rakyat Minang tak ragu untuk menebus harga itu.

Putra Putri Tanah Minang yang saya banggakan!

Saya menyempatkan diri membaca sebuah tulisan di SiarMinang.com, yang menunjukkan betapa kini panggung politik sepi dari putra-putri Minangkabau. Mungkin ini yang membuat politik nasional kita menjadi sangat kering dari gagasan, sangat miskin dengan tutur bahasa yang bernas, sangat menjauh dari akar budaya nusantara. Kemunduran Minang adalah kemunduran politik nasional. Di masa demokrasi terbuka, anak tanah Minang bukan hanya menginspirasi, tidak hanya menjadi pelengkap, namun menjadi inisiator dan pemimpin politik terkemuka, baik dalam gagasan juga dalam organisasi politik.

Dulu ada nama Sutan Sjahrir pendiri dan pemimpin Partai Sosialis Indonesia (PSI). Ada Mohammad Hatta sebagai pendiri Partai Nasionalis Indonesia (PNI), lalu akhirnya mendirikan Partai Gerakan Demokrasi Islam Indonesia (GDII). Tentu tidak ketinggalan nama Tan Malaka yang mendirikan Partai Komunis Indonesia (PKI) lalu terakhir mendirikan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (MURBA). Bahkan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mati suri akibat gagal dalam percobaan revolusi melawan Belanda, bisa tumbuh kembali menjadi partai politik ketiga terbesar dalam Pemilu 1955 karena kepemimpinan seorang putra Minang bernama DN Aidit. Tanah Minang seakan tak pernah letih melahirkan tokoh nasional. Di masa itu, politik dan kehidupan partai politik dari spektrum kanan hingga kiri, tidak akan semarak tanpa disemai oleh tangan dan taman pikiran putra Minangkabau.

Bro dan Sis yang saya cintai, mengapa kemunduran terjadi? Karena ternyata trauma politik jauh lebih panjang dan mengakar ketimbang gerak maju sejarah. Kepercayaan diri orang Minang akan mati dan surut jika dipisahkan dari akar adat budaya mereka. Minang tidak akan tumbuh tanpa adat, ilmu dan agama di dalam genggaman tangan mereka. Itu yang menjadi sebab mengapa hari ini kita lihat, tidak ada lagi anak Minang yang bersinar di PDIP, Golkar, PKS, PAN, Nasdem, PPP dan partai-partai lainnya.

Para pejuang tanah Minang yang saya hormati!

Saya rasa hari ini, saya hanya mencatat dua nama Putra Minang yang bersinar di panggung politik nasional. Saya mulai dengan nama pertama, nama ini sering menjadi lawan debat Sekjen PSI dan Sis Tsamara Amany. Fadli Zon, pendiri dan salah satu Ketua Partai Gerindra dan juga kini menjabat sebagai Wakil ketua DPR RI. Sejak SMA dan mahasiswa, Fadli Zon sudah menunjukkan bakat kepemimpinan, organisasi, dan intelektualnya. Membangun Fadli Zon Library di mana banyak literatur bisa dibaca disana, sejak mahasiswa Fadli sudah aktif di Senat Mahasiswa dan berbagai kelompok diskusi. Dia juga memimpin berbagai demonstrasi. Di luar kampus dia tercatat pernah menjadi pengurus pusat KNPI dan Gerakan Pemuda Islam (GPI).

Dalam karir politik namanya tercatat sebagai pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) di tahun 1998 dan menjabat  sebagai salah satu Ketua. Fadli Zon lalu mengundurkan diri pada tahun 2001, Fadli Zon lalu aktif di dunia bisnis. Dari aktifitas bisnis membawa pertemuannya dengan Hashim Djojohadikusumo dan juga Prabowo Subianto di awal tahun 2007. Saat itu Prabowo sedang ikut konvensi Partai Golkar untuk menjadi Presiden. Setelah gagal dalam konvensi Golkar, maka mulailah pembicaraan pendirian partai baru dilakukan. Dengan bekal kemampuan berorganisasi, pengalaman mendirikan PBB, tentu Fadli Zon adalah orang yang sangat bisa diandalkan oleh Prabowo dan Hashim. Mereka kemudian bersama-sama mendirikan Partai Gerindra yang hingga saat ini berdiri mengambil garis berseberangan dengan pemerintahan Jokowi.

Bro dan Sis yang saya banggakan!

Satu nama lagi tentu sangat dekat dengan kita, berkat putra Minang ini, kebosanan pemilih Indonesia pada menu politik yang itu-itu saja terpecahkan. PSI hadir membawa warna politik yang sama sekali baru dan otentik, karena gagasan dan kedewasaan politik Sang Maestro dari tanah Minang ini.

Meski tidak hadir di tempat ini, namun saya harus menyatakan bahwa saya sangat bangga dan merasa sangat terhormat bisa berjuang  satu barisan bersama putra asli Minang, yang kini menjadi Ketua Dewan Pembina PSI, Bro Jeffrie Geovanie.

Para Anak Minang yang saya cintai!

Mengapa saya katakan Bro Jeffrie Geovanie adalah salah satu bintang Minang yang bersinar di langit gelap politik Indonesia. Bro dan Sis harus tahu! hari ini, di saat seluruh partai politik seakan mengalami kebuntuan ideologi, kemampetan kreativitas, kemunduran etika politik, kehilangan arah perjuangan lalu terjebak dalam korupsi. Kita sungguh harus berbangga hati, seorang putra Minang kembali hadir menawarkan sebuah pembaruan politik, sebuah jalan politik baru, menyalakan cahaya perubahan yang baru dalam politik Indonesia.

Bro Jeffrie Geovanie tampil ke depan, mewakafkan dirinya untuk memberi jalan pada kita,  anak-anak muda di seluruh Indonesia untuk bangkit merebut masa depan kita sendiri. Kita tidak bisa menunggu lama, bukan anak muda jika harus membungkuk mengemis kekuasaan dari politisi lama yang sudah jelas gagal menawarkan masa depan kepada kita. Bro Jeffrie Geovanie sudah menunjukkan jalan kepada kita semua: “Jika ingin masa depanmu lebih baik, maka jawabannya hanya satu, REBUT KEPEMIMPINAN POLITIK NASIONAL, dengan tangan dan keringatmu sendiri!.”

Bro dan Sis yang saya banggakan!

Kita sekarang bisa melihat PSI, karena keikhlasan dan gagasan Bro Jeffrie Geovanie. Namanya tentu tidak asing di Sumatera Barat. Jeffrie Geovanie, putra asli Payakumbuh. Sosok ini langka dan unik, sejak berkiprah di dunia politik selalu hadir dengan ide-ide segar. Di saat politisi di tanah air masih sibuk dengan bentuk yayasan dan organisasi konvensional, Jeffrie Geovanie atau lebih akrab dengan panggilan JG, sudah mendirikan Amien Rais Center, Indonesian Institute dan Maarif Institute. Ide ini dianggap orisinil, kontekstual dan populer, sejak itu mulailah muncul lembaga-lembaga serupa seperti Habibie Center, Megawati Center, Abdurrahman Wahid Institute dll.

Jika politik adalah musik, maka Bro JG adalah Sang Maestro yang rendah hati. Di saat demokrasi Indonesia masih sibuk dengan tradisi lama: mobilisasi massa dan konflik dalam kampanye konvensional. Bro JG bersama beberapa sahabatnya mulai memperkenalkan model survey dan konsultan politik. Tanpa Bro JG, politik kita mungkin hari ini hanya bergantung pada perasaan dan intuisi semata. Berkat keberaniannya melawan trend, hari ini kita saksikan, survey sudah menjadi salah satu instrumen penting dalam demokrasi Indonesia khusunya Pemilu

Bro dan Sis yang saya cintai!

Dalam karir politik, dia selalu cemerlang dan berpengaruh. Bro JG selalu hadir dalam momen-momen dan patahan peristiwa politik nasional.  Karir politiknya bermula di PAN sebagai partai pionir reformasi saat itu. Namanya juga masuk sebagai anggota DPR RI dari Golkar setelah Golongan Karya mereformasi diri menjadi Partai Golkar. Nama Bro JG juga memimpin tim pemenangan Surya Paloh dalam Munas Golkar. Bro JG juga menjadi motor utama penggerak Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia Bersama deretan tokoh nasional lainnya melalui ormas Nasional Demokrat. Tidak berhenti di situ, Bang  JG menjadi motor utama membawa perjuangan Restorasi Indonesia ke kancah politik dengan membentuk Partai Nasdem.

Hadirin yang saya muliakan!

