PSI Dukung Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo untuk Utamakan Rasa Keadilan
Siaran Pers Sikap PSI

PSI Dukung Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo untuk Utamakan Rasa Keadilan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung komitmen calon Kapolrii Komjen Listyo Sigit Prabowo di depan Komisi III DPR untuk melaksanakan penegakan hukum secara arif dan memenuhi rasa keadilan.

“Kami saya mengapresiasi dan mendukung komitmen Komjen Sigit untuk tidak terjebak dalam formalisme. Karena, keadilan adalah prinsip tertinggi yang seharusya dikejar dalam upaya penegakan hukum,” kata Plt Sekjen DPP PSI, Dea Tunggaesti, dalam keterangan tertulis, Kamis 21 Januari 2020.

Tentu, lanjut Dea, bukan berarti prosedur formal diabaikan. Tapi, dalam kasus-kasus tertentu, faktor-faktor non-hukum memang harus diperhatikan juga.

“Kemarin, Komjen Sigit mencontohkan perkara pencurian kakao yang dilakukan Nenek Minah di Banyumas, Jawa Tengah. Nah, kasus ini memang tidak seharusnya jadi perkara hukum. Penyelidik pasti bisa mengetahui bahwa Nenek Minah melakukannya bukan untuk memperkaya diri dan itu dilakukan dalam situasi sangat terpaksa,” kata Dea.

Doktor ilmu hukum ini mengingatkan, ada asas ultimum remidium dalam khazanah hukum pidana. Asas ini menyatakan penerapan sanksi pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam kerja penegakan hukum.

Pada kesempatan yang sama, Komjen Sigit pendekatan lunak juga akan diterapkan dalam kasus ujaran kebencian. Kata dia, jika masih dalam taraf yang biasa dan pelaku mau minta maaf, kasus selesai. Namun, jika ujaran kebencian itu berpotensi memecah-belah bangsa, tidak akan ada toleransi.

“Kami mendukung pendekatan tersebut. Cuma memang pihak kepolisian harus sangat berhati-hati. Jangan sampai asas ultimum remidium dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang ingin menghindari tanggung jawab dari perbuatannya. Mungkin semacam panduan tertulis harus dibuat untuk jadi acuan bersama jajaran kepolisian,” lanjut Dea.

Komjen Listyo Sigit Prabowo telah disetujui Komisi III DPR sebagai Kapolri terpilih menggantikan Jenderal Idham Azis dalam rapat pengambilan keputusan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu kemarin.

Keputusan diambil setelah menyimak paparan komitmen yang ingin ditunaikan Sigit jika menjabat sebagai Kapolri.

Buat Terobosan Baru, Sekolah Kader PSI Berbasis Aplikasi Resmi Dimulai
Siaran Pers

Buat Terobosan Baru, Sekolah Kader PSI Berbasis Aplikasi Resmi Dimulai

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi membuka Sekolah Kader Solidaritas Indonesia. Mulai 18 Januari 2021, pembelajaran yang dilakukan dengan metode online berbasis aplikasi, resmi dimulai.

“Ini merupakan ikhtiar PSI untuk memiliki kader yang kompeten dan piawai. Karena kami meyakini, kekuatan utama sebuah partai politik adalah sumber daya manusianya,” kata Ketua DPP PSI sekaligus Kepala Sekolah Kader Solidaritas Indonesia Isyana Bagoes Oka, dalam keterangan tertulis, Senin 18 Januari 2021.

Pada angkatan pertama, Sekolah Kader Solidaritas Indonesia diikuti para pengurus PSI di berbagai tingkat, baik yang berada di Tanah Air maupun di luar negeri. Pembelajaran dilakukan secara online melalui apikasi khusus yang merupakan terobosan baru bagi partai politik di Indonesia.

