Dua Mantan Jurnalis Ingin Perbaiki Indonesia dengan Jadi Caleg PSI
Kandidat Liputan

Dua Mantan Jurnalis Ingin Perbaiki Indonesia dengan Jadi Caleg PSI

Muhammad Rizky dan Yurgen Alifia punya latar belakang serupa: jurnalis televisi. Kini, keduanya sama-sama berusaha menjadi anggota DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Rizky dari Dapil Sumatra Selatan I (I (Kab Musi Rawas, Kab musi Banyuasin, Kab Banyuasin, Kota Palembang, Kab Musi Rawas Utara, Kota Lubuk Linggau), sementara Yurgen dari Dapil Jawa Barat VI (Kota Depok dan Kota Bekasi).

Rizky mengatakan, terjun je politik adalah bentuk tanggung jawabnya untuk mengurus negara ini agar terus semakin baik dan bukan memburuk.

“Dengan berpolitik, kita bisa berperan aktif dan langsung dalam membuat kebijakan dan peraturan. Sebagai jurnalis, selama ini peran saya adalah menyampaikan fakta dan melakukan kontrol sosial atau sebagai watch dog. Itu semua membuat saya terus terpacu dan terdorong untuk memperbaiki bangsa ini,” kata ayah tiga anak ini di DPP PSI, Selasa 29 Agustus 2018, saat diperkenalkan ke para jurnalis.

Perihal pilihan jatuh ke PSI, Rizky menyatakan, dirinya saya sama sekali tidak pernah membayangkan ada partai yang benar-benar orisinil, bukan partai daur ulang. PSI adalah partai yang orisinal.

“Kedua, saya yakin betul dengan partai ini karena dipimpin anak muda dan tanpa meminta syarat apa-apa jika ada warga yang ingin maju sebagai caleg. Kemudian, langkah-langkah konkret yang dilakukan PSI seperti menggugat UU MD3 adalah hal yang luar biasa,” kata Abang Jakarta 2002 ini.

Terakhir, menurut Rizky, PSI adalah partai yang murni mengedepankan keberagaman dan bekerja berdasarkan kompetensi.

Sementara itu, perjalanan sebagai jurnalis dan pendidikan master di Oxford University (Inggris) membuat Yurgen sadar ada yang tidak beres dengan Indonesia.

“Dalam pengalaman jurnalistik, saya banyak ditugaskan meliput di DPR RI. Saya melihat sendiri rendahnya komitmen banyak anggota DPR, bahkan untuk hal-hal kecil seperti datang rapat kerja maupun sidang paripurna,” kata Yurgen.

Lalu, sebagai mahasiswa di Oxford, dia belajar banyak tentang perumusan kebijakan publik. Ia mengaku gusar dan marah dengan proses perumusan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang kerap mengesampingkan sains dan data sehingga merugikan banyak orang.

“Itu membuat saya terjun ke politik di usia muda. Kemudian, saya mengetahui tentang PSI. Kesamaan visi untuk mereformasi partai politik, melawan korupsi, mencegah intoleransi, serta menciptakan Indonesia yang adil dan makmur membuat saya memutuskan untuk menjadikannya sebagai kendaraan politik,” ujar pria yang lulus S-1 dari jurusan Ilmu Komunikasi UI dengan predikat cum laude ini.

Ketua Umum PSI Grace Natalie menyatakan amat senang dengan kehadiran dua mantan jurnalis ini. “Saya senang dan salut dengan keberanian mereka berdua yang mau menyeberang dan melakukan sesuatu yang konkret dengan menjadi politisi,” kata Grace.

Aset paling berharga dari seorang wartawan, kata Grace, adalah jaringan. Ini juga yang akan menjadi modal Rizky dan Yurgen untuk menjadi anggota legislatif.

“Kelebihan lain adalah para wartawan sudah pernah melihat langsung kondisi DPR. Jadi mereka bisa lebih cepat dan taktis bergerak, serta punya bekal pengetahuan lebih baik ketimbang kandidat lain,” pungkas Grace.

