Ajax dan Hector: Kebencian dan Persahabatan
Blog Solidaritas Kolom

Ajax dan Hector: Kebencian dan Persahabatan

Kisah Perang Troya

Oleh: Tsamara Amany

Perang Troya semakin mematikan. Mayat bertebaran di mana-mana.

Dewi Athena ketakutan melihat banyak pejuang Akhaia berguguran dalam peperangan kali ini. Ia cepat-cepat turun dari Olimpus, namun Dewa Apollo yang berada di sisi Troya datang menghadangnya. Apollo khawatir Athena ingin menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan pasukan Troya.

Ketika kedua dewa itu bertemu, mereka sepakat agar perang ini tak memakan lebih banyak korban. Lebih baik mereka membujuk Hector, pangeran Troya, untuk menantang pejuang terhebat Akhaia dan melakukan duel.

Tanpa ragu-ragu, Hector berteriak dengan lantang menantang para pejuang-pejuang terbaik Akhaia yang mau berduel dengan dirinya. Pasukan Akhaia dan pemimpinnya terdiam. Mereka takut melawan Hector yang begitu kuat dalam medan perang. Secara bersamaan mereka malu untuk mengakui ketakutan itu.

Karena tak kuasa menahan rasa malu melihat situasi yang ada, Menelaus, adik Raja Agamemnon, menawarkan diri untuk melawan Hector. Agamemnon dengan segera melarang kegilaan adiknya itu.

“Jangan hanya demi persaingan dan rasa sombongmu kamu kemudian buru-buru bertarung dengan Hector. Ia lebih baik darimu. Banyak petarung ciut di hadapannya. Bahkan Akhilles, petarung yang lebih hebat dari dirimu itu, tak berani mengadu dirinya dengan Hector,” ujar sang Raja tertinggi Akhaia. 

Menelaus mengikuti saran Agamemnon. Tapi situasi memalukan ini harus segera diakhiri. Nestor, raja Pylos, lelaki tua yang sangat dihormati di kalangan Akhaia, marah kepada pasukannya.

“Andai saja aku masih muda, Hector akan bertemu lawannya yang sepadan! Kalian, pejuang-pejuang Akhaia yang katanya paling berani, tapi tak satu pun dari kalian memiliki nyali untuk melawan Hector!” kata Nestor kepada pejuang-pejuang Akhaia tersebut.

Tentu saja apa yang diucapkan Nestor sangat mengusik harga diri pejuang-pejuang itu. Apalagi dalam budaya Yunani kuno, konsep kehormatan dan heroisme begitu penting.

Sembilan pejuang akhirnya memberanikan diri. Mereka adalah Agamemnon, Diomedes, Idomeneus, Meriones, Eurypylus, Thoas, Odysseus, Ajax besar (Great Ajax), dan Ajax kecil (Little Ajax). Untuk menentukan siapa pejuang yang akan melawan Hector, kesembilannya pun diundi. Ajax besar mendapat undian tersebut. Ia bersiap melawan pejuang Troya paling tangguh, Hector. 

Ajax dengan gagah berani maju ke dalam arena peperangan, menjawab tantangan Hector, dan siap bertarung secara head to head melawannya. Melihat itu, Hector yang awalnya lantang menyuarakan tantangan ini gelisah melihat Ajax yang maju mendekat ke arahnya.

“Kini kamu akan belajar, Hector, bagaimana kehebatan pejuang-pejuang pasukan Akhaia!” ujar Ajax dengan nada mengancam.

Hector menjawab ancaman meremehkan itu dengan tegas. Ia meminta Ajax untuk tidak mempermainkannya karena ia tahu betul bagaimana caranya berperang.

Pertarungan sengit itu pun terjadi. Hector hampir saja kalah dalam pertarungan itu ketika Ajax melempar batu besar yang menghancurkan perisainya, namun Apollo datang menyelamatkannya. Ketika pertarungan mulai memasuki babak selanjutnya, Dewa Zeus mengirimkan Thaltybius dan Idaeus untuk menghentikan pertarungan mematikan itu. Dewa Zeus menyanyangi kedua pejuang hebat tersebut.

Karena Hector yang memulai, Ajax hanya ingin berhenti jika Hector yang mengakhiri. Hector mengikuti keinginan Dewa Zeus dan mengakhirinya dengan memuji Ajax sebagai seorang pejuang tangguh yang Akhaia miliki.

Yang mengagumkan dari cerita ini, Hector dan Ajax bertukar hadiah saat mengakhiri pertarungan tersebut. “Agar pejuang Akhaia dan Troya suatu saat akan berkata, ‘Awalnya mereka bertengkar dengan hati penuh kebencian, lalu mereka berpisah dengan ikatan persahabatan’,” ujar Hector kepada Ajax. 

Kisah perang Troya dalam buku ketujuh The Iliad yang diceritakan Homerus begitu inspiratif. Bayangkan saja, Akhaia dan Troya sudah berperang selama sembilan tahun untuk mempertahankan kehormatan masing-masing. Sudah banyak korban dari kedua kubu.

Di tengah peperangan yang seolah tak ada akhir, Hector, kakak Paris si biang keladi perang Troya, menantang pejuang-pejuang Akhaia. Berusaha keluar dari rasa malu, Ajax mewakili Akhaia untuk melawan Hector yang hampir saja kalah dalam duel itu!

Marah, lelah, malu. Entah apa ada kata yang tepat untuk mendeskripsikan perasaan keduanya. Tapi mereka masih mampu untuk saling menghargai dan memberikan teladan kepada generasi penerus Akhaia dan Troya. Mereka tak ingin meninggalkan dendam. Kebencian mampu berubah menjadi persahabatan. 

Coba bedakan dengan apa yang terjadi pada kita hari ini. Pilihan politik merusak hubungan persahabatan dan bahkan hubungan kekeluargaan. Sungguh menyedihkan bagaimana sesuatu yang sejak awal dilandasi cinta dan kasih sayang mampu berubah menjadi kebencian hanya karena perbedaan pilihan politik menjelang Pemilu. 

Polarisasi menjadi semakin tajam seiring waktu. Elite politikalih-alih mendinginkan suasanajustru ikut memperuncing keadaan. Pernyataan yang mengkotak-kotakkan terus diucapkan. Masyarakat sengaja dibelah menjadi dua kubu ekstrem: nasionalis vs religius. Dua kubu yang tak perlu dipertentangkan sama sekali.

Seorang tokoh bangsa yang dihormati turun gunungbukan untuk menginisiasi rekonsiliasi politiktapi terlibat dalam proses polarisasi politik. Masyarakat kehilangan suri teladan. Kita tak memiliki kebesaran jiwa Ajax dan Hector di negeri ini.

Indonesia tak sedang berperang. Kita hanya akan memasuki tahun kontestasi politik untuk mencari pemimpin politik yang paling cocok memimpin negeri ini lima tahun ke depan.

Jika Hector dan Ajax bisa mengakhiri pertarungan berdarah dengan bersahabat, mengapa kita tak bisa tetap bersahabat dan saling menghargai perbedaan pilihan politik? Apakah perbedaan pilihan politik lebih kejam dibanding perang berdarah selama sembilan tahun?

Sumber

Grace Natalie, Tsamara Amany dan Serangan Kampanye Hitam terhadap Perempuan Politisi PSI
Kolom

Grace Natalie, Tsamara Amany dan Serangan Kampanye Hitam terhadap Perempuan Politisi PSI

Oleh:  Mohamad Guntur Romli
Kedua perempuan politisi PSI ini menjadi sasaran serangan dari budaya politik patriarkis di Indonesia. Grace Natalie difitnah memiliki affair dengan Basuki Tjahaha Purnama (Ahok) yang kini masih mendekam dalam penjara menjalani vonis hukumannya. Tak hanya itu akun anonim itu mengklem memiliki video panas yang katanya berasal rekaman “affair” Ahok dan Grace. Dengan tegas Grace pun sudah mengeluarkan tantangan pada akun itu untuk menyebarkan rekaman yang dimaksud, tapi hingga saat ini akun pengecut itu tak juga menjawabnya. Selain fitnah adanya video, Grace juga diserang foto-foto hoax hasil editing photoshop yang menunjukkan bagian-bagian tubuhnya.
 
Yang tak masuk akal akun anonim itu baru mengeluarkan fitnah saat ini, kalau benar video panas itu ada, harusnya lebih menohok dan kontroversial apabila disebutkan atau dikeluarkan saat Ahok maju sebagai Cagub DKI pada Pilkada 2017. Apabila video itu benar ada, maka cukuplah video itu yang akan langsung menumbangkan Ahok tanpa harus diserang dengan isu penodaan agama dan demo berjilid-jilid itu.
 
Anehnya juga fitnah ini dikeluarkan saat tersebar video “212” yang disebut-sebut pelakunya mirip dengan politisi Gerindra, Aryo Djojohadikusumo. Video panas disebut 212 karena pemerannya–katanya–ada 2 wanita, 1 pria dan berdurasi 2 menit. Kini kasus video itu ditangani polisi. Dan Grace sendiri telah melaporkan fitnah akun anonim itu ke polisi dan semoga secepatnya diambil tindakan pada penyebar fitnah.
 
