Memikirkan Ulang Sistem Parlementer
Opini

Memikirkan Ulang Sistem Parlementer

Oleh: Dr. Dea Tunggaesti, SH, MM (Plt. Sekjen Partai Solidaritas Indonesia)

Setelah lima pemilihan umum berjalan demokratis, saatnya kita bicara tentang bagaimana cara memperkuat demokrasi dan melahirkan stabilitas kebijakan dan politik jangka panjang.

Inilah saat paling tepat memulai percakapan mengenai kehidupan bernegara kita ke depan, melampaui perdebatan mengenai masa jabatan presiden apakah dua atau tiga periode. Ini saatnya memikirkan ulang sistem presidensial yang kita terapkan sambil mencoba mempelajari kembali sistem parlementer itu.

Presidensialisme vs Parlementer

Ada sejumlah alasan kenapa sistem parlementer patut kita pelajari kembali. Pertama, sistem ini relatif bisa melawan ancaman gelombang populisme politik. Sistem presidensial membuka peluang terpilihnya kandidat dengan ideologi ekstrem ke puncak kekuasaan. Membuka ruang lebih luas kepada para demagog untuk membajak demokrasi dengan menunggangi gelombang sentimen ras atau agama agar terpilih menjadi presiden.

Sistem parlementer relatif mampu menjaga politik di arus mainstream –karena elemen-elemen ekstrem akan difilter ulang dalam proses rekrutmen internal partai mau pun melalui proses politik parlemen.

Alasan kedua, sistem presidensial lebih rentan konflik. Pengalaman dunia memperlihatkan, pemilihan dua kandidat presiden yang berlangsung sengit melahirkan masyarakat yang terbelah. Menciptakan ketegangan terus menerus dan berpotensi menciptakan konflik terbuka. Kalau kita ingin kehidupan masyarakat kembali normal –agar ketegangan politik tidak termanifes dalam bentuk konflik jalanan, maka alternatifnya adalah mengembalikan politik ke ruang-ruang perdebatan di gedung parlemen.

Alasan ketiga adalah mengupayakan agar politik tidak terlalu banyak menyebabkan guncangan ekonomi karena kebijakan yang berganti-ganti setiap lima tahun. Beberapa penelitian memperlihatkan, sistem parlementer –dibanding presidensial– lebih mampu menciptakan stabilitas kebijakan jangka panjang.

Studi memperlihatkan sistem presidensial memiliki sejumlah masalah. Pertama soal adanya persaingan legitimasi antara presiden dengan parlemen, karena keduanya merasa dipilih secara langsung oleh rakyat. Jika terjadi perbedaan pendapat atau konflik tajam diantara keduanya, maka pemerintahan terancam mengalami kebuntuan. Kelemahan lainnya, jika presiden terpilih mempunyai kecenderungan otoriter, ia akan terus menerus mencari cara memperluas kekuasan dan menjadikan dirinya diktator. Sistem presidensial juga tidak menyediakan fleksibilitas karena presiden terpilih meski pun kinerjanya buruk, tidak bisa diganti di tengah jalan –kecuali melanggar konstitusi– hingga masa jabatannya berakhir.

Dalam konteks Indonesia, situasi menjadi semakin rumit karena kita menerapkan presidensialisme dengan multipartai. Akibatnya sulit menciptakan kemiripan mayoritas, karena presiden terpilih bisa berasal dari partai yang tidak memenangkan pemilu atau tidak memiliki kursi mayoritas di parlemen.

Skenario politik yang biasanya terjadi adalah kawin paksa antar partai yang berseberangan, baik secara ideologi atau kebijakan, demi melahirkan koalisi mayoritas di parlemen. Semakin besar koalisi semakin butuh biaya politik besar karena semakin banyak hal dikompromikan, dan pada gilirannya menciptakan situasi rentan korupsi.

Setelah terpilih, sepanjang masa jabatannya, presiden harus terus menerus bernegosiasi dengan berbagai kekuatan di parlemen, agar kebijakannya mendapat persetujuan. Akibatnya, pemerintahan terancam tidak bisa berjalan efektif.

Suka atau tidak suka, parlemen dan partai politik adalah elemen utama demokrasi. Demokrasi yang sehat harus dimulai dari partai politik. Kita tidak bisa terus menerus mengeluh pada keadaan, ini saatnya memaksa partai politik berubah.

