Mahfud Aurelius
Blog Solidaritas Kolom

Mahfud Aurelius

Oleh Suci Mayang Sari

Pada masa Romawi Kuno, hiduplah seorang kaisar bijak, Marcus Aurelius. Sang kaisar menampik anaknya sendiri untuk menggantikan dirinya memimpin negeri karena menyadari kelemahan terbesar dari darah dagingnya, yakni ambisi pribadi. Sang kaisar lebih memilih panglima perangnya untuk menjadi kaisar baru.

Kaisar Roma yang hidup pada abad 161-180 SM itu tak hanya dikenal sebagai pemimpin, tapi juga pemikir dan filsuf. Siang, ia bertempur di medan perang; malam hari, di antara kelelahan, ia disiplin bermeditasi, membaca, dan menulis catatan pribadi. Ia bertahun-tahun hidup menempa diri mencapai kesempurnaan sebagai manusia.

Sejarah mencatat, Marcus Aurelius adalah seorang Stoik, pengikut aliran filsafat Stoa yang percaya bahwa penyakit terbesar dalam diri manusia adalah emosi; hasrat berlebihan, ambisi menginginkan atau menampik sesuatu. Aliran filsafat ini mengajarkan manusia agar senantiasa mengambil jarak dari ambisi pribadi.

Pada Stoa, manusia seharusnya hanya mengandalkan apa yang ada pada dirinya, yakni “jiwa dan akal”. Di luar itu semua, harta benda, kekuasaan, relasi, bahkan tubuh manusia sendiri adalah sesuatu yang di luar ide tentang kesejatian manusia dan bisa membangkitkan emosi atau hasrat berlebihan. Sesuatu yang harus dihindari manusia.

Sikap seperti yang diteladani Marcus Aurelius itu kini semakin langka, terutama di antara orang-orang yang ada di gelanggang politik.

Terpentalnya Mahfud MD dari kancah pemilihan wakil presiden lalu, mengingatkan saya kembali pada ide kaum Stoik. Ia memiliki kualitas langka dibanding para elite lain yang ada di pasar politik sebagai kandidat wakil presiden.

Mahfud MD dikenal sebagai satu-satunya hakim yang tidak bisa disuap ketika menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi. Ia menampik sogokan besar demi mempertahankan konstitusi di negeri ini.

Ketika memberikan pidato di hadapan seluruh Calon Legislatif Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Senin (20/08) lalu, Mahfud bercerita bagaimana ia membongkar kejahatan aktor-aktor dari partai politik lama yang merampok uang rakyat melalui Daftar Isian Masalah (DIM) terkait Dana Alokasi Umum, yang ia taksir nilai korupsinya mencapai Rp50 miliar rupiah per satu DIM. Ia berdiri kokoh mempertahankan integritas dan nilai-nilai yang ia yakini.

Sejarah akan mencatat, orang bersih itu tersingkir dari gelanggang karena sikapnya yang antikorupsi. Partai-partai lama menganggap Mahfud MD sebagai figur yang terlalu “independen”, tidak bisa diatur, terlalu pro-pemberantasan korupsi, dan karena alasan itu semua harus disingkirkan lantaran potensial menyaingi mereka dalam Pemilihan Presiden 2024.

Kita, masyarakat, menyaksikan persekongkolan itu terjadi dengan cara yang sangat telanjang. Para politisi lama, manusia-manusia yang dipenuhi ambisi pribadi, menampik orang berintegritas. Praktik-praktik seperti inilah yang menjadi ancaman terbesar bagi demokrasi Indonesia. Membuat orang semakin apatis dan tidak percaya terhadap dua institusi kunci demokrasi, yakni partai politik dan parlemen.

Dalam testimoninya di sebuah program TV, Mahfud bercerita begini:

Pada 1 Agustus, Istana memberitahu pilihan sudah mengerucut ke Mahfud untuk menjadi wakil capres Jokowi untuk pemilu 2019. Maka sejak 10 hari sebelum pendaftaran, Mahfud mulai menyiapkan segala yang dibutuhkan: dari berkas dokumen yang harus diurus di Yogyakarta, CV, hingga menyiapkan baju yang harus dipakai.

Namun, beberapa jam sebelum pendaftaran, terjadi perubahan. Mahfud digantikan oleh Ma’ruf Amin.

Sore jelang sehari pendaftaran, partai-partai koalisi mendatangi Pak Jokowi dengan membawa nama calonnya masing-masing. Mahfud paham situasi sulit yang dihadapi Jokowi. Mahfud menerima ini dengan ikhlas. Tidak ada rasa sakit hati, tidak ada rasa kecewa, hanya kaget saja.

Keperluan negara ini dan keberlangsungan NKRI jauh lebih penting dari sekadar nama Mahfud MD sebagai wapres kelak. Mahfud dengan legawa mengatakan, “Ini realitas politik yang tidak terhindarkan.”

Meski batal menjadi cawapres, Mahfud mengatakan ia masih tetap berada di pihak Jokowi. Menurut Mahfud, Jokowi merupakan pribadi yang baik, tidak korupsi, dan tegas.

Ketegasan ini terbukti ketika kasus UU MD3. Mahfud menyarankan Jokowi melobi terlebih dahulu ke para parpol terkait tidak disahkannya UU MD3. Namun Jokowi menampik. Tidak perlu melobi parpol karena secara hukum dan prosedural sudah benar.

Mahfud juga mengungkit pada masa lalu, Jokowi sempat menawarkan dirinya beberapa posisi. Antara lain menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) hingga Komisaris Utama.

Tapi Mahfud menolak dengan alasan etika politik. Pasalnya, pada tahun 2014, Mahfud masuk di tim Prabowo. Mahfud merasa masih banyak orang lain yang lebih berkeringat untuk Jokowi, yang lebih layak mengisi jabatan itu.

Suatu ketika Jokowi gundah dengan situasi ideologi dengan maraknya intoleransi dan radikalisme. Maka di situlah Mahfud baru bersedia mengisi tugas mengawal ideologi bangsa, menjadi anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Dari testimoni ini, terlihat betapa Mahfud sudah mampu hanya bergantung pada jiwa dan akal. Mahfud sudah mampu melepaskan hasrat kuasa dan harta.

Stoa mengajarkan untuk mampu memilah apa saja yang ada padaku dan apa saja yang di luar aku. Sejatinya, yang tergantung padaku hanyalah jiwa dan akal. Sementara harta milik, relasi, kuasa, bahkan tubuh adalah sesuatu yang di luar. Semua yang berada di luar aku dapat membangkitkan emosi. Pemikiran Stoa ini wajib dimiliki oleh seorang pemimpin bila ia ingin menjadi negarawan.

Dan lihatlah bagaimana reaksi Mahfud ketika dirinya terpental. “Saya tidak kecewa, tapi kaget,” kata dia dengan nada tenang ketika menjelaskan perasaan dirinya.

Di hadapan kami, anak-anak muda PSI, Mahfud MD menyerukan kepada kaum muda agar tidak menjadi Golput. “Jadilah Golfud…,” kata dia setengah bercanda menyebut istilah “Golongan Mahfud (Golfud)” yang dikenalkan Akhmad Sahal di Twitter.

“Saya sejak awal mendukung lahirnya Partai Solidaritas Indonesia dengan harapan agar partai ini menjadi semacam virus positif yang bisa memperbaiki politik Indonesia. Perpolitikan Indonesia—yang sekarang didominasi oleh partai-partai politik lama—tidak dapat disembunyikan dari siapa pun: citranya sangat buruk,” kata Mahfud MD memberi semangat kepada orang-orang muda PSI.