Publik pun bertanya, mengapa ada akun anonim yang melemparkan fitnah pada Grace saat ada video panas lain yang lebih nyata? Apakah ini ada kesengajaan dari upaya pengalihan isu dari pihak-pihak yang terkena serangan dari video “212” itu?
 
Perempuan politisi PSI yang lain Tsamara Amany Alatas juga menjadi sasaran bulan-bulanan perisakan. Dari isu pribadinya hingga fitnah menjadi bahan cemoohan polisi parpol lain, hingga media-media online untuk mengejar hits dan iklan. Sebutlah Ferdinand Hutahaean politisi Parpol Demokrat yang menyerang Tsamara dengan sebutan “gincu”. Padahal kalau secara fair jejak tulisan-tulisan politik Tsamara lebih bernas dan cerdas daripada Ferdinand yang masuk kategori “politisi oportunis”.
 
Belum lagi isu viral terkait–maaf “pantat hitam” yang dikaitkan dengan Tsamara oleh media online Tribunnews yang mencari hits dengan modus membuat judul berita yang “clickbait”. Tribunnews menulis berita terkait isu pribadi Tsamara, isu perceraian dengan berita “Tsamara Amany Diceraikan Suami Karena ‘itunya’ Hitam?”. Media ini seolah-olah ingin membela hoax yang menerpa Tsamara, tapi malah ikut menyebarkannya dengan mengambil sumber dari akun anonim. Tsamara pun menjadi bulan-bulanan dari serbuan meme dan twit hoax yang hanya membaca judul berita ini. Sehingga berita Tribunnews ini pun memperoleh hits yang sangat tinggi dengan judul yang menipu dengan modus “click bait”.
 
Serangan pribadi pada perempuan politisi PSI, baik Grace dan Tsamara mengukuhkan kuatnya budaya patriarki dalam politik di Indonesia. Patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan, dominasi dan otoritas baik dalam ranah politik, ekonomi dan moral.
 
Dalam konteks politik, budaya poltik patriarki menyingkirkan peran perempuan baik dengan cara menolak dengan keras, atau dengan meremehkan, mengejek, menghina, merendahkan keperempuanan dari perempuan politik. Contoh yang dilakukan Fedinand dengan meledek Tsamara terkait gincu atau lipstik, ini sama saja dengan meledek seorang perempuan politik karena memakai jilbab atau atribut lain yang khas dengan perempuan.
 
Contoh lain yang sering terjadi dalam aksi-aksi yang membawa bra dan rok sebagai bentuk simbol kepengecutan bagi lawan politik mereka. Maka perempuan pun diidentikkan dengan pengecut dengan mengangkat atribut dan simbol mereka.
 
Model perendahan ini menunjukkan politik yang tak berkualitas karena menyerang pribadi seorang politisi (ad hominem) baik karena jender, agama, suku atau atribut pribadi lainnya.
 
Budaya politik patriarki selama ini juga sukses meminimalkan jumlah perempuan politisi di Indonesia, sehingga perlu ada perlawanan dengan menerapkan peraturan kuota 30 persen untuk perempuan politisi. Pun juga budaya politik yang serba identik dengan dunia laki-laki, keras, kasar, perempuan jadi obyek gosip dan obyek pandangan politisi laki-laki menjadi perintang yang besar bagi perempuan-perempuan yang berkualitas yang ingin mengabdi menjadi pelayan publik.
 
Padahal politik identik dengan pelayanan, pengayoman dan pengabdian yang berasal dari “politik yang feminin” yang ditunjukkan dengan luar biasa misalnya dari Ibu Risma Walikota Surabaya yang sukses mengelola, membangun dan mengayomi warga Surabaya. Salah satu strategi yang dipakai oleh Ibu Risma dalam memimpin Surabaya ia tidak menampilkan sebagai penguasa yang punya otoritas untuk melaksanakan dan memaksakan kebijakannya tapi dengan mengayomi, berdialog dan berkomunikasi dengan warganya.
 
Demikian pula karakter kepemimpinan Joko Widodo meskipun seorang laki-laki tapi kelembutannya, upaya ingin merangkul dan mengayomi semuanya membuktikan karakter politik Jokowi adalah politik yang feminin bukan politik yang maskulin. Dengan bukti peran perempuan-perempuan menteri dalam Kabinet Jokowi seperti Sri Mulyani, Retno Marsudi, Susi Pudjiastuti, Yohana Susana, eks menteri sosial Khofifah Indar Parawansa, Nila F Moeloek, Siti Nurbaya, Puan Maharani, Rini Soemarno atau yang laki-laki yang berpolitik secara feminin seperti Basuki Hadimuljono, Lukman Hakim Saifuddin, Hanif Diakhiri, Ignasius Jonan, hingga Jenderal Purnawiran Luhut B Panjaitan yang sering mengedepankan dialog bukan konfrontasi yang menjadi kunci keberhasilan pemerintahan Jokowi.
 
Kita selalu berharap agar Grace Natalie dan Tsamara Amany tidak surut dalam memperjuangkan perlawanan terhadap budaya politik patriarki ini, dan juga perempuan-perempuan politik lainnya dan pelayanan-pelayanan publik lainnya. Teruslah maju untuk menciptakan kesetaraan, keadilan dan pengabdian bagi negeri ini. 
Menguatkan Kembali Komitmen Membela Bangsa
Kolom

Menguatkan Kembali Komitmen Membela Bangsa

Oleh: Jeffrie Geovanie

Penangkapan tiga terduga teroris di dalam kampus Universitas Riau baru-baru ini mengonfirmasi temuan sejumlah survei yang menunjukkan tumbuh dan berkembangnya radikalisme di lembaga-lembaga pendidikan. Meskipun rata-rata persentasenya masih kecil, jika tidak dilakukan upaya pencegahan yang serius, bukan tidak mungkin embrio yang kecil itu akan tumbuh menjadi kekuatan besar.

Mengapa harus dicegah? Karena radikalisme, terutama dalam memahami dan menafsirkan agama, dalam konteks Indonesia yang multientik dan agama, berpotensi memecah belah dan bisa meruntuhkan pilar-pilar kebangsaan yang sudah dibangun para pejuang pendahulu kita.

Salah satu cara untuk mencegahnya adalah dengan menguatkan kembali komitmen membela bangsa. Komitmen yang dimaksud bukan sekadar daftar keinginan untuk melakukan hal-hal yang dianggap menjadi penawar radikalisme, tapi yang lebih penting adalah bagaimana aktualisasinya yang bisa menyentuh semua kalangan, terutama para pendidik baik yang ada berkiprah di perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah menengah.

Bentuk aktualisasi dari penguatan komitmen membela bangsa adalah, pertama, dengan merumuskan kembali, apa yang selama ini kita sebut sebagai asas dan pilar bangsa, interpretasi-interpretasi baru dalam kalimat-kalimat aktif yang mudah dipahami dan bisa dijalankan oleh segenap masyarakat sesuai dengan karakteristik demografinya.

Kalimat aktif interpretasi asas dan pilar bangsa bisa dirumuskan dengan kreatif oleh masing-masing komunitas dengan bahasa dan narasi yang komunikatif dengan melibatkan ahli-ahli filsafat, bahasa, psikologi, dan pendidikan. Sebagai contoh, untuk generasi milenial, kalimat-kalimat aktif yang dimaksud harus mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan pergaulan anak-anak muda.

Kedua, lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyosialisasikan asas dan pilar bangsa, selain diisi tokoh-tokoh yang memiliki kompetensi dan wawasan juga harus memiliki kelayakan dan keteladanan. Tanpa memiliki kualifikasi seperti ini, hanya akan menjadi bahan cibiran dan bulan-bulanan publik.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, lembaga ini harus lebih terbuka terhadap masukan-masukan masyarakat, dan lebih mendekatkan diri terutama pada kalangan yang sudah terdeteksi terpapar paham-paham radikalisme melalui pendekatan yang humanis dan bersahabat, bukan dengan pendekatan dogmatis formalistik.

Ketiga, di tengah menguatnya ancaman radikalisme yang sudah terpapar di sekolah-sekolah dan di kampus-kampus ternama, rasanya kurang bijak jika kita berdiam diri dan menyerahkan tugas membela bangsa sepenuhnya hanya kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Seluruh komponen bangsa harus memiliki kesadaran penuh terhadap munculnya ancaman radikalisme yang berpotensi memecah belah persatuan, merobek tenun kebangsaan.

Oleh karena itu, patut kita apresiasi langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengajak organisasi keislaman dan masyarakat umum untuk membela negara dari segala bentuk ancaman, baik berupa pengkhianatan, separatisme, maupun upaya mengubah bentuk negara.

Menurut MUI, eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dinyataklan dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh UUD 1945 pada hakikatnya adalah wujud perjanjian kebangsaan (al-mitsaq al-wathani) yang berisi kesepakatan bersama (al-muahadah al-jamaiyah) bangsa Indonesia.

