Giring Minta Kader PSI Awasi Penanganan Covid-19 di Daerah
Giring Presiden 2024

Giring Minta Kader PSI Awasi Penanganan Covid-19 di Daerah


Menjelang perpanjangan PPKM darurat berakhir besok, Minggu (25/7), Plt Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha meminta seluruh kadernya mengawasi penanganan Covid-19 di seluruh daerah.

“Saya meminta agar seluruh kader PSI, terutama anggota legislatif di daerah dan struktur partai untuk mengawasi realisasi program kerja penanganan Covid,” kata Giring kepada wartawan, Sabtu (24/7).

Sebelumnya Giring mengunjungi Sentra Vaksinasi PSI Jakarta Selatan di kawasan Cidodol, Kebayoran Lama, Jumat (23/7).

Giring merinci hal-hal yang perlu diawasi di daerah dalam penanganan covid-19. Yakni, pencairan tunjangan nakes, penyaluran bansos bagi warga yang isoman dan terdampak, serta percepatan distribusi vaksin.

“Selain percepatan distribusi vaksin, kami minta pencairan tunjangan nakes dan penyaluran bansos diawasi dengan ketat oleh kader PSI di wilayah masing-masing. Bantu warga yang membutuhkan, kritisi pemda agar program penanganan Covid-19 berjalan sesuai harapan di seluruh Indonesia,” lanjut dia.

Dalam kesempatan yang sama Giring juga menyatakan di masa pandemi seperti ini kader PSI tak boleh surut langkah. Harus tetap memantapkan langkah hadir dan bekerja untuk rakyat terutama yang membutuhkan bantuan saat ini.

“Kami berharap kader PSI terus hadir dan bekerja untuk rakyat. Terutama masyarakat perekonomian menengah terbawah yang terdampak sangat dalam selama pandemi. Pedagang keliling, pekerja yang mengandalkan nafkah harian, single mom, disabilitas, yatim-piatu, dan lain sebagainya. Mereka harus diperjuangkan mendapat bantuan dan vaksinasi,” ujarnya.

Selain mengawasi penanganan Covid-19, PSI ikut berpartisipasi membantu pemerintah dalam menangani Covid-19. Yakni dalam pelaksanaan vaskinasi untuk masyarakat. Sejumlah kader PSI di Jakarta menggelar vaksinasi di wilayah Kebayoran Lama.

“Antusiasme warga tinggi, tempat memadai, dan pelaksanaannya sangat rapi dan tertata. Saya berterima kasih atas kerja keras seluruh kader PSI DKI Jakarta,” kata Giring.

Sumber: JawaPos.com





Sumber

Buah Simalakama Pak Jokowi – Giring Ganesha
Giring Presiden 2024

Buah Simalakama Pak Jokowi – Giring Ganesha


Bagaikan memakan buah simalakama, itulah perumpamaan yang sangat pas untuk menggambarkan betapa Presiden Jokowi dalam kondisi yang serba salah dalam menyikapi kelanjutan PPKM Darurat saat ini. Bila PPKM darurat dilanjutkan maka yang paling menderita adalah rakyat kecil. Rakyat yang mencari nafkah di sektor informal seperti pedagang pasar, ojek online serta berbagai sektor lainnya. Pendapatan mereka nyaris tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.

Bila PPKM Darurat dihentikan maka yang menderita adalah rakyat juga ketika penularan covid-19 semakin mudah karena tidak adanya pembatasan kegiatan. Harus kita akui, pembatasan kegiatan selama 2 pekan PPKM darurat terlihat cukup efektif menurunkan laju kasus harian. Pada 15 Juli 2021 terjadi puncak kasus harian dengan jumlah 56.757 yang kemudian menurun menjadi 33.722 kasus harian pada 21 Juli 2021.

Meskipun pada 22 Juli kasus harian kembali meningkat signifikan dengan 49.509 kasus, namun peningkatan ini juga diiringi oleh meningkatnya jumlah tes yang melebihi hari-hari sebelumnya. Peningkatan ini dimungkinkan karena masa liburan lebaran haji terjadi antrian masyarakat yang akan melakukan tes dan kemudian terakumulasi pada tanggal 22 Juli 2021.

Terlihat betapa peliknya keputusan yang harus diambil oleh pemerintah antara memperpanjang PPKM Darurat tapi mengorbankan ekonomi atau melonggarkan PPKM Darurat namun berisiko tinggi akan semakin lamanya pandemi.

Namun sepelik apapun itu, pemerintah hendaknya memilih kebijakan yang akan diambil dengan tetap berpegang kepada falsafah Sales Populi Suprema Lex Esto. Falsafah ini sebagaimana yang dikatakan oleh filsuf romawi kuno Cicero (106-43 SM) bermakna keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi.

Falsafah yang bermakna sama juga termaktub dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang menyebutkan bahwa tujuan negara yang harus menjadi acuan penyelenggara pemerintahan adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Lebih jauh dalam pasal 28 A UUD 1945, konstitusi kita telah memberikan hak untuk hidup dan pasal 34 ayat (3) memberikan kita hak atas kesehatan yang layak.

Jadi dalam kondisi pandemi ini sangatlah jelas hak dan kewajiban antara pemerintah dan warga negara. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan jaminan kesejahteraan dan jaminan atas kesehatan. Pemerintahlah yang memiliki kewajiban dan mandat untuk mewujudkan itu. Itulah amanat konstitusi kita yang harus dipegang teguh oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara di berbagai tingkatan.

Oleh karena itu saya yakin dan percaya bahwa pemerintah kita sedang berusaha melaksanakan kewajiban mereka untuk memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan pada kita dalam masa pandemi ini. Pemilihan kebijakan PPKM Darurat ataupun pelonggaran menjadi PPKM 1-4 bila kasus mengalami penurunan adalah wujud dari tanggungjawab pemerintah itu.

Pelonggaran PPKM yang direncanakan pada 26 Juli 2021 kita harapkan benar-benar melalui pertimbangan yang matang dari segala aspek. Bila memang kasus harian sudah menurun drastis dan dapat dikendalikan maka pelonggaran adalah keniscayaan demi bergeraknya ekonomi rakyat. Namun bila penurunan belum terjadi jangan sampai pelonggaran yang bertujuan untuk akselerasi ekonomi malah membahayakan kesehatan bahkan nyawa rakyat Indonesia.

