Kasus Meliana dan Literasi Agama
Blog Solidaritas Kolom

Kasus Meliana dan Literasi Agama

Oleh Raja Juli Antoni

Pekan lalu teman-teman dari Jangkar Solidaritas (Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia-PSI) menemui Meliana di Lapas Tanjung Gusta, Medan. Seperti diketahui, Meliana dijatuhi hukuman 18 bulan penjara karena dianggap menista agama ketika ia mempersoalkan volume adzan dari masjid dekat rumahnya.

Menurut teman-teman Jangkar Solidaritas, sepanjang pertemuan Meliana menangis tidak ada hentinya. Tidak disangka, obrolan ringannya di sebuah kedai tentang volume adzan dari toa masjid yang terdengar lebih nyaring akhir-akhir ini, membuatnya meringkuk di jeruji besi. Seketika ia menjadi “penista adzan” dan “penista agama”.

Rumahnya dibakar. Beberapa Klenteng di daerah itu ikut dibakar. Anaknya berada di rumah ketika itu, menjadi saksi hidup orang-orang merusak dan membakar properti milik orang lain. Ketika ditemui, anaknya bertekad untuk menjadi seorang pengacara. Pengacara yang tangguh yang mampu membela orang-orang lemah seperti ibunya.

 

Sejarah Adzan

Di dalam ulasan-ulasan kitab klasik, adzan dipersepsikan secara berbeda-beda oleh ulama. Di dalam dunia Sunni, adzan bukan hal yang diucapkan dan ditulis atas dasar perbuatan Nabi Muhammad secara langsung, tapi melalui sahabatnya, yakni Umar bin Khattab.

Suatu hari sahabat Umar bermimpi soal bagaimana memanggil orang untuk salat. Mimpi itu disampaikan kepada Nabi. Lalu, Nabi mengkonfirmasi dan menyetujui apa yang dialami oleh Umar Bin Khattab. Nabi memilih Bilal, seorang dari bangsa Habsyi untuk melakukan adzan. Menurut Nabi, adzan lebih baik daripada lonceng.

Di kalangan Syiah, adzan diyakini sebagai ajaran yang langsung diperintahkan oleh Nabi Muhammad sebagai sarana untuk memanggil orang untuk salat.

Dilihat dari segi historisitas di atas, dua kelompok besar umat Islam –Sunni dan Syiah– bertemu tentang fungsi adzan sebagai cara untuk memanggil orang menjalankan salat wajib lima waktu, meskipun adzan juga biasa dilakukan untuk hal-hal yang lain.

Secara fiqhiyyah sendiri, hukum adzan diperdebatkan. Ada yang menyatakan sebagai wajib kifayah dan ada yang menyatakan sebagai sunnah mu’akkadah. Kedua hukum di atas masing-masing memiliki konsekuensinya.

Sebagai wajib kifayah, cukup satu orang yang melakukan adzan maka muslim yang lain gugur kewajiban mereka. Sebagai ‘sunah yang kuat’ maka melakukannya sangat dianjurkan karena pahalanya besar.

Di dalam banyak catatan sejarah, adzan memberikan magnet bagi keindahan Islam karena di dalam adzan sendiri ada seni suara. Aspek suara yang indah membawa mukjizat tersendiri, membawa orang masuk Islam sebagaimana terjadi di banyak kalangan.

Di Indonesia, adzan sudah menjadi hal yang tidak hanya sekadar tindakan fiqhiyyah saja, namun juga sebagai hal yang sangat erat dengan tradisi kehidupan masyarakat sehari-hari. Aspek kultural dari adzan misalnya terlihat dari bagaimana penggunaan pengeras suara.

Pengeras suara bukanlah bagian dari keabsahan adzan, namun itu hanya alat. Meskipun misalnya teknologi pengeras suara sudah dipakai, bedug dan kentongan masih digunakan. Ini artinya adzan berkembang seiring dan saling tidak menegasikan dengan tradisi lokal.

Pendek kata, praktik adzan, memanggil kaum muslim untuk salat, yang kita dengar minimal lima kali sehari di Indonesia, bukan seratus persen berlandaskan nilai normatif agama, namun di dalamnya juga ada aspek kebudayaan.

 

Advokasi Adzan

Sekitar 2007 saya diundang Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk mengikuti program International Visitor Leadership Program (IVLP). Sebuah program yang mengizinkan saya berkeliling AS, bertemu dengan berbagai komunitas, LSM, dan pemerintah lokal.

Salah satu yang paling berkesan dari muhibah itu adalah pertemuan saya dengan kelompok lintas agama di sekitar Ann Arbor di negara bagian Michigan. Kelompok ini dipimpin secara kolektif oleh tokoh-tokoh agama yang berbeda di sana.

Seorang rabbi, tokoh Yahudi, dan beberapa pendeta Kristen dengan bangga dan sumringah bercerita kepada saya mengenai kemenangan mereka “mengadvokasi adzan.” Alkisah, pemerintah lokal melarang adzan terdengar ke luar lingkup masjid karena dianggap mengganggu komunitas.

Para rabbi, pendeta, dan tokoh-tokoh agama lain mengajukan gugatan ke pengadilan karena pemerintah dianggap membatasi kebebasan beragama. Mereka juga berdalih, apa salahnya pujian terhadap Tuhan diperdengarkan di ruang publik?

Pengadilan sulit diyakinkan kecuali dengan argumen yang unik satu ini: bila adzan sebagai tradisi Islam untuk memanggil beribadah dilarang, kenapa lonceng gereja yang suaranya juga keluar dari lingkungan gereja diizinkan dan tidak pernah dipersoalkan?

Hakim tercekat dengan alasan itu. Akhirnya disepakati, adzan diperbolehkan dikumandangkan keluar dari lingkungan masjid dengan dua syarat. Pertama, yang boleh dikumandangkan hanya adzan untuk tiga waktu salat saja: Dzuhur, Ashar, dan Maghrib. Isya dan subuh hanya diperbolehkan di “internal masjid” saja karena berpotensi mengganggu komunitas.

Syarat yang kedua, ini yang sangat unik, volume mikrofon adzan dari masjid mesti sama dengan atau tidak melebihi suara yang dihasilkan oleh lonceng gereja. Para teknisi kemudian bekerja menghitung secara cermat ketinggian suara lonceng gereja dan menyesuaikannya dengan mesin toa di samping mimbar masjid.

Cerita ini bagi saya sangat berkesan karena dua alasan. Pertama, saya menyaksikan langsung bagaimana sebuah komunitas menyelesaikan masalah di tengah mereka secara beradab. Ada ruang komunikasi dan negosiasi yang dibuka lebar untuk mencari win-win solution, kesepakatan rasional yang mengedepankan solidaritas dan harmoni sosial.

Kedua, saya juga menyaksikan keimanan kelompok antar-agama di sana yang hampir paripurna. Sebuah iman yang mengayomi dan tidak saling menghakimi. Iman yang sejuk, sabar, ikhlas, serta jauh dari marah dan angkara murka.

Ssungguh, mata saya berkaca-kaca mengingat dan menuliskan kisah perjalanan saya menemui komunitas antar-agama di Amerika Serikat di atas. Di sana adzan diperjuangkan oleh para agamawan non-muslim, sementara di Tanjungbalai klenteng-klenteng dibakar, Meliana meringkuk di penjara karena perkara yang sama.

 

Social Complaint

Kasus Meliana adalah hal yang sangat berharga bagi kita semua berkaitan dengan sejauh mana sebetulnya kita bisa memahami aspek keagamaan dan kebudayaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun aspek kebudayaan dalam tradisi adzan itu sangat kental –penggunaan pengeras suara dan sebagainya– namun pemahaman kita soal itu masih sangat kurang.

Dalam konteks Meliana, jelas yang dipersoalkan bukan soal adzannya itu sendiri, namun penggunaan pengeras suara yang masuk di ruang publik. Meskipun mayoritas kita adalah muslim, namun ruang publik kita adalah wilayah yang seharusnya netral. Segala hal yang masuk di ruang publik itu dianggap sebagai hal yang netral, halal untuk diperbincangkan, diperdebatkan, dan bahkan dikritisi.

Saya meletakkan masalah kasus Meliana ini sebagai social complaint, bukan religious complaint, karena suara adzan yang dikeluarkan lewat pengeras suara pada hakikatnya sudah masuk di dalam wilayah publik tadi. Komplain Meliana atas suara adzan pada dasarnya sama dengan komplain atas persoalan-persoalan lain.

Bukankah kita sering komplain kepada mu’adzzin yang suaranya cempreng, dan kita biasa saja? Bukankah kita sering meledek suara adzan kakek-kakek yang menyeruak di waktu fajar, karena anak mudanya terlelap tidur? Dan, masih banyak lagi. Namun, atas hal itu semua kita bisa memakluminya karena kita berasal dari golongan dan agama yang sama.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di media mengimabu agar suara adzan di masjid jangan terlalu keras. Sebuah social complaint dari Pak JK yang valid dan biasa-biasa saja. Sungguh Pak JK tidak sedang menista agama dan tidak perlu dipenjara.

 

Literasi Agama

Sekitar dua dekade ini, saya melihat bahwa masyarakat kita mengalami gejala “serba agama”. Sayangnya, ke-“serbaagama”-an masyarakat tersebut tidak dibarengi dengan kedalaman pengetahuan tentang agama. Jangankan agama orang lain, pengetahuan tentang agama sendiri juga masih sangat rendah. Gejala demikian sangat mudah terlihat terutama di sosial media.

