Galeri PSI Multimedia PSI

Ngobras Episode 7: Ganyang Malaysia?

Hubungan dua negara yang saling bertetangga, Indonesia dan Malaysia, kembali memanas. Insiden terbaliknya bendera Indonesia dalam beberapa pamflet di ASEAN Games kali ini menjadi pemicunya. Ngobrol Solidaritas, sebuah original series persembahan Partai Solidaritas Indonesia kali ini membahas hal tersebut bersama Ketua DPP PSI, Tsamara Amany dan Bro Andy Budiman.

Galeri PSI Multimedia PSI

#Ngobras Episode 6: Kenapa Harus Takut Patung?

Patung adalah karya seni yang sangat umum ditemukan di belahan dunia manapun. Tapi belakangan ini, di Indonesia, ada sekelompok orang yang suka meributkan keberadaan patung dan bahkan ingin menghancurkannya. Kenapa, sih kita harus takut patung? Apa benar patung itu bisa merusak keimanan dan moral? Yuk, simak Ngobras (Ngobrol Solidaritas) Episode 6: “Kenapa Harus Takut Patung?” bersama Bro Andy Budiman dan Wakil Sekretaris Jendral Partai Solidaritas Indonesia Danik Eka R.

Galeri PSI Multimedia PSI

#Ngobras Episode 5: Amok

Ngobras atau Ngobrol Solidaritas adalah original series yang dipersembahkan oleh Partai Solidaritas Indonesia untuk mengedukasi publik tentan isu sosial dan politik yang sedang banyak diperbincangkan. Kali ini, Wakil Sekretaris Jendral DPP PSI Sis Danik Eka Rahmanigtyas yang juga memiliki latar belakang pendidikan piskologi, dan Bro Andy Budiman berbicara tentang kasus pembakaran seorang tukang servis ampli yang dituduh mencuri di Bekasi.

Revolusi Mental Fajar
Blog Solidaritas Koran Solidaritas

Revolusi Mental Fajar

Solidaritas Kita, Koran Solidaritas Edisi Ke-12

Fajar Riza Ul Haq sosok yang tak asing bagi kalangan intelektual muda dan agamawan di Indonesia. Saat menjabat sebagai Direktur Eksekutif MAARIF Institute for Culture and Humanity (Desember 2009-Pebruari 2017), Fajar seringkali mengisi ruang media di tanah air. Dan ia sering terlihat bersama tokoh bangsa, Buya Syafii Maarif.

Fajar meraih pendidikan master pada Centre for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS), Universitas Gajah Mada (2006), dan pendidikan S1 di Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2002).

Fajar juga memiliki latar belakang pengalaman yang cukup kuat di kancah gerakan kemahasiswaan dan kemasyarakatan; Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Sukoharjo, Ketua Dewan Pimpinan Daerah IMM Jawa Tengah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat IMM, Sekretaris Bidang Hikmah PP Pemuda Muhammadiyah, dan sekarang sebagai Sekretaris Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah (2015-2020).

Fajar yang acapkali menyuarakan toleransi di Indonesia sudah terpilih dan berpartisipasi aktif dalam pelbagai forum Internasional diantaranya pembicara Global Counter Terrorism Forum’s Practisioners Workshop di Washington (2013), United Nations Alliance of Civilizations di Wina (2013), International Visitor Leadership Program of US State Department (2012), ASEAN-Australia Emerging Leaders Program (2012), Global Counter Terrorism Forum-Working Group di Manila (2012), Chevening Fellowship di Centre for Studies in Security and Diplomacy, University Birmingham (2009), The 17 New Generation Seminar, the East West Centre, Hawai (2007), Facilitation of Dialogue Process and Mediation Efforts, Folke Bernadotte Academy, swedia (2007), dan Program Australia-Indonesia Young Muslim Leaders Exchange (2005).

Alumni Pondok Muhammadiyah Hajjah Nuriyah Shobron, Solo, ini telah melahirkan beberapa karya publikasi, diantaranya : Membangun Keragaman, Meneguhkan Pemihakan: Visi Baru Politik Muhammadiyah (2004) dan Purifikasi dan Reproduksi Budaya di Pantai Utara Jawa: Muhammadiyah dan Seni Lokal (dkk, 2003).

Ia juga menyunting dan mengedit beberapa buku diantaranya Pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyahan Berwawasan HAM: Buku Pegangan Guru (2008), Pendidikan Al Islam Berwawasan HAM (2008), Pendidikan Kemuhammadiyahan Berwawasan HAM (2008) serta Islam, HAM, dan Keindonesiaan (2007). Juga, tulisan-tulisan artikelnya dapat dijumpai di pelbagai media cetak dan on line seperti Kompas, Republika, Sindo, dan Detikcom.

