Wow! Ini 9 Gebrakan di 3 Tahun Partai Solidaritas Indonesia
Blog Solidaritas

Wow! Ini 9 Gebrakan di 3 Tahun Partai Solidaritas Indonesia

Pada hari ini partai solidaritas indonesia (PSI) di usianya yang ke-3 Tahun bertepatan 16 Nopember 2017, berikut 9 gebrakan PSI yang di rangkum dari kulwit @psi_id

Gebrakan 1 : PSI menginisiasi cara baru partisipasi publik dengan jalan menyumbang demi membangun kemandirian partai dan mempererat  hubungan antara partai dan konsituen.

Gebrakan 2 : Facebook Fanpage PSI kini menepati posisi kedua dalam jumlah likes terbanyak di antara seluruh partai politik di indonesia

Gebrakan 3 : Kini ada hampir 30 ribu pengurus PSI di seluruh indonesia, yang berumur rata-rata30 tahun dengan komposisi gender terbaik di antara seluruh partai politik.

Gebrakan 4 : Jumlah pemegang kartu anggota PSI mencapai hampir 700 ribu yang tersebar di seluruh indonesia.

Gebrakan 5 : PSI menjadi satu-satunya partai politik baru yang lolos dari verifikasi kementerian Hukum dan HAM pada 2016.

Gebrakan 6 : PSI menjadi partai pertama dalam sejarah perpolitikan indonesia yang membuka proses pemilihan calon  anggota legislatif yang diseleksi juri independen dan disiarkan secara langsung melalui media sosial.

Gebrakan 7 : Metode penjaringan caleg PSI mendapat apresiasi dari tokoh seprti Mahfud MD, Mari Elka Pangestu, dan Bibit Samad Rianto, Mereka memujinya sebagai terobosan penting di tengah kebuntuan politik. Bahkan Harian Kompas menulisnya secara khusus dalam Tajuk Rencana.

Gebrakan 8: PSI menjadi salah satu dari 13 parpol dokumennya dinyatakan lengkap dan akan diverifikasi oleh KPU.

Gebrakan 9 : Sejumlah tokoh muda menyatakan bergabung dan mendaftar menjadi caleg PSIseperti Giring Ganesha (musisi), Haryanto Arbi (legenda bulutangkis dunia), Tsamara Amany (politisi mienial), Guntur Romli (Aktivis NU), Rian Ernest (Lee Kuan Yew School of Public Policy), Dini Purwono (Lawyer alumni Harvard Law School), Surya Tjandra (Lawyer dan Doktor lulusan Universitas Laiden), Isyana Bagoes Oka (Jurnalis), Andy Budiman (Jurnalis) dan meneguhkan citra PSI sebagai partai kaum muda profesional.

Yadi Febri

Ketum Pimpinan Pusat HPP Muratara

Sumber

Memudakan Politik Indonesia
Blog Solidaritas Inspirasi Opini

Memudakan Politik Indonesia

Oleh: Saidiman Ahmad

Kabar baik itu datang dari Partai Solidaritas Indonesia. Di usianya yang masih muda, mereka merekrut bakal calon anggota legislatif secara terbuka. Semua warga negara diberi kesempatan mendaftarkan diri. Sejumlah tokoh profesional diberi wewenang untuk mewawancarai setiap kandidat yang lulus persyaratan administratif.

Wawancara disiarkan secara langsung melalui media sosial, seperti Facebook, Instagram, Periscope, dan Twitter. Para kandidat tidak hanya menghadapi tim independen di ruang tertutup, tetapi juga publik secara umum. Ini adalah tradisi baru yang patut diapresiasi.

Inisiatif yang dilakukan partai dengan cap anak muda ini merupakan sebuah terobosan di tengah persoalan akut yang membelit partai-partai politik mapan di Indonesia. Merit based recruitment ini secara langsung melawan oligarki politik dan praktik kartel yang telah begitu lama mengental dalam perilaku elite dan partai politik kita. Oligarki dan politik kartel bahkan menjadi pandangan dominan para pengamat, media, aktivis, dan publik secara umum. Tidak heran jika dalam banyak jajak pendapat, partai politik menjadi institusi demokrasi yang paling tidak mendapat tempat di hati publik.

Masih terkungkung oligarki

Vedy R Hadiz dan Richard Robison (2013) menyimpulkan bahwa Indonesia pasca-Orde Baru masih dikungkung oleh politik oligarki. Kekuasaan politik dan akses pada sumber daya masih berada di tangan para elite yang itu-itu juga sejak zaman Orde Baru. Jika pun muncul elite dan aktor baru, mereka melakukan dominasi serupa.

Bagi Hadiz dan Robison, oligarki tidak mengenal sistem politik. Ia bisa hidup pada semua bentuk pemerintahan. Dalam setiap perubahan sistem, menurut keduanya, kapitalisme melakukan evolusi. Jika pada masa kediktatoran, kekuasaan para oligarki terpusat, maka desentrasilisasi membuat oligarki menyebar ke seluruh daerah. Elite-elite lokal menjadi raja-raja baru yang dominan dan nyaris tak tergantikan.

Jeffrey A Winters (2013) dalam Oligarchy and Democracy in Indonesia menjelaskan bahwa para oligarch bisa berdiri sendiri dan memerintah, atau masuk ke dalam rezim otoritarian atau demokratis sekaligus. Kekuatan utama mereka adalah uang.

Di sisi yang lain juga terjadi praktik politik kartel. Studi disertasi yang dilakukan Kuskridho Ambardi (2008) menyoroti interaksi antarpartai politik di Indonesia masa Reformasi. Pandangan banyak orang menyatakan bahwa pemilihan umum yang diikuti partai-partai politik adalah cerminan kompetisi antarideologi, cara pandang, dan kekuatan politik.

Meski demikian, Ambardi menemukan bahwa kompetisi antarkekuatan politik itu hanya terjadi pada masa pemilihan umum. Kompetisi berhenti ketika para anggota Dewan terpilih dan eksekutif dilantik. Yang terjadi setelah itu adalah kompromi dan praktik politik kartel. Tidak ada lagi pekik ideologi. Sehabis pemilu, keputusan dan kebijakan tiap-tiap partai didasarkan pada lobi, kompromi, dan bagi-bagi kue kekuasaan.

Lalu, apakah perekrutan bakal calon anggota legislatif Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara terbuka bisa mengurai kebuntuan dunia politik ini?

Sebuah studi yang dilakukan Marcus Mietzner (2013), Fighting the Hellhounds: Pro-democracy Activists and Party Politics in Post-Suharto Indonesia, menarik untuk dibaca. Studi ini mempelajari peran para aktivis yang masuk ke parlemen sejak pemilu pertama Reformasi pada 1999.

Pengaruh aktivis

Di tengah pesimisme pada politik Tanah Air, Mietzner menemukan pengaruh para aktivis di parlemen. Meski tidak semuanya, kehadiran para aktivis di dalam parlemen di awal-awal Reformasi telah mampu membawa perubahan yang cukup berarti.

Ada tiga kanal yang menyalurkan para aktivis masuk parlemen, menurut Mietzner. Pertama, para aktivis di organisasi-organisasi ekstra mahasiswa yang secara langsung maupun tidak memiliki afiliasi pada partai-partai politik. Organisasi-organisasi ini antara lain KAMMI yang dekat dengan PKS, PMII yang dekat dengan partai-partai NU, HMI yang memiliki banyak senior di Partai Golkar, atau IMM yang berada dalam satu kultur keagamaan dengan PAN.

Kanal kedua adalah para aktivis yang di masa Orde Baru bergerak melawan rezim dengan menggunakan pelbagai organ masyarakat sipil. Mereka untuk sementara waktu berada di luar sistem untuk menumbangkan rezim diktator. Setelah demokrasi terwujud, mereka lalu masuk ke dalam sistem melalui partai-partai politik yang ada.

Kanal ketiga adalah para aktivis yang setelah 1998 tetap bergerak di luar parlemen. Mereka konsisten mendesakkan agenda-agenda perubahan. Namun, pada satu titik, ketika gerakan di luar sistem tidak lagi memadai, mereka lalu terjun masuk untuk mengubah dari dalam.

