PSI Apresiasi Presiden Jokowi yang Larang Mudik
Siaran Pers

PSI Apresiasi Presiden Jokowi yang Larang Mudik

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang secara resmi melarang mudik. Ini sejalan dengan saran yang disampaikan PSI pada 2 April lalu.

“PSI sejak awal menegaskan, jika tak dilarang, mudik tahun ini akan menjadi ajang penyebaran virus Corona di desa-desa. Jika mudik dibiarkan, artinya kita mempertaruhkan ribuan, bahkan puluhan ribu, nyawa rakyat kita di desa-desa,” kata Juru Bicara PSI, Nanang Priyo Utomo, dalam keterangan tertulis, Selasa 21 April 2020.

Sebelumnya, pada 28 Maret 2020, PSI mendesak Kementerian Perhubungan untuk membekukan sistem transportasi publik ke luar Jabodetabek untuk mencegah penyebaran COVID-19 ke daerah lain.

Jabodetabek adalah pusat penyebaran virus. Karena itu harus dicegah pergerakan orang dari Jabodetabek ke desa-desa atau kota lain. Secara teknis, Kemenhub harus menghentikan semua moda transportasi seperti kereta api, bus antar-kota, kapal laut, dan pesawat udara. Akses transportasi hanya dibuka untuk kepentingan logistik dan kesehatan.

Nanang megingatkan, kawasan perdesaan harus steril dari wabah Covid-19 karena juga merupakan pusat produksi pangan.

“Jika Corona juga melanda penduduk desa, terancam ketahanan pangan kita. Satu masalah serius baru akan muncul,” ujar Nanang.

Harus diingat bahwa sarana dan prasarana kesehatan di daerah jauh tertinggal dengan di Jabodetabek, baik dari segi jumlah maupun mutu.

“Jika ada ledakan jumlah pasien Corona di daerah, kita akan sangat kewalahan,” kata Nanang.

Nanang melanjutkan, sekarang tinggal koordinasi antar sektor dan penegakan hukumnya untuk memastikan larangan mudik ini berjalan efektif.

“PSI berharap seluruh jajaran pemerintahan bisa berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik. Mohon minimalkan kesalahan, apalagi kesalahan elementer. Karena taruhannya tidak main-main, yaitu nyawa manusia,” ujar Nanang.

PSI juga setuju dengan usulan Presiden Jokowi, beberapa waktu lalu, yang ingin menggeser jadwal mudik ke masa ketika wabah sudah mereda.

“Usulan Pak Jokowi tersebut jauh lebih realistis dan rasional. Masyarakat tetap bisa mudik, hanya diundur beberapa bulan sampai wabah hilang. Toh esensinya sama, yaitu berkumpul dengan keluarga. Tinggal para menteri terkait menerjemahkan ide tersebut dalam rencana yang baik dan terukur,” kata kader Nahdlatul Ulama (NU) ini.

PSI Dukung Penggunaan Taman Makam Pahlawan untuk Tenaga Medis Gugur dalam Wabah Corona
Siaran Pers

PSI Dukung Penggunaan Taman Makam Pahlawan untuk Tenaga Medis Gugur dalam Wabah Corona

Partai Solidaritas Indonesia mendukung gagasan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang menyiapkan taman makam pahlawan (TMP) untuk petugas medis yang gugur dalam penanganan wabah Corona.

“Itu gagasan yang patut diapresiasi. Karena mereka adalah garda terdepan perjuangan kita melawan Corona. Mereka betul-betul mempertaruhkan nyawa,” kata Juru Bicara PSI, Dara Nasution, dalam keterangan tertulis, Sabtu 18 April 2020.

Di sisi lain, menurut Dara, para tenaga medis tetap harus dibekali dengan perlengkapan kesehatan yang layak. Dara menambahkan, “Ibarat pasukan yang berjuang di garis terdepan, tentu para tenaga medis juga harus dilengkapi dengan ‘perlengkapan perang’ yang mumpuni, seperti Alat Pelindung Diri (APD lengkap), tempat istirahat yang nyaman, juga makanan dan vitamin yang cukup.”

Bukan hanya mengapresiasi, PSI juga mendorong Presiden Jokowi untuk menyetujui gagasan tersebut.