Sungguh Orang Minang dan kita semua harus berbangga hati! Seorang putra Minang dengan berbekal intuisi dan kepercayaannya yang tinggi pada ilmu pengetahuan, kini terlahir kembali dan bersinar di langit politik Indonesia. Hari ini saya tahu Bang JG berada di Padang, namun sengaja tidak hadir di acara ini. Di sinilah pesan terpenting dari gagasan dan sikap politik Bro JG, Sang Putra Minang.

Ketika tokoh politik lain saling sikut dan berebut posisi politik, Bro JG malah menarik langkahnya mundur ke belakang! Baginya politik adalah masa depan, di antara politisi satu angkatannya bahkan lebih senior darinya, yang masih bersikukuh untuk tampil ke depan, Bang JG malah mengambil sikap tegas, untuk menjadi Roland Holst Indonesia yang berani mengatakan, “Kami hanyalah pengangkut batu, Kami adalah angkatan yang musti punah, agar tumbuh generasi yang lebih sempurna di atas kuburan kami.”

Bro dan Sis, pejuang solidaritas tanah Minang!

Bang JG memilih menjadi pemantik cahaya, agar lilin-lilin baru menyala dari Sabang sampai Merauke. Lilin di tangan Bro Endang Tirtana, lilin di tangan saya dan lilin di tangan kita semua adalah lilin-lilin yang dinyalakannya. Tentu harapan bro JG hanya satu, agar nyala ribuan atau jutaan lilin di tangan anak muda, terkhusus lilin yang dinyalakan di atas tanah Minangkabau, jika disatukan akan menjadi gumpalan cahaya raksasa yang akan menggulung kegelapan, menggulung nasib buruk, sekaligus menjadi suluh penerang ke gerbang masa depan yang lebih baik.

Kiprah politik Bang JG melalui PSI, tulisan-tulisannya yang bernas, ide-ide baru yang cemerlang, mengingatkan kita pada kiprah anak Minang di masa lalu, Anak Minang yang selalu menolak menjadi koma. Anak Minang yang selalu lahir sebagai Sang Pemula. Ini kebanggaan kita, anak-anak muda PSI, melalui Bang JG  kita bisa berkaca dan melakukan ziarah pada masa lalu, pada  langit Minangkabau yang dulu bertabur bintang-bintang Anak Minang. Melalui Bro JG kita sekaligus bisa melakukan ziarah bukan hanya ke masa lalu, tapi sekaligus ziarah ke masa depan Tanah Minang. Di mana harapan akan hadirnya bintang-bintang baru, bintang anak zaman, terang berkilau di langit masa depan Alam Minangkabau

Bro dan Sis anak Minang yang terhormat!

Yang ingin saya tegaskan adalah, Tanah Minang Harus Menangkan Indonesia, namun sebelum itu, Orang Minang harus memenangkan dirinya sendiri. Inilah saat di mana Anak Minang kembali mewarnai panggung politik nasional, mengembalikan harga diri Orang Minang yang apinya telah dinyalakan kembali oleh Bro Jeffrie Geovanie. Kesempatan emas terbentang, Putra Putri Minang harus kembali memimpin partai-partai politik, harus kembali menginspirasi dan melahirkan gagasan-gagasan Indonesia baru. Putra putri Minang harus kembali bernyali, untuk tidak hanya sekadar menjadi pengikut, tapi pemimpin arah perjuangan Indonesia abad milenial! Zaman kita semua bro dan Sis!

Saudaraku, Bro dan Sis yang saya banggakan!

Bukan anak muda jika diminta bersabar, bukan anak muda jika dipaksa berbasa-basi, bukan anak muda jika mulutnya disumpal untuk menyampaikan kebenaran. Dari atas panggung ini saya meminta keseriusan kita, Pemilu 2019 tidak lebih dari 80 hari lagi, mari kita belajar dari tanah Minang, berapa pun harga masa depan itu, maka akan kita bayar lunas dengan keringat dan kerja keras kita.

17 April 2019, akan menjadi saksi sejarah, bahwa Partai Solidaritas Indonesia, yang apinya telah dinyalakan oleh seorang Putra Minang, akan menjadi ladang api membara yang membakar korupsi dan intoleransi di Republik Indonesia tercinta. Jangan biarkan nasib buruk berkuasa atas diri kita sendiri, kita tentu tak hendak seseorang yang dalam pepatah Minang disebutkan: Gilo dimabuak bayang-bayang, gilo maukia kayu tagak, hidup hanya bayang-bayang tanpa usaha mengiringi! Tanah Minang harus menjadi saksi kemenangan kita, Bro dan Sis! Minang menangkan PSI, Minang Menangkan Indonesia!

Bro dan Sis, para pejuang Solidaritas!

Kitalah yang menentukan masa depan kita sendiri! Katakan pada semua orang, jangan pilih caleg yang datang memberi uang atau bingkisan, jangan memilih caleg mantan koruptor, apalagi memilih Capres yang hanya menawarkan kebohongan hari demi hari. Datanglah pada rakyat Minang, ketuk semua pintu rumah, bicaralah pada sebanyak-banyaknya hati orang Minang. Jadilah suluh perubahan, jadilah suluh api melawan korupsi, jadilah suluh penerang melawan toleransi, jadilah nyala Tanah Minang, jadilah nyala Indonesia Merdeka! Minang Menangkan Indonesia!

Akhir kata, Kito nan bukan cadiak pandai, ulemu di Tuhan tasimpannyo. Kok senteang batolong bilai tandonyo kito samo sabanso. Kalau dijumpai kekhilafan dan kesalahan, tolong maaf dan betulkan, karena khilaf itu sifat manusia, tandanya kita orang satu bangsa.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menghentikan Amplop Coklat di DPR
Opini

Menghentikan Amplop Coklat di DPR

Oleh Grace Natalie

Kompas edisi 11 Oktober 2018 menurunkan laporan menarik mengenai para anggota DPR yang disebut sebagai para ”pengumpul amplop coklat”.

Yang dimaksudkan dengan istilah itu adalah para anggota DPR yang rajin mengumpulkan uang kunjungan kerja, reses, perjalanan dinas, sosialisasi empat pilar MPR, dan tunjangan kedewanan untuk menambah pemasukan mereka. Diperkirakan, melalui penghematan dari berbagai dana itu, seorang anggota DPR bisa memperoleh tambahan pemasukan Rp 2 miliar per tahun.

Di satu sisi, perilaku semacam ini tampak normal saja. Mereka yang membela praktik semacam ini akan berargumen: tambahan pemasukan miliaran rupiah ini adalah wajar karena itu adalah buah dari pola kerja hemat yang dijalankan sang anggota DPR.

Manipulasi biaya

Namun, pembaca perlu memahami apa yang sesungguhnya terjadi. Pertama-tama, praktik ini tidak hanya dilakukan menjelang kampanye pemilu. Praktik ini dilakukan di sepanjang masa kerja si anggota parlemen. Bisa dikatakan, tumpukan amplop coklat itu adalah salah satu sumber utama penghasilan anggota DPR yang jauh melampaui gaji pokok plus tunjangannya.

Kedua, yang terjadi bukanlah penghematan pengeluaran, melainkan pemerolehan dana yang bukan haknya. Barangkali tidak dapat dikatakan ”mencuri”. Namun, dalam banyak kasus, anggota DPR memperoleh dana atas apa yang sebenarnya tidak dia lakukan dan seharusnya dipertanggungjawabkan kepada publik.

Apa yang terjadi sangat sederhana. Jika seorang anggota parlemen melakukan kunjungan kerja atau perjalanan dinas, baik ke dalam maupun ke luar negeri, dia akan dibekali biaya perjalanan yang mencakup biaya transportasi, biaya akomodasi, dan biaya harian. Masalahnya, biaya perjalanan yang diperoleh di awal itu (dalam bentuk lumsum) hampir-hampir tidak perlu dipertanggungjawabkan.

Itu terjadi karena sistem pembiayaan di DPR merujuk pada PP No 61/1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPR, yang menyatakan bahwa dalam pertangungjawaban perjalanan, anggota DPR hanya perlu melampirkan  surat perintah perjalanan dinas atas nama bersangkutan serta kuitansi/tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas atas nama yang bersangkutan.

Implikasinya bisa sangat serius. Anggota DPR bisa saja hanya melakukan kunjungan kerja dua hari, tetapi memperoleh biaya perjalanan lima hari; atau membeli tiket ekonomi dengan harga diskon, tetapi dibiayai dengan tiket bisnis; atau menginap di rumah kerabat, tetapi tetap memperoleh biaya penginapan di hotel bintang lima.

Dalam perjalanan ke luar negeri, wakil rakyat kita bisa saja menggunakan tiket ekonomi, tetapi dibiayai dengan harga tiket eksekutif. Dalam kasus perjalanan ke Washington, selisih tiket perjalanan pergi pulang mencapai 11.220 dollar AS (Rp 157 juta).

