Demokrasi, Aksi-Reaksi, dan Sejarah yang Berulang
Blog Solidaritas Kolom

Demokrasi, Aksi-Reaksi, dan Sejarah yang Berulang

Oleh Raja Juli Antoni

Beberapa minggu lalu kita menyaksikan Indonesia akan memiliki dua calon presiden, yaitu Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto pada pemilu 2019. Keduanya bukan orang baru dan asing. Pak Jokowi adalah presiden RI sekarang dan Pak Prabowo adalah calon presiden pada pemilu 2014. Jadi, ini semacam pengulangan sejarah karena dua orang yang bertarung adalah orang yang sama.

Meskipun capresnya orang yang sama, dengan asumsi keributan pemilu tidak terulang, kompetisi memperebutkan “voters” tampaknya sudah mulai terasa panas sejak  sekarang ini. Padahal, masa kampanye secara resmi belum dibuka. Dalam negara demokrasi, hal seperti ini wajar saja terjadi dan merupakan kembang bagi penguatan demokrasi, jika itu semua dibarengi oleh kedewasaan dari kedua belah pihak.

Bagaimana semua ini terkait dengan demokrasi kita?

Demokasi adalah ruang yang memberikan keleluasan untuk melakukan aksi dan juga menerima reaksi. Demokrasi memberikan hak orang untuk bebas berbicara, mengemukakan pendapat, bergerak melakukan aksi. Kebebasan dasar yang dirangkum dalam kebebasan sipil dan kebebasan politik yang sudah direstui manusia sejagat adalah hal yang dilindungi di semua negara demokrasi.

Bahkan di dalam konteks demokrasi yang sangat liberal, gerakan-gerakan yang akan membunuh demokrasi pun dibiarkan berkembang sebagai bagian dari upaya menghidupkan demokrasi. Sekali lagi, demokrasi memberikan ruangaksi dan reaksi.

Kita bangsa Indonesia memiliki demokrasi, pilihannya adalah demokrasi Pancasila. Di dalam demokrasi Pancasila kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat, dan beraksi juga dilindungi. Memang, pelaksanaannya tidak seluas demokrasi liberal di negara seperti Inggris, Amerika dan Australia. Hal-hal yang bertentangan dengan kandungan Pancasila bisa dianggap melawan demokrasi Pancasila, tetapi itu tidak mengurangiperihal dasar dari kehidupan demokrasi di banyak negara yang menggunakan sistem ini.

Di dalam demokrasi Pancasila, gerakan aksi dan reaksi itu juga dilindungi. Katakanlah, gerakan #2019GantiPresiden adalah hal yang dibolehkan di dalam demokrasi sebagai wujud penghargaan terhadap kebebasan berpendapat. Namun hal yang sering kita lupakan adalah gerakan reaksi atas itu juga dibolehkan. Jika gerakan #2019GantiPresiden dilawan gerakan oleh gerakan yang berlawanan, itu proses yang wajar saja di dalam demokrasi.

Kita sering tidak adil dalam melihat aksi dan reaksi, padahal keduanya adalah elemen yang sah di dalam demokrasi. Dalam banyak konteks, gerakan pendukung Jokowi ketika menghadang #2019GantiPresiden dianggap sebagai upaya pembunuhan atas kebebasan adalah pandangan yang kurang adil. Kenapa demikian? Pertama, gerakan melawan dari pihak Jokowi itu merupakan reaksi atas aksi yang terjadi. Dan kedua, aksi dan reaksi itu masih berada dalam wilayah masyarakat, pelakunya adalah kalangan masyarakat. Hal yang paling penting di sini adalah unsur negara tidak terlibat.

Tentang sikap adil dalam melihat aksi dan reaksi kita, ada baiknya kita merenungkan sebuah kutipan menarik dari seorang Toba Beta (penulis buku Nenek Moyangku Seorang Astronot), “Action triggers reaction. An object somehow responds when we observe it. We just assume that we do objective. In fact, unconsciously we only want to see some parts of the object which do not evoke the bitter memories of our past.” (Aksi memicu reaksi. Sebuah obyek kadang-kadang merespons ketika kita mengamatinya. Kita mengira bahwa kita melakukan sebagaimana adanya.

Pada kenyataannya, kita secara tidak sadar hanya ingin melihat beberapa bagian obyek itu yang tidak mengingatkan kita pada kenangan-kenangan pahit dari sejarah masa lalu kita). Kadang pihak yang beraksi tidak bahagia melihat reaksi dan sebaliknya pihak yang bereaksi tidak bahagia dengan pihak yang aksi, ketidakbahagiaan itu karena keduanya melihat pada diri mereka sendiri, tidak berusaha melihat secara utuh lawan-lawan mereka.

***

Apakah kita harus bahagia ataukah sedih dalam melihat sejarah kita yang berulang? Apakah kita harus meratapi pada pengulangan pencalonan Pak Jokowi dan Pak Prabowo dalam pilpres yang akan datang? Saya berpendapat, tidak. Ini bukan soal sejarah yang berulang pada dasarnya, tetapi sejarah yang berulang itu akan membawa apa dalam konteks kemajuan demokrasi kita. Apakah “repeating history” di atas membawa hawa baik bagi demokrasi kita, ataukah justru sebaliknya.

Sebagai pendukung demokrasi, apa yang kita pegang adalah bukan orang dan peristiwanya yang berulang, tetapi orang dan peristiwa yang berulang itu membawa apa. Hal ini perlu kita tekankan karena kita sering melupakan esensi karena terlalu fokus pada ekspresi. Adakah kita tahu apa yang akan dibawa oleh kedua calon presiden kita yang akan mengulangi sejarah bertanding?

