Putusan Uji Materi UU Perkawinan Jadi Kemenangan Kecil buat Perempuan dan Anak Indonesia
Pernyataan Sikap DPP PSI

Putusan Uji Materi UU Perkawinan Jadi Kemenangan Kecil buat Perempuan dan Anak Indonesia

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi putusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi UU No 1/1974 tentang Perkawinan khususnya pasal tentang batas usia pernikahan.

Pada sidang hari ini, Kamis 13 Desember 2018, majelis hakim MK menyatakan, batas usia 16 tahun di pasal 7 UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memgikat secara hukum. Pihak eksekutif dan legislatif diberi waktu tiga tahun untuk mengubah UU Perkawinan.  Jika tiga tahun tidak juga berubah, pasal itu otomatis tidak berlaku.

 

Ketua Umum PSI, Grace Natalie, yang juga hadir di persidangan, menyatakan, “Hari ada kemenangan kecil untuk perempuan-perempuan dan anak-anak Indonesia. Kami mengapresiasi putusan majelis hakim MK. Apresiasi juga kami sampaikan ke para pemohon uji materi. Para pemohon telah menyuarakan aspirasi banyak perempuan dan anak di Indonesia.”

Grace menambahkan, putusan ini sudah lebih progresif dibandingkan putusan uji materi sebelumnya, meskipun ada pemberian waktu maksimal tiga tahun untuk perubahan.

Sepintas memang tiga tahun itu terkesan lama. “Tapi mengingat 4 bulan lagi pemilu sebenarnya tidak terlalu lama. Tinggal publik yang harus kritis untuk memilih partai-partai yang memang peduli pada anak dan perempuan,” kata Grace di Gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Lebih lanjut, lanjut Grace, putusan majelis hakim MK ini semakin mengkonfirmasi dan relevan dengan perjuangan PSI yang dinyatakan dalam Pidato Akhir Tahun Grace Natalie pada 11 Desember kemarin di Surabaya.

“Putusan MK ini menjadi bahan bakar tambahan untuk PSI. Karena bola dikembalikan ke legislatif. Kalau kami masuk parlemen, PSI akan mendesak supaya perbaikan UU Perkawinan dipercepat, tidak perlu sampai tiga tahun,” ujar mantan presenter TV berita tersebut.

Pada Pidato Politik Akhir Tahun itu, Grace menegaskan bahwa PSI mendukung  usulan kenaikan batas usia pernikahan. Dari 16 tahun menjadi 18 tahun.

“Kami akan mendukung kenaikan batas usia pernikahan menjadi 18 tahun. Agar tak ada lagi perempuan putus wajib belajar 12 tahun. Kami sadar, pendidikan yang rendah akan membuat perempuan sulit mendapat pekerjaan dan rentan jatuh ke jurang kemiskinan,” kata Grace di hadapan sekitar 1.000 pengurus, kader, dan simpatisan PSI.

Kenapa PSI Menolak Poligami?
Pernyataan Sikap DPP PSI

Kenapa PSI Menolak Poligami?

Q. Mengapa PSI mengangkat masalah poligami?

A. PSI adalah parpol yang peduli pada keadilan, khususnya kalangan perempuan yang sampai kini masih banyak mengalami diskriminasi. Riset LBH APIK tentang poligami menyimpulkan bahwa pada umumnya, praktik poligami menyebabkan ketidakadilan: perempuan yang disakiti dan anak yang ditelantarkan. Poligami menimbulkan ketidakharmonisan dan menyebabkan perceraian. PSI berpandangan, keadilan harus ditegakkan dari rumah, dari keluarga. Karena keluarga yang setara adalah prasyarat penting bagi tegaknya keadilan dalam skala lebih besar di masyarakat dan negara. PSI tak ingin menempatkan perempuan lebih tinggi, yang kami perjuangkan adalah KESETARAAN antara laki-laki dengan perempuan.

 

Q. Benarkah PSI melarang poligami?

A. Benar. Untuk itu PSI memulai dari diri sendiri terkait pelarangan poligami bagi Pengurus, Caleg dan kader PSI. Kami telah membuat aturan bagi Pengurus dan Caleg PSI tidak boleh poligami. Dalam Peraturan Organisasi Bab I Pasal 5 Poin 2.c. Yang disahkan dengan kontrak tertulis.

Kami juga setuju dengan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur)–sosok yang setia monogami sampai akhir hayatnya–bahwa pelarangan poligami dimulai dari budaya. Kultur anti-poligami telah kami mulai dari dalam.

Selanjutnya PSI ingin mendorong pelarangan poligami melalui revisi atas UU Perkawinan tahun 1974. Larangan ini diberlakukan KHUSUS untuk pejabat publik di Eksekutif, Yudikatif, Legislatif dan Aparatur Sipil Negara, karena pejabat publik bekerja, terikat kontrak dan digaji oleh negara yang keuangannya berasal dari pajak seluruh warga negara. Kami meyakini, negara seharusnya tidak terlibat — secara langsung maupun tidak langsung — melanggengkan ketidakadilan yang muncul akibat praktik poligami. Lebih dari itu pejabat publik dan ASN dituntut menjadi tauladan bagi masyarakat umum.

 

Q. Bukankah ada paham agama yang memperbolehkan poligami, apakah PSI tidak takut disebut menentang agama?

A. PSI tidak mau masuk pada perdebatan teologis. Kami menghormati perbedaan pandangan keagamaan baik yang pro dan kontra poligami. Biarlah hal itu menjadi diskusi dalam pemikiran keagamaan dan perbedaan budaya dalam masyarakat. Fokus PSI melihat poligami sebagian masalah sosial dan isu keadilan perempuan. Banyak lembaga perempuan dan hak asasi manusia, khususnya Komnas Perempuan yang menegaskan bahwa dalam praktiknya poligami menimbulkan ketidakadilan pada perempuan dan menjadi salah satu penyebab keluarga tidak harmonis. Bagi kami memberikan perlindungan pada perempuan dan anak-anak dalam keluarga yang harmonis menjadi tujuan utama demi masa depan bangsa ini.

