PSI Minta DPRD DKI Bicara Soal Sanksi Tegas yang Terukur di Perda Covid-19
Liputan Daerah

PSI Minta DPRD DKI Bicara Soal Sanksi Tegas yang Terukur di Perda Covid-19

Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DPRD DKI Jakarta, Viani Limardi, sepakat dengan usulan revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19. Menurut dia, penindakan secara persuasif yang telah dilakukan selama satu tahun pandemi tak mampu membuat jera masyarakat.

“Jika pendekatan humanis atau pendekatan persuasif tidak berhasil, maka kita sebagai orangtua dari seluruh warga DKI harus mengambil langkah yang lebih tegas,” kata dia dalam rapat Bapemperda DPRD DKI yang digelar secara daring, Kamis, 22 Juli 2021.

Viani menganggap sanksi persuasif yang berlaku selama ini tidak bekerja membuat masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan. Buktinya, jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 kini meledak, begitu juga dengan angka kematian.

Para pengambil kebijakan, dia menuturkan, harus melindungi seluruh warga Jakarta. Viani menilai dewan tak perlu memperdebatkan perlu tidaknya revisi Perda Covid-19 itu.

Justru dewan seharusnya mempertajam usulan pemerintah DKI soal penambahan sanksi pidana dan kewenangan penyidikan. Menurut dia, DPRD perlu membahas bagaimana penindakan tegas yang terukur, spesifik, dan diawasi ketat.

“Intinya seharusnya kita fokus bagaimana membantu masyarakat kita, bukannya malah kita berdebat perlu tidak (Perda) dipertegas,” ujar anggota Bapemperda DPRD ini.

Pemerintah DKI mengusulkan revisi Perda 2/2020 mengingat jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 dan kematian pasien meningkat. Perda 2/2020 yang saat ini berlaku juga dinilai tak membuat masyarakat jera.

Dalam draf revisi perda termaktub dua pasal baru. Dua pasal itu mengatur kewenangan penyidikan untuk PNS dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta sanksi pidana bagi pelanggar yang mengulang kesalahan. DPRD DKI tengah membahas usulan revisi tersebut.

Sumber: https://metro.tempo.co/read/1486197/psi-minta-dprd-dki-bicara-soal-sanksi-tegas-yang-terukur-di-perda-covid-19/full&view=ok

PSI Kenang Sosok Ekonom Senior Christianto Wibisono
Liputan Nasional

PSI Kenang Sosok Ekonom Senior Christianto Wibisono

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyampaikan dukacita atas wafatnya ekonom senior Christianto Wibisono, pada Kamis (22/7/2021).

Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni mengatakan, Indonesia berduka karena kehilangan salah satu putra terbaiknya.

“PSI sangat berduka atas kepergian beliau. Saya kira, bangsa ini juga berduka kehilangan putra terbaiknya,” kata Antoni, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis.

Antoni menuturkan, sosok Christianto Wibisono begitu dekat dengan PSI. Ia mengatakan, Christianto sempat mendaftar menjadi calon anggota legislatif (caleg) dari PSI.

Namun, karena alasan kondisi kesehatan, Christianto mundur sebagai caleg pada Pemilu 2019.

“Beliau sempat mendaftar menjadi calon anggota legislatif PSI. Namun, sebelum penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) karena alasan kesehatan, beliau mundur jadi caleg,” kenang Antoni.

Kendati mundur sebagai caleg PSI, Antoni mengatakan, Christianto tetap membantu PSI dengan segenap kemampuan yang dimiliki.

Ia mengenang sosok Christianto layaknya orangtua bagi partainya. Menurut dia, ekonom senior itu menaruh harapan besar kepada PSI untuk memenangkan pemilu.

“Beliau orang tua yang percaya kepada PSI dari sejak awal sampai akhir-akhir ini. Beliau serius ingin melihat PSI sebagai partai pemenang pemilu atau minimal PSI menjadi partai di DPR,” ucap Raja.

