TPA Cipeucang, Tragedi Lingkungan Hidup dan Pengabaian Kemanusiaan di Tangerang Selatan
Opini

TPA Cipeucang, Tragedi Lingkungan Hidup dan Pengabaian Kemanusiaan di Tangerang Selatan

TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Cipeucang di kawasan Tangerang Selatan, resmi beroperasi pada 21 Juni 2012, hampir sewindu usianya. Menjelang ulangtahun ke-8, TPA Cipeucang memberikan hadiah kepada masyarakat Tangerang Selatan dengan jebolnya turap TPA Cipeucang pada Jumat (22/05/2020) yang ternyata bukan untuk pertama kalinya. Sebelumnya, turap juga pernah jebol pada 26 April 2019.

Menurut Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan ketika peresmian TPA delapan tahun lalu, Dudung E. Diredja, mulai beroperasinya TPA Cipeucang adalah langkah awal dalam penanganan persoalan sampah di Kota Tangerang Selatan. TPA berdiri di atas lahan 2,4 hektar dan akan terus dikembangkan sampai 10 hektar. Menurut Dudung, sistem pengelolaan sampah di TPA Cipeucang menggunakan teknologi tinggi yang ramah lingkungan. Hal itu disampaikan Dudung saat sosialisasi kepada warga sekitar. Saat peresmian, Ketua DPRD ketika itu, Bambang P Rachmadi menyampaikan, TPA Cipeucang dapat menjawab pertanyaan masyarakat Tangerang Selatan terhadap persoalan sampahnya.

Sejumlah pejabat Kota Tangerang Selatan yang hadir dalam peresmian antara lain Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Chaerul Soleh, Kepala BAPPEDA Dendi Priyandana, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Retno Prawati, serta Wakil Ketua I DPRD Ruhamaben dan sejumlah anggota Komisi IV Bidang Pembangunan. Namun, delapan tahun kemudian, di akhir Mei, tepatnya Minggu 30 Mei 2020, bau sampah TPA Cipeucang semerbak tercium sampai ke area BSD (Bumi Serpong Damai), area Cilenggang dan sekitarnya, jauh menembus batas-batas wilayah. Di pinggir sungai Tidak dapat diterima akal sehat dan logika sama sekali, pemilihan dan persetujuan lokasi TPA berada tepat di pinggir Sungai Cisadane. Nyaris tidak ada jarak antara bibir sungai dengan tepi TPA.

Pengertian TPA seharusnya adalah tempat pemrosesan akhir. Yang terjadi adalah tempat pembuangan akhir. Dengan jebolnya turap TPA Cipeucang, tempat pembuangan akhirnya adalah ke sungai. Penentuan, pemilihan dan persetujuan tempat pembuangan akhir di tepi sungai adalah kejahatan terhadap lingkungan hidup dan pengabaian kemanusiaan. It is crime against humanity and environment! Pelecehan intelektual masyarakat luas, pembodohan dan penyesatan! Pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah membodohi dan melecehkan intelektual masyarakat kota yang bertajuk “Cerdas, Modern dan Relijius” ini.


Kejadian ini merupakan kejahatan kemanusiaan karena mencemari udara dengan bau busuk menyengat, mencemari Sungai Cisadane yang ironisnya merupakan air baku pengolahan air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tangerang Selatan. Belum lagi timbulnya penyakit pernapasan, kulit dan masih banyak lagi akibat tercemarnya lingkungan sekitar TPA Cipeucang. Kejahatan lingkungan Kejahatan lingkungan hidup jelas sekali. Polusi bau, polusi air sungai, air lindi yang jauh meresap ke dalam tanah dan sumur-sumur sekitar yang sangat membahayakan kesehatan. Mengutip dan menyarikan beberapa jurnal ilmiah, bau busuk yang menyengat dari TPA Cipeucang adalah metana dan karbon dioksida sebagai gas dengan konsentrasi paling besar di TPA dan hidrogen sulfida sebagai penyumbang bau yang merupakan proses penguraian bakteri atau biokimia.

Metana sendiri daya rusaknya terhadap ozone adalah 25 kali lipat dibandingkan daya rusak karbondioksida. Diperkirakan 1 ton sampah menghasilkan 50 kg gas metana. Konsentrasi tinggi metana akan mengurangi oksigen di atmosfer. Jika kandungan oksigen di sekitar TPA turun hingga di bawah 19,5 persen maka akan mengakibatkan asfiksia atau hilangnya kesadaran. Dalam bahasa awam asfiksia adalah kondisi dan perasaan seperti tercekik karena hidung dan mulut dibekap. Karbon dioksida di TPA bisa mencapai 40-60 persen konsentrasi akibat proses penguraian (biodegradasi) senyawa organik (sayur, buah, daging, makanan) secara aerobik maupun anaerobik.

Karbon dioksida tidak berwarna dan tidak berbau sehingga tidak mudah terdeteksi tanpa alat khusus. Karbon dioksida dapat menggantikan oksigen dalam sistim pernapasan manusia dengan konsentrasi ambien 250-350 ppm. Nilai ambang batas karbon dioksida adalah 5.000 ppm (0.5 persen) yang merupakan paparan rata-rata untuk orang dewasa sehat dalam waktu 8 jam kerja. Lihat Foto Turap TPA Cipeucang yang jebol persis di pinggir Sungai Cisadane.Pada konsentrasi 3 persen terjadi sesak napas dan sakit kepala atau mulai mengantuk. Lebih tinggi dari itu bisa membahayakan jiwa. Yang paling mengganggu adalah bau busuk menyengat akibat proses penguraian biokimia oleh berbagai jenis bakteri terhadap bahan-bahan organik, yaitu hidrogen sulfida. Dalam konsentrasi kecil 0.0005 ppm, kita mengenal salah satunya adalah bau kentut.

Manusia melepaskan hidrogren sulfida ketika kentut dalam jumlah yang sangat kecil. Tidak ada yang sampai pusing atau pingsan gara-gara mencium bau kentut di dalam lift sekalipun semua orang di dalam lift kentut berbarengan. Dampak kesehatan Namun gas hidrogren sulfida dengan konsentrasi 500 ppm dapat menimbulkan kematian, pulmonary edema dan asphyxiant.

Mengutip Mayoclinic.org, “Pulmonary edema is a condition caused by excess fluid in the lungs. This fluid collects in the numerous air sacs in the lungs, making it difficult to breathe. In most cases, heart problems cause pulmonary edema. Pulmonary edema is usually caused by a heart condition. Other causes include pneumonia, exposure to certain toxins and drugs, and being at high elevations. Depending on the cause, pulmonary edema symptoms may appear suddenly or develop over time. Mild to extreme breathing difficulty can occur. Cough, chest pain and fatigue are other symptoms.”


Pulmonary edema adalah kondisi yang disebabkan cairan berlebihan di dalam paru-paru. Cairan ini terkumpul karena gelembung udara di dalam paru-paru membuat penderitanya sulit bernapas. Dalam kebanyakan kasus, orang menderita masalah jantung akan mengalami ini. Penyebab lain pulmonary edema adalah terekspos zat beracun atau obat-obatan, atau berada di ketinggian. Gejala ini bisa datang dan pergi sesuai kondisi dan waktu berjalan tergantung kasus per kasus. Gejalanya bisa ringan sampai ekstrem: batuk, sakit di dada, kelelahan dan masih banyak gejala lain.

Dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti hari ini, lengkap sudah penderitaan masyarakat Tangerang Selatan. Gejala yang ditimbulkan karena terekspos gas hidrogren sulfida dalam jumlah besar dan gejala Covid-19 bisa dikatakan mirip: menyerang paru-paru, sistim pernapasan, sesak napas. Boleh jadi satu dengan yang lain saling melengkapi. Mengutip salah satu sesepuh di WAG (whatsapp group), ibaratnya Kota Tangerang Selatan ini adalah rumah mewah tanpa jamban. Kalau boleh melengkapi, ibaratnya Kota Tangerang Selatan ini adalah gedung apartemen mewah di tepi Sungai Cisadane dengan river view indah menawan, namun pengembangnya “lupa” membangun toilet di masing-masing unitnya.

Solusinya, pengembang membangun kakus/jamban/jumbleng di tepi sungai. As simple as that!. (Note: kakus adalah serapan bahasa Belanda, dari kaak huis, artinya rumah tinja). Menabrak tatanan hukum Pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah menabrak seluruh tatanan dan tataran hukum yang ada ketika menentukan dan memutuskan TPA tepat di bantaran Sungai Cisadane tersebut. Sungguh panjang daftar aturan yang ditabrak:

Jika digali dan ditelusuri lebih jauh lagi, yakinlah, masih bertambah panjang daftar aturan yang ditabrak dalam penentuan dan pengambilan keputusan persetujuan lokasi TPA di Cipeucang tepat di tepi Sungai Cisadane. Di zaman purbakala, sebelum ada moda transportasi seperti hari ini, sungai adalah nadi kehidupan utama masyarakat. Tercatat dalam sejarah, kerajaan-kerajaan besar di Nusantara ada di tepi sungai, Sriwijaya di tepi Sungai Musi, Majapahit (Sungai Brantas), Kutai Martapura (Sungai Mahakam), Tarumanagara (Sungai Citarum).

Bukti-bukti kejayaan Tarumanegara ditandai dengan ditemukannya sejumlah prasasti di tepi Sungai Cisadane, Ciaruteun, dan Cianten. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, kerajaan kuno atau kota niaga penting hampir semuanya ada di pinggir sungai. Sejak zaman purbakala manusia sudah bersahabat dengan sungai. Sementara, ruas Sungai Cisadane di Tangerang Selatan malah diperkosa oleh para pengambil kebijakan kota bertajuk “Cerdas, Modern dan Relijius” yang baru merayakan hari lahirnya yang ke-11.