 

Q. Apakah pelarangan poligami tidak melanggar HAM?

A. Tidak! Karena poligami malah melanggar hak asasi perempuan yang salah satunya bebas dari diskriminasi, pelecehan dan kekerasan. Pelarangan ini justru untuk melindungi hak asasi perempuan agar terbebas dari diskriminasi dan ketidakadilan.

 

Q. Mengapa PSI mendorong usia pernikahan perempuan 18 tahun? Bukankah di UU Perkawinan Usia 16 tahun?

A. PSI berpatokan pada UU Perlindungan Anak dan UU HAM yang menyebutkan usia anak adalah di bawah 18 tahun. PSI menentang pernikahan anak. PSI mendorong revisi UU Perkawinan tahun 1974 agar usia pernikahan perempuan 18 tahun. Permintaan PSI ini lebih moderat dibandingkan ada yang ingin menaikkan usia pernikahan perempuan ke 20-21 tahun.

Jadi Kota Toleran 2018, Pematang Siantar Bisa Menjadi Contoh
Siaran Pers

Jadi Kota Toleran 2018, Pematang Siantar Bisa Menjadi Contoh

Partai Solidaritas Indonesia (PSI), melalui juru bicaranya, Dara Kesuma Nasution mengapresiasi kota Pematang Siantar yang menjadi kota paling toleran di Sumatera Utara menurut Setara Institute.

“Saya ingin mengapresiasi kota kelahiran saya, Pematang Siantar sebagai kota paling toleran di Sumatera Utara dan juga masuk tiga teratas kota toleran di Indonesia,” ungkap Dara di Pematang Siantar, 10 Desember 2018.

“Selama saya tinggal di kota ini, dua puluh tiga tahun, kota ini menjadi “rumah” yang damai bagi warganya yang berasal dari berbagai suku dan agama. Saat sekolah dulu, saya dan teman-teman saya yang non-muslim biasa saling berkunjung saat Hari Raya Idul Fitri, Natal, maupun Imlek,” kata Dara.

Lebih lanjut, Dara ingin kota Pematang Siantar menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia. Dara mengatakan, “Di tengah maraknya ancaman politik identitas yang memecah-belah, semoga Pematang Siantar menjadi kota yang dicontoh kota lain di Indonesia. Bila tingkat toleransi tinggi, maka kita bisa bersama-sama membangun Indonesia tanpa memandang perbedaan.“

Setara Institute melakukan penelitian yang memetakan 10 kota yang paling toleran 2018 berdasarkan hasil penilaian indeks kota toleran (IKT). Penilaian ini dilakukan di 94 kota di Indonesia.

Kota dengan IKT tertinggi adalah Singkawang, Kalimantan Barat (6513). Kemudian lainnya secara berurutan adalah Salatiga dengan skor 6.447, Pematang Siantar (6.280).

Menurut Caleg DPR-RI dapil Sumatera Utara III ini, toleransi itu penting karena keberagaman Indonesia yang membuat negeri menjadi kaya harus dijaga. Dara mengatakan bahwa, “Dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta dan 17 ribu pulau, tidak mungkin Indonesia dapat berdiri tanpa memupuk dan memelihara toleransi.”

Bagi Dara, semangat toleransi itu sangat penting bagi Indonesia yang tengah diancam radikalisme dan terorisme.

“Masalah toleransi menjadi hal yang sangat penting di Indonesia karena Indonesia tengah menghadapi tantangan berupa radikalisme dan terorisme. Toleransi harus ditumbuhkan dan dipelihara serta diamalkan setiap harinya untuk Indonesia yang damai dan maju,” pungkas Dara.

Benarkah Buang-buang Suara Kalau Pilih PSI?
Sikap PSI

Benarkah Buang-buang Suara Kalau Pilih PSI?

Baca sampai selesai.

Pada beberapa pertemuan saat kami blusukan, sering dilaporkan sebuah propaganda yang kira-kira narasinya seperti ini. “Jangan pilih PSI, buang-buang suara saja”. Bahkan ada beberapa tokoh yang cukup dikenal yang keliling untuk membangun narasi ini. Kami memperoleh informasi valid ini.

Propaganda “buang-buang suara kalau pilih PSI” karena PSI di-suudzon tidak akan lolos “parliamentary threshold” (PT). Sebenarnya kami diremehkan bukan kali pertama ini. Jauh sebelumnya, banyak yang meremehkan PSI tidak akan lolos sebagai parpol mulai dari verifikasi Kemenkumham hingga verifikasi KPU sebagai Peserta Pemilu 2019.

Dan memang tidak ada partai baru yang menempuh resiko ini. Membangun parpol yang  benar-benar baru. Hanya PSI.

 

Bukti Pertama: PSI Satu-satunya Parpol Baru Lolos Verifikasi Kemenkumham

Kami membuktikan: PSI lolos verifikasi Kemenkumham sebagai satu-satunya partai yang benar-benar baru 100 persen. Karena partai-partai lain yang mengaku baru tidak ada yang benar-benar baru hasil Verifikasi Kemenkumham. Partai-partai itu mengambil alih partai-partai lama yang mati suri, kemudian diganti nama, logo dan aktanya dengan partai baru.

Apakah proses pengambilan alihan parpol-parpol lama yang kemudian di”branding” menjadi parpol baru gratisan? Arah tulisan ini tidak menuju kesana.

Tapi, ingin kami tegaskan, hanya PSI yang benar-benar baru, bahkan para pengurus PSI tidak boleh “bekas” pengurus parpol lama. Tujuannya agar pengurus partai kami tidak terkontaminasi (tercemari) oleh gaya politik lama.

Kami bersyukur sekaligus berbangga menjawab yang meremehkan kami dengan keberhasilan melalui proses verifikasi Kemenkumham.

Namun, peremehan pada PSI belum berhenti. Karena ada ujian yang lebih berat sudah menunggu: verifikasi KPU, baik administrasi dan faktual.

