Solidaritas Adalah Kunci Kemajuan Peradaban Bangsa Indonesia
Blog Solidaritas Opini

Solidaritas Adalah Kunci Kemajuan Peradaban Bangsa Indonesia

Oleh Jeffrie Geovanie **

*Pidato pada acara Kopi Darat Pemenangan PSI Sumatra Barat, Padang, 3 Februari 2019.

 

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh..

Sanak-saudara, tuan dan puan, serta bro dan sis pejuang solidaritas Indonesia yang saya hormati.

Tanah Minang adalah tanah para petarung. Kita mengenal banyak nama terkemuka yang ikut mewarnai kanvas sejarah Indonesia, lahir di tanah ini, tanah Minang. Sebut saja Tan Malaka, bapak Republik Indonesia, Mohammad Hatta penganjur pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi melalui koperasi, Sutan Sjahrir pemeluk teguh demokrasi bersendi kemanusiaan, Buya Hamka ulama serba bisa dengan karya-karya yang merentang mulai agama hingga sastra dan Rohana Kudus perintis pers nasional Indonesia.

Sebelum saya memulai lebih jauh, terlebih dahulu saya ingin melontarkan sebuah pertanyaan: mengapa tanah Minang ini di masa lalu melahirkan aktivis-aktivis politik yang progresif; terbuka terhadap beragam ide; memiliki cakrawala pemikiran seluas bentangan alam semesta, sementara kini kita agaknya terseok-seok mencari siapa dan kemanakah gerangan para ahli waris perjuangan mereka itu? Sehingga sumbangsih terbesar warga Minang kepada Indonesia di masa lalu tak lagi terulang di masa sekarang?

Indonesia pada mulanya sebuah ide. Ia datang dari renungan atas keadaan yang terjadi pada anak negeri di bawah kolonialisme yang penuh penindasan dan penghisapan. Gagasan menjelma menjadi sikap dan laku politik anti penjajahan yang  menggalang solidaritas sesama kaum terjajah untuk membebaskan diri dari cengkeraman penjajahan.

Saya mencatat ada empat tahap solidaritas yang menjadi embrio solidaritas kebangsaan Indonesia. Pertama, solidaritas kesukuan atau kedaerahan. Ini adalah kesadaran paling awal di Nusantara. Setiap daerah berada di bawah otonomi kerajaan dan kesultanan. Setiap kerajaan dan kesultanan memiliki kedaulatan dan kemerdekaanya sendiri sampai masa perniagaan dunia tiba, di mana kongsi-kongsi dagang Eropa berdatangan ke kepulauan Nusantara.

Pada awalnya hubungan yang terjalin antara penguasa kerajaan dengan kongsi dagang Eropa adalah hubungan dagang. Kerajaan mana pun bebas mengadakan hubungan dagang dengan bangsa-bangsa Eropa, mulai Portugis, Inggris sampai dengan Belanda. Namun persaingan dagang yang bermuara pada pertikaian bersenjata membuat mereka salih menyisihkan dan menyisakan kongsi dagang Belanda sebagai pemenangnya.

Realita historis menunjukkan bahwa kongsi dagang Belanda (VOC) tak semata ingin berdagang. Mereka ingin memonopoli perdagangan sekaligus menguasai wilayah Nusantara. Maka perlawanan terhadap dominasi tersebut tak bisa dielakkan. Solidaritas kedaerahan di bawah pimpinan para raja dan sultan bahu membahu melawan dominasi asing yang hendak merebut kedaulatan kerajaan di Nusantara.

Solidaritas yang dibangun oleh kesadaran etnis dan kedaerahan ternyata tidak mampu menumbangkan kekuatan kongsi dagang Belanda yang dilengkapi tentara bersenjata dan otoritas penggunaan mata uang sendiri. Tidak hanya konflik bersenjata secara frontal, kongsi dagang Belanda juga turut masuk ke dalam konflik internal kerajaan dan pertikaian antar kerajaan di Nusantara. Seperti halnya yang terjadi dengan Goa dan Makassar atau Yogyakarta dan Surakarta dalam perjanjian Giyanti 1755.

Solidaritas kedaerahan juga ternyata memiliki kelemahannya sendiri. Ia dibangun di atas kesadaran yang sempit, terbatas pada lingkaran kecil primordialisme serta semangat kedaerahan yang rentah dipecah belah. Solidaritas rapuh itu berakhir dengan penaklukan demi penaklukan yang dilakukan serdadu kongsi dagang Belanda.

Kedua, solidaritas keagamaan. Semangat keagamaan, khususnya Islam telah menjadi ruh semangat perlawanan terhadap dominasi penjajah yang semakin kukuh mencengkeram kepulauan Nusantara. Kita semua mengenal Imam Bondjol, pemimpin kaum paderi yang menentang dominasi penjajahan di tanah Minangkabau. Tidak bisa diingkari anjuran jihad fisabilillah membangkitkan semangat untuk melawan penjajah Belanda.

Atas dasar solidaritas keislaman jugalah Haji Samanhudi dari Solo mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI) pada 16 Oktober 1905 sebagai response atas persaingan dagang terhadap perkumpulan niaga warga Tionghoa. Sarekat Dagang Islam kemudian bermetamorfosa menjadi Sarekat Islam pada 1912 dan tumbuh semakin besar di bawah kepemimpinan HOS Tjokroaminoto. Organisasi ini memperlihatkan betapa solidaritas Islam mampu mengikat hasrat setiap muslim untuk meneruskan perlawanan terhadap kolonialisme.

Tentu solidaritas berdasarkan keagamaan mengandung dinamikanya sendiri.  Sarekat Islam menunjukan kemampuannya untuk mengikat solidaritas kaum muslimin dalam kontestasi melawan kolonialisme, namun pula kerap diwarnai oleh konflik internal. Ada versi mengatakan perpecahan itu disebabkan masuknya ide-ide kiri ke dalam tubuh Sarekat Islam. Dan itu berhasil diselesaikan melalui keputusan disiplin partai pada 1921oleh Haji Agus Salim.

Kohesivitas gerakan berdasarkan keagamaan ternyata juga menemukan banyak persoalan, sementara itu kebutuhan untuk mengimbangi kekuatan kolonial semestinya melampaui sekat-sekat sempit yang justru berpotensi menyempitkan perlawanan terhadap kolonialisme itu sendiri. Mengapa demikian? Karena sejatinya kolonialisme Belanda atas Indonesia tidak hanya melakukan represi terhadap satu penganut agama atau menindas satu etnis saja.

Karena pada dasarnya kolonialisme dan imperialisme belanda adalah suatu sistem yang berlaku selama ratusan tahun untuk menguasai sumber-sumber produksi dan kekayaan di Indonesia. Akibat penghisapan atau penjajahan mendatangkan penderitaan bagi seluruh rakyat jajahan tiada mengenal batas-batas keagamaan, ras enisitas atau kedaerahan.

Seiring masuknya pemikiran modern tentang pembentukan negara-bangsa, kesadaran bersolidaritas pun mengalami perubahan. Selain itu cara kaum kolonial mengeksploitasi tanah Hindia Belanda dengan bertumpu pada jaringan negara kolonial semakin memperkukuh penjajahan di semua bidang kehidupan.

Dalam momentum historis itulah mulai tumbuh solidaritas ketiga yakni solidaritas etno-nasionalisme sebagaimana yang kita bisa temukan pada Boedi Oetomo. Etno-nasionalisme Jawa sebagaimana diusung oleh Goenawan Mangunkusumo dan Soetatmo berangkat dari kesadaran bahwa Jawa sudah cukup memadai sebagai bangsa yang mandiri dengan adanya kesatuan bahasa (Jawa) dan kebudayaan Jawa yang telah eksis selama berabad-abad lamanya.

Namun solidaritas etno-nasionalisme itu mendapat tantangan dari seorang pemikir Jawa lainnya yang bernama Tjipto Mangunkusumo. Dia mengatakan nasionalisme Jawa terlalu sempit dan membatasi partisipasi elemen bangsa jajahan lainnya yang tidak berasal atau berlatarbelakang Jawa. Tjipto datang dengan konsep solidaritas Hindia yang menaungi seluruh anak negeri Hindia Belanda tanpa dibatasi sentimen suku, etnis atau agamanya.

Apa yang diutarakan Tjipto adalah embrio gerakan  politik kebangsaan yang lebih luas lagi sifatnya. Maka sejak awal paruh pertama abad ke-20, solidaritas kedaerahan yang sebelumnya terlihat sebagi ciri khas organisasi kepemudaan seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatranen Bond dan Jong Islamieten Bond tidak bisa menjawab kebutuhan untuk menghadapi kolonialisme.

Sejak saat itulah mulai berkembang solidaritas keempat sekaligus solidaritas pamungkas, yakni solidaritas Indonesia. Secara formal gagasan solidaritas Indonesia itu mewujud di dalam sebuah partai yang bernama Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Bung Karno pada Januari 1927.

Langkah itu kemudian diikuti oleh penyelenggaraan kongres pemuda kedua 28 Oktober 1928 yang menghasilkan konsensus bersama sebagai satu bangsa yang bernama Indonesia. Inilah kontrak sosial pertama sebagai satu bangsa yang diikrarkan oleh mereka yang sebelumnya mengikat diri dalam solidaritas kedaerahan dan keagamaan.

 

Intermezo :

Dalam kongres Sumpah Pemuda itu itu mengenal nama Mohammad Yamin, seorang minang yang terinspirasi tokoh minang lainnya yang saat itu sedang berada di luar negeri sebagai seorang pelarian politik. Dialah Ibrahim Datuk Tan Malaka, urang awak kelahiran Pandam Gadang. Kabarnya, Datuk Tan Malaka memilih untuk hidup menjomblo karena tak bisa move on dari cinta pertamanya. Tragisnya, perempuan cinta pertamanya itu dikawin oleh seorang pria sunda dari golongan feodal. Konon, karena rasa sakit hatinya itu, jadilah Datuk Tan Malaka orang kiri yang memang menjadikan feodalisme sebagai musuh bebuyutan. Oleh karena itu hati-hati dengan hubungan cinta, karena bisa menjadikan kalian sebagai jomblo ideologis.

Lantas apa yang dilakukan Datuk Tan Malaka? Pada tahun 1925 Datuk Tan Malaka menulis sebuah brosur yang berjudul  Menuju Republik Indonesia, maka sejak saat itu kita mengenalnya sebagai peletak dasar bentuk ketatanegaraan Indonesia.

Solidaritas kebangsaan Indonesia yang lahir sejak Kongres Pemuda Kedua 28 Oktober 1928  menjadi tonggak penting dalam perkembangan kesadaran nasionalisme Indonesia. Kelak kesadaran itu semakin dipertegas kembali dalam pidato Sukarno 1 Juni 1945 yang mengusung konsep nasionalisme modern. Nasionalisme modern tidak lagi mendasarkan pada sentimen-sentimen kedaerahan, etnisitas, agama dan primordialisme.