Enough is enough! Jebolnya turap TPA -pembuangan ya, bukan pemrosesan/pengelolaan- Cipeucang pada 22 Mei 2020 adalah yang terakhir. Cukup sudah! Semoga para pihak terkait mendengar tragedi tragis ini dan mengambil tindakan.

Ancaman Kesehatan Serius Masyarakat Kota Tangerang Selatan
Kolom Opini

Ancaman Kesehatan Serius Masyarakat Kota Tangerang Selatan

Melanjutkan artikel opini sebelumnya: Pemkot Tangerang Selatan adalah Pelaku Kejahatan Lingkungan Hidup dan Pengabaian Kemanusiaan (https://tangsel.psi.id/read/748/pemkot-tangerang-selatan-adalah-pelaku-kejahatan-lingkungan-hidup-dan-pengabaian-kemanusiaan/). Penelusuran lebih lanjut menunjukkan semakin banyak aturan perundang-undangan yang ditabrak oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan terkait keberadaan TPA Cipeucang.

Semakin panjangnya aturan perundang-undangan yang ditabrak dengan sadar oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan semakin menegaskan itu adalah kejahatan lingkungan hidup dan pengabaian kemanusiaan; it is crime against humanity and environment! Aturan yang ditabrak mulai dari Undang-undangPeraturan PemerintahPeraturan Menteri bahkan Peraturan Daerah yang disusun sendiri dan diundangkan untuk kemudian ditabrak seluruh isinya; bukan hanya dilanggar. Lihat lampiran.

Memang, harus diakui, permasalahan sampah di Indonesia adalah masalah klasik berkepanjangan di seluruh kota besar. Sebut saja, Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang. Masing-masing dengan permasalahannya sendiri, dengan strategi dan usaha mencari solusi masing-masing pemerintah kota. Namun hasil penelusuran sementara, belum ditemukan di satu tempat pun di Indonesia yang menentukan Tempat Pembuangan Akhir tepat di tepi sungai seperti di Kota Tangerang Selatan ini.

Atas kejadian jebolnya turap TPA Cipeucang menorehkan luka mendalam dan trauma berkepanjangan di tengah masyarakat luas terdampak sampai radius lebih dari 10 kilometer, bukan hanya Kota Tangerang Selatan saja, namun tetangga kanan kiri Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang juga terdampak polusi bau dan potensi kesehatan. Warga masyarakat sekitar TPA Cipeucang akan terdampak gangguan psikologis dan kesehatan jangka panjang jika masalah ini tidak segera dituntaskan. Sudah dua minggu lebih bau menyengat mengapung menyergap hidung warga Kota Tangerang Selatan.

Mengutip dan menyarikan beberapa jurnal ilmiah:

Gas tersebut adalah metana (CH4) dan karbon dioksida (CO2) sebagai gas dengan konsentrasi paling besar di TPA dan hidrogen sulfida (H2S) sebagai penyumbang bau yang sangat menyengat dari proses penguraian bakteri atau biokimia. Metana sendiri daya rusaknya terhadap ozone adalah 25 kali lipat dibandingkan daya rusak CO2. Diperkirakan 1 ton sampah menghasilkan 50 kg gas metana. Konsentrasi tinggi metana akan mengurangi oksigen di atmosfer. Jika kandungan oksigen di sekitar TPA turun hingga di bawah 19.5 persen, akan mengakibatkan asfiksia atau hilangnya kesadaran. Dalam bahasa awam asfiksia adalah kondisi dan perasaan seperti tercekik karena hidung dan mulut dibekap.

Karbon dioksida (CO2) di TPA bisa mencapai 40-60 persen konsentrasi akibat proses penguraian (biodegradasi) senyawa organik (sayur, buah, daging, makanan) secara aerobik maupun anaerobik. Karbon dioksida tidak berwarna dan tidak berbau, sehingga tidak mudah terdeteksi tanpa alat khusus. CO2 dapat menggantikan oksigen dalam sistim pernapasan manusia dengan konsentrasi ambien 250-350 ppm. Nilai ambang batas CO2 yaitu 5.000 ppm (0.5 persen) yang merupakan paparan rata-rata untuk orang dewasa sehat dalam waktu 8 jam kerja. Pada konsentrasi 3 persen terjadi sesak napas dan sakit kepala atau mulai mengantuk, di atas itu bisa membahayakan jiwa.

Yang paling mengganggu adalah bau busuk menyengat akibat proses penguraian biokimia oleh berbagai jenis bakteri terhadap bahan-bahan organik, yaitu hidrogen sulfida (H2S). Dalam konsentrasi kecil 0.0005 ppm, kita mengenalnya salah satunya adalah bau kentut, karena kentut manusia juga melepaskan H2S dalam konsentrasi yang sangat kecil. Tidak ada yang sampai pusing atau pingsan gara-gara mencium bau kentut di dalam lift sekalipun semua orang di dalam lift kentut berbarengan. Namun gas H2S dengan konsentrasi 500 ppm, dapat menimbulkan kematian, pulmonary edema dan asphyxiant.

Mengutip Mayoclinic.org:

Pulmonary edema is a condition caused by excess fluid in the lungs. This fluid collects in the numerous air sacs in the lungs, making it difficult to breathe. In most cases, heart problems cause pulmonary edema. Pulmonary edema is usually caused by a heart condition. Other causes include pneumonia, exposure to certain toxins and drugs, and being at high elevations.

Depending on the cause, pulmonary edema symptoms may appear suddenly or develop over time. Mild to extreme breathing difficulty can occur. Cough, chest pain and fatigue are other symptoms.

Adalah kondisi yang disebabkan cairan berlebihan di dalam paru-paru. Cairan ini terkumpul karena gelembung udara di dalam paru-paru, membuat penderitanya sulit bernapas. Dalam kebanyakan kasus, orang menderita masalah jantung akan mengalami ini. Penyebab lain pulmonary edema adalah terekspos zat beracun atau obat-obatan, atau berada di ketinggian. Tergantung kasus per kasus, gejala ini bisa datang dan pergi sesuai kondisi dan waktu berjalan. Dari gejala ringan sampai ekstrem, batuk, sakit di dada, kelelahan dan masih banyak gejala lain.

Dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti hari ini, lengkap sudah penderitaan masyarakat Tangerang Selatan. Mencermati gejala yang ditimbulkan karena terekspos gas H2S dalam jumlah besar dan gejala Covid-19 bisa dikatakan mirip, menyerang paru-paru, sistim pernapasan, sesak napas. Boleh jadi satu dengan yang lain saling melengkapi.

Mengutip salah satu sesepuh di WAG, ibaratnya Kota Tangerang Selatan ini adalah rumah mewah tanpa jamban. Kalau boleh melengkapi, ibaratnya Kota Tangerang Selatan ini adalah gedung apartemen mewah di tepi Sungai Cisadane dengan river view indah menawan, namun pengembangnya “lupa” membangun toilet di masing-masing unitnya. Solusinya, pengembang membangun kakus/jamban/jumbleng di tepi sungai, as simple as that! (Note: kakus adalah serapan bahasa Belanda, dari kaak huis, artinya rumah tinja).

Fraksi PSI DPRD Kota Tangerang Selatan akan terus menyuarakan dan memperjuangkan untuk mencari solusi atas tragedi kejahatan kemanusiaan dan lingkungan hidup ini, sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai Legislatif.

Aji Bromokusumo, ST., MBA

Fraksi PSI DPRD Kota Tangerang Selatan

 

Mereka Bukan Pengangguran, Orang-Orang Ini Masih Bekerja…
Kolom

Mereka Bukan Pengangguran, Orang-Orang Ini Masih Bekerja…

Mereka bukan pengangguran. Orang-orang ini masih bekerja, tapi hasil kerjanya bahkan tidak cukup untuk keluarganya sekedar makan tiga kali sehari tanpa bantuan, apalagi mengontrak kamar untuk berteduh.

Pembatasan aktivitas ekonomi selama pandemi perlahan membunuh mereka.

Pejuang-pejuang humanitarian yang geram melihat kematian Covid-19 hanya dianggap sebagai angka statistik tanpa wajah, tolong kenali juga saudara-saudara kita ini. Mereka juga punya wajah, punya nama, punya saudara.

Grace Natalie Masak Terus, Kenapa Gak Urus Partai?
Kolom

Grace Natalie Masak Terus, Kenapa Gak Urus Partai?

Sambil ngabuburit, hari ini saya akan membuat sebuah tulisan berupa surat terbuka untuk Ibu Grace Natalie, yang di story Instagramnya selalu masak-masak terus. Bukanya urus partai, kenapa sih malah suka masak? Partai Solidaritas Indonesia itu butuh pemimpin, bukan chef, Sis!

Ternyata, beliau sedang mempertontonkan sebuah solidaritas, kepada orang-orang yang mengalami kesulitan dalam PSBB di kota Jakarta dan seluruh indonesia. Semua kader PSI di Indonesia, bergerak terus menerus tanpa henti. Apa saja sih yang dikerjakan? Silakan simak.

Di dalam global pandemic Covid 19 yang menghantam dunia termasuk negara Indonesia, banyak sekali sektor-sektor ekonomi yang melemah. Pembatasan sosial berskala besar alias PSBB harus dilakukan untuk menekan angka kenaikan Covid 19.

Dan voila! Di negara dengan penduduk terbanyak nomor empat di dunia, berada di posisi yang cukup rendah dalam kasus kenaikan Covid 19 ini. Ada pengorbanan yang harus terjadi, yakni turun drastisnya sektor perekonomian.

