Selamat Jalan, Pak Dawam
Blog Solidaritas

Selamat Jalan, Pak Dawam

PSI berduka cita atas kepergian M Dawam Rahardjo. Dalam hidupnya, almarhum telah memberikan banyak buat Indonesia.

Pada masa muda, ia bergelut sebagai pemikir ekonomi, mengembangkan pemikiran alternatif dari road map pembangunan era Orde Baru. Ia juga menempa banyak anak muda yang memenuhi panggilan idealisme sebagai aktivis LSM.

Kelak, Pak Dawam juga lantang bersuara untuk isu-isu toleransi dan pluralisme. Ia memperjuangkan keberagaman dari ancaman mereka yang hendak menyeragamkan, yang ingin menyingkirkan “the other”.

Selamat jalan, Pak Dawam. Semoga tenang di sisi-Nya.

#PSI #PSINomor11 #SamaSama #DawamRahardjo

PSI: Yang Muda Yang Berpartai
Blog Solidaritas

PSI: Yang Muda Yang Berpartai

Penulis: Uly Siregar

Jangankan merepotkan diri bergabung dengan partai politik, yang enggan menggunakan hak pilih pun masih gampang ditemui. Tapi jangan tanya berapa banyak anak muda yang bawel di Twitter mulai dari soal politik hingga isu-isu feminisme. Saking bawelnya, mereka bahkan seringkali dicap sebagai pasukan SJW (social justice warrior) yang hanya jago berkicau di medsos.

Keengganan anak muda berpartisipasi secara aktif di ranah politik,atau menggunakan hak pilih mereka tak hanya terjadi di Indonesia. Di Amerika Serikat, sebuah survei nasional dengan responden usia 18-29 tahun yang diselenggarakan oleh Harvard’s Institute of Politics (IOP) menyebutkan terdapat ekspektasi yang sangat rendah untuk berpartisipasi dalam pemilu paruh waktu. Hanya kurang dari 23 persen anak muda Amerika Serikat yang menyatakan pasti mencoblos di bulan November. Di antara mereka yang paling mungkin mencoblos, survei juga menemukan bahwa konstituen partai Republik (yang cenderung konservatif) memperlihatkan antusiasme yang lebih tinggi dibandingkan dengan partai Demokrat (yang cenderung liberal).

Bagi anak muda Indonesia, berurusan dengan politik sering membuat gentar

Apalagi perilaku politisi Indonesia sering tak terpuji. Wakil rakyat yang harusnya mengurusi nasib rakyat justru terlibat dengan beragam skandal yang melibatkan jumlah uang yang tak sedikit.

Petinggi-petinggi partai tersangkut beragam kasus korupsi, hingga membuat KPK kewalahan. Pejabat daerah mengumbar kekayaan yang jumlahnya menjadi berlipat ganda hanya sesaat setelah menjabat. Singkat kata, politisi Indonesia membawa citra negatif. Akibatnya, buat anak muda Indonesia, politik itu nyaris identik dengan perebutan kekuasaan agar bisa memperkaya diri, bukan memperbaiki nasib rakyat. Politik itu busuk, tak seindah seperti memajang foto terbaik di Instagram, atau segampang menyinyiri kepemimpinan Presiden Jokowi di status Facebook, atau seasyik berperang kata-kata di Twitter.

Bergabung dengan partai politik bukan ide yang akrab bagi anak muda Indonesia. “Rendahnya minat anak muda terjun politik bisa dimaklumi karena sebagian besar partai yang ada selama ini didominasi ide-ide yang bagi anak muda dianggap usang, klise, dan tidak menawarkan sesuatu yang segar. Praktik korupsi dan tindak tanduk politik lama membuat publik apalagi anak muda apatis. Tingkat kepercayaan publik terhadap DPR dan parpol kini mencapai titik terendah,” jelas Andy Budiman, Ketua Tim Kampanye Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Padahal parpol seharusnya berlomba-lomba menarik simpati kaum muda untuk bergabung. Pasalnya, berdasarkan survei SMRC, ‘party ID’ di Indonesia sangatlah lemah. Tak seperti di Amerika Serikat yang masyarakatnya fanatik dalam berpartai, hanya sekitar 20 persen rakyat Indonesia yang mengasosiasikan diri dengan parpol. Sisanya bisa disebut mengambang, berpotensi untuk berpindah dari satu partai ke partai lainnya.

Muramnya dunia politik Indonesia dari sentuhan tangan anak muda generasi Milenial dan generasi Z jelas tak boleh dibiarkan berlarut-larut. Tantangan dan juga kesempatan bagi partai politik adalah meyakinkan mereka untuk mengisi panggung politik Indonesia dengan sosok-sosok baru yang tergolong muda, bertenaga, pandai, berprestasi, dan mau bekerja keras. Juga jauh dari urusan korupsi.

Ide dan gagasan baru

Adalah PSI yang mengklaim diri sebagai mesin politik baru yang mengusung identitas kebajikan dan keberagaman, termasuk ide dan gagasan baru. Ia mencoba meyakinkan rakyat Indonesia—terutama kaum muda—bahwa partai ini tak terperangkap dalam kepentingan politik lama, klientalisme, rekam jejak yang buruk, beban sejarah dan citra yang buruk. PSI juga mengusung semangat feminisme dengan memberi porsi yang besar pada perempuan. Tak hanya dalam jumlah 30 persen perempuan, tapi juga berjanji selalu melibatkan perempuan secara aktif dalam pengambilan keputusan politik.

Selintas, PSI seperti ‘dream party’ di tengah kemuakan rakyat Indonesia akan parpol-parpol besar yang tak putus-putusnya mengecewakan. Dan respon yang muncul pun tak buruk. Sejak berdiri 16 November 2014, terdapat 400 ribu pemegang kartu anggota di seluruh Indonesia. Ditambah dengan jumlah pengurus sekitar 30 ribu, dengan komposisi gender relatif seimbang antara perempuan dan laki-laki.

Tapi perjalanan PSI mengambil hati anak muda Indonesia untuk mau aktif berpolitik jelas tak gampang. Kehadiran PSI tak hanya menuai sikap optimistik, tapi juga skeptis di kalangan anak muda. Beberapa pihak dengan sinis memberi label ‘partai medsos’, partai yang hanya memimpin di kampanye medsos. Eksistensi PSI di medsos diwarnai oleh keriuhan atas pernyataan-pernyataan kontroversial yang muncul dari juru bicara PSI Tsamara Amany Alatas, misalnya. Meskipun, menurut Andy Budiman, kuat dalam kampanye medsos justru memperlihatkan kualitas partai dalam memanfaatkan kemajuan digital yang merupakan dunia masa depan. Menurut Andy Budiman yang juga caleg DPR RI PSI untuk Dapil Jatim I Surabaya-Sidoarjo ini PSI adalah partai yang mempunyai konsep paling jelas mengenai strategi pengembangan digital dan isu perlindungan data konsumen digital. Baiklah.