“Kita tahu ada sejumlah kriteria seseorang bisa dimakamkan di TMP Kalibata, provinsi, atau Kabupaten. Pak Jokowi melakukan diskresi atau bisa mendorong Kementerian Sosial membuat kriteria baru soal ini,” kata Dara.

Soal diskresi, pernah dipakai saat helikopter milik TNI AD mengalami kecelakaan di Poso, Sulawesi Tengah, pada 2016. Saat ittu, seluruh prajurit yang gugur dalam kecelakaan tersebut dimakamkan di TMP Kalibata.

Sementara, di level daerah, PSI mendorong seluruh kepala daerah untuk meniru gagasan Ganjar.

“Ini adalah rasa terima kasih kita untuk para pahlawan tersebut. Tanpa mereka, akan jauh lebih banyak korban yang jatuh akibat Corona,” kata Dara.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyiapkan Taman Makam Pahlawan milik pemerintah provinsi sebagai tempat pemakaman bagi perawat, dokter, dan tenaga medis yang gugur saat menangani pasien Covid-19.

“Saya sudah perintahkan Dinsos dan Kesra untuk mempersiapkan ini. Satu soal tempatnya. Kedua soal administrasi agar penempatan seseorang di Taman Makam Pahlawan sesuai,” kata Ganjar, beberapa hari lalu.

Jangan Sia-siakan Pengorbanan Rakyat, Anies Harus Pastikan PSBB Efektif
Siaran Pers

Jangan Sia-siakan Pengorbanan Rakyat, Anies Harus Pastikan PSBB Efektif

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk memperketat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurut pantauan PSI di lapangan, PSBB tidak berjalan baik. Jalan-jalan di Jakarta masih dipadati kendaraan, perkantoran juga masih banyak yang buka.

“Jangan sia-siakan masa PSBB di Jakarta karena biaya sosial dan ekonominya besar. Pengorbanan rakyat dan dunia usaha harus dibayar dengan keseriusan kerja Pak Anies dan jajarannya untuk memperketat PSBB di beberapa hari tersisa. PSBB ini sangat memberatkan rakyat kecil,” kata Juru Bicara PSI, Sigit Widodo, dalam keterangan tertulis, Kamis 16 April 2020.

Sigit menambahkan, “Pelajaran dari berbagai tempat, masa penerapan konsep semacam PSBB dimanfaatkan untuk sebanyak mungkin melakukan tes. Mereka yang terduga terinfeksi langsung diisolasi untuk memotong rantai penyebaran virus Covid-19.”

Dalam beberapa malam terakhir, Sigit dan Tim PSI berkeliling di sekitar Tanah Abang untuk membagikan sembako dan masker. Sigit melihat banyak kuli panggul dan pedagang kaki lima yang tidur di emperan toko karena tidak mampu lagi menyewa rumah.

Jika PSBB dilaksanakan dengan ketat, PSI berharap kasus Covid-19 dan penyebarannya turun. Transportasi publik dipulihkan, mal dan pusat belanja kembali buka, demikian pula dengan perkantoran dan sekolah.

“Cuma, ada satu syarat mutlak ketika kegiatan mulai dinormalkan, yaitu penerapan gaya hidup dan standar kesehatan seperti saat PSBB, tidak boleh diturunkan. Kantor, mal, tempat makan harus tetap menerapkan standar jarak antar pengunjung atau karyawan. Warga tetap menjaga jarak, menggunakan masker dan sarung tangan, juga wajib mencuci tangan dengan sabun tiap dua jam. Ini sebagai langkah preventif ketika wabah diyakini belum benar-benar mereda,” kata Sigit.

Ketika PSBB berakhir, buruh kembali bekerja, kuli panggul bisa dapat penghasilan, pegawai mulai masuk kantor lagi, penjaga toko dan mal kembali bisa bertugas, tukang gado-gado, bakso, dan ketoprak kembali bisa berjualan seperti biasa.

“Tujuannya agar tak banyak orang kena PHK. Dengan begitu, kita bisa menyelamatkan hajat hidup orang banyak,” lanjut Sigit.

