Jokowi Rehabilitasi Hutan Mangrove, PSI: Ini Solusi Progresif Mengatasi Krisis Iklim
Siaran Pers

Jokowi Rehabilitasi Hutan Mangrove, PSI: Ini Solusi Progresif Mengatasi Krisis Iklim

Plt Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha mengapresiasi langkah Presiden Jokowi merehabilitasi 600 ribu hektar hutan mangrove sampai 2024,.

“PSI sangat mendukung Presiden Jokowi yang merehabilitasi hutan mangrove. Menurut hasil riset Direktorat Lingkungan Hidup DPP PSI, peranan Indonesia dalam memerangi krisis iklim dunia adalah dalam pengelolaan hutan, khususnya hutan mangrove,” kata Giring dalam keterangan tertulis, Rabu 20 Oktober 2021.

Mendekati COP 26 di Glasgow yang merupakan waktunya para pemimpin dunia mencari solusi krisis iklim, Giring berharap Presiden Jokowi membawa solusi krisis iklim khas Indonesia ini, dan dapat menjadi pembeda Indonesia dengan negara lain.

“Indonesia ini dari dulu terkenal akan kesuburannya dan akan hutannya. Jadi Presiden Jokowi bisa juga menawarkan solusi ini pada saat COP 26 di Glasgow nanti. Pembeda Indonesia dengan seluruh dunia adalah Indonesia memiliki tanah yang subur dan hutan hujan tropis serta hutan mangrove yang mampu menyerap karbon lebih banyak dari hutan lain di dunia,.” kata Giring.

Menurutnya, PSI saat ini sangat fokus mencari solusi untuk krisis iklim dunia. Hal ini dilakukan karena PSI ingin memastikan bahwa bumi yang diwariskan pada generasi muda nanti adalah bumi yang layak untuk dihuni, bukan bumi yang penuh bencana banjir dan kekeringan.

“Kita sebagai anak muda harus berjuang untuk memerangi krisis iklim, karena Indonesia adalah negara kepulauan, jika terjadi kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim, maka pantai utara Jawa bisa tenggelam. Tepat langkah Presiden Jokowi karena mangrove kan selain bisa menyerap karbon juga punya jasa untuk menahan abrasi,” tambah Giring.

Salah satu kelebihan lain dari mangrove adalah potensi blue carbon, di mana nantinya Indonesia bisa menjual karbon sebagai langkah untuk shifting dari ekonomi ekstraktif ke ekonomi karbon.

“Hasil penelitian Direktorat Lingkungan Hidup DPP PSI, yang juga penting adalah potensi blue carbon. Indonesia ini negara dengan potensi blue carbon terbesar di dunia. Jadi jika semua daerah di Indonesia mulai merehabilitasi hutan mangrove, kita nanti akan bisa menjual karbonnya. Ini bisa membantu Indonesia bangkit juga secara ekonomi pasca-pandemi Covid-19, ” sebut Giring.

Giring juga menyebutkan sejak 2020 dirinya sudah menyerukan kepada pengurus dan kader PSI di seluruh Indonesia untuk menanam dan merawat pohon.

“Kami berharap usaha kami menjadi inspirasi bagi masyarakat luas, terutama para anak muda, karena krisis iklim ini di depan mata. Ibu kota Jakarta, misalnya, sedang dalam ancaman tenggelam. Kalau kita tidak bergerak sekarang, itu akan terlambat,” pungkas Giring.

Presiden Joko Widodo menargetkan pemerintah dapat merehabilitasi 600 ribu hektare hutan mangrove di Indonesia hingga 2024.

“Target kita 3 tahun ke depan akan kita perbaiki, kita rehabilitasi sebanyak 600 ribu hektare,” kata Jokowi di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara, Selasa kemarin.

Jokowi menyampaikan hal tersebut seusai menanam mangrove bersama sejumlah duta besar negara sahabat di Tana Tidung.

Terkait Nikel, PSI Dukung Jokowi Lawan Gugatan Uni Eropa
Siaran Pers

Terkait Nikel, PSI Dukung Jokowi Lawan Gugatan Uni Eropa

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung langkah Presiden Joko Widodo untuk melawan gugatan di World Trade Organization yang dilayangkan oleh Uni Eropa (UE).