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2021/07/22/21532211/psi-kenang-sosok-ekonom-senior-christianto-wibisono

Keberatan Revisi Perda Covid-19, PSI: DKI Sibuk Cari Kesalahan Rakyat
Liputan Daerah

Keberatan Revisi Perda Covid-19, PSI: DKI Sibuk Cari Kesalahan Rakyat

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta keberatan dengan usul revisi Peraturan Daerah DKI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 untuk memperberat sanksi untuk pelanggar protokol kesehatan dan memberikan kewenangan menyidik kepada Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Adrian Untayana menilai, revisi Perda Covid-19 ini seolah-olah melempar tanggung jawab penyebaran virus Corona kepada rakyat dan pelaku usaha.

“Prinsipnya, jangan sampai Pemerintah DKI mengabaikan tanggung jawabnya sendiri dan malah sibuk mencari kesalahan rakyat,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 21 Juli 2021.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan revisi Perda 2/2020 kepada dewan. Anies memasukkan dua pasal baru, yakni 28A dan 32A. Pasal 28A mengatur kewenangan penyidikan oleh pegawai negeri sipil (PNS) pada Satpol PP.

Pasal 32A mengatur sanksi berupa pidana kurungan atau denda jika masyarakat mengulangi pelanggaran protokol kesehatan. Pengulangan pelanggaran ini berlaku bagi seluruh elemen masyarakat, mulai dari individu, perkantoran, hingga pelaku usaha lainnya.

Menurut Justin, PSI khawatir Satpol PP menyalahgunakan wewenangnya jika bertindak sebagai penyidik. Selain itu, pedagang kecil berpotensi mendapatkan denda tinggi.

Pemerintah seharusnya mengerjakan tanggung jawab secara maksimal guna menekan penyebaran Covid-19. Misalnya, memaksimalkan 3T, mengantisipasi membeludaknya fasilitas kesehatan, menyiapkan tempat isolasi terpusat, dan vaksinasi yang lebih menyeluruh. “Tidak manusiawi jika tindakan Pemerintah DKI hanya mengejar dan menghukum rakyat dan pelaku usaha.”

Dewan menggelar rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) antara legislatif dan eksekutif di ruang rapat Lantai X Gedung DPRD pada Senin, 19 Juli 2021. Usul revisi Perda 2/2020 dibahas dalam rapat ini. Justin menyampaikan keberatan partainya.

Rapat tentang revisi Perda Covid-19 itu berlanjut hari ini. Dewan menyelenggarakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Gubernur Anies Baswedan.

Sumber: https://metro.tempo.co/read/1485535/keberatan-revisi-perda-covid-19-psi-dki-sibuk-cari-kesalahan-rakyat/full&view=ok

Pengemudi Online dan Buruh Bangunan Bukan Karyawan Formal. Eneng: Kaji Ulang STRP Bagi Mereka
Liputan Daerah

Pengemudi Online dan Buruh Bangunan Bukan Karyawan Formal. Eneng: Kaji Ulang STRP Bagi Mereka

Sejumlah pekerja individu non perusahaan seperti pengemudi transportasi online maupun buruh bangunan kesulitan mendapatkan surat tugas perusahaan sebagai syarat pembuatan surat tanda registrasi pekerja (STRP).

Sementara di satu sisi Pemprov DKI Jakarta telah mewajibkan masyarakat yang bekerja pada sektor esensial dan kritikal mengantongi surat tanda registrasi pekerja saat memasuki wilayah Jakarta.

Berkaitan dengan hal itu Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI meminta Pemprov mengkaji ulang kebijakan dan memberi kemudahan untuk pekerja individu non-perusahaan dalam mengurus STRP.

“Pengemudi transportasi online dan buruh bangunan bukan karyawan formal perusahaan tapi hanya mitra, sebagian juga pekerja harian yang tidak punya surat tugas dari perusahaan,” ujar anggota Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PSI Eneng Malianasari berdasarkan keterangannya pada Rabu (21/7/2021).

