Dapat Aduan Masyarakat soal DBD, PSI Gerak Cepat Lakukan Fogging
Liputan Daerah

Dapat Aduan Masyarakat soal DBD, PSI Gerak Cepat Lakukan Fogging

Disaat pandemi Covid 19 belum reda, kini kasus DBD menghantui warga Kabupaten Bekasi. Pada kuartal pertama saja pemerintah Kabupaten Bekasi mencatat ada 3 orang meninggal dunia.

Menyikapi hal tersebut DPD PSI Kabupaten Bekasi bergerak cepat melakukan pengasapan atau fogging di sejumlah wilayah di Tambun Selatan. “Kami terjun langsung melakukan fogging berdasarkan permintaan warga. Bahkan jauh sebelumnya PSI Kabupaten Bekasi sudah mempersiapkan sejumlah alat fogging”papar Muhammad Syahril Ketua DPD PSI Kabupaten Bekasi.

Lebih lanjut pemuda yang akan maju sebagai Caleg DPR RI di Pileg 2024 nanti ini mengatakan bahwa pemkab Bekasi harus lebih proaktif lagi membasmi DBD. “Warga yang mengadu pada kami ini sebelumnya sudah mengadu ke pihak pemerintah namun terkesan diabaikan. Bupati juga jangan bisa tebar uang bak raja sawer doang, gercep dong berantas DBD” pungkasnya.

Sumber: https://terdepan.id/dapat-aduan-masyarakat-soal-dbd-psi-gerak-cepat-lakukan-fogging/

Menuju Pemilu 2024, PSI Mulai Inventarisir Bakal Caleg
Liputan Daerah

Menuju Pemilu 2024, PSI Mulai Inventarisir Bakal Caleg

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Pemilu Serentak 2024 masih berlangsung sekitar tiga tahun mendatang.

Tetapi, berbagai jurus dilakukan oleh partai politik untuk memenangkan hajatan tersebut.

Salah satunya dengan mulai memanaskan mesin, seperti yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bali.

Partai yang banyak diisi oleh generasi muda tersebut saat ini tengah berkonsolidasi sebagai persiapan.

Ketua DPW PSI Bali, I Nengah Yasa Adi Susanto, menyebutkan bahwa pihaknya saat ini sedang mulai mencari figur-figur yang layak untuk dicalonkan oleh partainya di Pemilu mendatang.

Pasalnya, pihaknya ingin meraih hasil yang lebih baik dari Pemilu 2019 lalu.

“Kalau persiapan Pemilu (Pileg), kita mulai sekarang sudah mencari figur-figur di setiap Daerah Pemilihan (Dapil),” ujarnya, Selasa 9 Juni 2021.

Saat Pemilu 2019, PSI berhasil meloloskan beberapa kadernya ke lembaga legislatif baik di tingkat provinsi maupun kota.

Seperti diketahui, saat ini PSI Bali memiliki satu kursi di DPRD Bali yang diduduki oleh Grace Anastasya Surya Widjaja dari Dapil Denpasar.

Sementara di DPRD Kota Denpasar, PSI berhasil meloloskan dua kadernya yakni Agus Wirajaya (Denpasar Utara) dan Emiliana Sri Wahyuni (Denpasar Selatan).

Hanya saja, saat disinggung apakah langkah yang dilakukan tersebut sebagai bagian dari penjaringan, politikus yang juga advokat ini menjawab secara diplomatis.

Bahkan, ia juga enggan membeberkan siapa saja tokoh-tokoh yang dimaksud.

“Lebih ke pendekatan maksudnya. Pendekatan dalam artian, kalau ada tokoh lokal yang layak, kita sudah komunikasi. Sedang berproses sih,” tandasnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga saat ini tengah menyiapkan segala hal yang dibutuhkan guna verifikasi oleh KPU.

Berdasarkan aturan dari UU, disebutkan bahwa kepengurusan partai politik minimal harus 50 persen untuk ditingkat kabupaten/kota, sedangkan di kecamatan minimal 75 persen.

