Giring Minta Seluruh Kader PSI Awasi Penanganan Covid-19 di Daerah
Siaran Pers

Giring Minta Seluruh Kader PSI Awasi Penanganan Covid-19 di Daerah

Plt Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Giring Ganesha, memerintahkan seluruh kader di Indonesia untuk kian gencar mengawasi Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah masing-masing. Seruan ini dilakukan setelah PSI memberikan 3 saran untuk Pemerintah Pusat terkait perpanjangan PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021.

“Saya meminta dengan sangat agar seluruh kader PSI, terutama anggota legislatif (aleg) daerah dan struktur partai untuk sungguh-sungguh mengawasi realisasi program kerja Pemda terkait penanganan Covid,” kata Giring saat mengunjungi Sentra Vaksinasi PSI Jakarta Selatan di kawasan Cidodol, Kebayoran Lama, Jumat 23 Juli 2021.

Hal-hal utama yang perlu diawasi, menurut Giring, adalah pencairan tunjangan nakes yang menjadi tugas daerah, penyaluran bansos bagi warga yang isoman dan terdampak, serta percepatan distribusi vaksin.

Terkait pelaksanaan vaksinasi warga yang dibantu kader PSI Jakarta Selatan, Giring sangat mengepresiasi semangat dan kinerja mereka selama tiga hari ini menjalankan vaksinasi untuk warga sekitar Kebayoran Lama dan sekitarnya .

“Gembira sekali saya menyaksikannya hari ini. Antusiasme warga tinggi, tempat memadai, dan pelaksanaannya sangat rapi dan tertata. Keren banget! Saya berterima kasih atas kerja keras seluruh kader PSI DKI Jakarta,” kata Giring.

Di Sentra Vaksinasi PSI tersebut, vaksin diperoleh dari Dinas Kesehatan Jakarta Selatan dan kerja sama dengan perangkat daerah. Digelar sampai 31 Juli 2021, kegiatan menargetkan 3.500 penerima vaksin atau 500 orang per hari.

“Jadi, selain percepatan distribusi vaksin, kami minta pencairan tunjangan nakes dan penyaluran bansos diawasi dengan ketat oleh kader PSI di wilayah masing-masing. Bantu warga yang membutuhkan, kritisi pemda agar program penanganan Covid-19 berjalan sesuai harapan di seluruh Indonesia,” lanjut Calon Presiden RI 2024 ini.

Dalam kesempatan yang sama Giring juga menyatakan di masa pandemi seperti ini kader PSI tak boleh surut langkah. Harus tetap memantapkan langkah hadir dan bekerja untuk rakyat terutama yang membutuhkan bantuan saat ini.

“Kami berharap kader PSI terus hadir dan bekerja untuk rakyat. Terutama masyarakat perekonomian menengah terbawah yang terdampak sangat dalam selama pandemi. Pedagang keliling, pekerja yang mengandalkan nafkah harian, single mom, disabilitas, yatim-piatu, dan lain sebagainya. Mereka harus diperjuangkan mendapat bantuan dan vaksinasi,” ujarnya.

Giring juga mengatakan PSI tak akan tinggal diam jika terjadi aksi korupsi di tengah bencana seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.

PSI Apresiasi Gerak Cepat Polisi Usut Kasus 279 Juta Data WNI
Liputan

PSI Apresiasi Gerak Cepat Polisi Usut Kasus 279 Juta Data WNI

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi langkah cepat Kepolisian RI menyelidiki dugaan kebocoran data 279 juta Warga Negara Indonesia (WNI). “Tindakan cepat polisi ini memenuhi harapan masyarakat yang menginginkan data pribadinya dilindungi,” ujar Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Sigit Widodo, Sabtu (22/5/2021).

Pekan ini masyarakat Indonesia dihebohkan oleh penawaran 279 juta data WNI. Data ini ditawarkan oleh akun yang menamakan dirinya kotz di situs darkweb Raid Forums. Kotz mengaku memiliki 279 juta data pribadi WNI yang 20 juta di antaranya dilengkapi dengan foto. Untuk meyakinkan pembeli, kotz memberikan satu juta sampel data untuk dicek kebenarannya.

Sigit yang sebelum bergabung dengan PSI menjabat sebagai Direktur Operasional Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ini mengaku sudah mengecek data yang diberikan oleh kotz. “Sebelum di-take down oleh Kominfo, datanya cukup lama dapat diunduh dari tiga server. Banyak kawan-kawan penggiat TI kita yang kemudian mengunduh dan mencoba menganalisanya,” ungkap Sigit.

Menurut Sigit, dengan melakukan analisa cepat terhadap satu juta sampel data itu, kesimpulan yang diambil berbeda-beda. “Tapi semua sepakat bahwa data ini terkait dengan data BPJS, karena ada nomor keanggotaan BPJS Kesehatan dan field datanya sesuai dengan data BPJS,” ujar Sigit.

PSI, masih menurut Sigit, tidak mau terburu-buru menuduh data itu dibobol dari server BPJS Kesehatan. “Dari Analisa singkat saya, kebanyakan data yang diberikan oleh kotz tidak dilengkapi dengan NIK yang valid. Jika bobol dari BPJS, seharusnya semua data mengandung data NIK yang valid,” jelasnya

Selain itu jumlah data yang mencapai 279 juta juga dinilai berlebihan. “Jumlah penduduk kita saja menurut sensus tahun lalu hanya berjumlah 270 juta orang dan tidak semua terdaftar di BPJS. Jadi menurut saya agak berlebihan jumlahnya,” kata Sigit yang saat ini juga menjadi Ketua Dewan Pembina Internet Development Institute.

