Cerita Sis Susy Rizky yang Dipercaya Donatur Membagikan Uang Tunai kepada Rakyat Terdampak Corona
Inspirasi Kolom

Cerita Sis Susy Rizky yang Dipercaya Donatur Membagikan Uang Tunai kepada Rakyat Terdampak Corona

Sis Susy Rizky, salah seorang kader Partai Solidaritas Indonesia, dipercaya seorang donatur untuk membagikan uang tunai kepada rakyat yang terdampak wabah Covid-19 di Jakarta. Sembari membagikan donasi, Sis Susy juga berbincang untuk mengetahui perubahan nasib mereka setelah Covid-19 melanda Jakarta. Berikut ini beberapa cerita yang terangkum:

1. Pak Mukhlis – Pedagang Martabak

Tukang martabak bernama Muchlis ini akan menutup dagangannya di belakang Mall Grand Paragon untuk pulang kampung. Hal ini terpaksa dilakukan karena penghasilan yang menurun drastis. Kalau dipaksakan, maka ia akan merugi. Diam di kontrakan juga bukan pilihan karena ia tetap harus membayar kontrakan dan makan, sementara penghasilan tidak ada ada. Jadi, ia merasa lebih baik pulang kampung aja agar bisa berhemat.

2. Pak Jana – Penjual Ronde

Pak Jana telah berjualan ronde 30 tahun terakhir. Ia biasanya menjual 50 mangkok semalam, tapi sekarang bila terjual 20 mangkok saja ia sudah bersyukur. Beliau asli dari Palimanan. Pak Jana masih akan terus berusaha berdagang sampai kira-kira sudah tidak bisa bertahan lagi.

3. Ibu Sumi – Pemulung Kardus

Sekitar jam makan siang, Sis Susy melihat Ibu Sumi, 62 tahun, terpaksa menjadi pemulung kardus dan botol plastik setelah suami dan kedua anaknya meninggal dunia. Ibu Sumi juga dikenal dengan panggilan “si kaki patah” karena pernah mengalami kecelakaan parah. Setiap hari, Ibu Sumi tidur di gerobaknya di Blok A Pasar Tanah Abang.

4. Pak Supardi – Penjual Rokok dan Minuman Dingin

Di bilangan Karet, Sis Susy bertemu Pak Supardi sedang berjualan rokok dan minuman dingin. Beliau bercerita bahwa sudah beberapa hari telat bayar kontrakan karena hanya mendapat sekitar Rp 35.000 per hari dari hasil berjualan. Bantuan uang tunai dari donatur akan menolong beliau untuk melunasi kontrakan dan terhindar diusir oleh pemilik kost.

5. Ibu Sumiyati – Penjual Jamu

Sebelum pulang ke rumah, Sis Susy membeli jamu di seberang Citywalk Sudirman dan sempat berbincang dengan Ibu Sumiyati yang menjual jamu. Ibu berusia 65 tahun ini merantau dari Solo sekitar 40 tahun yang lalu. Ibu Sumi terpaksa berjualan hingga malam hari karena belakangan ini jamunya tidak terlalu laku, walaupun beliau udah berjualan sampai larut malam. Beliau senang sekali ketika mendapat bantuan sehingga bisa pulang lebih cepat dan beristirahat.

PSI Minta DKI Tingkatkan Disiplin demi Sukses PSBB
Liputan

PSI Minta DKI Tingkatkan Disiplin demi Sukses PSBB

Jakarta, – Mendukung perpanjangan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengimbau pemerintah Provinsi DKI untuk meningkatkan disiplin warga dan memastikan dana bantuan sosial (bansos) sampai ke tangan warga yang membutuhkan. Tanpa disiplin yang ketat, perpanjangan PSBB sulit mencapai hasil yang diharapkan.

“PSI mendukung perpanjangan PSBB demi memutus rantai penyebaran Covid-19. Namun, disiplin warga harus ditingkatkan agar DKI segera bebas dari Covid-19. Masyarakat harus tahu, PSBB itu untuk apa. Esensinya apa. Masyarakat harus patuh. Jika tidak disiplin, Covid-19 tidak akan hilang. Diperlukan ketegasan juga dari aparat untuk warga yang melanggar,” kata anggota PSI DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroadmidjojo, Senin (4/5/2020).