“Jadi verifikasi itu kita siapkan untuk mencapai 100 persen daripada provinsi dan kabupaten/kota maupun kecamatan. Target kita tidak sesuai dengan UU tapi melebihi dari UU,” katanya.

Guna mewujudkan 100 persen kepengurusan di semua tingkatan, pihaknya telah menginstruksi kepada seluruh jajaran untuk terus bergerak.

Pria yang berprofesi sebagai Advokat ini optimis jika PSI akan lolos verifikasi administrasi maupun faktual.
Pasalnya, seluruh DPD di kabupaten/kota sudah 100 persen terbentuk, serta kepengurusan definitif.

“Tinggal bentuk DPC (tingkat kecamatan) yang 100 persen. Tapi rata-rata sudah di atas 50 persen terbentuk,” pungkasnya. (*).

Sumber: https://bali.tribunnews.com/amp/2021/06/11/menuju-pemilu-2024-psi-mulai-inventarisir-bakal-caleg?page=all

PSI Tolak Pasal Penghinaan Presiden dan DPR dalam RUU KUHP
Pernyataan Sikap DPP PSI

PSI Tolak Pasal Penghinaan Presiden dan DPR dalam RUU KUHP

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) menyesalkan dan menolak masuknya delik penghinaan presiden dan DPR dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP).

“Pasal penghinaan Presiden dan DPR dalam RUU-KUHP mencederai esensi demokrasi, yaitu kebebasan berpendapat. Pasal tersebut punya potensi menjadi pasal karet yang menghambat diskursus publik yang sehat,” kata Ketua DPP PSI, Tsamara Amany, dalam keterangan tertulis, Selasa (8/6/2021).

PSI tak melihat relevansi pasal-pasal semacam itu diterapkan di era demokrasi saat ini.

Indonesia justru akan mundur puluhan tahun jika menerapkannya.

“Kalau dalam konteks pasal penghinaan Presiden, Pak Jokowi dari dulu biasa difitnah, tapi beliau selalu menjawab dengan kerja. Kritik seharusnya dibalas dengan kerja, bukan ancaman penjara. Itu pula yang seharusnya dilakukan DPR. Kalau ada yang mengkritik DPR, tunjukkan dengan perbaikan kinerja,” lanjut mahasiswa S2 New York University tersebut .

Lebih jauh, kata Tsamara, sebaiknya DPR mengkaji ulang dan menghapus pasal-pasal ini dari RUU KUHP.

Pasal penghinaan presiden dan wakil presiden kembali muncul dalam draft RUU KUHP terbaru.

Penghinaan terhadap presiden dan wapres dikenai ancaman maksimal 3,5 tahun penjara.

Bila penghinaan dilakukan lewat media sosial atau sarana elektronik, ancamannya menjadi 4,5 tahun penjara.

Sementara itu, bagi yang menghina lembaga negara, seperti DPR, bisa dihukum penjara maksimal 2 tahun penjara.

Sumber: https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/08/psi-tolak-pasal-penghinaan-presiden-dan-dpr-dalam-ruu-kuhp.

Temui Keluarga Korban Pemerkosaan Anak Anggota DPRD Bekasi, PSI: Keluarga PU Sudah Sering Diteror
Liputan Daerah

Temui Keluarga Korban Pemerkosaan Anak Anggota DPRD Bekasi, PSI: Keluarga PU Sudah Sering Diteror

BEKASI, KOMPAS.com – Kasus dugaan pemerkosaan remaja berinisial PU (15) dengan tersangka AT (21), anak anggota DPRD Bekasi mendapat sorotan khusus dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Bekasi Tanti Herawati mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mengawal kasus tersebut dengan mendampingi keluarga korban.

Bahkan, diungkapkan Hera, PSI telah bertemu dengan keluarga korban sebanyak tiga kali sejauh ini.

“Untuk bertemu fisik dengan keluarga korban sampai saat ini sudah 3 kali: di kediaman korban, di DPP PSI, dan saat mendampingi di Komnas Perempuan. Selebihnya melalui telepon dan teks daring,” ujar Hera kepada Kompas.com, Senin (7/6/2021).