PSI memiliki sejumlah calon legislatif yang berlatang belakang jurnalis. Sebut saja Andy Budiman (caleg DPR RI dari Dapil Jawa Timur I), Isyana Bagoes Oka (caleg DPR dari Dapil Banten III), dan Suci Mayang Sari (caleg DPR RI dari Dapil Jabar III). Grace Natalie yang maju dari Dapil DKI III juga pernah lama jadi jurnalis TV.

Dua Mantan Dubes RI Jadi Caleg PSI
Kandidat Liputan

Dua Mantan Dubes RI Jadi Caleg PSI

Menjadi duta besar adalah salah satu pencapaian tertinggi bagi seorang diplomat. Namun, Iwan Wiranata-Atmadja dan Mangasi Sihombing belum selesai. Permasalahan korupsi, intoleransi, dan kesejahteraan masyarakat membuat mereka tergerak untuk terjun ke politik menjadi caleg DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk Dapil Jakarta II (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri).

Iwan Wiranata-Atmadja (mantan Duta Besar RI untuk Iran, Azerbaijan, Turkmenistan, Bangladesh, dan Nepal) menyatakan ingin mengembalikan nilai-nilai luhur politik yang selama ini tergadaikan, yaitu menyejahterakan kehidupan masyarakat dengan membangun sistem anggaran yang tepat sasaran.

“Selain itu, jika saya terpilih, akan menyisir regulasi yang multitafsir dan tumpang tindih yang selama ini menjadi celah terjadinya korupsi dan ketidakadilan hukum,” ujar alumni Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Padjajaran, itu di DPP PSI saat diperkenalkan kepada para jurnalis, Selasa 21 Agustus 2018.

Senada dengan Iwan, Mangasi Sihombing  (mantan Duta Besar untuk  Hongaria, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, serta Macedonia ini) bertekad memperjuangkan undang-undang yang pro-rakyat, pro-pengentasan kemiskinan, dan anti-intimidasi dan anti-intoleransi.

“Dengan pengalaman saya memimpin delegasi Indonesia di konferensi Internasional anti-korupsi di PBB, saya melihat bahwa UU anti-korupsi perlu diperkuat,” pria yang saat ini menjadi Ketua Dewan Pembina Indonesia Literature Translation Foundation (ILTFF).

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, menyambut gembira bergabungnya dua diplomat senior ini.

“Tugas di parlemen juga membutuhkan sosok-sosok yang mumpuni dalam soal hubungan luar negeri. Kehadiran Bro Iwan dan Bro Mangasi akan mengisi kebutuhan itu dari PSI,” kata Grace.

Kehadiran para senior ini juga membuktikan bahwa PSI terbuka bagi siapa saja, dari segala lapisan usia. Yang terpenting adalah kompetensi dan integritas. “Untuk pengurus DPP memang harus muda. Tapi untuk kader dan anggota legislatif, kami tak membatasi,” pungkas Grace.

Ingin Perbaiki Wajah Buruk DPR, Mantan Wakapolda Jateng Jadi Caleg PSI
Kandidat Liputan

Ingin Perbaiki Wajah Buruk DPR, Mantan Wakapolda Jateng Jadi Caleg PSI

Langka sosok seperti Brigjen Pol (Purn), Drs. Awang Anwarudin, M.H. Pernah 32 tahun mengabdi di Kepolisian RI, tidak membuat dirinya merasa cukup untuk berperan aktif demi masyarakat.  Kini ia terjun ke politik menjadi caleg DPR RI Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dapil Jabar XI (Garut dan Tasikmalaya).

“Selama 32 tahun mengabdi di Polri, saya ikut memonitor dan mengamati situasi politik tanah air. Sedikit-banyak saya tahu persis perilaku para elite parpol di DPR yang memperkaya diri sendiri melalui korupsi, sementara kinerjanya di bidang legislasi, pengawasan dan anggaran buruk. Inilah yang membulatkan tekad saya untuk terjun ke politik,” ujar peraih Penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lancana Wira Karya dalam acara perkenalan di DPP PSI, Selasa 14 Agustus 2018.