Saya tak ingin mengatakan semua anggota DPR manipulatif. Namun, yang pasti, sistem pertanggungjawaban itu memberi peluang sangat besar bagi terjadinya praktik curang semacam itu.

Jawaban terhadap persoalan itu sebenarnya sederhana. Menteri Keuangan sebenarnya sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 (PMK 113/2012) tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Dalam PMK itu ditetapkan, pertanggungjawaban biaya perjalanan harus berdasarkan biaya riil dan harus disertai tiket pesawat, boarding pass, airport tax, bukti pembayaran moda transportasi lainnya, daftar pengeluaran riil, bukti sewa kendaraan, bukti pembayaran hotel, dan lainnya. Ditetapkan pula bahwa jika ada kelebihan, biaya perjalanan harus dikembalikan ke kas negara.

Masalahnya, DPR menolak menerapkan PMK No 113/2012 dan tetap menggunakan PP No 61/1990. Dengan sistem pertanggungjawaban semacam ini, bisa dipahami kalau Badan Pemeriksa Keuangan pada 2016 mengumumkan temuan bahwa kunjungan kerja fiktif anggota Dewan pada 2016 mencapai Rp 945 miliar.

Reses

Kebocoran atau pemborosan lain bisa ditemukan dalam dana reses. Tujuan ideal reses adalah menjaring dan menampung aspirasi serta melaksanakan fungsi pengawasan. Setiap anggota DPR memiliki hak reses lima kali setahun plus enam kali kunjungan kerja daerah pemilihan (dapil).

Masalahnya, tak ada mekanisme dalam DPR yang menjadikan publik bisa tahu apakah anggota DPR benar-benar menjalankan kunjungan ke dapil dan bertemu konstituen di masa reses dan kunjunga kerja dapil atau berada di tempat lain di masa reses. Pertanggungjawaban diserahkan kepada fraksi masing-masing.

Dana reses diberikan secara ”gelondongan” dalam jumlah sangat besar. Besarannya naik terus dari tahun ke tahun. Pada 2012, setiap anggota DPR menerima jatah anggaran reses Rp 963 juta per tahun, dan tahun-tahun berikutnya naik signifikan: Rp 1,2 miliar (2013); Rp 1,77 miliar (2014); Rp 2,21 miliar (2015).

Jawaban terhadap persoalan ini juga sederhana. Yang diperlukan hanyalah kewajiban bagi setiap anggota DPR melaporkan perjalanan dan anggaran reses kepada publik. Dengan begitu, publik bisa tahu kapan anggota DPR melakukan kunjungan, berapa lama, apa yang dia lakukan dari hari ke hari. Itu sama sekali tidak sulit untuk dilakukan.

Harus dihentikan

Dalam pandangan saya, praktik pengerukan keuntungan semacam ini tak boleh lagi diteruskan. PP No 61/90 harus direvisi dan pola pertanggungjawaban dana reses harus diubah. Penghasilan seorang anggota DPR yang diperoleh dari gaji pokok dan berbagai tunjangannya sudah relatif besar, sekitar Rp 51 juta per bulan.

Ini pun masih ditambah gaji ke-13, asuransi kesehatan, honor asisten, fasilitas kredit mobil, dan anggaran pemeliharaan rumah. Bahkan, kalau mereka sudah berhenti menjadi anggota DPR, mereka masih memperoleh pensiun seumur hidup.

Kalau tak diubah, pemborosan uang negara akan terus terjadi dan para anggota DPR akan terdorong untuk memperbanyak perjalanan dan kunjungan kerja untuk keuntungan pribadi. Akibatnya, para anggota DPR berpotensi mengabaikan kewajibannya melahirkan undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, dan merancang anggaran.

Kerugian negara tak main-main. Kalau temuan BPK benar, kerugian dari kunjungan kerja saja mencapai hampir Rp 1 triliun per tahun. Belum yang lain-lain.

Saya ingat, di era Orde Baru, anggota DPR memiliki prinsip 5-D: datang, duduk, dengar, diam, dan duit. Kini duit tidak akan datang kalau hanya diam. Sekarang duit akan datang kalau anggota parlemen mengada-ada melakukan perjalanan.

 

**Terbit pertama kali di KOMPAS, 22 Oktober 2018

Evil Winter, Trade War, dan Nurani Jokowi
Blog Solidaritas Opini

Evil Winter, Trade War, dan Nurani Jokowi

Oleh Rizal Calvary Marimbo

Akhir pekan lalu. Kawan presenter TvOne. Sofyan dan Kamaratih menantang saya. Keduanya memberi tugas berat. Siapa the evil winter yang dimaksud Presiden Jokowi? Evil winter adalah musuh bersama. The real enemy. Musuh sesungguhnya dari para jagoan (Great House/Family) yang sedang bertikai. Dengan kata lain, kepada para pemimpin negara-negara maju dan negara besar, Jokowi mengingatkan agar jangan sampai salah memilih musuh. Pihak yang semestinya menjadi teman, eh kita malah jadikannya sebagai musuh. Tenaga habis percuma untuk menekuk kawan sendiri.

Amerika Serikat (AS) misalnya. Habis-habisan menggempur China (Tiongkok). AS mengenakan bea masuk terhadap 6.000 produk impor Cina bernilai US$ 200 miliar atau hampir Rp 3.000 triliun. Belum juga China membalas, AS sudah mengancam dengan gempuran berikut. AS akan menerapkan bea masuk produk impor Cina senilai US$ 267 miliar atau hampir Rp 4.000 triliun. Nyaris semua impor Cina ke AS terancam dikenai bea masuk.

Tiongkok tidak diam. Negara Tirai Bambu itu menerapkan bea masuk terhadap produk AS senilai US$ 50 miliar. Tidak tanggung-tanggung. Produk-produk AS yang disasar berkaitan dengan sektor pertanian. Yang merupakan basis pemilih konservatif Presiden Trump. Tak berhenti di situ. China juga merancang senjata berikut. Negara ini akan menerapkan bea masuk tambahan ke produk AS senilai US$ 60 miliar.

Pertarungan kian berasap. Digelarlah pertemuan tingkat tinggi pada Mei lalu. Toh keduanya bertemu tanpa jalan keluar. Tak ada kata sepakat. Keduanya malah sepakat untuk melanjutkan pertikaian. Pertikaian merebut iron throne. Siapa yang paling berpeluang menang dalam perang dagang dan berhasil menggenggam iron throne? Semakin tidak jelas.

Satu-satunya yang jelas adalah ancaman datangnya evil winter dari utara. Sosok yang semestinya diperangi bersama-sama itu. Evil winter adalah terganggunya pertumbuhan ekonomi dunia. Negara-negara, sama-sama mengalami penurunan permintaan. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global di level 3,7%. Mata uang sejumlah negara-negara berkembang anjlok berjamaah. Daya serap negara-negara ini atas barang-barang impor Tiongkok dan AS juga menurun. IMF bahkan memperingatkan dunia (termasuk AS dan Tiongkok). Bahwa dunia akan “lebih miskin dan berbahaya” dari sebelumnya.

Maka sebelum kedua negara besar dan seisi dunia ini tenggelam bersama, Presiden Jokowi lebih dulu mengirim peringatan. Evil winter tahun ini dan tahun depan bisa lebih berbahaya. Dibandingkan krisis-krisis sebelumnya. “Saya ingin menegaskan bahwa saat ini kita masuk pada “Season Terakhir” dari pertarungan ekspansi ekonomi global yang penuh rivalitas dan persaingan. Bisa jadi situasinya lebih genting dibanding krisis finansial global sepuluh tahun yang lalu,” ucap Presiden.

Sebelum saya tutup. Ada yang lebih menarik. Jokowi mengingatkan agar para pemimpin dunia tak hanya semata-mata menggunakan pendekatan-pendekatan teknis, head to head, rasionalistik, dualististik, modernisme ala barat, matematis, doktrinal, rumus-rumus, formula-formula, dan akali dalam menghadapi evil winter. Lebih dari itu, para pemimpin keuangan dan politik global diminta menghadapinya dengan mencari energi dan inspirasi dari suasana-suasana kotemplatif dan spiritualitas timur ‘ala’ Bali. Yang lebih monistik, batiniah, harmonis, reflektif, dan korektif jauh ke dalam batin ini. Sesuatu pendekatan ‘ketimuran’ yang sangat “diharam” dalam text book keilmiahan dunia barat.

Itulah Bali dan Jokowi. Satu musuh tampaknya terlalu banyak. Seribu kawan terlalu sendikit dalam perdagangan global. Tampaknya dunia sudah saatnya dipimpin oleh sosok bernurani seperti Presiden Jokowi. Sosok yang menolak dualisme menang-kalah. Juga sosok yang percaya kepada kemenangan bersama.

