Menjegal Perempuan di Dunia Politik
Blog Solidaritas

Menjegal Perempuan di Dunia Politik

Oleh Dara A. Kesuma Nasution

Maju menjadi calon legislatif di usia 23 tahun bukanlah hal yang umum, terlebih lagi saya adalah seorang perempuan. Dari hari pertama hingga detik ini, genap enam bulan sudah saya jajaki perjalanan politik. Selama itu, ada harga mahal yang saya bayar, yakni menjadi korban pelecehan daring (online harassment).

Semua berawal ketika saya tampil di televisi nasional pada jam prime-time. Saat itu, saya mewakili partai saya menyerukan pembelaan korban persekusi di area Car Free Day. Acara TV itu hanya berdurasi selama 30 menit, tetapi komentar jahat menghujani saya sepanjang minggu. Serangan online dilakukan secara masif dan terstruktur. Bahkan, kata “pelacur” pun juga dilayangkan kepada saya.

Beberapa bulan kemudian, sebuah surat kabar nasional ternama mengangkat pencalegan saya. Saya digambarkan sebagai pendatang baru yang siap menantang petahana. Tulisan itu kemudian diunggah ulang oleh sebuah Instagram dengan 3,2 juta pengikut dan tentu menuai banyak komentar. Belum kehabisan taringnya, para warganet meragukan kemampuan saya yang dinilai tidak cukup layak menjadi pembuat Undang-Undang (UU). Banyak yang menganggap bahwa saya patutnya berdiam diri saja di rumah supaya menjadi istri yang baik.

Seolah belum puas, saya ditunding menjadi perempuan simpanan seorang lelaki kaya yang membiayai dana kampanye saya. Di mata mereka, seorang perempuan muda seperti saya tidak mampu menggalang sendiri.

Serangan dan pelecehan verbal tidak berhenti sampai di situ saja. Hampir setiap hari berdatangan komentar dengan tendensi merendahkan dan mengekploitasi seksualitas di laman Facebook Fanpage saya. Suatu ketika, saya mengunggah foto saya sedang menggendong bayi dan seorang lelaki menuliskan komentar yang meminta saya belajar cara menyusui. Ada juga yang berkomentar bahwa saya kurang panjang menjuntaikan hijab saya sehingga foto saya mengganggu pandangan mereka.

Ketika saya membicarakan sebuah topik yang berat, seorang lelaki memotong dan berkomentar “Kamu tidak seharusnya berbicara topik berat, sinilah biar saya cium.” Menjijikkan. Jenis komentar seperti ini tidak akan muncul seandainya saya politisi laki-laki.

Saya bukanlah satu-satunya. Saya yakin, komentar dengan gaya serupa bisa ditemukan di akun media sosial politisi perempuan manapun.

Di dunia politik, komentar-komentar seperti ini punya dua kemungkinan makna. Pertama, komentar tersebut merupakan hasil dari pekerjaan cybertroops atau sekelompok orang yang memang dibayar oleh lawan politik untuk menyerang dan mendemotivasi saya. Jika demikian, maka motif mereka hanya mencari makan dan akan berhenti begitu uang sudah di tangan.

Kemungkinan kedua, komentar yang melecehkan itu ditulis oleh orang-orang biasa yang merasa bahwa melecehkan perempuan dengan komentar kotor adalah hal yang lazim. Pelecehan hanya berpindah dari ranah offline ke dunia online. Mereka berlindung di balik anonimitas yang disediakan dunia maya. Jika memang demikian, maka mereka benar-benar berniat melecehkan.

Sayangnya, tidak mudah membedakan mana komentar dari cybertroops dan mana yang bukan. Komentar-komentar melecehkan itu tentu membikin sakit hati. Kami, politisi perempuan punya keluarga yang juga membaca komentar-komentar kasar itu. Di awal pencalegan, komentar itu membuat kedua orang tua saya sedih melihat anaknya menjadi pergunjingan di media sosial. Mereka bertanya, “Apakah serangan ini setimpal dengan apa yang saya perjuangkan?” Tentu dengan berat hati, saya hanya menggigit lidah dan tersenyum.

Banyak orang akan berpikir saya terlalu sensitif. Ketika saya menceritakan hal ini, umumnya mereka menyarankan saya untuk berhenti membaca komentar-komentar itu. Bahwa semua pelecehan itu hanyalah biaya yang harus saya bayar ketika terjun ke dunia politik. Saya harus tebal kuping, kata mereka. Tapi harus seberapa tebal?

Sayangnya, kita sering tidak sadar bahwa setiap kali kita menyuruh seorang perempuan untuk mengabaikan pelecehan yang ia alami, kita berkontribusi pada budaya yang membungkam perempuan. Budaya yang mengalienasi perempuan dari apa yang sebenarnya mereka rasakan. Kita harus melabeli semua serangan itu sebagai “biaya yang harus dibayar perempuan” dan berani mengatakan yang sebenarnya, bahwa komentar seperti itu adalah “pelecehan”.

Dengan memberi nama yang pantas, kita turut mengakui beban dan rasa sakit yang harus ditanggung perempuan ketika terlibat dalam politik. Kita juga mengakui adanya upaya sistematis untuk menjauhkan perempuan dari politik.

Budaya politik kita harus naik kelas menjadi lebih dewasa. Kita selalu bermimpi melihat lebih banyak perempuan terjun ke dunia politik. Kita  bahkan memiliki undang-undang yang memastikan masing-masing partai politik memiliki setidaknya 30 persen caleg perempuan. Tetapi kita harus melihat lebih jauh dari sekadar pemenuhan kuota perempuan.

Melihat budaya di sekitar kita, nampaknya memang kita belum siap untuk melihat lebih banyak perempuan terjun ke politik. Masuk ke dunia politik berarti mendapatkan akses ke arena publik. Masyarakat kita masih belum nyaman ketika perempuan terlibat di ranah publik. Maka, mereka berusaha keras untuk mendorong perempuan kembali ke ranah domestik. Itu sebabnya mereka melecehkan para politisi perempuan, semua untuk membungkam kami. Ini harus berhenti jika kita ingin representasi perempuan yang lebih baik dalam politik.

Jadi, jika di lain waktu Anda akan mengatakan hal-hal jahat kepada seorang politisi perempuan, coba bayangkan bahwa dia adalah ibu Anda atau saudara perempuan Anda.

Apakah Anda masih akan melakukannya?

 

* Versi Bahasa Inggris dari esai ini terbit di The Jakarta Post, Kamis 29 November 2018. Penulis adalah Caleg DPR RI Nomor Urut 1 PSI Dapil Sumatera Utara III.

Setahun Berpolitik Bersama PSI
Blog Solidaritas

Setahun Berpolitik Bersama PSI

Oleh Surya Tjandra

Perjalanan saya terjun ke politik secara formal melalui Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dimulai persis setahun yang lalu.

Saya bersama 2 kolega saya mendaftar menjadi caleg PSI di kantor DPP PSI pada 31 Oktober 2017 di Jakarta. Dua kolega saya itu adalah sis Dini Purwono dan bro Rian Ernest.

Waktu itu DPP PSI menyebut kami ‘3 lawyer andal’. Ya, kami memang berprofesi sebagai pengacara, meski dengan fokus yang berbeda-beda.

Saya adalah pengacara yang banyak membantu para buruh, baik di Indonesia dan di internasional. Saya bersama aliansi besar gerakan sosial yang terdiri dari serikat buruh, tani, nelayan, mahasiswa, dan LSM mendorong pengesahan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tahun 2011.

Saya juga calon Pimpinan KPK periode 2015-2018 terbaik versi Pansel 9 Srikandi.

Adapun sis Dini adalah pengacara yang kerap menangani permasalahan hukum korporasi terkait investasi, pasar modal, dan akuisisi selama 20 tahun terakhir. Sis Dini juga mantan staf Menteri Keuangan RI.

Sedangkan bro Rian pernah menjadi staf hukum Pak Ahok ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bro Rian juga sering menjadi whistle blower ke KPK atau Bareskrim Polri untuk tindak korupsi oknum PNS di DKI.

Saya terjun ke politik karena bagi saya politik adalah panggilan luhur.

Saya percaya politik bisa mendatangkan manfaat bagi kepentingan umum jika politik dijalankan oleh orang-orang yang baik dan dikelola dengan cara-cara yang baik. Politik juga cara yang efektif untuk mengarahkan masyarakat pada hal yang baik.

Karena saya percaya bahwa politik adalah panggilan luhur, maka saya merasa PSI adalah kendaraan politik yang tepat buat saya.

Bagi saya, PSI adalah harapan baru untuk politik Indonesia yang lebih bersih dan sehat.

Sejauh ini PSI sudah melakukan banyak gebrakan politik. PSI satu-satunya partai yang membuka proses pemilihan caleg yang diseleksi oleh juri yang kredibel dan independen, di antaranya Prof. Mahfud MD. PSI tidak menampung caleg mantan koruptor untuk Pileg 2019. PSI satu-satunya partai yang mengajukan revisi UU MD3 yang membuat anggota DPR kebal dari hukum.

