PSI Memulai Program Waqaf Al Quran di Seluruh Indonesia
Liputan

PSI Memulai Program Waqaf Al Quran di Seluruh Indonesia

Pada Ramadhan 1442 Hijriah ini, DPP PSI menggelar program wakaf belasan ribu Al Quran untuk musola dan masjid di seluruh Indonesia.

Tim DPP PSI, usai berbuka buasa kemarin, menyambangi Masjid Al-Musyawarah, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka datang untuk menyerahkan puluhan eksemplar Al Quran.

“Penyerahan ini sekaligus mengawali program wakaf belasan ribu Al Quran dari PSI selama Ramadhan 1442 Hijriah. Kegiatan akan dilakukan oleh DPW dan DPD PSI di tempat masing-masing,” kata Wasekjen DPP PSI Satia Chandra Wiguna, Jumat 17 April 2021, saat menyerahkan Al Quran.

Chandra menambahkan, Al Quran akan diwakafkan ke musala atau masjid kecil yang selama ini relatif jarang mendapat bantuan.

“Selama ini kami cukup sering mendengar ada kebutuhan Al Quran di musola atau masjid. Nah, Ramadhan ini, kami coba membantu memenuhi sebagian kebutuhan tersebut,” lanjut Chandra.

Selain Al Quran, selama Ramadhan ini, para kader PSI di seluruh Indonesia juga akan membagikan sembako dan takjil secara rutin.

Menurut Chandra, “Pandemi belum berlalu. Banyak saudara kita yang terdampak. Ini saatnya melanjutkan program-program bantuan PSI untuk rakyat.”

PSI memastikan seluruh kegiatan, pungkas Chandra, selalu dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan.

Kunjungi DPP PSI, KPK Sosialisasikan Sistem Integritas Partai Politik
Liputan

Kunjungi DPP PSI, KPK Sosialisasikan Sistem Integritas Partai Politik

Sejumlah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkunjung ke kantor DPP PSI untuk melakukan koordinasi terkait sosialisasi penerapan atau implementasi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Dari DPP PSI, Plt Sekjen Dea Tunggaesti dan beberapa juru bicara menyambut kunjungan ini.

“Kami datang ke PSI hari ini untuk bersilaturahmi dan kembali mensosialiasikan penerapan atau implementasi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Ini penting karena harapannya partai politik menjadi bagian dari agenda pemberantasan korupsi, “ kata Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana di kantor DPP PSI, Jumat 16 April 2021.

Dalam dua pekan ini, KPK berkeliling ke 16 partai untuk mensosialisasikan SIPP, yang juga mencakup soal anggaran partai. Wawan menjelaskan, KPK tengah mendorong peningkatan pendanaan partai yang berasal dari anggaran negara.

“Walaupun begitu, KPK juga ingin agar partai politik tak sekadar menerima dana, namun harus bersedia mengubah dirinya agar lebih transparan dan akuntabel. Dalam konteks inilah KPK mendorong penerapan integritas partai melalui SIPP ini,” ujar Wawan.

Pada kesempatan yang sama, Plt Sekjen DPP PSI, Dea Tunggaesti mengatakan, PSI sangat mendukung upaya KPK untuk pembenahan integritas partai politik. Dari berbagai survei, DPR dan partai politik menempati dua posisi terbawah lembaga yang dipercaya publik. Ini konsisten sejak beberapa tahun terakhir.

“Salah satu tujuan kelahiran PSI adalah untuk memperbaiki situasi tersebut, untuk mengembalikan marwah partai politik sebagai institusi yang bekerja buat rakyat, bukan ikut-ikutan mencuri uang rakyat,” kata Dea.

Sejumlah terobosan telah dilakukan PSI untuk mencegah korupsi. Salah satunya menggelar konvensi kepala daerah. Dalam konvensi ini, lanjut Dea, tidak ada mahar sama sekali. Mahar adalah salah satu sumber masalah dalam politik Indonesia pasca-reformasi. Mahar memicu biaya tinggi dalam politik dan pada gilirannya biaya tinggi ini potensial menyeret pada praktik korupsi.

“Alih-alih mahar, kami mendukung seorang calon karena ada kesamaan nilai-nilai. Kami juga memeriksa rekam jejaknya. Kita harus memastikan kandidat terpilih adalah yang terbaik, mereka yang mau bekerja keras untuk rakyat,” kata doktor Ilmu Hukum dari Unpad ini.

PSI juga akan berkomitmen untuk melaksanakan SIPP dan segera membentuk tim yang bertanggung jawab dalam pengisian Tools of Assessment (ToA) dari SIPP.

“Kami juga akan menunjuk satu orang dari tim tersebut sebagai liaison officer atau penghubung PSI dengan pihak KPK,” pungkas Dea.

Utamakan Keselamatan Pesepeda, Bukan Bangun Tugu
Liputan

Utamakan Keselamatan Pesepeda, Bukan Bangun Tugu

Di tengah kian maraknya hobi bersepeda di masa pandemi, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendorong agar pemenuhan hak-hak pesepeda di jalan raya bisa segera dipenuhi sesuai amanat undang-undang.

“Pasal 25 UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mengamanatkan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi perlengkapan jalan, yang salah satunya adalah fasilitas untuk pesepeda. Sedangkan Pasal 45 menjelaskan fasilitas pendukung LLAJ juga meliputi lajur sepeda,” kata Plt Sekjen DPP PSI, Dea Tunggaesti, saat mengantarkan diskusi online “Anak Muda dan Sepeda: Do’s and Don’ts,” Senin 13 April 2021.