Selamat Menikmati Akhir Pekan! Semoga kita berbahagia.

 

** Rizal Calvary Marimbo adalah Jubir Repnas Jokowi-Maaruf (Relawan Pengusaha Muda Nasional) dan Jubir PSI Bidang Ekonomi, Industri dan Bisnis

Esai ini pertama kali terbit di SinarHarapan.id

Merebut Politik Kaum Muda
Blog Solidaritas Kolom

Merebut Politik Kaum Muda

Oleh Suci Mayang Sari

Ada beberapa hal yang mengkhawatirkan terkait persepsi kaum pemuda hari ini. Dalam sebuah survei terhadap 4.200 mahasiswa muslim oleh lembaga survei Alvara di Jakarta, 20 persen mendukung pendirian kekhalifahan Islam dan hampir 25 persen bersedia mengobarkan perang jihadi untuk mencapai hal itu.

Survei CSIS di bulan Agustus tahun 2017, sebagian besar kaum muda masih berpikiran konservatif, pandangannya terhadap globalisasi amat negatif. Dalam survei ini, kaum muda merasa globalisasi dapat meningkatkan seks bebas, melemahnya peran agama, dan meningkatnya kriminalitas. Lebih dari 53 persen mereka menolak kepemimpinan yang berbeda agama.

Kerja sama luar negeri yang paling menguntungkan, menurut mereka, adalah kerja sama dengan Arab Saudi dan ASEAN. Sementara kerja sama dengan China dan Amerika mereka anggap dapat merugikan.

Meski demikian, sebagian besar dari responden (kaum muda ini) masih percaya kepada pemerintahan saat ini. Mereka puas terhadap kinerja pemerintahan saat ini. Mereka bahagia dan optimis terhadap masa depan.

Menurut Data dari KPU, partisipasi kaum muda di politik juga amat minim. Dalam pemilu 2014, hanya 50 persen kaum muda (dengan rentang umur 17 – 29 tahun) yang ikut memilih dan masuk ke bilik suara. Padahal jumlah mereka semakin hari semakin meningkat. Pemilih muda di tahun 2019 nanti, 51 persen dari jumlah pemilih (196,5 juta) merupakan pemilih berusia di bawah 35 tahun.

Tapi, di balik hasil survei yang mencemaskan, tetap ada titik cerah. Sejak munculnya Jokowi dan Ahok, ada begitu banyak pemuda yang antusias terlibat di dalam politik.

Awalnya itu hanya terjadi di dalam kasus Jokowi dan Ahok. Kemudian gelombang antusiasme ini menyebar ke beberapa kota lainnya, seperti kaum muda yang ikut mendukung Ridwan Kamil di Bandung dan Nurdin Abdullah di Sulawesi Selatan. Kaum muda mulai terinspirasi oleh para pemimpin baru, pemimpin progresif dan professional, yang bekerja dengan hasil nyata.

Ini fenomena baik, di mana ada sekelompok anak muda,yang secara sukarela, bersedia tanpa dibayar, menyediakan diri untuk membantu, bekerja sama dan mengampanyekan tokoh-tokoh tadi.

Lahirnya generasi baru kepemimpinan nasional dalam sosok seperti Jokowi, Ahok, Ridwan Kamil, dan Nurdin Abdullah ini menginsipirasi anak muda untuk aktif di dalam politik. Anak-anak muda yang mulai terinspirasi ini datang dari berbagai kalangan, terutama kalangan menengah dan kreatif. Mereka mendukung dengan platform dan cara-cara kreatif.

Diawali dengan mereka menjadi sukarelawan, hingga akhirnya mereka terjun langsung dan menyediakan diri masuk ke dalam sistem. Kaum muda mulai tergerak, mereka tidak lagi berada di pinggiran dan hanya menjadi penonton. Mereka mulai aktif, mulai terlibat dan berusaha masuk ke dalam sistem, menjadi aktor perubahan. Inilah tahap berikutnya keterlibatan kaum milenial di dalam poltik.

PSI adalah reinkarnasi semangat anak muda untuk memperbaiki politik dengan terjun langsung ke akar persoalan bangsa.

PSI didirikan dan diisi kaum muda yang terinspirasi oleh sosok seperti Jokowi, Ahok, Ridwan Kamil, Nurdin Abdullah, dll. Anak-anak muda ini belajar dari para tokoh politik baru tadi bahwa politik tidak selamanya kotor, dan politik adalah jalan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, memastikan masa depan kami, kaum muda, akan lebih baik dibanding sebelumnya.

Kami belajar bahwa hanya melalui instrument politik, perbaikan kehidupan masyarakat bisa tercapai. Hanya mengeluh atau apatis, tidak akan mengubah keadaan. Kaum muda harus berani, maju ke depan, mengambil peran, masuk ke politik, dan melakukan perubahan dari dalam.

Kepengurusan PSI dimotori oleh anak muda dan perempuan. Di DPP, pengurus perempuan menempati 60 persen. Sementara untuk seluruh Indonesia, jumlah pengurus perempuan ada 42 persen, Jumlah pengurus lelaki ada 58 persen. Dalam rentang umur, sekitar 75 persen pengurus PSI berusia di bawah 30 tahun.

Jadi, PSI ini adalah suatu bentuk keberanian anak muda yang terinspirasi dari para tokoh-tokoh tadi. PSI melihat politik dengan cara yang berbeda. Keterlibatan di dalam politik bukan hanya untuk duduk di dalam kekuasaan saja, tapi PSI ingin menggunakan kekuasaan dengan cara-cara yang lebih baik, yang etis dan tidak korup, sebagai cara menentukan arah masa depan.

Kami sadar, masa depan kita bersama ditentukan oleh politik. Maka tidak ada cara lain bagi kami selain ikut terjun ke dalam politik. Kami adalah anak-anak muda yang tidak bisa menunggu sampai negara ini pecah dan gagal karena intoleransi dan korupsi. Kami ingin merebut masa depan kami. Masa depan kita semua. Masa depan Indonesia.

 

Suci Mayang Sari adalah Bendahara Umum PSI

*Esai ini pertama kali dimuat di Qureta.com

 

 

 

Bebaskan Sumut dari Belenggu Korupsi; Siap, Pak Edy?
Blog Solidaritas Opini

Bebaskan Sumut dari Belenggu Korupsi; Siap, Pak Edy?

Oleh Dara Adinda Kesuma Nasution

Beberapa hari ini publik media sosial ramai dengan perbincangan mengenai Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi. Perbincangan itu dipicu oleh wawancara Pak Gubernur dengan jurnalis Kompas TV, Aiman Witjaksono, untuk membahas tragedi pengeroyokan suporter bola di Bandung.

Pada wawancara itu, Aiman bertanya tentang rangkap jabatan Edy Rahmayadi sebagai Gubernur dan Ketua Umum PSSI. Alih-alih menjawab, Edy Rahmayadi malah balik bertanya: “Apa urusan Anda menanyakan itu?” Bahkan dilanjutkan dengan: “Bukan hak Anda bertanya pada saya.”

Jawaban Edy Rahmayadi ini sontak menjadi perbincangan jagat maya. Di Twitter, misalnya, muncul tanda pagar #SiapPakEdy dan menjadi trending topic nasional. Di platform media sosial lain bahkan bermunculan meme yang merujuk pada wawancara itu.

Ini bukan pertama kalinya Gubernur Sumut viral di internet. Sebelumnya, tersebar luas video yang memperlihatkan mantan jenderal ini mengusir ibu-ibu nelayan yang sedang berdemo di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kota Medan.

Dalam debat Pemilihan Gubernur Sumut, lagi-lagi videonya viral. Ditanya tentang solusi mengatasi stunting, dia menawarkan mobil jenazah. Hal ini cukup mengherankan mengingat Langkat, salah satu kota di Sumut, menderita stunting cukup parah.

Rentetan peristiwa yang melibatkan Gubernur Sumut yang viral akhirnya dijadikan bahan olok-olok di internet. Sebagai warga Sumut, saya prihatin, kok gubernur kita ini menjadi bahan lucu-lucuan antero negeri?

Namun demikian, yang saya perhatikan, kehebohan di dunia maya ini tak terbawa ke dunia nyata. Masyarakat Sumut sepertinya biasa-biasa saja merespons peristiwa demi peristiwa itu. Tidak ada kehebohan berarti pada masyarakat Sumut sendiri menanggapi peristiwa-peristiwa itu. Sebenarnya apa yang terjadi?

