Mengapa Saya Masuk Politik, Mengapa PSI?
Blog Solidaritas Kolom Opini

Mengapa Saya Masuk Politik, Mengapa PSI?

Saya mengabarkan pertama kali hendak mendaftar Caleg melalui Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kepada Grup WhatsApp “Kongkow Bareng Gus Dur” (KBGD), yang berisi santri-santri Gus Dur sejak acara Kongkow Bareng Gus Dur di JakNews FM dan KBR68H (2004-2009). Grup ini sudah saya anggap sebagai keluarga yang pernah menemani Gus Dur secara rutin khususnya setiap Sabtu pagi dan hingga kini masih terus mencintai Gus Dur.

Dari anggota Grup ini ada yang bertanya, “Mengapa saya masuk politik, dan mengapa memilih PSI?”

Saya mencoba menjawab pertanyaan saudara saya itu, dan untuk Anda yang mungkin memiliki pertanyaan yang sama:

Mengapa Saya Masuk Politik?

Saya masuk politik karena ingin lebih bermanfaat lebih banyak lagi bagi orang banyak. Politik adalah perjuangan untuk menegakkan kepentingan orang banyak.

Saya teringat ucapan Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) yang sering mengatakan “Politik merupakan pekerjaan yang sangat mulia, karena memperjuangkan nasib orang banyak.”

Inilah definisi politik yang saya yakini sebagai khittah politik, dari tokoh yang mengerti politik secara teori dan praktik, dari sosok yang telah melakukan kerja-kerja politik baik dari jalur kultural (ormas dan masyarakat sipil independen) maupun jalur struktural (partai politik, pemerintahan dan negara).

Pernyataan Gus Dur tadi, selain sebagai kesaksian beliau sebagai pelaku juga terinspirasi dari kaidah fiqih Islam, yang nantinya populer di fiqih politik (fiqh siyasi) yang menyebutkan bahwa tasharruful imam ala ra’iyyah manuthun bil mashlahah—segala tindakan dan kebijakan oleh seorang pemimpin haruslah berdasarkan dan tunduk— “manut”—pada kemaslahan dan kepentingan rakyat atau pihak yang dipimpinnya, yakni ra’iyyah—dari sini pula istilah rakyat dipetik.

Dari teori politik klasik Yunani, Aristoteles juga mendefinisikan politik sebagai “usaha warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama”.

Maka, maqashid dan ‘illah atau raison d’être atau tujuan dan sebab utama dari politik adalah “memperjuangkan nasib orang banyak”—dalam kalimat Gus Dur tadi—para pemimpin, politisi harus tunduk/“manut” pada kepentingan rakyat (bukan sebaliknya) yang tujuannya untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Bila saya ditanya mengapa saya masuk politik? Saya ingin mengembalikan politik pada khittahnya, pada dasar dan habitatnya, yakni “memperjuangkan kepentingan orang banyak”.

Politik bukan intrik yang menghalalkan segala macam cara hanya untuk memperoleh kekuasaan semata. politik adalah membuat policy—kebijakan yang berdasarkan kepentingan orang banyak, baik kebijakan dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan, serta anggaran yang memastikan kepentingannya untuk rakyat.

Selama ini juga sebenarnya saya melakukan kerja-kerja politik di jalur kultural, saat saya masuk partai politik, berarti saya menyempurnakan kerja-kerja politik saya sebelumnya. Dan yang membuat saya bergairah, dengan masuk jalur struktural, maka kerja-kerja politik yang selama ini saya lakukan akan lebih efektif dan berdampak besar, misalnya bila saya diberikan kesempatan untuk membuat kebijakan.

Mengapa PSI (Partai Solidaritas Indonesia)?  

Saya menemukan jiwa saya di PSI. Dalam istilah anak-anak muda Jakarta “PSI gue banget.”

Dalam dua tahun ini saya mengamati, mempelajari dan mendekati, akhirnya saya menemukan visi dan misi perjuangan PSI sesuai dengan apa yang saya perjuangkan selama ini: melawan intoleransi dan melawan korupsi.

Saya berasal dari komunitas yang berjuang menciptakan kedamaian dan pernah merasakan pula bahaya dan dampak dari intoleransi ini.

Bagi saya, segala persoalan yang terkait dengan kebencian, kekerasan, permusuhan, terorisme, radikalisme, diskriminasi, ekstrimisme, separatisme, hingga peperangan berakar pada intoleransi. Sebabnya adalah tidak mau toleran dan tidak mau menerima perbedaan. Intoleransi yang dibiarkan akan melahirkan kebencian, kemudian permusuhan, yang rentan mematik kekerasan hingga peperangan.

Demikian pula dengan masalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Rakyat yang tidak sejahtera dalam kemiskinan, birokrasi yang tidak mengurus dan berpihak pada rakyat dan pemerintahan yang tidak bersih karena penyebab utamanya adalah korupsi.

Karena korupsi pula sebabkan kemiskinan, kebodohan, ketimpangan sosial dan ekonomi secara struktural. Baik korupsi yang terjadi dalam politik kebijakan dan anggaran.

Politisi korup tidak hanya mencuri duit rakyat tapi juga ia melakukan korupsi secara struktural, melakukan korupsi kebijakan, sehingga kebijakannya hanya berpihak pada kepentingan mereka saja, bukan pada rakyat.

Intoleransi menghancurkan bangsa, sementara korupsi menghancurkan negara.

PSI mendefinisikan politik sebagai kebajikan. “Memperjuangkan nasib orang banyak” adalah kebajikan. “Kebijakan yang tunduk pada kemaslahatan orang banyak” adalah kebajikan. “Mewujudkan kebaikan bersama” adalah kebajikan. Inilah politik sebagai kebajikan.

Saya percaya PSI adalah kumpulan politisi-politisi muda yang memperjuangkan prinsip politik sebagai kebajikan.

Maka politik menarik bagi saya selama terkait maslahat orang banyak. Politik itu baik selama di tangan politisi bajik, tapi politik akan buruk kalau jatuh dalam kekuasaan politisi busuk.

Mohon doa dan dukungan.

Sumber

Pengamat: Tak Ada Diskriminasi bagi Partai Baru Ikut Pemilu
Liputan Nasional Opini

Pengamat: Tak Ada Diskriminasi bagi Partai Baru Ikut Pemilu

Partai politik yang akan menjadi peserta Pemilihan Umum 2019 mendatang harus diperlakukan adil. Sehingga semua partai politik harus mendapat perlakuan yang sama.

“Padalah semestinya di alam demokrasi ini tidak ada diskriminasi terutama bagi partai baru untuk ikut Pemilu. Mestinya kalau verifikasi maka semua partai ikut verifikasi baik partai lama atau yang baru sehingga ada perlakuan adil,” kata pengamat politik pengamat politik Jeirry Sumampow kepada Republika.co.id, Kamis (24/8).

Dia menyampaikan itu terkait aturan verifikasi dalam pasal 173 ayat 3 UU 7/2017 tentang Pemilu. Aturan tersebut mengatur bahwa parpol lama yang pernah mengikuti verifikasi tidak perlu diverifikasi kembali.

Jeirry melihat partai politik yang telah memiliki wakil di DPR cenderung mengarahkan partainya untuk lolos pemilu sehingga tak perlu diverifikasi lagi. “Itu kesan kuat dari saya,” katanya.

Alasannya, lanjut Jeirry, partai politik di DPR khawatir tidak lolos verifikasi jika diverifikasi ulang karena dalam beberapa tahun belakangan ini komposisi kepartaian partai tertentu mengalami perubahan. “Ada partai yang berantem terus sehingga kepengurusan ganda di pusat hingga ke daerah dan yang begini tentu mengganggu internal partai sehingga partai tidak siap ikut pemilu sampai ke daerah,” kata dia.

Karena itu dia mendukung langkah sejumlah partai politik yang baru mengajukan judicial review (JC) ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Jadi saya kira gugatan itu wajar, khususnya tentang pasal di UU Pemilu bahwa partai peserta pemilu lalu atau partai di DPR sekarang itu tidak perlu diverifikasi,” ujar Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) ini.

Dia berharap MK jangan sampai diintervensi pihak lain dalam memutuskan gugatan tersebut. MK harus lebih independen dan mandiri serta profesional. “Kita tidak minta MK menuruti apa yang kita inginkan namun yang lebih penting MK tidak boleh diintervensi. MK harus mendudukkan persoalan ini dalam koridor hukum semestinya secara profesional,” katanya.\

Sumber: Republika

Kuota 30 Persen Perempuan Hanya di Tingkat Pusat Sebuah Kemunduran
Liputan Nasional Opini

Kuota 30 Persen Perempuan Hanya di Tingkat Pusat Sebuah Kemunduran

Kuota 30 persen perempuan untuk pengurus partai politik hanya di level pusat tidak sampai ke daerah (provinsi, kabupaten/kota) seperti diatur dalam pasal 173 ayat (2) huruf E UU 7/2017 tentang Pemilu merupakan kemunduran dalam demokrasi.

Demikian disampaikan Komisioner Komnas Perempuan Riri Khariroh saat dihubungi, Kamis (24/8). Bahkan menurutnya, idealnya kuota terhadap perempuan sama dengan laki-laki karena dari situlah perempuan bisa diberikan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam ikut membangun bangsa dengan aktif di partai politik.

“Dari situ kita melihat bahwa sebenarnya partai politik sejak awal tidak siap untuk melakukan kaderisasi terhadap politisi perempuan sejak dini,” ujarnya.

Dia mengakui pengalaman pada Pemilu 2014 lalu sulit bagi partai politik untuk merekrut perempuan hingga ke tingkat daerah dijadikan pengurus partai.

“Sehingga terkesan ini taktik dari partai politik lama menghilangkan kuota 30 persen perempuan di derah karena jika tidak terpenuhi kuota itu maka mereka bisa kehilangan suara di Pemilu,” ujarnya.

Padahal, dia menjelaskan, sebenarnya partai politik seharusnya mendorong perempuan semakin aktif di partai politik. Karena jika tidak peran serta perempuan dalam roda pembangunan akan semakin menurun.

Sebelumnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggugat UU Pemilu pada pasal 173 ayat 2 huruf E ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur keterwakilan perempuan.

Kuasa hukum PSI Dini Shanti Purwono mengatakan, syarat yang mewajibkan keterwakilan 30 persen perempuan hanya di kepengurusan pusat merupakan tindakan diskriminatif. Sebab, kans para ”srikandi” untuk terlibat aktif dalam kepengurusan di tingkat daerah menjadi terbatasi.

“Secara personal saya melihat itu hak PSI untuk melakukan gugatan sebab substansi tidak adanya ketewakilan itu memang akan berdampak kepada akses terhadap perempuan yang tidak diberikan hak yang sama dalam berdemokrasi ke tingkat daerah,” demikian Riri Khoriroh terkait langkah PSI mengajukan gugatan tersebut. [wah]

Sumber: Rmol.com

Mengganyang Malaysia
Blog Solidaritas Opini

Mengganyang Malaysia

Insiden bendera Merah-Putih yang terbalik dalam buku panduan Sea Games 2017 yang dibuat oleh Malaysia membuat rakyat Indonesia geram. Malaysia sendiri melalui Menporanya sudah menyatakan permintaan maafnya.