PSI juga menyoroti meningkatnya jumlah warga DKI yang terdampak Covid-19. Banyak yang kehilangan pekerjaan dan mengalami penurunan daya beli.

“Pemerintah harus memastikan bahwa mereka mendapatkan bansos,” ujar Wakil Ketua Komisi E ini. Komisi E DPRD DKI Jakarta membidangi masalah kesra.

Dikatakan, Komisi E akan mengadakan rapat dengan Dinas Sosial DKI Jakarta pada Rabu (6/5/2020), untuk membicarakan bansos.

“Kita akan bersama-sama memastikan bahwa bansos itu harus tepat sasaran. Jangan terjadi masalah di lapangan. Dalam kondisi seperti saat ini, semua merasa butuh bansos. Namun, tentu harus ada prioritas, harus ada kriteria siapa yang berhak,” ujar Ara, panggilan akrab Anggara.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyebutkan, 98,4 persen bantuan sosial sebagai jaring pengaman bagi masyarakat terdampak penerapan PSBB terdistribusi dengan baik.

“Kami bersyukur 98,4 persen (bansos) terdistribusi dengan baik, tetapi biasanya yang 98,4 persen tidak jadi berita,” kata Anies di Balai Kota Jakarta melalui siaran langsung di kanal YouTube Pemprov DKI Jakarta, Jumat malam.

Anies mengakui, penyaluran bantuan sosial tersebut tidaklah sempurna, masih ada kekurangan yang menjadi bahan evaluasi dan diperbaiki oleh pihaknya.

Berdasarkan catatannya, total ada 1,6 persen bansos yang terdistribusi ke orang yang tidak berhak menerima. Namun, bantuan itu lalu dikembalikan, dengan catatan ada yang salah alamat, ada yang orang mampu dan ada yang sudah meninggal dunia.

“Semua itu akan jadi bahan untuk koreksi dalam pendistribusian berikutnya,” kata Anies.

Anies mengapresiasi keberhasilan aparat wilayah dibantu TNI dan Polri mendistribusikan 98,4 persen bansos dengan baik dalam waktu cukup singkat kepada keluarga yang tepat. Langkah tersebut tidaklah mudah.

Sedangkan, 1,6 persen bansos yang tidak terdistribusi dengan baik, menjadi bahan koreksi untuk penyaluran bansos berikutnya yang kemungkinan akan didistribusikan menjelang Idulfitri 1441 Hijriyah.

Pemprov DKI akan memberikan bingkisan bansos menjelang Idulfitri yang proses eksekusinya dilakukan seminggu atau 10 hari sebelum Lebaran.

“Bansos ini ditujukan untuk menjangkau masyarakat lebih banyak dari yang pertama. Yang pertama kemarin kita sudah menjangkau 1,2 juta keluarga. Alhamdulillah sudah terdistribusi dengan baik,” kata Anies.

Alamak, PSI Dukung Usul Ganjar untuk Potong Gaji ASN
Liputan

Alamak, PSI Dukung Usul Ganjar untuk Potong Gaji ASN

Jakarta – Politisi muda Tanah Air, Tsamara Amani Alatasmendukung langkah Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowoyang mengusulkan adanya pemotongan pendapatan dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, di tengah masa pandemi ini solidaritas antar sesama anak bangsa jadi kunci agar kehidupan tidak semakin terpuruk.

Hal tersebut dia sampaikan di sebuah video berdurasi 2.14 menit yang diupload pada akun instagramnya, @tsamaradki, Minggu (3/5/2020). Dalam video tersebut, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menegaskan memberikan dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengusulkan pemotongan pendapatan dari Aparatur Sipil Negara.

“Saya ingin memberikan dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar pranowo mengenai pemotongan gaji ASN, itu adalah ide yang bagus karena di saat seperti ini kita harus mencoba terus menyisir anggaran dan mencari anggaran anggaran yang bisa kita pakai dan mendistribusikannya untuk kepentingan masyarakat yang betul-betul membutuhkan,” kata Tsamara mengawali kalimat dalam video unggahannya.

Apa yang Tsamara sampaikan lewat video tersebut, dia perkuat dengan narasi yang tercantum pada caption unggahannya tersebut.

