Galeri PSI Multimedia PSI

Ngobras Episode 7: Ganyang Malaysia?

Hubungan dua negara yang saling bertetangga, Indonesia dan Malaysia, kembali memanas. Insiden terbaliknya bendera Indonesia dalam beberapa pamflet di ASEAN Games kali ini menjadi pemicunya. Ngobrol Solidaritas, sebuah original series persembahan Partai Solidaritas Indonesia kali ini membahas hal tersebut bersama Ketua DPP PSI, Tsamara Amany dan Bro Andy Budiman.

Galeri PSI Multimedia PSI

#Ngobras Episode 6: Kenapa Harus Takut Patung?

Patung adalah karya seni yang sangat umum ditemukan di belahan dunia manapun. Tapi belakangan ini, di Indonesia, ada sekelompok orang yang suka meributkan keberadaan patung dan bahkan ingin menghancurkannya. Kenapa, sih kita harus takut patung? Apa benar patung itu bisa merusak keimanan dan moral? Yuk, simak Ngobras (Ngobrol Solidaritas) Episode 6: “Kenapa Harus Takut Patung?” bersama Bro Andy Budiman dan Wakil Sekretaris Jendral Partai Solidaritas Indonesia Danik Eka R.

Galeri PSI Multimedia PSI

#Ngobras Episode 5: Amok

Ngobras atau Ngobrol Solidaritas adalah original series yang dipersembahkan oleh Partai Solidaritas Indonesia untuk mengedukasi publik tentan isu sosial dan politik yang sedang banyak diperbincangkan. Kali ini, Wakil Sekretaris Jendral DPP PSI Sis Danik Eka Rahmanigtyas yang juga memiliki latar belakang pendidikan piskologi, dan Bro Andy Budiman berbicara tentang kasus pembakaran seorang tukang servis ampli yang dituduh mencuri di Bekasi.

Pengamat: Tak Ada Diskriminasi bagi Partai Baru Ikut Pemilu
Liputan Nasional Opini

Pengamat: Tak Ada Diskriminasi bagi Partai Baru Ikut Pemilu

Partai politik yang akan menjadi peserta Pemilihan Umum 2019 mendatang harus diperlakukan adil. Sehingga semua partai politik harus mendapat perlakuan yang sama.

“Padalah semestinya di alam demokrasi ini tidak ada diskriminasi terutama bagi partai baru untuk ikut Pemilu. Mestinya kalau verifikasi maka semua partai ikut verifikasi baik partai lama atau yang baru sehingga ada perlakuan adil,” kata pengamat politik pengamat politik Jeirry Sumampow kepada Republika.co.id, Kamis (24/8).

Dia menyampaikan itu terkait aturan verifikasi dalam pasal 173 ayat 3 UU 7/2017 tentang Pemilu. Aturan tersebut mengatur bahwa parpol lama yang pernah mengikuti verifikasi tidak perlu diverifikasi kembali.

Jeirry melihat partai politik yang telah memiliki wakil di DPR cenderung mengarahkan partainya untuk lolos pemilu sehingga tak perlu diverifikasi lagi. “Itu kesan kuat dari saya,” katanya.

Alasannya, lanjut Jeirry, partai politik di DPR khawatir tidak lolos verifikasi jika diverifikasi ulang karena dalam beberapa tahun belakangan ini komposisi kepartaian partai tertentu mengalami perubahan. “Ada partai yang berantem terus sehingga kepengurusan ganda di pusat hingga ke daerah dan yang begini tentu mengganggu internal partai sehingga partai tidak siap ikut pemilu sampai ke daerah,” kata dia.

Karena itu dia mendukung langkah sejumlah partai politik yang baru mengajukan judicial review (JC) ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Jadi saya kira gugatan itu wajar, khususnya tentang pasal di UU Pemilu bahwa partai peserta pemilu lalu atau partai di DPR sekarang itu tidak perlu diverifikasi,” ujar Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) ini.

Dia berharap MK jangan sampai diintervensi pihak lain dalam memutuskan gugatan tersebut. MK harus lebih independen dan mandiri serta profesional. “Kita tidak minta MK menuruti apa yang kita inginkan namun yang lebih penting MK tidak boleh diintervensi. MK harus mendudukkan persoalan ini dalam koridor hukum semestinya secara profesional,” katanya.\

Sumber: Republika

Kuota 30 Persen Perempuan Hanya di Tingkat Pusat Sebuah Kemunduran
Liputan Nasional Opini

Kuota 30 Persen Perempuan Hanya di Tingkat Pusat Sebuah Kemunduran

Kuota 30 persen perempuan untuk pengurus partai politik hanya di level pusat tidak sampai ke daerah (provinsi, kabupaten/kota) seperti diatur dalam pasal 173 ayat (2) huruf E UU 7/2017 tentang Pemilu merupakan kemunduran dalam demokrasi.

Demikian disampaikan Komisioner Komnas Perempuan Riri Khariroh saat dihubungi, Kamis (24/8). Bahkan menurutnya, idealnya kuota terhadap perempuan sama dengan laki-laki karena dari situlah perempuan bisa diberikan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam ikut membangun bangsa dengan aktif di partai politik.

“Dari situ kita melihat bahwa sebenarnya partai politik sejak awal tidak siap untuk melakukan kaderisasi terhadap politisi perempuan sejak dini,” ujarnya.

Dia mengakui pengalaman pada Pemilu 2014 lalu sulit bagi partai politik untuk merekrut perempuan hingga ke tingkat daerah dijadikan pengurus partai.

“Sehingga terkesan ini taktik dari partai politik lama menghilangkan kuota 30 persen perempuan di derah karena jika tidak terpenuhi kuota itu maka mereka bisa kehilangan suara di Pemilu,” ujarnya.

Padahal, dia menjelaskan, sebenarnya partai politik seharusnya mendorong perempuan semakin aktif di partai politik. Karena jika tidak peran serta perempuan dalam roda pembangunan akan semakin menurun.

Sebelumnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggugat UU Pemilu pada pasal 173 ayat 2 huruf E ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur keterwakilan perempuan.

Kuasa hukum PSI Dini Shanti Purwono mengatakan, syarat yang mewajibkan keterwakilan 30 persen perempuan hanya di kepengurusan pusat merupakan tindakan diskriminatif. Sebab, kans para ”srikandi” untuk terlibat aktif dalam kepengurusan di tingkat daerah menjadi terbatasi.

“Secara personal saya melihat itu hak PSI untuk melakukan gugatan sebab substansi tidak adanya ketewakilan itu memang akan berdampak kepada akses terhadap perempuan yang tidak diberikan hak yang sama dalam berdemokrasi ke tingkat daerah,” demikian Riri Khoriroh terkait langkah PSI mengajukan gugatan tersebut. [wah]

Sumber: Rmol.com

Multimedia PSI

#Ngobras Episode 4: Menangkal Potensi Bunuh Diri

Ngobras atau Ngobrol Solidaritas adalah original series yang dipersembahkan oleh Partai Solidaritas Indonesia untuk mengedukasi publik tentang isu sosial dan politik yang sedang banyak diperbincangkan.

Kali ini, Wakil Sekretaris Jendral DPP PSI Sis Danik Eka Rahmanigtyas yang juga memiliki latar belakang pendidikan piskologi, dan Bro Ade Armando berbicara kasus bunuh diri yang marak terjadi akhir-akhir ini.