PSBB di Jakarta diterapkan 10 April sampai 24 April 2020. Hingga 15 April 2020, untuk wilayah DKI Jakarta, tercatat 2.474 kasus Corona.

Staf Khusus Presiden Andi Taufan Sebaiknya Mengundurkan Diri
Siaran Pers

Staf Khusus Presiden Andi Taufan Sebaiknya Mengundurkan Diri

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra, untuk mengundurkan diri terkait surat berkop Sekretariat Kabinet kepada camat agar mendukung relawan PT Amartha Mikro Fintek menanggulangi Covid-19.

“Dalam demokrasi yang mapan, pejabat publik mengundurkan diri karena kesalahan adalah hal biasa. Mungkin Mas Taufan bisa memberi contoh, membuat tradisi baru, dengan kesadaran pribadi mau mengundurkan diri,” kata Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka, dalam keterangan tertulis, Selasa 14 April 2020.

Taufan sendiri merupakan CEO PT Amartha. Dalam surat tersebut, atribusinya sebagai Staf Khusus Presiden.

“Ada konflik kepentingan dalam surat yang tidak seharusnya dilakukan seseorang yang memiliki jabatan sangat penting,” kata Isyana.

Belakangan, kata Isyana, yang bersangkutan sudah meminta maaf. Namun permintaan maaf itu sendiri lebih terkesan sebagai permohonan maaf pribadi.

“Memang Mas Taufan sudah meminta maaf tapi tidak menggunakan kop surat yang sama, yaitu Sekretariat Kabinet. Juga di bawah tanda tangan dan nama hanya bertuliskan email pribadi,” lanjut Isyana.

Ia menegaskan, dalam situasi sulit sekarang, para pembantu presiden diharapkan tidak menambah sulit posisi Jokowi. Setiap langkah dan pernyataan harus terukur dan bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam surat kepada para camat tertanggal 1 April itu, program “Kerja Sama Sebagai Relawan Desa Lawan Covid-19” akan dijalankan untuk area Jawa, Sulawesi, dan Sumatra. Kerja sama yang dimaksud mencakup edukasi Covid-19 dan pendataan kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) Puskesmas.

Sikap PSI

Surat Terbuka untuk Menteri Kesehatan RI

“Nyawa Banyak Orang Ada di Tangan Anda”

 

Kepada yang Terhormat

Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Bapak dr. Terawan Agus Putranto

di tempat

 

Semoga Bapak Terawan selalu dalam keadaan sehat dan diberi kekuatan untuk menyelesaikan krisis ini.

Krisis yang seharusnya bisa jauh lebih baik tertangani kalau sejak awal Bapak Terawan memperlihatkan sikap terbuka, transparan, dan tidak menganggap enteng COVID-19. Waktu adalah musuh kita, dan sejak awal kita menyia-nyiakan kesempatan untuk merespons ancaman ini dengan cara yang benar. Korban terus berjatuhan dan dampak berupa kerugian ekonomi semakin meluas. Di tengah ketidakpastian, pilihan terbaik bukan menanti keajaiban. Indonesia membutuhkan sebuah rencana.

Tidak boleh lagi ada kata-kata “Enjoy saja, makan yang cukup” — tidak boleh lagi ada upacara-upacara seremonial yang tidak penting. Ini keadaan darurat.

Bapak Terawan yang kami hormati, kejujuran adalah pilihan terbaik di masa pandemi. Kami mendorong Bapak untuk membuka semua data yang masuk secara lengkap dan cepat. Tidak boleh ada yang ditutupi.

Memang benar bahwa tidak ada satu pun negara siap. Perbedaannya kini terletak pada bagaimana cara kita merespons keadaan. Kita bisa memulai dengan sikap terbuka, mengakui keterbatasan pemerintah. Umumkan segera jumlah alat Tes PCR yang masih dibutuhkan, berapa ventilator yang perlu dibeli, berapa laboratorium yang diperlukan, dan berapa rumah sakit yang perlu ranjang untuk menampung pasien. Rakyat pasti bisa memahami karena masalah serupa juga dihadapi semua negara di dunia.

Kami percaya, keterbukaan justru bisa menjadi sumber persatuan, memulihkan kembali kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Sekaligus menjadi momentum membangun solidaritas nasional untuk bergotong royong bekerja sama menghadapi musuh bernama COVID-19. Bukankah itu kekuatan utama kita sebagai sebuah bangsa?