Menurut Eneng, Dinas Perhubungan DKI Jakarta harus untuk beradaptasi mengakomodasi kebutuhan warga pekerja individu, sehingga STRP dapat diterbitkan dan mereka bisa kembali bertugas.

Eneng mencontoh untuk pengemudi transportasi online, lampiran surat tugas perusahaan dapat diganti dengan tampilan status pengemudi aktif yang ada di aplikasi.

“Pada pemeriksaan selain STRP bisa juga diperiksa status aktif di aplikasi yang dicocokan dengan KTP untuk menghindari penyelewengan,” katanya.

Eneng mengingatkan bahwa transportasi online merupakan layanan jasa esensial yang turut mendukung pelaksanaan PPKM dari mulai mengantarkan belanjaan pasar dan kebutuhan warga lainnya hingga layanan antar rumah makan.

Transportasi online harus didukung karena dalam kesehariannya sering keluar masuk wilayah Jakarta dan melewati pos penyekatan.

Sementara untuk buruh bangunan bisa diganti dengan surat keterangan dari RT/RW tempat lokasi proyek berjalan bahwa benar orang tersebut merupakan buruh bangunan di tempat tersebut dalam kurun waktu tertentu.

“Intinya Pemprov DKI harus cepat beradaptasi dan fleksibel dalam menjalankan kebijakan. Segera turun ke lapangan, pantau pelaksanaannya dan jangan ragu mengkaji ulang kebijakan,” tegas Eneng.

Sumber: https://wartakota.tribunnews.com/2021/07/21/pengemudi-online-dan-buruh-bangunan-bukan-karyawan-formal-eneng-kaji-ulang-strp-bagi-mereka

PPKM Darurat Diperpanjang, PSI Minta Tiga Hal Dijalankan
Sikap PSI

PPKM Darurat Diperpanjang, PSI Minta Tiga Hal Dijalankan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemerintah dan semua pihak menjalankan tiga hal sampai 25 Juli agar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat bisa dilonggarkan pada 26 Juli 2021.

“Pertama adalah taati protokol kesehatan atau prokes. Semua orang diharapkan diam di rumah, kecuali terpaksa. Ketika di luar, prokes harus benar-benar ditegakkan. Pihak berwenang juga jangan ragu untuk menindak meski tentu dengan cara-cara yang manusiawi,” kata Plt Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha, dalam keterangan tertulis, Rabu 21 Juli 2021.

Kedua, bantuan untuk masyarakat terdampak perlu makin disegerakan dan tepat sasaran.

“Kalau bantuan segera tiba, mereka tidak perlu lagi memikirkan cara memenuhi kebutuhan keluarga dan tetap di rumah,” lanjut Giring.

Ketiga, mempercepat dan lebih memasifkan vaksinasi. Sebab vaksin diyakiini mampu membentengi diri sehingga, jika terpapar, tidak terlalu parah efeknya.

“Pemerintah dan semua elemen masyarakat perlu mengejar target herd immunity, yaitu 85 persen rakyat Indonesia harus sudah vaksinasi lengkap. Pasti mustahil dalam pekan ini tapi momentum perpanjangan PPKM Darurat ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk lebih memasifkan vaksinasi,” kata Giring.

Jika tiga hal tersebut bisa dilaksanakan, perekonomian akan kembali bergerak dan penyebaran virus terkendali.

“Pasar-pasar akan dibuka, pengemudi online, tukang becak, pedagang kaki lima, dan lain-lain akan kembali leluasa beraktivitas. Dengan ini ekonomi akan tumbuh kembali,” lanjut Giring.

Ia menegaskan, PPKM Darurat adalah bentuk nyata prinsip atau filosofi pemerintah salus populi suprema lex esto atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

“Ini terlihat dalam bentuk penambahan anggaran Rp 45 triliun, dari Rp 699,43 triliun menjadi Rp 744,75 triliun. Ini bukti keseriusan pemerintah yang tidak boleh disia-siakan semua pihak. Jangan sampai uang rakyat dari APBN ini sia-sia lantaran kita mengabaikan tiga hal di atas,” pungkas Giring.