Gebrakan terbaru, PSI meluncurkan gerakan “PSI Bersih-bersih Korupsi”. PSI berupaya membersihkan DPR dari praktek-praktek kotor, seperti pemborosan dan pembocoran uang rakyat, yang lazim terjadi di DPR selama ini.

Semangat PSI ini yang selalu saya bawa dan saya sampaikan setiap kali bertemu masyarakat di Malang Raya dalam beberapa bulan terakhir. Seraya memberikan harapan tentang wajah politik baru yang lebih baik dan lebih bersih sebagaimana yang dicita-citakan PSI.

Mudah-mudahan niat baik saya terjun ke politik dan diusung PSI akan mendapat dukungan dari masyarakat Malang Raya yang ingin melihat Malang Raya dan Indonesia merdeka dari korupsi.

 

 

Evil Winter, Trade War, dan Nurani Jokowi
Blog Solidaritas Opini

Evil Winter, Trade War, dan Nurani Jokowi

Oleh Rizal Calvary Marimbo

Akhir pekan lalu. Kawan presenter TvOne. Sofyan dan Kamaratih menantang saya. Keduanya memberi tugas berat. Siapa the evil winter yang dimaksud Presiden Jokowi? Evil winter adalah musuh bersama. The real enemy. Musuh sesungguhnya dari para jagoan (Great House/Family) yang sedang bertikai. Dengan kata lain, kepada para pemimpin negara-negara maju dan negara besar, Jokowi mengingatkan agar jangan sampai salah memilih musuh. Pihak yang semestinya menjadi teman, eh kita malah jadikannya sebagai musuh. Tenaga habis percuma untuk menekuk kawan sendiri.

Amerika Serikat (AS) misalnya. Habis-habisan menggempur China (Tiongkok). AS mengenakan bea masuk terhadap 6.000 produk impor Cina bernilai US$ 200 miliar atau hampir Rp 3.000 triliun. Belum juga China membalas, AS sudah mengancam dengan gempuran berikut. AS akan menerapkan bea masuk produk impor Cina senilai US$ 267 miliar atau hampir Rp 4.000 triliun. Nyaris semua impor Cina ke AS terancam dikenai bea masuk.

Tiongkok tidak diam. Negara Tirai Bambu itu menerapkan bea masuk terhadap produk AS senilai US$ 50 miliar. Tidak tanggung-tanggung. Produk-produk AS yang disasar berkaitan dengan sektor pertanian. Yang merupakan basis pemilih konservatif Presiden Trump. Tak berhenti di situ. China juga merancang senjata berikut. Negara ini akan menerapkan bea masuk tambahan ke produk AS senilai US$ 60 miliar.

Pertarungan kian berasap. Digelarlah pertemuan tingkat tinggi pada Mei lalu. Toh keduanya bertemu tanpa jalan keluar. Tak ada kata sepakat. Keduanya malah sepakat untuk melanjutkan pertikaian. Pertikaian merebut iron throne. Siapa yang paling berpeluang menang dalam perang dagang dan berhasil menggenggam iron throne? Semakin tidak jelas.

Satu-satunya yang jelas adalah ancaman datangnya evil winter dari utara. Sosok yang semestinya diperangi bersama-sama itu. Evil winter adalah terganggunya pertumbuhan ekonomi dunia. Negara-negara, sama-sama mengalami penurunan permintaan. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global di level 3,7%. Mata uang sejumlah negara-negara berkembang anjlok berjamaah. Daya serap negara-negara ini atas barang-barang impor Tiongkok dan AS juga menurun. IMF bahkan memperingatkan dunia (termasuk AS dan Tiongkok). Bahwa dunia akan “lebih miskin dan berbahaya” dari sebelumnya.

Maka sebelum kedua negara besar dan seisi dunia ini tenggelam bersama, Presiden Jokowi lebih dulu mengirim peringatan. Evil winter tahun ini dan tahun depan bisa lebih berbahaya. Dibandingkan krisis-krisis sebelumnya. “Saya ingin menegaskan bahwa saat ini kita masuk pada “Season Terakhir” dari pertarungan ekspansi ekonomi global yang penuh rivalitas dan persaingan. Bisa jadi situasinya lebih genting dibanding krisis finansial global sepuluh tahun yang lalu,” ucap Presiden.

Sebelum saya tutup. Ada yang lebih menarik. Jokowi mengingatkan agar para pemimpin dunia tak hanya semata-mata menggunakan pendekatan-pendekatan teknis, head to head, rasionalistik, dualististik, modernisme ala barat, matematis, doktrinal, rumus-rumus, formula-formula, dan akali dalam menghadapi evil winter. Lebih dari itu, para pemimpin keuangan dan politik global diminta menghadapinya dengan mencari energi dan inspirasi dari suasana-suasana kotemplatif dan spiritualitas timur ‘ala’ Bali. Yang lebih monistik, batiniah, harmonis, reflektif, dan korektif jauh ke dalam batin ini. Sesuatu pendekatan ‘ketimuran’ yang sangat “diharam” dalam text book keilmiahan dunia barat.

Itulah Bali dan Jokowi. Satu musuh tampaknya terlalu banyak. Seribu kawan terlalu sendikit dalam perdagangan global. Tampaknya dunia sudah saatnya dipimpin oleh sosok bernurani seperti Presiden Jokowi. Sosok yang menolak dualisme menang-kalah. Juga sosok yang percaya kepada kemenangan bersama.

Selamat Menikmati Akhir Pekan! Semoga kita berbahagia.

 

** Rizal Calvary Marimbo adalah Jubir Repnas Jokowi-Maaruf (Relawan Pengusaha Muda Nasional) dan Jubir PSI Bidang Ekonomi, Industri dan Bisnis

Esai ini pertama kali terbit di SinarHarapan.id

Metropolitan yang “Memanusiakan Manusia”
Blog Solidaritas

Metropolitan yang “Memanusiakan Manusia”

Oleh Mikhail Gorbachev Dom

Draft Rancangan Undang Undang (RUU) Metropolitan disusun untuk mewujudkan Metropolitan yang ‘Mewongke Wong’ (memanusiakan manusia). Saat ini di Indonesia berkembang 21 kawasan metropolitan yang memiliki jumlah penduduk 114.100.000 yang setara dengan 43,06% penduduk Indonesia (dengan jumlah penduduk Indonesia 265.000.000 ). Sementara itu di semua kawasan metropolitan selalu terjadi masalah yang sama, yaitu ketidakmerataan pembangunan antara Kota Inti Metropolitan dan Kota/Kawasan Perkotaan Sekitarnya.

Berbagai persoalan yang muncul dalam kawasan Metropolitan antara lain:

  1. Ketidaksetaraan akses pelayanan publik antara Kota Inti dan Kota/Kawasan Perkotaan Sekitarnya.
  2. Dampak buruk mekanisme pasar berupa polarisasi modal pada daerah maju (kota inti) dan backwash effect pada daerah sekitarnya, yang menimbulkan kesenjangan antar daerah.
  3. Dampak lingkungan akibat tidak terkendalinya urbanisasi dan fenomena desakotasi pada daerah sekitarnya.

Selain itu Draft RUU Metropolitan juga diharapkan menjadi sarana aplikasi prinsip pembangunan berkelanjutan pada pembangunan metropolitan. RUU Metropolitan akan memayungi kerja sama antar daerah lewat kelembagaan metropolitan dan rencana induk kerjasama. Permasalahan metropolitan seperti transportasi dan ganguan lingkungan seperti banjir, diharapkan dapat tuntas dengan kerja sama ini.

Dengan RUU Metropolitan juga diharapkan integrasi kota-kota dalam metropolitan dapat membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat berdaya dan mandiri, sehingga dampak lebih jauh lagi adalah terjadi benefit transfer dari Kota Inti ke Kota/Kawasan Perkotaan Sekitarnya. Hal yang juga penting adalah terciptanya identitas sebagai warga kota metropolitan yang menghormati keberagaman.

Sederhananya, jika RUU ini nantinya disahkan, pelayanan di “kota pinggiran” akan sama dengan kota inti metropolitan. Contohnya stasiun kereta yang ada di Kota Tangsel dan Kota Tangerang akan megah seperti stasiun di Jakarta. Masyarakat tidak akan bilang lagi saya yang warga Ciputat (Tangerang Selatan) ini sebagai orang yang tinggal di “Jakarta coret” karena RUU Metropolitan akan memastikan pelayanan yang setara.

Bukan hanya di bidang transportasi seperti kereta api, tol dan jalan, RUU Metropolitan juga mengamanatkan pelayanan pendidikan serta kesehatan tidak timpang antara kota inti dan kota sekitarnya, sehingga “masyarakat pinggiran” saat ini tidak perlu ke Jakarta untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Warga Jakarta juga tidak perlu pikir dua kali kalau mau pindah rumah ke Kabupaten Tangerang misalnya, karena layanan pemukiman sama saja di manapun di bagian Metropolitan Jabodetabekjur. Ini akan mengurangi juga tekanan penduduk di kota inti.

