Tak Beri Bantuan Logistik, PSI Akan Latih Calegnya Galang Dana Sendiri
Liputan

Tak Beri Bantuan Logistik, PSI Akan Latih Calegnya Galang Dana Sendiri

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) Grace Natalie menyatakan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak akan memberikan bantuan logistik kepada calegnya. Meski demikian, kata Grace, partainya akan membekali dan mendampingi kadernya dengan teknik pengumpulan dana atau fundraising.

“Partai nggak memberikan logistik sama sekali, tapi kita bantu melakukan fundraising dan kami mengajak teman-teman untuk kerja sama dan memahami supaya tidak bersaing dengan caleg PSI lainnya,” ujar Grace di Kantor KPU Pusat Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/7/2018).

Grace menuturkan, penerapan sistem fundraising guna menghindari terjadinya gesekan antar kader partai. Pasalnya, di beberapa kasus perebutan suara seringkali terjadi di internal partai. Selain itu, Grace melanjutkan, cara seperti ini mampu menghindarkan caleg yang diusung PSI dari kepentingan kelompok tertentu.

Sehingga, nantinya mereka yang terpilih dapat bekerja fokus untuk masyarakat. “Jadi yang kita berikan ke teman-teman itu bagaimana caranya kita bisa menambah dukungan masyarakat, karena cara itulah kita bisa jadi wakil rakyat yang tidak berhutang kepada siapapun selain kepada masyarakat,” kata Grace.

Grace mengatakan, pada Agustus nanti, PSI akan mengumpulkan para bakal calegnya mulai DPR RI, hingga DPRD kabupaten dan kota untuk pembekalan. Termasuk, memberikan pelatihan soal cara menggalang dana publik atau fundrising.

Keterampilan itu sebagai modal para caleg untuk bersaing di pileg 2019. “Jadi seluruh caleg PSI dalam waktu dekat akan dikumpulkan, kita akan melakukan pembekalan mengerti bedah dapil (daerah pemilihan) masing-masing. Bagaimana karakteristik pemilih di dapil masing-masing dan kita mengerti berapa sih kursi atau suara yang harus kita dapatkan untuk mengamankan satu kursi,” tutur Grace.

“Kemudian apa yang kita lakukan untuk mencapai kursi tersebut. Kalau kita perlu fundrising minimum kita butuh berapa? Kita bedah sama-sama,” lanjut dia. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PSI Sumardi mengatakan, akan membuka rekening donasi bagi masyarakat yang ingin menyumbang untuk caleg yang didukung.

Sistemnya dengan cara menampilkan daftar caleg PSI di website resmi partai setelah mereka ditetapkan sebagai Daftar Caleg Sementara (DCS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Nantinya masing-masing caleg akan diberikan nomor untuk menampung dana dari masyarakat. Nomor tersebut yang dapat dicantumkan oleh masyarakat ketika memberikan donasi. “Masyarakat bisa memberikan donasi dengan mentransfer ke PSI dengan nomor unik tersebut, sehingga kita tahu mereka mendukung caleg yang mana, itu suatu terobosan yang akan dilakukan,” kata Sumardi.

Sumber

Lampaui Target, PSI Daftarkan 45 Persen Caleg Perempuan
Liputan

Lampaui Target, PSI Daftarkan 45 Persen Caleg Perempuan

Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) mendaftarkan 575 bakal caleg DPR RI ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (17/7/2018). Dari jumlah itu, sebanyak 45 persen di antaranya adalah perempuan. “Dalam UU, syarat keterwakilan minimal perempuan adalah 30 persen. Tapi kita jauh melebihi syarat itu,” kata Ketua Umum PSI Grace Natalie saat mendaftarkan calegnya ke KPU.

Grace mengatakan, sebenarnya PSI tidak memasang target khusus jumlah caleg perempuan yang harus diusung. Hal yang terpenting, caleg perempuan yang diusung PSI melebihi 30 persen sesuai yang disyaratkan oleh UU.

Namun, pada kenyataannya, banyak perempuan yang mendaftar ke partai yang baru pertama kali ikut pemilu ini. “Menariknya juga, 20 persen dapil, nomor urut 1 adalah perempuan,” lanjut Grace.

