PSI Minta Proses Produksi dan Impor Alat Kesehatan Terkait Corona Dipermudah
Liputan

PSI Minta Proses Produksi dan Impor Alat Kesehatan Terkait Corona Dipermudah

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyarankan agar proses produksi dan impor alat-alat kesehatan yang terkait COVID-19 dipermudah.

“Birokrasi harus disederhanakan. Ini situasi darurat, harus ada terobosan. Jika tidak dilakukan, pasti kelangkaan akan terus terjadi dan harga tetap luar biasa tinggi,” kata Ketua DPP PSI Tsamara Amany dalam keterangan tertulis, Jumat 27 Maret 2020.

Menurut Tsamara, banyak kalangan industri yang sudah berniat membantu membuat alat kesehatan yang relevan dengan COVID-19, terutama masker medis dan non-medis.

“Masalahnya, mereka terhalang dengan sertifikasi untuk masker medis. Jadi tidak berani mengedarkan. Kalau dipermudah, para petugas medis kita tak akan kesulitan mencari masker. Harga pun tak akan gila-gilaan,” kata Tsamara.

Dipermudah bukan berarti mengabaikan standar kesehatan. Tsamara menyatakan, para petugas medis tetap harus dibekali perlengkapan dengan kualitas terbaik untuk menangkal masuknya virus.

Begitu juga dengan impor. Pemerintah telah menetapkan izin impor alat kesehatan untuk keperluan penanganan corona ada di tangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Impor bea masuk juga sudah dibebaskan. PSI mendorong kebijakan ini diterapkan secara secara konsisten saja. Sekali lagi, ini demi kemaslahatan bersama. Jangan lagi ada korban nyawa, terutama dari tenaga medis, karena alat kesehatan yang tidak memadai,” kata Tsamara

Selain itu, Tsamara juga meminta pemerintah meniru skema Defense Production Act di Amerika dengan mengidentifikasi industri yang relatif cepat diubah kemampuannya untuk memproduksi alat-alat kesehatan seperti APD (Alat Pelindung Diri),  ventilator dan sebagainya.

“Pemerintah bisa memberi modal awal dan meminta perusahaan untuk memprioritaskan produksi yang dibutuhkan negara dalam menghadapi Covid-19. Produknya dibeli oleh pemerintah. Dengan begitu kita memiliki kesiapan alat kesehatan dan alat pelindung diri. Landasan hukumnya harus disiapkan secepat mungkin,” tutupnya.

PSI Desak Kemenhub Bekukan Transportasi Publik Ke Luar Jabodetabek
Liputan

PSI Desak Kemenhub Bekukan Transportasi Publik Ke Luar Jabodetabek

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Kementerian Perhubungan untuk membekukan seluruh sistem transportasi publik ke luar Jabodetabek untuk mencegah penyebaran COVID-19 ke daerah lain.

“Sambil menunggu kebijakan pemerintah yang lebih komprehensif untuk meminimalisasi interaksi antar-manusia baik melalui social distancing yang diperketat, Karantina Terbatas atau Karantina Wilayah, kami mendesak Kementerian Perhubungan menghentikan pergerakan orang ke luar dari Jabodetabek dengan membekukan semua transportasi publik,” kata Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka dalam keterangan tertulis, Sabtu 28 Maret 2020.

Isyana menjelaskan bahwa Jabodetabek adalah pusat penyebaran COVID-19. Oleh karena itu harus dicegah pergerakan orang dari Jabodetabek ke luar, ke desa-desa atau kota lain di seluruh Indonesia.

Secara teknis, kata Isyana, Kemenhub menghentikan semua moda transportasi seperti kereta api, bus antar-kota, kapal laut dan pesawat udara. Semua akses transportasi hanya dibuka untuk kepentingan logistik dan kesehatan.

“Ini memang berat dan pasti bukan tindakan populer. Tapi, PSI berkeyakinan, ini harus dilakukan demi menyelamatkan ribuan, atau bahkan puluhan ribu nyawa saudara-saudara kita di desa-desa di luar Jabodetabek,” lanjut Isyana.

“Kalau kita baca laporan media, belasan ribu pekerja informal di Jakarta sudah ‘mudik dini’ ke kampung mereka karena pekerjaan yang sepi. Ini sangat berpotensi menjadi gelombang penularan besar-besaran ke kampung-kampung.” kata Isyana.

