Setelah Kami Kalah
Pidato Ketua Umum

Setelah Kami Kalah

Grace Natalie
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia

Hasil quick count lembaga kredibel memperlihatkan bahwa rakyat Indonesia telah mengambil keputusan. Sambil menunggu real count sebagai standard konstitusional — kita sudah bisa mengambil kesimpulan mengenai hasil pemilu kali ini.

Pertama, Calon Presiden PSI yakni Pak Jokowi dan Kyai Ma’ruf telah memenangkan pemilihan presiden dengan selisih sekitar sepuluh persen.

Kami sebagai partai pendukung Pak Jokowi merasa gembira atas hasil ini. Kami siap menjadi partner Pak Jokowi menjalankan program-program kerakyatan yang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kedua, menurut quick count, PSI mendapat 2%. Dengan perolehan itu PSI tidak akan berada di Senayan lima tahun ke depan.

Kami telah berjuang dengan apa yang kami bisa. Tidak, kami tak akan menyalahkan siapa-siapa. Kader kami, pengurus PSI, Caleg kami, telah bekerja keras siang dan malam meyakinkan rakyat. Tapi inilah keputusan rakyat melalui mekanasime demokrasi yang harus kami terima dan hormati.

Tidak ada penyesalan. Sama sekali tidak ada penyesalan atas setiap tetes keringat dan air mata yang jatuh selama membangun partai ini. Kami, anak-anak muda PSI telah terlibat dalam sebuah perjuangan yang bagi kami sangat luar biasa.

Kami berterima kasih karena di tengah apatisme politik, kami berhasil membuktikan bahwa orang mau berkontribusi: menyumbang uang, membantu mencetak alat peraga kampanye, menyumbang tenaga, pikiran, bahkan meninggalkan pekerjaan mereka demi berjuang bersama PSI. Kepada mereka semua, kami mengucapkan terima kasih.

Saya meminta kawan-kawan pengurus dan caleg tidak putus asa — dan tetap menjaga suara kita. Meskipun kandas melewati  parliamentary threshold di level nasional, tapi saya yakin bahwa akan banyak kawan-kawan yang berpeluang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan kabupaten kota. Ini adalah modal politik yang harus kita rawat.

Perlu dicatat, perolehan PSI 2% atau sekitar 3 juta suara. Ini adalah suara rakyat yang harus diperhitungkan. Meskipun PSI tidak masuk parlemen suara kalian akan tetap kami perjuangkan. Kami akan bekerja sama dengan civil society dan teman-teman media — untuk memperjuangkan aspirasi kalian.

Tak ada suara terbuang, tak ada suara yang sia-sia. Setiap suara dukungan anda kepada PSI — akan dicatat dan diperhitungkan sebagai statement tentang keberanian: suara rakyat yang menginginkan perbaikan parlemen dan partai politik.

Saya ucapkan terima kasih kepada sekitar 3 juta rakyat Indonesia yang telah mempercayai PSI. Kita akan terus memperjuangkan nilai-nilai yang kita yakini. Terima kasih juga kepada puluhan ribu donatur yang telah menyisihkan dana untuk membantu partai ini bergerak.

Kepada teman-teman partai lain yang lolos ke DPR, kami mengucapkan selamat. Selamat bekerja, dan semoga amanah menjalankan tanggungjawab. Kami bersama masyarakat akan ikut mengawasi.

Kepada anda sekitar tiga juta pemilih PSI, saya mengajak agar segera mendaftarkan diri menjadi anggota melalui https://psi.id/menjadi-anggota/ atau datang ke kantor PSI terdekat. Kita segera mengkonsolidasikan diri.

Kepada seluruh kader, pengurus, dan simpatisan — setelah ini kita akan mengatur kembali rencana ke depan. Terima kasih atas perjuangan kalian yang sangat membanggakan. Kita akan terus bergerak. Saya yakin itu — karena saya tak pernah meragukan kecintaan kalian kepada negeri ini.

PSI akan kembali menyapa rakyat. Bukan lima tahun lagi, tapi besok!

We shall return, soon!

 

Sekarang atau Tidak Sama Sekali
Pidato Ketua Umum

Sekarang atau Tidak Sama Sekali

*Pidato Ketua Umum PSI Grace Natalie di Festival 11, JIExpo Kemayoran, 11 April 2019

Selamat malam Jakarta

Selamat malam Indonesia

Terima kasih. Selamat datang di puncak Festival 11 PSI, kepada seluruh pengurus, caleg, dan kader PSI yang hadir di sini, atau menyimak melalui siaran langsung di sosial media.

Malam ini, adalah malam penting yang akan menentukan agenda perbaikan politik kita masa depan.

Saya ingin mengucapkan terima kasih dan salut kepada kalian semua anak-anak muda yang berani berkorban terjun ke politik dan bergabung bersama PSI. Kalian adalah anak-anak muda yang keluar dari zona nyaman, memenuhi panggilan sejarah untuk menyelamatkan masa depan kita semua.

Kalianlah ujung tombak sebuah misi yang sejak awal selalu dipandang sebelah mata, dianggap “mission impossible”. Tapi kalian telah melewati ujian sulit: mendirikan dan meloloskan partai ini hingga bisa ikut pemilu — yang syaratnya paling sulit di dunia.

