PSI Akan Setia Perjuangkan Kepentingan Kaum Disabilitas
Siaran Pers

PSI Akan Setia Perjuangkan Kepentingan Kaum Disabilitas

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menerima kunjungan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) untuk tukar pendapat terkait upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Ketua DPP PSI, Tsamari Amany menegaskan PSI sangat menjunjung tinggi prinsip inklusivitas, tak terkecuali kepada kalangan penyandang disabilitas yang kerap mengalami persoalan kebijakan publik.

“Kami di PSI menjunjung inklusivitas. Artinya yang kami sebut inklusif itu bukan hanya kesetaraan bagi warga negara yang berbeda suku, ras, agama, atau kelompok-kelompok minoritas lain, tapi juga kesetetaraan bagi penyandang disabilitas untuk mengejar mimpi, mengejar apa pun yang mereka inginkan,” ujarnya di Basecamp DPP PSI, Jl. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (13/06) siang.

Untuk membantu memecahkan persoalan yang menyangkut pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas itu, Tsamara menegaskan pernah mendorong isu ini dibicarakan di forum politik, termasuk dalam debat Capres-Cawapres 2019 yang lalu.

“Kita ingin betul-betul memperjuangkan isu disabilitas ini. Termasuk pas Pemilu kemarin, kita juga mendorong isu ini betul-betul dibicarakan dalam debat dan diskursus politik lain,” lanjut dia.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Sekjen PSI, Satia Chandra Wiguna, menegaskan komitmen PSI terhadap penyandang disabilitas sudah lama terbentuk sehingga tak perlu diragukan lagi. “Sudah sejak 2016, kami mulai komunikasi dengan teman-teman disabilitas. Jadi posisi PSI sudah clear terkait masalah ini,” tutur Chandra.

Ketua Umum PPDI, Gufroni Sakaril, menjelaskan pada umumnya kelompok penyandang disabilitas mengalami dua masalah besar. Pertama adalah masalah stigma. Penyandang disabilitas dianggap tidak mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat dan negara.

Kedua, masalah diskriminasi. Ada banyak kesempatan di mana seharusnya penyandang disabilitas bisa ikut terlibat di dalamnya, tetapi karena peraturan dan kebijakan yang membatasi, menyebabkan kelompok penyandang disabilitas tidak bisa berpartisipasi.

Atas dasar itu, Gufroni berharap campur tangan PSI. Di level pusat kekuasaan, ia ingin PSI bisa ikut mendorong pengesahaan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang sudah masuk ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Nantinya, PP itu diperuntukan bagi penguatan impelementasi UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Terkait keberhasilan PSI mengirim kader-kader ke beberapa DPRD Kabupaten/Kota, Gufroni berharap legislator PSI mampu merancang peraturan-peraturan daerah sesuai dengan amanat UU tentang Disabilitas.

“Kami mendorong anggota legislatif PSI di daerah membantu kami di dalam mengimplementasikan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas,” lanjut Gufroni yang didampingi Hari Kurniawan (manager program DPP PPDI) dan Inna Athainakal (Bendahara DPP PPDI) tersebut.

Putusan Dewan Pers atas Berita law-justice.co tentang PSI: Melanggar Kode Etik
Siaran Pers

Putusan Dewan Pers atas Berita law-justice.co tentang PSI: Melanggar Kode Etik

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menerima salinan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers yang menyatakan portal media law-justice.co melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Salinan tersebut memuat putusan atas pengaduan PSI pada 22 Mei 2019 lalu. Dalam laporan aduan kepada Dewan Pers, PSI menyebut berita berjudul ”Membedah Isi Jeroan Partai Solidaritas Indonesia” yang dimuat dalam situs itu sangat tendensius dan cacat etika.

Berdasarkan pemeriksaan barang bukti dan mendengarkan keterangan dari pengadu dan teradu, hasil sidang pleno Dewan Pers pada 17 Mei 2019 mengenai pengaduan PSI terhadap media siber law-justice.co, memutuskan bahwa pihak teradu melanggar pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena memuat berita yang tidak akurat, tidak berimbang dan beropini menghakimi.