Pertemuan terkini dengan keluarga korban Hera bagikan melalui akun Twitter pribadinya, @HerawatiTanti08, pada 5 Juni 2021 lalu.

Dijelaskan Hera, tidak mudah bagi pihaknya untuk meyakinkan keluarga korban bahwa PSI berkomitmen mengawal kasus dugaan pemerkosaan yang dihadapi PU.

“Untuk awal mula sekali, memang agak sulit menemui keluarga korban dan memang tidak mudah mereka bisa kami jumpai. Dan sampai akhirnya saya dan teman-teman DPD PSI Kota Bekasi bisa diterima baik oleh keluarga korban,” urainya.

Saat bertemu untuk pertama kalinya, Hera mengatakan bahwa keluarga korban langsung menceritakan kejadian tersebut.

Dari cerita tersebut, pihaknya lantas berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait seperti kuasa hukum. ”

Pertemuan awal, kami dicurhati oleh keluarga korban tentang semua permasalahan yang terjadi. Selanjutnya, koordinasi dengan kuasa hukum korban, koordinasi dengan beberapa pihak yang kompeten hingga kami dan keluarga korban melaporkan kasus ini ke Komnas Perempuan,” paparnya.

Korban cenderung tertutup

Hera lantas mengisahkan kondisi korban dan keluarga saat pertama kali bertemu. Menurutnya, PU kala itu cenderung tertutup dan tidak mau berbicara banyak.

“Kondisi korban saat kali pertama kami ke sana, saya lihat korban seperti pemikirannya kosong, labil, tidak mau banyak bicara dengan orang di sekelilingnya dan cenderung tertutup,” ungkap Hera.

Adapun keluarga korban rutin, digambarkan Hera, tampak menyimpan kesedihan mendalam atas permasalahan yang sedang dialami putrinya.

“Untuk keluarga korban sendiri yaitu bapak ibu korban, mereka nampak dari raut wajahnya kesedihan mendalam, kepedihan, kekecewaan, lelah dan cemas dengan rasa takut yang sangat teramat akibat banyak nya teror dan intimidasi,” ujar Hera.

Orangtua korban juga tampak lelah karena menghadapi berbagai intimidasi dan teror.

“Ada yang menteror melalui telepon, pesan singkat, sampai rumah digedor setiap malam. Intinya mereka sekeluarga dibuat tidak nyaman dan tidak aman. Ini benar-benar keluarga korban dibuat syok, stres dan mungkin bisa dibilang trauma, ibarat udah jatuh tertimpa tangga pula,” kata Hera.

“Kondisi ini akumulatif sejak korban pulang dalam kondisi fisik luka2, lapor polisi, ternyata ada kekerasan seksual dan trafficking, proses penangkapan tersangka yang lambat, ancaman-ancaman yang berdatangan,” sambungnya.

Perjuangan korban mendapat keadilan

Hera kembali menekankan kesulitan pihaknya mendapat kepercayaan keluarga korban sampai akhirnya PSI diterima sepenuhnya oleh keluarga PU.

“Cukup menantang memang untuk memperoleh kepercayaan keluarga korban, dan alhamdullilah dengan kehadiraan PSI saat itu,” ucap Hera.

Keluarga korban, menurut Hera, mengapresiasi bentuk dukungan yang diberikan kepada mereka mengingat betapa sulit perjuangan korban demi mendapatkan keadilan.

“Keluarga korban sangat sangat menerima baik saya secara pribadi maupun partai. Mereka menganggap PSI adalah sebuah kekuatan dan semangat baru untuk mereka, dan hanya PSI yang menurut keluarga korban yang mau membantu, men-support dan membuat sedikit tenang hati mereka dalam permasalahan ini selain kuasa hukum korban,” terangnya.

“Keluarga korban banyak menceritakan kesulitan dalam menghadapi kasus ini, mulai dari awal pelaporan yang hampir 1 bulan lamanya, pelaku tidak tertangkap sampai dinyatakan DPO oleh pihak kepolisian, banyaknya tekanan dan intimidasi karena mereka tahu yang mereka hadapi adalah anak dari anggota DPRD,” ucapnya lagi.