Ajakan MUI yang tertuang dalam salah satu hasil kersepakatan (ijtima‘) ulama, Komisi Fatwa se-Indonesia yang diputuskan 9 Mei 2018 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan ini, menurut saya, bisa menjadi penawar racun radikalisme, utamanya yang berasal dari konsep dan pemahaman agama yang salah.

Keempat, harus tertanam pada setiap benak umat bahwa komitmen membela bangsa adalah komitmen untuk mengamalkan Islam sebagai agama yang membawa kedamaian dan rahmat bagi semesta (rahmatan lil-‘alamin). Kalau kita baca dengan saksama sejarah Rasulullah SAW, Nabi yang menjadi panutan semua Muslim sepanjang zaman, beliau benar-benar menjadi contoh hidup, menjadi teladan bagaimana Islam diimplementasikan. Di era Nabi, Islam benar-benar menjadi rahmatan lil-‘alamin.

Setelah Nabi SAW wafat, Islam sebagai agama yang terbuka, terkadang ditafsirkan oleh orang-orang yang memiliki ragam kepentingan, dan kepentingan subjektifnya mempengaruhi tafsirannya. Maka di sinilah, kepentingan agama kadang-kadang mewujud dalam kepentingan-kepentingan subjektif para penafsirnya.

Nah perebutan kepentingan dalam penafsiran agama inilah yang kerap menjadi masalah. Radikalisme yang sekarang banyak dipersoalkan itu, sejatinya antara lain muncul dari deviasi penafsiran agama. Saya sebut antara lain karena radikalisme tidak semata-mata muncul dari kesalahan penafsiran agama.

Dan, kelima, yang tidak kalah penting dalam menguatkan komitmen membela bangsa adalah agar dimulai dari diri sendiri. Setiap warga negara, terlebih pejabat publik yang digaji dari uang negara, semuanya harus menjadi pelopor di lingkungan keluarga dan komunitasnya masing-masing. Dengan demikian, komitmen yang dimaksud akan menjadi sesuatu yang hidup dan mewarnai dalam setiap ucapan dan tindakan dari seluruh warga negara.

Jeffrie Geovanie
http://jeffriegeovanie.com
Anggota MPR RI 2014-2019

Sumber

Saya Vs Hulk
Kolom

Saya Vs Hulk

Oleh: Grace Natalie

Sejumlah akun bertanya mengapa saya harus menanggapi serius akun abal-abal macam almarhum Hulk. Bukankah saya ketua umum partai yang harusnya elegan dan kalem? Tidak sedikit pula yang menilai ini peristiwa politik belaka yang harus saya “telan” sebagai konsekuensi terjun dalam politik praktis.

Saya ngga habis pikir. Sejak kapan fitnah dinaturalisasi sebagai elemen yang wajar dalam politik? Fitnah itu harus dilawan! Kebohongan yang dikampanyekan terus menerus dan sistematis akan berubah menjadi (seolah-olah) kenyataan.

Begitu kata doktrin Joseph Goebbels yang paling tersohor. Nampaknya kini doktrin Goebbels dipraktikkan oleh akun-akun penebar fitnah yang banyak bergentayangan di semua platform media sosial. Saking banyaknya hoaks, masyarakat jadi sulit membedakan mana fakta mana hoax.

Yang buat tambah miris, banyak kelompok masyarakat terdidik yang juga begitu mudah percaya pada sebuah informasi yang tidak jelas validitasnya

Modus Operandi

Fitnah kepada saya dimulai ketika akun Instagram @Prof.Djohkhowie mengunggah kolase foto saya dan diberi judul Grace Natalie Ozawa. Di dalamnya ada sejumlah foto saya yang semuanya berpakaian sopan.

Yang jadi masalah, tidak semua foto dalam kolase itu merupakan foto saya. Ada pula sejumlah foto lain yaitu foto Maria Ozawa, foto kawan presenter di salah satu televisi swasta, dan foto editan yang menyambungkan kepala saya dengan tubuh orang lain berpakaian tak senonoh tanpa celana.

Foto itu diberi caption, Partai Selangkangan Indonesia. Awalnya saya masih menertawakan foto-foto tersebut bersama suami. Ada-ada saja “kreativitas” orang. Namun ternyata itu baru pemanasan.

Sehari setelah itu, umpan yang sudah dilambungkan Prof.Djohkhowie disundul oleh akun Hulk. Di Instagram nama akunnya @Hulk.Idn sementara di Twiter nama akunnya @Hulk_Idn. Keduanya mengunggah materi yang sama, bahwa saya dan pak Ahok memiliki hubungan asmara. Hubungan itu berlanjut sampai ke hubungan suami istri, dan ia mengeklaim memiliki videonya. Hulk mengatakan belum akan merilis video tersebut karena ingin membuat saya panas dingin terlebih dahulu.

Cuitan Hulk langsung disambar oleh ratusan cyber army yang mem-bully saya via Instagram dan Twitter. Para cyber army ini saling meresponi ucapan satu dengan lain, membuat percakapan di antara mereka sendiri di timeline akun saya. Dalam waktu singkat akun saya penuh dengan komen busuk mereka. Ucapan-ucapan yang mereka gunakan kurang lebih berbunyi:

“Ditunggu video panasnya…”
“Pantas Pak Ahok cerai dengan Bu Vero, ternyata ini penyebabnya….”
“Yang kaya gini mau jadi wakil rakyat?”

Dan seterusnya.

Saya sempat memeriksa akun-akun tersebut. Banyak sekali akun tidak jelas. Identitasnya tidak jelas, postingannya bukan real picture, dan jumlah postingannya nol atau kalaupun ada hanya sedikit sekali. Ciri khas akun ternakan!
Banjirnya komentar negatif di akun saya sedikit banyak membuat orang percaya bahwa isu itu benar.

Tidak sampai seminggu, mulai banyak kawan yang kasak kusuk. Saya sempat berpikir untuk mendiamkan. Menunggu kebenaran itu muncul sendiri bagai pagi menyapu malam. Tapi lho kok semakin banyak orang yang termakan isu tersebut.

Saya baru paham kemudian, strategi para akun fitnah ini saat beraksi. Ternyata kolase foto berjudul Grace Natalie Ozawa yang diunggah sebelum narasi difitnah dimulai berfungsi membentuk citra diri saya yang ingin dipersepsikan ke publik. Dalam kasus ini, persepsi atas diri saya yang mau mereka bangun adalah cabul dan dekat dengan pornografi.

Jadi, ketika narasi Hulk keluar, foto tersebut berfungsi sebagai alat konfirmasi. Publik yang masih bimbang apakah benar saya mempunyai hubungan terlarang, menjadi agak yakin setelah melihat foto tersebut.
Luar biasa, ternyata di balik kebohongan yang sukses ada sebuah tim yang bekerja secara sistematis!

Diam Bukan Emas

Saya akui, saya marah. Bukan sekadar karena nama baik saya dirusak. Namun pelecehan seksual yang dilakukan Hulk dan komplotannya merupakan serangan terhadap upaya saya dan teman-teman di PSI untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik.
– Grace Natalie

Dalam kultur masyarakat Indonesia, posisi perempuan yang tersangkut isu asusila sangatlah hina, lebih menjijikkan dan lebih rendah daripada korupsi. Kalau fitnah dinaturalisasi sebagai elemen yang wajar dalam proses politik, mana mau perempuan-perempuan berkualitas turun dan berlaga dalam politik?

Perasaan inilah yang menjadi bahan bakar bagi saya untuk melancarkan serangan balik kepada Hulk. Saya terkejut dan haru ketika respons masyarakat sangat positif.

Banyak yang memberi dukungan, menyemangati, dan bahkan balik mem-bully si tukang bully. Ada pula sejumlah rekan advokat yang ingin mendampingi jika dibutuhkan. Kepada semua bro n sis, sungguh saya sangat berterima kasih dari hati yang terdalam.

Seorang kawan perempuan dari Jawa Tengah mengirim pesan via japri bahwa ia mengalami kasus serupa. Hanya selisih beberapa hari dari kasus yang saya alami. Namun ia tidak berani melakukan perlawanan balik.

Bro dan sis, khususnya kawan-kawan perempuan, jangan pernah pasrah ketika difitnah. Kebenaran harus ditegakkan. Jika perlu tempuh jalur hukum. Kita berani karena benar!

Sumber

Operasi Penghancuran Cita-Cita Politik PSI
Kolom

Operasi Penghancuran Cita-Cita Politik PSI

Raja Juli Antoni terancam dipenjara. Ia menjadi korban manuver politik Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan dan Anggota Mochamad Afifuddin, yang melaporkan Sekjen PSI dengan tuduhan: berkampanye di luar masa kampanye.

Tuduhan itu melecehkan akal sehat dan mengusik rasa keadilan. Materi yang dipersoalkan oleh kedua oknum Bawaslu tersebut terkait polling PSI mengenai kandidat Wakil Presiden dan Susunan Kabinet Jokowi 2019 yang muncul di koran lokal.

Jajak pendapat itu adalah bagian dari upaya PSI mendorong “public discourse” untuk memulai diskusi mengenai siapa yang layak menduduki jabatan publik.