Selain itu, Dewan Pers juga menyebut bahwa law-justice.co wajib melayani Hak Jawab dari pengadu secara proporsional disertai permintaan maaf kepada pengadu dan masyarakat selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah Hak Jawab diterima, dan teradu wajib melaksanakan isi dan memuat PPR ini di medianya sesuai Pasal 12 Ayat (2) dan (3) Peraturan Dewan Pers No. 3/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.

Apabila dua rekomendasi itu tidak dijalankan law-justice.co, Dewan Pers mempersilakan pihak-pihak yang dirugikan oleh pemberitaan teradu untuk langsung menempuh jalur hukum tanpa melalui Dewan Pers.

Setelah sempat mangkir dari undangan klarifikasi dan mendiasi oleh Dewan Pers, akhirnya pada 24 April 2019, pihak law-justice.co selaku teradu memberikan klarifikasinya atas aduan PSI itu.

Jubir PSI bidang hukum, Surya Tjandra, menyambut baik putusan Dewan Pers tertanggal 20 Mei 2019 itu. Ia berharap, putusan itu bisa memberi efek jera kepada law-justice.co agar tidak memuat berita yang sangat tendensius dan merugikan tersebut.

“Semoga ke depan, law-justice.co berhati-hati membuat dan memuat berita, jangan lagi bertendensi memojokkan pihak tertentu dan mengabaikan etika jurnalistik,” ujarnya dalam keterangan tertulus, Senin (10/05/2019).

Surya melanjutkan, “PSI mendukung kebebasan pers tapi mendorong pers yang juga bertanggung jawab terhadap pemberitaannya. Laporan kami adalah upaya untuk memastikan itu dan berharap bisa terjadi dialog yang lebih sehat dengan semua pihak.”

 

Kenangan Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka tentang Bu Ani dan Puisi “Flamboyan”
Siaran Pers

Kenangan Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka tentang Bu Ani dan Puisi “Flamboyan”

Wafatnya Ani Yudhoyono juga membawa duka mendalam bagi Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka. Politisi yang juga mantan jurnalis ini pernah bertugas sebagai wartawan istana saat SBY menjadi Presiden RI.

“Duka cita yang mendalam atas meninggalnya Ibu Ani Yudhoyono. Mudah-mudahan almarhumah diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa,” demikian ditulis Isyana di akun Instagramnya.

Isyana juga menyampaikan doa agar SBY dan keluarga diberi kekuatan dan ketabahan sepeninggal Ibu Ani.

Pada akhir April lalu Isyana dan sejumlah wartawan, termasuk mantan wartawan istana era SBY, menjenguk ke National University Hospital, Singapura, tempat Ani Yudhoyono menjalani perawatan.

“Namun kondisi Bu Ani belum memungkinkan kami untuk bertemu langsung. Kami diterima Pak SBY yang menyampaikan kondisi terakhir Ibu Ani dan perjuangannya melawan kanker darah,” lanjut Isyana.

Dalam kesempatan tersebut, SBY menyampaikan kondisi terakhir Ibu Ani yang belum bisa menerima langsung para pembesuk.

“Untuk menambah semangat Bu Ani saat itu, kami membuat video singkat yang kami tunjukkan kepada Pak SBY yang berkaca-kaca saat menontonnya,” tulis Isyana di akun Instagramnya.

SBY berjanji untuk memperlihatkan video tersebut kepada Bu Ani dan keesokan harinya video tersebut diunggah di akun Instagram Ani Yudhoyono.

Tak hanya itu, pertengahan Mei lalu, Isyana, Ketua Umum DPP PSI Grace Natalie, bersama para news anchor dan mantan news anchor memvideokan pembacaan mereka atas puisi karya SBY yang amat disukai Ani Yudhoyono, berjudul Flamboyan. Pembuatan video tersebut digagas Tina Talisa.

Kemudian, video tersebut diunggah SBY di akun facebooknya. Berikut teks puisi tersebut:

Kembang merah di ujung kota
Menunggu sapa angin utara atau langkah kuda penarik kereta
Membawa berita dan simfoni cinta
Flamboyan, kaulah yang dirindukan
Sang pengembara yang menapaki harinya tanpa huru-hara
Hingga puncak almamater para ksatria
Jika bungamu jatuh berguguran dalam semerbak wangi sinar pesona
Kau ucapkan selamat datang pada pengembara berpedati tua yang tak henti berucap bahagia
Karena perjalanan panjangnya tidak sia-sia berakhir di batas kota.