Karena itu, Hera menegaskan PSI akan mendampingi korban selama proses hukum berjalan.

“PSI akan terus mendampingi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan Keadilan dan perlindungan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang. PSI akan menurunkan kader-kader terbaiknya untuk mengawal kasus kekerasan seksual,” kata Hera.

Tak hanya pendampingan, Hera mengatakan bahwa pihaknya juga menawarkan bantuan hukum. Hal itu tengah dipertimbangkan keluarga korban.

“Kami juga menawarkan pengamanan juga safe house jika keluarga membutuhkan. PSI juga aktif menyampaikan informasi di media dan media sosial sesuai dengan permintaan keluarga,” pungkasnya.

Adapun AT ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerkosaan oleh Polres Metro Bekasi Kota pada Rabu (19/5/2021).

Penetapan tersebut terjadi setelah keluarga korban melaporkan AT ke polisi pada Senin (12/4/2021).

Sempat mangkir dari panggilan polisi dan kemudian buron, AT kemudian diserahkan oleh pihak keluarga ke Polres pada Jumat (22/5/2021) dini hari WIB.

AT kini dijerat dengan Pasal 81 ayat (2) jo 76 D UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun.

Sumber: https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/07/20244751/temui-keluarga-korban-pemerkosaan-anak-anggota-dprd-bekasi-psi-keluarga?page=all.

PSI Sebut Kebijakan Lintasan Road Bike Anies Diskriminatif
Liputan Daerah

PSI Sebut Kebijakan Lintasan Road Bike Anies Diskriminatif

MerahPutih.com -Fraksi PSI DPRD DKI meminta Gubernur Anies Baswedan untuk segera menghentikan kebijakan penyediaan jalur road bike. Hal itu diskriminatif karena hanya memberikan jalur khusus bagi sepeda road bike.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan, semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak boleh melanggar prinsip keadilan.

“Jika ada kasih insentif buat pesepeda, harusnya ini berlaku untuk semua jenis sepeda, tidak hanya road bike,” tegas Anggara di Jakarta.

Anggara menyoroti sejumlah keputusan untuk road bike yang dibuat Pemprov DKI secara sembrono dalam dua minggu terakhir.

Setelah menjadikan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu – Tanah Abang sebagai jalur road bike, Senin (7/6) kemarin, Dishub DKI uji coba Jalan Raya Sudirman-Thamrin untuk road bike di luar jalur sepeda yang sudah ada.

“JLNT itu buat motor saja berbahaya, apalagi untuk sepeda. Lalu jalur khusus road bike itu tidak hanya diskriminatif, tapi juga melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ),” tegasnya.

Berdasarkan UU LLAJ No 22 Tahun 2009, pasal 122 ayat 1 Poin c kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor, jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.

Untuk itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD ini mendesak Pemprov DKI tidak diskriminatif dan menghentikan seluruh kebijakan terkait lintasan sepeda balap.

Anggara menduga, dikeluarkannya kebijakan lintasan road bike di jalan raya ibu kota hanya sekadar pengalihan isu.

“Entah kenapa jalur road bike yang terus-terusan jadi sorotan padahal banyak isu yang lebih penting seperti kasus korupsi tanah Munjul yang sedang diselidiki KPK dan PPDB 2021 yang semrawut sehingga diperpanjang,” ungkapnya.

Diketahui, Dishub DKI Jakarta mengklaim terjadi peningkatan volume pesepeda road bike selama pelaksanaan uji coba di dua lokasi berbeda.

Hari pertama uji coba road bike di Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang pengguna mencapai 1.666 pesepeda. Meningkat 77 persen pada uji coba kedua yaitu menjadi 2.499 pesepeda.

Kemudian uji coba kembali dilaksanakan di ruas jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta yang dimulai hari ini Senin (7/6) hingga Jumat (11/6), pada pukul 05.00-06.30 WIB. Pesepeda road bike juga alami lonjakan yang cukup tinggi.