 

Bukti Kedua: PSI Lolos Verifikasi KPU dan Menjadi Peserta Pemilu 2019

“Ah, PSI tidak akan lolos, verifikasi KPU lebih berat dari Verifikasi Kemenkumham, karena berlapis-lapis” demikian komentar yang sering kami dengar saat itu. Kami tak pernah kecil hati. Kami membalas peremehan itu dengan keberhasilan PSI lolos verifikasi KPU! Kerja keras para pengurus, relawan, anggota dan simpatisan PSI seluruh Indonesia terwujud: PSI Peserta Pemilu 2019 dengan nomor urut 11! Alhamdulillah, Puji Tuhan!

 

Bukti Ketiga: PSI Ajukan Caleg Berkualitas Hasil Seleksi Tim Independen dan Bersih 100 Persen dari Eks Napi Korupsi

Peremehan selanjutnya “Ah emang bisa PSI cari ribuan Caleg dari tingkat DPR RI, DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten/Kota? Enggak gampang loh”. Kami menjawabnya dengan proses seleksi dan penerimaan Caleg yang tidak dilakukan parpol-parpol lain.

Seleksi terbuka dan melalui penilaian Dewan Juri Independen yang bukan pengurus PSI. Ada Prof Mahfud MD, Pak Bibit mantan Ketua KPK, Ibu Saparinah Sadli, dan tokoh-tokoh lainnya yang dikenal punya integritas yang bisa memutuskan lolosnya Caleg, bukan keputusan sepihak pengurus PSI!

Sejak awal sistem transparansi dan independensi memilih kualitas Caleg PSI diterapkan, ada prinsip “fit and proper test” (uji kelayakan dan kepantasan) bukan karena kedekatan: kolusi dan nepotisme dengan Pengurus PSI!

Hasilnya: Caleg PSI 100 persen bukan mantan napi korupsi. Inilah ikhtiar kami melawan korupsi dengan mencegah masuknya mantan napi korupsi menjadi Caleg.

 

Melawan Propaganda: PSI Tidak Lolos PT

Peremehan selanjutnya adalah narasi di awal yang menjadi asal-muasal tulisan ini: “PSI gak akan lolos PT, jangan buang-buang suara pilih PSI!” Semakin diremehkan kami semakin bekerja keras! Seperti yang kami tunjukkan sebelumnya di rekam jejak PSI sebagai parpol baru yang lolos Verifikasi Kemenkumham, kemudian Verifikasi KPU, kemudian proses seleksi, penerimaan hingga pendaftaran Caleg.

Mau Pesimistis atau Optimistis?

Namun untuk menjawab propaganda narasi tadi, saya mengajukan dua penilaian.

Pertama, asumsi “PSI tidak akan lolos” merupakan sikap pesimistis, apatis, menyerah, takluk (selain peremehan juga tentunya) akan perubahan politik yang baik. Apa dampaknya sikap apatis ini? Tidak akan ada perubahan sama sekali dalam sistem politik legislatif kita.

 

Formappi: Kinerja DPR Saat Ini Terburuk Sejak Era Reformasi

Menurut Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia) kinerja DPR saat ini terburuk sejak era Reformasi (Tirto/23/11/2019). Alasannya dari kinerja legislasi DPR tahun 2018 hanya mampu mengesahkan 4 UU dari 50 RUU prioritas di Prolegnas DPR!

Padahal anggaran DPR tahun 2018 naik Rp 1.5 Triliun dibandingkan 2017. Anggaran DPR tahun 2017 Rp 4.2 Triliun, tahun 2018 naik jadi Rp 5.7 Triliun. Tahun 2017 DPR bisa mengesahkan 6 UU dari 52 RUU prioritas di Prolegnas DPR. Anggaran melangit, tapi kinerja justeru jatuh!

DPR periode ini (2014-2019) justeru disibukkan kasus pemimpin DPR, mulai kasus korupsi ketua dan wakilnya hingga pergantian ketua DPR yang sudah empat kali. Belum lagi perebutan ketua-ketua komisi. Ditambah mengesahkan UU MD3 yang kontroversial yang merupakan upaya anggota DPR untuk membentengi diri mereka sendiri daripada upaya untuk membangun sistem evaluasi diri.

 

PSI Melawan UU MD3 yang Mengistimewakan DPR

Meskipun PSI belum punya kursi di DPR, kami melawan UU MD3 ini dengan mengajukan gugatan Uji Materi di MK terkait pasal-pasal yang memberikan keistimewaan pada anggota DPR seperti mempidanakan yang mengkritik DPR, pemanggilan paksa hingga anggota DPR baru bisa diperiksa untuk sebuah kasus harus mendapat izin dari presiden.

Pengistimewaan ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin DPR yang merupakan wakil rakyat tapi bisa mempidanakan rakyat yang memilih dan mengangkat dia! Alhamdulillah. Pasal-pasal ini dibatalkan oleh MK!

DPR sibuk membangun benteng perlindungan diri, tapi sistem dan mekanisme evaluasi internalnya tidak pernah dibangun. Kalau kinerja DPR buruk, absensi banyak, transparansi tidak ada, bagaimana evaluasi hingga sanksi terhadap anggota DPR? Tidak ada. Makanya anggota DPR bisa seenaknya saja.

 

Ironi: Presiden Terbaik Sejak Era Reformasi, tapi DPR-nya Terburuk!

Ironis memang, pemerintah eksekutif di bawah Jokowi bekerja keras tapi tidak diimbangi dengan kualitas lembaga legislatifnya. Pemerintah Jokowi adalah yang terbaik sejak era Reformasi, tapi didampingi oleh DPR yang terburuk pada era Era Reformasi kata Formappi.

Negara Indonesia tidak akan bisa maju dan sejahtera apabila parlemennya tidak diisi oleh sumber daya manusia yang berkualitas, mampu bekerja secara profesional dan berintegritas.

 

Solusi PSI Memperbaiki Parlemen

Apakah kenyataan ini akan dibiarkan? Adalah sikap apatis apabila menghalangi gelombang perubahan melalui PSI.