Agar masalah menjadi jelas, PSI mendukung langkah kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan untuk menuntaskan kasus ini, termasuk langkah Bareskrim Polri yang berencana segera memanggil Direktur Utama BPJS Kesehatan. “Polisi harus menyelidiki kasus ini hingga tuntas karena perlindungan data pribadi menyangkut kepercayaan yang menjadi dasar utama semua transaksi elektronik, termasuk yang melalui jaringan internet. Jika benar ratusan juta data WNI dibobol dan diperjualbelikan, akan terjadi kekacauan pada transaksi-transaksi online, penipuan akan semakin marak, dan akan banyak sekali pelanggaran privasi pada warga negara kita,” ujar Sigit mengingatkan.

Terlepas dari benar tidaknya telah terjadi peretasan ratusan juta data WNI, PSI berharap semua pihak yang memegang data pribadi WNI dapat lebih memperketat perlindungan datanya. “Kami berharap semua instansi pemerintah maupun pihak swasta yang memiliki data pribadi dapat mengecek ulang keamanannya dan segera memperbaikinya jika ditemukan masalah sekecil apapun,” kata Sigit.

Selain itu, PSI Kembali mengingatkan kepada DPR untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi yang sudah masuk ke dalam Prolegnas tahun ini. “Saya harap kawan-kawan di DPR memahami betapa pentingnya pengesahan RUU ini untuk melindungi data pribadi Warga Negara Indonesia yang sekarang tersebar di sekian banyak tempat tanpa diatur oleh Undang-undang Repubik Indonesia,” pungkas Sigit.

Jutaan Data Pribadi Bobol, PSI Minta Semua Instansi Perkuat Keamanan Data
Siaran Pers Sikap PSI

Jutaan Data Pribadi Bobol, PSI Minta Semua Instansi Perkuat Keamanan Data

Menyusul ditawarkannya ratusan juta data pribadi Warga Negara Indonesia (WNI) di situs darkweb Raid Forums, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta semua instansi yang memegang data pribadi WNI untuk lebih memperkuat keamanan basis datanya. Demikian disampaikan Juru Bicara PSI, Sigit Widodo, Jumat (21/5/2021).

Peretas dengan nama akun “kotz” yang membobol database ini mengaku memiliki 279 juta data pribadi WNI dan 20 juta di antaranya dilengkapi foto. “Dia memberikan satu juta sampel data untuk dicek kebenarannya,” ujar Sigit.

Sigit yang sebelum bergabung dengan PSI menjabat sebagai Direktur Operasional Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ini mengaku tidak percaya kotz memiliki ratusan juta data seperti klaimnya. “Dari satu juta sampel data yang disebarkan, kami cek untuk data Nomor Induk Kependudukan saja hanya ada sekitar 60 ribuan,” ujarnya.

Karena itu, Sigit juga tidak percaya kalau data ini diretas dari basis data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) seperti yang banyak dituduhkan di media sosial. “Kalau memang yang diretas database BPJS, setidaknya minimal data NIK-nya lengkap,” kata Sigit.

Menurut Sigit, karena ada data nomor BPJS, data yang dimiliki kotz bisa saja berasal dari data rumah sakit rekanan BPJS atau hasil rekayasa sosial. “Banyak kemungkinan, dan sebaiknya ada penyelidikan serius terkait tersebarnya jutaan data pribadi ini,” ungkapnya.

Sigit mengatakan, kejadian ini harus menjadi peringatan untuk semua pihak. “Ini peringatan agar kita semua memperkuat kemanan data, terutama untuk pihak-pihak yang memegang data pribadi WNI, baik swasta maupun instansi pemerintah. Ini juga sekaligus desakan kepada kawan-kawan kita di DPR untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi,” ujar Sigit.

Selain memperkuat keamanan semua database, PSI berharap pemerintah bisa menjelaskan masalah ini secara terbuka kepada publik. “Cukup menarik karena kasus ini muncul di saat yang bersamaan dengan Kominfo menggulirkan program literasi digital. Kasus ini harus diusut tuntas dan dibuka secara transparan kepada masyarakat. Jangan sampai kasus ini dimanfaatkan untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintah di bidang keamanan digital,” pungkasnya.

Hak Cuti Haid dan Cuti Melahirkan Itu Merugikan Pengusaha Nggak Sih?
Opini

Hak Cuti Haid dan Cuti Melahirkan Itu Merugikan Pengusaha Nggak Sih?

Masalah perempuan bekerja, cuti melahirkan, menikah, resign setelah menikah/melahirkan belakangan ini sering dibenturkan dengan pemilik usaha. Dan sebagai sosok idola media sosial, tokoh penjaga moral netizen, saya merasa tidak mungkin berdiam diri. Saya harus bersuara.

Jadi gini. Sebelum ke mana-mana, kita harus sepakat dulu bahwa perempuan itu akan mengalami hal-hal seperti haid, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, dan lain sebagainya. Hal-hal yang tidak akan dialami pria. Meski secara kodrat fisik berbeda, tapi perempuan tetap punya hak yang sama dalam berkarier maupun mengekspresikan diri.

Nah, oleh sebab itu, untuk keadilan, harus ada aturan khusus karena kodrat fisik yang dialami perempuan. Ingat ya, ini hak khusus, bukan hak istimewa.

Hal inilah yang kemudian terwujud dalam bentuk cuti melahirkan, ruang laktasi, child care terjangkau, bahkan gratis hingga kuota khusus untuk perempuan yang menduduki jabatan tertentu. Sebuah kondisi yang kelihatannya cukup ideal. Mungkin karena terkesan ideal, banyak yang melihatnya sebagai utopia. Kayak mustahil banget diterapin.

Padahal, ada lho di Indonesia, perusahaan kecil yang sudah memberlakukan cuti melahirkan 6 bulan. CEO-nya cukup terkenal. Namanya… ah, rahasia ah.

Di sisi lain, sebuah perusahaan tentu berupaya memaksimalisasi profit dengan modal sedikit. Masalahnya, ketidakstabilan dalam usaha yang dipicu keluar masuk pekerja (kalau nggak salah istilahnya turnover rate) tentu bikin kesal pengusaha.

Apalagi dengan mewajibkan kuota perempuan di jabatan tertentu. Mana masih harus siapin space untuk ruang laktasi dan lain-lain, pengusaha bisa saja melihat ini semua sebagai cost center.