Revolusi mental menurut Fajar, ada dua hal yang harus dilakukan. Satu, reformasi birokrasi adalah hal yang sangat fundamental dalam pemerintahan di Indonesia. Kedua, adalah pendidikan. Pendidikan sebagai strategi revolusi kebudayaan. Karena satu-satunya hal yang dapat mengubah yakni pendidikan, atau lebih spesifik adalah pendidikan karakter. Itu harus dimulai sejak dini, sejak masih kanak-kanak.

“Karena mengubah satu pola pikir itu sulit, ibaratnya bambu kalau sudah tua itu sulit untuk dibengkokkan. Jika bisa pun akan patah. Namun, kalau yang masih muda bisa dibentuk,” kata Fajar dalam sebuah jurnal.

Sekarang, selain menjadi Sekretaris Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Fajar diangkat sebagai Staf Khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy. Semuanya untuk mewujudkan revolusi mental, begitu kan Fajar?

Jokowi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia
Diskursus Koran Solidaritas

Jokowi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia

Diskursus Koran Solidaritas Edisi Ke-12

Undang-undang pemilu baru untuk siapa?

Setelah melewati perdebatan panjang, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Undang-undang  Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang akan menjadi aturan main pesta demokrasi Indonesia pada tahun 2019 yang akan datang.

Ada dua hal yang secara logika tidak masuk akal: pertama adalah mengenai upaya partai lama agar terhindar dari verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon peserta Pemilu. Perihal kedua, terkait dengan ditetapkannya President Threshold sebesar 20% suara partai atau gabungan partai-partai, atau 25% kursi parlemen.

Sebenarnya tidak butuh menunggu lama untuk mengetahui keputusan tersebut. Partai politik lama sejak dulu memang lebih memilih cara instan untuk melanggengkan kekuasaannya. Hasil beberapa riset di penghujung tahun 2016 yang menunjukkan DPR RI dan partai politik adalah lembaga yang paling tidak dipercaya publik, seakan tidak sedikitpun membuat elit politik merasa terusik. Juga angka kedekatan atau identifikasi pemilih terhadap partai yang merosot jauh. Di mana pada tahun 1999 (data SMRC) jumlah pemilih yang menyatakan sudah memiliki afiliasi partai sebesar lebih dari 70%. Kini pada tahun 2016 hanya sekitar 17% pemilih menyatakan sudah memiliki afiliasi partai politik.

Namun mungkin benar kata Nikita Krushcev, “politisi sama di mana pun, mereka selalu berjanji membangun jembatan, meski ditempat itu tidak ditemukan sungai.” Undang-undang Pemilu jelas adalah sebuah lelucon paling anyar dari gedung DPR RI yang konon bangunannya sudah agak miring itu.

Betapa tidak, jelas, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa verifikasi partai poilitik sebagai peserta Pemilu itu berlaku sama, antara parpol baru maupun lama. Logikanya sederhana, apakah Partai Golkar tidak pernah mengganti kepengurusan sejak lima tahun yang lalu, jika ada pergantian siapakah yang bisa memastikan bahwa kepengurusan Partai Golkar memenuhi syarat keterwakilan 30% perempuan, misalnya.

Pertanyaan lain, adakah yang bisa memastikan jumlah kantor Partai Hanura sudah mnemenuhi persyaratan 100% Provinsi, 75% Kab/Kota dan 50% Kecamatan di seluruh Indonesia? Pasca pertikaian antara WIranto dan Hary Tanoe misalnya. Atau kisruh yang melanda PPP, apakah kepengurusan yang kini ada, adalah kepengurusan yang sah secara ketentuan undang-undang? Atas dasar itulah maka MK memutuskan verifikasi ulang seluruh parpol, baik yang baru maupun yang lama.

Berikutnya lebih lucu lagi, syarat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 adalah yang bersangkutan harus diusung minimal 20% suara partai atau gabungan partai-partai, atau 25% jumlah kursi di parlemen. Bukankah MK memutuskan Pilpres dan Pileg diadakan bersamaan? Lalu darimana penetapan dukungan suara partai dan kursi parlemen?

DPR RI menyatakan bahwa itu diambil dari hasil perolehan suara Pemilu 2014 yang lalu. dengan demikianm partai baru tidak akan mungkin bisa mencalonkan calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2019 yang akan datang. Harus diketahui bahwa jumlah pemilih pemula pada tahun 2019 yang akan datang kurang lebih berjumlah 15%, yang artinya mereka adalah bukan pemilih pada tahun 2014. Lalu apakah hak mereka dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 bisa dihilangkan? Saya rasa ini adalah hak warga negara yang esensial dan substantif.