Selain soal pengetahuan keagamaan yang apa adanya, mereka juga tidak mampu meletakkan kedudukan agama di dalam konteks negara yang berdasarkan pada Pancasila. Agama di dalam Pancasila memiliki makna yang penting. Namun, makna agama yang penting dalam Pancasila itu juga perlu dimaknai secara serius agar kita tidak salah dalam menjalankannya dalam konteks kehidupan sosial, politik, dan keagamaan.

Masalah yang terjadi di tengah-tengah kita adalah mereka yang pengetahuan keagamaannya ala kadarnya banyak yang sangat “agamis” (fanatik), dalam pengertian bahwa mereka membabi buta soal agama. Di mana-mana kita menggunakan agama sebagai topeng atas tindakan yang sama sekali jauh dari nilai-nilai agama.

Buat mereka ini, dengan meletakkan label agama, seolah-olah bisa menghapuskan kesalahan karena mereka sudah mengabdi kepada agama. Pengabdian kepada agama itu tidak boleh dilakukan dengan kebodohan, tapi harus dengan pengetahuan. Pengabdian kepada agama dengan kebodohan bisa membunuh esensi agama itu sendiri.

Selama ini kita taken for granted; jika beridentitas keagamaan tertentu, maka mereka pasti tahu agama yang tertera di dalam identitas mereka. Namun, pengalaman sehari-hari mengajarkan kepada kita bahwa literasi agama adalah hal yang masih sangat kita butuhkan.

Jika kita kembali kepada kasus Meliana di atas, jika kita memiliki pengetahuan keagamaan yang cukup (religiously literate), maka hukuman yang diberikan kepadanya dengan pasal penodaan agama tidak layak terjadi. Kasus Meliana seharusnya tidak perlu terjadi jika kita semua, termasuk para hakim, mengetahui seluk beluk ruang publik dan fungsi agama di dalam konteks NKRI.

Terakhir, di Asian Games kita mendengar teriakan “siapa kita?”, lalu dijawab, “Indonesia”; sebuah jargon yang sangat indah ketika muncul dalam suasana heroik, penuh keberhasilan, dan kesuksesan. Semestinya, jargon seperti itu juga bisa kita gunakan untuk menyelesaikan hal-hal nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk soal adzan dalam kasus Meliana. Wallahu’alam bishawab!

 

Raja Juli Antoni Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), alumni Pondok Pesantren Darul Arqom Garut dan alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Jurusan Tafsir dan Hadis.

*Esai ini pertama kali terbit di Detik.com

Stop Politik Alienasi
Blog Solidaritas Opini

Stop Politik Alienasi

Oleh: Dara Adinda Kesuma Nasution

Setiap kali berada dalam suatu forum ibu-ibu, saya bercerita tentang rencana saya terjun ke dalam dunia politik dan akan maju sebagai calon anggota DPR pada Pemilu 2019. Saya mohon doa restu pada mereka seperti layaknya seorang anak mohon restu pada orangtuanya. Belum juga usai saya bicara, biasanya mata para ibu itu mulai berkaca-kaca dan menangis.

Saya maju sebagai calon anggota DPR dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk daerah pemilihan Sumatera Utara 3 yang meliputi Pematangsiantar, Simalungun, Batubara, Binjai, dan enam kota/kabupaten lainnya. Daerah itu adalah tempat saya lahir dan menghabiskan masa kecil sampai lulus sekolah menengah atas, sebelum merantau ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia (UI). Belum genap satu tahun setelah lulus dari UI, saya pulang tanah kelahiran saya sebagai calon anggota legislatif. Demikianlah saya bercerita di setiap forum yang saya datangi. Dan, di antara forum-forum itu kerap saya jumpai ibu-ibu yang menangis.

Saya tidak tahu pasti kenapa. Mungkinkah itu lebih sekadar ungkapan emosional sesaat? Karena itu saya tonton lagi video-video pertemuan dengan masyarakat. Dalam pertemuan dengan majelis taklim di Dolok Sinumbah, Kabupaten Simalungun seorang ibu menyampaikan rasa bangganya pada saya. Di sela isak tangisnya, ia bilang ia tak pernah didatangi calon anggota DPR RI. Kunjungan saya adalah hal yang langka baginya. Hal itu diamini oleh anggota lainnya.

Pada pertemuan dengan majelis taklim di Batu V Simalungun, hal yang sama terucap dari seorang ibu. “Sebuah kebanggaan bagi kami didatangi oleh calon anggota DPR RI. Sebelumnya tidak pernah. Kalau caleg DPR Kabupaten atau Provinsi masih mau turun,” ujar ketua majelis taklim itu. Di majelis taklim Kelurahan Banjar Pematangsiantar juga sama. Mereka mengaku hanya kenal caleg-caleg DPR dari gambarnya saja. Demikian juga di majelis-majelis taklim lain.

Di akhir pertemuan, mereka pun selalu berpesan agar saya jangan sampai melupakan mereka jika nanti sudah terpilih. Sering saya dengar, “Jangan seperti yang sudah-sudah ya. Begitu terpilih, lupa sama kita-kita ini.” Jangankan menampung aspirasi, berkunjung saja tak pernah. Dari sana saya paham; rakyat merasa teralienasi dari wakilnya.

Tak Dikenal

Selama bertahun-tahun, pemilu legislatif menghadirkan wakil-wakil rakyat yang tak dikenal oleh masyarakat di dapil, terutama untuk tingkat DPR. Penyebabnya macam-macam. Fenomena “caleg impor” yang didatangkan dari daerah lain masih marak terjadi. Di masa kampanye, masyarakat di dapil saya didatangi oleh calon-calon yang bukan berasal dari dapil itu, dan tidak punya hubungan emosional apapun dengan dapil.

Tiba-tiba, ada caleg DPR sebaya anak mereka, berbicara dengan logat yang sama dengan mereka, dan merasakan bagaimana tinggal di dapil itu selama bertahun-tahun. Mungkin ini jadi satu alasan mengapa ibu-ibu di dapil saya menangis. Mereka merasa ada bagian dari dirinya ada dalam diri saya, yang nantinya akan mewakili mereka di parlemen.

Rekrutmen Caleg

Persoalan caleg impor adalah satu hal. Sebagai bagian dari parpol, saya merasa ini jadi otokritik tersendiri. Persoalan lain adalah proses rekrutmen caleg. Proses ini biasanya berlangsung tertutup. Kita tak pernah tahu siapa caleg yang mendaftar hingga akhirnya nama mereka ada di kertas suara.

Selain itu, proses ini juga biasanya hanya melibatkan kalangan elite. Keberadaan “mahar” partai membuat orang-orang biasa kesulitan untuk berpartisipasi sebagai caleg. Inovasi PSI untuk membuat rekrutmen terbuka di mana para caleg diuji oleh panel independen dan prosesnya disiarkan langsung, serta tanpa pungutan mahar merupakan upaya mendobrak tradisi parpol lama.

Keterasingan antara rakyat dengan wakilnya berlanjut ketika para calon sudah terpilih. Survei nasional yang dilakukan Center for Strategic and International Studies (CSIS) medio Agustus 2017 menunjukkan bahwa relasi antara anggota DPR terpilih dengan konstituennya masih sangat rendah.

Dalam survei yang melibatkan 1000 responden di 34 provinsi itu, 94,6 persen mengaku tidak pernah menyampaikan aspirasi langsung kepada wakil rakyat. Temuan lainnya yakni 95,2 persen mengaku tidak pernah mengikuti kegiatan reses DPR, dan sebesar 95,6 persen mengaku tidak pernah berkomunikasi dengan anggota DPR.

Demokrasi Poliarkis

Dalam sistem demokrasi, politik seharusnya bersifat publik. Arti dari kata wakil sendiri adalah “orang yang dikuasakan menggantikan orang lain”. Lewat mekanisme pemilu one man one vote, rakyat menitipkan kedaulatannya kepada para anggota dewan. Tak sampai di situ, esensi dari demokrasi adalah partisipasi rakyat dalam proses perumusan kebijakan. Tetapi, yang terjadi rakyat seolah-olah hanya menjadi pemberi suara. Sebatas pemberi legitimasi bagi elite-elite yang berkuasa. Mereka tak pernah merasa diwakili oleh siapapun.

Hal ini persis seperti yang digambarkan oleh Robert Dahl (1998) ketika merujuk pada sistem demokrasi poliarkis. Poliarki merujuk pada sistem di mana segelintir orang berkuasa dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan terbatas pada pemilihan pemimpin di pemilu yang diisi oleh calon-calon dari kalangan elite (Robinson, 1996: 49). Dalam demokrasi yang poliarkis, inklusivitas politik terbatas pada hak suara dan mayoritas konstituen tidak punya mekanisme institusional untuk ikut terlibat dalam pengambilan kebijakan ketika calon sudah terpilih (Robinson, 1996: 59).

Partai politik seharusnya kembali pada artinya, yakni “part” (sebagian) yang mewakili segmen yang berbeda-beda dalam masyarakat. Mestinya segala segmen dalam masyarakat punya wakilnya masing-masing. Kita tentu menginginkan parlemen yang warna-warni.

Mungkin, tangisan ibu-ibu di dapil saya adalah bentuk kerinduan yang tertahan pada wakil rakyat yang benar-benar mewakili mereka. Kerinduan bahwa satu bagian dari diri mereka ada di sana untuk bersuara atas nama mereka.