Ia sedang mengingatkan kepada kami, anak-anak muda yang terjun ke politik, tentang bahaya terbesar negeri yang dikuasai oleh orang-orang yang hanya mengedepankan kepentingan sempit kelompoknya.

Ya, Indonesia memerlukan lebih banyak Golfud. Orang-orang yang rela berkorban mengesampingkan ambisi pribadinya untuk sesuatu yang lebih besar. Politik negeri ini sudah semakin menjauh dari ide politik sebagai alat untuk kebaikan bagi orang banyak. Politik kita kini dikuasai oleh ide tentang politik sebagai alat kepentingan pribadi atau golongan.

Mahfud MD memberi teladan kepada para politisi tentang bagaimana cara berpolitik yang benar, sebagaimana dicontohkan oleh founding fathers Indonesia. Indonesia perlu lebih banyak Golfud. Politisi generasi baru harus belajar menjadi stoik, Mahfud Aurelius!

 

*Terbit pertama kali di  Qureta.com

Demokrasi, Aksi-Reaksi, dan Sejarah yang Berulang
Blog Solidaritas Kolom

Demokrasi, Aksi-Reaksi, dan Sejarah yang Berulang

Oleh Raja Juli Antoni

Beberapa minggu lalu kita menyaksikan Indonesia akan memiliki dua calon presiden, yaitu Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto pada pemilu 2019. Keduanya bukan orang baru dan asing. Pak Jokowi adalah presiden RI sekarang dan Pak Prabowo adalah calon presiden pada pemilu 2014. Jadi, ini semacam pengulangan sejarah karena dua orang yang bertarung adalah orang yang sama.

Meskipun capresnya orang yang sama, dengan asumsi keributan pemilu tidak terulang, kompetisi memperebutkan “voters” tampaknya sudah mulai terasa panas sejak  sekarang ini. Padahal, masa kampanye secara resmi belum dibuka. Dalam negara demokrasi, hal seperti ini wajar saja terjadi dan merupakan kembang bagi penguatan demokrasi, jika itu semua dibarengi oleh kedewasaan dari kedua belah pihak.

Bagaimana semua ini terkait dengan demokrasi kita?

Demokasi adalah ruang yang memberikan keleluasan untuk melakukan aksi dan juga menerima reaksi. Demokrasi memberikan hak orang untuk bebas berbicara, mengemukakan pendapat, bergerak melakukan aksi. Kebebasan dasar yang dirangkum dalam kebebasan sipil dan kebebasan politik yang sudah direstui manusia sejagat adalah hal yang dilindungi di semua negara demokrasi.

Bahkan di dalam konteks demokrasi yang sangat liberal, gerakan-gerakan yang akan membunuh demokrasi pun dibiarkan berkembang sebagai bagian dari upaya menghidupkan demokrasi. Sekali lagi, demokrasi memberikan ruangaksi dan reaksi.

Kita bangsa Indonesia memiliki demokrasi, pilihannya adalah demokrasi Pancasila. Di dalam demokrasi Pancasila kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat, dan beraksi juga dilindungi. Memang, pelaksanaannya tidak seluas demokrasi liberal di negara seperti Inggris, Amerika dan Australia. Hal-hal yang bertentangan dengan kandungan Pancasila bisa dianggap melawan demokrasi Pancasila, tetapi itu tidak mengurangiperihal dasar dari kehidupan demokrasi di banyak negara yang menggunakan sistem ini.

Di dalam demokrasi Pancasila, gerakan aksi dan reaksi itu juga dilindungi. Katakanlah, gerakan #2019GantiPresiden adalah hal yang dibolehkan di dalam demokrasi sebagai wujud penghargaan terhadap kebebasan berpendapat. Namun hal yang sering kita lupakan adalah gerakan reaksi atas itu juga dibolehkan. Jika gerakan #2019GantiPresiden dilawan gerakan oleh gerakan yang berlawanan, itu proses yang wajar saja di dalam demokrasi.

Kita sering tidak adil dalam melihat aksi dan reaksi, padahal keduanya adalah elemen yang sah di dalam demokrasi. Dalam banyak konteks, gerakan pendukung Jokowi ketika menghadang #2019GantiPresiden dianggap sebagai upaya pembunuhan atas kebebasan adalah pandangan yang kurang adil. Kenapa demikian? Pertama, gerakan melawan dari pihak Jokowi itu merupakan reaksi atas aksi yang terjadi. Dan kedua, aksi dan reaksi itu masih berada dalam wilayah masyarakat, pelakunya adalah kalangan masyarakat. Hal yang paling penting di sini adalah unsur negara tidak terlibat.

Tentang sikap adil dalam melihat aksi dan reaksi kita, ada baiknya kita merenungkan sebuah kutipan menarik dari seorang Toba Beta (penulis buku Nenek Moyangku Seorang Astronot), “Action triggers reaction. An object somehow responds when we observe it. We just assume that we do objective. In fact, unconsciously we only want to see some parts of the object which do not evoke the bitter memories of our past.” (Aksi memicu reaksi. Sebuah obyek kadang-kadang merespons ketika kita mengamatinya. Kita mengira bahwa kita melakukan sebagaimana adanya.

Pada kenyataannya, kita secara tidak sadar hanya ingin melihat beberapa bagian obyek itu yang tidak mengingatkan kita pada kenangan-kenangan pahit dari sejarah masa lalu kita). Kadang pihak yang beraksi tidak bahagia melihat reaksi dan sebaliknya pihak yang bereaksi tidak bahagia dengan pihak yang aksi, ketidakbahagiaan itu karena keduanya melihat pada diri mereka sendiri, tidak berusaha melihat secara utuh lawan-lawan mereka.

***

Apakah kita harus bahagia ataukah sedih dalam melihat sejarah kita yang berulang? Apakah kita harus meratapi pada pengulangan pencalonan Pak Jokowi dan Pak Prabowo dalam pilpres yang akan datang? Saya berpendapat, tidak. Ini bukan soal sejarah yang berulang pada dasarnya, tetapi sejarah yang berulang itu akan membawa apa dalam konteks kemajuan demokrasi kita. Apakah “repeating history” di atas membawa hawa baik bagi demokrasi kita, ataukah justru sebaliknya.

Sebagai pendukung demokrasi, apa yang kita pegang adalah bukan orang dan peristiwanya yang berulang, tetapi orang dan peristiwa yang berulang itu membawa apa. Hal ini perlu kita tekankan karena kita sering melupakan esensi karena terlalu fokus pada ekspresi. Adakah kita tahu apa yang akan dibawa oleh kedua calon presiden kita yang akan mengulangi sejarah bertanding?

Salah satu petunjuk untuk menilik apa yang akan dibawa adalah apa yang sudah dilakukan oleh keduanya pada masa-masa sebelum dan sekarang ini. Itu jejak yang paling gampang bagi kita untuk membaca sejarah yang akan dibawa. Apa yang dibawa oleh Pak Jokowi nanti ketika berulang menjadi presiden dan apa yang akan dibawa oleh Pak Prabowo ketika oleh sejarah ditakdirkan menjadi presiden? Kita semua bisa dan mampu membaca dampak dari pengulangan sejarah dengan merujuk pada aktualitas sejarah dari keduanya pada masa lalu dan kini. Meskipun bisa, rasa nafsu yang sering menyebabkan kita jatuh pada cara membaca yang tidak adil dan bias.