Meski demikian, menurut Mietzner, para aktivis yang masuk parlemen mengalami dua masalah. Di kalangan sesama aktivis, mereka acap kali dianggap sebagai pengkhianat. Sementara di kalangan sesama anggota parlemen, mereka sering dianggap politikus bermental organisasi nonpemerintah.

Walaupun relatif sangat sedikit, tahun 2009 hanya 7 persen atau 37 orang dari 560 anggota parlemen (Kompas 2010, dalam Mietzner 2013), para aktivis yang masuk ke parlemen bisa memberi warna. Hal ini dimungkinkan karena mereka memiliki konsep, cakap dalam berkomunikasi, dan tentu saja piawai dalam berdebat yang telah terasah semasa menjadi aktivis.

Gagasan yang masuk akal dan retorika terlatih membuat mereka dominan dalam perdebatan. Dari situ lahir banyak produk perundang-undangan yang penting antara lain di bidang reformasi militer, partisipasi politik perempuan, sampai pada undang-undang desa.

Rekrutmen politik terbuka yang dilakukan PSI adalah pintu masuk bagi para aktivis untuk terlibat lebih banyak dalam politik praktis. Dengan menguji para bakal calon anggota legislatif melalui proses wawancara dengan tim independen, kualitas calon bisa terjaga.

Perubahan wajah

Jika perekrutan terbuka yang dilakukan PSI ini berhasil, politik Indonesia akan mengalami perubahan wajah. Anak-anak muda profesional dari pelbagai bidang akan mengisi daftar calon anggota legislatif mereka. Lalu, sebagian mereka akan berhasil masuk parlemen.

Dengan demikian, bukan hanya jumlah aktivis yang akan bertambah, melainkan juga varian yang meluas pada aktivis yang masuk ke dalam parlemen. Rekrutmen terbuka calon anggota legislatif adalah ikhtiar memudakan politik Indonesia. Partai-partai politik dominan perlu melakukan hal serupa.

Saidiman Ahmad

Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC); Alumnus Crawford School of Public Policy, Australian National University

Sumber: Opini Harian Kompas, 22 November 2017

Menjadi Pahlawan dengan Berkarya, Milenial yang Mengubah Dunia
Blog Solidaritas Opini

Menjadi Pahlawan dengan Berkarya, Milenial yang Mengubah Dunia

Suci Mayang Sari
Bendahara Umum PSI
Majalah TIME edisi 13 November 2017 mengangkat laporan menarik tentang kiprah anak-anak umur belasan tahun yang mempengaruhi dunia. Laporan ini bertajuk “The 30 Most: Influential Teens of 2017”.

TIME memilih 30 milenials ini dari berbagai tempat, bidang kreativitas, kemampuan, dan besaran pengaruh yang berhasil mereka buat. Di antara 30 anak belasan tahun itu adalah:

Auli’I Cravalho. Perempuan 16 tahun ini adalah pengisi suara karakter Moana, sebuah Film Animasi keluaran Walt Disney. Moana adalah sosok legenda di kepulauan Polinesia, putri pemberani anak kepala suku di Hawai. Film Moana mencapai box Office dan menghasilkan keuntungan 640 juta dolar Amerika.

Selanjutnya, Cravalho akan mendapat peran dalam serial di NBC, mengangkat kisah nyata perjuangan anak SMA di sebuah kota penghasil baja yang berjibaku dengan masalah lingkungan. Cravalho memilih dan melakoni setiap perannya dengan cermat.

Hampir semua peran yang dilakoni Cravalho berhasil menginspirasi banyak kaum muda. Menurut Cravalho, menjadi anak umur belasan tahun bukan berarti tidak bisa memberi pengaruh baik bagi dunia.

Steve Lacy. Lelaki 19 tahun ini adalah produser musik masa depan. Ketika pertama kali Lacy menggubah musik, dia bahkan tidak memiliki laptop. Lacy mencari cara kreatif agar bisa mencapai apa yang diinginkan. Dia ubah handphone-nya menjadi sebuah studio musik. Dia download beberapa aplikasi yang mendukung hobinya mengaransemen.

Bersama band-nya, dia berhasil meraih nominasi Grammy untuk Best Urban Contemporary Album tahun 2015. Kini, Lacy mendapat banyak tawaran proyek musik, dan tentu mendapat penghasilan yang lumayan.

Han Hyun-Min. Lelaki 16 tahun ini adalah model yang mampu mengubah image standar model di Korea Selatan. Min keturunan Nigeria dan Korea. Min kecil tumbuh besar di tengah masyarakat Korea yang masih memiliki prasangka buruk tentang orang berkulit gelap.

Min berkisah ketika di taman kanak-kanak, beberapa ibu akan memberi tahu teman-temannya, ”Jangan bermain dengan dia; jika bermain dengannya, maka akan tertular menjadi gelap kulitnya.”

Min mendapat popularitas melalui Instagram-nya. Dia kini adalah model di Korea yang paling nge-top dan banyak dicari. Dia sudah mengikuti 20 lebih pertunjukan fashion di Seoul Fashion Week baru-baru ini.

Meski masih sering menghadapi diskriminasi, namun profil Min kian hari kian meningkat. Min berharap bisa ikut mendorong standar kecantikan di Korea selatan semakin inklusif.

Mikaila Ulmer. Perempuan 13 tahun. Ulmer dulu membenci lebah. Dia pernah disengat lebah 2 kali. Kejadian ini malah menginspirasinya membuat bisnis.

Dengan resep neneknya, dia membuat campuran limun dengan air jeruk dan madu lalu menjualnya. Kini, usahanya sudah menyebar ke 300 pasar makanan di daerahnya, Texas.

Dia menyumbangkan 10% dari labanya untuk konservasi lebah madu. Dia paham bahwa lebah madu di daerahnya, Texas, sangat penting bagi ekosistem dan hampir punah.

Muzoon Almellehan. Perempuan muda 19 tahun ini adalah pengungsi Suriah yang pindah ke Yordania di tahun 2013. Kini, dia dan keluarganya telah menetap di Inggris.

Almellehan mengalami betapa suramnya menjadi pengungsi anak. Tidak semua dapat mengenyam pendidikan. Kini, Almellehen terpanggil untuk membantu nasib para pengungsi anak. Dia menjadi duta termuda UNICEF.

Dia bertugas berkeliling tempat untuk mengabarkan pentingnya pendidikan bagi anak di pengungsian. Dia juga mendatangi daerah konflik seperti Chad di mana kelompok militan Boko Haram merepresi anak-anak untuk keluar dari sekolah.

Jadi, siapa bilang anak umur belasan tahun tidak bisa mengubah dunia? Setelah kita melanglang buana, mari kita kembali ke Indonesia.

Indonesia

Hari ini kita memperingati Hari Pahlawan. Hari ini di 72 tahun lalu, tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran Surabaya. Perang antara tentara Indonesia melawan pasukan Sekutu.

Republik Indonesia mengalami banyak kehilangan para tentaranya. Untuk mengenang para pahlawan yang gugur, setiap tanggal 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan.

Selang beberapa hari lalu, yaitu tanggal 28 Oktober, kita baru saja memperingati Hari Sumpah Pemuda. Semua tentu tahu kenapa Indonesia memperingati 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda. Tapi, izinkan saya untuk bercerita sedikit tentang 28 Oktober di tahun 1928 ini.

Menurut catatan sejarah, hari itu merupakan hari pengakuan para pemuda Indonesia, berikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Ikrar ini merupakan hasil dari Kongres Pemuda II yang digagas oleh PPPI (Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia).

Hadir dalam kongres ini, antara lain berbagai wakil organisasi kepemudaan, yaitu Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten, Jong Ambon, dan pemuda Tiong hoa, seperti Kwee Thiam Hong, John Lauw Tjoan Hok, Oey Kay Siang, dan Tjoi Djien Kwie. Para pemuda di tahun 1928 ini paham tentang arti Bhinneka Tunggal Ika. Mereka berbeda, tapi mampu bekerja sama untuk persatuan bangsa.

Setiap zaman akan melahirkan anak zamannya sendiri. Sejarah akan mencatat apa kontribusi setiap pemuda di zamannya masing-masing. Tentu, setiap zaman juga memiliki tantangan yang berbeda-beda. Dulu, tantangannya adalah melawan kolonialisme. Kini, tantangan pemuda zaman now tentu berbeda.