Dara Adinda Kesuma Nasution adalah caleg DPR RI dari PSI untuk Dapil Sumatera Utara III (Pematangsiantar, Simalungun, Langkat, Binjai, Pakpak Bharat, Dairi, Karo, Tanjung Balai, Asahan, Batubara)

*Esai ini terbit pertama kali di Detik.com 

‘Invictus’, Asian Games, dan Keindonesiaan Kita
Blog Solidaritas Kolom

‘Invictus’, Asian Games, dan Keindonesiaan Kita

Oleh Raja Juli Antoni

Akhir pekan lalu, dalam penerbangan Batik Air ke luar kota, saya melihat deretan film di layar sentuh yang menempel di punggung kursi di depan. Mata saya tertuju ke sebuah film lama yang pernah saya tonton sekitar delapan tahun lalu di Brisbane ketika masih jadi mahasiswa.

Invictus judulnya. Film yang dibintangi Morgan Freeman dan Matt Damon itu memiliki relevansi dengan demam Asian Games yang sedang melanda bangsa kita bahwa olahraga sangat berpotensi menyatukan bangsa dari sekat-sekat politik identitas yang membelah.

Cerita dari Afrika Selatan

Invictus diangkat dari sepenggal kisah nyata pemimpin legendaris Afrika Selatan, Nelson Mandela. Penggalan sejarah Madiba –panggilan akrab Mandela– ini direkam dengan baik dalam biografi yang berjudul Playing the Enemy: Nelson Mandela and the Game That Made a Nation, ditulis secara apik oleh John Carlin.

Setelah terpilih menjadi presiden, Mandela menghadapi realitas politik yang pahit. Rakyatnya masih terbelah berdasarkan politik apartheid yang membagi warga negara berdasarkan warna kulit.

Olahraga pun ternyata terbagi berdasarkan warna kulit. Rugbi adalah olahraga bagi kulit putih dan sepak bola merupakan olahraga kulit hitam. Bahkan di kalangan warga kulit hitam Springboks, nama tim nasional rugbi Afrika Selatan, merupakan simbol supremasi kulit putih.

Celakanya, Afrika Selatan segera menjadi tuan rumah Piala Dunia Rugbi. Sebagai presiden kulit hitam pertama pasca-tumbangnya rezim apartheid, langkah mudah bagi Madiba tentu saja mengikuti sentimen mayoritas pemilihnya yang membenci rugbi apalagi Springboks. Dengan mudah Madiba bisa membatalkan piala dunia itu dengan alasan politik yang mudah disusun.

Tapi, Madiba bukan pemimpin biasa. Ia mengambil jalan terjal dan curam. Laki-laki yang pernah menghabiskan waktunya selama dua puluh tujuh tahun di penjara ini bersikukuh meneruskan persiapan perhelatan piala dunia rugbi meski diprotes oleh orang-orang di lingkar paling dekat karena konsekuensi politik yang akan ia hadapi, termasuk citranya yang bisa tergerus habis di mata konstituennya.

Madiba berjudi. Ia berharap mendapatkan keuntungan besar bagi dirinya dan bagi bangsanya dari perjudian itu. Madiba melihat piala dunia rugbi menjadi momentum rekonsiliasi, merobohkan tembok kebencian antara si hitam dan si putih yang fondasinya telah berdiri kokoh dari waktu ke waktu.

Tentu saja sebagai politisi, Mandela tidak hanya gunakan event ini sebagai keharusan moral saja, tapi juga untuk kepentingan politik-pragmatisnya. Mandela sadar bahwa kekuasan politik memang sudah berada di tangannya. Namun, kekuatan ekonomi masih berada di tangan elite kulit putih yang tetap tidak mempercayainya sehingga mereka mulai memindahkan bisnis dan investasi mereka ke luar negeri. Tentu saja ini akan sangat mengganggu pemerintahan Mandela.

Dengan berbagai drama yang tidak bisa dituliskan di sini, akhirnya perhelatan piala dunia rugbi dilaksanakan dengan meriah. Rugbi mendadak menjadi olahraga bersama yang dapat menyatukan si hitam dan si putih. Dengan baik Clint Eastwood, sutradara Invictus, menyajikan gambar-gambar apik proses pembauran diri dua warna kulit berbeda, terutama ketika di final Springboks berhadapan dengan All Black (tim nasional Selandia Baru).

Di bawah satu bendera, semua berharap, berdoa, berteriak, dan menari mendukung Springboks, tim nasional rugbi mereka. Olahraga, akhirnya, dapat membantu proses rekonsiliasi, menyatukan anak bangsa yang terbelah.

Robohnya Politik Primordial

Dalam konteks dan setting politik yang berbeda, Asian Games yang sedang berlangsung memainkan peran yang signifikan dalam merekatkan kembali keindonesiaan kita.

Di tengah politik identitas yang membara empat tahun terakhir, Asian Games datang untuk menyiram bara api politik primordial tersebut. Para atlet memberikan teladan kepada kita bahwa mereka berjuang dan bekerja keras mendulang emas di bawah naungan satu bendera: merah-putih.

Latar belakang etnis dan agama mereka merepresentasikan Indonesia sesungguhnya. Para penonton pun, semua warga negara Indonesia, mendukung sepenuh hati para atlet yang berlaga tanpa tersekat oleh pandangan politik primordial sempit yang acap mengemuka di luar arena olahraga.

Siapa yang tidak bangga kepada Defia Rosmaniar, peraih emas pertama kita di Asian Games? Berbalut busana muslimah, Defia mengangkat derajat Indonesia di pentas negara-negara Asia. Sekeping emas berikutnya datang dari atlet Wushu Lindswell Kwok. Semua berdecak kagum, mengucapkan alhamdulillah tanpa ada sindiran “asing-aseng” kepadanya.

Di layar kaca dua hari lalu saya sempat menonton tim nasional voli putri kita yang berlaga melawan tim nasional Thailand. Meskipun akhirnya kalah, kekompakan mereka masih dapat dijadikan teladan kebangsaan kita. Asih dan Fadillah (keduanya berjilbab) berjibaku bersama Manganang (berkalung salib) dan kawan-kawan mereka lainnya untuk memperjuangkan merah-putih. Mereka berangkulan dan berpelukan memberikan semangat satu sama tanpa ada kecanggungan sindrom mayoritas-minoritas.

Tidak satu orang pun, saya kira, yang mempertanyakan keindonesiaan dua “spiderwomen” berjilbab Indonesia Aries Susanti Rahayu dan Puji Lestari yang masing-masing mendulang emas dan perak bagi Indonesia dari Panjat Tebing. Begitu pula tidak ada yang nyinyir mempertanyakan kalung yang menggelayut di leher Jonathan Cristie ketika ia membuka baju merayakan emas dari cabang Badminton. Semua larut dalam kegembiraan dan tersihir, terutama tentu saja perempuan, oleh tubuh Jojo yang kekar.

Politik Baru

Politik kita mesti naik kelas. Mesti beranjak dari kredo klasik Lasswell “who gets what, when and how”. Politik mesti beranjak dari sekadar kepentingan jangka pendek personal dan kelompok menuju politik kebangsaan yang bersifat jangka panjang.

Sebagai sebuah negara demokratis, kompetisi politik tentu saja diizinkan. Tapi, kompetisi itu hendaknya tidak melahirkan sikap nyinyir dan miskin apresiasi terhadap capaian kita sebagai bangsa.

Dalam konteks ini, mestinya tidak perlu ada yang nyinyir mempertanyakan apakah presiden mempergunakan stuntman dalam pembukaan Asian Games. Acara berjalan dengan baik, menghibur, dan diapresiasi oleh dunia. Keberhasilan acara tersebut tentu saja bukan karena Presiden Jokowi semata, melainkan berkat kerja sama kolektif ribuan orang, termasuk kita para pembayar pajak yang mendanai acara itu.

Tidak perlu pelit mengapresiasi dan menolak realita bahwa pada Asian Games kali ini, di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, prestasi olahraga bangsa kita naik secara signifikan. Sebaliknya, tidak perlu pelit juga mengakui bahwa hampir setengah dari tambang emas kita adalah dari Pencak Silat yang diketuai oleh Pak Prabowo. Rakyat mesti bangga dan berterima kasih atas capaian ini.

Kemarin olahraga secara simbolik mempertemukan dua tokoh bangsa kita. Pak Jokowi dan Pak Prabowo berangkulan merayakan kemenangan bangsa kita. Mereka terlihat akrab dan hangat. Olahraga kembali menjadi fasilitator ‘rekonsiliasi’.

Bila pemimpin kita akur, kenapa rakyat di akar rumput mesti saling pukul? Bila masih ada yang memfitnah, menyebar hoaks dan ujaran kebencian tampaknya ada yang salah dengan ‘otak’ mereka. Orang Arab bilang: al-‘aqlu as-Salim fi al-Jiami as-Salim –otak yang sehat terdapat pada badan yang sehat.

Ayo olahraga supaya badan sehat, otak waras, dan tidak merusak persatuan bangsa!

 

*Pertama kali dimuat di Detik.com

Mahfud Aurelius
Blog Solidaritas Kolom

Mahfud Aurelius

Oleh Suci Mayang Sari

Pada masa Romawi Kuno, hiduplah seorang kaisar bijak, Marcus Aurelius. Sang kaisar menampik anaknya sendiri untuk menggantikan dirinya memimpin negeri karena menyadari kelemahan terbesar dari darah dagingnya, yakni ambisi pribadi. Sang kaisar lebih memilih panglima perangnya untuk menjadi kaisar baru.

Kaisar Roma yang hidup pada abad 161-180 SM itu tak hanya dikenal sebagai pemimpin, tapi juga pemikir dan filsuf. Siang, ia bertempur di medan perang; malam hari, di antara kelelahan, ia disiplin bermeditasi, membaca, dan menulis catatan pribadi. Ia bertahun-tahun hidup menempa diri mencapai kesempurnaan sebagai manusia.