“PSI mendukung sepenuhnya ketegasan sikap pemerintah untuk tidak ada lagi ekspor nikel dan bentuk mentah. Gugatan di WTO adalah risiko yang harus dihadapi,” ujar Juru Bicara PSI, Kokok Dirgantoro.

Indonesia adalah produsen Nikel terbesar di dunia dengan produksi tahunan mencapai 800 ribu ton, hampir sepertiga dari produksi nikel seluruh dunia. Indonesia juga salah satu negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia dengan perkiraan cadangan mencapai 30-50% cadangan dunia.

“Upaya untuk mengelola nikel dari hulu ke hilir adalah hal yang kami dukung penuh. Rasanya sangat wajar sebagai negara yang memiliki produksi dan cadangan nikel terbesar, Indonesia punya hak mengelola hasil tambang negaranya untuk produk yang punya nilai tambah lebih tinggi,” kata Kokok.

Kokok menambahkan nilai tambah dari produk nikel masa depan adalah baterai yang nantinya bisa diintegrasikan dengan industri otomotif dalam negeri.

“Pengelolaan tambang hingga hasil akhir di dalam negeri akan membuka banyak peluang investasi, lapangan pekerjaan, dan memaksimalkan nilai tambah atas hasil tambang. Jelas ini hal yang patut didukung,” katanya.

Jika tidak dilakukan pembatasan dan penyetopan ekspor nikel dan feronikel, cadangan dalam negeri akan cepat susut. Sementara smelter dalam negeri membutuhkan keberlanjutan pasokan.

Namun demikian, Kokok menambahkan agar pemerintah menertibkan pemegang IUP Nikel agar rajin melaporkan kegiatan usaha. Mengutip Katadata, terdapat 301 hingga 302 pemegang izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), dan kontrak karya (KK) nikel. Dari angka itu, hanya 199 perusahaan yang melaporkan datanya.

“Harus ada penertiban yang tegas di rantai produksi dan pengolahan nikel. Ini penting untuk keberlanjutan usaha.”

Kokok juga mengingatkan upaya hilirisasi hingga produk akhir hendaknya tetap memperhatikan hitungan ekonomi, tak cukup hanya semangat nasionalisme.

“Cadangan, produksi, nikel, harus dibarengi dengan efisiensi biaya, kualitas hasil produk, dampak terhadap ekonomi wilayah, dampak lingkungan dan tentu saja keberlanjutan,” ujar Kokok.

 

Kemenangan Piala Thomas Tercoreng Merah Putih Tidak Berkibar
Siaran Pers

Kemenangan Piala Thomas Tercoreng Merah Putih Tidak Berkibar

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengucapkan selamat atas prestasi tim Indonesia merebut Piala Thomas 2020 setelah mengalahkan Tiongkok di final.

“Setelah 19 tahun puasa gelar, akhirnya kita bisa kembali membawa pulang Piala Thomas. Ini sungguh prestasi yang membanggakan sekaligus mengharukan. Selamat kepada seluruh atlet dan pelatih yang telah mengharumkan nama Indonesia,” kata Juru Bicara DPP PSI, Hariyanto Arbi, Senin 18 Oktober 2021.

Momentum ini selayaknya dijaga, kata Juara Dunia Bulutangkis 1995 tersebut, dengan terus meningkatkan pembinaan atlet dan mencari bibit-bibit baru.

Bersamaan dengan kemenangan ini, Hariyanto juga menyayangkan Indonesia harus terkena sanksi dari World Anti-Doping Agency (WADA). Karena itu, Indonesia tak bisa mengibarkan Sang Merah Putih di podium Piala Thomas 2020.

“Sanksi tersebut secara jelas memperlihatkan ada yang tidak beres dalam pengelolaan olahraga kita. Kemenangan kita di Piala Thomas tercoreng ketika Merah Putih tidak bisa berkibar,” kata Hariyanto.

Ia melanjutkan, Kemenpora seharusnya mengambil pelajaran dari kasus ini. Pembenahan harus segera dilakukan.

“Para pemain jatuh bangun berlatih dan bertanding, pengurus olah raga tidak maksimal mengelola hal-hal administratif seperti standar doping. Ke depan, selayaknya hal-hal seperti itu tak terjadi lagi,” pungkas Hariyanto.