Pemerintah daerah, khususnya di kawasan urban, harus lebih serius memenuhi hak-hak para pesepeda. Kalau fasilitas para pesepeda tidak kunjung dipenuhi dikhawatirkan akan jatuh korban-korban.

“Pesepeda paling rentan jika dibandingkan pesepeda motor, apalagi dengan pengendara mobil. Menurut kami, langkah-langkah untuk melindungi hak dan keselamatan para pesepeda harus segera dikerjakan,” kata Dea yang rutin 3-4 kali seminggu bersepeda ini.

Intinya, keselamatan para pesepeda harus menjadi prioritas. Hal-hal lain yang bersifat kosmetik bisa dinomorduakan.

“Kemarin saya baca berita, anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Sis Eneng Malianasari atau Sis Milly mempertanyakan langkah Pemprov DKI Jakarta membangun tugu sepeda dengan biaya Rp 800 juta di kawasan Sudirman-Thamrin. Saya setuju dengan Sis Milly bahwa pembangunan tugu sepeda tersebut bukan sesuatu yang sangat dibutuhkan saat ini,” kata Dea.

Pada diskusi tersebut, artis Wulan Guritno juga berbagi pengalamannya bersepeda yang dimulai saat pandemi Covid-19 terjadi.

“Aku sudah rutin berolahraga sejak dulu. Ketika pandemi, tetap berolahraga. Tapi lama-lama bosan juga. Lalu, dengar dari sejumlah teman, kita bisa kok berolah raga di luar dengan tetap menjaga jarak. Nah, saya mulai dengan jogging. Lalu, ada yang ngajak bersepeda,” kata Wulan.

Wulan ikut dengan komunitas. Di sana ia menambah pengetahuan soal bersepeda, termasuk aspek keselamatan. Di komunitas itu juga ada coach.

“Banyak benefit yang aku dapat dari bersepeda. Pagi-pagi, kita sudah merasa achieve something. Jadi sepanjang hari akan bersemangat. Karena kita memulai hari dengan sesuatu yang menyenangkan,” kata Wulan.

Terkait soal keselamatan, Wulan beranggapan, jalur sepeda itu aman buat yang sendiri. Padahal sekarang banyak yang bersepeda secara berkelompok.

“Nah, aku agak merasa kurang aman kalau berkelompok meski di jalur sepeda. Ini semua harus dipikirkan semua pihak supaya keselamatan pesepeda tetap terjamin,” kata Wulan.

Senada dengan Wulan, Widjanarko Hastario yang juga seorang dokter mengungkap, bersepeda memang mengandung banyak manfaat.

“Ini kegiatan yang menyehatkan, menambah semangat, dan membuat kita bisa memahami lingkungan. Kan kadang-kadang kita harus mencari jalan alternatif. Juga penting bahwa bersepeda itu melatih kesabaran karena ada prinsip road sharing. Sepeda itu kasta terendah dalam transportasi, paling kecil dan lamban. Kita harus lebih humble dan sopan,” kata Yoyok, panggilan Widjanarko.

Mantan atlet downhill, Risa Suseanty, dari sisi atlet, sepeda ini olahraga individu, melawan waktu dan mengandalkan diri sendiri.

“Pagi-pagi sudah harus bangun untuk berlatih. Untuk atlet, mentalnya tidak bisa setengah-setengah. Kalau menang baru satu kali, baru keberuntungan. Jadi harus terus berlatih Disiplin gak bisa main-main,” kata Risa yang sekarang tinggal di Belgia.

Soal disiplin yang tumbuh dari bersepeda juga digarisbwahi Wakil Ketua Umum PB ISSI, Toto Sugito. Sebab, bersepeda itu harus sepagi mungkin untuk menghindari mobil dan sepeda motor.

“Mulai pukul 05.30, paling telat pukul 06.00. Selesai paling telat pukul 07.30. Setelah pukul 07.00 sebenarnya kurang aman bersepeda di jalanan. Karena mobil dan sepeda motor sudah mulai banyak,” kata Toto yang juga Co-Founder B2W.

Terkait keselamatan, menurut Toto, aturan sebenarnta sudah ada. Tinggal soal penegakan hukum.

“Tinggal soal law enforcement, harus dijalankan dengan tegas dan konsisten. Seperti polisi lalu lintas dulu memberlakukan aturan safety belt. Harus tegas dan konsisten. Akhirnya dalam 3-5 bulan warga terbiasa,” kaya Toto.

Anak Muda dan Terorisme, Dari Soal Pilih Guru Sampai Peran Penting Keluarga
Liputan

Anak Muda dan Terorisme, Dari Soal Pilih Guru Sampai Peran Penting Keluarga

Anak muda diharapkan berhati-hati mencari guru yang akan dijadikan rujukan dalam memahami agama. Salah memilih akan membuat mereka terjerumus dalam terorisme. Demikian disampaikan mantan terpidana terorisme, Sofyan Tsauri, dalam diskusi online bertema “Anak Muda dan Terorisme” yang digelar Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

“Perlu menjadi perhatian, bahwa hati-hati dalam mencari guru (agama). Boleh Anda jadi orang saleh, orang baik, tapi jangan pernah salah cari guru. Karena nanti takutnya, Anda berkarir di sana, kemudian puncaknya Anda menjadi teroris,” ucap Sofyan, Senin 5 April 2021 malam.

Mantan orang penting dalam kelompok teroris Al-Qaeda Asia Tenggara itu,. juga menyebut hampir semua aksi terorisme yang terjadi di dunia, termasuk di Indonesia, berakar dari paham Wahabi dan Salafi.

Selain mencari guru agama yang tepat, kembali pada ajaran Islam seperti yang diamalkan Rasulullah SAW (Ahlussunnah wal Jamaah) juga merupakan cara melawan paham sesat radikalisme dan terorisme.