Salah satu petunjuk untuk menilik apa yang akan dibawa adalah apa yang sudah dilakukan oleh keduanya pada masa-masa sebelum dan sekarang ini. Itu jejak yang paling gampang bagi kita untuk membaca sejarah yang akan dibawa. Apa yang dibawa oleh Pak Jokowi nanti ketika berulang menjadi presiden dan apa yang akan dibawa oleh Pak Prabowo ketika oleh sejarah ditakdirkan menjadi presiden? Kita semua bisa dan mampu membaca dampak dari pengulangan sejarah dengan merujuk pada aktualitas sejarah dari keduanya pada masa lalu dan kini. Meskipun bisa, rasa nafsu yang sering menyebabkan kita jatuh pada cara membaca yang tidak adil dan bias.

Di akhir catatan saya ini, marilah kita mendengar apayang dikatakan oleh Seth Garfield, seorang professor sejarah Amerika Latin pada University of Texas at Austin dan pengarang buku yang sangat terkenal, Indigenous Struggle at the Heart of Brazil: State Policy, Frontier Expansion, and the Xavante Indians, 1937-1988. Dia menyatakan, “History matters, not because it repeats itself (which it never does), but because its narration can rid demons that torment the oppressed, shock the complacent and intransigent into self-reflection, and inspire feats of human perseverance and will.” (Sejarah menjadi penting bukan karena dia mengulang dirinya sendiri [yang itu tidak pernah terjadi], tetapi karena narasinya dapat menyingkirkan para setan yang menyiksa orang tertindas, mengejutkan orang-orang yang tak terpuaskan dan pihak yang berpikir cupet, dan memberi inspirasi pada ketekunan dan keinginan manusia).”

Jika kita bawa pada konteks Pemilu2019 nanti, yang akan menjadi masalah bukan pemilu itu yang akan menampilkan pengulangan para calon, tetapi apakah para calon yang hadir kembali itu meningatkan, membawa dan menginspirasi narasi apa pada kehidupan kita sekarang dan yang akan datang. Mari kita semua menghadapi Pemilu 2019 dengan rileks, mengenang apa yang sudah terjadi selama ini, dan mencocokkan dengan apa yang menjadi pilihan kita. Kuncinya, orientasi pada kehidupan yang lebih baik dengan berpijak pada pengalaman yang sudah menjadi sejarah kita pada masa lalu, dan jangan baperan.

Kita mengulang sejarah bukan untuk masa depan yang lebih buruk, tetapi untuk masa depan yang lebih baik; menjadi bangsa yang demokratis, humanis, pluralis dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Sumber Geotimes

Bahaya Politisasi Agama
Blog Solidaritas

Bahaya Politisasi Agama

Oleh: Jeffrie Geovanie

Bagaimana hubungan agama dan politik adalah perdebatan klasik yang tak kunjung usai, entah sampai kapan. Ada yang mengatakan perdebatan ini akan berhenti dengan sendirinya manakala masyarakat sudah beranjak dewasa dan bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ternyata, di negara-negara maju sekalipun, kerumitan hubungan antara agama dan politik tetap terjadi.

Di Indonesia, kita menemukan banyak fakta bahwa dosis agama akan menguat pada setiap saat menghadapi kontestasi untuk merebut jabatan-jabatan politik. Penggunaan dosis agama dalam berpolitik inilah yang sering kita sebut dengan poilitisasi agama, yakni agama dijadikan sebagai alat untuk meraih kekuasaan politik.

Mengapa agama sangat mudah dijadikan alat politik, karena semangat emosional merupakan unsur terkuat dalam memperkokoh dukungan. Salah satu unsur terpenting dalam agama adalah keimanan yang dalam bahasa teknisnya merupakan keterlibatan emosi dalam membangun keyakinan pada sesuatu yang gaib dan yang maha kuasa. Jika unsur emosi ini disentuh, kemungkinan besar akan terbawa dalam satu arus (emosi) yang sama. Maka, politisasi agama menjadi gerakan politik yang sangat efektif.

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahap ketiga yang berlangsung 27 Juni 2018 di 171 (17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota) membuktikan dengan sangat nyata efektifnya gerakan politisasi agama, terutama di daerah-daerah yang terdapat pemisahan yang relatif jelas antara partai yang selama ini mengusung semangat “agama” dengan yang “nasionalis”.

Di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara bisa menjadi contoh. Pasangan Sudrajat-Syaikhu di Jawa Barat, meskipun belum berhasil menjadi pemenang, karena menggunakan isu agama pada saat kampanye, berhasil meraih suara yang signifikan, meningkat drastis dari perkiraan lembaga-lembaga suvei. Demikian juga pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah di Jawa Tengah. Adapun pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah di Sumatera Utara berhasil memenangkan kontestasi, selain dengan menggunakan isu agama juga isu etnis.

Memang banyak tokoh agama yang membantah, atau lebih tepatnya mengelak adanya politisasi agama, tapi fakta-fakta di lapangan jelas menunjukkan adanya gerakan ini. Tampaknya, dalam melihat isu ini, tergantung pada bagaimana kita menginterpretasikan fakta-fakta di lapangan. Bagi yang menolak atau mengelak politisasi agama berpandangan bahwa penggunaan isu agama merupakan bagian dari ekspresi politik warga negara yang dibenarkan dalam perspektif demokrasi.

Yang menjadi masalah sebenarnya bukan pada aspek penyaluran aspirasi politiknya, tapi pada saat agama digunakan sebagai sarana kampanye untuk meraih kekuasaan, akan sangat potensial menjadi alat pemecah belah umat yang secara faktual tidak terkonsentrasi pada pasangan calon tertentu. Semua pasangan calon memiliki pendukung dari kalangan umat. Klaim salah satu pasangan calon selain mengandung unsur kebohongan, juga akan menimbulkan ketidakpercayaan publik pada agama sebagai alat pemersatu. Menurut saya, inilah salah satu bahaya dari politisasi agama.

