Jangan Bebaskan Koruptor!
Sikap PSI

Jangan Bebaskan Koruptor!

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Menteri Hukum dan HAM tidak memprioritaskan pembebasan napi koruptor terkait revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Juru bicara PSI bidang hukum, Rian Ernest, mengatakan, “Kita semua sadar bahwa korupsi adalah extraordinary crime, tindakan yang luar biasa zalim terhadap rakyat. Kejahatan korupsi tidak sama dengan maling ayam atau pengguna narkoba. Jadi harus beda juga penindakannya bahkan pemenjaraannya. Konsep korupsi sebagai extraordinary crime ini bahkan tertuang dalam bagian pertimbangan dari PP 2012 yang ingin direvisi oleh Pak Menkumham”, ujar Rian.

PSI menyoroti alasan keluarnya PP yang menurut Menkum HAM karena kondisi penjara sudah penuh, dan rentan terjangkit COVID-19.

Dengan alasan kemanusiaan, Menkumham ingin terpidana korupsi dan narkoba lebih cepat dibebaskan.

Rian menegaskan, “PSI menyadari bahwa memang kondisi penjara kita sangat memprihatinkan. Dari kajian yang dibuat oleh Institute for Criminal Justice Reform pada 2018, penyebab tertinggi kematian napi dan tahanan di penjara adalah karena sakit TBC dan pernapasan. Jadi persoalan COVID-19 ini sangat relevan untuk yang di dalam penjara.”

“Yang perlu diperhatikan, narapidana mana yang sesak di dalam penjara? Apakah kasus narkoba yang masih bisa direhab atau kasus korupsi? Yang ruangannya saking sesaknya sampai harus tidur bergiliran bahkan sampai membuat tempat tidur gantung darurat ke jeruji jendela penjara? Inilah aspek kemanusiaan yang memang jadi perhatian kita,” lanjut Rian.

“PSI mengusulkan kepada Pak Menhkumham juga agar pengelola LP menyiapkan tenaga medis untuk melakukan pemeriksaan rutin kepada tahanan dan narapidana, terutama yang berusia lanjut agar bisa lebih cepat mendeteksi suspect COVID-19.”

Mudik Tahun Ini Harus Dilarang, Imbauan Tak Cukup
Sikap PSI

Mudik Tahun Ini Harus Dilarang, Imbauan Tak Cukup

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyarankan pemerintah Indonesia untuk melarang mudik. Sangat logis prediksi bahwa mudik tahun ini akan menjadi ajang penyebaran virus Corona di desa-desa.

“Mudik harus dilarang. Kalau hanya imbauan bisa dipastikan tidak akan efektif. Jika mudik dibiarkan, artinya kita mempertaruhkan ribuan, bahkan puluhan ribu nyawa, rakyat kita di desa-desa, di kampung-kampung,” kata Juru Bicara PSI, Nanang Priyo Utomo, dalam keterangan tertulis, Kamis 2 April 2020.

Kebijakan membolehkan mudik tapi para pemudik harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus orang dalam pemantauan (ODP) tidak realistis.

“Mereka mudik itu mau bersilaturahmi dan bertemu keluarga. Jadi bagaimana mungkin mengharapkan mereka menjalankan isolasi mandiri?!” ujar Nanang.

Nanang menyadari, gelombang mudik dini sudah terjadi. Namun belum terlambat kiranya jika pelarangan diterapkan sekarang. Sebab, mereka yang sudah mudik itu kebanyakan pekerja informal. Pekerja formal masih terikat dengan aturan libur nasional.

PSI setuju dengan usulan Presiden Joko Widodo yang ingin mengganti jadwal mudik pada hari libur nasional setelah Idul Fitri.

“Usulan Pak Jokowi tersebut jauh lebih realistis dan rasional. Masyarakat tetap bisa mudik, tetapi waktunya diundur beberapa bulan sampai wabah hilang. Toh esensinya sama, yaitu berkumpul bersama keluarga. Tinggal para menteri terkait menerjemahkan ide tersebut secara tepat dalam rencana yang lebih konkret,” kata kader Nahdlatul Ulama (NU) ini.

