Zuma, Kekuasaan dan Korupsi
Blog Solidaritas

Zuma, Kekuasaan dan Korupsi

Jatuhnya Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma dari kursi tertinggi partainya, Kongres Nasional Afrika, membenarkan apa yang pernah dikatakan Lord Acton.

Lord Acton (1834-1902) pernah menyatakan bahwa kekuasaan cenderung korup. Acton menulis, ”… Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely…”, orang yang memiliki kekuasaan cenderung jahat, dan apabila kekuasaan itu demikian banyak, maka kecenderungan akan jahat itu semakin menjadijadi. Kalimat selanjutnya yang ditulis Lord Acton berbunyi, ”Orang besar hampir selalu orang yang buruk….”

Seperti pepatah lama, honores mutant mores, saat manusia mulai berkuasa, berubahlah pula tingkah lakunya. Kejahatan paling buruk seorang pemimpin itu adalah apabila ia merasa sudah lebih dari orang lain, menjadi manusia super, bahkan semidewa; minta dipuja-puja, bahkan minta dikultuskan. Pada saat itulah, pemimpin bisa lupa daratan dan memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan diri sendiri, keluarganya, kelompoknya. Lupa bahwa kekuasaan yang dipegangnya adalah amanah dari rakyat.

HansMorgenthau dalam Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace menulis, motif tindakan politik adalah tiga hal dasar: mempertahankan kekuasaan, menambah kekuasaan, atau memperlihatkan kekuasaan. Bahkan, yang sudah tidak berkuasa pun merasakan atau berlagak seakan-akan masih berkuasa.

Biasanya, untuk mempertahankan kekuasaan, menambah kekuasaan, dan memperlihatkan kekuasaan itu—meminjam istilah yang dipopulerkan oleh Machiavelli—menghalalkan segala cara; menggunakan segala macam daya dan cara demi tercapainya tujuan. Apalagi, kalau orang terjun ke dunia politik masih menjadikan orientasi kebutuhan hidup dan obsesi akan siklus produksi-konsumsi dominan. Dengan demikian, politikus akan cenderung menjadikan politik sebagai tempat untuk mencari mata pencarian utama untuk hidup. Maka, laku yang menyertainya adalah korupsi.

Perilaku semacam itu yang telah menjatuhkan Jacob Zuma, salah satu pahlawan dalam perjuangan melawan politik apartheid bersama Nelson Mandela; bahkan pernah dipenjara bersama Mandela. Partai yang dipimpinnya, Kongres Nasional Afrika (ANC), mengambil langkah tegas demi persatuan dan keutuhan partai: mencopot Zuma.

ANC, yang memonopoli panggung politik di Afrika Selatan sejak berakhirnya pemerintahan minoritas kulit putih yang menerapkan kebijakan apartheid (1994), tidak mau reputasi partai hancur gara-gara pemimpinnya kotor. Mahkamah Agung (2017) menyatakan bahwa Zuma terlibat 18 kasus korupsi. Ia juga pernah dituduh melakukan pencucian uang.

Langkah ANC mencopot Zuma, meski semula alot, adalah penting untuk memberitahukan kepada rakyat Afrika Selatan bahwaANCbersih dan masih pantas untuk memimpin negeri itu. ANCingin menegaskan bahwa Afrika Selatan harus diselamatkan dari kerakusan pemimpin yang korup.

Sumber: Tajuk, Harian Kompas, 19 Februari 2018

Politik yang Mengayomi
Blog Solidaritas Opini

Politik yang Mengayomi

Oleh: Jeffrie Geovanie

Di tahun politik apa pun bisa terjadi, kebaikan bisa ditutup-tutupi dengan kebohongan, dan iblis bisa menyamar menjadi malaikat demi tercapainya kepentingan kekuasaan. Norma-norma sosial yang sudah lama mentradisi dan menjadi bagian dari etika sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat bisa dikoyak semata-mata untuk memuluskan jalan menuju kekuasaan.

Yang memprihatinkan, pemicu terkoyaknya etika sosial itu lebih sering disebabkan oleh hal-hal yang tidak benar-benar terjadi (hoaks) yang—karena kepentingan kekuasaan— dianggap sebagai kebenaran yang kemudian diviralkan tanpa diverifikasi terlebih dahulu validitasnya.

Fenomena ini mengingatkan kita pada apa yang diungkapkan Kanselir Jerman pendukung utama dan penerus Hitler, Joseph Goebbels, “if you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it.”

Seringkali kita mengecam cara-cara berpolitik Hitler tapi pada saat yang sama kita mempraktikkan ajaran-ajarannya. Inilah kemunafikan yang saat ini tampak nyata di hadapan kita.

Orang-orang yang sebelumnya dikenal sebagai tokoh intelektual, akademisi, atau ulama yang menjadi panutan, bisa berubah menjadi provokator atau bahkan agitator yang menihilkan etika akademis. Etika agama yang mengajarkan pentingnya klarifikasi (tabayyun) pada setiap menerima berita pun diabaikan oleh ulama yang berubah wajah menjadi politikus.

Ruang publik sarat dengan pesan-pesan yang bukan saja tak beraturan, tapi juga sarat kepentingan yang mengoyak hati siapa pun yang memiliki keyakinan akan pentingnya menyebarluaskan kebaikan di mana pun dan di setiap kesempatan. Public virtue (kebajikan publik) mengalami kelangkaan di tengah kepadatan pesan-pesan yang menyesatkan.

Pada situasi seperti inilah, dibutuhkan suara-suara lain, yang terdengar jernih di telinga dan menyejukkan di tengah riuh rendah kerumunan yang berteriak tak beraturan, tanpa kontrol, tanpa ada yang mengarahkan atau membimbing ke jalan lurus lagi terang.

Suara-suara itulah yang keluar dari orang-orang yang mampu mengayomi, melihat setiap persoalan dalam perspektif yang kaya dan beragam. Orang-orang yang bisa membimbing dan bukan yang membingungkan lantaran kebenaran yang disampaikan sudah menyublim dalam kepentingan kekuasaan.

Pesan-pesan politik yang mengayomi menjadi kebutuhan yang mendesak dan seyogianya menjadi tugas siapa pun tanpa kecuali, karena ketersediaan lingkungan yang damai, ramah, dan terbuka pada dasarnya merupakan kebutuhan semua orang.

Berbeda pilihan dan aspirasi politik politik sejatinya bukan halangan untuk menghadirkan pesan-pesan politik yang mengayomi semua orang. Perbedaan atau bahkan pertentangan politik bukan hal yang haram, tapi bukan untuk dihadirkan di ruang-ruang yang tidak semestinya.

Para pendiri bangsa ini telah memberi contoh yang baik pada kita. Bahwa ruang perdebatan sengit tersedia dan termanifestasi di arena yang memang disediakan untuk itu, seperti di sidang-sidang parlemen (konstituante). Ada perbedaan atau bahkan pertentangan yang mencolok, misalnya, di antara mereka yang memperjuangkan kepentingan ideologi agama.

Contoh yang sangat populer adalah antara tokoh partai Islam Masyumi, Mohammad Natsir, dengan tokoh partai Katolik, Ignatius Joseph Kasimo; antara Natsir dan Sukarno; atau antara Muhammad Hatta dan Sukarno. Perbedaan kepentingan dan aspirasi politik tidak membuat mereka berseteru, apalagi saling memfitnah dan menafikan. Di luar arena politik mereka bersahabat dan saling menolong pada saat salah satu di antaranya dilanda kesulitan.