Meski pihak Malaysia sudah meminta maaf, rupanya masih banyak rakyat Indonesia yang belum terima dengan insiden tersebut. Apa yang dilakukan Malaysia membuat banyak orang menilai bahwa negeri jiran itu telah melecehkan Indonesia. Ada pula yang menilai ini upaya merendahkan martabat Indonesia sebagai bangsa.

Saya sendiri memiliki pandangan yang berbeda. Insiden bendera terbalik tidak sedikit pun bisa melecehkan Indonesia apalagi hingga merendahkan martabat Indonesia. Sebab, sebaliknya, dunia justru melihat bahwa Malaysia sebagai pihak tuan rumah tidak serius mempersiapkan buku panduan Sea Games 2017 tersebut. Justru Malaysia pantas malu karena dalam acara besar seperti ini, mereka bisa melakukan keteledoran semacam itu.

Kita tidak perlu malu atas insiden ini. Kalau melihat indeks persepsi korupsi kita yang masih buruk di antara negara-negara lain, bolehlah kita malu. Tapi, tidak dengan insiden ini. Untuk apa kita malu atas sesuatu yang tidak kita perbuat?

Lalu, sudah? Kita diam saja?

Oh, tentu tidak. Kita harus membalas Malaysia. Kita harus mengganyang Malaysia. Bukan dengan koar-koar, bukan dengan marah-marah. Kita mengganyangnya di lapangan, membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki pejuang-pejuang hebat. Ya, di Sea Games kali ini, kita harus percaya bahwa atlet-atlet kita merupakan pejuang-pejuang yang akan mengharumkan nama Indonesia dengan membawa pulang medali emas sebanyak mungkin.

Percayalah, insiden “meremehkan” seperti ini bisa menjadi motivasi sendiri bagi atlet-atlet Indonesia. Dalam olahraga, khususnya sepak bola, tidak jarang klub bola termotivasi setelah diremehkan oleh rivalnya.

Jika kalian pecinta sepak bola, tentu kalian masih ingat bahwa musim lalu, dalam el Clasico antara Real Madrid vs Barcelona, Lionel Messi berhasil mencetak gol kemenangan di menit-menit akhir. Pertandingan kali itu dilakukan di kandang Real Madrid, Santiago Bernabeu. Tak mau kehilangan momen emas, Messi melakukan selebrasi dengan membuka bajunya dan mengangkat bajunya ke arah fans Real Madrid sebagai tanda agar fans Real Madrid ingat siapa yang telah memberi mereka mimpi buruk.

Setelah selebrasi Messi yang memalukan bagi Real Madrid, klub bola asal ibukota Spanyol ini menjadi tidak terkalahkan. Bahkan Real Madrid kemudian berhasil memenangi Liga Spanyol, Liga Champions, Supercup Eropa, dan baru-baru ini membalaskan dendamnya terhadap Barcelona dalam SuperCup Spanyol.

Ronaldo, rival Messi di Madrid, melakukan selebrasi yang sama dengan Messi di kandang Barcelona, Camp Nou sebagai tanda balas dendam.

Pada musim 2012/2013, Luka Modric pernah dianggap sebagai worst signing of the season atau transfer pemain terburuk dari Spurs ke Real Madrid ketika itu. Media-media Spanyol mengejek permainannya. Tapi itu menjadi motivasi sendiri bagi pemain asal Kroasia ini. Kini, Modric menjadi pemain keempat terbaik di Eropa tahun 2016/2017 menurut UEFA.

Hal serupa juga pernah menimpa Barcelona dalam Liga Champions 2016/2017 lalu. Dalam babak 16 besar, Barcelona kalah telak 4-0 di kandang Paris Saint-Germain (PSG). Dunia sepak bola pun menganggap Barcelona tidak akan melaju ke babak selanjutnya, bahwa klub yang pernah mendominasi Eropa ini telah habis, Messi telah kehilangan momen kejayaannya, dan seterusnya.

Ketika semua orang mengejek Barcelona dan memuja PSG, dalam pertandingan kedua di kandang sendiri, Barcelona mampu mematahkan setiap komentar negatif yang ada. Klub Catalunya ini mampu memenangi pertandingan kedua secara telak dengan skor 6-1. Barcelona melaju ke babak selanjutnya. Pertandingan itu pun disebut oleh para pengamat-pengamat bola sebagai “one of the greatest comebacks ever.”

Cerita-cerita seperti ini akan terus bertambah dan tidak ada akhirnya. Namun, ini membuktikan bahwa insiden-insiden meremehkan tak selamanya buruk. Terkadang itu justru bisa menjadi suntikan motivasi bagi kita untuk berjuang lebih keras lagi.

Tak ada gunanya kita sekadar marah atau berdemo. Itu tidak akan mengubah apapun. Bukan berarti kita diam. Tapi, perjuangan kita tidak berada di kerongkongan, perjuangan kita berada di lapangan.

Berilah dukungan penuh kepada atlet-atlet yang sedang berjuang agar Indonesia menjadi juara umum Sea Games 2017. Barulah dengan itu kita mengganyang Malaysia, menunjukkan siapa kita sebenarnya. Bangsa pemenang!

Tsamara Amany mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) (mmu/mmu)

Sumber: Detikcom

Jokowi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia
Diskursus Koran Solidaritas

Jokowi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia

Diskursus Koran Solidaritas Edisi Ke-12

Undang-undang pemilu baru untuk siapa?

Setelah melewati perdebatan panjang, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Undang-undang  Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang akan menjadi aturan main pesta demokrasi Indonesia pada tahun 2019 yang akan datang.

Ada dua hal yang secara logika tidak masuk akal: pertama adalah mengenai upaya partai lama agar terhindar dari verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon peserta Pemilu. Perihal kedua, terkait dengan ditetapkannya President Threshold sebesar 20% suara partai atau gabungan partai-partai, atau 25% kursi parlemen.

Sebenarnya tidak butuh menunggu lama untuk mengetahui keputusan tersebut. Partai politik lama sejak dulu memang lebih memilih cara instan untuk melanggengkan kekuasaannya. Hasil beberapa riset di penghujung tahun 2016 yang menunjukkan DPR RI dan partai politik adalah lembaga yang paling tidak dipercaya publik, seakan tidak sedikitpun membuat elit politik merasa terusik. Juga angka kedekatan atau identifikasi pemilih terhadap partai yang merosot jauh. Di mana pada tahun 1999 (data SMRC) jumlah pemilih yang menyatakan sudah memiliki afiliasi partai sebesar lebih dari 70%. Kini pada tahun 2016 hanya sekitar 17% pemilih menyatakan sudah memiliki afiliasi partai politik.

Namun mungkin benar kata Nikita Krushcev, “politisi sama di mana pun, mereka selalu berjanji membangun jembatan, meski ditempat itu tidak ditemukan sungai.” Undang-undang Pemilu jelas adalah sebuah lelucon paling anyar dari gedung DPR RI yang konon bangunannya sudah agak miring itu.

Betapa tidak, jelas, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa verifikasi partai poilitik sebagai peserta Pemilu itu berlaku sama, antara parpol baru maupun lama. Logikanya sederhana, apakah Partai Golkar tidak pernah mengganti kepengurusan sejak lima tahun yang lalu, jika ada pergantian siapakah yang bisa memastikan bahwa kepengurusan Partai Golkar memenuhi syarat keterwakilan 30% perempuan, misalnya.

Pertanyaan lain, adakah yang bisa memastikan jumlah kantor Partai Hanura sudah mnemenuhi persyaratan 100% Provinsi, 75% Kab/Kota dan 50% Kecamatan di seluruh Indonesia? Pasca pertikaian antara WIranto dan Hary Tanoe misalnya. Atau kisruh yang melanda PPP, apakah kepengurusan yang kini ada, adalah kepengurusan yang sah secara ketentuan undang-undang? Atas dasar itulah maka MK memutuskan verifikasi ulang seluruh parpol, baik yang baru maupun yang lama.

Berikutnya lebih lucu lagi, syarat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 adalah yang bersangkutan harus diusung minimal 20% suara partai atau gabungan partai-partai, atau 25% jumlah kursi di parlemen. Bukankah MK memutuskan Pilpres dan Pileg diadakan bersamaan? Lalu darimana penetapan dukungan suara partai dan kursi parlemen?

DPR RI menyatakan bahwa itu diambil dari hasil perolehan suara Pemilu 2014 yang lalu. dengan demikianm partai baru tidak akan mungkin bisa mencalonkan calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2019 yang akan datang. Harus diketahui bahwa jumlah pemilih pemula pada tahun 2019 yang akan datang kurang lebih berjumlah 15%, yang artinya mereka adalah bukan pemilih pada tahun 2014. Lalu apakah hak mereka dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 bisa dihilangkan? Saya rasa ini adalah hak warga negara yang esensial dan substantif.

Skenario dua dan tiga pasang

Jokowi masih berada dipuncak tertinggi survei Mei 2017 yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Sebanyak 32% pemilih masih akan memilih Jokowi jika Jokowi maju kembali sebagai kandidat presiden. Namun jika berhadapan head to head antara Jokowi dan Prabowo Subianto, maka posisi suara tidak jauh berbeda dengan hasil Pilpres 2014 yang lalu. Jokowi unggul 55% dan Prabowo Subianto 45%, hanya terpaut 10% dengan masih tersisa dua tahun untuk masing-masing bekerja.

Sebagai oposisi, Prabowo sangat leluasa untuk terus memupuk kritik dan kekuatan oposisi yang kecewa terhadap pemerintahan Jokowi-JK, sementara Jokowi harus berbagi dengan tugas kenegaraan dan keribetan ‘mengeloni’ anggota koalisi yang masing-masing punya kepentingan yang berbeda.

Pasca pertemuan SBY dengan Prabowo Subianto, muncul spekulasi bahwa akan terjadi koalisi besar dipihak opsosisi yang akan menghadang kemenangan Jokowi pada pilpres mendatang. Juga ada yang mengatakan, bahwa pertemuan itu membahas tentang bagaimana untuk memecah basis suara Jokowi dengan mengajukan pasangan calon ketiga.

Pendukung nasionalis tentu sangat sulit untuk dialihkan dari Jokowi, satu-satunya jalan untuk menjegal Jokowi adalah dengan memecah kekuatan Islam Moderat yang selama ini masih setia berpihak pada pemerintahan Jokowi. Kelompok Islam tradisional seperti Nahdhatul Ulama mungkin sudah tidak masuk dalam hitungan mereka. Namun diluar itu masih mungkin dilakukan.

Keluarnya Perppu Pembubaran Ormas membawa suasana yang cukup hangat di akar rumput. Kelompok Islam Moderat, yang masih berdiam diri, dalam hal ini Muhammadiyah adalah satu kekuatan yang tidak mudah untuk diikat. Ini dikarenakan organisasi yang besar dan kultur yang tidak hirarkis dan feodal.