Patut diingat, Idul Fitri tahun akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa terkait penyelenggaraan ibadah dalam situasi menyebarnya wabah virus Corona.

Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 itu menyatakan, bila penyebaran Corona sudah dalam kategori membahayakan, masyarakat tidak diperkenankan melakukan ibadah salat secara berjemaah, termasuk salat tarawih dan salat Idul Fitri.

Muhammadiyah juga telah menerbitkan surat edaran yang menyatakan bahwa salat tarawih berjamaah dan salat Idul Fitri dapat ditiadakan jika virus corona masih membahayakan.

“Jika tarawih dan salat Idul Fitri saja ditiadakan, ya tak ada lagi alasan untuk mudik di masa Corona. Sungguh, mudaratnya jauh lebih besar ketimbang manfaatnya. Ditunda saja sampai wabah mereda,” kata Nanang.

Juga harus diingat sarana dan prasarana kesehatan di daerah kalah tertinggal dengan di Jabodetabek, baik dari segi jumlah maupun mutu.

“Jika ada ledakan jumlah positif Corona di daerah, kita akan sangat kewalahan. Sebelum itu terjadi, larang mudik sampai Corona mereda,” pungkas Nanang.

Taati Social Distancing, PSI Gelar Wawancara Online dengan Tiga Bakal Calon Wali Kota Surabaya
Siaran Pers

Taati Social Distancing, PSI Gelar Wawancara Online dengan Tiga Bakal Calon Wali Kota Surabaya

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar seleksi wawancara gelombang kedua dengan bakal calon walikota Surabaya secara online. Ini merupakan bagian dari untuk Konvensi Pilkada 2020.

“Kami menggelar wawancara gelombang kedua ini secara online karena menimbang situasi pandemi Covid-19 sekarang. Dengan teknologi informasi, wawancara tetap bisa dilakukan dengan tetap mematuhi anjuran physical and social distancing,” kata Ketua Panitia Konvensi PSI, Isyana Bagoes Oka, Minggu 29 Maret 2020.

Ada tiga kandidat yang diwawancarai. Yaitu Andy Budiman (mantan jurnalis, praktisi komunikasi, dan kader PSI), Usman Hakim (entrepreneur dan politisi Partai Berkarya ), dan Rizky Anugerah Pratama (Presiden Mahasiswa BEM Universitas Wijaya Putra Surabaya)

Mereka diwawancarai oleh tiga anggota panelis. Yaitu, Sekjen DPP PSI Raja Juli Antoni, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC) Sirajuddin Abbas, dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan.

Panelis menggali pengetahuan para bakal kandidat soal Surabaya, apa saja yang akan dikerjakan untuk kota kedua terbesar di Indonesia tersebut, dan hal-hal lain yang relevan.

Hasil wawancara kemudian akan diunggah di akun media sosial PSI. Dengan demikian warga Surabaya bisa mengetahui dan mempelajari bakal kandidat yang diwawancarai.

Ketua DPD PSI Surabaya, Josiah Michael, mengatakan, “Proses wawancara ini merupakan bagian dari upaya PSI untuk transparan. Warga Surabaya layak mengetahui kapasitas calon-calon pemimpin mereka. Bukan zaman lagi warga disuguhi “kucing dalam karung” seperti masa-masa lalu.”

Pada gelombang pertama, ada enam bakal kandidat yang lolos seleksi wawancara. Mereka adalah Budi Santoso, Dwi Astutik, Firman Syah Ali, Gunawan, Sally Azaria, dan Zahrul Azhar Asumata. Beberapa saat kemudian, Gunawan mengundurkan diri karena ingin maju dari jalur independen.