“Lalu pada uji coba pesepeda kemarin pada tanggal 6 Juni kembali meningkat menjadi 4.005 pesepeda yang masuk kawasan ini atau sebanyak 60,3 persen peningkatannya,” ujar Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo di Jakarta, Senin (7/6). (Asp)

Sumber: https://merahputih.com/post/read/psi-sebut-kebijakan-lintasan-road-bike-anies-diskriminatif

PSI Komentari Raperda Usulan Pemkot
Liputan Daerah

PSI Komentari Raperda Usulan Pemkot

DEPOK – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Depok menanggapi 3 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dirancang dalam minggu-minggu ini.

Wakil Ketua DPD PSI Kota Depok, Icuk Pramana Putra menyebut dari ketiga Raperda usulan Pemerintah Kota (Pemkot), ada dua yang menarik untuk dibahas.

“Dua di antaranya yang memfokuskan pada permasalahan penanganan pendidikan dan penanggulangan narkoba, menurut kami merupakan Raperda yang diperlukan dan menjadi perhatian khusus terkait hal tersebut,” kata Icuk kepada Jabar Ekspres, Senin (7/6).

Icuk mengatakan, pihaknya sangat menunggu terkait RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Depok yang merupakan salah dari 3 Raperda yang diusul Pemkot.

“Ini merupakan implementasi janji kampanye yang akan menjadi kebijakan yang tertuang dalam Perda. Sehingga kita warga Kota Depok mempunyai tolak ukur yang jelas mengenai kinerja pimpinan kota selama masa jabatannya,” paparnya.

Ia menilai Raperda terkait RPJMD saat ini hanya menjadi pemenuhan syarat saja, tidak menjadi pekerjaan serius dilakukan oleh Pemkot Depok selama 5 tahun.

“Lemahnya kekuatan politik oposisi yang kala itu tergabung dalam Koalisi Depok Bangkit, saat ini kurang “greget” mengkritisi secara sistematis dan independen terkait perencanaan, pengawasan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah yang dilaksanakan Bpk Idris (Wali Kota) dan Bpk Imam (Wakil Wali Kota),” ujarnya.

Pihaknya memandang bahwa akan lebih baik lagi jika Perda yang akan diterbitkan disebutkan juga semacam sanksi yang diberikan apabila rencana pembangunan kota tidak sesuai dengan kesepakatan dengan wakil rakyat yaitu DPRD Kota.

“Walaupun kami pesimis hal tersebut akan tertuang dalam Perda tersebut. Saat ini PSI hanya memiliki 1 orang anggota dewan yang masih sangat terikat dengan ketentuan dan aturan main bersama PKB dalam fraksi PKB-PSI di Kota Depok,” tuturnya.

Lebih lanjut, dirinya berharap pada pemilu akan datang, PSI mampu memainkan peran penting sebagai poros penyeimbang dalam dinamika politik dan kekuasaan.

“Kami harap di Pemilu 2024, PSI mampu menjadi poros penyeimbang yang betul-betul melakukan kerja pengawasan dan perencanaan baik anggaran maupun kebijakan dalam tugas sebagai perwakilan rakyat di DPRD,” pungkasnya. (Mg12/hrs)

Sumber: https://jabarekspres.com/berita/2021/06/07/psi-komentari-raperda-usulan-pemkot/2/

Situs PPDB Bermasalah, Anies Baswedan dan Jajaran Disebut Tak Belajar dari Pengalaman
Liputan Daerah

Situs PPDB Bermasalah, Anies Baswedan dan Jajaran Disebut Tak Belajar dari Pengalaman

AKURAT.CO, Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga Anggota DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo menilai Gubernur Anies Baswedan dan jajarannya tidak belajar dari pengalaman di tahun – tahun sebelumnya untuk menghadapi berbagai masalah pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Hal itu sampaikan Anggara menanggapi situs resmi PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 milik Dinas Pendidikan DKI Jakarta ppbd.jakarta.go.id yang beberapa kali mengalami gangguan pada hari pertama pendaftaran, Senin (7/6/2021).