WADA menyebut Indonesia tidak patuh karena tidak menerapkan program pengujian yang efektif. Imbasnya, Indonesia dinyatakan tidak berhak menjadi tuan rumah kejuaraan regional hingga dunia selama penangguhan.

Indonesia masih diperbolehkan ikut pertandingan-pertandingan di kejuaraan regional, kontinental, dan dunia tapi tidak diperbolehkan membawa nama dan mengibarkan bendera negara selain di ajang Olimpiade.

PSI Kirim Surat Pergantian Antar Waktu Viani Limardi ke DPRD DKI Jakarta
Liputan Siaran Pers

PSI Kirim Surat Pergantian Antar Waktu Viani Limardi ke DPRD DKI Jakarta

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi mengajukan pergantian antar waktu anggota DPRD DKI Jakarta atas Viani Limardi.

“Pada hari ini kami secara resmi mengajukan pergantian antar waktu anggota DPRD DKI Jakarta atas nama Viani Limardi. Surat rekomendasi disampaikan langsung oleh Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Bro Michael Sianipar, dan ditujukan kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta,” kata Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka, dalam keterangan tertulis, Kamis 14 Oktober 2021.

Isyana menyatakan, penyampaian surat rekomendasi ini merupakan kelanjutan dari usaha PSI dalam menjaga kader-kadernya agar setia hadir dan bekerja untuk rakyat, serta mengawal anggota legislatifnya agar selalu menjadi wakil rakyat yang jujur, rendah hati, melayani, dan menjaga uang rakyat.

“Kami berharap pimpinan DPRD DKI Jakarta dapat memproses pemberhentian Sis Viani dan mengangkat penggantinya sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya.

Ancaman Nyata Pedofilia dan Mendesaknya Pengesahan RUU P-KS
Liputan Nasional

Ancaman Nyata Pedofilia dan Mendesaknya Pengesahan RUU P-KS

Dampak psikologis korban pedofil bisa terus dirasakan dalam jangka panjang. Perilaku pedofilia tidak hanya menimbulkan trauma kepada sang anak sebagai korban, tapi juga pada orang-orang di sekitarnya.

“Dampak psikologis anak korban pedofil bisa terus dirasakan dalam jangka panjang hingga mereka dewasa. Yang juga sering kali dilupakan kebanyakan orang, setiap orang yang mencintai si anak ini mengalami secondary trauma, yang kadang-kadang lebih besar dari trauma yang dirasakan si anak itu sendiri,” kata seksolog klinis Zoya Amirin dalam diskusi online “Awas Pedofil!” yang digelar DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Jumat 8 Oktober 2021.

Zoya pun menyebut anak korban pedofil berpotensi menjadi pedofil di kemudian hari jika tidak mendapat bimbingan psikologi dan mental yang tepat.

“Setiap anak korban pedofil yang tidak mendapatkan konseling psikologi dan rehabilitasi mental yang layak, menurut penelitian, memiliki kecenderungan 30 persen untuk juga menjadi pelaku,” lanjut Zoya.

Namun masalahnya, kata Zoya, orang-orang seperti dirinya kerap menemui kendala saat akan memberi bimbingan dan konseling kepada anak korban kekerasan karena ketiadaan payung hukum.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) yang didesain agar korban kekerasan seksual terpenuhi hak-haknya pun justru tak kunjung disahkan oleh DPR RI.

“Susah juga sih, karena sebenarnya di lapangan, saya banyak kepentok di payung hukum. Jadi dengan belum adanya rencana pengesahan RUU P-KS cukup membuat saya frustrasi,,” sesal dia.

Diskusi yang dimoderatori Koordinator Juru Bicara PSI, Kokok Dirgantoro, juga menghadirkan Koordinator Komite Solidaritas Pelindung Perempuan dan Anak PSI (KSPPA PSI), Karen Pooroe. Ia menceritakan pengalaman KSPPA ketika mendampingi anak yang menjadi korban pedofil oleh tetangganya beberapa waktu lalu.

Dari pengalaman itu dia beranggapan, proses hukum untuk kasus kekerasan seksual berjalan sangat lambat dibandingkan kasus-kasus lain. Belum lagi para korban dihadapkan pada prosedur birokrasi yang memakan waktu dan biaya, sementara korbannya banyak berasal dari kalangan kurang mampu.