Mengutip Ernest Renan, Sukarno mengatakan bahwa sebuah bangsa berdiri karena hasrat untuk hidup bersama dan mencapai tujuan bersama. Di atas prinsip-prinsip itulah bangsa Indonesia lahir sebagai sebuah bangsa yang merdeka pada 17 Agustus 1945.

Dengan semangat dan prinsip yang sama Partai Solidaritas Indonesia dibentuk, dengan tujuan merawat serta melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Kelahiran Partai Solidaritas Indonesia di zaman milenial ini membawa tugas luhur untuk tetap memeluk teguh solidaritas kebangsaan Indonesia dan mengatasi tantangan-tantangan yang muncul pada abad revolusi industri 4.0 ini.

Kita telah mencapai kemerdekaan, yang menurut Bung Karno adalah jembatan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur dan berkeadilan untuk semua. Adalah tugas kita, kader Partai Solidaritas Indonesia untuk membangun peradaban Indonesia di masa kemerdekaan ini. Karena ternyata problem yang terhampar di seberang jembatan emas kemerdekaan itu masih banyak yang harus kita selesaikan.

Korupsi, musuh utama kita semua, menghilangkan kesempatan untuk kita membangun lebih baik lagi dan menggerogoti peluang untuk mendatangkan rasa keadilan untuk semua orang. Kemerdekaan saja ternyata tidak membuat kita lepas dari persoalan yang ada. Setelah kemerdekaan diraih, kita membutuhkan jaminan kebebasan yang memberikan kesempatan kepada semua pemeluk agama untuk bisa menjalankan ibadahnya tanpa ada gangguan dan tindak diskriminasi, kebebasan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berekspresi dan mengutarakan pendapatnya, kebebasan bagi setiap individu untuk mendapatkan akses menempuh pendidikan berkualitas yang setinggi-tingginya, kebebasan untuk mendapat perlakuan setara di hadapan hukum tanpa dibatasi sekat-sekat keagamaan dan kesukuan, kebebasan untuk mendapatkan dan memilih pekerjaan yang sesuai dengan hasrat dan keterampilan serta kebebasan untuk berdiri tegak sebagai manusia Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai solidaritas kemanusiaan berdasarkan konstitusi Republik Indonesia.

Tugas kader Partai Solidaritas Indonesia ke depan semakin berat. Kita tidak hanya harus berjuang mencapai ambang batas parlemen, namun lebih mendasar lagi, kita harus menunjukkan sebagai partai anak muda yang punya elan, energi kebaikan, semangat kebersamaan, wawasan seluas semesta serta solidaritas satu bangsa Indonesia yang terbuka terhadap berbagai kemungkinan dalam setiap perubahan zaman. Kita juga harus disiplin dan memilik sikap politik yang benar. Benar berdasarkan nilai-nilai yang universal, yang berlaku umum bagi seluruh manusia.

Dengan itu semua, maka pertanyaan yang saya lontarkan di awal tadi, tentang kemana gerangan ahli waris perjuangan dari para pemikir dan aktivis politik dari ranah Minang di masa kini bisa segera terjawab. Ternyata, ahli waris mereka semua ada di sini, ada di dalam setiap diri kader Partai Solidaritas Indonesia.

Bro dan Sis yang saya muliakan, dalam kesempatan ini saya juga meneguhkan sikap kita untuk mendukung Ir. Joko Widodo dan Kyai Haji Ma’ruf Amin melanjutkan kepemimpinan nasional periode 2019-2024. Selama periode 2014-2019 Presiden Joko Widodo telah membuktikan janji-janjinya dan mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa agar di alam kemerdekaan ini diisi dengan pembangunan yang membawa perubahan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terakhir, sebagai ahli waris perjuangan para pendiri bangsa, mari kita teruskan kerja-kerja politik untuk menghadirkan keadilan dan kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tangan kalian, para penggalan solidaritas kebangsaan Indonesia, masa depan kita terletak. Pada pundak kalian, tanggungjawab untuk memikul beban persoalan rakyat ditanggung. Hadapilah dengan kegembiraan sebagaimana pemuda-pemudi yang selalu berhasil mengatasi rintangan-rintangan dalam hidupnya.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi wabarakatuh.

 

** Penulis adalah Ketua Dewan Pembina DPP PSI.

 

 

Minang Menangkan Indonesia
Blog Solidaritas Opini

Minang Menangkan Indonesia

Oleh Dedek Prayudi

*Pidato pada acara Kopi Darat Pemenangan PSI Sumatra Barat, Padang, 3 Februari 2019.

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh! Salam Kebajikan, Salam Keragaman, Salam Solidaritas!

Hadirin sekalian yang saya banggakan!

Minang adalah sejarah, Minang adalah adat,  Minang adalah kebudayaan,  Minang adalah masa lalu, masa kini dan masa depan, Minang adalah Kemenangan!

Jika seluruh wilayah di Republik Indonesia ini diurutkan berdasarkan sumbangan tokoh-tokoh politik, pers, sastra, agama dan budaya, maka Tanah Minang menempati urutan paling atas sebagai penyumbang tokoh terbanyak. Tidak kurang dari 100 nama tokoh di masa kemerdekaan mengalir darah Minang di dalam tubuhnya. Jika diperas lagi menjadi deretan pahlawan nasional, maka tidak kurang dari 16 nama tokoh Minang akan tercantum dalam daftar pahlawan tersebut.  Bahkan jika Republik Indonesia tinggal terdiri dari dua nama, “atas nama bangsa Indonesia” dalam teks Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, maka salah satu di antaranya adalah putra Minang, yakni Mohammad Hatta.

Hadirin sekalian yang saya muliakan!

Minang adalah kemenangan, bisa kita nyatakan dengan lantang, bahwa tanpa anak muda tanah Minang, Indonesia Raya mungkin tidak pernah ada! Di saat para pejuang kemerdekaan masih bersilang pendapat mengenai arah perjuangan nasional. Sebuah naskah penting lahir dari pemikiran anak Minang, Naar de Republik, peta jalan menuju Republik, menjadi rujukan penting arah kemerdekaan Indonesia. Naskah tersohor itu ditulis oleh Sutan Ibrahim, Datuk Sutan Malaka, putra kelahiran Nagari Pandan Gadang, Lima Puluh Kota lalu menjadi referensi penting bagi Soekarno untuk menggalang sebuah persatuan nasional.

Saudaraku sekalian yang merdeka!

Ketika Kemerdekaan Indonesia secara de facto sudah diproklamirkan, Indonesia membutuhkan pengakuan dunia internasional untuk memperoleh status kemerdekaan secara de jure. Maka tampillah seorang anak Minang, diplomat terbaik yang pernah dimiliki bangsa ini, berkeliling dunia menggalang surat pengakuan kemerdekaan. Siapa yang tidak mengenal Kyai Haji Agus Salim. Kekuatan diplomasinya membuat Indonesia diakui sebagai bangsa yang merdeka 100% dalam pergaulan internasional hingga detik ini.

Hadirin, para pejuang Minang yang saya banggakan!

Tanah Minang juga pernah secara gagah berani menolak kepemimpinan Soekarno yang hendak menjadi Presiden seumur hidup! Ya Tanah Minang yang berani, anak Minang yang menyatakan kebenaran sepahit apapun bayaran atas kebenaran itu. Seperti kata Umar Bin Khattab, “Jika ada seribu orang yang membela kebenaran, aku berada di antaranya. Jika ada  seratus orang yang membela kebenaran, aku berada di antaranya. Jika ada sepuluh orang pembela kebenaran, aku tetap ada di barisan itu. Dan jika hanya ada satu orang yang tetap membela kebenaran, maka akulah orangnya.”

Tanah Minang pernah menebus mahal harga kebenaran itu! Tanah Minangkabau dirampas harga dirinya, adat nagari dimundurkan, nama-nama bayi diganti agar tidak berbau Minang. Tubuh yang tadinya tegak karena  kemuliaan ilmu dan kehormatan adat, harus membungkuk di depan pos-pos penjagaan militer. Lalu terjadi gelombang eksodus orang-orang Minang meninggalkan tanahnya, karena tak kuat menyaksikan adat pusaka mereka dirampas. Ya harga kebenaran memang mahal, dan rakyat Minang tak ragu untuk menebus harga itu.

Putra Putri Tanah Minang yang saya banggakan!

Saya menyempatkan diri membaca sebuah tulisan di SiarMinang.com, yang menunjukkan betapa kini panggung politik sepi dari putra-putri Minangkabau. Mungkin ini yang membuat politik nasional kita menjadi sangat kering dari gagasan, sangat miskin dengan tutur bahasa yang bernas, sangat menjauh dari akar budaya nusantara. Kemunduran Minang adalah kemunduran politik nasional. Di masa demokrasi terbuka, anak tanah Minang bukan hanya menginspirasi, tidak hanya menjadi pelengkap, namun menjadi inisiator dan pemimpin politik terkemuka, baik dalam gagasan juga dalam organisasi politik.

Dulu ada nama Sutan Sjahrir pendiri dan pemimpin Partai Sosialis Indonesia (PSI). Ada Mohammad Hatta sebagai pendiri Partai Nasionalis Indonesia (PNI), lalu akhirnya mendirikan Partai Gerakan Demokrasi Islam Indonesia (GDII). Tentu tidak ketinggalan nama Tan Malaka yang mendirikan Partai Komunis Indonesia (PKI) lalu terakhir mendirikan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (MURBA). Bahkan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mati suri akibat gagal dalam percobaan revolusi melawan Belanda, bisa tumbuh kembali menjadi partai politik ketiga terbesar dalam Pemilu 1955 karena kepemimpinan seorang putra Minang bernama DN Aidit. Tanah Minang seakan tak pernah letih melahirkan tokoh nasional. Di masa itu, politik dan kehidupan partai politik dari spektrum kanan hingga kiri, tidak akan semarak tanpa disemai oleh tangan dan taman pikiran putra Minangkabau.

Bro dan Sis yang saya cintai, mengapa kemunduran terjadi? Karena ternyata trauma politik jauh lebih panjang dan mengakar ketimbang gerak maju sejarah. Kepercayaan diri orang Minang akan mati dan surut jika dipisahkan dari akar adat budaya mereka. Minang tidak akan tumbuh tanpa adat, ilmu dan agama di dalam genggaman tangan mereka. Itu yang menjadi sebab mengapa hari ini kita lihat, tidak ada lagi anak Minang yang bersinar di PDIP, Golkar, PKS, PAN, Nasdem, PPP dan partai-partai lainnya.

Para pejuang tanah Minang yang saya hormati!

Saya rasa hari ini, saya hanya mencatat dua nama Putra Minang yang bersinar di panggung politik nasional. Saya mulai dengan nama pertama, nama ini sering menjadi lawan debat Sekjen PSI dan Sis Tsamara Amany. Fadli Zon, pendiri dan salah satu Ketua Partai Gerindra dan juga kini menjabat sebagai Wakil ketua DPR RI. Sejak SMA dan mahasiswa, Fadli Zon sudah menunjukkan bakat kepemimpinan, organisasi, dan intelektualnya. Membangun Fadli Zon Library di mana banyak literatur bisa dibaca disana, sejak mahasiswa Fadli sudah aktif di Senat Mahasiswa dan berbagai kelompok diskusi. Dia juga memimpin berbagai demonstrasi. Di luar kampus dia tercatat pernah menjadi pengurus pusat KNPI dan Gerakan Pemuda Islam (GPI).