Tapi realitanya, politik adalah dunia yang tak menarik bagi kaum muda. Sumber daya manusia terbaik, mereka yang muda, cerdas, dan berprestasi lebih bersemangat menapaki dunia profesional daripada menceburkan diri dalam keruwetan dunia politik Indonesia. Akibatnya partai dan jabatan politik justru diisi oleh orang-orang dengan kualitas nomor dua. Mungkin termasuk juga di PSI.

Namun tentu tak adil untuk mengarahkan sinisme pada partai baru seperti PSI yang belum memiliki dosa politik seperti partai-partai pendahulunya. Apalagi ia mengusung semangat anti korupsi. Seharusnya kita mendukung semakin banyak lahirnya partai baru yang bisa menjadi wadah bagi kaum muda untuk berpolitik. Dalam rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, 17 Februari lalu, PSI dinyatakan resmi sebagai peserta Pemilu 2019. Artinya, satu partai baru menjadi alternatif bagi kaum muda Indonesia untuk dipertimbangkan dan dipilih pada pemilu yang sudah semakin dekat.

Sudah waktunya kaum muda Indonesia mengambil alih kendali politik di tanah air dengan aktif berpolitik dan bergabung bersama parpol. Bila memang muak pada parpol-parpol lama yang sarat dosa, mengapa tak memberi kesempatan pada parpol baru yang belum terbukti ngawur? Tak harus dengan PSI, tentunya. Mungkin pada pemilu berikutnya, kaum muda Indonesia semakin mempertimbangkan untuk bergabung dengan parpol yang ada dan menjadi pembawa perubahan dalam parpol tersebut. Atau, untuk mereka yang lebih progresif, membentuk parpol baru.

Karena ada perbedaan yang sangat antara nyinyir bahkan kritis di Twitter, dengan mereka yang ikut terlibat dalam rapat partai dan turut andil dalam memberikan arahan pada pengambilan keputusan. Dan bila keputusan yang diambil bisa memberikan perubahan yang berarti bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, adilkah bila kita sinis pada mereka yang memilih berjuang dengan cara bergabung dalam parpol atau membentuk partai baru?

Uly Siregar

Bekerja sebagai wartawan media cetak dan televisi sebelum pindah ke Arizona, Amerika Serikat. Sampai sekarang ia masih aktif menulis, dan tulisan-tulisannya dipublikasikan di berbagai media massa Indonesia.

Sumber

Soal Polling di Jawa Pos, Mengapa PSI Dizalimi Bawaslu?
Blog Solidaritas Kolom

Soal Polling di Jawa Pos, Mengapa PSI Dizalimi Bawaslu?

Oleh Mohamad Guntur Romli

Saat Bawaslu melaporkan pengurus DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke polisi (17 Mei 2018) banyak pesan yang masuk ke no WA saya, nadanya hampir sama: mengapa hanya PSI yang dilaporkan?

Para pengirim pesan lebih banyak bukan anggota PSI, kalau anggota PSI mungkin sudah paham serangan terhadap partai politik bisa terjadi kapanpun dan dengan dalih apapun. Mereka yang mengirimkan pesan ke saya, juga menyertakan beberapa hasil jepretan foto-foto materi iklan di media baik online dan cetak, spanduk, baleho, billboard atau Iklan tv dari parpol-parpol lain. Intinya masyarakat umum pun mengerti, PSI sedang “dikerjain” oleh Bawaslu. Karena hanya PSI yang dilaporkan oleh Bawaslu ke polisi, sementara parpol-parpol lain yang memasang materi yang hampir sama dengan polling yang dipasang oleh PSI di Jawa Pos sampai saat ini masih “selamat” dari laporan Bawaslu. Artinya memag PSI dizalimi oleh Bawaslu.

Bawaslu melaporkan pengurus DPP PSI terkait masalah “citra diri”. Polling PSI di Jawa Pos tanggal 23 April 2018 disebut oleh Bawaslu sebagai bagian dari “citra diri” dan pelanggaran terhadap jadwal “kampanye” yang dilakukan oleh PSI karena memuat logo partai dan nomer urut partai. Tapi seolah-olah Bawaslu menutup mata dengan fakta banyaknya materi yang sama yang dilakukan oleh Parpol-parpol lain baik dalam bentuk spanduk, baleho, billboard, iklan di media cetak, online dan tv yang sangat mudah kita temukan dan bertebaran di media sosial atau kalau kita cari melalui mesin google. Hanya “galak” dan “keras” pada PSI, tapi tampak lemah pada parpol-parpol lain, penzaliman Bawaslu pada PSI kalau kata orang Jawa sudah “cetho welo-welo” yang artinya sudah sangat nampak, sangat jelas.

Tiga Bukti Penzaliman Bawaslu terhadap PSI

Apa yang kasat mata dari penzaliman Bawaslu ke PSI? Menurut saya ada tiga hal.

Pertama, Bawaslu melakukan tebang pilih, hanya galak pada PSI dan lemas pada parpol lain. Hal ini sangat nyata kalau kita bandingkan antara materi polling PSI di Jawa Pos tanggal 23 April 2018 dengan materi dari PAN dan Demokrat esok harinya di koran yang sama: Jawa Pos, 24 April 2018. Polling PSI menampilkan foto Joko Widodo dan kandidat kabinet Jokowi, dan benar ada logo PSI dan nomer urut yang menurut Pengurus PSI adanya logo parpol untuk menyatakan polling ini dimuat oleh organisasi yang jelas. Demikian pula materi iklan PAN dan Demokrat pada tanggal 24 April 2018, selain memuat foto Ketua Umum Parpolnya masing-masing (ini yang tidak ada di materi polling PSI, tidak ada satu pun foto pengurus PSI!), PAN dan Demokrat juga memuat logo parpol dan nomer urut. Tapi, meskipun materi PSI berjarak hanya satu hari dari materi PAN dan Demokrat, Bawaslu melakukan gerak secepat kilat untuk memproses PSI, sampai-sampai sudah dilaporkan ke polisi. Bagaimana dengan materi PAN dan Demokrat? Tak ada kabar jelas hingga saat ini, katanya Bawaslu sedang “mendalami dugaan pelanggaran kampanye parpol” tapi apa parpolnya hingga tulisan ini diketik dengan dua jempol, tak ada kabar dari Bawaslu. Perlakuan yang berbeda oleh Bawaslu terhadap materi PSI dengan PAN dan Demokrat yang dimuat di koran yang sama hanya berjarak satu hari, dengan logo dan nomer urut parpol, inilah diskriminasi alias penzaliman yang dilakukan Bawaslu terhadap PSI. Meskipun, entah kapan, misalnya, kalaupun Bawaslu menetapkan PAN dan Demokrat bernasib yang sama dengan PSI, tidak menutup fakta bahwa telah terjadi proses yang diskriminatif yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap PSI. Bawaslu menempuh jalur cepat pada PSI, tapi mengambil jalur lambat, bahkan seperti sengaja melalui jalur macet untuk memproses PAN dan Demokrat.