Di akhir catatan saya ini, marilah kita mendengar apayang dikatakan oleh Seth Garfield, seorang professor sejarah Amerika Latin pada University of Texas at Austin dan pengarang buku yang sangat terkenal, Indigenous Struggle at the Heart of Brazil: State Policy, Frontier Expansion, and the Xavante Indians, 1937-1988. Dia menyatakan, “History matters, not because it repeats itself (which it never does), but because its narration can rid demons that torment the oppressed, shock the complacent and intransigent into self-reflection, and inspire feats of human perseverance and will.” (Sejarah menjadi penting bukan karena dia mengulang dirinya sendiri [yang itu tidak pernah terjadi], tetapi karena narasinya dapat menyingkirkan para setan yang menyiksa orang tertindas, mengejutkan orang-orang yang tak terpuaskan dan pihak yang berpikir cupet, dan memberi inspirasi pada ketekunan dan keinginan manusia).”

Jika kita bawa pada konteks Pemilu2019 nanti, yang akan menjadi masalah bukan pemilu itu yang akan menampilkan pengulangan para calon, tetapi apakah para calon yang hadir kembali itu meningatkan, membawa dan menginspirasi narasi apa pada kehidupan kita sekarang dan yang akan datang. Mari kita semua menghadapi Pemilu 2019 dengan rileks, mengenang apa yang sudah terjadi selama ini, dan mencocokkan dengan apa yang menjadi pilihan kita. Kuncinya, orientasi pada kehidupan yang lebih baik dengan berpijak pada pengalaman yang sudah menjadi sejarah kita pada masa lalu, dan jangan baperan.

Kita mengulang sejarah bukan untuk masa depan yang lebih buruk, tetapi untuk masa depan yang lebih baik; menjadi bangsa yang demokratis, humanis, pluralis dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Sumber Geotimes

Bahaya Politisasi Agama
Blog Solidaritas

Bahaya Politisasi Agama

Oleh: Jeffrie Geovanie

Bagaimana hubungan agama dan politik adalah perdebatan klasik yang tak kunjung usai, entah sampai kapan. Ada yang mengatakan perdebatan ini akan berhenti dengan sendirinya manakala masyarakat sudah beranjak dewasa dan bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ternyata, di negara-negara maju sekalipun, kerumitan hubungan antara agama dan politik tetap terjadi.

Di Indonesia, kita menemukan banyak fakta bahwa dosis agama akan menguat pada setiap saat menghadapi kontestasi untuk merebut jabatan-jabatan politik. Penggunaan dosis agama dalam berpolitik inilah yang sering kita sebut dengan poilitisasi agama, yakni agama dijadikan sebagai alat untuk meraih kekuasaan politik.

Mengapa agama sangat mudah dijadikan alat politik, karena semangat emosional merupakan unsur terkuat dalam memperkokoh dukungan. Salah satu unsur terpenting dalam agama adalah keimanan yang dalam bahasa teknisnya merupakan keterlibatan emosi dalam membangun keyakinan pada sesuatu yang gaib dan yang maha kuasa. Jika unsur emosi ini disentuh, kemungkinan besar akan terbawa dalam satu arus (emosi) yang sama. Maka, politisasi agama menjadi gerakan politik yang sangat efektif.

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahap ketiga yang berlangsung 27 Juni 2018 di 171 (17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota) membuktikan dengan sangat nyata efektifnya gerakan politisasi agama, terutama di daerah-daerah yang terdapat pemisahan yang relatif jelas antara partai yang selama ini mengusung semangat “agama” dengan yang “nasionalis”.

Di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara bisa menjadi contoh. Pasangan Sudrajat-Syaikhu di Jawa Barat, meskipun belum berhasil menjadi pemenang, karena menggunakan isu agama pada saat kampanye, berhasil meraih suara yang signifikan, meningkat drastis dari perkiraan lembaga-lembaga suvei. Demikian juga pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah di Jawa Tengah. Adapun pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah di Sumatera Utara berhasil memenangkan kontestasi, selain dengan menggunakan isu agama juga isu etnis.

Memang banyak tokoh agama yang membantah, atau lebih tepatnya mengelak adanya politisasi agama, tapi fakta-fakta di lapangan jelas menunjukkan adanya gerakan ini. Tampaknya, dalam melihat isu ini, tergantung pada bagaimana kita menginterpretasikan fakta-fakta di lapangan. Bagi yang menolak atau mengelak politisasi agama berpandangan bahwa penggunaan isu agama merupakan bagian dari ekspresi politik warga negara yang dibenarkan dalam perspektif demokrasi.

Yang menjadi masalah sebenarnya bukan pada aspek penyaluran aspirasi politiknya, tapi pada saat agama digunakan sebagai sarana kampanye untuk meraih kekuasaan, akan sangat potensial menjadi alat pemecah belah umat yang secara faktual tidak terkonsentrasi pada pasangan calon tertentu. Semua pasangan calon memiliki pendukung dari kalangan umat. Klaim salah satu pasangan calon selain mengandung unsur kebohongan, juga akan menimbulkan ketidakpercayaan publik pada agama sebagai alat pemersatu. Menurut saya, inilah salah satu bahaya dari politisasi agama.

Bahaya lain yang tidak bisa dianggap enteng adalah kemungkinan terkoyaknya keutuhan republik. Benar bahwa republik ini lahir dengan dilandasi semangat keagamaan yang kuat. Tapi, yang harus disadari, republik ini juga lahir karena kuatnya semangat kebersamaan dari berbagai unsur yang ada di nusantara, yakni unsur agama, suku, ras, dan ragam budaya. Penonjolan salah satu aspek saja dari beragam unsur ini akan menumbuhkan kecemburuan dan sentimen yang negatif. Jika sentiment negative ini terus dibiarkan bisa mengarah pada perpecahan.

Banyak kalangan menduga bahwa siapa pun yang menolak politisasi agama sebagai manifestasi dari Islamofobia, atau sebagai ekspresi dari ketidaksukaan pada Islam. Dugaan ini salah besar. Menolak politisasi agama justru sebagai bentuk pemuliaan terhadap nilai-nilai agama. Agama harus kita jadikan pedoman dalam merajut kebersamaan, bukan sebaliknya. Agama harus menjadi dasar sikap semua pejabat negara, bukan hanya dijadikan alat meraih suara kemudian dicampakkannya.

Pada saat agama semata-mata dijadikan alat politik, maka yang terjadi adalah pengabaian pada nilai-nilai luhurnya. Sebagai contoh, agama melarang dengan tegas transaksi suap menyuap, korupsi, dan perbuatan-perbuatan lain yang merugikan rakyat. Tapi karena agama hanya dijadikan alat politik, tindakan-tindakan buruk ini pun tidak sedikit yang melakukannya. Agama hanya sebatas lips service, hanya sebatas jargon politik yang tidak mewujud dalam tingkah laku politik sehari-hari.

Kita pernah mendengar adanya fakta-fakta yang terpapar di persidangan tindak pidana korupsi (tipikor), ada oknum-oknum koruptor yang dalam menjalankan aksinya menggunakan istilah-istilah kitab suci sebagai kode-kode rahasia untuk mengelabuhi orang lain. Dengan menggunakan istilah-istilah kitab suci, disadari atau tidak, yang bersangkutan telah melumuri agama dengan kotoran.