Dalam karir politik namanya tercatat sebagai pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) di tahun 1998 dan menjabat  sebagai salah satu Ketua. Fadli Zon lalu mengundurkan diri pada tahun 2001, Fadli Zon lalu aktif di dunia bisnis. Dari aktifitas bisnis membawa pertemuannya dengan Hashim Djojohadikusumo dan juga Prabowo Subianto di awal tahun 2007. Saat itu Prabowo sedang ikut konvensi Partai Golkar untuk menjadi Presiden. Setelah gagal dalam konvensi Golkar, maka mulailah pembicaraan pendirian partai baru dilakukan. Dengan bekal kemampuan berorganisasi, pengalaman mendirikan PBB, tentu Fadli Zon adalah orang yang sangat bisa diandalkan oleh Prabowo dan Hashim. Mereka kemudian bersama-sama mendirikan Partai Gerindra yang hingga saat ini berdiri mengambil garis berseberangan dengan pemerintahan Jokowi.

Bro dan Sis yang saya banggakan!

Satu nama lagi tentu sangat dekat dengan kita, berkat putra Minang ini, kebosanan pemilih Indonesia pada menu politik yang itu-itu saja terpecahkan. PSI hadir membawa warna politik yang sama sekali baru dan otentik, karena gagasan dan kedewasaan politik Sang Maestro dari tanah Minang ini.

Meski tidak hadir di tempat ini, namun saya harus menyatakan bahwa saya sangat bangga dan merasa sangat terhormat bisa berjuang  satu barisan bersama putra asli Minang, yang kini menjadi Ketua Dewan Pembina PSI, Bro Jeffrie Geovanie.

Para Anak Minang yang saya cintai!

Mengapa saya katakan Bro Jeffrie Geovanie adalah salah satu bintang Minang yang bersinar di langit gelap politik Indonesia. Bro dan Sis harus tahu! hari ini, di saat seluruh partai politik seakan mengalami kebuntuan ideologi, kemampetan kreativitas, kemunduran etika politik, kehilangan arah perjuangan lalu terjebak dalam korupsi. Kita sungguh harus berbangga hati, seorang putra Minang kembali hadir menawarkan sebuah pembaruan politik, sebuah jalan politik baru, menyalakan cahaya perubahan yang baru dalam politik Indonesia.

Bro Jeffrie Geovanie tampil ke depan, mewakafkan dirinya untuk memberi jalan pada kita,  anak-anak muda di seluruh Indonesia untuk bangkit merebut masa depan kita sendiri. Kita tidak bisa menunggu lama, bukan anak muda jika harus membungkuk mengemis kekuasaan dari politisi lama yang sudah jelas gagal menawarkan masa depan kepada kita. Bro Jeffrie Geovanie sudah menunjukkan jalan kepada kita semua: “Jika ingin masa depanmu lebih baik, maka jawabannya hanya satu, REBUT KEPEMIMPINAN POLITIK NASIONAL, dengan tangan dan keringatmu sendiri!.”

Bro dan Sis yang saya banggakan!

Kita sekarang bisa melihat PSI, karena keikhlasan dan gagasan Bro Jeffrie Geovanie. Namanya tentu tidak asing di Sumatera Barat. Jeffrie Geovanie, putra asli Payakumbuh. Sosok ini langka dan unik, sejak berkiprah di dunia politik selalu hadir dengan ide-ide segar. Di saat politisi di tanah air masih sibuk dengan bentuk yayasan dan organisasi konvensional, Jeffrie Geovanie atau lebih akrab dengan panggilan JG, sudah mendirikan Amien Rais Center, Indonesian Institute dan Maarif Institute. Ide ini dianggap orisinil, kontekstual dan populer, sejak itu mulailah muncul lembaga-lembaga serupa seperti Habibie Center, Megawati Center, Abdurrahman Wahid Institute dll.

Jika politik adalah musik, maka Bro JG adalah Sang Maestro yang rendah hati. Di saat demokrasi Indonesia masih sibuk dengan tradisi lama: mobilisasi massa dan konflik dalam kampanye konvensional. Bro JG bersama beberapa sahabatnya mulai memperkenalkan model survey dan konsultan politik. Tanpa Bro JG, politik kita mungkin hari ini hanya bergantung pada perasaan dan intuisi semata. Berkat keberaniannya melawan trend, hari ini kita saksikan, survey sudah menjadi salah satu instrumen penting dalam demokrasi Indonesia khusunya Pemilu

Bro dan Sis yang saya cintai!

Dalam karir politik, dia selalu cemerlang dan berpengaruh. Bro JG selalu hadir dalam momen-momen dan patahan peristiwa politik nasional.  Karir politiknya bermula di PAN sebagai partai pionir reformasi saat itu. Namanya juga masuk sebagai anggota DPR RI dari Golkar setelah Golongan Karya mereformasi diri menjadi Partai Golkar. Nama Bro JG juga memimpin tim pemenangan Surya Paloh dalam Munas Golkar. Bro JG juga menjadi motor utama penggerak Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia Bersama deretan tokoh nasional lainnya melalui ormas Nasional Demokrat. Tidak berhenti di situ, Bang  JG menjadi motor utama membawa perjuangan Restorasi Indonesia ke kancah politik dengan membentuk Partai Nasdem.

Hadirin yang saya muliakan!

Sungguh Orang Minang dan kita semua harus berbangga hati! Seorang putra Minang dengan berbekal intuisi dan kepercayaannya yang tinggi pada ilmu pengetahuan, kini terlahir kembali dan bersinar di langit politik Indonesia. Hari ini saya tahu Bang JG berada di Padang, namun sengaja tidak hadir di acara ini. Di sinilah pesan terpenting dari gagasan dan sikap politik Bro JG, Sang Putra Minang.

Ketika tokoh politik lain saling sikut dan berebut posisi politik, Bro JG malah menarik langkahnya mundur ke belakang! Baginya politik adalah masa depan, di antara politisi satu angkatannya bahkan lebih senior darinya, yang masih bersikukuh untuk tampil ke depan, Bang JG malah mengambil sikap tegas, untuk menjadi Roland Holst Indonesia yang berani mengatakan, “Kami hanyalah pengangkut batu, Kami adalah angkatan yang musti punah, agar tumbuh generasi yang lebih sempurna di atas kuburan kami.”

Bro dan Sis, pejuang solidaritas tanah Minang!

Bang JG memilih menjadi pemantik cahaya, agar lilin-lilin baru menyala dari Sabang sampai Merauke. Lilin di tangan Bro Endang Tirtana, lilin di tangan saya dan lilin di tangan kita semua adalah lilin-lilin yang dinyalakannya. Tentu harapan bro JG hanya satu, agar nyala ribuan atau jutaan lilin di tangan anak muda, terkhusus lilin yang dinyalakan di atas tanah Minangkabau, jika disatukan akan menjadi gumpalan cahaya raksasa yang akan menggulung kegelapan, menggulung nasib buruk, sekaligus menjadi suluh penerang ke gerbang masa depan yang lebih baik.

Kiprah politik Bang JG melalui PSI, tulisan-tulisannya yang bernas, ide-ide baru yang cemerlang, mengingatkan kita pada kiprah anak Minang di masa lalu, Anak Minang yang selalu menolak menjadi koma. Anak Minang yang selalu lahir sebagai Sang Pemula. Ini kebanggaan kita, anak-anak muda PSI, melalui Bang JG  kita bisa berkaca dan melakukan ziarah pada masa lalu, pada  langit Minangkabau yang dulu bertabur bintang-bintang Anak Minang. Melalui Bro JG kita sekaligus bisa melakukan ziarah bukan hanya ke masa lalu, tapi sekaligus ziarah ke masa depan Tanah Minang. Di mana harapan akan hadirnya bintang-bintang baru, bintang anak zaman, terang berkilau di langit masa depan Alam Minangkabau

Bro dan Sis anak Minang yang terhormat!

Yang ingin saya tegaskan adalah, Tanah Minang Harus Menangkan Indonesia, namun sebelum itu, Orang Minang harus memenangkan dirinya sendiri. Inilah saat di mana Anak Minang kembali mewarnai panggung politik nasional, mengembalikan harga diri Orang Minang yang apinya telah dinyalakan kembali oleh Bro Jeffrie Geovanie. Kesempatan emas terbentang, Putra Putri Minang harus kembali memimpin partai-partai politik, harus kembali menginspirasi dan melahirkan gagasan-gagasan Indonesia baru. Putra putri Minang harus kembali bernyali, untuk tidak hanya sekadar menjadi pengikut, tapi pemimpin arah perjuangan Indonesia abad milenial! Zaman kita semua bro dan Sis!

Saudaraku, Bro dan Sis yang saya banggakan!

Bukan anak muda jika diminta bersabar, bukan anak muda jika dipaksa berbasa-basi, bukan anak muda jika mulutnya disumpal untuk menyampaikan kebenaran. Dari atas panggung ini saya meminta keseriusan kita, Pemilu 2019 tidak lebih dari 80 hari lagi, mari kita belajar dari tanah Minang, berapa pun harga masa depan itu, maka akan kita bayar lunas dengan keringat dan kerja keras kita.

17 April 2019, akan menjadi saksi sejarah, bahwa Partai Solidaritas Indonesia, yang apinya telah dinyalakan oleh seorang Putra Minang, akan menjadi ladang api membara yang membakar korupsi dan intoleransi di Republik Indonesia tercinta. Jangan biarkan nasib buruk berkuasa atas diri kita sendiri, kita tentu tak hendak seseorang yang dalam pepatah Minang disebutkan: Gilo dimabuak bayang-bayang, gilo maukia kayu tagak, hidup hanya bayang-bayang tanpa usaha mengiringi! Tanah Minang harus menjadi saksi kemenangan kita, Bro dan Sis! Minang menangkan PSI, Minang Menangkan Indonesia!

Bro dan Sis, para pejuang Solidaritas!

Kitalah yang menentukan masa depan kita sendiri! Katakan pada semua orang, jangan pilih caleg yang datang memberi uang atau bingkisan, jangan memilih caleg mantan koruptor, apalagi memilih Capres yang hanya menawarkan kebohongan hari demi hari. Datanglah pada rakyat Minang, ketuk semua pintu rumah, bicaralah pada sebanyak-banyaknya hati orang Minang. Jadilah suluh perubahan, jadilah suluh api melawan korupsi, jadilah suluh penerang melawan toleransi, jadilah nyala Tanah Minang, jadilah nyala Indonesia Merdeka! Minang Menangkan Indonesia!