“Kalau mau sembuh dari penyakit radikalisme, intoleransi dan terorisme, maka kembali kepada pemahaman Ahlussunnah (wal Jamaah),” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, psikolog klinis forensik, A. Kasandra Putranto, mengatakan keterlibatan perempuan dan anak muda dalam aksi terorisme yang terjadi di Indonesia belakangan ini, karena dipengaruhi pergeseran geopolitik dunia. Hal itu dia sampaikan dalam

“Persoalannya adalah karena memang, aksi terorisme di Indonesia itu juga mengikuti pergeseran geopolitik dunia,” kata dia.

Dia mencontohkan, dahulu kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI) tidak memperbolehkan perempuan dan anak muda “berjihad”. Namun sekarang, nilai itu bergeser seiring dominasi kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) menggantikan kelompok JI.

“Kalau dulu, Jamaah Islamiyah (JI) tidak mengenal jihad yang dilakukan perempuan dan anak (muda) karena memang tidak diizinkan, tetapi ketika ada kelompok baru dan punya nilai yang berbeda, mulailah muncul itu (teroris perempuan dan anak muda),” tambah dia.

Lebih jauh, dari penelitian yang dia lakukan, Kasandra menyebut peran keluarga sangat vital dalam membentuk karakter seseorang untuk menjadi teroris.

“Yang paling banyak itu faktor keluarga, jadi apakah di dalam keluarga itu memang sudah diajarkan radikal sejak dini, atau justru karena tidak diajarkan prinsip-prinsip toleransi sama sekali,” imbuhnya.

Di samping faktor keluarga, ada juga faktor pergaulan seperti di lingkungan sekolah dan masyarakat, yang juga ikut mempengaruhi seseorang terlibat dalam terorisme.

Secara khusus, Kasandra menaruh perhatian pada teroris dari kalangan anak muda. Menurutnya, sejumlah anak muda tergelincir dan menjadi pelaku aksi teror karena terpapar informasi menyesatkan dari media sosial.

“Paham-paham terorisme itu juga disebarkan, disampaikan dan paling fatal adalah melalui media sosial,” tegas dia.

Diskusi dilanjutkan dengan paparan dari pengamat intelijen, Ridlwan Habib. Dia mencatat, dari tahun 2000 sampai 2021, telah terjadi 553 aksi teror. Sedangkan serangan di Mabes Polri pada 31 Maret lalu yang dilakukan oleh teroris perempuan menjadi serangan bersenjata yang ke-197 di markas-markas polisi.

Lalu, menurut Ridlwan, saat ini ada 875 narapidana yang sedang menjalani hukuman di penjara, ditambah 220’an teroris masih dalam proses hukum. Selama 3 bulan terakhir (Januari – Maret 2021) aparat telah menangkap 180 orang dalam kasus terorisme.

Berangkat dari data di atas, Ridlwan memberikan kritikannya terhadap cara-cara yang diambil pemerintah dalam menangani terorisme. Pertama, Ridlwan menilai, program deradikalisasi di dalam penjara masih formalistik. Juga pengawasan terhadap mantan napi yang lemah. Ini terbukti dari sejumlah mantan napi terorisme yang kembali berulah.

Kedua, imbuhnya, adalah soal kekalahan pertarungan narasi Islam moderat di media sosial dari narasi-narasi kelompok radikal.

“Yang kedua, dari asymmetric information warfare (pertarungan informasi yang tidak seimbang) di media sosial. Kita hari ini, narasi Islam moderat tertinggal dari narasi-narasi kelompok takfiri, jihadi dan salafi,” ujar Direktur The Indonesia Intelligence Institute itu.

Terakhir, dia memberi catatan, koordinasi lintas instansi yang harus diperkuat. Misalnya, pelibatan TNI dalam menanggulangi terorisme, yang sayangnya, Peraturan Presiden (Perpres) soal itu belum juga diteken oleh Presiden Jokowi.

Hal lain yang juga diungkap dalam diskusi yang dimoderatori Juru Bicara DPP PSI, Faldo Maldini itu, adalah tentang nilai-nilai maskulinitas yang mendorong lahirnya teroris. Kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) pun, kerap memelintir ayat dalam Al-Quran untuk membangkitkan semangat juang dan membuat banyak laki-laki menjadi martir terorisme.

“Ternyata, gelora Akbar (teroris asal Aceh) tadi bergabung ke terorisme itu lebih karena heroisme, ‘wah bawa AK-47 kelihatan keren.’ Narasi-narasi ISIS ketika itu memang selalu bikin galau lelaki yang ingin mencari jati diri,” papar visiting fellow RSIS, NTU Singapura sekaligus Yayasan Prasasti Perdamaian, Noor Huda Ismail.

Menutup diskusi, A. Kasandra Putranto, menyebut PSI bisa ikut mengisi ruang-ruang perjuangan melawan radikalisme dan terorisme di kalangan anak muda.

“PSI juga bisa ikut terlibat dalam berbagai kebijakan yang terkait dengan pembentukan keluarga, perlindungan perempuan dan mendorong perbaikan kualitas di internet. Meningkatkan ekonomi, menambah wawasan dan tentu saja kesetaraan, itu sangat penting,” pungkasnya.

Di pengujung Maret lalu, dua aksi terorisme melanda Indonesia. Pengeboman di depan Gereja Katedral Makassar dilakukan pasangan suami-istri berinisial L dan YSF dan merupakan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berbaiat kepada kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Sementara pelaku penyerangan Mabes Polri adalah seorang perempuan dengan inisial ZA. Kepala Kepolisian RI, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mengatakan bahwa ZA berideologi radikal ISIS. Ketiga teroris sama-sama berusia sekitar 25 tahun.