Presiden Sudah Bisa Keluarkan Keppres Pelibatan TNI Tangani Covid-19
Siaran Pers

Presiden Sudah Bisa Keluarkan Keppres Pelibatan TNI Tangani Covid-19

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berpendapat Presiden Jokowi sudah bisa menerbitkan keputusan presiden tentang pelibatan TNI dalam penanganan Covid-19

Pemerintah, dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sudah menetapkan status Darurat Bencana secara nasional sejak 29 Februari 2020, hingga kemudian diperpanjang sampai 29 Mei 2020.

“Dengan status Darurat Bencana tersebut, sudah memungkinkan bagi Presiden untuk mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk ikut terlibat dalam penanggulangan bencana tersebut. Berdasarkan UU TNI No. 34 tahun 2004, pasal 7 mengenai Tugas Pokok TNI. Tugas pokok yang dimaksud adalah tugas menjalankan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Termasuk di dalamnya mengenai fungsi TNI dalam bantuan penanggulangan bencana alam dan juga kemanusiaan,” kata Juru Bicara PSI, Andi Saiful Haq, dalam keterangan tertulis, Minggu 29 Maret 2020.

Selanjutnya, kata Saiful, Presiden sebagai Panglima Tertinggi angkatan bersenjata agar segera memberikan instruksi melalui Keppres agar Panglima TNI menggelar Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam fungsi perbantuan menghadapi status darurat bencana.

Saiful melanjutkan, “Dalam hal pelibatan kekuatan TNI dalam bencana, juga secara spesifik untuk penanganan bencana skala nasional seperi Covid-19, kekuatan TNI bisa langsung bersinergi dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Hal ini secara spesifik sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan RI No. 35 Tahun 2011 mengenai Tugas Bantuan TNI kepada pemerintah di daerah.”

BNPB bisa langsung memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Provinsi dan Kabupaten seluruh Indonesia untuk berkoordinasi dengan struktur TNI di wilayah masing-masing. Tentu karena ini merupakan tugas perbantuan TNI dalam keadaan darurat, pelibatan TNI wajib di bawah koordinasi BNPB di tingkat nasional dan BPBD di wilayah masing-masing.

“Pasukan TNI saat ini sangat dibutuhkan untuk memastikan agar social distancing dipatuhi sehingga mencapai hasil yang maksimal. Pasukan TNI dibutuhkan untuk mencegah perpindahan warga dari satu tempat ke tempat yang lain, memastikan tidak ada lagi kerumunan dalam jumlah besar, juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum terhadap fasilitas kesehatan, bandara, pelabuhan, terminal dan fasilitas publik lain. Tentu pasukan TNI juga sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya panik dan kerusuhan sosial dari pihak yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Saiful.

 

PSI Minta Proses Produksi dan Impor Alat Kesehatan Terkait Corona Dipermudah
Liputan

PSI Minta Proses Produksi dan Impor Alat Kesehatan Terkait Corona Dipermudah

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyarankan agar proses produksi dan impor alat-alat kesehatan yang terkait COVID-19 dipermudah.

“Birokrasi harus disederhanakan. Ini situasi darurat, harus ada terobosan. Jika tidak dilakukan, pasti kelangkaan akan terus terjadi dan harga tetap luar biasa tinggi,” kata Ketua DPP PSI Tsamara Amany dalam keterangan tertulis, Jumat 27 Maret 2020.

Menurut Tsamara, banyak kalangan industri yang sudah berniat membantu membuat alat kesehatan yang relevan dengan COVID-19, terutama masker medis dan non-medis.

“Masalahnya, mereka terhalang dengan sertifikasi untuk masker medis. Jadi tidak berani mengedarkan. Kalau dipermudah, para petugas medis kita tak akan kesulitan mencari masker. Harga pun tak akan gila-gilaan,” kata Tsamara.

Dipermudah bukan berarti mengabaikan standar kesehatan. Tsamara menyatakan, para petugas medis tetap harus dibekali perlengkapan dengan kualitas terbaik untuk menangkal masuknya virus.