Tak Ada Pelanggaran UU

Dalam materi itu, proporsi logo PSI hanya 5 persen dari total luas halaman koran. Pencantuman itu untuk memperlihatkan penanggungjawab polling. Dalam materi, sama sekali tidak ada nama dan foto pengurus PSI, yang ada justru 23 nama elit partai lain yang dimunculkan.

Dari situ saja sudah terlihat bahwa secara proporsi, jajak pendapat itu jauh dari kampanye sebagaimana dituduhkan, apalagi jika dibanding iklan partai lain yang bahkan mencantumkan logo dan foto ketua umum dan elit partai mereka di media massa cetak dan televisi.

Dengan demikian terang benderang bahwa polling PSI bukan bentuk kampanye, karena tidak mencantumkan visi, misi, dan program partai, sebagaimana definisi yang diatur dalam Pasal 274 Ayat 1 UU Pemilu.

Jajak pendapat PSI justru bagian dari pelaksanaan Pasal 10 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa tujuan Partai Politik adalah mendorong partisipasi dan pendidikan politik bagi masyarakat.

Kenapa Hanya PSI?

Ketidakadilan paling jelas dalam kasus ini adalah: kenapa hanya PSI? kenapa Abhan dan Mochamad Afifuddin tidak melaporkan elit partai lain yang bahkan secara jelas — jika mengacu pada definisi UU Pemilu — justru memasang iklan di media massa dengan logo dan foto ketua umum mereka?

Kenapa hukum hanya tajam kepada Raja Juli Antoni dan PSI?

Upaya memenjarakan Raja Juli Antoni, adalah bagian dari upaya sistematis untuk membunuh Partai Solidaritas Indonesia. Sejak awal, sudah terasa ada sebuah kekuatan yang mencoba menggagalkan agar PSI tidak bisa maju ke Pemilu 2019.

Kekuatan gelap yang mungkin cemas dengan dua agenda besar PSI: ANTI KORUPSI dan ANTI INTOLERANSI. Mereka adalah orang-orang yang berkepentingan agar situasi politik Indonesia tidak berubah.

Ketua Bawaslu yang Cacat Integritas

Apakah anda kenal siapa wasit yang akan memimpin kompetisi politik Pemilu 2019?

Namanya adalah Abhan SH. Sebagai ketua Badan Pengawas Pemilu, ia pernah mendapat SANKSI PERINGATAN dari Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam proses seleksi anggota Bawaslu Provinsi Lampung.

Melanggar Aturan soal Netralitas

Ada dua pelanggaran yang ia lakukan, pertama karena mengangkat dua anggota panitia seleksi yang berasal dari tenaga ahli petahana Gubernur Lampung. Pelanggaran kedua, Anggota Bawaslu Lampung terpilih, Fatikhatul Khoiritah, ketahuan memiliki KTP Lampung, tapi ia juga masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 32, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

Pelanggaran tadi memperlihatkan sikap Abhan yang tidak netral dalam mengawasi jalannya pertandingan.

Berpihak?

Sebagai wasit, kita juga patut mempertanyakan, kenapa Bawaslu tak berani menjatuhkan sanksi kepada Calon Gubernur-Wakil Gubernur Sudrajat-Ahmad Syaikhu yang dalam debat terbuka putaran kedua Pilkada Jawa Barat 2018, membentangkan kaus bertuliskan “2019 Ganti Presiden”? Abhan hanya menyebut kasus itu sebagai pelanggaran administrasi. Padahal jelas tindakan itu mengandung unsur provokasi.

Bentuk keberpihakan lainnya muncul dari pengakuan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, yang menceritakan bahwa lolosnya PBB adalah berkat intervensi politik sebagaimana disampaikan dalam acara Mukernas II PBB, di Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Jumat malam, 4 Mei 2018.

Quo Vadis Kualitas Demokrasi

Kini, Abhan ingin memenjarakan Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni atas tuduhan berkampanye di luar masa kampanye. Kenapa ia sekarang bertindak sangat proaktif dan keras? Ada siapa di balik manuver ini?

Fakta-fakta cukup terang benderang memperlihatkan sosok Abhan. Bagaimana kita bisa percaya Pemilu 2019 akan berkualitas di tangan orang yang cacat integritas seperti dia?

Ayo sebarkan demi demokrasi Indonesia yang berkualitas!

Satia Chandra Wiguna

Wakil Sekjen DPP PSI

Sumber

Soal Polling di Jawa Pos, Mengapa PSI Dizalimi Bawaslu?
Blog Solidaritas Kolom

Soal Polling di Jawa Pos, Mengapa PSI Dizalimi Bawaslu?

Oleh Mohamad Guntur Romli

Saat Bawaslu melaporkan pengurus DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke polisi (17 Mei 2018) banyak pesan yang masuk ke no WA saya, nadanya hampir sama: mengapa hanya PSI yang dilaporkan?

Para pengirim pesan lebih banyak bukan anggota PSI, kalau anggota PSI mungkin sudah paham serangan terhadap partai politik bisa terjadi kapanpun dan dengan dalih apapun. Mereka yang mengirimkan pesan ke saya, juga menyertakan beberapa hasil jepretan foto-foto materi iklan di media baik online dan cetak, spanduk, baleho, billboard atau Iklan tv dari parpol-parpol lain. Intinya masyarakat umum pun mengerti, PSI sedang “dikerjain” oleh Bawaslu. Karena hanya PSI yang dilaporkan oleh Bawaslu ke polisi, sementara parpol-parpol lain yang memasang materi yang hampir sama dengan polling yang dipasang oleh PSI di Jawa Pos sampai saat ini masih “selamat” dari laporan Bawaslu. Artinya memag PSI dizalimi oleh Bawaslu.

Bawaslu melaporkan pengurus DPP PSI terkait masalah “citra diri”. Polling PSI di Jawa Pos tanggal 23 April 2018 disebut oleh Bawaslu sebagai bagian dari “citra diri” dan pelanggaran terhadap jadwal “kampanye” yang dilakukan oleh PSI karena memuat logo partai dan nomer urut partai. Tapi seolah-olah Bawaslu menutup mata dengan fakta banyaknya materi yang sama yang dilakukan oleh Parpol-parpol lain baik dalam bentuk spanduk, baleho, billboard, iklan di media cetak, online dan tv yang sangat mudah kita temukan dan bertebaran di media sosial atau kalau kita cari melalui mesin google. Hanya “galak” dan “keras” pada PSI, tapi tampak lemah pada parpol-parpol lain, penzaliman Bawaslu pada PSI kalau kata orang Jawa sudah “cetho welo-welo” yang artinya sudah sangat nampak, sangat jelas.

Tiga Bukti Penzaliman Bawaslu terhadap PSI

Apa yang kasat mata dari penzaliman Bawaslu ke PSI? Menurut saya ada tiga hal.

Pertama, Bawaslu melakukan tebang pilih, hanya galak pada PSI dan lemas pada parpol lain. Hal ini sangat nyata kalau kita bandingkan antara materi polling PSI di Jawa Pos tanggal 23 April 2018 dengan materi dari PAN dan Demokrat esok harinya di koran yang sama: Jawa Pos, 24 April 2018. Polling PSI menampilkan foto Joko Widodo dan kandidat kabinet Jokowi, dan benar ada logo PSI dan nomer urut yang menurut Pengurus PSI adanya logo parpol untuk menyatakan polling ini dimuat oleh organisasi yang jelas. Demikian pula materi iklan PAN dan Demokrat pada tanggal 24 April 2018, selain memuat foto Ketua Umum Parpolnya masing-masing (ini yang tidak ada di materi polling PSI, tidak ada satu pun foto pengurus PSI!), PAN dan Demokrat juga memuat logo parpol dan nomer urut. Tapi, meskipun materi PSI berjarak hanya satu hari dari materi PAN dan Demokrat, Bawaslu melakukan gerak secepat kilat untuk memproses PSI, sampai-sampai sudah dilaporkan ke polisi. Bagaimana dengan materi PAN dan Demokrat? Tak ada kabar jelas hingga saat ini, katanya Bawaslu sedang “mendalami dugaan pelanggaran kampanye parpol” tapi apa parpolnya hingga tulisan ini diketik dengan dua jempol, tak ada kabar dari Bawaslu. Perlakuan yang berbeda oleh Bawaslu terhadap materi PSI dengan PAN dan Demokrat yang dimuat di koran yang sama hanya berjarak satu hari, dengan logo dan nomer urut parpol, inilah diskriminasi alias penzaliman yang dilakukan Bawaslu terhadap PSI. Meskipun, entah kapan, misalnya, kalaupun Bawaslu menetapkan PAN dan Demokrat bernasib yang sama dengan PSI, tidak menutup fakta bahwa telah terjadi proses yang diskriminatif yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap PSI. Bawaslu menempuh jalur cepat pada PSI, tapi mengambil jalur lambat, bahkan seperti sengaja melalui jalur macet untuk memproses PAN dan Demokrat.