Maka, sekali lagi, menolak politisasi agama adalah wujud dari upaya memuliakan agama. Kita mencegah kemungkinan publik tidak percaya lagi pada agama lantaran terlampau sering menjadi penghias bibir para koruptor. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada oknum-oknum koruptor yang melegitimasi tindakannya dengan dalil-dalil agama.

Kita tidak menolak agama dalam berpolitik. Yang kita tolak adalah setiap upaya politisasi (mengotori) kesucian agama yang akan membahayakan bagi keberagaman dan keutuhan kebangsaan kita.

Jeffrie Geovanie
http://jeffriegeovanie.com
Anggota MPR RI 2014-2019

Sumber

Si Anak Kampung: Kearifan Minang di Tapal Batas Pasaman
Blog Solidaritas

Si Anak Kampung: Kearifan Minang di Tapal Batas Pasaman

Kebajikan yang ditempa Hutan Pasaman

Si Anak Kampung, sejak pertama kali menginjakkan kaki di Jakarta, hingga saat ini menjadi salah satu tokoh politik nasional, tidak banyak yang berubah. Setidaknya demikian yang diungkapkan Jeffrie Geovanie, tokoh Minang yang ditemui Si Anak Kampung ketika tiba di Jakarta. “Endang ini pekerja keras dan jujur, pernah berjalan kaki dari Senen ke Kantor Syafii Maarif Institute hanya karena kehabisan uang. Dia tidak mau menelepon dan merepotkan orang lain, karena uangnya habis akibat salah hitung saat makan di rumah makan padang di sekitar Senen, lalu dia memutuskan jalan kaki untuk memberikan pelajaran pada dirinya sendiri” kata Jeffrie Geovanie menggambarkan sosok Si Anak Kampung yang sederhana, pekerja keras, serta bertanggungjawab atas tindakannya sendiri.

Lahir di Padang Balai, Pasaman, Sumatera Barat, pada tanggal 8 April 1981, Si Anak Kampung tumbuh disirami nilai-nilai agama. Ayahnya (alm.Buya Syamruddin) seorang mubaligh, kerap mengajaknya keliling saat harus mengisi ceramah dari kampung ke kampung. Rupanya proses itu tanpa disadari membentuk dirinya menjadi pribadi yang mencintai agama. Medan yang sulit dan ancaman binatang buas di hutan perbatasan Pasaman dan Tapanuli saat menemani Sang Ayah berdakwah, menjadikan Si Anak Kampung sosok yang kuat dan tidak mudah menyerah. Melihat keihklasan Sang Ayah yang menempuh jarak dan medan yang berat, tanpa mengharap imbalan hanya untuk menebar benih kebajikan agama, membawa Si Anak Kampung mengerti, bahwa tidak semua di dunia ini harus diukur dengan uang atau materi.

Masa Kecil Si Anak Kampung: Bekerja adalah Kegembiraan

Kehidupan masa kecilnya tentu tidak mudah, jauh dari bayangan masa kecil yang disajikan sinetron-sinetron televisi. Setiap hari, Endang Tirtana harus berjalan sekitar empat kilometer, melewati hutan lebat untuk sampai ke sekolah. Kesempatan bersekolah tidak didapatkannya cuma-cuma, didikan orangtuanya mewajibkan Si Anak Kampung untuk bekerja membantu keluarga.

Endang Tirtana ikut membantu mengurus sawah yang diberikan orang tuanya padanya sebagai bekal untuk bersekolah. Tidak lupa setiap menjelang Idul Fitri, Si Anak Kampung diingatkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil mengolah sawah tersebut. Imam Addaruqutni, Sekertaris Dewan Masjid Indonesia menceritakan “Saya bersama Endang Tirtana naik mobil dari Kota Padang menuju kampungnya di Pasaman, saya menyaksikan dan kemudian mengerti mengapa Endang tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan berkarakter, itu mengapa saya percaya penuh kepadanya.”

Sekolah Kehidupan Si Anak Kampung

Angin reformasi seakan ikut bertiup bersama perjalanan Si Anak Kampung. Setelah mendapat restu orang tua dan keluarga, tahun 1998 memutuskan merantau ke Padangpanjang untuk melanjutkan sekolah di Kulliyatul Muballighien Muhammadiyah.  Sebagai anak rantau dari Pasaman, Si Anak Kampung harus bertahan hidup, tentu mencari teman yang banyak adalah jawabannya. Sifatnya yang ringan tangan untuk menolong dan berkarakter kuat, menjadikan Endang Tirtana disukai banyak orang, itu membuat namanya dengan cepat melambung di organisasi dimana dia bergabung.

Aktif di berbagai diskusi, bakat ceramah dan orasi tampaknya menurun dari Sang Ayah. Si Anak Kampung mulai dipercaya menjadi panitia pelaksana kegiatan hingga dipercaya menjadi Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Dakwah DPD Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) Kota Padangpanjang. Kiriman dari kampung kadang telat dan tidak cukup menunjang aktifitas belajar dan organisasinya, namun dia selalu mengatakan cukup agar orang tuanya tidak merasakan resah, selebihnya dia bekerja untuk menutup kekurangan tersebut.

Dari Kota Padang Menuju Ibukota Republik

Berniat menjadi pendakwah, Si Anak Kampung tampaknya ditentukan punya jalan sendiri. Dunia politik menunggu sentuhan putra Pasaman ini, hijrah ke Kota Padang dan menjadi mahasiswa di IAIN Imam Bonjol, nama Endang Tritana malah tercatat mendirikan partai politik mahasiswa dan menjabat sebagai Presiden Partai Mahasiswa Islam Reformis. Karir politiknya mulai menanjak ketika dipercaya menjadi Ketua Umum IRM (Ikatan Remaja Muhammadiyah) Sumatera Barat dan anggota DPD KNPI Provinsi Sumatera Barat. Si Anak Kampung tidak pernah lepas dari memori indahnya di Pasaman, Endang Tirtana lalu mengajak teman-teman satu kampungnya untuk mendirikan Ikatan Mahasiswa Pasaman.

Kesuksesannya mengemban misi kemanusiaan dari PP Muhammadiyah di Aceh tahun 2005, membawa berkah tersendiri, meski Si Anak Kampung murni tersentuh oleh penderitaan korban Tsunami Aceh, namanya malah mulai disebut-sebut oleh beberapa tokoh di Jakarta.

Jeffrie Geovanie, mengajaknya hijrah ke Jakarta, melalui Raja Juli Antoni yang saat itu menjabat Direktur Eksekutif Maarif Institute, Si Anak Kampung dari Hutan Pasaman tersebut akhirnya tiba di Jakarta. Berawal sebagai peneliti di Maarif Institute for Culture and Humanity yang dipimpin Buya Syafii Maarif. Endang Tirtana juga dipercaya menjadi Wakil Bendahara Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dan Anggota Majelis Kebijakan Publik PP Muhammadiyah.

Karir politiknya lalu berkembang cepat, di usia relatif belia (27 tahun), Si Anak Kampung menjadi ketua DPP Partai Matahari Bangsa (PMB dan menjadi Caleg Dapil II Sumbar pada tahun 2009. Namanya lalu muncul sebagai salah satu Wakil Ketua DPP Partai Nasdem saat Partai tersebut pertamakali bersiap untuk mengikuti Pemilu 2014. Mundur dari Nasdem, namanya muncul sebagai Ketua Organisasi dan Keanggotaan Ormas Persatuan Indonesia (DPP ORMAS PERINDO). Disaat PSI mulai bergerak, namanya disebut-sebut terlibat dalam pendirian partai tersebut, dan akhirnya menjadi Caleg DPR RI Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Pemilihan Sumatera Barat II.