Kini, gelombang konservatisme melanda dunia. Dari Brexit, kemenangan Trump, kemenangan kelompok ultranasionalis di Austria dan lain-lain. Indonesia juga tak luput terkena gelombang ini. Antara lain paham-paham intoleransi yang kian meluas.

Tantangan zaman semakin kompleks. Orang muda mesti paham mana prioritas yang harus diperjuangkan.

Pentingnya Memahami Prinsip Kebajikan Universal

Mari kita melihat sebentar ke teori klasik. Menurut Socrates (470-399 SM), kebajikan adalah pengetahuan. Orang yang bijak adalah orang yang mengetahui, sementara orang yang berdosa adalah orang bodoh.

Pengetahuan yang benar akan membimbing pada tindakan yang benar. Tindakan yang jahat adalah akibat wawasan yang kurang baik. Pengetahuan diperlukan untuk membuatnya benar-benar bijak. Maka, dengan mengetahui kebenaran itu, manusia akan berbuat secara bijak.

Bagaimana caranya agar kita menjadi manusia yang bijak? Kalau menurut Socrates, kita mesti haus pengetahuan, membaca, dan mencari tahu sebanyak mungkin. Buka wawasan dan pikiran, belajar dari yang lain. Bukan untuk menjadi yang lain, tapi untuk mampu memahami yang lain. Dengan demikian, kita akan mampu menerima perbedaan.

Socrates adalah filsuf yang hidup di 4 abad sebelum Masehi. Namun, ajaran filsafatnya masih relevan hingga hari ini.

Menurut Socrates, terdapat prinsip moralitas yang tidak berubah dan universal yang ada pada setiap hukum, tradisi, dan budaya di berbagai belahan dunia ini. Ada prinsip kebajikan universal—yang bersifat immortal—tanpa sekat dan batas—yang sejak dulu dan hingga kini masih relevan. Bila kita cermati, prinsip yang masih relevan hingga kini, yaitu kemanusiaan, antikorupsi, dan toleransi.

Kemanusiaan atau HAM

Dengan kemanusiaan, kita akan paham bahwa sejatinya semua manusia itu setara. Segala ras, suku, agama, dan jenis kelamin, semuanya punya hak dan kewajiban yang sama di mata hukum sebagai warga negara.

Toleransi

Indonesia kini mengalami krisis toleransi. Padahal, kita tahu bahwa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari beragam suku, budaya, dan agama.

Sejak ratusan tahun lalu nenek moyang kita sudah hidup berdampingan, saling menerima keberagaman. Indonesia itu terlahir beragam. Maka, menyeragamkan adalah suatu kemustahilan. Anak muda zaman now harus mampu memperjuangkan toleransi.

Pemuda Indonesia di tahun 1928 sudah membuat ikrar tentang ini. Maka, selemah-lemahnya iman, para milenial harus mampu menerima estafet ini. Menjaga persatuan Indonesia ini.

Antikorupsi

Korupsi adalah sumber dari segala masalah bangsa. Kita ambil contoh, misalnya, gizi buruk dan kematian ibu hamil dan anak. Itu bisa terjadi karena dana untuk kesehatan dikorupsi, sehingga dana yang sampai di masyarakat tidak memenuhi untuk menangani masalah kesehatan ini.

Begitupun, misalnya, dengan pendidikan. Kalau dana di hulu dikorupsi, maka sisa dana yang sampai ke bawah tidak akan mencukupi untuk meningkatkan pendidikan.

Hal yang sama juga akan terjadi di sektor hukum, transportasi, pembangunan, dan lain-lain bila korupsi masih terjadi. Jadi, hampir seluruh akar masalah bangsa ada di korupsi.

Bila 3 hal prinsip universal itu sudah dipahami, maka kita akan yakin, jalan dan pilihan yang ditempuh para milenial sudah pada jalur yang benar. Setelahnya, kita bisa berbuat apa pun yang tidak akan mencederai nilai-nilai luhur tersebut.

Tantangan Saat Ini: Apa Kontribusi Anak Zaman Now?

Di masa Orde Baru, penyair WS Rendra pernah berkata: “Selamat Tidur Generasi Pembangunan.” Kalimat satir ini untuk menggugah para pemuda di zaman itu agar tidak terlena oleh perlakuan rezim Suharto. Pemuda harus berlaku kritis.

Kala itu, rezim Suharto meninabobokan rakyat. Pemerintahannya demikian represif sehingga demokrasi mati. Setelah Reformasi, kini Indonesia sudah hidup dalam iklim demokrasi. Ini sesuatu yang harus dijaga. Keterbukaan dan kebebasan ini bisa mendorong kaum muda untuk bisa berkreativitas semaksimal mungkin, sambil tetap menjaga prinsip universal dan demokrasi.

Lalu, apa yang bisa dilakukan dalam konteks zaman saat ini?

Tentang Kapitalisme Kreatif

Menurut laporan Kata Data, ketimpangan ekonomi Indonesia berada pada peringkat 4 dunia. Berdasarkan survei dari lembaga keuangan Swiss, 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 % kekayaan nasional. Jurang antara miskin dan kaya begitu jauh. Kaum mapan akan terus berlari, sementara yang kekurangan akan tetap berjalan di tempat. Ini tentu sebuah masalah. Bagaimana kita bisa membantu mengatasinya?

Untuk itu, kita perlu menelaah konsep kapitalisme kreatif. Teori ini digagas oleh Bill Gates, pemilik Microsoft. Bill Gates melihat ketimpangan ekonomi juga akan berpengaruh buruk pada pelebaran bisnis.

Saat ini, dunia memang semakin baik. Kesetaraan, demokrasi, dan tingkat capaian umur hidup manusia semakin tinggi. Bila di abad pertengahan porselen hanya ada di atas meja makan—sebagai bahan pembuat piring makan para bangsawan—kini porselen juga menjadi bahan pembuat toilet, untuk kita duduki setiap pagi di WC.

Kalau dulu komputer begitu besar, kini komputer berada dalam genggaman kita sehari-hari. Semua program IT ada dalam HP pintar. Ini bukti bahwa dunia sudah lebih semakin maju.

Namun, kita tak bisa menafikan bahwa masih ada kalangan marjinal, orang terpinggirkan, yang jauh berada di bawah taraf hidup. Mereka ini tak memiliki akses terhadap kemajuan dunia.

Bill Gates melihat masih ada kelaparan dan gizi buruk di Afrika. Masih ada angka buta huruf dan demokrasi yang mati di Asia. Bila demikian, Microsoft tentu tidak bisa melebarkan bisnisnya ke Afrika dan Asia. Bagaimana mungkin menjual produknya ke Afrika dan Asia kalau masyarakat di sana tidak bisa membaca bahkan belum selesai dengan kebutuhan dasar, yaitu sandang-pangan-papan?

Bill Gates melihat ada yang salah dalam kapitalisme tradisional. Kapitalisme tradisional hanya berpikir untuk kepentingan diri sendiri. Padahal, di era yang global ini, kita tidak bisa lagi hidup sendiri. Maka di titik ini Bill Gates berpikir tentang kapitalisme kreatif.

Ketimpangan sosial-ekonomi tidak hanya merugikan para kaum marjinal, tapi juga akan membatasi pasar kapitalis. Membantu mereka yang tidak mampu akan membuka peluang pelebaran pasar. Maka, menurut Bill Gates, ada 2 hal yang harus dilakukan secara paralel, yaitu melipatgandakan keuntungan sekaligus memperbaiki taraf hidup kaum marjinal. Itu inti dari kapitalisme kreatif.

Untuk menjalani inti dari kapitalisme kreatif ini, perlu kerja sama seluruh stakeholder, dari swasta, pemerintah, hingga lembaga swadaya masyarakat. Perlu ada program-program kerja sosial yang dilakukan secara bersama oleh 3 stakeholder ini. Bill Gates mencontohkan, selama 20 tahun terakhir, Microsoft telah mendonasi 3 miliar dolar Amerika untuk mendukung misi ini.

Intinya adalah bagaimana dalam bisnis kita pun mampu memberdayakan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, banyak kaum muda yang memulai usahanya sambil berusaha memberdayakan masyarakat. Misalnya, Nadiem Makarim. Aplikasi yang dia buat mampu menghubungkan masyarakat yang butuh transportasi cepat dengan para pemilik kendaraan.