Wacana kedekatan Muhammadiyah dengan paham Wahabi secara sistematis dihembuskan untuk mendesak Muhammadiyah mengeluarkan sikap yang jelas. Seakan rejim Jokowi yang melakukan desakan itu, padahal ini bisa jadi adalah salah satu isu yang dihembuskan untuk mengelabui opini publik. Dengan harapan, Muhammadiyah kesal dengan pemerintahann Jokowi dan akhirnya pada tahun 2019, mengalihkan dukungan kepada siapapun “selain Jokowi.” Keadaan itu sudah cukup membantu agar penggerusan terjadi pada suara kubu Jokowi, sementara pihak oposisi bisa utuh tanpa tergerus.

Nama Anies Baswedan yang belakangan mulai sering berkunjung ke wilayah di luar Jakarta, seakan sinyal bahwa Anies bukan lagi sekedar Gubernur DKI Jakarta (yang belum dilantik), namun ini adalah sebuah persiapan untuk menuju ken jenjang yang lebih tinggi yakni tahta presiden. Ini bukan tidak mungkin, karena  jika ingin menggerus suara pro-Jokowi maka Anies adalah pilihan yang tepat. Suara Anies, tidak mungkin menggerus suara Gerindra dan lainnya. Jika ini terjadi, ada baiknya Jokowi mulai merapatkan barisannya. Baik  Poros Gerindra, Poros Demokrart dan Poros PDIP, tidak akan ada yang bisa memastikan hasil akhir Pemilu 2019.

Satu capres, seribu wapres

Dibawah komando Prabowo Subianto, memutuskan cawapres bukanlah hal yang sulit, namun tidak demikian jika hendak memutuskan siapa cawapres yang akan mendampingi Jokowi kelak. Ini dilema tersendiri yang muncul dari syarat dukungan 20% suara untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Meskipun suara bulat mendukung pencalonan kembali Jokowi menjadi Capres 2019 sudah jauh hariu diumumkan oleh beberapa Parpol: Golkar termasuk yang pertama, lalu partai baru PSI, disusul Hanura dan PKPI. Sementara beberapa partai lainnya, termasuk PDIP mungkin hanya menunggu waktu untuk mengumumkan dukungannnya.

Tapi bukankah capres dan cawapres adalah satu paket yang akan dicantumkan di kertas suara? Bagaimana jika salah satu partai pendukung tidak setuju dengan nama Calon Wapres yang akan mendampingi Jokowi? Nasdem dan Partai Amanat Nasional sudah lebih dulu menyebut nama Gatot Nurmantyo, Panglima TNI sebagai nama yang pantas mendampingi Jokowi.

Tentu menarik untuk menunggu bagaimana dinamika pengajuan nama cawapres, besar kemungkinan keputusan akhir akan kembali ke tangan Megawati Soekarnoputri. Namun karena adanya syarat dukungan parpol, maka PDI-P tidak serta merta memegang kendali koalisi, Jokowi kembali akan disandera oleh kepentingan parpol. Celakanya, kadang partai yang memperoleh suara kecil kadang lebih galak dari pemilik suara terbanyak.

Pemilu 2019: perebutan suara diluar dan di dalam Koalisi Jokowi

Pasca aksi demonstrasi 411, 212 dan sejenisnya, juga kalahnya Ahok-Djarot dalam Pilkada Jakarta tentu bisa memberikan gambaran bahwa peta pertarungan suara akan memperebutkan suara Islam Moderat. Bisa dipastikan barisan Islam yang selama ini berjaringan dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan berafiliasi dengan kubu oposisi, begitu juga dengan yang memang sudah sejak awal tidak memilih Jokowi, kembali akan merapat ke kubu oposisi.

Barisan Nahdhatul Ulama, meskipun tidak seluruhnya mendukung Jokowi, namun mereka merasa memiliki kewajiban untuk berada pada kubu berseberangan dengan kubu yang didukung oleh Islam yang beraliran takfiri atau anti keragaman. Bagi mereka, negara dan keislaman adalah hal yang tidak bisa dipertentangkan satu dengan yang lain.

Masih banyak lagi suara Islam moderat di seluruh Indonesia yang belum tentu mengalir ke Jokowi. Di sinilah pertarungan sesungguhnya akan terjadi. Tercatat sebaran mereka mulai dari Sumatera, Jakarta, Jawa Tengah, Jogjakarta, Solo dan beberapa kota besar lainnya. Ini adalah kantong-kantong perebutan kursi dan suara.

Dilema tersendiri akan terjadi di kubu Koalisi Indonsia Hebat (KIH), partai yang bernafaskan Islam mayoritas dikuasai PKB, sementara kubu nasionalis akan terbagi ke PDIP, Nasdem, Hanura, PKPI dan pendatang baru PSI besutan Grace Natalie. Jika pemilih religus dan menyukai Jokowi, maka mereka akan memilih PKB, sementara jika dia seorang nasionalis maka belum tentu pilihannya jatuh ke PDIP, bisa jadi ke PSI sebagai alternatif baru.

Artinya sebenarnya, bisa terjadi kejutan dalam Pemilu 2019 yang akan datang, terutama dalam konfigurasi perolehan suara Partai Politik untuk legislatif. Semakin Partai yang kini memiliki kursi di DPR RI menunjukkan wataknya yang arogan, maka peluang partai baru untuk mendapat simpati publik akan sangat besar.

Jokowi, PDIP dan PSI

Jokowi pasti akan sedikit direpotkan oleh syarat dukungan 20% suara Parpol dan 25% kursi DPR RI. Bukan karena sulit mendapatkan dukungan 20% suara, namun karena harus kembali melakukan kompromi politik dengan partai-partai pendukungnya. Jokowi dengan kerja yang luar biasa cepat, diikuti dengan pemerintahan yang bersih dan komitmen kuat menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila, tampak sangat selaras dengan apa yang memjadi pegangan teguh Megawati Soekarnoputri.

Namun, PDIP sebagai partai politik tampaknya tidak begitu mampu melakukamn kapitalisasi kekuatan itu, dalam beberapa kesempatan PDIP tampak seperti berseberangan dengan keputusan pemerintah. Dalam hal komitmen pemberantasan korupsi dan perlawanan terhadap Intoleransi, tampak PSI lebih mampu melakukan inovasi gerakan, apalagi kekuatan media social mereka sudah jauh melampaui partai lain. Menurut data INTRANS per Maret 2017, jumlah audiens dan keterlibatan orang di media social, menempatkan PSI sedikit lebih unggul dari PDIP dan kini berada di posisi kedua di bawah Partai Gerindra. Sementara PDIP dibayang-bayangi oleh PKS dan Demokrat.

Kelebihan PSI adalah karena mampu menunjukkan dirinya sebagai satu-satunya partai Baru dan muda. Konsistensi pesan, inovasi teknologi, komunikasi politik, dan keberanian melakukan gesekan politik menjadi catatan penting bagi partai lainnya. Namun tentu PSI tidak mudah untuk merebut brand “berpengalaman di pemerintahan” yang dimiliki oleh PDIP misalnya. Namun “berpengalaman” bisa menjadi konotasi negatif jika tidak dikomunikasikan dengan baik oleh PDIP.

Jokowi membutuhkan suara kelompok nasionalis, dan itu mayoritas akan diambil oleh PDIP, begitu juga Jokowi membutuhkan PKB, jika bisa PAN dengan tentu mengharapkan gerbong pemilih Muhammadiyah ikut serta didalamnya (meski PAN tidak pernah merupakan saluran suara tunggal Muhammadiyah).

Dan. mengingat angka bonus demografi Indonesia yang menempatkan pemilih muda sebagai pemilik suara mayoritas di 2019, maka suka tidak suka Jokowi membutuhkan PSI untuk berada dibarisan pendukungnya.

Menghadang populisme kanan

Pilkada DKI Jakarta ternyata tidak begitu berpengaruh terhadap konfigurasi pilihan politik di tingkat nasional. Namun meski demikian, setidaknya Jokowi harus lebih waspada dan taktis, sebab kekuatan yang sama akan dihadapinya di Pemilu 2019 yang akan datang. Membubarkan HTI tentu tidak cukup, namun bagaimana melakukan konsolidasi politik terhadap relawan-relawannya yang kini tersebar dimana-mana. Begitu juga merapikan kembali struktur koalisinya dengan menghitung kekuatan dan potensi suara lain yang belum pernah serius terpikirkan karena sibuknya kerja kenegaraan.

Jokowi pasti sudah paham, bagaimana fakta pemilih Jakarta yang begitu rasional bisa kalah oleh sebuah gerakan pemenangan yang nyaris tidak terduga akan digunakan pihak lawan Ahok dan Djarot saat itu. Dalam politik cara lama selalu digunakan, namun dengan nama dan inovasi yang lebih baru. Persoalannya ini bukan hanya fenomena di Indonesia, tapi juga di Amerika Serikat dengan kemenangan Trump, dan juga ketika jajak pendapat di Inggris mengakhiri keanggotaan Inggris dari Uni Eropa.

Yang bisa kita lihat dari tiga kasus: Brexit di Inggris, Trump di Amerika, dan Anies-Sandi dalam Pilkada DKI Jakarta adalah bahwa kemenangan itu selalu menunggangi ketakutan yang paling mendasar dari identitas satu bangsa atau keyakinan. Ketika ketakutan itu mampu menarik ketakutan, trauma dan phobia yang langsung beririsan dengan identitas primordial, maka rasionalitas dalam menjatuhkan pilihan politik tidak akan bisa diprediksi dengan cara biasa.

Hal itu diperparah dengan kegagapan kaum pro-demokrasi untuk menjawab tuduhan-tuduhan teoritik mengenai kedekatan demokrasi dengan kapitalisme yang kemudian juga melahirkan ketimpangan sosial dan ekspolitasi dimana-mana. Demokrasi juga mendapatkan kritikan tajam, bagaima mungkin sistem demokrasi mampu melahirkan perang dan arogansi politik diberbagai belahan dunia. Apalagi jika kemudian demokrasi juga dituding sebagai penyebab terjadinya perpecahan politik di Jazirah Arab yang meningkatkan ketegangan Timur dan Barat, serta juga dunia Islam dengan dunia lainnya.

Namun disela ketegangan dunia baru itu, muncul fenomena Jokowi di Indonesia, Trudeau di Canada  dan Macron di Perancis. Secara singkat ketiganya mencoba mengambil alih kendali demokrasi dengan menorehkan kemenangan yang mengesankan di negara masing, masing. Mereka hendak mengakhiri sinisme banyak orang terhadap demokrasi. Mereka menunjukkan bahwa selain hal yang buruk, demokrasi masih melahirkan juga hal-hal yang baik.

Demokrasi tidak pernah menutup pintu harapan, sekecil apapun itu, setiap kemungkinan bisa menjadi kenyataan baru.