Demokrasi menyediakan kesempatan kepada warga untuk menghukum partai yang tidak amanah dengan cara tidak memilihnya kembali –bahkan setiap warga punya hak untuk berkampanye mengajak orang agar tidak memilih partai bersangkutan pada pemilu berikutnya. Inilah kekuatan utama demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Pergunakanlah kekuatan dalam bentuk suara itu untuk memaksa mengubah partai-partai politik. Hukum partai yang tidak bekerja dengan baik, pilih partai yang bisa lebih memberi harapan bagi perbaikan.

Sistem parlementer akan memaksa partai politik untuk berubah. Mendorong demokratisasi internal. Memaksa partai mencari calon anggota parlemen dengan kualitas terbaik agar bisa mengalahkan calon partai lain. Kompetisi yang meningkat akan memperbaiki kualitas parlemen. Hubungan antara pemilih dengan anggota parlemen terpilih juga akan semakin dekat, yang ujungnya akan memaksa anggota parlemen terus menerus mendengar suara konstituen jika ingin kembali terpilih pada pemilu berikutnya.

Melihat Kembali Kegagalan Politik era `50an

Kita memang pernah gagal ketika melaksanakan sistem demokrasi parlementer pada era 1950-an. Tapi mari kita lihat dengan pikiran yang jernih tentang hal-hal yang melatari kegagalan itu. Masalah terbesar adalah, kita melaksanakan sebuah sistem pada saat berbagai syarat dasar bagi terlaksananya sebuah demokrasi belum tersedia.

Pada masa awal pembentukan republik, partai politik dengan beragam warna ideologi yang saling antagonistis bersaing ketat memperebutkan dominasi di ruang politik. Situasi ini menyebabkan pertentangan tajam di antara partai politik di parlemen. Pada sisi lain, presiden Soekarno sendiri memiliki konsepsi berbeda tentang kepresidenan dengan idenya mengenai Demokrasi Terpimpin.

Dalam konteks politik hari ini pertentangan tidak setajam pada masa lalu, karena semua kekuatan politik relatif telah menerima prinsip dasar bernegara yakni Pancasila, sehingga perdebatan di dalam parlemen tidak akan setajam dan menyangkut hal-hal yang sangat prinsipil sebagaimana politik era 50an.

Penyebab lainnya adalah kondisi sosio ekonomi pada masa pelaksanaan demokrasi parlementer sangat lemah. Studi memperlihatkan, semakin baik kondisi sosial ekonomi masyarakat –akan semakin bisa membuat demokrasi bertahan lebih lama. Saat ini, kondisi sosio ekonomi kita jauh lebih baik, demikian pula kondisi keamanan yang stabil.

Lima pemilu terakhir yang kita jalankan, adalah pemilu yang demokratis. Inilah momentum baik untuk menyelesaikan pekerjaan rumah dalam memperbaiki demokrasi kita. Hari ini, kita sudah memiliki berbagai syarat dasar bagi keberlanjutan demokrasi. Ini saatnya berdiskusi tentang hal-hal yang lebih fundamental, tentang kehidupan bernegara di masa yang akan datang.

Meneguhkan Keindonesiaan di Tengah Pandemi
Opini

Meneguhkan Keindonesiaan di Tengah Pandemi

Oleh: Satia Chandra Wiguna (Wasekjen DPP PSI)

Sejak diumumkannya kasus pertama covid 19 di Indonesia pada bulan Maret 2019 silam, perjalanan kasus ini tidak pernah surut. Memasuki bulan Oktober 2020 justru peningkatan kasus covid 19 semakin tajam. Per tanggal 1 November 2020, kasus positif covid 19 bertambah 5,092 kasus dan menjadikan total hari ini menembuh angka 543,975 kasus.

Dampak ekonomi dari pandemic ini bukan hanya dirasakan oleh Indonesia saja, tapi juga negara-negara dunia. Hampir seluruh penduduk dunia dipaksa untuk tidak bekerja. Pekerja harian sudah tentu akan kehilangan pendapatannya. Pekerja bulanan belum tentu bisa melanjutkan pekerjaan. Jutaan bahkan miliaran penduduk dunia terancam tidak memiliki pendapatan. Bukan terkecuali Indonesia. Indonesia sendiri, seperti yang disampaikan oleh Sri Mulyani, akan memasuki resesi di akhir September (detik.com, 22/9/2020).