Selain itu, caleg PSI juga didominasi mereka yang masih berusia muda. Menurut Grace, sebanyak 65 persen caleg yang diusung PSI masih dibawah 45 tahun. “Dan yang paling penting 100 persen caleg PSI bukan eks napi korupsi,” ucap Grace.

Pada Agustus nanti, PSI akan mengumpulkan para bakal calegnya untuk pembekalan. Termasuk, memberikan pelatihan soal cara menggalang dana publik atau fundrising.

Sumber

PSI Daftarkan Calegnya ke KPU, Bawa Poster ‘Caleg PSI 100 Persen Bukan Eks Napi Korupsi’
Liputan

PSI Daftarkan Calegnya ke KPU, Bawa Poster ‘Caleg PSI 100 Persen Bukan Eks Napi Korupsi’

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi partai kedua yang mendaftarkan calon anggota legislatif (caleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Selasa (17/7/2018).

Rombongan PSI hadir sekitar pukul 08.10 WIB dipimpin Ketua Umum Grace Natalie, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Sumardy, dan politisi muda Tsamara Amany.

Mereka pun mengklaim diri dengan membawa sebuah poster besar dengan tulisan “Caleg PSI 100 Persen Bukan Eks Napi Korupsi”.

Kemudian mereka langsung menyerahkan dokumen kepada Komisioner KPU RI, Ilham Saputra.

Dalam pileg pertama yang mereka ikuti, PSI memaksimalkan kuota bakal caleg yang didaftarkan yaitu 575 orang dari 80 daerah pemilihan.

“Yang perlu diketahui PSI mengajukan 575 caleg untuk DPR RI, di mana 60 persen di antaranya berusia di bawah 60 tahun, dan 46 persen di antaranya merupakan perempuan, dan yang paling penting 100 persen caleg PSI bukan eks napi korupsi,” ungkap Grace Natalie usai pendaftaran.

Sementara Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PSI, Sumardy mengatakan pihaknya baru bisa mendaftar di hari terakhir untuk memastikan bahwa dokumen yang dibutuhkan telah lengkap seluruhnya.

“Kendala tidak ada, tapi dokumen yang diperlukan memang banyak sekali mulai dari SKCK, surat dari pengadilan hingga ijazah pendidikan,” terang Sumardy.

PSI juga memastikan bahwa di tingkat daerah pihaknya juga melaksanakan hal yang sama yaitu mendaftarkan caleg untuk pemilihan anggota legislatif di tingkat daerah.

“Untuk total seluruh caleg yang didaftarkan kami masih menunggu info dari semua daerah karena hingga malam ada PSI di daerah yang masih melakukan pendaftaran,” ujar dia.

Sumber

PSI: Relawan, Sosialisasikan Terus Keberhasilan Jokowi
Liputan

PSI: Relawan, Sosialisasikan Terus Keberhasilan Jokowi

Seluruh ormas dan relawan Jokowi diminta gencar melakukan sosialisiasi keberhasilan pembangunan yang dilakukan Joko Widodo.

“Sosilisasikan terus keberhasilan pembangunan Presiden Jokowi. Dia ini bukan orang songong. Presiden ini orang yang sibuk kerja dan kerja,” kata Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Uki Prayudi saat ditemui di Kantor Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Sabtu (14/7).

Dia menegaskan PSI komitmen mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019 siapapun cawapresnya. “Soal cawapres hak mutlak Jokowi,” jelas dia yang hadir di Kantor KIB dalam rangka diskusi bertema ‘Gadang-gadang Cawapres Jokowi?’

Menurutnya, partai koalisi sudah sepakat urusa cawapres menjadi kewengan mutlak Jokowi. Namun, Jokowi pasti meminta pertimbangan dan masukan atas pilihannya itu ke partai koalisi.

“Kami juga percaya PDI Perjuangan akan memegang teguh komitmen bersama koalisi pemerintah soal Cawapres. Kami dan teman-teman koalisi tidak akan cawe-cawe soal Cawapres karena itu kewengan multak Jokowi untuk memilihnya,” pungkas Uki. [fiq]

Sumber

Polling PSI: Mahfud MD Cawapres Terkuat untuk Jokowi
Liputan

Polling PSI: Mahfud MD Cawapres Terkuat untuk Jokowi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merilis hasil polling online alternatif Cawapres untuk Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 nanti. Hasilnya, mantan Ketua Mahkamah Kosititusi Mahfud MD yang mendapatkan suara terbanyak dari netizen.

