Menuju Politik Yang Jokowi
Koran Solidaritas

Menuju Politik Yang Jokowi

Editorial Koran Solidaritas, Edisi ke-12

Dalam tata Bahasa Indonesia dikenal istilah akhiran atau sufiks, yakni imbuhan yang ditambahkan di akhir kata. Sebut saja yang berkaitan dengan kata benda misalnya: pikiran, hadirin, rohaniawan, makanan, minuman, dan seterusnya. Atau ada juga yang berkenaan dengan kata sifat: nasionalisasi, intoleransi, parlementer, elementer dan lain-lain.

Selain itu, salah satu yang banyak digunakan adalah akhiran yang berbunyi ‘wi’ seperti manusiawi, duniawi, dan kimiawi. Tidak terdapat perubahan makna bagi kata yang diberi akhiran. Penambahan akhiran ‘wi’ untuk mempertegas pengaruh sebuah benda terhadap sifat. Kimiawi adalah mempertegas bahwa sifat atau proses yang terjadi merupakan bagian dari benda-benda kimia. Manusiawi berarti sifat yang dimaksud secara umum memiliki kesamaan atau seperti yang terdapat pada manusia.

Joko adalah salah nama yang popular digunakan di Indonesia, selain nama Muhammad, Agus, Surya, Udin dll. Sebut saja tokoh-tokoh nasional seperti Djoko Santoso, Djoko Susilo, Joko Anwar dan terakhir Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi. Bisa diartikan bahwa Joko dengan akhiran ‘wi’ menunjukkan sifat seperti atau serupa dengan Joko.

Joko dalam bahasa Jawa adalah nama anak laki-laki muda, pemuda, anak muda, atau anak muda sukses. Joko juga lebih populer sebagai nama depan, hampir tidak pernah sebagai nama belakang, meski kadang ditemukan berada di tengah. Merujuk arti dan karakter yang melekat pada nama Joko, jika ditambah akhiran ‘wi’ maka bisa diterjemahkan sebagai tindakan yang mencerminkan kemudaan, kegagahan, ulet, pantang menyerah dan selalu terdepan. Karenanya Jokowi seharusnya juga adalah harapan, jika harapan kita maknai sebagai akibat yang muncul setelah tindakan dan kerja, bukan dari proses termenung.

Karakter jokowi tampaknya bisa kita lihat terpancar dari tindakan dan kerja dari Presiden RI yang ke-7 Joko Widodo. Kemudaannya tidak bisa disembunyikan, tertawa dan mencari hal lucu yang terselip dalam rutinitasnya setiap hari menunjukkan bahwa Joko Widodo bahagia menjalankan tugas-tugasnya. Dia bekerja nyaris tak berhenti, menteri-menteri dipaksa mengikuti ritme Sang Presiden, wajar beberapa `tokoh senior agak kewalahan mendampingi presiden.

Joko Widodo punya mimpi membawa Indonesia sebagai poros maritim dunia, namun pekerjaan rumah tentu tidak sedikit: konektivitas barat-tengah-timur Indonesia harus segera dibereskan. Satu karakter yang membedakan anak muda dan politisi senior adalah tentang bermimpi. Politisi senior terlalu ribet dengan tata krama politik, sehingga melambatkan gerak bahkan terkadang mematut-matutkan diri menjadikan kemasan lebih utama dibandingkan substansi.

Pertanyaannya sekarang, jika politik tertinggal dibelakang Joko Widodo, atau dalam kata lain jika partai politik tidak mampu melakukan reorganisasi dan modernisasi dalam gerak langkah politiknya atau menjadi partai politik yang lebih Jokowi daripada Joko Widodo, maka itu bisa dikatakan partai politik sebagai titik pijak harapan kewargaan akan tertinggal jauh. Karena tertinggal, parpol lalu bisa menjelma menjadi veto actors dalam pergaulan demokrasi Indonesia modern.