Kedua, pengaduan soal dugaan pelanggaran terhadap PSI bukan berasal dari aduan warga masyarakat, tapi berasal dari Komisioner Bawaslu langsung: Sdr Afifuddin. Komisioner yang mengadu dan memproses langsung dugaan pelanggaran PSI bukan hal haram, tapi “aneh”, ditambah dengan proses yang diskriminatif terhadap PSI bila dibandingkan dengan PAN dan Demokrat, apakah proses terhadap materi PAN dan Demokrat yang hingga saat ini masih macet entah di mana dan dengan alasan apa, juga diadukan langsung oleh Komisioner Bawaslu? Kalau Sdr Afifuddin yang tinggal di Jakarta, menemukan iklan Jawa Pos yang banyak beredar di Jawa Timur bisa dengan cepat menemukan materi PSI tanggal 23 April 2018 tapi tidak menemukan materi PAN dan Demokrat tanggal 24 April 2018, hal ini merupakan keanehan yang bisa masuk rekor MURI. Apalagi proses terhadap PSI yang sedemikian cepat, sementara materi PAN dan Demokrat yang hanya berjarak sehari hingga saat ini tak ada kabar beritanya.

Ketiga, saat melaporkan ke Polisi, Bawaslu ingin segera polisi menetapkan “tersangka” pada pengurus PSI.

“Kepolisian segera menetapkan tersangka untuk selanjutnya masuk dalam proses penuntutan,” kata Abhan, saat membacakan hasil temuan Bawaslu, di kantor Bawaslu, Jakarta (dikutip dari kompas.com Kamis, 17/5/2018).

Tuntutan Bawaslu ini tidak hanya melanggar asas praduga tidak bersalah tapi juga menimbulkan keanehan dan kecurigaan. Bawaslu sudah sangat cepat memproses, memutuskan dan melaporkan PSI ke polisi, tapi masih macet memproses materi PAN dan Demokrat meski sama-sama memasang materi di Jawa Pos yang hanya beda jarak satu hari, kemudian minta polisi segera men-tersangka-kan pengurus DPP PSI. Ada apa dengan Bawaslu?

Saat saya menulis dan menekankan penzaliman Bawaslu pada PSI apakah karena PSI takut proses hukum? Atau ingin mengajak kawan masuk penjara dari parpol lain? Kami tegaskan tidak! Yang kami masalahkan adalah perbedaan yang jomplang antara proses, prosedur, tempo dan tindakan yang dilakukan Bawaslu terhadap PSI dibandingkan dengan PAN dan Demokrat yang memasang materi yang sama di koran yang sama yang hanya berselang satu hari.

Perbedaan “Citra Diri” dan “Fakta/Identitas Diri”

Pandangan saya, materi PSI, PAN dan Demokrat bukanlah pelanggaran terhadap kampanye. Saat ini parpol-parpol sedang membuka caleg, cawapres, capres untuk maju pada Pemilu 2019. Parpol-parpol menyebarkan informasi pendaftaran ini baik dalam bentuk iklan atau advertorial yang berisi informasi pembukaan caleg, cawapres, capres, bagaimana mungkin ini disebut pelanggaran kampanye. Dalam UU Pemilu disebutkan, kampanye itu di Pasal 274 adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan pemilu untuk visi misi program kerja partai politik. Baik dalam materi PSI, PAN dan Demokrat tidak ada pemuatan visi, misi dan program kerja parpol. Kalau hanya logo dan nomer urut parpol apakah bisa disebut citra diri? Bagi saya logo parpol dan nomer urut bukan citra diri tapi “fakta diri”, karena citra diri adalah imaji yang dilekatkan yang berasal dari luar diri. Contohnya setiap manusia memiliki identitas dan fakta diri, dari nama, tempat kelahiran dll ini yang disebut fakta atau identitas diri, bukan citra diri. Tapi akan disebut citra diri apabila ada sebutan dan citraan yang sengaja dibangun untuknya. Orang yang baik, soleh, lurus dll adalah citra diri, tapi kalau hanya nama, identitas dll yang menunjukkan fakta diri bukanlah citra diri.

Logo PSI dan nomer urutnya bukanlah citra diri tapi fakta dan identitas diri parpol, tapi slogan yang dipasang PAN di hari setelahnya dengan kalimat: Pro Rakyat Pro Umat bisa disebut citra diri, tapi logo PAN dan nomer urutnya bukan citra diri.

Walhasil, adanya perlakuan yang berbeda terhadap PSI dari Bawaslu dibanding dengan materi PAN dan Demokrat yang dimuat di koran yang sama, yang hanya berselang satu hari, materi PSI dimuat tanggal 23 April 2018 sementara materi PAN dan Demokrat dimuat 24 April 2018, tapi proses terhadap PSI yang sangat cepat dan super kilat, sedangkan pada Demokrat dan PAN yang lambat dan macet, sudah jelas-jelas, Bawaslu melakukan diskriminasi dan penzaliman terhadap PSI.

Wallahu A’lam

Mohamad Guntur Romli, Caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Medsos 101: Milenial Melawan Radikalisme!
Blog Solidaritas

Medsos 101: Milenial Melawan Radikalisme!

Radikalisme dan terorisme menemukan tempat baru untuk menyebarkan paham: media sosial. Para milenial yang menghabiskan mayoritas waktunya di media sosial harus waspada dan turut memerangi keberadaan mereka.