Ironisnya, kata Awang, masyarakat hanya bisa menonton. “Bagaimana masyarakat bisa sejahtera? Bagaimana negara ini bisa maju kalau kelakuan anggota dewannya tidak bermoral?” ujar lulusan Akademi Kepolisian Angkatan  1982 ini

Sementara itu, ia memilih PSI sebagai kendaraan politik karena melihat warna yang berbeda dengan partai politik lain.

“Bagi saya PSI punya warna yang berbeda dari parpol lain. Partai ini memiliki pengurus anak muda yang muda, cerdas, berani, idealis dan konsisten. Saya percaya PSI akan menjadi motor perubahan wajah politik Indonesia, khususnya di parlemen,” ungkap mantan Wakapolda Jateng ini.

Ketua Umum PSI, Grace Natalie, mengaku gembira dengan bergabungnya Awang ke PSI. “Pengalaman panjang di kepolisian akan membekalinya sebagai anggota parlemen kelak. Sementara, tekadnya untuk memperbaiki DPR, sangat sejalan dengan semangat PSI sebagai partai,” kata Grace.

Grace melanjutkan, parlemen kita sudah sangat mendesak untuk dibenahi. PSI hadir untuk membuat perubahan di sana.

“Dengan bergabungnya Bro Awang, kami mendapat suntikan energi baru. Senioritas dan jam terbang beliau akan membantu kami untuk melangkah dengan cermat dan berhati-hati,” pungkas Grace.

Dukungan atas langkah Awang datang dari mantan Kapolri, Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti. “Saya mengenal Pak Awang sudah sejak sama-sama di taruna, sejak 1978. Pendidikan dan tugas pernah sama-sama. Sebagai atasannya dulu, saya tahu sikap dia seperti apa. Dalam komunikasi, beliau cukup supel, memiliki jaringan yang luas. Jadi, beliau punya modal sosial yang cukup untuk masuk ke dalam dunia politik,” kata Badrodin di DPP PSI.

Badrodin menambahkan, “Saya sempat bertanya: apakah nanti kalau di legislatif gak ikut sistem di sana? Dia jawab bahwa dirinya punya idealisme dan akan membawa perubahan. Untuk itu, saya mendukung komitmen beliau untuk terjun ke politik berjuang bersama PSI.”

Tolak Politik Dinasti, Purnawirawan TNI AU Ini Pilih Gabung PSI
Kandidat Liputan

Tolak Politik Dinasti, Purnawirawan TNI AU Ini Pilih Gabung PSI

Calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia PSI, Marsekal Muda (Purn) Robert Soter Marut mengatakan ia memilih PSI sebagai kendaraan politiknya karena PSI bukan partai dinasti yang feodal.

“Jujur saja, dari segi partai, ini partai yang egaliter dan tentu tidak ada hierarki, juga bukan partai yang dinasti, apalagi feodal,” ujar Robert di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Selasa (7/8/2018).

Baca: PKS Gelar Sidang Majelis Syuro Bahas Soal Pilpres secara Tertutup

Ia melihat politik dinasti menjadi hambatan menuju perubahan Indonesia yang lebih baik. Karena itu, di PSI memberikan peluang untuk ikut serta dalam melakukan perubahan untuk Indonesia.

“Sebagaimana kita ketahui, politik dinasti, hierarki, dan feodal inilah yang menjadi batu penghambat menuju perubahan bangsa Indonesia,” tutur Robert.

Purnawirawan TNI AU itu juga menjelaskan alasan dirinya tertarik masuk dunia politik.

Ia mengatakan jika dengan masuk politik, bisa melakukan hal yang besar untuk masyarakat, dan untuk itu harus masuk ke dalam sistem.

“Dengan masuk politik kita bisa berbuat yang lebih besar untuk masyarakat. Puluhan tahun saya bagian dari TNI AU dan di penghujung pengabdian menjabat sebagai DanKohormatau tapi saya terus berpikir soal nasib banyak orang,” jelasnya.

Untuk diketahui, Marsekal Muda (Purn) Robert Soter Marut maju menjadi calon legislatif DPR RI dari PSI untuk Dapil NTT I.