Skenario dua dan tiga pasang

Jokowi masih berada dipuncak tertinggi survei Mei 2017 yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Sebanyak 32% pemilih masih akan memilih Jokowi jika Jokowi maju kembali sebagai kandidat presiden. Namun jika berhadapan head to head antara Jokowi dan Prabowo Subianto, maka posisi suara tidak jauh berbeda dengan hasil Pilpres 2014 yang lalu. Jokowi unggul 55% dan Prabowo Subianto 45%, hanya terpaut 10% dengan masih tersisa dua tahun untuk masing-masing bekerja.

Sebagai oposisi, Prabowo sangat leluasa untuk terus memupuk kritik dan kekuatan oposisi yang kecewa terhadap pemerintahan Jokowi-JK, sementara Jokowi harus berbagi dengan tugas kenegaraan dan keribetan ‘mengeloni’ anggota koalisi yang masing-masing punya kepentingan yang berbeda.

Pasca pertemuan SBY dengan Prabowo Subianto, muncul spekulasi bahwa akan terjadi koalisi besar dipihak opsosisi yang akan menghadang kemenangan Jokowi pada pilpres mendatang. Juga ada yang mengatakan, bahwa pertemuan itu membahas tentang bagaimana untuk memecah basis suara Jokowi dengan mengajukan pasangan calon ketiga.

Pendukung nasionalis tentu sangat sulit untuk dialihkan dari Jokowi, satu-satunya jalan untuk menjegal Jokowi adalah dengan memecah kekuatan Islam Moderat yang selama ini masih setia berpihak pada pemerintahan Jokowi. Kelompok Islam tradisional seperti Nahdhatul Ulama mungkin sudah tidak masuk dalam hitungan mereka. Namun diluar itu masih mungkin dilakukan.

Keluarnya Perppu Pembubaran Ormas membawa suasana yang cukup hangat di akar rumput. Kelompok Islam Moderat, yang masih berdiam diri, dalam hal ini Muhammadiyah adalah satu kekuatan yang tidak mudah untuk diikat. Ini dikarenakan organisasi yang besar dan kultur yang tidak hirarkis dan feodal.

Wacana kedekatan Muhammadiyah dengan paham Wahabi secara sistematis dihembuskan untuk mendesak Muhammadiyah mengeluarkan sikap yang jelas. Seakan rejim Jokowi yang melakukan desakan itu, padahal ini bisa jadi adalah salah satu isu yang dihembuskan untuk mengelabui opini publik. Dengan harapan, Muhammadiyah kesal dengan pemerintahann Jokowi dan akhirnya pada tahun 2019, mengalihkan dukungan kepada siapapun “selain Jokowi.” Keadaan itu sudah cukup membantu agar penggerusan terjadi pada suara kubu Jokowi, sementara pihak oposisi bisa utuh tanpa tergerus.

Nama Anies Baswedan yang belakangan mulai sering berkunjung ke wilayah di luar Jakarta, seakan sinyal bahwa Anies bukan lagi sekedar Gubernur DKI Jakarta (yang belum dilantik), namun ini adalah sebuah persiapan untuk menuju ken jenjang yang lebih tinggi yakni tahta presiden. Ini bukan tidak mungkin, karena  jika ingin menggerus suara pro-Jokowi maka Anies adalah pilihan yang tepat. Suara Anies, tidak mungkin menggerus suara Gerindra dan lainnya. Jika ini terjadi, ada baiknya Jokowi mulai merapatkan barisannya. Baik  Poros Gerindra, Poros Demokrart dan Poros PDIP, tidak akan ada yang bisa memastikan hasil akhir Pemilu 2019.

Satu capres, seribu wapres

Dibawah komando Prabowo Subianto, memutuskan cawapres bukanlah hal yang sulit, namun tidak demikian jika hendak memutuskan siapa cawapres yang akan mendampingi Jokowi kelak. Ini dilema tersendiri yang muncul dari syarat dukungan 20% suara untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Meskipun suara bulat mendukung pencalonan kembali Jokowi menjadi Capres 2019 sudah jauh hariu diumumkan oleh beberapa Parpol: Golkar termasuk yang pertama, lalu partai baru PSI, disusul Hanura dan PKPI. Sementara beberapa partai lainnya, termasuk PDIP mungkin hanya menunggu waktu untuk mengumumkan dukungannnya.

Tapi bukankah capres dan cawapres adalah satu paket yang akan dicantumkan di kertas suara? Bagaimana jika salah satu partai pendukung tidak setuju dengan nama Calon Wapres yang akan mendampingi Jokowi? Nasdem dan Partai Amanat Nasional sudah lebih dulu menyebut nama Gatot Nurmantyo, Panglima TNI sebagai nama yang pantas mendampingi Jokowi.