Presiden Joko Widodo menyampaikan perpanjangan PPKM Darurat pada Selasa 20 Juli 2021 malam. Dalam keterangan yang disampaikan, PPKM Darurat diperpanjang sampai 25 Juli dan akan dilonggarkan bila jumlah kasus COVID-19 terus menurun.

Anies Baswedan Beri Satpol PP Kewenangan Menyidik, PSI: Main Polisi-Polisian?
Liputan Daerah

Anies Baswedan Beri Satpol PP Kewenangan Menyidik, PSI: Main Polisi-Polisian?

Fraksi PSI DPRD DKI mempertanyakan rencana Gubernur Anies Baswedan memberi kewenangan kepada Satpol PP untuk melakukan penyidikan. Rencana itu tertuang dalam draf revisi Perda Penanggulangan Covid-19.

Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana menyinggung rencana revisi Perda Covid-19 itu di akun Twitter-nya, @JustinPsi.

Justin mempertanyakan maksud Anies memasukkan pasal tentang penyidikan tersebut. Dia telah mengizinkan Tempo untuk memuat cuitannya.

“Ini kalau film mau dikasih judul apa ya? ‘Upaya Gub Mencengkram Rakyat & Pengusaha’ atau ‘Mari Main Polisi-Polisian’???” tulis dia yang Tempo kutip hari ini, Selasa, 20 Juli 2021.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Covid-19. Dalam draf rancangan perubahan Perda tertulis, Anies memasukkan Bab IXA berjudul penyidikan dengan menambahkan satu pasal baru, yaitu 28A.

Pasal ini mengatur bahwa pejabat pegawai negeri sipil (PNS) tertentu di lingkungan pemerintah provinsi atau Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diberikan wewenang khusus sebagai penyidik.

“Selain penyidik polisi negara RI, pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemprov dan atau penyidik PNS pada Satpol PP diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini,” demikian bunyi Pasal 28A ayat 1 draf perubahan Perda 2/2020.

Rencana revisi Perda Covid-19 itu dibahas dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) antara DPRD DKI dan Pemprov DKI Jakarta, Senin. Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menyebut kewenangan Satpol PP dalam menindak pelanggar protokol kesehatan Covid-19 akan diperkuat. “Kami melihat Satpol ini tidak punya kekuatan untuk tindak pidananya,” kata dia di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 19 Juli 2021.

Sumber: https://metro.tempo.co/read/1485425/anies-baswedan-beri-satpol-pp-kewenangan-menyidik-psi-main-polisi-polisian/full&view=ok

Wali Kota Depok Dikritik Keras, Gara-gara Mau Rilis Lagu di Tengah Pandemi
Liputan Daerah

Wali Kota Depok Dikritik Keras, Gara-gara Mau Rilis Lagu di Tengah Pandemi

Rencana Wali Kota Depok ingin merilis lagu Islami “Oh Arafah” mendapat kritikan dari Ketua DPD Patai Solidaritas Indonesia Kota Depok Icuk Pramana Putra.

Menurutnya, Sikap Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono atau akrab disapa IBH dinilai sangat tak pantas bahkan dinilai memalukan. Sebab, dalam kondisi penanganan Covid-19 yang terseok-seok seharusnya fokus pada penanganan Covid-19.

‘’Tenaga kesehatan (nakes) yang mulai kewalahan melayani lonjakan pasien Covid-19, kesulitan mencari oksigen, bukannya menjadi prioritas tapi justru fokus menggarap sesuatu yang tidak memiliki urgensi untuk saat ini,” kata Icuk kepada Jabar Ekspres, Minggu (18/7).

Icuk mengaku tidak habis pikir melihat tingkah politisi yang juga Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok itu yang kini sedang membuat heboh lantaran ingin merilis lagu berjudul “Oh Arafah” dalam situasi masyarakat sedang kritis dan butuh perhatian serius pemerintah.

“Mendengar hal itu kami sangat kecewa dan tidak mengerti jalan pikiran Wakil Wali Kota,” cetus Icuk.