“Hellooowww… Kami ini buka usaha, bukan yayasan!” kira-kira begitu protesnya.

Pengusaha yang pada titik tertentu sulit menerima hal ini, bisa aja akhirnya memutuskan… ya udah kalau aturan cuti makin panjang, harus siapin ruang laktasi, padahal tempat usaha sempit.

Mau mengizinkan cuti haid atau cuti panjang setelah melahirkan, produksi sedang dikejar deadline. Akhirnya langkah pendek pun dipiliih: ganti semua pekerja perempuan dengan pekerja laki-laki. Beres.

Ada juga pengusaha yang ala-ala motivator yang doyan menyemangati karyawati tentang cuti melahirkan. “Anu, rasanya nggak perlu cuti melahirkan sampai 6 bulan deh. Sebulan saja cukup ya? Kalau kelamaan cuti nanti tidak bisa berkarier loh.”

Padahal yang ngasih motivasi ini adalah eksekutif perusahaan yang mungkin lahir dengan derasnya privilege dari keluarga dengan gaji belasan bahkan ratusan kali UMR. Seolah menyemangati untuk karyawati, padahal targetnya adalah tidak mau kehilangan talent plus ogah menganggarkan buat paid leave 6 bulan.

Selain cuti melahirkan, cuti haid juga kerap diributkan. Ada yang sampai tega ngatain sesama perempuan yang mengalami kram/sakit saat haid awal sebagai perempuan yang kurang sehat, kurang olahraga, kurang menjaga nutrisi. Seolah melupakan fakta kalau fisik masing-masing perempuan itu berbeda kalau sedang mengalami haid.

Pendek kata, mari saling adu kepentingan untuk memberikan keadilan atas kodrat perempuan dengan kebutuhan perusahaan. Perusahaan memikirkan bagaimana bisnis berjalan, sementara banyak yang memandang pengusaha kok jahat banget sama perempuan.

Pekerja kan berhak dapat fasilitas dan quality time dengan keluarganya. Tak semata hanya menjadi hamba sahaya kapitalis. Wah, ngomongnya sambil gebrak meja keren nih.

Di sisi lain, jadi pengusaha itu berat loh. Dugaan saya, 80-90% usaha rintisan baru, biasanya sering mati pada tahun pertama. Pada tahun kedua, dari sedikit yang tersisa 70-80% mati. Yang kuat bertahan di tahun ketiga.

Setelah itu mulai stabil namun tantangan akan makin berat. Pengusaha pasti berpikir kelangsungan usaha. Ada nanti success trap pertama, kedua, dan ketiga. Ini semua sih hasil perasan diskusi saya dengan Pak Typo, alias smsl, alias @amal_alghozali.

Jadi kepentingan untuk tempat dan aturan kerja yang layak bagi perempuan akan selalu berbenturan dengan pengusaha. Ya ada juga pengusaha yang mikir kebijakan bagus untuk perempuan, tapi mungkin tidak banyak. Bisa dihitung jari. Jari pertama adalah CEO yang namanya saya rahasiakan tadi.

Nah, menurut saya, pemerintah pusat dan daerah seharusnya menjadi jalan tengah benturan pekerja perempuan dan perusahaan. Sudah selayaknya negara menyerap sebagian beban pengusaha terkait pekerja perempuan agar tidak semua dibebankan kepada pengusaha.

Ini penting, terutama di segmen usaha padat karya dan UMKM, terkhusus UMK (usaha mikro dan kecil). Kita belum bicara yang pekerja informal (pasar tradisional, dll) lho ya.

Nah, dari sana, saya setidaknya punya lima usulan fasilitas penting yang bisa dikerjakan pemerintah/pemda. Usulan nomor empat akan membuat Anda terkejut. Anjaaay klikbet.

Pertama, ruang laktasi bersama dan child care gratis/terjangkau. Pemerintah membangun fasilitas khusus dekat tempat usaha untuk fasilitas ini. Pengusaha kecil tentu senang jika pemerintah dukung hal ini. Pekerja perempuan juga senang karena bisa menyusui anak yang dititipkan tidak jauh dari tempat kerja.

Kedua, fasilitas gratis pengiriman ASI ke rumah. Ini bisa dilakukan untuk pekerja yang rumahnya relatif jauh dan tidak ada fasilitas penitipan anak.

Ketiga, insentif untuk pengusaha yang memberikan cuti melahirkan lebih panjang. Syukur-syukur diberlakukan setelah revisi UU 13/2003 terutama pasal mengenai istirahat melahirkan.

Juga insentif pajak atau kemudahan izin jika perusahaan mewajibkan cuti haid, memberikan kuota khusus untuk perempuan menduduki jabatan tertentu.

Cuti haid wajib? Kenapa tidak. Selain masalah fisik (kram perut, pusing, mual dan yang lainnya), haid hari pertama kerap mengakibatkan mood perempuan buruk. Bukannya lebih baik istirahat saja atau kerja di rumah?

Keempat, kartu pekerja (ini sih berlaku ke semua gender) untuk gratis naik kendaraan umum pulang dan pergi. Mengurangi biaya transportasi juga insentif yang baik untuk pekerja maupun pengusaha. Mungkin untuk yang berpendapatan relatif rendah, kartu pekerja bisa juga ditambah fasilitasnya untuk mendapatkan sembako murah.
Baca juga: Tiga Jenis Sidang yang Seharusnya Disiarkan Langsung di Televisi

Kelima, kartu/fasilitas khusus ibu tunggal yang memiliki anak, bekerja informal/UMR. Kartu ini menjamin ibu dan anak-anaknya mendapat KIS, KIP, PKH, dan akses prioritas terhadap bantuan pemerintah.

***

Pertanyaannya, mengapa negara yang harus ambil alih sebagian beban tersebut? Ya karena negara yang akan mendapatkan manfaat dari kepedulian terhadap pekerja perempuan.