Bahaya lain yang tidak bisa dianggap enteng adalah kemungkinan terkoyaknya keutuhan republik. Benar bahwa republik ini lahir dengan dilandasi semangat keagamaan yang kuat. Tapi, yang harus disadari, republik ini juga lahir karena kuatnya semangat kebersamaan dari berbagai unsur yang ada di nusantara, yakni unsur agama, suku, ras, dan ragam budaya. Penonjolan salah satu aspek saja dari beragam unsur ini akan menumbuhkan kecemburuan dan sentimen yang negatif. Jika sentiment negative ini terus dibiarkan bisa mengarah pada perpecahan.

Banyak kalangan menduga bahwa siapa pun yang menolak politisasi agama sebagai manifestasi dari Islamofobia, atau sebagai ekspresi dari ketidaksukaan pada Islam. Dugaan ini salah besar. Menolak politisasi agama justru sebagai bentuk pemuliaan terhadap nilai-nilai agama. Agama harus kita jadikan pedoman dalam merajut kebersamaan, bukan sebaliknya. Agama harus menjadi dasar sikap semua pejabat negara, bukan hanya dijadikan alat meraih suara kemudian dicampakkannya.

Pada saat agama semata-mata dijadikan alat politik, maka yang terjadi adalah pengabaian pada nilai-nilai luhurnya. Sebagai contoh, agama melarang dengan tegas transaksi suap menyuap, korupsi, dan perbuatan-perbuatan lain yang merugikan rakyat. Tapi karena agama hanya dijadikan alat politik, tindakan-tindakan buruk ini pun tidak sedikit yang melakukannya. Agama hanya sebatas lips service, hanya sebatas jargon politik yang tidak mewujud dalam tingkah laku politik sehari-hari.

Kita pernah mendengar adanya fakta-fakta yang terpapar di persidangan tindak pidana korupsi (tipikor), ada oknum-oknum koruptor yang dalam menjalankan aksinya menggunakan istilah-istilah kitab suci sebagai kode-kode rahasia untuk mengelabuhi orang lain. Dengan menggunakan istilah-istilah kitab suci, disadari atau tidak, yang bersangkutan telah melumuri agama dengan kotoran.

Maka, sekali lagi, menolak politisasi agama adalah wujud dari upaya memuliakan agama. Kita mencegah kemungkinan publik tidak percaya lagi pada agama lantaran terlampau sering menjadi penghias bibir para koruptor. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada oknum-oknum koruptor yang melegitimasi tindakannya dengan dalil-dalil agama.

Kita tidak menolak agama dalam berpolitik. Yang kita tolak adalah setiap upaya politisasi (mengotori) kesucian agama yang akan membahayakan bagi keberagaman dan keutuhan kebangsaan kita.

Jeffrie Geovanie
http://jeffriegeovanie.com
Anggota MPR RI 2014-2019

Sumber

Ma’ruf Amin Jadi Cawapres, PSI Tetap Dukung Jokowi
Liputan

Ma’ruf Amin Jadi Cawapres, PSI Tetap Dukung Jokowi

Joko Widodo dan Ma’ruf Amin resmi mendaftarkan diri untuk berlaga sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilihan presiden 2019 mendatang. Jokowi dan Ma’ruf Amin bersama 9 partai pendukungnya mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jumat (10/8).

Nama Ma’ruf Amin yang dipilih Jokowi sebagai pendampingnya memicu pro dan kontra tak hanya di masyarakat, tapi juga di partai pendukung Jokowi sendiri, seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

1. PSI semula mendukung Mahfud MD menjadi pendamping Jokowi

Ma’ruf Amin Jadi Cawapres, PSI Tetap Dukung JokowiIDN Times/Margith Juita Damanik
Ketua Umum PSI Grace Natalie mengatakan semula partainya mendukung Mahfud MD menjadi pendamping Jokowi. Sebab, kata Grace di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, “Bagi PSI, dari sekian elite nasional, yang paling dekat dengan semangat kami adalah sosok Mahfud MD.” Mahfud dinilai independen, berintegritas, profesional, serta berpengalaman dalam melayani publik dalam skala nasional dan relatif masih muda. “Ia juga figur yang relatif inklusif untuk berbagai golongan, dan karena itu kami sejak awal berharap dan mendukung Mahfud MD untuk menjadi Calon Wakil Presiden Jokowi,” kata Grace.

2. Tetap dukung Jokowi siapapun pendampingnya

“Kami tidak kecewa,” kata Grace. “Kalau kaget-kaget dikit adalah ya. Tetapi kita tidak kecewa,” tambahnya. Grace juga menegaskan bahwa sedari awal PSI sudah berkomitmen untuk 100 persen mendukung Jokowi siapapun nama yang dipilih menjadi calon wakil presidennya.

3. Belajar dari dinamika politik

Ma’ruf Amin Jadi Cawapres, PSI Tetap Dukung JokowiIDN Times/Margith Juita Damanik
Grace mengatakan pemilihan Maruf Amin sebagai pendamping Jokowi membuat partainya belajar tentang dinamika politik. PSI juga sudah memutuskan untuk tidak berlarut dalam kekecewaan dan memandangi perbedaan namun memilih kembali berfokus pada alasan PSI mendukung Jokowi.

“Kali mau mendukung Jokowi dan memberikan komitmen siapapun yang akan Jokowi pilih kami siap mendukung,” kata Grace. Kerja nyata dan keseriusan Jokowi membangun Indonesia menjadi alasan PSI memberikan dukungan pada Jokowi untuk melanjutkan perjuangannya pada periode kedua.