“Pembelajaran online membuat faktor geografi tidak lagi menjadi kendala. Setiap peserta bisa mengikuti dari mana saja dan kapan saja, sesuai dengan waktu masing-masing dan tidak perlu hadir di satu tempat secara fisik. Cara ini makin relevan di masa pandemi, ketika kerumunan orang sangat tidak disarankan, bahkan dilarang,” ujar Isyana.

Para peserta memulai pembelajaran sebagai kader tunas. Ada tiga tingkatan, yaitu dasar, madya, dan paripurna.

“Di masing-masing tingkatan, ada sejumlah materi yang disajikan. Misalnya, berbagai seluk beluk tentang PSI, Teknik Komunikasi, Kepemimpinan, hingga Stategi Pemenangan pemilu. Juga ada materi quiz dan ujian untuk menakar tingkat penyerapan materi peserta,” lanjut Isyana. Di setiap kenaikan tingkat, akan ada perubahan avatar dalam aplikasi, sesuai tingkatan kader bersangkutan.

Untuk angkatan pertama, ada 1.500 peserta yang terlibat untuk mengikuti pembelajaran selama satu bulan, dari 18 Januari hingga 17 Februari 2021.

Isyana menambahkan, program ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta menambah keterampilan berpolitik para kader.

“Semua ini menjadi bekal mereka dalam berpolitik dan memperkuat PSI di Pemilu 2024 mendatang,” tutup Isyana.

Program Vaksinasi Covid-19 Jadi Kunci Utama Akhiri Pandemi, Mesti Didukung
Siaran Pers Sikap PSI

Program Vaksinasi Covid-19 Jadi Kunci Utama Akhiri Pandemi, Mesti Didukung

Partai Solidaritas Indonesia  (PSI) menegaskan dukungan pada program vaksinasi Covid-19.  Hari ini program tersebut dimulai dengan Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang divaksin.

“Semua tahap telah dilakukan terhadap vaksin Covid-19. Mulai dari uji klinis sampai penilaian BPOM dan MUI.  BPOM menyatakan vaksin aman dan efektif. Sedangkan MUI menyatakan vaksin suci dan halal. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak mendukung program ini,” kata Juru Bicara Bidang Kesehatan DPP PSI, dr Christian Widodo, dalam keterangan tertulis, Rabu 13 Januari 2021.

Christian menegaskan, semua elemen masyarakat harus mendukung program vaksinasi nasional agar pandemi  bisa segera diakhiri dan kita bisa kembali ke situasi normal.

“Vaksinasi ini program bersama, bukan hanya untuk melindungi diri sendiri, tapi juga keluarga dan seluruh rakyat Indonesia. Vaksinasi adalah kunci utama untuk mengakhiri pandemi,”  pungkas  anggota  DPRD Nusa Tenggara Timur  tersebut.

Untuk tahap pertama, selain Presiden Jokowi, mereka yang divaksin adalah para tenaga kesehatan, anggota Kabinet Indonesia  Maju, tenaga kesehatan,  juga sejumlah perwakilan masyarakat.

“Kami mengapresiasi Presiden Jokowi yang telah menjadi orang pertama yang divaksin. Ini menjadi keteladanan dan memberi pesan kuat kepada publik bahwa vaksin aman,” pungkas  Christian.

 

 

PSI Minta Pemerintah Perhatikan Perajin Tempe dan Tinjau Ulang Pola Impor Kedelai
Siaran Pers Sikap PSI

PSI Minta Pemerintah Perhatikan Perajin Tempe dan Tinjau Ulang Pola Impor Kedelai

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemerintah lebih serius mengamankan pasokan dan harga kedelai agar produksi tempe bisa terjaga. Juga tidak ragu menindak para pelaku yang mengambil keuntungan secara tidak fair dari situasi kelangkan kedelai belakangan.

“Kami sangat prihatin dengan kenaikan harga kedelai yang luar biasa. Tempe dan tahu banyak dikonsumsi rakyat Indonesia, sumber protein yang terjangkau orang banyak. Karena itu, perlu ada campur tangan pemerintah sehingga pasokan dan harga kedelai kembali normal,” kata Direktur Eksekutif DPP PSI, Andy Budiman, dalam konferensi pers virtual, Kamis 7 Januari 2021.