Peristiwa beruntun itu memunculkan kekhawatiran dari banyak pihak jika kelompok teroris semakin berani menggunakan anak muda dan perempuan sebagai alat teror mereka.

Nawal El Saadawi, Perginya Pejuang Kesetaraan Gender
Liputan

Nawal El Saadawi, Perginya Pejuang Kesetaraan Gender

Kepergian aktivis perempuan asal Mesir, Nawal El Saadawi, pada 21 Maret 2021 lalu, merupakan kehilangan besar bagi pejuang kesetaraan gender. Demikian disampaikan Bendahara Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Suci Mayang Sari, dalam diskusi online yang digelar PSI untuk mengenang Nawal yang wafat di usia 89 tahun itu.

“Kepergiannya tidak hanya kehilangan besar bagi Mesir tapi juga bagi masyarakat dunia yang merindukan kesetaraan,” ucap Mayang, Senin 29 Maret 2021 malam.

Menurut Mayang, perjalanan hidup sang dokter, psikiater, aktivis politik, dan novelis itu, penuh dengan kekuatan ide dan keberanian. Mayang menambahkan, tidak banyak perempuan seperti Nawal yang berani menggugat hal-hal tabu dalam budaya patriarki yang sangat mengakar dalam tatanan masyarakat dan sistem politik di Mesir.

Misalnya, lewat karya-karyanya, Nawal menyoal masalah kesetaraan perempuan dengan laki-laki, agama dan kekuasaan.

“Kisah Nawal adalah cerita tentang kekuatan ide dan keberanian. Tentang perempuan yang bangkit melawan ketidakadilan di tengah masyarakat yang konservatif. Ia tanpa basa-basi membicarakan tiga hal tabu: kesetaraan perempuan dan laki-laki, agama, dan kekuasaan,” lanjut dia.

Mayang mengisahkan, kekuatan dan keberanian Nawal itu tidak muncul begitu saja. Di usia yang masih sangat belia, Nawal sudah menelan pengalaman pahit sebagai perempuan yang hidup dalam belenggu budaya patriarki.

Pada usia 6 tahun, sebut Mayang, Nawal mengalami sunat perempuan. Selain itu, di usia 10 tahun, dia hampir dikawinkan muda. Nawal lahir dan tumbuh dalam budaya masyarakat Mesir yang memandang perempuan tidak lebih dari hama.

Kendati demikian, menurut Mayang, Nawal tidak lantas kalah. Dia justru bangkit, menyemai perlawanan, dan konsisten berjuang melawan ketidakadilan bagi dirinya dan perempuan-perempuan lain. Perlawanan itu tertuang dalam 55 buku yang ditulis Nawal dan pelbagai gerakan aktivisme lain.

Karena keberanian dan ide perlawanan itu pula, Nawal sempat 3 tahun hidup dalam pengasingan dan mengajar di Duke University, Amerika Serikat. Pasalnya, kelompok konservatif dan ekstremis menilai Nawal orang berbahaya yang harus dilenyapkan.

Lebih jauh, Mayang berujar, alih-alih berbahaya, Nawal justru sangat berjasa karena telah menularkan keberanian dan mendorong kesadaran akan pentingnya kesetaraan kaum perempuan.

“Sebagaimana rasa takut, keberanian adalah sesuatu yang menular. Keberanian Nawal, membangkitkan keberanian yang sama bagi jutaan perempuan di tempat lain. Mendorong mereka mulai mempertanyakan apa yang sebelumnya dianggap normal, dianggap bagian dari tradisi dan bahkan sakral. Mendorong lahirnya kesadaran tentang apa arti sesungguhnya dari kata ‘SETARA’” tandas lulusan Teknik Arsitektur, Universitas Trisakti, itu.

Sementara sutradara kenamaan, Nia Dinata, menceritakan awal perkenalannya dengan pemikiran Nawal. Menurut Nia, buku berjudul “Perempuan Di Titik Nol” yang ditulis Nawal, menginspirasi lahirnya salah satu karya film Nia yang mengangkat masalah poligami, yaitu film “Berbagi Suami”.

“Nawal menjadi penyemangat saya, bahwa seorang perempuan Muslim, tinggal di negara Mesir, bisa menerbitkan buku seperti buku Perempuan Di Titik Nol. Sehingga, timbullah inspirasi dan semangat itu (membuat film Berbagi Suami),” kenang Nia.

Tak hanya itu, Nia melanjutkan, pengalaman bersinggungan dengan Nawal berlanjut pada 2008, atau dua tahun setelah film “Berbagi Suami” dirilis.

Ketika itu, sebagai sutradara “Berbagi Suami”, Nia diundang pihak Duke University untuk hadir dalam pemutaran film tersebut untuk publik. Di luar dugaan, Nawal El Saadawi turut hadir pada acara tersebut. Pada momen itu juga, Nia menjadi pembicara diskusi bersama Nawal.

“Salah satu dean (dekan) perempuan bilang sudah menonton film Berbagi Suami di festival film di Hawaii. Lalu dia ingin sekali melakukan pemutaran publik di Duke University, karena mereka bilang sedang kedatangan alumni kami, yaitu Nawal El Saadawi. Saya baca email-nya mau pingsan,” kata Nia.

Selain Nia, diskusi yang dimoderatori Juru Bicara DPP PSI, Mary Silvita itu, turut menghadirkan wartawan senior, Qaris Tajudin. Qaris berbagi pandangan ketika mewawancarai Nawal saat Revolusi Mesir 2011.