Semua upaya telah dilakukan oleh Pemerintah, walau terkadang masyarakat tidak sepenuhnya merasakan dampak apa yang dilakukan Pemerintah. Sejak awal, inkonsestensi kebijakan dan narasi komunikasi dalam menghadapi pandemi dirasakan dan disaksikan langsung oleh masyarakat.Adalah sesuatu yang wajar, karena hingga hari ini, Pemerintah Jokowi tidak pernah membayangkan akan terjadi pandemi sehingga kebijakan dan suprastruktur kabinetnya pun tidak disiapkan untuk menghadapi pandemi. Maka terjadilah apa yang disebut dengan “gagap bencana” dan Presiden Jokowi pun mengakuinya seperti yang diberitakan oleh republika.co.id (4/2/2020).

Artikel ini kita tidak akan membahas apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah. Memang sudah menjadi kewajiban Pemerintah melaksanakan tugas-tugasnya untuk melindungi rakyatnya dan memastikan seluruh rakyatnya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, meski dengan segala keterbatasannya.

Yang menarik untuk dibahas adalah menguatnya solidaritas yang tumbuh di tengah masyarakat Indonesia. Seperti dikutip oleh Andy Budiman dalam artikelnya di Harian Kompas (24/6/2020) yang berjudul “Politik Era Pandemi” bahwa “Pandemi juga memperkuat solidaritas. Vokalis Giring “Nidji” Ganesha memulai ide kreatif “Ngamen Solidaritas” daring mengumpulkan dana untuk membantu tenaga medis. Almarhum Didi Kempot menggelar “Konser Amal dari Rumah” di Kompas TV dan mengumpulkan dana hingga Rp. 7,6 miliar. Gusdurian peduli menggerakkan #PatunganUntukBerbagiTHR. Semua Anggota DPRD Partai Solidaritas Indonesia mengambil inisiatif menyumbangkan gaji untuk membantu rakyat”.

Masih banyak gerakan-gerakan solidaritas yang dilakukan oleh masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Salah satu peristiwa fenomenal yang terjadi di Kota Cimahi, seperti yang diberitakan Kompas TV (07/04/2020) bahwa masyarakat perkotaan yang sedemikan kompleks turut serta bahu membahu membantu pasien covid yang melakukan isolasi mandiri.

Disetiap kota dan pedesaan ada Gerakan Kuota Internet Gratis dan Bantuan Gawai untuk pelajar yang tidak bisa mengikuti sekolah karena keterbatasan kemampuan keluaragnya.

Bantuan sembako untuk masyarakat terdampak pandemic covid 19 terus mengalir, baik dari pihak swasta, organisasi masyarakat, komunitas masyarakat bahkan hingga partai politik turun tangan. Semua melakukan Gerakan ini tanpa lagi memandang latar belakang, pilihan politik, suku, agama dan ras.

Dan kita masih bisa berharap dan percaya pada kekuatan politik di Jakarta hari ini (1 Desember 2020) yang digawangi oleh sekumpulan anak muda. Kekuatan ini bisa berimplikasi besar bila berhasil dilakukan, yaitu penolakan terhadap kenaikan gaji Angggota DPRD DKI Jakarta yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta. Adalah tidak bermoral dan tidak berperikemanusiaan di tengah situasi ekonomi yang sedang sulit karena pandemi, ada rencana dari perwakilan rakyat di Jakarta yang malah ingin menaikkan gajinya.

Mendefinisikan Keindonesiaan dalam Bingkai Teori Solidaritas

Keindonesia adalah istilah untuk menjelaskan jati diri Bangsa Indonesia yang didasarkan atas Pancasila, UUD NKRI 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Di dalamnya terdapat semangat kemanusiaan, pluralis, multikulturalis yang dibingkai dalam nilai-nilai ketuhanan.

Menurut Buya Syafii Ma’arif: “Menimbang bangsa Indonesia dalam berbagai masalah terutama keadilan, kemanusiaan, kebhinekaan dan toleransi yang diwujudkan dalam makna keindonesiaan” (Wahid, dkk, 2015).

Dapat disimpulkan bahwa Keindonesiaan adalah nilai-nilai yang dijunjung oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa atas dasar ketuhanan, kemanusiaan, keadilan dan kebhinekaan. Karakteristik rakyat Indonesia sudah tidak berbicara lagi soal “agamamu apa?”, “sukumu apa?” dan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memecah belah. Tapi karakteristik rakyat Indonesia adalah yang pluralis dan multikulturalis

Menurut Doyle Paul Johnson (kompas.com, 2019), solidaritas merujuk pada suatu hubungan antara individu dan atau kelompok yang berdasar pada moral dan kepercayaan yang dianut bersama, serta pengalaman emosional bersama. Solidaritas yang dipegang, yaitu kesatuan, persahabatan, rasa saling percaya yang muncul akibat tanggung jawab bersama, dan kepentingan bersama di antara para anggotanya.