Oleh Ramli Husein

Pemimpin Redaksi Koran Solidaritas

Koran Solidaritas

Jokowi, Doa, dan Upacara
Blog Solidaritas Opini

Jokowi, Doa, dan Upacara

Memang tak seperti sebelumnya, pidato kenegaraan kali ini berbeda. Presiden Republik Indonesia tak menggunakan jas layaknya tahun-tahun sebelumnya. Presiden Jokowi menggunakan baju adat Bugis yang merupakan asal suku Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sementara itu Wakil Presiden menggunakan baju adat Jawa yang merupakan asal suku sang Presiden.

Ada pesan dari pertukaran baju adat antara keduanya. Bisa benar, bisa salah. Tapi saya melihat ini semacam simbol keragaman, bahwa seharusnya sebagai bangsa, kita satu sama lain melebur menjadi satu, melewati batas kesukuan.
Presiden Jokowi berdiri di depan podium, menceritakan keberhasilan sebagai bangsa dibawah kepemimpinannya dan tantangan yang sama-sama kita hadapi. Seusai membacakan pidato kenegaraannya, sang Presiden membungkuk hormat kepada wakil-wakil rakyat yang berada di gedung MPR ketika itu.

Seorang Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan membungkukan badannya kepada seluruh hadirin yang ada di ruangan itu. Tidak, ia tak memisahkan bungkuk hormat itu hanya kepada pendukungnya. Ia menunjukkan rasa hormat kepada semuanya tanpa terkecuali, termasuk orang-orang yang hobi menuduh dan mengucap kata-kata yang kadang terkesan menghina dirinya.

Sayang bentuk penghormatan yang demikian hebatnya itu berbalas dengan doa yang disusupi pesan politik di dalamnya. Politisi Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring mendoakan agar Presiden Jokowi gemuk karena kini terlihat semakin kurus. Tak lupa Tifatul Sembiring juga menyindir Presiden karena isu kriminalisasi ulama, garam, dan hutang yang belakangan ini sering digaungkan.

“Tanamkanlah rasa sayang di dada beliau kepada rakyat, cinta kepada umat, menghormati dan mencintai para ulama yang istiqamah. Sebab ulama itu adalah pewaris Nabi SAW. Tunjukilah beliau ya Allah agar tetap berlaku adil sebagai pemimpin negeri yang kami cintai ini. Bantulah Presiden kami ini ya Allah dalam menghadapi permasalahan bangsa yang berat ini ya Allah, di tengah-tengah persaingan dunia yang kadang kejam dan tanpa belas kasihan. Di tengah hutang yang masih bertumpuk, garam berkurang, sementara harapan rakyat sangat tinnggi untuk kemakmuran tinggi,” begitulah potongan doanya. Selengkapnya silahkan lihat di sini.

Entah apakah ini sudah menjadi semacam tradisi di dalam setiap forum pidato kenegaraan. Yang jelas, 16 Agustus 2016 lalu, tepat dalam forum yang sama, politisi Gerindra bernama Muhammad Syafii juga berdoa secara politis.

“Jauhkan kami dari pemimpin yang khianat yang hanya memberikan janji-janji palsu, harapan-harapan kosong, dan kekuasaan yang bukan untuk memajukan dan melindungi rakyat ini, tapi seakan-akan arogansi kekuatan berhadap-hadapan dengan kebutuhan rakyat.” Ya, potongan doa politisi Gerindra tersebut pada tahun 2016 lalu di hadapan Presiden dan Wakil Presiden yang ketika itu hadir. Itulah salah satu potongan doa Muhammad Syafii di hadapan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2016 lalu.

Sama seperti doa Tifatul Sembiring, doa ini juga dikritik oleh banyak pihak karena dianggap politis.

Dia, ya dia, yang dituduh otoriter itu, yang dituduh diktaktor itu, tak marah. Hanya diam. Hanya senyum. Kalau mau, ia bisa menegur panitia penyelenggara untuk memastikan yang berdoa tak mengungkit-ungkit urusan politik apalagi mayoritas anggota DPR yang juga anggota MPR itu merupakan partai politik pendukung pemerintah, tapi ia membiarkannya, tak mengintervensi. Karena itu, kejadian yang sama terulang di tahun 2017, doa lagi-lagi dipolitisasi. Tapi itulah Joko Widodo, ia menempatkan porsinya sebagai Presiden dan menghargai mitra kerjanya untuk mengatur acara tersebut sesuai keinginan mereka.

Tak perlu repot-repot ikut mengatur acara sidang tahunan yang menjadi agenda MPR tersebut. Presiden Jokowi lebih suka memastikan acara yang diselenggarakan Istana yaitu upacara peringatan 72 tahun kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 2017 meriah dan sukses.

Betul saja, upacara 17 Agustus kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kesan “angker” upacara dan Istana mendadak hilang. Pakaian adat dari Sabang sampai Merauke meramaikan upacara. Presiden seperti ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa Istana adalah rumah keberagaman dan persatuan Indonesia.

Tak pernah terbayangkan sebelumnya menteri, ketua umum partai politik, istri Kapolri, dan asisten ajudan memenangi kompetisi pakaian adat terbaik yang hadiahnya adalah sepeda. Iya, semua itu dilakukan di mimbar Istana, dikatakan dari mulut seorang Presiden, di acara resmi upacara kenegaraan 17 Agustus!

Wah, Pak Jokowi. Sungguh dirimu membuat upacara kali ini semacam perayaan yang menyenangkan. Saya jadi teringat kata-katamu ketika baru terpilih menjadi Presiden pada tahun 2014 lalu: “Politik adalah kegembiraan.”
Dua orang mantan Presiden yang pernah terlibat perselisihan politik pun bertemu. 10 tahun lamanya Presiden kelima Megawati Soekarno Putri tak menghadiri upacara 17 Agustus di Istana ketika Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin. Dua tahun terakhir, Presiden SBY memilih tidak hadir. Tapi tahun ini, angin segar dirasakan masyarakat, ketika keduanya sama-sama hadir dan bersalaman layaknya seorang pemimpin bangsa.

Upacara penurunan bendera di sore hari pun tak kalah seru. Di dekat pagar Istana, telah disediakan tempat khusus agar masyarakat umum bisa ikut menyaksikan berlangsungnya upacara tersebut. Setelah itu, yang terjadi adalah Paspampres yang kewalahan karena Presiden menyalami tamu undangan di bawah mimbar dan bahkan keluar dari pagar Istana untuk menyalami masyarakat umum yang melihatnya.

Sontak suasana menjadi histeris. Seorang ibu berpakaian putih loncat-loncat kesenangan ketika bisa berjabat tangan dengan sang Presiden. Persis seperti rockstar ya?

Kuis sepeda pun tetap ada di sore hari. Salah satu pemenangnya adalah seorang kepala suku Arfak dari Papua. Mengenakan pakaian adat khas Arfak, dirinya dengan bangga naik ke mimbar Istana menerima hadiah sepeda dari Presiden Jokowi. Semua tamu undangan bertepuk tangan. Momen yang mengharukan. Papua adalah kita.
Pak Jokowi, darimu, kami yang muda bisa banyak belajar bagaimana menjaga kerendahan hati sekuat apapun kita, menjadi sosok yang legowo meski dihina kanan dan kiri, dan menjadi seorang politisi yang tak hobi berkata tapi hobi bekerja.

Terima kasih Pak Presiden sudah membuat upacara Istana tak elitis lagi dan begitu merakyat. Semoga Bapak selalu dikaruniai kesehatan (Doa beneran, tulus, tanpa maksud politik apapun hehehe..)

Penulis Tsamara Amany
Ketua DPP PSI
Sumber: Kumparan
Bagaimana Grace Natalie Melihat Aspirasi Millennials?
Liputan Nasional Wawancara

Bagaimana Grace Natalie Melihat Aspirasi Millennials?

Pemilu di AS tahun 2016, mencatat melonjaknya angka partisipasi pemilu di kategori millennials, di rentang usia 18 – 35 tahun. Tahun 2008 ada 18,4 juta pemilih usia millennials, naik menjadi 34 juta pada Pemilu 2016. Data dari Pew Research Center menunjukkan bahwa jumlah pemilih di kalangan gen-X, usia 36-51 tahun, untuk pertama kalinya dalam sejarah melampaui pemilih generasi baby boomers, generasi sebelumnya. Millennials termasuk di dalamnya.

Apakah generasi millennials peduli terhadap politik?

“Orang muda masih peduli tentang negaranya,” kata Direktur Harvard Institute of Politics Polling, John Della Volpe, usai pemilu AS tahun lalu. Della Volpe, alumni Eisenhower Fellowship juga melihat generasi millennials lebih suka (partisipasi) dalam kegiatan kerelawanan ketimbang ikut memilih (dalam pemilu) 2014.

Generasi ini juga menghendaki tranparansi dalam semua hal, baik kepada pemerintah maupun swasta. Mereka peduli, ke mana dana (anggaran) mengalir, dan untuk apa. Jadi, ini salah satu bentuk kepedulian mereka terhadap negara.

Di Indonesia, jumlah pemilih kelompok pemula, yang notabene masuk kategori generasi millennials, terus bertambah dari pemilu ke pemilu. Berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilih pemula pada Pemilu 2014 mencapai 11% dari total 186 juta jiwa pemilih.

Jumlah ini meningkat dibandingkan dua pemilu sebelumnya. Pada tahun 2004, jumlah pemilih pemula sekitar 27 juta dari 147 juta pemilih (18,4 %). Pemilu 2009, ada sekitar 36 juta pemilih dari 171 juta pemilih (21%).

Grace Natalie, pendiri dan ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berhubungan banyak dengan generasi muda termasuk millennials, dalam kegiatan parpol yang dia bentuk pasca Pemilu 2014. PSI menerapkan aturan pengurus parpol tak boleh berusia lebih dari 45 tahun saat menjabat. “Kurang dari 1 hari boleh, saat menjabat,” ujar Grace, ketika saya wawancarai, Selasa, 15 Agustus 2017 di sebuah restoran di Jakarta.

Menurut mantan wartawan dan presenter televisi ini, PSI kini memiliki 600 ribuan anggota di semua provinsi di Indonesia. Pilkada serentak 2018 akan menjadi ajang laga pertama calon-calon eksekutif dari PSI. Grace, yang kini berusia 35 tahun, mengaku sedang mempertimbangkan untuk maju dalam pemilu legislatif tahun 2019. “Kami tengah konsolidasi dan berhitung,” ujar ibu dua putra ini.

Bagaimana Grace Natalie melihat politik di Indonesia dan partisipasi millennials? Berikut petikan perbincangan kami:

Berdasarkan pengalaman interaksi di partai dan di luar partai, bagaimana persepsi millennials terhadap politik?

Surprisingly, mereka enggak terlalu negatif dalam memandang politik. Mungkin mereka belum punya akar-akar kepahitan seperti generasi diatasnya yang sudah terlanjur terlalu banyak melihat banyak tokoh-tokoh parpol, misalnya, terkait kasus korupsi dan sebagainya.