Kedua, pengaduan soal dugaan pelanggaran terhadap PSI bukan berasal dari aduan warga masyarakat, tapi berasal dari Komisioner Bawaslu langsung: Sdr Afifuddin. Komisioner yang mengadu dan memproses langsung dugaan pelanggaran PSI bukan hal haram, tapi “aneh”, ditambah dengan proses yang diskriminatif terhadap PSI bila dibandingkan dengan PAN dan Demokrat, apakah proses terhadap materi PAN dan Demokrat yang hingga saat ini masih macet entah di mana dan dengan alasan apa, juga diadukan langsung oleh Komisioner Bawaslu? Kalau Sdr Afifuddin yang tinggal di Jakarta, menemukan iklan Jawa Pos yang banyak beredar di Jawa Timur bisa dengan cepat menemukan materi PSI tanggal 23 April 2018 tapi tidak menemukan materi PAN dan Demokrat tanggal 24 April 2018, hal ini merupakan keanehan yang bisa masuk rekor MURI. Apalagi proses terhadap PSI yang sedemikian cepat, sementara materi PAN dan Demokrat yang hanya berjarak sehari hingga saat ini tak ada kabar beritanya.

Ketiga, saat melaporkan ke Polisi, Bawaslu ingin segera polisi menetapkan “tersangka” pada pengurus PSI.

“Kepolisian segera menetapkan tersangka untuk selanjutnya masuk dalam proses penuntutan,” kata Abhan, saat membacakan hasil temuan Bawaslu, di kantor Bawaslu, Jakarta (dikutip dari kompas.com Kamis, 17/5/2018).

Tuntutan Bawaslu ini tidak hanya melanggar asas praduga tidak bersalah tapi juga menimbulkan keanehan dan kecurigaan. Bawaslu sudah sangat cepat memproses, memutuskan dan melaporkan PSI ke polisi, tapi masih macet memproses materi PAN dan Demokrat meski sama-sama memasang materi di Jawa Pos yang hanya beda jarak satu hari, kemudian minta polisi segera men-tersangka-kan pengurus DPP PSI. Ada apa dengan Bawaslu?

Saat saya menulis dan menekankan penzaliman Bawaslu pada PSI apakah karena PSI takut proses hukum? Atau ingin mengajak kawan masuk penjara dari parpol lain? Kami tegaskan tidak! Yang kami masalahkan adalah perbedaan yang jomplang antara proses, prosedur, tempo dan tindakan yang dilakukan Bawaslu terhadap PSI dibandingkan dengan PAN dan Demokrat yang memasang materi yang sama di koran yang sama yang hanya berselang satu hari.

Perbedaan “Citra Diri” dan “Fakta/Identitas Diri”

Pandangan saya, materi PSI, PAN dan Demokrat bukanlah pelanggaran terhadap kampanye. Saat ini parpol-parpol sedang membuka caleg, cawapres, capres untuk maju pada Pemilu 2019. Parpol-parpol menyebarkan informasi pendaftaran ini baik dalam bentuk iklan atau advertorial yang berisi informasi pembukaan caleg, cawapres, capres, bagaimana mungkin ini disebut pelanggaran kampanye. Dalam UU Pemilu disebutkan, kampanye itu di Pasal 274 adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan pemilu untuk visi misi program kerja partai politik. Baik dalam materi PSI, PAN dan Demokrat tidak ada pemuatan visi, misi dan program kerja parpol. Kalau hanya logo dan nomer urut parpol apakah bisa disebut citra diri? Bagi saya logo parpol dan nomer urut bukan citra diri tapi “fakta diri”, karena citra diri adalah imaji yang dilekatkan yang berasal dari luar diri. Contohnya setiap manusia memiliki identitas dan fakta diri, dari nama, tempat kelahiran dll ini yang disebut fakta atau identitas diri, bukan citra diri. Tapi akan disebut citra diri apabila ada sebutan dan citraan yang sengaja dibangun untuknya. Orang yang baik, soleh, lurus dll adalah citra diri, tapi kalau hanya nama, identitas dll yang menunjukkan fakta diri bukanlah citra diri.

Logo PSI dan nomer urutnya bukanlah citra diri tapi fakta dan identitas diri parpol, tapi slogan yang dipasang PAN di hari setelahnya dengan kalimat: Pro Rakyat Pro Umat bisa disebut citra diri, tapi logo PAN dan nomer urutnya bukan citra diri.

Walhasil, adanya perlakuan yang berbeda terhadap PSI dari Bawaslu dibanding dengan materi PAN dan Demokrat yang dimuat di koran yang sama, yang hanya berselang satu hari, materi PSI dimuat tanggal 23 April 2018 sementara materi PAN dan Demokrat dimuat 24 April 2018, tapi proses terhadap PSI yang sangat cepat dan super kilat, sedangkan pada Demokrat dan PAN yang lambat dan macet, sudah jelas-jelas, Bawaslu melakukan diskriminasi dan penzaliman terhadap PSI.

Wallahu A’lam

Mohamad Guntur Romli, Caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Menjaga Kepercayaan Masyarakat Terhadap Demokrasi
Opini

Menjaga Kepercayaan Masyarakat Terhadap Demokrasi

Oleh: Jeffrie Geovanie

Democracy is the best form of government. Ini sudah menjadi keyakinan umum karena sejauh ini belum ada sistem lain yang dianggap lebih baik. Oleh karena itulah, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi menjadi narasi yang terus-menerus digaungkan di ruang publik.

Mengapa demokrasi? Karena ada jaminan kebebasan semua warga negara tanpa kecuali. Demokrasi mewakili pandangan dan gagasan semua warga negara, baik mayoritas maupun minoritas.

Demokrasi membantu kita untuk menyelesaikan konflik dan pertengkaran dengan cara yang adil dan elegan. Menghormati hak asasi semua warga negara, dan semua orang sama di hadapan hukum (equality before the law).

Demokrasi juga memungkinkan bagi setiap orang untuk memilih atau dipilih dan atau untuk memerintah negara melalui perwakilan. Dalam bentuk pemerintahan demokrasi setiap orang dapat menyuarakan pendapatnya tanpa ada ketakutan atau ancaman hukuman sepanjang didasarkan pada asas saling menghormati satu sama lain.

Masih banyak kelebihan lain demokrasi yang karena keterbatasan ruang tidak bisa disebutkan semuanya di sini. Yang perlu kita sadari, di samping memiliki kelebihan, demokrasi juga mengandung kelemahan yang menjadi sisi lain dari kelebihan-kelebihannya. Kebebasan, misalnya, seperti pisau bermata dua, bisa diekspresikan secara positif bisa juga negatif. Berkembangnya aspirasi politik sektarian yang mengacu pada agama dan ras tertentu, misalnya, diberi ruang oleh demokrasi meskipun berpotensi memecah belah persatuan.

Faktor inilah yang dihadapi Indonesia saat ini. Demokrasi kita dalam ujian, di samping karena proses pelembagaan yang belum mapan, juga karena ada sejumlah kalangan yang mencoba memunculkan kembali aspirasi politik yang sejatinya sudah dianggap selesai pada saat Indonesia telah memutuskan Pancasila sebagai dasar negara.

Aspirasi politik yang dimaksud, dari yang sekadar memunculkan sentimen agama dalam kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) hingga yang mencoba berupaya mengubah sistem ketatanegaraan dari demokrasi menjadi khilafah. Untungnya, Presiden Joko Widodo memiliki kesadaran tinggi akan bahaya yang tengah mengancam sehingga segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang berimplikasi langsung pada pencabutan izin Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang getol memperjuangkan berdirinya negara khilafah.

Tentu saja, Perppu Ormas ini memunculkan protes dari berbagai kalangan, terutama dari aktivis HTI dan para pendukungnya. Presiden dinilai otoriter, dianggap mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi karena telah membubarkan ormas tanpa melalui proses peradilan, dan banyak tuduhan lain termasuk Islamofobia. Di sinilah uniknya, para penentang demokrasi itu, pada saat terkena dampak langsung dari kebijakan pemerintah, ternyata juga melawan dengan memakai alat demokrasi. Artinya, pada hakikatnya mereka masih mengakui pentingnya menegakkan sistem demokrasi, walaupun mungkin tanpa mereka sadari.

Ujian lain demokrasi adalah masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Kesulitan hidup membuat orang setres dan putus harapan. Lantas mereka menyalahkan sistem demokrasi. Demokrasi dijadikan kambing hitam penyebab terjadinya beragam patologi sosial, termasuk munculnya banyak kasus kejahatan. Jika dibiarkan, kepercayaan publik terhadap demokrasi akan semakin menipis dan bisa saja hilang.

Di tengah banyaknya upaya menjadikan demokrasi sebagai kambing hitam dari segala keburukan, serta banyaknya kalangan yang terus menerus membujuk masyarakat untuk berpaling dari demokrasi ke sistem khilafah, kiranya diperlukan langkah-langkah yang serius untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

Menurut sejumlah suvei, paham radikal yang bertentangan dengan demokrasi sudah terpapar di banyak kalangan, termasuk mahasiswa, pelajar dan aparatur sipil negara (ASN). Langkah kuratif terhadap mereka diperlukan dengan pendekatan pesuasif, jika tidak mempan, bisa dilakukan proses hukum, terutama kepada ASN yang seharusnya memiliki loyalitas pada negara melebihi loyalitas warga biasa.