Saya yakin pertimbangan ini tidaklah mudah bagi pemerintah ibarat memakan buah simalakama. Namun saya percaya pemerintah memiliki banyak ahli kesehatan, epidemologi dan ahli ekonomi yang mampu menemukan rumusan terbaik. Rumusan yang mampu menjamin keselamatan rakyat dari serangan pandemi sekaligus mampu menyelamatkan perekonomian rakyat. Tentu rumusan ideal untuk itu sangatlah susah untuk didapat namun setidaknya pemerintah pusat dapat menemukan kebijakan yang tidak mengorbankan salah satu aspek.

Sebagai warga negara yang baik tentu kita juga memiliki peran serta yang tidak kalah dominannya dengan pemerintah dalam perang terhadap pandemi covid-19 ini. Tanpa adanya kesadaran kita bersama maka apapun kebijakan dan solusi yang diambil oleh pemerintah tidak akan berhasil diterapkan di lapangan. Ada tiga hal setidaknya yang perlu kita jalankan secara disiplin dalam PPKM darurat maupun PPKM 1-4 yang bila jadi akan dilaksanakan pada 26 Juli nanti.

Pertama, menaati protokol kesehatan. Protokol kesehatan adalah sesuatu yang selalu diulang-ulang selama pandemi namun dalam faktanya masih terjadi pengabaian. Satgas Penanganan Covid-19 misalnya mengatakan berdasarkan temuan survei Provinsi Banten termasuk daerah yang paling abai dalam memakai masker. Sementara itu Provinsi DKI Jakarta termasuk daerah yang paling abai dalam menjaga jarak.

Kedua, memastikan bantuan sosial tepat waktu dan tepat sasaran. Data Kementerian Keuangan menunjukkan hingga akhir Juni 2021, dana pemda banyak tertahan di Bank hingga mencapai 190 trilyun rupiah. Artinya, dana yang ditransfer pemerintah pusat untuk membantu rakyat daerah malah ditahan pemda di bank.

Kita berharap Pemerintah Daerah tidak menunggu-nunggu bantuan sosial ini diturunkan ke masyarakat. Bantuan sosial ini meskipun kecil namun dapat meringankan beban yang dirasakan masyarakat kecil selama pandemi ini. Bantuan yang diberikan kita harapkan dapat tepat sasaran serta terhindar mari markup atau perilaku korupsi lainnya.

Ketiga, mempercepat vaksinasi. Target Herd Immunity yang ideal adalah mencapai 85 persen jumlah rakyat Indonesia. Saat ini vaksinasi baru menyentuh angka 20.72 persen untuk dosis yang pertama. Artinya masih sangat jauh kinerja kita untuk mencapai target ideal terciptanya Herd Immunity. Oleh karena itu kita berharap pemerintah dapat memaksimalkan semua potensi yang ada untuk menambah tenaga kesehatan. Pembukaan relawan sebagai tenaga kesehatan yang berbasis di posyandu-posyandu di seluruh Indonesia saya kira sebuah langkah signifikan yang bisa kita lakukan. Meski tidak mudah mewujudkan itu namun patut untuk dipertimbangkan.

Pada akhirnya kesadaran kita bersama untuk menyukseskan setiap kebijakan yang diambil pemerintah adalah kunci untuk memenangkan pertempuran melawan pandemi ini. Tanpa adanya kesadaran kita untuk menegakkan protokol kesehatan serta melakukan vaksinasi maka pandemi ini akan semakin lama hidup di tengah kita. Pilihannya ada di tangan kita, segera memenangkan perang ini dengan gemilang atau berlarut-larut dalam penderitaan.





Sumber

Giring PSI Siap Bantu UMKM di Masa Perpanjangan PPKM Darurat, Ini Syaratnya
Giring Presiden 2024

Giring PSI Siap Bantu UMKM di Masa Perpanjangan PPKM Darurat, Ini Syaratnya


Giring PSI ikut merespons kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diperpanjang hingga 25 Juli 2021. Dirinya berniat membantu usaha masyarakat yang terdampak karena adanya kebijakan itu.

Hal ini diketahui dari akun Instagram Giring. Bersama sang istri, Cynthia Ganesha, dia siap bantu promosikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Jakarta yang produknya dijual secara online dari 21 Juli hingga 26 Juli 2021.

“Kami akan “BELI” dan “PROMOSIKAN” produknya di IG saya dan Cynthia. Semoga hal kecil ini bisa bermanfaat dan sedikit membantu usaha teman teman,” tulis Giring, dikutip pada Rabu (21/7/2021).

 

Dalam unggahan itu, tertulis ketentuan dan tahapan untuk UMKM yang ingin mengikuti penawaran Giring dan Cynthia ini. Penawaran ini hanya berlaku untuk UMKM wilayah Jakarta.

Pemilik usaha diminta mengirim profil Instagramnya ke akun @miftaajn. Setelah ditelaah satu per satu, Giring dan Cynthia siap membeli produk dan mempromosikannya lewat akun Instagram mereka.

“Kami akan beli produk kalian dan akan kami revuew + promosikan produknya di IG kami masing-masing,” tulis keterangan yang tercantum.

Unggahan ini menuai komentar positif dari netizen. Banyak yang mendukung kebaikan Giring dan istri menawarkan bantuan kepada masyarakat yang kesulitan di tengah masa PPKM.

“Subhanallah semoga menjadi amal ibadah dan manfaat buat yang menbutuhkan,” komentar seorang netizen.

“Luar biasa bro, barokah,” komentar netizen lainnya.

Sumber: IDXChannel.com





Sumber

PPKM Darurat Diperpanjang, PSI Minta Tiga Hal Ini Dijalankan
Giring Presiden 2024

PPKM Darurat Diperpanjang, PSI Minta Tiga Hal Ini Dijalankan


Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemerintah dan semua pihak menjalankan tiga hal sampai 25 Juli agar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat bisa dilonggarkan pada 26 Juli 2021.