Partai Solidaritas Indonesia berkolaborasi dengan 3 influencer sosial media yaitu Shafiq Pontoh (Chief Strategic Officer Provetic Indonesia), Milly Ratudian Purbasari (Influencer, Pegiat Indonesia Berkebun) dan Anggun “Goenrock” Adi Prasetya (Youtuber dan Videografer).

Bro dan Sis bisa belajar cara membuat konten positif untuk memerangi konten-konten berbau kekerasan dan persekusi yang makin marak di sosial media kita. Acara ini akan dilaksanakan:

Tempat: DPP Partai Solidaritas Indonesia (Jalan Wahid Hasyim no. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat)
Waktu: Jum’at, 25 Mei 2018, 15.00 s/d selesai (acara diakhiri dengan buka puasa bersama)

Acara ini GRATIS dan terbuka untuk umum. Untuk registrasi, silahkan hubungi narahubung 087883888908 (Vanni).

Netizen Dukung Perlawanan PSI Terhadap Bawaslu
Blog Solidaritas

Netizen Dukung Perlawanan PSI Terhadap Bawaslu

 Bro dan Sis, netizen mendukung perlawanan PSI terhadap Bawaslu dengan hashtag atau tagar #MelawanBersamaPSI. Dengan lebih dari 10.000 cuitan sampai Rabu 23 Mei 2018 pagi, hashtag tersebut terus bertahan sebagai trending topic di Twitter.

Ya, ini terkait pemeriksaan sejumlah pengurus PSI, Selasa 22 Mei 2018, di Bareskrim Polri perihal dugaan kampanye di luar jadwal oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Ini terkait materi pengumuman polling cawapres dan susunan kabinet Jokowi 2019 di Jawa Pos edisi 23 April 2018.

Pada pemeriksaan di Bareskrim, hadir Ketua Umum PSI, Grace Natalie, Sekjen Raja Juli Antoni, Wasekjen Satia Chandra Wiguna, dan sejumlah pengurus lain.

Akun @HarSimangunsong dalam cuitannya, misalnya, menyatakan: “Paling greget klo ngeliat kebebasan berjajak pendapat dibungkam. Apakah ini cara tuan untuk melihat anak muda menang? #MelawanBersamaPSI”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh akun @rdhs_tio, melalui cuitannya: “Sekali lagi saya bukan kader @psi_id, di sini saya berkomentar karena apa yg dilakukan oleh Bawaslu sungguh aneh, janggal & tidak adil.. Padahal salah satu fungsi parpol itu memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat.. #PSIDizalimiBawaslu#MelawanBersamaPSI”

Selain itu, akun @nongandah, mempertanyakan ketidakadilan sikap Bawaslu yang tidak menindak partai lain yang justru melakukan kampanye secara terang-terangan.

“Ini sbg perbandingan aja ya utk bukti #PSIDizalimiBawaslu.partai2 lain malah melakukan kampanye scr terang2an. bahkan ada partai yg anak kecil aja sampai hapal loh marsnya itu didiamkan aja oleh Bawaslu.saya pribadi #MelawanBersamaPSI menuntut keadilan,” tulis @nongandah.

#PSI #PSINomor11 #SamaSama #MelawanBersamaPSI

Bom Surabaya dan Empat Generasi Teroris di Indonesia
Blog Solidaritas Opini

Bom Surabaya dan Empat Generasi Teroris di Indonesia

Oleh: Mohamad Guntur Romli

Bom bunuh diri yang menyerang Surabaya dan Sidoarjo secara beruntun, yang dilakukan oleh tiga keluarga sekaligus, menunjukkan telah lahir generasi baru teroris dan memulai babak baru terorisme di Indonesia.

Sebelum ini Bom Bali Bali I tanggal 12 November 2002 adalah permulaan dari babak terorisme di Indonesia, baik dari sisi generasi, modus aksi, bahan peledak, sasaran dan keterlibatan jaringan teroris internasional.

Secara kronologi generasi teroris di Indonesia bisa dibagi menjadi empat. Generasi pertama yang berasal dari kelompok teroris lokal: Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dari tahun 1950-1980, Generasi kedua yang dilakukan Jamaah Islamiyyah (JI) dari tahun 1980-2001, Generasi Ketiga merupakan “Alumni/Veteran Perang Afghanistan” dari Tandzimul Qaidah Osama Bin Laden dengan Bom Bali I 2002. Generasi Keempat, Jaringan ISIS dengan Bom Sarinah-Thamrin 2016 dan Bom Surabaya 2018.

Bom Bali I tahun 2002 bisa disebut babak baru terorisme karena aksi-aksi teror pasca tahun 2002 di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari jaringan Bom Bali I, baik individu-individu yang terlibat langsung dalam Bom Bali I atau pun generasi selanjutnya yang merupakan anak didik rekrutan jaringan Bom Bali I yang melahirkan aksi Bom Bali II tahun 2005.

Dengan keterampilan militer dan merakit bom hasil didikan di kamp-kamp perang Afganistan, Generasi Bom Bali I mampu merakit bom dengan daya ledak tinggi dan tehnik bersembunyi serta menghindari dari kejaran dan pengungkapan aparat. Kita menyaksikan pengejaran aparat keamanan terhadap generasi Bom Bali I yang membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan sampai Generasi Bom Bali I itu mampu melahirkan generasi teroris selanjutnya yang tidak pernah pergi ke Afghanistan.

Bom Bali I juga melahirkan tren baru teroris: bom bunuh diri yang pelakunya dikenal dengan sebutan “pengantin” yang pertama kali dilakukan oleh Iqbal yang menggunakan bom rompi dan meledakkan dirinya di Paddy’s Pub dan Jimi yang menggunakan bom mobil dan meledakkan bersama dirinya saat menyerang Sari Club. Aksi bom bunuh diri tidak dikenal sebelum Bom Bali I 2002.

Generasi Bom Bali I ini pula menguatkan jaringan teroris internasional di Indonesia melalui jaringan Tandzimul Qaidah, baik dari sisi ideologi, pendanaan, pelatihan militer dan merakit bom, serta bantuan-bantuan strategis lainnya. Meskipun kontak dengan jaringan teroris internasional sudah dimulai sejak generasi teroris kedua (Jamaah Islamiyyah), yang asalnya merupakan jaringan teroris Jamaah Islamiyyah di Mesir, bersama kelompok-kelompok lain seperti Tandzimul Jihad dan Jamaah Takfir wal Hijrah, namun dalam generasi kedua ini masih dalam tataran pengaruh ideologi saja. Sementara hubungan Generasi Bom Bali I dengan jaringan teroris internasional Al-Qaidah, tak hanya terpengaruh dari sisi ideologi tapi juga adanya bantuan pelatihan militer, merakit bom dan pendanaan.