Saya tidak mengatakan bahwa semua parpol di Indonesia saat ini berupaya menjadi veto actors, namun kecenderungan mengutak-atik aturan hukum pemilu, pelemahan KPK oleh DPR-RI adalah sedikit dari sekian banyak contoh Lembaga legislatif tersebut mencoba mempertahankan gaya politik lamanya, ketimbang melakukan perbaikan dari dalam. Wajar kemudian publik menempatkan DPR sebagai lembaga paling tidak dipercaya publik pada tahun 2016. PDIP sebagai partai asal Joko Widodo harusnya mampu lebih Jokowi ketimbang parpol lainnya, dalam beberapa kesempatan PDIP justru terkesan malah mengawasi Pak Jokowi, sehingga wajar jika kemudian Golkar, Nasdem, Hanura merasa lebih Jokowi ketimbang PDIP.

PDIP tentu punya perhitungan sendiri, namun waku terus bergulir dan parpol lain sudah lebih dulu mengambil ceruk “paling Jokowi” itu. Terlepas dari itu semua, Presiden Joko Widodo sebaiknya menyiapkan diri lebih baik pada tahun 2019. Pilkada DKI Jakarta 2017, membuktikan bahwa kerja keras dan prestasi masih belum mampu membendung isu-isu politik yang menggunakan sentimen SARA sebagai bahan kampanye.

Joko Widodo harus menghitung Parpol diluar PDIP (dengan asumsi PDIP sudah pasti mencalonkan kembali Joko Widodo sebagai Presiden 2019) yang paling memiliki karakter muda, terdepan, pekerja keras, tangguh dan ulet. Yang terpenting adalah partai yang memiliki mimpi yang sama dengan Joko Widodo dan tidak berpotensi menjadi veto actors dalam postur demokrasi Indonesia yang Jokowi.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai partai baru yang sudah menyatakan akan mencalonkan Joko Widodo adalah pilihan yang bijak. Sama merah, sama mimpi, satu senior, satunya muda. PDIP membutuhkan citra muda dan baru, dua hal yang tidak mungkin dibangun dalam waktu dekat. Sementara PSI membutuhkan citra berpengalaman menjalankan kekuasaan, juga tidak mudah membentuknya dalam waktu dekat.

Joko Widodo tentu tidak melihat parpol di Indonesia sebagaimana Emmanuel Macron melihatnya di Perancis sana, ketimbang ikut karam bersama kapal, Macron memilih membangun En Marhce, meski baru namun lebih dekat kepada makna “politik yang Jokowi.” Politik yang muda, berani, cepat, kerja keras, ulet dan tangguh. Lalu karenanya maka politik bisa menjadi harapan yang selalu berada paling depan dalam sebuah mimpi mewujudkan: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Galeri PSI

Multimedia PSI

#Ngobras Episode 4: Menangkal Potensi Bunuh Diri

Ngobras atau Ngobrol Solidaritas adalah original series yang dipersembahkan oleh Partai Solidaritas Indonesia untuk mengedukasi publik tentang isu sosial dan politik yang sedang banyak diperbincangkan.

Kali ini, Wakil Sekretaris Jendral DPP PSI Sis Danik Eka Rahmanigtyas yang juga memiliki latar belakang pendidikan piskologi, dan Bro Ade Armando berbicara kasus bunuh diri yang marak terjadi akhir-akhir ini.

 

Multimedia PSI

#Ngobras Episode 3: Memahami Anak

Ngobras atau Ngobrol Solidaritas adalah original series yang dipersembahkan oleh Partai Solidaritas Indonesia untuk mengedukasi publik tentang isu sosial dan politik yang sedang banyak diperbincangkan.

Kali ini #Ngobras mengambil tema “Memahami Anak” bersama Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka dan Pakar Komunikasi Ade Armando.

Mau Bagaimana Gerakan Generasi Milenial Indonesia?
Blog Solidaritas Koran Solidaritas Opini

Mau Bagaimana Gerakan Generasi Milenial Indonesia?

Opini Koran Solidaritas Edisi 11, 2017

Belakangan ini kita sering menyaksikan bagaimana kebiasaan sosial anak-anak muda lewat sosial media begitu nyata. Kita pun melihat terjadinya perubahan. Banyak gerakan sosial berupa aksi-aksi lokal menonjol di kalangan anak muda. Kebiasaan kolektif mereka tersusun dari kebiasaan-kebiasaan individu mengelompok meski seperti tak beraturan. Generasi terkini menggunakan internet dan media sosial untuk gerakan–gerakan itu.