Sebelumnya warga tidak berdaya akan kemacetan kota. Waktu habis di jalan. Kini warga sebagai konsumen bisa lebih berdaya, bisa memilih akan memakai transportasi yang lebih menguntungkan mereka dari harga dan waktu. Bisa lebih cepat sampai ke tujuan dan tempat kerja. Sehingga, masih ada energi, ada waktu tersisa untuk melakukan kegiatan lain.

Aplikasi bikinan Nadiem juga membuka akses pasar para pengusaha makanan. Ada akses yang lebih luas, yang tidak terbatas. Karena pasar ini ada di virtual, yaitu warga yang men-download dan menggunakan aplikasi ini.

Upaya Nadiem Makarim memberi dampak konkret, yaitu membawa masyarakat marjinal masuk dalam pasar. Bila seseorang bisa masuk ke dalam pasar, maka ia punya kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Perlu dicatat, Nadiem mampu melakukan ini karena kondisi negara yang terbuka dan demokratis. Adalah mustahil membuat itu bila negara ini berada dalam suasana tertutup dan otoriter seperti Korea Utara.

Apa yang mau saya sampaikan di sini adalah: Sebagai pemuda, kita perlu paham dulu nilai-nilai universal yang harus kita jaga, yaitu toleransi, kemanusiaan, dan antikorupsi. Kita mesti mampu meneruskan tongkat estafet yang pernah diikrarkan oleh para pemuda di tahun 1928.

Selemah-lemahnya iman, bila kita mampu mempertahankan ini, itu sudah suatu langkah minimal. Selanjutnya, kita akan teryakinkan bahwa pemuda zaman now tidak akan salah arah tentang kreativitas yang akan mereka buat.

Bila di negara lain, seperti laporan dalam majalah TIME, anak umur belasan tahun mampu berbuat sesuatu yang mempengaruhi dunia, maka yakin, anak muda milenial Indonesia lebih mampu untuk melakukan kreativitas lebih dari itu. Dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dasar yang telah diikrarkan oleh pendahulunya, maka apa pun kelak yang milenial buat, niscaya tidak akan mencederai bangsa dan negara.

Selamat Hari Pahlawan dan Hari Sumpah Pemuda. Indonesia memiliki banyak tanggal untuk memperingati sesuatu. Jangan sampai itu hanya menjadi peringatan belaka tanpa makna dan jiwa. Tunjukkan bahwa pemuda zaman now mampu memaknainya dengan tindakan kongkret. Kebaikan bagi seluruh bangsa Indonesia. Menjadi pahlawan dengan berkarya.

Makalah ini sebelumnya disampaikan pada acara Diskusi Peringatan Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan 2017 di Universitas Trisakti, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Jumat 10 November 2017.

 

Referensi:

Rian Ernest, Lawyer Muda Caleg PSI
Blog Solidaritas Inspirasi

Rian Ernest, Lawyer Muda Caleg PSI

Rian Ernest dilahirkan dari orangtua yang berbeda etnis dan negara. Ayahnya orang Jerman dan ibunya orang Indonesia dari etnis Tionghoa. Orangtua Rian bertemu saat ibunya menempuh studi arsitektur di Jerman Barat pada 80-an. Sayangnya usia pernikahan orangtuanya Rian tidak lama. Setelah resmi berpisah, ibunya memboyong Rian yang saat itu berusia 3 tahun dan adiknya kembali ke Indonesia. Di Indonesia Rian, ibu, dan adiknya tinggal di rumah kakek dan neneknya di kota Bekasi.

Sejak kecil Rian sudah terbiasa dengan keluarga besanya yang beragam dari sisi etnis dan agama. Bekal ini yang membuat Rian mudah bergaul dengan siapa saja. Saat duduk di SMAN 82 Jakarta Selatan pun Rian diterima teman-temannya tanpa membedakannya sebagai penganut Katolik. Penghasilan ibunya yang tidak menentu mendorong Rian mencari uang tambahan dengan menjadi model majalah dan catwalk. Dari pekerjaan itu, Rian dapat mengumpulkan uang untuk keperluan sehari-hari dan sekolahnya. Rian mulai giat belajar. Ia semakin mempelajari pelajaran yang sangat ia sukai, yaitu pelajaran Tata Negara. Pelajaran ini membuka wawasannya tentang berbagai lembaga negara, fungsi dan wewenangnya, serta pentingnya berbagai lembaga itu dalam menentukan maju mundurnya suatu negara dan rakyatnya. Karena ketertarikannya itu, Rian mantap memilih Fakultas Hukum Universitas Indonesia  (FHUI). Dengan ketekunan belajar, Rian berhasil meraih cita-citanya: ia diterima di FHUI pada 2005.

Semula Rian ingin menjadi jaksa. Namun cita-cita itu ia urungkan setelah mengetahui bahwa gaji fresh graduate di kejaksaan pada 2003 hanya 2 juta Rupiah. Pada titik itu, Rian menyadari pentingnya arti remunerasi yang layak bagi penegak hukum untuk menangkis godaan korupsi. Rian kemudian memilih spesialisasi hukum bisnis. Rian pertama kali bekerja di firma hukum Melli Darsa & Co. Di sana Rian mengerjakan hukum bidang pasar modal, perbankan, asuransi, mineral, dan migas. Rian banyak membantu melakukan audit hukum terhadap perusahaan-perusahaan, termasuk BUMN. Tapi sesudah bekerja 1,5 tahun dan sering terlibat dalam transaksi bisnis yang cukup bergengsi, Rian merasa hampa dalam pekerjaannya yang agak jauh dari pelayanan kepada sesama. Hasrat untuk mengabdi kepada kepentingan masyarakat selalu memanggil Rian.

Seorang kawan lama Rian yang sudah bekerja bersama Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengajak Rian untuk magang di balai kota untuk membantu Ahok. Memang gaji yang ditawarkan Ahok tidak sebesar saat Rian bekerja di firma hukum. Tapi itu ia terima karena panggilan untuk melayani masyarakat. Selama bekerja bersama Ahok, Rian sering memeriksa dokumen dari sisi hukum sebelum ditandatangan Ahok. Rian sering menemukan “jebakan Batman” yang intinya mencoba menjerumuskan Ahok ke dalam lubang teknis hukum. Selama dua tahun bekerja langsung bersama Ahok, Rian mendapatkan pengalaman berharga yang menyadarkannya bahwa menjadi seorang pejabat bukan pekerjaan remeh. Pekerjaan itu sangat mulia dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Kini Wakil Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta itu terdaftar sebagai mahasiswa Master Public Administration di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura, atas beasiswa penuh. Bekerja di bawah Ahok dan belajar kebijakan publik di sekolah kebijakan publik terbaik di Asia itu, memberikan bekal lebih bagi Rian untuk berpolitik demi Indonesia yang lebih baik dan jauh dari korupsi.

Dini Shanti Purwono, Praktisi Hukum Ternama Caleg PSI
Blog Solidaritas Inspirasi

Dini Shanti Purwono, Praktisi Hukum Ternama Caleg PSI

Dini Purnowo dikenal sebagai praktis hukum yang ternama. Ia spesialis menangani permasalahan hukum korporasi yang terkait dengan investasi, pasar modal, merger dan akuisisi. Profesinya di dunia hukum lebih banyak di belakang layar, seperti membuat perjanjian, struktur transaksi bisnis, legal advice  dan  legal  opinion terkait kegiatan korporasi. Klien-kliennya mayoritas perusahaan-perusahaan besar dalam negeri, termasuk perusahaan asing. 

Dini menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dan lulus pada 1997. Selama kurun waktu 1997-2005, Dini bergabung di firma hukum Hadiputranto, Hadinoto dan Partners (HHP) yang merupakan kantor koresponden dari firma hukum internasional Baker & McKenzie. Posisi terakhir sebagai Senior Associate. Di sela-sela kurun itu, kembali melanjutkan pendidikannya. Dini berhasil meraih gelar master di bidang hukum keuangan internasional dari Harvard Law School (LLM, 2002) dengan dukungan beasiswa Fulbright Scholar.