“Tentu video ini akan segera saya tunjukkan kepada Ibu Ani seraya berharap agar doa dan dukungan yang diberikan oleh para sahabat dalam video ini akan diijabah oleh Allah Swt, Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Tuhan yang akan membalas budi baik para sahabat sekalian. Salam,” tulis SBY di caption saat mengunggah video tersebut.

Audit Kantor Akuntan Publik Menyatakan Laporan Dana Kampanye PSI Memenuhi Kriteria
Siaran Pers

Audit Kantor Akuntan Publik Menyatakan Laporan Dana Kampanye PSI Memenuhi Kriteria

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendatangi Komisi Pemilihan Umum untuk menerima hasil audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) partai politik peserta Pemilu 2019. (Jumat, 31/5/2019)

Berdasarkan laporan asurans independen dan surat pernyataan independensi Kantor Akuntan Publik (KAP) Basyiruddin dan Rekan yang ditunjuk KPU menyimpulkan bahwa LPPDK PSI sesuai dengan UU yang berlaku.

Dalam laporan Asurans, KAP menyatakan ” .. menggunakan kriteria yang berlaku sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 24 tahun 2018 tentang dana Kampanye Pemilu, yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU nomor 34 tahun 2018.”

Dalam kesimpulannya KAP menyatakan: “..Menurut opini kami asersi atas Laporan Dana Kampanye Partai Solidaritas Indonesia dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”.

Bendahara Umum DPP PSI, Suci Mayang Sari yang hadir menyebut, setelah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), laporan pertanggungjawaban dana kampanye PSI telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 24 tahun 2018 tentang dana Kampanye Pemilu, yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU nomor 34 tahun 2018.

“Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu, kami akan terus berusaha mengikuti aturan perundang-undangan. Berdasarkan laporan ini kami telah sesuai dengan aturan tentang laporan dana kampanye partai politik” kata Mayang di Kantor KPU, Jl. Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (31/05/2019) siang.

Selanjutnya KPU akan mengumumkan hasil audit dana kampanye paling lama 10 hari sejak hasil audit diterima dari KAP melalui website KPU.

Laporan Dana Kampanye PSI Lengkap Sesuai Aturan
Siaran Pers

Laporan Dana Kampanye PSI Lengkap Sesuai Aturan

Pada Selasa, 28 Mei 2019, Bawaslu mengumumkan hasil pengawasan laporan keuangan partai politik yang di serahkan kepada KPU dan menyebutkan dalam pernyataannya, bahwa PSI adalah partai paling tidak tertib administrasi dalam laporan keuangannya.

Untuk itu, PSI perlu memberikan beberapa penjelasan dan klarifikasi atas pernyataan Bawaslu tersebut.

Pertama, laporan keuangan kampanye partai politik diatur dalam PKPU No 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye. Sehingga semua ketentuan pelaporan merujuk kepada PKPU.

Kedua, proses audit oleh akuntan publik atas laporan keuangan yang diserahkan PSI kepada KPU masih berlangsung dan belum selesai. Dan sampai hari ini belum ada pemberitahuan resmi oleh KPU kepada PSI untuk melakukan perbaikan-perbaikan atas ketidaklengkapan dokumen laporan keuangan.

Ketiga, Bawaslu dalam keterangannya menyampaikan bahwa PSI tidak tertib administrasi karna tidak mencantum NPWP penyumbang dalam laporannya. Padahal dalam PKPU No 24 Tahun 2018, pada pasal 25, ayat ke 2, huruf b6, untuk perseorangan, menyatakan, NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (apa bila ada).
Pasal ini secara jelas menyatakan, bahwa parpol boleh tidak melampirkan NPWP, apabila penyumbang tidak memiliki NPWP.