Jadi berdasarkan pengalaman kami sendiri di PSI, kalau kami melempar materi pendidikan politik atau kampanye di media sosial, respons yang paling bagus justru datang dari para millennials, yang usianya 15-25 tahun. Kalau usia 30 tahun ke atas, respons langsung anjlok. Mereka (millennials) mau tahu, mau mendengar mau nonton sampai habis, baru kemudian mereka berikan judgment. Cukup responsif.

Masuk politik karena melihat potensi millennials ini?

Hahaha, millennials dan beyond dong, Mbak. Kami mendirikan PSI, karena melihat juga potensi secara demografis. Pada tahun 2019, pemilih muda sampai 45 tahun mencapai sekitar 50%. Pangsa pasar luas sekali.

Mengapa saya dan teman-teman mendirikan PSI? Saya termasuk orang yang tadinya punya persepsi buruk terhadap politik. Pekerjaan saya sebagai wartawan membuat saya sering ketemu politisi karena melihat contoh-contoh seperti itu.

Tapi kemudian ada sejumlah pemimpin baru dengan reputasi baik, seperti Pak Jokowi, Pak Ahok, Ibu Risma, Pak Ridwan Kamil, Prof Nurdin Abdullah, mereka dasarnya bukan politisi, tapi profesional di bidang masing-masing, tapi kemudian ketika mereka jadi politisi dan punya kekuasaan di tangan mereka, mereka benar-benar membuat perubahan.

Buat saya dan buat teman-teman pendiri dan saya yakin buat anak-anak muda lainnya di Indonesia, wah ternyata memang politik hanya alat. Dari situ kita memberanikan diri membuat partai, karena kita ingin menyiapkan kendaraan yang dikelola secara profesional, akuntabel, transparan agar kemudian semakin banyak orang mempertimbangkan untuk terjun ke politik, karena politik itu penting banget mengatur semua aspek kehidupan kita..

Jadi kami siapkan kendaraannya agar orang-orang yang bagus-bagus ini, mungkin mereka dokter, mungkin insinyur, mungkin apapun pekerjaannya mempertimbangkan untuk masuk ke politik dan membuat regulasi yang baik sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Kalau mau masuk ke eksekutif ya menggunakan anggaran dengan baik, bikin program yang benar-benar punya dampak ke masyarakat. Jadi, anak muda atau millennials yang menjadi operatornya (di PSI) karena tentu mereka fasih menggunakan teknologi. Teknologi membuat segala sesuatu menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Kami kan enggak punya kemewahan punya televisi, punya radio, koran, yang setiap hari bisa memutarkan lagunya PSI, hehehe.

Ya, memang kami meng-grab millennials menjadi operator, karena para netizen, kalau sudah dengan senang dengan sesuatu yang bagus mereka bisa mempunyai kerelaan untuk membagi itu kepada komunitas dan teman-teman lain. Berbeda dengan (komunikasi) di televisi kita kita enggak tahu apakah mereka suka atau enggak, apakah mereka punya respons positif atau negatif, apakah mereka meneruskan ke yang lain, kita enggak tahu.

Apa aspirasi millennials terhadap politik? Terhadap pemerintah?

Ya tentu, mereka tahu bahwa politik itu harus disi oleh orang-orang baik. Ini menjadi misi kita juga untuk mendekatkan politik dengan para millennials Berdasarkan salah satu survei, buat anak-anak muda, para millennials politik itu ibaratnya jauh di luar planet bumi.

Mereka di bumi, politik di luar planet bumi. Tapi mereka punya harapan, bahwa pemerintah harus anti korupsi, harus jujur, harus baik, dan mereka apreasiasi dengan adanya pembaruan yang dilakukan para pemimpin yang saya sebutkan itu, misalnya rapat-rapat di- streaming, kemudian gaya-gaya komunikasi yang enggak terlalu birokratis, enggak kaku.

Bisa menyapa mereka melalui media sosial, mereka suka yang tidak berjarak, di mana aspirasi bisa disampaikan secara langsung, dan semuanya yang harus serba cepat. Kalau zaman dulu kita berkirim surat ke pejabat, belum tentu dijawab. Sekarang mereka maunya cepat, media sosial sangat penting. Sekarang beberapa jam pesan tidak dijawab buat mereka sudah tergolong lama.

Apa yang paling dibutuhkan para millennials?

Karena usianya sekarang sekitar 27 tahunan, kalau mereka lahir tahun 90a-n, ini adalah umur di mana mereka lulus kuliah, cari kerja, kalau kita tanya ke anak muda, beberapa kali kita buat FGD, kalau kita tanya mereka memang concern-nya ke isu pendidikan dan isu pekerjaan.

Jadi, dengan kondisi ekonomi yang sekarang di mana-mana kurang baik, ekonomi melambat, isu pekerjaan sangat penting buat mereka. Mereka tidak mau terlalu rumit memahami apa yang terjadi dengan ekonomi global dan efeknya ke ekonomi Indonesia. Tahunya kalau susah mencari pekerjaan, berarti ekonomi tidak baik, dan pemerintah nilainya tidak baik di mata mereka.

Menurut kamu, millennials lebih banyak masih ingin jadi pegawai atau wirausaha?

Keinginan merintis usaha meningkat banget, terutama karena para millennials, kalaupun mereka jadi pegawai atau karyawan, kan dikenal sangat singkat masa kerjanya. Paling cuma 1 -2 tahun lalu pindah. Kalau ditanya, mereka lebih ingin pekerjaan yang leluasa waktunya tapi duitnya banyak, kalau bisa ditambah dengan ngetop juga, (tertawa).

Itu juga yang kami alami di PSI yang pengurusnya 70% usianya dibawah 33 tahun, jadi millennials banget, harus menjaga spiritnya. Mereka lahir di era yang semua serba gampang, cari info semua serba cepat, ketemu mentok sedikit yang susah, mereka lebih gampang menyerah.

Jadi harus terus di maintain semangatnya, ya dibangun ya, kenapa kita berjuang harus terus-menerus, agar mereka bisa semagat terus melewati semua rintangan. Apalagi ketika kami baru keluar, dari nol, diremehkan dan urusan dengan birokrasi ribetnya luar biasa.

Salah satu yang saya alami dengan millennials mereka semangat tinggi, idealis, kreatif, tapi kadang gampang untuk patah, maka harus terus terus dibimbing di-mentoring agar terus on the track.

Siapa yang menurut kamu jadi sosok idola bagi millennials? Apakah sosok pahlawan kemerdekaan masih jadi panutan?

Waduh, kayaknya jawaban saya takutnya tidak mewakili. Tapi kalau sama yang kita bergaul sering, misalnya Tsamara (Amany, pengurus PSI, red), dia itu idolanya Bung Karno, tapi kata dia kayaknya teman-teman melihat dia aneh (tertawa).

Jangan-jangan heroes-heroes itu, pahlawan yang kita pelajari di buku-buku sejarah saat masih di sekolah, yang dulu kita idolakan, akan cepat luntur (pengaruh) kalau mereka merasa enggak relevan dengan saat ini.

Itu kan perjuang masa kemerdekaan, jangankan itu, pejuang masa reformasi ada yang relevansinya sudah enggak ada. Kalau kita tidak mencari cara untuk membuat perjuangan mereka itu relevan dengan kondisi kita sekarang, meskipun kita sekarang berada di zaman yang jauh berbeda dengan masa saat merebut kemerdekaan, maka mungkin kecintaan kepada pahlawan-pahlawan itu akan semakin luntur

Bagaimana dengan gencarnya pemerintah mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila?

Denger-denger dari teman-teman kan pelajaran Pancasila enggak seperti era kita dulu? Tapi kalau boleh jujur, kalaupun zaman kita dulu cuma menghafal Pancasila, sebenarnya juga enggak efektif ya kalau kemudian enggak kita temukan contoh kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kalau kemudian sekarang pemerintah mulai menggalakkan lagi ya bagus banget, karena sekarang ancaman kepada Pancasilaa semakin nyata. Bahkan lebih nyata lagi ketimbang saat kita dulu belajar P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dengan kurikulum kita.

Sekarang kan ada ancaman ISIS, ada kelompok kelompok yang memang mau mengganti dasar negara kita, lalu kemudian dalam negara kita sendiri dalam momen-momen di pilkada, ada ancaman-ancamanberupa sikap-sikap intoleransi, misalnya.

Jadi sebenarnya sedih sih, Mbak. Artinya kita sudah 72 tahun merdeka, kita harusnya punya demokrasi yang lebih baik dengan bisa memimpin langsung pemimpin kita di daerah, tapi isunya kalau kita lihat event-event pilkada satu ke yang lain, enggak jauh-jauh isu SARA, selalu dipakai, isu putra daerah, kalau sama-sama putra daerah, sama agamanya, sukunya sama, yang dimainkan black campaign, kampanye hitam.

Jadi makin relevan ternyata saat ini bagaimana kita bisa memahami arti Pancasila, karena memang Indonesia kayak begini, sehari-hari di sekitar kita semuanya berbeda. Bagaimana kita bisa menerima itu, supaya enggak gampang kena hasutan oleh orang-orang yang sebenarnya punya agenda yang kita enggak tahu. Kita cuma jadi korban saja.

Komunikasi politik yang dijalankan pemerintah, termasuk dalam menggencarkan cinta Pancasila ini apakah sudah pas?

Nah, belum sih kalau boleh jujur. Jadi para millennials ini kan punya kelemahan, mereka lebih suka dengan visual, video. Mereka sudah semakin malas membaca, contoh paling real, isu utang luar negeri.

Ada penjelasan dari kementerian keuangan, semacam infografik yang lumayan panjang, Mbak Uni mungkin sudah lihat juga. Isinya garis-garis, kotak dan panah, kita melihatnya sudah pusing duluan. Padat banget dengan kalimat kecil-kecil ukurannya, pusing lihatnya.

Kita (PSI) coba membuat video 1 menit di situ dijelaskan mengapa Pak Jokowi di era saat ini porsi utang luar negerinya bertambah, untuk apa? Menjelaskan yang sebenarnya intinya sama dengan yang dibuat Kemenkeu, tapi kita rangkum dalam video 1 menit, kita buat grafis sederhana dengan narasi-narasi sederhana tapi orang dapat poinnya, bisa memahami kenapa Pak Jokowi mengambil keputusan seperti itu.

Di semua kementerian rasanya kita belum melihat materi-materi seperti itu banyak diproduksi untuk mengedukasi publik, yang penting pesannya sampai. Kami pun sebenarnya belajar Mbak, jadi ketika kami mulai dua tahun lalu, coba kasi edukasi politik enggak gampang, karena politik, berat banget.

Nah bagaimana cara sampaikan dalam bahasa sederhana menarik, karena kalau mereka sudah enggak mau nonton materi yang kita sampaikan, kita enggak bisa apa-apa. Jadi, itu yang jadi PR (pekerjaan rumah) banyak kementerian, mereka belum melakukannya. Semua masih dalam bentuk penjelasan yang masih kayak zaman dulu, ya sudah capai-capai bikin kan sayang kalau enggak dibaca.