Kembalinya Si Anak Kampung: Sepenggal Asa untuk Tanah Minang

Berbekal memorinya pada kampung halamannya di pedalaman Pasaman, Si Anak Kampung percaya Sumatera Barat kaya akan potensi sumber daya alam dan manusia serta kearifan adat budaya. Sejarah dan sepakan terjang tokoh Minang telah menginspirasi tidak hanya putra Minang tapi juga menjadi inspirasi Indonesia. Endang Tirtana yakin, jika dikelola dengan baik, tentu akan berdampak signifikan bagi percepatan pembangunan di Sumatera Barat. Kini tinggal memupuk kepercayaan diri dan etos kerja anak muda Minang untuk berdiri di kaki sendiri.

Semua sudah tersedia: alam, manusia, budaya, adat dan sejarah. Anak Muda Minang tidak boleh bergantung pada sektor formal belaka atau hanya bercita-cita menjadi pegawai negeri. Dunia internet dan teknologi telah menyediakan banyak kemungkinan, yang sebelumnya tampak seperti kemustahilan. Kini tinggal memupuk ide kreatif lalu mewujudkannya dengan kerja keras dan pengetahuan dari berbagai sumber, niscaya kemajuan akan menjadi milik anak-anak Minang.

Tugas pemerintah daerah adalah menggenjot ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, rumah sakit, sekolah, pasar, peningkatan sentra-sentra produksi berdasarkan potensi, listrik dan fasilitas komunikasi hingga merata di seluruh Sumuatera Barat. Berkaca pada keterbatasan hidupnya di Pasaman dan perjalanannya hingga ke Jakarta, membuat Endang Tirtana yakin ‘jika dirinya saja Si Anak Kampung, bisa, tentu anak muda Minang hari ini yang kehidupannya jauh lebih baik, akan mampu mengatasi tuntutan zaman yang bergerak cepat ini.’

Tidak ada kata terlambat, Sumbar harus berpacu dengan daerah lain, semua ini bisa terwujud jika ada kemauan yang kuat. Ibarat pepatah Minang “Anak-anak kato manggaduah, sabab manuruik sakandak hati, kabuik tarang hujanlah taduah, nan hilang patuik dicari.” Sekarang suasana telah baik, keadaan telah pulih, sudah waktunya menyempurnakan kehidupan.

Bersimpuh Si Anak Kampung pada Adat dan Tanah Minang

Kini, Si Anak Kampung telah kembali dari rantau, tiada niat yang buruk selain meminta restu dan dukungan unuk bisa mendapatkan amanah yang lebih tinggi sebagai Putra Minang dan Putra Bangsa Indonesia.

Dengan segala kerendahan hati, Si Anak Kampung datang bersimpuh pada adat  dan tanah kelahirannya, memohon doa, restu dan dukungan untuk menjadi Anggota DPR RI Periode 2019-2024 mewakili Daerah Pemilihan Sumatera Barat II meliputi: Pasaman, Pasaman Barat, 50 Kota, Kota Payakumbuh, Agam, Kota Bukittinggi, Pariaman dan Kota Pariaman.

PSI dan Politik Perubahan: Sebuah Refleksi
Blog Solidaritas

PSI dan Politik Perubahan: Sebuah Refleksi

Oleh: Irfan Prayogi

Politik adalah bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas manusia. Manusia sebagai ‘zoon politicon’, alias binatang politik, seperti disebutkan oleh Hannah Arendt dan Aristoteles, hanya dapat dikatakan manusia apabila di dalam dirinya mengandung tabiat politik.

Maka ungkapan semacam ‘anti-politik’ menjadi tidak relevan manakala secara konstitutif justru politik-lah yang membedakan kita dengan binatang. Politik mengandaikan adanya ruang debat dan berdiskusi untuk merasionalisasi sebuah tindalan agar bisa diterima oleh khalayak ramai.

Gamblanglah, bahwa politik membutuhkan orang-orang rasional agar mesin politik mampu bekerja demi kebaikan bersama (common good). Tentu yang dimaksud dengan rasional bukan mereka yang menggunakan kekuasaannya demi kepentingan pribadi –karena itu juga rasional–tetapi pertimbangan etis untuk sebanyak mungkin mengagregasi kepentingan warga negara. Mari kita mulai berdiskusi, mengapa politik harus diperjuangkan oleh orang-orang yang rasional.

Mengubah mindset masyarakat tentulah tidak semudah membalikkan meja-meja di kantor Parlemen. Seperti sudah mengurat-mengakar, money politic menjadi salah satu jalan pintas yang efektif –selain politik identitas—untuk mengais suara.

Tebar janji kampanye calon legislatif setelah dirinya terpilih hanyalah janji tanpa realisasi. Keadaan berubah, ia duduk dikursi empuk nan nyaman dengan fasilitas memadai, tanpa sadar ada ribuan orang yang dulu memilihnya agar sang Caleg duduk menjadi wakilnya. Kampanye tidak sekadar kampanye, sebagian besar menggunakan amunisi berupa uang yang siap meluncur pada menit maupun detik terakhir pertarungan elektoral.

Menjadi wakil rakyat dengan cara demikian layaknya berjudi dengan logika untung-rugi. Lantas disinilah mula dari citra buruk tentang politik. Politik dianggap sebagai arena perebutan kekuasaan dengan cara apapun tanpa mendalami secara filosofis hakekat keberadaan kekuasaan tersebut diperuntukkan demi kepentingan apa, kapan, siapa dan bagaimana. Korupsi menjadi mungkin manakala politik membutuhkan ongkos dalam setiap permainannya.

Politik-Demokrasi mustilah dihinggapi oleh wajah-waras para politikusnya. Kontestasi wacana menjadi sarana deliberatif didalam kotak kosong bernama demokrasi untuk saling berargumentasi mengenai ide dan gagasan. Maka dengan sendirinya, seharusnya demokrasi menyerap orang-orang yang memiliki ide pengetahuan tentang bagaimana mengartikulasikan program dan gagasan untuk mencapai thelos berupa kemakmuran dan kebahagiaan.

Kemampuan meyakinkan secara argumentatif inilah yang di kita sangat defisit, sehingga untuk mencari jalan yang paling mudah, money politic menjadi pilihan. Mereka yang menggunakan uang demi mencapai kekuasaan, sesungguhnya tidak layak berkontestasi dalam politik electoral yang dijuluki pesta demokrasi. Karena prasyarat untuk masuk ke arena demokrasi adalah mampu untuk meyakinkan pemilih secara hegemonic, meyakinkan melalui argumentasi.

Bukan memberikan solusi demi kebaikan bersama, mereka malah meng-anggar-kan uang untuk berbicara kepada masyarakat bahwa dirinya layak dipilih. Dengan demikian, maka tumpullah demokrasi, diiringi dengan korupsi yang mengkorusi setiap sendi kehidupan warga negara.

Hari-hari ini banyak kita melihat dan mendengar proyek politik yamg gagal akibat jauhnya moral politik dari politikus itu sendiri. Proyek E-KTP misalnya yang sangat berdampak secara sistemik terhadap kepentingan masyarakat merupakan wajah buruk politikus kita. Tentu Korupsi semacam E-KTP, Pembangunan Wisma Atlet, dan tindakan korupsi lainnya mencerminkan betapa ringkihnya moralitas politisi yang semestinya bekerja demi kepentingan warga Negara.