Efek samping dari global pandemic ini membuat banyak sekali pengangguran. Para tuna wisma terus meningkat, lantaran tidak bisa membayar indekos mereka masing-masing di Jakarta. Lalu tidak bisa pulang karena kehabisan uang. Anies tidak memperdulikan mereka.

Lantas, siapa lagi yang bisa diharapkan? Maka, para jajaran baik dari pimpinan sampai kepada bawahan-bawahan secara organisasi Partai Solidaritas Indonesia, membangun semangat solidaritas. Darah dan nadi mereka adalah kemaslahatan hidup orang banyak.

Kader-kader PSI langsung ramai-ramai turun ke jalan. Tidak sedikit yang menggunakan uang pribadinya yang merupakan gaji mereka di kursi DPR-D, untuk berbagi kepada rakyat yang membutuhkan. Kader PSI ini menjalankan tugas mereka, sebagai sahabat bagi masyarakat yang membutuhkan.

PSBB ini berjalan bersamaan dengan masyarakat Indonesia dalam menjalankan ibadah puasa mereka selama satu bulan Ramadan ini. Di balik partai yang sehat, di sana ada sang juru masak yang mahir. Dapur ibu ketua umum PSI Grace Natalie terus mengebul. Dapur pribadi loh.

Bukan dapur raksasa. Beberapa hari sekali, Sis Grace ini menghabiskan waktu untuk membeli bahan baku, siang sampai sore dapurnya berbunyi hentakan pisau, osengan gorengan, menanak nasi banyak-banyak. Untuk apa? Untuk menyediakan puluhan makanan berat untuk para masyarakat, yang akan didrop di DPP Pusat, yang akan didistribusikan secara langsung.

Kenapa tidak memberikan saja langsung bahan pokok untuk diolah warga? Saya sangat yakin bahwa PSI sudah merapatkan dan memikirkan hal itu. Tapi mungkin menurut mereka, membagi-bagikan sembako yang akan diolah, buat apa ke tuna wisma? Tidak berguna berikan bahan pokok ke tuna wisma.

Sembako ke orang-orang yang ada di rumah, juga sudah dibagikan lewat pintu partai. Kantor DPP nya juga disulap jadi tempat drop sembako dari para dermawan lewat PSI.

Lagipula, para tuna wisma tidak ada dapur untuk memasak. Mereka butuh makanan langsung. Dan di sinilah peranan PSI begitu nyata. Di dalam jiwa mereka, mengalir semangat solidaritas.

Menjadi solider bagi sesama, apalagi yang membutuhkan. Pundi-pundi uang di partai PSI pun harus mereka keluarkan. Kenapa hanya puluhan dimasak di dapur Grace Natalie? Kenapa gak ribuan? Kan tuna wisma itu banyak? Jawaban sederhananya adalah, itu dapur pribadi. Bukan dapur seperti di hotel.

Seluruh partai ramai-ramai membuka dapur mereka, untuk masak-masak dan mengolah makanan. Tidak ada waktu libur bagi PSI, meski di Indonesia, nyaris semua sektor terdampak Covid 19. Ada orang-orang yang mendapatkan uang 20 ribu sehari, mereka supir angkot yang sebelumnya mendapatkan 100-150 ribu sehari. Merekalah yang membutuhkan makanan itu.

Orang-orang kecil seperti ini, diperhatikan sampai kenyang. Karena kebutuhan dasar mereka adalah makanan. Apalagi mereka yang harus menahan lapar karena berpuasa dari pagi sampai sore. Mereka butuh makan.

Nasi kotak dan bungkus dibagi-bagikan. Menu hari ini 15 Mei 2020 dari Dapur Sis Grace adalah nasi, telor iris, ayam goreng, mi goreng, sayur kol, dengan berbagai bumbu yang nikmat. Tidak lengkap kalau tidak ada sambal yang berwarna merah dan sedap.

Jujur saja, saya sangat bersyukur ada satu zaman dengan kelahiran PSI. Partai yang memberikan perhatian kepada warganya, secara nyata. Saya berharap, partai-partai lain juga melakukan hal yang sama.

Semoga saja dengan ini, masyarakat yang paling terdampak Covid, garda terdepan terkena Covid, bisa diberikan harapan. Solidaritas menembus batas. Selamat berpuasa untuk mereka yang merayakannya. Nyatakan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri.

Love others, selflessly.

Begitulah selfless-selfless.

 

https://seword.com/p/MM0ANeoSwH

PSI: Didi Kempot, Teladan dalam Kreativitas
Inspirasi Kolom

PSI: Didi Kempot, Teladan dalam Kreativitas

Jakarta, Beritasatu.com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyampaikan rasa duka mendalam atas kepergian musisi Didi Kempot. Bagi PSI, Didi Kempot adalah teladan dalam kreativitas.

“Ketika mendengar Mas Didi wafat, hati saya langsung ambyar. Kepergiannya yang mendadak mengguratkan luka yang mendalam buat kita semua. Beliau adalah teladan untuk soal kreativitas,” kata Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka, dalam keterangan tertulis, Rabu (6/5/2020).

Didi meniti karier dari bawah, merantau sebagai pengamen jalanan di Jakarta. Isyana mengingatkan, almarhum tak mau bergantung pada kakaknya, Mamiek Prakoso, yang saat itu sudah menjadi pelawak tenar.

“Ia berkelana di jalanan. Berkali-kali ditolak rekaman, tak membuatnya patah arang. Ia terus berjuang sampai menggapai popularitas,” kata Isyana.

Lebih jauh, Isyana mengatakan, Didi adalah sosok yang seniman sangat memahami rakyat kecil, memahami kaum marjinal yang kerap dikecewakan oleh kehidupan.

“Lagu-lagunya yang melankolis bisa merekam dengan baik perasaan mereka yang kecewa, mereka yang dikhianati. Tapi, bersamaan dengan itu, almarhum juga selalu meminta agar pendengarnya tak larut dalam duka, tapi lebih baik dijogeti,” pungkas Isyana.

Didi Kempot meninggal dunia di Solo, Jawa Tengah, dalam usia 53 tahun. Popularitasnya naik kembali sejak pertengahan tahun lalu, dengan segmen pasar yang bertambah, yaitu kaum milenial.

 

Sumber: BeritaSatu.com
Cerita Sis Susy Rizky yang Dipercaya Donatur Membagikan Uang Tunai kepada Rakyat Terdampak Corona
Inspirasi Kolom

Cerita Sis Susy Rizky yang Dipercaya Donatur Membagikan Uang Tunai kepada Rakyat Terdampak Corona

Sis Susy Rizky, salah seorang kader Partai Solidaritas Indonesia, dipercaya seorang donatur untuk membagikan uang tunai kepada rakyat yang terdampak wabah Covid-19 di Jakarta. Sembari membagikan donasi, Sis Susy juga berbincang untuk mengetahui perubahan nasib mereka setelah Covid-19 melanda Jakarta. Berikut ini beberapa cerita yang terangkum:

1. Pak Mukhlis – Pedagang Martabak

Tukang martabak bernama Muchlis ini akan menutup dagangannya di belakang Mall Grand Paragon untuk pulang kampung. Hal ini terpaksa dilakukan karena penghasilan yang menurun drastis. Kalau dipaksakan, maka ia akan merugi. Diam di kontrakan juga bukan pilihan karena ia tetap harus membayar kontrakan dan makan, sementara penghasilan tidak ada ada. Jadi, ia merasa lebih baik pulang kampung aja agar bisa berhemat.

2. Pak Jana – Penjual Ronde

Pak Jana telah berjualan ronde 30 tahun terakhir. Ia biasanya menjual 50 mangkok semalam, tapi sekarang bila terjual 20 mangkok saja ia sudah bersyukur. Beliau asli dari Palimanan. Pak Jana masih akan terus berusaha berdagang sampai kira-kira sudah tidak bisa bertahan lagi.

3. Ibu Sumi – Pemulung Kardus

Sekitar jam makan siang, Sis Susy melihat Ibu Sumi, 62 tahun, terpaksa menjadi pemulung kardus dan botol plastik setelah suami dan kedua anaknya meninggal dunia. Ibu Sumi juga dikenal dengan panggilan “si kaki patah” karena pernah mengalami kecelakaan parah. Setiap hari, Ibu Sumi tidur di gerobaknya di Blok A Pasar Tanah Abang.

4. Pak Supardi – Penjual Rokok dan Minuman Dingin

Di bilangan Karet, Sis Susy bertemu Pak Supardi sedang berjualan rokok dan minuman dingin. Beliau bercerita bahwa sudah beberapa hari telat bayar kontrakan karena hanya mendapat sekitar Rp 35.000 per hari dari hasil berjualan. Bantuan uang tunai dari donatur akan menolong beliau untuk melunasi kontrakan dan terhindar diusir oleh pemilik kost.

5. Ibu Sumiyati – Penjual Jamu

Sebelum pulang ke rumah, Sis Susy membeli jamu di seberang Citywalk Sudirman dan sempat berbincang dengan Ibu Sumiyati yang menjual jamu. Ibu berusia 65 tahun ini merantau dari Solo sekitar 40 tahun yang lalu. Ibu Sumi terpaksa berjualan hingga malam hari karena belakangan ini jamunya tidak terlalu laku, walaupun beliau udah berjualan sampai larut malam. Beliau senang sekali ketika mendapat bantuan sehingga bisa pulang lebih cepat dan beristirahat.

Proklamasi Muhammadiyah
Kolom

Proklamasi Muhammadiyah

Fajar Riza Ul Haq

(Pengurus Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah dan Juru Bicara PSI)

 

“Praktikkan saja Pancasila, insyaallah baik syariat Islam maupun syariat agama lain itu akan tercakup di dalamnya. Jadi sudah cukup, kita jangan terus dihadapkan pada pertentangan istilah-istilah”.