Beberapa contoh terlihat dari aksi-aksi penggalangan bantuan ala anak muda yang digerakkan lewat gadget, seperti donasi untuk orang-orang yang membutuhkan karena faktor ekonomi atau keterbatasan mental dan fisik. Bukan hanya bantuan semacam sedekah rombongan, gerakan membangun kesadaran publik juga muncul beriringan, seperti ada komunitas “Daripada Ngemis”, gerakan ini mengajak netizen yang banyak bergerak di sosial media Instagram untuk membeli produk/jasa dari siapa pun yang tertangkap kamera dan di upload. Banyak sekali aksi sosial semacam itu, ada pula komunitas mengajar dan traveling yang aktif lewat akun @1000_guru. Inilah gejala sosial baru di Indonesia, gerakan kolektif kaum muda yang bersifat lokal tapi ada di mana-mana.

Gerakan sosial kekinian, layak disematkan pada aktivitas generasi milenial ini. Gerakan sosial itu bisa saja menjelma jadi beragam bentuk, termasuk dalam kehidupan politik. Sudah nampak terlihat oleh kita saat seorang anak muda di Hongkong mampu memimpin sebuah aksi dengan simpati yang besar. Tak mustahil, gerakan sosial anak muda milienal Indonesia akan muncul menyeruak, cepat, lebih masif dan mengagetkan banyak pihak. Dapat dikatakan demikian karena faktor pendukungnya sudah tersedia seperti jaringan internet dan sosial media sangat cepat menjangkau kemana saja, gerakan yang menyulut  emosi dan simpati kemanusiaan akan cepat menyebar menjadi viral.

Jika anak muda Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan mempunyai isu soal kemerdekaan sebuah bangsa, lalu pada masa sebelum tumbangnya orde baru mempunyai isu besar perubahan atas tirani Soeharto. Maka saat ini kesadaran generasi milenial sesungguhnya sadar jika ada kondisi yang tidak nyaman.  Ketidaknyaman generasi pada fakta adanya korupsi, ketimpangan, intoleransi, hingga masalah ekonomi, menjadi nyata dalam beragam ekspresi.

Kalau ada yang bilang anak muda sekarang tidak sama daya kritisnya dengan anak muda zaman dulu, bisa dipastikan yang bilang begitu adalah orang yang kurang gaul dalam dunia kekinian, dunia para generasi milenial.

Anak muda saat ini lebih baik gizinya, bro! Lebih kritis, lebih canggih, bahkan bisa bertindak di luar kebiasaan. Lihat saja ketika ada kasus merusak kamera pewarta TV, berbondong-bondong kritik muncul, bahkan lebih dari sekedar kritik. Namun, pada kasus intoleransi, apakah semua teriak? Pada kasus korupsi besar semacam E-KTP kok diam?

Kini semua mudah diakses, kejadian-kejadian penting di negeri ini cepat didapat, generasi muda sekarang nyaris tanpa sekat soal informasi. Orang-orang di Jakarta belum tentu lebih duluan mengakses berita soal operasi tangkap tangan oleh KPK. Sekarang, persoalan informasi hanya soal siapa yang duluan mencari tahu. Nah, generasi milenial bukan diam tanpa makna, mereka sesungguhnya tahu atas yang sedang terjadi, mereka diam bisa jadi jengah dengan situasi seperti itu.

Kita dapat melihat denyut protes-protes kecil  kalangan muda Indonesia, hal itu sesungguhnya protes besar mereka pada sistem dan kondisi yang sedang berjalan. Kesadaran kolektif sesungguhnya akan berproses dan menemukan bentuknya dikalangan anak muda Indonesia.  Namun, jika tidak ada yang mempersatukan mustahil menjelma menjadi perjuangan kebajikan yang manis buahnya.

Menjadi  pertanyaan sekarang, gerakan apa yang akan muncul dari kaum muda Indonesia? Apakah PSI mampu menjadi penghubung atau bahkan katalisator sehingga gerakan generasi milenial Indonesia menjadi lebih progresif. Ayo, mau bagaimana gerakan generasi milenial Indonesia?