Selanjutnya, Andy yang melakukan konferensi pers di sentra produksi tempe, Kedaung, Tangerang Selatan, mengatakan, PSI juga meminta pemerintah meninjau ulang pola impor kedelai..

“Mungkin perlu dibuka siapa yang mendapat kuota impor tempe, juga bagaimana sistem distribusinya. Jangan sampai kenaikan harga kedelai kembali terulang. Kebutuhan rakyat yang satu ini harus mendapat perhatian lebih,” lanjut Andy.

Seperti diketahui, sempat terjadi mogok produksi 160 ribu perajin tahu-tempe karena meningkatnya harga kedelai dari kisaran Rp6.500/kg menjadi Rp9.400/kg.

“Kedelai adalah komoditas penting di Indonesia karena diolah menjadi tahu dan tempe. Sumber protein dengan harga terjangkau terutama untuk kalangan menengah bawah. Pasokan dan harganya seharusnya dapat terus dijaga agar aman,” ujar juru bicara PSI, Kokok Dirgantoro, di tempat yang sama.

Indonesia mengimpor 2,6-2,7 juta ton kedelai setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri yang berkisar 3 juta ton di mana dua juta ton bahkan lebih diserap oleh perajin tahu tempe.

“Mengingat dampak pengganda kedelai ini sangat besar, sudah seharusnya pemerintah mengamankan harga berikut pasokannya,” jelas Kokok.

Beberapa hal yang direkomendasikan PSI antara lain merampingkan jalur impor dan distribusi kedelai ke perajin sehingga mengurangi rantai dan rente distribusi. Disparitas harga internasional dan eceran relatif tinggi.

“Dibuka saja siapa yang mendapatkan kuota impor kedelai, dari negara mana dan bagaimana sistem distribusinya. Dengan demikian akan ketahuan biaya tinggi yang membebani perajin tempe ada di mana,” katanya.

Berikutnya meningkatkan produksi kedelai dalam negeri dan menggali alternatif tempe non kedelai.

Produksi kedelai dalam negeri terus turun. Kini mungkin produksi kedelai berkisar 500-600 ribu ton per tahun. Sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Harga kedelai lokal juga relatif lebih mahal dibandingkan impor karena perbedaan skala produksi, benih dan teknologi.

“Untuk meningkatkan produksi dalam negeri, perlu keseriusan terutama dalam hal benih unggul dan luas lahan. Produktivitas kedelai nasional berkisar satu ton per hektar. Di negara produsen utama kedelai, bisa 3-4 ton,” ungkapnya.

Kokok juga menambahkan perlunya pemerintah mengkaji penggunaan komoditas lokal non kedelai untuk perajin khususnya tempe. Produk tersebut antara lain Koro Pedang, Koro Benguk, Petai Cina (Lamtoro) hingga daun singkong.

PSI Dukung Risma sebagai Garda Terdepan Penyaluran Bantuan untuk Rakyat
Siaran Pers Sikap PSI

PSI Dukung Risma sebagai Garda Terdepan Penyaluran Bantuan untuk Rakyat

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung sepenuhnya Menteri Sosial, Tri Rismaharini, sebagai garda terdepan menyalurkan bantuan untuk meringankan beban rakyat di masa pandemi.

“Kami percaya Bu Risma adalah figur terbaik dalam mengawal penyaluran bantuan sosial tunai (BST) agar tepat sasaran dan bebas korupsi,” ujar Plt. Sekjen DPP PSI, Dea Tunggaesti, dalam keterangan tertulis, Kamis 7 Januari 2021.

Dea melanjutkan, selain bersih, Risma merupakan juga sosok pekerja keras yang tepat untuk menerjemahkan arahan Presiden Jokowi soal penyaluran BST untuk rakyat.