“Menurut saya, proses hukum kita terlalu ribet, terlebih lagi korban harus bolak-balik ke P2TP2A yang jauh dari rumahnya. Untuk makan saja susah kok, apalagi harus bolak-balik keluar ongkos,” tegas penyintas KDRT itu.

Menyoal apa langkah tepat untuk mencegah praktik kekerasan seksual, Karen menyebut edukasi kepada masyarakat harus terus dilakukan dalam skala yang lebih masif dan intens lagi.

“Edukasi untuk ke masyarakat harus semakin banyak. Aktivis-aktivis perempuan dan orang-orang yang punya kepedulian terhadap anak perlu membuat lebih banyak penyuluhan-penyuluhan, supaya masyarakat mengerti bahwa ini extraordinary crime (kejahatan luar biasa), ini tidak bisa dibiarkan,” pungkas jebolan kontes Indonesia Idol tersebut.

Sementara, psikolog dan konselor, Nona Pooroe Utomo, mengingatkan pedofilia merupakan penyakit yang susah disembuhkan.

“Apakah pedofilia itu penyakit? Ya. Jadi ada yang namanya DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fifth edition) yang disebut pedophilic disorder. Sejumlah studi dan fakta di lapangan memperlihatkan bahwa sangat sulit menyembuhkan pedofil. Umumnya, para pengidap penyimpangan seksual itu juga menolak melakukan upaya penyembuhan,” kata Nona.

Lebih jauh Nona menambahkan, individu dengan masalah tertentu berpotensi menjadi pedofil. Di antaranya, adalah perilaku anti-sosial. Seorang pedofil, menurutnya, cenderung menutup diri dari lingkungannya.

“Selalu ada korelasi yang besar antara seorang pedofil dan perilaku anti-sosial. Jadi orang-orang yang memiliki perilaku anti-sosial itu punya kecenderungan untuk terlibat dalam perilaku seksual dengan anak, karena punya kecenderungan perilaku seksual yang cukup ekstrem,” ucap lulusan London Guindhall University dan Harvard University Graduate School of Education itu.

Hal selanjutnya yang menyebabkan penyimpangan perilaku seksual pedofilia pada seseorang adalah riwayat kekerasan seksual atau pernah menjadi korban kekerasan seksual di masa anak-anak. Sehingga di usia dewasanya, mereka berisiko tinggi menjadi pedofil. Ketiga, pedofilia yang disebabkan oleh faktor biologis, atau adanya gangguan pertumbuhan saraf saat anak dalam kandungan.

Kendati susah disembuhkan, penyimpangan perilaku seksual seperti pedofilia dapat dicegah. Caranya, dengan memberikan pendidikan seksual kepada anak dan praremaja.

“Saya prihatin terhadap pendidikan seksual yang tidak dilakukan dengan baik di sistem pendidikan kita, karena sering kali pendidikan seksual itu dianggap sebagai sesuatu yang tabu karena dipikir pendidikan seksual itu berarti mengajarkan anak-anak untuk melakukan perilaku seksual, bukan itu sebetulnya,” tambah Nona.

Dugaan Malprosedur Penanganan Kasus Dugaan Pemerkosaan Anak di Luwu Timur, PSI: Buka Kembali Kasus dan Lakukan Visum Ulang
Siaran Pers

Dugaan Malprosedur Penanganan Kasus Dugaan Pemerkosaan Anak di Luwu Timur, PSI: Buka Kembali Kasus dan Lakukan Visum Ulang

Komite Solidaritas Pelindung Perempuan dan Anak (KSPPA) PSI meminta Mabes Polri secara proaktif mengusut kembali kasus dugaan perkosaan terhadap tiga orang anak di Luwu Timur yang telah di-SP3 oleh Polres Luwu Timur.

“Perempuan dan anak sering kali kesulitan mengakses keadilan lantaran adanya ketimpangan relasi kuasa. Ketimpangan ini diperparah oleh minimnya literasi hukum, sehingga sering kali perempuan dan anak harus mengubur dalam-dalam fakta kekerasan seksual yang telah mereka alami karena takut. Karena itu, jika korban sudah berani mengadukan kekerasan yang dialaminya mestinya kepolisian berangkat dari situ dan proaktif, apalagi ini korbannya anak-anak,” demikian disampaikan Mary Silvita selaku Komite Solidaritas Pelindung Perempuan dan Anak (KSPPA) DPP PSI.