Kami sadar bahwa kebijakan apa pun tidak akan pernah mudah untuk diambil dalam masa sulit seperti sekarang. Tapi rupanya itulah takdir sejarah yang ada di pundak kita semua, di pundak Bapak, dan termasuk di pundak Partai Solidaritas Indonesia.

Bapak Terawan yang terhormat, semua orang pernah salah mengambil langkah. Tapi kemauan untuk segera mengoreksi diri dan bangkit dari kesalahan adalah cara manusia memperlihatkan kekuatan dirinya.

Nyawa banyak orang ada di tangan Bapak – 270 juta rakyat Indonesia menantikan langkah yang akan Bapak tempuh untuk menghadapi virus yang belum ada obatnya ini.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan memberi mandat kepada Bapak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi  situasi. Otoritas ada di tangan bapak untuk menentukan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Kekuasaan yang besar harus disertai tanggung jawab besar, keberanian untuk mengambil tindakan demi menyelamatkan nyawa manusia. Bola itu sekarang ada di tangan Bapak.

Bapak Terawan yang kami hormati, seluruh kebijakan mengatasi pandemi COVID-19 sebaiknya didasarkan pada tiga prinsip. Pertama, menyelamatkan sebanyak mungkin kehidupan. Seluruh kebijakan harus difokuskan kepada ikhtiar untuk menyelamatkan nyawa manusia, nyawa keluarga kita, rakyat Indonesia.

Kedua, membuka akses informasi sebenar-benarnya dan seluas-luasnya. Arus informasi yang benar dan bebas adalah mata uang tertinggi di tengah krisis. Ia menjadi rujukan untuk merumuskan kebijakan yang tepat – dan menjadi pedoman bagi rakyat dalam menentukan keputusan sehari-hari menghadapi COVID-19.

Ketiga, seluruh kebijakan harus didasarkan kepada Ilmu Pengetahuan. Sikap terbuka menerima penjelasan ilmiah dan temuan terbaru akan menyelamatkan banyak kehidupan di tengah gempuran wabah.

Waktu terus berjalan. Kita tidak bisa membiarkan keadaan semakin memburuk.  Susun rencana, ambil langkah. Tiap detik berharga dan bisa menyelamatkan nyawa manusia. Keputusan ada di tangan Bapak.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan ketiga prinsip tadi, kami menyarankan kepada Bapak untuk segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Setelah Jakarta, tetapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah penyangga ibukota yakni Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi. Hentikan transportasi masuk atau keluar Jabodetabek, kecuali untuk keperluan logistik atau hal-hal mendesak lain

 

  1. Setelah itu tetapkan PSBB untuk seluruh wilayah Pulau Jawa. Permudah birokrasi, Bapak perlu bersikap pro-aktif dan tidak harus menunggu permintaan dari daerah. Jika ada daerah lain di luar Jawa yang dianggap perlu pemberlakuan PSBB, segera putuskan, tetapkan.

 

  1. Agar PSBB berjalan efektif, warga di wilayah bersangkutan harus dipastikan mendapat bantuan sosial transfer tunai, untuk memastikan mereka tidak bekerja dan tetap tinggal di rumah. Untuk melaksanakan ini, lakukan kerja sama dengan kementerian terkait serta pemerintah daerah.

 

  1. Kerahkan aparat keamanan TNI dan Polri untuk melakukan penjagaan di fasilitas kesehatan, dan tempat strategis. Jalankan patroli rutin dengan aparatus birokrasi kelurahan, RT, dan RW.

 

  1. Lakukan Tes PCR secara maksimal di wilayah yang telah diberlakukan PSBB. Bagi daerah yang belum memiliki fasilitas uji PCR, untuk sementara waktu menggunakan Rapid Test. Temukan sebanyak mungkin orang yang terinfeksi, isolasi, dan awasi pergerakan mereka.

 

  1. Tunjuk satu rumah sakit yang khusus menerima pasien COVID-19 untuk setiap daerah. Rekrut pensiunan dokter, perawat, dan analis kesehatan, yang bersedia dan masih kuat secara fisik, untuk kembali bertugas. Kerahkan mahasiswa kedokteran dan pelajar sekolah perawat turun tangan membantu.