PSI datang dengan tekad dan sistem yang berbeda untuk memperbaiki parlemen. Politik kami adalah politik reformasi yang akan memperbaiki lembaga legislatif bukan politik status quo, gaya lama, seperti yang kita saksikan saat ini.

Caleg-caleg kami sudah tanda tangan kontrak siap dipecat (PAW) partai, apabila kinerja kami buruk. Siap pula melaporkan kerja-kerja kami secara transparan dan siap dievaluasi. Tidak akan ada kasus seperti Fahri Hamzah yang menggugat pemecatan partainya di PSI mendatang, karena kami sudah tanda tangan kontrak itu. Bahkan, mendukung pernyataan KPK, kami siap tidak digaji apabila kinerja kami nanti di DPR dinilai buruk.

Sebagai permulaan kami meluncurkan program “PSI bersih-bersih DPR”. Program ini adalah riset kami untuk perbaikan DPR, mulai soal transparansi penggunaan anggaran dan laporan kepada publik. Kami menemukan pemborosan anggaran di DPR dan tidak adanya transparansi penggunaan anggaran mulai dari perjalanan dinas, reses dan lainnya.

Alasan reses kerap digunakan oleh para anggota DPR RI atas rendahnya kinerja mereka, atas seringnya terjadi kekosongan di kursi rapat hampir di setiap sidang yang disorot publik. Sedangkan di sisi lain, hampir seluruh rakyat Indonesia mengaku tidak pernah dikunjungi dalam kegiatan reses.

Sebuah riset dari CSIS pada tahun 2017 menemukan bahwa 95 persen rakyat Indonesia tidak pernah dikunjungi atau bertatap muka dengan wakilnya di DPR RI, padahal anggaran reses (kunjungan ke dapil untuk menemui konstituen) selalu naik dari waktu ke waktu.

Jadi jangan heran karena tidak adanya pengawasan dan transparasi penggunaan anggaran, kinerja DPR tetap buruk meski anggarannya naik drastis. Kami melihat bahwa fasilitas dan tunjangan yang berlebihan inilah yang kemudian justru menjadi penyebab rendahnya kinerja mereka, bukan hanya sekedar penghambur-hamburan uang negara.

 

Adakah Komitmen Partai-partai Lain Pada AntiKorupsi dan AntiIntoleransi?

Adakah partai yang bersih dari kasus korupsi? Tidak ada, adalah jawab kita semua saat melihat kasus-kasus korupsi. Data dari KPK mulai tahun 2004-2018, KPK menetapkan 911 tersangka. Terbanyak adalah politisi: 229 anggota DPR/DPRD, 91 Bupati/Walikota/Wakil dan 20 Gubernur. Semua parpol “mengirim” kader-kadernya ke penjara karena terangkut kasus korupsi.

Bagaimana dengan isu intoleransi melalui perda-perda diskriminatif yang berbasis pada doktrin agama tertentu?

Menurut Michael Buehler, “para politikus yang berafiliasi dengan partai “sekuler”lah yang justru merancang, mengesahkan dan menerapkan perda-perda Syariah di daerah-daerah.” (Tempo, 2011).

Kalau parpol-parpol yang mengaku nasionalis saja bermain dengan politik identitas dan isu agama, kemana lagi kita berharap komitmen kebangsaan dan kebhinnekaan kita?

Padahal tujuan kami sederhana, semakin banyak banyak partai nasionalis di DPR semakin baik. Kami siap menjadi partner partai-partai nasionalis senior di DPR untuk perjuangakan kepentingan kita sabagai bangsa: melawan korupsi dan intoleransi tanpa kompromi.

PSI berkomitmen tidak akan menjadikan agama sebagai alat politik. PSI tidak akan pernah mendukung peraturan-peraturan diskriminatif meskipun diatasnamakan agama tertentu! Inilah komitmen kami, melawan intoleransi!

Akhirnya bukankah dengan bersikap pesimistis, apatis, menyerah, takluk dengan tidak memilih politik reformasi PSI sama saja dengan buang-buang suara karena anda akan memilih politik gaya lama (status quo) yang terbukti tidak ada perubahan sama sekali, bahkan pemberantasan korupsi berjalan di tempat (data Transparency Internasional) dan merebaknya kasus-kasus intoleransi dan diskriminasi (data Komnas Perempuan, Setara Institute, Wahid Foundation).

Memilih politik gaya lama berarti anda tidak hanya buang-buang suara, bahkan lebih parah: ikut melanggengkan praktik pemborosan dan kinerja buruk seperti yang disampaikan oleh Formappi!

 

Mengapa Optimis PSI Lolos ke Parlemen dan Membuat Politik Reformasi?

Pertama, perjuangan berbasis nilai: “PSI adalah satu satunya parpol di Indonesia yang mengusung nilai dan bukan individu tertentu.” Dengan demikian PSI dapat mengembalikan hakekat parpol sebagai kendaraan demokrasi rakyat yang berjuang untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok tertentu. Kami percaya perjuangan berbasis nilai akan lebih kuat dan berkesinambungan bagi masa depan politik Indonesia.

Kedua, sikap optimistis: “PSI lolos ke Parlemen dan melakukan politik reformasi di DPR”.

Kami tidak ingin menyebarkan optimisme tanpa bukti. Untuk lolos, kami menerapkan strategi-strategi dan kerja keras. Strategi-strategi itu ada yang bisa kami ungkapkan ada yang tidak.

Namun intinya sebagai parpol baru, PSI memang seperti dihambat banyak aturan yang merugikan parpol baru (catatan: peraturan-peraturan memang dibuat oleh parpol-parpol lama!). Salah satunya adalah aturan melakukan sosialisasi agar PSI dikenal oleh warga negara Indonesia (awareness). Parpol-parpol lama tidak butuh sosialisasi, karena sudah dikenal oleh publik Indonesia.

PSI juga tidak punya media, apalagi media televisi seperti sebuah parpol baru sebelum aturan sosialisasi ditetapkan sudah jor-joran beriklan di televisi-televisinya sendiri.