Pengertian akan solidaritas juga diperjelas oleh sosiolog Emile Durkheim. Solidaritas adalah perasaaan saling percaya antara para anggota dalam suatu kelompok atau komunitas. Lebih lanjut Durkheim menjelaskan ada dua tipe solidaritas.

Pertama, Solidaritas Mekanik, solidaritas ini merupakan rasa solidaritas yang berdasarkan suatu kesadaran kolektif dan adanya kesamaan nilai atau menganut kepercaaan serta pola normatif yang sama. Solidaritas mekanik ini biasanya memang berakar kuat di masyarakat pedesaan yang masih menjungjung tinggi nilai-nilai leluhurnya.

Kedua, Solidaritas Organik, solidaritas ini tumbuh subur di masyarakay perkotaan. Solidaritas terbentuk karena adanya kepentingan bersama dan saling membutuhkan satu sama lain.

Dalam konteks Keindonesiaan saat ini, penjelasan Durkheim terkait dua tipe solidaritas melebur menjadi satu. Karena ikatan moral, nilai-nilai, kepercayaan menjadi satu dengan tujuan dan kepentingan bersama Bangsa Indonesia, yaitu bagaimana Indonesia bisa melewati krisis pandemi ini.

Dalam bingkai keindonesian, solidaritas adalah bagian dari budaya Indonesia yang telah melekat jauh sebelum Indonesia merdeka. Keyakinan atas cita-cita bersama tentang kemandirian bangsa dan rasa saling percaya telah mampu mengeluarkan Indonesia dari penjajahan ratusan tahun lamanya. Bukan hal yang sulit bagi Bangsa Indonesia untuk keluar dari pandemi ini.

Poin penting bertahannya Indonesia sebagai sebuah negara hingga saat ini adalah karena anggota masyarakatnya yang memiliki rasa saling percaya yang membentuk persaudaraan dan persatuan di atas suku, agama dan ras yang berujung pada lahirnya rasa solidaritas.

Sehingga jika ada gerakan-gerakan mengatasnamakan satu agama tertentu yang berujung pada meresahkan masyarakat dan tidak mengindahkan nilai-nilai Keindonesiaan maka sudah sewajarnya kita mempertanyakan maksud dan tujuan dari gerakan tersebut. Apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Keindonesian atau hanya justru ingin memecah belah?.

Nilai-nilai keindonesian yang telah lama terbentuk dan menjadi karakter budaya bangsa telah termanifestasikan dalam Gerakan Solidaritas yang digerakaan oleh rakyatnya sendiri. Polarisasi yang terjadi di tengah masyarakat pasca pemilu 2019 telah kembali terajut, jangan sampai ada gerakan untuk mengurainya kembali. Sudah saatnya kita optimis dengan adanya kekuatan politik baru di Indonesia yang mencoba kembali ke nilai-nilai Keindonesiaan. Dan sudah saatnya kita meneguhkan kembali Keindonesiaan kita di tengah pandemi ini.

Politik Akal Sehat, Politik Kaum Muda
Pidato Ketua Umum

Politik Akal Sehat, Politik Kaum Muda

PIDATO AWAL TAHUN 2019

KETUA UMUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Assalamualaikum, Shalom, Om swastiastu, Namo Buddhaya, Wei Dei Dong Tian

Sampurasun, salam Solidaritas!

Kumaha Bandung, damang?

Selamat datang kepada Bro and Sis semua: para pengurus, anggota, dan simpatisan PSI, serta seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikan Festival Sebelas melalui siaran langsung di sosial media dan TV Nasional.

Izinkan saya membuka awal 2019 dengan menyampaikan pidato yang saya beri judul “Politik Akal Sehat, Politik Kaum Muda”.

Bro and Sis yang saya hormati,

Ada gejala politik yang sangat mengkhawatirkan. Fenomena munculnya politik yang didirikan di atas PANGGUNG KEPALSUAN dan KEBOHONGAN, dengan narasi FITNAH dan PRASANGKA. Tontonan bernama: THE PRABOWO SHOW!