Tentu menarik untuk menunggu bagaimana dinamika pengajuan nama cawapres, besar kemungkinan keputusan akhir akan kembali ke tangan Megawati Soekarnoputri. Namun karena adanya syarat dukungan parpol, maka PDI-P tidak serta merta memegang kendali koalisi, Jokowi kembali akan disandera oleh kepentingan parpol. Celakanya, kadang partai yang memperoleh suara kecil kadang lebih galak dari pemilik suara terbanyak.

Pemilu 2019: perebutan suara diluar dan di dalam Koalisi Jokowi

Pasca aksi demonstrasi 411, 212 dan sejenisnya, juga kalahnya Ahok-Djarot dalam Pilkada Jakarta tentu bisa memberikan gambaran bahwa peta pertarungan suara akan memperebutkan suara Islam Moderat. Bisa dipastikan barisan Islam yang selama ini berjaringan dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan berafiliasi dengan kubu oposisi, begitu juga dengan yang memang sudah sejak awal tidak memilih Jokowi, kembali akan merapat ke kubu oposisi.

Barisan Nahdhatul Ulama, meskipun tidak seluruhnya mendukung Jokowi, namun mereka merasa memiliki kewajiban untuk berada pada kubu berseberangan dengan kubu yang didukung oleh Islam yang beraliran takfiri atau anti keragaman. Bagi mereka, negara dan keislaman adalah hal yang tidak bisa dipertentangkan satu dengan yang lain.

Masih banyak lagi suara Islam moderat di seluruh Indonesia yang belum tentu mengalir ke Jokowi. Di sinilah pertarungan sesungguhnya akan terjadi. Tercatat sebaran mereka mulai dari Sumatera, Jakarta, Jawa Tengah, Jogjakarta, Solo dan beberapa kota besar lainnya. Ini adalah kantong-kantong perebutan kursi dan suara.

Dilema tersendiri akan terjadi di kubu Koalisi Indonsia Hebat (KIH), partai yang bernafaskan Islam mayoritas dikuasai PKB, sementara kubu nasionalis akan terbagi ke PDIP, Nasdem, Hanura, PKPI dan pendatang baru PSI besutan Grace Natalie. Jika pemilih religus dan menyukai Jokowi, maka mereka akan memilih PKB, sementara jika dia seorang nasionalis maka belum tentu pilihannya jatuh ke PDIP, bisa jadi ke PSI sebagai alternatif baru.

Artinya sebenarnya, bisa terjadi kejutan dalam Pemilu 2019 yang akan datang, terutama dalam konfigurasi perolehan suara Partai Politik untuk legislatif. Semakin Partai yang kini memiliki kursi di DPR RI menunjukkan wataknya yang arogan, maka peluang partai baru untuk mendapat simpati publik akan sangat besar.

Jokowi, PDIP dan PSI

Jokowi pasti akan sedikit direpotkan oleh syarat dukungan 20% suara Parpol dan 25% kursi DPR RI. Bukan karena sulit mendapatkan dukungan 20% suara, namun karena harus kembali melakukan kompromi politik dengan partai-partai pendukungnya. Jokowi dengan kerja yang luar biasa cepat, diikuti dengan pemerintahan yang bersih dan komitmen kuat menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila, tampak sangat selaras dengan apa yang memjadi pegangan teguh Megawati Soekarnoputri.

Namun, PDIP sebagai partai politik tampaknya tidak begitu mampu melakukamn kapitalisasi kekuatan itu, dalam beberapa kesempatan PDIP tampak seperti berseberangan dengan keputusan pemerintah. Dalam hal komitmen pemberantasan korupsi dan perlawanan terhadap Intoleransi, tampak PSI lebih mampu melakukan inovasi gerakan, apalagi kekuatan media social mereka sudah jauh melampaui partai lain. Menurut data INTRANS per Maret 2017, jumlah audiens dan keterlibatan orang di media social, menempatkan PSI sedikit lebih unggul dari PDIP dan kini berada di posisi kedua di bawah Partai Gerindra. Sementara PDIP dibayang-bayangi oleh PKS dan Demokrat.

Kelebihan PSI adalah karena mampu menunjukkan dirinya sebagai satu-satunya partai Baru dan muda. Konsistensi pesan, inovasi teknologi, komunikasi politik, dan keberanian melakukan gesekan politik menjadi catatan penting bagi partai lainnya. Namun tentu PSI tidak mudah untuk merebut brand “berpengalaman di pemerintahan” yang dimiliki oleh PDIP misalnya. Namun “berpengalaman” bisa menjadi konotasi negatif jika tidak dikomunikasikan dengan baik oleh PDIP.