Akhir kata, Kito nan bukan cadiak pandai, ulemu di Tuhan tasimpannyo. Kok senteang batolong bilai tandonyo kito samo sabanso. Kalau dijumpai kekhilafan dan kesalahan, tolong maaf dan betulkan, karena khilaf itu sifat manusia, tandanya kita orang satu bangsa.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menjegal Perempuan di Dunia Politik
Blog Solidaritas

Menjegal Perempuan di Dunia Politik

Oleh Dara A. Kesuma Nasution

Maju menjadi calon legislatif di usia 23 tahun bukanlah hal yang umum, terlebih lagi saya adalah seorang perempuan. Dari hari pertama hingga detik ini, genap enam bulan sudah saya jajaki perjalanan politik. Selama itu, ada harga mahal yang saya bayar, yakni menjadi korban pelecehan daring (online harassment).

Semua berawal ketika saya tampil di televisi nasional pada jam prime-time. Saat itu, saya mewakili partai saya menyerukan pembelaan korban persekusi di area Car Free Day. Acara TV itu hanya berdurasi selama 30 menit, tetapi komentar jahat menghujani saya sepanjang minggu. Serangan online dilakukan secara masif dan terstruktur. Bahkan, kata “pelacur” pun juga dilayangkan kepada saya.

Beberapa bulan kemudian, sebuah surat kabar nasional ternama mengangkat pencalegan saya. Saya digambarkan sebagai pendatang baru yang siap menantang petahana. Tulisan itu kemudian diunggah ulang oleh sebuah Instagram dengan 3,2 juta pengikut dan tentu menuai banyak komentar. Belum kehabisan taringnya, para warganet meragukan kemampuan saya yang dinilai tidak cukup layak menjadi pembuat Undang-Undang (UU). Banyak yang menganggap bahwa saya patutnya berdiam diri saja di rumah supaya menjadi istri yang baik.

Seolah belum puas, saya ditunding menjadi perempuan simpanan seorang lelaki kaya yang membiayai dana kampanye saya. Di mata mereka, seorang perempuan muda seperti saya tidak mampu menggalang sendiri.

Serangan dan pelecehan verbal tidak berhenti sampai di situ saja. Hampir setiap hari berdatangan komentar dengan tendensi merendahkan dan mengekploitasi seksualitas di laman Facebook Fanpage saya. Suatu ketika, saya mengunggah foto saya sedang menggendong bayi dan seorang lelaki menuliskan komentar yang meminta saya belajar cara menyusui. Ada juga yang berkomentar bahwa saya kurang panjang menjuntaikan hijab saya sehingga foto saya mengganggu pandangan mereka.

Ketika saya membicarakan sebuah topik yang berat, seorang lelaki memotong dan berkomentar “Kamu tidak seharusnya berbicara topik berat, sinilah biar saya cium.” Menjijikkan. Jenis komentar seperti ini tidak akan muncul seandainya saya politisi laki-laki.

Saya bukanlah satu-satunya. Saya yakin, komentar dengan gaya serupa bisa ditemukan di akun media sosial politisi perempuan manapun.

Di dunia politik, komentar-komentar seperti ini punya dua kemungkinan makna. Pertama, komentar tersebut merupakan hasil dari pekerjaan cybertroops atau sekelompok orang yang memang dibayar oleh lawan politik untuk menyerang dan mendemotivasi saya. Jika demikian, maka motif mereka hanya mencari makan dan akan berhenti begitu uang sudah di tangan.

Kemungkinan kedua, komentar yang melecehkan itu ditulis oleh orang-orang biasa yang merasa bahwa melecehkan perempuan dengan komentar kotor adalah hal yang lazim. Pelecehan hanya berpindah dari ranah offline ke dunia online. Mereka berlindung di balik anonimitas yang disediakan dunia maya. Jika memang demikian, maka mereka benar-benar berniat melecehkan.

Sayangnya, tidak mudah membedakan mana komentar dari cybertroops dan mana yang bukan. Komentar-komentar melecehkan itu tentu membikin sakit hati. Kami, politisi perempuan punya keluarga yang juga membaca komentar-komentar kasar itu. Di awal pencalegan, komentar itu membuat kedua orang tua saya sedih melihat anaknya menjadi pergunjingan di media sosial. Mereka bertanya, “Apakah serangan ini setimpal dengan apa yang saya perjuangkan?” Tentu dengan berat hati, saya hanya menggigit lidah dan tersenyum.

Banyak orang akan berpikir saya terlalu sensitif. Ketika saya menceritakan hal ini, umumnya mereka menyarankan saya untuk berhenti membaca komentar-komentar itu. Bahwa semua pelecehan itu hanyalah biaya yang harus saya bayar ketika terjun ke dunia politik. Saya harus tebal kuping, kata mereka. Tapi harus seberapa tebal?

Sayangnya, kita sering tidak sadar bahwa setiap kali kita menyuruh seorang perempuan untuk mengabaikan pelecehan yang ia alami, kita berkontribusi pada budaya yang membungkam perempuan. Budaya yang mengalienasi perempuan dari apa yang sebenarnya mereka rasakan. Kita harus melabeli semua serangan itu sebagai “biaya yang harus dibayar perempuan” dan berani mengatakan yang sebenarnya, bahwa komentar seperti itu adalah “pelecehan”.

Dengan memberi nama yang pantas, kita turut mengakui beban dan rasa sakit yang harus ditanggung perempuan ketika terlibat dalam politik. Kita juga mengakui adanya upaya sistematis untuk menjauhkan perempuan dari politik.

Budaya politik kita harus naik kelas menjadi lebih dewasa. Kita selalu bermimpi melihat lebih banyak perempuan terjun ke dunia politik. Kita  bahkan memiliki undang-undang yang memastikan masing-masing partai politik memiliki setidaknya 30 persen caleg perempuan. Tetapi kita harus melihat lebih jauh dari sekadar pemenuhan kuota perempuan.

Melihat budaya di sekitar kita, nampaknya memang kita belum siap untuk melihat lebih banyak perempuan terjun ke politik. Masuk ke dunia politik berarti mendapatkan akses ke arena publik. Masyarakat kita masih belum nyaman ketika perempuan terlibat di ranah publik. Maka, mereka berusaha keras untuk mendorong perempuan kembali ke ranah domestik. Itu sebabnya mereka melecehkan para politisi perempuan, semua untuk membungkam kami. Ini harus berhenti jika kita ingin representasi perempuan yang lebih baik dalam politik.

Jadi, jika di lain waktu Anda akan mengatakan hal-hal jahat kepada seorang politisi perempuan, coba bayangkan bahwa dia adalah ibu Anda atau saudara perempuan Anda.

Apakah Anda masih akan melakukannya?

 

* Versi Bahasa Inggris dari esai ini terbit di The Jakarta Post, Kamis 29 November 2018. Penulis adalah Caleg DPR RI Nomor Urut 1 PSI Dapil Sumatera Utara III.

Setahun Berpolitik Bersama PSI
Blog Solidaritas

Setahun Berpolitik Bersama PSI

Oleh Surya Tjandra

Perjalanan saya terjun ke politik secara formal melalui Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dimulai persis setahun yang lalu.

Saya bersama 2 kolega saya mendaftar menjadi caleg PSI di kantor DPP PSI pada 31 Oktober 2017 di Jakarta. Dua kolega saya itu adalah sis Dini Purwono dan bro Rian Ernest.

Waktu itu DPP PSI menyebut kami ‘3 lawyer andal’. Ya, kami memang berprofesi sebagai pengacara, meski dengan fokus yang berbeda-beda.

Saya adalah pengacara yang banyak membantu para buruh, baik di Indonesia dan di internasional. Saya bersama aliansi besar gerakan sosial yang terdiri dari serikat buruh, tani, nelayan, mahasiswa, dan LSM mendorong pengesahan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tahun 2011.

Saya juga calon Pimpinan KPK periode 2015-2018 terbaik versi Pansel 9 Srikandi.

Adapun sis Dini adalah pengacara yang kerap menangani permasalahan hukum korporasi terkait investasi, pasar modal, dan akuisisi selama 20 tahun terakhir. Sis Dini juga mantan staf Menteri Keuangan RI.

Sedangkan bro Rian pernah menjadi staf hukum Pak Ahok ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bro Rian juga sering menjadi whistle blower ke KPK atau Bareskrim Polri untuk tindak korupsi oknum PNS di DKI.

Saya terjun ke politik karena bagi saya politik adalah panggilan luhur.

Saya percaya politik bisa mendatangkan manfaat bagi kepentingan umum jika politik dijalankan oleh orang-orang yang baik dan dikelola dengan cara-cara yang baik. Politik juga cara yang efektif untuk mengarahkan masyarakat pada hal yang baik.

Karena saya percaya bahwa politik adalah panggilan luhur, maka saya merasa PSI adalah kendaraan politik yang tepat buat saya.

Bagi saya, PSI adalah harapan baru untuk politik Indonesia yang lebih bersih dan sehat.

Sejauh ini PSI sudah melakukan banyak gebrakan politik. PSI satu-satunya partai yang membuka proses pemilihan caleg yang diseleksi oleh juri yang kredibel dan independen, di antaranya Prof. Mahfud MD. PSI tidak menampung caleg mantan koruptor untuk Pileg 2019. PSI satu-satunya partai yang mengajukan revisi UU MD3 yang membuat anggota DPR kebal dari hukum.

Gebrakan terbaru, PSI meluncurkan gerakan “PSI Bersih-bersih Korupsi”. PSI berupaya membersihkan DPR dari praktek-praktek kotor, seperti pemborosan dan pembocoran uang rakyat, yang lazim terjadi di DPR selama ini.

Semangat PSI ini yang selalu saya bawa dan saya sampaikan setiap kali bertemu masyarakat di Malang Raya dalam beberapa bulan terakhir. Seraya memberikan harapan tentang wajah politik baru yang lebih baik dan lebih bersih sebagaimana yang dicita-citakan PSI.

Mudah-mudahan niat baik saya terjun ke politik dan diusung PSI akan mendapat dukungan dari masyarakat Malang Raya yang ingin melihat Malang Raya dan Indonesia merdeka dari korupsi.

 

 

Evil Winter, Trade War, dan Nurani Jokowi
Blog Solidaritas Opini

Evil Winter, Trade War, dan Nurani Jokowi

Oleh Rizal Calvary Marimbo

Akhir pekan lalu. Kawan presenter TvOne. Sofyan dan Kamaratih menantang saya. Keduanya memberi tugas berat. Siapa the evil winter yang dimaksud Presiden Jokowi? Evil winter adalah musuh bersama. The real enemy. Musuh sesungguhnya dari para jagoan (Great House/Family) yang sedang bertikai. Dengan kata lain, kepada para pemimpin negara-negara maju dan negara besar, Jokowi mengingatkan agar jangan sampai salah memilih musuh. Pihak yang semestinya menjadi teman, eh kita malah jadikannya sebagai musuh. Tenaga habis percuma untuk menekuk kawan sendiri.