“Pertama adalah taati protokol kesehatan atau prokes. Semua orang diharapkan diam di rumah, kecuali terpaksa. Ketika di luar, prokes harus benar-benar ditegakkan. Pihak berwenang juga jangan ragu untuk menindak meski tentu dengan cara-cara yang manusiawi,” ujar Plt Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha, dalam keterangan tertulis, Rabu (21/7/2021).

Kedua, Giring mengatakan bantuan untuk masyarakat terdampak perlu makin disegerakan dan tepat sasaran.

“Kalau bantuan segera tiba, mereka tidak perlu lagi memikirkan cara memenuhi kebutuhan keluarga dan tetap di rumah,” lanjut Giring.

Ketiga, mempercepat dan lebih memasifkan vaksinasi.

Sebab, kata Giring, vaksin diyakini mampu membentengi diri, sehingga jika terpapar, tidak terlalu parah efeknya.

“Pemerintah dan semua elemen masyarakat perlu mengejar target herd immunity, yaitu 85 persen rakyat Indonesia harus sudah vaksinasi lengkap. Pasti mustahil dalam pekan ini tapi momentum perpanjangan PPKM Darurat ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk lebih memasifkan vaksinasi,” kata Giring.

Jika tiga hal tersebut bisa dilaksanakan, perekonomian akan kembali bergerak dan penyebaran virus terkendali.

“Pasar-pasar akan dibuka, pengemudi online, tukang becak, pedagang kaki lima, dan lain-lain akan kembali leluasa beraktivitas. Dengan ini ekonomi akan tumbuh kembali,” imbuhnya.

Giring menegaskan, PPKM Darurat adalah bentuk nyata prinsip atau filosofi pemerintah salus populi suprema lex esto atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

“Ini terlihat dalam bentuk penambahan anggaran Rp 45 triliun, dari Rp 699,43 triliun menjadi Rp 744,75 triliun. Ini bukti keseriusan pemerintah yang tidak boleh disia-siakan semua pihak. Jangan sampai uang rakyat dari APBN ini sia-sia lantaran kita mengabaikan tiga hal di atas,” pungkas Giring.

Presiden Joko Widodo menyampaikan perpanjangan PPKM Darurat pada Selasa 20 Juli 2021 malam.

Dalam keterangan yang disampaikan, PPKM Darurat diperpanjang sampai 25 Juli dan akan dilonggarkan bila jumlah kasus Covid-19 terus menurun.

Sumber: Tribunnews.com





Sumber

Vaksin Berbayar, Kesetaraan vs Keadilan?
Giring Presiden 2024

Vaksin Berbayar, Kesetaraan vs Keadilan?


Rencana pemerintah untuk menyediakan vaksin berbayar melalui PT. Kimia Farma menuai prokontra dan debat di publik. Pihak yang pro mempunyai pendapat bahwa vaksin berbayar adalah salah satu solusi bagi percepatan vaksin. Sementara itu pihak yang kontra menganggap vaksin berbayar adalah tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan pemerintah karena adalah kewajiban negara untuk menyediakan vaksin secara gratis.

Pro dan kontra ini tampaknya mengurungkan niat pemerintah untuk segera menjalankan rencana itu. Rencana semula yang akan dilaksanakan pada 17/07/2021 dinyatakan ditunda oleh Kimia Farma. Namun tampaknya penundaan ini hanya sementara karena Juru Bicara Menteri Kesehatan Dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan vaksinasi gotong royong individu ini ditunda untuk menunggu petunjuk teknis lebih lanjut agar program berjalan lebih efisien.

Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir juga menjelaskan tentang kekhawatiran publik mengenai akan terganggunya vaksinasi gratis bila vaksin berbayar ini dijalankan. Erick Thohir mengatakan bahwa kekhawatiran itu tidak perlu ada karena badan usaha dan individu tidak mengunakan dosis program vaksinasi gratis yang dilakukan oleh pemerintah. Vaksin itu juga tidak berasal dari sumbangan, hibah atau kerjasama multilateral dari negara lain.

Mari kita bahas persoalan ini dengan membuka data proses vaksinasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Pemerintah telah menetapkan target vaksinasi untuk 208.265.720 orang penduduk Indonesia sebagai target minimal mencapai Herd Immunity. Dari total target itu berdasarkan data dari website vaksin.kemkes.id untuk dosis I baru tercapai sebanyak 39.628.149 dosis atau sekitar 19,03 persen dari total target. Sedangkan dosis II baru mencapai 15.810.099 dosis atau sekitar 7,59 persen dari total target.

Terlihat bahwa capaian vaksinasi kita saat ini masih sangat jauh dari target pemerintah. Dengan kata lain, Herd Immunity yang kita harapkan bisa menghentikan laju pandemi masih sangat jauh. Herd Immunity hanya akan tercapai bila; pertama, minimal 70 persen penduduk sudah divaksin. Kedua, bila 70 persen penduduk Indonesia sudah pernah terinfeksi oleh virus Covid-19. Tentu kita tidak ingin opsi kedua lebih mendahului dari opsi pertama karena itu vaksinasi harus segera kita lakukan secepat mungkin mencapai target.

Berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk mempercapat proses vaksinasi ini. Tidak hanya dilakukan di unit kesehatan tapi juga melibatkan kerjasama dengan pihak swasta di berbagai mall, stadion olahraga dan tempat lain. Namun, target masih belum tercapai karena berbagai kendala yang dihadapi.

Pelaksanaan vaksin berbayar ini kalau kita lihat dari perspektif percepatan vaksinasi sesungguhnya sangat masuk akal. Kita tahu masih banyak orang yang ingin mendapatkan vaksinasi namun terkendala oleh ketakutan mereka untuk vaksinasi di tempat umum yang cenderung terciptanya kerumunan massa.

Sangat banyak kalangan dari menengah keatas mengalami kondisi ini. Sehingga bila vaksinasi berbayar ini jadi diterapkan akan sangat membantu bagi penduduk yang ingin vaksin serta mau membayar dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kesetaraan vs Keadilan

Argumen kuat dari penolak vaksin berbayar ini adalah bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan vaksinasi gratis. Vaksinasi berbayar hanyalah sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap orang berduit sehingga semakin memperkuat kesenjangan ekonomi yang ada.