Ini artinya, bahwa Bawaslu memiliki Interpretasi berbeda dengan PKPU yang secara jelas tertulis sebagaimana pasal diatas. Kami perlu tegaskan, bahwa PSI telah merujuk kepada PKPU sebagai landasan hukum dalam pelaporan keuangannya.

Keempat, dengan merujuk pada poin-poin diatas, kami menyayangkan pernyataan anggota komisioner Bawaslu Fritz Erward Siregar, yang tergesa-gesa mengumumkan ke publik dengan framming yang buruk, tanpa klarifikasi ke parpol terlebih dahulu.

Kelima, kami akan melayangkan surat ke Bawaslu untuk silaturahim sekaligus mengklarifikasi temuan dan pernyataan Bawaslu yang kami anggap tidak sesuai dengan PKPU sebagai landasan hukum dalam laporan dana kampanye partai.

 

Suci Mayang Sari

Bendahara Umum PSI

Usut Tuntas Dalang Makar 22 Mei
Pernyataan Sikap DPP PSI

Usut Tuntas Dalang Makar 22 Mei

Beberapa waktu terakhir, ada usaha merusak tatanan demokrasi kita. Upaya sistematis itu dilakukan para politisi yang tidak bisa menerima kekalahan dan berupaya mendelegitimasi institusi-institusi demokrasi seperti KPU dan Bawaslu dengan menyebarkan cerita bohong soal kecurangan pemilu.

Padahal faktanya, Pemilu 2019 berlangsung aman dan demokratis, ditunjukkan dengan datangnya berbagai pengakuan para pemimpin dunia yang mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Bapak Joko Widodo sebagai presiden dengan wakil presiden Ma’ruf Amin. Pemilu 2019 juga dipantau puluhan lembaga independen, dari dalam dan luar negeri.

Namun proses pemilu yang demokratis itu coba digagalkan lewat berbagai cara. Termasuk dengan upaya menciptakan kerusuhan pada 22 Mei lalu — yang oleh aparat kepolisian dan diberitakan media massa sebagai sebuah percobaan makar.

Tindakan para petualang ini sangat berbahaya dan mengancam demokrasi kita. Fitnah bertubi-tubi soal kecurangan pemilu, penyebaran hoax, upaya menyulut kerusuhan sosial, persekongkolan sejumlah purnawirawan untuk mengulangi tragedi Mei ’98, rencana pembunuhan tiga pejabat negara dan seorang tokoh pollster, adalah bagian-bagian terpisah dari puzzle skenario besar makar mengagalkan hasil pemilu yang sah.

Atas dasar itu, PSI mendukung upaya Polri mengusut tuntas siapa dalang dibalik upaya percobaan makar 22 Mei. Kami mendesak agar semua pihak termasuk “mastermind” di balik kerusuhan ditangkap, diadili, dan dihukum seberat-beratnya.

Penuntasan kasus makar 22 Mei akan menjadi modal penting untuk mempertahankan demokrasi dari kelompok-kelompok yang hendak menghancurkan demokrasi yang telah kita bangun dengan susah payah.

Kami sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi berjanji akan terus mengawal dan memastikan bahwa demokrasi akan terus berjalan di negeri ini. Dan upaya menyelamatkan demokrasi hari ini adalah dengan cara mengusut tuntas kerusuhan 22 Mei.

Raja Juli Antoni
Sekjen DPP PSI

PSI Menyambut Baik Pembebasan Bersyarat Meliana
Siaran Pers

PSI Menyambut Baik Pembebasan Bersyarat Meliana

Terkait kabar dikabulkannya pembebasan bersyarat Meliana, terpidana penodaan agama di Tanjung Balai, Sumatera Utara, yang dihukum 18 bulan penjara, PSI menyambut baik pembebasan bersyarat Meliana yang telah menjalani dua per tiga masa hukumannya.

Meliana bebas dari tahanan LP Perempuan Tanjung Gusta pada hari Selasa (21/5) pada pukul 11 disambut keluarga dan pengacaranya.

“Kami menghargai pembebasan bersyarat yang diberikan kepada Meliana,” demikian disampaikan Surya Tjandra, Juru Bicara PSI, melalui keterangan tertulis kepada media.