Sumber

Guntur Romli, Anak Ideologis Gus Dur Ini Kini di PSI
Kandidat

Guntur Romli, Anak Ideologis Gus Dur Ini Kini di PSI

Mohamad Guntur Romli selama ini dikenal sebagai pejuang toleransi dan kebhinnekaan. Dia dikenal dekat dengan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, bahkan dianggap sebagai “anak ideologis”. Sejak akhir 2017, ia memutuskan masuk politik melalui PSI.

Mengapa Guntur masuk politik? “Saya masuk politik karena ingin lebih bermanfaat lebih banyak lagi bagi orang banyak. Politik adalah perjuangan untuk menegakkan kepentingan orang banyak, kata ayah dua anak ini.

Ia mengaku teringat ucapan Gus Dur, “Politik merupakan pekerjaan yang sangat mulia, karena memperjuangkan nasib orang banyak.”

Guntur lahir di Asembagus, Situbondo, Jawa Timur 17 Maret 1978. Ayahnya KH Achmad Zaini Romli adalah Pengasuh Pondok Pesantren Darul Aitam Arromli, Jangkar, Situbondo dan ibunya, Hj Sri Sungkawa Ningsih, seorang guru.

Guntur menyelesaikan pendidikan tingkat dasar dan menengah umum serta pendidikan keislaman di pesantren ayahnya ejak usia dini hingga 1992. Selanjutnya dari 1992 sampai 1997 melanjutkan pendidikan di Tarbiyatul Muallimin al-Islamiyah Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura. Pada 1997 hingga 1998 menjadi guru bantu (ustadz) di almamaternya sekaligus kuliah di Pesantren Tinggi Al-Amien (PTA) dan Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam (STIDA) Al-Amien Fakultas Tarbiyah. Dia juga menjadi Penanggung Jawab untuk Majalah Bahasa Arab “Al-Wafa”.

Pada 1998, memperoleh beasiswa dari Universitas Al-Azhar, Cairo, Mesir untuk melajutkan studi-studi keislaman, dan ia masuk Fakultas Ushuluddin, Jurusan Aqidah Falsafah Universitas Al-Azhar, Cairo Mesir.

Di Mesir, dia aktif di Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU) Mesir hingga menjadi Pengurus Cabang Istimewa NU Mesir, dari 1999 sampai 2004. Pada 2002-2004 ia menjabat sebagai Wakil Ketua Tanfidziyah PCI NU Mesir.

Selama di Mesir pula Guntur menjadi koresponden Majalah Panji Masyarakat Wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara (2002-2002) dan wartawan Majalah Mingguan GATRA Wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara (2002-2004).

Guntur juga aktif menulis isu-isu politik Timur Tengah, keislaman, dan kebudayaan di surat-surat kabar di Tanah Air seperti Kompas, Jawa Pos, Republika, Suara Pembaruan, Koran Tempo, Media Indonesia, Pikiran Rakyat, dan lain-lain.

Pada akhir 2004 ia kembali ke Indonesia dan sempat bergabung di Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Jakarta.

Guntur kemudian didapuk menjadi Pemandu acara “Kongkow Bareng Gus Dur” — talkshow rutin tiap hari Sabtu pukul 10.00-11.00 WIB bersama mantan Presiden RI itu di KBR68H, Jakarta dan disiarkan lebih dari 70 radio jaringan di Indonesia. Acara ini berlangsung dari November 2005 sampai menjelang Gus Dur wafat pada akhir 2009.

Aktivitas lain Guntur adalah bergabung dengan Komunitas Utan Kayu (2005-2008) dan Komunitas Salihara (2008-2017) sebagai kurator. Selain itu ia juga aktif dalam organisasi lintas agama, advokasi hak-hak sipil, toleransi dan hak-hak asasi manusia. Ia juga salah satu pendiri organisasi Garda Satwa Indonesia (GSI) sejak 2012 yang peduli terhadap hak-hak dan kesejahteraan satwa.

Kini, Guntur telah bergabung dengan PSI. Ia juga akan menjadi salah seorang juru bicara PSI, terutama dalam urusan keagamaan dan pluralisme.

Dini Purwono dan Politik sebagai Benda Mati
Kandidat Liputan Nasional

Dini Purwono dan Politik sebagai Benda Mati

Dini Shanti Purwono mengaku tidak suka politik. Ia menganggap politik identik dengan perebutan kekuasaan yang jahat. Tapi itu dulu.