Padahal, menurut dia, saat ini kondisi layanan sosial dan kesehatan terbilang berantakan mulai dari ketersediaan ruang isolasi mandiri (isoman) di Wisma Makara Universitas Indonesia (UI) saat ini yang daftar tunggunya mencapai ratusan.

Belum lagi warga banyak yang kesulitan mendapatkan akses vaksin, ketidakmampuan mendapat penghidupan dari hari ke hari, yang mana seharusnya seluruh permasalahan krusial itu menjadi fokus dan prioritas kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda), bukan malah membuat hal lain yang tidak penting.

Ia melanjutkan, ujian terberat saat ini selain efek pandemi juga terkait ketidakmampuan Pemda Depok memahami dan mengelola masalah.

“Beberapa kali PSI Depok bahkan melayangkan kritikan atas kebijakan dan gaya kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tapi nampaknya tidak ada perubahan sejauh ini,” bebernya.

Lanjutnya, sejak awal sudah meragukan komitmen dan keseriusan keduanya dalam membangun Depok menjadi lebih baik seperti janji yang mereka sebelumnya.

“Dengan melihat gaya kepemimpinan dan keputusan politik yang diambil, mempertegas matinya empati pemimpin Kota Depok. Kalau memang tidak bisa bekerja lebih baik diam,” tegas Icuk.

Sumber: https://jabarekspres.com/berita/2021/07/18/wali-kota-depok-dikritik-keras-gara-gara-mau-rilis-lagu-di-tengah-pandemi/2/

Sebut Biaya Kremasi di Jakarta Meningkat 4 Kali Lipat, Politikus PSI Minta Pemprov DKI Turun Tangan
Liputan Daerah

Sebut Biaya Kremasi di Jakarta Meningkat 4 Kali Lipat, Politikus PSI Minta Pemprov DKI Turun Tangan

Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta August Hamonangan mengatakan, biaya kremasi jenazah Covid-19 meningkat 3-4 kali lipat dari harga normal.

Untuk itu, dia meminta agar Pemprov DKI Jakarta bisa menyediakan fasilitas krematorium Covid-19 di Jakarta dan menentukan batas atas biaya sehingga tidak membebani keluarga jenazah.

“Perlu dipahami kalau warga Jakarta terdiri dari berbagai macam latar belakang agama dan budaya, yang tentunya tidak bisa semua dimakamkan di TPU sehingga perlu ada alternatif dan solusi dari Pemprov DKI Jakarta,” ucap August dalam keterangan tertulis, Minggu (18/7/2021).

Dia mengatakan, Jakarta sudah selayaknya memiliki fasilitas krematorium Covid-19 sendiri, terutama melihat kondisi kasus harian di atas 10.000 kasus.

Secara kumulatif, kematian yang disebabkan Covid-19 di Jakarta sudah mendekati 10.000 jiwa, itu pun tidak termasuk angka jenazah probabel.

Anggota Komisi A DPRD DKI ini menyebut Dana Belanja Tidak Tetap (BTT) yang masih tersisa Rp 186 miliar bisa digunakan untuk membangun krematorium tambahan.

“Penggunaan dana BTT ini jelas akan sangat membantu keluarga yang membutuhkan layanan kremasi,” tutur August.

August mengatakan, Pemprov DKI wajib hadir dan memikirkan yang menjadi korban keganasan pandemi Covid-19.

“Jangan sampai ada yang merasa tidak dipedulikan di masa darurat seperti sekarang ini,” kata dia.

Pemprov DKI Jakarta juga diminta sigap saat menerima pengaduan warga apabila ditemukan tindak pungli atau kenaikan biaya kremasi yang tidak wajar, sehingga Pemprov DKI Jakarta bisa langsung melakukan penindakan dan warga tidak dirugikan.

“Jangan sampai ada yang meraup untung dari kemalangan yang diderita orang lain, karena itu tindakan yang amat keji,” kata dia.