Partai ini berdiri pada saat orang mulai kehilangan harapan pada partai dan wakil mereka di parlemen. Tapi itulah alasan kita berdiri. Kita ingin mengembalikan kepercayaan, harapan, dan kesadaran bahwa politik terlalu penting untuk ditinggalkan, bahwa kekuasaan harus diperjuangkan untuk kepentingan bersama. Bahwa perbaikan politik itu bukan sesuatu yang mustahil.

Memulihkan kepercayaan kepada politik dan demokrasi adalah upaya kita menyelamatkan masa depan bangsa ini dari ancaman terbesar persatuan kita — dari ideologi ekstrim, ideologi intoleran, ideologi yang menawarkan ilusi tentang kemuliaan tapi sesungguhnya hanya akan membawa kehancuran sebagaimana kita lihat di Irak dan Suriah.

Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa PSI berdiri di atas asas Nasionalisme, dan akan memperjuangkan prinsip-prinsip kebangsaan. Partai ini adalah antitesis terhadap partai agama yang hanya memperjuangkan kepentingan kelompoknya sendiri.

Kami ingin membendung kekuatan yang ingin mengubah wajah Indonesia. Partai Solidaritas Indonesia akan berjuang untuk mempertahankan keragaman negeri ini!

Bro and sis yang saya cintai,

Saat ini, kita bangsa Indonesia sedang berdiri di persimpangan. Kita diberi pilihan berupa dua jalan — dua skenario — Indonesia masa depan.

JALAN NOMOR SATU adalah jalan yang akan membawa kita menuju Indonesia yang demokratis, stabil, dan sejahtera. Jalan yang fondasinya sedang dipersiapkan oleh Pak Jokowi lewat pembangunan infrastruktur,l besar-besaran, dengan skala yang belum pernah kita lihat sebelumnya sejak Republik berdiri.

Price Waterhouse Coopers (PWC) memprediksi pada 2050, Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi nomor empat dunia. Indonesia hanya ada di bawah RRT, India, US. Bayangkan, kemungkinan itu HANYA berjarak tigapuluh satu tahun dari sekarang.

Ini adalah skenario yang bisa terjadi dengan syarat: Indonesia tetap stabil dan demokratis.

Skenario ini bisa musnah kalau kita memilih JALAN NOMOR DUA.

Jalan nomor dua adalah jalan yang gelap — jalan penuh onak. Masa depan yang suram di mana negeri ini terperangkap oleh konflik SARA, di mana pertikaian antar kelompok tidak ada habisnya sebagaimana terjadi di Irak, Suriah, dan Afghanistan. Sebuah skenario yang sangat mungkin terjadi karena gejalanya sudah muncul di sekeliling kita.

Lembaga jajak pendapat telah memberi peringatan: masyarakat kita semakin tidak toleran. Dan situasi ini ditunggangi oleh kekuatan politik yang bersedia menggunakan berbagai cara untuk meraih kekuasaan. Kekuatan politik gelap yang dikelilingi kelompok ekstrim, kelompok intoleran.

Inilah “Unholy Alliance”, aliansi kotor antara politisi yang bersedia melakukan apa saja demi kekuasan — yang berselingkuh dengan kelompok fasis yang merasa paling suci dan benar. Kelompok yang ingin mengganti NKRI dengan ideologi lain. Inilah skenario, JALAN NOMOR DUA.

Saya ingin bertanya, di hadapan dua pilihan tadi, kita akan pilih jalan nomor berapa?

Kita pilih jalan nomor berapa?

Jalan nomor berapa?

Siapa yang akan bisa membawa kita di JALAN NOMOR SATU?

Kalau kita ingin JALAN NOMOR SATU, tak ada cara lain selain “GAS POLLL” Pak Jokowi!

Kita sudah punya Presiden yang jujur, pekerja keras, dan profesional. Negeri ini hanya perlu dorongan untuk berlari lebih cepat. Pak Jokowi perlu partner yang bersedia bekerja sama kerasnya dengan beliau, yang sama-sama masih bersih, yang sama-sama punya komitmen profesional sebagaimana beliau. PSI siap menjadi partner Presiden Jokowi 2019-2024!

Bro and Sis yang saya banggakan

Kehadiran pemain baru selalu akan membawa perubahan positif. Dalam dunia bisnis, sports, dan bidang kehidupan lain, kedatangan pemain baru akan memperbaiki mutu kompetisi. Memaksa pemain lama memperbaiki diri agar tidak kalah dalam persaingan.

Kehadiran PSI dalam perpolitikan Indonesia — harus dilihat dalam konteks itu. Dalam semangat untuk memperbaiki mutu persaingan politik.

Bro and Sis, dan semua yang menyaksikan siaran langsung pidato ini,

Usaha PSI memperbaiki mutu DPR dimulai dari proses seleksi Calon Anggota Legislatif. Kami mengundang panelis independen seperti Pak Mahfud MD, Pak Bibit Samad Riyanto, Ibu Mari Pengestu, Ibu Betty Alisjahbana, Mas Goenawan Mohamad, bang Ade Armando, Teh Neng Dara Affiah, Mbak Henny Supolo dan sejumlah tokoh nasional lainnya untuk menyeleksi caleg.

Proses seleksi itu kami siarkan LIVE di sosial media agar publik bisa ikut menilai kualitas — termasuk mengajukan keberatan jika caleg itu bermasalah.