Untuk preventif, bisa ditempuh langkah-langkah berikut: pertama, di dunia pendidikan yang ditengarai sebagai sektor yang paling strategis bagi penetrasi paham radikal, diperlukan segera adanya penyesuaian kurikulum, terutama untuk mata pelajaran/mata kuliah yang menyangkut kewarganegaraan dan keagamaan.

Setelah kurikulumnya disesuaikan, langkah kedua adalah penyelarasan guru dan dosen agar sesuai dengan tujuan kurikulumnya. Survei membuktikan, masuknya paham radikal yang dominan disebabkan karena ditransfer oleh guru kepada murid-muridnya atau dosen kepada para mahasiswanya.

Ketiga, dengan meningkatkan frekuensi sosialisasi pilar-pilar kebangsaan, terutama Pancasila, kepada seluruh komponen masyarakat—terlebih pada kalangan yang rentan terpapar paham-paham radikal, dengan metode yang menarik, tidak indoktrinatif, lebih mengedepankan dialog, diskusi, dan implementasi.

Keempat, dengan merekrut para influencer untuk menjadi duta demokrasi di wilayah influensinya masing-masing. Mereka bisa dari kalangan pemuka agama, tokoh masyarakat, pemuda, atau para selebritas yang diidolakan banyak orang. Para influencer ini, selain bertemu langsung dengan masyarakat, bisa juga menyampaikan pandangan-pandangannya melalui media sosial terutama youtube dan lain-lain.

Masih banyak langkah-langkah lain yang bisa ditempuh untuk menjaga kepercayaan masyarakat pada demokrasi. Yang penting digarisbawai, untuk siapa pun yang sudah mempercayai demokrasi, kiranya perlu untuk berbicara (speak out) dan bertindak sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing untuk menutup ruang gerak siapa pun yang merupaya merongrong demokrasi.

Jeffrie Geovanie
http://jeffriegeovanie.com
Anggota MPR RI 2014-2019

Sumber

Bom Surabaya dan Empat Generasi Teroris di Indonesia
Blog Solidaritas Opini

Bom Surabaya dan Empat Generasi Teroris di Indonesia

Oleh: Mohamad Guntur Romli

Bom bunuh diri yang menyerang Surabaya dan Sidoarjo secara beruntun, yang dilakukan oleh tiga keluarga sekaligus, menunjukkan telah lahir generasi baru teroris dan memulai babak baru terorisme di Indonesia.

Sebelum ini Bom Bali Bali I tanggal 12 November 2002 adalah permulaan dari babak terorisme di Indonesia, baik dari sisi generasi, modus aksi, bahan peledak, sasaran dan keterlibatan jaringan teroris internasional.

Secara kronologi generasi teroris di Indonesia bisa dibagi menjadi empat. Generasi pertama yang berasal dari kelompok teroris lokal: Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dari tahun 1950-1980, Generasi kedua yang dilakukan Jamaah Islamiyyah (JI) dari tahun 1980-2001, Generasi Ketiga merupakan “Alumni/Veteran Perang Afghanistan” dari Tandzimul Qaidah Osama Bin Laden dengan Bom Bali I 2002. Generasi Keempat, Jaringan ISIS dengan Bom Sarinah-Thamrin 2016 dan Bom Surabaya 2018.

Bom Bali I tahun 2002 bisa disebut babak baru terorisme karena aksi-aksi teror pasca tahun 2002 di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari jaringan Bom Bali I, baik individu-individu yang terlibat langsung dalam Bom Bali I atau pun generasi selanjutnya yang merupakan anak didik rekrutan jaringan Bom Bali I yang melahirkan aksi Bom Bali II tahun 2005.

Dengan keterampilan militer dan merakit bom hasil didikan di kamp-kamp perang Afganistan, Generasi Bom Bali I mampu merakit bom dengan daya ledak tinggi dan tehnik bersembunyi serta menghindari dari kejaran dan pengungkapan aparat. Kita menyaksikan pengejaran aparat keamanan terhadap generasi Bom Bali I yang membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan sampai Generasi Bom Bali I itu mampu melahirkan generasi teroris selanjutnya yang tidak pernah pergi ke Afghanistan.

Bom Bali I juga melahirkan tren baru teroris: bom bunuh diri yang pelakunya dikenal dengan sebutan “pengantin” yang pertama kali dilakukan oleh Iqbal yang menggunakan bom rompi dan meledakkan dirinya di Paddy’s Pub dan Jimi yang menggunakan bom mobil dan meledakkan bersama dirinya saat menyerang Sari Club. Aksi bom bunuh diri tidak dikenal sebelum Bom Bali I 2002.

Generasi Bom Bali I ini pula menguatkan jaringan teroris internasional di Indonesia melalui jaringan Tandzimul Qaidah, baik dari sisi ideologi, pendanaan, pelatihan militer dan merakit bom, serta bantuan-bantuan strategis lainnya. Meskipun kontak dengan jaringan teroris internasional sudah dimulai sejak generasi teroris kedua (Jamaah Islamiyyah), yang asalnya merupakan jaringan teroris Jamaah Islamiyyah di Mesir, bersama kelompok-kelompok lain seperti Tandzimul Jihad dan Jamaah Takfir wal Hijrah, namun dalam generasi kedua ini masih dalam tataran pengaruh ideologi saja. Sementara hubungan Generasi Bom Bali I dengan jaringan teroris internasional Al-Qaidah, tak hanya terpengaruh dari sisi ideologi tapi juga adanya bantuan pelatihan militer, merakit bom dan pendanaan.

Dari Jaringan Al-Qaidah ke Jaringan ISIS

Perubahan aktor jaringan teroris internasional, dengan meredupnya Al-Qaidah dan naiknya ISIS mengubah peta jaringan teroris di Indonesia. Meskipun beberapa aktornya masih jaringan lama, yakni produk Jamaah Islamiyyah (JI) dan Al-Qaidah, namun dengan munculnya ISIS, tak sedikit dari mereka meninggalkan Al-Qaidah dan berbaiat ke ISIS, seperti yang dilakukan oleh Santoso alias Abu Wardah di Poso, Abu Bakar Ba’asyir, Aman Abdurrahman yang merupakan mantan pengikut JI dan Al-Qaidah sebelumnya.

Sedangkan pengikut JI dan Al-Qaidah yang setia, menolak berbaiat ke ISIS tetap memakai jaringan Al-Qaidah dan kelompok baru di Suriah yang terafiliasi ke Al-Qaidah, Jabhah Nusroh. Nama yang bisa disebut dalam jaringan ini adalah Ridwan anak dari Abu Jibril yang bergabung dengan Jabhah Nusroh di Suriah dan tewas di sana. Ridwan dan kawan-kawannya bukan pengikut SIS tapi pengikut Jabhah Nusroh yang terafiliasi dengan Al-Qaidah. Antara ISIS dan Jabhah Nusroh (Al-Qaidah) terjadi persaingan bahkan konflik fisik, dalam merekrut pengikut serta dalam menjalankan aksi-aksi teror.

Bom Surabaya 2018 adalah generasi keempat. Jika dirunut: Generasi Pertama: DI/TII, Generasi Kedua: Jamaah Islamiyah (JI), Generasi Ketiga: Al-Qaidah dengan Bom Bali I 2002 dan Generasi Keempat: ISIS.

Apabila aksi-aksi teror Generasi Keempat ISIS di Indonesia sebelum ini dilakukan oleh mantan pengikut JI dan Al-Qaidah yang berbaiat ke ISIS dengan tokohnya seperti Abu Bakar Ba’asyir, Santoso Abu Wardah dan Aman Abdurrahman, sementara Bom Surabaya 2018 merupakan produk dari gelombang “hijrah” keluarga yang bergabung dengan ISIS baik di Suriah dan Iraq.

Bom Surabaya: Jaringan “Alumni ISIS”

Generasi Jaringan Alumni ISIS menjadi generasi teroris mutakhir di Indonesia. Bila rangkaian teror bom di Indonesia sejak tahun 2002 dilancarkan oleh Generasi Alumni Perang (Veteran) Afghanistan yang terkait Tandzimul Qaidah, maka, Bom Surabaya Generasi Alumni ISIS telah menggantikan Alumni Perang Afghanistan.

Ada fenomena veteran perang ini terpaksa “mudik” alias kampung setelah wilayah yang menjadi basis pertempuran mereka jatuh ke tangan lawan. Afghanistan yang dikuasai rejim Taliban dan Al-Qaidah pada akhir tahun 2001 jatuh ke tangan AS dan sekutunya. Para veteran tercerai berai dan terpaksa “pulang kampung” dengan membawa amunisi dan keahlian militer untuk melanjutkan “jihad” di asal masing-masing. Terjadilah Bom Bali I, 12 Oktober 2002 yang pelakunya adalah Alumni Perang Afghanistan, Hambali, Dr Azahari, Amrozi, Imam Samudra, Mukhlas dll.