Menurut Qaris, di balik keberanian dan ketajaman karya-karya Nawal dalam melawan budaya patriarki Mesir, Nawal adalah perempuan yang humanis dan bersahabat.

“Kegalakan Nawal dalam tulisan-tulisan itu, sebetulnya, tidak terlihat dalam pergaulan dia sehari-hari. Dia justru ingin merangkul banyak orang. Sebelum Revolusi Mesir, dia bikin beberapa kelompok diskusi yang isinya bukan hanya dari kelompok sekuler, tapi dari ikhwan dan orang-orang yang punya pandangan keagamaan yang kuat, bergabung di situ,” sebutnya.

Dalam kesempatan yang sama, untuk menanggapi pertanyaan moderator, akademisi dan aktivis perempuan, Neng Dara Affiah, menegaskan bahwa kontribusi Nawal dalam upaya menegakkan kesetaraan gender di Indonesia sangat besar.

“Kontribusi Nawal yang paling besar adalah mengubah cara pandang tentang bagaimana dunia dan masyarakat yang sering kali tidak menganggap perempuan memiliki nilai kemanusiaan yang setara dan tidak bersikap adil kepada perempuan,” papar dia.

Neng Dara Affiah menambahkan, pemikiran Nawal sangat relevan untuk meneropong diskriminasi terhadap perempuan yang masih banyak terjadi dalam konteks kehidupan di Indonesia.

Karenanya, pemikiran Nawal patut dipelajari untuk membangun sensitivitas ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan itu.

“Diskriminasi terhadap perempuan masih sangat sering terjadi di berbagai tempat, baik itu di tengah-tengah masyarakat, di locus keagamaan, pemerintahan dan dalam ragam praktik kebudayaan. Untuk membangun sensitivitas ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan itu, memang, kita harus banyak belajar (dari Nawal),” terangnya lagi.

Hal relevan lain yang bisa disimak dari perjalanan hidup Nawal, menurut Neng Dara Affiah, adalah posisi perempuan yang sangat rentan menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual.

Terkait dengan impresi terhadap pemikiran dan karya Nawal yang dipandang anti-agama, penulis Kalis Mardiasih, menampik hal itu.

Menurutnya, perlawanan Nawal terhadap budaya patriarki yang berkembang kala itu dan di masa sekarang, bukan menentang agama. Melainkan menentang tafsir atau interpretasi ajaran agama yang meniadakan kesetaraan dan keadilan perempuan, contohnya, penolakan Nawal dengan praktik sunat perempuan yang dia nilai melanggar hak-hak seksual perempuan.

“Saya kurang nyaman dengan istilah menentang agama, yang perlu digarisbawahi adalah menentang dominasi atau tafsir agama yang patriarkis atau menentang dominasi interpretasi agama yang menindas yang lebih lemah. Nah, saya tidak pernah membaca novel-novel Nawal yang menentang agama,” ujar penulis buku “Muslimah yang Diperdebatkan” itu.

PSI Kutuk Keras Pengeboman di Gereja Katedral Makassar
Siaran Pers Sikap PSI

PSI Kutuk Keras Pengeboman di Gereja Katedral Makassar

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengutuk keras peristiwa pengeboman di depan Gereja Katedral Makassar. Diduga aksi ini merupakan bom bunuh diri.

“PSI mengutuk keras aksi kekerasan yang menimpa saudara-saudara kita, terlebih terhadap mereka yang ingin menjalankan ibadah dengan tenang. Ledakan bom di depan Gereja Katedral Makassar yang baru terjadi ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan,” kata Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha, dalam keterangan tertulis, Minggu 28 Maret 2021.

Lebih jauh, PSI mendorong aparat keamanan untuk mengusut tuntas dan menanggulangi kelompok-kelompok teroris yang kerap mengusik ketenangan beribadah antar-umat agama.

“Kami sangat mendukung aparat berwenang untuk mengungkap tuntas dan menangkap jaringan teroris yang masih bertahan,” lanjutnya.

Giring berharap bangsa Indonesia jangan pernah takut dan kalah melawan aksi kekerasan yang dilakukan kelompok teroris. Pasalnya, kelompok teroris memang ingin membuat takut masyarakat dan menciptakan keresahan.

“Kita, Indonesia, tidak akan pernah takut dan kalah melawan aksi-aksi kekerasan semacam ini,” ucap dia.

Selain untuk tidak takut, Giring juga mengajak seluruh masyarakat agar bersatu padu melawan terorisme.

“Dan paling penting, kami menyerukan kepada seluruh masyarakat bersatu melawan terorisme. Siapa saja dan di mana saja bisa jadi korban dari kelompok teroris. Tetap tenang dan waspada, jangan takut dan kita lawan bersama,” tandas Giring.

Ledakan terjadi di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu 28 Maret 2021, sekitar pukul 10.28 Wita. Saat ledakan terjadi, sejumlah jemaat gereja baru saja selesai beribadah di lokasi.

Masyarakat Sering Dapat SMS Penawaran Utang, Sahkan Segera RUU Perlindungan Data Pribadi
Sikap PSI

Masyarakat Sering Dapat SMS Penawaran Utang, Sahkan Segera RUU Perlindungan Data Pribadi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak DPR-RI untuk segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Demikian disampaikan juru bicara PSI, Sigit Widodo, Rabu (24/3/2021), menanggapi keluhan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang mengaku kerap menerima SMS berisi penawaran uang pinjaman.

“Sekarang banyak yang tawarkan Anda butuh dana cepat? Itu HP saya tiap hari harus hapus-hapus kayak gitu. Anda butuh Rp 1 juta, Rp 5 juta, kalau kamu punya BPKB rumah, jaminan dan sebagainya,” ujar Sri Mulyani dalam webinar Indonesia Data and Economic Conference 2021, Selasa (23/3/2021).