 

Harapan Baru Sumatera Utara

Edy Rahmayadi merupakan Gubernur Sumut yang baru terpilih pada pemilihan yang digelar 27 Juni 2018 lalu. Kampanye berlangsung sengit dan sempat diwarnai isu “putra daerah vs pendatang” serta imbauan untuk tidak memilih pemimpin beda agama.

Berpasangan dengan Musa Rajekshah, Edy akhirnya mengalahkan pasangan Djarot Syaiful dan Sihar Sitorus. Setelah proses panjang, pasangan Edy dan Musa terpilih sebagai harapan baru Sumut.

Masyarakat Sumut, termasuk saya, berharap banyak pada pemerintahan yang baru ini. Pasalnya, Sumut sudah bertahun-tahun menjadi provinsi yang salah urus. Salah satu masalah utama adalah kesalahan tata kelola pemerintahan yang menjelma menjadi korupsi di sana-sini.

 

Sumut Darurat Korupsi

Jika ada pencapaian yang luar biasa dari Sumatera Utara, jawabnya adalah pencapaian korupsi.

Menurut data SAHdaR Indonesia per Juli 2018, sekitar Rp1.174 triliun uang rakyat digarong di Sumut selama delapan tahun terakhir. Kasus-kasus itu dilakukan dengan berbagai modus. Terbanyak adalah mark up dengan total 67 kasus, penyalahgunaan anggaran 66 kasus, penggelapan 58 kasus, penyalahgunaan wewenang 21 kasus, dan sisanya tersebar di suap/pungli, laporan fiktif, dan proyek fiktif. Tiga sektor utama yang menjadi ladang korupsi adalah keuangan daerah dengan 56 kasus, kesehatan 38 kasus, dan pendidikan sebanyak 30 kasus.

Korupsi di Sumut terjadi pada berbagai level. Dua gubernur Sumut sebelum Edy, yakni Syamsul Arifin (menjabat 2008-2010) dan Gatot Puji Nugroho (menjabat 2010-2014) ditangkap KPK. Syamsul dijatuhi pidana penjara lantaran terbukti korupsi sebesar Rp57 miliar saat masih menjabat sebagai Bupati Langkat periode 1999-2004 dan 2004-2008.

Sedangkan Gatot dijerat beberapa kasus. Ia didakwa menyuap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan dan dijatuhi hukuman 3 tahun. Ia juga terbukti menyalahgunakan dana hibah dan bansos  tahun 2012 dan 2013 senilai Rp 4 miliar. Yang terbaru, ia dinyatakan bersalah memberikan gratifikasi senilai 61,8 miliar kepada anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Kasus terakhir Gatot ini akhirnya menyeret 38 orang anggota DPRD Sumut ke dalam bui di awal 2018. Masing-masing orang diduga menerima imbalan Rp300-350 juta untuk melancarkan perubahan APBD Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014, pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015, menyetujui laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014, serta terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.

Selain gubernur dan anggota DPRD, penyakit korupsi juga menjangkiti kepala-kepala daerah Sumut. Pada Juli 2018, Pangonal Harahap, Bupati Labuhanbatu, terjerat OTT terkait proyek-proyek di lingkungan Kab. Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018 dengan bukti transaksi Rp576 juta dari total permintaan Rp3 miliar.

Lalu ada Rahudman Harahap mantan Wali Kota Medan (2010-2013) yang terbukti menyalahgunakan wewenang dalam penggunaan Dana Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2005 sebesar Rp1,5 miliar, saat ia menjabat Pj Sekda Tapsel. Mantan Walikota Medan sebelumnya, Abdillah (2000-2005) terjerat dua kasus korupsi, yakni pengadaan mobil pemadam kebakaran tahun 2005 dan penyalahgunaan APBD Pemkot Medan 2002-2006. Wakil Abdillah, Ramli Lubis, juga divonis 4 tahun penjara untuk kasus yang sama.

Di Pematangsiantar, mantan Wali Kota R.E. Siahaan juga terjerat korupsi penyelewengan Dana Rehabilitasi/Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum pada APBD Kota Pematangsiantar tahun 2007 sebesar Rp 343 miliar. Mantan Bupati Nias Selatan, Fahuwusa Laia divonis 3 tahun penjara pada 2012 karena terbukti melakukan suap terhadap anggota KPUD Kapubaten Nias Selatan ketika berkontestasi untuk kedua kali.

Masih di Nias, mantan Bupati Binahati Benedictus Baeha divonis 5 tahun penjara pada 2011 karena menyelewengkan dana penanggulangan bencana gempa dan tsunami sebesar Rp3,7 miliar. Di 2018, ia kembali divonis 2 tahun penjara dalam korupsi penyertaan modal Pemkab Nias kepada PT Riau Airlines.

Bergerak ke Kabupaten Batubara. Di tahun 2017, mantan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain terbukti menerima suap proyek Dinas PUPR Batubara. Nilai korupsi yang didakwakan mencapai Rp8 miliar lebih. Kemudian, di tahun 2014, Bupati Mandailing Natal (Madina) Muhammad Hidayat Batubara dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan penjara karena terbukti menerima suap dari pengusaha.

Seperti tak mau kalah, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Sumut juga ramai-ramai melakukan korupsi. Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per September 2018 menyebutkan Provinsi Sumut menjadi “juara” dengan PNS koruptor terbanyak, yakni 298 orang. Sebanyak 33 orang merupakan PNS di Pemprov Sumut dan sisanya 265 orang merupakan PNS Pemkab/Pemkot.

 

Jangan Lagi Diam

Persoalan korupsi di Sumut sudah begitu akut. Sampai-sampai kata “Sumut” sering diplesetkan sebagai singkatan dari Semua Urusan Uang Tunai. Maksudnya, Anda harus siap-siap merogoh kocek jika berurusan dengan birokrasi daerah ini. Saking mengakarnya, korupsi sudah menjadi budaya di Sumut. Selayaknya budaya, ia jadi bagian dari kehidupan masyarakat yang tidak dipertanyakan lagi (taken for granted).

Masyarakat sepertinya sudah kehilangan harapan. Ini terlihat ketika saya mendatangi masyarakat untuk berkampanye, mereka langsung menanyakan Nomor Piro Wani Piro (NPWP). Berapa yang mampu saya bayar sebagai caleg, agar mereka memilih saya?

Masyarakat sepertinya sudah muak dengan wakil-wakil yang mereka pilih namun akhirnya mengecewakan. Dampaknya, mereka tak lagi berpikir untuk jangka panjang karena tahu ujung-ujungnya bakal digarong. Mereka lebih memilih sesuatu yang instan; uang Rp100 ribu untuk hitungan satu suara.

Persoalan korupsi yang mengakar kuat ini tentu harus dicarikan jalan keluarnya. Ini bukan persoalan yang mudah karena pihak legislatif, eksekutif, dan yudikatif Sumut berkelit-kelindan dalam jerat korupsi. Kita berharap banyak pada pemerintahan Gubernur Edy Rahmayadi. Ini adalah pekerjaan besar yang tidak bisa disambi. Pun, tak mungkin diselesaikan oleh gubernur seorang diri.

Maka dari itu, perlu adanya keterlibatan dari berbagai pihak. Selama bertahun-tahun, kemuakan masyarakat berujung pada pembiaran secara kolektif. Warga acuh tak acuh pada pemerintah daerahnya. Kritisisme warga harus muncul. Meski jengah, masyarakat harus mau bersuara jika ada yang kurang beres, serta berhenti memilih calon-calon yang berpotensi korup.

Media lokal harus terus bekerja mengungkap kasus-kasus korupsi. Semua harus ambil bagian dan terlibat. Politikus, jurnalis, mahasiswa, dosen, pemuda, dan siapa saja tidak boleh diam. Sumatera Utara adalah milik semua orang yang tinggal di dalamnya. Pemerintahan yang efektif dan efisien akan menguntungan semua. Sebaliknya, pemerintahan buruk dan korup akan merugikan semua.

Olok-olok di media sosial atas pernyataan Gubernur Sumatera Utara perlu direspons dengan kerja-kerja nyata membangun daerah. Korupsi harus dilawan sekarang juga. Siap, Pak Edy?

 

Dara Adinda Kesuma Nasution adalah caleg DPR RI dari PSI untuk Dapil Sumatera Utara III (Pematangsiantar, Simalungun, Langkat, Binjai, Pakpak Bharat, Dairi, Karo, Tanjung Balai, Asahan, Batubara)

*Esai ini terbit pertama kali di Qureta.com

Partai Politik Ketinggalan Kereta
Blog Solidaritas Opini

Partai Politik Ketinggalan Kereta

Oleh Andi Saiful Haq

Pada tahun 2020 penduduk bumi diramalkan mencapai angka 7,6 milliar jiwa. Jika satu orang penduduk bumi memiliki sekitar 5 alat elektronik (telepon genggam, televisi, komputer, music player, dan perbankan), maka sekitar 38 miliar alat elektronik akan terhubung satu dengan yang lain. Kondisi ini yang disebut sebagai revolusi industri keempat (Industri 4.0). Manusia memasuki peradaban ekonomi digital, di mana digitalisasi fiskal akan didukung dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih dan aman.