 

  1. Berikan perlindungan maksimal kepada seluruh tenaga medis yang berjuang di garis depan dengan Alat Pelindung Diri (APD) memadai. Dalam situasi wabah, tenaga medis sangat berharga dan kita tidak boleh kehilangan mereka di saat-saat menentukan seperti sekarang.

 

  1. Percepat kerja sama dengan kampus-kampus seluruh Indonesia untuk memperbanyak laboratorium uji COVID-19. Secara rutin, undang dan dengar pendapat para ahli. Serap masukan mereka untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan.

 

  1. Koordinasi dengan kementerian teknis lain untuk melonggarkan impor peralatan medis terkait COVID-19 dan Sembilan Bahan Pokok. Ketersediaan alat medis akan menyelamatkan nyawa, sementara stabilitas harga sembako akan mendorong orang lebih patuh pada PSBB. Keran impor juga harus dibuka untuk memastikan kebutuhan bahan baku industri pengolahan makanan dan agrikultur agar tetap bisa berjalan.

 

Bapak Terawan yang kami hormati, kelak setelah badai ini reda, hanya ada dua kemungkinan cara orang mengingat kita: apakah kita akan dinilai telah berusaha maksimal menyelamatkan sebanyak mungkin kehidupan, atau sebaliknya keengganan dan kelalaian dalam mengambil tindakan, akan membuat kita diingat sebagai orang yang bertanggung jawab atas hilangnya banyak nyawa manusia, keluarga kita, saudara kita, rakyat Indonesia.

Demikian surat ini kami buat dalam terang semangat solidaritas untuk bergotong royong, bekerja sama menyelesaikan masalah. Semoga Bapak terus diberi kesehatan, kekuatan, dan kebesaran hati untuk menerima masukan.

 

Jakarta, 9 April 2020

Dewan Pimpinan Pusat

Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI)

 

Ketua Umum                                                                        Sekretaris Jenderal

Grace Natalie Louisa                                                               Raja Juli Antoni

 

Harga Hand Sanitizer Mahal, PSI Ajak Gotong-Royong Buat Tempat Cuci Tangan
Liputan

Harga Hand Sanitizer Mahal, PSI Ajak Gotong-Royong Buat Tempat Cuci Tangan

Harga hand sanitizer atau cairan pembersih tangan yang melonjak sejak pengumuman adanya pasien positif COVID-19 di Indonesia membuat kebanyakan masyarakat tidak mampu lagi membelinya. Karena itu, mencuci tangan dengan air dan sabun harus kembali digalakkan untuk mencegah penyebaran Virus Corona.

Demikian disampaikan juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sigit Widodo, di Jakarta, Minggu (4/4/2020).

Sigit mengungkapkan, selama sebulan terakhir, harga cairan pembersih tangan melonjak gila-gilaan. “Harga hand sanitizer ukuran 5 liter setidaknya sekarang dijual seharga satu juta. Untuk merek terkenal, harganya bisa di atas 2 juta rupiah. Hanya kalangan tertentu yang masih mampu membelinya,” ujar Sigit.

Selain harganya yang melonjak tinggi, penggunaan cairan pembersih tangan yang terlalu sering juga dapat merusak kulit. “Kandungan terbanyak dari hand sanitizer adalah alkohol yang tidak baik jika terlalu sering digunakan. Mencuci tangan secara teratur dengan air dan sabun lebih baik untuk mencegah tangan terkena virus dan bakteri,” kata Sigit.

Sayangnya, masih menurut Sigit, mencuci tangan secara teratur sulit dilakukan saat berada di luar rumah atau kantor. “Kelompok yang bekerja di luar ruangan seperti pengemudi ojek, pedagang kaki lima, atau pemulung, sulit mencuci tangan secara teratur karena tidak tersedianya air mengalir dan sabun,” ungkapnya. “Kesulitan yang sama dialami masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di perkampungan padat penduduk,” ujar mantan caleg DPR-RI ini.