Sumber

Tolak Politik Dinasti, Purnawirawan TNI AU Ini Pilih Gabung PSI
Kandidat Liputan

Tolak Politik Dinasti, Purnawirawan TNI AU Ini Pilih Gabung PSI

Calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia PSI, Marsekal Muda (Purn) Robert Soter Marut mengatakan ia memilih PSI sebagai kendaraan politiknya karena PSI bukan partai dinasti yang feodal.

“Jujur saja, dari segi partai, ini partai yang egaliter dan tentu tidak ada hierarki, juga bukan partai yang dinasti, apalagi feodal,” ujar Robert di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Selasa (7/8/2018).

Baca: PKS Gelar Sidang Majelis Syuro Bahas Soal Pilpres secara Tertutup

Ia melihat politik dinasti menjadi hambatan menuju perubahan Indonesia yang lebih baik. Karena itu, di PSI memberikan peluang untuk ikut serta dalam melakukan perubahan untuk Indonesia.

“Sebagaimana kita ketahui, politik dinasti, hierarki, dan feodal inilah yang menjadi batu penghambat menuju perubahan bangsa Indonesia,” tutur Robert.

Purnawirawan TNI AU itu juga menjelaskan alasan dirinya tertarik masuk dunia politik.

Ia mengatakan jika dengan masuk politik, bisa melakukan hal yang besar untuk masyarakat, dan untuk itu harus masuk ke dalam sistem.

“Dengan masuk politik kita bisa berbuat yang lebih besar untuk masyarakat. Puluhan tahun saya bagian dari TNI AU dan di penghujung pengabdian menjabat sebagai DanKohormatau tapi saya terus berpikir soal nasib banyak orang,” jelasnya.

Untuk diketahui, Marsekal Muda (Purn) Robert Soter Marut maju menjadi calon legislatif DPR RI dari PSI untuk Dapil NTT I.

Sumber

Si Anak Kampung: Kearifan Minang di Tapal Batas Pasaman
Blog Solidaritas

Si Anak Kampung: Kearifan Minang di Tapal Batas Pasaman

Kebajikan yang ditempa Hutan Pasaman

Si Anak Kampung, sejak pertama kali menginjakkan kaki di Jakarta, hingga saat ini menjadi salah satu tokoh politik nasional, tidak banyak yang berubah. Setidaknya demikian yang diungkapkan Jeffrie Geovanie, tokoh Minang yang ditemui Si Anak Kampung ketika tiba di Jakarta. “Endang ini pekerja keras dan jujur, pernah berjalan kaki dari Senen ke Kantor Syafii Maarif Institute hanya karena kehabisan uang. Dia tidak mau menelepon dan merepotkan orang lain, karena uangnya habis akibat salah hitung saat makan di rumah makan padang di sekitar Senen, lalu dia memutuskan jalan kaki untuk memberikan pelajaran pada dirinya sendiri” kata Jeffrie Geovanie menggambarkan sosok Si Anak Kampung yang sederhana, pekerja keras, serta bertanggungjawab atas tindakannya sendiri.

Lahir di Padang Balai, Pasaman, Sumatera Barat, pada tanggal 8 April 1981, Si Anak Kampung tumbuh disirami nilai-nilai agama. Ayahnya (alm.Buya Syamruddin) seorang mubaligh, kerap mengajaknya keliling saat harus mengisi ceramah dari kampung ke kampung. Rupanya proses itu tanpa disadari membentuk dirinya menjadi pribadi yang mencintai agama. Medan yang sulit dan ancaman binatang buas di hutan perbatasan Pasaman dan Tapanuli saat menemani Sang Ayah berdakwah, menjadikan Si Anak Kampung sosok yang kuat dan tidak mudah menyerah. Melihat keihklasan Sang Ayah yang menempuh jarak dan medan yang berat, tanpa mengharap imbalan hanya untuk menebar benih kebajikan agama, membawa Si Anak Kampung mengerti, bahwa tidak semua di dunia ini harus diukur dengan uang atau materi.

Masa Kecil Si Anak Kampung: Bekerja adalah Kegembiraan

Kehidupan masa kecilnya tentu tidak mudah, jauh dari bayangan masa kecil yang disajikan sinetron-sinetron televisi. Setiap hari, Endang Tirtana harus berjalan sekitar empat kilometer, melewati hutan lebat untuk sampai ke sekolah. Kesempatan bersekolah tidak didapatkannya cuma-cuma, didikan orangtuanya mewajibkan Si Anak Kampung untuk bekerja membantu keluarga.

Endang Tirtana ikut membantu mengurus sawah yang diberikan orang tuanya padanya sebagai bekal untuk bersekolah. Tidak lupa setiap menjelang Idul Fitri, Si Anak Kampung diingatkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil mengolah sawah tersebut. Imam Addaruqutni, Sekertaris Dewan Masjid Indonesia menceritakan “Saya bersama Endang Tirtana naik mobil dari Kota Padang menuju kampungnya di Pasaman, saya menyaksikan dan kemudian mengerti mengapa Endang tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan berkarakter, itu mengapa saya percaya penuh kepadanya.”

Sekolah Kehidupan Si Anak Kampung

Angin reformasi seakan ikut bertiup bersama perjalanan Si Anak Kampung. Setelah mendapat restu orang tua dan keluarga, tahun 1998 memutuskan merantau ke Padangpanjang untuk melanjutkan sekolah di Kulliyatul Muballighien Muhammadiyah.  Sebagai anak rantau dari Pasaman, Si Anak Kampung harus bertahan hidup, tentu mencari teman yang banyak adalah jawabannya. Sifatnya yang ringan tangan untuk menolong dan berkarakter kuat, menjadikan Endang Tirtana disukai banyak orang, itu membuat namanya dengan cepat melambung di organisasi dimana dia bergabung.