Perempuan yang memberikan ASI eksklusif 6 bulan, anaknya lebih sehat dan kuat. Biaya kesehatan anak berpotensi turun. Yang diuntungkan tentu negara karena biaya kesehatan untuk anak bisa turun dan generasi penerus bangsa lebih mantap menjalani masa depan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Indonesia cukup tinggi. Jika digantikan pria semua dengan alasan pekerja perempuan “merepotkan”, secara nasional tidak akan cukup. Belum kalau pekerja perempuannya punya talenta yang bagus. Mencari penggantinya tentu sulit.

Jika ruang bekerja untuk perempuan cukup adil dan ramah, perempuan akan tetap bekerja. Output ekonomi terjaga, pendapatan bersama (suami-istri) bisa mencukupi keluarga dengan layak.

Negara tentu dapat manfaat juga karena ekonomi meningkat, pajak meningkat, anggaran negara meningkat. Makin banyak yang bisa dikorupsi dipergunakan untuk kemaslahatan umat.

Kebijakan negara tentu dipengaruhi kepentingan politik. Well, sekarang kita tahu sumber keruwetan benturan kepentingan pekerja perempuan dan pengusaha ini ada di mana? Ya pada kebijakan pemimpin tertinggi negara untuk mau membela kepentingan pekerja perempuan atau tidak.

Oleh karena itu, jangan salah lagi. Pada 2024 nanti pastikan Anda memilih…

…%@*#&$ (dikekep Kepala Suku Mojok dari belakang).

 

Sumber: https://mojok.co/kkd/esai/hak-cuti-haid-dan-cuti-melahirkan-itu-merugikan-pengusaha-nggak-sih/

Kecam Kekerasan Israel, Minta Dialog Diutamakan
Siaran Pers Sikap PSI

Kecam Kekerasan Israel, Minta Dialog Diutamakan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam pengusiran warga Palestina dari Sheikh Jarrah, tindak kekerasan di lingkungan Masjid Al-Aqsa, dan serangan roket ke wilayah Gaza.

“Kami mengecam keras tindakan tidak berperikemanusiaan oleh Israel tersebut. Sudah selayaknya Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan untuk mencegahnya berkelanjutan,” kata Juru Bicara DPP PSI, Dara Nasution, dalam keterangan tertulis, Selasa 11 Mei 2021.

PSI juga mendorong pemerintah Republik Indonesia dapat terus mengajak dunia internasional melakukan upaya menghentikan kekerasan dan memastikan ada perlindungan terhadap warga Palestina di sana.

“Selanjutnya, harus terus diupayakan dialog untuk memecahkan persoalan secara damai dan bermartabat. Ketika tentara dan senjata digerakkan, korban pertama adalah rakyat sipil yang tidak bersalah,” lanjut Dara yang sedang studi di Oxford University tersebut.

Situasi di Palestina semakin memanas dalam beberapa hari terakhir. Senin kemarin, Israel melancarkan tembakan roket dan serangan udara ke wilayah Palestina. Ini menyebabkan 20 warga Gaza tewas.

Sebelumnya, pihak keamanan Israel menyerang warga Palestina yang melakukan Salat Jumat di Masjid Al-Aqsa. Selain itu, ada juga upaya berupaya mengusir warga Palestina di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur.

Ketimpangan Bisa Picu Intoleransi dan Politik Identitas
Liputan

Ketimpangan Bisa Picu Intoleransi dan Politik Identitas

Pandemi Covid-19 telah memperparah ketimpangan ekonomi di Indonesia. Hal ini disampaikan Guru Besar Ekonomi Universitas Padjajaran, Arief Anshory Yusuf, dalam diskusi online bertema “Membedah Gaji dan Kesenjangan” yang digelar DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Senin 10 Mei 2021.

“2,5 tahun perbaikan ekonomi kita di Maret 2018 itu hilang akibat adanya Covid-19. Covid-19 memperparah ketimpangan ini. Kenapa itu bisa terjadi? Karena pandemi Covid-19 membuat mereka yang bekerja, yang kebetulan ada di kelompok masyarakat bawah, terdampak lebih parah daripada kelompok masyarakat atas. Contohnya, kalau kita bagi dengan pekerja formal dan informal, nah pekerja informal itu pengurangan pekerjaannya itu lebih sedikit dibanding pekerja formal. Cuma, kalau pekerja formal itu jam bekerjanya berkurang lebih banyak daripada pekerja informal, tetapi dari segi penghasilan justru pekerja informal yang lebih parah turunnya,” ujar Arief.

Ketimpangan itu, menurut Arief, bahkan kian memukul ekonomi pekerja informal. Dari data yang dia pegang, pekerja informal mengalami penurunan penghasilan sebesar -23 %, sedangkan penghasilan pekerja formal hanya turun sekitar 13 %.

“Mereka yang penghasilannya 20 % terbawah akibat Covid-19 itu penghasilannya berkurang 16 %, sementara yang lain 6 – 8 %. Jadi bisa 3 kali lipatnya para pekerja yang berpenghasilan 20 % terbawah itu terdampak income-nya. Jadi wajar dong income inequality ini meningkat ketika Covid-19,” kata dia.

Tanpa pandemi Covid-19 pun, Arief menyebut, sebetulnya Indonesia sudah masuk dalam kategori negara dengan ketimpangan ekonomi tertinggi di dunia.

“Salah satunya yang disebut oleh Standardized World Income Inequality Database (SWIID), kalau kita ranking sebelah bawahnya, Indonesia naik pangkat jadi salah satu yang tertimpang di dunia, bahkan lebih timpang dari Amerika yang katanya Mbahnya kapitalisme,” urai akademisi yang menempuh S2 di University College London dan S3 di Australian National University itu.

Temuan itu, terkonfirmasi pula lewat berbagai penelitian lainnya, di antaranya Credit Suisse yang menghitung total kekayaan yang dipegang oleh 1 % orang terkaya di dunia. Hasilnya Indonesia berada di peringkat ke-4, di bawah Rusia, India dan Thailand.