Amerika Serikat (AS) misalnya. Habis-habisan menggempur China (Tiongkok). AS mengenakan bea masuk terhadap 6.000 produk impor Cina bernilai US$ 200 miliar atau hampir Rp 3.000 triliun. Belum juga China membalas, AS sudah mengancam dengan gempuran berikut. AS akan menerapkan bea masuk produk impor Cina senilai US$ 267 miliar atau hampir Rp 4.000 triliun. Nyaris semua impor Cina ke AS terancam dikenai bea masuk.

Tiongkok tidak diam. Negara Tirai Bambu itu menerapkan bea masuk terhadap produk AS senilai US$ 50 miliar. Tidak tanggung-tanggung. Produk-produk AS yang disasar berkaitan dengan sektor pertanian. Yang merupakan basis pemilih konservatif Presiden Trump. Tak berhenti di situ. China juga merancang senjata berikut. Negara ini akan menerapkan bea masuk tambahan ke produk AS senilai US$ 60 miliar.

Pertarungan kian berasap. Digelarlah pertemuan tingkat tinggi pada Mei lalu. Toh keduanya bertemu tanpa jalan keluar. Tak ada kata sepakat. Keduanya malah sepakat untuk melanjutkan pertikaian. Pertikaian merebut iron throne. Siapa yang paling berpeluang menang dalam perang dagang dan berhasil menggenggam iron throne? Semakin tidak jelas.

Satu-satunya yang jelas adalah ancaman datangnya evil winter dari utara. Sosok yang semestinya diperangi bersama-sama itu. Evil winter adalah terganggunya pertumbuhan ekonomi dunia. Negara-negara, sama-sama mengalami penurunan permintaan. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global di level 3,7%. Mata uang sejumlah negara-negara berkembang anjlok berjamaah. Daya serap negara-negara ini atas barang-barang impor Tiongkok dan AS juga menurun. IMF bahkan memperingatkan dunia (termasuk AS dan Tiongkok). Bahwa dunia akan “lebih miskin dan berbahaya” dari sebelumnya.

Maka sebelum kedua negara besar dan seisi dunia ini tenggelam bersama, Presiden Jokowi lebih dulu mengirim peringatan. Evil winter tahun ini dan tahun depan bisa lebih berbahaya. Dibandingkan krisis-krisis sebelumnya. “Saya ingin menegaskan bahwa saat ini kita masuk pada “Season Terakhir” dari pertarungan ekspansi ekonomi global yang penuh rivalitas dan persaingan. Bisa jadi situasinya lebih genting dibanding krisis finansial global sepuluh tahun yang lalu,” ucap Presiden.

Sebelum saya tutup. Ada yang lebih menarik. Jokowi mengingatkan agar para pemimpin dunia tak hanya semata-mata menggunakan pendekatan-pendekatan teknis, head to head, rasionalistik, dualististik, modernisme ala barat, matematis, doktrinal, rumus-rumus, formula-formula, dan akali dalam menghadapi evil winter. Lebih dari itu, para pemimpin keuangan dan politik global diminta menghadapinya dengan mencari energi dan inspirasi dari suasana-suasana kotemplatif dan spiritualitas timur ‘ala’ Bali. Yang lebih monistik, batiniah, harmonis, reflektif, dan korektif jauh ke dalam batin ini. Sesuatu pendekatan ‘ketimuran’ yang sangat “diharam” dalam text book keilmiahan dunia barat.

Itulah Bali dan Jokowi. Satu musuh tampaknya terlalu banyak. Seribu kawan terlalu sendikit dalam perdagangan global. Tampaknya dunia sudah saatnya dipimpin oleh sosok bernurani seperti Presiden Jokowi. Sosok yang menolak dualisme menang-kalah. Juga sosok yang percaya kepada kemenangan bersama.

Selamat Menikmati Akhir Pekan! Semoga kita berbahagia.

 

** Rizal Calvary Marimbo adalah Jubir Repnas Jokowi-Maaruf (Relawan Pengusaha Muda Nasional) dan Jubir PSI Bidang Ekonomi, Industri dan Bisnis

Esai ini pertama kali terbit di SinarHarapan.id

Metropolitan yang “Memanusiakan Manusia”
Blog Solidaritas

Metropolitan yang “Memanusiakan Manusia”

Oleh Mikhail Gorbachev Dom

Draft Rancangan Undang Undang (RUU) Metropolitan disusun untuk mewujudkan Metropolitan yang ‘Mewongke Wong’ (memanusiakan manusia). Saat ini di Indonesia berkembang 21 kawasan metropolitan yang memiliki jumlah penduduk 114.100.000 yang setara dengan 43,06% penduduk Indonesia (dengan jumlah penduduk Indonesia 265.000.000 ). Sementara itu di semua kawasan metropolitan selalu terjadi masalah yang sama, yaitu ketidakmerataan pembangunan antara Kota Inti Metropolitan dan Kota/Kawasan Perkotaan Sekitarnya.

Berbagai persoalan yang muncul dalam kawasan Metropolitan antara lain:

  1. Ketidaksetaraan akses pelayanan publik antara Kota Inti dan Kota/Kawasan Perkotaan Sekitarnya.
  2. Dampak buruk mekanisme pasar berupa polarisasi modal pada daerah maju (kota inti) dan backwash effect pada daerah sekitarnya, yang menimbulkan kesenjangan antar daerah.
  3. Dampak lingkungan akibat tidak terkendalinya urbanisasi dan fenomena desakotasi pada daerah sekitarnya.

Selain itu Draft RUU Metropolitan juga diharapkan menjadi sarana aplikasi prinsip pembangunan berkelanjutan pada pembangunan metropolitan. RUU Metropolitan akan memayungi kerja sama antar daerah lewat kelembagaan metropolitan dan rencana induk kerjasama. Permasalahan metropolitan seperti transportasi dan ganguan lingkungan seperti banjir, diharapkan dapat tuntas dengan kerja sama ini.

Dengan RUU Metropolitan juga diharapkan integrasi kota-kota dalam metropolitan dapat membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat berdaya dan mandiri, sehingga dampak lebih jauh lagi adalah terjadi benefit transfer dari Kota Inti ke Kota/Kawasan Perkotaan Sekitarnya. Hal yang juga penting adalah terciptanya identitas sebagai warga kota metropolitan yang menghormati keberagaman.

Sederhananya, jika RUU ini nantinya disahkan, pelayanan di “kota pinggiran” akan sama dengan kota inti metropolitan. Contohnya stasiun kereta yang ada di Kota Tangsel dan Kota Tangerang akan megah seperti stasiun di Jakarta. Masyarakat tidak akan bilang lagi saya yang warga Ciputat (Tangerang Selatan) ini sebagai orang yang tinggal di “Jakarta coret” karena RUU Metropolitan akan memastikan pelayanan yang setara.

Bukan hanya di bidang transportasi seperti kereta api, tol dan jalan, RUU Metropolitan juga mengamanatkan pelayanan pendidikan serta kesehatan tidak timpang antara kota inti dan kota sekitarnya, sehingga “masyarakat pinggiran” saat ini tidak perlu ke Jakarta untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Warga Jakarta juga tidak perlu pikir dua kali kalau mau pindah rumah ke Kabupaten Tangerang misalnya, karena layanan pemukiman sama saja di manapun di bagian Metropolitan Jabodetabekjur. Ini akan mengurangi juga tekanan penduduk di kota inti.

Usulan utama dalam RUU Metropolitan adalah munculnya City Manager, seorang profesional yang bertugas memperkecil ketimpangan pembangunan antara kota kota yang tergabung dalam metropolitan. Selama ini timbul kesenjangan dalam metropolitan karena masing masing daerah dipimpin oleh kepala daerah yang masih dibebani oleh politik kota.

RUU Metropolitan mengusulkan para kepala daerah ini duduk satu meja dalam Dewan Komisaris Metropolitan yang secara bersama-sama mengangkat seorang City Manager untuk mengelola kerjasama antar daerah. Skema kelembagaan semacam ini dipilih setelah mempelajari skema kelambagaan dari beberapa kota Metropolitan dunia, yaitu Tokyo, Calcuta, Manila, dan Vancouver.

PSI sebagai partai anak muda yang progresif menggelar diskusi mengenai hal ini untuk menjaring aspirasi publik. Hasil diskusi menjadi masukan untuk Draft RUU Metropolitan yang telah kami susun. PSI memiliki intensi untuk mengajak rakyat terlibat dalam penyusunan kebijakan. PSI berusaha memecahkan persoalan di masyarakat.

Sila unduh draft RUU Metropolitan di: https://gorba-psi.id/ruu-metropolitan/

 

** Mikhail Gorbachev Dom, S.Si, M.Si adalah penyusun Draft RUU Metropolitan dan Caleg DPR RI PSI, Dapil Banten III, No Urut 6 (Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang)

Merebut Politik Kaum Muda
Blog Solidaritas Kolom

Merebut Politik Kaum Muda

Oleh Suci Mayang Sari

Ada beberapa hal yang mengkhawatirkan terkait persepsi kaum pemuda hari ini. Dalam sebuah survei terhadap 4.200 mahasiswa muslim oleh lembaga survei Alvara di Jakarta, 20 persen mendukung pendirian kekhalifahan Islam dan hampir 25 persen bersedia mengobarkan perang jihadi untuk mencapai hal itu.

Survei CSIS di bulan Agustus tahun 2017, sebagian besar kaum muda masih berpikiran konservatif, pandangannya terhadap globalisasi amat negatif. Dalam survei ini, kaum muda merasa globalisasi dapat meningkatkan seks bebas, melemahnya peran agama, dan meningkatnya kriminalitas. Lebih dari 53 persen mereka menolak kepemimpinan yang berbeda agama.

Kerja sama luar negeri yang paling menguntungkan, menurut mereka, adalah kerja sama dengan Arab Saudi dan ASEAN. Sementara kerja sama dengan China dan Amerika mereka anggap dapat merugikan.

Meski demikian, sebagian besar dari responden (kaum muda ini) masih percaya kepada pemerintahan saat ini. Mereka puas terhadap kinerja pemerintahan saat ini. Mereka bahagia dan optimis terhadap masa depan.

Menurut Data dari KPU, partisipasi kaum muda di politik juga amat minim. Dalam pemilu 2014, hanya 50 persen kaum muda (dengan rentang umur 17 – 29 tahun) yang ikut memilih dan masuk ke bilik suara. Padahal jumlah mereka semakin hari semakin meningkat. Pemilih muda di tahun 2019 nanti, 51 persen dari jumlah pemilih (196,5 juta) merupakan pemilih berusia di bawah 35 tahun.

Tapi, di balik hasil survei yang mencemaskan, tetap ada titik cerah. Sejak munculnya Jokowi dan Ahok, ada begitu banyak pemuda yang antusias terlibat di dalam politik.

Awalnya itu hanya terjadi di dalam kasus Jokowi dan Ahok. Kemudian gelombang antusiasme ini menyebar ke beberapa kota lainnya, seperti kaum muda yang ikut mendukung Ridwan Kamil di Bandung dan Nurdin Abdullah di Sulawesi Selatan. Kaum muda mulai terinspirasi oleh para pemimpin baru, pemimpin progresif dan professional, yang bekerja dengan hasil nyata.