Usulan utama dalam RUU Metropolitan adalah munculnya City Manager, seorang profesional yang bertugas memperkecil ketimpangan pembangunan antara kota kota yang tergabung dalam metropolitan. Selama ini timbul kesenjangan dalam metropolitan karena masing masing daerah dipimpin oleh kepala daerah yang masih dibebani oleh politik kota.

RUU Metropolitan mengusulkan para kepala daerah ini duduk satu meja dalam Dewan Komisaris Metropolitan yang secara bersama-sama mengangkat seorang City Manager untuk mengelola kerjasama antar daerah. Skema kelembagaan semacam ini dipilih setelah mempelajari skema kelambagaan dari beberapa kota Metropolitan dunia, yaitu Tokyo, Calcuta, Manila, dan Vancouver.

PSI sebagai partai anak muda yang progresif menggelar diskusi mengenai hal ini untuk menjaring aspirasi publik. Hasil diskusi menjadi masukan untuk Draft RUU Metropolitan yang telah kami susun. PSI memiliki intensi untuk mengajak rakyat terlibat dalam penyusunan kebijakan. PSI berusaha memecahkan persoalan di masyarakat.

Sila unduh draft RUU Metropolitan di: https://gorba-psi.id/ruu-metropolitan/

 

** Mikhail Gorbachev Dom, S.Si, M.Si adalah penyusun Draft RUU Metropolitan dan Caleg DPR RI PSI, Dapil Banten III, No Urut 6 (Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang)

Merebut Politik Kaum Muda
Blog Solidaritas Kolom

Merebut Politik Kaum Muda

Oleh Suci Mayang Sari

Ada beberapa hal yang mengkhawatirkan terkait persepsi kaum pemuda hari ini. Dalam sebuah survei terhadap 4.200 mahasiswa muslim oleh lembaga survei Alvara di Jakarta, 20 persen mendukung pendirian kekhalifahan Islam dan hampir 25 persen bersedia mengobarkan perang jihadi untuk mencapai hal itu.

Survei CSIS di bulan Agustus tahun 2017, sebagian besar kaum muda masih berpikiran konservatif, pandangannya terhadap globalisasi amat negatif. Dalam survei ini, kaum muda merasa globalisasi dapat meningkatkan seks bebas, melemahnya peran agama, dan meningkatnya kriminalitas. Lebih dari 53 persen mereka menolak kepemimpinan yang berbeda agama.

Kerja sama luar negeri yang paling menguntungkan, menurut mereka, adalah kerja sama dengan Arab Saudi dan ASEAN. Sementara kerja sama dengan China dan Amerika mereka anggap dapat merugikan.

Meski demikian, sebagian besar dari responden (kaum muda ini) masih percaya kepada pemerintahan saat ini. Mereka puas terhadap kinerja pemerintahan saat ini. Mereka bahagia dan optimis terhadap masa depan.

Menurut Data dari KPU, partisipasi kaum muda di politik juga amat minim. Dalam pemilu 2014, hanya 50 persen kaum muda (dengan rentang umur 17 – 29 tahun) yang ikut memilih dan masuk ke bilik suara. Padahal jumlah mereka semakin hari semakin meningkat. Pemilih muda di tahun 2019 nanti, 51 persen dari jumlah pemilih (196,5 juta) merupakan pemilih berusia di bawah 35 tahun.

Tapi, di balik hasil survei yang mencemaskan, tetap ada titik cerah. Sejak munculnya Jokowi dan Ahok, ada begitu banyak pemuda yang antusias terlibat di dalam politik.

Awalnya itu hanya terjadi di dalam kasus Jokowi dan Ahok. Kemudian gelombang antusiasme ini menyebar ke beberapa kota lainnya, seperti kaum muda yang ikut mendukung Ridwan Kamil di Bandung dan Nurdin Abdullah di Sulawesi Selatan. Kaum muda mulai terinspirasi oleh para pemimpin baru, pemimpin progresif dan professional, yang bekerja dengan hasil nyata.

Ini fenomena baik, di mana ada sekelompok anak muda,yang secara sukarela, bersedia tanpa dibayar, menyediakan diri untuk membantu, bekerja sama dan mengampanyekan tokoh-tokoh tadi.

Lahirnya generasi baru kepemimpinan nasional dalam sosok seperti Jokowi, Ahok, Ridwan Kamil, dan Nurdin Abdullah ini menginsipirasi anak muda untuk aktif di dalam politik. Anak-anak muda yang mulai terinspirasi ini datang dari berbagai kalangan, terutama kalangan menengah dan kreatif. Mereka mendukung dengan platform dan cara-cara kreatif.

Diawali dengan mereka menjadi sukarelawan, hingga akhirnya mereka terjun langsung dan menyediakan diri masuk ke dalam sistem. Kaum muda mulai tergerak, mereka tidak lagi berada di pinggiran dan hanya menjadi penonton. Mereka mulai aktif, mulai terlibat dan berusaha masuk ke dalam sistem, menjadi aktor perubahan. Inilah tahap berikutnya keterlibatan kaum milenial di dalam poltik.

PSI adalah reinkarnasi semangat anak muda untuk memperbaiki politik dengan terjun langsung ke akar persoalan bangsa.

PSI didirikan dan diisi kaum muda yang terinspirasi oleh sosok seperti Jokowi, Ahok, Ridwan Kamil, Nurdin Abdullah, dll. Anak-anak muda ini belajar dari para tokoh politik baru tadi bahwa politik tidak selamanya kotor, dan politik adalah jalan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, memastikan masa depan kami, kaum muda, akan lebih baik dibanding sebelumnya.

Kami belajar bahwa hanya melalui instrument politik, perbaikan kehidupan masyarakat bisa tercapai. Hanya mengeluh atau apatis, tidak akan mengubah keadaan. Kaum muda harus berani, maju ke depan, mengambil peran, masuk ke politik, dan melakukan perubahan dari dalam.

Kepengurusan PSI dimotori oleh anak muda dan perempuan. Di DPP, pengurus perempuan menempati 60 persen. Sementara untuk seluruh Indonesia, jumlah pengurus perempuan ada 42 persen, Jumlah pengurus lelaki ada 58 persen. Dalam rentang umur, sekitar 75 persen pengurus PSI berusia di bawah 30 tahun.

Jadi, PSI ini adalah suatu bentuk keberanian anak muda yang terinspirasi dari para tokoh-tokoh tadi. PSI melihat politik dengan cara yang berbeda. Keterlibatan di dalam politik bukan hanya untuk duduk di dalam kekuasaan saja, tapi PSI ingin menggunakan kekuasaan dengan cara-cara yang lebih baik, yang etis dan tidak korup, sebagai cara menentukan arah masa depan.

Kami sadar, masa depan kita bersama ditentukan oleh politik. Maka tidak ada cara lain bagi kami selain ikut terjun ke dalam politik. Kami adalah anak-anak muda yang tidak bisa menunggu sampai negara ini pecah dan gagal karena intoleransi dan korupsi. Kami ingin merebut masa depan kami. Masa depan kita semua. Masa depan Indonesia.

 

Suci Mayang Sari adalah Bendahara Umum PSI

*Esai ini pertama kali dimuat di Qureta.com

 

 

 

Bebaskan Sumut dari Belenggu Korupsi; Siap, Pak Edy?
Blog Solidaritas Opini

Bebaskan Sumut dari Belenggu Korupsi; Siap, Pak Edy?

Oleh Dara Adinda Kesuma Nasution

Beberapa hari ini publik media sosial ramai dengan perbincangan mengenai Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi. Perbincangan itu dipicu oleh wawancara Pak Gubernur dengan jurnalis Kompas TV, Aiman Witjaksono, untuk membahas tragedi pengeroyokan suporter bola di Bandung.

Pada wawancara itu, Aiman bertanya tentang rangkap jabatan Edy Rahmayadi sebagai Gubernur dan Ketua Umum PSSI. Alih-alih menjawab, Edy Rahmayadi malah balik bertanya: “Apa urusan Anda menanyakan itu?” Bahkan dilanjutkan dengan: “Bukan hak Anda bertanya pada saya.”

Jawaban Edy Rahmayadi ini sontak menjadi perbincangan jagat maya. Di Twitter, misalnya, muncul tanda pagar #SiapPakEdy dan menjadi trending topic nasional. Di platform media sosial lain bahkan bermunculan meme yang merujuk pada wawancara itu.

Ini bukan pertama kalinya Gubernur Sumut viral di internet. Sebelumnya, tersebar luas video yang memperlihatkan mantan jenderal ini mengusir ibu-ibu nelayan yang sedang berdemo di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kota Medan.