Pandangan ini disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menanggapi wacana NKRI Bersyariah, salah satu rekomendasi Ijtimak Ulama IV yang dihelat Persaudaraan Alumni (PA) 212 awal Agustus lalu di Sentul, Bogor. Banyak pihak mempertanyakan urgensinya. Pihak pengusul minta agar diberi ruang diskusi.

Menurut  Koordinator Divisi Hukum PA 212 Hari Damai Lubis, wacana NKRI Bersyariah akan menjadi hal positif untuk membuktikan bahwa syariah tidak bertentangan dengan Pancasila. “Jangan beri ruang, kita ini NKRI Berpancasila”, tegas mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.

Istilah NKRI Bersyariah dikenalkan secara publik oleh Rizieq Shihab melalui bukunya yang berjudul “Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah” (Suara Islam Pers, 2012). Inilah platform perjuangan Front Pembela Islam.

Menurut Rizieq, tidak ada pernyataan bahwa Indonesia negara demokrasi dalam konstitusi. Mekanisme musyawarah dan mufakat yang dipraktekkan Nabi Muhammad justru berbeda hakekatnya dengan demokrasi. Inti argumen NKRI Bersyariah adalah mengembalikan Piagam Jakarta sebagai landasan bernegara (Wilson dalam Fionna, 2015).

Kepribadian Muhammadiyah

Munculnya kembali aspirasi untuk mengembalikan Piagam Jakarta dengan mengusung NKRI Bersyariah, utamanya paska pemilu lalu yang kental dengan intrumentalisasi politik identitas, mengulangi gerakan serupa pada awal masa Reformasi. Upaya partai-partai Islam di parlemen kala itu dengan dukungan beberapa ormas Islam pada periode Sidang Umum MPR tahun 1999 sampai 2002 menemui kegagalan. Justru Muhammadiyah bersama NU berada di garis depan menolak menghidupkan kembali Piagam Jakarta.

Di bawah kepemimpinan Syafii Maarif pada periode itu, Muhammadiyah teguh berpendirian Piagam Jakarta tidak diperlukan lagi secara legal formal demi mengukuhkan keindonesiaan dan kemanusiaan. Yang terpenting, ruhnya diambil berupa tegakknya keadilan yang merata, tanpa diskriminasi. Pancasila juga harus membuka diri seluas-luasnya menerima sumber moral dari agama-agama (Maarif, 2009 : 311).

Pada Muktamar ke-47 tahun 2015 di Makassar, Muhammadiyah secara resmi memproklamasikan Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Organisasi yang pernah dipimpin Ki Bagus Hadikusumo ini (1942-1953) meletakkan NKRI berdasarkan Pancasila sebagai hasil kesepakatan atau konsensus nasional (Darul Ahdi) seluruh komponen bangsa, termasuk umat Islam selaku penduduk mayoritas, sekaligus sebagai wujud kesaksian (Darus Syahadah) Muhammadiyah serta seluruh kekuatan bangsa agar Negara Pancasila tersebut benar-benar dibangun menuju cita-citanya.

“Keutuhan NKRI terjadi karena sikap kaum mayoritas yang mau mengorbankan kepentingannya,” ungkap Ketua PP Muhammadiyah Yunahar Ilyas (Suara Muhammadiyah, 9/1/2019).

Menurut Haedar Nashir, dengan alam pikiran itu Muhammadiyah tidak bersetuju dan tidak memberi ruang bagi adanya ideologi, pemikiran, sikap, dan pandangan yang ingin mewujudkan bentuk dan ideologi lainnya yang bertentangan dengan pandangan Negara Pancasila Darul Ahdi Wasyahadah.

Proklamasi Muhammadiyah bahwa Negara Pancasila adalah Darul Ahdi Wasyahadah berakar pada Kepribadian Muhammadiyah yang secara resmi diputuskan pada Muktamar ke-35 tahun 1962 di Jakarta.

Esensi Kemerdekaan

Hasil pemilu 17 April lalu, khususnya pada konteks pemilihan presiden, telah memperlihatkan kembalinya polarisasi politik sejak berakhirnya Pemilu 1955. Polarisasi bukan hanya fenomena media sosial atau pengalaman sekelompok kecil orang Indonesia perkotaan saja. Ini juga beresonansi dalam populasi Indonesia dan terhubung dengan arus pergulatan ideologi politik dalam sejarah Indonesia (Aspinall, 2019).

Ajakan Persaudaraan Alumni 212 agar umat Islam memperjuangkan NKRI Bersyariah merepresentasikan kembalinya arus aspirasi yang ingin mengawetkan polarisasi ideologi politik dengan menunggangi kekecewaan sebagian pemilih atas kekalahan politik pilpres.

Konteks pembeda polarisasi politik di Era Reformasi yang bermula dari Pilkada DKI Jakarta itu dibanding tahun 1950-an adalah kebangkitan populisme Islam yang berpusat pada konsepsi identitas “umat Islam” yang sempit.

Kelompok aspirasi politik 212 telah secara sistemik membangun narasi takfiri, mengeksklusi orang-orang Islam dari konsepsi “umat Islam”, yang tidak sejalan dengan pilihan politiknya dengan menggunakan instrumen agama.

Upaya menyeret-nyeret kembali Indonesia untuk larut ke dalam kontestasi ideologi politik dengan semangat mengeksklusi sesama warga negara merupakan bentuk pengkhianatan terhadap proklamasi kemerdekaan. Merusak fondasi keindonesiaan.

Sejarawan Ledge dalam Indonesia (1977: 1) menyebut momen proklamasi kemerdekaan sebagai simbol nasionalisme dan sumber semangat revolusioner bangsa Indonesia. Dengan begitu, merayakan kemerdekaan merupakan proses menyegarkan kembali nilai-nilai patriotisme, khittah bernegara yang berdaulat, komitmen Pancasila sebagai kiblat berbangsa, dan imajinasi keindonesiaan yang inklusif dalam alam pikiran kolektif warga negara.

Bagi Muhammadiyah, agenda terbesar republik ini yang sangat memerlukan energi kolektif bangsa adalah membumikan nilai-nilai Pancasila dalam praktek kehidupan bernegara. Menjadi bangsa beradab, berprikemanusiaan, dan berkeadilan tanpa diskriminasi.

Ini pekerjaan rumah yang belum bisa sepenuhnya terjawab setelah 74 tahun merdeka. Indonesia merdeka adalah ketika kemiskinan tidak lagi mendapat tempat, menyitir perkataan Bung Karno.

Mayoritarianisme Islam harus diterjemahkan ke dalam kesadaran bahwa umat Islam Indonesia memikul tanggungjawab paling besar untuk berkontribusi lebih dalam mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan dan keadilan Pancasila.

Para pemimpin Muhammadiyah sudah sering menyampaikan kepada elit republik ini agar kesenjangan ekonomi segera dicarikan solusinya. Struktur ekonomi-politik yang eksploitatif wajib diluruskan.

Tidak bisa membumikan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi hanya dengan mengandalkan pendekatan temporal apalagi karikatif. Kita menentang cara-cara licik untuk mengksploitasi kesenjangan ekonomi demi mengobarkan sentimen politik kebencian terhadap pemerintah.

Namun, pemerintah juga mesti mengambil kebijakan di bidang ekonomi yang berkeadilan karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup rakyat dimana sebagian besar umat Islam berada di bawah garis kemiskinan.

Hanya dengan langkah ini upaya-upaya instrumentalisasi politik identitas atas nama ketidakadilan dapat dihalau. Wallahu’alam.

 

*) dimuat pertama kali di Republika, 26 Agustus 2019

Solidaritas Adalah Kunci Kemajuan Peradaban Bangsa Indonesia
Blog Solidaritas Opini

Solidaritas Adalah Kunci Kemajuan Peradaban Bangsa Indonesia

Oleh Jeffrie Geovanie **

*Pidato pada acara Kopi Darat Pemenangan PSI Sumatra Barat, Padang, 3 Februari 2019.

 

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh..

Sanak-saudara, tuan dan puan, serta bro dan sis pejuang solidaritas Indonesia yang saya hormati.

Tanah Minang adalah tanah para petarung. Kita mengenal banyak nama terkemuka yang ikut mewarnai kanvas sejarah Indonesia, lahir di tanah ini, tanah Minang. Sebut saja Tan Malaka, bapak Republik Indonesia, Mohammad Hatta penganjur pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi melalui koperasi, Sutan Sjahrir pemeluk teguh demokrasi bersendi kemanusiaan, Buya Hamka ulama serba bisa dengan karya-karya yang merentang mulai agama hingga sastra dan Rohana Kudus perintis pers nasional Indonesia.

Sebelum saya memulai lebih jauh, terlebih dahulu saya ingin melontarkan sebuah pertanyaan: mengapa tanah Minang ini di masa lalu melahirkan aktivis-aktivis politik yang progresif; terbuka terhadap beragam ide; memiliki cakrawala pemikiran seluas bentangan alam semesta, sementara kini kita agaknya terseok-seok mencari siapa dan kemanakah gerangan para ahli waris perjuangan mereka itu? Sehingga sumbangsih terbesar warga Minang kepada Indonesia di masa lalu tak lagi terulang di masa sekarang?

Indonesia pada mulanya sebuah ide. Ia datang dari renungan atas keadaan yang terjadi pada anak negeri di bawah kolonialisme yang penuh penindasan dan penghisapan. Gagasan menjelma menjadi sikap dan laku politik anti penjajahan yang  menggalang solidaritas sesama kaum terjajah untuk membebaskan diri dari cengkeraman penjajahan.