Jokowi membutuhkan suara kelompok nasionalis, dan itu mayoritas akan diambil oleh PDIP, begitu juga Jokowi membutuhkan PKB, jika bisa PAN dengan tentu mengharapkan gerbong pemilih Muhammadiyah ikut serta didalamnya (meski PAN tidak pernah merupakan saluran suara tunggal Muhammadiyah).

Dan. mengingat angka bonus demografi Indonesia yang menempatkan pemilih muda sebagai pemilik suara mayoritas di 2019, maka suka tidak suka Jokowi membutuhkan PSI untuk berada dibarisan pendukungnya.

Menghadang populisme kanan

Pilkada DKI Jakarta ternyata tidak begitu berpengaruh terhadap konfigurasi pilihan politik di tingkat nasional. Namun meski demikian, setidaknya Jokowi harus lebih waspada dan taktis, sebab kekuatan yang sama akan dihadapinya di Pemilu 2019 yang akan datang. Membubarkan HTI tentu tidak cukup, namun bagaimana melakukan konsolidasi politik terhadap relawan-relawannya yang kini tersebar dimana-mana. Begitu juga merapikan kembali struktur koalisinya dengan menghitung kekuatan dan potensi suara lain yang belum pernah serius terpikirkan karena sibuknya kerja kenegaraan.

Jokowi pasti sudah paham, bagaimana fakta pemilih Jakarta yang begitu rasional bisa kalah oleh sebuah gerakan pemenangan yang nyaris tidak terduga akan digunakan pihak lawan Ahok dan Djarot saat itu. Dalam politik cara lama selalu digunakan, namun dengan nama dan inovasi yang lebih baru. Persoalannya ini bukan hanya fenomena di Indonesia, tapi juga di Amerika Serikat dengan kemenangan Trump, dan juga ketika jajak pendapat di Inggris mengakhiri keanggotaan Inggris dari Uni Eropa.

Yang bisa kita lihat dari tiga kasus: Brexit di Inggris, Trump di Amerika, dan Anies-Sandi dalam Pilkada DKI Jakarta adalah bahwa kemenangan itu selalu menunggangi ketakutan yang paling mendasar dari identitas satu bangsa atau keyakinan. Ketika ketakutan itu mampu menarik ketakutan, trauma dan phobia yang langsung beririsan dengan identitas primordial, maka rasionalitas dalam menjatuhkan pilihan politik tidak akan bisa diprediksi dengan cara biasa.

Hal itu diperparah dengan kegagapan kaum pro-demokrasi untuk menjawab tuduhan-tuduhan teoritik mengenai kedekatan demokrasi dengan kapitalisme yang kemudian juga melahirkan ketimpangan sosial dan ekspolitasi dimana-mana. Demokrasi juga mendapatkan kritikan tajam, bagaima mungkin sistem demokrasi mampu melahirkan perang dan arogansi politik diberbagai belahan dunia. Apalagi jika kemudian demokrasi juga dituding sebagai penyebab terjadinya perpecahan politik di Jazirah Arab yang meningkatkan ketegangan Timur dan Barat, serta juga dunia Islam dengan dunia lainnya.

Namun disela ketegangan dunia baru itu, muncul fenomena Jokowi di Indonesia, Trudeau di Canada  dan Macron di Perancis. Secara singkat ketiganya mencoba mengambil alih kendali demokrasi dengan menorehkan kemenangan yang mengesankan di negara masing, masing. Mereka hendak mengakhiri sinisme banyak orang terhadap demokrasi. Mereka menunjukkan bahwa selain hal yang buruk, demokrasi masih melahirkan juga hal-hal yang baik.

Demokrasi tidak pernah menutup pintu harapan, sekecil apapun itu, setiap kemungkinan bisa menjadi kenyataan baru.

Oleh Ramli Husein

Pemimpin Redaksi Koran Solidaritas

Koran Solidaritas

Jokowi di Mata Generasi Muda Peduli Lingkungan
Blog Solidaritas Koran Solidaritas

Jokowi di Mata Generasi Muda Peduli Lingkungan

Opini Koran Solidaritas, Edisi ke-12

Presiden Joko Widodo atau biasa disapa Pak Jokowi adalah harapan para pemerhati lingkungan. Bagaimana tidak, Pak Jokowi adalah lulusan Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, paham mengenai ekologi, sehingga para pemerhati lingkungan menantikan kebijakan-kebijakan pro lingkungan dari Pak Jokowi.