Apalagi pada saat berbicara kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, mereka bersatu, menyuarakan kepentingan yang sama. Kemerdekaan bangsa dan kesejahteraan rakyat menjadi semacam common denominator (kalimatun sawa) yang menyatukan mereka. Yang mereka utamakan adalah kepentingan rakyat secara umum yang melampaui sekat-sekat kepentingan ideologi dan agama.

Tapi apa yang terjadi saat ini, kita tampak nyata gagal membedakan mana kepentingan golongan (partai) dan mana kepentingan bersama. Kepentingan partai hampir selalu ditonjolkan seraya menutup rapat-rapat kepentingan bersama. Menonjolkan kepentingan bersama seolah menjadi faktor kelemahan yang bisa berakibat pada kekalahan.

Padahal, jika kita umpamakan, kepentingan bersama adalah rumah dan kepentingan partai (golongan) hanyalah kamar-kamar yang ada dalam rumah itu. Untuk mendapatkan kamar yang bagus, Anda harus memiliki rumahnya, karena dengan memiliki rumah Anda bisa memilih kamar dengan leluasa. Sementara untuk mendapatkan rumah yang bagus, tidak mungkin bisa tercapai jika Anda hanya memiliki kamar, sebagus dan semewah apa pun kamar itu.

Dengan demikian, kesadaran akan pentingnya mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan partai dan golongan adalah syarat mutlak untuk mengembangkan politik yang mengayomi, politik yang baik, ramah, dan terbuka bagi siapa saja.

Syarat berikutnya adalah kemampuan membedakan ruang-ruang artikulasi kepentingan politik, antara ruang yang memang absah untuk memperjuangkan kepentingan partai dengan ruang terbuka yang menjadi milik bersama. Kemampuan seperti inilah yang dulu dimiliki para pendiri republik.

Dengan dua syarat ini saja, jika kita mau dan mampu, maka konsep politik yang mengayomi akan termanifestasikan dengan sendirinya di tengah-tengah masyarakat.

http://jeffriegeovanie.com
Anggota MPR RI 2014-2019

Sumber

Politik di Sepak Bola, Sepak Bola dalam Politik
Blog Solidaritas Opini

Politik di Sepak Bola, Sepak Bola dalam Politik

Oleh: Yasrizal

Dari ladang kacang ke Gedung Putih. Itulah Jimmy Carter, petani yang sukses di panggung politik Amerika Serikat dan berkuasa selama empat tahun (1977-1981). Masih dari Negeri Paman Sam ada Ronald Wilson Reagan. Beranjak dari dunia film, ia naik ke panggung politik dan bertakhta selama dua periode (1981-1989) sebagai Presiden AS.

Sebelumnya, pria kelahiran Illinois itu menjadi Gubernur di California (1967-1975). Menyusul kemudian Arnold Schwarzenegger, aktor laga yang menjadi Gubernur di California (2003-2011). Kemudian muncul Joseph Ejercito Estrada. Pria Filipina ini mengikuti jejak Ronald Reagan. Dengan kepopulerannya sebagai bintang film, ia mampu menguasai negara yang dimerdekakan oleh Jose Rizal itu pada periode 1998-2001.

Itulah sekelumit orang-orang hebat dan sukses di pentas politik meski mereka bukan murni politikus sejak awal. Kehebatan nonpolitikus di dunia politik itu juga dimiliki oleh mereka yang berasal dari dunia olahraga. Sederet nama olahragawan yang mendunia, kemudian menjadi aktor politik di Pemerintahan di negara masing-masing. Sebut saja Edson Arantes do Nascimento alias Pele. Ia muncul sebagai pesepak bola dunia dalam usia muda, 17 tahun. Kemudian, Pele menjadi legenda hidup sepak bola Brasil.

Popularitas pria berkulit hitam itu menjadikannya sebagai Menteri Olahraga (1995-2001). Meski tak sampai menjadi Presiden, ia bak dewa di negeri Samba. Nama Pele identik dengan negara penghasil kopi terbesar di dunia itu. Di Italia, meski bukan pesepak bola, nama Silvio Barlusconi juga tak bisa diabaikan terkait politik. Pria perlente pemilik klub AC Milan itu sukses menjadi Perdana Menteri Negeri Pizza itu selama tiga periode. Periode terakhir pada 2008-2011. Popularitas Silvio Barlusconi di lapangan sepak bola ikut mendongkrak karier politiknya.

Politik dan bisnis sepak bola nyaris tak bisa dipisahkan dari lelaki ini. Teranyar, mantan pesepak bola dunia asal klub AC Milan, George Weah. Di luar dugaan, ia naik panggung politik dengan bidikan puncak pimpinan di negeri asalnya, Liberia. Sebelum terpilih menjadi Presiden Liberia periode (2018-2022), ia pernah menjadi calon Presiden pada era 2005.

Namun, Pemain Terbaik Dunia 1995 itu gagal memenangi pemilihan karena dianggap tak cukup berpengalaman di pentas politik. Sebelum menjadi orang nomor satu di negara yang terletak di Afrika Barat itu, ia sempat menjadi anggota Senat pada 2014. George Weah menjadi Presiden Liberia setelah berhasil mengalahkan Wakil Presiden selama 12 tahun Joseph Boakai. Ia menguasai 12 dari 15 daerah pemilihan. Sederet nama mantan pesepak bola juga sukses melanjutkan karienya dari sepak bola ke politik. Sebut saja Zico, Gianni Rivera, Lilian Thuram, hingga Andry Shevchenko. Mereka pernah melibatkan diri ke dunia politik praktis.

Bagaimana di Indonesia?

Kalau boleh jujur, baru cabang bulu tangkis yang prestasinya konsisten “mendunia”. Tetapi, sejauh ini saya belum mendengar ada mantan pebulu tangkis yang duduk di Parlamen atau menjadi anggota Legislatif di Kabupaten/Kota atau di Provinsi masing-masing.

Kita baru mendapat kabar kalau mantan juara dunia, Hariyanto Arbi, mendaftarkan diri untuk menjadi calon anggota DPR RI lewat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pimpinan artis Grace Natalie.

BolaSport.com mencatat, pada Pemilu untuk Legislatif 2014-2019, terdapat 3 mantan atlet yang melaju ke Senayan. Selain Utut Adianto (catur) yang merupakan incumbent, ada Yayuk Basuki (tenis), dan Moreno Soeprapto (pebalap). Sementara untuk jabatan politik lainnya seperti Bupati, Walikota atau Gubernur, kita sulit melihat calon dari kalangan olahragawan.

Lebih banyak kalangan artis yang memasuki panggung politik, seperti Dede Yusuf, Dedi Mizwar, Rano Karno, hingga Pasha Ungu. Tetapi, ketertarikan kalangan pelaku olahraga Indonesia terhadap politik mulai menggeliat. Khususnya dari kalangan sepak bola, walau bukan pemain sepak bola.

Pada musim Pilkada serentak tahun ini, setidaknya ada tiga pelaku sepak bola yang terjun langsung mengincar posisi jabatan politis. Ada mantan Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid, yang mencalonkan diri menjadi Gubernur Sulawesi Selatan. Kemudian, Edy Rahmayadi, Ketua Umum PSSI, yang memilih pensiun dari profesionya sebagai tentara untuk terjun sebagai calon Gubernur Sumut. Serta Sihar Sitorus, mantan Komite Eksekutif PSSI era kepemimpinan Djohar Arifin Husen sebagai calon Wakil Gubernur Sumut yang berpasangan dengan mantan Gubernur DKI, Djarot Syaifullah Yusuf.