Karena itu, PSI mengajak semua lapisan masyarakat untuk bergotong-royong menyediakan tempat-tempat cuci tangan di kampung-kampung dan tempat-tempat umum. “Ini langkah yang dapat kita lakukan dengan mudah untuk ikut membantu mencegah penyebaran Virus Corona di lingkungan kita, selain melakukan physical distancing. Jika semua terlibat membuat tempat cuci tangan di seluruh pelosok tanah air, penyebaran COVID-19 bisa lebih ditekan lagi,” kata Sigit.

PSI sendiri hingga saat ini telah menyebarkan seratusan tempat cuci tangan dengan kapasitas penampungan air yang beragam untuk masyarakat. “Sejak harga cairan pembersih tangan melonjak, kami mulai membuat tempat cuci dan diletakkan pada lokasi-lokasi yang mudah dijangkau oleh publik. Hingga saat ini kami telah memasang wastafel dengan tong air 200 liter di beberapa lokasi, dan menyebarkan seratusan ember ukuran 20 dan 50 liter lengkap dengan keran dan sabun cair di beberapa kampung di Jabodetabek,” kata sigit.

Pembuatan seratusan tempat cuci tangan ini awalnya dibiayai sendiri oleh kader-kader PSI di Jabodetabek. Setelah melihat PSI memasang tempat cuci tangan di beberapa lokasi, beberapa orang tergerak memberikan donasi untuk membeli ember dan tong tambahan. “Kami juga dibantu kawan-kawan dari Yayasan Aksi Indonesia yang selama ini sudah sering bekerja sama dengan Foodbank PSI,” ujar Sigit.

Rencananya, aksi ini akan diteruskan dengan mendistribusikan beberapa ratus tempat cuci tangan lagi. “Kami juga akan melebarkan aksi ini ke luar Jabodetabek,” ujar mahasiswa doktoral Ilmu Komunikasi UI ini.

Aksi ini, menurut Sigit, harus dilakukan bersama-sama agar menimbulkan dampak yang signifikan. “Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat, organisasi, dan partai politik lain untuk bergotong-royong menjaga kesehatan seluruh lapisan masyarakat. Ini saatnya kita menunjukkan solidaritas sebagai bangsa yang bersatu,” pungkasnya.

Jangan Bebaskan Koruptor!
Sikap PSI

Jangan Bebaskan Koruptor!

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Menteri Hukum dan HAM tidak memprioritaskan pembebasan napi koruptor terkait revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Juru bicara PSI bidang hukum, Rian Ernest, mengatakan, “Kita semua sadar bahwa korupsi adalah extraordinary crime, tindakan yang luar biasa zalim terhadap rakyat. Kejahatan korupsi tidak sama dengan maling ayam atau pengguna narkoba. Jadi harus beda juga penindakannya bahkan pemenjaraannya. Konsep korupsi sebagai extraordinary crime ini bahkan tertuang dalam bagian pertimbangan dari PP 2012 yang ingin direvisi oleh Pak Menkumham”, ujar Rian.

PSI menyoroti alasan keluarnya PP yang menurut Menkum HAM karena kondisi penjara sudah penuh, dan rentan terjangkit COVID-19.

Dengan alasan kemanusiaan, Menkumham ingin terpidana korupsi dan narkoba lebih cepat dibebaskan.

Rian menegaskan, “PSI menyadari bahwa memang kondisi penjara kita sangat memprihatinkan. Dari kajian yang dibuat oleh Institute for Criminal Justice Reform pada 2018, penyebab tertinggi kematian napi dan tahanan di penjara adalah karena sakit TBC dan pernapasan. Jadi persoalan COVID-19 ini sangat relevan untuk yang di dalam penjara.”

“Yang perlu diperhatikan, narapidana mana yang sesak di dalam penjara? Apakah kasus narkoba yang masih bisa direhab atau kasus korupsi? Yang ruangannya saking sesaknya sampai harus tidur bergiliran bahkan sampai membuat tempat tidur gantung darurat ke jeruji jendela penjara? Inilah aspek kemanusiaan yang memang jadi perhatian kita,” lanjut Rian.

“PSI mengusulkan kepada Pak Menhkumham juga agar pengelola LP menyiapkan tenaga medis untuk melakukan pemeriksaan rutin kepada tahanan dan narapidana, terutama yang berusia lanjut agar bisa lebih cepat mendeteksi suspect COVID-19.”