Sejarah mencatat, Marcus Aurelius adalah seorang Stoik, pengikut aliran filsafat Stoa yang percaya bahwa penyakit terbesar dalam diri manusia adalah emosi; hasrat berlebihan, ambisi menginginkan atau menampik sesuatu. Aliran filsafat ini mengajarkan manusia agar senantiasa mengambil jarak dari ambisi pribadi.

Pada Stoa, manusia seharusnya hanya mengandalkan apa yang ada pada dirinya, yakni “jiwa dan akal”. Di luar itu semua, harta benda, kekuasaan, relasi, bahkan tubuh manusia sendiri adalah sesuatu yang di luar ide tentang kesejatian manusia dan bisa membangkitkan emosi atau hasrat berlebihan. Sesuatu yang harus dihindari manusia.

Sikap seperti yang diteladani Marcus Aurelius itu kini semakin langka, terutama di antara orang-orang yang ada di gelanggang politik.

Terpentalnya Mahfud MD dari kancah pemilihan wakil presiden lalu, mengingatkan saya kembali pada ide kaum Stoik. Ia memiliki kualitas langka dibanding para elite lain yang ada di pasar politik sebagai kandidat wakil presiden.

Mahfud MD dikenal sebagai satu-satunya hakim yang tidak bisa disuap ketika menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi. Ia menampik sogokan besar demi mempertahankan konstitusi di negeri ini.

Ketika memberikan pidato di hadapan seluruh Calon Legislatif Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Senin (20/08) lalu, Mahfud bercerita bagaimana ia membongkar kejahatan aktor-aktor dari partai politik lama yang merampok uang rakyat melalui Daftar Isian Masalah (DIM) terkait Dana Alokasi Umum, yang ia taksir nilai korupsinya mencapai Rp50 miliar rupiah per satu DIM. Ia berdiri kokoh mempertahankan integritas dan nilai-nilai yang ia yakini.

Sejarah akan mencatat, orang bersih itu tersingkir dari gelanggang karena sikapnya yang antikorupsi. Partai-partai lama menganggap Mahfud MD sebagai figur yang terlalu “independen”, tidak bisa diatur, terlalu pro-pemberantasan korupsi, dan karena alasan itu semua harus disingkirkan lantaran potensial menyaingi mereka dalam Pemilihan Presiden 2024.

Kita, masyarakat, menyaksikan persekongkolan itu terjadi dengan cara yang sangat telanjang. Para politisi lama, manusia-manusia yang dipenuhi ambisi pribadi, menampik orang berintegritas. Praktik-praktik seperti inilah yang menjadi ancaman terbesar bagi demokrasi Indonesia. Membuat orang semakin apatis dan tidak percaya terhadap dua institusi kunci demokrasi, yakni partai politik dan parlemen.

Dalam testimoninya di sebuah program TV, Mahfud bercerita begini:

Pada 1 Agustus, Istana memberitahu pilihan sudah mengerucut ke Mahfud untuk menjadi wakil capres Jokowi untuk pemilu 2019. Maka sejak 10 hari sebelum pendaftaran, Mahfud mulai menyiapkan segala yang dibutuhkan: dari berkas dokumen yang harus diurus di Yogyakarta, CV, hingga menyiapkan baju yang harus dipakai.

Namun, beberapa jam sebelum pendaftaran, terjadi perubahan. Mahfud digantikan oleh Ma’ruf Amin.

Sore jelang sehari pendaftaran, partai-partai koalisi mendatangi Pak Jokowi dengan membawa nama calonnya masing-masing. Mahfud paham situasi sulit yang dihadapi Jokowi. Mahfud menerima ini dengan ikhlas. Tidak ada rasa sakit hati, tidak ada rasa kecewa, hanya kaget saja.

Keperluan negara ini dan keberlangsungan NKRI jauh lebih penting dari sekadar nama Mahfud MD sebagai wapres kelak. Mahfud dengan legawa mengatakan, “Ini realitas politik yang tidak terhindarkan.”

Meski batal menjadi cawapres, Mahfud mengatakan ia masih tetap berada di pihak Jokowi. Menurut Mahfud, Jokowi merupakan pribadi yang baik, tidak korupsi, dan tegas.

Ketegasan ini terbukti ketika kasus UU MD3. Mahfud menyarankan Jokowi melobi terlebih dahulu ke para parpol terkait tidak disahkannya UU MD3. Namun Jokowi menampik. Tidak perlu melobi parpol karena secara hukum dan prosedural sudah benar.

Mahfud juga mengungkit pada masa lalu, Jokowi sempat menawarkan dirinya beberapa posisi. Antara lain menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) hingga Komisaris Utama.

Tapi Mahfud menolak dengan alasan etika politik. Pasalnya, pada tahun 2014, Mahfud masuk di tim Prabowo. Mahfud merasa masih banyak orang lain yang lebih berkeringat untuk Jokowi, yang lebih layak mengisi jabatan itu.

Suatu ketika Jokowi gundah dengan situasi ideologi dengan maraknya intoleransi dan radikalisme. Maka di situlah Mahfud baru bersedia mengisi tugas mengawal ideologi bangsa, menjadi anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Dari testimoni ini, terlihat betapa Mahfud sudah mampu hanya bergantung pada jiwa dan akal. Mahfud sudah mampu melepaskan hasrat kuasa dan harta.

Stoa mengajarkan untuk mampu memilah apa saja yang ada padaku dan apa saja yang di luar aku. Sejatinya, yang tergantung padaku hanyalah jiwa dan akal. Sementara harta milik, relasi, kuasa, bahkan tubuh adalah sesuatu yang di luar. Semua yang berada di luar aku dapat membangkitkan emosi. Pemikiran Stoa ini wajib dimiliki oleh seorang pemimpin bila ia ingin menjadi negarawan.

Dan lihatlah bagaimana reaksi Mahfud ketika dirinya terpental. “Saya tidak kecewa, tapi kaget,” kata dia dengan nada tenang ketika menjelaskan perasaan dirinya.

Di hadapan kami, anak-anak muda PSI, Mahfud MD menyerukan kepada kaum muda agar tidak menjadi Golput. “Jadilah Golfud…,” kata dia setengah bercanda menyebut istilah “Golongan Mahfud (Golfud)” yang dikenalkan Akhmad Sahal di Twitter.

“Saya sejak awal mendukung lahirnya Partai Solidaritas Indonesia dengan harapan agar partai ini menjadi semacam virus positif yang bisa memperbaiki politik Indonesia. Perpolitikan Indonesia—yang sekarang didominasi oleh partai-partai politik lama—tidak dapat disembunyikan dari siapa pun: citranya sangat buruk,” kata Mahfud MD memberi semangat kepada orang-orang muda PSI.

Ia sedang mengingatkan kepada kami, anak-anak muda yang terjun ke politik, tentang bahaya terbesar negeri yang dikuasai oleh orang-orang yang hanya mengedepankan kepentingan sempit kelompoknya.

Ya, Indonesia memerlukan lebih banyak Golfud. Orang-orang yang rela berkorban mengesampingkan ambisi pribadinya untuk sesuatu yang lebih besar. Politik negeri ini sudah semakin menjauh dari ide politik sebagai alat untuk kebaikan bagi orang banyak. Politik kita kini dikuasai oleh ide tentang politik sebagai alat kepentingan pribadi atau golongan.

Mahfud MD memberi teladan kepada para politisi tentang bagaimana cara berpolitik yang benar, sebagaimana dicontohkan oleh founding fathers Indonesia. Indonesia perlu lebih banyak Golfud. Politisi generasi baru harus belajar menjadi stoik, Mahfud Aurelius!

 

*Terbit pertama kali di  Qureta.com

Demokrasi, Aksi-Reaksi, dan Sejarah yang Berulang
Blog Solidaritas Kolom

Demokrasi, Aksi-Reaksi, dan Sejarah yang Berulang

Oleh Raja Juli Antoni

Beberapa minggu lalu kita menyaksikan Indonesia akan memiliki dua calon presiden, yaitu Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto pada pemilu 2019. Keduanya bukan orang baru dan asing. Pak Jokowi adalah presiden RI sekarang dan Pak Prabowo adalah calon presiden pada pemilu 2014. Jadi, ini semacam pengulangan sejarah karena dua orang yang bertarung adalah orang yang sama.

Meskipun capresnya orang yang sama, dengan asumsi keributan pemilu tidak terulang, kompetisi memperebutkan “voters” tampaknya sudah mulai terasa panas sejak  sekarang ini. Padahal, masa kampanye secara resmi belum dibuka. Dalam negara demokrasi, hal seperti ini wajar saja terjadi dan merupakan kembang bagi penguatan demokrasi, jika itu semua dibarengi oleh kedewasaan dari kedua belah pihak.

Bagaimana semua ini terkait dengan demokrasi kita?

Demokasi adalah ruang yang memberikan keleluasan untuk melakukan aksi dan juga menerima reaksi. Demokrasi memberikan hak orang untuk bebas berbicara, mengemukakan pendapat, bergerak melakukan aksi. Kebebasan dasar yang dirangkum dalam kebebasan sipil dan kebebasan politik yang sudah direstui manusia sejagat adalah hal yang dilindungi di semua negara demokrasi.

Bahkan di dalam konteks demokrasi yang sangat liberal, gerakan-gerakan yang akan membunuh demokrasi pun dibiarkan berkembang sebagai bagian dari upaya menghidupkan demokrasi. Sekali lagi, demokrasi memberikan ruangaksi dan reaksi.