Terlepas dari kekuatan figur sebagai politikus dan profesinya, kekuatan popularitas di sepakbola tak bisa dikesampingkan. Popularitas internal sang tokoh dibangun lewat karier dan profesi, sementara polularitas eksternal terbangun melalui sepak bola. Masa eksternal jauh lebih besar dan sangat menentukan. Maka, tak heran bila sepak bola bisa dijadikan basis untuk berpolitik.

Sebaliknya, berpolitik bisa dibangun lewat sepak bola. Tentu tidak haram bila berpolitik di dalam sepak bola, asal jangan mempolitisir sepak bola untuk kepentingan politik. Karena ketika Soeratin mendirikan PSSI pada 1930, sepak bola juga menjadi salah satu alat perjuangan politik bangsa.

Sumber

Urbanisasi Zaman Now
Blog Solidaritas Opini

Urbanisasi Zaman Now

Peneliti Kebijakan Kependudukan

Pasca-2015 ada tiga laju be­sar dalam dinamika ke­pen­dudukan yang perlu di­catat untuk agenda nasional pem­bangunan berkelanjutan dan pe­muda memiliki posisi sa­ngat sen­tral dalam me­wu­jud­kan ke­ber­ha­silan pem­ba­ngu­n­an ini. Pertama, jumlah pen­du­duk akan tetap terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan yang terus me­nu­run. Proyeksi Penduduk 2010-2035 (BPS, 2014) me­nun­jukkan bah­wa dari 2010 sampai 2035 jum­lah penduduk Indo­ne­sia te­rus ber­tambah dari 237 juta jiwa men­jadi 305 juta jiwa dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang menurun dari 1,49% pa­da 2010 menjadi 0,6% pada 2035.

Kedua, Indonesia memasuki era bonus demografi atau sur­plus penduduk usia kerja yang pada saat ini mencapai hampir 70% dari seluruh penduduk. Ketiga , terjadi pergeseran pola mo­bi­li­tas pen­du­duk, dari per­pin­dah­an per­manen dan jarak jauh, menjadi non­per­manen dan ber­jarak de­kat atau kerap disebut komuter. Tulisan ini akan mem­bahas poin ketiga, yaitu per­ge­seran pola mo­bilitas penduduk dan impli­ka­si­nya yang menjadi sumber la­hir­nya format baru ur­banisasi. Apa itu format baru urbanisasi? Ke­na­pa dan di ma­na letak pentingnya pem­ber­da­ya­an pemuda?

Budaya Komuter dan Urbanisasi 
Budaya komuter erat kait­an­nya dengan pertumbuhan ur­ban dan penyusutan rural atau urbanisasi. Mobilitas jarak de­kat dan nonpermanen oleh pen­duduk sekitar area perkotaan dengan alasan ekonomi kerap di­sebut sebagai penyebab trans­­for­masi desa tempat me­reka tinggal menjadi perkotaan seperti yang terjadi pada Kota Depok, Jawa Barat. Tercatat pen­duduk per­de­sa­an terus me­nurun selama be­berapa dekade terakhir hingga pada 2015. Sur­vei kepen­du­duk­an BPS (Supas) menunjukkan bahwa hari ini sudah lebih banyak penduduk di area perkotaan dibandingkan perdesaan.

Sebuah kajian berbasis Sen­sus Penduduk 2010 dari United Na­tions Population Fund (UNFPA) mengatakan bahwa tren pening­kat­an pesat pen­du­duk perkotaan sebagian besar disebabkan oleh transformasi desa menjadi kota diban­ding­kan perpindahan pen­duduk dari desa menuju kota mau­pun angka kelahiran di ling­kup ur­ban. Masuknya sumber daya fi­nansial dari kota induk tempat pe­laku komuter bekerja ke desa dan kecamatan pe­nyangga tem­pat pelaku komuter ber­domisili di­sebut sebagai kon­tributor uta­ma transformasi per­desaan menjadi perkotaan.

Fenomena ini menyebabkan ter­ciptanya berbagai mega urban region  (MUR) atau kota-kota yang terintegrasi secara so­sial, kul­tural, dan ekonomi se­per­ti Jabo­de­tabek, Medan Pang­rango, Ban­dung Raya, dan Surabaya Ger­bangkertosusilo. Sistem pe­rundang-undangan di Indonesia saat ini belum meng­akomodasi fenomena MUR. Akibatnya, arah kebi­jak­an dan pembangunan masih ber­si­fat sporadis antara kota-kota dalam satu MUR yang bah­kan kerap berbenturan se­perti kebijakan pembuangan sam­pah oleh Pemprov DKI dan kebi­jakan penerimaan sampah oleh Pemkot Bekasi beberapa tahun silam.

Kedua, dari dimensi sosial dan ekonomi, kebijakan yang tidak tersinergi dan ke­ti­dak­me­ra­taan pembangunan antar­ko­ta MUR menyebabkan transfer kri­mi­na­litas antarkota MUR.  Se­cara de­mo­grafis, menurut Sen­sus Pen­duduk 2010 dan Supas 2015, sebagian besar pela­ku mobilitas penduduk ada­lah mereka yang berusia pro­duktif, terutama pemuda untuk tujuan bekerja maupun sekolah/kuliah. Tidak meng­he­ran­kan jika BPS juga mencatat bahwa se­bagian besar pendu­duk urban saat ini adalah me­re­ka di usia pro­duktif yang di­do­mi­na­si pemuda. Aki­batnya, ba­nyak masalah sosial di per­ko­ta­an yang terkait pemuda dan re­m­aja se­perti seks yang tidak ber­tang­gung jawab, peredaran nar­ko­ba, tawuran dan begal, yang cepat sekali ditularkan dari satu kota ke kota lain di dalam satu MUR.

Respons UU dan Kebijakan  
Terkait masalah-masalah ini Indonesia membutuhkan pe­rang­kat perundang-undangan se­bagai payung hukum aturan main pemerintahan terin­te­grasi yang mencakup kota-kota administrasi MUR tanpa harus meng­ikis wewenang peme­rin­tah kota/provinsi yang ada saat ini. Hal ini dibutuhkan untuk menghindari benturan mau­pun overlapping  kebijakan an­tar­kota administrasi di dalam MUR. Di tingkat kebijakan, di­per­lukan paket lima kebijakan ber­sama kota-kota MUR seba­gai solusi dari permasalahan-per­masa­lahan uta­ma MUR di atas.

Pertama, diperlukan kebi­jak­an bersama kota-kota ad­mi­nistrasi MUR (selanjutnya dise­but kebijakan MUR) untuk me­ngedukasi dan me­nyo­sia­li­sa­si­kan perilaku sosial dan ke­se­hat­an (termasuk kese­hatan sek­sual dan reproduksi) yang ber­tanggung jawab ter­utama ke­pada pemuda. Kedua, diper­lu­kan kebijakan MUR yang men­du­kung pendidikan dan pela­tih­an sesuai kebutuhan tenaga kerja industri atau potensi eko­nomi di dalam area MUR.

Ketiga, diperlukan kebijakan MUR untuk meningkatkan ting­kat layak huni kota-kota ter­sebut secara terintegrasi. Ke­empat, diperlukan kebijakan MUR un­tuk meningkatkan par­tisipasi masyarakat, terutama pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan pemba­ngun­an lintas kota administrasi. Ter­akhir, dibutuhkan kebijakan MUR untuk pemerataan pem­ba­ngunan fasilitas dan infra­struk­tur, termasuk tata ruang, sarana dan prasarana peng­hu­bung kota-kota MUR.