Mary menyayangkan belum adanya kepastian dari pihak kepolisian apakah kasus ini akan dibuka kembali atau tidak, padahal publik sudah resah dan bertanya-tanya. “Sejak viral belum ada kejelasan apakah kasus ini telah ditangani kembali oleh kepolisian atau bagaimana. Jika terbukti ada kesalahan prosedur dalam penanganan kasus anak korban kekerasan seksual ini kita juga belum tau bagaimana bentuk pertanggungjawabannya,” kata Mary.

Secara spesifik Mary menyoroti temuan hasil visum yang menunjukkan tidak terjadi kekerasan seksual terhadap korban yang menjadi salah satu dasar dikeluarkannya SP3 atas kasus ini. Padahal hasil visum adalah alat bukti utama yang dibutuhkan agar kasus kekerasan seksual dapat disidangkan dan pelaku ditangkap. “Jika hasil visum menunjukkan tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual di tubuh korban, namun pemeriksaan rumah sakit dan bukti video menurut pengakuan ibu korban menunjukkan terdapat luka di tubuh, kelamin dan dubur korban, dipastikan telah ada yang melakukan kebohongan, apakah hasil visum yang sudah dimanipulasi ataukah pelapor yang sudah berbohong,” ujarnya.

Lebih jauh Mary mengimbau semua pihak untuk menaruh perhatian pada kasus ini, termasuk kementerian terkait dan lembaga negara yang telah dibentuk untuk melindungi seluruh anak Indonesia. Penanganan korban anak di kepolisian harus memenuhi standard perlindungan anak sehingga sudah seharusnya kepolisian berpihak kepada korban. Aparatur kepolisian yang tidak memiliki perspektif korban anak dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dan menyulitkan anak memperoleh pertolongan harus diberi tindakan tegas. Dengan demikian kita dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi penegakan hukum, dan para korban tidak lagi takut melapor.

Seperti diketahui, kasus pemerkosaan tiga anak berusia di bawah 10 tahun di Luwu Timur menjadi viral setelah pengakuan ibu korban dimuat di salah satu media nasional. Berita tersebut akhirnya mengundang simpati kepada para korban sekaligus keresahan publik atas kinerja kepolisian yang dianggap belum mampu melindungi korban.

Pariwisata Masa Depan, Cari Destinasi yang Dekat dan Kembali Ke Alam
Liputan Nasional

Pariwisata Masa Depan, Cari Destinasi yang Dekat dan Kembali Ke Alam

Direktur Pariwisata DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Aishah Gray, memperkirakan ada beberapa tren di industri pariwisata di hari-hari mendatang. Demikian disampaikannya dalam diskusi online “Imajinasi Bisnis Pariwisata Masa Depan” yang diselenggarakan DPP PSI, Jumat 1 Oktober 2021.

“Pertama, travelling jarak jauh akan berkurang. Makan waktu lama, harga tiket mahal, wajib karantina, tes berulang-ulang. Orang akan tertarik untuk jalan ke tempat yang dekat-dekat saja,” kata Aishah.

Maka, kecenderungannya adalah wisata di dalam negeri. Aishah menegaskan, ini potensi besar yang seharusnya dimanfaatkan pihak-pihak terkait di Tanah Air.

“Kedua, akan lebih suka berwisata sendiri, bersama keluarga, atau bareng kelompok teman aja. Beberapa teman sudah melakukan itu. Walaupun tujuannya masih untuk kerja dari Bali atau Yogya. Ini lebih aman karena pandemi mungkin masih akan lama,” lanjut Aishah.

Ketiga, perjalanan darat sepertinya akan jauh lebih meningkat. Pada gilirannya, kecenderungan berwisata menggunakan van bisa meningkat.

“Dengan van, hanya melibatkan satu grup kecil, mereka merasa aman, jauh dari kerumunan. Jalan darat, begitu ada tempat bagus, tinggal berhenti,” kata Aishah.

Nah, untuk mengantisipasi tren ini, harus dibangun tempat-tempat khusus untuk menginap. Di sana ada tempat makan, mandi, isi air bersih, jualan oleh-oleh. Ini bakal membangkitkan ekonomi lokal.

Terakhir, traveller akan lebih suka melakukan wisata alam. Persis di sinilah kelebihan Indonesia.