Jika kelak terpilih, kami sudah menyiapkan sebuah mekanisme untuk mengontrol anggota dewan. Untuk memastikan mereka benar-benar bekerja bagi kepentingan publik.

Dalam kesempatan ini, izinkan saya mengajukan tawaran solusi PSI untuk mendorong transparansi DPR. APLIKASI SOLIDARITAS — inovasi PSI memanfaatkan kemajuan teknologi, memungkinkan publik ikut mengontrol kinerja angggota DPR

Lewat aplikasi ini, anggota legislatif melaporkan apa yang mereka kerjakan setiap hari. Memungkinkan konstituen memantau dan menilai kinerja para legislator. Bila tidak puas, rakyat berhak memecat mereka semudah memberi bintang satu kepada pengemudi transportasi online, yang buruk kinerja dan perilakunya.

Aplikasi ini obat agar anggota DPR tidak bolos.

Aplikasi ini booster agar anggota DPR kerja lebih keras.

Obat agar mereka tidak tidur di ruang sidang

(Simulasi Aplikasi Solidaritas di layar)

Semoga penggunaan inovasi teknologi untuk transparansi politik ini akan diikuti oleh teman-teman senior kami dari partai lain.

Bro and Sis yang sedang berjuang,

Perbaikan politik bukan sesuatu yang mustahil. Syaratnya adalah keberanian.

Ada ungkapan terkenal: kita tidak bisa melakukan hal yang sama berulang-ulang sambil mengharapkan hasil yang berbeda. Kalau ingin hasil yang berbeda, maka kita harus menempuh cara yang lain. Kalau anda ingin perbaikan DPR, maka anda harus memilih sesuatu yang baru. Partai Solidaritas Indonesia adalah satu-satunya jalan yang tersedia saat ini, bagi kita semua yang ingin melihat perubahan di parlemen.

Inilah satu-satunya kesempatan untuk melihat presiden terbaik Indonesia, bekerjasama dan ditemani anak-anak muda yang fresh, yang bersih, dan kreatif dalam memecahkan persoalan.

Bersama Pak Jokowi dan PSI, kita akan menuju Indonesia yang modern, kuat, dan maju. Bukan negara yang terbelakang karena konflik suku dan agama, yang membuat ekonomi hancur, dan anak-anak muda kehilangan harapan.

Bagi PSI — Pak Jokowi bukan petugas partai. Beliau adalah Presiden rakyat yang harus dibela serius secara politik, bukan malah dirongrong untuk meminta jabatan ini itu.

PSI tidak akan pernah menjadi PARTAI PENDUKUNG RASA OPOSISI. PSI akan menjadi partai utama pendukung Jokowi di Senayan yang terdepan menghadapi serangan, fitnah hoax, dan politisasi agama yang dibuat oposisi.

Saya ingin mempertegas pernyataan Sekjen PSI beberapa hari lalu, bahwa PSI tidak akan pernah berkoalisi dengan PKS di semua Pemilihan Umum Kepala Daerah!

Bro and Sis yang saya hormati,

Kami sudah mencoba menawarkan sebuah debat politik yang sehat, dengan menggugat posisi partai Nasionalis.

Tapi tak ada tanggapan atas pertanyaan kami:

Kenapa masih korupsi?

Kenapa mencalonkan koruptor?

Kenapa diam melihat intoleransi?

Sebaliknya pidato itu dibalas oleh berbagai hoax, yang intinya menyebut bahwa memilih PSI adalah buang-buang suara.

Saya ingin tegaskan, yang namanya buang-buang suara adalah memilih mereka yang selama ini sudah terbukti suka bolos di DPR, yang masih korupsi, yang bungkam melihat intoleransi dan diskriminasi di depan mata. Memilih mereka kembali, ITULAH SEBENARNYA YANG BUANG-BUANG SUARA.

Ada juga hoax bahwa sistem Sainte Lague akan membuat suara PSI hangus. Padahal kenyataannya, sistem ini justru menguntungkan partai baru seperti PSI karena efektif mengkonversi dukungan menjadi satu kursi parlemen.

Yang kita butuhkan pada 17 April adalah KEBERANIAN dari 194 juta rakyat Indonesia untuk mendukung sebuah ide baru bernama Partai Solidaritas Indonesia.

Kita butuh keberanian. Keberanian sebagaimana yang pernah ditunjukkan oleh masyarakat Solo pada Pilkada 2005, heroisme warga Jakarta di Pilkada 2012, dan keberanian rakyat Indonesia pada Pemilihan Presiden 2014.

Bayangkan, kalau dulu rakyat Solo, Jakarta, dan Indonesia tidak memberi kesempatan kepada Pak Jokowi, mungkin kita tidak akan pernah menyaksikan lahirnya presiden terbaik Indonesia sepanjang sejarah Republik!

Bro and Sis, serta seluruh rakyat Indonesia yang selama ini kecewa pada politik

PSI sadar Golput lahir karena kekecewaan terhadap politik. Terhadap partai yang selama ini abai. Bagi PSI suara Golput penting dan berharga karena itu adalah sebuah cermin. Cara kita berkaca untuk menilai kekurangan yang ada pada diri kita. Konon, lawan debat adalah teman terbaik dalam berpikir.