Survei online ini dilakukan pada 11 April-22 Mei 2018 di website PSI dengan total peserta polling 71.106 di 23 wilayah Indonesia, salah satunya Jakarta, Medan, Semarang, Bandung, Depok, hingga Ambon. Dari 12 nama yang diusung oleh PSI, Mahfud MD mendapat perolehan suara terbanyak yaitu 32 persen.

“Siapakah cawapres yang paling banyak didukung oleh peserta polling. 32 persen atau tertinggi itu mendukung kepada Pak Mahfud MD, sementara di urutan kedua, ketiga ada Bu Sri Mulyani, kemudian ada Pak Luhut dan seterusnya, Bu Susi dan Pak Moeldoko. Hasil Polling ini menunjukkan ternyata menang preferensi masyarakat lebih suka jika Pak Mahfud menjadi cawapres Pak Jokowi untuk periode kedua,” kata Ketua Umum PSI Grace Natali di Kantor DPP PSI, KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (15/7/2018).

Grace mengatakan, hasil survei ini kebanyakan dipilih oleh generasi muda dengan kisaran umur 25-34. Ia mengatakan, kebanyakan milenial memilih Mahfud karena sosok yang original dimata milenial.

“Jadi kebanyakan milenial generasi X. Setidaknya dari ini rasanya mengkonfirmasi juga bahwa anak-anak muda pun melihat Pak Mahfud ini tidak resisten bahkan mereka banyak yng memberikan suaranya setuju dengan Pak Mahfud MD. Buat kami memang ini titik temu yang baik,” imbuh dia.

Menurutnya, jika Jokowi memilih Mahfud yang berasal dari kalangan non partai ini tidak akan membuat partai lain tersinggung.

“Karena beliau profesional non-partai, karena dia non-partai, tidak akan ada salah satu partai tersinggung merasa tidak diambil misalnya kalau Pak Jokowi mengambil Pak Mahfud sebagai cawapres. Tentu berbeda kalau diambil dari partai koalisi, nanti ada yang merasa tidak terwakili. Dan akhirnya bisa membahayakan koalisi dan sebagainya,” ucap dia.

“Kita lihat memang ini titik yang baik. PSI mendukung kombinasi Pak Jokowi dan Pak Mahfud. Meskipun siapapun yang akan dipilih Pak Jokowi kita akan dukung,” sambung dia.

Selain itu Ketua DPP PSI Tsamara Amany menuturkan sosok Mahfud MD yang tegas dan to the point adalah sosok yang diinginkan oleh kaum milenial. Mahfud juga dianggap mampu meraup suara milenial jika disandingkan dengan Jokowi sebagai Wapres.

“Pak Mahfud adalah sosok yang original, orangnya to the point, tegas saja kalau ngomong. Jadi, anak muda itu suka sama tokoh yang original-original aja, enggak perlu tiba-tiba bergaya gitu mendadak milenial. Untuk meraup suara milenial, karena milenial bukan hanya soal gaya, tapi milenial anak muda itu juga soal substansi dan pak Mahfud memiliki Substansi itu,” ungkap dia.
(bag/bag)

Sumber

PSI Pastikan Bakal Caleg 100% Bebas Korupsi
Liputan

PSI Pastikan Bakal Caleg 100% Bebas Korupsi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sengaja belum mendaftarkan bakal calon legislatif (caleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). PSI ingin memastikan calon wakil rakyat dari PSI bersih.

“Mumpung masih ada waktu kami ingin memastikan punya caleg terbaik untuk ditawarkan kepada masyarakat. 100% bebas korupsi,” tegas Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi, Senin, 9 Juli 2018.

Pendaftaran caleg baik DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota, serta calon anggota DPD seluruh Indonesia dibuka Rabu, 4 Juli 2018. Belum ada satu pun parpol mendaftar.

Juli menegaskan PSI memang tak ingin buru-buru. Nama-nama yang akan disodorkan masih difinalisasi.