Pakar politik kenamaan Amerika Serikat, Jeffrey A. Winters pun menemukan hasil serupa. Dengan metode penelitian Material Power Indeks (MPI) yang dikembangkannya, Jeffrey A. Winters menghitung total kekayaan dari 40 % orang terkaya di dunia berdasarkan Forbes Magazine. Total kekayaan itu kemudian dibagi dengan GDP per kapita, alhasil Jeffrey A. Winter menempatkan Indonesia di urutan kedua negara dengan ketimpangan ekonomi tertinggi di dunia.

Lebih jauh Arief melanjutkan, ketimpangan ekonomi yang makin parah di masa pandemi ini, berpotensi melahirkan beberapa implikasi pada tatanan kehidupan masyarakat, termasuk menguatnya intoleransi dan praktik politik identitas.

“Ketimpangan yang tinggi itu kan, (melahirkan) kohesi sosial yang rendah, kecemburuan sosial, nanti itu tumbuh jadi bibit-bibit intoleransi, bahkan banyak berujung pada politik identitas,” imbuhnya.

Selain itu, ketimpangan ekonomi membawa dampak pada ketimpangan kekuasaan. Dampak lainnya, yaitu pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan ketimpangan yang tinggi menghambat upaya pengurangan kemiskinan. Terakhir, ketimpangan mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Disinggung soal upaya apa yang perlu diambil untuk mengatasi ketimpangan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini, menurut Arief, salah satunya adalah publik perlu mendukung pemerintah dalam menciptakan industri-industri padat karya, seperti tercantum dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2021.

“Saya rasa sudah di track yang benar, yang kena itu kan low-skill, nah berarti industri padat karya akan mengerek ekonomi pekerja,” ucap pendiri Center for Sustainable Development Goals Studies (SDGs Center), Universitas Pandjajaran itu.

Upaya lain ialah membuka ruang investasi. Namun, Arief memberi catatan, pemerintah harus memilih investasi yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja yang besar, sehingga dapat mempekerjakan mereka yang menganggur karena terdampak Covid-19.

“Kita kan ada Omnibus Law untuk menarik investasi, bisa gak dipastikan bahwa kita pilih-pilih investasinya? Jangan investasi yang tidak mempekerjakan mereka yang dulu menganggur akibat Covid-19, jangan yang capital intensive, jangan yang mengeruk batu bara saja, bisa gak dikawal itu? Supaya investasi ini membuat orang-orang yang 20 % tadi balik bekerja dan dengan yang lebih tinggi,” papar dia.

Dalam diskusi yang dimoderatori Juru Bicara DPP PSI, Mikhail Gorbachev Dom itu, sebagai akademisi Arief turut mendukung program kuliah gratis yang digagas Plt. Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha, untuk Pilpres 2024 mendatang. Hanya, ia menyarankan program kuliah gratis itu dijalankan secara bertahap.

“Ini (program kuliah gratis) bukan mimpi, ini paradigma yang menurut saya harus bantu didengungkan,” timpalnya.

“Di negara-negara maju lain, misalnya Prancis, secara tidak langsung universitas itu dibiayai negara, gitu lho. Kan kalau Anda kuliah di Prancis gak bayar SPP, toh itu artinya sudah dibayarkan lewat tax payer (pembayar pajak), riset juga begitu dibayar negara, maka sebenarnya sebagian besar universitas itu dibiayai negara. Jadi, program kuliah gratis itu bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan, sudah banyak negara yang menerapkannya, cuma memang untuk ke sana harus step by step, karena kalau langsung loncat agak berisiko,” tandas Arief.

Kejahatan Luar Biasa, Penyalahgunaan Otoritas di Bandara Harus Dihukum Maksimal
Siaran Pers Sikap PSI

Kejahatan Luar Biasa, Penyalahgunaan Otoritas di Bandara Harus Dihukum Maksimal

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengingatkan pemerintah untuk terus meningkatkan pengawasan di pintu masuk ke Indonesia, terutama bandara, terkait upaya mencegah penyebaran Covid-19. Ada beberapa kasus yang mengindikasikan lemahnya pengawasan. Misalnya, kasus penggunaan alat rapid test bekas di Bandara Kualanamu dan lolosnya WNI dari India di Bandara Soekarno-Hatta.

“Dua kejadian itu tergolong kejahatan luar biasa. Di masa pandemi, membiarkan orang asing masuk tanpa menjalani karantina dan ada pihak yang menggunakan alat rapid test bekas jelas sangat membahayakan keselamatan rakyat, “ kata Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka, dalam keterangan tertulis, Senin 10 Mei 2021.

Kejahatan semacam itu, menurut PSI, adalah kejahatan luar biasa, setara dengan korupsi dan terorisme karena membahayakan keamanan nasional dan keselamatan rakyat.

“Menimbang skala kejahatannya, para pelaku harus dihukum seberat-seberatnya. Jangan ada ampun. Sekali saja diberi hukuman ringan, para calon pelaku berikutnya akan melaksanakan rencana mereka,” kata Isyana.

Pada akhir April lalu, seorang warga negara Indonesia (WNI) berinisial JD menyerahkan uang ke para oknum yang mengaku petugas Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, supaya lolos dari aturan karantina Covid-19. Padahal, JD baru tiba dari India.

Sementara, di Banda Kualanamu, Sejumlah pegawai Kimia Farma menggunakan alat rapid test antigen. Motifnya adalah mengambil keuntungan. Praktik pidana ini berlangsung selama berbulan-bulan sampai dibongkar akhir April lalu.

“Dengan hadirnya-kasus tersebut, pemerintah harus bekerja ekstra keras dan tegas. Tidak boleh lagi kecolongan lagi. Tutup semua potensi penyalahgunaan, cek dan perbaiki sistem pengawasan,” lanjut Isyana.

Tidak bisa disangkal, di masa sulit seperti pandemi ini, tetap saja ada pihak-pihak yang ingin menangguk keuntungan secara melawan hukum.