Tentu kita semua tidak ingin kejadian yang sama terulang kembali. Korupsi harus disingkirkan dari narasi Politik dengan mengedepankan etika politik dan kesadaran akan tugas menjadi seorang politisi mewakili masyarakat. Maka kita harus memberikan ruang pada mereka yang rasional dalam berpolitik, agar politik tidak lagi menjadi momok menakutkan dalam diskursus ruang publik.

Optimisme
Agaknya prinsip untuk menjadi Partai yang rasional bukan hanya isapan jempol. PSI yang untuk pertama kali pada 2019 ikut dalam kontestasi pesta demokrasi membuktikan dengan tampil percaya diri bersama dengan calon legislatif 0 eks narapidana korupsi. Ini menjadi prestasi tersendiri, di mana bahkan partai yang sudah ‘senior’ pun tidak paham bagaimana cara berlaku etis kepada publik dengan menyodorkan mantan napi kepada konstituen.

Sebut saja Gerindra dengan 27 eks napi, Golkar dengan 25 eks napi dan NasDem dengan 17 eks napi. Ini menjadi cerminan bahwa PSI tidak kekurangan orang baik untuk disuguhkan kepada masyarakat untuk dipilih. Selain itu juga komitmen untuk mengedepankan khalayak anak muda dan perempuan juga tampak nyata sebagai gerakan yang progreif. Ini juga saya disebut sebagai gerakan emansipatif, melihat formasi calon legislatif perempuan di PSI berjumlah 45 persen. Perempuan memang harus berpartisipasi aktif dalam politik, agar terjadi kesetaraan yang lebih bersifat plural tanpa memandang gender dan seks.

Langkah PSI yang mencoba untuk merasionalisasi apa arti penting berpolitik tidak hanya berada pada tahapan epistemologis, tetapi sudah pada tahap tindakan yang rasional. Kita paham betul bahwa korupsi merupakan biang keladi dari banyaknya persoalan di negeri ini.

Kita paham betul generasi muda butuh wadah untuk berbuat lebih jauh dan ikut andil dalam proses-proses pengambilan kebijakan dan keputusan. Juga kita paham betul penyebab korupsi adalah juga diakibatkan oleh mahar politik untuk membeli perahu politik (Baca: Partai Politik) agar bisa mencalonkan diri. Ketiga permasalahan politik tersebut mestilah dijawab dengan langkah nyata dan bukan hanya sekedar jargon untuk merestorasi atau tete bengek lainnya.

Politik harus dimenangkan oleh mereka yang memiliki kapabilitas dan integeritas yang tinggi. Politik juga harus dimenangkan oleh mereka yang memiliki keinginan dan niatan kuat membangun sebuah perubahan dan tidak takut akan perubahan.

Politik harus berorientasi kepada publik dan mengabdi kepada kepentingan warga Negara. Politik mustilah memiliki idealisme sebagai tempat bersemayam harapan untuk diwujudkan. Dan pemuda adalah entitas yang siap menghadapi tantangan dengan segala konsekuensinya. Maka berikan kesempatan kepada mereka untuk berbuat. Karena bagi pemuda, hidup yang pantas dimenangkan adalah hidup yang dipertaruhkan.

Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

Sumber

Pelapor Buni Yani Jadi Caleg PSI
Blog Solidaritas

Pelapor Buni Yani Jadi Caleg PSI

Ingat siapa yang melaporkan Buni Yani dengan tuduhan menyampaikan ujaran kebencian? Buni Yani divonis dua tahun karena menyerbarkan video Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang telah dipotong-potong.

Pelapor Buni yani adalah Muannas Alaidid dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Komunitas Advokat Muda Ahok-Djarot (Kotak Badja). Kini Muannas menjadi calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta).

Sebagai advokat, Muannas pernah melaporkan Jonru Ginting dengan tuduhan ujaran kebencian. Selain itu, Muannas juga menjadi kuasa hukum Muhammad Rizki yang melaporkan Fadli Zon dan Fahri Hamzah terkait penyebaran hoax.

Selain berkarier sebagai advokat, Muannas juga menjadi Ketua Cyber indonesia, perkumpulan yang berkomitmen melawan intoleransi, radikalisme, dan terorisme terutama di media sosial.

Gerakan yang ia lakukan di Cyber Indonesia bukan tanpa hambatan. Kerap dicibir dan dikritik beberapa pihak. “Kritik itu pengawal jiwa yang bekerja tanpa bayaran, kritik itu bentuk kasih sayang agar orang menjadi lebih baik,” kata Muannas.

Ia menyadari keterlibatan terhadap kasus-kasus itu memberikan risiko. Alasan yang melandasi keterlibatannya itu murni dalam agenda penegakan hukum dan keadilan.

“Saya berharap penegakan hukum tersebut dapat memberikan efek jera bagi setiap pengguna sosial media agar tidak lagi memberikan informasi yang mengandung fitnah dan hoax, juga ujaran kebencian dan adu domba, maupun SARA,” ujar pria kelahiran 3 Desember 1980 itu.

Muannas mengatakan dirinya terjun ke dunia politik karena prihatin terhadap permasalahan intoleransi dan radikalisme. Ia ingin membawa bangsa ke peradaban baru. Ia menyatakan, “Saya memimpikan situasi ketika setiap anggota masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama, tidak ada diskriminasi dan intoleransi.”

Jika nanti terpilih menjadi anggota legislatif, Muannas akan melakukan terus bekerja untuk memberantas hoax dan membendung arus kebencian bernuansa SARA. Ia berjanji tetap konsisten dengan perjuangan selama ini.

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Inilah satu-satunya bentuk kebaikan di dunia. Di luar itu, yang ada ilusi dan kehampaan semata. Menjadi wakil rakyat adalah jawabannya,” tutur Muannas.

Penulis dan pegiat media sosial, Denny Siregar, menyatakan Muannas punya rekam jejak panjang. Terakhir, ia membentuk Cyber Indonesia. “Cyber Indonesia adalah perlawanan aum muda intelektual, menghadapi kelompok yang selalu mengandalkan laporan sebagai bagian dari intimidasi dan persekusi,” kata Denny.

Orang-orang seperti Muannas inilah yang harus didukung. Menurut Denny, “Muannas punya rekam jejak dan kompetensi yang tepat, untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Mendukungnya sama dengan mencegah yang buruk untuk berkuasa.”

#PSI #PSINomor11 #SamaSama #CalegPSI

Suci Mayang Sari, Aktivis 98 Caleg PSI
Blog Solidaritas

Suci Mayang Sari, Aktivis 98 Caleg PSI

Tak banyak kaum muda yang tertarik masuk ke ranah politik praktis. Wajah buruk partai politik dan para politisi cenderung mereka hindari agar tak ikut terkontaminasi. Mereka lebih memilih jalur di luar kekuasaan meski sadar keterbatasannya.

Hal inilah yang menggugah aktivis 98, Suci Mayang Sari, untuk memutuskan terjun ke politik praktis dengan menjadi Bacaleg PSI untuk DPR RI dari Dapil Jawa Barat III (Kab Cianjur dan Kota Bogor).