PSI menilai sudah terlalu banyak derita dialami Meliana dan keluarga hanya karena mengeluhkan suara adzan dari Mesjid dekat rumahnya yang terlalu keras.

“Keluarga Meliana harus meninggalkan rumahnya di Tanjung Balai dan sekarang mengontrak di Medan, delapan jam perjalanan dari tempat asalnya. Suaminya yang bekerja sebagai penjaga rumah walet pun kehilangan pekerjaan,” jelas Surya.

“PSI sudah terlibat mendukung Meliana bersama tim pengacaranya sejak awal,” jelas Surya lagi. “Adalah komitmen PSI untuk menunjukkan solidaritas bagi semua warga negara yang mengalami ancaman dan persekusi dari masyarakat lain semata karena perbedaan etnis maupun agamanya.”

Bagi PSI kasus Meliana adalah contoh penegakan hukum yang belum mampu keluar dari diskriminasi dan perilaku intoleran di masyarakat.

“Meliana adalah contoh bagaimana perbedaan masih bisa menjadi alasan untuk kekerasan di negeri ini, seharusnya ia dilindungi bukan malah dihukum.,” tegas Surya.

PSI berharap masyarakat terus ingat adanya kasus ini, dan memastikan hukum bisa berdiri tegak untuk semua golongan. Terkait itu PSI mendukung rencana tim pengacara untuk mengajukan peninjauan kembali untuk kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Kami akan berkoordinasi dengan tim pengacara Meliana di Medan terkait peninjauan kembali tersebut,” imbuh Surya.

Kasus Meliana menjadi salah satu kasus yang menjadi perhatian besar di masyarakat. Pada kesempatan berbeda, baik Sekjen PSI Raja Juli Antoni maupun Ketua Umum PSI Grace Natalie, juga sudah mengunjungi Meliana di LP Perempuan Tanjung Gusta, Medan.

Polisi Harus Tangkap Elite yang Provokasi Massa
Siaran Pers

Polisi Harus Tangkap Elite yang Provokasi Massa

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendorong Kepolisian Republik Indonesia mengambil langkah tegas dalam merespons aksi massa yang diwarnai kekerasan dalam dua hari terakhir.

“Kepolisian tidak perlu ragu, tangkap para elite politik yang memprovokasi warga turun ke jalan dan membuat onar,” kata Juru bicara PSI, Andy Budiman, dalam keterangan tertulis, Rabu (22/5/2019)

“Tindakan tegas terhadap tokoh di balik aksi kerusuhan adalah langkah penting dalam pemulihan keamanan,” kata Andy.

Ia menegaskan, dalam negara demokrasi, negara berkewajiban melindungi keselamatan semua warganegara. Atas dasar itu, polisi bisa bertindak, pertama-tama dengan menangkapi para elite yang memprovokasi kerusuhan.

“Demokrasi bukan berarti orang bisa berbuat semaunya. Justru demokrasi itu didasarkan pada prinsip hukum dan penghormatan atas hak orang lain yang dirugikan akibat aksi yang disertai kekerasan. Ada batas tegas antara mengekspresikan pendapat yang sah dalam negara demokrasi dengan tindak kekerasan yang mengancam ketertiban umum,” pungkas Andy.

Dalam dua hari terakhir, massa pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno turun ke jalan menolak hasil pemilihan presiden. Sebagai buntutnya, bentrokan antar massa dengan aparat keamanan terjadi di sejumlah titik di Jakarta.

PSI Minta Provokator di Media Sosial Ditindak Tegas
Siaran Pers

PSI Minta Provokator di Media Sosial Ditindak Tegas

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas provokator yang menggunakan media sosial untuk memicu kerusuhan pasca pengumuman hasil Pemilu 2019. Demikian disampaikan juru bicara PSI, Sigit Widodo, Rabu (22/5/2019).

Sigit mengatakan, provokasi menggunakan media sosial meningkat pesat usai Pemilu 2019 dan semakin menggila sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil Pemilu. “Sejak Kemarin marak beredar provokasi dalam bentuk penyebaran berita hoax dan ajakan melakukan aksi kekerasan untuk menolak hasil Pemilu,” kata Sigit

Provokasi ini, menurut Sigit, banyak disebarkan melalui grup aplikasi Whatsapp. “Saat polisi tengah menghalau perusuh di sekitar Bawaslu dini hari tadi, misalnya, menyebar hoax tentang Eri dari Bantul yang tewas tertembak,” ungkap Sigit. “Berita ini ternyata palsu dan Eri hanya pingsan saja,” kata Sigit.