Aktif di berbagai diskusi, bakat ceramah dan orasi tampaknya menurun dari Sang Ayah. Si Anak Kampung mulai dipercaya menjadi panitia pelaksana kegiatan hingga dipercaya menjadi Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Dakwah DPD Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) Kota Padangpanjang. Kiriman dari kampung kadang telat dan tidak cukup menunjang aktifitas belajar dan organisasinya, namun dia selalu mengatakan cukup agar orang tuanya tidak merasakan resah, selebihnya dia bekerja untuk menutup kekurangan tersebut.

Dari Kota Padang Menuju Ibukota Republik

Berniat menjadi pendakwah, Si Anak Kampung tampaknya ditentukan punya jalan sendiri. Dunia politik menunggu sentuhan putra Pasaman ini, hijrah ke Kota Padang dan menjadi mahasiswa di IAIN Imam Bonjol, nama Endang Tritana malah tercatat mendirikan partai politik mahasiswa dan menjabat sebagai Presiden Partai Mahasiswa Islam Reformis. Karir politiknya mulai menanjak ketika dipercaya menjadi Ketua Umum IRM (Ikatan Remaja Muhammadiyah) Sumatera Barat dan anggota DPD KNPI Provinsi Sumatera Barat. Si Anak Kampung tidak pernah lepas dari memori indahnya di Pasaman, Endang Tirtana lalu mengajak teman-teman satu kampungnya untuk mendirikan Ikatan Mahasiswa Pasaman.

Kesuksesannya mengemban misi kemanusiaan dari PP Muhammadiyah di Aceh tahun 2005, membawa berkah tersendiri, meski Si Anak Kampung murni tersentuh oleh penderitaan korban Tsunami Aceh, namanya malah mulai disebut-sebut oleh beberapa tokoh di Jakarta.

Jeffrie Geovanie, mengajaknya hijrah ke Jakarta, melalui Raja Juli Antoni yang saat itu menjabat Direktur Eksekutif Maarif Institute, Si Anak Kampung dari Hutan Pasaman tersebut akhirnya tiba di Jakarta. Berawal sebagai peneliti di Maarif Institute for Culture and Humanity yang dipimpin Buya Syafii Maarif. Endang Tirtana juga dipercaya menjadi Wakil Bendahara Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dan Anggota Majelis Kebijakan Publik PP Muhammadiyah.

Karir politiknya lalu berkembang cepat, di usia relatif belia (27 tahun), Si Anak Kampung menjadi ketua DPP Partai Matahari Bangsa (PMB dan menjadi Caleg Dapil II Sumbar pada tahun 2009. Namanya lalu muncul sebagai salah satu Wakil Ketua DPP Partai Nasdem saat Partai tersebut pertamakali bersiap untuk mengikuti Pemilu 2014. Mundur dari Nasdem, namanya muncul sebagai Ketua Organisasi dan Keanggotaan Ormas Persatuan Indonesia (DPP ORMAS PERINDO). Disaat PSI mulai bergerak, namanya disebut-sebut terlibat dalam pendirian partai tersebut, dan akhirnya menjadi Caleg DPR RI Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Pemilihan Sumatera Barat II.

Kembalinya Si Anak Kampung: Sepenggal Asa untuk Tanah Minang

Berbekal memorinya pada kampung halamannya di pedalaman Pasaman, Si Anak Kampung percaya Sumatera Barat kaya akan potensi sumber daya alam dan manusia serta kearifan adat budaya. Sejarah dan sepakan terjang tokoh Minang telah menginspirasi tidak hanya putra Minang tapi juga menjadi inspirasi Indonesia. Endang Tirtana yakin, jika dikelola dengan baik, tentu akan berdampak signifikan bagi percepatan pembangunan di Sumatera Barat. Kini tinggal memupuk kepercayaan diri dan etos kerja anak muda Minang untuk berdiri di kaki sendiri.

Semua sudah tersedia: alam, manusia, budaya, adat dan sejarah. Anak Muda Minang tidak boleh bergantung pada sektor formal belaka atau hanya bercita-cita menjadi pegawai negeri. Dunia internet dan teknologi telah menyediakan banyak kemungkinan, yang sebelumnya tampak seperti kemustahilan. Kini tinggal memupuk ide kreatif lalu mewujudkannya dengan kerja keras dan pengetahuan dari berbagai sumber, niscaya kemajuan akan menjadi milik anak-anak Minang.

Tugas pemerintah daerah adalah menggenjot ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, rumah sakit, sekolah, pasar, peningkatan sentra-sentra produksi berdasarkan potensi, listrik dan fasilitas komunikasi hingga merata di seluruh Sumuatera Barat. Berkaca pada keterbatasan hidupnya di Pasaman dan perjalanannya hingga ke Jakarta, membuat Endang Tirtana yakin ‘jika dirinya saja Si Anak Kampung, bisa, tentu anak muda Minang hari ini yang kehidupannya jauh lebih baik, akan mampu mengatasi tuntutan zaman yang bergerak cepat ini.’

Tidak ada kata terlambat, Sumbar harus berpacu dengan daerah lain, semua ini bisa terwujud jika ada kemauan yang kuat. Ibarat pepatah Minang “Anak-anak kato manggaduah, sabab manuruik sakandak hati, kabuik tarang hujanlah taduah, nan hilang patuik dicari.” Sekarang suasana telah baik, keadaan telah pulih, sudah waktunya menyempurnakan kehidupan.

Bersimpuh Si Anak Kampung pada Adat dan Tanah Minang

Kini, Si Anak Kampung telah kembali dari rantau, tiada niat yang buruk selain meminta restu dan dukungan unuk bisa mendapatkan amanah yang lebih tinggi sebagai Putra Minang dan Putra Bangsa Indonesia.