Ini fenomena baik, di mana ada sekelompok anak muda,yang secara sukarela, bersedia tanpa dibayar, menyediakan diri untuk membantu, bekerja sama dan mengampanyekan tokoh-tokoh tadi.

Lahirnya generasi baru kepemimpinan nasional dalam sosok seperti Jokowi, Ahok, Ridwan Kamil, dan Nurdin Abdullah ini menginsipirasi anak muda untuk aktif di dalam politik. Anak-anak muda yang mulai terinspirasi ini datang dari berbagai kalangan, terutama kalangan menengah dan kreatif. Mereka mendukung dengan platform dan cara-cara kreatif.

Diawali dengan mereka menjadi sukarelawan, hingga akhirnya mereka terjun langsung dan menyediakan diri masuk ke dalam sistem. Kaum muda mulai tergerak, mereka tidak lagi berada di pinggiran dan hanya menjadi penonton. Mereka mulai aktif, mulai terlibat dan berusaha masuk ke dalam sistem, menjadi aktor perubahan. Inilah tahap berikutnya keterlibatan kaum milenial di dalam poltik.

PSI adalah reinkarnasi semangat anak muda untuk memperbaiki politik dengan terjun langsung ke akar persoalan bangsa.

PSI didirikan dan diisi kaum muda yang terinspirasi oleh sosok seperti Jokowi, Ahok, Ridwan Kamil, Nurdin Abdullah, dll. Anak-anak muda ini belajar dari para tokoh politik baru tadi bahwa politik tidak selamanya kotor, dan politik adalah jalan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, memastikan masa depan kami, kaum muda, akan lebih baik dibanding sebelumnya.

Kami belajar bahwa hanya melalui instrument politik, perbaikan kehidupan masyarakat bisa tercapai. Hanya mengeluh atau apatis, tidak akan mengubah keadaan. Kaum muda harus berani, maju ke depan, mengambil peran, masuk ke politik, dan melakukan perubahan dari dalam.

Kepengurusan PSI dimotori oleh anak muda dan perempuan. Di DPP, pengurus perempuan menempati 60 persen. Sementara untuk seluruh Indonesia, jumlah pengurus perempuan ada 42 persen, Jumlah pengurus lelaki ada 58 persen. Dalam rentang umur, sekitar 75 persen pengurus PSI berusia di bawah 30 tahun.

Jadi, PSI ini adalah suatu bentuk keberanian anak muda yang terinspirasi dari para tokoh-tokoh tadi. PSI melihat politik dengan cara yang berbeda. Keterlibatan di dalam politik bukan hanya untuk duduk di dalam kekuasaan saja, tapi PSI ingin menggunakan kekuasaan dengan cara-cara yang lebih baik, yang etis dan tidak korup, sebagai cara menentukan arah masa depan.

Kami sadar, masa depan kita bersama ditentukan oleh politik. Maka tidak ada cara lain bagi kami selain ikut terjun ke dalam politik. Kami adalah anak-anak muda yang tidak bisa menunggu sampai negara ini pecah dan gagal karena intoleransi dan korupsi. Kami ingin merebut masa depan kami. Masa depan kita semua. Masa depan Indonesia.

 

Suci Mayang Sari adalah Bendahara Umum PSI

*Esai ini pertama kali dimuat di Qureta.com

 

 

 

Bebaskan Sumut dari Belenggu Korupsi; Siap, Pak Edy?
Blog Solidaritas Opini

Bebaskan Sumut dari Belenggu Korupsi; Siap, Pak Edy?

Oleh Dara Adinda Kesuma Nasution

Beberapa hari ini publik media sosial ramai dengan perbincangan mengenai Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi. Perbincangan itu dipicu oleh wawancara Pak Gubernur dengan jurnalis Kompas TV, Aiman Witjaksono, untuk membahas tragedi pengeroyokan suporter bola di Bandung.

Pada wawancara itu, Aiman bertanya tentang rangkap jabatan Edy Rahmayadi sebagai Gubernur dan Ketua Umum PSSI. Alih-alih menjawab, Edy Rahmayadi malah balik bertanya: “Apa urusan Anda menanyakan itu?” Bahkan dilanjutkan dengan: “Bukan hak Anda bertanya pada saya.”

Jawaban Edy Rahmayadi ini sontak menjadi perbincangan jagat maya. Di Twitter, misalnya, muncul tanda pagar #SiapPakEdy dan menjadi trending topic nasional. Di platform media sosial lain bahkan bermunculan meme yang merujuk pada wawancara itu.

Ini bukan pertama kalinya Gubernur Sumut viral di internet. Sebelumnya, tersebar luas video yang memperlihatkan mantan jenderal ini mengusir ibu-ibu nelayan yang sedang berdemo di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kota Medan.

Dalam debat Pemilihan Gubernur Sumut, lagi-lagi videonya viral. Ditanya tentang solusi mengatasi stunting, dia menawarkan mobil jenazah. Hal ini cukup mengherankan mengingat Langkat, salah satu kota di Sumut, menderita stunting cukup parah.

Rentetan peristiwa yang melibatkan Gubernur Sumut yang viral akhirnya dijadikan bahan olok-olok di internet. Sebagai warga Sumut, saya prihatin, kok gubernur kita ini menjadi bahan lucu-lucuan antero negeri?

Namun demikian, yang saya perhatikan, kehebohan di dunia maya ini tak terbawa ke dunia nyata. Masyarakat Sumut sepertinya biasa-biasa saja merespons peristiwa demi peristiwa itu. Tidak ada kehebohan berarti pada masyarakat Sumut sendiri menanggapi peristiwa-peristiwa itu. Sebenarnya apa yang terjadi?

 

Harapan Baru Sumatera Utara

Edy Rahmayadi merupakan Gubernur Sumut yang baru terpilih pada pemilihan yang digelar 27 Juni 2018 lalu. Kampanye berlangsung sengit dan sempat diwarnai isu “putra daerah vs pendatang” serta imbauan untuk tidak memilih pemimpin beda agama.

Berpasangan dengan Musa Rajekshah, Edy akhirnya mengalahkan pasangan Djarot Syaiful dan Sihar Sitorus. Setelah proses panjang, pasangan Edy dan Musa terpilih sebagai harapan baru Sumut.

Masyarakat Sumut, termasuk saya, berharap banyak pada pemerintahan yang baru ini. Pasalnya, Sumut sudah bertahun-tahun menjadi provinsi yang salah urus. Salah satu masalah utama adalah kesalahan tata kelola pemerintahan yang menjelma menjadi korupsi di sana-sini.

 

Sumut Darurat Korupsi

Jika ada pencapaian yang luar biasa dari Sumatera Utara, jawabnya adalah pencapaian korupsi.

Menurut data SAHdaR Indonesia per Juli 2018, sekitar Rp1.174 triliun uang rakyat digarong di Sumut selama delapan tahun terakhir. Kasus-kasus itu dilakukan dengan berbagai modus. Terbanyak adalah mark up dengan total 67 kasus, penyalahgunaan anggaran 66 kasus, penggelapan 58 kasus, penyalahgunaan wewenang 21 kasus, dan sisanya tersebar di suap/pungli, laporan fiktif, dan proyek fiktif. Tiga sektor utama yang menjadi ladang korupsi adalah keuangan daerah dengan 56 kasus, kesehatan 38 kasus, dan pendidikan sebanyak 30 kasus.

Korupsi di Sumut terjadi pada berbagai level. Dua gubernur Sumut sebelum Edy, yakni Syamsul Arifin (menjabat 2008-2010) dan Gatot Puji Nugroho (menjabat 2010-2014) ditangkap KPK. Syamsul dijatuhi pidana penjara lantaran terbukti korupsi sebesar Rp57 miliar saat masih menjabat sebagai Bupati Langkat periode 1999-2004 dan 2004-2008.

Sedangkan Gatot dijerat beberapa kasus. Ia didakwa menyuap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan dan dijatuhi hukuman 3 tahun. Ia juga terbukti menyalahgunakan dana hibah dan bansos  tahun 2012 dan 2013 senilai Rp 4 miliar. Yang terbaru, ia dinyatakan bersalah memberikan gratifikasi senilai 61,8 miliar kepada anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Kasus terakhir Gatot ini akhirnya menyeret 38 orang anggota DPRD Sumut ke dalam bui di awal 2018. Masing-masing orang diduga menerima imbalan Rp300-350 juta untuk melancarkan perubahan APBD Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014, pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015, menyetujui laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014, serta terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.

Selain gubernur dan anggota DPRD, penyakit korupsi juga menjangkiti kepala-kepala daerah Sumut. Pada Juli 2018, Pangonal Harahap, Bupati Labuhanbatu, terjerat OTT terkait proyek-proyek di lingkungan Kab. Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018 dengan bukti transaksi Rp576 juta dari total permintaan Rp3 miliar.

Lalu ada Rahudman Harahap mantan Wali Kota Medan (2010-2013) yang terbukti menyalahgunakan wewenang dalam penggunaan Dana Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2005 sebesar Rp1,5 miliar, saat ia menjabat Pj Sekda Tapsel. Mantan Walikota Medan sebelumnya, Abdillah (2000-2005) terjerat dua kasus korupsi, yakni pengadaan mobil pemadam kebakaran tahun 2005 dan penyalahgunaan APBD Pemkot Medan 2002-2006. Wakil Abdillah, Ramli Lubis, juga divonis 4 tahun penjara untuk kasus yang sama.

Di Pematangsiantar, mantan Wali Kota R.E. Siahaan juga terjerat korupsi penyelewengan Dana Rehabilitasi/Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum pada APBD Kota Pematangsiantar tahun 2007 sebesar Rp 343 miliar. Mantan Bupati Nias Selatan, Fahuwusa Laia divonis 3 tahun penjara pada 2012 karena terbukti melakukan suap terhadap anggota KPUD Kapubaten Nias Selatan ketika berkontestasi untuk kedua kali.

Masih di Nias, mantan Bupati Binahati Benedictus Baeha divonis 5 tahun penjara pada 2011 karena menyelewengkan dana penanggulangan bencana gempa dan tsunami sebesar Rp3,7 miliar. Di 2018, ia kembali divonis 2 tahun penjara dalam korupsi penyertaan modal Pemkab Nias kepada PT Riau Airlines.

Bergerak ke Kabupaten Batubara. Di tahun 2017, mantan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain terbukti menerima suap proyek Dinas PUPR Batubara. Nilai korupsi yang didakwakan mencapai Rp8 miliar lebih. Kemudian, di tahun 2014, Bupati Mandailing Natal (Madina) Muhammad Hidayat Batubara dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan penjara karena terbukti menerima suap dari pengusaha.

Seperti tak mau kalah, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Sumut juga ramai-ramai melakukan korupsi. Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per September 2018 menyebutkan Provinsi Sumut menjadi “juara” dengan PNS koruptor terbanyak, yakni 298 orang. Sebanyak 33 orang merupakan PNS di Pemprov Sumut dan sisanya 265 orang merupakan PNS Pemkab/Pemkot.