Revolusi industri 4.0 adalah gerak maju peradaban manusia yang tidak mungkin dihindarkan. Karenanya, PresidenJokoWidodo mengambil langkah yang tepat ketika mencanangkan Peta JalanMaking Indonesia 4.0 untuk memulai langkah revitalisasi industri nasional agar Indonesia tidak tergulung gelombang perubahan zaman, lalu akhirnya terpuruk menjadi penonton dalam dunia baru tersebut.

Kementerian Perindustrian mendapat mandat sebagai leading sector dalam membawa Indonesia menapaki peta jalan tersebut. Tentu dukungan komponen bangsa yang lain dibutuhkan. Berbagai regulasi baru dibutuhkan, mulai dari sektor perbankan, ekonomi, sistem pemerintahan, anggaran, dan lain-lain. Karena, selain menyiapkan infrastruktur industri berikut regulasinya, untuk masuk ke babak industri 4.0 yang paling dibutuhkan adalah ekosistem digital di mana industri itu tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini masyarakat, dunia usaha, pemerintah, penegak hukum, hingga organisasi politik harus menyesuaikan diri dengan budaya digital baru, di mana kertas dan bunyi printer tidak akan lagi terdengar di ruang-ruang kerja kita.

 

Tak Berjalan Mulus

Tampaknya rencana Presiden Jokowi tidak akan berjalan mulus. Hambatan utamanya akan datang dari Senayan. Melakukan beberapa penyesuaian regulasi dan perundang-undangan membutuhkan inisiatif dan persetujuan DPR. Sementara itu kinerja DPR Periode 2014-2019 tidak kunjung membaik. Hingga Agustus 2018, pada masa sidang kelima, DPR baru menyelesaikan lima Rancangan Undang-undang dari 50 RUU yang masuk dalam Prolegnas. Tentu ini merupakan kabar tidak baik di tengah ambisi pemerintah mencanangkan Peta Jalan Making Indonesia 4.0 menuju 2030.

Selain rapor merah dalam hal kinerja legislasi, lembaga wakil rakyat tersebut tidak henti-hentinya dilanda kasus korupsi. Cerita sedih yang tampaknya tidak kunjung berakhir, mulai skandal megakorupsi Hambalang, lalu E-KTP yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto, hingga belakangan kita dikejutkan dengan kasus korupsi 41 orang anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Budaya korupsi jelas adalah budaya kejahatan purba yang sangat bertentangan dengan budaya zaman digital. Dalam era digital, seluruh transaksi finansial akan berlangsung melalui sistem automasi, kendali robotik, artificial intelligence, cloud dan Internet of Things (IoT), sehingga kecil kemungkinan sebuah penyimpangan tidak terdeteksi.

Bukannya menyiapkan diri memasuki era revolusi industri keempat, partai politik malah terlihat enggan meninggalkan zona nyaman; mereka bertahan untuk bertransaksi dengan sistem manual di bawah kendali manusia. Partai politik terjebak dalam gerbong kereta yang sebentar lagi akan ditinggalkan zaman, lokomotifnya masih menggunakan mesin uap elite-elite partai. Sistem rekrutmennya tidak terbuka dan transparan, sangat bergantung dengan kedekatan dan kekerabatan. Tidak heran jika dalam mengelola kekuasaan, partai politik tidak mengedepankan prinsip meritokrasi, tapi pembagian kue kekuasaan berdasarkan koalisi. Partai oposisi tidak lebih baik, bahkan lebih buruk dengan melakukan kritik tanpa gagasan, bahkan belakangan cenderung menyerang dengan tudingan tanpa data empirik.

 

Menuju Parpol 4.0

Peta Jalan menuju Industri Indonesia 4.0 tidak akan mungkin terwujud, jika partai politik di Senayan masih menggunakan mesin dan gerbong kereta lama. Ambisi itu akan tersandera oleh partai politik yang lebih senang bertahan di sistem lama. Sementara itu di tahun 2020 Indonesia akan dihuni sebanyak 34% generasi milenial berusia 20-35 tahun dan 20% Gen X berusia 35-50 tahun, hidup dengan budaya berbeda. Sebesar 85% milenial Indonesia sudah memulai bisnis startup mereka. Transformasi budaya digital jika tidak dibarengi dengan transformasi partai politik, maka benturan kebudayaan antargenerasi tidak mungkin terelakkan. Politik akan kehilangan legitimasi dari publik, dan partai politik yang semakin tua itu akan ditinggalkan membusuk bersama budaya mereka yang korup.

Upaya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyebut diri sebagai partai kaum milenial patut diberi apresiasi. Ini benturan politik pertama antara generasi politik baru yang menolak untuk membungkuk-bungkuk meminta belas kasihan elite parpol lama, juga berdiri dalam antrean panjang yang entah kapan bisa mendapat giliran mengendalikan kebijakan politik partai. PSI sudah membuktikan diri mampu menjadi peserta Pemilu 2019 tanpa belas kasihan elite mana pun. Rekrutmen caleg mereka tidak biasa, dilakukan terbuka melalui panel ahli independen, sehingga wajar jika mereka bisa mengharapkan mendapatkan nama-nama, yang meski tidak terkenal namun paling tidak memiliki visi dan nilai yang sama dengan PSI. Misi melawan korupsi dan intoleransi jelas tergambar dalam setiap langkah PSI menapaki jalan menuju Pemilu 2019.

Ekosistem digital dan infrastruktur sosial media mereka terbangun dengan baik, akibat aturan pelarangan iklan di televisi yang jelas merugikan PSI sebagai partai baru untuk memperkenalkan diri. Sebagai gantinya mereka menggunakan media sosial untuk memperkenalkan diri. Budaya organisasi yang cair dan setara membuat PSI jelas berbeda dengan parpol lainnya. Tidak ada jalan lain, sambil terus berharap partai politik pendukung Jokowi lainnya sadar dan melakukan transformasi mesin partainya, Jokowi jelas harus tetap menyiapkan Indonesia memasuki era ekonomi digital 4.0, namun pada saat yang sama juga harus meng-upgrade mesin partai pendukungnya menjadi parpol 4.0. Tanpa itu Peta Jalan Making Indonesia 4.0 akan menemui jalan buntu, terhadang partai yang semakin menua.

Andi Saiful Haq, Direktur INTRANS dan Caleg DPR RI dari PSI untuk Dapil Sulawesi Selatan I (Kota Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Kepulauan Selayar)

*Esai ini pertama kali dimuat di Detik.com

Kasus Meliana dan Literasi Agama
Blog Solidaritas Kolom

Kasus Meliana dan Literasi Agama

Oleh Raja Juli Antoni

Pekan lalu teman-teman dari Jangkar Solidaritas (Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia-PSI) menemui Meliana di Lapas Tanjung Gusta, Medan. Seperti diketahui, Meliana dijatuhi hukuman 18 bulan penjara karena dianggap menista agama ketika ia mempersoalkan volume adzan dari masjid dekat rumahnya.

Menurut teman-teman Jangkar Solidaritas, sepanjang pertemuan Meliana menangis tidak ada hentinya. Tidak disangka, obrolan ringannya di sebuah kedai tentang volume adzan dari toa masjid yang terdengar lebih nyaring akhir-akhir ini, membuatnya meringkuk di jeruji besi. Seketika ia menjadi “penista adzan” dan “penista agama”.

Rumahnya dibakar. Beberapa Klenteng di daerah itu ikut dibakar. Anaknya berada di rumah ketika itu, menjadi saksi hidup orang-orang merusak dan membakar properti milik orang lain. Ketika ditemui, anaknya bertekad untuk menjadi seorang pengacara. Pengacara yang tangguh yang mampu membela orang-orang lemah seperti ibunya.

 

Sejarah Adzan

Di dalam ulasan-ulasan kitab klasik, adzan dipersepsikan secara berbeda-beda oleh ulama. Di dalam dunia Sunni, adzan bukan hal yang diucapkan dan ditulis atas dasar perbuatan Nabi Muhammad secara langsung, tapi melalui sahabatnya, yakni Umar bin Khattab.

Suatu hari sahabat Umar bermimpi soal bagaimana memanggil orang untuk salat. Mimpi itu disampaikan kepada Nabi. Lalu, Nabi mengkonfirmasi dan menyetujui apa yang dialami oleh Umar Bin Khattab. Nabi memilih Bilal, seorang dari bangsa Habsyi untuk melakukan adzan. Menurut Nabi, adzan lebih baik daripada lonceng.