Saya ingin mengajak kita semua mengingat kembali — adegan demi adegan — kebohongan The Prabowo Show!

Juli 2018, Prabowo DUA KALI MELONTARKAN TUDUHAN TANPA DASAR. Ia menyebut selama lima tahun terakhir, kurang-lebih 50% rakyat Indonesia tambah miskin. FAKTANYA: Data BPS menunjukkan bahwa jumlah orang miskin pada Maret 2018 adalah 25,95 juta jiwa, atau 9,82 persen. JUMLAH ORANG MISKIN INDONESIA SAAT INI ADALAH YANG TERENDAH SEPANJANG SEJARAH INDONESIA MERDEKA!

Lalu Prabowo menyorot BUMN dengan menyatakan bahwa saham Pertamina sebagian sudah dijual diam-diam, bahwa Garuda, PLN, dan Perusahaan Gas Negara bangkrut, bahwa BRI banyak utang. FAKTANYA: nilai aset BUMN tiga tahun terakhir naik duaribu tujuhratus triliun rupiah dan tercatat bahwa laba BUMN keseluruhan meningkat terus setiap tahunnya!

September 2018, Calon Presiden Nomor 02 mengatakan, Indonesia terancam jadi negara miskin selamanya. FAKTANYA: Sejak 2003 kita sudah masuk NEGARA BERPENGHASILAN MENENGAH bahkan diproyeksikan akan menjadi negara berpenghasilan menengah atas pada 2024 nanti. Bukan lagi negara miskin!

Oktober 2018, Prabowo TIGA KALI BERBOHONG ketika mengatakan 99 persen rakyat Indonesia hidup pas-pasan, bahkan sangat sulit. FAKTANYA: limapuluh dua juta orang atau dua puluh dua persen penduduk Indonesia masuk golongan kelas menengah. Klaim Prabowo tersebut bahkan sudah dibantah oleh Bank Dunia sendiri!

Pada bulan Oktober pula, foto Ratna Sarumpaet dengan wajah penuh lebam beredar. Usai menjenguk, Prabowo menyatakan — yang menimpa Ratna Sarumpaet adalah bentuk intimidasi karena sikap politiknya.

Belakangan Ratna Sarumpaet — setelah polisi membeberkan fakta-fakta kasus ini — akhirnya mengaku DIBISIKI OLEH SETAN ENTAH DARIMANA, sehingga ia BERBOHONG, mengaku dipukuli. Bahwa faktanya: muka dia lebam karena OPERASI PLASTIK!

Lagi-lagi Prabowo melontarkan tuduhan palsu ketika menyebut bahwa INDEKS ketimpangan ekonomi Indonesia 0,454. FAKTANYA, per Maret 2018 gini ratio kita berada diangka 0,389.

Desember 2018, Prabowo menyebut Indonesia adalah negara miskin seperti Rwanda dan Haiti di Afrika. FAKTANYA: PDB Haiti dan Rwanda jauh dibawah kita. Ketimpangan dan pengangguran di sana juga jauh diatas Indonesia.

Satu hal pak Prabowo, Haiti terletak di benua Amerika. Entah kalau Pak Prabowo sudah memerintahkan tim pemenangan untuk memindahkannya ke Afrika!

Akhir 2018, Calon Presiden 02 membuat gaduh ketika melemparkan tuduhan beracun: bahwa selang cuci darah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dipakai hingga 40 kali. Tuduhan kosong, karena lagi-lagi tidak bisa dibuktikan!

Kebohongan demi kebohongan juga dilontarkan oleh Calon Wakil Presiden 02, SANDIAGA UNO, ketika ia menyebut bahwa tempe kini hanya berukuran setipis ATM, bahwa uang seratus ribu hanya cukup untuk membeli bawang dan cabe, bahwa harga nasi ayam di Jakarta lebih mahal ketimbang Singapura. Ada dua kemungkinan: Sandiaga tidak menguasasi data lapangan atau memang ia sengaja BERBOHONG.

Sandiaga juga mengatakan bahwa pemerintah seharusnya tidak berhutang untuk membangun infrastruktur. Sandiaga mengklaim perusahaannya tidak berhutang samasekali ketika membangun Tol Cipali. FAKTANYA: perusahaan Sandi berhutang pada konsorsium bank. Untuk yang ini, Sandiaga jelas BERBOHONG!