Oleh Rano Rahman

Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah PSI Kalimantan Tengah

Galeri PSI

Republikanisme Milenial
Blog Solidaritas Koran Solidaritas Opini

Republikanisme Milenial

Opini Koran Solidaritas Edisi 11, 2017

Padi tumbuh tidak berisik”

(Tan Malaka, Naar de Republiek -1925)

Kanton 1925, ketika situasi dunia paska perang dunia pertama. Tan Malaka berupaya berfikir soal negeri dan bangsanya yang sedang dijajah Kolonial Belanda. Situasi dunia yang sedang tidak menentu, banyak negara miskin akibat kerugian perang, begitu juga populasi manusia yang berkurang akibat kematian.

Dalam situasi itu, Tan Malaka melahirkan beberapa tulisan progresif dan salah satunya adalah Naar de Republiek (Menuju Republik Indonesia). Posisi Republikanisme Tan Malaka yang akan menjadi pintu masuk kita menjelaskan soal Republikanisme Milenial.

Sebagai seorang warga dunia, Tan Malaka selalu berangkat dari analisis pergolakan dunia yang sedang terjadi. Dan Jelaslah bahwa memang situasi dunia sedang dirundung kegamangan paska perang usai. Problem Indonesia (pada saat itu masih disebut Hindia Belanda), adalah sebuah situasi kolonial yang telah terjajah selama 300 tahun lamanya. Dalam situasi ini, Tan Malaka melakukan dua hal besar pada waktu yang bersamaan. Provokasi kemerdekaan dan konsep sebuah negara. Naar de Republik, berfungsi atas dua hal tersebut.

Republik dalam bayangan Tan Malaka, adalah sebuah tatanan bernegara yang berporos langsung pada rakyat. Rakyat diletakkan sebagai subjek otoritas utama menentukan arah tujuan negara. Oleh karenanya, tentu rakyat membutuhkan sebuah wadah organisasi politik. Dan itu adalah sebuah partai politik yang terorganisir dengan baik, beserta platform perjuangan. Dalam penjelasannya partai yang dimaksud tidak harus masuk dalam sebuah politik elektoral, tetapi partai yang selalu melakukan pengorganisirian rakyat akar rumput.

Organisasi rakyat dalam Naar de Republiek, bukan sekedar berdasar analisis kelas Marxisme klasik. Di mana teori antagonisme antara proletariat (buruh/tani) dan borjuasi (pedagang/industrialis). Melainkan republik yang dibangun dengan kesadaran solidaritas nasional. Republik berdasar solidaritas nasional, adalah perhimpunan gerakan massa antara buruh, petani, kelas menengah pedagang (partikelir), dan kelas menengah terdidik (teknokrat).

Republik yang disuguhkan oleh Tan Malaka, adalah sebuah tatanan bangsa yang merdeka atas kehendak kolektif. Maka sematan kata solidaritas nasional menjadi penting dalam Naar de Republiek. Rakyat diartikan sebagai kelompok kolektif perjuangan kemerdekaan. Dalam hal ini Tan, membatasi kehendak bebas (individu) yang tersemat dalam tradisi pemikiran kaum liberal Eropa saat itu. Maka republik bukan saja sekedar wadah tawar-menawar kepentingan politik individu atau kelompok. Kendati, republik yang dibayangkan adalah mesin politik mutakhir yang mampu merobohkan benteng-benteng kolonialisme Eropa.

Tentu, pikiranya tidak datang tiba-tiba begitu saja. Sebagai generasi yang lebih dulu belajar ke Eropa sebelum Hatta dan Sjahrir, Tan Malaka lebih dulu belajar politik dan taktik perjuaangan. Sebenarnya, gagasan republik Tan cukup berarsir dengan Leon Trotsky dalam memaknai tugas dan fungsi negara.

Jika ditilik kembali dalam kacamata kini, pandangan Republik Tan Malaka tergolong pada posisi ideologis Libertarian-Socialist. Libertarian-Socialist cukup menjadi tren ideologi perlawanan sejak perang dunia pertama sampai pasca perang dunia kedua. Ideologi ini memperjuangkan kebebasan atau kemerdekaan, namun bukan berdasarkan basis individu tetapi azas kolektif atas tujuan berdirinya sebuah negara baru yang merdeka. Jika begitu Libertarian-Socialist menjadi sangat relevan dengan konsep ‘Solidaritas Nasional’ Tan Malaka.