Sumber: https://megapolitan.kompas.com/read/2021/07/18/16010421/sebut-biaya-kremasi-di-jakarta-meningkat-4-kali-lipat-politikus-psi-minta

PSI: Biaya Kremasi Jenazah Covid-19 Luar Biasa Mahal
Liputan Nasional

PSI: Biaya Kremasi Jenazah Covid-19 Luar Biasa Mahal

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemerintah membantu proses kremasi jenazah korban Covid-19. Biaya kremasi dinilai terlalu mahal. PSI mendorong agar ada tarif batas atas biaya kremasi.

“Tutup celah bagi oknum-oknum yang coba mengambil keuntungan terlalu banyak dengan menerapkan biaya yang luar biasa mahal. Pemerintah dalam hal ini bisa menetapkan batas atas biaya kremasi,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PSI, Danik Eka Rahmaningtiyas di Jakarta, Minggu (18/7/2021).

Danik menyatakan dalam pengamatan PSI, praktik-praktik pemberlakuan biaya yang sangat mahal itu terjadi di sejumlah tempat. Pemerintah harus segera bertindak.

“Jangan sampai keluarga korban berulang kali menderita. Oknum-oknum itu harus diberantas dengan penetapan batas atas. PSI mengecam keras para oknum yang mengambil keuntungan di saat pandemi begini,” tegas Danik.

PSI mendapat laporan bahwa untuk kremasi di Jabodetabek, biayanya sudah mencapai Rp 45 juta sampai Rp 55 juta. Bahkan ada yang mematok angka Rp 80 juta.

“Padahal, dua-tiga bulan lalu, paket kremasi hanya sekitar Rp 10 juta. Kami paham soal hukum permintaan dan penawaran. Tapi, selayaknya ada intervensi pemerintah agar harga tidak naik gila-gilaan,” kata Danik.

Terakhir, PSI meminta pemerintah menegakkan regulasi soal batas atas tersebut dengan serius. Misalnya menyediakan hotline pengaduan yang siaga 24 jam untuk mengantisipasi oknum-oknum yang berani melanggar.

Sumber: https://www.beritasatu.com/megapolitan/802275/psi-biaya-kremasi-jenazah-covid19-luar-biasa-mahal

PSI Minta Ada Batas Atas Biaya Kremasi Korban Covid-19
Siaran Pers

PSI Minta Ada Batas Atas Biaya Kremasi Korban Covid-19

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemerintah membantu proses kremasi jenazah korban Covid-19 di Jawa dan Bali yang dibelakukan PPKM Darurat. Terutama agar biayanya terjangkau.

“Tutup celah bagi oknum-oknum yang coba menangguk keuntungan terlalu banyak dengan menerapkan biaya yang luar biasa mahal. Pemerintah dalam hal ini bisa menetapkan batas atas biaya kremasi,” kata Wakil Sekjen DPP PSI, Danik Eka Rahmaningtiyas, dalam keterangan tertulis, Minggu 18 Juli 2021.

Danik menegaskan, dalam pengamatan PSI, praktik-praktik pemberlakuan biaya yang sangat mahal itu terjadi di sejumlah tempat. Pemerintah harus segera bertindak.

“Jangan sampai keluarga korban berulang kali menderita. Oknum-oknum itu harus diberantas dengan penetapan batas atas. PSI mengecam keras para oknum yang mengambil keuntungan di saat pandemi begini,” lanjut Danik.

PSI mendapat laporan bahwa untuk kremasi di Jabodetabek, misalnya, biaya sudah mencapai Rp 45 juta sampai Rp 55 juta. Bahkan ada yang minta Rp 80 juta.

“Padahahal, dua-tiga bulan lalu, paket kremasi hanya sekitar Rp 10 juta. Kami paham soal hukum permintaan dan penawaran. Tapi, selayaknya ada intervensi pemerintah agar harga tidak naik gila-gilaan,” kata Danik.

Terakhir, PSI meminta pemerintah menegakkan regulasi soal batas atas tersebut dengan serius. Misalnya menyediakan hotline pengaduan yang siaga 24 jam untuk mengantisipasi oknum-oknum yang berani melanggar.