Saya heran, bagaimana tokoh politik dengan enteng menyebar kebohongan berkali-kali, dan samasekali tidak menyesal!

Saya ingin bertanya: Apakah kita mau dipimpin tokoh politik seperti itu?

Teori terkenal tentang PROPAGANDA menyebut bahwa KEBOHONGAN yang diucapkan terus menerus, lama-lama akan diterima sebagai sebuah KEBENARAN. Mungkin taktik inilah yang sedang dijalankan.

Hari ini kita mendengar kejutan lain. Pasangan 02 Prabowo-Sandi ingin mengubah visi dan misi sebagai kandidat. Bagi saya ini menakjubkan. Ibarat sebuah bus yang menjual tiket ke Bandung, lalu di tengah jalan, supir dan kondektur tiba-tiba mengumumkan kepada para penumpang “Mohon maaf ada sedikit perubahan, bus ini tidak jadi ke Bandung. Kita akan ke Bukittinggi”.

Bro and Sis yang saya cintai,

Ada ungkapan, jika kita membuka pintu dan jendela, tak hanya udara segar. Lalat dan nyamuk juga akan ikut masuk.

Itulah yang kita rasakan hari ini. Udara kebebasan kita dikotori oleh hoax, sumpek oleh SARA, akibat ulah para POLITISI yang menyebarkan kebohongan dan prasangka TANPA MALU-MALU!

TIDAK ADA ETIKA POLITIK SAMA SEKALI!!!

Ironisnya, mereka berlindung di balik kebebasan berpendapat. Padahal mereka sama sekali tidak percaya Demokrasi. Kita bersyukur bisa bicara bebas.

Dulu, pada masa Orde Baru — jangankan memfitnah apalagi menyebar kebencian — bahkan menyampaikan kebenaran pun, kita bisa DIPENJARA bahkan DICULIK!

Tapi kini mereka berkampanye akan mengembalikan Indonesia ke era Orde Baru. Mereka menggunakan hukum untuk memenjara orang lain dengan tuduhan menista kelompok. Perhatikanlah, betapa diantara mereka ada kelompok yang ingin membubarkan Indonesia dan menggantinya dengan faham lain yang bertentangan dengan konstitusi dan cita-cita pendiri Republik!

Mereka adalah para DEMAGOG yang sejatinya tidak pernah percaya bahwa manusia punya hak berbicara, bahwa orang tidak boleh dikurangi haknya dalam berkespresi dan berkeyakinan.

Bro and Sis semua,

Dihadapan fakta-fakta tadi, apakah kita harus DIAM?

Apakah kita akan BUNGKAM menyaksikan kebohongan MERAJALELA?

Apakah PSI hanya akan duduk manis hingga demokrasi kita hancur?

Partai Solidaritas Indonesia percaya, obat terbaik melawan kebohongan dan hoax adalah dengan menyebarkan sebanyak mungkin KEBENARAN. Ruang sosial media tidak boleh jatuh ke tangan para PEMBOHONG, TUKANG FITNAH, dan PENYEBAR HOAX!

Itulah alasan kenapa PSI tidak akan pernah diam.

Itulah alasan kita mengolok-olok politisi yang gemar menyebar kebohongan dengan memberi mereka penghargaan.

Kita ingin memperlihatkan bahwa politik kotor akan selalu mendapatkan perlawanan dari kita kaum muda!

Bro and Sis di seluruh Indonesia,

Salah satu korban fitnah dan politisasi SARA, adalah Basuki Tjahaja Purnama, yang akan bebas dua pekan lagi.  Orang yang berjasa memajukan Jakarta, JUSTRU DIJEBLOSKAN KE PENJARA lewat politisasi SARA. Partai Solidaritas Indonesia adalah partai yang didirikan diatas semangat yang dihidupkan Basuki Tjahaja Purnama. Kepada Pak Ahok, saya dan teman-teman PSI mengucapkan selamat menghirup udara kebebasan. Kami anak-anak PSI akan selalu mendukung, mendoakan, dan terus menjaga api yang telah dinyalakan Basuki Tjahaja Purnama.

Bro and Sis yang saya banggakan,

Demokrasi akan bekerja maksimal ketika orang mempunyai informasi yang lengkap dan benar. Hoax, fitnah, dan politik kebohongan menghasilkan informasi yang bias, asimetris, dan menjauhkan orang dari akal sehat.