Pak Jokowi punya kharisma tersendiri di mata generasi muda, karena beliau dinilai berjiwa muda dengan figurnya yang menyukai musik rock. Di sisi lain generasi muda adalah yang paling melek lingkungan. Generasi muda melek lingkungan itu harus, karena generasi muda adalah pewaris bumi, kita tentunya tidak ingin diwarisi bumi yang kotor penuh sampah dengan sumber daya alam yang habis terkuras, karena itu generasi muda adalah yang paling keras jika berbicara masalah lingkungan.

Segera setelah dilantik pada 20 Oktober 2014 Pak Jokowi lalu mengumumkan kabinet kerja pada 26 Oktober 2014, pada awalnya para pemerhati lingkungan tidak tahu harus sedih ataupun senang dengan disatukannya 2 kementerian besar Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Agraria dan Tata Ruang. Kementerian Lingkungan Hidup yang menyatu tersebut dianggap akan melemah, meski begitu dapat diharapkan bahwa permasalahan lingkungan kebakaran hutan yang mencoreng nama Indonesia di mata dunia dapat teratasi.

Namun, para pemerhati lingkungan tentunya menyambut gembira Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang diharapkan akan menyelesaikan permasalahan pelanggaran rencana tata ruang yang dianggap sebagai permasalahan lingkungan paling serius, dengan menghilangnya sempadan sungai, danau dan pantai ataupun masalah konversi hutan menjadi wilayah terbangun.

Jadi pada masa awal pemerintahan Pak Jokowi para pemerhati lingkungan masih harap-harap cemas terhadap kondisi lingkungan berbagai kritik dan saran pun berseliweran menghiasi sosial media. Namun puncak dari hal ini adalah kebakaran hutan yang terjadi pada Juni – Oktober yang menghanguskan 2,6 juta hektar lahan (setara dengan 450% luas pulau Bali) dan menimbulkan kerugian 221 Triliun Rupiah. Hal ini menimbulkan kekecewaan luar biasa para pemerhati lingkungan, kementerian yang dirombak digabung dan dipecah memang membuat perkerjaan banyak terhambat hal teknis dan hasilnya lingkungan kita harus tercederai sebesar itu.

Meski begitu Pak Jokowi membayar ini semua dengan hadir pada Conference of Parties to the United Nation Convention on Climate Change 21th (COP 21) di Paris pada tanggal 30 November 2015 dan menyampaikan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi sampai 29% pada tahun 2030 yang menjadikan Indonesia salah satu negara berkembang dengan komitmen yang tinggi.

Komitmen itu lalu disahkan dalam kerangka legal dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2016. Sampai di sini para pemerhati lingkungan boleh bersenang hati bahwa perbaikan lingkungan akan segera terjadi di Indonesia. Perlahan tapi pasti Pak Jokowi berkerja, tanpa memikirkan kritik dan saran dari berbagai pihak, Pak Jokowi hanya berkerja dan pekerjaannya mulai menunjukkan hasil nyata.

Masalah kebakaran hutan juga dibereskan Pak Jokowi pada tahun 2016 dengan prestasinya menurunkan luas areal yang terbakar sebesar 82,83%. Sampai di sini saya pikir saya tidak bisa tidak memberi pujian untuk kinerja Pak Jokowi, Pak Jokowi rupanya berkerja dengan sangat rapih berbekal kejadian di tahun sebelumnya.

Untuk tahun 2017 sendiri pada 23 januari 2017 Pak Jokowi memberikan pengarahan pada rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Saya mulai paham di sini bagaimana cara berkerja Pak Jokowi yang tekun dan teliti sampai ke detailnya tanpa memperdulikan kabar berita yang berseliweran tentang dia.

Gebrakan lain yang dilakukan Pak Jokowi adalah melakukan pembangunan yang menyeluruh bukan hanya infrastruktur yang beliau bangun tapi juga superstructure dalam artian jiwa dan karakter manusia Indonesia. Hal ini pertama tercermin dalam Indonesia yang memiliki Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, tapi hal ini dikukuhkan dengan ditandatanganinya Instruksi Presiden nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental pada 6 Desember 2016.

Para pemerhati lingkungan boleh bersuka cita karena salah satu dari 5 gerakan amanat Inpres ini adalah Gerakan Indonesia Bersih yang di leading oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim).

Penunjukan Kemenko Maritim sebagai panglima Gerakan Indonesia Bersih sangat tepat karena sampah yang paling mengkhawatirkan adalah sampah di laut dunia. Laut dunia sudah dicemari oleh microplastic yang merupakan hasil dari plastik yang terurai, pada tingkat mikro plastik ini masuk pada rantai makanan. Plastik mikro ini termakan oleh ikan kecil, lalu ikan kecil dimakan ikan besar, terus saja masuk ke rantai makanan sampai akhirnya termakan manusia yang suka menyantap hidangan laut.