Pada 2005-2008 Dini bergabung di PT Danareksa (Persero) sebagai Kepala Biro Hukum. Ia juga sempat bergabung di firma hukum Roosdiono dan Partners dengan posisi partner selama 2 tahun sebelum akhirnya bergabung sebagai partner dari pemilik firma di firma hukum Christian Teo & Partners (CTP). Dini pernah bertindak sebagai konsultan hukum untuk perusahaan Jepang, Marubeni, dalam akuisisi saham minoritas dua perusahaan pembiayaan konsumen yang tergabung dalam CT Corp Group. Ini adalah transaksi lintas-batas. Selain itu, Dini juga terdaftar sebagai konsultan hukum pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).

Dini juga punya kepedulian pada isu-isu sosial. Dini dan teman-temannya sesama alumni Harvard, seperti Todung Mulya Lubis, Bambang Harymurti, Goenawan Mohamad, dan lain-lain menginisasi petisi online yang isinya membantah tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dalam petisi yang ditandatangani lebih dari 10.000 orang itu dikatakan bahwa Ahok sebagai terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penistaan agama.

Dini juga salah satu sosok yang terdepan dalam mengajukan permohonan judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi melalui Lembaga Bantuan Hukum PSI yang diberi nama Jangkar Solidaritas (Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia). Sejumlah pasal tertentu dalam UU itu dinilai diskriminatif karena memperlakukan partai lama dan partai baru secara berbeda. Juga pasal tertentu dalam UU itu dinilai tidak mewajibkan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik sedikitnya 30 persen.

Di tengah kesibukannya, Dini bersedia meluangkan waktunya untuk mengasuh rubrik “Klinik Hukum” di Jawa Pos Radar Semarang yang hadir setiap Kamis. Dini dipilih mengasuh rubrik tersebut karena kapasitas dan kemampuannya sebagai advokat yang sudah tidak diragukan lagi. Kesediaan Dini berbagi ilmu hukum didasari oleh keprihatinannya terhadap kasus-kasus hukum yang kerap dialami warga, khususnya kalangan wong cilik. Dini berharap sumbangsihnya itu bisa bermanfaat bagi rakyat banyak.

Surya Tjandra, Lawyer Andal Caleg PSI
Blog Solidaritas Inspirasi

Surya Tjandra, Lawyer Andal Caleg PSI

Surya Tjandra dibesarkan di keluarga yang tak berpunya. Orangtuanya pedagang ayam potong di Pasar Jatinegara, Jakarta. Kala itu, Surya dan orangtuanya tinggal di rumah kontrakan dan kerap berpindah-pindah, namun tidak pernah terlalu jauh dari pasar Jatinegara. Dalam mendidik anak-anaknya, orangtua Surya selalu mendorong untuk tekun dalam mengapai cita-cita tapi juga memberikan kebebasan yang cukup untuk memilih sendiri apa yang ingin dicapainya. Karena kondisi ekonomi yang tidak mencukupi, Surya dan kakak-kakaknya pernah tidak diperkenankan mengambil rapor sebelum melunasi biaya sekolah. Karena kondisi ekonomi yang sulit juga, dua kakaknya Surya terpaksa berhenti kuliah.

Menyadari kondisi sulit tersebut, Surya memasang tekad untuk masuk ke sekolah negeri agar terjangkau biayanya. Surya kemudian diterima di SMA Negeri 68, Jakarta Pusat, dan selanjutnya diterima di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). Seandainya Surya tidak diterima di UI, mungkin Surya tidak akan kuliah karena tidak ada biaya. Diterima di FHUI menjadi kebanggan buat Surya karena hanya dirinya yang menjadi sarjana pertama di keluarganya. Lebih jauh dari itu, Surya mendapat beasiswa untuk meneruskan pendidikannya di bidang hukum untuk program S2 (di Universitas Warwick, Inggris) dan program S3 (di Universitas Leiden, Belanda).

Surya punya sensitivitas yang tinggi dengan isu kemiskinan dan ketidakadilan. Hal ini yang mendorongnya untuk memilih bekerja di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, LSM yang menyediakan bantuan hukum bagi rakyat miskin dan buta hukum. Di lembaga ini, Surya mengolah keterampilannya dalam hal hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, di mana hukum bisa menjadi alat pembelaan sekaligus pemberdayaan rakyat miskin dan buta hukum untuk mendapatkan akses pada pengambilan keputusan dan kebijakan serta kesejahteraan. Meski pada awalnya Surya tertarik dengan isu hak-hak sipil dan politik, namun atasannya menempatkan Surya di Divisi Perburuhan yang fokus untuk pembelaan bagi, terutama buruh industri. Di sinilah Surya mengenal lebih jauh dan jatuh cinta pada hukum perburuhan hingga sekarang.

Kepedulian Surya pada isu perburuhan terlihat jelas ketika ia terlibat di dalam Komite Aksi Jaminan Sosial, aliansi besar gerakan sosial yang terdiri dari serikat buruh, tani, nelayan, mahasiswa, LSM, dan lain-lain untuk mengajukan gugatan terhadap pemerintah ke pengadilan terkait kelalaian pemerintah untuk melaksanakan perintah UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Surya yang berperan sebagai Koordinator “Tim Pembela Rakyat untuk Jaminan Sosial” menjadi kuasa hukum dari ratusan penggugat dari berbagai kalangan masyarakat dan bertanggung jawab dalam merancang gugatan hingga mengikuti persidangan di pengadilan.

Pengalaman bekerja di LSM pendamping, advokasi perburuhan, dosen, dan peneliti bidang hukum di sejumlah universitas, memberikan Surya kemampuan untuk menganalisa dan memahami kompleksitas masalah yang ada untuk satu isu tertentu. Surya belajar bahwa isu jaminan sosial, misalnya, merupakan ujung gunung es dari berbagai isu lain, seperti politik anggaran, pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas, aturan pelaksanaan, dan lain-lain. Namun dari situ Surya juga belajar untuk menetapkan fokus dan prioritas, serta pengorganisasian untuk langkah-langkah yang harus diambil untuk mewujudkan fokus dan prioritas tersebut.

Pemuda dan Kanalisasi Politik
Blog Solidaritas Opini

Pemuda dan Kanalisasi Politik

Pemuda memiliki animo politik yang tinggi, namun kendala yang sering muncul di permukaan adalah perihal ruang atau panggung politik yang tidak dimilikanya. Sehingga tidak mampu eksis untuk mengejahwantahkan idealismenya.

Pemuda di usia 15 sampai 25 tahun menduduki seperlima jumlah penduduk di dunia. Meski demikian, besarnya jumlah pemuda tidak sejalan dengan keterwakilannya di ranah politik atau posisi di pembuat kebijakan. Pemuda masih menjadi kelompok marginal, seperti halnya perempuan dan kelompok disabilitas.

Sejalan dengan tren di dunia, di Indonesia pemuda juga menjadi kelompok marginal di ranah politik. Adapun menurut UU No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang dikategorikan sebagai pemuda adalah mereka yang berada di usia antara 16 sampai 30 tahun.

Minimnya representasi pemuda di ranah politik salah satunya tercermin melalui jumlah pemuda yang ada di lembaga perwakilan rakyat atau DPR. Dari 560 anggota dewan, hanya lima belas orang atau 2,7% yang mewakili kelompok pemuda (Formappi, 2014).

Kondisi tersebut sangat ironis, mengingat jumlah pemilih pemuda mewakili lebih dari 40% jumlah pemilih. Besarnya jumlah kelompok pemuda menjadi salah satu faktor penting mengapa pemuda perlu memiliki representasi yang cukup di politik.

Hal tersebut terkait dengan fungsi lembaga politik sebagai arena yang mampu mempengaruhi dan mengakomodir ragam kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan pemuda. Isu-isu terkait dengan akses pendidikan, lapangan pekerjaan dan dampak globalisasi adalah beberapa isu yang berkaitan erat dengan pemuda. Hanya kelompok pemudalah yang paling mengerti kebijakan yang paling sesuai untuk kelompoknya.

Selain itu, keberadaan pemuda di lembaga atau kegiatan politik menjadi hal yang dibutuhkan mengingat pemuda adalah kelompok yang identik dengan semangat pembaruan, inovasi dan kreatifitas, serta kerja keras. Semangat yang dibawa oleh pemuda dipercaya dapat memberi pengaruh positif pada kinerja organisasi.