Dengan segala kerendahan hati, Si Anak Kampung datang bersimpuh pada adat  dan tanah kelahirannya, memohon doa, restu dan dukungan untuk menjadi Anggota DPR RI Periode 2019-2024 mewakili Daerah Pemilihan Sumatera Barat II meliputi: Pasaman, Pasaman Barat, 50 Kota, Kota Payakumbuh, Agam, Kota Bukittinggi, Pariaman dan Kota Pariaman.

PSI dan Politik Perubahan: Sebuah Refleksi
Blog Solidaritas

PSI dan Politik Perubahan: Sebuah Refleksi

Oleh: Irfan Prayogi

Politik adalah bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas manusia. Manusia sebagai ‘zoon politicon’, alias binatang politik, seperti disebutkan oleh Hannah Arendt dan Aristoteles, hanya dapat dikatakan manusia apabila di dalam dirinya mengandung tabiat politik.

Maka ungkapan semacam ‘anti-politik’ menjadi tidak relevan manakala secara konstitutif justru politik-lah yang membedakan kita dengan binatang. Politik mengandaikan adanya ruang debat dan berdiskusi untuk merasionalisasi sebuah tindalan agar bisa diterima oleh khalayak ramai.

Gamblanglah, bahwa politik membutuhkan orang-orang rasional agar mesin politik mampu bekerja demi kebaikan bersama (common good). Tentu yang dimaksud dengan rasional bukan mereka yang menggunakan kekuasaannya demi kepentingan pribadi –karena itu juga rasional–tetapi pertimbangan etis untuk sebanyak mungkin mengagregasi kepentingan warga negara. Mari kita mulai berdiskusi, mengapa politik harus diperjuangkan oleh orang-orang yang rasional.

Mengubah mindset masyarakat tentulah tidak semudah membalikkan meja-meja di kantor Parlemen. Seperti sudah mengurat-mengakar, money politic menjadi salah satu jalan pintas yang efektif –selain politik identitas—untuk mengais suara.

Tebar janji kampanye calon legislatif setelah dirinya terpilih hanyalah janji tanpa realisasi. Keadaan berubah, ia duduk dikursi empuk nan nyaman dengan fasilitas memadai, tanpa sadar ada ribuan orang yang dulu memilihnya agar sang Caleg duduk menjadi wakilnya. Kampanye tidak sekadar kampanye, sebagian besar menggunakan amunisi berupa uang yang siap meluncur pada menit maupun detik terakhir pertarungan elektoral.

Menjadi wakil rakyat dengan cara demikian layaknya berjudi dengan logika untung-rugi. Lantas disinilah mula dari citra buruk tentang politik. Politik dianggap sebagai arena perebutan kekuasaan dengan cara apapun tanpa mendalami secara filosofis hakekat keberadaan kekuasaan tersebut diperuntukkan demi kepentingan apa, kapan, siapa dan bagaimana. Korupsi menjadi mungkin manakala politik membutuhkan ongkos dalam setiap permainannya.

Politik-Demokrasi mustilah dihinggapi oleh wajah-waras para politikusnya. Kontestasi wacana menjadi sarana deliberatif didalam kotak kosong bernama demokrasi untuk saling berargumentasi mengenai ide dan gagasan. Maka dengan sendirinya, seharusnya demokrasi menyerap orang-orang yang memiliki ide pengetahuan tentang bagaimana mengartikulasikan program dan gagasan untuk mencapai thelos berupa kemakmuran dan kebahagiaan.

Kemampuan meyakinkan secara argumentatif inilah yang di kita sangat defisit, sehingga untuk mencari jalan yang paling mudah, money politic menjadi pilihan. Mereka yang menggunakan uang demi mencapai kekuasaan, sesungguhnya tidak layak berkontestasi dalam politik electoral yang dijuluki pesta demokrasi. Karena prasyarat untuk masuk ke arena demokrasi adalah mampu untuk meyakinkan pemilih secara hegemonic, meyakinkan melalui argumentasi.

Bukan memberikan solusi demi kebaikan bersama, mereka malah meng-anggar-kan uang untuk berbicara kepada masyarakat bahwa dirinya layak dipilih. Dengan demikian, maka tumpullah demokrasi, diiringi dengan korupsi yang mengkorusi setiap sendi kehidupan warga negara.

Hari-hari ini banyak kita melihat dan mendengar proyek politik yamg gagal akibat jauhnya moral politik dari politikus itu sendiri. Proyek E-KTP misalnya yang sangat berdampak secara sistemik terhadap kepentingan masyarakat merupakan wajah buruk politikus kita. Tentu Korupsi semacam E-KTP, Pembangunan Wisma Atlet, dan tindakan korupsi lainnya mencerminkan betapa ringkihnya moralitas politisi yang semestinya bekerja demi kepentingan warga Negara.

Tentu kita semua tidak ingin kejadian yang sama terulang kembali. Korupsi harus disingkirkan dari narasi Politik dengan mengedepankan etika politik dan kesadaran akan tugas menjadi seorang politisi mewakili masyarakat. Maka kita harus memberikan ruang pada mereka yang rasional dalam berpolitik, agar politik tidak lagi menjadi momok menakutkan dalam diskursus ruang publik.

Optimisme
Agaknya prinsip untuk menjadi Partai yang rasional bukan hanya isapan jempol. PSI yang untuk pertama kali pada 2019 ikut dalam kontestasi pesta demokrasi membuktikan dengan tampil percaya diri bersama dengan calon legislatif 0 eks narapidana korupsi. Ini menjadi prestasi tersendiri, di mana bahkan partai yang sudah ‘senior’ pun tidak paham bagaimana cara berlaku etis kepada publik dengan menyodorkan mantan napi kepada konstituen.