Ada enggak perbedaan millennials di Jakarta dengan di daerah?

Kalau di daerah itu, kan mungkin terkait dengan sarana dan prasarana, mereka yang di Jakarta dan kota besar, lebih fasih dengan aplikasi, mikirnya sudah serba harus lebih cepat dan sederhana. Mereka lebih fasih gunakan aplikasi atau memikirkan hal-hal yang bisa support hidup mereka jadi lebih mudah. Kalau di daerah menuju ke sana sih, cuma, belum seperti di Jakarta.

Bahkan yang bikin kaget juga di kalangan pengurus yang semua anak muda, ternyata ada juga diantara mereka kesulitan buka email. Kita sampai buat modul, modul menggunakan medsos dasar. Surprising. Tenyata meskipun sama-sama anak muda, keterampilan mereka gunakan medsos itu enggak seragam.

Kami pun butuh waktu dari awal hingga saat ini, terus berusaha upgrade kemampuan teman-teman agar semakin fasih gunakan medsos. Belum merata sama sekali, terutama untuk di luar Jakarta. Ini yang saya bilang terkait email masih di Sumatera dan di ibukotanya. Masih ada yang kayak gitu, tapi mereka menuju ke sana, at least mereka lebih cepat nangkep-nya dibanding generasi sebelumnya yang berbeda banget era teknologinya.

Apa yang ditawarkan PSI yang berbeda dibanding parpol lain?

Jadi kita terapkan tiga golden rules, yang bedakan PSI dengan politik gaya lama. Pertama, pengurus yang direkrut semua orang-orang baru, usia maksimal 45 tahun, kurang 1 hari masih boleh saat diangkat menjadi pemgurus. Enggak boleh pernah jadi pemgurus harian di parpol manapun, sehingga bebas kontaminasi (pengaruh) parpol yang tidak baik karena memang belum punya pengalaman.

Kedua prinsip meritrokrasi, di mana semua orang diukur berdasarkan kinerjanya, kita menolak politik identitas, apapun suku agama dan ras nya kalau memang mau kontribusi silakan, PSI dengan senang hati menjadi rumah bagi semuanya. Ketiga politik partisipatif, karena kita selalu bilang bahwa politik itu mahal. Kalau kita tanggung bersama-sama cost politik jadi murah. Misalnya kantor itu harus menurut syarat verifikasi

KemenhukHAM dan nantinya syarat KPU rumah teman-teman pengurus di daerah jadi kantor PSI. Mereka kontribusi gratis, enggak ada biaya. Posisi-posisi ketua di level provinsi dan kabupaten kota, kita open ke publik, mereka bisa daftar, tentu akan kita verifikasi untuk menyamakan visi misi, ada perjanjian, ada hak dan kewajiban politik yang nereka harus penuhi. Lalu ada semacam masa percobaan, kita lihat komitmennya, kalau sampai dia offside enggak committed, enggak sesuai dengan nilai-nilai perjuangan kami ya bisa kita cut. Mirip-mirip dengan orang kerja di perusahaan, kan kalau orang kinerjanya buruk enggak mungkin kita pertahankan terus –menerus. Merugikan seluruh organisasi. Seperti itu yang kita praktikkan di PSI.

Pesan dari generasi millenials untuk 72 tahun Kemerdekaan Indonesia?

Teman-teman, kita sudah 72 tahun Merdeka, usia yang lebih tua dari rata-rata umur kita semua, tapi masalah intoleransi masih jadi problem. Sekarang tambah banyak aksi-aksi atau kelompok-kelompok masyarakat yang gunakan isu-isu intoleransi, memasalahkan perbedaan diantara kita, ikut memecah-belah perbedaan diantara kita.

Ini sedih banget karena kalau ditelusuri lebih jauh kepentingannya enggak jauh-jauh dari kepentingan politik saja. Jadi teman-teman jangan mau, ini perjuangan kita saat ini yaitu perjuangan melawan intoleransi. Jangan mau dipecah-belah, jangan mau dibohongi, jangan mau dibodohi oleh mereka yang punya agenda masing-masing, dengan gunakan isu-isu perbedaan diantara kita. Kita ini dari dulu satu, kalau enggak ada kamu, enggak ada aku, dari dulu kita enggak jadi Indonesia.

Sumber: @unilubis –Rappler.com

 

Kontroversi Angket KPK, Mau Sampai Kapan?
Blog Solidaritas Opini

Kontroversi Angket KPK, Mau Sampai Kapan?

Panitia Khusus Hak Angket KPK seolah tidak ada habisnya. Sejak awal, keberadaan pansus sangat mencurigakan. Berawal dari permohonan dibukanya rekaman Miryam S Haryani dalam kasus E-KTP yang tidak dituruti kemudian berakhir dengan pembentukan pansus hak angket KPK. Dalam benak publik, muncul kecurigaan kuat bahwa pansus angket berkaitan erat dengan kasus megakorupsi E-KTP yang sedang diselidiki KPK.

Langkah KPK yang tak mau membuka rekaman Miryam bisa dikatakan tepat. Jika KPK menuruti kemauan DPR untuk membuka rekaman tersebut, KPK justru akan melanggar UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menyatakan bahwa informasi publik bisa dibuka kecuali informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum dalam bidang penyelidikan dan penyidikan.

Jelas KPK akan membuka rekaman Miryam, tapi bukan kepada DPR, bukan kepada publik. Tapi, kepada pengadilan, tempat di mana rekaman tersebut diuji keabsahannya.

Entahlah, apakah ini bentuk emosi atau jengkel, seolah begitu tergesa-gesa, tapi proses terbentuknya pansus angket sendiri bermasalah. Padahal, dalam UU MD3 pasal 199 ayat 3 jelas dinyatakan bahwa hak angket harus disahkan dalam paripurna dan disetujui oleh setengah anggota DPR yang hadir. Kenyataannya dalam paripurna tersebut, palu angket diketuk oleh pimpinan DPR Fahri Hamzah ketika ruang sidang masih dihujani interupsi sebagai tanda tidak setuju yang diakhiri aksi walkout beberapa fraksi.

UU MD3 pasal 201 ayat 2 juga memerintahkan pansus angket harus terdiri atas semua unsur fraksi. “Dalam hal DPR menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR,” begitulah bunyi undang-undang tersebut.

Pansus angket sendiri tidak terdiri atas semua unsur fraksi. Beberapa partai politik seperti PKB, Demokrat, PKS, dan bahkan baru-baru ini Gerindra tidak berada dalam pansus angket KPK. Artinya, pansus angket menabrak aturan yang mereka buat sendiri demi melakukan angket terhadap KPK. Bagaimana mau memperbaiki KPK kalau aturan sendiri saja ditabrak?

Pansus Angket dinilai sebagai upaya pelemahan KPK. Mayoritas publik mendukung KPK. Ini tercermin dalam survei SMRC yang menyatakan 64,4% publik percaya pada KPK. Banyak aksi-aksi yang dibuat untuk mendukung KPK dan mendesak DPR membubarkan Pansus. Namun pansus angket terkesan tidak menggubris aspirasi publik. Justru yang terjadi adalah munculnya justifikasi-justifikasi yang mengada-ada.

Publik mulai ditakut-takuti dengan argumen bahwa KPK bisa menyadap siapapun di negeri ini. Dari hasil tabayyun dengan teman-teman di KPK, ternyata KPK tak pernah asal menyadap. Setiap penyadapan pasti dimulai dari laporan masyarakat dan harus ada bukti permulaan. Kalau penyadapan tak disertai izin pengadilan, itu sah-sah saja karena memang UU KPK tahun 2002 memberikan wewenang kepada KPK untuk melakukan penyadapan tanpa izin pengadilan.

Lagi pula, kalau selama ini penyadapan KPK tidak sah, sudah pasti majelis hakim akan menolak bukti-bukti hasil sadapan KPK di persidangan. Nyatanya, bukti berupa hasil sadapan tersebut diterima oleh majelis hakim dan dijadikan salah satu dasar mengambil keputusan atau memvonis terdakwa kasus-kasus korupsi.

Kemudian muncul tuduhan bahwa majelis hakim takut mengambil keputusan yang berseberangan dengan KPK karena mereka diancam dan ditekan oleh kelompok tertentu yang berada di tubuh KPK. Sungguh ini tuduhan keji tanpa dasar bukan hanya kepada KPK, tapi kepada majelis hakim yang terhormat. Apakah lama-lama para hakim kasus korupsi juga akan diangket oleh DPR hanya karena keputusannya didasari oleh bukti-bukti yang disajikan KPK?

Ada pula argumen bahwa angket adalah upaya memperkuat KPK dan membersihkan KPK dari oknum-oknum yang ada di dalamnya. Sayang sekali, argumen ini dipatahkan oleh pansus angket sendiri yang memilih untuk mengunjungi para koruptor di lapas Sukamiskin. Ketika banyak orang menjadi korban akibat korupsi, pansus malah sibuk kunjungi koruptor yang dengan teganya memakan uang haram itu. Di mana sensitivitas wakil rakyat kita yang tergabung dalam pansus tersebut?

Terjadi pembentukan opini bahwa KPK lembaga superbody yang tak bisa disentuh, maka sudah seharusnya DPR sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan melakukan pengecekan atas kinerja KPK selama ini. Ini logika yang jelas salah. Mekanisme pembuktian KPK tidak berada di dalam “ruang sidang” DPR; pembuktian terjadi di pengadilan.

Jika merasa bukti KPK tidak kuat dalam mentersangkakan seseorang, ajukan praperadilan. Di sini dua alat bukti KPK akan diuji apakah sudah sesuai dan pantas untuk mentersangkakan seseorang. Jika praperadilan menyatakan bahwa dua alat bukti itu sah, langkah selanjutnya adalah membuktikannya di pengadilan apakah seseorang bersalah atau tidak.

Sekali lagi, sah atau tidaknya bukti-bukti itu ditentukan oleh pengadilan, bukan oleh DPR. Dan, karena ada mekanisme yang jelas dalam pengadilan yang bisa membatalkan bukti-bukti KPK yang dirasa tidak memenuhi syarat untuk menjadikan seseorang tersangka, maka pandangan bahwa KPK lembaga superbody tidak beralasan sama sekali.

Saya pikir dengan ditetapkannya Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka megakorupsi kasus E-KTP, Pansus akan bubar karena menyadari bahwa ada nuansa konflik kepentingan ketika orang-orang yang ditengarai terlibat megakorupsi ini juga ikut memeriksa KPK.

Ternyata itu tak terjadi. Sebaliknya, tuduhan-tuduhan terhadap KPK tetap mengalir tanpa henti. Pansus Angket ngotot berjalan terus ketika status KPK sendiri sebagai lembaga independen masih belum jelas bisa diangket atau tidak.

Paling tidak, Pansus Angket seharusnya menahan diri dulu. Uji materi tentang KPK sebagai objek hak angket sedang berlangsung. Tunggulah putusan Mahkamah Konstitusi untuk memastikan apakah DPR bisa mengajukan hak angket terhadap lembaga yang menurut undang-undang bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.