Sri Mulyani mengatakan, maraknya SMS tersebut merupakan dampak dari perkembangan teknologi finansial atau fintech yang kian maju. Menurutnya, kemajuan teknologi semacam ini merupakan hal yang tak bisa dihindari.

Menurut Sigit, meski perkembangan teknologi tidak mungkin dapat dihindari, adanya aturan perundangan yang memadai akan melindungi warga negara di dunia digital. “Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, misalnya, akan menjamin data pribadi kita tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan pemilik data, seperti yang selama ini dialami Ibu Sri Mulyani dan puluhan juta Warga Negara Indonesia lainnya,” tutur Sigit.

Saat ini RUU PDP masuk ke dalam 33 RUU Prolegnas yang akan dibahas oleh DPR-RI. “Semoga teman-teman di DPR-RI memahami betapa pentingnya RUU PDP ini sehingga bisa segera disahkan. Selama ini cukup banyak RUU yang sudah masuk ke daftar Prolegnas tapi tak kunjung disahkan,” kata Sigit.

Secara umum, PSI menilai masih banyak masalah di dunia digital yang belum diatur oleh aturan perundangan Indonesia. “Saat ini hanya Undang-undang ITE dan UU Pornografi yang mengatur tentang internet di Indonesia. Bahkan di dalam Undang-undang Telekomunikasi kita saja, tidak ada satu pun kata ‘internet’. Ini menyedihkan sekali,” ujar Sigit.

Karena itu, masih menurut Sigit, semua permasalahan yang terkait dengan dunia digital di Indonesia saat ini selalu diselesaikan dengan UU ITE. “Padahal, UU ITE awalnya hanya dirancang untuk mengatur informasi dan transaksi elektronik saja,” ungkapnya.

Sigit, yang sebelum bergabung dengan PSI menjabat sebagai direktur operasional Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), menilai banyak sekali Undang-undang yang perlu direvisi dan disinkronisasi agar dapat mengatur warga negara di ranah digital dengan lebih layak. “Ini mendesak dilakukan karena tiga dari empat orang di Indonesia saat ini sudah terhubung ke Internet. Mungkin pemerintah perlu berpikir untuk menyusun Omnibus Law terkait dengan dunia digital dan internet,” pungkas Sigit.

Mendengar Suara Daerah, PSI Semakin Yakin Tolak Impor Beras
Liputan

Mendengar Suara Daerah, PSI Semakin Yakin Tolak Impor Beras

Kementerian Perdagangan diharapkan lebih berhati-hati dan peka terhadap petani ketika mewacanakan impor beras. Terlebih dalam situasi panen raya.  Hal ini disampaikan Anggota DPRD Provinsi Banten dan Wakil Ketua DPW PSI Banten, Maretta Dian Arthanti, dalam diskusi online yang digelar DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bertajuk “Impor Beras: Laporan dari Berbagai Daerah”.

“Harapan saya, pemerintah lebih peka, tahu kondisi di lapangan, tahu data-data daerah, kemudian mengambil kebijakan yang strategis di pusat itu benar-benar berdasarkan dari kondisi aktual di daerah,” kata Maretta, Selasa 23 Maret 2021.

Diskusi yang dimoderatori Koordinator Juru Bicara DPP PSI, Kokok Dirgantoro itu, secara khusus ingin mendengar  suara  petani dan para pengurus PSI di sejumlah daerah, terkait wacana impor 1 juta ton beras.

Lebih jauh, Maretta mencontohkan, sejauh ini stok beras di Banten masih aman, bahkan cenderung surplus. Namun dari aspirasi para petani di 7 Kabupaten/Kota (Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, dan Kota Serang) penghasil beras terbesar di Banten, wacana impor beras tersebut dengan cepat membuat harga gabah kering panen (GKP) turun.

Kondisi itu, tentu saja, menyulitkan petani di Banten yang pada bulan Maret ini melakukan panen raya.

“Informasi yang saya dapatkan, masih ada surplus dari panen bulan Maret. Memang April akan ada sedikit penurunan, karena di beberapa tempat ada yang terserang hama. Bagi beberapa daerah lainnya yang aman, penurunan harga gabah sangat terasa, harga gabah biasa di kisaran Rp 3 ribuan, kualitas bagus masih bisa Rp 4 ribu,” papar dia.

“Dari neraca ketersediaan dan kebutuhan sampai tahun 2021, masih ada surplus beras di Banten,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, petani sekaligus pendamping kelompok tani asal Grobogan, Jawa Tengah, Eko Mrapen berpendapat, wacana impor beras saat sebagian besar daerah di Indonesia tengah melakukan panen raya itu, justru menambah pelik kesulitan petani.

Pasalnya, menurut Eko, ketika wacana itu berembus, tengkulak dan kartel gabah di wilayah Grobogan memainkan harga gabah petani untuk keuntungan pribadi.

Kendati demikian, bukan berarti dirinya anti-impor beras.  Menurut Eko, pemerintah harus memperhatikan betul momen dan waktu panen raya.

“Yang ditakutkan petani itu bukan hanya gagal panen, tapi tiba-tiba pemerintah punya rencana impor beras. Impor beras boleh-boleh saja, sifatnya situasional, tapi ketika impor itu direncanakan pas bareng panen raya itu musibah buat kita. Jangankan beras sudah datang, baru sebatas isu saja sudah dimanfaatkan  kartel-kartel,” jelas Eko.