Kami tentu saja masih berharap kalian berubah pikiran. Tapi, seandainya pun tidak, kami akan tetap memperhitungkan dan mendengarkan suara kalian. Jika kelak lolos ke DPR, kami ingin bekerjasama dengan dengan kalian untuk menjawab keresahan bersama kita.

Bro and Sis yang berjuang memperbaiki keadaan,

Kita tidak boleh kehilangan harapan pada politik. Memang tidak semuanya bisa memenuhi ekspektasi, tapi bukankah Demokrasi menyediakan instrumen untuk menghukum atau memberi reward — lewat pemilihan umum. Jika kecewa pada pilihan anda yang lama, jangan pilih lagi! Beri kesempatan kepada yang baru, beri kesempatan kepada PSI!

Kita punya kesempatan merebut masa depan: sekarang atau tidak sama sekali!

Saat ini kita sedang bertarung melawan Goliath. Partai ini — PSI — BUKAN Daud. Kami hanyalah batu kecilnya. Rakyat Indonesia-lah Daud-nya. Apakah batu kecil ini akan mampu menumbangkan Goliath? Tergantung apakah rakyat Indonesia, mau melemparkan batu kecil ini untuk menumbangkan Goliath. Pakailah kami sebagai alat anda untuk menumbangkan praktik politik lama, yang selama ini menyandera kita semua.

Partai ini hanya butuh 7 juta dari total 194 juta pemilih — untuk lolos DPR. Saya percaya akal sehat itu masih ada.

Saya meminta dengan sangat, dukungan anda semua — rakyat Indonesia.

Pada tanggal 17 April nanti, kita akan bangun pagi. Pakai baju putih terbaik kalian, dandan yang kece, dan sambil bercermin bilang: kita akan merebut masa depan!

Mana Solidaritasmu? Aku PSI

PSI? Menang

PSI? Menang

PSI? Menang, Menang, Menang

Salam Solidaritas, selamat malam!

PSI Desak Kasus Penganiayaan Siswi SMP Pontianak Diselesaikan Secara Adil
Liputan

PSI Desak Kasus Penganiayaan Siswi SMP Pontianak Diselesaikan Secara Adil

Juru bicara PSI, Kokok Dirgantoro mengecam dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh sejumlah oknum siswi dari beberapa SMA di Kota Pontianak kepada seorang siswi SMP di Kota Pontianak, berinisial AY (14). Kejadian ini terjadi pada 29 Maret 2019.

“PSI mengecam peristiwa penganiayaan ini. Kami berpihak pada korban. PSI mendorong agar proses hukum berjalan agar keadilan ditegakkan untuk AY,” kata Kokok.

Ia juga menyatakan kesiapan PSI untuk mendampingi korban. “Kami siap bekerja sama dengan organisasi manapun untuk melakukan pendampingan terhadap korban,” katanya

Menurut Kokok, publik, sekolah dan pemerintah tidak boleh melakukan pembiaran terhadap aksi perundungan yang mengarah kepada menyakiti fisik dan psikis korban.

“Jangan sampai kasus perundungan hingga jatuh korban seperti ini berakhir damai dengan alasan pertimbangan masa depan pelaku. Lalu bagamana dengan masa depan korban? Bagaimana pemulihan fisik dan psikisnya?” tegas Kokok.

PSI meneguhkan komitmen untuk mengawal kasus ini sebagai bukti nyata PSI akan menghapus perundungan di sekolah, kampus, tempat kerja, dan sebagainya.

“Jangkar Solidaritas dan pengurus partai di pusat hingga daerah tak akan tinggal diam. Kami akan terus menjadi kekuatan penekan hingga aksi perundungan musnah terutama terhadap anak-anak,” ujarnya.

Dilansir dari laman tirto.id, AY, seorang pelajar SMP di Pontianak, Kalimantan Barat, menjadi korban penganiayaan dari teman-teman kakaknya. Kasus penganiayaanya pun viral di media sosial. Para pelaku penganiayaan AY ini bisa dimintai pertanggungjawaban hukum, meski misalnya mereka masih di bawah umur. Hal ini ditegaskan ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, Mudzakir. “Jika pelaku berusia di atas 14 tahun, maka dapat diminta tanggung jawab di depan hukum. Bisa mengajukan ke pengadilan anak dan dipidana penjara dalam waktu tertentu meski dikurangi satu per tiga hukuman,” kata Mudzakir ketika dihubungi reporter Tirto, Selasa (9/4/2019). Ia menyatakan para pelaku bisa dijerat Pasal 351 ayat (2) KUHP yang berbunyi “jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

PSI juga meminta agar media massa berhati-hati menulis berita karena korban maupun pelaku masih di bawah umur.

“Sekarang yang terpenting adalah akses kesehatan dan pemulihan psikis korban dan proses hukum yang seadil-adilnya bagi pelaku,” ungkap Kokok.

Trauma psikologis sangat berbahaya, apalagi korbannya seorang anak. Bisa berpengarung pada tumbuh kembangnya. Pemulihan terhadap AU tidak hanya fisik tetapi harus juga diperhatikan psikisnya,” imbuhnya.