Saya mencatat ada empat tahap solidaritas yang menjadi embrio solidaritas kebangsaan Indonesia. Pertama, solidaritas kesukuan atau kedaerahan. Ini adalah kesadaran paling awal di Nusantara. Setiap daerah berada di bawah otonomi kerajaan dan kesultanan. Setiap kerajaan dan kesultanan memiliki kedaulatan dan kemerdekaanya sendiri sampai masa perniagaan dunia tiba, di mana kongsi-kongsi dagang Eropa berdatangan ke kepulauan Nusantara.

Pada awalnya hubungan yang terjalin antara penguasa kerajaan dengan kongsi dagang Eropa adalah hubungan dagang. Kerajaan mana pun bebas mengadakan hubungan dagang dengan bangsa-bangsa Eropa, mulai Portugis, Inggris sampai dengan Belanda. Namun persaingan dagang yang bermuara pada pertikaian bersenjata membuat mereka salih menyisihkan dan menyisakan kongsi dagang Belanda sebagai pemenangnya.

Realita historis menunjukkan bahwa kongsi dagang Belanda (VOC) tak semata ingin berdagang. Mereka ingin memonopoli perdagangan sekaligus menguasai wilayah Nusantara. Maka perlawanan terhadap dominasi tersebut tak bisa dielakkan. Solidaritas kedaerahan di bawah pimpinan para raja dan sultan bahu membahu melawan dominasi asing yang hendak merebut kedaulatan kerajaan di Nusantara.

Solidaritas yang dibangun oleh kesadaran etnis dan kedaerahan ternyata tidak mampu menumbangkan kekuatan kongsi dagang Belanda yang dilengkapi tentara bersenjata dan otoritas penggunaan mata uang sendiri. Tidak hanya konflik bersenjata secara frontal, kongsi dagang Belanda juga turut masuk ke dalam konflik internal kerajaan dan pertikaian antar kerajaan di Nusantara. Seperti halnya yang terjadi dengan Goa dan Makassar atau Yogyakarta dan Surakarta dalam perjanjian Giyanti 1755.

Solidaritas kedaerahan juga ternyata memiliki kelemahannya sendiri. Ia dibangun di atas kesadaran yang sempit, terbatas pada lingkaran kecil primordialisme serta semangat kedaerahan yang rentah dipecah belah. Solidaritas rapuh itu berakhir dengan penaklukan demi penaklukan yang dilakukan serdadu kongsi dagang Belanda.

Kedua, solidaritas keagamaan. Semangat keagamaan, khususnya Islam telah menjadi ruh semangat perlawanan terhadap dominasi penjajah yang semakin kukuh mencengkeram kepulauan Nusantara. Kita semua mengenal Imam Bondjol, pemimpin kaum paderi yang menentang dominasi penjajahan di tanah Minangkabau. Tidak bisa diingkari anjuran jihad fisabilillah membangkitkan semangat untuk melawan penjajah Belanda.

Atas dasar solidaritas keislaman jugalah Haji Samanhudi dari Solo mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI) pada 16 Oktober 1905 sebagai response atas persaingan dagang terhadap perkumpulan niaga warga Tionghoa. Sarekat Dagang Islam kemudian bermetamorfosa menjadi Sarekat Islam pada 1912 dan tumbuh semakin besar di bawah kepemimpinan HOS Tjokroaminoto. Organisasi ini memperlihatkan betapa solidaritas Islam mampu mengikat hasrat setiap muslim untuk meneruskan perlawanan terhadap kolonialisme.

Tentu solidaritas berdasarkan keagamaan mengandung dinamikanya sendiri.  Sarekat Islam menunjukan kemampuannya untuk mengikat solidaritas kaum muslimin dalam kontestasi melawan kolonialisme, namun pula kerap diwarnai oleh konflik internal. Ada versi mengatakan perpecahan itu disebabkan masuknya ide-ide kiri ke dalam tubuh Sarekat Islam. Dan itu berhasil diselesaikan melalui keputusan disiplin partai pada 1921oleh Haji Agus Salim.

Kohesivitas gerakan berdasarkan keagamaan ternyata juga menemukan banyak persoalan, sementara itu kebutuhan untuk mengimbangi kekuatan kolonial semestinya melampaui sekat-sekat sempit yang justru berpotensi menyempitkan perlawanan terhadap kolonialisme itu sendiri. Mengapa demikian? Karena sejatinya kolonialisme Belanda atas Indonesia tidak hanya melakukan represi terhadap satu penganut agama atau menindas satu etnis saja.

Karena pada dasarnya kolonialisme dan imperialisme belanda adalah suatu sistem yang berlaku selama ratusan tahun untuk menguasai sumber-sumber produksi dan kekayaan di Indonesia. Akibat penghisapan atau penjajahan mendatangkan penderitaan bagi seluruh rakyat jajahan tiada mengenal batas-batas keagamaan, ras enisitas atau kedaerahan.

Seiring masuknya pemikiran modern tentang pembentukan negara-bangsa, kesadaran bersolidaritas pun mengalami perubahan. Selain itu cara kaum kolonial mengeksploitasi tanah Hindia Belanda dengan bertumpu pada jaringan negara kolonial semakin memperkukuh penjajahan di semua bidang kehidupan.

Dalam momentum historis itulah mulai tumbuh solidaritas ketiga yakni solidaritas etno-nasionalisme sebagaimana yang kita bisa temukan pada Boedi Oetomo. Etno-nasionalisme Jawa sebagaimana diusung oleh Goenawan Mangunkusumo dan Soetatmo berangkat dari kesadaran bahwa Jawa sudah cukup memadai sebagai bangsa yang mandiri dengan adanya kesatuan bahasa (Jawa) dan kebudayaan Jawa yang telah eksis selama berabad-abad lamanya.

Namun solidaritas etno-nasionalisme itu mendapat tantangan dari seorang pemikir Jawa lainnya yang bernama Tjipto Mangunkusumo. Dia mengatakan nasionalisme Jawa terlalu sempit dan membatasi partisipasi elemen bangsa jajahan lainnya yang tidak berasal atau berlatarbelakang Jawa. Tjipto datang dengan konsep solidaritas Hindia yang menaungi seluruh anak negeri Hindia Belanda tanpa dibatasi sentimen suku, etnis atau agamanya.

Apa yang diutarakan Tjipto adalah embrio gerakan  politik kebangsaan yang lebih luas lagi sifatnya. Maka sejak awal paruh pertama abad ke-20, solidaritas kedaerahan yang sebelumnya terlihat sebagi ciri khas organisasi kepemudaan seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatranen Bond dan Jong Islamieten Bond tidak bisa menjawab kebutuhan untuk menghadapi kolonialisme.

Sejak saat itulah mulai berkembang solidaritas keempat sekaligus solidaritas pamungkas, yakni solidaritas Indonesia. Secara formal gagasan solidaritas Indonesia itu mewujud di dalam sebuah partai yang bernama Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Bung Karno pada Januari 1927.

Langkah itu kemudian diikuti oleh penyelenggaraan kongres pemuda kedua 28 Oktober 1928 yang menghasilkan konsensus bersama sebagai satu bangsa yang bernama Indonesia. Inilah kontrak sosial pertama sebagai satu bangsa yang diikrarkan oleh mereka yang sebelumnya mengikat diri dalam solidaritas kedaerahan dan keagamaan.

 

Intermezo :

Dalam kongres Sumpah Pemuda itu itu mengenal nama Mohammad Yamin, seorang minang yang terinspirasi tokoh minang lainnya yang saat itu sedang berada di luar negeri sebagai seorang pelarian politik. Dialah Ibrahim Datuk Tan Malaka, urang awak kelahiran Pandam Gadang. Kabarnya, Datuk Tan Malaka memilih untuk hidup menjomblo karena tak bisa move on dari cinta pertamanya. Tragisnya, perempuan cinta pertamanya itu dikawin oleh seorang pria sunda dari golongan feodal. Konon, karena rasa sakit hatinya itu, jadilah Datuk Tan Malaka orang kiri yang memang menjadikan feodalisme sebagai musuh bebuyutan. Oleh karena itu hati-hati dengan hubungan cinta, karena bisa menjadikan kalian sebagai jomblo ideologis.

Lantas apa yang dilakukan Datuk Tan Malaka? Pada tahun 1925 Datuk Tan Malaka menulis sebuah brosur yang berjudul  Menuju Republik Indonesia, maka sejak saat itu kita mengenalnya sebagai peletak dasar bentuk ketatanegaraan Indonesia.

Solidaritas kebangsaan Indonesia yang lahir sejak Kongres Pemuda Kedua 28 Oktober 1928  menjadi tonggak penting dalam perkembangan kesadaran nasionalisme Indonesia. Kelak kesadaran itu semakin dipertegas kembali dalam pidato Sukarno 1 Juni 1945 yang mengusung konsep nasionalisme modern. Nasionalisme modern tidak lagi mendasarkan pada sentimen-sentimen kedaerahan, etnisitas, agama dan primordialisme.

Mengutip Ernest Renan, Sukarno mengatakan bahwa sebuah bangsa berdiri karena hasrat untuk hidup bersama dan mencapai tujuan bersama. Di atas prinsip-prinsip itulah bangsa Indonesia lahir sebagai sebuah bangsa yang merdeka pada 17 Agustus 1945.

Dengan semangat dan prinsip yang sama Partai Solidaritas Indonesia dibentuk, dengan tujuan merawat serta melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Kelahiran Partai Solidaritas Indonesia di zaman milenial ini membawa tugas luhur untuk tetap memeluk teguh solidaritas kebangsaan Indonesia dan mengatasi tantangan-tantangan yang muncul pada abad revolusi industri 4.0 ini.