Menurut Mayang, dunia politik justru harus diisi anak muda yang berintegritas dan tidak terbelenggu praktik oligarki lama. Panggilan ini jugalah yang pernah membawanya bersama para mahasiswa lain turun ke jalan pada 1998. Ia ada di tengah peristiwa pada 12 Mei 1998, saat terjadi penembakan mengakibatkan empat kawannya di Universitas Trisakti gugur dan menjadi pahlawan reformasi.

“Selama ini politik diasosiasikan sebagai hal yang kotor, belum lagi ditambah maraknya pemberitaan di media massa yang mereduksi sedemikian parah makna politik menjadi sekadar ajang pertarungan merebut kekuasaan yang penuh praktik oligarkis. Untuk itu, anak muda perlu masuk untuk berjuang membersihkan praktik kotor politik di Indonesia,” ujar arsitek pemenang lomba revitalisasi gedung tua “Kuntskring Gebouw” di Menteng, Jakarta, ini.

Kecemasan Mayang akan meluasnya praktik korupsi dan intoleransi meneguhkan semangatnya untuk meninggalkan zona nyaman. Menurutnya, perjuangan harus dilanjutkan dari dalam. Anak muda tidak boleh membiarkan begitu saja peluang politik diambil orang-orang yang tidak dapat diharapkan melakukan perubahan. Sikap inilah yang mendorong Mayang bersama teman-temannya ikut mendirikan PSI dan dipercaya sebagai Bendahara Umum.

“Saya cemas melihat korupsi. Itu membuat orang nggak percaya DPR dan partai politik. Selain itu, Saya khawatir atas meluasnya intoleransi yang bisa membuat negeri ini terpecah oleh konflik SARA. Untuk itu, kita tidak boleh membiarkan begitu saja peluang politik diambil orang-orang yang tidak dapat diharapkan untuk melakukan perubahan,” kata lulusan terbaik Magister Corporate Social Responsibility (CSR), Universitas Trisakti, ini.

Selain sebagai aktivis, arsitek, dan pernah menekuni dunia jurnalistik, Master di bidang CSR ini pernah pula menjadi Trainer di British Council dalam program Community Enterpreunership. Ini merupakan program Pemberdayaan Usaha Berbasis Masyarakat yang dapat ia gunakan sebagai bekal untuk kampanye. Program ini bertujuan membangun kapasitas masyarakat untuk menerapkan ide bisnis yang berdampak pada pemecahan masalah sosial, seperti kemiskinan, lingkungan, dan inklusi sosial.

Keteguhan diri Mayang untuk terjun ke politik mendapatkan dukungan dari Tosca Santoso, Wartawan dan Wirausahawan Sosial Berbasis Masyarakat Desa. Santoso yang beberapa tahun ini bergiat dalam Perhutanan Sosial di Sarongge, Jawa Barat, mengatakan, “Keputusan Mayang untuk mengabdi lewat parlemen sangat patut dihormati. Ia ingin melayani publik dengan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Bagi saya niat itu penting mengingat posisinya pada dua hal: promosi keberagaman dan ketegasannya melawan korupsi. Parlemen perlu diisi oleh orang-orang dengan kemauan baik seperti Mayang”.

Sementara advokat senior, Sugeng Teguh Santoso, juga mendukung penuh niat mayang ini. Menurutnya, sosok Mayang hadir dengan spirit baru untuk melayani masyarakat dengan terbuka dan bersedia setiap saat untuk mendengar aspirasi pemilih.

“Mayang adalah mantan aktivis mahasiswa yang peduli dan berpihak pada warga. Saya yakin apabila terpilih, Mayang akan menunjukkan kinerja yang baik,” ujar advokat yang pernah menjadi calon wakil wali kota Bogor ini.

Dukungan juga datang dari penulis Goenawan Mohamad. “Suci Mayang, yang saya kenal sejak bertahun-tahun, selalu mengesankan dalam kesungguhan hatinya. Ia bersungguh-sungguh dalam bekerja sebagai jurnalis, juga bersungguh-sungguh dalam memusatkan perhatian kepada perbaikan masyarakat. Saya tak heran jika ia berusaha menjadi seorang legislator, anggota Parlemen — tanpa ambisi pribadi. Baginya itu tugas, itu panggilan,” ujar Goenawan.

#PSI #PSINomor11 #SamaSama #CalegPSI

Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti Yakin Chandra akan Berperan Penting Memajukan Bangsa
Blog Solidaritas

Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti Yakin Chandra akan Berperan Penting Memajukan Bangsa

Satia Chandra Wiguna, atau akrab dipanggil Chandra, aktif berorganisasi. Terutama di kegiatan-kegiatan Muhammadiyah.

Keaktifannya di Muhammadiyah membuat pria kelahiran Jakarta 3 Oktober 1981 ini mendapat perhatian khusus dari sejumlah petinggi PP Muhammadiyah. Chandra mendapat dukungan dari Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, ketika menceritakan niatnya untuk maju sebagai Calon Legislatif DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk Dapil Jawa Barat XI (Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya).

“Saya mengenal Saudara Chandra sebagai kader muda yang cerdas, berdedikasi, terhuka, dan merakyat. Jika diberi kesempatan untuk menjadi anggota legislatif, saya yakin Saudara Chandra akan berperan penting dalam memajukan bangsa.”

Chandra sudah mulai terlibat sejak di Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM). Mulai dari kepengurusan tingkat kecamatan hingga kepengurusan tingkat nasional pun dilakoni. Wakil Ketua Pimpinan Daerah IRM Jakarta Barat dan Sekretaris Bidang Kajian Islam di Pimpinan Pusat IRM pernah ia jabat.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP DPP PSI ini sampai sekarang masih tercatat sebagai Ketua Divisi Humas dan Publikasi Majelis Pelayanan Sosial (MPS) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk 2015-2020. Sebagai Wakil Sekretaris Jenderal, Chandra mengawal proses verifikasi PSI di Kemenkumham, KPU, hingga persyaratan kelengkapan para bakal calon legislatif.

Ketika ditanya apa yang ia ingin lakukan untuk memajukan bangsa ketika jadi anggota dewan, Chandra mengatakan, “Saya ingin menyuarakan anti korupsi dan anti intoleransi melalui musik.”

Chandra memang memiliki hobi di bidang musik sejak ia kecil. Ia sudah sering ikut festival musik dan pentas seni sejak masih duduk di bangku SMP. Bahkan hingga ikut aktif di PasERS Milis, komunitas untuk penggemar Pas Band.

Bagi lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ini, musik memiliki bahasa yang universal. “Saya mau bekerja keras menjadikan musik sebagai alat pemersatu bangsa,” ujar pria yang juga punya hobi naik gunung ini.

Dukungan untuk Chandra juga diberikan Hajriyanto Y. Thohari, Ketua PP Muhammadiyah 2015-2020 yang juga Wakil Ketua MPR RI 2009-2014.

“Saya kenal baik Chandra. Ia orang organisasi, pekerja keras, gigih, dan selalu punya ide-ide segar dan visioner. Karakter seperti ini cocok untuk menjadi anggota Dewan. Dia dibutuhkan untuk mewujudkan DPR yang lebih baik,” kata Hajriyanto.

#PSI #PSINomor11 #SamaSama #CalegPSI

Si Milly Aktivis Sosial yang Bersiap Ke Senayan
Blog Solidaritas

Si Milly Aktivis Sosial yang Bersiap Ke Senayan

Sampai beberapa bulan lalu, Milly Ratudian Purbasari jauh dari dunia politik. Ia seorang arsitek. Kini, tekadnya mantap menjadi calon anggota legislatif Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat).