 

“Serangan Udara” dan “Serangan Darat/Gerilya”

Apa cara PSI menyiasati kesulitan ini? Sosialisasi di media sosial! Yang merupakan cara yang efektif, murah, bahkan gratis. Karena saking masifnya PSI sering diledek Partai Sosmed Indonesia. Tapi inilah cara yang efektif dan gratis, karena kami tidak punya media khususnya media televisi dan tidak punya uang banyak untuk jor-joran beriklan. Inilah cara “serangan udara”.

Cara selanjutnya adalah blusukan, door to door, ketuk pintu rumah dengan hati, silaturahim, temu warga, strategi politik gerilya. Caleg-caleg kami bersama relawan saat ini diawasi dan dievaluasi sekaligus diberi target ketuk pintu berapa rumah tiap hari. Ada laporan dan bukti-bukti silaturahim yang diunggah ke aplikasi yang transparan, akuntabel dan bisa dievaluasi.

Bagi kami inilah “medan pertempuran terakhir” yang kami akan berjuang habis-habisan, setelah perjuangan verikasi Kemenkumham, Verifikasi KPU dan Pendataran Caleg ke KPU.

Kami sukses membangun sebuah kapal dan kini dengan layar terkembang sudah berlayar. Seperti kata moyang kita para pelaut, “Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang”

 

Masalah di Survei: Soal Di-kenal (Awareness) Bukan Elektabilitas!

Kalau disebutkan hasil beberapa lembaga survei angka elektabilitas PSI masih rendah. Kami akui dan kami jadikan bahan evaluasi untuk terus bekerja keras. Namun ingin kami katakan kami benar-benar fokus sosialisasi PSI baru beberapa bulan belakangan.

Sebelum ini kami fokus menyiapkan dan berjuang PSI agar lolos Verifikasi Kemenkumham, Verifkasi KPU dan Pendaftaran Caleg. Suatu proses yang menguras konsentrasi, tenaga dan pikiran yang tidak bisa dibagi dengan strategi sosialiasi PSI.

Salah satu tantangan PSI sebagai partai baru adalah tingkat di-kenal-nya yang tidak setinggi parpol lama. Ini tantangan semua parpol baru, kecuali satu parpol baru yang punya media dan jor-joran beriklan di medianya yang kini punya tingkat kedikenalnya seperti parpol lama.

 

PSI Semakin Dikenal, Elektabilitas Makin Naik!

Namun yang menarik dari hasil-hasil survei itu, semakin naik tingkat dikenal PSI, maka semakin naik elektabilitasnya. Kami tidak punya problem “ efek gelembung” yang ditunjukkan adanya jarak yang sangat jauh antara tingginya di-kenal-an (awareness) dengan rendahnya elektabilitas.

Hingga September 2018, baru 22 persen publik Indonesia mengenal PSI, dengan elektabilitas kisaran 1-1.2 persen. Dengan margin eror sekitar 3,5%, maka PT 4% tentu tidak masalah besar bagi PSI.

Target kami, sampai Januari 2019, kami bisa dikenal 60 persen publik Indonesia untuk memastikan elektabilitas kami naik.

Oleh karena itu, selain kami terus bekerja keras dan melaksanakan strategi di atas, kami pun berharap bantuan anda ikut mengenalkan dan mensosialisasikan PSI, tak perlu berkampanye dan mempromosikan PSI, cukup mengenalkan PSI saja.

DNA politik PSI adalah kebajikan dan keragaman yang diwujudkan dalam perjuangan antikorupsi dan antiintoleransi.

Kami optimis dan percaya diri terhadap usaha, doa dan kerja keras kami agar PSI bisa lolos ke parlemen untuk membawa politik reformasi: perbaikan lembaga legislatif. Kami pun memanggil anda untuk ikut dalam gelombang politik reformasi ini.

Dukungan anda pada PSI tidak akan sia-sia. Pesimisme terbukti tidak pernah berhasil menghalangi PSI. Kami sering diremehkan, kami dirintangi dengan pelbagai aturan. Tapi kami punya semangat. Kami punya tekad. Kami bekerja keras.

Kata Bung Karno, “tidak ada yang bisa membunuh semangat”.

Semangat kami, politik sebagai kebajikan dan keragaman.

Perjuangan kami antikorupsi dan antiintoleransi!

Partai Solidaritas Indonesia

Solidaritas untuk Korban Badai Angin Bogor
Siaran Pers

Solidaritas untuk Korban Badai Angin Bogor

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memperlihatkan sikap solider terhadap warga korban badai angin puting beliung di Kota Bogor. Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat PSI Suci Mayang Sari, bersama Ketua Dewan Pimpinan Daerah PSI Bogor Yetti Susanti, serta pengurus lainnya Rustam Hadi, Ratih Royhana dan Susandra, Sabtu (8/12) mengunjungi dua lokasi posko pengungsian korban angin puting beliung Bogor, yaitu di wilayah sekitar Stasiun Batu tulis, Cipaku, Bogor Selatan.

Partai anak muda itu datang membawa -bahan-bahan kebutuhan pengungsi antara lain susu, pampers, pembalut wanita, mie instan, air mineral, biskuit anak dll.

“PSI menyampaikan rasa prihatin dan berusaha dengan apa yang kami bisa bersolidaritas membantu para korban,” kata Suci Mayang Sari, yang juga Calon Anggota Legislatif DPR RI untuk Jawa Barat III Kota Bogor-Kabupaten Cianjur.

Sumbangan diterima oleh Bapak Sujatmiko Baliarto – Camat Bogor Selatan, Bapak Maruli ketua Danru BPBD, dan Ibu Lulu ketua RT setempat.

“Memasuki musim hujan, warga Kota Bogor perlu lebih hati-hati mengantisipasi berulangnya peristiwa serupa. Walikota Bogor juga harus tanggap, memperhatikan pohon-pohon yang rentan tumbang dan menyiapkan bantuan segera bila dibutuhkan,” kata Suci Mayang Sari.

Peristiwa badai angin puting beliung disertai hujan deras yang melanda kota Bogor pada Kamis (6/12) lalu, menyapu sejumlah wilayah Kelurahan Cipaku, Batutulis dan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.