Dalam debat Pemilihan Gubernur Sumut, lagi-lagi videonya viral. Ditanya tentang solusi mengatasi stunting, dia menawarkan mobil jenazah. Hal ini cukup mengherankan mengingat Langkat, salah satu kota di Sumut, menderita stunting cukup parah.

Rentetan peristiwa yang melibatkan Gubernur Sumut yang viral akhirnya dijadikan bahan olok-olok di internet. Sebagai warga Sumut, saya prihatin, kok gubernur kita ini menjadi bahan lucu-lucuan antero negeri?

Namun demikian, yang saya perhatikan, kehebohan di dunia maya ini tak terbawa ke dunia nyata. Masyarakat Sumut sepertinya biasa-biasa saja merespons peristiwa demi peristiwa itu. Tidak ada kehebohan berarti pada masyarakat Sumut sendiri menanggapi peristiwa-peristiwa itu. Sebenarnya apa yang terjadi?

 

Harapan Baru Sumatera Utara

Edy Rahmayadi merupakan Gubernur Sumut yang baru terpilih pada pemilihan yang digelar 27 Juni 2018 lalu. Kampanye berlangsung sengit dan sempat diwarnai isu “putra daerah vs pendatang” serta imbauan untuk tidak memilih pemimpin beda agama.

Berpasangan dengan Musa Rajekshah, Edy akhirnya mengalahkan pasangan Djarot Syaiful dan Sihar Sitorus. Setelah proses panjang, pasangan Edy dan Musa terpilih sebagai harapan baru Sumut.

Masyarakat Sumut, termasuk saya, berharap banyak pada pemerintahan yang baru ini. Pasalnya, Sumut sudah bertahun-tahun menjadi provinsi yang salah urus. Salah satu masalah utama adalah kesalahan tata kelola pemerintahan yang menjelma menjadi korupsi di sana-sini.

 

Sumut Darurat Korupsi

Jika ada pencapaian yang luar biasa dari Sumatera Utara, jawabnya adalah pencapaian korupsi.

Menurut data SAHdaR Indonesia per Juli 2018, sekitar Rp1.174 triliun uang rakyat digarong di Sumut selama delapan tahun terakhir. Kasus-kasus itu dilakukan dengan berbagai modus. Terbanyak adalah mark up dengan total 67 kasus, penyalahgunaan anggaran 66 kasus, penggelapan 58 kasus, penyalahgunaan wewenang 21 kasus, dan sisanya tersebar di suap/pungli, laporan fiktif, dan proyek fiktif. Tiga sektor utama yang menjadi ladang korupsi adalah keuangan daerah dengan 56 kasus, kesehatan 38 kasus, dan pendidikan sebanyak 30 kasus.

Korupsi di Sumut terjadi pada berbagai level. Dua gubernur Sumut sebelum Edy, yakni Syamsul Arifin (menjabat 2008-2010) dan Gatot Puji Nugroho (menjabat 2010-2014) ditangkap KPK. Syamsul dijatuhi pidana penjara lantaran terbukti korupsi sebesar Rp57 miliar saat masih menjabat sebagai Bupati Langkat periode 1999-2004 dan 2004-2008.

Sedangkan Gatot dijerat beberapa kasus. Ia didakwa menyuap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan dan dijatuhi hukuman 3 tahun. Ia juga terbukti menyalahgunakan dana hibah dan bansos  tahun 2012 dan 2013 senilai Rp 4 miliar. Yang terbaru, ia dinyatakan bersalah memberikan gratifikasi senilai 61,8 miliar kepada anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Kasus terakhir Gatot ini akhirnya menyeret 38 orang anggota DPRD Sumut ke dalam bui di awal 2018. Masing-masing orang diduga menerima imbalan Rp300-350 juta untuk melancarkan perubahan APBD Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014, pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015, menyetujui laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014, serta terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.

Selain gubernur dan anggota DPRD, penyakit korupsi juga menjangkiti kepala-kepala daerah Sumut. Pada Juli 2018, Pangonal Harahap, Bupati Labuhanbatu, terjerat OTT terkait proyek-proyek di lingkungan Kab. Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018 dengan bukti transaksi Rp576 juta dari total permintaan Rp3 miliar.

Lalu ada Rahudman Harahap mantan Wali Kota Medan (2010-2013) yang terbukti menyalahgunakan wewenang dalam penggunaan Dana Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2005 sebesar Rp1,5 miliar, saat ia menjabat Pj Sekda Tapsel. Mantan Walikota Medan sebelumnya, Abdillah (2000-2005) terjerat dua kasus korupsi, yakni pengadaan mobil pemadam kebakaran tahun 2005 dan penyalahgunaan APBD Pemkot Medan 2002-2006. Wakil Abdillah, Ramli Lubis, juga divonis 4 tahun penjara untuk kasus yang sama.

Di Pematangsiantar, mantan Wali Kota R.E. Siahaan juga terjerat korupsi penyelewengan Dana Rehabilitasi/Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum pada APBD Kota Pematangsiantar tahun 2007 sebesar Rp 343 miliar. Mantan Bupati Nias Selatan, Fahuwusa Laia divonis 3 tahun penjara pada 2012 karena terbukti melakukan suap terhadap anggota KPUD Kapubaten Nias Selatan ketika berkontestasi untuk kedua kali.

Masih di Nias, mantan Bupati Binahati Benedictus Baeha divonis 5 tahun penjara pada 2011 karena menyelewengkan dana penanggulangan bencana gempa dan tsunami sebesar Rp3,7 miliar. Di 2018, ia kembali divonis 2 tahun penjara dalam korupsi penyertaan modal Pemkab Nias kepada PT Riau Airlines.

Bergerak ke Kabupaten Batubara. Di tahun 2017, mantan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain terbukti menerima suap proyek Dinas PUPR Batubara. Nilai korupsi yang didakwakan mencapai Rp8 miliar lebih. Kemudian, di tahun 2014, Bupati Mandailing Natal (Madina) Muhammad Hidayat Batubara dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan penjara karena terbukti menerima suap dari pengusaha.

Seperti tak mau kalah, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Sumut juga ramai-ramai melakukan korupsi. Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per September 2018 menyebutkan Provinsi Sumut menjadi “juara” dengan PNS koruptor terbanyak, yakni 298 orang. Sebanyak 33 orang merupakan PNS di Pemprov Sumut dan sisanya 265 orang merupakan PNS Pemkab/Pemkot.

 

Jangan Lagi Diam

Persoalan korupsi di Sumut sudah begitu akut. Sampai-sampai kata “Sumut” sering diplesetkan sebagai singkatan dari Semua Urusan Uang Tunai. Maksudnya, Anda harus siap-siap merogoh kocek jika berurusan dengan birokrasi daerah ini. Saking mengakarnya, korupsi sudah menjadi budaya di Sumut. Selayaknya budaya, ia jadi bagian dari kehidupan masyarakat yang tidak dipertanyakan lagi (taken for granted).

Masyarakat sepertinya sudah kehilangan harapan. Ini terlihat ketika saya mendatangi masyarakat untuk berkampanye, mereka langsung menanyakan Nomor Piro Wani Piro (NPWP). Berapa yang mampu saya bayar sebagai caleg, agar mereka memilih saya?

Masyarakat sepertinya sudah muak dengan wakil-wakil yang mereka pilih namun akhirnya mengecewakan. Dampaknya, mereka tak lagi berpikir untuk jangka panjang karena tahu ujung-ujungnya bakal digarong. Mereka lebih memilih sesuatu yang instan; uang Rp100 ribu untuk hitungan satu suara.

Persoalan korupsi yang mengakar kuat ini tentu harus dicarikan jalan keluarnya. Ini bukan persoalan yang mudah karena pihak legislatif, eksekutif, dan yudikatif Sumut berkelit-kelindan dalam jerat korupsi. Kita berharap banyak pada pemerintahan Gubernur Edy Rahmayadi. Ini adalah pekerjaan besar yang tidak bisa disambi. Pun, tak mungkin diselesaikan oleh gubernur seorang diri.

Maka dari itu, perlu adanya keterlibatan dari berbagai pihak. Selama bertahun-tahun, kemuakan masyarakat berujung pada pembiaran secara kolektif. Warga acuh tak acuh pada pemerintah daerahnya. Kritisisme warga harus muncul. Meski jengah, masyarakat harus mau bersuara jika ada yang kurang beres, serta berhenti memilih calon-calon yang berpotensi korup.

Media lokal harus terus bekerja mengungkap kasus-kasus korupsi. Semua harus ambil bagian dan terlibat. Politikus, jurnalis, mahasiswa, dosen, pemuda, dan siapa saja tidak boleh diam. Sumatera Utara adalah milik semua orang yang tinggal di dalamnya. Pemerintahan yang efektif dan efisien akan menguntungan semua. Sebaliknya, pemerintahan buruk dan korup akan merugikan semua.