Lebih menakutkan lagi saat ini plastik mikro ini terurai lagi menjadi nanoplastic. Pada tingkat nano, plastik dapat masuk ke dalam (menembus membran) sel dan meniru hormon, hasilnya sel tersebut bisa berubah menjadi sel kangker. Semua masalah ini berawal hanya karena kita suka mengkonsumsi plastik sekali pakai (air minum dalam kemasan, snack, dll) dan membuang sampahnya secara sembarangan di sungai sungai yang membawanya ke laut.

Jadi bagi saya Pak Jokowi lewat pekerjaannya menyelamatkan lingkungan dengan caranya sendiri, dan pencapaian Pak Jokowi di bidang lingkungan hidup lebih dari sekedar aksi pungut sampah. Beliau mengurusi hulu sampai hilirnya, dari komitmen pemerintah, infrastruktur, sampai pada perilaku masyarakat pun dipikirkannya.

Saat saya sebagai aktifis lingkungan rapat di Kemenko Maritim bersama komunitas lainnya, kami tidak melihat adanya air minum dalam kemasan (baik yang botol ataupun gelas) semuanya menggunakan gelas beling, ini saja menurut saya adalah kemajuan besar dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup di Indonesia. Salam Solidaritas Lingkungan Hidup!

Penulis Mikhail Gorbachev Dom

Dewan Kota Cerdas Bekasi Komisi Energi & Lingkungan Hidup,

Koordinator Adaptasi Perubahan Iklim APIKI Network Jawa Bagian Barat

GALERI PSI

Menuju Politik Yang Jokowi
Koran Solidaritas

Menuju Politik Yang Jokowi

Editorial Koran Solidaritas, Edisi ke-12

Dalam tata Bahasa Indonesia dikenal istilah akhiran atau sufiks, yakni imbuhan yang ditambahkan di akhir kata. Sebut saja yang berkaitan dengan kata benda misalnya: pikiran, hadirin, rohaniawan, makanan, minuman, dan seterusnya. Atau ada juga yang berkenaan dengan kata sifat: nasionalisasi, intoleransi, parlementer, elementer dan lain-lain.

Selain itu, salah satu yang banyak digunakan adalah akhiran yang berbunyi ‘wi’ seperti manusiawi, duniawi, dan kimiawi. Tidak terdapat perubahan makna bagi kata yang diberi akhiran. Penambahan akhiran ‘wi’ untuk mempertegas pengaruh sebuah benda terhadap sifat. Kimiawi adalah mempertegas bahwa sifat atau proses yang terjadi merupakan bagian dari benda-benda kimia. Manusiawi berarti sifat yang dimaksud secara umum memiliki kesamaan atau seperti yang terdapat pada manusia.

Joko adalah salah nama yang popular digunakan di Indonesia, selain nama Muhammad, Agus, Surya, Udin dll. Sebut saja tokoh-tokoh nasional seperti Djoko Santoso, Djoko Susilo, Joko Anwar dan terakhir Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi. Bisa diartikan bahwa Joko dengan akhiran ‘wi’ menunjukkan sifat seperti atau serupa dengan Joko.

Joko dalam bahasa Jawa adalah nama anak laki-laki muda, pemuda, anak muda, atau anak muda sukses. Joko juga lebih populer sebagai nama depan, hampir tidak pernah sebagai nama belakang, meski kadang ditemukan berada di tengah. Merujuk arti dan karakter yang melekat pada nama Joko, jika ditambah akhiran ‘wi’ maka bisa diterjemahkan sebagai tindakan yang mencerminkan kemudaan, kegagahan, ulet, pantang menyerah dan selalu terdepan. Karenanya Jokowi seharusnya juga adalah harapan, jika harapan kita maknai sebagai akibat yang muncul setelah tindakan dan kerja, bukan dari proses termenung.

Karakter jokowi tampaknya bisa kita lihat terpancar dari tindakan dan kerja dari Presiden RI yang ke-7 Joko Widodo. Kemudaannya tidak bisa disembunyikan, tertawa dan mencari hal lucu yang terselip dalam rutinitasnya setiap hari menunjukkan bahwa Joko Widodo bahagia menjalankan tugas-tugasnya. Dia bekerja nyaris tak berhenti, menteri-menteri dipaksa mengikuti ritme Sang Presiden, wajar beberapa `tokoh senior agak kewalahan mendampingi presiden.