Kita telah mencapai kemerdekaan, yang menurut Bung Karno adalah jembatan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur dan berkeadilan untuk semua. Adalah tugas kita, kader Partai Solidaritas Indonesia untuk membangun peradaban Indonesia di masa kemerdekaan ini. Karena ternyata problem yang terhampar di seberang jembatan emas kemerdekaan itu masih banyak yang harus kita selesaikan.

Korupsi, musuh utama kita semua, menghilangkan kesempatan untuk kita membangun lebih baik lagi dan menggerogoti peluang untuk mendatangkan rasa keadilan untuk semua orang. Kemerdekaan saja ternyata tidak membuat kita lepas dari persoalan yang ada. Setelah kemerdekaan diraih, kita membutuhkan jaminan kebebasan yang memberikan kesempatan kepada semua pemeluk agama untuk bisa menjalankan ibadahnya tanpa ada gangguan dan tindak diskriminasi, kebebasan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berekspresi dan mengutarakan pendapatnya, kebebasan bagi setiap individu untuk mendapatkan akses menempuh pendidikan berkualitas yang setinggi-tingginya, kebebasan untuk mendapat perlakuan setara di hadapan hukum tanpa dibatasi sekat-sekat keagamaan dan kesukuan, kebebasan untuk mendapatkan dan memilih pekerjaan yang sesuai dengan hasrat dan keterampilan serta kebebasan untuk berdiri tegak sebagai manusia Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai solidaritas kemanusiaan berdasarkan konstitusi Republik Indonesia.

Tugas kader Partai Solidaritas Indonesia ke depan semakin berat. Kita tidak hanya harus berjuang mencapai ambang batas parlemen, namun lebih mendasar lagi, kita harus menunjukkan sebagai partai anak muda yang punya elan, energi kebaikan, semangat kebersamaan, wawasan seluas semesta serta solidaritas satu bangsa Indonesia yang terbuka terhadap berbagai kemungkinan dalam setiap perubahan zaman. Kita juga harus disiplin dan memilik sikap politik yang benar. Benar berdasarkan nilai-nilai yang universal, yang berlaku umum bagi seluruh manusia.

Dengan itu semua, maka pertanyaan yang saya lontarkan di awal tadi, tentang kemana gerangan ahli waris perjuangan dari para pemikir dan aktivis politik dari ranah Minang di masa kini bisa segera terjawab. Ternyata, ahli waris mereka semua ada di sini, ada di dalam setiap diri kader Partai Solidaritas Indonesia.

Bro dan Sis yang saya muliakan, dalam kesempatan ini saya juga meneguhkan sikap kita untuk mendukung Ir. Joko Widodo dan Kyai Haji Ma’ruf Amin melanjutkan kepemimpinan nasional periode 2019-2024. Selama periode 2014-2019 Presiden Joko Widodo telah membuktikan janji-janjinya dan mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa agar di alam kemerdekaan ini diisi dengan pembangunan yang membawa perubahan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terakhir, sebagai ahli waris perjuangan para pendiri bangsa, mari kita teruskan kerja-kerja politik untuk menghadirkan keadilan dan kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tangan kalian, para penggalan solidaritas kebangsaan Indonesia, masa depan kita terletak. Pada pundak kalian, tanggungjawab untuk memikul beban persoalan rakyat ditanggung. Hadapilah dengan kegembiraan sebagaimana pemuda-pemudi yang selalu berhasil mengatasi rintangan-rintangan dalam hidupnya.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi wabarakatuh.

 

** Penulis adalah Ketua Dewan Pembina DPP PSI.

 

 

Minang Menangkan Indonesia
Blog Solidaritas Opini

Minang Menangkan Indonesia

Oleh Dedek Prayudi

*Pidato pada acara Kopi Darat Pemenangan PSI Sumatra Barat, Padang, 3 Februari 2019.

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh! Salam Kebajikan, Salam Keragaman, Salam Solidaritas!

Hadirin sekalian yang saya banggakan!

Minang adalah sejarah, Minang adalah adat,  Minang adalah kebudayaan,  Minang adalah masa lalu, masa kini dan masa depan, Minang adalah Kemenangan!

Jika seluruh wilayah di Republik Indonesia ini diurutkan berdasarkan sumbangan tokoh-tokoh politik, pers, sastra, agama dan budaya, maka Tanah Minang menempati urutan paling atas sebagai penyumbang tokoh terbanyak. Tidak kurang dari 100 nama tokoh di masa kemerdekaan mengalir darah Minang di dalam tubuhnya. Jika diperas lagi menjadi deretan pahlawan nasional, maka tidak kurang dari 16 nama tokoh Minang akan tercantum dalam daftar pahlawan tersebut.  Bahkan jika Republik Indonesia tinggal terdiri dari dua nama, “atas nama bangsa Indonesia” dalam teks Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, maka salah satu di antaranya adalah putra Minang, yakni Mohammad Hatta.

Hadirin sekalian yang saya muliakan!

Minang adalah kemenangan, bisa kita nyatakan dengan lantang, bahwa tanpa anak muda tanah Minang, Indonesia Raya mungkin tidak pernah ada! Di saat para pejuang kemerdekaan masih bersilang pendapat mengenai arah perjuangan nasional. Sebuah naskah penting lahir dari pemikiran anak Minang, Naar de Republik, peta jalan menuju Republik, menjadi rujukan penting arah kemerdekaan Indonesia. Naskah tersohor itu ditulis oleh Sutan Ibrahim, Datuk Sutan Malaka, putra kelahiran Nagari Pandan Gadang, Lima Puluh Kota lalu menjadi referensi penting bagi Soekarno untuk menggalang sebuah persatuan nasional.

Saudaraku sekalian yang merdeka!

Ketika Kemerdekaan Indonesia secara de facto sudah diproklamirkan, Indonesia membutuhkan pengakuan dunia internasional untuk memperoleh status kemerdekaan secara de jure. Maka tampillah seorang anak Minang, diplomat terbaik yang pernah dimiliki bangsa ini, berkeliling dunia menggalang surat pengakuan kemerdekaan. Siapa yang tidak mengenal Kyai Haji Agus Salim. Kekuatan diplomasinya membuat Indonesia diakui sebagai bangsa yang merdeka 100% dalam pergaulan internasional hingga detik ini.

Hadirin, para pejuang Minang yang saya banggakan!

Tanah Minang juga pernah secara gagah berani menolak kepemimpinan Soekarno yang hendak menjadi Presiden seumur hidup! Ya Tanah Minang yang berani, anak Minang yang menyatakan kebenaran sepahit apapun bayaran atas kebenaran itu. Seperti kata Umar Bin Khattab, “Jika ada seribu orang yang membela kebenaran, aku berada di antaranya. Jika ada  seratus orang yang membela kebenaran, aku berada di antaranya. Jika ada sepuluh orang pembela kebenaran, aku tetap ada di barisan itu. Dan jika hanya ada satu orang yang tetap membela kebenaran, maka akulah orangnya.”

Tanah Minang pernah menebus mahal harga kebenaran itu! Tanah Minangkabau dirampas harga dirinya, adat nagari dimundurkan, nama-nama bayi diganti agar tidak berbau Minang. Tubuh yang tadinya tegak karena  kemuliaan ilmu dan kehormatan adat, harus membungkuk di depan pos-pos penjagaan militer. Lalu terjadi gelombang eksodus orang-orang Minang meninggalkan tanahnya, karena tak kuat menyaksikan adat pusaka mereka dirampas. Ya harga kebenaran memang mahal, dan rakyat Minang tak ragu untuk menebus harga itu.

Putra Putri Tanah Minang yang saya banggakan!

Saya menyempatkan diri membaca sebuah tulisan di SiarMinang.com, yang menunjukkan betapa kini panggung politik sepi dari putra-putri Minangkabau. Mungkin ini yang membuat politik nasional kita menjadi sangat kering dari gagasan, sangat miskin dengan tutur bahasa yang bernas, sangat menjauh dari akar budaya nusantara. Kemunduran Minang adalah kemunduran politik nasional. Di masa demokrasi terbuka, anak tanah Minang bukan hanya menginspirasi, tidak hanya menjadi pelengkap, namun menjadi inisiator dan pemimpin politik terkemuka, baik dalam gagasan juga dalam organisasi politik.

Dulu ada nama Sutan Sjahrir pendiri dan pemimpin Partai Sosialis Indonesia (PSI). Ada Mohammad Hatta sebagai pendiri Partai Nasionalis Indonesia (PNI), lalu akhirnya mendirikan Partai Gerakan Demokrasi Islam Indonesia (GDII). Tentu tidak ketinggalan nama Tan Malaka yang mendirikan Partai Komunis Indonesia (PKI) lalu terakhir mendirikan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (MURBA). Bahkan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mati suri akibat gagal dalam percobaan revolusi melawan Belanda, bisa tumbuh kembali menjadi partai politik ketiga terbesar dalam Pemilu 1955 karena kepemimpinan seorang putra Minang bernama DN Aidit. Tanah Minang seakan tak pernah letih melahirkan tokoh nasional. Di masa itu, politik dan kehidupan partai politik dari spektrum kanan hingga kiri, tidak akan semarak tanpa disemai oleh tangan dan taman pikiran putra Minangkabau.

Bro dan Sis yang saya cintai, mengapa kemunduran terjadi? Karena ternyata trauma politik jauh lebih panjang dan mengakar ketimbang gerak maju sejarah. Kepercayaan diri orang Minang akan mati dan surut jika dipisahkan dari akar adat budaya mereka. Minang tidak akan tumbuh tanpa adat, ilmu dan agama di dalam genggaman tangan mereka. Itu yang menjadi sebab mengapa hari ini kita lihat, tidak ada lagi anak Minang yang bersinar di PDIP, Golkar, PKS, PAN, Nasdem, PPP dan partai-partai lainnya.