Olok-olok di media sosial atas pernyataan Gubernur Sumatera Utara perlu direspons dengan kerja-kerja nyata membangun daerah. Korupsi harus dilawan sekarang juga. Siap, Pak Edy?

 

Dara Adinda Kesuma Nasution adalah caleg DPR RI dari PSI untuk Dapil Sumatera Utara III (Pematangsiantar, Simalungun, Langkat, Binjai, Pakpak Bharat, Dairi, Karo, Tanjung Balai, Asahan, Batubara)

*Esai ini terbit pertama kali di Qureta.com

Partai Politik Ketinggalan Kereta
Blog Solidaritas Opini

Partai Politik Ketinggalan Kereta

Oleh Andi Saiful Haq

Pada tahun 2020 penduduk bumi diramalkan mencapai angka 7,6 milliar jiwa. Jika satu orang penduduk bumi memiliki sekitar 5 alat elektronik (telepon genggam, televisi, komputer, music player, dan perbankan), maka sekitar 38 miliar alat elektronik akan terhubung satu dengan yang lain. Kondisi ini yang disebut sebagai revolusi industri keempat (Industri 4.0). Manusia memasuki peradaban ekonomi digital, di mana digitalisasi fiskal akan didukung dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih dan aman.

Revolusi industri 4.0 adalah gerak maju peradaban manusia yang tidak mungkin dihindarkan. Karenanya, PresidenJokoWidodo mengambil langkah yang tepat ketika mencanangkan Peta JalanMaking Indonesia 4.0 untuk memulai langkah revitalisasi industri nasional agar Indonesia tidak tergulung gelombang perubahan zaman, lalu akhirnya terpuruk menjadi penonton dalam dunia baru tersebut.

Kementerian Perindustrian mendapat mandat sebagai leading sector dalam membawa Indonesia menapaki peta jalan tersebut. Tentu dukungan komponen bangsa yang lain dibutuhkan. Berbagai regulasi baru dibutuhkan, mulai dari sektor perbankan, ekonomi, sistem pemerintahan, anggaran, dan lain-lain. Karena, selain menyiapkan infrastruktur industri berikut regulasinya, untuk masuk ke babak industri 4.0 yang paling dibutuhkan adalah ekosistem digital di mana industri itu tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini masyarakat, dunia usaha, pemerintah, penegak hukum, hingga organisasi politik harus menyesuaikan diri dengan budaya digital baru, di mana kertas dan bunyi printer tidak akan lagi terdengar di ruang-ruang kerja kita.

 

Tak Berjalan Mulus

Tampaknya rencana Presiden Jokowi tidak akan berjalan mulus. Hambatan utamanya akan datang dari Senayan. Melakukan beberapa penyesuaian regulasi dan perundang-undangan membutuhkan inisiatif dan persetujuan DPR. Sementara itu kinerja DPR Periode 2014-2019 tidak kunjung membaik. Hingga Agustus 2018, pada masa sidang kelima, DPR baru menyelesaikan lima Rancangan Undang-undang dari 50 RUU yang masuk dalam Prolegnas. Tentu ini merupakan kabar tidak baik di tengah ambisi pemerintah mencanangkan Peta Jalan Making Indonesia 4.0 menuju 2030.

Selain rapor merah dalam hal kinerja legislasi, lembaga wakil rakyat tersebut tidak henti-hentinya dilanda kasus korupsi. Cerita sedih yang tampaknya tidak kunjung berakhir, mulai skandal megakorupsi Hambalang, lalu E-KTP yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto, hingga belakangan kita dikejutkan dengan kasus korupsi 41 orang anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Budaya korupsi jelas adalah budaya kejahatan purba yang sangat bertentangan dengan budaya zaman digital. Dalam era digital, seluruh transaksi finansial akan berlangsung melalui sistem automasi, kendali robotik, artificial intelligence, cloud dan Internet of Things (IoT), sehingga kecil kemungkinan sebuah penyimpangan tidak terdeteksi.

Bukannya menyiapkan diri memasuki era revolusi industri keempat, partai politik malah terlihat enggan meninggalkan zona nyaman; mereka bertahan untuk bertransaksi dengan sistem manual di bawah kendali manusia. Partai politik terjebak dalam gerbong kereta yang sebentar lagi akan ditinggalkan zaman, lokomotifnya masih menggunakan mesin uap elite-elite partai. Sistem rekrutmennya tidak terbuka dan transparan, sangat bergantung dengan kedekatan dan kekerabatan. Tidak heran jika dalam mengelola kekuasaan, partai politik tidak mengedepankan prinsip meritokrasi, tapi pembagian kue kekuasaan berdasarkan koalisi. Partai oposisi tidak lebih baik, bahkan lebih buruk dengan melakukan kritik tanpa gagasan, bahkan belakangan cenderung menyerang dengan tudingan tanpa data empirik.

 

Menuju Parpol 4.0

Peta Jalan menuju Industri Indonesia 4.0 tidak akan mungkin terwujud, jika partai politik di Senayan masih menggunakan mesin dan gerbong kereta lama. Ambisi itu akan tersandera oleh partai politik yang lebih senang bertahan di sistem lama. Sementara itu di tahun 2020 Indonesia akan dihuni sebanyak 34% generasi milenial berusia 20-35 tahun dan 20% Gen X berusia 35-50 tahun, hidup dengan budaya berbeda. Sebesar 85% milenial Indonesia sudah memulai bisnis startup mereka. Transformasi budaya digital jika tidak dibarengi dengan transformasi partai politik, maka benturan kebudayaan antargenerasi tidak mungkin terelakkan. Politik akan kehilangan legitimasi dari publik, dan partai politik yang semakin tua itu akan ditinggalkan membusuk bersama budaya mereka yang korup.

Upaya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyebut diri sebagai partai kaum milenial patut diberi apresiasi. Ini benturan politik pertama antara generasi politik baru yang menolak untuk membungkuk-bungkuk meminta belas kasihan elite parpol lama, juga berdiri dalam antrean panjang yang entah kapan bisa mendapat giliran mengendalikan kebijakan politik partai. PSI sudah membuktikan diri mampu menjadi peserta Pemilu 2019 tanpa belas kasihan elite mana pun. Rekrutmen caleg mereka tidak biasa, dilakukan terbuka melalui panel ahli independen, sehingga wajar jika mereka bisa mengharapkan mendapatkan nama-nama, yang meski tidak terkenal namun paling tidak memiliki visi dan nilai yang sama dengan PSI. Misi melawan korupsi dan intoleransi jelas tergambar dalam setiap langkah PSI menapaki jalan menuju Pemilu 2019.

Ekosistem digital dan infrastruktur sosial media mereka terbangun dengan baik, akibat aturan pelarangan iklan di televisi yang jelas merugikan PSI sebagai partai baru untuk memperkenalkan diri. Sebagai gantinya mereka menggunakan media sosial untuk memperkenalkan diri. Budaya organisasi yang cair dan setara membuat PSI jelas berbeda dengan parpol lainnya. Tidak ada jalan lain, sambil terus berharap partai politik pendukung Jokowi lainnya sadar dan melakukan transformasi mesin partainya, Jokowi jelas harus tetap menyiapkan Indonesia memasuki era ekonomi digital 4.0, namun pada saat yang sama juga harus meng-upgrade mesin partai pendukungnya menjadi parpol 4.0. Tanpa itu Peta Jalan Making Indonesia 4.0 akan menemui jalan buntu, terhadang partai yang semakin menua.

Andi Saiful Haq, Direktur INTRANS dan Caleg DPR RI dari PSI untuk Dapil Sulawesi Selatan I (Kota Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Kepulauan Selayar)

*Esai ini pertama kali dimuat di Detik.com

Kasus Meliana dan Literasi Agama
Blog Solidaritas Kolom

Kasus Meliana dan Literasi Agama

Oleh Raja Juli Antoni

Pekan lalu teman-teman dari Jangkar Solidaritas (Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia-PSI) menemui Meliana di Lapas Tanjung Gusta, Medan. Seperti diketahui, Meliana dijatuhi hukuman 18 bulan penjara karena dianggap menista agama ketika ia mempersoalkan volume adzan dari masjid dekat rumahnya.

Menurut teman-teman Jangkar Solidaritas, sepanjang pertemuan Meliana menangis tidak ada hentinya. Tidak disangka, obrolan ringannya di sebuah kedai tentang volume adzan dari toa masjid yang terdengar lebih nyaring akhir-akhir ini, membuatnya meringkuk di jeruji besi. Seketika ia menjadi “penista adzan” dan “penista agama”.

Rumahnya dibakar. Beberapa Klenteng di daerah itu ikut dibakar. Anaknya berada di rumah ketika itu, menjadi saksi hidup orang-orang merusak dan membakar properti milik orang lain. Ketika ditemui, anaknya bertekad untuk menjadi seorang pengacara. Pengacara yang tangguh yang mampu membela orang-orang lemah seperti ibunya.