Dari Jaringan Al-Qaidah ke Jaringan ISIS

Perubahan aktor jaringan teroris internasional, dengan meredupnya Al-Qaidah dan naiknya ISIS mengubah peta jaringan teroris di Indonesia. Meskipun beberapa aktornya masih jaringan lama, yakni produk Jamaah Islamiyyah (JI) dan Al-Qaidah, namun dengan munculnya ISIS, tak sedikit dari mereka meninggalkan Al-Qaidah dan berbaiat ke ISIS, seperti yang dilakukan oleh Santoso alias Abu Wardah di Poso, Abu Bakar Ba’asyir, Aman Abdurrahman yang merupakan mantan pengikut JI dan Al-Qaidah sebelumnya.

Sedangkan pengikut JI dan Al-Qaidah yang setia, menolak berbaiat ke ISIS tetap memakai jaringan Al-Qaidah dan kelompok baru di Suriah yang terafiliasi ke Al-Qaidah, Jabhah Nusroh. Nama yang bisa disebut dalam jaringan ini adalah Ridwan anak dari Abu Jibril yang bergabung dengan Jabhah Nusroh di Suriah dan tewas di sana. Ridwan dan kawan-kawannya bukan pengikut SIS tapi pengikut Jabhah Nusroh yang terafiliasi dengan Al-Qaidah. Antara ISIS dan Jabhah Nusroh (Al-Qaidah) terjadi persaingan bahkan konflik fisik, dalam merekrut pengikut serta dalam menjalankan aksi-aksi teror.

Bom Surabaya 2018 adalah generasi keempat. Jika dirunut: Generasi Pertama: DI/TII, Generasi Kedua: Jamaah Islamiyah (JI), Generasi Ketiga: Al-Qaidah dengan Bom Bali I 2002 dan Generasi Keempat: ISIS.

Apabila aksi-aksi teror Generasi Keempat ISIS di Indonesia sebelum ini dilakukan oleh mantan pengikut JI dan Al-Qaidah yang berbaiat ke ISIS dengan tokohnya seperti Abu Bakar Ba’asyir, Santoso Abu Wardah dan Aman Abdurrahman, sementara Bom Surabaya 2018 merupakan produk dari gelombang “hijrah” keluarga yang bergabung dengan ISIS baik di Suriah dan Iraq.

Bom Surabaya: Jaringan “Alumni ISIS”

Generasi Jaringan Alumni ISIS menjadi generasi teroris mutakhir di Indonesia. Bila rangkaian teror bom di Indonesia sejak tahun 2002 dilancarkan oleh Generasi Alumni Perang (Veteran) Afghanistan yang terkait Tandzimul Qaidah, maka, Bom Surabaya Generasi Alumni ISIS telah menggantikan Alumni Perang Afghanistan.

Ada fenomena veteran perang ini terpaksa “mudik” alias kampung setelah wilayah yang menjadi basis pertempuran mereka jatuh ke tangan lawan. Afghanistan yang dikuasai rejim Taliban dan Al-Qaidah pada akhir tahun 2001 jatuh ke tangan AS dan sekutunya. Para veteran tercerai berai dan terpaksa “pulang kampung” dengan membawa amunisi dan keahlian militer untuk melanjutkan “jihad” di asal masing-masing. Terjadilah Bom Bali I, 12 Oktober 2002 yang pelakunya adalah Alumni Perang Afghanistan, Hambali, Dr Azahari, Amrozi, Imam Samudra, Mukhlas dll.

Setelah Generasi Veteran Afghanistan ini lahir generasi anak-anak didik mereka yang berhasil direkrut yang merupakan “Murid-murid Veteran Afghanistan” yang melakukan Bom Bali II, JW Marriot dll atau alumni-alumni yang lain, seperti “Alumni Mindanao” “Alumni Poso” dan dari wilayah-wilayah konflik lainnya, hingga fenomena “Generasi Teroris produk Internet dan Medsos” adalah mereka yang tidak pernah berguru pada tokoh alumni konflik/kombatan dan tidak pernah pula pergi ke wilayah konflik, tapi belajar sendiri merakit bom dan aksi teror melalui internet dan berhubungan dengan donatur serta pemberi fatwa melalui media sosial (misalnya Pasangan Solihin-Dian Yulia yang gagal melakukan bom bunuh diri melalui bom panci 2016 memiliki relasi dengan Bahrun Naim, pengikuti ISIS di Suriah dan Iraq). Generasi teroris produk medsos dan internet ini melahirkan istilah “lone wolf” dalam generasi teroris.

Sedangkan keluarga Dita-Puji yang menjadi pelaku bom bunuh diri di tiga lokasi di Surabaya adalah keluarga Jaringan “Alumni ISIS” setelah wilayah ISIS di Iraq jatuh ke tangan AS dan sekutunya dan wilayah ISIS di Suriah kembali dikuasai rejim Assad, Rusia dan sekutunya pada tahun 2017.

Masalah terbesar saat ini adalah dari 1000 orang lebih warga Indonesia yang ikut ke Suriah dan Iraq baik yang bergabung dengan ISIS dan Jabhah Nusroh (Al-Qaidah), sudah kembali 500 orang lebih, dan mereka tidak bisa ditahan karena kekosongan hukum. UU Tindak Pidana Terorisme No 15 Tahun 2003 tidak bisa menjerat mereka yang terlibat organisasi dan aksi teror di luar wilayah NKRI. Tentu saja tidak semua dari 500 orang itu adalah ancaman, namun 1 keluarga Alumni ISIS ini yang melakukan bom bunuh diri dan menyerang 3 lokasi sekaligus sudah memberikan dampak teror yang luar biasa, bagaimana dengan mereka yang masih bebas berkeliaran?

Bom Surabaya: Formasi Lengkap Keluarga Terlibat Terorisme

Generasi “keluarga lengkap teroris”, dari suami, istri dan anak menjadi ciri khas yang nyata dari generasi teroris ini bila dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Teroris sebelumnya hanyalah ikatan keluarga kakak, adik, ipar (misalnya: Mukhlas alias Ali Ghufron bersaudara: Amrozi dan Ali Imron).