Sebagai kesimpulan, agenda pembangunan nasional harus mengakomodasi tiga megatren kependudukan, salah satunya adalah lahirnya MUR di ber­ba­gai daerah di Indonesia. Fe­no­mena ini melahirkan berbagai per­masalahan ekonomi dan sosial. Untuk itu, diperlukan pa­ket pembangunan berwa­was­an kependudukan, yakni pem­ba­ngunan berorientasi manusia, perilaku, dan lingkungannya. Di­butuhkan koordinasi yang baik antarlembaga penye­leng­gara negara, baik itu lintas sek­tor, lintas tingkat, maupun lin­tas area administrasi agar kebi­jakan yang dihasilkan efektif dan efisien. (pur)

Perempuan-perempuan Pemberani
Blog Solidaritas Inspirasi

Perempuan-perempuan Pemberani

Tahun ini, Pinki, penyanyi sebuah grup band di India selatan, ingin belajar bermain gitar. Dia ingin bisa memetik gitar seperti yang dilakukan gitaris pria di atas panggung. Lewat musik, Pinki ingin melupakan ”kisah” pahit yang harus ia lalui ketika dipaksa bekerja di sebuah rumah bordil di Ballari, India.

Pinki (19) mengungkapkan resolusi tahun barunya setahun setelah pengadilan India menghukum 40 pelaku perdagangan manusia di Negara Bagian Karnataka di India selatan. Pinki hadir dalam persidangan untuk memberikan kesaksiannya di pengadilan. Di antara 40 terpidana, ada orang yang telah memperjualbelikan Pinki.

Perempuan yang menjualnya pada sindikat prostitusi dan seorang pria pemilik rumah bordil di Ballari, di mana ia dipaksa menjadi pekerja seks komersial selama delapan bulan, dinyatakan bersalah oleh pengadilan. ”Mereka seharusnya dihukum mati, bukan dipenjara 10 tahun,” kata Pinki sembari duduk di atas ranjang, menenteng gitar di tangan dengan boneka beruang di sampingnya. Saat itu ia sedang berada di rumahnya di sebuah desa di Andhra Pradesh.

”Akan tetapi, saya tidak mau memikirkan itu lagi. Saya ingin memikirkan tentang musik dan kekasih saya. Mudah-mudahan kami bisa menikah akhir tahun ini,” kata Pinki kepada Thompson Reuters Foundation.

Ribuan kilometer dari rumah Pinki, di Kolkata, seorang perempuan berumur 19 tahun—senasib dengan Pinki—juga membuat resolusi pada 2018 ini. Ia sedang menyiapkan ujian akhir sekolah menengah atas dan mencari kampus untuk belajar filsafat.

Diselamatkan

Sebelumnya para perempuan muda itu diselamatkan polisi India dari rumah bordil di Ballari pada 2013. Saat itu polisi menggerebek beberapa rumah bordil. Mereka menyelamatkan 43 perempuan termasuk 21 anak-anak. Sebanyak tujuh orang berasal dari Bangladesh dan sisanya berasal dari India.

Setelah diselamatkan, Pinki dan teman-temannya ditempatkan di sebuah rumah perlindungan di Prajwala. Di sana mereka ditanya apakah mereka mau menjadi saksi untuk melawan para pelaku perdagangan manusia itu.

Awalnya mereka sulit melupakan masa lalu yang gelap itu dan harus menunggu hingga empat tahun untuk bisa menceritakan secara detail pemerkosaan dan pelecehan yang mereka alami dalam sidang di pengadilan. Karena keberanian itu, akhirnya mereka bisa menyaksikan para pelaku yang menjual mereka dihukum.

Pendiri Prajwala, Sunitha Krishnan, mengatakan, setiap tahun ada 200.000 perempuan dan anak-anak di India yang dipaksa masuk ke dunia prostitusi dengan ancaman dan paksaan. Diperkirakan 16 juta perempuan dan anak-anak dari 20 juta pekerja seks komersial di India merupakan korban perdagangan manusia.

Sumber: Harian Kompas 11 Januari 2018

Setelah Pedofilia Mencuat Lagi
Blog Solidaritas

Setelah Pedofilia Mencuat Lagi

Setiap kali kasus pedofilia muncul, ide hukuman kebiri pun mencuat. Pernah pula ada usul hukuman kebiri kimia bagi pedofil-gagasan yang segera mengundang kontroversi. Terlepas dari pro-kontra semacam ini, yang pasti adalah perlu hukuman lebih berat bagi pelaku dan perlindungan maksimal bagi anak-anak.

Pada awal tahun ini sudah muncul tiga kasus pedofilia. Yang terbaru adalah sodomi 41 anak oleh seorang guru di Tangerang. Dengan memberikan iming-iming ajian “semar mesem” untuk memelet lawan jenis, pelaku memperdaya bocah-bocah berusia 10-15 tahun itu. Di Bandung, empat anak mendapat iming-iming hadiah PlayStation untuk beradegan seks dengan perempuan dewasa dalam tayangan video. Di Blok M, Jakarta, anak jalanan dicabuli oleh warga negara asing.

Selama ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat ancaman hukuman yang ringan bagi pedofil. Ancaman hukuman itu sebetulnya sudah diubah lewat UU No. 35 Tahun 2014. Sayangnya, yang diperberat hanyalah ancaman hukuman minimal, dari 3 tahun penjara menjadi 5 tahun. Adapun ancaman hukuman maksimal tetap 15 tahun.

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat perlu mempertimbangkan untuk memperberat pula ancaman hukuman maksimal bagi pedofil, kendati tidak harus sampai pidana mati. Bagaimanapun, kejahatan pedofilia amat keji. Kejahatan ini sama bejatnya dengan melibatkan anak-anak dalam jual-beli narkotik, yang diancam dengan hukuman lebih berat, yakni penjara seumur hidup atau bahkan pidana mati.

Yang jelas, usul hukuman kebiri sudah ditentang banyak pihak. Pertanyaan yang sulit dijawab adalah, seberapa efektif kebiri mampu memutus mata rantai pedofilia? Belum lagi persoalan hak asasi manusia yang turut dibawa dalam perdebatan. Hukuman ini semakin mustahil diterapkan, mengingat Ikatan Dokter Indonesia pun menolak menjadi eksekutor pengebirian.

Di luar soal ancaman hukuman, upaya pencegahan juga harus ditingkatkan. Pemerintah perlu mendorong masyarakat agar melindungi anak anaknya. Tak ada salahnya kita mencontoh negara-negara maju yang sudah menerapkan aturan, di antaranya, tak memperbolehkan melepas anak-anak bepergian tanpa pendamping. Orang tua juga dilarang meninggalkan anak sendirian di rumah, mobil, ataupun tempat umum.

Pemerintah juga perlu memastikan korban kekerasan seksual dirawat secara maksimal. Sebanyak 20 korban sodomi oleh guru di Tangerang itu, misalnya, mengalami trauma hebat. Pemerintah daerah, juga institusi sekolah, perlu bergerak cepat membantu menvembuhkan trauma korban dan menjaga mereka dari kemungkinan perisakan oleh teman-teman mereka.

Undang-Undang Perlindungan Anak secara jelas menyatakan anak berhak mendapat perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan, termasuk kejahatan seksual. Persoalannya, sudah seberapa serius kita melindungi anak-anak kita?

Sumber: Koran Tempo, 10 Januari 2018

Bonus Demografi Bukan Sekadar Mitos
Blog Solidaritas Opini

Bonus Demografi Bukan Sekadar Mitos

Oleh Dedek Prayudi B.A., M.Sc

Pasca-2015, ada tiga laju besar dinamika kependudukan untuk dicatat dalam agenda nasional pembangunan berkelanjutan.