Keterwakilan pemuda di politik berkaitan erat juga berkaitan erat dengan fungsi pemuda sebagai agen perubahan, generasi yang akan memegang kendali atas Republik ini di masa yang akan datang. Semakin banyak pemuda yang masuk ke dalam ranah politik, akan semakin banyak pula ‘stok’ pemimpin masa depan yang pengalaman, serta memiliki kecakapan dan ilmu yang mumpuni. Hal itu akan meminimalisir munculnya politisi ‘karbitan’ yang muncul hanya ketika hajatan politik seperti pemilu legislatif (pileg) atau pemilu kepala daerah (pilkada) berlangsung.

Berangkat dari realitas itu, PSI hadir dengan spirit kepemudaan dan perempuan dengan prinsip kesetaraan gender.

Penulis Muhammad Ridwan Wahid SE

Ketua DPD PSI Gowa 

Kenapa Politik Afirmasi di UU Pemilu Perlu?
Blog Solidaritas Opini

Kenapa Politik Afirmasi di UU Pemilu Perlu?

Mulai dari Hillary Clinton, perempuan pertama yang memenangi konvensi partai besar di Amerika untuk maju menjadi calon Presiden. Ada juga Oprah Winfrey, perempuan pertama yang memiliki sekaligus memproduseri sendiri program Talk Show-nya.

Di dunia film animasi, ada Jennifer Yuh Nelson, perempuan pertama yang menyutradarai film Animasi Hollywood. Ava DuVernay, sutradara perempuan pertama yang filmnya masuk dalam nominasi Oscar. Rita Moreno, perempuan keturunan Amerika Latin pertama yang memenangi penghargaan Emmy, Grammy, dan piala Oscar.

Di bidang ekonomi, ada Janet Yellen, perempuan pertama yang memimpin The FED, Bank Central Amerika. Dari dunia musik, ada Aretha Franklin, perempuan pertama yang didapuk dalam penghargaan musik Rock & Roll. Hingga, Kathryn Sulliva, astronot perempuan pertama yang berjalan di luar angkasa. Total 46 perempuan melakukan pencapaian pertama yang belum pernah dicapai sebelumnya.

Ada benang merah yang sama di antara kisah mereka. Sebelumnya, mereka tidak pernah bercita-cita menjadi pionir. Mereka hanya terus belajar dan bekerja.

Pada umumnya, lingkungan sekitar belum sepenuhnya mendukung perempuan, apalagi dengan ras tertentu dapat mencapai hal-hal tersebut. Capaian mereka itu menjadi hal yang luar biasa karena jalan panjang yang harus mereka tempuh, yang belum tentu didukung oleh semua pihak.

Namun, tidak berarti mereka nir-dukungan. Sedikit dukungan biasanya datang dari keluarga dan orang terdekat. Satu hal yang timbul dari dukungan ini adalah rasa percaya diri untuk terus belajar dan berusaha. Faktor psikologis ini penting.

Harriet Taylor, seorang feminis liberal yang hidup di abad 19, dalam tulisannya “Enfrachisement of Women”, yakin perempuan harus memilih antara menjadi istri dan Ibu, atau bekerja di luar rumah. Tak berhenti di situ, dia juga percaya ada pilihan ketiga bagi perempuan, yaitu menambahkan karier/pekerjaan di luar fungsi domestik dan maternalnya.

Perempuan yang telah menikah tidak dapat sungguh-sungguh setara dengan suaminya. Dia harus memiliki kepercayaan diri. Ini faktor psikologis. Ini bisa didapat bila dia mampu berkontribusi “material” dalam menopang keluarga.

Tak penting berapa banyak dia berkontribusi, asalkan sebagian kecil dari material penopang keluarga datang dari dia, sang perempuan. Ringkasnya, untuk menjadi partner dari suaminya, maka istri harus memiliki penghasilan dari pekerjaan di luar rumah.

Konteks di era Harriet Taylor tentu sudah berbeda dengan sekarang. Kini, faktor psikologis berupa dukungan dari keluarga tak lagi cukup untuk mendorong perempuan melakukan capaian tertentu. Masyarakat dan negara harus juga memberikan dukungan

Kaum Liberal Kesejahteraan yakin setiap individu memiliki posisi asal yang berbeda. Ada ketidakberuntungan bagi beberapa individu ketika memasuki persaingan. Maka, diperlukan intervensi negara.

Kalau menggunakan perspektif ini, budaya Indonesia yang patriarkal membuat kaum perempuan memiliki posisi asal yang berbeda. Maka, tindakan afirmasi perlu diberlakukan. Bila kesetaraan bisa ditempuh melalui jalan tersebut, maka perlu keberpihakan negara untuk membuat setiap individu memiliki modal dasar dan kesempatan yang sama.

Keterwakilan perlu juga dilihat dari persentasi. Bila kita mengamati Data Sensus Penduduk 2010, populasi perempuan dan laki-laki tidaklah terpaut jauh. Namun, persentasi perempuan di eksekutif dan legislatif amat jauh di bawah lelaki.

Partisipasi perempuan di dalam kegiatan politik masih terkendala dari sisi kuantitas. Ada ketersediaan yang kurang. Kepengurusan 30% perempuan di setiap jenjang kepengurusan partai masih mendapat banyak penolakan. Usaha untuk mendorong 30% keterwakilan perempuan masih belum terlihat hasilnya.

Menurut Idha Budhiati, Komisioner KPU, dalam wawancaranya dengan Jurnal Perempuan, hal ini disebabkan oleh aspek pendidikan politik yang tidak cukup. Karena itu, partai politik harus melakukan pendidikan, rekrutmen, dan kaderisasi dari tingkat atas hingga bawah.

Dukungan untuk menciptakan tindakan afirmasi harus terus digalakkan, tidak hanya dari luar, tapi juga dari dalam sistem. Percepatan akan lebih terasa bila hal ini muncul dari dalam sistem. Pengarusutamaan gender perempuan harus dilakukan di semua lini kebijakan. Di setiap aturan dan perundang-undangan yang dibuat.

Alih-alih membenahi ini, Undang-undang Pemilu tahun 2017 malah tidak mendukung terciptanya supply perempuan dalam politik. Pasal 173 ayat 2 huruf e berbunyi: “Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.”

Pasal ini inkonsisten dengan UUD 45 dan beberapa aturan perundangan. Ketika banyak suara menginginkan pengarusutamaan gender, mengapa UU Pemilu 2017 tidak mendukung? Mengapa keterwakilan pengurus perempuan 30% hanya di tingkat pusat saja dan tidak diwajibkan hingga ke tingkat kecamatan?

Angka 30% itu bukan sekadar ambil dari langit. Ini merupakan hasil penelitian PBB. Angka 30% adalah angka yang dapat mengubah keadaan. Bila ingin perempuan berdaya, maka perlu ada tindakan afirmasi di setiap level. Ini juga berdampak pada kesiapan dan ketersediaan jumlah perempuan untuk masuk dalam legislatif.

Perlu mulai dijaring sejak jenjang terbawah, sehingga akan terjaring banyak calon pengambil keputusan perempuan. Karena perempuan tentu lebih paham apa kebutuhannya dari kacamata perempuan. Langkah ini penting untuk memperbaiki kualitas kebijakan agar tidak bias gender.

Lebih dari itu, langkah ini penting agar perempuan sebagai warga negara Indonesia juga lebih berdaya dan punya kesempatan setara yang lebih besar di masa depan. Maka, untuk pasal ini, sebaiknya MK menambahkan atau memuat frasa “… tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan.”

Pada tanggal 21 Agustus 2017 yang lalu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah mendaftarkan permohonan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU Pemilu tahun 2017. PSI sejak awal berkomitmen mengusung aspirasi perempuan. Seperti tercantum dalam AD/ART pasal 26 tentang kepengurusan partai, menyertakan 30% perempuan dari tingkat pusat hingga ke level kecamatan.

Langkah ini diambil untuk mendorong terwujudnya proses politik yang benar, adil, dan tanpa diskriminasi. Agar kelak perempuan tidak lagi menjadi subordinat dan bisa bersaing dengan modal asal yang sama sebagai manusia dan warga negara.