Saya melihat sebaliknya bahwa rencana vaksin gotong royong individu ini sebagai bagian dari keadilan (equity) yang sesungguhnya. Kadang kita salah membedakan antara kesetaraan (equality) dengan keadilan (equity). Kesetaraan adalan memberikan sesuatu yang sama banyaknya kepada masyarakat sedangkan keadilan adalah membagikan sesuai dengan kebutuhan si penerima.

Keadilan (equity) ini sesungguhnya sudah banyak diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam sistem BPJS misalnya terdapat kelas-kelas yang berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing warga negara. Juga ada kelas tersendiri bagi masyarakat kurang mampu yang semua biaya ditanggung oleh negara.

Dalam harga BBM keadilan (equity) ini juga sudah lama terjadi. Masyarakat miskin atau kebutuhan transportasi massa disediakan BBM subsidi seperti premium dan biosolar. Sedangkan bagi masyarakat yang berkemampuan disediakan BBM non subsidi yang tentu saja lebih mahal harganya.

Jadi secara nilai keadilan, rencana vaksin berbayar ini tidaklah mengkhianati kepentingan rakyat secara keseluruhan. Vaksin berbayar hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang mau dan mampu membayar sedangkan vaksin gratis tetap tersedia bagi masyarakat yang mau menunggu untuk mendapatkannya.

Vaksin berbayar ini menurut saya adalah salah satu pilihan bagi kita untuk mengejar capaian target vaksinasi demi terciptanya Herd Immunity. Saya memahami dasar pemikiran saudara kita yang menolak vaksin berbayar karena secara tataran ideal vaksinasi ini seharusnya memang diberikan secara gratis kepada seluruh penduduk Indonesia. Namun, dalam kondisi sulit ini tidak selamanya kita mampu mewujudkan idealisme. Terkadang kita harus berdamai dengan realitas yang mengharuskan percepatan vaksinasi dengan segala cara dan kemampuan yang ada.

Yang perlu kita tekankan kepada pemerintah adalah bila memang mau mengadakan vaksin berbayar bagi individu jangan sampai terjadi kebocoran dosis vaksin gratis untuk kemudian dijual pada vaksin berbayar.

Jangan sampai ada kasus korupsi yang terjadi dalam proses vaksin berbayar ini sebagaimana yang pernah terjadi dalam program bantuan sosial. Jangan pula sampai terulang kasus rapid test bekas yang pernah melibatkan oknum pegawai sebuah instansi di Medan. Pemerintah harus dapat memberikan komitmen itu kepada kita bila pemerintah tidak ingin kehilangan kepercayaan dari rakyatnya.

Apapun itu mari bersatu dalam melawan pandemi. Kita manfaatkan segala potensi yang ada untuk memenangkan pertempuran ini. Tak ada pertempuran yang dimenangkan bila kita terpecah belah. Semoga Tuhan bersama kita.





Sumber

Lepaskan Sekat-Sekat Politik Melawan Pandemi
Giring Presiden 2024

Lepaskan Sekat-Sekat Politik Melawan Pandemi


Memasuki hari keempat PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali memperlihatkan kabar baik sekaligus kabar kurang baik pada kita. Kabar baiknya terlihat Pemerintah Daerah mulai serius dalam mengetatkan mobilitas warga di daerah masing-masing. DKI Jakarta misalnya telah melakukan penyekatan jalan untuk menghalangi mobilitas orang menuju Jakarta. Setidaknya ada 72 titik penyekatan yang dijaga aparat TNI dan Polri. Kondisi ini terlihat sangat berbeda dengan hari-hari sebelumnya bahkan ketika pelarangan masa mudik beberapa waktu lalu.

Kabar kurang baiknya terkait dengan masih kurangnya kesadaran warga kita akan pentingnya untuk berdiam diri di rumah sementara PPKM Darurat berlaku. Di DKI Jakarta sejak senin 5 Juli 2021 masih terdapat ribuan warga luar Jakarta yang berasal dari Tangerang, Depok, Bogor dan Bekasi berusaha memasuki wilayah Jakarta untuk bekerja. Jelas terlihat di tempat-tempat penyekatan terjadi kemacetan yang mengular di tengah ganasnya corona varian delta di Jakarta.

Masih banyaknya warga yang melakukan mobilitas bisa mengancam keberhasilan PPKM Darurat. Oleh karena itu Menteri Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan sebagai Koordinator PPKM Darurat Jawa dan Bali memberikan ancaman kepada kantor atau perusahaan yang berkategori non esential bila masih mewajibkan karyawan ke kantor akan mencabut izin perusahaan tersebut. Ancaman ini saya kira perlu untuk dijalankan karena memaksa karyawan untuk bekerja di tengah pandemi adalah bukti kurangnya rasa kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama. Apalagi kondisi pandemi ini tidak hanya mengancam kehidupan orang perorang melainkan sudah menjadi sebuah ancaman nasional.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga protokol kesehatan (Prokes) memang menjadi halangan terbesar bagi kita untuk segera terlepas dari pandemi dan tidak terjadi di Ibu Kota saja. Kejadian di Padang misalnya, pada 4 Juli 2021 seorang Ibu yang sedang makan bersama di sbuah restoran merekam komentarnya sendiri tentang kondisi di rumah makan itu.

“Saya lagi di Padang, makan di Restoran Bebek Sawah. Rame, enggak ada jaga jarak. Bebas. Kenapa kita di Jakarta pada panik semua?,” ujarnya . “Udah jangan panik, terus saja lawan, pemerintahan zalim, ayo selamat makan semua,” katanya dalam video itu. Video itu menyebar ke berbagai grup WhatsApp dan media sosial lainnya.

Bagi saya ini persoalan yang sangat serius. Sebagian masyarakat tidak hanya menolak prokes semata namun juga menganjurkan orang untuk tidak menaati prokes. Yang paling membuat saya khawatir sekaligus prihatin adalah penolakan ini tidak hanya sekedar karena menganggap covid 19 tidak berbahaya tetapi juga berdasarkan preferensi politik. Hal ini tersirat dalam pernyataan ibu-ibu diatas yang memakai narasi yang menyebut pemerintahan zalim.