Sedangkan pelaku bom bunuh diri di tiga Gereja di Surabaya adalah Keluarga Suami-Istri: Dita Oepriarto-Puji Kuswati, bersama keempat anak mereka (kecuali anak mereka yang berumur 16, 12 dan 9 tahun sebenarnya adalah korban orang tua mereka), demikian pula bom yang meledak di Rusunawa Sidoarjo yang melibatkan Keluarga Anton Febrianto-Puspita Sari dan bom bunuh diri yang menyerang Polrestabes Surabaya, adalah Keluarga Tri Murtono-Tri Ernawati.

Bom Surabaya: Pelaku Bom Bunuh Diri Wanita bersama Anak-Anaknya sebagai Kedok

Bom Surabaya menunjukkan modus baru bom bunuh diri dalam aksi terorisme yang dilakukan oleh wanita dewasa dan menjadikan anak-anak di bawah umur sebagai tameng hidup aksi terorisme. Sebelum ini aksi terorisme dilakukan oleh kalangan pria, baik pria dewasa, pria muda dan remaja (Bom Bali II, November 2005 pelakunya berumur 20 tahunan), Bom JW Marriott Juli 2009 pelakunya remaja (Dani berusia 18 tahun).

Penggunaan wanita sebagai pelaku bom bunuh diri menjadi ciri khas “Generasi ISIS”, Generasi Keempat Teroris di Indonesia. Sebelum ini sudah ada pelaku wanita bom bunuh diri, tapi gagal meledak. Dian Yulia Novi yang terpengaruh ideologi ISIS, akan melakukan bom bunuh diri dengan Istana Negara sebagai sasarannya yang gagal karena tertangkap. Ia melakukan aksinya bersama suaminya M Nur Solihin. Pasangan Solihin dan Dian Yulia menerima perintah dari tokoh ISIS asal Indonesia, Bahrun Naim. Pada Agustus 2017, Dian Yulia divonis 7.5 tahun penjara dalam kondisi hamil tua hasil perkawinannya dengan Solihin. Saat pekan lalu berita viral seorang bayi ada di Rutan Mako Brimob adalah anak dari Dian Yulia ini.

Sebelum Dian Yulia ada sejumlah wanita yang diadili dalam kasus terorisme tidak sebagai pelaku tapi hanya ikut membantu. Misalnya Munfiatun, istri Noordin M. Top, Putri Munawwaroh, istri Susilo pengikut Noordin M. Top, dan Denny Carmelita merupakan istri Pepi Fernando, pelaku bom termos yang mengincar rombongan Presiden SBY pada 2009. Namun sebelum ini tidak ada yang melibatkan anak-anak dalam aksi terorisme.

Sedangkan Bom Surabaya, melalui Puji Kuswanti, adalah wanita, istri dan ibu dari 4 orang anak yang menjadikan anak-anaknya sebagai tameng hidup dan modus operandi aksi teror. Demikian pula Keluarga Anton dan Pelaku Bom Polrestabes yang membawa anaknya, Ais (7 tahun) yang masih kecil, dalam aksi bom buni diri, Ais terlempar dan selamat.

Bom Surabaya: Bahan Peledak dari TNT dan C-4 ke TATP (The Mother of Satan)

Selain formasi keluarga lengkap sebagai aksi teror, pelakunya wanita dan menggunakan anak-anak sebagai kedok, Generasi Bom Surabaya mengenalkan bahan peledak yang lebih canggih bila dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Bom Surabaya menggunakan jenis Triacetone Triperoxide (TATP) yang dikenal sebagai “The Mother of Satan” sebagai ciri khas bom rakitan ISIS.

Sedangkan generasi teroris sebelumnya, mulai Bom Bali I menggunakan jenis Trinitrotoluene (TNT) dan C-4. Letak kecanggihan bom rakitan ISIS, TATP ini menurut Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian bila bom TNT dan C-4 keduanya masih membutuhkan detonator untuk meledak. Sedangakan jenis TATP ini hanya dengan guncangan saja sudah bisa meledak.

Generasi Bom Surabaya: Akankah Seperti Generasi Bom Bali I?

Bom Surabaya bagi saya telah menunjukkan kelahiran Generasi Teroris, Generasi Keempat, Jaringan Alumni ISIS yang bisa menggantikan generasi teroris sebelumnya, Jaringan Alumni Al-Qaidah di Afghanistan.

Mengapa bisa disebut sebagai generasi baru teroris? Dari pemaparan di atas, bisa saya simpulkan beberapa ciri khas generasi teroris dari Bom Surabaya ini:

Pertama karena jaringan pelakunya merupakan jaringan Alumni ISIS bukan lagi jaringan lama: Alumni Al-Qaidah. Kedua, formasi lengkap satu keluarga yang tidak ada pada generasi teroris sebelumnya. Ketiga, pelaku bom bunuh diri adalah wanita setelah aksi bom bunuh diri sebelumnya dilakukan oleh pria dewasa, muda dan remaja, doktrin ISIS, wanita menjadi pelaku bom bunuh diri. Keempat, penggunaan anak-anak dalam aksi bom bunuh diri. Meskipun penggunaan anak-anak dalam jaringan aksi teror g

lobal bukan modus baru, tapi benar-benar baru untuk Indonesia. Anak-anak dimanfaatkan sebagai kedok untuk mengelabui keamanan dan pemeriksaan serta menghindar dari kecurigaan. Kelima, penggunaan bahan peledak TATP, “the mother of satan” ciri khas bom ISIS yang menggantikan jenis peledak TNT dan C-4.

Akankah Generasi Keempat ini, Jaringan Alumni ISIS, mengulangi “kesuksesan” Generasi Kedua Teroris (Al-Qaidah dan Alumni Afghanistan)? Pertanyaan ini lebih banyak menyimpan kekhawatiran, tapi potensi Generasi Bom Surabaya akan menggantikan keberhasilan Generasi Bom Bali I adalah kemungkinan yang bisa saja terjadi, seperti yang telah saya tunjukkan kekhasannya di antara dua generasi itu.

Semuanya berpulang pada kita untuk melawan terorisme khususnya peran Negara dan aparat keamanan. Dengan membaca sejarah, kita akan tahu sejarah bisa berulang kalau kita biarkan, namun sejarah tidak akan berulang kalau kita berhasil melakukan intervensi dan perubahan. Sesuai firman Allah Swt, “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah dengan diri mereka sendiri” (QS 13: 11).

Semoga kita termasuk yang mampu melakukan intervensi dan perubahan.