Mudik Tahun Ini Harus Dilarang, Imbauan Tak Cukup
Sikap PSI

Mudik Tahun Ini Harus Dilarang, Imbauan Tak Cukup

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyarankan pemerintah Indonesia untuk melarang mudik. Sangat logis prediksi bahwa mudik tahun ini akan menjadi ajang penyebaran virus Corona di desa-desa.

“Mudik harus dilarang. Kalau hanya imbauan bisa dipastikan tidak akan efektif. Jika mudik dibiarkan, artinya kita mempertaruhkan ribuan, bahkan puluhan ribu nyawa, rakyat kita di desa-desa, di kampung-kampung,” kata Juru Bicara PSI, Nanang Priyo Utomo, dalam keterangan tertulis, Kamis 2 April 2020.

Kebijakan membolehkan mudik tapi para pemudik harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus orang dalam pemantauan (ODP) tidak realistis.

“Mereka mudik itu mau bersilaturahmi dan bertemu keluarga. Jadi bagaimana mungkin mengharapkan mereka menjalankan isolasi mandiri?!” ujar Nanang.

Nanang menyadari, gelombang mudik dini sudah terjadi. Namun belum terlambat kiranya jika pelarangan diterapkan sekarang. Sebab, mereka yang sudah mudik itu kebanyakan pekerja informal. Pekerja formal masih terikat dengan aturan libur nasional.

PSI setuju dengan usulan Presiden Joko Widodo yang ingin mengganti jadwal mudik pada hari libur nasional setelah Idul Fitri.

“Usulan Pak Jokowi tersebut jauh lebih realistis dan rasional. Masyarakat tetap bisa mudik, tetapi waktunya diundur beberapa bulan sampai wabah hilang. Toh esensinya sama, yaitu berkumpul bersama keluarga. Tinggal para menteri terkait menerjemahkan ide tersebut secara tepat dalam rencana yang lebih konkret,” kata kader Nahdlatul Ulama (NU) ini.

Patut diingat, Idul Fitri tahun akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa terkait penyelenggaraan ibadah dalam situasi menyebarnya wabah virus Corona.

Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 itu menyatakan, bila penyebaran Corona sudah dalam kategori membahayakan, masyarakat tidak diperkenankan melakukan ibadah salat secara berjemaah, termasuk salat tarawih dan salat Idul Fitri.

Muhammadiyah juga telah menerbitkan surat edaran yang menyatakan bahwa salat tarawih berjamaah dan salat Idul Fitri dapat ditiadakan jika virus corona masih membahayakan.

“Jika tarawih dan salat Idul Fitri saja ditiadakan, ya tak ada lagi alasan untuk mudik di masa Corona. Sungguh, mudaratnya jauh lebih besar ketimbang manfaatnya. Ditunda saja sampai wabah mereda,” kata Nanang.

Juga harus diingat sarana dan prasarana kesehatan di daerah kalah tertinggal dengan di Jabodetabek, baik dari segi jumlah maupun mutu.

“Jika ada ledakan jumlah positif Corona di daerah, kita akan sangat kewalahan. Sebelum itu terjadi, larang mudik sampai Corona mereda,” pungkas Nanang.

Taati Social Distancing, PSI Gelar Wawancara Online dengan Tiga Bakal Calon Wali Kota Surabaya
Siaran Pers

Taati Social Distancing, PSI Gelar Wawancara Online dengan Tiga Bakal Calon Wali Kota Surabaya

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar seleksi wawancara gelombang kedua dengan bakal calon walikota Surabaya secara online. Ini merupakan bagian dari untuk Konvensi Pilkada 2020.

“Kami menggelar wawancara gelombang kedua ini secara online karena menimbang situasi pandemi Covid-19 sekarang. Dengan teknologi informasi, wawancara tetap bisa dilakukan dengan tetap mematuhi anjuran physical and social distancing,” kata Ketua Panitia Konvensi PSI, Isyana Bagoes Oka, Minggu 29 Maret 2020.