“Beliau tipikal pemimpin yang merakyat dan mau turun langsung, bukan pemimpin di belakang meja. Bu Risma, kami yakin, mampu menjadi tulang punggung baru untuk meringankan beban rakyat,” lanjut doktor Ilmu Hukum ini.

Dea menambahkan, di masa sulit seperti sekarang, tak boleh ada celah untuk kesalahan atau pelanggaran dalam penyelenggaraan program bantuan untuk rakyat.

“Jangankan pelanggaran yang memang disengaja, seperti mengutip uang dari paket bantuan, kesalahan yang tidak disengaja pun harus nol. Blusukan Bu Risma adalah cara tepat untuk mengecek kebenaran data dan kondisi riil masyarakat,” pungkas Dea.

Presiden Jokowi telah meluncurkan program bantuan tunai se-Indonesia 2021. Disiapkan anggaran Rp 110 triliun dan memastikan penyaluran bansos tetap dilanjutkan di 2021 ini. Tujuannya, untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan menggerakkan ekonomi nasional.

“Kita harapkan bantuan ini dapat meringankan keluarga-keluarga yang terdampak pandemi Covid-19 dan diharapkan jadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional kita, mengungkit ekonomi nasional dan memperkuat daya beli masyarakat sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi nasional meningkat dan membaik,” kata Presiden Jokowi dalam acara peluncuran bantuan tunai di Istana Negara, Senin 4 Januari 2021.

Jangan Revisi UU Pemilu Hanya Demi Kepentingan Jangka Pendek
Siaran Pers Sikap PSI

Jangan Revisi UU Pemilu Hanya Demi Kepentingan Jangka Pendek

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan UU No 7/2017 tentang Pemilu belum perlu direvisi saat ini.

“Kami berpandangan UU No 7/2017 tentang Pemilu belum perlu direvisi. Sebaiknya UU dievaluasi dan diubah setelah diterapkan pada 4 atau 5 kali pemilu, jangan terlalu sering, biar kita punya pengalaman yang lebih objektif,” kata Plt Sekjen DPP PSI, Dea Tunggaesti, dalam keterangan tertulis, Selasa 5 Januari 2021.

Sejak beberapa bulan lalu, DPR tengah menggodok revisi UU Pemilu. Draf revisi UU Pemilu sudah diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR. Namun, November 2020, Baleg DPR meminta Komisi II mematangkan kembali draf sebelum pihaknya melakukan harmonisasi.

Ada beberapa usul perubahan yang dimajukan, Di antaranya sistem pemilu (terbuka, tertutup, campuran), ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT), presidential threshold, dan metode penghitungan suara.

Dari poin-poin yang diusulkan untuk direvisi, lanjut Dea, banyak yang baru dilaksanakan satu kali, yaitu di Pemilu 2019. Sebut saja aturan tentang keserentakan pilpres dan pileg, parliamentary threshold 4%, presidential threshold 20%, dapil magnitude, atau metode penghitungan suara.

“Mengamati situasi seperti itu, PSI beranggapan ada tendensi bahwa UU Pemilu hendak diubah tergantung kepentingan partai-partai politik yang tengah berkuasa. Bukan didorong kebutuhan objektif dan menyangkut kepentingan bangsa yang lebih besar,” lanjut Dea.

Ia menyatakan, para politisi di parlemen selayaknya bertindak sebagai negarawan, termasuk dalam menyikapi usulan revisi UU pemilu.

“Revisi itu seyogyanya bertujuan untuk terus memperkuat sistem politik kita. UU bukan untuk dibongkar-pasang kapan saja, mengikuti kepentingan politik jangka pendek,” ujar doktor Ilmu Hukum tersebut.

PSI Tunjuk Dea Tunggaesti sebagai Pelaksana Tugas Sekjen
Siaran Pers

PSI Tunjuk Dea Tunggaesti sebagai Pelaksana Tugas Sekjen

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi menunjuk Dea Tunggaesti sebagai pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PSI. Sementara Raja Juli Antoni mendapat amanah baru sebagai Sekretaris Dewan Pembina DPP PSI.