Isyana mengingatkan, tindakan drastis harus ditempuh. Apalagi mengingat sarana dan prasarana kesehatan di daerah kalah tertinggal dengan di Jabodetabek.

“Kalau ada ledakan jumlah positif Corona di daerah, kita akan sangat kewalahan. Sebelum itu terjadi, tutup semua akses transportasi publik keluar Jabodetabek,” pungkas Isyana.

Ibu Sudjiatmi Teladan dalam Kesederhanaan, PSI Berduka Sedalam-dalamnya
Siaran Pers

Ibu Sudjiatmi Teladan dalam Kesederhanaan, PSI Berduka Sedalam-dalamnya

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyampaikan rasa duka cita sedalam-dalamnya atas kepergian Ibu Hj Sudjiatmi Notomihardjo, ibunda Presiden Joko Widodo.

“Kami mendoakan Almarhumah semoga kembali ke pangkuan-Nya dengan husnul khatimah, dilapangkan jalannya menuju keabadian,” kata Ketua Umum DPP PSI, Grace Natalie, dalam keterangan tertulis, Rabu 25 Maret 2020.

Grace berharap sosok Almarhumah menjadi teladan semua pihak. Terutama karena beliau tak pernah jumawa sebagai seorang Ibunda presiden.

“Beliau tetap apa adanya, tetap sederhana dan dekat dengan rakyat kecil. Semoga ini menjadi teladan kita semua,” lanjut Grace.

PSI juga mendoakan semoga Presiden Jokowi dan segenap keluarga diberi kekuatan dan ketabahan.

“Presiden Jokowi tengah memimpin bangsa Indonesia dalam melawan wabah Corona. Di tengah itu semua, beliau harus menerima kabar duka tersebut. Tapi dengan doa dan dukungan seluruh rakyat, insya Allah, Presiden Jokowi bisa melampaui ini semua,” pungkas Grace.

PSI Instruksikan Anggota Dewannya Prioritaskan Tes Corona untuk Rakyat
Liputan Sikap PSI

PSI Instruksikan Anggota Dewannya Prioritaskan Tes Corona untuk Rakyat

Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) meminta seluruh anggota DPRD dari PSI untuk memprioritaskan tes COVID-19 atau Corona untuk rakyat, bukan untuk mereka terlebih dulu

“Ada keterbatasan dalam pelaksanaan tes. Karena itu harus ada prioritas. DPP PSI minta agar rakyat yang didahulukan, terutama mereka yang memiliki gejala atau punya riwayat berinteraksi dengan pasien Corona. Anggota DPRD dari PSI bisa menunggu,” kata Ketua Umum DPP PSI, Grace Natalie, dalam keterangan tertulis, Rabu 25 Maret 2020.

Grace menambahkan, tidak selayaknya anggota DPRD dari PSI mengambil kesempatan dalam situasi darurat dan sulit seperti sekarang.

“Jangan jadikan posisi sebagai anggota dewan untuk menikmati keistimewaan perlakuan. Apalagi jika sampai mendahulukan sanak keluarga sendiri,” tambah Grace.

Namun, kata Grace, kalau ada anggota DPRD dari PSI telah memiliki gejala atau punya riwayat berinteraksi dengan pasien Corona, itu hal berbeda. Jika demikian, yang bersangkutan memang harus segera dites.

Situasi penyebaran wabah Corona di Indonesia belum membaik. Sampai 24 Maret 2020 sore, dalam data Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, sudah ada 686 kasus pasien yang positif Corona. Jumlah yang meninggal 55 orang.

PSI Apresiasi Rencana Pemerintah Kucurkan Bantuan Tunai untuk 89 Juta Rakyat
Siaran Pers

PSI Apresiasi Rencana Pemerintah Kucurkan Bantuan Tunai untuk 89 Juta Rakyat

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi keputusan pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan tunai kepada 89 juta rakyat.

“Terima kasih atas keputusan tersebut. Beberapa hari yang lalu, PSI juga sudah mengusulkan agar ada bantuan langsung tunai untuk kalangan masyarakat yang paling terdampak wabah Corona,” kata Ketua Umum DPP PSI, Grace Natalie, dalam keterangan tertulis, Sabtu 21 Maret 2020.

Grace menambahkan, bantuan tunai itu akan sangat berguna untuk membeli bahan kebutuhan pokok yang diperlukan.