Tawaran Baru

Mengurai Republikanisme Milenial setelah hampir satu abad terbitnya cetakan pertama Naar de Republiek, butuh bantuan kacamata post-modern untuk memahaminya. Ilmu pengetahuan dikejutkan dengan adanya digital deviden, di mana kemajuan teknologi telah merubah segala relasi sosial yang selama ini berlangsung dalam kehidupan dunia.

Dunia telah berubah sedemikian rupa, sehingga apa yang terjadi di pedalaman Amazon bisa kita nikmati dari pojok sofa rumah kita. Atau cerita dibalik biji kopi yang setiap pagi kita minum. Begitu juga relasi kuasa dan keabsahan informasi. Sebuah perdebatan politik dalam akun twitter, bisa berlangsung panjang hingga menjadi satu pristiwa politik yang insidental.

Riuh dan hiruk pikuk kosmopolitan, membuat orang menjadi semakin sibuk. Segala sesuatunya diukur atas ketepatan dan kecepatan. Maka informasi bohong pun tidak bisa dilawan, seperti jamur di musim hujan. Dan kita mengerti, mereka yang menjalani rutinitas seperti diatas ada dalam rentang usia 18-35 tahun. Atau, apa yang lebih mudah kita disebut Gen-Millennial (Generasi Milenial).

Dalam kondisi itulah Republikanisme Milenial hadir sebagai satu tawaran baru atas konsep republik yang paling mutakhir. Republikanisme Milenial secara ideologi bertumpu pada dua hal, politik kewarganegaraan dan negara kesejahteraan positif. Sedangkan secara sosiologi kekuasaaan, disokong oleh Gen-Millennial (populasi) dan kemajuan teknologi dan ilmu penghetauan (informasi).

Konstruksi warga negara bukan saja dilihat sebatas administratif, seperti halnya KTP atau Passpor. Politik Kewarganegaraan dipandang terbentuk dalam proses komunitarian. Organisasi atau komunitas kewarganegaraan, tidak bisa lagi dipandang secara parsial atas hak-hak individu anggota atau kepentingan kolektif organisasinya saja. Organisasi komunitarian juga harus bisa membayangkan isu-isu krusial yang melampaui ruang gerak pengorganisiran.

Dalam contoh kongkrit adalah apa yang telah dilakukan oleh change.org. Satu sisi gerakan itu terlihat sebatas dunia digital, tapi disisi lain gerakan petisi change.org bisa membatalkan sebuah perencanaan kebijakan publik. Politik konvensional kerap menilai itu sebatas tim hore anak-anak muda, yang berekspresi lewat media sosial. Tapi sesungguhnya itu adalah kekuatan politik alternatif masa depan. Dan Gen-Millennial dalam kerangka membangun pondasi itu.

Republikanisme Milenial memandang horizon kewarganegaraan dalam sebuah spektrum isu yang bisa beririsan satu sama lain. Jika meminjam istilah John Rawls dalam terma ‘origin position’, bahwa sebuah perjuangan politik kewarganegaraan harus berangkat dari posisi asali. Di mana posisi asali akan menjadi orientasi perjuangan, dan bagaimana publik secara luas bisa terlibat aktif maupun pasif.

Dengan bantuan facebook dan twitter misalnya, setiap individu warga negara memiliki ruang yang sama dalam membangun kritik dan dukungannya terhadap seorang figur publik. Contoh di Indonesia, gerakan 121 yang mengerahkan ribuan orang turun kejalan atau gerakan bunga ke Balai Kota tidak lepas dari pengaruh sosial media, juga generasi milenial yang terlibat aktif.

Dalam Republikanisme Milenial negara bukan saja didefinisikan sebagaimana teori-teori klasik tata negara. Negara dimaknai dalam sebuah imajinasi politik yang bisa melakukan distribusi kesejahteraan, penciptaan keadilan serta media aktualisasi intelektual. Negara adalah sebuah ruang yang perlu diisi oleh Gen-Millennial, dengan membawa agenda perjuangan kewarganegaraan. Terlepas atas siapa pun yang sedang berkuasa, proses pembobotan politik kewarganegaraan harus tetap berlangsung. Negara adalah ruang dialog, bukan absolutisme.