Belakangan ia menyadari, politik itu sebenarnya adalah benda mati. Ia cuma merupakan sebuah wadah atau cara perebutan kekuasaan. “Pada saat politik itu diisi dengan orang-orang yang memiliki itikad baik dan memiliki kemampuan di dalamnya, maka politik akan menjadi baik, politik akan menjadi alat untuk menyejahterakan rakyat,” katanya.

Bagi Dini, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan partai yang bersahabat dan merakyat sebab diisi oleh orang-orang biasa, bukan  kumpulan elite politik. Ia juga tidak melihat adanya sosok penguasa tertentu yang menjadi titik berat PSI.

“Selain itu, sebagai seorang ibu saya melihat PSI sebagai partai politik yang memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk perempuan itu untuk berpartisipasi dalam politik, bahkan menjadi pengurus partai politik,” kata perempuan kelahiran Jakarta ini.

Ia pun akhirnya mendaftar sebagai bakal calon legislatif PSI. Sebelumnya, Dini berkarier sebagai praktisi hukum . Ia spesialis menangani permasalahan hukum korporasi yang terkait dengan investasi, pasar modal, merger dan akuisisi. Profesinya di dunia hukum lebih banyak di belakang layar, seperti membuat perjanjian, struktur transaksi bisnis, legal advice  dan  legal  opinion terkait kegiatan korporasi. Klien-kliennya mayoritas perusahaan-perusahaan besar dalam negeri, termasuk perusahaan asing.

 Dini menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dan lulus pada 1997. Selama kurun waktu 1997-2005, Dini bergabung di firma hukum Hadiputranto, Hadinoto dan Partners (HHP) yang merupakan kantor koresponden dari firma hukum internasional Baker & McKenzie. Posisi terakhir sebagai Senior Associate.

Di sela-sela kurun itu, kembali melanjutkan pendidikannya. Dini berhasil meraih gelar master di bidang hukum keuangan internasional dari Harvard Law School (LLM, 2002) dengan dukungan beasiswa Fulbright Scholar.

Pada 2005-2008 Dini bergabung di PT Danareksa (Persero) sebagai Kepala Biro Hukum. Ia juga sempat bergabung di firma hukum Roosdiono dan Partners dengan posisi partner selama 2 tahun sebelum akhirnya bergabung sebagai partner dari pemilik firma di firma hukum Christian Teo & Partners (CTP).

Dini juga punya kepedulian pada isu-isu sosial. Dini dan teman-temannya sesama alumni Harvard, seperti Todung Mulya Lubis, Bambang Harymurti, Goenawan Mohamad, dan lain-lain menginisasi petisi online yang isinya membantah tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Dalam petisi yang ditandatangani lebih dari 10.000 orang itu dikatakan bahwa Ahok sebagai terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penistaan agama.

Dini juga salah satu sosok yang terdepan dalam mengajukan permohonan judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi melalui Lembaga Bantuan Hukum PSI yang diberi nama Jangkar Solidaritas (Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia). Sejumlah pasal tertentu dalam UU itu dinilai diskriminatif karena memperlakukan partai lama dan partai baru secara berbeda. Juga pasal tertentu dalam UU itu dinilai tidak mewajibkan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik sedikitnya 30 persen.

Di tengah kesibukannya, Dini bersedia meluangkan waktunya untuk mengasuh rubrik “Klinik Hukum” di Jawa Pos Radar Semarang yang hadir setiap Kamis. Dini dipilih mengasuh rubrik tersebut karena kapasitas dan kemampuannya sebagai advokat yang sudah tidak diragukan lagi. Kesediaan Dini berbagi ilmu hukum didasari oleh keprihatinannya terhadap kasus-kasus hukum yang kerap dialami warga, khususnya kalangan wong cilik. Dini berharap sumbangsihnya itu bisa bermanfaat bagi rakyat banyak.

Kini, Dini bergabung dengan PSI. Ia juga akan menjadi juru bicara PSI, terutama menyangkut soal hukum.