Pemuda memiliki peranan sangat sen tral dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan ini. Pertama, jumlah penduduk akan terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan yang terus menurun. Proyeksi Penduduk tahun 2010- 2035 (BPS, 2014) menunjukkan bahwa dari 2010 hingga 2035 jumlah penduduk Indonesia terus ber tambah dari 237 juta jiwa menjadi 305 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) yang menurun dari 1,49% pada 2010 menjadi 0,6% pada 2035. Kedua, Indonesia memasuki era bonus demografi atau surplus penduduk usia kerja yang pada hari ini mencapai hampir 70% dari seluruh penduduk.

Ketiga, terjadi pergeseran pola mobilitas penduduk dari perpindahan permanen dan jarak jauh menjadi nonpermanen dan berjarak dekat atau kerap disebut komuter. Tulisan ini akan membahas poin kedua, yaitu bonus demografi di Indonesia. Kenapa dan di mana letak pentingnya pemberdayaan pemuda? Kenapa disparitas regional harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan?

Bonus Demografi

Semenjak 2015, Indonesia mengalami demographic dividend atau sering disebut bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada 2035. Bonus demografi adalah sebuah transisi demografi di mana terjadi ledakan penduduk usia kerja (dua penduduk usia kerja banding satu penduduk non-usia kerja/rasio ketergantungan 50 atau lebih kecil). Tidak setiap daerah sudah mengalami bonus demografi dan daerah-daerah yang mengalaminya pun berada di fase yang berbeda dan memiliki karakteristik serta kebutuhan yang berbeda-beda. Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tenggara adalah provinsi-provinsi yang berada di fase pra-bonus demografi.

Karakter umum dari provinsi-provinsi ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah, angka kelahiran yang masih tinggi, dan pertumbuhan penduduk yang juga masih tinggi tinggi. Sebaliknya DKI Jakarta, Yogyakarta, Bali, dan Jawa Timur adalah provinsi-provinsi yang sudah memasuki fase pasca-bonus demografi. Provinsi- provinsi ini memiliki karakter umum proporsi penduduk usia kerja yang terus menurun, angka kelahiran rendah, dan IPM yang cenderung lebih tinggi dari provinsi lain di Indonesia. Bonus demografi adalah jendela peluang dan pintu malapetaka sekaligus.

Saat ini jumlah pemuda di Indonesia kurang lebih 60 jutaan atau sekitar 1 di antara 4 orang Indonesia adalah pemuda berusia antara 16 sampai 30 tahun. Jika Indonesia berhasil mempersiapkan para pemuda ini menjadi manusia produktif, ekonomi kita akan meroket pada puncak bonus demografi nanti. Jika Indonesia gagal, mereka akan menjadi motor atas kriminalitas yang tidak ter kendali, bahkan berpotensi menimbulkan social unrest dan radikalisme.

Para ilmuwan mencatat bahwa sepertiga dari keberhasilan ekonomi negara-negara Asia Timur seperti China dan Korea Selatan disebabkan keberhasilan mereka memetik bonus demografi. Proporsi pemuda yang besar ini tidak akan pernah terulang karena tren proporsi pemuda yang saat ini terus menurun, disebabkan turunnya angka kelahiran dan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia.

Respons Kebijakan Bukan Business as Usual

Dalam merespons fenomena bonus demografi diperlukan paket pembangunan terintegrasi sebagai solusi menyiapkan SDM Indonesia dalam menyambut puncak bonus demografi yang berorientasi pada dua hal. Hal pertama adalah pembangunan pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan ketenagakerjaan atau mismatch supply tenaga kerja dan demand kebutuhan industri yang berfokus pada tingkat kabupa ten/ kota.

International Labor Organisation (ILO) pada 2015 merilis bahwa lebih dari separuh penduduk Indonesia tidak bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikan/pelatihannya, baik itu secara tingkat maupun subjek pendidikan/pelatihan. Padahal produktivitas tenaga kerja sangat bergantung pada kecocokan antara keahlian pekerja dan tugas pekerjaan yang diberikan. Pemerintah pusat dan daerah harus mampu bersinergi untuk berperan sebagai mediator dan fasilitator antara industri/ UKM dan penyelenggara pendidikan/pelatihan, baik itu swasta maupun milik pemerintah, terutama di tingkat kabupaten/kota.

Ini dilakukan dalam rangka menyiapkan SDM produktif dan industri yang absorbtif. Hal kedua untuk dijadikan orientasi pembangunan adalah peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan dengan pengarusutamaan gender. Setengah dari penduduk Indonesia adalah perempuan yang jumlahnya akan mencapai 152 juta jiwa lebih pada 2035 nanti.

Hanya separuh dari seluruh perempuan Indonesia hari ini berpartisipasi pada angkatan kerja nasional. Untuk meningkatkan produktivitas perempuan berbasis hak dibutuhkan perundang-undangan dan kebijakan terintegrasi yang mengakomodasi kebutuhan perempuan dan ibu atau women and mother friendly pada sistem ketenagakerjaan yang diintegrasikan pada peraturan perpajakan, kesehatan, dan pendidikan seperti disediakannya childcare bersubsidi, insentif pajak bagi perempuan/ibu, pelatihan dan pendidikan ekonomi perempuan yang disesuaikan dengan potensi ekonomi daerah, penyediaan sarana dan prasarana menyusui pada lingkungan kerja dan kuota minimum pekerja perempuan pada setiap lembaga pemerintah.

Kesimpulannya, Indonesia tidak memiliki pilihan selain mengakomodasi tiga megatren kependudukan tersebut ke dalam agenda pembangunan nasional dan daerah di mana salah satunya adalah bonus demografi. Pemberdayaan dan partisipasi pemuda dan perempuan serta pengakomodasian disparitas regional adalah kunci untuk memastikan Indonesia dapat memaksimalkan potensi kependudukan dalam pembangunan ekonomi.

*) Penulis adalah Peneliti Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan dan Bacaleg PSI.

Sumber

Menjadi Anggota DPR dan Sistem Pencegahan Korupsi
Blog Solidaritas Opini

Menjadi Anggota DPR dan Sistem Pencegahan Korupsi

Oleh: Tsamara Amany

2018 merupakan tahun politik. Selain dilaksanakannya Pilkada di 171 daerah, mulai tahun ini rangkaian Pemilu 2019 akan segera dimulai.

Bulan Februari 2018 ini, publik akan segera mengetahui partai politik mana saja yang secara resmi akan bertarung pada pemilu 2019. Di pertengahan tahun 2018, kita semua juga akan mengetahui siapa saja calon-calon wakil rakyat (caleg) di masing-masing daerah pemilihan. Bahkan, kita juga sudah mengetahui calon presiden dan calon wakil presidennya.

Pada awal tahun politik ini, saya ingin bercerita kepada teman-teman semua kenapa saya memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Dalam beberapa kesempatan, saya sudah banyak bercerita alasan mengapa saya terjun ke politik.

Pertama, saya tidak mau anak muda selalu dipinggirkan dalam politik Indonesia. Tahun 2019, suara anak muda akan diperebutkan. Tapi ironis sekali rasanya ketika suara mereka diperebutkan, mereka tak diberi tempat untuk berkembang dalam panggung politik Indonesia.

Kedua, saya sering kali menyatakan bahwa mengubah sistem harus berada di dalam sistem. Nah, sebenarnya, sistem apa yang saya ingin ubah? Memangnya ada masalah apa dengan sistem yang ada saat ini?

Saya dan mungkin banyak orang sudah sering mendengar narasi bahwa KPK gagal melakukan pencegahan korupsi. Memang kalau melihat faktanya, kerugian negara akibat korupsi begitu besar.