“Saya sangat menyayangkan mengapa hal tersebut masih terus terjadi di pelaksanaan PPDB, padahal permasalahan yang sama pernah terjadi sebelumnya,” kata Anggara ketika dikonfirmasi, Senin (7/6/2021).

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI itu mengatakan masalah server sebagaimana yang terjadi hari ini bukan perkara baru. Masalah itu sudah terjadi di tahun – tahun sebelumnya. Dari pengalaman itu, kata dia, Gubernur Anies Baswdan dan jajarannya dalam hal ini Dinas Pendidikan DKI seharusnya sudah punya langkah antisipasi.

Namun, nyatanya kata Anggara, langkah antisipasi itu tidak disiapkan dengan baik. Buktinya, Anggota Komisi E sudah mendapat banyak laporan situs PPDB bermasalah sejak Senin pagi.

“Seharusnya Pemprov DKI sudah bisa mengantisipasi hal tersebut dan belajar dari pengalaman,” tegasnya.

Dia merasa ganjil dengan masalah server ini. Sebab Pemerintah Provinsi dengan Anggaran Pendapatan Daerah yang besar seharusnya bisa menyelesaikan perkara ini dengan mudah.

“Seharusnya dengan APBD DKI yang besar, menurut saya, permasalahan IT seharusnya bisa ditangani dengan baik. Apalagi Pemprov DKI punya Jakarta Smart City dan TGUPP, yang memungkinkan mereka untuk memberikan saran dan supervisi pelaksanaan PPDB sehingga permasalahan sama tidak berulang,” tegasnya.

Saat ini server PPBD DKI kembali dipulihkan. Namun Disdik DKI belum memberikan keterangan terkait permasalahan situs PPDB.

Sebelumnya, situs Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2021/2022 milik Dinas Pendidikan DKI Jakarta ppbd.jakarta.go.id beberapa kali mengalami gangguan pada hari pertama pendaftaran, Senin (7/6/2021).

Gangguan itu juga terpantau oleh Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya. Mereka menilai masalah ini dipicu traffic pendaftaran yang terlampau penuh. Di sini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai tidak siap dengan infrastruktur PPDB.

“Sistem enggak siap,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho ketika dikonfirmasi.

Teguh menyebut, dalam pantauan pihaknya, selama proses pendaftaran PPDB DKI Jakarta hari ini, Ombudsman sudah menemukan sejumlah masalah salah satunya adalah server dan sistem jaringannya yang tidak mendukung. Hal lain juga harus menjadi catatan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, sebab masalah yang sama hampir berulang setiap tahunnya.

“Sudah ada dua temuan yang paling menonjol, pertama kemampuan server dalam mengatasi tingginya traffic pendaftaran sehingga orang tua mengalami kesulitan untuk mengakses laman pendaftaran dan pastinya bukan karena leletnya internet dari pihak orang tua karena infrastruktur internet Jakarta sangat memadai,” tegasnya.

Sumber: https://akurat.co/situs-ppdb-bermasalah-anies-baswedan-dan-jajaran-disebut-tak-belajar-dari-pengalaman

Polemik Road Bike, Politikus PSI: Kita Tanya, Keperpihakan Anies ke Siapa?
Liputan Daerah

Polemik Road Bike, Politikus PSI: Kita Tanya, Keperpihakan Anies ke Siapa?

AKURAT.CO, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Gubernur Anies Baswedan yang memperbolehkan sepeda balap atau road bike masuk Jalan Sudirman-Thamrin.

Politisi PSI DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari mempertanyakan keberpihakan Gubernur Anies Baswedan kepada warga Jakarta. Sebab keputusan itu dinilai hanya bikin senang pehobi sepeda road bike yang mayoritas datang dari kalangan masyarakat kelas atas.