“Pada gilirannya bantuan tunai akan menggerakkan roda perekonomian karena daya beli yang kembali menguat. Ketika daya beli menguat, sektor konsumsi akan kembali dinamis setelah dalam beberapa hari ini melemah,” lanjut Grace.

PSI yakin, kata Grace, pemberian bantuan tunai adalah langkah paling cepat dan efektif dalam membantu masyarakat melewati masa-masa sulit seperti sekarang.

“Pada saat bersamaan, PSI juga mengingatkan agar ada pengawasan yang ketat, sehingga seluruh bantuan jatuh ke tangan mereka yang benar-benar membutuhkan atau tepat sasaran,” pungkas Grace.

Pada Jumat sore kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada sekitar 89 juta warga yang akan mendapat bantuan uang dari pemerintah di tengah penyebaran virus Corona.

Menurut Sri Mulyani, kebutuhan dana tersebut masih bisa dipenuhi APBN yang anggaran belanjanya sekitar Rp 2.500 triliun.

PSI Perjuangkan Raperda di 4 Kota Besar terkait Penanggulangan Wabah Virus dan Bakteri
Siaran Pers

PSI Perjuangkan Raperda di 4 Kota Besar terkait Penanggulangan Wabah Virus dan Bakteri

4 Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (F-PSI) di DPRD DKI Jakarta, DPRD Kota Surabaya, DPRD Kota Tangerang Selatan dan DPRD Kota Surabaya mendorong lahirnya rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penanggulangan penyebaran virus dan bakteri menular.

Regulasi tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah lokal dalam menyiapkan langkah-langkah terkait dengan pencegahan dan penanganan penyebaran virus Corona (Covid-19), atau virus dan wabah lain, yang diyakini banyak muncul di masa mendatang.

Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad, mengungkapkan alasan kenapa PSI memperjuangkan Perda penanggulangan virus dan bakteri menular ini. Menurut Idris, dengan Perda, tiga payung hukum terdahulu yang dikeluarkan pemerintah pusat dapat diterjemahkan di aras lokal.

“Kenapa Perda? Sebenarnya Indonesia sudah punya tiga payung hukum, UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, PP No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, dan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4/2019 yang sebenarnya mengamanatkan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk bisa berinisiatif mengambil kewenangan dalam menggerakkan sumber daya dalam menanggulangi penyakit menular atau mencegah penyakit yang dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat,” kata dia dalam konferensi pers bersama di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Jumat 13 Maret 2020.

Selain itu, lewat Perda juga, PSI ingin memastikan kebijakan penanggulangan virus dan bakteri menular di seluruh daerah berorientasi jangka panjang.

“Kata kuncinya adalah keberlanjutan, agar kondisi serupa di masa mendatang dapat ditangani dan dimitigasi lebih awal sehingga peran-peran pemerintah daerah lebih optimal dan bisa membantu pemerintah pusat,” tambah Idris.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya, William Wirakusuma, menyebut, nantinya Perda akan mengatur tentang membangun database dan sistem informasi publik yang transparan, terukur dan akuntabel, dalam arti tidak boleh ada informasi yang disembunyikan terkait keberadaan virus atau bakteri yang berpotensi mengancam kesehatan masyarakat.

Kedua, lanjut William, penting untuk membangun database dengan menggunakan infrastruktur berjenjang dari RT, RW Kelurahan, Kecamatan, guna mengidentifikasi dan mendata warga yang mengalami gejala, tetapi dengan catatan semua informasi dan data pasien dan warga terduga dilindungi dan tidak boleh dibocorkan, apalagi memojokkan korban.

“Poin ketiga, adanya laporan berkala kepada publik terkait upaya pencegahan maupun penanggulangan. Keempat memastikan adanya sistem call center atau pengaduan. Kelima, menyebarluaskan informasi selengkap-lengkapnya dan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mencegah kepanikan dan sebagai bekal masyarakat dalam menyikapi situasi,” ujar pria penyandang gelar master dari Universitaet Kaiserlautern, Jerman, itu.

Selanjutnya, William menegaskan perlunya menerapkan sistem peringatan dini dan memperketat pengawasan di pintu akses wilayah seperti pelabuhan, terminal, bandar, dan stasiun kereta api.