 

Jangan Lagi Diam

Persoalan korupsi di Sumut sudah begitu akut. Sampai-sampai kata “Sumut” sering diplesetkan sebagai singkatan dari Semua Urusan Uang Tunai. Maksudnya, Anda harus siap-siap merogoh kocek jika berurusan dengan birokrasi daerah ini. Saking mengakarnya, korupsi sudah menjadi budaya di Sumut. Selayaknya budaya, ia jadi bagian dari kehidupan masyarakat yang tidak dipertanyakan lagi (taken for granted).

Masyarakat sepertinya sudah kehilangan harapan. Ini terlihat ketika saya mendatangi masyarakat untuk berkampanye, mereka langsung menanyakan Nomor Piro Wani Piro (NPWP). Berapa yang mampu saya bayar sebagai caleg, agar mereka memilih saya?

Masyarakat sepertinya sudah muak dengan wakil-wakil yang mereka pilih namun akhirnya mengecewakan. Dampaknya, mereka tak lagi berpikir untuk jangka panjang karena tahu ujung-ujungnya bakal digarong. Mereka lebih memilih sesuatu yang instan; uang Rp100 ribu untuk hitungan satu suara.

Persoalan korupsi yang mengakar kuat ini tentu harus dicarikan jalan keluarnya. Ini bukan persoalan yang mudah karena pihak legislatif, eksekutif, dan yudikatif Sumut berkelit-kelindan dalam jerat korupsi. Kita berharap banyak pada pemerintahan Gubernur Edy Rahmayadi. Ini adalah pekerjaan besar yang tidak bisa disambi. Pun, tak mungkin diselesaikan oleh gubernur seorang diri.

Maka dari itu, perlu adanya keterlibatan dari berbagai pihak. Selama bertahun-tahun, kemuakan masyarakat berujung pada pembiaran secara kolektif. Warga acuh tak acuh pada pemerintah daerahnya. Kritisisme warga harus muncul. Meski jengah, masyarakat harus mau bersuara jika ada yang kurang beres, serta berhenti memilih calon-calon yang berpotensi korup.

Media lokal harus terus bekerja mengungkap kasus-kasus korupsi. Semua harus ambil bagian dan terlibat. Politikus, jurnalis, mahasiswa, dosen, pemuda, dan siapa saja tidak boleh diam. Sumatera Utara adalah milik semua orang yang tinggal di dalamnya. Pemerintahan yang efektif dan efisien akan menguntungan semua. Sebaliknya, pemerintahan buruk dan korup akan merugikan semua.

Olok-olok di media sosial atas pernyataan Gubernur Sumatera Utara perlu direspons dengan kerja-kerja nyata membangun daerah. Korupsi harus dilawan sekarang juga. Siap, Pak Edy?

 

Dara Adinda Kesuma Nasution adalah caleg DPR RI dari PSI untuk Dapil Sumatera Utara III (Pematangsiantar, Simalungun, Langkat, Binjai, Pakpak Bharat, Dairi, Karo, Tanjung Balai, Asahan, Batubara)

*Esai ini terbit pertama kali di Qureta.com

Partai Politik Ketinggalan Kereta
Blog Solidaritas Opini

Partai Politik Ketinggalan Kereta

Oleh Andi Saiful Haq

Pada tahun 2020 penduduk bumi diramalkan mencapai angka 7,6 milliar jiwa. Jika satu orang penduduk bumi memiliki sekitar 5 alat elektronik (telepon genggam, televisi, komputer, music player, dan perbankan), maka sekitar 38 miliar alat elektronik akan terhubung satu dengan yang lain. Kondisi ini yang disebut sebagai revolusi industri keempat (Industri 4.0). Manusia memasuki peradaban ekonomi digital, di mana digitalisasi fiskal akan didukung dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih dan aman.

Revolusi industri 4.0 adalah gerak maju peradaban manusia yang tidak mungkin dihindarkan. Karenanya, PresidenJokoWidodo mengambil langkah yang tepat ketika mencanangkan Peta JalanMaking Indonesia 4.0 untuk memulai langkah revitalisasi industri nasional agar Indonesia tidak tergulung gelombang perubahan zaman, lalu akhirnya terpuruk menjadi penonton dalam dunia baru tersebut.

Kementerian Perindustrian mendapat mandat sebagai leading sector dalam membawa Indonesia menapaki peta jalan tersebut. Tentu dukungan komponen bangsa yang lain dibutuhkan. Berbagai regulasi baru dibutuhkan, mulai dari sektor perbankan, ekonomi, sistem pemerintahan, anggaran, dan lain-lain. Karena, selain menyiapkan infrastruktur industri berikut regulasinya, untuk masuk ke babak industri 4.0 yang paling dibutuhkan adalah ekosistem digital di mana industri itu tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini masyarakat, dunia usaha, pemerintah, penegak hukum, hingga organisasi politik harus menyesuaikan diri dengan budaya digital baru, di mana kertas dan bunyi printer tidak akan lagi terdengar di ruang-ruang kerja kita.

 

Tak Berjalan Mulus

Tampaknya rencana Presiden Jokowi tidak akan berjalan mulus. Hambatan utamanya akan datang dari Senayan. Melakukan beberapa penyesuaian regulasi dan perundang-undangan membutuhkan inisiatif dan persetujuan DPR. Sementara itu kinerja DPR Periode 2014-2019 tidak kunjung membaik. Hingga Agustus 2018, pada masa sidang kelima, DPR baru menyelesaikan lima Rancangan Undang-undang dari 50 RUU yang masuk dalam Prolegnas. Tentu ini merupakan kabar tidak baik di tengah ambisi pemerintah mencanangkan Peta Jalan Making Indonesia 4.0 menuju 2030.

Selain rapor merah dalam hal kinerja legislasi, lembaga wakil rakyat tersebut tidak henti-hentinya dilanda kasus korupsi. Cerita sedih yang tampaknya tidak kunjung berakhir, mulai skandal megakorupsi Hambalang, lalu E-KTP yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto, hingga belakangan kita dikejutkan dengan kasus korupsi 41 orang anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Budaya korupsi jelas adalah budaya kejahatan purba yang sangat bertentangan dengan budaya zaman digital. Dalam era digital, seluruh transaksi finansial akan berlangsung melalui sistem automasi, kendali robotik, artificial intelligence, cloud dan Internet of Things (IoT), sehingga kecil kemungkinan sebuah penyimpangan tidak terdeteksi.

Bukannya menyiapkan diri memasuki era revolusi industri keempat, partai politik malah terlihat enggan meninggalkan zona nyaman; mereka bertahan untuk bertransaksi dengan sistem manual di bawah kendali manusia. Partai politik terjebak dalam gerbong kereta yang sebentar lagi akan ditinggalkan zaman, lokomotifnya masih menggunakan mesin uap elite-elite partai. Sistem rekrutmennya tidak terbuka dan transparan, sangat bergantung dengan kedekatan dan kekerabatan. Tidak heran jika dalam mengelola kekuasaan, partai politik tidak mengedepankan prinsip meritokrasi, tapi pembagian kue kekuasaan berdasarkan koalisi. Partai oposisi tidak lebih baik, bahkan lebih buruk dengan melakukan kritik tanpa gagasan, bahkan belakangan cenderung menyerang dengan tudingan tanpa data empirik.

 

Menuju Parpol 4.0

Peta Jalan menuju Industri Indonesia 4.0 tidak akan mungkin terwujud, jika partai politik di Senayan masih menggunakan mesin dan gerbong kereta lama. Ambisi itu akan tersandera oleh partai politik yang lebih senang bertahan di sistem lama. Sementara itu di tahun 2020 Indonesia akan dihuni sebanyak 34% generasi milenial berusia 20-35 tahun dan 20% Gen X berusia 35-50 tahun, hidup dengan budaya berbeda. Sebesar 85% milenial Indonesia sudah memulai bisnis startup mereka. Transformasi budaya digital jika tidak dibarengi dengan transformasi partai politik, maka benturan kebudayaan antargenerasi tidak mungkin terelakkan. Politik akan kehilangan legitimasi dari publik, dan partai politik yang semakin tua itu akan ditinggalkan membusuk bersama budaya mereka yang korup.

Upaya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyebut diri sebagai partai kaum milenial patut diberi apresiasi. Ini benturan politik pertama antara generasi politik baru yang menolak untuk membungkuk-bungkuk meminta belas kasihan elite parpol lama, juga berdiri dalam antrean panjang yang entah kapan bisa mendapat giliran mengendalikan kebijakan politik partai. PSI sudah membuktikan diri mampu menjadi peserta Pemilu 2019 tanpa belas kasihan elite mana pun. Rekrutmen caleg mereka tidak biasa, dilakukan terbuka melalui panel ahli independen, sehingga wajar jika mereka bisa mengharapkan mendapatkan nama-nama, yang meski tidak terkenal namun paling tidak memiliki visi dan nilai yang sama dengan PSI. Misi melawan korupsi dan intoleransi jelas tergambar dalam setiap langkah PSI menapaki jalan menuju Pemilu 2019.

Ekosistem digital dan infrastruktur sosial media mereka terbangun dengan baik, akibat aturan pelarangan iklan di televisi yang jelas merugikan PSI sebagai partai baru untuk memperkenalkan diri. Sebagai gantinya mereka menggunakan media sosial untuk memperkenalkan diri. Budaya organisasi yang cair dan setara membuat PSI jelas berbeda dengan parpol lainnya. Tidak ada jalan lain, sambil terus berharap partai politik pendukung Jokowi lainnya sadar dan melakukan transformasi mesin partainya, Jokowi jelas harus tetap menyiapkan Indonesia memasuki era ekonomi digital 4.0, namun pada saat yang sama juga harus meng-upgrade mesin partai pendukungnya menjadi parpol 4.0. Tanpa itu Peta Jalan Making Indonesia 4.0 akan menemui jalan buntu, terhadang partai yang semakin menua.

Andi Saiful Haq, Direktur INTRANS dan Caleg DPR RI dari PSI untuk Dapil Sulawesi Selatan I (Kota Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Kepulauan Selayar)

*Esai ini pertama kali dimuat di Detik.com

Kasus Meliana dan Literasi Agama
Blog Solidaritas Kolom

Kasus Meliana dan Literasi Agama

Oleh Raja Juli Antoni

Pekan lalu teman-teman dari Jangkar Solidaritas (Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia-PSI) menemui Meliana di Lapas Tanjung Gusta, Medan. Seperti diketahui, Meliana dijatuhi hukuman 18 bulan penjara karena dianggap menista agama ketika ia mempersoalkan volume adzan dari masjid dekat rumahnya.

Menurut teman-teman Jangkar Solidaritas, sepanjang pertemuan Meliana menangis tidak ada hentinya. Tidak disangka, obrolan ringannya di sebuah kedai tentang volume adzan dari toa masjid yang terdengar lebih nyaring akhir-akhir ini, membuatnya meringkuk di jeruji besi. Seketika ia menjadi “penista adzan” dan “penista agama”.