Meski begitu, pengorganisiran struktural masyarakat juga tetap memiliki peran penting dalam konteks Indonesia. Gen-Millennial memiliki kecenderungan rasional dan keingintahuan yang tinggi atas hal-hal baru. Pengorganisiran itu akan menemukan formatnya masing-masing; bisa dalam bentuk diskusi ringan bulanan, melakukan hobi bersama atau mengerjakan projek-projek menarik secara berkelompok. Metode pendidikan alternatif bisa menjadi jembatan antara hasrat Gen-Millennial dalam politik dan mewujudkan keadilan sosial progresif.

Boleh jadi banyak politisi senior akan memperolok-olok terma Republikanisme Milenial sebagai sebuah gagasan politik alternatif. Kendati satu hal yang harus mereka yakini, bahwa Gen-Millennial sedang meranjak vertikal dalam segala lini; ekonomi, politik, pendidikan dan kebudayaan. Dan pada waktunya, institusi negara yang aristokrat berubah menjadi lebih merakyat. Di mana matinya kesombongan kekuasaan berjubah kemunafikan agama beserta kegelimangan harta dan tahta. Di situlah Republik kita dibangun, saat kesederhanaan dan afirmasi intelektual menjadi sumber inspirasi.

Abi Rekso Panggalih

Sekretaris Jenderal Pergerakan Indonesia

Galeri PSI

Merebut Kembali Politik
Inspirasi Koran Solidaritas

Merebut Kembali Politik

Curhat Tsamara, Koran Solidaritas Edisi 11, 2017

“Jika kita frustasi melihat begitu banyak masalah di negeri ini, maka solusinya bukan berdiam diri sambil berharap seseorang akan menyelesaikannya”

Tsamara Amany

Tiga tahun lalu, saya memutuskan diri untuk sangat peduli tentang politik. Banyak tulisan saya yang tersebar di berbagai portal online. Selalu ada pro dan kontra terhadap setiap tulisan-tulisan saya. Hal itu wajar dalam demokrasi. Namun sering sekali kekesalan muncul ketika seseorang memberi saran kepada saya: “Jangan masuk politik! Politik itu kotor!”.

Saya percaya orang-orang yang menyatakan demikian adalah bagian dari orang-orang yang frustasi melihat kondisi perpolitikan Indonesia saat ini. Oligarki, korupsi, money politics, isu rasial, agama, fitnah dan hoax digaungkan ketika kampanye. Siapa yang tidak frustasi?

Tapi saya lebih frustasi melihat itu semua tanpa mampu berbuat apapun. Yang bisa saya lakukan adalah menulisnya dengan harapan banyak orang sadar dan tergerak. Tidak ada keputusan apapun yang bisa saya ambil karena saya bukan bagian dari sistem politik. Saya hanyalah warga negara biasa yang ingin membantu menyelesaikan masalah, namun tak memiliki kekuasaan untuk melakukannya.

Lalu ketika oligarki masih begitu langgeng, korupsi makin merajalela, dan kampanye menjadi ajang tebar kebencian, apakah kita justru menjauh dari politik dengan dalih bahwa ini adalah tempat yang kotor? Lagipula, benarkah politik adalah tempat yang kotor?

Jika kita frustasi melihat begitu banyak masalah di negeri ini, maka solusinya bukan berdiam diri sambil berharap seseorang akan menyelesaikannya. Ini sama saja seperti kita melihat sampah di depan mata kita kemudian ngomel-ngomel, tapi tidak mau membersihkannya karena kita merasa itu bukan tanggung jawab kita. Tidak bisa begitu! Masalah negeri ini tidak akan selesai jika semua warga negara tidak merasa bahwa ini tanggung jawab kita bersama sebagai bangsa.

Politik bukanlah tempat yang harus dijauhi. Sebaliknya, kita harus mendekatkan diri pada politik. Karena, untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa yang kompleks, terjun dalam politik adalah cara yang paling masuk akal. Setiap keputusan yang ada di negara ini adalah keputusan politik. Mulai dari harga sembako hingga setiap barang yang kita pakai berasal dari keputusan politik. Politik adalah faktor penentu. Dan saya sendiri menolak untuk menjauh dari faktor yang menentukan bangsa ini ke depan.