Menurutnya, setelah menerapkan sistem peringatan dini dan memperketat pintu keluar-masuk wilayah, pemerintah daerah harus memastikan tersedianya fasilitas rumah sakit, tenaga medis, dan obat-obatan yang memadai untuk menangani pasien.

Rekomendasi lain PSI yang disebutkan William adalah pemerintah daerah harus sigap menyediakan kebutuhan pokok berupa makanan dan air bersih dalam keadaan darurat, serta realokasi anggaran daerah untuk mengatasi situasi darurat.

Belajar dari pernyataan kontroversial Anies Baswedan yang menyebut moda transportasi kereta rel listrik (KRL) berpotensi menjadi medium penyebaran virus Corona, William menilai pemerintah daerah perlu menyiapkan skema pengaturan ruang publik, sistem transportasi, pusat perbelanjaan, sekolah dan kantor untuk menekan kemungkinan penyebaran virus.

Bahkan, imbuh William, pemerintah harus siap dengan skema penutupan ruang publik dan pusat-pusat keramaian jika keadaan mulai genting, seperti yang dilakukan oleh Italia dan negara-negara lain yang mengisolasi penduduk dan melakukan lockdown wilayahnya.

Melengkapi rekomendasi Perda, William meminta harus ada lembaga yang berwenang penuh sebagai led sector dan mengatur bagaimana hubungan kelembagaan dengan organisasi pemerintah lainnya, serta mendorong pelibatan aktif masyarakat dalam pencegahan penyebaran virus atau wabah serupa di kemudian hari.

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dari Fraksi PSI, Emanuella Ridayati menjelaskan kenapa Perda ini baru diinisiasi di 4 kota besar tersebut.

“Karena tingkat kepadatan penduduk dan mobilitas yang tinggi membuat kota lebih potensial menjadi tempat penyebaran. Selain itu keempat itu berpotensi menjadi pintu masuk penyebaran. Selain itu, secara kebetulan PSI mempunyai kekuatan anggota legislatif yang cukup memadai sehingga bisa memuluskan pembahasan Raperda,” ungkap Rida.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa PSI dengan senang hati memberikan konsep Raperda ini kepada seluruh daerah bahkan untuk tingkat nasional jika diperlukan. “Ini adalah bagian dari komitmen PSI dalam menawarkan solusi yang sedang dihadapi bangsa dan rakyat Indonesia,” tegas Rida.

Sebagai penutup, Ketua Fraksi PSI-PKB DPRD Kota Bandung, Christian Julianto Budiman, memberikan catatan penting terkait penanganan masalah virus Corona oleh pemerintah pusat.

“PSI menganggap perlu ada banyak perbaikan, terutama dalam aspek kesiapan medis, pengerahan sumber daya aparatus pemerintah untuk mengidentifikasi, membangun database, alokasi anggaran, dan pengaturan ruang publik,” sebut Christian Julianto.

“Komunikasi publik juga masih kurang terukur, meski kami mengapresiasi langkah pemerintah untuk menunjuk satu juru bicara terkait masalah corona. Komunikasi dan rencana kebijakan menyeluruh diperlukan untuk membangun trust (kepercayaan) masyarakat, meyakinkan bahwa pemerintah hadir dan siap mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi corona,” tandas dia.

Christian mengusulkan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu berbagi peran dan tugas dalam mengatasi virus pandemi, sehingga tugas berat segera dapat teratasi.

“Salah satu hal strategis dan mendesak adalah agar pemerintah pusat dapat memberikan otoritas (kewenangan) kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan di laboratorium atau fasilitas kesehatan sebagai langkah awal pencegahan penyebaran virus,” pungkas Christian.

Dikutip dari laman https://www.worldometers.info/, hingga Jumat 13 Maret 2020, virus Corona telah menjangkiti 135.063 orang dengan penyebaran di 127 negara dan wilayah. Total korban jiwa mencapai 4.990 orang. Kasus di Indonesia, 34 orang dinyatakan positif mengidap virus Corona dan 2 pasien meninggal dunia. Jumlah korban dan peta penyebaran virus diperkirakan akan semakin meluas sejalan dengan belum ditemukannya vaksin Corona.