Menjadi arsitek merupakan cita-cita Milly sejak kecil. Itu semua berawal dari hobi bermain lego dan menggambar rumah. Selulus SMA, istri dari Shafiq Pontoh ini kuliah di Jurusan Teknik Arsitektur, Universitas Parahyangan.

Latar belakang sebagai arsitektur membawa Milly bergabung dengan berbagai operator hotel besar. Sebut saja Golden Tulip, brand di bawah Louvre Hotels Indonesia yang merupakan operator hotel kelas dunia dari Perancis, dan Tauzia Hotel Management. Atas dedikasi dan prestasi cemerlangnya, ia dipercaya sebagai Manajer Layanan Teknis dan Arsitek Korporat Golden Tulip dan Tauzia Hotel Management saat usianya belum 30 tahun.

Sibuk dengan karier profesional tidak lekas membuat Milly jauh dari aktivitas sosial. Milly memang telah aktif berkegiatan sosial sejak di bangku kuliah. Ia pernah menjadi Relawan Studio Habitat, yang memberikan desain gratis untuk Habitat for Humanity.

Kemudian ibu dua anak ini tergabung dalam gerakan “Save Babakan Siliwangi” untuk menyelamatkan Babakan Siliwangi sebagai hutan kota di Bandung. Indonesia Berkebun juga merupakan komunitas yang ia turut bangun. Kemudian menjadi relawan di Komunitas Keluarga Kita yang turut aktif mengadakan kelas parenting di Jakarta.

Dulu alasan Milly aktif di komunitas karena tidak percaya dengan politik. “Dalam anggapan saya, di politik, kebanyakan orang haus akan kekuasaan saja. Sementara di komunitas relawan, yang menjadi tujuan bukan uang dan kekuasaan.

Namun, pada akhirnya, dia merasa perlu masuk ke dalam sistem untuk melakukan perubahan. Milly ingin melakukan perbaikan melalui dunia pendidikan. Bagi dia, selama ini korupsi dan intoleransi menjadi akar permasalahan yang menghambat kemajuan Indonesia di berbagai bidang, khususnya pendidikan. Untuk itu ia ingin memperjuangkan pendidikan yang berkualitas dan setara di Indonesia.

Kehadiran PSI membuat dia berubah pikiran soal politik. “Saya sangat anti korupsi. PSI jelas mengembangkan misi itu. Saya juga melihat PSI membawa cara baru dalam politik. Buat saya, ini bisa membawa perubahan di perpolitikan Indonesia,” kata perempuan kelahiran Bandung pada 1984 ini.

Keputusan Milly maju politik pun mendapat dukungan dari sahabatnya yang juga sudah lebih dulu berada di Senayan, Meutya Hafid.

“Saya kaget Milly masuk politik, karena saya tahu dia sangat profesional, juga sangat idealis. Sebuah kombinasi yang jarang di politik. Apalagia ia perempuan. Tapi politik memerlukan Milly, yang tidak hanya mewakili perempuan tetapi juga perspektif dari anak muda,” ujar Meutya.

#PSI #PSINomor11 #SamaSama

Catatan Pada Usia 22 Tahun
Blog Solidaritas

Catatan Pada Usia 22 Tahun

Oleh: Tsamara Amany

Alhamdulillah hari ini resmi menginjak usia 22 tahun. Banyak pertanyaan pagi ini, utamanya dari keluarga dan teman, soal hadiah apa yang diinginkan. Hanya satu saja hadiah yang saya minta: DOA.

Doa apa? Hanya satu juga: agar PSI masuk parlemen tahun 2019 nanti. Mungkin di benak keluarga dan teman, saya hanya berpikir soal politik, politik, dan politik. Tapi bagi saya politik sudah menjadi begitu personal. Bukan karena saya ingin merasakan kursi Senayan. Politik bukan tujuan, politik adalah alat paling efektif untuk mencapai tujuan yang saya inginkan: membawa Indonesia bersih dari korupsi dan memberi kesejahteraan bagi rakyatnya.

Saya berpolitik sejak usia 19 tahun. Saya memulai semuanya sendiri. Orang tua saya bukan orang politik. Tapi mereka sangat mendukung langkah saya berpolitik. Itu mendorong saya untuk belajar soal politik. Saya mencoba membaca buku-buku pendiri bangsa Indonesia. Sukarno yang paling memikat saya.

Saya juga mencoba menuliskan pandangan saya di media sosial. Mendengarkan perdebatan seputar politik. Memahami cara kerja politisi-politisi berprestasi seperti Jokowi, Ahok, Risma, Nurdin Abdullah, dan lain-lain. Mencoba mengenal banyak orang dan mengajak mereka berdiskusi soal politik.

Pelajaran paling berharga yang saya dapatkan pada usia 19 tahun adalah magang di Balaikota DKI Jakarta. Saya betul-betul memelajari cara birokrasi bekerja. Saya mendapat mentor yang tepat dalam urusan kebijakan publik. Ahok dan seorang birokrat berprestasi di Pemprov DKI.

Dari situ saya mulai terlibat dalam Pilkada DKI, salah satu berkah terbaikyang saya dapatkan dalam proses ini adalah bertemu dengan teman-teman PSI. Saya mengenal mereka dan tau bagaimana idealisme mereka. Saya tau mungkin banyak orang yang menyatakan ini omong kosong, tapi saya tau PSI diisi orang-orang idealis karena saya merasakannya sendiri.

Sejak masuk PSI, saya sudah mengalami banyak hal. Mulai dari direndahkan karena masih muda, dilecehkan secara seksual, diolok soal kehidupan pribadi, hingga diancam dibunuh. Semuanya sudah pernah saya alami. Tapi apakah itu semua membuat saya menyesal berpolitik dan masuk ke PSI?

Sama sekali tidak. Bergabung dengan PSI adalah keberkahan bagi saya. Saya bahagia di PSI karena partai ini tak pernah membuat saya melakukan hal-hal yang tak sesuai nurani saya. Kami melakukan banyak hal yang selama ini kami kritik kepada partai pada umumnya. Kami membuat seleksi caleg terbuka, penggalangan dana publik, sistem pengawasan caleg, kami selalu bereksperimen demi politik Indonesia yang lebih baik. So, it’s all worth it!

Belakangan ini banyak yang meledek saya karena elektabilitas PSI yang masih rendah. Ada yang bilang ‘udah, pindah partai aja!”. Saya tegaskan ke mereka: lebih baik saya kalah bersama PSI dibanding menang dengan partai lain. Saya akan berjuang sekuat tenaga untuk partai ini.

Saya tak mau masuk ke DPR tapi tak mampu berbuat sesuatu. Saya ingin masuk ke sana dan memperjuangkan UU E-Budgeting, undang-undang yang saya percaya akan mampu membantu pencegahan korupsi di negeri. Saya hanya bisa melakukan itu semua bersama PSI, partai yang diisi orang-orang yang memiliki komitmen anti korupsi.

Pada 2019 nanti, saya percaya kami semua di PSI akan membuktikan bahwa anak muda mampu masuk ke DPR & mampu bawa perubahan. Karena itu, di hari ulang tahun ini, saya hanya memohon doa itu saja kepada Bro & Sis semua. Restui perjuangan kami untuk Indonesia lebih baik.

#TsamaraAmany #PSI #PSINomor11 #PSI11

Sumber