Kita bangsa Indonesia memiliki demokrasi, pilihannya adalah demokrasi Pancasila. Di dalam demokrasi Pancasila kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat, dan beraksi juga dilindungi. Memang, pelaksanaannya tidak seluas demokrasi liberal di negara seperti Inggris, Amerika dan Australia. Hal-hal yang bertentangan dengan kandungan Pancasila bisa dianggap melawan demokrasi Pancasila, tetapi itu tidak mengurangiperihal dasar dari kehidupan demokrasi di banyak negara yang menggunakan sistem ini.

Di dalam demokrasi Pancasila, gerakan aksi dan reaksi itu juga dilindungi. Katakanlah, gerakan #2019GantiPresiden adalah hal yang dibolehkan di dalam demokrasi sebagai wujud penghargaan terhadap kebebasan berpendapat. Namun hal yang sering kita lupakan adalah gerakan reaksi atas itu juga dibolehkan. Jika gerakan #2019GantiPresiden dilawan gerakan oleh gerakan yang berlawanan, itu proses yang wajar saja di dalam demokrasi.

Kita sering tidak adil dalam melihat aksi dan reaksi, padahal keduanya adalah elemen yang sah di dalam demokrasi. Dalam banyak konteks, gerakan pendukung Jokowi ketika menghadang #2019GantiPresiden dianggap sebagai upaya pembunuhan atas kebebasan adalah pandangan yang kurang adil. Kenapa demikian? Pertama, gerakan melawan dari pihak Jokowi itu merupakan reaksi atas aksi yang terjadi. Dan kedua, aksi dan reaksi itu masih berada dalam wilayah masyarakat, pelakunya adalah kalangan masyarakat. Hal yang paling penting di sini adalah unsur negara tidak terlibat.

Tentang sikap adil dalam melihat aksi dan reaksi kita, ada baiknya kita merenungkan sebuah kutipan menarik dari seorang Toba Beta (penulis buku Nenek Moyangku Seorang Astronot), “Action triggers reaction. An object somehow responds when we observe it. We just assume that we do objective. In fact, unconsciously we only want to see some parts of the object which do not evoke the bitter memories of our past.” (Aksi memicu reaksi. Sebuah obyek kadang-kadang merespons ketika kita mengamatinya. Kita mengira bahwa kita melakukan sebagaimana adanya.

Pada kenyataannya, kita secara tidak sadar hanya ingin melihat beberapa bagian obyek itu yang tidak mengingatkan kita pada kenangan-kenangan pahit dari sejarah masa lalu kita). Kadang pihak yang beraksi tidak bahagia melihat reaksi dan sebaliknya pihak yang bereaksi tidak bahagia dengan pihak yang aksi, ketidakbahagiaan itu karena keduanya melihat pada diri mereka sendiri, tidak berusaha melihat secara utuh lawan-lawan mereka.

***

Apakah kita harus bahagia ataukah sedih dalam melihat sejarah kita yang berulang? Apakah kita harus meratapi pada pengulangan pencalonan Pak Jokowi dan Pak Prabowo dalam pilpres yang akan datang? Saya berpendapat, tidak. Ini bukan soal sejarah yang berulang pada dasarnya, tetapi sejarah yang berulang itu akan membawa apa dalam konteks kemajuan demokrasi kita. Apakah “repeating history” di atas membawa hawa baik bagi demokrasi kita, ataukah justru sebaliknya.

Sebagai pendukung demokrasi, apa yang kita pegang adalah bukan orang dan peristiwanya yang berulang, tetapi orang dan peristiwa yang berulang itu membawa apa. Hal ini perlu kita tekankan karena kita sering melupakan esensi karena terlalu fokus pada ekspresi. Adakah kita tahu apa yang akan dibawa oleh kedua calon presiden kita yang akan mengulangi sejarah bertanding?

Salah satu petunjuk untuk menilik apa yang akan dibawa adalah apa yang sudah dilakukan oleh keduanya pada masa-masa sebelum dan sekarang ini. Itu jejak yang paling gampang bagi kita untuk membaca sejarah yang akan dibawa. Apa yang dibawa oleh Pak Jokowi nanti ketika berulang menjadi presiden dan apa yang akan dibawa oleh Pak Prabowo ketika oleh sejarah ditakdirkan menjadi presiden? Kita semua bisa dan mampu membaca dampak dari pengulangan sejarah dengan merujuk pada aktualitas sejarah dari keduanya pada masa lalu dan kini. Meskipun bisa, rasa nafsu yang sering menyebabkan kita jatuh pada cara membaca yang tidak adil dan bias.

Di akhir catatan saya ini, marilah kita mendengar apayang dikatakan oleh Seth Garfield, seorang professor sejarah Amerika Latin pada University of Texas at Austin dan pengarang buku yang sangat terkenal, Indigenous Struggle at the Heart of Brazil: State Policy, Frontier Expansion, and the Xavante Indians, 1937-1988. Dia menyatakan, “History matters, not because it repeats itself (which it never does), but because its narration can rid demons that torment the oppressed, shock the complacent and intransigent into self-reflection, and inspire feats of human perseverance and will.” (Sejarah menjadi penting bukan karena dia mengulang dirinya sendiri [yang itu tidak pernah terjadi], tetapi karena narasinya dapat menyingkirkan para setan yang menyiksa orang tertindas, mengejutkan orang-orang yang tak terpuaskan dan pihak yang berpikir cupet, dan memberi inspirasi pada ketekunan dan keinginan manusia).”

Jika kita bawa pada konteks Pemilu2019 nanti, yang akan menjadi masalah bukan pemilu itu yang akan menampilkan pengulangan para calon, tetapi apakah para calon yang hadir kembali itu meningatkan, membawa dan menginspirasi narasi apa pada kehidupan kita sekarang dan yang akan datang. Mari kita semua menghadapi Pemilu 2019 dengan rileks, mengenang apa yang sudah terjadi selama ini, dan mencocokkan dengan apa yang menjadi pilihan kita. Kuncinya, orientasi pada kehidupan yang lebih baik dengan berpijak pada pengalaman yang sudah menjadi sejarah kita pada masa lalu, dan jangan baperan.

Kita mengulang sejarah bukan untuk masa depan yang lebih buruk, tetapi untuk masa depan yang lebih baik; menjadi bangsa yang demokratis, humanis, pluralis dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Sumber Geotimes

Bahaya Politisasi Agama
Blog Solidaritas

Bahaya Politisasi Agama

Oleh: Jeffrie Geovanie

Bagaimana hubungan agama dan politik adalah perdebatan klasik yang tak kunjung usai, entah sampai kapan. Ada yang mengatakan perdebatan ini akan berhenti dengan sendirinya manakala masyarakat sudah beranjak dewasa dan bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ternyata, di negara-negara maju sekalipun, kerumitan hubungan antara agama dan politik tetap terjadi.

Di Indonesia, kita menemukan banyak fakta bahwa dosis agama akan menguat pada setiap saat menghadapi kontestasi untuk merebut jabatan-jabatan politik. Penggunaan dosis agama dalam berpolitik inilah yang sering kita sebut dengan poilitisasi agama, yakni agama dijadikan sebagai alat untuk meraih kekuasaan politik.

Mengapa agama sangat mudah dijadikan alat politik, karena semangat emosional merupakan unsur terkuat dalam memperkokoh dukungan. Salah satu unsur terpenting dalam agama adalah keimanan yang dalam bahasa teknisnya merupakan keterlibatan emosi dalam membangun keyakinan pada sesuatu yang gaib dan yang maha kuasa. Jika unsur emosi ini disentuh, kemungkinan besar akan terbawa dalam satu arus (emosi) yang sama. Maka, politisasi agama menjadi gerakan politik yang sangat efektif.

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahap ketiga yang berlangsung 27 Juni 2018 di 171 (17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota) membuktikan dengan sangat nyata efektifnya gerakan politisasi agama, terutama di daerah-daerah yang terdapat pemisahan yang relatif jelas antara partai yang selama ini mengusung semangat “agama” dengan yang “nasionalis”.

Di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara bisa menjadi contoh. Pasangan Sudrajat-Syaikhu di Jawa Barat, meskipun belum berhasil menjadi pemenang, karena menggunakan isu agama pada saat kampanye, berhasil meraih suara yang signifikan, meningkat drastis dari perkiraan lembaga-lembaga suvei. Demikian juga pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah di Jawa Tengah. Adapun pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah di Sumatera Utara berhasil memenangkan kontestasi, selain dengan menggunakan isu agama juga isu etnis.

Memang banyak tokoh agama yang membantah, atau lebih tepatnya mengelak adanya politisasi agama, tapi fakta-fakta di lapangan jelas menunjukkan adanya gerakan ini. Tampaknya, dalam melihat isu ini, tergantung pada bagaimana kita menginterpretasikan fakta-fakta di lapangan. Bagi yang menolak atau mengelak politisasi agama berpandangan bahwa penggunaan isu agama merupakan bagian dari ekspresi politik warga negara yang dibenarkan dalam perspektif demokrasi.

Yang menjadi masalah sebenarnya bukan pada aspek penyaluran aspirasi politiknya, tapi pada saat agama digunakan sebagai sarana kampanye untuk meraih kekuasaan, akan sangat potensial menjadi alat pemecah belah umat yang secara faktual tidak terkonsentrasi pada pasangan calon tertentu. Semua pasangan calon memiliki pendukung dari kalangan umat. Klaim salah satu pasangan calon selain mengandung unsur kebohongan, juga akan menimbulkan ketidakpercayaan publik pada agama sebagai alat pemersatu. Menurut saya, inilah salah satu bahaya dari politisasi agama.