Dewan Pers: Pemberitaan law-justice.co soal PSI Melanggar Etika Jurnalistik
Siaran Pers

Dewan Pers: Pemberitaan law-justice.co soal PSI Melanggar Etika Jurnalistik

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menerima salinan Risalah Penyelesaian Pengaduan (RPP) Dewan Pers yang menyatakan pemberitaan yang dimuat dalam portal berita law-justice.co melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Salinan tertanggal 3 Maret 2020 tersebut memuat laporan dari DPP PSI kepada Dewan Pers pada tanggal 11 Februari 2020. Salinan itu juga menegaskan bahwa berita berjudul “Uang Korupsi Jiwasraya Diduga Juga Mengalir Ke PSI” yang diunggah pada Jumat 7 Februari 2020 tersebut jelas cacat etika dan tendensius.

Setelah mendengarkan klarifikasi dari kedua belah pihak pada 21 Februari 2020 dan 3 Maret 2020, Dewan Pers menyimpulkan berita yang diambil dari media lain itu tanpa verifikasi.

Karena itu, Dewan Pers menilai law-justice.co melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena menyuguhkan berita yang tidak akurat, tidak uji informasi, tidak berimbang dan memuat opini yang menghakimi.

Atas dasar putusan tersebut, Dewan Pers memerintahkan law-justice.co wajib melayani Hak Jawab dan meminta maaf kepada Pengadu (PSI) dan masyarakat selambat-lambatnya 2 X 24 jam setelah Hak Jawab diterima. Teradu juga wajib memuat catatan di bawah berita yang diadukan yang menjelaskan berita bersangkutan dinilai oleh Dewan Pers melanggar Kode Etik Jurnalistik, disertai tautan berita yang berisi Hak Jawab dari Pengadu.

Selanjutnya, Teradu diwajibkan menautkan Hak Jawab dari Pengadu sesuai dengan angka 4 huruf b Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Bila tidak melayani Hak Jawab, law-justice.co terancam pidana denda maksimal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Kuasa hukum dari LBH PSI, Heriyanto, mengapresiasi putusan Dewan Pers ini. Ia berharap ada efek jera kepada law-justice.co sebagai Teradu agar menayangkan berita yang mematuhi kode etik jurnalistik dan tidak tendensius di kemudian hari.

“Pertama, kami berterima kasih kepada Dewan Pers yang memutus perkara ini secara objektif. Kedua, semoga akan menjadi pelajaran penting bagi pihak Teradu ke depan, untuk ikut mendidik masyarakat dengan menyuguhkan berita-berita yang sesuai dengan kaidah dan mematuhi kode etik jurnalistik, bukan justru menyebar berita bohong dan tendensius demi memojokkan pihak tertentu,” kata Heriyanto  dalam keterangan tertulis, Selasa 10 Maret 2020.

Pengacara LBH PSI lain, Nasrullah SH menegaskan, di era post-truth seperti hari ini, semua insan pers harus dapat menjaga kode etik jurnalistik dan mempertanggungjawabkan berita yang dimuat, sekaligus meminta masyarakat cermat mencerna berita yang beredar.

“Sikap PSI dalam kebebasan pers tidak perlu diragukan lagi, kami selalu mendorong hal itu. Namun pada saat bersamaan, kami meminta insan pers untuk selalu bekerja sesuai kode etik dan bertanggung jawab dalam pemberitaannya,” pungkas Nasrullah.

 

PSI Minta Komisioner KPAI Mundur terkait Pernyataan “Bisa Hamil di Kolam Renang”
Siaran Pers

PSI Minta Komisioner KPAI Mundur terkait Pernyataan “Bisa Hamil di Kolam Renang”

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Komisoner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Sitti Hikmawatty, untuk mengundurkan diri.

“Pernyataan beliau soal perempuan bisa hamil karena berenang bersama para pria memperlihatkan inkompetensi. Karena itu, permohonan maaf tak cukup. Beliau sebaiknya mundur,” kata Juru Bicara PSI, Dara Nasution, dalam keterangan tertulis, Senin 24 Februari 2020.

Dara melanjutkan, kerja perlindungan anak harus berada tangan para sosok berintegritas dan berwawasan. Tidak bisa diserahkan pada sosok inkompeten seperti Sitti.

Inkompetensi terlihat jelas dari ketidakmampuannya mencerna dan memilah informasi. Padahal, kata Dara, informasi semacam proses kehamilan itu terbilang elementer.

“Kita sedang mempertaruhkan masa depan anak-anak jika menyerahkan mereka dalam naungan sosok seperti Bu Sitti. Membiarkan Bu Sitti tetap di KPAI adalah langkah keliru,” lanjut Dara.