Kata-kata ini tidaklah berdiri sendiri melainkan dilatari oleh polarisasi politik yang ada di sekitar kita selama ini. Saya sendiri melihat di berbagai whatsap grup betapa polarisasi politik ternyata membuat kita juga terbelah atas pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Setuju atau tidak setuju turut ditentukan oleh di sisi siapa kita berdiri di Pilpres kemarin.

PPKM darurat ini tidak akan mencapai hasil yang menggembirakan bila kesadaran kita semua tidak hadir untuk mematuhi aturan pemerintah. Belajar dari lockdown yang diterapkan negara lain, kesadaran warga dan ketegasan pemerintah adalah kunci keberhasilan. Mungkin hanya China yang berhasil menurunkan laju pandemi dengan cara lockdown. China memiliki kombinasi terbaik untuk membuat lockdown atau karantina kesehatan berhasil yakni pemerintahan yang keras cenderung otoriter ditambah dengan warga negara yang patuh dan taat terhadap negara.

Sementara itu di negara-negara demokratis seperti Malaysia misalnya kini telah memasuki tahap keempat Penguncian Total (lockdown) nasional. Lockdown terus diperpanjang karena negara Malaysia mencatat terus terjadi peningkatan kasus covid. Pada 29 Mei 2021 tercatat rekor 9.020 kasus dan 98 kematian. Total kasus sejak awal pandemi sekarang mencapai 572.357 dengan 2.796 kematian. Malaysia memiliki wabah terburuk di Asia Tenggara dibandingkan dengan ukuran populasinya, meskipun beban kasusnya secara keseluruhan lebih rendah daripada Indonesia dan Filipina yang lebih padat penduduknya.

Data resmi menunjukkan, tingkat infeksi harian Malaysia per satu juta orang kini melebihi India. Menurut data Universitas Johns Hopkins yang diterbitkan Our World in Data dan dikutip CNBC, per Selasa (25/5/2021) Malaysia melaporkan 205,1 kasus per satu juta penduduk, sedangkan India hanya 150,4 per satu juta penduduk. Masih lebih tinggi dari Indonesia yang sekitar 119,6 kasus per satu juta penduduk.

Kenapa lockdown di Malaysia tidak berhasil menurunkan laju pandemi ? Menurut The Star, pelaksanaan lockdown pada hari pertama gagal dan jauh dari harapan. Warung makan dan pasar sentral masih memungkinkan untuk pelanggan makan di tempat meskipun ada larangan nasional. Mantan Perdana Menteri Mahatir Mohamad dalam chanel Youtubenya juga menyampaikan kritikan kepada pemerintah karena masih banyak orang yang bisa keluar bekerja dan banyak kendaraan yang masih lalu lalang di jalanan. Kesamaan dengan Indonesia adalah tercampurnya urusan politik dengan perlawanan terhadap pandemi. Di Malaysia juga muncul tagar pemerintahan zalim bahkan ada gerakan untuk memecat Perdana Menteri.

Apa yang terjadi di Malaysia hendaknya menjadi pelajaran bagi pemerintah Indonesia dan bagi kita semua tentang pentingnya ketegasan pemerintah serta ketaatan masyarakat terhadap aturan. Negara kita tidak mungkin menerapkan pemerintahan otoriter yang masuk terlalu jauh ke ranah pribadi masyarakat seperti di China. Yang bisa kita lakukan adalah menegakkan aturan PPKM Darurat sebaik-baiknya untuk membatasi mobilisasi dan mencegah penularan covid varian delta yang sangat berbahaya ini.

Jangan ada lagi provokasi-provokasi yang mengajak orang untuk tidak mematuhi prokes serupa kejadian di Padang kemarin. Apalagi bila kehendak membangkang dilatari oleh polarisasi politik yang tak kunjung usai. Kacamata politik sebagai oposisi tidak tepat digunakan dalam kondisi pandemi ini. Ketika pemerintah mengambil jalan PSBB atau PPKM, pemerintah dinilai tidak tegas dan berharap pemerintah menerapkan lockdown. Sebaliknya ketika pemerintah mengambil kebijakan PPKM Darurat yang ketat serupa lokcdown malah pemerintah dibilang zalim. Bila ini terus terjadi maka akan selalu terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap prokes yang menjadi tumpuan kita bersama untuk melawan pandemi ini.

Sekali lagi, kini saatnya kita bersatu melawan pandemi dan kita lepaskan sekat-sekat politik yang ada. Ketika anda terkena covid dan menuju rumah sakit tidak akan ada yang menanyakan apa partai pilihan anda atau siapa presiden pilihan anda. Namun yang akan ditanyakan seberapa kuat anda bisa bertahan dalam antrian pasien yang meluber kemana-mana. Sungguh, dalam politik pilihan kita tak harus sama namun dalam tragedi kemanusiaan kita harus tegak dalam barisan yang sama. Semoga Tuhan bersama kita untuk bangkit dan bersatu melawan pandemi.





Sumber

Tentang KPI Itu
Giring Presiden 2024

Tentang KPI Itu


Saya memang bersuara keras mengkritik kinerja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di berbagai media massa. Posisi ini harus saya ambil karena harus ada yang menyampaikan kritikan pedas kepada KPI terkait dengan fungsi pengawasan siaran yang mereka lakukan.

Pembatasan jam tayang 42 buah lagu berbahasa Inggris di radio-radio menjadi sebua pemicu kenapa kritikan ini keluar. Pembatasan jam tayang ini bagi saya lebih kepada sebuah tindakan konyol ketimbang melakukan sebuah kerja besar yang bersifat substansial. Bagi saya alasan yang disampaikan terkait pelarangan lagu itu terlalu normatif tanpa memberikan dasar yang kuat sama sekali.

Menurut Komisoner KPI Pusat, Minih Susanti (Kompas,29/06/2021), pembatasan lagu ini dilakukan karena lirik lagu tersebut memuat kata-kata kasar cabul. Menurutnya apabila lirik sudah menggambarkan konten seksualitas atau mengandung kata-kata cabul sudah pasti mendapatkan larangan pemutaran lagu. Saya setuju bahwa lirik cabul memang sesuatu yang harus kita batasi bagi anak dan remaja kita. Namun, sebelum itu kita semestinya menyepakati dulu definisi dan batasan kata kasar dan cabul itu.