Laporan laboratorium ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) menyebutkan sejak tahun 2001 hingga tahun 2015, kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 203,9 triliun. Total kerugian negara tersebut berasal dari 2,321 kasus.

Namun hanya Rp 21,26 triliun atau 10,42% yang mampu dikembalikan dari total kerugian tersebut. Intinya, negara tetap mengalami kerugian besar meski pelakunya sudah ditindak.

Sepanjang tahun 2016, Indonesian Corruption Watch (ICW) menyebut jumlah kerugian negara sebesar Rp 3,085 triliun. Hingga Juni 2017, ada 226 kasus korupsi dengan 587 tersangka dan merugikan negara sebesar Rp 1,83 triliun.

Belum lagi kalau kita melihat banyaknya kepala daerah yang tertangkap tangan akibat korupsi oleh KPK (OTT).
Kerugian negara demikian besar. Jelas ada yang salah dengan sistem kita. Saya setuju jika KPK harus lebih aktif melakukan pencegahan karena faktanya pelaku korupsi tidak mampu mengembalikan kerugian negara yang telah mereka hasilkan. Tapi perlu pula dipahami bahwa KPK tak mungkin melakukan pencegahan sendiri. Harus ada bantuan dari pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan persoalan ini.

Pemerintah dan DPR harus menyiapkan sistem untuk KPK dalam melakukan pencegahan. Saya melihat penganggaran online (E-Budgeting) merupakan salah satu solusi masuk akal dalam mengatasi persoalan korupsi yang marak.

Bagi warga Jakarta, E-Budgeting mungkin sudah tidak asing lagi. Pos-pos anggaran dimasukkan secara online sehingga bisa terlihat instansi mana yang mengusulkannya. Anggaran dibuka secara transparan kepada publik hingga ke level satuan tiga, level terinci sekalipun.

Itu yang menjadi alasan mengapa beberapa waktu lalu, kita dapat meributkan soal anggaran tim gubernur yang mencapai Rp 28 M atau misal anggaran pembangunan kolam DPRD hingga Rp 620 juta.

Perdebatan publik yang akhirnya membuat anggaran kolam DPRD sebesar Rp 620 juta dicoret dari APBD DKI 2018. Ketika anggaran dibuka secara gamblang, publik bisa ikut berpartisipasi dalam mengawasi uangnya dan bahkan pengambilan keputusan itu sendiri.

Bukan hanya itu, serapan anggaran bisa dilihat secara real time. Ini sama seperti di Jawa Tengah di mana anggaran mereka juga bisa dilihat secara real time dalam Government Resources Management System (GRMS).

Jakarta, Surabaya, Bandung, Provinsi Jawa Tengah dan beberapa daerah lainnya sudah menerapkan E-Budgeting. Selama ini E-Budgeting hadir karena inovasi kepala daerah. Tapi E-Budgeting seharusnya wajib diterapkan oleh seluruh daerah. Ia harus diterapkan secara nasional. Artinya, mulai dari APBN, APBD provinsi, hingga APBD Kabupaten/Kota juga harus dibahas dengan sistem E-Budgeting.

Seluruh anggaran mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota harus dibuka kepada publik secara rinci. Publik berhak tau uangnya digunakan untuk apa saja.

Selain terbuka kepada publik, sistem E-Budgeting ini harus bisa diakses oleh KPK. Saya membayangkan ada command center bersama antara KPK dan Kementerian Dalam Negeri untuk mengawasi proses penganggaran di daerah. Jadi, ketika RAPBD sampai ke Kemendagri untuk dievaluasi, KPK bisa memberikan saran jika melihat ada indikasi-indikasi yang mencurigakan dalam anggaran tersebut.

Untuk mewujudkan ini, diperlukan undang-undang (UU) sebagai landasan hukumnya. Dalam UU ini, perlu ditegaskan bahwa E-Budgeting berlaku secara nasional. Artinya, kepala daerah yang menolak menerapkan E-Budgeting telah melanggar UU. Tapi sampai saat ini UU E-Budgeting belum ada. Sehingga diperlukan good will pemerintah dan DPR RI untuk segera merumuskan, membahas dan mengesahkan RUU tersebut sebagai payung hukum penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Presiden Jokowi mengatakan akan membuat Peraturan Presiden (Perpres) mengenai ini. Namun, Perpres bisa dibatalkan dengan mudahnya jika Presidennya berganti. Hal ini berbeda dengan UU yang dalam prosesnya membutuhkan persetujuan DPR dan sebaliknya membutuhkan persetujuan Presiden.

Ini sama seperti UU KPK. Banyak desakan untuk merevisi UU ini, tapi faktanya tak semudah itu. Jangankan sampai ke tangan Presiden yang biasanya selalu menolak revisi UU KPK, di dalam DPR sendiri, tak semuanya bisa satu suara terkait revisi UU KPK. Ini semua berkat dukungan publik yang kuat.

Saya meyakini jika E-Budgeting menjadi UU di mana KPK juga diberi akses ke dalamnya dan ini menjadi alat dalam melakukan pencegahan korupsi, dukungan publik terhadap sistem ini akan kuat. Siapapun yang menjadi presiden nanti atau siapapun anggota DPRnya nanti sebagai tokoh-tokoh politik yang juga membutuhkan suara publik, tidak akan berani mengganti sistem pencegahan korupsi ini.

Jika UU E-Budgeting terlaksana, itu bentuk pembelaan konkrit pemerintah dan DPR terhadap KPK dan pencegahan korupsi.

Itulah yang saya ingin perjuangkan jika menjadi anggota DPR RI. Inilah sistem yang ingin saya ubah. Jika berada di luar sistem, saya mungkin hanya mampu melakukan pembelaan terhadap KPK lewat lisan dan tulisan. Tapi jika berada di dalam sistem, saya akan mampu membela KPK melalui kebijakan-kebijakan yang konkrit.

Ini bukan perjuangan yang mudah. Tapi tidak ada yang mustahil di dunia ini. It always seems impossible until it’s done. Begitulah kata Nelson Mandela.

Bismillah..

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Co-founder Perempuan Politik, dan penulis buku ‘Curhat Perempuan’

Sumber

Mengajak Generasi Milenial ke Pesta Demokrasi
Blog Solidaritas Opini

Mengajak Generasi Milenial ke Pesta Demokrasi

Oleh: Jannerson Girsang 

“Kita tak mungkin menjalani hidup dari anak-anak kita; bahkan tak mungkin memimpi impian anak-anak kita”

(Khalil Gibran)

TAHUN 2018 merupakan tahun-tahun yang sibuk dan hangat di tanah air. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pemilukada secara serentak tahun 2018 nanti bakal digelar di 171 daerah, mencakup 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Partai-partai, tim sukses berjuang meme­nangkan calon-calon yang didukungnya.

Pemerintah telah menargetkan partisipasi pemilih sebesar 78 persen. Di tengah kesi­bukan itu, mari tidak melupakan anak-anak kita, khususnya Generasi Millenial atau Mille­nium. Untuk mencapai target tersebut, ada baiknya pemilih dari generasi Millenial mendapat perhatian, kelompok yang khas dan sangat potensial menentukan masa depan bangsa kita ke depan.

Perlu media yang tepat bagi penyampaian informasi tahapan-tahapan pemilukada itu, serta strategi untuk menghapus citra pemilukada sebagai rutinitas belaka, politisi hanya mengejar keuntungan semata, politik itu kotor, jahat, menghalalkan segala cara.