“PSI tanya sebetulnya asas keberpihakan Gubernur itu gimana? Kita mempertanyakan keberpihakan Pak Gubernur ini ke mana, jangan-jangan Pak Gubernur keberpihakannya ke kelas tertentu saja,” kata Mili -sapaan akrab Melianasasi- ketika dikonfirmasi AKURAT.CO, Senin (7/6/2021).

Mili menegaskan, jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin seharusnya dipakai bersama, baik sepeda road bike dan non road bike.

“Kita melihat karena udah ada jalur sepeda Sudirman-Thamrin itu seharusnya enggak peduli dengan tren sepeda, mau harganya berapa juga, ini kan udah ada jalurnya, kok kenapa sepeda yang spesial dia harus ada jalur khususnya,” tuturnya.

Uji coba pengguna road bike masuk Jalan Sudirman-Thamrin tengah diuji coba mulai Senin (7/6/2021) hingga pekan depan. Setelah uji coba, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal membuka jalur khusus buat pengguna road bike.

Selama uji coba, pengguna road bike bebas mengakses lajur kendaraan bermotor mulai pukul 05.00 hingga 6.30 WIB.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan, pemisahan jalur road bike dengan sepeda biasa dilakukan dengan tujuan memprioritaskan keselamatan berkendara. Sebab, road bike dipacu dengan kecepatan tinggi melampaui sepeda biasa sehingga jika mereka mengaspal di jalur yang sama bisa memicu kecelakaan.

“Kecepatan road bike rata-rata adalah 40 kilometer per jam sementara untuk non road bike itu 20 sampai 25 kilometer per jam. Maka sesuai amanat Undang-undang harus dipisahkan lintasan agar aspek keselamatan keamanan dan kenyamanan bisa terpenuhi pada saat mereka beraktivitas,” kata Syafrin.

Sumber: https://akurat.co/polemik-road-bike-politikus-psi-kita-tanya-keperpihakan-anies-ke-siapa

Pemprov DKI Diminta Masifkan Informasi Soal Perubahan PPDB
Liputan Daerah

Pemprov DKI Diminta Masifkan Informasi Soal Perubahan PPDB

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta menggencarkan sosialisasi pembukaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2021/2022. Pasalnya, ada sejumlah perubahan aturan jelang pembukaan PPDB DKI pada Senin, 7 Juni 2021.

“Perubahan ini tidak masif disosialisasikan sehingga banyak orang tua murid tidak yakin harus mendaftarkan anaknya ke sekolah mana,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Wicitra Sastroamidjojo dalam keterangan tertulis, Minggu, 6 Juni 2021.

Wicitra menyebut ada empat poin krusial yang mesti disosialisasikan. Pertama, skema baru zonasi PPDB 2021 yang sebelumnya diatur berdasarkan kelurahan dan rukun warga (RW).

Kini, zonasi menjadi berbasis rukun tetangga (RT) yang dibagi menjadi prioritas pertama untuk RT domisili dan prioritas kedua untuk RT di sekitar sekolah. Sedangkan prioritas ketiga untuk RT yang tidak berhimpit langsung dengan sekolah.

Wicitra menyebut perubahan zonasi yang baru terbit pada Mei lalu itu hanya beredar di media sosial. Tidak ada sosialisasi langsung kepada orang tua.

“Minim komunikasi dua arah sehingga masih ada informasi simpang siur di antara wali murid,” papar politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.

Kedua, aturan jalur prestasi PPDB 2021. Jalur prestasi akademik dan non-akademik kini menambahkan aspek persentil.

“Seperti pengalaman organisasi dan kejuaraan sebagai penentu selain nilai rapor dan akreditasi seperti tahun lalu,” ujar Wicitra.

Poin ketiga, lokasi konsultasi masalah data kependudukan. Pasalnya, administrasi data kerap ditemui pada PPDB 2020.

Wicitra mendorong Dinas Pendidikan DKI berkoordinasi dengan Kepala Satuan Pelaksana Kependudukan Catatan Sipil Kelurahan. Supaya membuka ruang konsultasi terkait masalah itu.

“Pemprov DKI tidak boleh tinggal diam, masalah administrasi harus segera diselesaikan,” tegas Wicitra.