Kalau definisi dan batasan cabul hanya karena ada kata-kata yang memuat seksualitas maka saya kira ini sebuah definisi yang kabur atau tidak jelas. Tidak jelasnya definisi cabul dan juga pornografi ini tidak terjadi sekarang saja namun juga terlihat dalam kasus pengaburan (blur) film kartun anak –anak di media televisi. Beberapa saat lalu publik menyoroti dilakukannya sensor berupa pengaburan tokoh film kartun Shizuka di film Doraemon. Kemudian pengaburan juga terjadi pada tokoh Sandy dalam film sponge Bob yang mengenakan bikini. Bahkan sering kita lihat pengaburan juga dilakukan pada hewan yang ditampilkan di televisi.

Kasus ini memperlihatkan kepada kita betapa absurdnya definisi cabul dan pornografi yang dipahami oleh stake holder penyiaran kita mulai dari Lembaga Penyiaran Televisi, Lembaga Sensor hingga KPI. Bagaimana mungkin sebuah film kartun bahkan hewan yang ditampilkan di layar kaca kemudian dianggap sebagai tampilan cabul atau porno?

KPI boleh saja menyangkal bahwa pengaburan itu bukanlah kebijakan mereka melainkan dilakukan oleh televisi penayang film kartun tersebut. Namun, tentu saja televisi tidaklah berdiri sendiri melainkan berpatokan kepada peraturan dan pedoman perilaku penyiaran yang antara lain dikeluarkan oleh KPI.

KPI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap siaran memiliki Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS). Dalam aturan inilah termuat kewajiban Lembaga penyiarann televisi untuk melakukan sensor internal atas seluruh materi siaran dan tunduk pada klasifikasi program siaran yang ditetapkan dalam peraturan sesuai bunyi pasal 39 ayat 2 dari P3-SPS itu.

Jelas bahwa KPI tidak berwenang melakukan sensor namun KPI mewajibkan Lembaga Penyiaran Televisi untuk tunduk pada aturan P3-SPS itu. Respon lembaga penyiaran televisi yang mengaburkan tokoh kartun atau bagian tubuh hewan jelas mencerminkan bahwa definisi kecabulan atau ketidakpantasan yang ada dalam aturan KPI tidak jelas alias absurd sehingga perlu diperjelas dengan kesepakatan bersama.

Saya kira sudah saatnya P3-SPS ini direvisi bersama-sama untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. P3-SPS sekarang adalah produk tahun 2012 dan memang sudah saatnya dievaluasi kembali sehingga nanti KPI maupun Lembaga Penyiaran Televisi tidak lagi melakukan berbagai kebijakan konyol yang justru mematikan kreativitas anak bangsa dalam berkarya.

Kemudian, di tengah ketegasan KPI menyikapi siaran dengan definisi absurd itu kita juga melihat di sisi lain KPI justru gagal mengawasi kualitas isi siaran khususnya Lembaga Penyiaran Televisi. Selama bertahun-tahun kita menyaksikan tayangan televisi yang memuat kekerasan serta eksploitasi anak dan perempuan dalam berbagai tayangan sinetron.

Dalam kasus ini KPI terlihat sangat “lunak” karena mungkin idealisme KPI terbentur dengan realitas rating yang menjadi “dewa” dalam bisnis media. Keberadaan rating sebagai “dewa” bagi lembaga penyiaran juga terlihat dalam kasus pernikahan artis yang ditayangkan berjam-jam bahkan berhari-hari. Kasus ini adalah sebagai bentuk dari pelanggaran frekuensi publik dimana masyarakat sesungguhnya tidak mendapatkan manfaat apapun dari situ.

Sistem rating yang dilepaskan ke pasar begitu saja ini memang menjadi persoalan pokok televisi kita. dengan berlomba-lombanya televisi membuat acara dengan rating tinggi membuat industri kreatifitas tidak memberikan ruang kepada kualitas. Setiap konten siaran yang ditayangkan oleh televisi pencapaiannya diukur dari banyaknya ditonton dan bukan kepada manfaat edukasi yang didapat oleh penonton.

Di titik inilah seharusnya KPI bisa mengisi ruang kosong yang selama ini ada. Bagaimana membuat pedoman siaran yang selain mempertimbangkan sisi komersil juga tidak luput menyajikan tontonan yang berkualitas. Kualitas dan rating bukannya tidak bisa berjalan secara paralel namun butuh komitmen penyelenggara siaran bersama dengan KPI sebagai lembaga yang memang ditugaskan untuk menetapkan standar program siaran sebagaimana amanat UU Penyiaran.

Peningkatan kualitas siaran inilah yang seharusnya menjadi fokus dari keberadaan KPI selama ini. KPI jangan hanya terfokus kepada sensor terhadap konten yang sesungguhnya tidak substansial seperti pelarangan lagu atau pengaburan film kartun. KPI sebagai regulator penyiaran publik justru harus dapat mengarahkan siaran informasi publik yang memberikan pencerdasan serta mendorong kreativitas siaran yang makin berkualitas. Bila KPI dapat menjalankan fungsi itu dengan sebaik-baiknya maka kehadiran KPI akan makin terasa dalam kehidupan sosial masyarakat sehingga tidak perlu kita bubarkan sebagaimana pernyataan saya di media massa.

The post Tentang KPI Itu appeared first on Giring Ganesha.



Sumber

PSI: Pemerintah dan DPR Harus Mempertimbangkan Membubarkan KPI
Giring Presiden 2024

PSI: Pemerintah dan DPR Harus Mempertimbangkan Membubarkan KPI


Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha meminta pemerintah dan DPR mengevaluasi kinerja dan meninjau ulang keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

“Pemerintah dan DPR harus mengevaluasi ulang dan mempertimbangkan untuk membubarkan KPI,” kata Plt Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha di Jakarta, Minggu (27/6).