“Apa yang Indonesia gak punya? Soal bahari, jelas indonesia negara kepulauan terebesar. Bawah lautnya luar biasa. Soal pantai, mau warna pasir apa pun ada di Indonesia, “ kata mantan TV presenter ini.

Menanggapi paparan Aishah, pelaku industri wisata, Johnnie Sugiarto, menyatakan sependapat.

“Pak Jokowi telah membangun banyak jalan tol. Untuk perjalanan darat, tinggal bagaimana tempat peristirahatan diperbanyak di jalan tol. Fasilitas dibangun lengkap. Restoran, gerai UMKM untuk membeli oleh-oleh, kalau perlu ada panggung pertunjukan,” kata pendiri El John Group tersebut.

Johnnie mengatakan, untuk urusan pariwisata, alam kita luar biasa. Spektakuler. Susah dicari tandingannya di dunia.

“Problemnya destinasi-destinasi itu belum dikelola secara profesional. Dibutuhkan elemen-elemen lain untuk bisa menjadikannya layak jual. Dibutuhkan infrastruktur. Juga sumber daya manusia yang mumpuni,” katanya.

Bayangkan misalnya ada destinasi wisata yang begitu bagus, tapi tidak ada air di kamar kecilnya. Apalagi kalau banyak lalat, kotor, dan jorok.

Selanjutnya, ujar Johnnie, tiap pemerintah daerah harus memetakan destinasi yang mau mereka tawarkan. Harus ada prioritas. Misalnya satu provinsi punya 30 destinasi wisata. Sementara hanya ada Rp 30 miliar per tahun. Masing-masing dikucuri Rp 1 miliar dan hasilnya nihil.

“Kalau punya Rp 30 miliiar, fokuskan saja untuk satu destinasi. Tahun berikutnya untuk destinasi lain. Terus begitu, bergantian. Pada akhirnya, secara bertahap, ada banyak destinasi yang layak dijual,” ujar Johnnie.

Dalam pengantar diskusi, Plt Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha, juga menyebut soal infrastruktur di sejumlah destinasi yang masih harus ditingkatkan.

“Ini cerita sebelum pandemi ya. Saya menemukan ada tempat yang instagramable. Tetapi, kita mau ganti baju sehabis berenang saja susah. Lalu, di sekitar banyak sampah. Ini akan membuat wisatawan kecewa,” katanya.

Juga warga sekitar yang harus pandai menjaga wilayahnya. Kalau tidak pintar, wisatawan tidak akan mau datang lagi.

Sementara, di masa pandemi ini, dibutuhkan kolaborasi dan solidaritas untuk membangkitkan pariwisata yang terpuruk.

“Kita yakin pariwisata akan menghasilkan banyak devisa jika dikelola dengan benar. Untuk itu dibutuhkan ide-ide segar, juga studi-studi kasus dari luar negeri,” kata Giring.

Presenter “Mancing Mania” Gabung PSI
Siaran Pers

Presenter “Mancing Mania” Gabung PSI

Kegiatan menyelam atau diving menjadi pintu masuk Aishah Gray untuk menjelajahi nusantara. Sejak usia 10 tahun, ia sudah mengantongi lisensi menyelam. Maklum kedua orang tuanya adalah instruktur selam.

Ia pun banyak bergaul dengan komunitas yang berhubungan dengan laut. Misalnya, komunitas terumbu karang atau kelompok yang punya keprihatinan dengan banyaknya sampah di laut.

“Sebagai penyelam, aku juga kerap menemukan sampah di dalam laut. Sedih melihatnya. Situasi semacam ini gak boleh dibiarkan. Indonesia adalah negara maritim, mencintai laut adalah mencintai Indonesia, ” ujar Aishah.

Dari menyelam, Aishah bersentuhan langsung dari dekat dengan dunia pariwisata. Terutama saat ia menjadi presenter sejumlah acara jalan-jalan di beberapa stasiun TV. Misalnya, acara Let’go di MNC TV dan Mancing Mania di Trans 7.

Dari perjalanannya keliling nusantara, Aishah menyadari bahwa banyak sekali daerah yang potensial menjadi destinasi wisata.

“Masih banyak daerah yang bisa menjadi pendamping Raja Ampat , menjadi tujuan-tujuan wisata. Tapi belum dioptimalkan. Melihat sendiri secara langsung, aku merasa, potensi pariwisata Indonesia itu memang luar biasa,” kata sarjana psikologi ini.