Begitu juga dengan impor. Pemerintah telah menetapkan izin impor alat kesehatan untuk keperluan penanganan corona ada di tangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Impor bea masuk juga sudah dibebaskan. PSI mendorong kebijakan ini diterapkan secara secara konsisten saja. Sekali lagi, ini demi kemaslahatan bersama. Jangan lagi ada korban nyawa, terutama dari tenaga medis, karena alat kesehatan yang tidak memadai,” kata Tsamara

Selain itu, Tsamara juga meminta pemerintah meniru skema Defense Production Act di Amerika dengan mengidentifikasi industri yang relatif cepat diubah kemampuannya untuk memproduksi alat-alat kesehatan seperti APD (Alat Pelindung Diri),  ventilator dan sebagainya.

“Pemerintah bisa memberi modal awal dan meminta perusahaan untuk memprioritaskan produksi yang dibutuhkan negara dalam menghadapi Covid-19. Produknya dibeli oleh pemerintah. Dengan begitu kita memiliki kesiapan alat kesehatan dan alat pelindung diri. Landasan hukumnya harus disiapkan secepat mungkin,” tutupnya.

PSI Desak Kemenhub Bekukan Transportasi Publik Ke Luar Jabodetabek
Liputan

PSI Desak Kemenhub Bekukan Transportasi Publik Ke Luar Jabodetabek

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Kementerian Perhubungan untuk membekukan seluruh sistem transportasi publik ke luar Jabodetabek untuk mencegah penyebaran COVID-19 ke daerah lain.

“Sambil menunggu kebijakan pemerintah yang lebih komprehensif untuk meminimalisasi interaksi antar-manusia baik melalui social distancing yang diperketat, Karantina Terbatas atau Karantina Wilayah, kami mendesak Kementerian Perhubungan menghentikan pergerakan orang ke luar dari Jabodetabek dengan membekukan semua transportasi publik,” kata Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka dalam keterangan tertulis, Sabtu 28 Maret 2020.

Isyana menjelaskan bahwa Jabodetabek adalah pusat penyebaran COVID-19. Oleh karena itu harus dicegah pergerakan orang dari Jabodetabek ke luar, ke desa-desa atau kota lain di seluruh Indonesia.

Secara teknis, kata Isyana, Kemenhub menghentikan semua moda transportasi seperti kereta api, bus antar-kota, kapal laut dan pesawat udara. Semua akses transportasi hanya dibuka untuk kepentingan logistik dan kesehatan.

“Ini memang berat dan pasti bukan tindakan populer. Tapi, PSI berkeyakinan, ini harus dilakukan demi menyelamatkan ribuan, atau bahkan puluhan ribu nyawa saudara-saudara kita di desa-desa di luar Jabodetabek,” lanjut Isyana.

“Kalau kita baca laporan media, belasan ribu pekerja informal di Jakarta sudah ‘mudik dini’ ke kampung mereka karena pekerjaan yang sepi. Ini sangat berpotensi menjadi gelombang penularan besar-besaran ke kampung-kampung.” kata Isyana.

Isyana mengingatkan, tindakan drastis harus ditempuh. Apalagi mengingat sarana dan prasarana kesehatan di daerah kalah tertinggal dengan di Jabodetabek.

“Kalau ada ledakan jumlah positif Corona di daerah, kita akan sangat kewalahan. Sebelum itu terjadi, tutup semua akses transportasi publik keluar Jabodetabek,” pungkas Isyana.

Ibu Sudjiatmi Teladan dalam Kesederhanaan, PSI Berduka Sedalam-dalamnya
Siaran Pers

Ibu Sudjiatmi Teladan dalam Kesederhanaan, PSI Berduka Sedalam-dalamnya

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyampaikan rasa duka cita sedalam-dalamnya atas kepergian Ibu Hj Sudjiatmi Notomihardjo, ibunda Presiden Joko Widodo.