Setelah Generasi Veteran Afghanistan ini lahir generasi anak-anak didik mereka yang berhasil direkrut yang merupakan “Murid-murid Veteran Afghanistan” yang melakukan Bom Bali II, JW Marriot dll atau alumni-alumni yang lain, seperti “Alumni Mindanao” “Alumni Poso” dan dari wilayah-wilayah konflik lainnya, hingga fenomena “Generasi Teroris produk Internet dan Medsos” adalah mereka yang tidak pernah berguru pada tokoh alumni konflik/kombatan dan tidak pernah pula pergi ke wilayah konflik, tapi belajar sendiri merakit bom dan aksi teror melalui internet dan berhubungan dengan donatur serta pemberi fatwa melalui media sosial (misalnya Pasangan Solihin-Dian Yulia yang gagal melakukan bom bunuh diri melalui bom panci 2016 memiliki relasi dengan Bahrun Naim, pengikuti ISIS di Suriah dan Iraq). Generasi teroris produk medsos dan internet ini melahirkan istilah “lone wolf” dalam generasi teroris.

Sedangkan keluarga Dita-Puji yang menjadi pelaku bom bunuh diri di tiga lokasi di Surabaya adalah keluarga Jaringan “Alumni ISIS” setelah wilayah ISIS di Iraq jatuh ke tangan AS dan sekutunya dan wilayah ISIS di Suriah kembali dikuasai rejim Assad, Rusia dan sekutunya pada tahun 2017.

Masalah terbesar saat ini adalah dari 1000 orang lebih warga Indonesia yang ikut ke Suriah dan Iraq baik yang bergabung dengan ISIS dan Jabhah Nusroh (Al-Qaidah), sudah kembali 500 orang lebih, dan mereka tidak bisa ditahan karena kekosongan hukum. UU Tindak Pidana Terorisme No 15 Tahun 2003 tidak bisa menjerat mereka yang terlibat organisasi dan aksi teror di luar wilayah NKRI. Tentu saja tidak semua dari 500 orang itu adalah ancaman, namun 1 keluarga Alumni ISIS ini yang melakukan bom bunuh diri dan menyerang 3 lokasi sekaligus sudah memberikan dampak teror yang luar biasa, bagaimana dengan mereka yang masih bebas berkeliaran?

Bom Surabaya: Formasi Lengkap Keluarga Terlibat Terorisme

Generasi “keluarga lengkap teroris”, dari suami, istri dan anak menjadi ciri khas yang nyata dari generasi teroris ini bila dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Teroris sebelumnya hanyalah ikatan keluarga kakak, adik, ipar (misalnya: Mukhlas alias Ali Ghufron bersaudara: Amrozi dan Ali Imron).

Sedangkan pelaku bom bunuh diri di tiga Gereja di Surabaya adalah Keluarga Suami-Istri: Dita Oepriarto-Puji Kuswati, bersama keempat anak mereka (kecuali anak mereka yang berumur 16, 12 dan 9 tahun sebenarnya adalah korban orang tua mereka), demikian pula bom yang meledak di Rusunawa Sidoarjo yang melibatkan Keluarga Anton Febrianto-Puspita Sari dan bom bunuh diri yang menyerang Polrestabes Surabaya, adalah Keluarga Tri Murtono-Tri Ernawati.

Bom Surabaya: Pelaku Bom Bunuh Diri Wanita bersama Anak-Anaknya sebagai Kedok

Bom Surabaya menunjukkan modus baru bom bunuh diri dalam aksi terorisme yang dilakukan oleh wanita dewasa dan menjadikan anak-anak di bawah umur sebagai tameng hidup aksi terorisme. Sebelum ini aksi terorisme dilakukan oleh kalangan pria, baik pria dewasa, pria muda dan remaja (Bom Bali II, November 2005 pelakunya berumur 20 tahunan), Bom JW Marriott Juli 2009 pelakunya remaja (Dani berusia 18 tahun).

Penggunaan wanita sebagai pelaku bom bunuh diri menjadi ciri khas “Generasi ISIS”, Generasi Keempat Teroris di Indonesia. Sebelum ini sudah ada pelaku wanita bom bunuh diri, tapi gagal meledak. Dian Yulia Novi yang terpengaruh ideologi ISIS, akan melakukan bom bunuh diri dengan Istana Negara sebagai sasarannya yang gagal karena tertangkap. Ia melakukan aksinya bersama suaminya M Nur Solihin. Pasangan Solihin dan Dian Yulia menerima perintah dari tokoh ISIS asal Indonesia, Bahrun Naim. Pada Agustus 2017, Dian Yulia divonis 7.5 tahun penjara dalam kondisi hamil tua hasil perkawinannya dengan Solihin. Saat pekan lalu berita viral seorang bayi ada di Rutan Mako Brimob adalah anak dari Dian Yulia ini.

Sebelum Dian Yulia ada sejumlah wanita yang diadili dalam kasus terorisme tidak sebagai pelaku tapi hanya ikut membantu. Misalnya Munfiatun, istri Noordin M. Top, Putri Munawwaroh, istri Susilo pengikut Noordin M. Top, dan Denny Carmelita merupakan istri Pepi Fernando, pelaku bom termos yang mengincar rombongan Presiden SBY pada 2009. Namun sebelum ini tidak ada yang melibatkan anak-anak dalam aksi terorisme.

Sedangkan Bom Surabaya, melalui Puji Kuswanti, adalah wanita, istri dan ibu dari 4 orang anak yang menjadikan anak-anaknya sebagai tameng hidup dan modus operandi aksi teror. Demikian pula Keluarga Anton dan Pelaku Bom Polrestabes yang membawa anaknya, Ais (7 tahun) yang masih kecil, dalam aksi bom buni diri, Ais terlempar dan selamat.

Bom Surabaya: Bahan Peledak dari TNT dan C-4 ke TATP (The Mother of Satan)

Selain formasi keluarga lengkap sebagai aksi teror, pelakunya wanita dan menggunakan anak-anak sebagai kedok, Generasi Bom Surabaya mengenalkan bahan peledak yang lebih canggih bila dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Bom Surabaya menggunakan jenis Triacetone Triperoxide (TATP) yang dikenal sebagai “The Mother of Satan” sebagai ciri khas bom rakitan ISIS.

Sedangkan generasi teroris sebelumnya, mulai Bom Bali I menggunakan jenis Trinitrotoluene (TNT) dan C-4. Letak kecanggihan bom rakitan ISIS, TATP ini menurut Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian bila bom TNT dan C-4 keduanya masih membutuhkan detonator untuk meledak. Sedangakan jenis TATP ini hanya dengan guncangan saja sudah bisa meledak.

Generasi Bom Surabaya: Akankah Seperti Generasi Bom Bali I?

Bom Surabaya bagi saya telah menunjukkan kelahiran Generasi Teroris, Generasi Keempat, Jaringan Alumni ISIS yang bisa menggantikan generasi teroris sebelumnya, Jaringan Alumni Al-Qaidah di Afghanistan.

Mengapa bisa disebut sebagai generasi baru teroris? Dari pemaparan di atas, bisa saya simpulkan beberapa ciri khas generasi teroris dari Bom Surabaya ini:

Pertama karena jaringan pelakunya merupakan jaringan Alumni ISIS bukan lagi jaringan lama: Alumni Al-Qaidah. Kedua, formasi lengkap satu keluarga yang tidak ada pada generasi teroris sebelumnya. Ketiga, pelaku bom bunuh diri adalah wanita setelah aksi bom bunuh diri sebelumnya dilakukan oleh pria dewasa, muda dan remaja, doktrin ISIS, wanita menjadi pelaku bom bunuh diri. Keempat, penggunaan anak-anak dalam aksi bom bunuh diri. Meskipun penggunaan anak-anak dalam jaringan aksi teror g

lobal bukan modus baru, tapi benar-benar baru untuk Indonesia. Anak-anak dimanfaatkan sebagai kedok untuk mengelabui keamanan dan pemeriksaan serta menghindar dari kecurigaan. Kelima, penggunaan bahan peledak TATP, “the mother of satan” ciri khas bom ISIS yang menggantikan jenis peledak TNT dan C-4.

Akankah Generasi Keempat ini, Jaringan Alumni ISIS, mengulangi “kesuksesan” Generasi Kedua Teroris (Al-Qaidah dan Alumni Afghanistan)? Pertanyaan ini lebih banyak menyimpan kekhawatiran, tapi potensi Generasi Bom Surabaya akan menggantikan keberhasilan Generasi Bom Bali I adalah kemungkinan yang bisa saja terjadi, seperti yang telah saya tunjukkan kekhasannya di antara dua generasi itu.

Semuanya berpulang pada kita untuk melawan terorisme khususnya peran Negara dan aparat keamanan. Dengan membaca sejarah, kita akan tahu sejarah bisa berulang kalau kita biarkan, namun sejarah tidak akan berulang kalau kita berhasil melakukan intervensi dan perubahan. Sesuai firman Allah Swt, “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah dengan diri mereka sendiri” (QS 13: 11).

Semoga kita termasuk yang mampu melakukan intervensi dan perubahan.