 

Sejarah Adzan

Di dalam ulasan-ulasan kitab klasik, adzan dipersepsikan secara berbeda-beda oleh ulama. Di dalam dunia Sunni, adzan bukan hal yang diucapkan dan ditulis atas dasar perbuatan Nabi Muhammad secara langsung, tapi melalui sahabatnya, yakni Umar bin Khattab.

Suatu hari sahabat Umar bermimpi soal bagaimana memanggil orang untuk salat. Mimpi itu disampaikan kepada Nabi. Lalu, Nabi mengkonfirmasi dan menyetujui apa yang dialami oleh Umar Bin Khattab. Nabi memilih Bilal, seorang dari bangsa Habsyi untuk melakukan adzan. Menurut Nabi, adzan lebih baik daripada lonceng.

Di kalangan Syiah, adzan diyakini sebagai ajaran yang langsung diperintahkan oleh Nabi Muhammad sebagai sarana untuk memanggil orang untuk salat.

Dilihat dari segi historisitas di atas, dua kelompok besar umat Islam –Sunni dan Syiah– bertemu tentang fungsi adzan sebagai cara untuk memanggil orang menjalankan salat wajib lima waktu, meskipun adzan juga biasa dilakukan untuk hal-hal yang lain.

Secara fiqhiyyah sendiri, hukum adzan diperdebatkan. Ada yang menyatakan sebagai wajib kifayah dan ada yang menyatakan sebagai sunnah mu’akkadah. Kedua hukum di atas masing-masing memiliki konsekuensinya.

Sebagai wajib kifayah, cukup satu orang yang melakukan adzan maka muslim yang lain gugur kewajiban mereka. Sebagai ‘sunah yang kuat’ maka melakukannya sangat dianjurkan karena pahalanya besar.

Di dalam banyak catatan sejarah, adzan memberikan magnet bagi keindahan Islam karena di dalam adzan sendiri ada seni suara. Aspek suara yang indah membawa mukjizat tersendiri, membawa orang masuk Islam sebagaimana terjadi di banyak kalangan.

Di Indonesia, adzan sudah menjadi hal yang tidak hanya sekadar tindakan fiqhiyyah saja, namun juga sebagai hal yang sangat erat dengan tradisi kehidupan masyarakat sehari-hari. Aspek kultural dari adzan misalnya terlihat dari bagaimana penggunaan pengeras suara.

Pengeras suara bukanlah bagian dari keabsahan adzan, namun itu hanya alat. Meskipun misalnya teknologi pengeras suara sudah dipakai, bedug dan kentongan masih digunakan. Ini artinya adzan berkembang seiring dan saling tidak menegasikan dengan tradisi lokal.

Pendek kata, praktik adzan, memanggil kaum muslim untuk salat, yang kita dengar minimal lima kali sehari di Indonesia, bukan seratus persen berlandaskan nilai normatif agama, namun di dalamnya juga ada aspek kebudayaan.

 

Advokasi Adzan

Sekitar 2007 saya diundang Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk mengikuti program International Visitor Leadership Program (IVLP). Sebuah program yang mengizinkan saya berkeliling AS, bertemu dengan berbagai komunitas, LSM, dan pemerintah lokal.

Salah satu yang paling berkesan dari muhibah itu adalah pertemuan saya dengan kelompok lintas agama di sekitar Ann Arbor di negara bagian Michigan. Kelompok ini dipimpin secara kolektif oleh tokoh-tokoh agama yang berbeda di sana.

Seorang rabbi, tokoh Yahudi, dan beberapa pendeta Kristen dengan bangga dan sumringah bercerita kepada saya mengenai kemenangan mereka “mengadvokasi adzan.” Alkisah, pemerintah lokal melarang adzan terdengar ke luar lingkup masjid karena dianggap mengganggu komunitas.

Para rabbi, pendeta, dan tokoh-tokoh agama lain mengajukan gugatan ke pengadilan karena pemerintah dianggap membatasi kebebasan beragama. Mereka juga berdalih, apa salahnya pujian terhadap Tuhan diperdengarkan di ruang publik?

Pengadilan sulit diyakinkan kecuali dengan argumen yang unik satu ini: bila adzan sebagai tradisi Islam untuk memanggil beribadah dilarang, kenapa lonceng gereja yang suaranya juga keluar dari lingkungan gereja diizinkan dan tidak pernah dipersoalkan?

Hakim tercekat dengan alasan itu. Akhirnya disepakati, adzan diperbolehkan dikumandangkan keluar dari lingkungan masjid dengan dua syarat. Pertama, yang boleh dikumandangkan hanya adzan untuk tiga waktu salat saja: Dzuhur, Ashar, dan Maghrib. Isya dan subuh hanya diperbolehkan di “internal masjid” saja karena berpotensi mengganggu komunitas.

Syarat yang kedua, ini yang sangat unik, volume mikrofon adzan dari masjid mesti sama dengan atau tidak melebihi suara yang dihasilkan oleh lonceng gereja. Para teknisi kemudian bekerja menghitung secara cermat ketinggian suara lonceng gereja dan menyesuaikannya dengan mesin toa di samping mimbar masjid.

Cerita ini bagi saya sangat berkesan karena dua alasan. Pertama, saya menyaksikan langsung bagaimana sebuah komunitas menyelesaikan masalah di tengah mereka secara beradab. Ada ruang komunikasi dan negosiasi yang dibuka lebar untuk mencari win-win solution, kesepakatan rasional yang mengedepankan solidaritas dan harmoni sosial.

Kedua, saya juga menyaksikan keimanan kelompok antar-agama di sana yang hampir paripurna. Sebuah iman yang mengayomi dan tidak saling menghakimi. Iman yang sejuk, sabar, ikhlas, serta jauh dari marah dan angkara murka.

Ssungguh, mata saya berkaca-kaca mengingat dan menuliskan kisah perjalanan saya menemui komunitas antar-agama di Amerika Serikat di atas. Di sana adzan diperjuangkan oleh para agamawan non-muslim, sementara di Tanjungbalai klenteng-klenteng dibakar, Meliana meringkuk di penjara karena perkara yang sama.

 

Social Complaint

Kasus Meliana adalah hal yang sangat berharga bagi kita semua berkaitan dengan sejauh mana sebetulnya kita bisa memahami aspek keagamaan dan kebudayaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun aspek kebudayaan dalam tradisi adzan itu sangat kental –penggunaan pengeras suara dan sebagainya– namun pemahaman kita soal itu masih sangat kurang.

Dalam konteks Meliana, jelas yang dipersoalkan bukan soal adzannya itu sendiri, namun penggunaan pengeras suara yang masuk di ruang publik. Meskipun mayoritas kita adalah muslim, namun ruang publik kita adalah wilayah yang seharusnya netral. Segala hal yang masuk di ruang publik itu dianggap sebagai hal yang netral, halal untuk diperbincangkan, diperdebatkan, dan bahkan dikritisi.

Saya meletakkan masalah kasus Meliana ini sebagai social complaint, bukan religious complaint, karena suara adzan yang dikeluarkan lewat pengeras suara pada hakikatnya sudah masuk di dalam wilayah publik tadi. Komplain Meliana atas suara adzan pada dasarnya sama dengan komplain atas persoalan-persoalan lain.

Bukankah kita sering komplain kepada mu’adzzin yang suaranya cempreng, dan kita biasa saja? Bukankah kita sering meledek suara adzan kakek-kakek yang menyeruak di waktu fajar, karena anak mudanya terlelap tidur? Dan, masih banyak lagi. Namun, atas hal itu semua kita bisa memakluminya karena kita berasal dari golongan dan agama yang sama.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di media mengimabu agar suara adzan di masjid jangan terlalu keras. Sebuah social complaint dari Pak JK yang valid dan biasa-biasa saja. Sungguh Pak JK tidak sedang menista agama dan tidak perlu dipenjara.

 

Literasi Agama

Sekitar dua dekade ini, saya melihat bahwa masyarakat kita mengalami gejala “serba agama”. Sayangnya, ke-“serbaagama”-an masyarakat tersebut tidak dibarengi dengan kedalaman pengetahuan tentang agama. Jangankan agama orang lain, pengetahuan tentang agama sendiri juga masih sangat rendah. Gejala demikian sangat mudah terlihat terutama di sosial media.

Selain soal pengetahuan keagamaan yang apa adanya, mereka juga tidak mampu meletakkan kedudukan agama di dalam konteks negara yang berdasarkan pada Pancasila. Agama di dalam Pancasila memiliki makna yang penting. Namun, makna agama yang penting dalam Pancasila itu juga perlu dimaknai secara serius agar kita tidak salah dalam menjalankannya dalam konteks kehidupan sosial, politik, dan keagamaan.

Masalah yang terjadi di tengah-tengah kita adalah mereka yang pengetahuan keagamaannya ala kadarnya banyak yang sangat “agamis” (fanatik), dalam pengertian bahwa mereka membabi buta soal agama. Di mana-mana kita menggunakan agama sebagai topeng atas tindakan yang sama sekali jauh dari nilai-nilai agama.