Mohamad Guntur Romli, Caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI); mengamati dan menulis isu-isu terorisme sejak tahun 2002

Sumber

Penzaliman Partai oleh Bawaslu
Blog Solidaritas Opini

Penzaliman Partai oleh Bawaslu

Oleh: Saur Hutabarat

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menzolimi partai itu. Pokok perkara ialah partai itu dinyatakan melakukan pelanggaran kampanye dan dua orang pengurusnya (Sekjen Raja Juli Antoni dan Wakil Sekjen Chandra Wiguna) dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Partai itu bertambah kesal, karena Bawaslu mendesak Bareskrim Polri untuk segera mempercepat proses pengaduan mereka. Kata Grace Natalie, Ketua umum PSI, “Tindakan mereka yang mendesak polisi telah melampaui kewenangan.”

Ada apakah gerangan dengan Bawaslu sampai begitu bernafsunya menghukum PSI? Mentang-mentang partai baru, belum bergigi di DPR, sehingga empuk untuk dizolimi?

Lebih lunak, tidakkah di situ terjadi pelanggaran etika? Yang dapat menjawab pertanyaan itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Karena itu sudah benar langkah PSI yang akan melaporkan Ketua Bawaslu Abhan dan anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin ke DKPP.

Mereka perlu diadili, apakah terjadi pelanggaran kehormatan atau tidak.

Tidak hanya itu. Hemat saya, layak pula ditengarai, tidakkah Bawaslu menafsirkan pengertian kampanye sesukanya?

Menurut Pasal 1 angka 35 Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang disebut kampanye ialah “kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.”

Alkisah, PSI membuat survei di media (23/4), tapi di dalam iklan itu, menurut mereka, tidak ada visi, misi, serta program partai.

Kenapa dinilai melanggar? Kiranya persoalan terletak pada frasa terakhir definisi kampanye, yaitu ‘citra diri peserta pemilu’.

Bawaslu membuat tafsir sendiri yang belum tentu benar. Karena itu, PSI akan meminta tafsir MK.

Bawaslu baru merumuskan definisi citra diri peserta pemilu pada Rabu (16/5).

Esoknya, Kamis (17/5), Bawaslu langsung menyatakan PSI melakukan kampanye dini, yang merupakan tindak pidana, dan melaporkan pengurus partai itu ke Bareskrim. Pertanyaannya, bagaimana cara Bawaslu merumuskan definisi citra diri peserta pemilu itu?

Kesepakatan definisi perserta pemilu (dalam hal ini parpol) dibuat dalam bentuk berita acara rapat, yang ditandatangani seorang komisioner KPU (Wahyu Setiawan), seorang anggota Bawaslu (M Afifuddin), serta seorang anggota Komisi Penyiaran Indonesia (Nuning Rodiyah).

Terkesan forum gampangan, padahal definisi citra diri parpol yang mereka buat dapat menyeret pengurus parpol ke penjara.

Tafsir undang-undang yang berimplikasi tindak pidana kepada parpol itu tidak dibuat dalam rapat pleno KPU dan Bawaslu.

Juga tidak dapat dipertangggungjawabkan, apa urusan Komisi Penyiaran Indonesia untuk turut serta menafsirkan undang-undang pemilu, dalam hal ini menafsirkan defisini citra diri parpol?

Sebuah kontras perlu diperlihatkan. Bawaslu Jawa Barat sangat lamban menangani dugaan pelanggaran debat yang dilakukan pasangan calon gubernur Jabar Sudrajat-Ahmad Syaikhu, yang terang-terangan memanfaatkan akhir debat putaran kedua, untuk berkampanye ganti presiden.

Kenapa Bawaslu tidak segesit seperti menghakimi PSI?

Bawaslu menyatakan dirinya tidak pilih kasih.

Tidak tebang pilih. Apakah itu dapat dipercaya?

Banyak pertanyaan lain yang perlu dijawab.

Apakah tafsir citra diri parpol yang dipakai Bawaslu untuk menghukum PSI, tafsir yang benar? Tidakkah terjadi kesewenang-wenangan Bawaslu dalam menafsir undang-undang? MK tempat untuk menjawabnya. Karena itu, elok kalau PSI membawanya ke MK.

Badan pengawas pun kiranya perlu diawasi.

Dari segi kehormatannya, apakah melanggar etika atau tidak.

Dari segi pemaknaaan undang-undang, apakah semaunya menafsir atau tidak.

Sesungguhnya Bawaslu mau memberi pelajaran kepada parpol, kiranya dapat berbalik dirinya yang diberi pelajaran.

Saur Hutabarat

Dewan Redaksi Media Group

Sumber: Media Indonesia, Podium, Senin, 21 Mei 2018

Kenapa Hanya PSI?
Blog Solidaritas

Kenapa Hanya PSI?

Oleh: Satia Chandra Wiguna

Sejak awal kami sadar, jalan yang akan kami tempuh tidak mudah. Sejak awal, sebagai partai baru, syarat yang kami harus lalui, konon adalah yang terberat di dunia. Dan kami adalah satu-satunya partai baru yang sanggup melalui itu semua. Kami membuktikan diri bisa lolos.

Sejak awal kami bisa merasakan betul adanya sebuah kekuatan besar yang mencoba menggagalkan agar PSI tidak bisa maju ke Pemilu 2019. Kekuatan yang mungkin cemas dengan dua agenda besar PSI: anti korupsi dan anti intoleransi. Kekuatan hitam yang kami duga berkepentingan agar situasi politik Indonesia tidak berubah!

Ganjalan terbaru itu datang dari Anggota Bawaslu, Mochamad Afifuddin, yang melaporkan PSI ke polisi dengan tuduhan melanggar UU Pemilu, menyoal materi pendidikan politik yang memuat daftar kandidat wakil presiden dan kabinet PSI, dengan ancaman hukuman maksimal satu tahun penjara dan denda Rp 12 juta.

Bagaimana mungkin, inisiatif PSI untuk memulai “public discourse” mengenai kriteria wakil presiden dan kabinet harus diganjar hukuman badan? Padahal dalam materi iklan koran itu tak ada satupun kader partai yang kami cantumkan di sana. Bahkan kami tanpa ragu memasukkan kader partai lain yang kami anggap kompeten untuk masuk ke sana. Kami ingin mengajak publik untuk mulai menimbang kandidat yang pantas untuk masuk menempati jabatan publik, dan itu adalah bagian dari transparansi politik yang ingin kami dorong.

Sekali lagi: kenapa hanya PSI?