Mohamad Guntur Romli, Caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI); mengamati dan menulis isu-isu terorisme sejak tahun 2002

Sumber

Penzaliman Partai oleh Bawaslu
Blog Solidaritas Opini

Penzaliman Partai oleh Bawaslu

Oleh: Saur Hutabarat

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menzolimi partai itu. Pokok perkara ialah partai itu dinyatakan melakukan pelanggaran kampanye dan dua orang pengurusnya (Sekjen Raja Juli Antoni dan Wakil Sekjen Chandra Wiguna) dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Partai itu bertambah kesal, karena Bawaslu mendesak Bareskrim Polri untuk segera mempercepat proses pengaduan mereka. Kata Grace Natalie, Ketua umum PSI, “Tindakan mereka yang mendesak polisi telah melampaui kewenangan.”

Ada apakah gerangan dengan Bawaslu sampai begitu bernafsunya menghukum PSI? Mentang-mentang partai baru, belum bergigi di DPR, sehingga empuk untuk dizolimi?

Lebih lunak, tidakkah di situ terjadi pelanggaran etika? Yang dapat menjawab pertanyaan itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Karena itu sudah benar langkah PSI yang akan melaporkan Ketua Bawaslu Abhan dan anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin ke DKPP.

Mereka perlu diadili, apakah terjadi pelanggaran kehormatan atau tidak.

Tidak hanya itu. Hemat saya, layak pula ditengarai, tidakkah Bawaslu menafsirkan pengertian kampanye sesukanya?

Menurut Pasal 1 angka 35 Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang disebut kampanye ialah “kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.”

Alkisah, PSI membuat survei di media (23/4), tapi di dalam iklan itu, menurut mereka, tidak ada visi, misi, serta program partai.

Kenapa dinilai melanggar? Kiranya persoalan terletak pada frasa terakhir definisi kampanye, yaitu ‘citra diri peserta pemilu’.

Bawaslu membuat tafsir sendiri yang belum tentu benar. Karena itu, PSI akan meminta tafsir MK.

Bawaslu baru merumuskan definisi citra diri peserta pemilu pada Rabu (16/5).

Esoknya, Kamis (17/5), Bawaslu langsung menyatakan PSI melakukan kampanye dini, yang merupakan tindak pidana, dan melaporkan pengurus partai itu ke Bareskrim. Pertanyaannya, bagaimana cara Bawaslu merumuskan definisi citra diri peserta pemilu itu?

Kesepakatan definisi perserta pemilu (dalam hal ini parpol) dibuat dalam bentuk berita acara rapat, yang ditandatangani seorang komisioner KPU (Wahyu Setiawan), seorang anggota Bawaslu (M Afifuddin), serta seorang anggota Komisi Penyiaran Indonesia (Nuning Rodiyah).

Terkesan forum gampangan, padahal definisi citra diri parpol yang mereka buat dapat menyeret pengurus parpol ke penjara.

Tafsir undang-undang yang berimplikasi tindak pidana kepada parpol itu tidak dibuat dalam rapat pleno KPU dan Bawaslu.

Juga tidak dapat dipertangggungjawabkan, apa urusan Komisi Penyiaran Indonesia untuk turut serta menafsirkan undang-undang pemilu, dalam hal ini menafsirkan defisini citra diri parpol?

Sebuah kontras perlu diperlihatkan. Bawaslu Jawa Barat sangat lamban menangani dugaan pelanggaran debat yang dilakukan pasangan calon gubernur Jabar Sudrajat-Ahmad Syaikhu, yang terang-terangan memanfaatkan akhir debat putaran kedua, untuk berkampanye ganti presiden.

Kenapa Bawaslu tidak segesit seperti menghakimi PSI?

Bawaslu menyatakan dirinya tidak pilih kasih.

Tidak tebang pilih. Apakah itu dapat dipercaya?

Banyak pertanyaan lain yang perlu dijawab.

Apakah tafsir citra diri parpol yang dipakai Bawaslu untuk menghukum PSI, tafsir yang benar? Tidakkah terjadi kesewenang-wenangan Bawaslu dalam menafsir undang-undang? MK tempat untuk menjawabnya. Karena itu, elok kalau PSI membawanya ke MK.

Badan pengawas pun kiranya perlu diawasi.

Dari segi kehormatannya, apakah melanggar etika atau tidak.

Dari segi pemaknaaan undang-undang, apakah semaunya menafsir atau tidak.

Sesungguhnya Bawaslu mau memberi pelajaran kepada parpol, kiranya dapat berbalik dirinya yang diberi pelajaran.

Saur Hutabarat

Dewan Redaksi Media Group

Sumber: Media Indonesia, Podium, Senin, 21 Mei 2018

Bawaslu Bisa Dipidana Karena Membuat Putusan Tanpa Dasar kepada PSI
Opini

Bawaslu Bisa Dipidana Karena Membuat Putusan Tanpa Dasar kepada PSI

Oleh: Teddy Gusnaidi

Bawaslu menyatakan bahwa mereka menemukan indikasi pelanggaran iklan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam pemasangan iklan yang dimuat di surat kabar Jawa Pos pada 23 April 2018.

Bawaslu mengatakan pelanggaran PSI berkaitan dengan dugaan kampanye di luar jadwal. Kini Bawaslu akan memutuskan apakah PSI melanggar kampanye atau tidak?

Ketika Bawaslu memutuskan bahwa PSI tidak terbukti melanggar, maka PSI bisa perkarakan Bawaslu baik secara lembaga maupun secara perorangan baik ke DKPP maupun ke pihak kepolisian.

Loh! Kenapa Bawaslu dilaporkan padahal Bawaslu memutuskan PSI tidak melanggar? Karena putusan Bawaslu itu bukan lagi hal yang utama, karena ketika Bawaslu memproses artinya mereka menemukan pelanggaran, cuma mau diperdalam lagi, maka disebut dugaan pelanggaran.

Seharusnya dalam kasus PSI, Bawaslu harusnya menyatakan bahwa apa yang dilakukan PSI tidak ada dugaan pelanggaran sehingga tidak perlu di proses. Tapi Bawaslu malah memproses, sehingga merugikan PSI.

Padahal tidak ada dasar hukumnya sama sekali Bawaslu memproses. Apalagi jika nanti Bawaslu menyatakan bahwa PSI terbukti bersalah, maka Bawaslu sudah melakukan 2 kesalahan fatal.

Pertama melakukan proses tanpa dasar hukum dan membuat putusan berdasarkan dasar hukum ilegal. Ini makin berbahaya, karena putusan terhadap PSI tidak main-main, yaitu pidana.

Saya jelaskan di sini berdasarkan UU Pemilu..

Berdasarkan UU 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) bahwa kampanye yang dilarang dilakukan di Luar Masa Kampanye Pemilu itu adalah:

Pertama, Kampanye yang dilakukan ketika sudah ada calon Presiden dan calon wakil Presiden resmi. Kedua, Kampanye yang dilakukan ketika sudah ada calon resmi anggota DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/kota.

Jadi ketika belum ada calon resmi, masih bakal calon, tidak masuk dalam kategori larangan. KPU tidak punya dasar hukum melarang Partai politik dan siapapun ketika belum ada calon resmi untuk berkampanye di media.

Selanjutnya, berdasarkan UU 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) bahwa kampanye yang dilarang dilakukan di Luar Masa Kampanye Pemilu jika materi kampanyenya meliputi:

Pertama, visi misi dan Program Pasangan Calon untuk kampanye pemilu Presiden dan wakil Presiden. Kedua, visi, misi, dan program partai politik untuk partai politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.

Pada point ini jelas bahwa pertama untuk kampanye Pilpres, materi kampanye adalah visi misi dan Program capres cawapres.

Jadi kalau visi misi dan program partai politik ketika disampaikan oleh Partai politik bahkan oleh capres cawapres (ketika sudah resmi jadi capres cawapres bukan lagi bakal calon) melalui iklan di media dan sebagainya boleh. Lalu kedua, untuk kampanye, Calon legislatif tidak boleh kampanyekan visi misi dan program partai politik di luar masa kampanye, tapi jika dilakukan oleh Partai politik, tidak ada larangannya!

Bahkan media pun terikat dengan UU Pemilu untuk kampanye hanya pada point yang saya jelaskan di atas. Jadi kalau ada Partai Politik setiap jam muncul iklannya di TV, setiap hari muncul di koran, setiap hari ada di media online, tidak ada larangannya.

Bahkan media boleh memilih untuk menerima iklan yang mana, mereka tidak terikat harus adil, mereka terikat harus adil untuk kampanye yang sudah saya jelaskan diatas.

Ini bukan soal PSI saja…, karena dengan Bawaslu bersikap seperti ini, maka Partai politik peserta Pemilu lainnya akan menjadi korban selanjutnya. Menjadi korban atas ketidakpahaman Bawaslu.

Ini sangat berbahaya bagi Pemilu 2019 jika penyelenggara pemilu tidak paham UU Pemilu. Sebaiknya Bawaslu mulai berbenah dan intropeksi ke dalam sebelum semuanya terlambat karena membuat kerusakan yang lebih besar dalam Pemilu 2019.

* Teddy Gusnaidi, Pengamat Politik

Sumber