Akibat badai angin itu sejumlah pohon tumbang dan rumah warga rusak. Beberapa mobil tertimpa pohon tumbang saat melintas di Jalan Lawanggintung, Kelurahan Batutulis, Bogor Selatan. Seorang pengendara mobil tewas akibat tertimpa pohon tumbang.

Rekaman video angin puting beliung itu sempat viral di media sosial dan memunculkan simpati warga kepada para korban.

 

 

Nilai Kinerja DPR Tidak Efisien, PSI Tuntut Transparansi Penggunaan Anggaran
Siaran Pers

Nilai Kinerja DPR Tidak Efisien, PSI Tuntut Transparansi Penggunaan Anggaran

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai DPR-RI Periode 2014-2019 tidak mampu bekerja secara efisien. Karena itu, PSI menuntut agar DPR-RI membuka secara transparan penggunaan anggaran kepada masyarakat.

Tuntutan ini disampaikan Tim Caleg “PSI Bersih-bersih DPR” yang mendatangi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR-RI, Jumat (07/12/2018). Tim Caleg “PSI Bersih-bersih DPR” dalam kesempatan ini diwakili oleh Rian Ernest (Caleg DPR-RI Dapil Jakarta 1), Sigit Widodo (Caleg DPR-RI Dapil Jawa Tengah 8), dan Mikhail Gorbachev Dom (Caleg DPR-RI Dapil Banten 3).

Sebelumnya, kinerja buruk DPR-RI ini juga disampaikan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Dalam masa sidang  tahun 2018, DPR-RI hanya berhasil mengesahkan 4 Rancangan Undang-undang (RUU) dari 50 RUU yang masuk ke dalam prioritas prolegnas.

Rian mengungkapkan, buruknya kinerja DPR-RI tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. “Pada 2017, hanya 6 dari 52 RUU yang masuk prioritas prolegnas yang disahkan oleh DPR-RI. Tahun sebelumnya hanya 7 dari 47 RUU,” ujar juru bicara PSI ini. Padahal, masih menurut Rian, anggaran DPR-RI tahun ini melonjak dari Rp 4,2 triliun di 2017 menjadi Rp 5,7 triliun. “Artinya DPR kita semakin tidak efisien dilihat dari sisi anggaran dibandingkan dengan Undang-undang yang dihasilkannya,” kata Rian.

Meskipun di luar fungsi legislasi, DPR-RI juga memiliki fungsi anggaran dan pengawasan, namun kinerja DPR-RI paling mudah dilihat dari fungsi legislasi ini. “Kasarnya, dengan anggaran Rp 4,2 triliun tahun lalu, DPR dapat menghasilkan 6 Undang-undang. Dengan tambahan biayaRp 1,5 triliun, hasilnya malah turun menjadi hanya dua per tiganya saja,” ujar Rian.

Sebelumnya Tim “PSI Bersih-bersih DPR” sudah mengungkapkan beberapa modus penghamburan uang rakyat oleh DPR-RI. Salah satunya akibat kunjungan kerja yang tidak transparan dan tidak wajib dipertanggungjawabkan.

Karena itu, hari ini Tim “PSI Bersih-bersih DPR” meminta DPR-RI untuk membuka anggaran dan laporan seluruh kunjungan kerja di masa reses maupun di luar masa reses di dalam dan di luar negeri. PSI juga meminta agar DPR-RI membuka seluruh biaya yang digunakan untuk rapat-rapat penyusunan RUU. “Selamaini banyak anggota DPR-RI yang mencoba berkilah soal inefisiensi ini. Dengan dibukanya penggunaan anggaran secara transparan, rakyat bisa menilai sendiri apakah DPR kita sudah bekerja secara efisien atau belum,” ujarSigit.

Sigit menegaskan, permintaan untuk membuka penggunaan anggaran DPR-RI ini sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “DPR-RI merupakan salah satu badan publik yang wajib membuka akses atas informasi publik, baik secara aktif tanpa didahului permohonan, maupun secara pasif atas permohonan masyarakat,” ujar mantan direktur operasional Pengelola Nama Domain Internet Indonesia ini.

 

“Kami Siap Tidak Digaji sebagai Anggota DPR Jika…”
Siaran Pers

“Kami Siap Tidak Digaji sebagai Anggota DPR Jika…”

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung wacana penghentian pemberian gaji anggota DPR jika kinerja legislasi mereka jeblok.

“Jika diberi amanat sebagai wakil rakyat kelak, sebagai wujud konsistensi, kami juga bersedia tidak digaji jika terbukti berkinerja buruk,” kata Ketua DPP PSI, Tsamara Amany,  dalam siaran persnya, Jumat 7 Desember 2018.

Tsamara mengatakan sudah seharusnya pemberian gaji pada anggota DPR disandarkan pada prinsip meritokrasi, di mana anggota DPR hanya berhak diberi gaji bila kinerja mereka memuaskan.

“Kami (PSI) mendukung sepenuhnya wacana ini, mengingat kinerja DPR selama ini sangat buruk. Sama seperti kebanyakan orang yang bekerja untuk memperoleh gaji,” kata Tsamara.

Tsamara menambahkan, prinsip itu berlaku juga bagi anggota dewan. Seharusnya, anggota DPR tidak perlu digaji bila mereka tidak memperbaiki dan memaksimalkan tugas legislasinya.

“Praktik penghamburan uang rakyat dalam bentuk menggaji anggota dewan yang bahkan tidak mampu menyelesaikan UU yang menjadi tugas pokok harus segera dihentikan. Masak kita terus-menerus diwakili anggota DPR semacam itu? “ ujar Tsamara.

Sejak Agustus 2018, PSI telah menginisiasi gerakan “Bersih-Bersih DPR” untuk menghentikan praktik penghamburan uang rakyat. Salah satu hal yang dipersoalkan PSI adalah tidak adanya kewajiban melaporkan perjalanan dinas anggota DPR – termasuk dalam rangka menyelesaikan RUU.