Padahal semua orang Indonesia mungkin hapal dengan mars partai baru yang gencar diputar di stasiun TV dan radio seluruh Indonesia sejak dua tahun silam. Bagaimana dengan baliho calon wakil presiden yang bertebaran di seluruh negeri?

Kami memang partai baru. Tapi agenda politik kami mungkin menakutkan bagi banyak orang yang berkepentingan agar situasi politik Indonesia tidak berubah.

Tapi kami tidak akan tinggal diam. Kami akan melawan!

Jakarta, 17 Mei 2018
Dewan Pimpinan Pusat
Partai Solidaritas Indonesia

Satia Chandra Wiguna
Wakil Sekjen DPP PSI

Kejanggalan Sikap Bawaslu yang Berusaha Memidanakan Pimpinan PSI
Blog Solidaritas Sikap PSI

Kejanggalan Sikap Bawaslu yang Berusaha Memidanakan Pimpinan PSI

Oleh Grace Natalie

Sekarang ini Partai Solidaritas Indonesia sedang berada di bawah sorotan karena diadukan oleh Bawaslu dengan tuduhan melakukan kampanye dini di luar jadwal yang sudah ditentukan oleh penyelenggara pemilu.

Bahkan berulangkali diumbar ancaman bahwa pimpinan PSI akan dipidanakan dan masuk penjara karena pelanggaran itu!

Bagi PSI, kalau kami berbuat salah, tentu kami dengan hati terbuka bersedia menerima hukuman. PSI taat hukum.

Tapi yang membuat kami kecewa, Bawaslu nampak sekali mengada-ada. Seolah-olah Bawaslu sendiri tidak paham UU Pemilu yang mereka gunakan.

Yang dipersoalkan Bawaslu adalah iklan satu halaman PSI di Jawa Pos pada 23 April 2018. Dalam iklan itu, PSI mengajak masyarakat terlibat mengisi survei calon wakil persiden dan kabinet kerja Presiden Jokowi 2019-2024.

Dalam iklan itu ada foto Presiden Joko Widodo, lambang PSI, Nomor urut 11, 12 foto dan nama calon wakil presiden, serta 129 foto dan nama calon menteri dan/atau pejabat tinggi negara.

Menurut Bawaslu, PSI bersalah karena kampanye baru bisa dilakukan pada 23 september 2018 hingga 13 April 2019.

Pertanyaan saya: apakah yang PSI lakukan itu masuk dalam kategori kampanye sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilu 2017?

PSI sedang mengajak masyarakat untuk mulai terlibat memikirkan nama-nama yang pantas menjadi cawapres dan menteri, bila Jokowi terpilih kembali pada 2019. Apakah itu layak dilarang secara hukum?

Coba kita lihat UU Pemilu tahun 2017. Di pasal 274 dikatakan secara jelas bahwa yang masuk dalam kategori materi kampanye adalah: visi, misi dan program partai politik yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR.

Kembali saya ulang pertanyaan di atas: apakah meminta masyarakat ikut memilih nama yang pantas sebagai cawapres dan menteri dapat dikatakan sebagai mengkampanyekan visi, misi dan program partai politik sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 274 UU Pemilu 2017.

Buat saya, jawabannya jelas: tidak.

Karena itulah PSI tidak merasa bersalah memasang iklan mencari cawapres tersebut.

Yang mengherankan saya, kok Bawaslu bisa tiba pada kesimpulan – dan berkeras pula – bahwa itu melanggar UU Pemilu.

Saya percaya bahwa kita semua harus menegakkan hukum. Karena itu PSI akan menjalankan kewajiban yang harus dijalankan untuk menghadapi tuduhan Bawaslu ini.

Saya percaya, kebenaran akan menang.

Pemuda dan Potensi Kemenangan dalam Pemilu
Blog Solidaritas Liputan Daerah

Pemuda dan Potensi Kemenangan dalam Pemilu

Oleh: Nazaruddin Gante

Kaum pemuda yang disebut generasi milenial aktif dalam dunia media sosial, sangat sedikit yang terjun dan mengetahui dunia politik.

Pada kesempatan ini saya mengutip pernyataan Berthold Brecht, Penyair dan Dramawan Jerman “Orang buta politik tidak sadar bahwa biaya hidup, harga makanan, harga rumah, harga obat, semuanya bergantung keputusan politik.

ia membanggakan sikap anti politiknya, membusungkan dada dan berkoar: “Aku benci politik!”. Sungguh bodoh dia, yang tak mengetahui bahwa karena dia tidak mau tahu politik akibatnya adalah pelacuran, anak terlantar, perampokan, dan yang terburuk: korupsi dan perusahaan multinasional yang menguras kekayaan negeri”.

Pengamat Politik Charta Politika Muslimin, menilai generasi milenial sangat mempengaruhi kemenangan pemilu 2019 mendatang. Pasalnya generasi milenila berjumlah 45 persen dari total penduduk indonesia.

Untuk mewujudkan kemenangan itu kaum muda harus berani terjun kedunia politik, karena apolitis (Apatis pada politik) bukanlah solusi demokrasi melainkan kebalikannya, saya berharap agar pemuda rame-rame terjung ke dunia politik untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita.

Pemuda yang belum ternodai dengan virus-virus/gaya politik kotor menjadi harapan Bangsa Indonesia kedepannya.

Secara kualitatif dan kuantitaif pemuda punya keduanya, jadi potensi kemenangan itu bukanlah mimpi belaka, yang kita harus lakukan adalah terjun secara masif dan terkordinir dalam satu wadah. Partai Solidaritas Indonesia adalah satu-satunya partai politik anak muda, saya melihat PSI adalah wadah yang tepat untuk mengakomodir kekuatan pemuda sacara keseluruhan.

Pemuda yang perihatin akan kondisi politik bangsa serta menyatakan sikap untuk turut serta memperbaiki kondisi politik bangsa adalah harapan para pahlawan pendahulu kita demi kemajuan Bangsa, membangun budaya politik yang baik serta menciptakan iklim politik yang sehat dan melaukan pembinaan politik terhadap masyarakat.

Kegagalan demokrasi kita kerena pembodohan dan kebohongan politik. Rajut Solidaritas pemuda menuju kemenangan dan kemajuan Bangsa Indonesia.

Terakhir saya ingin mengutip penyataan Recep Tayyip Erdogan, “Jika orang baik tidak terjun ke politik, maka para penjahatlah yang akan mengisinya.” []

Nazaruddin Gante

Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan

Sumber