Para pejuang tanah Minang yang saya hormati!

Saya rasa hari ini, saya hanya mencatat dua nama Putra Minang yang bersinar di panggung politik nasional. Saya mulai dengan nama pertama, nama ini sering menjadi lawan debat Sekjen PSI dan Sis Tsamara Amany. Fadli Zon, pendiri dan salah satu Ketua Partai Gerindra dan juga kini menjabat sebagai Wakil ketua DPR RI. Sejak SMA dan mahasiswa, Fadli Zon sudah menunjukkan bakat kepemimpinan, organisasi, dan intelektualnya. Membangun Fadli Zon Library di mana banyak literatur bisa dibaca disana, sejak mahasiswa Fadli sudah aktif di Senat Mahasiswa dan berbagai kelompok diskusi. Dia juga memimpin berbagai demonstrasi. Di luar kampus dia tercatat pernah menjadi pengurus pusat KNPI dan Gerakan Pemuda Islam (GPI).

Dalam karir politik namanya tercatat sebagai pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) di tahun 1998 dan menjabat  sebagai salah satu Ketua. Fadli Zon lalu mengundurkan diri pada tahun 2001, Fadli Zon lalu aktif di dunia bisnis. Dari aktifitas bisnis membawa pertemuannya dengan Hashim Djojohadikusumo dan juga Prabowo Subianto di awal tahun 2007. Saat itu Prabowo sedang ikut konvensi Partai Golkar untuk menjadi Presiden. Setelah gagal dalam konvensi Golkar, maka mulailah pembicaraan pendirian partai baru dilakukan. Dengan bekal kemampuan berorganisasi, pengalaman mendirikan PBB, tentu Fadli Zon adalah orang yang sangat bisa diandalkan oleh Prabowo dan Hashim. Mereka kemudian bersama-sama mendirikan Partai Gerindra yang hingga saat ini berdiri mengambil garis berseberangan dengan pemerintahan Jokowi.

Bro dan Sis yang saya banggakan!

Satu nama lagi tentu sangat dekat dengan kita, berkat putra Minang ini, kebosanan pemilih Indonesia pada menu politik yang itu-itu saja terpecahkan. PSI hadir membawa warna politik yang sama sekali baru dan otentik, karena gagasan dan kedewasaan politik Sang Maestro dari tanah Minang ini.

Meski tidak hadir di tempat ini, namun saya harus menyatakan bahwa saya sangat bangga dan merasa sangat terhormat bisa berjuang  satu barisan bersama putra asli Minang, yang kini menjadi Ketua Dewan Pembina PSI, Bro Jeffrie Geovanie.

Para Anak Minang yang saya cintai!

Mengapa saya katakan Bro Jeffrie Geovanie adalah salah satu bintang Minang yang bersinar di langit gelap politik Indonesia. Bro dan Sis harus tahu! hari ini, di saat seluruh partai politik seakan mengalami kebuntuan ideologi, kemampetan kreativitas, kemunduran etika politik, kehilangan arah perjuangan lalu terjebak dalam korupsi. Kita sungguh harus berbangga hati, seorang putra Minang kembali hadir menawarkan sebuah pembaruan politik, sebuah jalan politik baru, menyalakan cahaya perubahan yang baru dalam politik Indonesia.

Bro Jeffrie Geovanie tampil ke depan, mewakafkan dirinya untuk memberi jalan pada kita,  anak-anak muda di seluruh Indonesia untuk bangkit merebut masa depan kita sendiri. Kita tidak bisa menunggu lama, bukan anak muda jika harus membungkuk mengemis kekuasaan dari politisi lama yang sudah jelas gagal menawarkan masa depan kepada kita. Bro Jeffrie Geovanie sudah menunjukkan jalan kepada kita semua: “Jika ingin masa depanmu lebih baik, maka jawabannya hanya satu, REBUT KEPEMIMPINAN POLITIK NASIONAL, dengan tangan dan keringatmu sendiri!.”

Bro dan Sis yang saya banggakan!

Kita sekarang bisa melihat PSI, karena keikhlasan dan gagasan Bro Jeffrie Geovanie. Namanya tentu tidak asing di Sumatera Barat. Jeffrie Geovanie, putra asli Payakumbuh. Sosok ini langka dan unik, sejak berkiprah di dunia politik selalu hadir dengan ide-ide segar. Di saat politisi di tanah air masih sibuk dengan bentuk yayasan dan organisasi konvensional, Jeffrie Geovanie atau lebih akrab dengan panggilan JG, sudah mendirikan Amien Rais Center, Indonesian Institute dan Maarif Institute. Ide ini dianggap orisinil, kontekstual dan populer, sejak itu mulailah muncul lembaga-lembaga serupa seperti Habibie Center, Megawati Center, Abdurrahman Wahid Institute dll.

Jika politik adalah musik, maka Bro JG adalah Sang Maestro yang rendah hati. Di saat demokrasi Indonesia masih sibuk dengan tradisi lama: mobilisasi massa dan konflik dalam kampanye konvensional. Bro JG bersama beberapa sahabatnya mulai memperkenalkan model survey dan konsultan politik. Tanpa Bro JG, politik kita mungkin hari ini hanya bergantung pada perasaan dan intuisi semata. Berkat keberaniannya melawan trend, hari ini kita saksikan, survey sudah menjadi salah satu instrumen penting dalam demokrasi Indonesia khusunya Pemilu

Bro dan Sis yang saya cintai!

Dalam karir politik, dia selalu cemerlang dan berpengaruh. Bro JG selalu hadir dalam momen-momen dan patahan peristiwa politik nasional.  Karir politiknya bermula di PAN sebagai partai pionir reformasi saat itu. Namanya juga masuk sebagai anggota DPR RI dari Golkar setelah Golongan Karya mereformasi diri menjadi Partai Golkar. Nama Bro JG juga memimpin tim pemenangan Surya Paloh dalam Munas Golkar. Bro JG juga menjadi motor utama penggerak Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia Bersama deretan tokoh nasional lainnya melalui ormas Nasional Demokrat. Tidak berhenti di situ, Bang  JG menjadi motor utama membawa perjuangan Restorasi Indonesia ke kancah politik dengan membentuk Partai Nasdem.

Hadirin yang saya muliakan!

Sungguh Orang Minang dan kita semua harus berbangga hati! Seorang putra Minang dengan berbekal intuisi dan kepercayaannya yang tinggi pada ilmu pengetahuan, kini terlahir kembali dan bersinar di langit politik Indonesia. Hari ini saya tahu Bang JG berada di Padang, namun sengaja tidak hadir di acara ini. Di sinilah pesan terpenting dari gagasan dan sikap politik Bro JG, Sang Putra Minang.

Ketika tokoh politik lain saling sikut dan berebut posisi politik, Bro JG malah menarik langkahnya mundur ke belakang! Baginya politik adalah masa depan, di antara politisi satu angkatannya bahkan lebih senior darinya, yang masih bersikukuh untuk tampil ke depan, Bang JG malah mengambil sikap tegas, untuk menjadi Roland Holst Indonesia yang berani mengatakan, “Kami hanyalah pengangkut batu, Kami adalah angkatan yang musti punah, agar tumbuh generasi yang lebih sempurna di atas kuburan kami.”

Bro dan Sis, pejuang solidaritas tanah Minang!

Bang JG memilih menjadi pemantik cahaya, agar lilin-lilin baru menyala dari Sabang sampai Merauke. Lilin di tangan Bro Endang Tirtana, lilin di tangan saya dan lilin di tangan kita semua adalah lilin-lilin yang dinyalakannya. Tentu harapan bro JG hanya satu, agar nyala ribuan atau jutaan lilin di tangan anak muda, terkhusus lilin yang dinyalakan di atas tanah Minangkabau, jika disatukan akan menjadi gumpalan cahaya raksasa yang akan menggulung kegelapan, menggulung nasib buruk, sekaligus menjadi suluh penerang ke gerbang masa depan yang lebih baik.

Kiprah politik Bang JG melalui PSI, tulisan-tulisannya yang bernas, ide-ide baru yang cemerlang, mengingatkan kita pada kiprah anak Minang di masa lalu, Anak Minang yang selalu menolak menjadi koma. Anak Minang yang selalu lahir sebagai Sang Pemula. Ini kebanggaan kita, anak-anak muda PSI, melalui Bang JG  kita bisa berkaca dan melakukan ziarah pada masa lalu, pada  langit Minangkabau yang dulu bertabur bintang-bintang Anak Minang. Melalui Bro JG kita sekaligus bisa melakukan ziarah bukan hanya ke masa lalu, tapi sekaligus ziarah ke masa depan Tanah Minang. Di mana harapan akan hadirnya bintang-bintang baru, bintang anak zaman, terang berkilau di langit masa depan Alam Minangkabau

Bro dan Sis anak Minang yang terhormat!

Yang ingin saya tegaskan adalah, Tanah Minang Harus Menangkan Indonesia, namun sebelum itu, Orang Minang harus memenangkan dirinya sendiri. Inilah saat di mana Anak Minang kembali mewarnai panggung politik nasional, mengembalikan harga diri Orang Minang yang apinya telah dinyalakan kembali oleh Bro Jeffrie Geovanie. Kesempatan emas terbentang, Putra Putri Minang harus kembali memimpin partai-partai politik, harus kembali menginspirasi dan melahirkan gagasan-gagasan Indonesia baru. Putra putri Minang harus kembali bernyali, untuk tidak hanya sekadar menjadi pengikut, tapi pemimpin arah perjuangan Indonesia abad milenial! Zaman kita semua bro dan Sis!