Joko Widodo punya mimpi membawa Indonesia sebagai poros maritim dunia, namun pekerjaan rumah tentu tidak sedikit: konektivitas barat-tengah-timur Indonesia harus segera dibereskan. Satu karakter yang membedakan anak muda dan politisi senior adalah tentang bermimpi. Politisi senior terlalu ribet dengan tata krama politik, sehingga melambatkan gerak bahkan terkadang mematut-matutkan diri menjadikan kemasan lebih utama dibandingkan substansi.

Pertanyaannya sekarang, jika politik tertinggal dibelakang Joko Widodo, atau dalam kata lain jika partai politik tidak mampu melakukan reorganisasi dan modernisasi dalam gerak langkah politiknya atau menjadi partai politik yang lebih Jokowi daripada Joko Widodo, maka itu bisa dikatakan partai politik sebagai titik pijak harapan kewargaan akan tertinggal jauh. Karena tertinggal, parpol lalu bisa menjelma menjadi veto actors dalam pergaulan demokrasi Indonesia modern.

Saya tidak mengatakan bahwa semua parpol di Indonesia saat ini berupaya menjadi veto actors, namun kecenderungan mengutak-atik aturan hukum pemilu, pelemahan KPK oleh DPR-RI adalah sedikit dari sekian banyak contoh Lembaga legislatif tersebut mencoba mempertahankan gaya politik lamanya, ketimbang melakukan perbaikan dari dalam. Wajar kemudian publik menempatkan DPR sebagai lembaga paling tidak dipercaya publik pada tahun 2016. PDIP sebagai partai asal Joko Widodo harusnya mampu lebih Jokowi ketimbang parpol lainnya, dalam beberapa kesempatan PDIP justru terkesan malah mengawasi Pak Jokowi, sehingga wajar jika kemudian Golkar, Nasdem, Hanura merasa lebih Jokowi ketimbang PDIP.

PDIP tentu punya perhitungan sendiri, namun waku terus bergulir dan parpol lain sudah lebih dulu mengambil ceruk “paling Jokowi” itu. Terlepas dari itu semua, Presiden Joko Widodo sebaiknya menyiapkan diri lebih baik pada tahun 2019. Pilkada DKI Jakarta 2017, membuktikan bahwa kerja keras dan prestasi masih belum mampu membendung isu-isu politik yang menggunakan sentimen SARA sebagai bahan kampanye.

Joko Widodo harus menghitung Parpol diluar PDIP (dengan asumsi PDIP sudah pasti mencalonkan kembali Joko Widodo sebagai Presiden 2019) yang paling memiliki karakter muda, terdepan, pekerja keras, tangguh dan ulet. Yang terpenting adalah partai yang memiliki mimpi yang sama dengan Joko Widodo dan tidak berpotensi menjadi veto actors dalam postur demokrasi Indonesia yang Jokowi.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai partai baru yang sudah menyatakan akan mencalonkan Joko Widodo adalah pilihan yang bijak. Sama merah, sama mimpi, satu senior, satunya muda. PDIP membutuhkan citra muda dan baru, dua hal yang tidak mungkin dibangun dalam waktu dekat. Sementara PSI membutuhkan citra berpengalaman menjalankan kekuasaan, juga tidak mudah membentuknya dalam waktu dekat.

Joko Widodo tentu tidak melihat parpol di Indonesia sebagaimana Emmanuel Macron melihatnya di Perancis sana, ketimbang ikut karam bersama kapal, Macron memilih membangun En Marhce, meski baru namun lebih dekat kepada makna “politik yang Jokowi.” Politik yang muda, berani, cepat, kerja keras, ulet dan tangguh. Lalu karenanya maka politik bisa menjadi harapan yang selalu berada paling depan dalam sebuah mimpi mewujudkan: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Galeri PSI

Multimedia PSI

#Ngobras Episode 4: Menangkal Potensi Bunuh Diri

Ngobras atau Ngobrol Solidaritas adalah original series yang dipersembahkan oleh Partai Solidaritas Indonesia untuk mengedukasi publik tentang isu sosial dan politik yang sedang banyak diperbincangkan.

Kali ini, Wakil Sekretaris Jendral DPP PSI Sis Danik Eka Rahmanigtyas yang juga memiliki latar belakang pendidikan piskologi, dan Bro Ade Armando berbicara kasus bunuh diri yang marak terjadi akhir-akhir ini.

 

Multimedia PSI

#Ngobras Episode 3: Memahami Anak

Ngobras atau Ngobrol Solidaritas adalah original series yang dipersembahkan oleh Partai Solidaritas Indonesia untuk mengedukasi publik tentang isu sosial dan politik yang sedang banyak diperbincangkan.

Kali ini #Ngobras mengambil tema “Memahami Anak” bersama Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka dan Pakar Komunikasi Ade Armando.