“Dukung usul Pak @ganjar_pranowo. Saya setuju dengan usul Pak Ganjar untuk memotong pendapatan ASN & mendistribusikannya kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 secara ekonomi,” tulis Tsamara.

Tsamara pun menambahkan sebaiknya pemotongan dilakukan pada ASN dengan pendapatan besar bukan dari golongan I sampai 3 yang tergolong kecil.

“Sekedar tambahan saran untuk usul Pak @ganjar_pranowo. Yang dipotong adalah tunjangan karena tunjangan lebih besar dari gaji,” katanya.

Siapa yang bergaji besar dan mampu memberi pengaruh signifikan terhadap ketersediaan anggaran penanganan COVID-19?

“Pejabat ASN saja yang pendapatannya dipotong karena memang besar & kontribusinya akan signifikan, seperti pejabat eselon I dan II. Sementara pejabat eselon III ke bawah dengan pendapatan lebih kecil baiknya jangan dipotong,” kata Tsamara.

Di akhir caption unggahannya tersebut, sebuah kalimat manis Tsamara tulis sebagai ungkapan bahwa siapapun bisa kehilangan apapun karena dampak langsung COVID-19 ini.

“Ini waktunya solidaritas. Ada banyak orang yang terkena PHK dan tidak diberi pesangon karena industri terpukul. Ada banyak orang yang masuk kategori miskin baru karena kehilangan penghasilan dan tidak memiliki tabungan. Segala cara harus dilakukan agar kita bisa membantu mereka bertahan hidup. Teman-teman setuju nggak?” Kata Tsamara.

PSI: Hak Angket KPK Dipandang Serangan Balik Koruptor
Liputan Nasional

PSI: Hak Angket KPK Dipandang Serangan Balik Koruptor

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni menilai, Panitia Khusus Hak Angket KPK memperburuk citra partai politik di Indonesia. Padahal, menurut Toni, semestinya parpol menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ia berharap, parpol-parpol yang mengusulkan hak angket KPK agar mencabut hak angket demi menjaga citra positif dalam memberantas korupsi. Dengan demikian, parpol bisa kembali dipercaya rakyat.

“Seharusnya saat ini KPK perlu dibela karena ada kasus teror terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan,” papar Toni melalui keterangan tertulis Jumat (9/6/2017).

Selain itu, ia menyatakan, hak angket jelas bertujuan melemahkan KPK. Padahal, menurut Toni, korupsi merupakan “extra ordinary crime” yang pemberantasannya juga harus ekstra melalui KPK. “Hak angket KPK bisa dipandang sebagai serangan balik koruptor untuk melemahkan KPK,” lanjut Toni.

DPR tetap membentuk Pansus Angket KPK meski mendapat kritikan berbagai pihak sejak usulan digulirkan. Tujuh fraksi di DPR RI sudah mengirimkan nama perwakilan anggotanya ke Pansus Angket KPK. Total sudah ada 23 anggota DPR.

Hak angket ini dimulai dari protes yang dilayangkan sejumlah anggota Komisi III kepada KPK terkait persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Sumber: Kompas.com

Karangan Bunga Megah dari PSI untuk Ahok Jadi Objek Foto Warga
Liputan Liputan Nasional

Karangan Bunga Megah dari PSI untuk Ahok Jadi Objek Foto Warga

Jakarta – Karangan bunga masih terus berdatangan dari warga untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke Balai Kota. Dari sekian banyak karangan bunga untuk Ahok, ada satu karangan bunga yang menjadi pusat perhatian warga.

Karangan bunga tersebut adalah kiriman dari salah satu partai pendukung Ahok-Djarot pada Pilgub DKI lalu, yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Karangan bunga tersebut diletakkan di pinggir Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, di depan pagar Balai Kota.

Karangan bunga dengan ukuran sekitar 5 meter x 1,5 meter tersebut dihiasi dengan bunga mawar merah di seluruh papannya. Di tengahnya terdapat tulisan ‘Satu kekalahan seribu bunga merekah, terima kasih Ahok!’.

Megahnya karangan bunga dari PSI ini pun menjadi sasaran foto warga yang sedang melintas. Mereka menyempatkan diri untuk berfoto sejenak di karangan bunga tersebut.