“Kami bergembira hari ini karena resmi mengumumkan Sis Dea sebagai Plt Sekjen. Ia bukan orang baru di PSI. Sudah lama berinteraksi dan membantu pergerakan PSI,” kata Plt Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha, dalam keterangan tertulis, Jumat 18 Desember 2020.

Keputusan ini diambil Dewan Pembina dan DPP PSI setelah menerima masukan dari berbagai pihak di internal partai. Keputusan ini disahkan dalam forum Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) PSI pada Kamis 17 Desember 2020.

Dea yang merupakan kakak Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19, dr. Reisa Broto Asmoro, ini punya pengalaman di berbagai organisasi dan sangat kompeten di bidang hukum. Giring menegaskan, dua hal tersebut niscaya memperkuat PSI dalam menempuh perjalanan ke Pemilu 2024.

“Perihal Bro Raja Juli Antoni, ia akan berperan penting sebagai Sekretaris Dewan Pembina. Dalam AD/ART PSI, Dewan Pembina punya posisi sangat strategis. Menuju 2024 yang tak ringan ini, Dewan Pembina yang semakin kokoh akan kian memuluskan langkah partai untuk lolos ke Senayan,” lanjut Giring.

Toni, sapaan akrab Raja Juli, mengatakan dirinya mendapat kehormatan dengan bergabung di Dewan Pembina DPP PSI.

“Saya tidak akan ke mana-mana, tetap di PSI. Tetap total bekerja untuk memastikan kemenangan PSI di 2024. Tapi, saya akan berbagi tugas dengan Sis Dea sebagai Plt. Pada saat bersamaan, saya akan membantu Dewan Pembina. Sebuah kehormatan buat saya bisa hadir juga di Dewan Pembina,” kata Toni.

Sementara itu, Dea mengaku sudah lama mengamati PSI sebagai partai anak muda yang berbeda dengan partai-partai lain.

“Ada inovasi-inovasi politik PSI yang membuat saya terpikat. Insya Allah, dengan bantuan seluruh Bro dan Sis pengurus dan kader, saya akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kami akan bahu-membahu bekerja untuk membantu rakyat, untuk memperbaiki Indonesia,” kata Dea.

Dea Tunggaesti merampungkan studi doktoral Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran. Sejak 2013, ia ikut mendirikan dan mengelola firma hukum Tungga Ramli & Partners.

PSI Apresiasi Keputusan Pemerintah Menggratiskan Vaksin Covid-19
Siaran Pers Sikap PSI

PSI Apresiasi Keputusan Pemerintah Menggratiskan Vaksin Covid-19

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi keputusan pemerintah menyediakan vaksin Covid-19 secara gratis untuk seluruh rakyat Indonesia.

“Vaksin harus menjadi barang publik. Karena itu ada kewajiban dan tanggungjawab negara menyediakan bagi seluruh rakyat. Rakyat yang sehat akan membantu negara semakin maju. Karena itu, PSI mengapresiasi keputusan pemerintah yang menggatiskannya,” kata Ketua DPP PSI, Tsamara Amany, dalam keterangan tertulis, Rabu 16 Desember 2020.

PSI telah menghitung biaya yang dibutuhkan untuk penyediaan vaksi gratis ini. Asumsinya, yang dipakai vaksi Sinovac & Biofarma (dengan harga @ Rp 200 ribu) dan setiap orang mendapatkan 2 dosis vaksin Covid-19. Artinya, dibutuhkan 536 juta dosis.

“Jika ditambah biaya distribusi dan sarana prasarana penunjang lain yang mencapai Rp 60 triliun, anggaran yang dibutuhkan untuk penyediaan vaksin gratis sebesar Rp 167,2 triliun,” lanjut Tsamara.