Di samping wacana impor beras yang tak tepat momen, Eko juga mengeluhkan masalah klasik yang dihadapi para petani, yang sampai hari ini belum terselesaikan oleh pemerintah pusat, yaitu ketersediaan dan distribusi pupuk subsidi.

“Pupuk subsidi mulai langka, kalau pun ketemu pupuk subsidi harganya sudah 2 kali lipat. Kalau pupuk subsidi itu ada, jadwal pupuk itu sudah lewat, makanya tahun ini tahun yang luar biasa buat petani,” sesalnya.

Sementara Seno Trigona, petani asal Sukoharjo, Jawa Tengah, juga berkeluh dengan penurunan harga gabah kering panen yang cukup drastis. Harga GKP di wilayahnya anjlok dari Rp 4.200 / Kg menjadi hanya Rp 3.500  / Kg.

“Panen awal kita masih dapat harga (gabah kering panen) di Rp 4.200 / Kg, sebelum ada isu (impor beras). Nah kemarin, di wilayah Weru ini harga sudah turun jadi Rp 3.500 / Kg,” ucap dia.

Sepakat dengan Eko Mrapen, menurut Seno, selain tidak tepat momen dan waktu, Menteri Perdagangan  seharusnya juga memberikan penjelasan dan penghitungan detail stok beras nasional, sehingga opsi impor beras itu diwacanakan.

“Sangat berat isu itu datangnya di musim seperti ini, panen raya yang bersamaan dengan musim hujan. Sawah tadah hujan panen, sawah kering juga tetap panen, ini yang sangat berat bagi kami. Kami bisa menerima kalau isu ini muncul pada saat kemarau. Pada saat pasca-tanam ini, masih bisa panen sekali. Setelah itu, silakan wacanakan impor untuk lumbung berikutnya, yang tidak bisa tercukupi dari panen raya ini,” tambah Seno.

Lalu, ada Wakil Ketua DPD PSI Bojonegoro, Ridwan Habibi, yang turut menyampaikan aspirasi. Habibi menilai, problem lain di kalangan petani Bojonegoro adalah soal regenerasi. Hampir semua petani di sana adalah generasi tua yang sulit berinovasi.

Akibatnya, ongkos produksi melambung tinggi, diperparah dengan sederet permasalahan lain, seperti musibah banjir dan kelangkaan pupuk subsidi.

“Petani di Bojonegoro ini generasi tua, gak ada yang generasi muda, orang-orang tua semua. Karena mereka adalah orang-orang tua, tenaganya minim, sehingga biaya untuk tanam padi semakin mahal, dibarengi dengan pupuk yang langka, ada juga daerah-daerah yang kebanjiran,” papar Habibi.

Selain pandangan di atas, Ketua DPW PSI Sulawesi Tenggara, Kasra J. Munara, justru menyorot peran dan posisi Bulog dalam tata kelola stok beras nasional.

Berangkat dari aspirasi petani di Kabupaten Kolaka, Kolaka Timur, Konawe Selatan dan Bombana, Kasra menemukan fakta bahwa petani enggan menjual gabah ke Bulog karena Bulog tidak bisa menawarkan harga kompetitif.

Dampaknya, harga gabah dikendalikan penuh oleh tengkulak. Dia pun menyayangkan kemampuan Bulog yang hanya sanggup menguasai 3 – 9 persen stok beras nasional.

“Harga gabah dikuasai tengkulak, (peran) Bulog sangat kecil dan itu memang terjadi. Saya sempat menanyakan kenapa Bulog tidak bisa menyerap hasil panen petani? Alasannya, menurut petani, Bulog membeli di harga lebih rendah daripada tengkulak, ini aneh,” ungkapnya.

Ketua DPD PSI Kabupaten Bengkayang, Sumi Lia, yang turun menjumpai petani menangkap kegelisahan yang sama. Petani di Bengkayang, Kalimantan Barat, pun tak kalah terkejutnya mendengar wacana impor beras pemerintah itu.

Menurutnya, wacana impor beras langsung menekan harga padi dan beras di pasaran, dan itu semakin menyulitkan kesejahteraan para petani Bengkayang.

“Petani di Bengkayang merasa sangat keberatan dengan rencana impor beras, karena panen raya dimulai sejak bulan Februari – April. Kalau pemerintah impor, petani akan kecewa sekali, harga padi atau beras pasti akan turun,” papar Sumi Lia.

Pertanyaan serupa juga dilontarkan Kepala Divisi DPD PSI Tangerang Selatan yang sedang bertugas di Karawang, Lerru Yustira. Dia mempertanyakan alasan pemerintah melempar wacana impor beras, padahal banyak daerah sedang panen raya dan mencatatkan surplus beras.

Lerru menyebutkan Karawang, sebagai daerah yang selalu surplus dan mengirim beras ke daerah-daerah sekitar, termasuk ke Jakarta. Dari data yang dia himpun, Karawang punya 97 ribu hektar dan menghasilkan 1,3 juta ton gabah kering panen (GKP) per tahun, itu setara dengan 800 ribu ton beras per tahun.

Kebutuhan bagi 2,37 juta warga Karawang per tahun mencapai 300 ribu ton, yang berarti surplus 500 ribu ton beras.

“Para petani dan penggilingan padi pastinya waswas. Wacana impor beras di tengah panen raya ini sangat menyedihkan bagi kawan-kawan petani, belum lagi permasalahan pupuk,” pungkasnya.

Pekan lalu, PSI mempertanyakan dan dengan tegas menolak rencana Kementerian Perdagangan yang akan mengimpor 1 juta beras. Melalui Koordinator Juru Bicara PSI, Kokok Dirgantoro, PSI menilai kebijakan itu tidak tepat untuk dilakukan sekarang.