Saudaraku, Bro dan Sis yang saya banggakan!

Bukan anak muda jika diminta bersabar, bukan anak muda jika dipaksa berbasa-basi, bukan anak muda jika mulutnya disumpal untuk menyampaikan kebenaran. Dari atas panggung ini saya meminta keseriusan kita, Pemilu 2019 tidak lebih dari 80 hari lagi, mari kita belajar dari tanah Minang, berapa pun harga masa depan itu, maka akan kita bayar lunas dengan keringat dan kerja keras kita.

17 April 2019, akan menjadi saksi sejarah, bahwa Partai Solidaritas Indonesia, yang apinya telah dinyalakan oleh seorang Putra Minang, akan menjadi ladang api membara yang membakar korupsi dan intoleransi di Republik Indonesia tercinta. Jangan biarkan nasib buruk berkuasa atas diri kita sendiri, kita tentu tak hendak seseorang yang dalam pepatah Minang disebutkan: Gilo dimabuak bayang-bayang, gilo maukia kayu tagak, hidup hanya bayang-bayang tanpa usaha mengiringi! Tanah Minang harus menjadi saksi kemenangan kita, Bro dan Sis! Minang menangkan PSI, Minang Menangkan Indonesia!

Bro dan Sis, para pejuang Solidaritas!

Kitalah yang menentukan masa depan kita sendiri! Katakan pada semua orang, jangan pilih caleg yang datang memberi uang atau bingkisan, jangan memilih caleg mantan koruptor, apalagi memilih Capres yang hanya menawarkan kebohongan hari demi hari. Datanglah pada rakyat Minang, ketuk semua pintu rumah, bicaralah pada sebanyak-banyaknya hati orang Minang. Jadilah suluh perubahan, jadilah suluh api melawan korupsi, jadilah suluh penerang melawan toleransi, jadilah nyala Tanah Minang, jadilah nyala Indonesia Merdeka! Minang Menangkan Indonesia!

Akhir kata, Kito nan bukan cadiak pandai, ulemu di Tuhan tasimpannyo. Kok senteang batolong bilai tandonyo kito samo sabanso. Kalau dijumpai kekhilafan dan kesalahan, tolong maaf dan betulkan, karena khilaf itu sifat manusia, tandanya kita orang satu bangsa.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menghentikan Amplop Coklat di DPR
Opini

Menghentikan Amplop Coklat di DPR

Oleh Grace Natalie

Kompas edisi 11 Oktober 2018 menurunkan laporan menarik mengenai para anggota DPR yang disebut sebagai para ”pengumpul amplop coklat”.

Yang dimaksudkan dengan istilah itu adalah para anggota DPR yang rajin mengumpulkan uang kunjungan kerja, reses, perjalanan dinas, sosialisasi empat pilar MPR, dan tunjangan kedewanan untuk menambah pemasukan mereka. Diperkirakan, melalui penghematan dari berbagai dana itu, seorang anggota DPR bisa memperoleh tambahan pemasukan Rp 2 miliar per tahun.

Di satu sisi, perilaku semacam ini tampak normal saja. Mereka yang membela praktik semacam ini akan berargumen: tambahan pemasukan miliaran rupiah ini adalah wajar karena itu adalah buah dari pola kerja hemat yang dijalankan sang anggota DPR.

Manipulasi biaya

Namun, pembaca perlu memahami apa yang sesungguhnya terjadi. Pertama-tama, praktik ini tidak hanya dilakukan menjelang kampanye pemilu. Praktik ini dilakukan di sepanjang masa kerja si anggota parlemen. Bisa dikatakan, tumpukan amplop coklat itu adalah salah satu sumber utama penghasilan anggota DPR yang jauh melampaui gaji pokok plus tunjangannya.

Kedua, yang terjadi bukanlah penghematan pengeluaran, melainkan pemerolehan dana yang bukan haknya. Barangkali tidak dapat dikatakan ”mencuri”. Namun, dalam banyak kasus, anggota DPR memperoleh dana atas apa yang sebenarnya tidak dia lakukan dan seharusnya dipertanggungjawabkan kepada publik.

Apa yang terjadi sangat sederhana. Jika seorang anggota parlemen melakukan kunjungan kerja atau perjalanan dinas, baik ke dalam maupun ke luar negeri, dia akan dibekali biaya perjalanan yang mencakup biaya transportasi, biaya akomodasi, dan biaya harian. Masalahnya, biaya perjalanan yang diperoleh di awal itu (dalam bentuk lumsum) hampir-hampir tidak perlu dipertanggungjawabkan.

Itu terjadi karena sistem pembiayaan di DPR merujuk pada PP No 61/1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPR, yang menyatakan bahwa dalam pertangungjawaban perjalanan, anggota DPR hanya perlu melampirkan  surat perintah perjalanan dinas atas nama bersangkutan serta kuitansi/tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas atas nama yang bersangkutan.

Implikasinya bisa sangat serius. Anggota DPR bisa saja hanya melakukan kunjungan kerja dua hari, tetapi memperoleh biaya perjalanan lima hari; atau membeli tiket ekonomi dengan harga diskon, tetapi dibiayai dengan tiket bisnis; atau menginap di rumah kerabat, tetapi tetap memperoleh biaya penginapan di hotel bintang lima.

Dalam perjalanan ke luar negeri, wakil rakyat kita bisa saja menggunakan tiket ekonomi, tetapi dibiayai dengan harga tiket eksekutif. Dalam kasus perjalanan ke Washington, selisih tiket perjalanan pergi pulang mencapai 11.220 dollar AS (Rp 157 juta).

Saya tak ingin mengatakan semua anggota DPR manipulatif. Namun, yang pasti, sistem pertanggungjawaban itu memberi peluang sangat besar bagi terjadinya praktik curang semacam itu.

Jawaban terhadap persoalan itu sebenarnya sederhana. Menteri Keuangan sebenarnya sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 (PMK 113/2012) tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Dalam PMK itu ditetapkan, pertanggungjawaban biaya perjalanan harus berdasarkan biaya riil dan harus disertai tiket pesawat, boarding pass, airport tax, bukti pembayaran moda transportasi lainnya, daftar pengeluaran riil, bukti sewa kendaraan, bukti pembayaran hotel, dan lainnya. Ditetapkan pula bahwa jika ada kelebihan, biaya perjalanan harus dikembalikan ke kas negara.

Masalahnya, DPR menolak menerapkan PMK No 113/2012 dan tetap menggunakan PP No 61/1990. Dengan sistem pertanggungjawaban semacam ini, bisa dipahami kalau Badan Pemeriksa Keuangan pada 2016 mengumumkan temuan bahwa kunjungan kerja fiktif anggota Dewan pada 2016 mencapai Rp 945 miliar.

Reses

Kebocoran atau pemborosan lain bisa ditemukan dalam dana reses. Tujuan ideal reses adalah menjaring dan menampung aspirasi serta melaksanakan fungsi pengawasan. Setiap anggota DPR memiliki hak reses lima kali setahun plus enam kali kunjungan kerja daerah pemilihan (dapil).

Masalahnya, tak ada mekanisme dalam DPR yang menjadikan publik bisa tahu apakah anggota DPR benar-benar menjalankan kunjungan ke dapil dan bertemu konstituen di masa reses dan kunjunga kerja dapil atau berada di tempat lain di masa reses. Pertanggungjawaban diserahkan kepada fraksi masing-masing.

Dana reses diberikan secara ”gelondongan” dalam jumlah sangat besar. Besarannya naik terus dari tahun ke tahun. Pada 2012, setiap anggota DPR menerima jatah anggaran reses Rp 963 juta per tahun, dan tahun-tahun berikutnya naik signifikan: Rp 1,2 miliar (2013); Rp 1,77 miliar (2014); Rp 2,21 miliar (2015).

Jawaban terhadap persoalan ini juga sederhana. Yang diperlukan hanyalah kewajiban bagi setiap anggota DPR melaporkan perjalanan dan anggaran reses kepada publik. Dengan begitu, publik bisa tahu kapan anggota DPR melakukan kunjungan, berapa lama, apa yang dia lakukan dari hari ke hari. Itu sama sekali tidak sulit untuk dilakukan.

Harus dihentikan

Dalam pandangan saya, praktik pengerukan keuntungan semacam ini tak boleh lagi diteruskan. PP No 61/90 harus direvisi dan pola pertanggungjawaban dana reses harus diubah. Penghasilan seorang anggota DPR yang diperoleh dari gaji pokok dan berbagai tunjangannya sudah relatif besar, sekitar Rp 51 juta per bulan.

Ini pun masih ditambah gaji ke-13, asuransi kesehatan, honor asisten, fasilitas kredit mobil, dan anggaran pemeliharaan rumah. Bahkan, kalau mereka sudah berhenti menjadi anggota DPR, mereka masih memperoleh pensiun seumur hidup.

Kalau tak diubah, pemborosan uang negara akan terus terjadi dan para anggota DPR akan terdorong untuk memperbanyak perjalanan dan kunjungan kerja untuk keuntungan pribadi. Akibatnya, para anggota DPR berpotensi mengabaikan kewajibannya melahirkan undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, dan merancang anggaran.

Kerugian negara tak main-main. Kalau temuan BPK benar, kerugian dari kunjungan kerja saja mencapai hampir Rp 1 triliun per tahun. Belum yang lain-lain.

Saya ingat, di era Orde Baru, anggota DPR memiliki prinsip 5-D: datang, duduk, dengar, diam, dan duit. Kini duit tidak akan datang kalau hanya diam. Sekarang duit akan datang kalau anggota parlemen mengada-ada melakukan perjalanan.

 

**Terbit pertama kali di KOMPAS, 22 Oktober 2018