Sebagai perbandingan, biaya penanggulangan dan insentif yang sudah digelontorkan pemerintah selama pandemi adalah Rp 695,2 triliun.

PSI percaya penyediaan vaksin gratis secara luas akan bermanfaat untuk dua hal, yaitu kesehatan rakyat dan percepatan pemulihan ekonomi.

“Semakin cepat rakyat sehat, semakin cepat rakyat bisa kembali mencari nafkah, bersekolah, dan bersilaturahim dengan keluarga,” pungkas Tsamara.

Presiden Jokowi memberi telah menyatakan vaksin Covid-19 untuk masyarakat akan diberikan secara gratis.

“Setelah menerima banyak masukan masyarakat dan melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis,” kata Presiden Jokowi lewat YouTube Sekretariat Kepresidenan, Rabu (16/12/2020).

PSI Gemilang, Menangkan 88 Paslon yang Didukung di Pilkada 2020
Siaran Pers

PSI Gemilang, Menangkan 88 Paslon yang Didukung di Pilkada 2020

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ikut terlibat aktif dalam pilkada serentak 9 Desember lalu. Hasilnya sangat menggembirakan. 88 dari 169 paslon yang didukung PSI memenangkan kompetisi pilkada versi hitung cepat.

“Hasil ini di atas ekspektasi partai. 52% dari total paslon yang kami dukung memenangkan pilkada. Sebagai sebuah partai baru dan baru memiliki 72 kursi DPRD, hasil ini sangat menggembirakan,” ujar Sekretaris Jenderal DP PSI, Raja Juli Antoni, dalam keterangan tertulis, Senin 14 Desember 2020.

Antoni menjelaskan seluruh kader PSI turun mendukung paslon yang didukung partai di daerahnya. Kader-kader PSI melakukan canvassing, membuat webinar, membuat kegiatan bersama warga, komunikasi di media sosial hingga menjadi saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“DPP PSI mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader yang sudah bekerja keras selama pilkada. Tak mudah tentunya melakukan kegiatan partai di tengah pandemi seperti saat ini. Terima kasih juga telah sungguh-sungguh mendengarkan perintah partai agar tetap mendukung paslon dengan bermartabat, menjauhi politik uang serta tegas mematuhi protokol kesehatan,” kata Antoni.

Dalam kesempatan yang sama, Antoni juga mengucapkan selamat kepada paslon yang terpilih dan mengingatkan agar segera menyusun rencana kerja konkrit untuk periode kepemimpinannya.

“PSI mengucapkan selamat kepada paslon yang terpilih. Juga selamat sekaligus terima kasih atas Kerjasama selama pilkada untuk teman-teman partai mitra koalisi. Semoga hasil ini memberikan dampak yang baik dan konstruktif untuk daerah hingga skala nasional,” ungkap Antoni.

Namun Antoni juga mengingatkan agar paslon terpilih menjauhi praktik-praktik buruk dalam mengelola pemerintahan. PSI akan terus menjadi mitra kritis untuk paslon yang terpilih.

“Bagi PSI, anti-korupsi, antiintoleransi, transparansi, pro lapangan pekerjaan, layanan publik yang prima dan andal, adalah harga mati. Paslon yang terpilih harus sungguh-sungguh memperhatikan nilai-nilai tersebut. PSI selain membantu jalannya pemerintahan paslon pemenang tetap akan kritis jika terkait hal-hal tersebut,” pungkas Antoni.

Akan Batasi Usia Pengguna Medsos Minimal 17 Tahun, PSI: Kominfo Jangan Lebay
Siaran Pers Sikap PSI

Akan Batasi Usia Pengguna Medsos Minimal 17 Tahun, PSI: Kominfo Jangan Lebay

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai rencana Kementerian Kominfo RI untuk membatasi usia pengguna media sosial (medsos) menjadi minimal 17 tahun sebagai tindakan yang berlebihan. “Kominfo jangan lebay,” ujar juru bicara PSI, Sigit Widodo, di Jakarta, Senin (30/11/2020).