“Menyadari hal itu, pihak otoritas dan aparat hukum tak boleh lengah sedikit pun, harus bekerja ekstra keras, tidak boleh bekerja dengan pola pikir normal,” pungkas Isyana.

Marak Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Dunia Kerja, Pemerintah Didesak Ratifikasi Konvensi ILO
Liputan

Marak Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Dunia Kerja, Pemerintah Didesak Ratifikasi Konvensi ILO

Pemerintah didesak segera meratifikasi sejumlah konvensi ILO tentang pemenuhan perlindungan terhadap perempuan pekerja. Demikian disampaikan komisioner Komnas Perempuan, Tiasri Wiandani, dalam diskusi online dengan tema “Perjuangan Panjang Buruh Perempuan” yang digelar Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Senin 3 Mei 2021.

“Komnas Perempuan sekarang juga sedang melibatkan teman-teman jaringan masyarakat sipil, serikat pekerja, dan serikat buruh untuk membuat instrumen pemantauan perlindungan maternitas 183 dan membuat kajian konvensi ILO 190, dan kita sudah berproses melakukan FGD dan mempersiapkan rentetan tindak lanjut. Tujuannya sebagai basis data yang akan kita dorong kepada pemerintah untuk melihat ini persoalannya, ini kebutuhannya, ini kepentingannya dan ini tanggung jawab negara. Itu yang akan kita rumuskan, sehingga kita mendorong pemerintah untuk segera meratifikasi konvensi ILO 190 yang memang berisi muatan substantif untuk pemenuhan perlindungan bagi perempuan pekerja,” kata Tias dalam diskusi untuk memperingati Hari Buruh Sedunia itu.

Konvensi-konvensi ILO yang dia maksud adalah konvensi ILO 183 tentang perlindungan maternitas dan cuti haid di tempat kerja, dan konvensi ILO 190 tentang penghapusan/pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja. Ada pula konvensi ILO 177 tentang pekerja rumahan dan 189 tentang kerja layak bagi pekerja rumah tangga (PRT) yang juga urgen untuk diratifikasi.

Terkait perempuan yang kerap menjadi objek kekerasan di dunia kerja, itu disebabkan oleh adanya pelanggengan diskriminasi. Menurut Tias, kekerasan terhadap perempuan di dunia kerja tak hanya soal kekerasan fisik, tapi juga bisa dalam bentuk ketimpangan upah antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan.

Berangkat dari kasus-kasus di atas, Tias menegaskan, ada urgensi agar pemerintah segera meratifikasi konvensi ILO 190. Menurutnya, konvensi tersebut bisa mengikis kekerasan (non-fisik) yang dialami perempuan di dunia kerja.

“Penting bagaimana konvensi ILO 190 dalam upaya penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja tidak hanya dilihat dari kekerasan fisik, gitu, tapi bagaimana kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, kekerasan berbasis diskriminasi, dan kekerasan yang berujung pada pelanggengan budaya patriarki di dalam masyarakat itu harus dilihat sebagai persoalan yang utuh,” papar aktivis buruh perempuan itu.

Diskusi yang dimoderatori Koordinator Juru Bicara DPP PSI, Kokok Dirgantoro itu, sekaligus meluruskan anggapan bahwa perempuan pekerja identik dengan buruh.

Melampaui sektor tertentu (manufaktur), perempuan yang menerima perintah, upah atas apa yang dikerjakan dan terikat dalam hubungan dunia kerja, maka dia adalah perempuan pekerja.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI), Jumisih, menyoroti kasus pelecehan seksual terhadap perempuan yang banyak terjadi dalam lingkungan kerja.

Permasalahan itu kian pelik karena melibatkan relasi kuasa antara atasan dengan bawahan. Pun juga dengan perkembangan teknologi, yang memudahkan pelecehan seksual terjadi, misalnya, berkirim gambar, ucapan atau ajakan yang tidak dikehendaki oleh perempuan.

“Di dunia kerja (pelecehan seksual) kerap terjadi karena ada relasi kuasa antara atasan dengan bawahan (perempuan pekerja). Dia menggunakan kuasanya sebagai atasan di perusahaan atau di pabrik untuk mengajak kawan-kawan buruh perempuan untuk kencan, dan itu difasilitasi oleh kemajuan teknologi. Ancamannya (kalau menolak) itu keberlanjutan kerja. Itulah sistem kerja kontrak berdampak juga terhadap bagaimana buruh perempuan sangat punya ketergantungan ingin bekerja, tapi di sisi lain sangat tidak nyaman dengan hal itu,” terangnya.

Jumisih melanjutkan, perjuangan menghapus praktik-praktik pelecehan seksual di dunia kerja semakin berat. Pasalnya, surat edaran Menteri Ketenagakerjaan terkait pencegahan pelecehan seksual tidak secara gamblang memuat sanksi tegas kepada pelaku pelecehan.

Karena itu, dia sangat berharap pada pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS), serta ratifikasi konvensi ILO 190 tentang penghapusan/pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja.

Bukan tanpa upaya nyata, Jumisih mengaku jika dia dan sesama aktivis telah beraudiensi dengan anggota DPR RI soal ratifikasi konvensi ILO 190. Dari pertemuan itu, kata Jumisih mengulang pernyataan anggota dewan, masih terdapat harmonisasi di tingkat eksekutif, sehingga belum bisa dibahas bersama di DPR RI.

“Kami di SPBI-KPBI bagian dari aliansi stop kekerasan di dunia kerja, minggu yang lalu sempat ke DPR RI, kami mencoba bertemu anggota dewan untuk mendorong hal ini, tapi anggota dewan menyampaikan saat ini bolanya masih di eksekutif (pemerintah), belum sampai di DPR, masih butuh harmonisasi di tingkat eksekutif,” ucapnya.