Surat untuk Ibu Meiliana
Blog Solidaritas

Surat untuk Ibu Meiliana

Oleh Grace Natalie

Bagaimana kabar ibu? Saya senantiasa berdoa agar ibu tetap kuat menjalani kehidupan yang berat di penjara, apalagi untuk sesuatu yang saya yakin tidak ibu maksudkan — sebagaimana dituduhkan.

Bagi beberapa orang, nama Ibu Meiliana mungkin tidak ada artinya. Mungkin diam-diam mereka malah menyalahkan Ibu hingga akhirnya mendekam di penjara.

Mungkin ibu masih ingat, 11 Maret lalu saya mengunjungi Ibu di Lapas Tanjung Gusta Medan. Sebelumnya, Sekjen Raja Juli Antoni dan para juru bicara PSI beberapa kali mengunjungi Ibu di penjara.

Kami, berusaha dengan apa yang kami bisa untuk membantu menguatkan atau bahkan membebaskan ibu dari tuduhan yang keliru. Itu sebabnya dalam pengadilan, saya meminta para pengacara PSI mengajukan diri menjadi amicus curiae (sahabat pengadilan) untuk memberi dukungan kepada Ibu melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini, pada saat banding di Pengadilan Tinggi, Sumatera Utara.

Saya merasa sedikit lega, melihat Ibu tampak sehat dan kuat menghadapi semua ini. Apalagi ketika Ibu cerita, setiap hari suami selalu datang membesuk. Anak-anak juga sesering mungkin datang. Selama 11 bulan dalam tahanan, hampir tiada hari tanpa didampingi keluarga.

Mengapa PSI lantang membela Ibu Meiliana? Mengapa PSI terus menyuarakan perlawanan terhadap intoleransi?

Oktober 2018, PPIM UIN (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah) merilis survei yang bertajuk “Pelita yang Meredup: Potret Keberagaman Guru Indonesia.” Sampelnya guru Muslim dari TK/RA sampai SMA/MA. Temuannya : guru di Indonesia dari TK/RA hingga SMA/MA memiliki opini intoleran dan opini radikal yang tinggi.

21% guru ( berarti 1 dari 5) tidak setuju bahwa tetangga yang berbeda agama boleh mengadakan acara keagamaan di kediaman mereka.

29% guru (berarti hampir 1 dari 3) setuju untuk ikut berjihad di Filipina Selatan, Suriah, atau Irak.

33% guru ( berarti lebih dari 3 dari 10) setuju untuk menganjurkan orang lain agar ikut berperang mewujudkan negara Islam.

Tahun 2018, IDN Research Institute melakukan survei terhadap para millenials mengenai persepsi mereka terhadap NKRI. 19,5 % millenial ( berarti hampir 1 dari 5 ) menyatakan setuju Khilafah.

Apa arti temuan-temuan ini? Indonesia darurat intoleransi! Padahal toleransi adalah dasar NKRI. Tanpa toleransi kita akan meniadakan satu dengan lainnya. Tak akan mungkin kita bicara soal kemajuan ekonomi jika hak untuk hidup dengan aman tanpa rasa takut saja, tidak terpenuhi.

Yang menyedihkan, TIDAK ADA SATUPUN PARTAI POLITIK YANG SECARA RESMI BERSUARA DAN BERTINDAK UNTUK MELAWAN ARUS INTOLERANSI YANG SEMAKIN MEMBESAR Kalau yang bicara bukan orang yang punya posisi penting di partai seperti Ketua Umum, Sekjen, atau juru bicara resmi — tidak bisa dihitung sebagai sikap partai. Istilah anak sekarang, remah-remah rengginang. Cuma sekadar basa-basi.

Ibu Meiliana yang selalu saya doakan, entah kenapa jantung saya berdegup lebih kencang setiap bicara mengenai Ibu. Termasuk saat membuat tulisan ini, dalam penerbangan dari Kupang ke Jakarta. Dada saya sesak merasakan kepedihan Ibu, yang tidak berdaya melawan ketidakadilan akibat intoleransi. Ibu bukan aktivis, bukan orang partai, bukan politisi. Ibu orang biasa, hanya ibu rumah tangga. Rumah yang dibakar massa adalah rumah induk semang, dimana Ibu dan keluarga dipekerjakan untuk menunggui rumah walet itu.

Saya cemas, apa yang terjadi pada Ibu bisa terjadi pada siapapun dari kita. Intoleransi terus memakan korban. Baru-baru ini ada Pak Slamet yang ditolak untuk indekos oleh warga dusun Karet, Bantul, Jogja, hanya karena agamanya berbeda dengan mayoritas warga. Belum lagi peristiwa penolakan jenazah, penyegelan rumah ibadah, persekusi terhadap Ahmadiyah, dan kasus-kasus lainnya.

Jika intoleransi terus terjadi, kita tinggal tunggu saja kapan NKRI terpecah belah.

Membela Ibu Meiliana adalah membela keIndonesiaan kita.

Langkah selanjutnya yang akan PSI tempuh adalah pembebasan bersyarat. Kami siap menjadi penjamin pembebasan bersyarat Ibu bulan Mei mendatang.