Sebut saja Gerindra dengan 27 eks napi, Golkar dengan 25 eks napi dan NasDem dengan 17 eks napi. Ini menjadi cerminan bahwa PSI tidak kekurangan orang baik untuk disuguhkan kepada masyarakat untuk dipilih. Selain itu juga komitmen untuk mengedepankan khalayak anak muda dan perempuan juga tampak nyata sebagai gerakan yang progreif. Ini juga saya disebut sebagai gerakan emansipatif, melihat formasi calon legislatif perempuan di PSI berjumlah 45 persen. Perempuan memang harus berpartisipasi aktif dalam politik, agar terjadi kesetaraan yang lebih bersifat plural tanpa memandang gender dan seks.

Langkah PSI yang mencoba untuk merasionalisasi apa arti penting berpolitik tidak hanya berada pada tahapan epistemologis, tetapi sudah pada tahap tindakan yang rasional. Kita paham betul bahwa korupsi merupakan biang keladi dari banyaknya persoalan di negeri ini.

Kita paham betul generasi muda butuh wadah untuk berbuat lebih jauh dan ikut andil dalam proses-proses pengambilan kebijakan dan keputusan. Juga kita paham betul penyebab korupsi adalah juga diakibatkan oleh mahar politik untuk membeli perahu politik (Baca: Partai Politik) agar bisa mencalonkan diri. Ketiga permasalahan politik tersebut mestilah dijawab dengan langkah nyata dan bukan hanya sekedar jargon untuk merestorasi atau tete bengek lainnya.

Politik harus dimenangkan oleh mereka yang memiliki kapabilitas dan integeritas yang tinggi. Politik juga harus dimenangkan oleh mereka yang memiliki keinginan dan niatan kuat membangun sebuah perubahan dan tidak takut akan perubahan.

Politik harus berorientasi kepada publik dan mengabdi kepada kepentingan warga Negara. Politik mustilah memiliki idealisme sebagai tempat bersemayam harapan untuk diwujudkan. Dan pemuda adalah entitas yang siap menghadapi tantangan dengan segala konsekuensinya. Maka berikan kesempatan kepada mereka untuk berbuat. Karena bagi pemuda, hidup yang pantas dimenangkan adalah hidup yang dipertaruhkan.

Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

Sumber

Sekjen PSI: Koalisi Jokowi Solid Siapapun Cawapresnya
Liputan

Sekjen PSI: Koalisi Jokowi Solid Siapapun Cawapresnya

Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengatakan koalisi partai pendukung Joko Widodo untuk Pilpres 2019 adalah koalisi yang solid. Raja menyebut koalisi itu sebagai koalisi istiqomah. “Insyaallah koalisi ini namanya koalisi istiqomah, koalisi konsisten,” kata Raja di kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (5/8/2018).

Raja yakin, koalisi tersebut akan tetap terbangun hingga kemenangan Jokowi. Konsistensi itu, kata Raja, juga telah ditegaskan oleh masing-masing partai koalisi.

Hingga pertemuan para sekjen 9 parpol pendukung Jokowi yang digelar Sabtu (4/8/2018) malam tadi, Raja mengatakan, partai koalisi tetap pada posisinya mendukung Jokowi untuk Pilpres 2019, siapa pun cawapres yang terpilih.

“Sampai malam tadi semua sekjen partai mengatakan posisinya tetap pada di Pak Jokowi, apapun yang terjadi, siapapun cawapresnya. Jadi Insyallah akan solid,” ujar Raja. Justru, lanjut Raja, partai-partai koalisi Jokowi sudah jauh lebih progresif dalam mempersiapkan pemenangan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Dalam waktu dekat, partai koalisi juga berencana untuk berdialog dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membahas detil pendaftaran capres-cawapres yang telah digelar sejak Sabtu (4/8) kemarin hingga Jumat (10/8) mendatang. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono, menyebut akan ada partai koalisi Jokowi yang pindah dan membentuk poros ketiga alias poros baru. Partai tersebut, kata Ferry, adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar.

Sumber

Pidato ‘Berantem’ Jokowi, Ketua Umum PSI: Itu Esensinya Berani Menyuarakan yang Benar
Liputan

Pidato ‘Berantem’ Jokowi, Ketua Umum PSI: Itu Esensinya Berani Menyuarakan yang Benar

Ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie ikut mersepons terkait pidato ‘berantem’ Jokowi kepada relawannya.

Grace menilai jika esensi dari pidato Jokowi bukan untuk mengajak berkelahi tetapi lebih kepada menyuarakan kebenaran.

Selain itu, Grace menganggap jika posisi Jokowi sebagai pihak yang pro toleransi, tidak mudah termakan oleh berita bohong atau hoaks.

“Ya itu jangan diartikan parsial lah artinya jangan takut untuk bersuara. Ini kan ada problem silent majority orang yang sebenarnya pro pada toleransi yang tidak mudah termakan oleh hoaks misalnya tetapi lebih memilih untuk mendiamkan. Saya pikir konteksnya Pak Jokowi ada pada posisi itu,” ujar Grace di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Selasa (7/8/2018).

“Bukannya supaya berantem membuat keributan-keributa. Bukan itu esensinya tetapi agar kita mau menyuarakan apa yang benar,” kata Grace.

Sebelumnya, pidato Presiden Joko Widodo dalam rapat umum relawan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Sabtu (4/8/2018) lalu menimbulkan pro kontra.

Sebab, Jokowi yang akan mencalonkan diri kembali dalam pilpres 2019 meminta relawannya untuk berani jika diajak berantem.

“Jangan bangun permusuhan, jangan membangun ujaran kebencian, jangan membangun fitnah fitnah, tidak usah suka mencela, tidak usah suka menjelekkan orang. Tapi, kalau diajak berantem juga berani,” kata Jokowi.

Pernyataan Jokowi itu langsung membuat para relawan yang memadati ruangan acara bersorak dan berteriak heboh. Jokowi membiarkan kehebohan berlangsung sekitar 15 detik sebelum ia kembali melanjutkan arahannya.