Rumahnya dibakar. Beberapa Klenteng di daerah itu ikut dibakar. Anaknya berada di rumah ketika itu, menjadi saksi hidup orang-orang merusak dan membakar properti milik orang lain. Ketika ditemui, anaknya bertekad untuk menjadi seorang pengacara. Pengacara yang tangguh yang mampu membela orang-orang lemah seperti ibunya.

 

Sejarah Adzan

Di dalam ulasan-ulasan kitab klasik, adzan dipersepsikan secara berbeda-beda oleh ulama. Di dalam dunia Sunni, adzan bukan hal yang diucapkan dan ditulis atas dasar perbuatan Nabi Muhammad secara langsung, tapi melalui sahabatnya, yakni Umar bin Khattab.

Suatu hari sahabat Umar bermimpi soal bagaimana memanggil orang untuk salat. Mimpi itu disampaikan kepada Nabi. Lalu, Nabi mengkonfirmasi dan menyetujui apa yang dialami oleh Umar Bin Khattab. Nabi memilih Bilal, seorang dari bangsa Habsyi untuk melakukan adzan. Menurut Nabi, adzan lebih baik daripada lonceng.

Di kalangan Syiah, adzan diyakini sebagai ajaran yang langsung diperintahkan oleh Nabi Muhammad sebagai sarana untuk memanggil orang untuk salat.

Dilihat dari segi historisitas di atas, dua kelompok besar umat Islam –Sunni dan Syiah– bertemu tentang fungsi adzan sebagai cara untuk memanggil orang menjalankan salat wajib lima waktu, meskipun adzan juga biasa dilakukan untuk hal-hal yang lain.

Secara fiqhiyyah sendiri, hukum adzan diperdebatkan. Ada yang menyatakan sebagai wajib kifayah dan ada yang menyatakan sebagai sunnah mu’akkadah. Kedua hukum di atas masing-masing memiliki konsekuensinya.

Sebagai wajib kifayah, cukup satu orang yang melakukan adzan maka muslim yang lain gugur kewajiban mereka. Sebagai ‘sunah yang kuat’ maka melakukannya sangat dianjurkan karena pahalanya besar.

Di dalam banyak catatan sejarah, adzan memberikan magnet bagi keindahan Islam karena di dalam adzan sendiri ada seni suara. Aspek suara yang indah membawa mukjizat tersendiri, membawa orang masuk Islam sebagaimana terjadi di banyak kalangan.

Di Indonesia, adzan sudah menjadi hal yang tidak hanya sekadar tindakan fiqhiyyah saja, namun juga sebagai hal yang sangat erat dengan tradisi kehidupan masyarakat sehari-hari. Aspek kultural dari adzan misalnya terlihat dari bagaimana penggunaan pengeras suara.

Pengeras suara bukanlah bagian dari keabsahan adzan, namun itu hanya alat. Meskipun misalnya teknologi pengeras suara sudah dipakai, bedug dan kentongan masih digunakan. Ini artinya adzan berkembang seiring dan saling tidak menegasikan dengan tradisi lokal.

Pendek kata, praktik adzan, memanggil kaum muslim untuk salat, yang kita dengar minimal lima kali sehari di Indonesia, bukan seratus persen berlandaskan nilai normatif agama, namun di dalamnya juga ada aspek kebudayaan.

 

Advokasi Adzan

Sekitar 2007 saya diundang Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk mengikuti program International Visitor Leadership Program (IVLP). Sebuah program yang mengizinkan saya berkeliling AS, bertemu dengan berbagai komunitas, LSM, dan pemerintah lokal.

Salah satu yang paling berkesan dari muhibah itu adalah pertemuan saya dengan kelompok lintas agama di sekitar Ann Arbor di negara bagian Michigan. Kelompok ini dipimpin secara kolektif oleh tokoh-tokoh agama yang berbeda di sana.

Seorang rabbi, tokoh Yahudi, dan beberapa pendeta Kristen dengan bangga dan sumringah bercerita kepada saya mengenai kemenangan mereka “mengadvokasi adzan.” Alkisah, pemerintah lokal melarang adzan terdengar ke luar lingkup masjid karena dianggap mengganggu komunitas.

Para rabbi, pendeta, dan tokoh-tokoh agama lain mengajukan gugatan ke pengadilan karena pemerintah dianggap membatasi kebebasan beragama. Mereka juga berdalih, apa salahnya pujian terhadap Tuhan diperdengarkan di ruang publik?

Pengadilan sulit diyakinkan kecuali dengan argumen yang unik satu ini: bila adzan sebagai tradisi Islam untuk memanggil beribadah dilarang, kenapa lonceng gereja yang suaranya juga keluar dari lingkungan gereja diizinkan dan tidak pernah dipersoalkan?

Hakim tercekat dengan alasan itu. Akhirnya disepakati, adzan diperbolehkan dikumandangkan keluar dari lingkungan masjid dengan dua syarat. Pertama, yang boleh dikumandangkan hanya adzan untuk tiga waktu salat saja: Dzuhur, Ashar, dan Maghrib. Isya dan subuh hanya diperbolehkan di “internal masjid” saja karena berpotensi mengganggu komunitas.

Syarat yang kedua, ini yang sangat unik, volume mikrofon adzan dari masjid mesti sama dengan atau tidak melebihi suara yang dihasilkan oleh lonceng gereja. Para teknisi kemudian bekerja menghitung secara cermat ketinggian suara lonceng gereja dan menyesuaikannya dengan mesin toa di samping mimbar masjid.

Cerita ini bagi saya sangat berkesan karena dua alasan. Pertama, saya menyaksikan langsung bagaimana sebuah komunitas menyelesaikan masalah di tengah mereka secara beradab. Ada ruang komunikasi dan negosiasi yang dibuka lebar untuk mencari win-win solution, kesepakatan rasional yang mengedepankan solidaritas dan harmoni sosial.

Kedua, saya juga menyaksikan keimanan kelompok antar-agama di sana yang hampir paripurna. Sebuah iman yang mengayomi dan tidak saling menghakimi. Iman yang sejuk, sabar, ikhlas, serta jauh dari marah dan angkara murka.

Ssungguh, mata saya berkaca-kaca mengingat dan menuliskan kisah perjalanan saya menemui komunitas antar-agama di Amerika Serikat di atas. Di sana adzan diperjuangkan oleh para agamawan non-muslim, sementara di Tanjungbalai klenteng-klenteng dibakar, Meliana meringkuk di penjara karena perkara yang sama.

 

Social Complaint

Kasus Meliana adalah hal yang sangat berharga bagi kita semua berkaitan dengan sejauh mana sebetulnya kita bisa memahami aspek keagamaan dan kebudayaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun aspek kebudayaan dalam tradisi adzan itu sangat kental –penggunaan pengeras suara dan sebagainya– namun pemahaman kita soal itu masih sangat kurang.

Dalam konteks Meliana, jelas yang dipersoalkan bukan soal adzannya itu sendiri, namun penggunaan pengeras suara yang masuk di ruang publik. Meskipun mayoritas kita adalah muslim, namun ruang publik kita adalah wilayah yang seharusnya netral. Segala hal yang masuk di ruang publik itu dianggap sebagai hal yang netral, halal untuk diperbincangkan, diperdebatkan, dan bahkan dikritisi.

Saya meletakkan masalah kasus Meliana ini sebagai social complaint, bukan religious complaint, karena suara adzan yang dikeluarkan lewat pengeras suara pada hakikatnya sudah masuk di dalam wilayah publik tadi. Komplain Meliana atas suara adzan pada dasarnya sama dengan komplain atas persoalan-persoalan lain.

Bukankah kita sering komplain kepada mu’adzzin yang suaranya cempreng, dan kita biasa saja? Bukankah kita sering meledek suara adzan kakek-kakek yang menyeruak di waktu fajar, karena anak mudanya terlelap tidur? Dan, masih banyak lagi. Namun, atas hal itu semua kita bisa memakluminya karena kita berasal dari golongan dan agama yang sama.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di media mengimabu agar suara adzan di masjid jangan terlalu keras. Sebuah social complaint dari Pak JK yang valid dan biasa-biasa saja. Sungguh Pak JK tidak sedang menista agama dan tidak perlu dipenjara.

 

Literasi Agama

Sekitar dua dekade ini, saya melihat bahwa masyarakat kita mengalami gejala “serba agama”. Sayangnya, ke-“serbaagama”-an masyarakat tersebut tidak dibarengi dengan kedalaman pengetahuan tentang agama. Jangankan agama orang lain, pengetahuan tentang agama sendiri juga masih sangat rendah. Gejala demikian sangat mudah terlihat terutama di sosial media.

Selain soal pengetahuan keagamaan yang apa adanya, mereka juga tidak mampu meletakkan kedudukan agama di dalam konteks negara yang berdasarkan pada Pancasila. Agama di dalam Pancasila memiliki makna yang penting. Namun, makna agama yang penting dalam Pancasila itu juga perlu dimaknai secara serius agar kita tidak salah dalam menjalankannya dalam konteks kehidupan sosial, politik, dan keagamaan.

Masalah yang terjadi di tengah-tengah kita adalah mereka yang pengetahuan keagamaannya ala kadarnya banyak yang sangat “agamis” (fanatik), dalam pengertian bahwa mereka membabi buta soal agama. Di mana-mana kita menggunakan agama sebagai topeng atas tindakan yang sama sekali jauh dari nilai-nilai agama.

Buat mereka ini, dengan meletakkan label agama, seolah-olah bisa menghapuskan kesalahan karena mereka sudah mengabdi kepada agama. Pengabdian kepada agama itu tidak boleh dilakukan dengan kebodohan, tapi harus dengan pengetahuan. Pengabdian kepada agama dengan kebodohan bisa membunuh esensi agama itu sendiri.

Selama ini kita taken for granted; jika beridentitas keagamaan tertentu, maka mereka pasti tahu agama yang tertera di dalam identitas mereka. Namun, pengalaman sehari-hari mengajarkan kepada kita bahwa literasi agama adalah hal yang masih sangat kita butuhkan.

Jika kita kembali kepada kasus Meliana di atas, jika kita memiliki pengetahuan keagamaan yang cukup (religiously literate), maka hukuman yang diberikan kepadanya dengan pasal penodaan agama tidak layak terjadi. Kasus Meliana seharusnya tidak perlu terjadi jika kita semua, termasuk para hakim, mengetahui seluk beluk ruang publik dan fungsi agama di dalam konteks NKRI.

Terakhir, di Asian Games kita mendengar teriakan “siapa kita?”, lalu dijawab, “Indonesia”; sebuah jargon yang sangat indah ketika muncul dalam suasana heroik, penuh keberhasilan, dan kesuksesan. Semestinya, jargon seperti itu juga bisa kita gunakan untuk menyelesaikan hal-hal nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk soal adzan dalam kasus Meliana. Wallahu’alam bishawab!

 

Raja Juli Antoni Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), alumni Pondok Pesantren Darul Arqom Garut dan alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Jurusan Tafsir dan Hadis.

*Esai ini pertama kali terbit di Detik.com