Doa saya Ibu sehat, kuat dan tabah selalu. Semoga Ibu segera bisa kembali pulang ke rumah, berkumpul dengan keluarga tercinta. Semoga Ibu tetap percaya pada nilai-nilai luhur bangsa kita. Semoga Indonesia tetap menjadi rumah kita bersama. Tempat bagi SEMUA ORANG, tanpa kecuali, apapun suku, agama, dan rasnya — bisa hidup berdampingan dengan baik, tanpa takut dengan ancaman diskriminasi dan persekusi. Untuk NKRI, kami akan tetap berjuang dan lantang bersuara, apapun risikonya.

Peluk hangat,
Grace Natalie
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia

#CoblosPSINomorSebelas
#JokowiSatuKaliLagi

Video yang Menyerang PDIP Sebagai Partai Korup itu Bukan Buatan PSI
Siaran Pers

Video yang Menyerang PDIP Sebagai Partai Korup itu Bukan Buatan PSI

Partai Solidaritas Indonesia menegaskan bahwa video singkat yang menyerang PDIP sebagai partai korup tidak dibuat dan disebarkan PSI.

“Walau kami memiliki sejumlah perbedaan dengan PDIP, tidak mungkin kami akan menyerang PDIP dengan cara seperti itu,” ujar koordinator Gerakan Bersih-Bersih DPR dari PSI, Daniel Tumiwa, dalam keterangan tertulis, Selasa 9 April 2019.

Pernyataan Daniel, yang juga caleg DPR RI dari Dapil Jawa Barat III, dikeluarkan terkait beredarnya sebuah video singkat 1 menit yang menyerang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui media sosial.

Dalam video itu, ada ajakan untuk tidak memilih PDIP karena OTT Kepala Daerah PDIP mencapai Rp. 5,9 Triliun, jauh melampaui partai-partai lain. Sejumlah nama partai yang disebut sebagai pembanding adalah: PAN, Golkar, Demokrat, Nasdem, Berkarya dan Perindo.

Kemudian video itu menunjukkan bahwa nilai korupsi kader PDIP tersebut setara dengan biaya kuliah 148 ribu anak, biaya makan 118 juta orang, bayar tagihan listrik 35 juta rumah, dan iuran BPJS 94 juta orang.

Pesan ditutup dengan imbauan untuk mengakhiri penderitaan masyarakat dengan tidak memilih PDIP.

Nama PSI memang tidak disebut sama sekali dalam video itu. Namun di akhir video muncul sosok Ketua Umum PSI Grace Natalie, sehingga penonton sangat mungkin mengira bahwa video itu berasal dari PSI.

“Kami sama sekali tidak tahu menahu siapa yang membuat video itu,” kata Daniel .

Namun ia menduga, ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan PDIP dengan menggunakan nama PSI mengingat selama ini PSI bersikap cukup kritis terhadap partai-partai lama, termasuk PDIP.

Menurut Daniel, PSI memang aktif melawan korupsi di DPR yang melibatkan partai-partai politik. “Namun, membuat video tanpa nama semacam itu bukan gaya kami. Kalau kami ingin mengeritik pihak lain, kami akan sampaikan secara terbuka. Kami tidak pernah lempar batu sembunyi tangan,” lanjut Daniel.

Ia juga mempertanyakan mengapa nama PKS dan Gerindra tidak disebut di video itu. “Kami curiga bahwa si pembuat ingin masyarakat menyimpulkan bahwa kedua partai tersebut bersih dari korupsi,” kata Daniel.

Daniel mengimbau agar semua pihak berpolitik secara sehat. Ia memungkasi, “Apa susahnya sih berdiskusi dan berdebat secara terbuka? Jangan saling serang dari belakang. Kita biasakan berargumen secara bertanggungjawab di depan masyarakat.”

MA Memperkuat Putusan, PSI Siap Menjamin Cuti Bersyarat Meliana
Siaran Pers

MA Memperkuat Putusan, PSI Siap Menjamin Cuti Bersyarat Meliana

Menanggapi kabar tentang ditolaknya Permohonan Kasasi Ibu Meliana, terpidana kasus penodaan agama di Tanjung Balai, Sumatera Utara, dan kewajiban Ibu Meliana tetap menjalani hukuman 18 bulan, DPP PSI menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PSI menyesalkan Putusan Mahkamah Agung tersebut yang tidak cukup mempertimbangkan argumen pembelaan hukum serta tidak sensitif terhadap masukan dari masyarakat, termasuk dari Komnas Perempuan, terkait kasus ini.

2. Kasus Ibu Meliana adalah contoh penegakan hukum yang belum mampu keluar dari diskriminasi dan perilaku intoleran di masyarakat. Ibu Meliana adalah korban dari tindakan intoleransi, karena itu seharusnya ia dibela bukan malah dihukum.

3. PSI sendiri sudah pernah mengajukan “amicus curiae” (sahabat pengadilan) untuk memberi dukungan kepada Ibu Meliana melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara.

4. PSI mendorong Ibu Meliana untuk bisa mengajukan cuti bersyarat (CB), yang memberi kesempatan bagi Ibu Meliana untuk bebas bersyarat setelah menjalani dua per tiga masa hukumannya, yang akan jatuh pada bulan Mei 2019 mendatang.

5. Untuk pengajuan CB ini PSI siap menjadi penjamin dengan memberikan jaminan moral dan hukum bagi Ibu Meliana untuk bisa segera mendapatkan bebas bersyarat. Untuk itu PSI akan berkoordinasi dengan tim kuasa hukum Ibu Meliana di Medan dan memastikan dipenuhinya pengajuan cuti bersyarat tersebut.