Saat ini, karangan bunga yang datang untuk Ahok sudah mencapai trotoar Jalan Medan Merdeka Selatan. Hal tersebut karena Balai Kota sudah tidak bisa lagi menampung banyaknya karangan bunga untuk Ahok.

PPP Buka Peluang Ikuti Jejak PSI dukung Jokowi 2019
Liputan Liputan Nasional

PPP Buka Peluang Ikuti Jejak PSI dukung Jokowi 2019

Merdeka.com – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) angkat bicara soal manuver sejumlah partai politik yang telah menyatakan dukungan kepada Joko Widodo (Jokowi). Waketum PPP kubu Romi, Fernita Darwis, menyebut, partainya bisa saja mengikuti jejak Golkar dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan mendukung Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019.

Dia menyatakan, PPP bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden dari luar atau dari kader partai.

“Sosok seperti Pak Jokowi bisa dicalonkan lagi apalagi melihat kinerja beliau selama ini,” katanya ketika dikonfirmasi, Selasa (25/4).

Dia menjelaskan, PPP memiliki mekanisme untuk menentukan siapa capres yang akan diusung di Pilpres 2019. Salah satunya harus dibahas di Rakernas.

“PPP memiliki mekanisme mengajukan capres seperti harus lewat Rakernas dan mendengarkan aspirasi PPP wilayah,” katanya.

“Kita juga menunggu UU Pemilu selesai di DPR dan merapikan partai setelah Pilkada,” katanya.

Seperti diketahui, Golkar dan PSI telah menyatakan dukungan kepada Jokowi untuk maju di Pilpres 2019. Dukungan dari PSI bahkan disampaikan langsung oleh para pengurus DPP PSI kepada Jokowi saat bertemu di Istana Negara, beberapa waktu lalu. [dan]

sumber: https://www.merdeka.com/politik/ppp-buka-peluang-ikuti-jejak-golkar-psi-dukung-jokowi-di-2019.html

PKS Tidak Akan Ikuti Jejak PSI Calonkan Jokowi
Liputan Liputan Nasional

PKS Tidak Akan Ikuti Jejak PSI Calonkan Jokowi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum memiliki calon presiden untuk diusung Pilpres 2019 mendatang.

Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan partainya menunggu hasil dari pembahasan UU Pemilu mengenai presidential treshold (PT) sebelum mengajukan capres.

“Kami menunggu syarat pengajuan calon presiden (PT) apakah sama seperti UU sebelumnya 20 persen atau 0 persen seperti yang banyak diwacanakan,” kata Hidayat ketika dikonfirmasi, Selasa (25/4/2017).

Hidayat mengatakan faktor lainnya yang membuat PKS belum menentukan capres karena hingga 2018 mendatang masih fokus pada Pilkada di sejumlah daerah.

“Kami masih fokus ke Pilkada dan UU Pemilu,” kata Hidayat.

Wakil Ketua MPR RI ini menegaskan presidential treshold sangat menentukan siapa sosok capres yang akan diajukan partai politik.

Jika PT seperti presidential threshold sama seperti Pemilu 2014 yakni sebesar 20 persen jumlah kursi di DPR atau 25 persen suara sah di Pemilu maka kemungkinan akan muncul 3-4 calon presiden.

Sebaliknya jika PT 0 persen maka setiap parpol kemungkinan besar bisa mencalonkan presiden masing-masing.

“Jadi kami merasa tidak belum terlambat mengajukan calon presiden,” ujar Hidayat.

Sebelumnya dua partai politik jauh-jauh hari telah mewacanakan calon presiden yang akan diusung di 2019. Kedua partai itu adalah Partai Golkar dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

PSI menyatakan langsung dukungannya ke Jokowi di Pilpres dalam pertemuan dengan para pengurus DPP PSI di Istana Negara pekan lalu.

Menurut Hidayat, PKS akan melihat jejak rekam capres yang akan diusung sehingga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia.

“Kami memiliki mekanisme tentang ini. Siapapun calon presiden dari PKS tentu beliau bukan satrio piningit,” kata Hidayat.

sumber: http://www.tribunnews.com/nasional/2017/04/25/pks-tidak-ikuti-jejak-psi-dan-golkar-ajukan-capres-sejak-dini