Lebih jauh dia menjelaskan, konvensi ILO 190 ini akan memberi manfaat besar bagi perempuan, terlebih perempuan pekerja korban KDRT. Perusahaan harus melindungi, mendukung dan membuka ruang kepada perempuan korban KDRT untuk menyelesaikan kasusnya, tanpa boleh diintimidasi oleh perusahaan dengan alasan produktivitas kerja.

“Di konvensi ILO 190 ini menyatakan, kalau misalnya buruh menjadi korban KDRT, maka dia diberi keleluasaan untuk mengurus kasusnya dan dia tetap dilindungi. Jadi dia tidak bisa di-PHK dan dikasih ruang untuk menangani kasusnya, dan itu akan mendorong buruh perempuan yang menjadi korban KDRT itu percaya diri, karena selama ini isu KDRT dianggap terpisah dari isu perburuhan,” ujar dia.

Hal lain yang dibicarakan, ialah nasib pembahasan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang mandek selama 17 tahun terakhir.

Menurut Tias, mestinya, RUU PPRT itu dapat segera rampung, karena kekhawatiran soal upah pekerja rumah tangga harus sesuai dengan UMP bukan hal yang krusial.

RUU PPRT, imbuh Tias, lebih fokus pada pengakuan kepada pekerja rumah tangga sebagai pekerja profesional, pemberian jaminan sosial (BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan) dan kontrak kerja yang menguntungkan kedua belah pihak (pemberi kerja dan pekerja rumah tangga).

Ramai Kasus Pinjol dan Peretasan Akun, Segera Sahkan RUU PDP
Liputan

Ramai Kasus Pinjol dan Peretasan Akun, Segera Sahkan RUU PDP

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) mendesak untuk segera disahkan. Alasannya, karena semakin banyak kasus penyalahgunaan data pribadi masyarakat pengguna jasa fintech (layanan jasa keuangan berbasis teknologi), terutama layanan pinjaman online (pinjol). Demikian disampaikan Direktur eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar, dalam diskusi online bertema “Pinjol Meresahkan, Data Pribadi Rawan Pencurian” yang digelar Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Selasa 27 April 2021.

“Tanpa adanya UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), seluruh persoalan yang terkait dengan penyalahgunaan dan eksploitasi data pribadi pengguna fintech tidak akan pernah bisa diselesaikan secara akuntabel. Subjek data (pengguna fintech) tidak akan pernah mendapat pemulihan atau ganti kerugian karena memang ada kerancuan, misalnya, ketika terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran, dia harus ke mana? Ke Kominfo sebagai penanggung jawab penyelenggara sistem dan transaksi elektronik? atau ke OJK sebagai pengawas transaksi keuangan? atau ke mana gitu kan,” kata Wahyudi Djafar.

Wahyudi melanjutkan, dengan UU PDP, nantinya akan dibentuk otoritas perlindungan data sehingga jika terjadi penyalahgunaan dan eksploitasi data pribadi, seseorang tahu harus mengadu ke mana dan otoritas bersangkutan bisa mengambil langkah hukum.

Namun demikian, Wahyudi menyadari bahwa pembahasan dan pengesahan RUU PDP masih butuh waktu yang cukup lama. Oleh karenanya, dia menawarkan sejumlah langkah alternatif.

Antara lain, penguatan di level asosiasi untuk sejumlah pedoman etik bagi perusahaan fintech, sehingga prinsip-prinsip perlindungan data pribadi bisa dilembagakan lewat kode etik itu.

Di samping itu, dia menjelaskan, masyarakat sebagai konsumen perlu diedukasi ihwal fitur, jenis layanan dan konsekuensi dari pemasangan aplikasi pinjol.

“Upaya-upaya pendidikan konsumen harus terus dilakukan. Bagaimana kemudian mereka memahami term of services, dan bagaimana seharusnya menggunakan sebuah aplikasi,” tambahnya.

Sebaliknya, Wahyudi justru mengkritisi pemblokiran fintech ilegal, yang menurutnya tidak banyak menjawab permasalahan. Pasalnya, tidak ada kepastian terkait data-data yang sudah dikumpulkan oleh fintech ilegal tersebut.

“Terhadap fintech ilegal yang diblokir atau ditutup operasinya, sementara dia sudah mengumpulkan jutaan data pengguna, ini akan memunculkan pertanyaan ke mana data-data yang sudah dikumpulkan tersebut? Apakah bisa dipastikan data itu dimusnahkan? Ataukah data-data itu membuka peluang untuk disalahgunakan untuk yang lain?,” imbuh aktivis HAM itu.

Harusnya, ucap Wahyudi, aparat penegak hukum bisa berpedoman pada UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan mengambil upaya lebih lanjut untuk membongkar permainan fintech ilegal sampai tuntas daripada sekadar melakukan pemblokiran.

Sementara Winner Jhonshon yang turut berbagi pandangan menyebut jika perusahaan pinjol sudah sangat meresahkan.

“Pinjol ini cukup meresahkan, bukan saja dari cara-cara mereka menjerat, cara mereka menagih juga sangat tidak etis, bahkan menurut saya sudah masuk kategori mempermalukan orang,” ujar pengacara tersebut.

Bahkan, dia menyebut transaksi pinjol merupakan transaksi keuangan yang berbahaya. Hal itu dia temukan setelah mengadvokasi ratusan masyarakat korban pinjol.

“Pertama, saya lihat apa yang mereka tawarkan dalam iklan, itu tidak sesuai dengan kenyataan. Orang yang pinjam 2 juta, tiba-tiba 3 bulan atau 6 bulan kemudian, mereka harus bayar 4 juta lebih. Jadi jelas mereka bohong,” tambah dia.

Kedua, menurutnya, menjamurnya keberadaan pinjol ilegal membuat masyarakat cenderung menggunakan uang pinjaman untuk hal-hal yang tidak produktif. Parahnya lagi, pelbagai layanan pinjaman online ilegal itu menetapkan bunga yang sangat tinggi di luar aturan yang ada.