Ke depan, Dara meminta para pejabat publik untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, tidak asal dan harus didukung data yang akurat.

Setelah ramai di media sosial, Sitti mencabut pernyataan tersebut an meminta maaf kepada publik karena memberikan pernyataan yang tidak tepat.

‘Statement tersebut adalah statement pribadi saya dan bukan dari KPAI. Dengan ini saya mencabut statemen tersebut,” kata Sitti seperti dikutip media.

Berbagi Bahagia di Kampung Muka
Liputan Nasional

Berbagi Bahagia di Kampung Muka

Mendung tipis bertengger di langit. Sisa hujan pagi hari masih berjejak di beberapa titik becek. Udara gerah menyergap, khas kawasan dekat laut.

Itu semua tak menghalangi Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, Jumat 21 Februari 2020 sore, menyeberangi rel kereta dengan membawa tas berisi mainan anak. Ia hanya bersendal jepit. Senyum terus mengembang dari wajahnya yang disaput make up tipis.

Bersama Grace, ada kader PSI seperti Dara Nasution, Sigit Widodo, Mikhail Gorbachev Dom. Juga ada legenda bulu tangkis Indonesia, Hariyanto Arbi. Mereka membawa bungkusan beras untuk warga di kawasan padat Kampung Muka, Ancol, Jakarta Utara.

PSI menyalurkan 1,2 ton beras kepada warga di kawasan padat tersebut. Beras yang dikemas dalam paket 5 kilogram itu berasal dari para dermawan.

“Hari ini kami datang membawa bantuan, ada rezeki, ada berkah melalui PSI. Jadi kami bagi-bagi beras, kemudian juga minuman dan mainan buat anak-anak,” kata Grace.

Kampung Muka hanya sekitar 100 meter dari stasiun kereta Kampung Bandan. Permukiman itu dihuni ribuan warga. Akses keluar-masuk hanya gang 1,5 meter yang sudah tentu tidak bisa dilalui kendaraan roda empat.

Banyak warga Kampung Muka menempati rumah-rumah semi permanen dari kayu atau tripleks, tanpa ventilasi udara memadai. Beberapa rumah bahkan persis berada di pinggir rel.

Warga hidup dengan ketiadaan fasilitas sanitasi yang layak. Anak-anak pun harus bermain di gang-gang sempit atau pinggiran rel kereta api, karena tidak ada ruang terbuka hijau di sana.

“Kami belum bisa membawa bantuan untuk semua. Jadi kami prioritaskan untuk yang sudah tua atau yang sakit. Karena banyak warga yang sakit, stroke, tuna netra,” lanjut mantan presenter TV berita tersebut.

Begitulah. Rombongan PSI menyusuri kampung, menyapa warga. Di satu titik, ada perempuan lanjut usia memeluk Grace sambil menangis haru. Rupanya, ia teringat perjumpaan dengan Grace saat kampanye Pemilu 2019.

Warga lain yang menerima bantuan adalah seorang nenek yang mengalami kebutaan. Pada usia lanjut, ia hanya tinggal bersama sang suami. Mengetahui Grace membawa bantuan, ia sangat gembira.

“Mau banget, Ya Allah… mau banget, apa aja. Terima kasih banget sudah nengokin nenek,” ucapnya sembari menjabat erat tangan Grace. Beras itu, menurut si nenek, bisa mencukupi kebutuhan untuk beberapa minggu ke depan.

Selain menyalurkan bantuan, PSI juga mendengar langsung permasalahan warga. Umumnya, warga mengeluhkan program dan layanan kesehatan. Meskipun pemerintah menyediakan BPJS Kesehatan, warga tetap kesulitan karena masih harus mengeluarkan ongkos perjalanan yang buat mereka tidak sedikit.

“Kami senang banget bisa berbagi dengan warga yang membutuhkan. Doakan semoga ada banyak lagi rezeki yang bisa kami salurkan,” ujar Grace.

Langit makin gelap ketika rombongan PSI meninggalkan Kampung Muka. Senja sebentar lagi tiba.

PSI Kembali Laporkan Situs Berita Law-Justice.co ke Dewan Pers
Siaran Pers

PSI Kembali Laporkan Situs Berita Law-Justice.co ke Dewan Pers

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali melaporkan situs berita, law-justice.co, ke Dewan Pers. Laporan ini dipicu unggahan berita berjudul “Uang Korupsi Jiwasraya Diduga Juga Mengalir ke PSI” pada Jumat, 07 Februari 2020.

Diwakili Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia (LBH PSI), Nasrullah S.H, PSI menilai berita yang diunggah oleh law-justice.co itu tendensius, cacat fakta, tidak berimbang dan tanpa konfirmasi. Untuk itu, law-justice.co melanggar Kode Etik Jurnalistik. Khususnya mengenai itikad buruk (pasal 1), mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi (pasal 3), memuat berita bohong dan fitnah (pasal 4), serta tidak berimbang (pasal 2 butir b Pedoman Pemberitaan Media Siber).

“Muatan berita itu tendensius, cacat fakta, tidak berimbang dan tanpa konfirmasi. Untuk itu, jelas bagi kami bahwa law-justice.co melanggar Kode Etik Jurnalistik. Khususnya mengenai itikad buruk pada pasal 1, mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi pada pasal 3, memuat berita bohong dan fitnah pada pasal 4, serta tidak berimbang pada pasal 2 butir b Pedoman Pemberitaan Media Siber,” kata Nasrullah di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis 13 Februari 2020.

Lebih lanjut, Nasrullah menyatakan, law-justice.co sengaja menayangkan karya yang melanggar Kode Etik Jurnalistik untuk menggiring opini buruk terhadap PSI. Hal itu, lanjutnya, persis yang pernah law-justice.co lakukan pada tahun 2018 dengan berita berjudul “Membedah Isi Jeroan Partai Solidaritas Indonesia”. Atas berita itu, Dewan Pers memutuskan law-justice.co melanggar Kode Etik Jurnalistik karena tidak akurat, tidak berimbang dan beropini menghakimi.

“law-justice.co sengaja menayangkan karya yang melanggar Kode Etik Jurnalistik untuk menggiring opini buruk terhadap PSI. Hal ini persis yang pernah law-justice.co lakukan pada tahun 2018 dengan berita berjudul “Membedah Isi Jeroan Partai Solidaritas Indonesia”. Atas berita itu, Dewan Pers memutuskan law-justice.co melanggar Kode Etik Jurnalistik karena tidak akurat, tidak berimbang dan beropini menghakimi,” jelas Nasrullah.

Dalam berkas laporan pengaduan, PSI meminta tiga hal pada Dewan Pers.

“Pertama, Dewan Pers menegur www.law-justice.co yang tidak menjalankan tugas jurnalistik sesuai amanat UU Pers No 40 Tahun 1999 dan pelaksanaan kode etik jurnalistik secara tertulis dan melakukan pengawasan setelahnya,” tutur dia.

“Kedua, Dewan Pers menginstruksikan penurunan berita terkait. Kemudian, terakhir, Dewan Pers meminta www.law-justice.co menyampaikan permohonan maaf kepada PSI di medianya sendiri dan di empat surat kabar yaitu Kompas, Koran Tempo, Tribun, dan Republika,” ucap Nasrullah.

Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara PSI, Dara Nasution, menegaskan, PSI mendukung kebebasan pers di Indonesia yang bertanggung jawab terhadap pemberitaannya. Namun, portal berita justice-law.co mengabaikan prinsip-prinsip dan kode etik jurnalisme dalam membuat berita. Untuk itu, PSI meminta Dewan Pers mencabut status verifikasi portal berita itu.

“PSI mendukung kebebasan pers di Indonesia yang bertanggung jawab terhadap pemberitaannya. Namun, portal berita justice-law.co mengabaikan prinsip-prinsip dan kode etik jurnalisme dalam membuat berita. Untuk itu, PSI meminta Dewan Pers mencabut status verifikasi portal berita itu,” tegas Dara.

Dalam kesempatan ini, PSI juga meminta pendapat Dewan Pers untuk melanjutkan kasus ini ke ranah hukum dengan melaporkan justice-law.co ke polisi.

“Kami juga meminta pendapat Dewan Pers untuk melanjutkan kasus ini ke ranah hukum dengan melaporkan justice-law.co ke polisi, karena fitnah terakhir memperlihatkan bahwa media yang bersangkutan tidak memperlihatkan niat baik dan mengulangi perbuatannya,” pungkas Dara.