Buat mereka ini, dengan meletakkan label agama, seolah-olah bisa menghapuskan kesalahan karena mereka sudah mengabdi kepada agama. Pengabdian kepada agama itu tidak boleh dilakukan dengan kebodohan, tapi harus dengan pengetahuan. Pengabdian kepada agama dengan kebodohan bisa membunuh esensi agama itu sendiri.

Selama ini kita taken for granted; jika beridentitas keagamaan tertentu, maka mereka pasti tahu agama yang tertera di dalam identitas mereka. Namun, pengalaman sehari-hari mengajarkan kepada kita bahwa literasi agama adalah hal yang masih sangat kita butuhkan.

Jika kita kembali kepada kasus Meliana di atas, jika kita memiliki pengetahuan keagamaan yang cukup (religiously literate), maka hukuman yang diberikan kepadanya dengan pasal penodaan agama tidak layak terjadi. Kasus Meliana seharusnya tidak perlu terjadi jika kita semua, termasuk para hakim, mengetahui seluk beluk ruang publik dan fungsi agama di dalam konteks NKRI.

Terakhir, di Asian Games kita mendengar teriakan “siapa kita?”, lalu dijawab, “Indonesia”; sebuah jargon yang sangat indah ketika muncul dalam suasana heroik, penuh keberhasilan, dan kesuksesan. Semestinya, jargon seperti itu juga bisa kita gunakan untuk menyelesaikan hal-hal nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk soal adzan dalam kasus Meliana. Wallahu’alam bishawab!

 

Raja Juli Antoni Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), alumni Pondok Pesantren Darul Arqom Garut dan alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Jurusan Tafsir dan Hadis.

*Esai ini pertama kali terbit di Detik.com

Stop Politik Alienasi
Blog Solidaritas Opini

Stop Politik Alienasi

Oleh: Dara Adinda Kesuma Nasution

Setiap kali berada dalam suatu forum ibu-ibu, saya bercerita tentang rencana saya terjun ke dalam dunia politik dan akan maju sebagai calon anggota DPR pada Pemilu 2019. Saya mohon doa restu pada mereka seperti layaknya seorang anak mohon restu pada orangtuanya. Belum juga usai saya bicara, biasanya mata para ibu itu mulai berkaca-kaca dan menangis.

Saya maju sebagai calon anggota DPR dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk daerah pemilihan Sumatera Utara 3 yang meliputi Pematangsiantar, Simalungun, Batubara, Binjai, dan enam kota/kabupaten lainnya. Daerah itu adalah tempat saya lahir dan menghabiskan masa kecil sampai lulus sekolah menengah atas, sebelum merantau ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia (UI). Belum genap satu tahun setelah lulus dari UI, saya pulang tanah kelahiran saya sebagai calon anggota legislatif. Demikianlah saya bercerita di setiap forum yang saya datangi. Dan, di antara forum-forum itu kerap saya jumpai ibu-ibu yang menangis.

Saya tidak tahu pasti kenapa. Mungkinkah itu lebih sekadar ungkapan emosional sesaat? Karena itu saya tonton lagi video-video pertemuan dengan masyarakat. Dalam pertemuan dengan majelis taklim di Dolok Sinumbah, Kabupaten Simalungun seorang ibu menyampaikan rasa bangganya pada saya. Di sela isak tangisnya, ia bilang ia tak pernah didatangi calon anggota DPR RI. Kunjungan saya adalah hal yang langka baginya. Hal itu diamini oleh anggota lainnya.

Pada pertemuan dengan majelis taklim di Batu V Simalungun, hal yang sama terucap dari seorang ibu. “Sebuah kebanggaan bagi kami didatangi oleh calon anggota DPR RI. Sebelumnya tidak pernah. Kalau caleg DPR Kabupaten atau Provinsi masih mau turun,” ujar ketua majelis taklim itu. Di majelis taklim Kelurahan Banjar Pematangsiantar juga sama. Mereka mengaku hanya kenal caleg-caleg DPR dari gambarnya saja. Demikian juga di majelis-majelis taklim lain.

Di akhir pertemuan, mereka pun selalu berpesan agar saya jangan sampai melupakan mereka jika nanti sudah terpilih. Sering saya dengar, “Jangan seperti yang sudah-sudah ya. Begitu terpilih, lupa sama kita-kita ini.” Jangankan menampung aspirasi, berkunjung saja tak pernah. Dari sana saya paham; rakyat merasa teralienasi dari wakilnya.

Tak Dikenal

Selama bertahun-tahun, pemilu legislatif menghadirkan wakil-wakil rakyat yang tak dikenal oleh masyarakat di dapil, terutama untuk tingkat DPR. Penyebabnya macam-macam. Fenomena “caleg impor” yang didatangkan dari daerah lain masih marak terjadi. Di masa kampanye, masyarakat di dapil saya didatangi oleh calon-calon yang bukan berasal dari dapil itu, dan tidak punya hubungan emosional apapun dengan dapil.

Tiba-tiba, ada caleg DPR sebaya anak mereka, berbicara dengan logat yang sama dengan mereka, dan merasakan bagaimana tinggal di dapil itu selama bertahun-tahun. Mungkin ini jadi satu alasan mengapa ibu-ibu di dapil saya menangis. Mereka merasa ada bagian dari dirinya ada dalam diri saya, yang nantinya akan mewakili mereka di parlemen.

Rekrutmen Caleg

Persoalan caleg impor adalah satu hal. Sebagai bagian dari parpol, saya merasa ini jadi otokritik tersendiri. Persoalan lain adalah proses rekrutmen caleg. Proses ini biasanya berlangsung tertutup. Kita tak pernah tahu siapa caleg yang mendaftar hingga akhirnya nama mereka ada di kertas suara.

Selain itu, proses ini juga biasanya hanya melibatkan kalangan elite. Keberadaan “mahar” partai membuat orang-orang biasa kesulitan untuk berpartisipasi sebagai caleg. Inovasi PSI untuk membuat rekrutmen terbuka di mana para caleg diuji oleh panel independen dan prosesnya disiarkan langsung, serta tanpa pungutan mahar merupakan upaya mendobrak tradisi parpol lama.

Keterasingan antara rakyat dengan wakilnya berlanjut ketika para calon sudah terpilih. Survei nasional yang dilakukan Center for Strategic and International Studies (CSIS) medio Agustus 2017 menunjukkan bahwa relasi antara anggota DPR terpilih dengan konstituennya masih sangat rendah.

Dalam survei yang melibatkan 1000 responden di 34 provinsi itu, 94,6 persen mengaku tidak pernah menyampaikan aspirasi langsung kepada wakil rakyat. Temuan lainnya yakni 95,2 persen mengaku tidak pernah mengikuti kegiatan reses DPR, dan sebesar 95,6 persen mengaku tidak pernah berkomunikasi dengan anggota DPR.

Demokrasi Poliarkis

Dalam sistem demokrasi, politik seharusnya bersifat publik. Arti dari kata wakil sendiri adalah “orang yang dikuasakan menggantikan orang lain”. Lewat mekanisme pemilu one man one vote, rakyat menitipkan kedaulatannya kepada para anggota dewan. Tak sampai di situ, esensi dari demokrasi adalah partisipasi rakyat dalam proses perumusan kebijakan. Tetapi, yang terjadi rakyat seolah-olah hanya menjadi pemberi suara. Sebatas pemberi legitimasi bagi elite-elite yang berkuasa. Mereka tak pernah merasa diwakili oleh siapapun.

Hal ini persis seperti yang digambarkan oleh Robert Dahl (1998) ketika merujuk pada sistem demokrasi poliarkis. Poliarki merujuk pada sistem di mana segelintir orang berkuasa dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan terbatas pada pemilihan pemimpin di pemilu yang diisi oleh calon-calon dari kalangan elite (Robinson, 1996: 49). Dalam demokrasi yang poliarkis, inklusivitas politik terbatas pada hak suara dan mayoritas konstituen tidak punya mekanisme institusional untuk ikut terlibat dalam pengambilan kebijakan ketika calon sudah terpilih (Robinson, 1996: 59).

Partai politik seharusnya kembali pada artinya, yakni “part” (sebagian) yang mewakili segmen yang berbeda-beda dalam masyarakat. Mestinya segala segmen dalam masyarakat punya wakilnya masing-masing. Kita tentu menginginkan parlemen yang warna-warni.

Mungkin, tangisan ibu-ibu di dapil saya adalah bentuk kerinduan yang tertahan pada wakil rakyat yang benar-benar mewakili mereka. Kerinduan bahwa satu bagian dari diri mereka ada di sana untuk bersuara atas nama mereka.