Media sosial dan generasi milenium

Media sosial telah mengubah politik Indo­nesia secara drastis, dari semula strukturalis menjadi populis dan dari berorientasi kekua­saan, kini lebih pada keseharian. (Wasisto Raharjo Jati, Kompas 17 Desember 2017). Peru­bahan ini berimpli­kasi penting pada me­nguatnya representasi dan partisipasi niti­zen melalui medsos secara besar-besaran.

Pemilukada kali ini jelas akan berbeda dengan pemilukada sebe­lumnya. Generasi Millenium, yang diperkirakan jumlahnya men­capai 55% pemilih, memiliki karak­teristik yang khas dan harus didekati dengan cara yang berbeda dari sebelumnya, agar mereka tidak apatis, apalagi sampai tidak terdaftar dan masuk ke TPS.

Generasi Millenial (atau sering disebut geneasi Y) merupakan kelompok manusia yang lahir sesudah 19800an hingga 1997. Mereka tahun ini berusia antara 21-34 tahun atau 16-29 tahun pada pemilu­kada sebe­lumnya, dan disebut millenial karena satu-satunya generasi yang pernah melewati mille­nium kedua, sejak teori generasi diem­buskan pertama kali oleh Karl Mann­heim pada 1923.

Generasi Milenium perlu men­da­pat perhatian dalam pemilukada karena karakter mereka yang berbeda dengan generasi sebe­lumnya. Menurut Survei Assosiasi Penye­lenggara Jasa Internet (2016), penetrasi internet oleh kategori umur Millenial sebesar lebih dari 75%.

Mereka dibesarkan di era kemajuan tek­nologi informasi yang mengubah berbagai sendi kehidupan, khususnya media. Generasi Millenium menggunakan internet untuk segala macam urusan, mulai dari mencari berita, memesan tiket, membeli barang, mengirim pesan melalui berbagai media sosial.

Hasil survey yang diungkapkan CSIS me­narik disimak para tim kampanye. Menu­rut survei itu, sebanyak 87% generasi mille­nial memiliki Facebook, 70.3% memi­liki Wats­app, 54,7% memiliki instagram. Gene­rasi ini sudah meninggalkan Twitter dan hanya ber­cokol di sana sebanyak 23.7 persen.

Mereka perlahan-lahan mening­galkan surat kabar, TV, bahkan radio. Saya sudah jarang melihat anak saya yang berusia 26 tahun membaca koran. Mereka hafal Medan Top, segala yang berbau www…com, yang menyajikan berita yang mereka perlukan dan real time.

Kalau saya tanyakan apa berita koran hari ini, jawabnya: “Kan ada di Online”.

Apa yang mereka baca? Dalam artikelnya di Kompas 20 Desember 2017 berjudul Milenial, Politik dan Media, Tsamara Amani, Ketua Partai Solidaritas Indonesia mengutip Daniel Wittenberg, mengatakan bahwa anak-anak muda tertarik issu-isu tentang masa depannya seperti akses pendidikan, pelaya­nan kesehatan, lapangan pekerjaan, dan rumah murah.

Strategi mengajak generasi millenium

Pemilukada 2018 hendaknya bukan hanya sekedar memilih pemimpin yang menduduki jabatan politik yang baru, tetapi juga mendidik generasi muda menjadi pemimpin di masa depan. Pemi­lukada ini mengajar mereka pen­didikan tentang hak dan kewajiban, meng­har­gai demokrasi dan proses demokrasi.

Satu hal, pemilukada harus mam­pu me­mas­­tikan bahwa mereka keluar dari TPS, dan mampu merasakan nikmatnya melak­sa­nakan kewajiban. Karena mereka beberapa ta­hun lagi akan mewarisi masa depan bangsa ini.

Dalam artikelnya di www.huffingtonpost.com berjudul Millenium Voters: We Need You, Dr Ricado Azizz menyebutkan beberapa hal yang perlu dilakukan untuk melibatkan generasi muda berpartisipasi dalam pemilu­kada melalui sekolah, kuliah, tempat mereka bekerja dan lain-lain. Dan tak kalah penting­nya adalah melibat­kan keluarga, kelompok terkecil sebuah bangsa.

Pertama, Proses Registrasi Pemilih. Me­mas­tikan bahwa generasi Millenium terdaftar dalam daftar pemilih. Konse­kuen­sinya, KPU, bekerja sama dengan pemerintah memfa­silitasi proses registrasi dan memastikan mereka paham dan melaksanakan hak demo­krasinya. Perlu aturan-aturan yang sederhana, tidak rumit, untuk mempermudah para gene­rasi muda mendaftar sebagai pemilih. Perlu pihak yang bertang­gungjawab memastikan mereka yang sedang kuliah atau sekolah jauh dari orangtuanya, atau dalam kondisi lain yang dapat menghalangi dirinya menja­lankan hak dan kewajiban demokrasi.

Kedua, Pendidikan Formal. Memastikan bahwa institusi pendidikan kita, memiliki sumber daya dan mandat untuk lebih mendidik kaum muda mengenai kebutuhan, hak dan tanggung jawab mereka dalam pemilukada . Pihak penyelenggara pemilu seharusnya memastikan materi pengetahuan umum tentang demokrasi, proses demokrasi kita benar-benar sampai kepada generasi ini, sehingga mereka mengetahui hakekat demokrasi, tahapan Pemilu, Pilkada, dan tidak apatis.

Mereka seyogianya mengetahui dan sadar sepenuhnya bahwa pemilu­kada bukan politik uang, bukan kampanye hitam (black campaign). Uang Rp 100 ribu tak ada artinya dengan nasib 5 tahun, black campaign itu me­rusak dirinya sendiri!

Ketiga, Pendidikan Melalui Online. Memastikan bahwa sumber berita mereka yang kebanyakan dari online news berisi konten tentang informasi pemilukada itu sendiri. Mereka membutuhkan akses dan infomasi yang menginspirasi mereka berpartisipasi pada pemilukada itu.

Ketiga, Pendidikan Demokrasi di Tengah Keluarga. Memastikan bahwa pemilukada sampai di tengah-tengah keluarga. Di sanalah anak-anak muda kita kebanyakan bermukim dan saling mengingatkan informasi tentang pesta ini. Orang tua harus membekali diri dengan informasi pemi­lukada dan mendidik anak-anaknya berpartisipasi dalam pesta itu.

KPU bersama-sama Pemerintah, Pemerintah Daerah seharusnya sudah menyiapkan hal-hal di atas, sehingga partisipasi Generasi Millenial dalam pemilukada kali ini meningkat.

Ke depan, pemerintah perlu memikirkan anggaran untuk sosialisasi pemilukada kepada para Generasi Milenium, meningkatkan penggunaan situs jejaring sosial untuk mencapai mereka, meningkatkan penggunaan peralatan online untuk mendidik dan memberdayakan pemilih generasi ini.

Selamat memasuki tahun politik 2018. Semoga kita bukan hanya menghasilkan pemimpin melalui proses demokrasi yang benar, tetapi juga mewariskan pelajaran berharga bagi generasi muda kita, betapa pentingnya kita berpartisipasi dalam pemilukada , khususnya mereka yang kita sebut Generasi Millenial. Sehingga tahun tahun ke depan, kita mewariskan pemilukada yang lebih berkualitas, tidak lagi memilih pemimpin yang korupsi atau bermasalah. ***

Penulis, kolumnis dan penulis buku-buku biografi

Sumber

Peran dan Tantangan Pemuda di Era Generasi Milenial
Blog Solidaritas Opini

Peran dan Tantangan Pemuda di Era Generasi Milenial

Oleh: Dini Shanti Purwono

Kata “pemuda” seringkali identik dengan kelompok anak muda yang masih “bau kencur” alias belum berpengalaman, belum matang dalam berpikir dan belum stabil secara emosi. Dan karenanya secara umum orang tidak terlalu memperhitungkan kelompok pemuda ini karena dianggap pola berpikirnya cenderung idealis tidak realistis dan sering mengambil keputusan dengan berdasarkan emosi perasaan belaka.