Wacana penghentian gaji ini pertama kali dilontarkan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, Selasa 4 Desember 2018. Wacana ini bergulir tidak lama setelah Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) merilis laporan Masa Sidang I Tahun Sidang 2018-2019. Pada Masa Sidang  tersebut, DPR hanya mampu mengesahkan 3 RUU dari 24 RUU yang direncanakan.

 

 

PSI Mendorong Munculnya Sekolah Inklusi bagi Anak Difabel dan Non-Difabel
Siaran Pers

PSI Mendorong Munculnya Sekolah Inklusi bagi Anak Difabel dan Non-Difabel

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung munculnya lembaga pendidikan inklusi yang mempertemukan anak difabel dengan anak non- difabel agar bisa belajar bersama secara berdampingan.

“PSI mendukung penuh munculnya sekolah inklusi agar tumbuh sikap toleransi dan saling pengertian antara murid difabel dan murid non-difabel sejak usia dini,” ujar Surya Tjandra, juru bicara PSI untuk bidang hukum dan penyandang difabel dalam rangka menyambut Hari Disabilitas Internasional (the International Day of Disabled Persons) yang diperingati setiap 3 Desember.

“Kehadiran sekolah inklusi adalah bagian dari wujud pemenuhan hak aksesibilitas bagi murid difabel, sehingga murid dengan kebutuhan khusus mendapat kesempatan yang sama layaknya orang non-difabel,” kata Caleg DPR RI Dapil Malang Raya itu.

Menurut doktor hukum lulusan Universitas Leiden, Belanda, itu Indonesia sudah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Orang dengan Disabilitas (2006) dan sudah mensahkan UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Keduanya adalah dasar hukum yang kuat bagi pemerintah untuk memenuhi hak bagi orang difabel.

“Para orangtua dari anak-anak difabel tidak usah berkecil hati. Anak-anak difabel hanya butuh pendampingan lebih untuk menemukan potensi terbaik mereka. Dengan kehadiran sekolah inklusi, potensi mereka diharapkan bisa tergali dan mereka bisa berprestasi layaknya murid lain yang non- difabel,” kata Surya optimistis.

Surya berharap semakin banyak masyarakat yang mengerti pentingnya sekolah inklusi bagi murid difabel. Surya percaya orang difabel juga bisa menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat dan memberikan yang terbaik bagi lingkungannya.

Surya bersama berbagai komunitas dan organisasi difabel, termasuk paguyuban orangtua dari anak difabel di Malang Raya, melaksanakan berbagai kegiatan untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional selama Desember 2018. Di antaranya, pertemuan komunitas difabel, bedah buku, ‘talent show’, dan lain-lain.

“Rangkaian acara itu bertujuan untuk mengenalkan betapa beragamanya anak difabel dan saling menguatkan di antara para orangtua,” pungkas Surya.

Dikunjungi KPK, Sekjen PSI Sebut Fahri Hamzah Keliru soal OTT
Siaran Pers

Dikunjungi KPK, Sekjen PSI Sebut Fahri Hamzah Keliru soal OTT

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menerima kunjungan sejumlah pejabat KPK di kantor DPP PSI, Jumat 30 November 2018. Rombongan KPK dipimpin Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI), Sujarnarko.

Kunjungan ini untuk menyampaikan undangan resmi KPK kepada PSI terkait Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Nasional (KNPK) ke-13 pada 4-5 Desember 2018. Pelaksanaan KNPK tahun ini terkait erat dengan partai politik karena mengambil tema “Mewujudkan Sistem Integritas Partai Politik di Indonesia.”

Pada kesempatan itu, Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, menyatakan, “Kami menyambut baik undangan tersebut dan, Insya Allah, akan hadir.”

Toni menambahkan, masih maraknya operasi tangkap tangan (OTT) KPK, memperlihatkan kegagalan internal partai politik.

“Saya berbeda pandangan dengan anggota DPR RI Fahri Hamzah, yang menyatakan bahwa salah satu contoh kegagalan KPK ditandai kian tingginya OTT terhadap para politisi. Menurut saya, itu pemahaman yang keliru. OTT yang menjaring politisi korup merupakan kegagalan parpol dalam mengurusi internal organisasi itu sendiri,” lanjut Toni.

Sejak awal, PSI membangun sistem rekrutmen untuk mencegah masuknya sosok-sosok tidak bersih sebagai calon legislatatif. Komitmen itu dinyatakan dalam proses seleksi.

“PSI satu-satunya partai yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan tokoh bangsa berintegritas, seperti Bibit Samad Rianto (mantan pimpinan KPK) dan Mahfud MD (mantan ketua MK) dalam proses rekrutmen calon legislatif untuk tingkat DPR RI dan DPRD,” kata Toni.

Pada kesempatan yang sama, Sujanarko mengatakan, KPK menagih komitmen PSI sebagai partai baru untuk berani melakukan perbaikan tata kelola internal. “Dorongan kelembagaan ini menjadi penting mengingat 60,9 % penghuni hotel prodeo KPK merupakan politisi dengan latar belakang partai politik dan berstatus anggota DPR RI dan DPRD,” kata Sujanarko.

KPK juga memberikan laporan berjudul “Sistem Integritas Partai Politik” kepada setiap partai politik peserta pemilu. Laporan merupakan hasil kajian KPK bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Di dalamnya memuat panduan bagi parpol untuk membenahi kode etik, demokrasi internal partai, kaderisasi, rekrutmen, serta mewujudkan keuangan partai yang transparan dan akuntabel.

Menjegal Perempuan di Dunia Politik
Blog Solidaritas

Menjegal Perempuan di Dunia Politik

Oleh Dara A. Kesuma Nasution

Maju menjadi calon legislatif di usia 23 tahun bukanlah hal yang umum, terlebih lagi saya adalah seorang perempuan. Dari hari pertama hingga detik ini, genap enam bulan sudah saya jajaki perjalanan politik. Selama itu, ada harga mahal yang saya bayar, yakni menjadi korban pelecehan daring (online harassment).