Berangkat dari itu semua, Aishah menyambut ajakan untuk bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan diberi amanah menjadi Direktur Pariwisata DPP PSI.

“Ini amanah yang luar biasa dan menantang. Semoga saya bisa berkontribusi untuk memajukan dunia pariwisata Indonesia,” kata Aishah.

Dalam pandangannya, Indonesia punya semua untuk berjaya di ranah pariwisata. Persoalan kemudian banyak tergantung bagaimana mengemasnya. Juga menyiapkan warga setempat untuk lebih siap menjadi bagian ekosistem industri parwisata.

“Kalau masyarakat Bali, misalnya, sudah sangat siap. Sudah top banget mereka dalam menjadi bagian ekosistem tersebut,” lanjutnya.

Perihal PSI sendiri, ia mengaku sejak lama mengamati. Akhirnya, ia merasa ada kesamaan nilai-nilai antara dirinya dengan PSI.

“Saya melihat semangat dan konsistensi dalam perjuangan PSI untuk memperbaiki Indonesia. Ini saatnya menyisihkan waktu dan tenaga untuk Indonesia yang kita cintai ini,” katanya.

Saat menyampaikan kabar bergabungnya Aishah pada diskusi online DPP PSI, Jumat 1 Oktober 2021, Plt Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha mengatakan kehadiran Aishah tentu akan menambah kekuatan PSI di hari-hari mendatang.

“Sektor pariwisata tak bisa diabaikan kontribusinya untuk Indonesia. Sebagai partai politik, PSI juga punya kepedulian besar terhadapnya,” kata Giring.

Tak Lagi Sejalan dengan Visi-Misi Partai, Viani Limardi Diberhentikan sebagai Anggota
Siaran Pers

Tak Lagi Sejalan dengan Visi-Misi Partai, Viani Limardi Diberhentikan sebagai Anggota

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengonfirmasi kabar yang beredar dalam dua hari terakhir terkait pemberhentian Viani Limardi dari keanggotaan.

“DPP Partai Solidaritas Indonesia telah mengeluarkan surat keputusan pemberhentian selamanya terhadap Sis Viani Limardi dari keanggotaan pada Sabtu 25 September 2021. Kami tidak tahu bagaimana surat pemberhentian itu menyebar, karena seluruh proses ini sepenuhnya bersifat internal,” kata Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka, dalam keterangan tertulis, Rabu 29 September 2021.

Keputusan tersebut dibuat setelah melalui proses panjang berupa evaluasi dan penilaian berjenjang, mulai dari DPW PSI DKI Jakarta, Direktorat Pembinaan Fraksi dan Anggota Legislatif PSI, Tim Pencari Fakta (TPF), dan terakhir DPP PSI.

“TPF juga telah memanggil secara resmi Sis Viani Limardi. Dalam sesi tersebut, yang bersangkutan diberi kesempatan luas untuk menyampaikan jawaban dan sanggahan atas pertanyaan TPF,” lanjut Isyana.

Dari hasil evaluasi tersebut, Viani dinyatakan tidak lagi sejalan dengan visi-misi partai dan terbukti melanggar AD/ART Partai, tepatnya Anggaran Rumah Tangga Pasal 5 tentang kewajiban anggota: yakni patuh dan setia kepada garis perjuangan, AD/ART serta keputusan-keputusan Partai.

Isyana menambahkan, “Selanjutnya, kami mengambil keputusan memberhentikan Sis Viani dari keanggotaan partai. Langkah ini terpaksa kami lakukan dalam rangka menegakkan garis perjuangan partai. Karena sudah bukan anggota PSI, Sis Viani otomatis tidak bisa lagi menjadi anggota DPRD mewakili Partai Solidaritas Indonesia,”

Kemudian, sesuai prosedur yang berlaku, PSI akan segera melayangkan surat ke pimpinan DPRD DKI Jakarta terkait hal ini.

“Berdasarkan UU MD3, terkait pemberhentian sebagai anggota DPRD, DKI Jakarta, perlu ada keputusan dari Mendagri. Namun sampai terbitnya keputusan tersebut, sejak surat DPP PSI dikeluarkan pada Sabtu 25 September 2021, Sis Viani sudah bukan lagi bagian dari keluarga besar PSI. Segala tindakan Sis Viani setelahnya tidak terkait lagi dengan PSI,” ujar Isyana.