Di kalangan Syiah, adzan diyakini sebagai ajaran yang langsung diperintahkan oleh Nabi Muhammad sebagai sarana untuk memanggil orang untuk salat.

Dilihat dari segi historisitas di atas, dua kelompok besar umat Islam –Sunni dan Syiah– bertemu tentang fungsi adzan sebagai cara untuk memanggil orang menjalankan salat wajib lima waktu, meskipun adzan juga biasa dilakukan untuk hal-hal yang lain.

Secara fiqhiyyah sendiri, hukum adzan diperdebatkan. Ada yang menyatakan sebagai wajib kifayah dan ada yang menyatakan sebagai sunnah mu’akkadah. Kedua hukum di atas masing-masing memiliki konsekuensinya.

Sebagai wajib kifayah, cukup satu orang yang melakukan adzan maka muslim yang lain gugur kewajiban mereka. Sebagai ‘sunah yang kuat’ maka melakukannya sangat dianjurkan karena pahalanya besar.

Di dalam banyak catatan sejarah, adzan memberikan magnet bagi keindahan Islam karena di dalam adzan sendiri ada seni suara. Aspek suara yang indah membawa mukjizat tersendiri, membawa orang masuk Islam sebagaimana terjadi di banyak kalangan.

Di Indonesia, adzan sudah menjadi hal yang tidak hanya sekadar tindakan fiqhiyyah saja, namun juga sebagai hal yang sangat erat dengan tradisi kehidupan masyarakat sehari-hari. Aspek kultural dari adzan misalnya terlihat dari bagaimana penggunaan pengeras suara.

Pengeras suara bukanlah bagian dari keabsahan adzan, namun itu hanya alat. Meskipun misalnya teknologi pengeras suara sudah dipakai, bedug dan kentongan masih digunakan. Ini artinya adzan berkembang seiring dan saling tidak menegasikan dengan tradisi lokal.

Pendek kata, praktik adzan, memanggil kaum muslim untuk salat, yang kita dengar minimal lima kali sehari di Indonesia, bukan seratus persen berlandaskan nilai normatif agama, namun di dalamnya juga ada aspek kebudayaan.

 

Advokasi Adzan

Sekitar 2007 saya diundang Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk mengikuti program International Visitor Leadership Program (IVLP). Sebuah program yang mengizinkan saya berkeliling AS, bertemu dengan berbagai komunitas, LSM, dan pemerintah lokal.

Salah satu yang paling berkesan dari muhibah itu adalah pertemuan saya dengan kelompok lintas agama di sekitar Ann Arbor di negara bagian Michigan. Kelompok ini dipimpin secara kolektif oleh tokoh-tokoh agama yang berbeda di sana.

Seorang rabbi, tokoh Yahudi, dan beberapa pendeta Kristen dengan bangga dan sumringah bercerita kepada saya mengenai kemenangan mereka “mengadvokasi adzan.” Alkisah, pemerintah lokal melarang adzan terdengar ke luar lingkup masjid karena dianggap mengganggu komunitas.

Para rabbi, pendeta, dan tokoh-tokoh agama lain mengajukan gugatan ke pengadilan karena pemerintah dianggap membatasi kebebasan beragama. Mereka juga berdalih, apa salahnya pujian terhadap Tuhan diperdengarkan di ruang publik?

Pengadilan sulit diyakinkan kecuali dengan argumen yang unik satu ini: bila adzan sebagai tradisi Islam untuk memanggil beribadah dilarang, kenapa lonceng gereja yang suaranya juga keluar dari lingkungan gereja diizinkan dan tidak pernah dipersoalkan?

Hakim tercekat dengan alasan itu. Akhirnya disepakati, adzan diperbolehkan dikumandangkan keluar dari lingkungan masjid dengan dua syarat. Pertama, yang boleh dikumandangkan hanya adzan untuk tiga waktu salat saja: Dzuhur, Ashar, dan Maghrib. Isya dan subuh hanya diperbolehkan di “internal masjid” saja karena berpotensi mengganggu komunitas.

Syarat yang kedua, ini yang sangat unik, volume mikrofon adzan dari masjid mesti sama dengan atau tidak melebihi suara yang dihasilkan oleh lonceng gereja. Para teknisi kemudian bekerja menghitung secara cermat ketinggian suara lonceng gereja dan menyesuaikannya dengan mesin toa di samping mimbar masjid.

Cerita ini bagi saya sangat berkesan karena dua alasan. Pertama, saya menyaksikan langsung bagaimana sebuah komunitas menyelesaikan masalah di tengah mereka secara beradab. Ada ruang komunikasi dan negosiasi yang dibuka lebar untuk mencari win-win solution, kesepakatan rasional yang mengedepankan solidaritas dan harmoni sosial.

Kedua, saya juga menyaksikan keimanan kelompok antar-agama di sana yang hampir paripurna. Sebuah iman yang mengayomi dan tidak saling menghakimi. Iman yang sejuk, sabar, ikhlas, serta jauh dari marah dan angkara murka.

Ssungguh, mata saya berkaca-kaca mengingat dan menuliskan kisah perjalanan saya menemui komunitas antar-agama di Amerika Serikat di atas. Di sana adzan diperjuangkan oleh para agamawan non-muslim, sementara di Tanjungbalai klenteng-klenteng dibakar, Meliana meringkuk di penjara karena perkara yang sama.

 

Social Complaint

Kasus Meliana adalah hal yang sangat berharga bagi kita semua berkaitan dengan sejauh mana sebetulnya kita bisa memahami aspek keagamaan dan kebudayaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun aspek kebudayaan dalam tradisi adzan itu sangat kental –penggunaan pengeras suara dan sebagainya– namun pemahaman kita soal itu masih sangat kurang.

Dalam konteks Meliana, jelas yang dipersoalkan bukan soal adzannya itu sendiri, namun penggunaan pengeras suara yang masuk di ruang publik. Meskipun mayoritas kita adalah muslim, namun ruang publik kita adalah wilayah yang seharusnya netral. Segala hal yang masuk di ruang publik itu dianggap sebagai hal yang netral, halal untuk diperbincangkan, diperdebatkan, dan bahkan dikritisi.

Saya meletakkan masalah kasus Meliana ini sebagai social complaint, bukan religious complaint, karena suara adzan yang dikeluarkan lewat pengeras suara pada hakikatnya sudah masuk di dalam wilayah publik tadi. Komplain Meliana atas suara adzan pada dasarnya sama dengan komplain atas persoalan-persoalan lain.

Bukankah kita sering komplain kepada mu’adzzin yang suaranya cempreng, dan kita biasa saja? Bukankah kita sering meledek suara adzan kakek-kakek yang menyeruak di waktu fajar, karena anak mudanya terlelap tidur? Dan, masih banyak lagi. Namun, atas hal itu semua kita bisa memakluminya karena kita berasal dari golongan dan agama yang sama.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di media mengimabu agar suara adzan di masjid jangan terlalu keras. Sebuah social complaint dari Pak JK yang valid dan biasa-biasa saja. Sungguh Pak JK tidak sedang menista agama dan tidak perlu dipenjara.

 

Literasi Agama

Sekitar dua dekade ini, saya melihat bahwa masyarakat kita mengalami gejala “serba agama”. Sayangnya, ke-“serbaagama”-an masyarakat tersebut tidak dibarengi dengan kedalaman pengetahuan tentang agama. Jangankan agama orang lain, pengetahuan tentang agama sendiri juga masih sangat rendah. Gejala demikian sangat mudah terlihat terutama di sosial media.

Selain soal pengetahuan keagamaan yang apa adanya, mereka juga tidak mampu meletakkan kedudukan agama di dalam konteks negara yang berdasarkan pada Pancasila. Agama di dalam Pancasila memiliki makna yang penting. Namun, makna agama yang penting dalam Pancasila itu juga perlu dimaknai secara serius agar kita tidak salah dalam menjalankannya dalam konteks kehidupan sosial, politik, dan keagamaan.

Masalah yang terjadi di tengah-tengah kita adalah mereka yang pengetahuan keagamaannya ala kadarnya banyak yang sangat “agamis” (fanatik), dalam pengertian bahwa mereka membabi buta soal agama. Di mana-mana kita menggunakan agama sebagai topeng atas tindakan yang sama sekali jauh dari nilai-nilai agama.

Buat mereka ini, dengan meletakkan label agama, seolah-olah bisa menghapuskan kesalahan karena mereka sudah mengabdi kepada agama. Pengabdian kepada agama itu tidak boleh dilakukan dengan kebodohan, tapi harus dengan pengetahuan. Pengabdian kepada agama dengan kebodohan bisa membunuh esensi agama itu sendiri.