6. PSI sekali lagi menegaskan komitmen untuk terus berjuang melawan kasus-kasus intoleransi dan kekerasan berdasarkan prasangka maupun keyakinan. Adalah tugas kita semua untuk terus ingat adanya kasus ini, dan memastikan hukum bisa berdiri tegak untuk semua golongan.

 

Jakarta, 8 April 2018

Surya Tjandra
Juru Bicara, Caleg DPR RI Dapil Jatim V

PSI Pecat Kader yang Gelapkan Uang Koperasi
Siaran Pers

PSI Pecat Kader yang Gelapkan Uang Koperasi

1. Ketika PSI melakukan proses rekrutmen caleg secara terbuka, tidak ditemukan adanya kasus hukum caleg yang bersangkutan. Termasuk laporan masyarakat. Begitu juga halnya, ketika PSI telah menyetorkan nama caleg tersebut ke KPU tidak ada keberatan dan aduan masyarakat.

Sesuai ketentuan, ketika masih proses DCS, KPU wajib mengekpos ke publik untuk menerima masukan, apakah ada caleg yang terlibat kasus hukum. Ketika tidak aduan, maka dilanjutkan kepada penetapan DCT.

2. Saat PSI mengetahui bahwa ada kasus hukum penggalapan dana, dengan cepat, PSI mengambil tindakan, yaitu melakukan pemecatan, tanpa harus menunggu pengunduran diri dari caleg bersangkutan dan menunggu putusan pengadilan.

3. PSI akan menyurati KPUD Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, agar caleg atas nama Sudar, Caleg DPRD Landak Dapil 1 Nomor Urut 5, untuk dicoret dari DCT dan Kertas Suara.

4. PSI mengajak semua elemen masyarakat mengawasi dan melaporkan caleg dan pengurus PSI di semua tingkatan. Jika ada yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai PSI, kami akan lakukan tindakan-tindakan tegas.

Terima kasih.

Satia Chandra Wiguna
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PSI

Pengusiran Warga di Bantul Karena Beragama Non-Muslim Harus Dikecam
Siaran Pers

Pengusiran Warga di Bantul Karena Beragama Non-Muslim Harus Dikecam

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam tindakan mengusir Pak Slamet dari Dusun Karet, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, hanya karena yang bersangkutan seorang non-muslim.

“Tindakan ini sangat tidak patut dilakukan. Kedudukan seorang warga negara sama dan setara, apapun agamanya. Tidak boleh ada warga negara kelas dua. Pak Slamet berhak tinggal di mana saja di wilayah Indonesia,” kata Juru Bicara PSI, Muannas Alaidid.

Tindakan ini makin tidak bisa dibenarkan karena didasarkan pada surat keputusan Kepala Dukuh setempat tentang pendatang baru. Surat keputusan itu secara eksplisit mencantumkan bahwa Dusun Karet tidak menerima pendatang yang beragama non-muslim.

“Surat keputusan itu harus dicabut. Sama sekali bertentangan dengan prinsip non-diskriminatif yang dianut hukum Indonesia,” lanjut Muannas yang juga Caleg PSI untuk DPR RI dari Dapil Jawa Barat VII.

Selayaknya, ujar Muannas, kepala dusun yang membuat keputusan tersebut diperiksa, untuk mencari tahu motivasinya membuat kebijakan semacam ini.

“Pejabat berwenang harus menyelidikinya. Jangan-jangan kebijakan serupa juga diterapkan di tempat lain. Jika dibiarkan, kerukunan hidup akan terganggu.”

Kejadian ini, menurut Muannas, mengindikasikan praktik intoleransi memang sudah di depan mata. Jadi jangan lagi ada pihak-pihak yang mengaburkan atau menganggap masalah itu tidak ada.

PSI Serahkan “Gabut Award” ke DPR Terkait Kinerja Terburuk Sejak Reformasi
Siaran Pers

PSI Serahkan “Gabut Award” ke DPR Terkait Kinerja Terburuk Sejak Reformasi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara langsung menyerahkan “Gabut Award” kepada DPR RI atas pencapaiannya sebagai DPR berkinerja terburuk sejak Reformasi.

“DPR-RI 2014-2019 sudah gagal dan menjadi parlemen terburuk sejak reformasi. Penghargaan ini kami berikan menindaklanjuti temuan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa, kinerja DPR RI dalam masa sidang 1 tahun 2018-2019 ini, menjadi periode dengan kinerja terburuk sejak Reformasi,” ujar Ketua Gerakan PSI Bersih-Bersih DPR, Daniel Simeon Tumiwa, kepada awak media di Lobby Gedung Nusantara III, Gedung DPR RI (1/4/2019), Jakarta.

Daniel melanjutkan, “Di tahun pertama mereka menjabat, para anggota dewan yang terhormat ini berhasil mengesahkan 3 RUU. Angka ini sempat meningkat di tahun kedua dengan disahkannya 10 RUU. Namun dua tahun ke belakang, keluaran produk legislasi kita rupanya terus menurun menjadi 6, puncaknya tahun ini hanya mengesahkan 4 RUU dari 50 yang direncanakan.”