Sigit menyampaikan perihal ini menanggapi rencana Kominfo untuk memasukkan batasan usia pengguna medsos di dalam RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang saat ini sedang dalam pembahasan antara pemerintah dan Komisi I DPR RI. Rencana ini diungkapkan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu (28/11/2020).

Sigit juga mempertanyakan, mengapa Kominfo tiba-tiba ingin memasukkan batasan usia ini ke dalam RUU PDP. “RUU PDP ini merupakan inisiatif pemerintah yang sudah dipersiapkan bertahun-tahun sejak era Menteri Tifatul Sembiring hingga Menteri Rudiantara. Semangat dan isinya sudah sangat baik dan tidak ada pasal pembatasan usia pengguna medsos di dalamnya. Mengapa tiba-tiba Kominfo ingin merevisi draf buatannya sendiri?” ujar Sigit heran.

PSI menganggap dimasukkannya pasal kotroversial ini justru akan menghambat pengesahan RUU PDP. “Saat ini masyarakat sangat membutuhkan perlindungan data pribadi, karena semakin banyak kasus yang tidak bisa ditangani karena tidak ada dasar hukumnya. Usulan Kominfo ini justru akan menimbulkan kontroversi yang tidak perlu dan bisa menjadi alasan untuk tidak segera mengesahkan RUU PDP yang sangat kita butuhkan,” sesal Sigit.

Masih menurut Sigit, usulan Kominfo ini juga menunjukkan para pembuat kebijakan tidak memahami dengan baik generasi asli digital yang saat ini mendominasi penggunaan internet di Indonesia. “Pembuat kebijakan kita kebanyakan masih didominasi generasi imigran digital. Banyak dari mereka tidak memahami pemikiran anak-anak muda yang sudah hidup di dunia digital sejak lahir,” ungkapnya.

Sigit yang pernah menjabat sebagai direktur operasional Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ini mengingatkan, di Indonesia ada kesenjangan digital yang sangat besar antara generasi muda dan generasi di atasnya. “Kalau bicara digital, anak-anak sekarang jauh lebih pintar dari orangtuanya. Pembatasan usia yang terlalu dipaksakan justru akan menimbulkan dampak negatif karena anak-anak akan diam-diam memalsukan usianya menjadi 17 tahun. Ini bahaya sekali,” katanya.

Sigit mengatakan, saat ini kebanyakan media sosial sebenarnya sudah membatasi usia pengguna minimal 13 tahun. Namun faktanya, anak-anak usia 8 hingga 10 tahun hampir semuanya memiliki akun media sosial. “Kalau mereka memalsukan umur menjadi 13 tahun, bahayanya tidak sebesar memalsukan usia menjadi 17 tahun karena media sosial biasanya memiliki pengaturan dan algoritma yang lebih ketat untuk anak-anak di bawah umur ” ujar Sigit.

Sigit menilai, penggunaan medsos oleh anak-anak juga memiliki dampak positif. “Yang pasti anak-anak sekarang belajar berkomunikasi dan berbahasa salah satunya melalui media sosial. Kami juga menemukan anak-anak yang pintar mengedit video karena sering bermain Tiktok. Bersosialisasi di media sosial juga dapat membuat anak-anak lebih berpikiran terbuka dan kreatif. Jadi tidak selalu berdampak negatif,” katanya.

Karena itu, PSI menyarankan pemerintah untuk lebih meningkatkan literasi digital ketimbang membuat pembatasan-pembatasan dan larangan baru. “Pemerintah perlu memperbanyak sosialisasi tentang berinternet yang baik dan produktif kepada masyarakat. Yang paling penting adalah mengajari orangtua-orangtua agar mampu mengikuti perkembangan teknologi digital sehingga mereka mampu mendampingi anak-anaknya saat berinternet, bukan membatasi anak-anak yang sudah tinggal di dunia digital sejak lahir,” pungkas Sigit.