“Kami mendoakan Almarhumah semoga kembali ke pangkuan-Nya dengan husnul khatimah, dilapangkan jalannya menuju keabadian,” kata Ketua Umum DPP PSI, Grace Natalie, dalam keterangan tertulis, Rabu 25 Maret 2020.

Grace berharap sosok Almarhumah menjadi teladan semua pihak. Terutama karena beliau tak pernah jumawa sebagai seorang Ibunda presiden.

“Beliau tetap apa adanya, tetap sederhana dan dekat dengan rakyat kecil. Semoga ini menjadi teladan kita semua,” lanjut Grace.

PSI juga mendoakan semoga Presiden Jokowi dan segenap keluarga diberi kekuatan dan ketabahan.

“Presiden Jokowi tengah memimpin bangsa Indonesia dalam melawan wabah Corona. Di tengah itu semua, beliau harus menerima kabar duka tersebut. Tapi dengan doa dan dukungan seluruh rakyat, insya Allah, Presiden Jokowi bisa melampaui ini semua,” pungkas Grace.

PSI Instruksikan Anggota Dewannya Prioritaskan Tes Corona untuk Rakyat
Liputan Sikap PSI

PSI Instruksikan Anggota Dewannya Prioritaskan Tes Corona untuk Rakyat

Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) meminta seluruh anggota DPRD dari PSI untuk memprioritaskan tes COVID-19 atau Corona untuk rakyat, bukan untuk mereka terlebih dulu

“Ada keterbatasan dalam pelaksanaan tes. Karena itu harus ada prioritas. DPP PSI minta agar rakyat yang didahulukan, terutama mereka yang memiliki gejala atau punya riwayat berinteraksi dengan pasien Corona. Anggota DPRD dari PSI bisa menunggu,” kata Ketua Umum DPP PSI, Grace Natalie, dalam keterangan tertulis, Rabu 25 Maret 2020.

Grace menambahkan, tidak selayaknya anggota DPRD dari PSI mengambil kesempatan dalam situasi darurat dan sulit seperti sekarang.

“Jangan jadikan posisi sebagai anggota dewan untuk menikmati keistimewaan perlakuan. Apalagi jika sampai mendahulukan sanak keluarga sendiri,” tambah Grace.

Namun, kata Grace, kalau ada anggota DPRD dari PSI telah memiliki gejala atau punya riwayat berinteraksi dengan pasien Corona, itu hal berbeda. Jika demikian, yang bersangkutan memang harus segera dites.

Situasi penyebaran wabah Corona di Indonesia belum membaik. Sampai 24 Maret 2020 sore, dalam data Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, sudah ada 686 kasus pasien yang positif Corona. Jumlah yang meninggal 55 orang.

PSI Apresiasi Rencana Pemerintah Kucurkan Bantuan Tunai untuk 89 Juta Rakyat
Siaran Pers

PSI Apresiasi Rencana Pemerintah Kucurkan Bantuan Tunai untuk 89 Juta Rakyat

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi keputusan pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan tunai kepada 89 juta rakyat.

“Terima kasih atas keputusan tersebut. Beberapa hari yang lalu, PSI juga sudah mengusulkan agar ada bantuan langsung tunai untuk kalangan masyarakat yang paling terdampak wabah Corona,” kata Ketua Umum DPP PSI, Grace Natalie, dalam keterangan tertulis, Sabtu 21 Maret 2020.

Grace menambahkan, bantuan tunai itu akan sangat berguna untuk membeli bahan kebutuhan pokok yang diperlukan.

“Pada gilirannya bantuan tunai akan menggerakkan roda perekonomian karena daya beli yang kembali menguat. Ketika daya beli menguat, sektor konsumsi akan kembali dinamis setelah dalam beberapa hari ini melemah,” lanjut Grace.

PSI yakin, kata Grace, pemberian bantuan tunai adalah langkah paling cepat dan efektif dalam membantu masyarakat melewati masa-masa sulit seperti sekarang.