Bahaya lain yang tidak bisa dianggap enteng adalah kemungkinan terkoyaknya keutuhan republik. Benar bahwa republik ini lahir dengan dilandasi semangat keagamaan yang kuat. Tapi, yang harus disadari, republik ini juga lahir karena kuatnya semangat kebersamaan dari berbagai unsur yang ada di nusantara, yakni unsur agama, suku, ras, dan ragam budaya. Penonjolan salah satu aspek saja dari beragam unsur ini akan menumbuhkan kecemburuan dan sentimen yang negatif. Jika sentiment negative ini terus dibiarkan bisa mengarah pada perpecahan.

Banyak kalangan menduga bahwa siapa pun yang menolak politisasi agama sebagai manifestasi dari Islamofobia, atau sebagai ekspresi dari ketidaksukaan pada Islam. Dugaan ini salah besar. Menolak politisasi agama justru sebagai bentuk pemuliaan terhadap nilai-nilai agama. Agama harus kita jadikan pedoman dalam merajut kebersamaan, bukan sebaliknya. Agama harus menjadi dasar sikap semua pejabat negara, bukan hanya dijadikan alat meraih suara kemudian dicampakkannya.

Pada saat agama semata-mata dijadikan alat politik, maka yang terjadi adalah pengabaian pada nilai-nilai luhurnya. Sebagai contoh, agama melarang dengan tegas transaksi suap menyuap, korupsi, dan perbuatan-perbuatan lain yang merugikan rakyat. Tapi karena agama hanya dijadikan alat politik, tindakan-tindakan buruk ini pun tidak sedikit yang melakukannya. Agama hanya sebatas lips service, hanya sebatas jargon politik yang tidak mewujud dalam tingkah laku politik sehari-hari.

Kita pernah mendengar adanya fakta-fakta yang terpapar di persidangan tindak pidana korupsi (tipikor), ada oknum-oknum koruptor yang dalam menjalankan aksinya menggunakan istilah-istilah kitab suci sebagai kode-kode rahasia untuk mengelabuhi orang lain. Dengan menggunakan istilah-istilah kitab suci, disadari atau tidak, yang bersangkutan telah melumuri agama dengan kotoran.

Maka, sekali lagi, menolak politisasi agama adalah wujud dari upaya memuliakan agama. Kita mencegah kemungkinan publik tidak percaya lagi pada agama lantaran terlampau sering menjadi penghias bibir para koruptor. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada oknum-oknum koruptor yang melegitimasi tindakannya dengan dalil-dalil agama.

Kita tidak menolak agama dalam berpolitik. Yang kita tolak adalah setiap upaya politisasi (mengotori) kesucian agama yang akan membahayakan bagi keberagaman dan keutuhan kebangsaan kita.

Jeffrie Geovanie
http://jeffriegeovanie.com
Anggota MPR RI 2014-2019

Sumber

Si Anak Kampung: Kearifan Minang di Tapal Batas Pasaman
Blog Solidaritas

Si Anak Kampung: Kearifan Minang di Tapal Batas Pasaman

Kebajikan yang ditempa Hutan Pasaman

Si Anak Kampung, sejak pertama kali menginjakkan kaki di Jakarta, hingga saat ini menjadi salah satu tokoh politik nasional, tidak banyak yang berubah. Setidaknya demikian yang diungkapkan Jeffrie Geovanie, tokoh Minang yang ditemui Si Anak Kampung ketika tiba di Jakarta. “Endang ini pekerja keras dan jujur, pernah berjalan kaki dari Senen ke Kantor Syafii Maarif Institute hanya karena kehabisan uang. Dia tidak mau menelepon dan merepotkan orang lain, karena uangnya habis akibat salah hitung saat makan di rumah makan padang di sekitar Senen, lalu dia memutuskan jalan kaki untuk memberikan pelajaran pada dirinya sendiri” kata Jeffrie Geovanie menggambarkan sosok Si Anak Kampung yang sederhana, pekerja keras, serta bertanggungjawab atas tindakannya sendiri.

Lahir di Padang Balai, Pasaman, Sumatera Barat, pada tanggal 8 April 1981, Si Anak Kampung tumbuh disirami nilai-nilai agama. Ayahnya (alm.Buya Syamruddin) seorang mubaligh, kerap mengajaknya keliling saat harus mengisi ceramah dari kampung ke kampung. Rupanya proses itu tanpa disadari membentuk dirinya menjadi pribadi yang mencintai agama. Medan yang sulit dan ancaman binatang buas di hutan perbatasan Pasaman dan Tapanuli saat menemani Sang Ayah berdakwah, menjadikan Si Anak Kampung sosok yang kuat dan tidak mudah menyerah. Melihat keihklasan Sang Ayah yang menempuh jarak dan medan yang berat, tanpa mengharap imbalan hanya untuk menebar benih kebajikan agama, membawa Si Anak Kampung mengerti, bahwa tidak semua di dunia ini harus diukur dengan uang atau materi.

Masa Kecil Si Anak Kampung: Bekerja adalah Kegembiraan

Kehidupan masa kecilnya tentu tidak mudah, jauh dari bayangan masa kecil yang disajikan sinetron-sinetron televisi. Setiap hari, Endang Tirtana harus berjalan sekitar empat kilometer, melewati hutan lebat untuk sampai ke sekolah. Kesempatan bersekolah tidak didapatkannya cuma-cuma, didikan orangtuanya mewajibkan Si Anak Kampung untuk bekerja membantu keluarga.

Endang Tirtana ikut membantu mengurus sawah yang diberikan orang tuanya padanya sebagai bekal untuk bersekolah. Tidak lupa setiap menjelang Idul Fitri, Si Anak Kampung diingatkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil mengolah sawah tersebut. Imam Addaruqutni, Sekertaris Dewan Masjid Indonesia menceritakan “Saya bersama Endang Tirtana naik mobil dari Kota Padang menuju kampungnya di Pasaman, saya menyaksikan dan kemudian mengerti mengapa Endang tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan berkarakter, itu mengapa saya percaya penuh kepadanya.”

Sekolah Kehidupan Si Anak Kampung

Angin reformasi seakan ikut bertiup bersama perjalanan Si Anak Kampung. Setelah mendapat restu orang tua dan keluarga, tahun 1998 memutuskan merantau ke Padangpanjang untuk melanjutkan sekolah di Kulliyatul Muballighien Muhammadiyah.  Sebagai anak rantau dari Pasaman, Si Anak Kampung harus bertahan hidup, tentu mencari teman yang banyak adalah jawabannya. Sifatnya yang ringan tangan untuk menolong dan berkarakter kuat, menjadikan Endang Tirtana disukai banyak orang, itu membuat namanya dengan cepat melambung di organisasi dimana dia bergabung.

Aktif di berbagai diskusi, bakat ceramah dan orasi tampaknya menurun dari Sang Ayah. Si Anak Kampung mulai dipercaya menjadi panitia pelaksana kegiatan hingga dipercaya menjadi Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Dakwah DPD Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) Kota Padangpanjang. Kiriman dari kampung kadang telat dan tidak cukup menunjang aktifitas belajar dan organisasinya, namun dia selalu mengatakan cukup agar orang tuanya tidak merasakan resah, selebihnya dia bekerja untuk menutup kekurangan tersebut.

Dari Kota Padang Menuju Ibukota Republik

Berniat menjadi pendakwah, Si Anak Kampung tampaknya ditentukan punya jalan sendiri. Dunia politik menunggu sentuhan putra Pasaman ini, hijrah ke Kota Padang dan menjadi mahasiswa di IAIN Imam Bonjol, nama Endang Tritana malah tercatat mendirikan partai politik mahasiswa dan menjabat sebagai Presiden Partai Mahasiswa Islam Reformis. Karir politiknya mulai menanjak ketika dipercaya menjadi Ketua Umum IRM (Ikatan Remaja Muhammadiyah) Sumatera Barat dan anggota DPD KNPI Provinsi Sumatera Barat. Si Anak Kampung tidak pernah lepas dari memori indahnya di Pasaman, Endang Tirtana lalu mengajak teman-teman satu kampungnya untuk mendirikan Ikatan Mahasiswa Pasaman.

Kesuksesannya mengemban misi kemanusiaan dari PP Muhammadiyah di Aceh tahun 2005, membawa berkah tersendiri, meski Si Anak Kampung murni tersentuh oleh penderitaan korban Tsunami Aceh, namanya malah mulai disebut-sebut oleh beberapa tokoh di Jakarta.

Jeffrie Geovanie, mengajaknya hijrah ke Jakarta, melalui Raja Juli Antoni yang saat itu menjabat Direktur Eksekutif Maarif Institute, Si Anak Kampung dari Hutan Pasaman tersebut akhirnya tiba di Jakarta. Berawal sebagai peneliti di Maarif Institute for Culture and Humanity yang dipimpin Buya Syafii Maarif. Endang Tirtana juga dipercaya menjadi Wakil Bendahara Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dan Anggota Majelis Kebijakan Publik PP Muhammadiyah.