Menurutnya, lembaga tersebut cukup banyak menimbulkan kontroversi sehingga harus dievaluasi demi perbaikan ke depan. Terbaru adalah saat KPI pusat membatasi jam tayang 42 lagu berbahasa Inggris dan hanya boleh disiarkan di radio setelah pukul 22.00 WIB.

PSI memahami bahwa KPI hadir sebagai perwujudan amanat Undang-Undang Penyiaran nomor 32/2002. Tetapi kinerja lembaga tersebut tetap harus selalu dievaluasi. Ia menilai selama ini KPI lebih sibuk berupaya menyensor iklan Shopee, mengawasi isi siaran YouTube, Netflix dan lain sebagainya.

“Lembaga ini tidak relevan lagi dengan zaman, tidak bermanfaat untuk masyarakat, dan hanya rajin memicu kontroversi tidak perlu. Pajak rakyat harus demi kemaslahatan rakyat. Relevan dan bermanfaat atau dibubarkan,” jelasnya seperti dilansir dari Antara.

Pada 2019, PSI mengkritisi rencana KPI yang berniat ikut mengawasi YouTube, Facebook, Netflix, dan media digital lainnya. Dalam Undang-Undang Penyiaran, kewenangan KPI mencakup lembaga siaran yaitu televisi dan radio, tidak termasuk media digital.

Di sisi lain, ironisnya, PSI menilai KPI gagal mengawasi kualitas isi siaran televisi dan selama bertahun-tahun mendiamkan berbagai acara yang tidak mendidik namun tetap tayang dan ditonton jutaan rakyat setiap hari.

“Banyak kritik dilontarkan, tapi KPI tidak juga berubah,” tutup Giring.

Oleh karena itu, lanjutnya, PSI mendorong pemerintah segera mengevaluasi kinerja KPI agar perbaikan di lembaga itu semakin baik ke depannya terutama dalam hal penyiaran yang berkualitas.





Sumber

KPI Sensor Lagu Barat, Giring PSI: Lembaga Ini Tidak Bermanfaat
Giring Presiden 2024

KPI Sensor Lagu Barat, Giring PSI: Lembaga Ini Tidak Bermanfaat


Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemerintah dan DPR meninjau ulang keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

“Lembaga ini tidak relevan lagi dengan zaman, tidak bermanfaat untuk masyarakat, dan hanya rajin memicu kontroversi tidak perlu. Pajak rakyat harus demi kemaslahatan rakyat. Relevan dan bermanfaat atau dibubarkan,” kata Plt Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha, Minggu (27/6).

Kontroversi terbaru adalah saat KPI Pusat membatasi jam tayang 42 lagu berbahasa Inggris. Karya-karya artis internasional tersebut hanya boleh disiarkan di radio setelah pukul 22.00.

PSI memahami bahwa KPI hadir sebagai perwujudan amanat UU Penyiaran No 32/2002. Tapi, kinerjanya harus selalu dievaluasi.

“Pemerintah dan DPR harus mengevaluasi ulang dan mempertimbangkan untuk membubarkan KPI,” ujar mantan vokalis Nidji ini. Sebelumnya, KPI lebih sibuk hendak menyensor iklan Shopee, ingin mengawasi isi siaran YouTube, Netflix dan sebagainya .

Pada 2019, PSI mengkritisi rencana KPI yang berniat ikut mengawasi YouTube, Facebook, Netflix, dan media digital lain. Dalam UU Penyiaran, kewenangan KPI mencakup lembaga siaran, yaitu televisi dan radio, tidak termasuk media digital.

“Di sisi lain, ironisnya, KPI gagal mengawasi kualitas isi siaran televisi dan bertahun-tahun mendiamkan berbagai mata acara yang tidak mendidik tetap tayang ditonton jutaan rakyat setiap hari,” lanjut Calon Presiden RI 2024 tersebut.

Banyak kritik dilontarkan, tapi KPI tidak juga berubah. Jika performa seperti sekarang dipertahankan, Giring menegaskan, keberadaannya tidak berguna dan hanya membebani rakyat dan karenanya harus dibubarkan.

Sumber: JPNN.com





Sumber

PSI Sorot Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia, Ini Permintaan Giring Ganesha ke Pemerintah dan DPR
Giring Presiden 2024

PSI Sorot Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia, Ini Permintaan Giring Ganesha ke Pemerintah dan DPR


Keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kembali mendapat sorotan, kali ini dari Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha.

Giring Ganesha meminta pemerintah dan DPR mengevaluasi kinerja dan meninjau ulang keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

“Pemerintah dan DPR harus segera mengevaluasi ulang dan mempertimbangkan keberadaan KPI,” kata Plt Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (27/6/2021).

Giring Ganesha mengatakan, lembaga tersebut cukup banyak menimbulkan kontroversi sehingga harus dievaluasi demi perbaikan ke depan.

Terbaru adalah saat KPI pusat membatasi jam tayang 42 lagu berbahasa Inggris dan hanya boleh disiarkan di radio setelah pukul 22.00 WIB.

PSI memahami bahwa KPI hadir sebagai perwujudan amanat Undang-Undang Penyiaran nomor 32/2002, tetapi kinerja lembaga tersebut tetap harus selalu dievaluasi.

Ia menilai selama ini KPI lebih sibuk berupaya menyensor iklan Shopee, mengawasi isi siaran YouTube, Netflix dan lain sebagainya.

Pada 2019 PSI mengkritisi rencana KPI yang berniat ikut mengawasi YouTube, Facebook, Netflix, dan media digital lainnya.

Dalam Undang-Undang Penyiaran, kewenangan KPI mencakup lembaga siaran yaitu televisi dan radio, tidak termasuk media digital.

Di sisi lain, ironisnya, PSI menilai KPI gagal mengawasi kualitas isi siaran televisi dan selama bertahun-tahun mendiamkan berbagai acara yang tidak mendidik namun tetap tayang dan ditonton jutaan rakyat setiap hari.

“Banyak kritik dilontarkan, tapi KPI tidak juga berubah,” ujar dia.

Oleh karena itu, lanjutnya, PSI mendorong pemerintah segera mengevaluasi kinerja KPI agar perbaikan di lembaga itu semakin baik ke depannya terutama dalam hal penyiaran yang berkualitas.