Dara Adinda Kesuma Nasution adalah caleg DPR RI dari PSI untuk Dapil Sumatera Utara III (Pematangsiantar, Simalungun, Langkat, Binjai, Pakpak Bharat, Dairi, Karo, Tanjung Balai, Asahan, Batubara)

*Esai ini terbit pertama kali di Detik.com 

‘Invictus’, Asian Games, dan Keindonesiaan Kita
Blog Solidaritas Kolom

‘Invictus’, Asian Games, dan Keindonesiaan Kita

Oleh Raja Juli Antoni

Akhir pekan lalu, dalam penerbangan Batik Air ke luar kota, saya melihat deretan film di layar sentuh yang menempel di punggung kursi di depan. Mata saya tertuju ke sebuah film lama yang pernah saya tonton sekitar delapan tahun lalu di Brisbane ketika masih jadi mahasiswa.

Invictus judulnya. Film yang dibintangi Morgan Freeman dan Matt Damon itu memiliki relevansi dengan demam Asian Games yang sedang melanda bangsa kita bahwa olahraga sangat berpotensi menyatukan bangsa dari sekat-sekat politik identitas yang membelah.

Cerita dari Afrika Selatan

Invictus diangkat dari sepenggal kisah nyata pemimpin legendaris Afrika Selatan, Nelson Mandela. Penggalan sejarah Madiba –panggilan akrab Mandela– ini direkam dengan baik dalam biografi yang berjudul Playing the Enemy: Nelson Mandela and the Game That Made a Nation, ditulis secara apik oleh John Carlin.

Setelah terpilih menjadi presiden, Mandela menghadapi realitas politik yang pahit. Rakyatnya masih terbelah berdasarkan politik apartheid yang membagi warga negara berdasarkan warna kulit.

Olahraga pun ternyata terbagi berdasarkan warna kulit. Rugbi adalah olahraga bagi kulit putih dan sepak bola merupakan olahraga kulit hitam. Bahkan di kalangan warga kulit hitam Springboks, nama tim nasional rugbi Afrika Selatan, merupakan simbol supremasi kulit putih.

Celakanya, Afrika Selatan segera menjadi tuan rumah Piala Dunia Rugbi. Sebagai presiden kulit hitam pertama pasca-tumbangnya rezim apartheid, langkah mudah bagi Madiba tentu saja mengikuti sentimen mayoritas pemilihnya yang membenci rugbi apalagi Springboks. Dengan mudah Madiba bisa membatalkan piala dunia itu dengan alasan politik yang mudah disusun.

Tapi, Madiba bukan pemimpin biasa. Ia mengambil jalan terjal dan curam. Laki-laki yang pernah menghabiskan waktunya selama dua puluh tujuh tahun di penjara ini bersikukuh meneruskan persiapan perhelatan piala dunia rugbi meski diprotes oleh orang-orang di lingkar paling dekat karena konsekuensi politik yang akan ia hadapi, termasuk citranya yang bisa tergerus habis di mata konstituennya.

Madiba berjudi. Ia berharap mendapatkan keuntungan besar bagi dirinya dan bagi bangsanya dari perjudian itu. Madiba melihat piala dunia rugbi menjadi momentum rekonsiliasi, merobohkan tembok kebencian antara si hitam dan si putih yang fondasinya telah berdiri kokoh dari waktu ke waktu.

Tentu saja sebagai politisi, Mandela tidak hanya gunakan event ini sebagai keharusan moral saja, tapi juga untuk kepentingan politik-pragmatisnya. Mandela sadar bahwa kekuasan politik memang sudah berada di tangannya. Namun, kekuatan ekonomi masih berada di tangan elite kulit putih yang tetap tidak mempercayainya sehingga mereka mulai memindahkan bisnis dan investasi mereka ke luar negeri. Tentu saja ini akan sangat mengganggu pemerintahan Mandela.

Dengan berbagai drama yang tidak bisa dituliskan di sini, akhirnya perhelatan piala dunia rugbi dilaksanakan dengan meriah. Rugbi mendadak menjadi olahraga bersama yang dapat menyatukan si hitam dan si putih. Dengan baik Clint Eastwood, sutradara Invictus, menyajikan gambar-gambar apik proses pembauran diri dua warna kulit berbeda, terutama ketika di final Springboks berhadapan dengan All Black (tim nasional Selandia Baru).

Di bawah satu bendera, semua berharap, berdoa, berteriak, dan menari mendukung Springboks, tim nasional rugbi mereka. Olahraga, akhirnya, dapat membantu proses rekonsiliasi, menyatukan anak bangsa yang terbelah.

Robohnya Politik Primordial

Dalam konteks dan setting politik yang berbeda, Asian Games yang sedang berlangsung memainkan peran yang signifikan dalam merekatkan kembali keindonesiaan kita.

Di tengah politik identitas yang membara empat tahun terakhir, Asian Games datang untuk menyiram bara api politik primordial tersebut. Para atlet memberikan teladan kepada kita bahwa mereka berjuang dan bekerja keras mendulang emas di bawah naungan satu bendera: merah-putih.

Latar belakang etnis dan agama mereka merepresentasikan Indonesia sesungguhnya. Para penonton pun, semua warga negara Indonesia, mendukung sepenuh hati para atlet yang berlaga tanpa tersekat oleh pandangan politik primordial sempit yang acap mengemuka di luar arena olahraga.

Siapa yang tidak bangga kepada Defia Rosmaniar, peraih emas pertama kita di Asian Games? Berbalut busana muslimah, Defia mengangkat derajat Indonesia di pentas negara-negara Asia. Sekeping emas berikutnya datang dari atlet Wushu Lindswell Kwok. Semua berdecak kagum, mengucapkan alhamdulillah tanpa ada sindiran “asing-aseng” kepadanya.

Di layar kaca dua hari lalu saya sempat menonton tim nasional voli putri kita yang berlaga melawan tim nasional Thailand. Meskipun akhirnya kalah, kekompakan mereka masih dapat dijadikan teladan kebangsaan kita. Asih dan Fadillah (keduanya berjilbab) berjibaku bersama Manganang (berkalung salib) dan kawan-kawan mereka lainnya untuk memperjuangkan merah-putih. Mereka berangkulan dan berpelukan memberikan semangat satu sama tanpa ada kecanggungan sindrom mayoritas-minoritas.

Tidak satu orang pun, saya kira, yang mempertanyakan keindonesiaan dua “spiderwomen” berjilbab Indonesia Aries Susanti Rahayu dan Puji Lestari yang masing-masing mendulang emas dan perak bagi Indonesia dari Panjat Tebing. Begitu pula tidak ada yang nyinyir mempertanyakan kalung yang menggelayut di leher Jonathan Cristie ketika ia membuka baju merayakan emas dari cabang Badminton. Semua larut dalam kegembiraan dan tersihir, terutama tentu saja perempuan, oleh tubuh Jojo yang kekar.

Politik Baru

Politik kita mesti naik kelas. Mesti beranjak dari kredo klasik Lasswell “who gets what, when and how”. Politik mesti beranjak dari sekadar kepentingan jangka pendek personal dan kelompok menuju politik kebangsaan yang bersifat jangka panjang.

Sebagai sebuah negara demokratis, kompetisi politik tentu saja diizinkan. Tapi, kompetisi itu hendaknya tidak melahirkan sikap nyinyir dan miskin apresiasi terhadap capaian kita sebagai bangsa.

Dalam konteks ini, mestinya tidak perlu ada yang nyinyir mempertanyakan apakah presiden mempergunakan stuntman dalam pembukaan Asian Games. Acara berjalan dengan baik, menghibur, dan diapresiasi oleh dunia. Keberhasilan acara tersebut tentu saja bukan karena Presiden Jokowi semata, melainkan berkat kerja sama kolektif ribuan orang, termasuk kita para pembayar pajak yang mendanai acara itu.

Tidak perlu pelit mengapresiasi dan menolak realita bahwa pada Asian Games kali ini, di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, prestasi olahraga bangsa kita naik secara signifikan. Sebaliknya, tidak perlu pelit juga mengakui bahwa hampir setengah dari tambang emas kita adalah dari Pencak Silat yang diketuai oleh Pak Prabowo. Rakyat mesti bangga dan berterima kasih atas capaian ini.

Kemarin olahraga secara simbolik mempertemukan dua tokoh bangsa kita. Pak Jokowi dan Pak Prabowo berangkulan merayakan kemenangan bangsa kita. Mereka terlihat akrab dan hangat. Olahraga kembali menjadi fasilitator ‘rekonsiliasi’.

Bila pemimpin kita akur, kenapa rakyat di akar rumput mesti saling pukul? Bila masih ada yang memfitnah, menyebar hoaks dan ujaran kebencian tampaknya ada yang salah dengan ‘otak’ mereka. Orang Arab bilang: al-‘aqlu as-Salim fi al-Jiami as-Salim –otak yang sehat terdapat pada badan yang sehat.

Ayo olahraga supaya badan sehat, otak waras, dan tidak merusak persatuan bangsa!

 

*Pertama kali dimuat di Detik.com