Menurut Kokok, stok beras nasional masih terbilang aman karena ditopang dua kali panen raya (April – Mei dan Oktober – November). Jika dipaksakan, kesejahteraan petani justru makin tertekan.

“PSI akan mengerahkan semua struktur yang dimiliki di wilayah untuk mengecek harga gabah. Beberapa jaringan petani yang kami kontak memberikan informasi harga gabah cenderung rendah,” kata Kokok.

Sikap PSI itu juga disuarakan di dunia maya. Tagar “#PSITolakImporBeras” bahkan jadi trending topic di jagat Twitter pada Sabtu 20 Maret 2021.

PSI Kecam Ketidakadilan yang Dialami Tim All England Indonesia
Siaran Pers Sikap PSI

PSI Kecam Ketidakadilan yang Dialami Tim All England Indonesia

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam perlakuan tidak adil yang dialami para pemain All England Indonesia dan membuat mereka tidak boleh berlaga.

Tim Indonesia dipaksa mundur dari ajang All England 2021 oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia, BWF. Ini menyusul ditemukannya kasus positif COVID-19 terhadap salah seorang penumpang yang satu penerbangan dengan tim Indonesia.

“Sebelum penerbangan, semua anggota kontingen Indonesia telah dinyatakan negatif. Selanjutnya mereka juga dites ulang saat tiba di hotel. Tapi mengapa pemain kita tidak boleh bermain sementara pemain beberapa negara lain diizinkan meski pernah dinyatakan positif? Juga ada pemain Turki yang satu pesawat dengan pemain kita dan dizinkan bermain,” ujar Juru Bicara DPP PSI Hariyanto Arbi, dalam keterangan tertulis, Kamis 18 Maret 2021.

Sebelum ini terdapat tujuh kasus positif yang menimpa anggota tim negara lain. Namun, mereka tetap diizinkan bertanding karena setelah dites ulang dinyatakan negatif.

Para pemain Indonesia juga sudah menjalani tes lagi saat tiba di hotel di Birmingham, Inggris, dan mendapatkan hasil negatif.

Selain itu, pebulu tangkis putri asal Turki, Neslihan Yigit, tetap bisa tampil di All England 2021 meski menggunakan pesawat yang sama dengan tim Indonesia dari Istanbul ke Birmingham.

“Kasus 7 atlet negara lain dan Neslihan Yigit mengindikasikan ada perlakuan diskriminatif. Atlet kita sudah dinyatakan negatif usai tes di hotel. Lalu, kenapa mereka dilarang berlaga. Sekali lagi, ada keadilan yang dilanggar di sini. Ini sangat tidak sesuai dengan semangat sportivitas yang dijunjung tinggi di dunia olah raga,” lanjut Juara All England 1993 dan 1994 ini.

Kini, tim Indonesia terpaksa mundur dari All England 2021 dan menjalani isolasi sampai 23 Maret 2021 di Crowne Plaza Birmingham City Centre.

PSI Pertanyakan Kebijakan Mendag Impor 1 Juta Ton Beras
Siaran Pers Sikap PSI

PSI Pertanyakan Kebijakan Mendag Impor 1 Juta Ton Beras

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan kebijakan Menteri Perdagangan untuk mengimpor 1 juta ton beras sekarang. Impor beras seharusnya harus dilakukan secara cermat dengan memperhitungkan waktu panen.

“PSI tidak anti-impor. Tapi masalah waktu penting diperhatikan. Kita panen raya dua kali, April-Mei. Lalu, panen kembali di kisaran Oktober-November. Sampai Juni, stok kita masih aman karena ditopang panen April-Mei. Kalau mau impor, seharusnya dilakukan Juni-Agustus, atau Desember-Januari,” kata Koordinator Juru Bicara DPP PSI, Kokok Dirgantoro, Rabu 17 Maret 2021.

Pada kenyataannya, rencana impor beras ini langsung menekan harga gabah. Saat ini, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani beberapa wilayah sudah di bawah Rp 3.800 per kilogram, merosot cukup dalam dari Rp 4.800 per kg pada September 2020.

“PSI akan mengerahkan semua struktur yang dimiliki di wilayah untuk mengecek harga gabah. Beberapa jaringan petani yang kami kontak memberikan informasi harga gabah cenderung rendah,” kata Kokok.

Dalam informasi yang dikumpulkan PSI, jumlah produksi dan konsumsi beras Indonesia relatif seimbang dengan kecenderungan kurang. Demi ketahanan pangan, harus ada cadangan. Itulah tugas dan peran utama Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menyediakan.

“Ini yang menimbulkan potensi kecurigaan. Produksi kurang untuk mencukupi konsumsi. Tapi Bulog melaporkan kelebihan stok hingga ratusan ribu ton. Dan tetap pula mau impor. Ini ada apa sebenarnya?” Tegasnya.

Lebih jauh, PSI menegaskan, Indonesia memerlukan data tunggal dan kredibel soal produksi dan konsumsi beras. Semua kebijakan harus didasari data tersebut.

“Selain data, perlu juga dicek terutama impor saat ini. Apa dasarnya, importirnya siapa, beli di harga berapa. Jangan ada kesan hanya dijawab diplomatis, sementara banyak kecurigaan terjadi perburuan rente. Lebih baik transparan daripada di ujung nanti terbelit dugaan korupsi. Kalau perlu minta KPK buat mendampingi,” lanjut Kokok.

Pemerintah diberitakan akan membuka keran impor beras sebanyak sekitar 1 juta ton pada awal tahun ini. Sebelumnya, Bulog mengaku tak mengusulkan pengadaan beras impor pada tahun ini.

Langkah impor beras ini muncul setelah Bulog menerima perintah dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.