Berita bohong tentang tewasnya Eri disebarkan secara luas melalui grup-grup Whatsapp. “Dalam pesan yang menyebar ditambahkan embel-embel Eri sebagai pejuang Gerindra yang mati syahid. Ini jelas dilakukan dengan sengaja untuk memancing emosi masyarakat,” ujar Sigit.

Masih menurut Sigit, di saat bersamaan juga menyebar foto-foto kerusuhan digabungkan dengan foto komisioner-komisioner KPU yang berfoto bersama Bawaslu usai pengumuman hasil Pemilu 2019. “Foto-foto itu disebarkan dengan keterangan bahwa saat di luar terjadi bentrokan, di dalam KPU dan Bawaslu malah ketawa-ketawa. Ini jelas provokasi yang sangat menyesatkan,” kata Sigit.

Selain berita palsu, menurut Sigit, menyebar juga banyak ajakan provokatif untuk melawan aparat keamanan. “Ada pesan yang mengatasnamakan FPI Sukabumi, misalnya, yang mengajak untuk datang tanpa atribut dan pengenal, dan siap untuk pulang tanggal nama. Yang paling mengerikan, menyebar juga ajakan untuk melakukan pengeboman di Bareskrim Mabes Polri dengan target Kapolri dan Kabareskrim,” kata Sigit.

PSI meminta kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas provokator-provokator semacam ini. “Tindakan-tindakan provokatif ini sudah keterlaluan dan berpotensi menyulut kerusuhan yang lebih besar. Polisi harus segera menindak pelaku-pelakunya,” kata Sigit.

PSI meminta masyarakat untuk tidak ikut menyebarkan informasi-informasi yang menyesatkan. “Jika ada informasi yang tidak jelas kebenarannya, jangan disebarkan. Masyarakat harus belajar untuk tidak menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar. Cek dulu kebenaran suatu pesan sebelum disebarkan,” kata Sigit.

PSI juga berharap agar tokoh-tokoh masyarakat tidak ikut menyebarkan berita bohong. “Mereka berkewajiban untuk ikut menertibkan pendukung-pendukungnya, jangan malah sengaja membuat pernyatan yang memprovokasi,” kata Sigit.

PSI Kumpulkan Rp 50,5 Juta untuk Keluarga Anggota KPPS
Siaran Pers

PSI Kumpulkan Rp 50,5 Juta untuk Keluarga Anggota KPPS

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berhasil mengumpulkan Rp. 50.543.493 dari para donatur untuk keluarga petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal saat dan setelah Pemilu 2019.

Dana tersebut merupakan bagian dari penggalangan dana di kitabisa.com yang diinisiasi penulis skenario kondang, Jenny Jusuf. Secara keseluruhan, dana yang terkumpul mencapai Rp. 213.526.289, sejak gerakan dimulai 24 April 2019 yang lalu.

“PSI membantu menjadi fundraiser kampanye tersebut dan berhasil menghimpun Rp 50.543.493. Dana yang terkumpul saat ini bisa diakses secara langsung dan terbuka melalui kitabisa.com/pahlawandemokrasi,” ujar Wakil Sekjen DPP PSI, Danik Eka Rahmaningtyas, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/05/2019).

Danik melanjutkan, terkait penyaluran dana kepada keluarga petugas KPPS, Jenny Jusuf dan kitabisa.com akan menggandeng putri Gus Dur, Alissa Wahid, dan Jaringan Gusdurian.

Setiap donatur nanti akan mendapat update informasi mengenai penyaluran dana melalui e-mail masing-masing.

“PSI mengucapkan terima kasih banyak kepada Sis Jenny Jusuf sebagai inisiator gerakan dan kepada seluruh donatur. Kepedulian sosial semacam ini layak diteladani harus terus dipupuk,” pungkas Danik.