Semua berawal ketika saya tampil di televisi nasional pada jam prime-time. Saat itu, saya mewakili partai saya menyerukan pembelaan korban persekusi di area Car Free Day. Acara TV itu hanya berdurasi selama 30 menit, tetapi komentar jahat menghujani saya sepanjang minggu. Serangan online dilakukan secara masif dan terstruktur. Bahkan, kata “pelacur” pun juga dilayangkan kepada saya.

Beberapa bulan kemudian, sebuah surat kabar nasional ternama mengangkat pencalegan saya. Saya digambarkan sebagai pendatang baru yang siap menantang petahana. Tulisan itu kemudian diunggah ulang oleh sebuah Instagram dengan 3,2 juta pengikut dan tentu menuai banyak komentar. Belum kehabisan taringnya, para warganet meragukan kemampuan saya yang dinilai tidak cukup layak menjadi pembuat Undang-Undang (UU). Banyak yang menganggap bahwa saya patutnya berdiam diri saja di rumah supaya menjadi istri yang baik.

Seolah belum puas, saya ditunding menjadi perempuan simpanan seorang lelaki kaya yang membiayai dana kampanye saya. Di mata mereka, seorang perempuan muda seperti saya tidak mampu menggalang sendiri.

Serangan dan pelecehan verbal tidak berhenti sampai di situ saja. Hampir setiap hari berdatangan komentar dengan tendensi merendahkan dan mengekploitasi seksualitas di laman Facebook Fanpage saya. Suatu ketika, saya mengunggah foto saya sedang menggendong bayi dan seorang lelaki menuliskan komentar yang meminta saya belajar cara menyusui. Ada juga yang berkomentar bahwa saya kurang panjang menjuntaikan hijab saya sehingga foto saya mengganggu pandangan mereka.

Ketika saya membicarakan sebuah topik yang berat, seorang lelaki memotong dan berkomentar “Kamu tidak seharusnya berbicara topik berat, sinilah biar saya cium.” Menjijikkan. Jenis komentar seperti ini tidak akan muncul seandainya saya politisi laki-laki.

Saya bukanlah satu-satunya. Saya yakin, komentar dengan gaya serupa bisa ditemukan di akun media sosial politisi perempuan manapun.

Di dunia politik, komentar-komentar seperti ini punya dua kemungkinan makna. Pertama, komentar tersebut merupakan hasil dari pekerjaan cybertroops atau sekelompok orang yang memang dibayar oleh lawan politik untuk menyerang dan mendemotivasi saya. Jika demikian, maka motif mereka hanya mencari makan dan akan berhenti begitu uang sudah di tangan.

Kemungkinan kedua, komentar yang melecehkan itu ditulis oleh orang-orang biasa yang merasa bahwa melecehkan perempuan dengan komentar kotor adalah hal yang lazim. Pelecehan hanya berpindah dari ranah offline ke dunia online. Mereka berlindung di balik anonimitas yang disediakan dunia maya. Jika memang demikian, maka mereka benar-benar berniat melecehkan.

Sayangnya, tidak mudah membedakan mana komentar dari cybertroops dan mana yang bukan. Komentar-komentar melecehkan itu tentu membikin sakit hati. Kami, politisi perempuan punya keluarga yang juga membaca komentar-komentar kasar itu. Di awal pencalegan, komentar itu membuat kedua orang tua saya sedih melihat anaknya menjadi pergunjingan di media sosial. Mereka bertanya, “Apakah serangan ini setimpal dengan apa yang saya perjuangkan?” Tentu dengan berat hati, saya hanya menggigit lidah dan tersenyum.

Banyak orang akan berpikir saya terlalu sensitif. Ketika saya menceritakan hal ini, umumnya mereka menyarankan saya untuk berhenti membaca komentar-komentar itu. Bahwa semua pelecehan itu hanyalah biaya yang harus saya bayar ketika terjun ke dunia politik. Saya harus tebal kuping, kata mereka. Tapi harus seberapa tebal?

Sayangnya, kita sering tidak sadar bahwa setiap kali kita menyuruh seorang perempuan untuk mengabaikan pelecehan yang ia alami, kita berkontribusi pada budaya yang membungkam perempuan. Budaya yang mengalienasi perempuan dari apa yang sebenarnya mereka rasakan. Kita harus melabeli semua serangan itu sebagai “biaya yang harus dibayar perempuan” dan berani mengatakan yang sebenarnya, bahwa komentar seperti itu adalah “pelecehan”.

Dengan memberi nama yang pantas, kita turut mengakui beban dan rasa sakit yang harus ditanggung perempuan ketika terlibat dalam politik. Kita juga mengakui adanya upaya sistematis untuk menjauhkan perempuan dari politik.

Budaya politik kita harus naik kelas menjadi lebih dewasa. Kita selalu bermimpi melihat lebih banyak perempuan terjun ke dunia politik. Kita  bahkan memiliki undang-undang yang memastikan masing-masing partai politik memiliki setidaknya 30 persen caleg perempuan. Tetapi kita harus melihat lebih jauh dari sekadar pemenuhan kuota perempuan.

Melihat budaya di sekitar kita, nampaknya memang kita belum siap untuk melihat lebih banyak perempuan terjun ke politik. Masuk ke dunia politik berarti mendapatkan akses ke arena publik. Masyarakat kita masih belum nyaman ketika perempuan terlibat di ranah publik. Maka, mereka berusaha keras untuk mendorong perempuan kembali ke ranah domestik. Itu sebabnya mereka melecehkan para politisi perempuan, semua untuk membungkam kami. Ini harus berhenti jika kita ingin representasi perempuan yang lebih baik dalam politik.

Jadi, jika di lain waktu Anda akan mengatakan hal-hal jahat kepada seorang politisi perempuan, coba bayangkan bahwa dia adalah ibu Anda atau saudara perempuan Anda.

Apakah Anda masih akan melakukannya?

 

* Versi Bahasa Inggris dari esai ini terbit di The Jakarta Post, Kamis 29 November 2018. Penulis adalah Caleg DPR RI Nomor Urut 1 PSI Dapil Sumatera Utara III.