“Pada saat bersamaan, PSI juga mengingatkan agar ada pengawasan yang ketat, sehingga seluruh bantuan jatuh ke tangan mereka yang benar-benar membutuhkan atau tepat sasaran,” pungkas Grace.

Pada Jumat sore kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada sekitar 89 juta warga yang akan mendapat bantuan uang dari pemerintah di tengah penyebaran virus Corona.

Menurut Sri Mulyani, kebutuhan dana tersebut masih bisa dipenuhi APBN yang anggaran belanjanya sekitar Rp 2.500 triliun.

PSI Perjuangkan Raperda di 4 Kota Besar terkait Penanggulangan Wabah Virus dan Bakteri
Siaran Pers

PSI Perjuangkan Raperda di 4 Kota Besar terkait Penanggulangan Wabah Virus dan Bakteri

4 Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (F-PSI) di DPRD DKI Jakarta, DPRD Kota Surabaya, DPRD Kota Tangerang Selatan dan DPRD Kota Surabaya mendorong lahirnya rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penanggulangan penyebaran virus dan bakteri menular.

Regulasi tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah lokal dalam menyiapkan langkah-langkah terkait dengan pencegahan dan penanganan penyebaran virus Corona (Covid-19), atau virus dan wabah lain, yang diyakini banyak muncul di masa mendatang.

Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad, mengungkapkan alasan kenapa PSI memperjuangkan Perda penanggulangan virus dan bakteri menular ini. Menurut Idris, dengan Perda, tiga payung hukum terdahulu yang dikeluarkan pemerintah pusat dapat diterjemahkan di aras lokal.

“Kenapa Perda? Sebenarnya Indonesia sudah punya tiga payung hukum, UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, PP No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, dan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4/2019 yang sebenarnya mengamanatkan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk bisa berinisiatif mengambil kewenangan dalam menggerakkan sumber daya dalam menanggulangi penyakit menular atau mencegah penyakit yang dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat,” kata dia dalam konferensi pers bersama di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Jumat 13 Maret 2020.

Selain itu, lewat Perda juga, PSI ingin memastikan kebijakan penanggulangan virus dan bakteri menular di seluruh daerah berorientasi jangka panjang.

“Kata kuncinya adalah keberlanjutan, agar kondisi serupa di masa mendatang dapat ditangani dan dimitigasi lebih awal sehingga peran-peran pemerintah daerah lebih optimal dan bisa membantu pemerintah pusat,” tambah Idris.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya, William Wirakusuma, menyebut, nantinya Perda akan mengatur tentang membangun database dan sistem informasi publik yang transparan, terukur dan akuntabel, dalam arti tidak boleh ada informasi yang disembunyikan terkait keberadaan virus atau bakteri yang berpotensi mengancam kesehatan masyarakat.

Kedua, lanjut William, penting untuk membangun database dengan menggunakan infrastruktur berjenjang dari RT, RW Kelurahan, Kecamatan, guna mengidentifikasi dan mendata warga yang mengalami gejala, tetapi dengan catatan semua informasi dan data pasien dan warga terduga dilindungi dan tidak boleh dibocorkan, apalagi memojokkan korban.

“Poin ketiga, adanya laporan berkala kepada publik terkait upaya pencegahan maupun penanggulangan. Keempat memastikan adanya sistem call center atau pengaduan. Kelima, menyebarluaskan informasi selengkap-lengkapnya dan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mencegah kepanikan dan sebagai bekal masyarakat dalam menyikapi situasi,” ujar pria penyandang gelar master dari Universitaet Kaiserlautern, Jerman, itu.

Selanjutnya, William menegaskan perlunya menerapkan sistem peringatan dini dan memperketat pengawasan di pintu akses wilayah seperti pelabuhan, terminal, bandar, dan stasiun kereta api.

Menurutnya, setelah menerapkan sistem peringatan dini dan memperketat pintu keluar-masuk wilayah, pemerintah daerah harus memastikan tersedianya fasilitas rumah sakit, tenaga medis, dan obat-obatan yang memadai untuk menangani pasien.