Fakta bahwa partai politik pendukung pemerintah seperti PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PAN, dan PPP getol mendukung hak angket juga amat menyedihkan. Presiden Jokowi memiliki komitmen yang jelas terhadap pemberantasan korupsi. Apalagi di era kepemimpinan Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur besar-besaran dilakukan. Untuk menjamin setiap rupiah yang keluar dari negara betul-betul kembali ke rakyat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, Presiden tentu saja membutuhkan KPK.

Seharusnya partai politik pendukung pemerintah bisa membaca sikap antikorupsi yang diperjuangkan Presiden Jokowi, jangan justru menyulitkan posisi Presiden di tengah tugas besar yang sedang dikerjakannya.

Entahlah. Mungkin tak akan ada yang berubah. Keributan tentang Pansus Angket nampaknya terus bergulir. Sementara itu, seorang pria pejuang antikorupsi terancam kehilangan penglihatannya karena memperjuangkan nilai yang ia yakini. Mau sampai kapan ini dilanjutkan?

Tsamara Amany mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

(mmu/mmu)

Sumber: Detikcom

Mengenal Lebih Dekat Dewan Pimpinan Pusat PSI
Blog Solidaritas Inspirasi

Mengenal Lebih Dekat Dewan Pimpinan Pusat PSI

Ketua Umum Grace Natalie, lahir 4 Juli 1982. Memulai karir di media Televisi. Pernah menjadi reporter dan news anchor Liputan6 SCTV, lalu berlanjut ke ANTV dan TVOne. Selama menjadi jurnalis, Grace pernah mewawancarai beberapa tokoh internasional diantaranya: George Soros, Steve Forbes, Ramos Horta dan Abhisit Vejjajiva.

Kedekatannya ke isu politik berlanjut, tahun 2012, Grace dipercaya menjadi CEO di Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Beberapa momentum politik penting dilewatinya bersama SMRC, termasuk Pemilihan Legislatif dan Presiden 2014.

Grace memantapkan diri untuk terjun langsung ke dunia politik dan memimpin PSI karena ingin ‘Rumah Indonesia’ yang akan dihuni oleh kita, anak-anak kita, saudara kita di masa yang akan datang, adalah Indonesia yang menjadi rumah damai buat seluruh suku, golongan, agama, ras dan keyakinan.

Sekretaris Jenderal Raja Juli Antoni, akrab disapa Toni, lahir 13 Juli 1977 memulai jejak aktivisnya di Muhammadiyah. Akar dari salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia itu, membuatnya banyak bersentuhan dengan pergolakan kebangsaan, intelektual, sosial dan kebudayaan di Muhammadiyah. Wajar jika kemudian Toni didaulat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Remaja Muhammadiyah (PP IRM).

Salah satu yang dikaguminya adalah sosok Buya Syafii Maarif. Tidak hanya mengagumi, keinginannya untuk merawat dan menyebarkan Islam yang damai dan menghormati keragaman ini, diwujudkan dengan menjadi Direktur Maarif Institute. Toni baru saja mendapatkan gelar Ph.D dari School of Political Science and International Studies, the University of Queensland-Australia ketika dia didaulat menjadi Sekjen PSI.

Toni berprinsip, anak muda harus berproses dengan cara yang muda. Bagi Toni, narasi kekuasaan hari ini kadang bersimpang jalan dengan narasi kaum muda. Keinginan untuk menyambungkan kembali narasi-narasi kebangsaan yang terserak, membulatkan tekadnya untuk terjun ke Politik.

Bendahara Umum Suci Mayang Sari. “Jika politik kotor puisilah yang membersihkannya” mungkin saat itu JF Kennedy sedang mengigau atau menyindir lawan poltiknya. Bagi Mayang, demikian Bendahara Umum PSI ini disapa, KPK saja sempoyongan melawan para koruptor, apalagi hanya sebuah puisi. Aktivitasnya di dunia kebudayaan juga karena sedang mencari puisi yang bisa membersihkan dunia politik. Kita simpan sejenak soal puisi, mari masuk ke dalam persoalan politik.

Jika politik adalah pertarungan antara satu kehendak dengan kehendak yang lain, bahkan tidak jarang politik secara klise adalah niat baik melawan niat baik yang lain. Lalu di mana politik harus ditempatkan? Mengapa ketika niat baik melawan niat baik, malah mendatangkan polusi dan kejorokan sosial? Mayang saat itu masih kuliah di Trisakti. Letupan politik pertama, disaksikannya sendiri. Tiga orang kawannya mati tertembak saat Tragedi Trisakti-Semanggi terjadi tahun 1998. Politik yang tadinya terlihat seperti permainan teka-teki, tiba-tiba menjadi sangat mencekam.

Ketika Soeharto jatuh, orang masih dalam kebudayaan yang bisu. Informasi politik, pembicaraan tentang Hak Asasi Manusia, atau bahkan soal seks masih dibicarakan orang secara berbisik-bisik. Mayang sadar, harus ada yang memecahkan kungkungan kebisuan itu. Salah satunya adalah menjadi jurnalis. Dari aktivisme ke jurnalisme bagi Mayang adalah dua hal yang dipilihnya dengan sadar. Mayang lalu bekerja sebagai wartawan di KBR 68H. Dari sana dirinya tidak berhenti, mulai dari program kemanusiaan untuk korban Tsunami di Aceh, sampai ikut terlibat dalam pembuatan Peta Hijau Jakarta Kota. Sebelum bergabung di PSI, Mayang sempat sekitar tiga tahun tinggal di Bonn Jerman.

Soal kebudayaan, Mayang adalah pencinta kesenian dan kebudayaan. Ditengah padatnya aktifitas Kota Jakarta, selalu ada waktu untuk hadir bersama kawan-kawannya di Komunitas Salihara. Mayang akhirnya menemukan jawaban, bahwa puisi yang bisa membersihkan politik adalah puisi yang ditulis bersama-sama dan dipentaskan dengan suara lantang oleh jutaan orang. Bagi Mayang, PSI adalah sebuah puisi yang sedang ditulis dan kelak akan dipentaskan bersama agar suaranya terdengar dan membawa angina perubahan, jaman yang lebih baik untuk anak-anak negeri.

Ketua DPP Isyana Bagoes Oka, lahir di Jakarta 13 September 1980. Berawal dari Pemenang Favorit Pembaca Pemilihan Wajah Femina Tahun 2000, perempuan berdarah Bali-Manado ini kemudian lebih banyak dikenal sebagai jurnalis dan news anchor di sejumlah stasiun televisi. Mulai dari TransTV, TV7 (Trans7) hingga RCTI.

Jurnalisme telah membawanya ke dalam berbagai momentum penting nasional dan internasional. Beberapa yang selalu membuatnya haru adalah liputan tentang Tsunami Aceh dan Bom Bali II. Tidak hanya tokoh nasional, sejumlah tokoh internasional juga telah diwawancarainya seperti George W. Bush dan Hillary Clinton. Sarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia ini juga berkesempatan meliput pemilihan presiden Amerika Serikat yang membawa Barack Obama ke kursi presiden tahun 2008 lalu. Selain tokoh-tokoh politik, Isyana juga berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan bintang-bintang di dunia sepakbola seperti Cesc Fabregas, Pep Guardiola, Robbie Fowler, Javier Zanetti dll.

Melalui sebuah surat terbuka berjudul “Segmen Terakhir dalam Rundown” Isyana pamit dari dunia jurnalistik dan resmi bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai Ketua. PSI menurutnya mampu menampilkan wajah politik yang tadinya terlihat rumit, menjadi sederhana dan bersahabat. PSI menurutnya adalah rumah yang ramah terhadap anak, kaum muda dan perempuan.

Ketua DPP Sumardy Ma, lahir di Medan, 24 Agustus 1980, menghabiskan waktu kecilnya di Kabupaten Langkat – 40 kilometer dari pusat kota Medan – yang melatihnya untuk menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pendidikan yang layak di kota besar. Kecintaan nya terhadap dunia pemasaran muncul saat menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi nya di Universitas Atma Jaya, Yogyakarta dan Magister Manajemen di Universitas Gadjah Mada.

Pemasaran selalu dekat dengan inovasi dan kreativitas. Hal ini yang mendorong Sumardy untuk menempuh karir di konsultan pemasaran dan industri kreatif. Kecintaan terhadap industri kreatif dan pemasaran yang juga akhirnya membuatnya memutuskan untuk mengembangkan perusahaannya sendiri, sebuah konsultan pemasaran yang membantu perusahaan lokal dan multinasional memasarkan produk dan mereknya di Indonesia. Ide-ide inovatif nya telah membantu banyak merek untuk melakukan gebrakan di Indonesia.

Kecintaan nya terhadap industri kreatif ternyata belum terwakili dengan baik di bidang politik. Hal itu dibuktikan dengan pilihannya untuk menjadi golput sejak pertama kali memiliki hak memilih. Selama 17 tahun, Sumardy apatis terhadap politik karena dua hal utama: tidak melihat adanya politisi yang layak untuk mendapatkan suaranya dan tidak menemukan organisasi politik yang mengakomodir suara dan jiwa kreativitas anak muda.

Melihat “industri politik” yang begitu kering inovasi dan membosankan tanpa adanya sentuhan anak muda, membuatnya memutuskan untuk terjun dan bergabung dengan PSI sebagai wadah perjuangan anak-anak muda kreatif di Indonesia. Sumardy bertekad untuk membawa PSI mendengar, merasakan, dan melibatkan anak muda seluruh Indonesia untuk mengubah dunia politik Indonesia dengan ide, gagasan, dan inovasi yang belum pernah dilakukan partai politik lainnya.

Ketua DPP Tsamara Amany, lahir di Jakarta, 24 Juni 1996. Menjalani pendidikan S1 bidang Ilmu Komunikasi di Universitas Paramadina. Dikenal publik lewat tulisan-tulisannya di berbagai portal daring tentang Presiden Jokowi, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, dan isu-isu politik. Pada 2015 diundang Jokowi ke Istana bersama para penulis Kompasiana.

Pernah menjadi saksi dalam uji materi syarat calon independen dan turut mengajukan revisi UU Pilkada berkaitan dengan calon independen. Pada Januari-April 2016 menjadi staf magang Gubernur DKI, ditugaskan dalam tim untuk membantu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), simplifikasi perizinan memulai usaha, dan meningkatkan peringkat izin memulai usaha dari 167 (2015) menjadi 151 (2016) dalam survei Bank Dunia.

Bersama dua temannya, Gaby dan Nita, mendirikan organisasi Perempuan Politik. Belum lama ini Tsamara menghebohkan jagat politik tanah air karena keberanian politiknya mengkritik Wakil Ketua DPR dan ia mendapat simpati dari publik.