KPU memang tegas soal korupsi. Peraturan KPU soal pelarangan eks narapidana kasus korupsi telah berlaku dan akan diterapkan.

Ketua KPU Arief Budiman menyebut siapa pun berhak mencalonkan diri. Namun keputusan lolos atau tidaknya akan dilakukan dalam verifikasi administrasi.

Eks koruptor dipersilakan menyampaikan berkas dan dipastikan diterima. Namun, berkas akan dikembalikan setelah verifikasi karena jelas tak memenuhi syarat sesuai PKPU.

Berdasarkan informasi dari situs resmi KPU RI, ada 16 tahapan yang harus dilalui calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Pertama, tahap pendaftaran dibuka mulai Rabu, 4 Juli hingga 17 Juli 2018. Sedangkan verifikasi administrasi bakal calon dilaksanakan pada 5-18 Juli.

Selanjutnya, KPU akan menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon kepada partai politik peserta pemilu. Pada 22-31 Juli, parpol diberi kesempatan memoperbaiki segala kekurangan dan menyiapkan calon pengganti bila yang sebelumnya dinyatakan tak lolos.

KPU kemudian memverifikasi hasil perbaikan daftar dan syarat pencalonan. Proses itu akan berlangsung pada 1-7 Agustus.

Tahapan berikutnya ialah penyusunan dan penetapan daftar calon sementara (DCS) pada 8-12 Agustus. Pada 12-14 Agustus 2018, KPU mengumumkan DCS anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD provinsi kabupaten/kota, serta persentase keterwakilan perempuan.

Tahapan selanjutnya, akan ada masukan dan tanggapan. Proses itu dilaksanakan pada 12-21 Agustus. Sedangkan permintaan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan masayarakat terhadap DCS digelar 22-28 Agustus 2018.

Pada 29 Agustus-31 Agustus 2018, tahapan begerak pada penyampaian klarifikasi partai politik kepada KPU provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP kabupaten/kota.

Pemberitahuan pengganti DCS digelar pada 1-3 September 2018. Pengajuan penggantian bakal calon akan dibuka pada 4-10 September 2018.

Verifikasi pengganti DCS akan dilaksanakan pada 11-13 September 2018. Penyusunan dan penetapan daftar calon tetap (DCT) 14-20 September 2018.

Pengumuman DCT dilaksanakan pada 21-23 September 2018. Sedangkan pemilihan legislatif (pileg) dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada Rabu, 17 April 2019.(OJE)

Sumber

Politisi PSI Tsamara Amani Kritik Kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang Diambil Secara Tiba-tiba
Liputan

Politisi PSI Tsamara Amani Kritik Kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang Diambil Secara Tiba-tiba

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany menyindir kebijakan yang diambil Pemprov DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Dilansir TribunWow.com, hal itu disampaikannya melalui akun Twitter, @TsamaraDKI, yang diunggah pada Senin (9/7/2018).

Tsamara menyebut jika banyak warga Jakarta yang bingung dengan arah pembangunan Pemprov DKI saat ini. Politisi PSI itu mengatakan jika ada kebijakan yang sering diambil secara tiba-tiba. Dirinya mencontohkan, kebijakan untuk menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Sebelum kenaikan, kata Tsamara, seharusnya dijelaskan terlebih dahulu alasannya kepada masyarakat.

“Banyak warga Jakarta yang bingung dengan arah pembangunan Pemprov DKI di bawah Pak Anies-Sandi. Sering kali suatu kebijakan diambil secara tiba-tiba. Salah satunya, kenaikan NJOP yang banyak mendapat kritikan. Sebelum kenaikan, harusnya dijelaskan dulu alasannya,” cuit Tsamara.

Lebih lanjut, dirinya menyebut jika partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan menjadi rendah. Tsamara menunjukkan akun YouTube Pemprov DKI yang sekarang mengalami penurunan jumlah viewers.

“Tapi saya juga bingung mengapa kini di era Pak Anies-Sandi partisipasi warga dalam melihat proses pengambilan keputusan menjadi rendah. Dulu kalau kita lihat Youtube Pemprov DKI, viewersnya ratusan ribu. Sekarang hanya ratusan aja, nggak pake ribu,” tulis Tsamara.

Menurutnya, antusiasme masyarakat semakin merosot dalam melihat rapat yang dilakukan Pemprov DKI melalui akun YouTube.