Namun sebenarnya dalam hidup ini yang namanya “idealisme’, suatu pemikiran tentang dunia utopia, merupakan hal penting yang membuat manusia tetap mempunyai semangat dan harapan untuk tetap hidup dan berjuang demi dunia yang lebih baik. Dunia utopia memang seperti mimpi. Tapi saya percaya bahwa mimpi yang terukur dan dikombinasikan dengan pemikiran serta semangat positif dapat mengubah dunia. Pada saat kita berhenti bermimpi, kita berhenti berusaha, maka kita akan mati.

Di sinilah peran pemuda, sebagai sosok yang muda, yang dinamis, yang penuh energi, yang optimis, diharapkan untuk dapat menjadi agen perubahan yang bergerak dan berusaha untuk sedekat mungkin dengan dunia utopia itu. Pemuda, diharapkan bisa membawa ide-ide segar, pemikiran-pemikiran kreatif dengan metode thinking out of the box yang inovatif, sehingga dunia tidak melulu hanya dihadapkan pada hal-hal jaman old yang itu itu saja dan tidak pernah berkembang. Dengan kata lain pemuda diharapkan menjadi pemimpin masa depan yang lebih baik dari pemimpin masa kini. Pemuda diharapkan untuk menjadi change agent, yaitu pihak yang mendorong terjadinya transformasi dunia ini ke arah yang lebih baik melalui efektifitas, perbaikan dan pengembangan.

Pemuda Sebagai Change Agent

Dari hasil baca-baca saya, setidaknya ada lima karakteristik pemimpin yang baik yang harus ada dalam diri seorang Change Agent. Yang pertama, visi yang jernih. Sebagai pemimpin, seseorang harus memiliki target yang jelas sehingga program kerja dapat disusun dengan baik dan dengan tahapan yang berkesinambungan karena arah yang dituju jelas. Pemimpin yang baik harus bisa menjelaskan ide dan konsep yang ada dalam pemikirannya secara jernih kepada orang lain dan terutama kepada anggota tim kerjanya.

Saya pikir Albert Einsten benar, “If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough”. Yang kedua, memiliki kegigihan untuk mencapai target. Yang ketiga, bersikap kritis dan analitis. Dengan kata lain, pemimpin yang baik harus selalu bernalar dan menggunakan akal sehatnya. Tidak ada hal yang ditelan bulat-bulat tanpa mengerti substansinya. Yang keempat, sarat akan pengetahuan dan memimpin dengan memberikan contoh, bukan hanya dengan instruksi. Yang kelima, membangun hubungan yang kuat dengan orang-orang sekitarnya dengan membangun kepercayaan. Dengan kata lain, pemimpin yang baik harus memiliki integritas agar dapat dipercaya.

Pemuda dan semangatnya dibutuhkan sebagai change agent dalam berbagai sektor, termasuk sektor politik. Selama masih ada yang namanya “negara”, politik juga akan selalu ada. Masalahnya, politik sudah terlalu lama terasosiasi sebagai suatu hal yang kotor dan karenanya dihindari banyak orang. Kata “politik” hampir identik dengan “perebutan kekuasaan demi jabatan dan uang”. Akibatnya, banyak anak muda berpotensi menghindari dan tidak peduli dengan politik. Namun sikap ini tanpa disadari secara tidak langsung membuat kondisi politik menjadi semakin buruk karena level of competition, baik dari sisi kemampuan maupun integritas, menjadi rendah untuk seseorang menduduki posisi strategis dalam lembaga-lembaga negara.

Akibatnya, orang-orang yang memegang kekuasaan dalam negara bukanlah orang-orang terbaik yang ada di negara tersebut, melainkan orang-orang yang memang dari awal masuk ke dalam politik dengan niat untuk semata-mata memperoleh jabatan dan kekuasaan demi uang atau kepentingan pribadi lainnya. Pada saat kancah politik dan lembaga negara dikuasai oleh orang-orang yang tidak berkualitas ini, semakin orang-orang yang berkualitas menjauhi area tersebut. Hal ini terjadi terus menerus dan menjadi lingkaran setan.

Generasi milenial harus bisa bertindak sebagai change agent dan memutus lingkaran setan tersebut. Pemuda harus tetap optimis dan tidak berhenti melakukan langkah-langkah perbaikan, termasuk dalam sektor politik. Pemuda harus mau peduli dengan kualitas politik negaranya dan berani terjun ke dalamnya. Karena perbaikan politik hanya akan terjadi pada saat orang-orang baik, profesional dan berintegritas masuk ke dalam politik.

Tidak dapat disangkal bahwa politik sudah terlalu lama disalahgunakan oleh orang-orang opportunist demi jabatan, kekuasaan dan uang semata. Tapi sesungguhnya ada dimensi lain dari politik, yaitu suatu alat dahsyat yang dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Apabila kita berpolitik dengan baik dan benar, maka kita dapat menjadikan dunia ini menjadi lebih baik. Seperti yang dikatakan Mahatma Gandi, “Be the change you wish to see in the world “. Jangan mengandalkan orang lain untuk melakukan perbaikan, tapi kita harus mau turun tangan untuk melakukan perbaikan yang kita inginkan.

Tantangan Bagi Generasi Milenial

Generasi milenial adalah generasi yang sangat mahir dalam teknologi. Dengan kemampuannya di dunia teknologi dan sarana yang ada, generasi ini memiliki banyak peluang untuk bisa berada jauh di depan dibanding generasi sebelumnya. Namun sayangnya, dari beberapa statistik yang saya baca, dikatakan bahwa generasi milenial cenderung lebih tidak peduli terhadap keadaan sosial, termasuk politik dan ekonomi. Mereka cenderung lebih fokus kepada pola hidup kebebasan dan hedonisme. Mereka cenderung mengingkan hal yang instant dan tidak menghargai proses.

Di era ini segala sesuatu bergerak dengan cepat, dunia menjadi tanpa batas, informasi dapat diperoleh dimana saja dan dari siapa saja. Generasi masa kini harus berusaha dan mampu menjadi bijak terutama dalam penggunaan media sosial. Media sosial ini mirip dengan politik, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kita bisa berguna dan bertambah pintar apabila menggunakan media sosial dengan benar, tapi kita juga bisa menjadi penyebar hoax dan menjadi bodoh apabila kita menggunakan media sosial dengan tidak benar.

Di era ini dengan segala kecanggihan teknologi, tingkat persaingan juga semakin tinggi. Kualitas dan kinerja manusia juga dituntut menjadi semakin tinggi. Generasi masa kini harus mampu beradaptasi dengan cepat, belajar dan menjadi lebih baik dengan cepat serta melakukan navigasi yang lincah dan tepat untuk dapat memecahkan setiap masalah. Kreatifitas dan Apabila tidak, dalam beberapa tahun ke depan mungkin posisi kita sudah digantikan oleh robot atau program komputer.

Di Indonesia, ada sekitar 81 juta penduduk yang termasuk dalam generasi milenial. Berarti sekitar hampir 32% dari total populasi di Indonesia. Pertanyaannya: Mampukah kelompok 32% ini menjadi change agent untuk Indonesia? Siapkah mereka untuk membangun dan meneruskan Indonesia? Ini yang menjadi tantangan terbesar bagi generasi milenial Indonesia.

*Penulis Adalah Advokat, Alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia & Harvard Law School

Sumber