Pada hari Kamis, 5 Oktober 2017, berlangsung sidang mendengarkan keterangan pihak terkait tentang permohonan gugatan di MK. Masih akan ada persidangan-persidangan lanjutan. Semoga MK dapat memutus perkara ini seadil mungkin tanpa diskriminasi terhadap perempuan, sesuai dengan kaidah hukum universal yang berlaku.

Kita berharap, suatu saat nanti capaian para perempuan, seperti dalam laporan khusus TIME, tak lagi menjadi luar biasa. Tidak ada lagi jalan panjang berliku yang harus ditempuh para perempuan untuk mencapai apa pun cita-cita.

Suci Mayang Sari

Bendahara Umum DPP PSI

Sumber

Obituari: “Hoho Famadaya” untuk Bro Dikun  Zagoto
Blog Solidaritas Inspirasi

Obituari: “Hoho Famadaya” untuk Bro Dikun  Zagoto

Hoho Famadaya itu tiba-tiba terdengar di semenanjung Malaka. Suara Ere (sang penutur) seakan mengalir bersama getaran mistis, kisah leluhur dan pusaka Ono Niha (Tanah Nias). Sementara itu bunyi-bunyi purba yang keluar dari Garamba, Dolidoli, dan Fondrahi, mencipta sebuah harmoni maha indah.

Ya, sebuah lakon anak manusia telah selesai. Dikurniakan Zagoto, wafat di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Kota Batam. Usianya masih 29 tahun, namun kerja yang berat sebagai buruh angkut pelabuhan telah merampas kekuatan fisiknya. Istrinya kini tinggal bersama dua anaknya yang masih kecil. Yohanes Fourgus Zagoto (5 tahun) dan Resna Sari Zagoto (7 tahun). Nama lengkapnya Dikurniakan Zagoto, sapaannya Bro Dikun. Kepergiannya adalah duka mendalam bagi keluarga barunya di Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Obituari ini adalah puncak penghargaan tertinggi dari kita yang ditinggalkannya. Obituari ini adalah Hoho Famadaya untuk Bro Dikun, di mana dalam tradisi Suku Nias dalam upacara kematian Hoho Famadaya adalah puisi yang dilagukan. Berisi kisah hidup almarhum tentang perjuangannya agar menjadi wejangan bagi masyarakat sekitarnya. Terutama bagi Yohanes dan Resna kelak. Dua Zagoto muda yang akan membaca kisah tentang bapaknya, seorang Zagoto yang wafat di usia muda, namun gagah mendekap keyakinannya.

Bro Dikun mungkin tidak pernah merencanakan bahwa namanya akan terukir menjadi salah satu martir perjuangan politik Indonesia. Paling tidak untuk sebuah partai politik baru yang dibangunnya bersama sahabat-sahabatnya. Mungkin Yohanes dan Resna masih terlalu muda untuk memahami bahwa kepergian bapaknya adalah sebuah garis demarkasi, bukan hanya pemisah antara hidup dan mati, namun antara masa lalu dan masa depan bangsa yang dicintainya. Demi kehidupan yang lebih baik untuk  anak-cucunya kelak.

Bro Heksa, Sekretaris DPD PSI Kota Batam mengenal sosok Bro Dikun cukup dekat. Bro Dikun termasuk dalam orang-orang muda pertama yang bersedia bekerja untuk membangun PSI di Kota Batam. Dia pernah aktif di DPC Kecamatan Nongsa, namun belakangan dia mundur, dan lebih memilih bekerja sebagai pengurus ranting PSI di Kelurahan Kabil. Seluruh target dan tugas partai diselesaikannya dengan baik. Mulai dari pembentukan ranting sampai merekrut anggota. Bro Dikun memang punya bakat berpolitik.

“Bro Dikun itu memang punya minat berpolitik, dia pernah mencoba ke partai politik yang ada. Namun politik tampaknya hanya untuk orang yang punya uang, bukan buruh pelabuhan sepertinya. Dia tidak merasa punya peran penting dan diremehkan. Makanya ketika mendengar beberapa materi kampanye PSI, dirinya merasa inilah partai yang dicarinya, semua orang setara, punya otoritas tanpa membedakan status sosial apalagi harta benda. Itu yang membuatnya sangat bangga bergabung dengan PSI” Bro Heksa mencoba menjelaskan kesungguhan Bro Dikun bekerja untuk Partai.

“Bukan hanya itu, setelah tugasnya selesai, Bro Dikun juga aktif membantu dan mendorong kelurahan dan kecamatan lain untuk segera menuntaskan tugas dan target kerja yang diberikan. Dia selalu bersemangat ketika menjelaskan tentang makna logo PSI, dia hapal di luar kepala” lanjut Bro Heksa.

Setiap melihat pengurus DPP di televisi, Bro Dikun selalu menonton dan bangga. Dirinya merasa beruntung berada satu barisan paling utama dengan perempuan yang dikaguminya, sosok Grace Natalie. “Bro Dikun selalu bertanya ke saya, kapan Sis Ketum ke Batam? Ya itu akhirnya tidak kesampaian,” tambah Bro Heksa.

Bro Dikun adalah potret anak muda yang berupaya menolak kakinya tersandera rantai perputaran ekonomi. Dia melacak akar persoalan masyarakat hingga menemukan kesadaran politiknya bersama PSI. Bro Dikun cukup paham, bahwa apa yang diperjuangkannya bersama PSI hari ini adalah untuk menjamin kehidupan yang lebih baik bagi keturunannya kelak.

Sebagai seorang buruh pelabuhan, dia tidak menyerahkan diri dan keluarganya pada kejamnya roda perputaran ekonomi. Meski tentu tenaga yang dikeluarkannya harus lebih banyak. Sebab, PSI tidak mampu memberikan gaji kepadanya. Namun Bro Dikun bahagia, karena bersama PSI dia menemukan politik tidak hanya milik orang kaya, juga tidak hanya dipelajari dari diktat-diktat tebal di bangku Universitas. Politik PSI baginya begitu nyata: belajar bersama, bekerja bersama, jatuh bangun bersama. Politik PSI bagi Bro Dikun seakan sebuah Hoho masa depan, yang dilagukannya diselam hilir mudik kapal semenanjung Malaka.

Sebuah sore di bulan Juli, hujan begitu lebat mengguyur Kota Batam. Tugas dari DPP PSI harus dituntaskan, Bro Heksa memutuskan menepi dan berteduh disebuah pondok kecil. Saat itu dirinya naik motor bersama Bro Dikun. Hampir tiga jam menunggu, Bro Dikun sudah tidak sabaran ingin kembali bergerak. Namun perut tak bisa dibohongi, waktu makan siang sudah terlewatkan.

Akhirnya Bro Heksa menyerah, menuruti desakkan Bro Dikun untuk menembus hujan yang tidak kunjung reda. Mereka memutuskan untuk mampir ke sebuah warung makan. Bro Heksa meraba jaket dan saku celananya. Ternyata dirinya tidak membawa dompet. Mereka tidak membawa uang untuk membayar makanan. Bro Heksa berpikir akan dimaki Bro Dikun. Dirinya tidak enak hati karena tidak jadi makan. Maklum partai tidak menyediakan gaji. Namun Bro Dikun hanya tertawa sambal meledek, “Macam bener aja Bro Heksa, ngajak makan gak bawa dompet.” Begitulah Bro Dikun sosok yang tidak pernah marah, bahkan tidak pernah mengeluh.

Hoho Famadaya melengking tinggi, alam terdiam pucat abu, waktu menujukkan pukul 15.30 waktu Batam. Bro Dikun berpulang pada Sang Pencipta. Mungkin benar kata Billy Joe, Only the good die young. Beberapa hari sebelum dia wafat, sahabat-sahabatnya dari DPD Kota Batam membesuknya. Kaos merah yang selalu ditanyakan dan ditunggunya baru saja tiba dari Jakarta. Maklum PSI tidak bisa mencetak atribut partai dalam jumlah besar, sehingga selalu dikirimkan bertahap.