“Kalau saya jadi Pak Anies-Sandi, saya akan sangat khawatir melihat antusiasme warga yg merosot dlm melihat rapat-rapat Pemprov DKI via Youtube. Harus jd pertanyaan besar, apakah warga tak tertarik lagi? Apakah ada trust yang hilang?” tandas Tsamara.

Sebelumnya diberitakan Kompas.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018.

Pemprov DKI menyatakan kenaikan NJOP itu juga keinginan masyarakat. Masyarakat yang lingkungannya mengalami pembangunan pesat pada umumnya menginginkan kenaikan NJOP. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, kenaikan NJOP tak akan memberatkan warga.

Sandiaga menyebutkan, jika dirata-rata se-Jakarta, kenaikan sebesar 19,54 persen.

“(Sebesar) 90 persen daripada kenaikan di atas rata-rata hanya di daerah-daerah tertentu yang rata-rata masyarakat menengah ke atas sekali. Jadi mayoritas dari pada masyarakat khususnya menengah dan menengah ke bawah tidak mengalami kenaikan NJOP yang ada dalam kisaran rata-rata,” ujar Sandiaga di Balai Kota, Jumat (6/7/2018).

Menurut dia, dinaikannya NJOP merupakan upaya penyesuaian untuk menghadirkan keadilan bagi wilayah-wilayah yang selama ini berbeda NJOP-nya kendati sama-sama menikmati pesatnya pembangunan. (TribunWow.com/Rekarinta Vintoko)

Sumber

PSI: Langkah Kurangi Ketergantungan AS Sudah Tepat
Liputan

PSI: Langkah Kurangi Ketergantungan AS Sudah Tepat

Keputusan Presiden Joko Widodo menjaga jarak aman dengan Amerika Serikat di bidang perekonomian diapresiasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Jurubicara PSI bidang Ekonomi, Industri, dan Bisnis Rizal Calvary Marimbo menjelaskan bahwa dengan keputusan itu, Indonesia kini tak lagi tergantung dengan AS. Sehingga, posisi tawar Indonesia lebih tinggi.

“Coba kalau dulu kita lanjutkan ketergantungan kita sepenuhnya dengan AS. Mati kita didikte habis,” ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (9/7).

Atas alasan itu, dia menyebut bahwa ancaman perang dagang yang dilayangkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Indonesia menjadi bukti arah kiblat ekonomi era Jokowi sudah benar.

Kata dia, dengan menarik kiblat ekonomi nasional dari AS, kemandirian Indonesia lebih membaik dibandingkan sebelumnya. Dia mengatakan, bila ekonomi RI dulunya berkiblat ke AS, maka saat ini akan sangat dikecewakan Indonesia.

“Sebab faktanya, Presiden Trump malah menabuh perang dagang dengan Indonesia,” sambungnya.

Rizal mengatakan ketergantungan Indonesia kepada investasi AS terus menurun terus menurun secara signifikan. Pada tahun 2013, investasi Amerika Serikat sempat mencapai 2,4 miliar dolar AS. Namun nilai tersebut terus menurun hingga 2016 hanya sebesar 1,2 miliar dolar AS. Bahkan pada tahun 2015, investasi Amerika Serikat hanya mencapai angka 893 juta dolar AS.

“AS tidak masuk lima besar,” ucap dia.

Rizal menambahkan Indonesia sudah masuk dalam radar perang dagang dengan Amerika, sejak Donald Trump memasukan Indonesia dalam 16 negara mitra dagang utama yang memiliki neraca perdagangan tidak seimbang pada 2016 lalu.

Berada di urutan pertama adalah China yang menyumbang defisit mencapai 347 miliar dolar AS. Disusul oleh Jepang sebesar 68,9 miliar dolar AS, Meksiko sebesar 63,2 miliar dolar AS, Irlandia 35,9 miliar dolar AS, dan Vietnam senilai 32 miliar dolar AS.