KPI Dikritik Banyak Pihak Terkait Kebijakan Prokes

Sebelumnya, KPI memberikan tanggapan atas sejumlah kritikan yang dilayangkan sejumlah pihak mengenai kebijakan protokol kesehatan di lembaha penyiaran.

Ketua KPI, Agung Suprio menyampaikan terima kasih atas respon dari masyarakat terkait kebijakan protokol kesehatan di televisi.

Dikutip dari rilis resmi KPI, Agung menyebut pada dasarnya kebijakan yang diambil KPI merupakan bentuk dukungan atas usaha pemerintah dalam menanggulangi pandemi.

ni juga merupakan bentuk kontribusi KPI sebagai regulator penyiaran, dalam usaha bersama seluruh komponen anak bangsa menekan laju penyebaran virus yang hingga saat ini telah tembus di angka 1 juta penduduk yang terinfeksi.

Hal tersebut disampaikan Agung, menjawab masukan publik terhadap kebijakan protokol kesehatan di lembaga penyiaran yang ditetapkan KPI.

“Kebijakan KPI dalam melibatkan lembaga penyiaran dalam kampanye penanggulangan laju Covid-19 melalui penerapan protokol Kesehatan, sejak awal telah menuai pro dan kontra,” ujarnya dikutip dari kpi.go.id, Sabtu (13/1/2021).

Namun, KPI dan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 menyadari posisi lembaga penyiaran yang sangat vital sebagai media pencegahan.

Pertama karena alasan jangkauan siaran televisi dan radio yang hampir ke seluruh wilayah Indonesia.

Kedua, karena sosok figur publik yang menjadi pengisi acara di televisi dan radio.

Satgas Covid-19 dan KPI sangat menyadari betul, popularitas dan kekuatan para pesohor pada para pengikutnya.

“Maka dari merekalah pesan protokol itu diharapkan dapat tersampaikan, sekaligus memberi contoh bagi publik atas ketaatan mereka mematuhi protokol kesehatan,” ungkapnya.

KPI juga menyadari ada kesulitan yang dirasakan dalam implementasi kebijakan ini.

“Termasuk adanya kesan bias atas kebijakan tersebut pada program-program yang lain,” ujar Agung.

Di satu sisi, untuk produksi sinetron, KPI telah meminta agar dilakukan penyesuaian dalam pembuatan adegan.

Dalam konteks penerapan protokol kesehatan, ada otoritas Satgas Covid-19 yang lebih memahami kondisi terkini dan kondisi darurat yang harus ditanggulangi.

Dalam rapat koordinasi antara KPI, Satgas Covid-19 dan lembaga penyiaran, penegakan protokol kesehatan juga bertujuan untuk memberikan perlindungan pada pelaku industri penyiaran.

Masker ini tidak dapat digantikan dengan hanya menggunakan face shield sebagai pelindung wajah belaka.

“Jika memang hendak mengenakan face shield, harus dilengkapi dengan pemakaian masker,” tuturnya.

Selain merupakan usaha untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19 pada lokasi pengambilan gambar, juga menjadi bentuk edukasi kepada publik untuk tetap disiplin mengenakan masker saat berinteraksi dengan orang lain.

Penyiaran bukanlah sebuah ruang hampa yang lepas dari realitas khalayak dan masyarakat di sekitarnya. Justru penyiaran merupakan medium yang saling menghubungkan antar khalayak.

Adanya tuntutan untuk memberikan kelonggaran atas protokol kesehatan di televisi dan radio justru akan menjadikan penyiaran semakin asing dari khalayaknya sendiri.

Saat pengetatan dan pembatasan sosial kembali ditingkatkan lewat aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tentu tidak ada alasan untuk mengendorkannya pada tampilan televisi.

Lebih lanjut Agung menegaskan, KPI tentu sangat terbuka dengan adanya masukan dan kritik dari masyarakat ini. Termasuk juga tuntutan perlakuan yang adil pada seluruh program siaran di televisi dan radio.

“Kami menyadari, di tengah imbauan masyarakat untuk beraktivitas dari rumah, siaran televisi menjadi salah satu alternatif hiburan banyak dinikmati masyarakat,” ujarnya.

Tayangan berkualitas harus terjaga bahkan harus ditingkatkan dan terus meminimalisir kemungkinan dampak negatif yang timbul. KPI juga terus mencari solusi terbaik dan adil untuk pengutamaan protokol kesehatan di televisi.

Ketika tayangan TV terlihat mengabaikan protokol kesehatan tentu KPI dituding melakukan pembiaran, namun saat melakukan penegakan kebijakan protokol kesehatan KPI juga mendapatk kritikan.

Sebagai lembaga yang merupakan representasi publik, tentunya KPI sangat siap dan menjadikan kritik sebagai masukan sambil mencari solusi yang baik agar semua pihak menjadi nyaman, aman, dan tenang di rumah hingga pandemi ini terkendali dan teratasi.

Kritik adalah bukti bahwa masyarakat peduli dan selalu memberikan koreksi dan menginginkan tayangan berkualitas.

“KPI akan segera berkoordinasi dengan segenap pemangku kepentingan penyiaran serta Satgas Covid-19, untuk mengambil langkah paling baik,” ungkapnya.

37 Program Acara langgar protokol

Sementara itu sepanjang Januari 2021, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menemukan 37 acara dari 11 stasiun televisi berbeda yang diduga melanggar protokol kesehatan (prokes) di masa pandemi Covid-19.

Dari 37 tayangan ini, sebanyak 36 tayangan berasal dari hasil pemantauan isi siaran.

Sementara 1 tayangan lainnya merupakan hasil pengaduan publik yang disampaikan ke KPI dan telah diverifikasi.

Dikutip dari Kompas.com, dari 37 tayangan ini, pelanggaran protokol kesehatan yang paling banyak dilakukan adalah tidak mengenakan masker dan pelindung wajah.

Beberapa di antaranya bahkan didapati tidak memperhatikan jarak fisik atau social distancing.

Tayangan-tayangan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan ini didominasi oleh program hiburan seperti variety show.

Sumber: Tribunnews.com





Sumber