Jika akal sehat menjauh, maka masa depan kita dipastikan bakal suram. Dan kita anak-anak muda yang akan jatuh menjadi korban pertama.

Apakah ada masa depan jika Indonesia dipimpin oleh pembohong?

Apakah kita akan bisa bekerja dengan tenang jika isu SARA merajalela?

Bro and Sis yang akan berjuang menegakkan akal sehat,

Bandung adalah kota kreatif. Kota pelajar, tempat empat anak-anak muda terbaik menimba ilmu sambil bereksperimen dengan ide-ide kreatif yang kelak akan menjadi tren.

Tempat ini akan menjadi barometer pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia!

Saya bermimpi, suatu hari nanti PURE SATURDAY dan BURGERKILL digemari anak-anak muda London!

Saya bermimpi denim MISCHIEF akan tampil di Paris Fashion Week!

Saya bermimpi animasi anak-anak Bandung diputar di Netflix!

Dan semua mimpi itu sangat mungkin kita realisasikan!

Untuk mewujudkan itu, PSI menawarkan sejumlah langkah. Jika kelak diberi kepercayaan, partai ini akan memperjuangkan:

Pertama, meringankan pajak bagi kaum muda. Partai ini akan memperjuangkan penghapusan pajak penghasilan bagi para pekerja awal karir dan keluarga muda yang berpenghasilan dibawah Rp 15 juta. Anak-anak muda yang baru meniti karir dan keluarga muda perlu diberi kelonggaran agar mereka lebih semangat dalam bekerja.

Kedua, PSI akan memperjuangkan INTERNET GRATIS bagi pelajar dan mahasiswa untuk keperluan pendidikan. Partai ini akan mendorong agar pemerintah mennyediakan internet gratis di ruang publik seluruh Indonesia. Setiap desa harus menjadi Desa Digital, di mana warga bisa mengakses internet gratis di Alun-alun atau Kelurahan. PSI akan mendorong digitalisasi dunia pendidikan: membagikan tablet — untuk menggantikan fungsi buku — bagi para pelajar dan mahasiswa.

Ketiga, PSI ingin meningkatkan skill anak muda dengan memperjuangkan anggaran BEASISWA untuk SATU JUTA anak muda dalam bidang industri kreatif, agar Indonesia punya lebih banyak animator, video editor, game developer, dan berbagai jenis profesi pendukung ekonomi kreatif lainnya. Selain itu, PSI akan memperjuangkan alokasi dana BEASISWA untuk DUA JUTA kursus industri pariwisata — sektor yang dalam tahun-tahun ke depan akan berkembang dan menjadi penghasil devisa utama kita.

Keempat, PSI akan mendorong pengakuan atas profesi baru seperti Youtuber, Influencer, Gammer, dan lain-lain agar bisa dicantumkan dalam kolom profesi KTP. Pengakuan ini penting agar anak-anak muda yang menggeluti profesi baru ini bisa mengajukan kredit pinjaman ke bank untuk mengembangkan usahanya.

Kelima, PSI akan mendorong pembangunan SATU gedung kesenian, olahraga, dan bioskop di setiap Kabupaten/ Kota.

Itulah tawaran PSI untuk memajukan anak muda Indonesia.

Bro and Sis semua,

Kepada anak–anak muda yang mendengarkan pidato ini, saya mengajak anda bergabung dalam barisan AKAL SEHAT.

Mana Solidaritasmu?

Hoax? Lawan!

Politik SARA? Lawan!

Kebohongan? Lawan!

Salam Solidaritas!

KEADILAN UNTUK SEMUA, KEADILAN UNTUK PEREMPUAN INDONESIA
Pernyataan Sikap DPP PSI Pidato Ketua Umum

KEADILAN UNTUK SEMUA, KEADILAN UNTUK PEREMPUAN INDONESIA

Pidato Politik Akhir Tahun 2018
Grace Natalie
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia

———–

Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, namo budaye

Bro and Sis di Surabaya, Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Salam solidaritas!

Izinkan saya menyampaikan pidato akhir tahun yang saya beri judul “Keadilan untuk Semua, Keadilan untuk Perempuan Indonesia”

Belum pernah dalam hidup, saya begitu tergetar mendengar lagu “Indonesia Raya”. Entah kenapa dua tahun terakhir, saya sering merasa terharu ketika mendengar atau menyanyikan Indonesia Raya. Ada perasaan cinta yang semakin besar, sekaligus rasa cemas melihat apa yang terjadi atas negeri ini.