Beberapa negara lain yang juga menyumbang defisit neraca perdagangan AS adalah India, Italia, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, Perancis, Taiwan, Kanada, dan termasuk Indonesia. [ian]

Sumber

PSI Aceh Sebut Pengelolaan Dana Otsus Aceh Perlu Dievaluasi
Liputan Daerah

PSI Aceh Sebut Pengelolaan Dana Otsus Aceh Perlu Dievaluasi

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Aceh, Kamaruddin SH mengatakan, pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Hal itu perlu dilakukan, kata Kamaruddin, menyusul terungkapnya dugaan korupsi dalam pengelolaan dana Otsus Aceh yang menyeret Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah, Ahmadi.

“Terungkapnya dugaan korupsi ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi pengelolaan dana otonomi khusus Aceh secara menyeluruh, dana otsus Aceh ini memang perlu dievaluasi,” kata Ketua DPW PSI Aceh, Kamaruddin SH kepada Serambinews.com, Minggu (8/7/2018).

Menurutnya, evaluasi mutlak diperlukan untuk menghindari kasus serupa terulang lagi di masa mendatang.

Dia mengatakan, yang paling mendesak sekarang adalah, Aceh perlu adanya master plan atau rencana induk pengelolaan dana otonomi khusus yang jelas peruntukannya.

“Bisa jadi semacam ‘GBHN’ bagi Aceh ke depan, sehingga siapa pun kepala daerah yang terpilih, harus menjalankannya sesuai aturan main yang diatur dalam rencana induk tersebut,” kata Kamaruddin menambahkan.(*)

Sumber

Jubir PSI Ini Menantang Prabowo Soal Biaya Pembangunan LRT
Liputan

Jubir PSI Ini Menantang Prabowo Soal Biaya Pembangunan LRT

Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bidang kepemudaan, Dedek Prayudi, merespon rilis resmi Kementrian Perhubungan tentang data biaya pembangunan LRT.

Yang sebelumnya, katanya, disebut Prabowo di mark up sehingga lebih tinggi dari negara-negara lain. Politisi muda yang kerap disapa Uki ini mengungkapkan bahwa apa yang dikatakan Prabowo keliru jika mengacu pada data resmi Kemenhub.

“Kemenhub sudah merilis data resmi pembiayaan pembangunan LRT. Apa yang dikatakan Pak Prabowo tidak terbukti. LRT Jabodetabek maupun Palembang termasuk paling murah dibanding negara lain.Di Palembang nomor dua terendah,” kata Uki dalam rilisnya yang diterima tribunnews.com, Kamis (5/7/2018).

Meski, Uki mengakui LRT Jakarta cenderung lebih mahal walaupun ini tidak dapat disimpulkan mark up.

“LRT Jakarta yang relatif lebih mahal karena kerumitan lokasi dan jarak yang pendek pun masih separuh harga dari LRT di Calgary, Kanada yang sejajar dengan tanah,” kata Uki.

Uki mengaku tidak setuju dengan anggapan adanya mark up. “Harga ternyata tidak tinggi. Kalaupun LRT Jakarta relatif harganya lebih tinggi harus dilihat dulu kenapa tinggi. Mark up? Korupsi? Jangan-jangan ini kesimpulan novel fiksi,” sindir Uki.

Uki menilai pihak yang telah menyebarkan informasi keliru melalui orasinya. Ia menantang Prabowo untuk membuktikan ucapannya.

“Pak Prabowo, kalau tidak ingin disebut tukang sebar hoax, harus segera klarifikasi pernyataannya, keluakan data yang ia punya. Kalau memang keliru, secara jantan meminta maaf. Politisi sekelas pak Prabowo adalah seorang yang pemberani, termasuk mempertanggungjawabkan omongannya,” jelas Uki.

“Saya tidak bermaksud mengajari, tapi dalam demokrasi yang maju, konsep check and balance bukan berarti pemerintah bekerja dan oposisi menyinyiri. Dalam konsep ini, pemerintah bekerja, oposisi mengawasi dan mengoreksi,” sambung Uki.

Uki mengingatkan oposisi untuk hadir sebagai solusi pembangunan untuk meraih simpati publik, bukan menjadi masalah pembangunan.

“Dibutuhkan kemampuan untuk menganalisa permasalahan pembangunan untuk hadir sebagai solusi pembangunan, dari situlah simpati publik diraih. Bukan malah jadi masalah pembangunan, orasi tanpa data,” Uki menegaskan kembali.

Sumber