“Tapi jangan ngajak berantem loh. Saya bilang tadi, tolong digarisbawahi. Jangan ngajak. Kalau diajak (berantem), tidak boleh takut,” ucap Jokowi lagi-lagi disambut antusias oleh para relawan.

Sumber

PSI Siap Terima Tantangan Debat Soal Dinasti Politik dan Anak Muda
Liputan

PSI Siap Terima Tantangan Debat Soal Dinasti Politik dan Anak Muda

Ketua DPP PSI Tsamara Amany siap menerima tantangan debat terbuka membahas dinasti politik dan anak muda Indonesia. Hal ini terkait cuitan Tsamara yang berbicara tentang dinasti politik yang ditanggapi oleh Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief.

“Saya siap menerima tantangan mas Andi Arief soal debat tentang dinasti politik & anak muda Indonesia bersama mas AHY,” kata Tsamara di akun twitternya dikutip Senin (6/8/2018).

Awalnya Tsamara mengatakan “Saya tak tahu bagaimana seseorang yang diwarisi sebuah dinasti politik bisa mengklaim diri sebagai perwakilan anak muda. Mewakili anak muda bukan sekadar soal usia. Tapi juga soal kerja keras & kompetensi. Kita semua para politisi muda harus berupaya membuktikan itu,” cuitnya.

Cuitan itu ditanggapi oleh Andi Arief yang siap memfasilitasi debat antara Tsamara dengan Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Andi merasa tersinggung dengan cuitan tersebut.

“Saya juga akan fasilitasi seluruh milenial yang ada di partai @psi_id untuk bicara dan debat dengan AHY tentang kaum milenial, masa depan dunia dan masa depan Indonesia,” katanya.

Tsamara menyanggupi jika Andi Arief akan memfasilitasi debat dengan AHY membahas milenial dan masa depan Indonesia bahkan dunia. “Boleh Mas Andi. Atur saja waktunya,” katanya.

Andi mengapresiasi sikap Tsamara yang menerima tantangan debat tersebut. “Begitu Tsamara, lanjutkan perjuangan, saya berdoa Anda sukses dan partainya juga sukses. Bangunlah imajinasi tentang masa depan agar menjadi harapan, jauhi kebencian,” kata Andi.

Sumber

SBY Sebut 100 Juta Warga Indonesia Miskin, Jubir PSI: Demokrat juga Mulai Menyebar Hoaks?
Liputan

SBY Sebut 100 Juta Warga Indonesia Miskin, Jubir PSI: Demokrat juga Mulai Menyebar Hoaks?

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapatkan sanggahan dari juru bicara bidang kepemudaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi.

Bantahan itu disebutkan Dedek dengan mengomentari berita yang mengatakan jika SBY telah menyebut ada 100 juta warga Indonesia yang tergolong miskin.

Dedek pun membantah dengan mengatakan jika Demokrat turut menyebar hoax (hoaks) atau berita palsu. Jubir PSI ini pun memberikan tren kemiskinan menurut Bank Dunia dengan kurs USD 1,9 per hari.

“@PDemokrat juga mulai menyebar hoax?

Ini lho tren kemiskinan menurut Bank Dunia (USD 1,9/hari) Angka kemiskinan per 2017 = 10% Tidak berbeda jauh dengan temuan BPS,” jawab Dedek, Selasa (31/7/2018).

Sementara itu, dikutip TribunWow.com dari Kompas.com berita yang ditautkan Dedek tersebut merupakan data yang diungkapkan SBY berdasarkan perhitungan yang matang.

Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan menjelaskan, SBY menggunakan data Bank Dunia dalam menentukan batas kemiskinan.

Menurut Bank Dunia, seseorang bisa dikategorikan miskin apabila penghasilannya di bawah 2 dollar per hari.

Dengan asumsi kurs 1 dollar sama dengan Rp 13.000, maka diperoleh angka Rp 26.000 per hari atau Rp 780.000 per kapita per bulan.

“Maka, penduduk miskin Indonesia masih sangat tinggi, yakni diperkirakan mencapai 47 persen atau 120 juta jiwa dari total populasi,” kata Marwan saat dihubungi, Selasa (31/7/2018).

Menurut Marwan, SBY tidak menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) karena standar batas kemiskinan yang dipakai terlalu rendah.

Angka kemiskinan yang dirilis BPS per Maret 2018 sebesar 25,95 juta jiwa. Angka kemiskinan yang mencapai 9,8 persen dari total penduduk itu merupakan yang terendah dalam sejarah Indonesia.

Namun, lanjut Marwan, patokan garis kemiskinan yang ditetapkan adalah Rp 401.220 per kapita per bulan, atau sekitar Rp 13.374 per hari.

“Artinya, jika masyarakat di Indonesia punya pendapatan di atas dari batas yang ada per Maret 2018, maka tidak tergolong sebagai orang miskin,” ucap Marwan.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno meminta SBY untuk tidak berasumsi soal jumlah penduduk miskin di Indonesia. Ia meminta SBY merujuk pada data yang dirilis BPS.

Adapun SBY bicara soal jumlah penduduk miskin yang mencapai 100 juta ini saat berkunjung ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

SBY yang mendukung Prabowo sebagai capres berharap mantan Danjen Kopassus itu bisa mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia apabila nantinya memenangi pemilu.

Sementara menurut BPS, sejak 1970 hingga 2018, tren angka kemiskinan cenderung menurun meski sempat naik di tahun 1996, 1998, 2002, 2005, 2006, 2013, 2015, dan 2017.

Kemiskinan tertinggi terjadi pada 1970, di mana terdapat 60 persen penduduk yang masuk kategori miskin atau 70 juta jiwa. Angka terendah ditunjukkan pada data BPS bulan Maret 2018, yakni 9,82 persen dengan 25,95 juta penduduk miskin.

Sumber