Karir politiknya lalu berkembang cepat, di usia relatif belia (27 tahun), Si Anak Kampung menjadi ketua DPP Partai Matahari Bangsa (PMB dan menjadi Caleg Dapil II Sumbar pada tahun 2009. Namanya lalu muncul sebagai salah satu Wakil Ketua DPP Partai Nasdem saat Partai tersebut pertamakali bersiap untuk mengikuti Pemilu 2014. Mundur dari Nasdem, namanya muncul sebagai Ketua Organisasi dan Keanggotaan Ormas Persatuan Indonesia (DPP ORMAS PERINDO). Disaat PSI mulai bergerak, namanya disebut-sebut terlibat dalam pendirian partai tersebut, dan akhirnya menjadi Caleg DPR RI Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Pemilihan Sumatera Barat II.

Kembalinya Si Anak Kampung: Sepenggal Asa untuk Tanah Minang

Berbekal memorinya pada kampung halamannya di pedalaman Pasaman, Si Anak Kampung percaya Sumatera Barat kaya akan potensi sumber daya alam dan manusia serta kearifan adat budaya. Sejarah dan sepakan terjang tokoh Minang telah menginspirasi tidak hanya putra Minang tapi juga menjadi inspirasi Indonesia. Endang Tirtana yakin, jika dikelola dengan baik, tentu akan berdampak signifikan bagi percepatan pembangunan di Sumatera Barat. Kini tinggal memupuk kepercayaan diri dan etos kerja anak muda Minang untuk berdiri di kaki sendiri.

Semua sudah tersedia: alam, manusia, budaya, adat dan sejarah. Anak Muda Minang tidak boleh bergantung pada sektor formal belaka atau hanya bercita-cita menjadi pegawai negeri. Dunia internet dan teknologi telah menyediakan banyak kemungkinan, yang sebelumnya tampak seperti kemustahilan. Kini tinggal memupuk ide kreatif lalu mewujudkannya dengan kerja keras dan pengetahuan dari berbagai sumber, niscaya kemajuan akan menjadi milik anak-anak Minang.

Tugas pemerintah daerah adalah menggenjot ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, rumah sakit, sekolah, pasar, peningkatan sentra-sentra produksi berdasarkan potensi, listrik dan fasilitas komunikasi hingga merata di seluruh Sumuatera Barat. Berkaca pada keterbatasan hidupnya di Pasaman dan perjalanannya hingga ke Jakarta, membuat Endang Tirtana yakin ‘jika dirinya saja Si Anak Kampung, bisa, tentu anak muda Minang hari ini yang kehidupannya jauh lebih baik, akan mampu mengatasi tuntutan zaman yang bergerak cepat ini.’

Tidak ada kata terlambat, Sumbar harus berpacu dengan daerah lain, semua ini bisa terwujud jika ada kemauan yang kuat. Ibarat pepatah Minang “Anak-anak kato manggaduah, sabab manuruik sakandak hati, kabuik tarang hujanlah taduah, nan hilang patuik dicari.” Sekarang suasana telah baik, keadaan telah pulih, sudah waktunya menyempurnakan kehidupan.

Bersimpuh Si Anak Kampung pada Adat dan Tanah Minang

Kini, Si Anak Kampung telah kembali dari rantau, tiada niat yang buruk selain meminta restu dan dukungan unuk bisa mendapatkan amanah yang lebih tinggi sebagai Putra Minang dan Putra Bangsa Indonesia.

Dengan segala kerendahan hati, Si Anak Kampung datang bersimpuh pada adat  dan tanah kelahirannya, memohon doa, restu dan dukungan untuk menjadi Anggota DPR RI Periode 2019-2024 mewakili Daerah Pemilihan Sumatera Barat II meliputi: Pasaman, Pasaman Barat, 50 Kota, Kota Payakumbuh, Agam, Kota Bukittinggi, Pariaman dan Kota Pariaman.

PSI dan Politik Perubahan: Sebuah Refleksi
Blog Solidaritas

PSI dan Politik Perubahan: Sebuah Refleksi

Oleh: Irfan Prayogi

Politik adalah bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas manusia. Manusia sebagai ‘zoon politicon’, alias binatang politik, seperti disebutkan oleh Hannah Arendt dan Aristoteles, hanya dapat dikatakan manusia apabila di dalam dirinya mengandung tabiat politik.

Maka ungkapan semacam ‘anti-politik’ menjadi tidak relevan manakala secara konstitutif justru politik-lah yang membedakan kita dengan binatang. Politik mengandaikan adanya ruang debat dan berdiskusi untuk merasionalisasi sebuah tindalan agar bisa diterima oleh khalayak ramai.

Gamblanglah, bahwa politik membutuhkan orang-orang rasional agar mesin politik mampu bekerja demi kebaikan bersama (common good). Tentu yang dimaksud dengan rasional bukan mereka yang menggunakan kekuasaannya demi kepentingan pribadi –karena itu juga rasional–tetapi pertimbangan etis untuk sebanyak mungkin mengagregasi kepentingan warga negara. Mari kita mulai berdiskusi, mengapa politik harus diperjuangkan oleh orang-orang yang rasional.

Mengubah mindset masyarakat tentulah tidak semudah membalikkan meja-meja di kantor Parlemen. Seperti sudah mengurat-mengakar, money politic menjadi salah satu jalan pintas yang efektif –selain politik identitas—untuk mengais suara.

Tebar janji kampanye calon legislatif setelah dirinya terpilih hanyalah janji tanpa realisasi. Keadaan berubah, ia duduk dikursi empuk nan nyaman dengan fasilitas memadai, tanpa sadar ada ribuan orang yang dulu memilihnya agar sang Caleg duduk menjadi wakilnya. Kampanye tidak sekadar kampanye, sebagian besar menggunakan amunisi berupa uang yang siap meluncur pada menit maupun detik terakhir pertarungan elektoral.

Menjadi wakil rakyat dengan cara demikian layaknya berjudi dengan logika untung-rugi. Lantas disinilah mula dari citra buruk tentang politik. Politik dianggap sebagai arena perebutan kekuasaan dengan cara apapun tanpa mendalami secara filosofis hakekat keberadaan kekuasaan tersebut diperuntukkan demi kepentingan apa, kapan, siapa dan bagaimana. Korupsi menjadi mungkin manakala politik membutuhkan ongkos dalam setiap permainannya.

Politik-Demokrasi mustilah dihinggapi oleh wajah-waras para politikusnya. Kontestasi wacana menjadi sarana deliberatif didalam kotak kosong bernama demokrasi untuk saling berargumentasi mengenai ide dan gagasan. Maka dengan sendirinya, seharusnya demokrasi menyerap orang-orang yang memiliki ide pengetahuan tentang bagaimana mengartikulasikan program dan gagasan untuk mencapai thelos berupa kemakmuran dan kebahagiaan.

Kemampuan meyakinkan secara argumentatif inilah yang di kita sangat defisit, sehingga untuk mencari jalan yang paling mudah, money politic menjadi pilihan. Mereka yang menggunakan uang demi mencapai kekuasaan, sesungguhnya tidak layak berkontestasi dalam politik electoral yang dijuluki pesta demokrasi. Karena prasyarat untuk masuk ke arena demokrasi adalah mampu untuk meyakinkan pemilih secara hegemonic, meyakinkan melalui argumentasi.

Bukan memberikan solusi demi kebaikan bersama, mereka malah meng-anggar-kan uang untuk berbicara kepada masyarakat bahwa dirinya layak dipilih. Dengan demikian, maka tumpullah demokrasi, diiringi dengan korupsi yang mengkorusi setiap sendi kehidupan warga negara.

Hari-hari ini banyak kita melihat dan mendengar proyek politik yamg gagal akibat jauhnya moral politik dari politikus itu sendiri. Proyek E-KTP misalnya yang sangat berdampak secara sistemik terhadap kepentingan masyarakat merupakan wajah buruk politikus kita. Tentu Korupsi semacam E-KTP, Pembangunan Wisma Atlet, dan tindakan korupsi lainnya mencerminkan betapa ringkihnya moralitas politisi yang semestinya bekerja demi kepentingan warga Negara.

Tentu kita semua tidak ingin kejadian yang sama terulang kembali. Korupsi harus disingkirkan dari narasi Politik dengan mengedepankan etika politik dan kesadaran akan tugas menjadi seorang politisi mewakili masyarakat. Maka kita harus memberikan ruang pada mereka yang rasional dalam berpolitik, agar politik tidak lagi menjadi momok menakutkan dalam diskursus ruang publik.

Optimisme
Agaknya prinsip untuk menjadi Partai yang rasional bukan hanya isapan jempol. PSI yang untuk pertama kali pada 2019 ikut dalam kontestasi pesta demokrasi membuktikan dengan tampil percaya diri bersama dengan calon legislatif 0 eks narapidana korupsi. Ini menjadi prestasi tersendiri, di mana bahkan partai yang sudah ‘senior’ pun tidak paham bagaimana cara berlaku etis kepada publik dengan menyodorkan mantan napi kepada konstituen.

Sebut saja Gerindra dengan 27 eks napi, Golkar dengan 25 eks napi dan NasDem dengan 17 eks napi. Ini menjadi cerminan bahwa PSI tidak kekurangan orang baik untuk disuguhkan kepada masyarakat untuk dipilih. Selain itu juga komitmen untuk mengedepankan khalayak anak muda dan perempuan juga tampak nyata sebagai gerakan yang progreif. Ini juga saya disebut sebagai gerakan emansipatif, melihat formasi calon legislatif perempuan di PSI berjumlah 45 persen. Perempuan memang harus berpartisipasi aktif dalam politik, agar terjadi kesetaraan yang lebih bersifat plural tanpa memandang gender dan seks.

Langkah PSI yang mencoba untuk merasionalisasi apa arti penting berpolitik tidak hanya berada pada tahapan epistemologis, tetapi sudah pada tahap tindakan yang rasional. Kita paham betul bahwa korupsi merupakan biang keladi dari banyaknya persoalan di negeri ini.