“Dampaknya luar biasa sekali, mereka terjerat ketika tidak bisa bayar, dan lewat sekian hari saja (dari hari pembayaran yang ditentukan), bunganya itu luar biasa tinggi, kenapa? Karena pinjol ilegal tidak terikat dengan aturan. Kita mau lapor ke mana? Kemudian, mereka juga susah dilacak. Kantor mereka juga gak jelas di mana,” papar Managing Lawyer di Winner Jhonshon and Associates Law Office itu.

Ketiga, Winner kembali menekankan cara-cara penagihan oleh debt collector pinjol yang sering menabrak etika dan mempermalukan konsumen.

Merespons pertanyaan peserta diskusi soal bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi pinjol, Winner Jhonshon mewanti-wanti masyarakat untuk tidak terpancing dengan tawaran pinjol yang menggiurkan, padahal menjebak.

“Saya ingin sampaikan juga kepada masyarakat, gak usah pinjam ke pinjol, cukupkan apa yang ada padamu. Mentalitas masyarakat kita yang suka pinjam-pinjam ini juga membuat persoalan baru,” imbuhnya.

Dalam diskusi yang dimoderatori Juru Bicara DPP PSI, Ariyo Bimmo itu, Winner Jhonshon berharap pemerintah menyetop izin operasi pinjol sebelum dibuat payung hukum dan aturan turunan yang jelas.

Pada titik ini, pandangan Wahyudi Djafar dan Winner Jhonshon punya satu kesamaan, yaitu RUU PDP semakin relevan untuk segera disahkan.

“Kalau saya sarankan kepada pemerintah, stop dulu, moratorium dulu sampai semua aturan dan perangkatnya jelas. Pinjol yang legal dan ilegal disetop dulu semuanya, jangan dulu ada bisnis peer-to-peer ini. Kita siap dulu dengan perangkatnya, toh sumbangsih pinjol ini tidak seberapa (terhadap ekonomi)” usul dia.

Diskusi itu tidak hanya membicarakan urusan pinjol semata. Perihal lain tentang perlindungan data pribadi yang disinggung adalah peretasan media sosial.

Pegiat pendampingan perempuan, anak dan disabilitas, Ilma Sovri Yanti yang belum lama ini menjadi korban peretasan akun media sosial Facebook ikut membagi pengalamannya.

Menurut Ilma, peretas akun Facebook bekerja secara terorganisir dan telah mempelajari target korban peretasan. Dalam kasusnya, dia menduga, pelaku peretasan mempelajari aktivitas Ilma di media sosial terlebih dahulu dan memilih target korban yang akan ditipu.

“Pelaku memanfaatkan kondisi sosial saya, aktivitas sosial saya, dan menghubungi teman-teman terpilih. Disebut otodidak tidak juga, sepertinya dia melihat rekam jejak komunikasi dalam Facebook tersebut, sehingga dia menyasar orang-orang dianggap percaya, seakan-akan itu adalah saya,” terangnya.

Belajar dari pengalaman pribadinya itu, dia mengimbau masyarakat untuk tidak ragu membawa kasus peretasan akun media sosial ke aparat kepolisian. Terlebih jika telah terjadi penipuan.

Kasus Irma sendiri sudah dilaporkan ke Kepolisian. Yang dialami Ilma, tak hanya soal peretasan akun Facebook, namun masuk dalam pidana penipuan. Pasalnya, peretas yang mengatasnamakan Ilma, menipu salah seorang kolega Ilma dan berhasil meminta transfer uang senilai Rp 25 juta.

“Kasus ini nyatanya terdapat di Cyber Crime Polda (Metro Jaya) sudah ribuan kasus. Bahkan korbannya sudah sampai jutaan. Bercermin dari kasus peretasan saya, kalau kita tidak melawan bersama-sama dan tiba-tiba menimpa orang terdekat kita, itu akan menjadi target pelaku berikutnya,” sebutnya.

PSI Minta “Mafia Kedatangan Tanpa Karantina” Dihukum Berat
Siaran Pers

PSI Minta “Mafia Kedatangan Tanpa Karantina” Dihukum Berat

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam munculnya mafia yang mengatur kedatangan orang ke Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka masuk tanpa harus menjalani karantina.

“Kami sangat menyayangkan Ditjen Imigrasi yang kecolongan dalam soal ini. Ini tergolong kejahatan luar biasa. Di masa pandemi, membiarkan orang asing masuk tanpa menjalani karantina sangat membahayakan keselamatan rakyat, “ kata Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka, dalam keterangan tertulis, Rabu 28 April 2021.

Seorang warga negara Indonesia (WNI) berinisial JD diduga menyerahkan uang ke oknum yang mengaku petugas Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, supaya lolos dari aturan karantina Covid-19. Padahal, JD baru tiba di Indonesia setelah kembali dari India.

Polisi telah menangkap 2 petugas Bandara Soetta yang meloloskan JD. Kapolres Bandara Soekarno-Hatta Kombes Pol Adi Ferdian Saputra menyebut kedua pelaku menggunakan kartu pas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta saat meloloskan JD.

Terkait itu, PSI meminta pihak kepolisian mengusut kejadian ini sampai tuntas dan membawanya ke pengadilan, termasuk indikasi penggunaan Kartu Dinas Disparekraf DKI Jakarta.

“Para pelakunya harus dihukum seberat-seberatnya. Dampak buruk tindakan mereka tidak main-main, nyaris setara dengan aksis terorisme. Usut tuntas termasuk indikasi penggunaan Kartu Disparekraf DKI Jakarta,” ujar Isyana.

Kemudian, PSI meminta Ditjen Imigrasi meningkatkan kewaspadaan agar kejadian semacam ini tidak terulang, di seluruh akses masuk ke Indonesia.

“Ini situasi luar biasa. Pihak Imigrasi juga harus berupaya ekstra keras untuk mencegah kedatangan orang-orang yang membawa virus Corona ke Indonesia. Jangan sampai kecolongan lagi. Upaya menghadang laju penularan Covid-19 bisa terganggu,” pungkas Isyana.