Selama ini kita taken for granted; jika beridentitas keagamaan tertentu, maka mereka pasti tahu agama yang tertera di dalam identitas mereka. Namun, pengalaman sehari-hari mengajarkan kepada kita bahwa literasi agama adalah hal yang masih sangat kita butuhkan.

Jika kita kembali kepada kasus Meliana di atas, jika kita memiliki pengetahuan keagamaan yang cukup (religiously literate), maka hukuman yang diberikan kepadanya dengan pasal penodaan agama tidak layak terjadi. Kasus Meliana seharusnya tidak perlu terjadi jika kita semua, termasuk para hakim, mengetahui seluk beluk ruang publik dan fungsi agama di dalam konteks NKRI.

Terakhir, di Asian Games kita mendengar teriakan “siapa kita?”, lalu dijawab, “Indonesia”; sebuah jargon yang sangat indah ketika muncul dalam suasana heroik, penuh keberhasilan, dan kesuksesan. Semestinya, jargon seperti itu juga bisa kita gunakan untuk menyelesaikan hal-hal nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk soal adzan dalam kasus Meliana. Wallahu’alam bishawab!

 

Raja Juli Antoni Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), alumni Pondok Pesantren Darul Arqom Garut dan alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Jurusan Tafsir dan Hadis.

*Esai ini pertama kali terbit di Detik.com

Stop Politik Alienasi
Blog Solidaritas Opini

Stop Politik Alienasi

Oleh: Dara Adinda Kesuma Nasution

Setiap kali berada dalam suatu forum ibu-ibu, saya bercerita tentang rencana saya terjun ke dalam dunia politik dan akan maju sebagai calon anggota DPR pada Pemilu 2019. Saya mohon doa restu pada mereka seperti layaknya seorang anak mohon restu pada orangtuanya. Belum juga usai saya bicara, biasanya mata para ibu itu mulai berkaca-kaca dan menangis.

Saya maju sebagai calon anggota DPR dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk daerah pemilihan Sumatera Utara 3 yang meliputi Pematangsiantar, Simalungun, Batubara, Binjai, dan enam kota/kabupaten lainnya. Daerah itu adalah tempat saya lahir dan menghabiskan masa kecil sampai lulus sekolah menengah atas, sebelum merantau ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia (UI). Belum genap satu tahun setelah lulus dari UI, saya pulang tanah kelahiran saya sebagai calon anggota legislatif. Demikianlah saya bercerita di setiap forum yang saya datangi. Dan, di antara forum-forum itu kerap saya jumpai ibu-ibu yang menangis.

Saya tidak tahu pasti kenapa. Mungkinkah itu lebih sekadar ungkapan emosional sesaat? Karena itu saya tonton lagi video-video pertemuan dengan masyarakat. Dalam pertemuan dengan majelis taklim di Dolok Sinumbah, Kabupaten Simalungun seorang ibu menyampaikan rasa bangganya pada saya. Di sela isak tangisnya, ia bilang ia tak pernah didatangi calon anggota DPR RI. Kunjungan saya adalah hal yang langka baginya. Hal itu diamini oleh anggota lainnya.

Pada pertemuan dengan majelis taklim di Batu V Simalungun, hal yang sama terucap dari seorang ibu. “Sebuah kebanggaan bagi kami didatangi oleh calon anggota DPR RI. Sebelumnya tidak pernah. Kalau caleg DPR Kabupaten atau Provinsi masih mau turun,” ujar ketua majelis taklim itu. Di majelis taklim Kelurahan Banjar Pematangsiantar juga sama. Mereka mengaku hanya kenal caleg-caleg DPR dari gambarnya saja. Demikian juga di majelis-majelis taklim lain.

Di akhir pertemuan, mereka pun selalu berpesan agar saya jangan sampai melupakan mereka jika nanti sudah terpilih. Sering saya dengar, “Jangan seperti yang sudah-sudah ya. Begitu terpilih, lupa sama kita-kita ini.” Jangankan menampung aspirasi, berkunjung saja tak pernah. Dari sana saya paham; rakyat merasa teralienasi dari wakilnya.

Tak Dikenal

Selama bertahun-tahun, pemilu legislatif menghadirkan wakil-wakil rakyat yang tak dikenal oleh masyarakat di dapil, terutama untuk tingkat DPR. Penyebabnya macam-macam. Fenomena “caleg impor” yang didatangkan dari daerah lain masih marak terjadi. Di masa kampanye, masyarakat di dapil saya didatangi oleh calon-calon yang bukan berasal dari dapil itu, dan tidak punya hubungan emosional apapun dengan dapil.

Tiba-tiba, ada caleg DPR sebaya anak mereka, berbicara dengan logat yang sama dengan mereka, dan merasakan bagaimana tinggal di dapil itu selama bertahun-tahun. Mungkin ini jadi satu alasan mengapa ibu-ibu di dapil saya menangis. Mereka merasa ada bagian dari dirinya ada dalam diri saya, yang nantinya akan mewakili mereka di parlemen.

Rekrutmen Caleg

Persoalan caleg impor adalah satu hal. Sebagai bagian dari parpol, saya merasa ini jadi otokritik tersendiri. Persoalan lain adalah proses rekrutmen caleg. Proses ini biasanya berlangsung tertutup. Kita tak pernah tahu siapa caleg yang mendaftar hingga akhirnya nama mereka ada di kertas suara.

Selain itu, proses ini juga biasanya hanya melibatkan kalangan elite. Keberadaan “mahar” partai membuat orang-orang biasa kesulitan untuk berpartisipasi sebagai caleg. Inovasi PSI untuk membuat rekrutmen terbuka di mana para caleg diuji oleh panel independen dan prosesnya disiarkan langsung, serta tanpa pungutan mahar merupakan upaya mendobrak tradisi parpol lama.

Keterasingan antara rakyat dengan wakilnya berlanjut ketika para calon sudah terpilih. Survei nasional yang dilakukan Center for Strategic and International Studies (CSIS) medio Agustus 2017 menunjukkan bahwa relasi antara anggota DPR terpilih dengan konstituennya masih sangat rendah.

Dalam survei yang melibatkan 1000 responden di 34 provinsi itu, 94,6 persen mengaku tidak pernah menyampaikan aspirasi langsung kepada wakil rakyat. Temuan lainnya yakni 95,2 persen mengaku tidak pernah mengikuti kegiatan reses DPR, dan sebesar 95,6 persen mengaku tidak pernah berkomunikasi dengan anggota DPR.

Demokrasi Poliarkis

Dalam sistem demokrasi, politik seharusnya bersifat publik. Arti dari kata wakil sendiri adalah “orang yang dikuasakan menggantikan orang lain”. Lewat mekanisme pemilu one man one vote, rakyat menitipkan kedaulatannya kepada para anggota dewan. Tak sampai di situ, esensi dari demokrasi adalah partisipasi rakyat dalam proses perumusan kebijakan. Tetapi, yang terjadi rakyat seolah-olah hanya menjadi pemberi suara. Sebatas pemberi legitimasi bagi elite-elite yang berkuasa. Mereka tak pernah merasa diwakili oleh siapapun.

Hal ini persis seperti yang digambarkan oleh Robert Dahl (1998) ketika merujuk pada sistem demokrasi poliarkis. Poliarki merujuk pada sistem di mana segelintir orang berkuasa dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan terbatas pada pemilihan pemimpin di pemilu yang diisi oleh calon-calon dari kalangan elite (Robinson, 1996: 49). Dalam demokrasi yang poliarkis, inklusivitas politik terbatas pada hak suara dan mayoritas konstituen tidak punya mekanisme institusional untuk ikut terlibat dalam pengambilan kebijakan ketika calon sudah terpilih (Robinson, 1996: 59).

Partai politik seharusnya kembali pada artinya, yakni “part” (sebagian) yang mewakili segmen yang berbeda-beda dalam masyarakat. Mestinya segala segmen dalam masyarakat punya wakilnya masing-masing. Kita tentu menginginkan parlemen yang warna-warni.

Mungkin, tangisan ibu-ibu di dapil saya adalah bentuk kerinduan yang tertahan pada wakil rakyat yang benar-benar mewakili mereka. Kerinduan bahwa satu bagian dari diri mereka ada di sana untuk bersuara atas nama mereka.

Dara Adinda Kesuma Nasution adalah caleg DPR RI dari PSI untuk Dapil Sumatera Utara III (Pematangsiantar, Simalungun, Langkat, Binjai, Pakpak Bharat, Dairi, Karo, Tanjung Balai, Asahan, Batubara)

*Esai ini terbit pertama kali di Detik.com