Wakil Sekretaris Jenderal Danik Eka Rahmaningtiyas, akrab disapa Sis Danik, saat ini sedang menyelesaikan Master di Psikologi Intervensi Sosial, Universitas Indonesia. Gadis berdarah campuran Madura-Jawa-Osing ini lahir di Jember, 25 April 1987, adalah perempuan pertama yang menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ditangannya IPM meraih penghargaan Ten Accomplished Youth Organization tahun 2012 di Bangkok-Thailand.

Hobi yang digelutinya cukup ekstrim: wall-climbing, vespa, onthel, silat dan futsal. Prinsipnya, setiap manusia lahir merdeka, namun kemerdekaan individu bukan jadi alasan untuk egois satu sama lain. Nama Danik dikenal luas dalam gerakan sosial terutama yang berkaitan dengan pembangunan komunitas.

Prinsip Danik “No Risk No Gain. No Gain Without Spirit and Struggle.” Anak muda tidak boleh takut berpolitik. Bagi Danik politik bukan soal warisan yang menunggu surat wasiat. Jika anak muda ingin perubahan, maka tidak perlu menunggu, harus langsung ambil bagian. Bukan anak muda jika sabar menunggu. Itu yang kemudian menjadi alasan utamanya bergabung di PSI.

Wakil Sekretaris Jenderal Satia Chandra Wiguna, lahir di Jakarta, 3 Oktober 1981. Tamat dari UIN Syarif Hidayatullah, laki-laki berdarah Garut yang akrab disapa Chandra ini sangat aktif berorganisasi. Berbagai organisasi diikutinya mulai dari tingkat sekolah, kampus, provinsi hingga tingkat pusat. Baginya organisasi adalah tempat melatih kepemimpinan dan mengenal banyak orang. Tidak heran jika Chandra memiliki jaringan yang luas di seluruh Indonesia. Dalam berkawan dia tidak membeda-bedakan siapapun. Baginya setiap individu memiliki kekurangan dan kelebihan, dari sana chandra bisa memahami banyak hal. Karenanya Chandra sangat mendukung prinsip keragaman yang diusung PSI.

Selalu rendah hati, itu yang diajarkan alam kepadanya. Dari hobi mendaki gunung, Chandra belajar: dalam perjuangan, jangan pernah menyerah ketika di bawah, jangan angkuh ketika di puncak, karena makna sesungguhnya justru terletak dalam perjalanan. Seperti kata Churchill “Puncak gunung menginspirasi para pemimpin, tapi lembah yang mendewasakannya.”

Terkesan serius di depan laptop, bukan berarti Chandra tidak gaul. Fans Persib dan Everton ini pernah mencoba menjadi penggebuk drum. Musik Rock selalu membuatnya bersemangat, lagu-lagu Pearl Jam, Foo Fighters dan Pas Band wajib berada di playlistnya. Sudah lama menunggu ada partai anti mainstream dan muda, ketika PSI mulai terdengar, Chandra memutuskan untuk bergabung.

Wakil Bendahara Umum Lila Zuhara, perempuan kelahiran 3 November ini adalah seorang yang tidak mudah putus asa, gigih mencapai tujuan, perfeksionis dan tidak suka melihat kelemahan pada pekerjaan dan orang sekitarnya. Meski jarang berbicara, namun Lila terbilang sukses sebagai perempuan karir. Perempuan jebolan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) jurusan ekonomi Manajemen ini tidak hanya ingin berkarir di bisnis, diwaktunya yang supersibuk itu, Sis Lila dipercaya sebagai Wakil Bendahara DPP PSI.

Merasa salut atas keberanian Sis Grace dan anak muda di PSI merupakan pemicu utama Sis Lila bersedia untuk bergabung, apalagi PSI ingin menampilkan partai dengan manajemen modern, “politik jauh dari cita-cita saya, tapi kadang saya merasa semua persoalan di negeri ini harus dimulai jika ada orang yang non-politik, profesional yang bersedia mengurus partai politik.”

Dewan Pimpinan Pusat PSI

Politik Kita di Tengah “Tsamaraisasi Milenial”
Blog Solidaritas Opini

Politik Kita di Tengah “Tsamaraisasi Milenial”

Politik kita akhir-akhir ini diramaikan oleh perbincangan tentang kemunculan anak muda berbakat yang bergelut sebagai politisi. Ia adalah Tsamara Amany, mahasiswi semester 6 yang sudah aktif sebagai fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Nama Tsamara semakin melambung setalah debatnya dengan politisi senior Fahri Hamzah di media sosial maupun layar kaca.

Lepas dari pro dan kontra serta substansi kualitasnya, sosok Tsamara yang menyita publik patut dijadikan bahan pembelajaran bagi kaum muda.

Anak muda umumnya apatis bahkan menganggap politik adalah dunia nista. Namun, Tsamara lepas dari motivasinya mantap terjun dan aktif ke dunia politik, meski usinya terbilang masih belia. Bagi partai politik, fenomena ini dapat menjadi pelecut guna semakin berinovasi menggaet anak muda.

Masa depan demokrasi berada di pundak kaum muda. Klasifikasi generasi kekinian mengenal ada tiga pembagian, yaitu Generasi X (1965-1976), Generasi Y (1977-1997), dan Generasi Z (1998-sekarang) [Tapscott, 2009]. Generasi Z ini dikenal pula sebagai generasi milineal. Sejak dini, pendidikan politik dan penguatan partisipasi penting manyasar kalangan ini.

Pemilih Muda

Tingkat partisipasi pemilih muda cukup menentukan peta politik. Komisi Pemilihan Umum (2016) menyatakan bahwa pemilih mula terus meningkat partisipasinya. Pemilu 2004 sekitar 24 juta, Pemilu 2009 sekitar 36 juta, dan saat Pemilu 2014 mencapai 53 juta dari 186 juta pemilih. Artinya, sekitar 30 persen dari total pemilih yang berusia 17-27 tahun.

Perilaku pemilih muda umumnya cenderung rasional (Luthfie, 2015). Kaum muda memiliki kemampuan mengakses beragam media untuk mendapat informasi. Era demokrasi kekinian sering disebut sebagai Demokrasi 2.0, yaitu demokrasi yang digerakkan oleh generasi internet. Kebutuhan politik meniscayakan pendekatan melalui media sosial dan dunia maya guna memberikan pendidikan politik bagi kaum muda.

Fenomena ini, menurut Kaczmarczyk (2010), ditandai oleh adanya empat faktor penting. Pertama, tren global dalam mempraktikkan model demokrasi partisipatoris. Kedua, komunikasi politik interaktif. Ketiga, konflik seringkali dimediasi penggunaan informasi berbasis teknologi komunikasi. Keempat, transformasi politik yang terhubung ke internet dan memberi akses pada informasi yang sifatnya personal.

Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Pusat Kajian Komunikasi Universitas Indonesia (UI) menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia pada tahun 2015 menembus angka 88,1 juta. Dari total jumlah tersebut, 49% di antaranya dikuasai oleh Generasi Y dan Z.

Generasi Y dan Z, di samping rasional, cepat memutuskan dan berorientasi hasil juga dicirikan dengan pilihan artifisial dan pola pikir “setengah matang”. Konsekuensinya, pihak yang ingin menggaet mesti memahami karakter dan bagaimana merespons komunikasi politik generasi ini (Heryanto, 2016).

Eksistensi generasi milineal merupakan peluang politik yang mesti dioptimalikan, baik oleh partai politik, penyelenggara pemilu, dan lainnya. Fenomena yang menjadi tantangan adalah apatisme politik kaum muda. Penelitian Suyanto (2016) menyebutkan bahwa 84,65 persen responden kaum muda tidak tertarik terjun ke dunia politik. Bahkan 73,24 persen tidak mengenal kepala daerahnya dan 70 persen tidak peduli dengan kepala daerahnya.

Pendidikan politik terhadap kalangan ini mesti digencarkan dengan strategi kekinian sesuai karakter yang membuatnya nyaman dan bersimpati. Pemilih pemula merupakan lumbung suara potensial sekaligus aset regenerasi politik.

Akselerasi Partisipasi

Kuantitas generasi milineal menjadi peluang menjanjikan seiring hadirnya fenomena bonus demografi. Proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035 menguatkan bahwa bonus demografi akan berlanjut, jendela peluang melebar, dan angka ketergantungan 47 per 100 pekerja.

Lembaga Demografi FEUI (2014) memprediksikan bonus demografi masih tetap berpotensi membuka peluang pemanfaatan. Salah satunya untuk kepentingan demokrasi. Kunci pemanfaatannya tergantung pada kemampuan akselerasi terhadap partisipasi generasi ini.

Pihak yang paling berkepentingan adalah partai politik atau politisi dan penyelenggara pemilu. Partai politik dan politisi secara pragmatis membutuhkan generasi milineal sebagai lumbung suara sekaligus secara ideologis membutuhkan regenerasi. Sedangkan penyelenggara pemilu membutuhkan guna meningkatkan partisipasi politik sebagai salah satu ukuran kinerjanya.

Partai politik dan politisi bertanggung jawab melakukan rekrutmen dan pendidikan politik terhadap generasi muda. Generasi ini unik dan masih awam terkait politik. Pendekatan khas dan ekstra penting dilakukan guna menggaetnya. Pemilihan kegiatan yang gaul dan sesuai selera anak muda menjadi keniscayaan. Media sosial dan basis dunia maya juga mesti dioptimalkan.

Wadah anak muda dalam berpolitik harus disediakan dan dibuka ruang partisipasinya. Misalnya melalui sayap politik atau bidang kepemudaan dalam struktur politik. Kepercayaan lebih terhadap politisi muda, seperti dalam penunjukan calon legislatif atau calon kepala daerah, dapat menjadi pembuktian keberpihakan partai politik terhadap kaum muda. Isu-isu kepemudaan dan kekinian penting pula menjadi sorotan dan perjuangan di legislatif dan pemerintahan.

Selanjutnya penyelenggara pemilu (KPU) di segala tingkat, termasuk Badan Pengawas Pemilu, mesti menyasar anak muda guna memenuhi target partisipasi di setiap hajatan demokrasi. Sosialisasi politik dan kepemiluan penting digencarkan melalui sekolah, organisasi kepemudaan, dan lainnya. Media sosial dan internet mesti dijadikan senjata virtual dalam menjangkau generasi ini.

Generasi milineal sebaiknya tidak sekadar ditargetkan menjadi obyek melainkan subyek politik. Kehadirannya penting terus diperhatikan tidak sekadar menjelang atau saat pesta demokrasi. Idealisme anak muda dibutuhkan guna membangun iklim demokrasi yang progresif, bertanggung jawab, dan berkualitas.

Apatisme politik kaum muda harus dikikis dengan pendekatan intensif dan pembuktian di lapangan. Generasi milineal adalah kunci regenerasi politik dan penentu kualitas demokrasi Indonesia ke depan. Optimalisasi demokrasi ramah generasi milineal merupakan keharusan bagi penyelenggara maupun kontestan politik ke depan. Dalam konteks ini, “Tsamaraisasi milenial” lewat partisipasi politik menjadi keniscayaan.

Sumber: GEOTIMES