Rekomendasi lain PSI yang disebutkan William adalah pemerintah daerah harus sigap menyediakan kebutuhan pokok berupa makanan dan air bersih dalam keadaan darurat, serta realokasi anggaran daerah untuk mengatasi situasi darurat.

Belajar dari pernyataan kontroversial Anies Baswedan yang menyebut moda transportasi kereta rel listrik (KRL) berpotensi menjadi medium penyebaran virus Corona, William menilai pemerintah daerah perlu menyiapkan skema pengaturan ruang publik, sistem transportasi, pusat perbelanjaan, sekolah dan kantor untuk menekan kemungkinan penyebaran virus.

Bahkan, imbuh William, pemerintah harus siap dengan skema penutupan ruang publik dan pusat-pusat keramaian jika keadaan mulai genting, seperti yang dilakukan oleh Italia dan negara-negara lain yang mengisolasi penduduk dan melakukan lockdown wilayahnya.

Melengkapi rekomendasi Perda, William meminta harus ada lembaga yang berwenang penuh sebagai led sector dan mengatur bagaimana hubungan kelembagaan dengan organisasi pemerintah lainnya, serta mendorong pelibatan aktif masyarakat dalam pencegahan penyebaran virus atau wabah serupa di kemudian hari.

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dari Fraksi PSI, Emanuella Ridayati menjelaskan kenapa Perda ini baru diinisiasi di 4 kota besar tersebut.

“Karena tingkat kepadatan penduduk dan mobilitas yang tinggi membuat kota lebih potensial menjadi tempat penyebaran. Selain itu keempat itu berpotensi menjadi pintu masuk penyebaran. Selain itu, secara kebetulan PSI mempunyai kekuatan anggota legislatif yang cukup memadai sehingga bisa memuluskan pembahasan Raperda,” ungkap Rida.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa PSI dengan senang hati memberikan konsep Raperda ini kepada seluruh daerah bahkan untuk tingkat nasional jika diperlukan. “Ini adalah bagian dari komitmen PSI dalam menawarkan solusi yang sedang dihadapi bangsa dan rakyat Indonesia,” tegas Rida.

Sebagai penutup, Ketua Fraksi PSI-PKB DPRD Kota Bandung, Christian Julianto Budiman, memberikan catatan penting terkait penanganan masalah virus Corona oleh pemerintah pusat.

“PSI menganggap perlu ada banyak perbaikan, terutama dalam aspek kesiapan medis, pengerahan sumber daya aparatus pemerintah untuk mengidentifikasi, membangun database, alokasi anggaran, dan pengaturan ruang publik,” sebut Christian Julianto.

“Komunikasi publik juga masih kurang terukur, meski kami mengapresiasi langkah pemerintah untuk menunjuk satu juru bicara terkait masalah corona. Komunikasi dan rencana kebijakan menyeluruh diperlukan untuk membangun trust (kepercayaan) masyarakat, meyakinkan bahwa pemerintah hadir dan siap mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi corona,” tandas dia.

Christian mengusulkan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu berbagi peran dan tugas dalam mengatasi virus pandemi, sehingga tugas berat segera dapat teratasi.

“Salah satu hal strategis dan mendesak adalah agar pemerintah pusat dapat memberikan otoritas (kewenangan) kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan di laboratorium atau fasilitas kesehatan sebagai langkah awal pencegahan penyebaran virus,” pungkas Christian.

Dikutip dari laman https://www.worldometers.info/, hingga Jumat 13 Maret 2020, virus Corona telah menjangkiti 135.063 orang dengan penyebaran di 127 negara dan wilayah. Total korban jiwa mencapai 4.990 orang. Kasus di Indonesia, 34 orang dinyatakan positif mengidap virus Corona dan 2 pasien meninggal dunia. Jumlah korban dan peta penyebaran virus diperkirakan akan semakin meluas sejalan dengan belum ditemukannya vaksin Corona.