Keempat, bantuan biaya pendidikan anak 2021. Calon siswa yang gagal di PPDB 2021 harus diberitahu bahwa Pemprov DKI punya program Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS). Program itu telah berjalan dari 2020 dan berlanjut tahun ini.

Wicitra menyebut empat poin itu harus segera disebarluaskan. Supaya orang tua murid bisa memilih sekolah yang paling tepat bagi anaknya. Dia juga mengusulkan ada video tutorial pendaftaran di setiap jalur seleksi.

“Harapannya tidak ada lagi orang tua murid yang kebingungan ataupun kehilangan informasi,” tutur dia.

Sumber: https://www.medcom.id/nasional/metro/3NO9r32k-pemprov-dki-diminta-masifkan-informasi-soal-perubahan-ppdb

PSI: Hentikan Proyek Alutsista Rp 1.700 Triiliun Kemenhan
Pernyataan Sikap DPP PSI

PSI: Hentikan Proyek Alutsista Rp 1.700 Triiliun Kemenhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Alat Pertahanan dan Keamanan (Alpahankam) yang sedang disusun oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dinilai terlalu ambisius.

Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka, menyatakan rencana anggaran untuk belanja Alutsista sejumlah Rp 1.700 trilliun sepertinya terlalu bombastis dan cenderung tidak memperhatikan kondisi keuangan negara dan rakyat yang sedang kesulitan di masa pandemi ini.

“Meski pihak Kemenhan menyatakan ini dalam bentuk pinjaman luar negeri, tetap saja di masa pandemi ini mengambil utang untuk keperluan senjata dirasa tidak tepat dan tidak sesuai dengan kebutuhan nasional. Saat ini yang kita butuhkan adalah vaksin dan stimulan untuk UMKM agar roda ekonomi rakyat bisa bergerak,” kata Isyana, Minggu (6/6/2021),

“Bayangkan kita sedang menghadapi virus tapi kita justru berhutang untuk beli senjata, bagaimana rasionalisasinya?” kata Isyana menambahkan.

PSI juga mengkritik transparansi rencana utang dan belanja alutsista oleh Kemenhan sebab rakyat seharusnya bisa tahu.

“Kita itu sudah punya road map tentang Minimum Essential Force (MEF) kebutuhan alutsista nasional. Tiba-tiba muncul rencana utang ribuan triliun tanpa publik tahu akan beli senjata jenis apa, dimana dan bagaimana prosesnya? Kemenhan harus jelas apakah belanja itu sudah sesuai dengan road map MEF yang sudah dicanangkan. Supaya rakyat bisa kontrol,” lanjut Isyana.

PSI secara tegas menolak rancangan Perpres ini,

“PSI menolak rancangan Perpres Alpahankam ini, selain karena tidak sensitif di masa pandemi, dilakukan dengan menambah utang negara, juga karena prosesnya tidak transparan,” ujar Isyana.
Sebelumnya, diberitakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendatangi Gedung MPR/DPR pada hari ini, Rabu (2/6/2021).

Kedatangan Prabowo kali ini untuk melakukan rapat kerja bersama Komisi I DPR-RI.

Dalam rapat tersebut, Prabowo bersama Komisi I DPR membahas anggaran modernisasi alutsista.
Prabowo pun berjanji akan menjelaskan secara gamblang mengenai rencana modernisasi alutsista.
Mengingat anggaran yang digunakan untuk modernisasi alutsista tersebut mencapai 1.700 triliun atau 1,7 kuadriliun.

“Kita akan paparkan rencana ke depan, tentunya akan ada tanya jawab dan sebagainya, kita akan usah menjelaskan segamblang gamblangnya”, kata Prabowo dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Rabu (2/6/2021).

Dalam rapat kerja tersebut, Prabowo tak datang sendiri.

Ia didampingi oleh Wamenhan M Herindra dan juga Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Selain itu turut hadir Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Sumber: https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/06/psi-hentikan-proyek-alutsista-rp-1700-triiliun-kemenhan?page=2.