Bagi PSI, kata Isyana, yang terpenting adalah memastikan nilai-nilai PSI terus terawat dan dipraktikkan. Mulai dari solidaritas, kesetaraan, dan anti-korupsi wajib dijalankan secara konsisten oleh semua kader.

“Menjadi anggota DPRD adalah tanggung jawab, bukan privilege yang tidak dapat dievaluasi. Selama ini, kepada seluruh aleg, kami tak pernah meminta hal-hal seperti pemotongan gaji dan uangnya disetor ke partai. Kami hanya meminta mereka hadir dan kerja untuk rakyat,” pungkas Isyana.

PSI Minta Mentan-Mendag Perbaiki Koordinasi untuk Selamatkan Peternak Ayam
Siaran Pers

PSI Minta Mentan-Mendag Perbaiki Koordinasi untuk Selamatkan Peternak Ayam

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Kementan dan Kemendag memperhatikan sungguh-sungguh nasib peternak ayam petelur. Harga telur ayam terjun bebas di bawah Rp14.000/kg di level peternak.

“Sungguh memprihatinkan. Telur ayam di kandang peternak hanya dihargai Rp14 ribu bahkan sempat di level Rp12 ribuan. Sementara harga acuan Permendag harga Rp19-21 ribu per kg,” ujar Juru Bicara DPP PSI, Kokok Dirgantoro di Blitar, Senin 27 September 2021.

Selain terhantam harga jual telur yang rendah, peternak juga menghadapi harga jagung pakan yang relatif tinggi. Harga jagung pakan eceran di wilayah Kediri dan Blitar sempat menyentuh Rp6000/kg. Jauh di atas standar harga yang ditetapkan pemerintah di Rp 4500/kg. PSI menyesalkan koordinasi yang kurang rapi antara Mentan dan Mendag terkait stok jagung dan harga telur ayam.

“Peternak terhantam dua kali. Harga telur yang rendah dan harga pakan yang relatif tinggi. Ini tidak bisa dibiarkan berkepanjangan. Presiden harus segera memerintahkan Mentan dan Mendag untuk koordinasi tentang stok dan distribusi Jagung. Harus ada program konkret untuk peternak ayam petelur dan petani Jagung,” jelas Kokok.

Kokok menegaskan salah satu provinsi yang harus mendapat perhatian khusus terkait peternak ayam petelur adalah Jawa Timur (Jatim). Provinsi Jatim menghasilkan 1,6 juta ton lebih telur ayam pada 2019. Jumlah tersebut adalah 34,4 persen produksi telur nasional. Telur ayam adalah salah satu asupan protein untuk rakyat dengan harga terjangkau. Juga menjadi komoditas yang memberi manfaat ekonomi untuk warung makan, pedagang kue, warung mi instan, dan banyak lagi. Dampak pengganda komoditas telur ayam terhadap perekonomian cukup signifikan.

“Jika tidak ada perhatian khusus, akan terjadi banyak peternak gulung tikar. Tentu ini akan memperberat ekonomi mereka terlebih di masa pandemi,” tandasnya.

Pemerintah harus mampu menciptakan kondisi yang sama menguntungkannya di antara petani jagung dan peternak ayam petelur. “Jangan dibiarkan seperti ini. Jangan pula kondisi hari ini dijadikan alasan untuk impor jagung. Nanti bisa peternak dan petani jagung yang merugi, mafia impor yang untung besar,” ujarnya.

Yang perlu dilakukan adalah pemerintah adalah memastikan harga acuan jagung dan harga acuan telur ayam agar masing-masing memperoleh keuntungan.

Dalam kesempatan yang sama, Kokok menjelaskan bahwa PSI melakukan pengumpulan donasi untuk membeli telur ayam dari peternak dengan harga Rp20 ribu/kg. Telur tersebut akan didistribusikan untuk masyarakat yang membutuhkan, panti asuhan, dan yayasan pendidikan.

“Tak banyak yang bisa kami berikan. Semoga bermanfaat untuk peternak yang kami datangi. Kami berharap agar ada kebijakan yang jelas sehingga yang mendapatkan manfaat adalah seluruh peternak ayam petelur,” pungkas Kokok.