Lebih lanjut Daniel yang juga menjabat Jubir PSI Bidang Ekonomi Digital dan E-Commerce ini menjelaskan bahwa sikap tidak produktif lembaga legislatif semacam itu tidak dapat terus dibiarkan.

“Ketika pemerintah kita sudah banyak melakukan pembenahan, parlemen kita masih saja melempem. Hal ini terjadi karena anggota dewan kita tidak pernah dituntut untuk memiliki mekanisme pelaporan kinerja kepada publik yang jelas. Ini harus diubah,” kata mantan Ketua Indonesia e-Commerce Association (idEA) ini.

Daniel mencontohkan bagaimana sejak lama anggota DPR RI telah melakukan pemboroskan uang negara senilai triliunan rupiah tiap tahunnya, “Bayangkan, PP yang mengatur tentang perjalanan dinas anggota dewan kita ternyata tidak pernah mewajibkan mereka mempertanggungjawabkan perjalanan dinas mereka kepada negara. Selama hampir 30 tahun berlakunya peraturan tersebut, tidak ada yang tahu pasti apakah kunjungan-kunjungan kerja yang mestinya dilakukan benar terjadi atau tidak dan apa hasilnya.”

Tidak ingin partainya disebut hanya bisa mengkritik, Daniel menambahkan, “DPR-RI menghambur-hamburkan dana perjalanan dinas dan dana reses hingga 1 triliun per tahun, karena itu PSI meminta transparansi anggaran dan sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk merevisi PP 61/1990 pada hari Rabu (24/03/19). Kami menawarkan solusi konkret. Harapan kami supaya hal tersebut dapat segera ditindaklanjuti agar parlemen kita tidak terus tertinggal dalam mereformasi kinerjanya,” tukas Daniel.

Sigit Widodo yang juga anggota tim PSI bersih-bersih DPR juga mengajak masyarakat untuk kritis ketika memilih wakil rakyat baru saat pileg 2019. “PSI mengajak masyarakat agar lebih cermat memilih anggota DPR di Pemilu 17 April. Jangan pilih caleg yang tidak layak, cek rekam jejaknya. Jangan pilih yang membagikan uang karena mereka akan sebanyak-banyaknya mengeruk uang rakyat jika terpilih,” terangnya.

Caleg DPR RI Jawa Tengah VIII ini juga menilai bahwa kinerja DPR yang tergolong buruk merupakan alasan kuat untuk tidak memilih anggota DPR yang kembali mencalonkan diri. “Pilih muka-muka baru yang belum pernah jadi anggota DPR, kecuali memang rakyat di dapil menilai anggota tersebut cukup berprestasi dan layak dipilih kembali,” pungkas Sigit.

Narahubung: Shendy 08778302537

Kurangi Pemborosan Uang Rakyat, PSI Serahkan Usulan Perubahan PP Perjalanan Dinas DPR
Siaran Pers

Kurangi Pemborosan Uang Rakyat, PSI Serahkan Usulan Perubahan PP Perjalanan Dinas DPR

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyerahkan usulan Draft RPP Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPR RI yang bertujuan untuk menghentikan praktik pemborosan uang yang diakibatkan oleh ketidakjelasan pertanggungjawaban perjalanan dinas anggota DPR.

Draft RPP ini diserahkan langsung kepada perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Rabu, 27 Maret 2019.

Penyerahan Draft RPP Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 tahun 1990 merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari gerakan PSI Bersih-Bersih DPR yang diusung oleh caleg-caleg PSI. Sebagai bentuk nyata PSI melawan korupsi, melalui gerakan ini PSI akan membongkar praktik-praktik pemborosan uang rakyat yang terjadi dalam beragam cara sekaligus menawarkan solusi untuk mengatasinya.

Tidak transparan dan tidak akuntabelnya sistem perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPR RI diduga sudah memboroskan uang negara triliunan rupiah karena tidak adanya kewajiban bagi mereka untuk mempertanggungjawabkan perjalanan dinas mereka kepada negara.

“Draft RPP yang PSI usulkan merupakan sebuah tawaran solusi dari kami untuk menghentikan pemborosan di parlemen yang salah satunya disebabkan karena tidak adanya mekanisme pertanggungjawaban perjalanan dinas yang transparan dan akuntabel,” kata Daniel Simeon Tumiwa, caleg DPR RI dari PSI untuk daerah pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur.

Daniel menyebutkan, “Selama ini PP Nomor 61 Tahun 1990 tidak mewajibkan anggota DPR untuk menyampaikan laporan perjalanan dinas yang disertai bukti-bukti pengeluarannya.”

Senada dengan Daniel, Caleg PSI untuk Dapil Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap Indra Budi Sumantoro menambahkan, “Dalam menyampaikan pertanggungjawaban perjalanan dinas anggota DPR, mereka hanya diwajibkan untuk melampirkan Surat Perintah Perjalanan Dinas dan kuitansi atau tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas saja.”

Pokok perubahan pada Draft RPP atas PP Nomor 61 Tahun 1990 yang diusulkan oleh PSI terdapat pada Pasal 6 Bab IV tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas.

“Melalui Draft RPP ini kami mengusulkan anggota DPR wajib membuat laporan perjalanan dinas dan melampirkan seluruh bukti perjalanan dinas yang mengikuti ketentuan yang berlaku,” pungkas Indra.