Menerima kaos itu ditangannya, Bro Dikun langsung mengenakannya sambil berseloroh “Coba dulu, ntar kebesaran.” Wajahnya sangat bahagia, penyakit paru-paru yang dideritanya seakan hilang, nafasnya kembali kuat berhembus, nafas panjang yang tadinya tersenda-sendat karena sakit, seakan menemukan kembali kantong-kantong oksigen baru. Tak disangka itulah pertemuan terakhir dengan Bro Dikun, sebuah foto Bro Dikun mengenakan kaos PSI ternyata menjadi saksi pertemuan terakhir dengan Bro Dikun. Ya setiap perjuangan pasti harus berhenti, begitupun perjuangan Bro Dikun. Namun Hoho Famadaya ini akan terus menjadi saksi, perjuangan seorang Zagoto dari semenanjung Malaka bersama anak muda lainnya di seluruh Indonesia, untuk mendirikan sebuah partai politik baru.

Dikurniakan Zagoto telah memberikan yang terbaik dari dirinya untuk PSI, untuk politik yang diyakininya. Bro Dikun menolak politik yang tidak memberi tempat bagi buruh kasar sepertinya, dia menolak politik yang memandang remeh pada seorang Zagoto yang tidak pernah mengenyam bangku kuliah. Tenaga yang terkuras akibat seharian bekerja mengangkat beban berat di pelabuhan, masih dia sisihkan untuk berkeliling mengabarkan datangnya sebuah harapan baru. Jejak tapak-tapak kakinya yang kokoh menjadi  salah satu jejak penting yang menandai kebangkitan sebuah solidaritas politik baru di Indonesia.

Bro Dikun, meski kau harus berhenti di sini, namun butiran keringat yang telah kau sumbangkan bagi PSI dan politik bangsa ini, akan menjadi benih mawar masa depan yang akan merekah pada fajar pertama esok hari. Semerbaknya menyebar wangi mengetuk ke pintu-pintu rumah, di mana generasi mendatang hidup rukun dan harmoni. Pada saat itulah, isterimu, anak-anakmu, dan juga kami, akan kembali, menziarahi sebuah makam, yang di nisannya tertulis “disini berbaring seorang perjuang solidaritas bangsa Indonesia abad milenial – Dikurniakan Zagoto”. (Andi Saiful Haq)

Dewan Pimpinan Pusat

Partai Solidaritas Indonesia

Grace Natalie                                                                   Raja Juli Antoni

     Ketua Umum                                                                  Sekretaris Jenderal

Mengapa Saya Masuk Politik, Mengapa PSI?
Blog Solidaritas Kolom Opini

Mengapa Saya Masuk Politik, Mengapa PSI?

Saya mengabarkan pertama kali hendak mendaftar Caleg melalui Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kepada Grup WhatsApp “Kongkow Bareng Gus Dur” (KBGD), yang berisi santri-santri Gus Dur sejak acara Kongkow Bareng Gus Dur di JakNews FM dan KBR68H (2004-2009). Grup ini sudah saya anggap sebagai keluarga yang pernah menemani Gus Dur secara rutin khususnya setiap Sabtu pagi dan hingga kini masih terus mencintai Gus Dur.

Dari anggota Grup ini ada yang bertanya, “Mengapa saya masuk politik, dan mengapa memilih PSI?”

Saya mencoba menjawab pertanyaan saudara saya itu, dan untuk Anda yang mungkin memiliki pertanyaan yang sama:

Mengapa Saya Masuk Politik?

Saya masuk politik karena ingin lebih bermanfaat lebih banyak lagi bagi orang banyak. Politik adalah perjuangan untuk menegakkan kepentingan orang banyak.

Saya teringat ucapan Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) yang sering mengatakan “Politik merupakan pekerjaan yang sangat mulia, karena memperjuangkan nasib orang banyak.”

Inilah definisi politik yang saya yakini sebagai khittah politik, dari tokoh yang mengerti politik secara teori dan praktik, dari sosok yang telah melakukan kerja-kerja politik baik dari jalur kultural (ormas dan masyarakat sipil independen) maupun jalur struktural (partai politik, pemerintahan dan negara).

Pernyataan Gus Dur tadi, selain sebagai kesaksian beliau sebagai pelaku juga terinspirasi dari kaidah fiqih Islam, yang nantinya populer di fiqih politik (fiqh siyasi) yang menyebutkan bahwa tasharruful imam ala ra’iyyah manuthun bil mashlahah—segala tindakan dan kebijakan oleh seorang pemimpin haruslah berdasarkan dan tunduk— “manut”—pada kemaslahan dan kepentingan rakyat atau pihak yang dipimpinnya, yakni ra’iyyah—dari sini pula istilah rakyat dipetik.

Dari teori politik klasik Yunani, Aristoteles juga mendefinisikan politik sebagai “usaha warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama”.

Maka, maqashid dan ‘illah atau raison d’être atau tujuan dan sebab utama dari politik adalah “memperjuangkan nasib orang banyak”—dalam kalimat Gus Dur tadi—para pemimpin, politisi harus tunduk/“manut” pada kepentingan rakyat (bukan sebaliknya) yang tujuannya untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Bila saya ditanya mengapa saya masuk politik? Saya ingin mengembalikan politik pada khittahnya, pada dasar dan habitatnya, yakni “memperjuangkan kepentingan orang banyak”.

Politik bukan intrik yang menghalalkan segala macam cara hanya untuk memperoleh kekuasaan semata. politik adalah membuat policy—kebijakan yang berdasarkan kepentingan orang banyak, baik kebijakan dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan, serta anggaran yang memastikan kepentingannya untuk rakyat.

Selama ini juga sebenarnya saya melakukan kerja-kerja politik di jalur kultural, saat saya masuk partai politik, berarti saya menyempurnakan kerja-kerja politik saya sebelumnya. Dan yang membuat saya bergairah, dengan masuk jalur struktural, maka kerja-kerja politik yang selama ini saya lakukan akan lebih efektif dan berdampak besar, misalnya bila saya diberikan kesempatan untuk membuat kebijakan.

Mengapa PSI (Partai Solidaritas Indonesia)?  

Saya menemukan jiwa saya di PSI. Dalam istilah anak-anak muda Jakarta “PSI gue banget.”

Dalam dua tahun ini saya mengamati, mempelajari dan mendekati, akhirnya saya menemukan visi dan misi perjuangan PSI sesuai dengan apa yang saya perjuangkan selama ini: melawan intoleransi dan melawan korupsi.

Saya berasal dari komunitas yang berjuang menciptakan kedamaian dan pernah merasakan pula bahaya dan dampak dari intoleransi ini.

Bagi saya, segala persoalan yang terkait dengan kebencian, kekerasan, permusuhan, terorisme, radikalisme, diskriminasi, ekstrimisme, separatisme, hingga peperangan berakar pada intoleransi. Sebabnya adalah tidak mau toleran dan tidak mau menerima perbedaan. Intoleransi yang dibiarkan akan melahirkan kebencian, kemudian permusuhan, yang rentan mematik kekerasan hingga peperangan.

Demikian pula dengan masalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Rakyat yang tidak sejahtera dalam kemiskinan, birokrasi yang tidak mengurus dan berpihak pada rakyat dan pemerintahan yang tidak bersih karena penyebab utamanya adalah korupsi.

Karena korupsi pula sebabkan kemiskinan, kebodohan, ketimpangan sosial dan ekonomi secara struktural. Baik korupsi yang terjadi dalam politik kebijakan dan anggaran.

Politisi korup tidak hanya mencuri duit rakyat tapi juga ia melakukan korupsi secara struktural, melakukan korupsi kebijakan, sehingga kebijakannya hanya berpihak pada kepentingan mereka saja, bukan pada rakyat.

Intoleransi menghancurkan bangsa, sementara korupsi menghancurkan negara.

PSI mendefinisikan politik sebagai kebajikan. “Memperjuangkan nasib orang banyak” adalah kebajikan. “Kebijakan yang tunduk pada kemaslahatan orang banyak” adalah kebajikan. “Mewujudkan kebaikan bersama” adalah kebajikan. Inilah politik sebagai kebajikan.

Saya percaya PSI adalah kumpulan politisi-politisi muda yang memperjuangkan prinsip politik sebagai kebajikan.

Maka politik menarik bagi saya selama terkait maslahat orang banyak. Politik itu baik selama di tangan politisi bajik, tapi politik akan buruk kalau jatuh dalam kekuasaan politisi busuk.

Mohon doa dan dukungan.

Sumber