Ada tiga kandidat yang diwawancarai. Yaitu Andy Budiman (mantan jurnalis, praktisi komunikasi, dan kader PSI), Usman Hakim (entrepreneur dan politisi Partai Berkarya ), dan Rizky Anugerah Pratama (Presiden Mahasiswa BEM Universitas Wijaya Putra Surabaya)

Mereka diwawancarai oleh tiga anggota panelis. Yaitu, Sekjen DPP PSI Raja Juli Antoni, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC) Sirajuddin Abbas, dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan.

Panelis menggali pengetahuan para bakal kandidat soal Surabaya, apa saja yang akan dikerjakan untuk kota kedua terbesar di Indonesia tersebut, dan hal-hal lain yang relevan.

Hasil wawancara kemudian akan diunggah di akun media sosial PSI. Dengan demikian warga Surabaya bisa mengetahui dan mempelajari bakal kandidat yang diwawancarai.

Ketua DPD PSI Surabaya, Josiah Michael, mengatakan, “Proses wawancara ini merupakan bagian dari upaya PSI untuk transparan. Warga Surabaya layak mengetahui kapasitas calon-calon pemimpin mereka. Bukan zaman lagi warga disuguhi “kucing dalam karung” seperti masa-masa lalu.”

Pada gelombang pertama, ada enam bakal kandidat yang lolos seleksi wawancara. Mereka adalah Budi Santoso, Dwi Astutik, Firman Syah Ali, Gunawan, Sally Azaria, dan Zahrul Azhar Asumata. Beberapa saat kemudian, Gunawan mengundurkan diri karena ingin maju dari jalur independen.

Presiden Sudah Bisa Keluarkan Keppres Pelibatan TNI Tangani Covid-19
Siaran Pers

Presiden Sudah Bisa Keluarkan Keppres Pelibatan TNI Tangani Covid-19

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berpendapat Presiden Jokowi sudah bisa menerbitkan keputusan presiden tentang pelibatan TNI dalam penanganan Covid-19

Pemerintah, dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sudah menetapkan status Darurat Bencana secara nasional sejak 29 Februari 2020, hingga kemudian diperpanjang sampai 29 Mei 2020.

“Dengan status Darurat Bencana tersebut, sudah memungkinkan bagi Presiden untuk mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk ikut terlibat dalam penanggulangan bencana tersebut. Berdasarkan UU TNI No. 34 tahun 2004, pasal 7 mengenai Tugas Pokok TNI. Tugas pokok yang dimaksud adalah tugas menjalankan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Termasuk di dalamnya mengenai fungsi TNI dalam bantuan penanggulangan bencana alam dan juga kemanusiaan,” kata Juru Bicara PSI, Andi Saiful Haq, dalam keterangan tertulis, Minggu 29 Maret 2020.

Selanjutnya, kata Saiful, Presiden sebagai Panglima Tertinggi angkatan bersenjata agar segera memberikan instruksi melalui Keppres agar Panglima TNI menggelar Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam fungsi perbantuan menghadapi status darurat bencana.

Saiful melanjutkan, “Dalam hal pelibatan kekuatan TNI dalam bencana, juga secara spesifik untuk penanganan bencana skala nasional seperi Covid-19, kekuatan TNI bisa langsung bersinergi dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Hal ini secara spesifik sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan RI No. 35 Tahun 2011 mengenai Tugas Bantuan TNI kepada pemerintah di daerah.”

BNPB bisa langsung memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Provinsi dan Kabupaten seluruh Indonesia untuk berkoordinasi dengan struktur TNI di wilayah masing-masing. Tentu karena ini merupakan tugas perbantuan TNI dalam keadaan darurat, pelibatan TNI wajib di bawah koordinasi BNPB di tingkat nasional dan BPBD di wilayah masing-masing.

“Pasukan TNI saat ini sangat dibutuhkan untuk memastikan agar social distancing dipatuhi sehingga mencapai hasil yang maksimal. Pasukan TNI dibutuhkan untuk mencegah perpindahan warga dari satu tempat ke tempat yang lain, memastikan tidak ada lagi kerumunan dalam jumlah besar, juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum terhadap fasilitas kesehatan, bandara, pelabuhan, terminal dan fasilitas publik lain. Tentu pasukan TNI juga sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya panik dan kerusuhan sosial dari pihak yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Saiful.