Politik hakikatnya adalah tempat yang mulia. Bagi saya, definisi politik adalah kekuasaan untuk melayani rakyat. Bahkan saya berani mengatakan bahwa profesi paling mulia adalah politisi. Hanya dengan menjadi politisi, kita bisa membantu rakyat miskin, memberikan mereka akses pendidikan, kesehatan, dan pemakaman gratis, menentukan upah yang layak bagi buruh, memberi subsidi bagi petani,  membangun kultur birokrat yang melayani, membenahi ketertinggalan infrastruktur daerah-daerah pinggiran, serta menjamin bahwa hak-hak warga negara tidak terabaikan. Kita bisa melakukan semua ini tanpa mengeluarkan sepeser pun dari kantong pribadi. Yang kita lakukan adalah mengembalikan uang rakyat untuk kepentingan rakyat.

Menjadi politisi memberi akses kepada kita untuk mewujudkan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang semua ini tidak mudah karena harus melalui pertarungan keras dalam politik. Akan ada oknum-oknum yang mencoba menghambat niat luhur tersebut. Tapi ini bukan berarti politiknya yang kotor. Yang kotor hanyalah unsur-unsur tertentu. Bersih atau kotornya politik tergantung siapa yang berada di dalamnya.

Kalau kita memiliki niat baik untuk menolong hajat hidup orang banyak, maka politik akan menjadi tempat yang mulia. Sebaliknya, jika kita justru memiliki niat buruk untuk mengambil keuntungan pribadi, maka politik akan menjadi tempat yang kotor.

Tentu caranya haruslah terjun ke politik praktis. Agar dapat berkuasa untuk menolong banyak orang, kita harus menjadi bagian dari partai politik. Suka atau tidak suka, partai politik adalah instrumen penting yang ada dalam demokrasi. Kita tidak dapat menafikan peran partai politik dalam proses pengambilan keputusan di era demokrasi.

Memang sepertinya partai politik menjadi salah satu alasan mengapa politik saat ini dipandang kotor. Banyak kader-kader partai politik yang dijebloskan ke penjara karena korupsi. Rakyat pun mulai tidak percaya lagi terhadap partai politik. Survei SMRC Januari 2016 menunjukkan bahwa partai politik menduduki posisi terendah (52,9%) dalam survei tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara (https://www.google.com/amp/nasional.kompas.com/amp/read/2016/01/12/22100771/Survei.Tingkat.Kepercayaan.Pada.TNI.Paling.Tinggi.Parpol.Terendah)

Itulah mengapa partai politik yang terkesan kotor dan terlalu maskulin perlu disuntik nilai-nilai yang mengandung kebaruan. Perlu ada partai politik yang tidak menyandarkan badannya kepada tokoh-tokoh lama. Perlu ada regenerasi dalam partai politik Indonesia di mana anak-anak muda menduduki posisi penting.

Kita membutuhkan partai politik yang banyak memiliki kader-kader anak muda bersemangat, berkualitas, dan memiliki tujuan mulia yang jelas sebagai politisi. Anak-anak muda yang tau apa yang akan mereka lakukan jika terpilih menjadi anggota DPR, walikota, gubernur, dan mungkin di masa depan menjadi presiden.

Kita membutuhkan partai politik yang memiliki banyak kader-kader perempuan cerdas yang siap menduduki posisi penting di pemerintahan dan memenuhi parlemen agar hak-hak perempuan yang masih kurang diperhatikan dapat dicarikan solusinya dengan sungguh-sungguh.

Saya melihat nilai-nilai itu ada di PSI. Jika tiga tahun lalu saya memutuskan untuk peduli tentang politik, kali ini saya memutuskan untuk terlibat langsung dalam politik.

Meski suara-suara sumbang sudah mulai terdengar di seberang sana yang menyanyangkan saya harus terjun ke politik praktis dan berpartai, saya tidak akan mengubah keputusan ini. Saya tidak ingin sejarah mencatat nama saya sebagai seorang anak muda yang memilih berdiam diri. Saya ingin sejarah mencatat nama saya sebagai seorang anak muda yang berani berpolitik praktis untuk membawa perubahan bagi negerinya.

Ayo jadi bagian dari sejarah. Rebut kembali politik dan jadikanlah tempat yang bersih!

Tsamara Amany
Ketua Bidang Eksternal Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia