PSI Kecam Rencana Jahat Hancurkan Reputasi Jokowi dengan Menggunakan Skandal Stan Greenberg
Siaran Pers

PSI Kecam Rencana Jahat Hancurkan Reputasi Jokowi dengan Menggunakan Skandal Stan Greenberg

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam upaya terencana untuk menghancurkan reputasi Presiden Jokowi dengan membangun citra kehadiran konsultan asing yang terkait dengan Israel di belakang kampanye Presiden.

“Tuduhan bahwa Pak Jokowi adalah klien Stan Greenberg, adalah hasil rencana jahat yang terencana, dan bukan sekadar hoax recehan,” kata Daniel Tumiwa, juru bicara PSI untuk teknologi informasi dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat 15 Februari 2019.

“Untung saja, media massa dan masyarakat sipil aktif melakukan penelusuran sehingga fitnah tersebut tidak sempat menyebar lebih luas,” ujar Daniel, yang juga caleg PSI untuk Jawa Barat III.

Menurut Daniel, tuduhan tentang keterlibatan Stan Greenberg sebagai konsultan Jokowi, jelas disiapkan secara matang oleh kubu lawan Jokowi sejak lama.

“Jadi ini berbeda dengan kasus hoax pemukulan Ratna Sarumpaet misalnya, yang terkesan sporadis dan terburu-buru,” ujar Daniel. “Fitnah tentang Greenberg dirancang sejak dua tahun lalu, bahkan sebelum Pilpres dimulai.”

Daniel kemudian memaparkan sejumlah fakta terkait kebohongan mengenai Greenberg.

Pertama, sumber kebohongan bahwa Jokowi adalah klien Greenberg adalah sebuah website berbahasa Inggris bernama political-strategist.com. Website tersebut dibuat pada Desember 2016 dan didaftarkan oleh seseorang yang beralamat di Kanada.

Kedua, nama political-strategist.com itu sendiri menyerupai nama sebuah konsultan politik resmi  Roland Vincent, The Political Strategist. Konsultan asli itu memiliki sebuah website dengan alamat thepoliticalstrategist.com.

Ketiga, di dalam website ‘bodong’ inilah, nama Stan Greenberg tercantum sebagai salah seorang ‘political strategist’ yang memiliki kolom tetap. Di bagian profil Greenberg, tercantum data pribadinya yang hampir sepenuhnya sama dengan informasi mengenai Greenberg yang termuat dalam website resmi Greenberg. Hanya saja, di bagian nama klien, di website itu tertulis bahwa salah seorang klien Greenberg adalah Jokowi. Keterangan ini tidak ada dalam website resmi Greenberg.

Keempat, kecuali Greenberg, semua nama political strategist yang tertera di dalam website bodong itu adalah nama-nama tokoh yang memiliki keterkaitan dengan Israel: Gershon Baskin (pendiri Isarel Palestina Creative Regional Initiatives), Ari Harow (mantan Kepala Staf PM Israel Benyamin Netanyahu), Hillel Neuer (terpilih sebagai satu dari ‘100 Orang Yahudi paling berpengaruh di dunia’  oleh suratkabar Israel Maariv), dan Mark Mellman (pimpinan tim strategi partai  terbesar kedua di Israel Yair Lapid). Ini hampir pasti bukan kebetulan.

Kelima, bila tidak dipelajari secara cermat, website political-strategist.com memang nampak seperti sebuah website resmi berisikan rangkaian tulisan para pakar. Bahasa Inggrisnya pun sempurna. Namun itu sebetulnya hanya penampakan luar. Semua tulisan yang termuat itu berasal dari tahun 2017. Laman FB-nya juga hanya berisi postingan dari 2017, hampir-hampir tanpa engagement pembaca sama sekali.

Keenam, pada 5 Februari media online RMOL tiba-tiba saja mengutip informasi yang tertera dalam website tersebut bahwa Jokowi adalah klien Greenberg. Kemudian pada 5-6 Februari, tiba-tiba saja para tokoh dari kubu Prabowo langsung menyebarkan tuduhan tersebut. Para penyebar ini pun bukan  nama-nama kecil: Mustofa Nahra, Rachland Nasidik, Priyo Budi Santoso, Andre Rosiade, dan Ferdinand Hutahean. Media sosial resmi Partai Gerindra pun menyebarkannya.

Ketujuh, bahkan disebarkan informasi bahwa Greenberg sudah menjadi konsultan Jokowi sejak 2013. Padahal sudah diketahui secara umum bahwa yang menyewa Greenberg sebagai konsultan pada 2013 adalah peserta konvensi Partai Demokrat.

Menurut Daniel, rangkaian fakta ini menunjukkan bahwa hoax mengenai Greenberg bukanlah kebohongan kecil yang sederhana. “PSI menganggap kasus Stan Greenberg adalah skandal, sebuah pelanggaran moral serius yang dilakukan para aktor politik untuk menghancurkan reputasi Jokowi,” ujarnya. “Berbeda dengan kasus-kasus hoax yang lain, skandal Stan Greenberg ini nampak sudah dipersiapkan sejak lama yang bahkan melibatkan nama baik pihak asing.”

Daniel juga secara khusus menunjuk pada kesengajaan untuk menampilkan nama-nama tokoh yang berafiliasi dengan Israel. “Dalam konteks politik Indonesia, ini jelas jahat,” ujar Daniel.

Menurut Daniel, PSI merasa perlu mengungkapkan kebohongan dan kepalsuan ini karena Indonesia membutuhkan sebuah pemilu dan proses politik yang bersih, jujur, damai dan adil. “Kami sepenuhnya berharap kubu anti-Jokowi menghentikan upaya penyebaran kebohongan semacam ini,” katanya.

Jokowi Harus Berhati-hati Sikapi Dukungan Muchdi Pr
Siaran Pers

Jokowi Harus Berhati-hati Sikapi Dukungan Muchdi Pr

Tersiar kabar dari beberapa media dan tersebar di media sosial tentang petinggi Partai Berkarya, Muchdi Pr, yang menyatakan dukungan secara terbuka pada pasangan capres cawapres nomor urut 01, Jokowi Ma’ruf.

PSI menilai dukungan tersebut sebagai bukti nyata dari kinerja yang sudah diberikan oleh Presiden Jokowi hingga mendapat apresiasi yang baik, termasuk dari petinggi Partai Berkarya yang bukan termasuk partai pendukungnya.

Namun PSI juga menilai dukungan tersebut perlu disikapi dengan hati-hati, karena tidak hanya datang dari seorang petinggi sebuah partai yang dipimpin Tommy Soeharto, pewaris sah rezim otoriter Orde Baru, yang adalah juga pendukung capres cawapres nomor urut 02, tetapi khususnya juga karena personal Muchdi Pr sendiri yang memang bermasalah.

Nama Muchdi Pr disebut-sebut terlibat di dalam kasus penculikan yang juga melibatkan capres Prabowo Subianto.

“Pernyataannya ini pantas dipertanyakan, apakah dia ingin berperan sebagai kuda troya yang merusak dari dalam, atau memang hanya ingin mencari sensasi belaka?” jelas Juru Bicara PSI, Surya Tjandra, di Malang.

“Kami menilai dukungan orang macam Muchdi tidak hanya menyakiti para pejuang hak asasi manusia yang masih terus berjuang menuntaskan kasus penculikan aktivis, tetapi juga tidak akan menambah elektabilitas Jokowi-Ma’ruf,” imbuhnya lagi.

Pernyataan dukungan terbuka Muchdi ini ditengarai hanya upayanya menumpang tenar dan bukan tidak mungkin adalah upayanya untuk mencuci dosanya sendiri.

“Kalau dukungannya memang tulus seharusnya yang bisa dilakukan Muchdi adalah membuka semua nama yang terlibat kasus penculikan aktivis yang boleh jadi memang diketahuinya,” tegas Surya, caleg PSI Dapil Malang Raya berlatar belakang aktivis hak asasi manusia ini.

“PSI berharap Presiden Jokowi bisa menyikapi hal ini dengan bijaksana, dan terus fokus pada menyampaikan capaian-capaian pembangunan yang sudah kian nyata belakangan ini, terutama rencana pembangunan manusia yang akan menjadi fokus pada periode kedua nanti,” tegas Surya lagi.

Musuh Utama Persatuan Indonesia
Pidato Ketua Umum

Musuh Utama Persatuan Indonesia

**Pidato Ketua Umum PSI Grace Natalie di Festival 11 Yogyakarta, Senin 11 Februari 2019.

 

Assalamualaikum, Shalom, Om swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Damai

Salam Solidaritas!

Apa kabar Jogja?

Kangen saya sama kota ini

Selamat datang di Festival 11 Jogjakarta, kepada seluruh pengurus, kader, dan simpatisan Partai Solidaritas Indonesia!

Izinkan saya menyampaikan pidato politik yang saya beri judul “Musuh Utama Persatuan Indonesia”

Banyak yang bertanya kepada saya: “Kenapa PSI selalu bicara tentang isu-isu sensitif?”

“Kenapa PSI menolak Perda Injil dan Perda Syari’ah yang diskriminatif?”

“Tidakkah sebaiknya PSI hanya bicara tawaran kebijakan saja, ketimbang masuk ke isu-isu sensitif?”

Bro and Sis yang saya cintai,

Ada baiknya kita menyegarkan kembali ingatan tentang dasar-dasar perjuangan PSI, tentang alasan kenapa partai ini harus berdiri.

Lebih dari empat tahun lalu, PSI didirikan atas kecemasan terkait MELUASNYA INTOLERANSI di negeri ini. Itulah alasan kenapa salah satu PERJUANGAN POKOK PSI adalah melawan intoleransi.

Pembiaran penyerangan atas kelompok yang berbeda keyakinan, penutupan tempat ibadah, meluasnya ceramah kebencian, lama-lama menjadi sesuatu yang kita anggap biasa. Inilah fenomena berbahaya yang disebut aktivis peneliti perempuan Sandra Hamid sebagai “NORMALISASI INTOLERANSI”.

Gejala dimana masyarakat semakin menganggap intoleransi sebagai sesuatu yang normal akibat meluasnya kampanye kultural yang mengajak orang hanya berpikir secara biner: hitam – putih. Kaum kita – musuh kita.

Dan menghadapi gelombang yang semakin besar itu, kaum Nasionalis-Moderat di partai politik, lebih memilih cara aman, agar lolos dari stigma anti umat, demi kepentingan elektoral semata.

Tidak ada protes dari satu partai politikpun — kecuali PSI — ketika ada perayaan keagamaan diserang, ketika ada tempat ibadah ditutup paksa, ketika massa membakar rumah di mana Ibu Meliana sedang berada di dalamnya. Ke mana mereka ketika Ibu Meliana dimasukkan ke penjara?

Tidak cukup suara menentang itu semua, karena kita mulai menganggapnya sebagai hal biasa. Inilah NORMALISASI INTOLERANSI!

Apakah kita akan diam saja melihat ini semua terjadi?

Bro and Sis yang saya cintai,

Prioritas pertama yang harus kita selesaikan hari ini — menurut PSI — adalah melawan segala bentuk ancaman bagi persatuan kita.

Ancaman itu datang dalam beragam bentuk: ada yang ingin mengganti NKRI, ada yang ingin mengganti keberagaman dengan fahamnya sendiri dengan menyelundupkan regulasi diskriminatif.

PSI percaya bahwa untuk menyelesaikan persoalan ini harus ada pengakuan diri bahwa ada masalah besar yang sedang mengancam PERSATUAN INDONESIA.

Konsep kewarganegaraan — citizenship — mengandaikan semua warga negara setara. Tidak ada dikotomi MAYORITAS dan MINORITAS. Tidak ada PRIBUMI dan NON-PRI. Tidak ada warga negara KELAS SATU dan KELAS DUA. Semua sama dan setara sebagai WARGA NEGARA INDONESIA.

Salah satu hak dasar, dijamin Pasal 28 E: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya…”

Hak beragama dan beribadat menurut keyakinan dijamin oleh konstitusi kita!

Tapi ironisnya, laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2017 justru mengungkapkan, salah satu persoalan hak asasi paling menonjol selama lima tahun terakhir — adalah terkait tindakan melarang, merusak, atau menghalangi pendirian rumah ibadah.

Peraturan Bersama Menteri mengenai Pendirian Rumah Ibadah — menurut Komnas HAM — pada praktiknya membatasi prinsip kebebasan beragama. Aturan itu justru dipakai untuk MEMBATASI bahkan MENCABUT hak konstitusional dalam hal KEBEBASAN BERIBADAH.

SETARA Institute mencatat, selama sebelas tahun terakhir terjadi TIGARATUS TUJUHPULUH DELAPAN gangguan terhadap rumah ibadah di seluruh Indonesia.

Situasi semakin memburuk karena pejabat, birokrat, dan politisi daerah, memanfaatkan menguatnya sentimen SARA dengan cara “meng-entertain” sikap intoleran masyarakat, dengan cara mengeluarkan kebijakan yang dianggap bisa MENYENANGKAN UMAT TERTENTU SAJA. Mereka juga cari aman ketika berhadapan dengan kelompok intoleran yang mengerahkan massa untuk menolak pendirian rumah ibadah.

Saya ingin menegaskan kembali, bila partai ini diberi amanah, maka PSI akan berjuang agar TIDAK ADA LAGI PENUTUPAN RUMAH IBADAH SECARA PAKSA!

PSI bertindak dan berbicara atas dasar Konstitusi. Kami ingin hak-hak dasar ini dipenuhi dan dijalankan secara penuh — tanpa syarat!

Bro and Sis yang akan memperjuangkan Konstitusi,

Jogja ini selalu bikin kita kangen. Itu mungkin yang membuat penyair Joko Pinurbo bilang “Jogja terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan”.

Kita selalu ingin kembali ke kota ini karena ia menyimpan identitas kita — identitas Indonesia yang hidup dalam diri kita — dalam bentuk kesenian, tradisi, dan kuliner Nusantara. Itulah yang selalu mendorong kita untuk kembali “Pulang” ke Jogjakarta, seperti lagu KLA Project.

Tapi sebagaimana terjadi di kota-kota lain, kelompok intoleran juga mencoba merusak ketenangan Jogja.

Intoleransi tidak hanya mengancam kita yang masih hidup, bahkan yang sudah matipun menjadi sasaran.

Pertengahan Desember lalu, sebuah nisan kayu salib dipotong di Kotagede Jogjakarta, dan prosesi doa kematian gagal dilakukan karena mendapat penolakan massa.

Kelompok Intoleran juga menyasar upacara adat. Oktober tahun lalu, upacara “Sedekah Laut” sebagai ekspresi rasa syukur — yang dilaksanakan nelayan Pantai Baron dan Kukup di Tanjungsari, Gunungkidul, DISERANG dan DITEROR oleh sekelompok orang yang menganggap upacara adat itu sesat.

Kelompok adat, penganut kepercayaan yang ribuan tahun hidup dalam damai di bumi Nusantara, kini menjadi sasaran kebencian. Dituduh sesat, dipersekusi, dan mengalami diskriminasi sosial.

Hari ini, tepat setahun yang lalu, Gereja Santo Lidwina Bedog di Sleman, diteror. Seorang pemuda dengan samurai menghancurkan isi gereja, melukai pastor, dan jamaat yang sedang khusyuk beribadah.

Inilah cermin persoalan besar kita hari ini.

Bro and Sis yang akan berjuang melawan intoleransi,

Partai Solidaritas Indonesia akan menjadi sayap politik kaum Nasionalis, kaum Moderat, yang ingin mengembalikan toleransi di negeri ini.

Kami percaya, kampanye toleransi harus diwujudkan dalam bentuk gerakan politik parlementer.

Di tingkat nasional, PSI akan mendorong “DEREGULASI Aturan mengenai Pendirian Rumah Ibadah”. PSI akan mendorong PENGHAPUSAN Peraturan Bersama Menteri Mengenai Pendirian Rumah Ibadah.

Aturan terkait masalah ini harus dikembalikan kepada konstitusi — dalam hal ini Pasal 28 E, yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah.

Kedua, PSI akan mencegah lahirnya undang-undang atau peraturan daerah diskriminatif.

Ketiga, kami akan mendorong aparat keamanan serta birokrasi agar lebih tegas dalam menghadapi kasus intoleransi.

Itulah tawaran PSI untuk mengatasi persoalan intoleransi.

Siapkah kita — PSI — berjuang menegakkan hak kebebasan beribadah?

Bro and Sis yang ada di Jogja dan di seluruh Nusantara,

Persatuan dan ide Nasionalisme Indonesia hari ini tidak cukup hanya dibangun dengan melap-lap warisan lama.

Nasionalisme PSI tidak akan dibangun dengan cara mewajibkan orang menyanyikan lagu “Indonesia Raya” sebelum menonton film di bioskop.

Nasionalisme, bagi PSI harus didirikan diatas politik yang bersih. Karena kami percaya persatuan nasional harus dibangun atas dasar “TRUST”.

Kepercayaan tidak akan pernah tumbuh di atas politik yang korup. Selama anggota DPR masih korup, selama itu pula rakyat akan sulit percaya kepada politik.

Bagaimana mungkin orang akan bersatu jika ia merasa dikhianti — kalau uang pajaknya secara sistematis dicuri, dikorupsi oleh orang yang mengaku sebagai wakilnya?

Nasionalisme kita harus didirikan atas dasar perlawanan terhadap kaum intoleran.

Bro and Sis yang akan bersama merawat negeri.

Ancaman terbesar bagi Persatuan Indonesia hari ini, datang dari dua arah:

Pertama dari KAUM INTOLERAN, yang setiap hari menjajakan kebebencian, menghalang-halangi bahkan menyerang orang untuk menjalankan keyakinannya.

Kedua adalah para KORUPTOR yang melemahkan gerakan persatuan, membuat kita: Kaum Nasionalis-Moderat tidak percaya satu sama lain.

Jadi kalau ada orang menyebut dirinya Nasionalis, tapi di belakang masih mencuri uang rakyat. Mereka lebih pantas kita sebut: NASIONALIS GADUNGAN!

NASIONALIS GADUNGAN adalah orang-orang yang mengaku nasionalis tapi ikut meloloskan perda-perda agama yang diskriminatif. NASIONALIS GADUNGAN ADALAH kekuatan politik tengah yang bungkam, diam seribu bahasa ketika Ibu Meliana dipersekusi. NASIONALIS GADUNGAN tidak bersuara ketika rumah-rumah ibadah ditutup. NASIONALIS GADUNGAN adalah partai-partai yang mengaku nasionalis tapi rutin mengirim kader-kader mereka ke KPK karena mengkorupsi uang rakyat.

Apakah kita akan menjadi nasionalis gadungan?

Apakah kita akan menjadi nasionalis gadungan?

Apakah kita akan menjadi nasionalis gadungan?

Bro and Sis di Jogja, dan yang menyaksikan pidato ini melalui televisi nasional dan sosial media

Belakangan banyak kampanye negatif yang ditujukan kepada PSI. Mengatakan bahwa memilih PSI sama saja buang-buang suara — jika partai ini tidak lolos ke parlemen.

Sebagai jawaban saya ingin balik bertanya:

Apakah kita puas dengan partai politik yang ada sekarang?

Apakah partai politik yang ada sekarang telah bekerja keras menjamin kebebasan beribadah?

Apakah mereka turun tangan membela, ketika ada orang yang dipersekusi karena keyakinannya?

Atas dasar itulah, kita harus mulai berpikir bahwa mempertahankan “Politik Status Quo” justru SEBUAH BENTUK PENGHAMBUR-HAMBURAN SUARA!

Berbagai survei terakhir memperlihatkan bahwa elektabilitas PSI terus bergerak naik. Para Caleg, kader, dan simpatisan kami terus bergerak di darat. Mengetuk dari pintu ke pintu, meyakinkan bahwa Indonesia perlu sebuah perbaikan politik.

Bahwa kaum Nasionalis-Moderat perlu suntikan darah segar. Sebuah fraksi baru di parlemen, untuk menemani kelompok Nasionalis-Moderat yang sudah ada, agar lebih berani dan tegas dalam menegakkan persatuan.

Terakhir saya ingin menyitir kutipan puisi yang disukai Sutan Sjahrir “Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan”.

Kata-kata yang mengajak orang untuk berani mengambil sebuah langkah baru. Meninggalkan zona nyaman, yang sebetulnya merupakan sebuah jebakan jalan buntu.

Tak akan ada yang sia-sia. Satu suara anda akan sangat berharga: menentukan arah masa depan kita semua.

Siap pasang badan melindungi rumah ibadah?

Siap membendung normalisasi intoleransi?

Siap menyingkirkan Nasionalis Gadungan?

PSI untuk Persatuan Indonesia!

PSI untuk melawan musuh-musuh Persatuan Indonesia.

 

Mana Solidaritasmu?

Mana Solidaritasmu?

Mana Solidaritasmu?

 

Salam Solidaritas!

 

Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, PKS Picik
Siaran Pers

Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, PKS Picik

Partai Solidaritas Indonesia mengecam sikap fraksi PKS yang menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). “Sikap picik PKS ini menunjukkan mereka membiarkan tumbuhnya kekerasan seksual, pemaksaan, pelecehan, bahkan perkosaan di tengah masyarakat di Indonesia,” ujar Dara Nasution, juru bicara PSI untuk bidang perempuan.

Kecaman Dara ini ditujukan pada pernyataan Ketua Fraksi Jazuli Juwainin yang menyatakan PKS menolak RUU PKS dengan alasan RUU ini berpotensi membuka ruang sikap permisif atas perilaku seks bebas dan menyimpang, serta bertentangan dengan Pancasila dan budaya ketimuran.

“Kami mempertanyakan komitmen PKS untuk melindungi perempuan,” ujar Dara. “Tujuan utama RUU ini adalah melindungi korban kekerasan seksual. Tanpa kehadiran UU ini, banyak perempuan di Indonesia akan terus menjadi korban kekerasan seks yang dilakukan para pria yang merasa kejahatan mereka tidak terjangkau oleh hukum.”

Dara mengingatkan bahwa saat ini banyak sekali perempuan, di tempat kerja, di sekolah, di pabrik, di ruang publik dan domestik menjadi sasaran pelecehan seks karena kelemahan hukum yang melindungi perempuan. “KUHP kita hanya memberi sanksi pada tindak perkosaan yang sangat sulit pembuktiannya,” ujar Dara. “Dengan RUU PKS ini, perempuan akan memiliki kekuatan hukum yang melindunginya dari bergam bentuk kekerasan seksual.”

Menurut Dara, fraksi PKS bersikap picik, berpikiran sempit dengan menganggap RUU ini akan membuka ruang sikap permisif atas perilaku seks bebas dan menyimpang.

“Ketakutan PKS tidak beralasan,” kata Dara. “Bagian mana dari RUU ini yang mendorong perilaku seks bebas? RUU ini justru mempidana mereka yang menggunakan bujuk rayu dan ancaman untuk bisa melakukan hubungan seksual dengan orang lain, baik pasangan atau pacar.”

Dara juga heran mengapa PKS menganggap RUU ini bertentangan dengan Pancasila dan budaya ketimuran. “Di mana letak pertentangannya? Ruh Pancasila sangat terasa dalam RUU PKS, terutama sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab,” ujarnya. “Warga Indonesia yang taat Pancasila pasti akan menolak kekerasan seksual sebab mendegradasi harkat dan martabat manusia. Selain itu, melindungi dan menghormati perempuan juga merupakan budaya ketimuran. Jadi keliru sekali jika PKS menganggap RUU ini bertentangan dengan Pancasila dan budaya ketimuran.”

Dara berharap PKS mempertimbangkan kembali penolakan mereka terhadap RUU PKS. “Kalau RUU PKS tidak kunjung disahkan, yang akan gembira adalah para pria pemangsa seks,” kata Dara. “Atau memang para anggota PKS membela para pelaku kejahatan seks?”

PSI Desak Bawaslu Buka Kembali Dugaan Aliran Rp 1 Triliun dari Sandiaga Uno ke PKS dan PAN
Siaran Pers

PSI Desak Bawaslu Buka Kembali Dugaan Aliran Rp 1 Triliun dari Sandiaga Uno ke PKS dan PAN

Partai Solidaritas Indonesia mengajak masyarakat sipil untuk bersama-sama meminta agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali membuka kasus dugaan pemberian uang Rp 1 Triliun terkait pencalonan Sandiaga Uno sebagai cawapres sebagaimana pernah dilontarkan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief.

Pembukaan kembali kasus dugaan ‘mahar’ Rp 1 Triliun oleh Sandiaga Uno ini perlu dilakukan mengingat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sudah menjatuhkan sanksi pada Ketua dan dua Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) pada 1 Fabruari lalu.  Sanksi peringatan itu diberikan kepada Abhan (Ketua), Fritz Edward Siregar (Anggota) dan Rahmat Bagja (anggota).

Sanksi dijatuhkan karena Bawaslu dianggap bersalah tidak menindaklanjuti laporan dugaan pemberian uang Rp 1 Triliun kepada PKS dan PAN untuk memilih Sandiaga Uno sebagai Cawapres Prabowo.

Dugaan aliran ini pertama kali terangkat pada 10 Agustus 2018, ketika Andi Arief mengedarkan rangkaian tweet di akun twitternya yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat aliran uang dari Sandiaga Uno ke PKS dan PAN masing-masing Rp 500 miliar, terkait pencalonan Sandiaga sebagai calon capres Prabowo.

Pada 14 Agustus 2018, Rumah Relawan Nusantara The President Centre Jokowi-KH Ma’ruf Amin melaporkan kasus mahar politik tersebut ke Bawaslu,  atas dasar dugaan pelanggaran yang dilakukan Sandiaga terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 288 tentang Pemilu.

Pada 31 Agustus, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) memutuskan tidak menindaklanjuti laporan dugaan mahar politik Rp 1 triliun tersebut. Dalam putusannya, Bawaslu menyatakan dugaan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum.

Bawaslu berkilah bahwa mereka tidak dapat menemui langsung saksi kunci Andi Arief yang tiga kali tidak menghadiri panggilan Bawaslu karena saat itu sedang berada di kampung halamannya, Lampung.

Andi sendiri kemudian secara terbuka menyatakan Bawaslu tidak melanjutkan perkara tersebut karena Bawaslu “pemalas” dan “nggak serius”. Menurut Andi, seharusnya Bawaslu bisa menemuinya dengan berangkat ke Lampung dengan menggunakan pesawat terbang yang hanya memakan waktu satu jam perjalanan.

Andi juga menyatakan sudah menawarkan wawancara jarak jauh, namun ditolak Bawaslu.

Pada 3 September 2018, Federasi Indonesia Bersatu (Fiber) melaporkan Bawaslu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Fiber menganggap Bawaslu tidak transparan dalam investigasinya karena menghentikan penyelidikan hanya karena tidak memperoleh keterangan dari Andi Arief.

Pada 1 Februari 2019, DKPP menyatakan Bawaslu bersalah menghentikan penindaklanjutan kasus mahar Rp 1 triliun karena tidak dapat menghadirkan Andi Arief. DKPP menekankan Bawaslu seharusnya dapat menemui langsung Andi di Lampung. DKPP juga menyatakan Bawaslu seharusnya tidak menolak untuk memeriksa Andi dengan menggunakan sambungan jarak jauh.

Karena itulah, DKPP memberikan sanksi peringatan terhadap Ketua dan dua anggota Bawaslu. DPP menilai Bawaslu melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum.

Dengan latar belakang itu, PSI menganggap selayaknya Bawaslu saat ini membuka kembali kasus dugaan mahar Rp 1 Triliun dari Sandiaga Uno ini.

Bagi PSI, kebenaran harus diungkap bukan karena terduga pelakunya adalah Sandiaga Uno. Bagi PSI, kebenaran harus dibuka karena Indonesia membutuhkan sebuah pemilihan presiden yang bersih, jujur, adil dan patuh pada peraturan perundangan yang ada. Politik uang adalah sebuah persoalan besar yang selama ini mengancam kualitas demokrasi dan kualitas pemilu Indonesia. Politik uang harus diperangi bersama.

Bila praktik ‘mahar politik’ semacam ini dibiarkan, yang akhirnya akan maju sebagai calon pemimpin negara dan daerah hanyalah mereka yang mampu menyediakan dana terbesar. Rakyat Indonesia akan kehilangan peluang untuk dipimpin oleh putra-putri terbaik bangsa hanya karena persoalan ketiadaan imbalan mahar.

Karena itu Bawaslu diharapkan dapat menyelidiki kasus ini sampai tuntas.

Terkait dengan proses pilpres ini sendiri, PSI melihat tidak akan ada implikasi serius secara teknis bila Bawaslu membuka  kembali kasus dugaan mahar ini.

Peraturan yang mungkin dilanggar bila dugaan mahar terbukti hanyalah pasal 228 UU no 7 tentang Pemilu 2017 yang memuat larangan bagi siapapun memberi imbalan kepada partai politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Namun yang harus dicatat, UU ini tidak memuat sanksi apapun kepada pihak yang memberikan imbalan. Sanksi hanya diberikan kepada partai politik yang diketahui menerima imbalan, dalam bentuk larangan  mengajukan calon pada periode berikutnya.

Dengan demikian, bahkan kalaupun Sandiaga Uno terbukti memberikan uang kepada PKS dan PAN, dia tetap dapat melanjutkan proses pencalonan dirinya sebagai cawapres. Yang penting, publik mengetahui tentang kebenaran aliran uang tersebut.

Sebaliknya, bila Andi Arief ternyata menyebarkan kebohongan, perlu diungkapkan kepada publik apa motivasi yang melatarbelakangi kebohongannya. Bila Sandiaga Uno merasa telah tercemar nama baiknya karena kicauan Andi, tentu Sandiaga berhak untuk memperkarakannya secara hukum.

Bagaimanapun, kebenaran harus diungkap dan hukum harus ditegakkan. Karena itu PSI mengajak masyarakat sipil untuk bersama meminta Bawaslu kembali mempelajari kasus dugaan aliran uang Rp 1 Triliun dari Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah dengan mengundang kembali Andi Arief untuk diperiksa oleh Bawaslu.

Sebagaimana berulangkali dikatakan oleh PSI: “Bila memang semua berjalan secara bersih, mengapa harus risih?”

 

Terimakasih.

 

Rian Ernest

Juru Bicara PSI Bidang Hukum

Caleg DPR RI Dapil DKI I (Jakarta Timur)

PSI Tolak Pasal Karet di RUU Permusikan
Siaran Pers

PSI Tolak Pasal Karet di RUU Permusikan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak RUU Permusikan yang dirancang Komisi X DPR RI karena mengandung banyak masalah.

Seharusnya sejak awal para penyusun RUU melibatkan para musisi sehingga segala kehebohan sekarang dapat dihindari. “Para musisi, saya kira, selalu terbuka untuk berdiskusi,” kata Juru Bicara PSI, Giring Ganesha, dalam keterangan tertulisnya, Senin 4 Februari 2019.

Jika melihat pasal per pasal, pada Pasal 5 RUU Permusikan disebutkan, musisi dilarang menciptakan lagu yang menista, melecehkan, menodai, dan memprovokasi.

“Ini jelas pasal karet, gampang ditarik ke sana-ke sini sesuai kepentingan masing-masing. Pasal ini membuka peluang bagi siapa saja untuk membungkam karya musik yang tidak mereka sukai. Lebih baik dibatalkan demi masa depan musik Indonesia,” kata Giring.

Pasal lain yang bermasalah adalah terkait uji kompetensi, yaitu Pasal 32. “Aturan ini akan mendiskriminasi musisi autodidak. Mereka yang tak pernah kursus atau sekolah musik, akan terhambat dalam berkarya. Saya saja tidak bisa membaca not balok,” lanjut mantan vokalis Nidji tersebut.

Selain itu, di Pasal 10 sampai 14, terdapat aturan soal distribusi musik yang hanya mendukung industri besar. Menurut Giring, “Pasal ini menutup pintu buat praktik distribusi karya musik secara mandiri atau indie. Kenapa harus diskriminatif?”

Menurutnya, yang perlu diatur dalam RUU Permusikan seperti hubungan artis dengan manajemen, label, promotor, serta para pihak itu dengan para vendor atau penyokongnya. Giring menegaskan, “Yang berhubungan dengan kebebasan berekspresi, menurut saya, tidak perlu diatur.”

Caleg DPR RI untuk Dapil Jabar I ini memungkasi, RUU Permusikan harus disusun ulang dengan mengikutsertakan para pemangku kepentingan (stakeholders). Termasuk, para musisi indie.

Solidaritas Adalah Kunci Kemajuan Peradaban Bangsa Indonesia
Blog Solidaritas Opini

Solidaritas Adalah Kunci Kemajuan Peradaban Bangsa Indonesia

Oleh Jeffrie Geovanie **

*Pidato pada acara Kopi Darat Pemenangan PSI Sumatra Barat, Padang, 3 Februari 2019.

 

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh..

Sanak-saudara, tuan dan puan, serta bro dan sis pejuang solidaritas Indonesia yang saya hormati.

Tanah Minang adalah tanah para petarung. Kita mengenal banyak nama terkemuka yang ikut mewarnai kanvas sejarah Indonesia, lahir di tanah ini, tanah Minang. Sebut saja Tan Malaka, bapak Republik Indonesia, Mohammad Hatta penganjur pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi melalui koperasi, Sutan Sjahrir pemeluk teguh demokrasi bersendi kemanusiaan, Buya Hamka ulama serba bisa dengan karya-karya yang merentang mulai agama hingga sastra dan Rohana Kudus perintis pers nasional Indonesia.

Sebelum saya memulai lebih jauh, terlebih dahulu saya ingin melontarkan sebuah pertanyaan: mengapa tanah Minang ini di masa lalu melahirkan aktivis-aktivis politik yang progresif; terbuka terhadap beragam ide; memiliki cakrawala pemikiran seluas bentangan alam semesta, sementara kini kita agaknya terseok-seok mencari siapa dan kemanakah gerangan para ahli waris perjuangan mereka itu? Sehingga sumbangsih terbesar warga Minang kepada Indonesia di masa lalu tak lagi terulang di masa sekarang?

Indonesia pada mulanya sebuah ide. Ia datang dari renungan atas keadaan yang terjadi pada anak negeri di bawah kolonialisme yang penuh penindasan dan penghisapan. Gagasan menjelma menjadi sikap dan laku politik anti penjajahan yang  menggalang solidaritas sesama kaum terjajah untuk membebaskan diri dari cengkeraman penjajahan.

Saya mencatat ada empat tahap solidaritas yang menjadi embrio solidaritas kebangsaan Indonesia. Pertama, solidaritas kesukuan atau kedaerahan. Ini adalah kesadaran paling awal di Nusantara. Setiap daerah berada di bawah otonomi kerajaan dan kesultanan. Setiap kerajaan dan kesultanan memiliki kedaulatan dan kemerdekaanya sendiri sampai masa perniagaan dunia tiba, di mana kongsi-kongsi dagang Eropa berdatangan ke kepulauan Nusantara.

Pada awalnya hubungan yang terjalin antara penguasa kerajaan dengan kongsi dagang Eropa adalah hubungan dagang. Kerajaan mana pun bebas mengadakan hubungan dagang dengan bangsa-bangsa Eropa, mulai Portugis, Inggris sampai dengan Belanda. Namun persaingan dagang yang bermuara pada pertikaian bersenjata membuat mereka salih menyisihkan dan menyisakan kongsi dagang Belanda sebagai pemenangnya.

Realita historis menunjukkan bahwa kongsi dagang Belanda (VOC) tak semata ingin berdagang. Mereka ingin memonopoli perdagangan sekaligus menguasai wilayah Nusantara. Maka perlawanan terhadap dominasi tersebut tak bisa dielakkan. Solidaritas kedaerahan di bawah pimpinan para raja dan sultan bahu membahu melawan dominasi asing yang hendak merebut kedaulatan kerajaan di Nusantara.

Solidaritas yang dibangun oleh kesadaran etnis dan kedaerahan ternyata tidak mampu menumbangkan kekuatan kongsi dagang Belanda yang dilengkapi tentara bersenjata dan otoritas penggunaan mata uang sendiri. Tidak hanya konflik bersenjata secara frontal, kongsi dagang Belanda juga turut masuk ke dalam konflik internal kerajaan dan pertikaian antar kerajaan di Nusantara. Seperti halnya yang terjadi dengan Goa dan Makassar atau Yogyakarta dan Surakarta dalam perjanjian Giyanti 1755.

Solidaritas kedaerahan juga ternyata memiliki kelemahannya sendiri. Ia dibangun di atas kesadaran yang sempit, terbatas pada lingkaran kecil primordialisme serta semangat kedaerahan yang rentah dipecah belah. Solidaritas rapuh itu berakhir dengan penaklukan demi penaklukan yang dilakukan serdadu kongsi dagang Belanda.

Kedua, solidaritas keagamaan. Semangat keagamaan, khususnya Islam telah menjadi ruh semangat perlawanan terhadap dominasi penjajah yang semakin kukuh mencengkeram kepulauan Nusantara. Kita semua mengenal Imam Bondjol, pemimpin kaum paderi yang menentang dominasi penjajahan di tanah Minangkabau. Tidak bisa diingkari anjuran jihad fisabilillah membangkitkan semangat untuk melawan penjajah Belanda.

Atas dasar solidaritas keislaman jugalah Haji Samanhudi dari Solo mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI) pada 16 Oktober 1905 sebagai response atas persaingan dagang terhadap perkumpulan niaga warga Tionghoa. Sarekat Dagang Islam kemudian bermetamorfosa menjadi Sarekat Islam pada 1912 dan tumbuh semakin besar di bawah kepemimpinan HOS Tjokroaminoto. Organisasi ini memperlihatkan betapa solidaritas Islam mampu mengikat hasrat setiap muslim untuk meneruskan perlawanan terhadap kolonialisme.

Tentu solidaritas berdasarkan keagamaan mengandung dinamikanya sendiri.  Sarekat Islam menunjukan kemampuannya untuk mengikat solidaritas kaum muslimin dalam kontestasi melawan kolonialisme, namun pula kerap diwarnai oleh konflik internal. Ada versi mengatakan perpecahan itu disebabkan masuknya ide-ide kiri ke dalam tubuh Sarekat Islam. Dan itu berhasil diselesaikan melalui keputusan disiplin partai pada 1921oleh Haji Agus Salim.

Kohesivitas gerakan berdasarkan keagamaan ternyata juga menemukan banyak persoalan, sementara itu kebutuhan untuk mengimbangi kekuatan kolonial semestinya melampaui sekat-sekat sempit yang justru berpotensi menyempitkan perlawanan terhadap kolonialisme itu sendiri. Mengapa demikian? Karena sejatinya kolonialisme Belanda atas Indonesia tidak hanya melakukan represi terhadap satu penganut agama atau menindas satu etnis saja.

Karena pada dasarnya kolonialisme dan imperialisme belanda adalah suatu sistem yang berlaku selama ratusan tahun untuk menguasai sumber-sumber produksi dan kekayaan di Indonesia. Akibat penghisapan atau penjajahan mendatangkan penderitaan bagi seluruh rakyat jajahan tiada mengenal batas-batas keagamaan, ras enisitas atau kedaerahan.

Seiring masuknya pemikiran modern tentang pembentukan negara-bangsa, kesadaran bersolidaritas pun mengalami perubahan. Selain itu cara kaum kolonial mengeksploitasi tanah Hindia Belanda dengan bertumpu pada jaringan negara kolonial semakin memperkukuh penjajahan di semua bidang kehidupan.

Dalam momentum historis itulah mulai tumbuh solidaritas ketiga yakni solidaritas etno-nasionalisme sebagaimana yang kita bisa temukan pada Boedi Oetomo. Etno-nasionalisme Jawa sebagaimana diusung oleh Goenawan Mangunkusumo dan Soetatmo berangkat dari kesadaran bahwa Jawa sudah cukup memadai sebagai bangsa yang mandiri dengan adanya kesatuan bahasa (Jawa) dan kebudayaan Jawa yang telah eksis selama berabad-abad lamanya.

Namun solidaritas etno-nasionalisme itu mendapat tantangan dari seorang pemikir Jawa lainnya yang bernama Tjipto Mangunkusumo. Dia mengatakan nasionalisme Jawa terlalu sempit dan membatasi partisipasi elemen bangsa jajahan lainnya yang tidak berasal atau berlatarbelakang Jawa. Tjipto datang dengan konsep solidaritas Hindia yang menaungi seluruh anak negeri Hindia Belanda tanpa dibatasi sentimen suku, etnis atau agamanya.

Apa yang diutarakan Tjipto adalah embrio gerakan  politik kebangsaan yang lebih luas lagi sifatnya. Maka sejak awal paruh pertama abad ke-20, solidaritas kedaerahan yang sebelumnya terlihat sebagi ciri khas organisasi kepemudaan seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatranen Bond dan Jong Islamieten Bond tidak bisa menjawab kebutuhan untuk menghadapi kolonialisme.

Sejak saat itulah mulai berkembang solidaritas keempat sekaligus solidaritas pamungkas, yakni solidaritas Indonesia. Secara formal gagasan solidaritas Indonesia itu mewujud di dalam sebuah partai yang bernama Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Bung Karno pada Januari 1927.

Langkah itu kemudian diikuti oleh penyelenggaraan kongres pemuda kedua 28 Oktober 1928 yang menghasilkan konsensus bersama sebagai satu bangsa yang bernama Indonesia. Inilah kontrak sosial pertama sebagai satu bangsa yang diikrarkan oleh mereka yang sebelumnya mengikat diri dalam solidaritas kedaerahan dan keagamaan.

 

Intermezo :

Dalam kongres Sumpah Pemuda itu itu mengenal nama Mohammad Yamin, seorang minang yang terinspirasi tokoh minang lainnya yang saat itu sedang berada di luar negeri sebagai seorang pelarian politik. Dialah Ibrahim Datuk Tan Malaka, urang awak kelahiran Pandam Gadang. Kabarnya, Datuk Tan Malaka memilih untuk hidup menjomblo karena tak bisa move on dari cinta pertamanya. Tragisnya, perempuan cinta pertamanya itu dikawin oleh seorang pria sunda dari golongan feodal. Konon, karena rasa sakit hatinya itu, jadilah Datuk Tan Malaka orang kiri yang memang menjadikan feodalisme sebagai musuh bebuyutan. Oleh karena itu hati-hati dengan hubungan cinta, karena bisa menjadikan kalian sebagai jomblo ideologis.

Lantas apa yang dilakukan Datuk Tan Malaka? Pada tahun 1925 Datuk Tan Malaka menulis sebuah brosur yang berjudul  Menuju Republik Indonesia, maka sejak saat itu kita mengenalnya sebagai peletak dasar bentuk ketatanegaraan Indonesia.

Solidaritas kebangsaan Indonesia yang lahir sejak Kongres Pemuda Kedua 28 Oktober 1928  menjadi tonggak penting dalam perkembangan kesadaran nasionalisme Indonesia. Kelak kesadaran itu semakin dipertegas kembali dalam pidato Sukarno 1 Juni 1945 yang mengusung konsep nasionalisme modern. Nasionalisme modern tidak lagi mendasarkan pada sentimen-sentimen kedaerahan, etnisitas, agama dan primordialisme.

Mengutip Ernest Renan, Sukarno mengatakan bahwa sebuah bangsa berdiri karena hasrat untuk hidup bersama dan mencapai tujuan bersama. Di atas prinsip-prinsip itulah bangsa Indonesia lahir sebagai sebuah bangsa yang merdeka pada 17 Agustus 1945.

Dengan semangat dan prinsip yang sama Partai Solidaritas Indonesia dibentuk, dengan tujuan merawat serta melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Kelahiran Partai Solidaritas Indonesia di zaman milenial ini membawa tugas luhur untuk tetap memeluk teguh solidaritas kebangsaan Indonesia dan mengatasi tantangan-tantangan yang muncul pada abad revolusi industri 4.0 ini.

Kita telah mencapai kemerdekaan, yang menurut Bung Karno adalah jembatan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur dan berkeadilan untuk semua. Adalah tugas kita, kader Partai Solidaritas Indonesia untuk membangun peradaban Indonesia di masa kemerdekaan ini. Karena ternyata problem yang terhampar di seberang jembatan emas kemerdekaan itu masih banyak yang harus kita selesaikan.

Korupsi, musuh utama kita semua, menghilangkan kesempatan untuk kita membangun lebih baik lagi dan menggerogoti peluang untuk mendatangkan rasa keadilan untuk semua orang. Kemerdekaan saja ternyata tidak membuat kita lepas dari persoalan yang ada. Setelah kemerdekaan diraih, kita membutuhkan jaminan kebebasan yang memberikan kesempatan kepada semua pemeluk agama untuk bisa menjalankan ibadahnya tanpa ada gangguan dan tindak diskriminasi, kebebasan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berekspresi dan mengutarakan pendapatnya, kebebasan bagi setiap individu untuk mendapatkan akses menempuh pendidikan berkualitas yang setinggi-tingginya, kebebasan untuk mendapat perlakuan setara di hadapan hukum tanpa dibatasi sekat-sekat keagamaan dan kesukuan, kebebasan untuk mendapatkan dan memilih pekerjaan yang sesuai dengan hasrat dan keterampilan serta kebebasan untuk berdiri tegak sebagai manusia Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai solidaritas kemanusiaan berdasarkan konstitusi Republik Indonesia.

Tugas kader Partai Solidaritas Indonesia ke depan semakin berat. Kita tidak hanya harus berjuang mencapai ambang batas parlemen, namun lebih mendasar lagi, kita harus menunjukkan sebagai partai anak muda yang punya elan, energi kebaikan, semangat kebersamaan, wawasan seluas semesta serta solidaritas satu bangsa Indonesia yang terbuka terhadap berbagai kemungkinan dalam setiap perubahan zaman. Kita juga harus disiplin dan memilik sikap politik yang benar. Benar berdasarkan nilai-nilai yang universal, yang berlaku umum bagi seluruh manusia.

Dengan itu semua, maka pertanyaan yang saya lontarkan di awal tadi, tentang kemana gerangan ahli waris perjuangan dari para pemikir dan aktivis politik dari ranah Minang di masa kini bisa segera terjawab. Ternyata, ahli waris mereka semua ada di sini, ada di dalam setiap diri kader Partai Solidaritas Indonesia.

Bro dan Sis yang saya muliakan, dalam kesempatan ini saya juga meneguhkan sikap kita untuk mendukung Ir. Joko Widodo dan Kyai Haji Ma’ruf Amin melanjutkan kepemimpinan nasional periode 2019-2024. Selama periode 2014-2019 Presiden Joko Widodo telah membuktikan janji-janjinya dan mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa agar di alam kemerdekaan ini diisi dengan pembangunan yang membawa perubahan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terakhir, sebagai ahli waris perjuangan para pendiri bangsa, mari kita teruskan kerja-kerja politik untuk menghadirkan keadilan dan kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tangan kalian, para penggalan solidaritas kebangsaan Indonesia, masa depan kita terletak. Pada pundak kalian, tanggungjawab untuk memikul beban persoalan rakyat ditanggung. Hadapilah dengan kegembiraan sebagaimana pemuda-pemudi yang selalu berhasil mengatasi rintangan-rintangan dalam hidupnya.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi wabarakatuh.

 

** Penulis adalah Ketua Dewan Pembina DPP PSI.

 

 

Minang Menangkan Indonesia
Blog Solidaritas Opini

Minang Menangkan Indonesia

Oleh Dedek Prayudi

*Pidato pada acara Kopi Darat Pemenangan PSI Sumatra Barat, Padang, 3 Februari 2019.

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh! Salam Kebajikan, Salam Keragaman, Salam Solidaritas!

Hadirin sekalian yang saya banggakan!

Minang adalah sejarah, Minang adalah adat,  Minang adalah kebudayaan,  Minang adalah masa lalu, masa kini dan masa depan, Minang adalah Kemenangan!

Jika seluruh wilayah di Republik Indonesia ini diurutkan berdasarkan sumbangan tokoh-tokoh politik, pers, sastra, agama dan budaya, maka Tanah Minang menempati urutan paling atas sebagai penyumbang tokoh terbanyak. Tidak kurang dari 100 nama tokoh di masa kemerdekaan mengalir darah Minang di dalam tubuhnya. Jika diperas lagi menjadi deretan pahlawan nasional, maka tidak kurang dari 16 nama tokoh Minang akan tercantum dalam daftar pahlawan tersebut.  Bahkan jika Republik Indonesia tinggal terdiri dari dua nama, “atas nama bangsa Indonesia” dalam teks Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, maka salah satu di antaranya adalah putra Minang, yakni Mohammad Hatta.

Hadirin sekalian yang saya muliakan!

Minang adalah kemenangan, bisa kita nyatakan dengan lantang, bahwa tanpa anak muda tanah Minang, Indonesia Raya mungkin tidak pernah ada! Di saat para pejuang kemerdekaan masih bersilang pendapat mengenai arah perjuangan nasional. Sebuah naskah penting lahir dari pemikiran anak Minang, Naar de Republik, peta jalan menuju Republik, menjadi rujukan penting arah kemerdekaan Indonesia. Naskah tersohor itu ditulis oleh Sutan Ibrahim, Datuk Sutan Malaka, putra kelahiran Nagari Pandan Gadang, Lima Puluh Kota lalu menjadi referensi penting bagi Soekarno untuk menggalang sebuah persatuan nasional.

Saudaraku sekalian yang merdeka!

Ketika Kemerdekaan Indonesia secara de facto sudah diproklamirkan, Indonesia membutuhkan pengakuan dunia internasional untuk memperoleh status kemerdekaan secara de jure. Maka tampillah seorang anak Minang, diplomat terbaik yang pernah dimiliki bangsa ini, berkeliling dunia menggalang surat pengakuan kemerdekaan. Siapa yang tidak mengenal Kyai Haji Agus Salim. Kekuatan diplomasinya membuat Indonesia diakui sebagai bangsa yang merdeka 100% dalam pergaulan internasional hingga detik ini.

Hadirin, para pejuang Minang yang saya banggakan!

Tanah Minang juga pernah secara gagah berani menolak kepemimpinan Soekarno yang hendak menjadi Presiden seumur hidup! Ya Tanah Minang yang berani, anak Minang yang menyatakan kebenaran sepahit apapun bayaran atas kebenaran itu. Seperti kata Umar Bin Khattab, “Jika ada seribu orang yang membela kebenaran, aku berada di antaranya. Jika ada  seratus orang yang membela kebenaran, aku berada di antaranya. Jika ada sepuluh orang pembela kebenaran, aku tetap ada di barisan itu. Dan jika hanya ada satu orang yang tetap membela kebenaran, maka akulah orangnya.”

Tanah Minang pernah menebus mahal harga kebenaran itu! Tanah Minangkabau dirampas harga dirinya, adat nagari dimundurkan, nama-nama bayi diganti agar tidak berbau Minang. Tubuh yang tadinya tegak karena  kemuliaan ilmu dan kehormatan adat, harus membungkuk di depan pos-pos penjagaan militer. Lalu terjadi gelombang eksodus orang-orang Minang meninggalkan tanahnya, karena tak kuat menyaksikan adat pusaka mereka dirampas. Ya harga kebenaran memang mahal, dan rakyat Minang tak ragu untuk menebus harga itu.

Putra Putri Tanah Minang yang saya banggakan!

Saya menyempatkan diri membaca sebuah tulisan di SiarMinang.com, yang menunjukkan betapa kini panggung politik sepi dari putra-putri Minangkabau. Mungkin ini yang membuat politik nasional kita menjadi sangat kering dari gagasan, sangat miskin dengan tutur bahasa yang bernas, sangat menjauh dari akar budaya nusantara. Kemunduran Minang adalah kemunduran politik nasional. Di masa demokrasi terbuka, anak tanah Minang bukan hanya menginspirasi, tidak hanya menjadi pelengkap, namun menjadi inisiator dan pemimpin politik terkemuka, baik dalam gagasan juga dalam organisasi politik.

Dulu ada nama Sutan Sjahrir pendiri dan pemimpin Partai Sosialis Indonesia (PSI). Ada Mohammad Hatta sebagai pendiri Partai Nasionalis Indonesia (PNI), lalu akhirnya mendirikan Partai Gerakan Demokrasi Islam Indonesia (GDII). Tentu tidak ketinggalan nama Tan Malaka yang mendirikan Partai Komunis Indonesia (PKI) lalu terakhir mendirikan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (MURBA). Bahkan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mati suri akibat gagal dalam percobaan revolusi melawan Belanda, bisa tumbuh kembali menjadi partai politik ketiga terbesar dalam Pemilu 1955 karena kepemimpinan seorang putra Minang bernama DN Aidit. Tanah Minang seakan tak pernah letih melahirkan tokoh nasional. Di masa itu, politik dan kehidupan partai politik dari spektrum kanan hingga kiri, tidak akan semarak tanpa disemai oleh tangan dan taman pikiran putra Minangkabau.

Bro dan Sis yang saya cintai, mengapa kemunduran terjadi? Karena ternyata trauma politik jauh lebih panjang dan mengakar ketimbang gerak maju sejarah. Kepercayaan diri orang Minang akan mati dan surut jika dipisahkan dari akar adat budaya mereka. Minang tidak akan tumbuh tanpa adat, ilmu dan agama di dalam genggaman tangan mereka. Itu yang menjadi sebab mengapa hari ini kita lihat, tidak ada lagi anak Minang yang bersinar di PDIP, Golkar, PKS, PAN, Nasdem, PPP dan partai-partai lainnya.

Para pejuang tanah Minang yang saya hormati!

Saya rasa hari ini, saya hanya mencatat dua nama Putra Minang yang bersinar di panggung politik nasional. Saya mulai dengan nama pertama, nama ini sering menjadi lawan debat Sekjen PSI dan Sis Tsamara Amany. Fadli Zon, pendiri dan salah satu Ketua Partai Gerindra dan juga kini menjabat sebagai Wakil ketua DPR RI. Sejak SMA dan mahasiswa, Fadli Zon sudah menunjukkan bakat kepemimpinan, organisasi, dan intelektualnya. Membangun Fadli Zon Library di mana banyak literatur bisa dibaca disana, sejak mahasiswa Fadli sudah aktif di Senat Mahasiswa dan berbagai kelompok diskusi. Dia juga memimpin berbagai demonstrasi. Di luar kampus dia tercatat pernah menjadi pengurus pusat KNPI dan Gerakan Pemuda Islam (GPI).

Dalam karir politik namanya tercatat sebagai pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) di tahun 1998 dan menjabat  sebagai salah satu Ketua. Fadli Zon lalu mengundurkan diri pada tahun 2001, Fadli Zon lalu aktif di dunia bisnis. Dari aktifitas bisnis membawa pertemuannya dengan Hashim Djojohadikusumo dan juga Prabowo Subianto di awal tahun 2007. Saat itu Prabowo sedang ikut konvensi Partai Golkar untuk menjadi Presiden. Setelah gagal dalam konvensi Golkar, maka mulailah pembicaraan pendirian partai baru dilakukan. Dengan bekal kemampuan berorganisasi, pengalaman mendirikan PBB, tentu Fadli Zon adalah orang yang sangat bisa diandalkan oleh Prabowo dan Hashim. Mereka kemudian bersama-sama mendirikan Partai Gerindra yang hingga saat ini berdiri mengambil garis berseberangan dengan pemerintahan Jokowi.

Bro dan Sis yang saya banggakan!

Satu nama lagi tentu sangat dekat dengan kita, berkat putra Minang ini, kebosanan pemilih Indonesia pada menu politik yang itu-itu saja terpecahkan. PSI hadir membawa warna politik yang sama sekali baru dan otentik, karena gagasan dan kedewasaan politik Sang Maestro dari tanah Minang ini.

Meski tidak hadir di tempat ini, namun saya harus menyatakan bahwa saya sangat bangga dan merasa sangat terhormat bisa berjuang  satu barisan bersama putra asli Minang, yang kini menjadi Ketua Dewan Pembina PSI, Bro Jeffrie Geovanie.

Para Anak Minang yang saya cintai!

Mengapa saya katakan Bro Jeffrie Geovanie adalah salah satu bintang Minang yang bersinar di langit gelap politik Indonesia. Bro dan Sis harus tahu! hari ini, di saat seluruh partai politik seakan mengalami kebuntuan ideologi, kemampetan kreativitas, kemunduran etika politik, kehilangan arah perjuangan lalu terjebak dalam korupsi. Kita sungguh harus berbangga hati, seorang putra Minang kembali hadir menawarkan sebuah pembaruan politik, sebuah jalan politik baru, menyalakan cahaya perubahan yang baru dalam politik Indonesia.

Bro Jeffrie Geovanie tampil ke depan, mewakafkan dirinya untuk memberi jalan pada kita,  anak-anak muda di seluruh Indonesia untuk bangkit merebut masa depan kita sendiri. Kita tidak bisa menunggu lama, bukan anak muda jika harus membungkuk mengemis kekuasaan dari politisi lama yang sudah jelas gagal menawarkan masa depan kepada kita. Bro Jeffrie Geovanie sudah menunjukkan jalan kepada kita semua: “Jika ingin masa depanmu lebih baik, maka jawabannya hanya satu, REBUT KEPEMIMPINAN POLITIK NASIONAL, dengan tangan dan keringatmu sendiri!.”

Bro dan Sis yang saya banggakan!

Kita sekarang bisa melihat PSI, karena keikhlasan dan gagasan Bro Jeffrie Geovanie. Namanya tentu tidak asing di Sumatera Barat. Jeffrie Geovanie, putra asli Payakumbuh. Sosok ini langka dan unik, sejak berkiprah di dunia politik selalu hadir dengan ide-ide segar. Di saat politisi di tanah air masih sibuk dengan bentuk yayasan dan organisasi konvensional, Jeffrie Geovanie atau lebih akrab dengan panggilan JG, sudah mendirikan Amien Rais Center, Indonesian Institute dan Maarif Institute. Ide ini dianggap orisinil, kontekstual dan populer, sejak itu mulailah muncul lembaga-lembaga serupa seperti Habibie Center, Megawati Center, Abdurrahman Wahid Institute dll.

Jika politik adalah musik, maka Bro JG adalah Sang Maestro yang rendah hati. Di saat demokrasi Indonesia masih sibuk dengan tradisi lama: mobilisasi massa dan konflik dalam kampanye konvensional. Bro JG bersama beberapa sahabatnya mulai memperkenalkan model survey dan konsultan politik. Tanpa Bro JG, politik kita mungkin hari ini hanya bergantung pada perasaan dan intuisi semata. Berkat keberaniannya melawan trend, hari ini kita saksikan, survey sudah menjadi salah satu instrumen penting dalam demokrasi Indonesia khusunya Pemilu

Bro dan Sis yang saya cintai!

Dalam karir politik, dia selalu cemerlang dan berpengaruh. Bro JG selalu hadir dalam momen-momen dan patahan peristiwa politik nasional.  Karir politiknya bermula di PAN sebagai partai pionir reformasi saat itu. Namanya juga masuk sebagai anggota DPR RI dari Golkar setelah Golongan Karya mereformasi diri menjadi Partai Golkar. Nama Bro JG juga memimpin tim pemenangan Surya Paloh dalam Munas Golkar. Bro JG juga menjadi motor utama penggerak Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia Bersama deretan tokoh nasional lainnya melalui ormas Nasional Demokrat. Tidak berhenti di situ, Bang  JG menjadi motor utama membawa perjuangan Restorasi Indonesia ke kancah politik dengan membentuk Partai Nasdem.

Hadirin yang saya muliakan!

Sungguh Orang Minang dan kita semua harus berbangga hati! Seorang putra Minang dengan berbekal intuisi dan kepercayaannya yang tinggi pada ilmu pengetahuan, kini terlahir kembali dan bersinar di langit politik Indonesia. Hari ini saya tahu Bang JG berada di Padang, namun sengaja tidak hadir di acara ini. Di sinilah pesan terpenting dari gagasan dan sikap politik Bro JG, Sang Putra Minang.

Ketika tokoh politik lain saling sikut dan berebut posisi politik, Bro JG malah menarik langkahnya mundur ke belakang! Baginya politik adalah masa depan, di antara politisi satu angkatannya bahkan lebih senior darinya, yang masih bersikukuh untuk tampil ke depan, Bang JG malah mengambil sikap tegas, untuk menjadi Roland Holst Indonesia yang berani mengatakan, “Kami hanyalah pengangkut batu, Kami adalah angkatan yang musti punah, agar tumbuh generasi yang lebih sempurna di atas kuburan kami.”

Bro dan Sis, pejuang solidaritas tanah Minang!

Bang JG memilih menjadi pemantik cahaya, agar lilin-lilin baru menyala dari Sabang sampai Merauke. Lilin di tangan Bro Endang Tirtana, lilin di tangan saya dan lilin di tangan kita semua adalah lilin-lilin yang dinyalakannya. Tentu harapan bro JG hanya satu, agar nyala ribuan atau jutaan lilin di tangan anak muda, terkhusus lilin yang dinyalakan di atas tanah Minangkabau, jika disatukan akan menjadi gumpalan cahaya raksasa yang akan menggulung kegelapan, menggulung nasib buruk, sekaligus menjadi suluh penerang ke gerbang masa depan yang lebih baik.

Kiprah politik Bang JG melalui PSI, tulisan-tulisannya yang bernas, ide-ide baru yang cemerlang, mengingatkan kita pada kiprah anak Minang di masa lalu, Anak Minang yang selalu menolak menjadi koma. Anak Minang yang selalu lahir sebagai Sang Pemula. Ini kebanggaan kita, anak-anak muda PSI, melalui Bang JG  kita bisa berkaca dan melakukan ziarah pada masa lalu, pada  langit Minangkabau yang dulu bertabur bintang-bintang Anak Minang. Melalui Bro JG kita sekaligus bisa melakukan ziarah bukan hanya ke masa lalu, tapi sekaligus ziarah ke masa depan Tanah Minang. Di mana harapan akan hadirnya bintang-bintang baru, bintang anak zaman, terang berkilau di langit masa depan Alam Minangkabau

Bro dan Sis anak Minang yang terhormat!

Yang ingin saya tegaskan adalah, Tanah Minang Harus Menangkan Indonesia, namun sebelum itu, Orang Minang harus memenangkan dirinya sendiri. Inilah saat di mana Anak Minang kembali mewarnai panggung politik nasional, mengembalikan harga diri Orang Minang yang apinya telah dinyalakan kembali oleh Bro Jeffrie Geovanie. Kesempatan emas terbentang, Putra Putri Minang harus kembali memimpin partai-partai politik, harus kembali menginspirasi dan melahirkan gagasan-gagasan Indonesia baru. Putra putri Minang harus kembali bernyali, untuk tidak hanya sekadar menjadi pengikut, tapi pemimpin arah perjuangan Indonesia abad milenial! Zaman kita semua bro dan Sis!

Saudaraku, Bro dan Sis yang saya banggakan!

Bukan anak muda jika diminta bersabar, bukan anak muda jika dipaksa berbasa-basi, bukan anak muda jika mulutnya disumpal untuk menyampaikan kebenaran. Dari atas panggung ini saya meminta keseriusan kita, Pemilu 2019 tidak lebih dari 80 hari lagi, mari kita belajar dari tanah Minang, berapa pun harga masa depan itu, maka akan kita bayar lunas dengan keringat dan kerja keras kita.

17 April 2019, akan menjadi saksi sejarah, bahwa Partai Solidaritas Indonesia, yang apinya telah dinyalakan oleh seorang Putra Minang, akan menjadi ladang api membara yang membakar korupsi dan intoleransi di Republik Indonesia tercinta. Jangan biarkan nasib buruk berkuasa atas diri kita sendiri, kita tentu tak hendak seseorang yang dalam pepatah Minang disebutkan: Gilo dimabuak bayang-bayang, gilo maukia kayu tagak, hidup hanya bayang-bayang tanpa usaha mengiringi! Tanah Minang harus menjadi saksi kemenangan kita, Bro dan Sis! Minang menangkan PSI, Minang Menangkan Indonesia!

Bro dan Sis, para pejuang Solidaritas!

Kitalah yang menentukan masa depan kita sendiri! Katakan pada semua orang, jangan pilih caleg yang datang memberi uang atau bingkisan, jangan memilih caleg mantan koruptor, apalagi memilih Capres yang hanya menawarkan kebohongan hari demi hari. Datanglah pada rakyat Minang, ketuk semua pintu rumah, bicaralah pada sebanyak-banyaknya hati orang Minang. Jadilah suluh perubahan, jadilah suluh api melawan korupsi, jadilah suluh penerang melawan toleransi, jadilah nyala Tanah Minang, jadilah nyala Indonesia Merdeka! Minang Menangkan Indonesia!

Akhir kata, Kito nan bukan cadiak pandai, ulemu di Tuhan tasimpannyo. Kok senteang batolong bilai tandonyo kito samo sabanso. Kalau dijumpai kekhilafan dan kesalahan, tolong maaf dan betulkan, karena khilaf itu sifat manusia, tandanya kita orang satu bangsa.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

[SIARAN PERS] Koruptor dan Kaum Intoleran Ada di Balik Serangan atas PSI
Siaran Pers Sikap PSI

[SIARAN PERS] Koruptor dan Kaum Intoleran Ada di Balik Serangan atas PSI

Beberapa waktu terakhir serangan atas Partai Solidaritas Indonesia semakin sistematis dan meluas. Setelah perusakan atas atribut, disusul coretan-coretan PKI di spanduk, baliho dan atribut partai lainnya, kini muncul baliho dan spanduk yang mengatasnamakan PSI dengan tulisan “Hargai Hak-hak LGBT”.

Perlu kami tegaskan bahwa spanduk dan baliho itu BUKAN dibuat oleh PSI.

Kami menduga serangan sistematis ini dilakukan oleh kelompok-kelompok politik yang terganggu oleh perjuangan PSI melawan korupsi dan intoleransi.

Sikap PSI yang non kompromistis terhadap para pencuri uang rakyat dan kelompok radikal intoleran yang gemar melakukan tindakan sewenang-wenang rupanya mulai membuat kekuatan politik hitam negeri ini khawatir dan mencoba melemahkan partai baru ini.

Kepada mereka kami tegaskan bahwa serangan-serangan kotor semacam ini tidak akan menyurutkan sikap PSI. Sebagaimana kami tegaskan lewat pidato Ketua Umum Grace Natalie, partai ini berjanji akan berada di garis depan dalam membersihkan praktik korupsi di DPR dan DPRD. Partai ini juga akan menjadi perpanjangan aspirasi kelompok Nasionalis dan moderat untuk berhadap-hadapan melawan kaum intoleran.

Hasil survei memperlihatkan dukungan publik atas perjuangan PSI semakin besar. Y-Publica menyebut elektabilitas PSI kini 2,9 persen. Survei Charta Politika memperlihatkan elektabilitas PSI 1,5 persen. Partai ini terus menunjukkan kenaikan dukungan, dan rupanya inilah yang membuat para koruptor dan kaum intoleran menjadi gerah dan melakukan serangan sistematis.

Setiap sikap politik PSI selalu ada/diumumkan di website resmi partai, PSI.id, dan akun-akun media sosial partai.

Kepada seluruh kader PSI, diserukan untuk semakin solid, dan terus turun ke akar rumput melanjutkan kerja politik. Perubahan semakin dekat, kita tidak akan mundur selangkah pun menghadapi serangan-serangan kotor seperti ini.

 

Raja Juli Antoni

Sekjen DPP PSI

Petisi Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Buatan Maimon Herawati Ngawur
Siaran Pers

Petisi Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Buatan Maimon Herawati Ngawur

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) geram karena muncul petisi online menolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang dibuat Maimon Herawati. Petisi online tersebut telah menghimpun lebih dari 50.000 tanda tangan.

Sebelumnya, Maimon Herawati, seorang dosen Universitas Padjajaran juga inisiator petisi untuk menurunkan iklan Shopee yang memuat grup band korea Blackpink karena dianggap provokatif.

Juru bicara PSI untuk isu perempuan, Dara Nasution mengungkapkan kekecewaannya atas petisi tersebut. “RUU P-KS sudah dua tahun mangkrak di DPR dan sedang mati-matian diperjuangkan agar segera disahkan untuk melindungi korban. Ibu Maimon butuh hobi baru selain membuat petisi, karena nampaknya petisi yang dibuat selalu ngawur,” ucap Dara.

Ibu Maimon Herawati membuat petisi karena RUU P-KS dianggap tidak mengatur hubungan seksual yang melanggar norma susila dan agama. Selain itu, Ibu Maimon juga tidak sepakat bahwa suami dapat dipenjara bila memaksakan hubungan seksual terhadap istrinya.

“RUU P-KS tidak bisa merujuk pada norma asusila yang diklaim oleh Ibu Maimon. Norma asusila merujuk pada apa? RUU juga tidak bisa didasarkan pada aturan agama tertentu karena dapat menimbulkan diskriminasi. Ibu Maimon juga tidak paham bahwa pemaksaan hubungan seksual, dalam pernikahan maupun tidak, tetap bentuk perkosaan. Ia tidak punya empati terhadap sesama perempuan,” kata caleg DPR RI dapil Sumut III ini.

Berdasarkan Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan (Catahu) 2018 sebanyak 348.446 kasus yang dilaporkan dan ditangani oleh Komnas Perempuan sepanjang tahun 2017. Faktanya, KUHP hanya mengatur perkosaan dan pencabulan. Sementara definisi dari istilah kekerasan seksual masih sebatas kontak fisik.

Menurut Dara, Indonesia butuh payung hukum yang jelas dan spesifik untuk melindungi korban kekerasan seksual, “Korban kasus kekerasan seksual seringkali tidak mendapatkan keadilan dalam proses penyidikan, dan bahkan dikriminalisasi, karena belum adanya payung hukum yang bisa sepenuhnya melindungi para korban. Indonesia butuh RUU P-KS,” terangnya.

Dalam laman petisinya, Maimon juga menuding bahwa RUU P-KS pro terhadap hubungan seksual pra-nikah. Padahal, dalam RUU P-KS, Komnas Perempuan justru merekomendasikan pemerintah wajib menerapkan 5P. Di antaranya pencegahan melalui sistem pendidikan, perlindungan korban, penuntutan penghukuman (rehab & sanksi sosial) pelaku, dan pemulihan korban.

“Ibu Maimon jangan menebar ketakutan. Justru dengan adanya RUU P-KS perempuan Indonesia lebih terlindungi secara fisik dan mental. Moralitas seseorang tidak akan tergerus dengan adanya RUU ini,” ujar Dara.

Dara juga menyarankan agar masyarakat lebih kritis terhadap ajakan menandatangani petisi tersebut. “Masyarakat jangan gampang terprovokasi dengan bahasa-bahasa sensasional yang digunakan Ibu Maimon. Cari tahu dulu RUU-nya tentang apa sebelum tanda tangan,” tutup Dara.