Kita paham betul generasi muda butuh wadah untuk berbuat lebih jauh dan ikut andil dalam proses-proses pengambilan kebijakan dan keputusan. Juga kita paham betul penyebab korupsi adalah juga diakibatkan oleh mahar politik untuk membeli perahu politik (Baca: Partai Politik) agar bisa mencalonkan diri. Ketiga permasalahan politik tersebut mestilah dijawab dengan langkah nyata dan bukan hanya sekedar jargon untuk merestorasi atau tete bengek lainnya.

Politik harus dimenangkan oleh mereka yang memiliki kapabilitas dan integeritas yang tinggi. Politik juga harus dimenangkan oleh mereka yang memiliki keinginan dan niatan kuat membangun sebuah perubahan dan tidak takut akan perubahan.

Politik harus berorientasi kepada publik dan mengabdi kepada kepentingan warga Negara. Politik mustilah memiliki idealisme sebagai tempat bersemayam harapan untuk diwujudkan. Dan pemuda adalah entitas yang siap menghadapi tantangan dengan segala konsekuensinya. Maka berikan kesempatan kepada mereka untuk berbuat. Karena bagi pemuda, hidup yang pantas dimenangkan adalah hidup yang dipertaruhkan.

Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

Sumber

Pelapor Buni Yani Jadi Caleg PSI
Blog Solidaritas

Pelapor Buni Yani Jadi Caleg PSI

Ingat siapa yang melaporkan Buni Yani dengan tuduhan menyampaikan ujaran kebencian? Buni Yani divonis dua tahun karena menyerbarkan video Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang telah dipotong-potong.

Pelapor Buni yani adalah Muannas Alaidid dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Komunitas Advokat Muda Ahok-Djarot (Kotak Badja). Kini Muannas menjadi calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta).

Sebagai advokat, Muannas pernah melaporkan Jonru Ginting dengan tuduhan ujaran kebencian. Selain itu, Muannas juga menjadi kuasa hukum Muhammad Rizki yang melaporkan Fadli Zon dan Fahri Hamzah terkait penyebaran hoax.

Selain berkarier sebagai advokat, Muannas juga menjadi Ketua Cyber indonesia, perkumpulan yang berkomitmen melawan intoleransi, radikalisme, dan terorisme terutama di media sosial.

Gerakan yang ia lakukan di Cyber Indonesia bukan tanpa hambatan. Kerap dicibir dan dikritik beberapa pihak. “Kritik itu pengawal jiwa yang bekerja tanpa bayaran, kritik itu bentuk kasih sayang agar orang menjadi lebih baik,” kata Muannas.

Ia menyadari keterlibatan terhadap kasus-kasus itu memberikan risiko. Alasan yang melandasi keterlibatannya itu murni dalam agenda penegakan hukum dan keadilan.

“Saya berharap penegakan hukum tersebut dapat memberikan efek jera bagi setiap pengguna sosial media agar tidak lagi memberikan informasi yang mengandung fitnah dan hoax, juga ujaran kebencian dan adu domba, maupun SARA,” ujar pria kelahiran 3 Desember 1980 itu.

Muannas mengatakan dirinya terjun ke dunia politik karena prihatin terhadap permasalahan intoleransi dan radikalisme. Ia ingin membawa bangsa ke peradaban baru. Ia menyatakan, “Saya memimpikan situasi ketika setiap anggota masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama, tidak ada diskriminasi dan intoleransi.”

Jika nanti terpilih menjadi anggota legislatif, Muannas akan melakukan terus bekerja untuk memberantas hoax dan membendung arus kebencian bernuansa SARA. Ia berjanji tetap konsisten dengan perjuangan selama ini.

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Inilah satu-satunya bentuk kebaikan di dunia. Di luar itu, yang ada ilusi dan kehampaan semata. Menjadi wakil rakyat adalah jawabannya,” tutur Muannas.

Penulis dan pegiat media sosial, Denny Siregar, menyatakan Muannas punya rekam jejak panjang. Terakhir, ia membentuk Cyber Indonesia. “Cyber Indonesia adalah perlawanan aum muda intelektual, menghadapi kelompok yang selalu mengandalkan laporan sebagai bagian dari intimidasi dan persekusi,” kata Denny.

Orang-orang seperti Muannas inilah yang harus didukung. Menurut Denny, “Muannas punya rekam jejak dan kompetensi yang tepat, untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Mendukungnya sama dengan mencegah yang buruk untuk berkuasa.”

#PSI #PSINomor11 #SamaSama #CalegPSI

Suci Mayang Sari, Aktivis 98 Caleg PSI
Blog Solidaritas

Suci Mayang Sari, Aktivis 98 Caleg PSI

Tak banyak kaum muda yang tertarik masuk ke ranah politik praktis. Wajah buruk partai politik dan para politisi cenderung mereka hindari agar tak ikut terkontaminasi. Mereka lebih memilih jalur di luar kekuasaan meski sadar keterbatasannya.

Hal inilah yang menggugah aktivis 98, Suci Mayang Sari, untuk memutuskan terjun ke politik praktis dengan menjadi Bacaleg PSI untuk DPR RI dari Dapil Jawa Barat III (Kab Cianjur dan Kota Bogor).

Menurut Mayang, dunia politik justru harus diisi anak muda yang berintegritas dan tidak terbelenggu praktik oligarki lama. Panggilan ini jugalah yang pernah membawanya bersama para mahasiswa lain turun ke jalan pada 1998. Ia ada di tengah peristiwa pada 12 Mei 1998, saat terjadi penembakan mengakibatkan empat kawannya di Universitas Trisakti gugur dan menjadi pahlawan reformasi.

“Selama ini politik diasosiasikan sebagai hal yang kotor, belum lagi ditambah maraknya pemberitaan di media massa yang mereduksi sedemikian parah makna politik menjadi sekadar ajang pertarungan merebut kekuasaan yang penuh praktik oligarkis. Untuk itu, anak muda perlu masuk untuk berjuang membersihkan praktik kotor politik di Indonesia,” ujar arsitek pemenang lomba revitalisasi gedung tua “Kuntskring Gebouw” di Menteng, Jakarta, ini.

Kecemasan Mayang akan meluasnya praktik korupsi dan intoleransi meneguhkan semangatnya untuk meninggalkan zona nyaman. Menurutnya, perjuangan harus dilanjutkan dari dalam. Anak muda tidak boleh membiarkan begitu saja peluang politik diambil orang-orang yang tidak dapat diharapkan melakukan perubahan. Sikap inilah yang mendorong Mayang bersama teman-temannya ikut mendirikan PSI dan dipercaya sebagai Bendahara Umum.

“Saya cemas melihat korupsi. Itu membuat orang nggak percaya DPR dan partai politik. Selain itu, Saya khawatir atas meluasnya intoleransi yang bisa membuat negeri ini terpecah oleh konflik SARA. Untuk itu, kita tidak boleh membiarkan begitu saja peluang politik diambil orang-orang yang tidak dapat diharapkan untuk melakukan perubahan,” kata lulusan terbaik Magister Corporate Social Responsibility (CSR), Universitas Trisakti, ini.

Selain sebagai aktivis, arsitek, dan pernah menekuni dunia jurnalistik, Master di bidang CSR ini pernah pula menjadi Trainer di British Council dalam program Community Enterpreunership. Ini merupakan program Pemberdayaan Usaha Berbasis Masyarakat yang dapat ia gunakan sebagai bekal untuk kampanye. Program ini bertujuan membangun kapasitas masyarakat untuk menerapkan ide bisnis yang berdampak pada pemecahan masalah sosial, seperti kemiskinan, lingkungan, dan inklusi sosial.

Keteguhan diri Mayang untuk terjun ke politik mendapatkan dukungan dari Tosca Santoso, Wartawan dan Wirausahawan Sosial Berbasis Masyarakat Desa. Santoso yang beberapa tahun ini bergiat dalam Perhutanan Sosial di Sarongge, Jawa Barat, mengatakan, “Keputusan Mayang untuk mengabdi lewat parlemen sangat patut dihormati. Ia ingin melayani publik dengan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Bagi saya niat itu penting mengingat posisinya pada dua hal: promosi keberagaman dan ketegasannya melawan korupsi. Parlemen perlu diisi oleh orang-orang dengan kemauan baik seperti Mayang”.

Sementara advokat senior, Sugeng Teguh Santoso, juga mendukung penuh niat mayang ini. Menurutnya, sosok Mayang hadir dengan spirit baru untuk melayani masyarakat dengan terbuka dan bersedia setiap saat untuk mendengar aspirasi pemilih.

“Mayang adalah mantan aktivis mahasiswa yang peduli dan berpihak pada warga. Saya yakin apabila terpilih, Mayang akan menunjukkan kinerja yang baik,” ujar advokat yang pernah menjadi calon wakil wali kota Bogor ini.

Dukungan juga datang dari penulis Goenawan Mohamad. “Suci Mayang, yang saya kenal sejak bertahun-tahun, selalu mengesankan dalam kesungguhan hatinya. Ia bersungguh-sungguh dalam bekerja sebagai jurnalis, juga bersungguh-sungguh dalam memusatkan perhatian kepada perbaikan masyarakat. Saya tak heran jika ia berusaha menjadi seorang legislator, anggota Parlemen — tanpa ambisi pribadi. Baginya itu tugas, itu panggilan,” ujar Goenawan.

#PSI #PSINomor11 #SamaSama #CalegPSI