Orang menyebut ini adalah abad ketersinggungan, sebuah abad yang penuh amarah. Masa ketika politik dipenuhi oleh prasangka yang tumbuh subur akibat meluasnya hasutan dan ujaran kebencian.

Penelitian Cherian George memperlihatkan, ketersinggungan ini adalah hasil REKAYASA para “ENTERPRENEUR KEBENCIAN” yang memproduksi hasutan dan menyebarkan syak wasangka untuk mendorong timbulnya PERASAAN PALSU seolah-olah kelompok dihina, seolah-olah ada serangan dari luar, yang pada gilirannya membangkitkan perasaan teraniaya, perasaan ketidakadilan, menciptakan suasana ketersinggungan dan amarah.

REKAYASA ketersinggungan yang sebetulnya tak lebih dari cara kotor untuk menyingkirkan lawan politik sambil menempatkan diri sebagai pahlawan pembela kelompok, yang pada akhirnya itu semua tak lebih dari sebuah cara kotor meraih kekuasaan.

Begitulah rasa ketersinggungan DIREKAYASA. Begitulah cara politik kebencian bekerja.

Hasutan kebencian ini tersebar melalui sosial media dalam bentuk HOAX. Informasi palsu yang sengaja dibuat menyerupai kebenaran.

Hoax yang merajalela akan menenggelamkan AKAL SEHAT. Memperkuat POLITIK IDENTITAS, POLITIK PERKAUMAN. Itulah ancaman terbesar bagi persatuan kita hari ini.

Bro and Sis yang saya hormati,

Perempuan seringkali menjadi target para “ENTERPRENEUR KEBENCIAN”.

Saya termasuk orang yang menjadi sasaran. Beberapa bulan lalu, sebuah akun Instagram menyebar fitnah keji yang mengatakan saya pernah melakukan hubungan terlarang dengan Ahok. Ia pikir saya akan mundur karena tekanan fitnah keji itu. Saya tantang ia memberikan bukti, dan hasilnya akun itu justru tutup!

Bulan lalu, setelah pidato politik saya yang menegaskan bahwa PSI tidak akan mendukung Perda berbasis Agama yang diskriminatif, para “Enterprenuer Kebencian” kembali menyerang.

Di grup Whatsapp dan sosial media, beredar foto saya yang telah DIEDIT dan DIPALSUKAN seolah-olah saya telanjang, sambil diberi komentar merendahkan. Wall saya dibanjiri komentar menyakitkan: “Grace itu aslinya perek yang terjun ke dunia politik. Politik kalau ditangani pelacur, habislah sudah!”. Masih ada ribuan serangan lain yang terlalu kasar dan kotor, sehingga tidak patut saya sampaikan di sini.

Pernahkah kalian bayangkan perasaan ibu saya, atau anak-anak saya, suami saya, jika komentar-komentar itu terbaca oleh mereka?

Apakah Bro dan Sis rela jika foto yang dimanipulasi dan diedarkan itu adalah ibu yang sangat Bro and Sis sayangi?

Apakah kalian akan diam jika foto itu adalah kakak atau adik perempuan yang sangat kalian cintai?

Tidak hanya saya, Caleg PSI dari Dapil Sumut III, Dara Adinda Nasution, beberapa waktu lalu menuliskan pelecehan yang ia alami melalui artikel di harian The Jakarta Post. Ia dihina sebagai pelacur, diminta melepaskan hijabnya karena dituduh sebagai kamuflase.

Kawan lainnya, Sis Susy Rizky, Caleg PSI dari Jabar VI , nomor teleponnya disebar di grup laki-laki iseng, sebagai perempuan bayaran. Setahun terakhir, Sis Susy memblokir ENAM RIBU nomor telpon yang mengganggu dirinya setiap malam.

Itulah resiko yang perempuan hadapi, ketika masuk ke politik, dan berani menyuarakan pendapat.

Untuk menanggapi serangan itu, kepada seluruh pengurus dan kader PSI saya instruksikan: jika lawan politik menyebar fitnah dan hoax, kita TIDAK BOLEH ikut-ikutan!

Ketika mereka memainkan POLITIK RENDAHAN, kader PSI justru harus meninggikan MUTU. Meningkatkan kualitas, belajar lebih banyak, perbaiki cara berargumen, turun ke basis-basis melanjutkan kerja perubahan, sambil terus berani mengatakan yang benar!

Apa yang kami alami ini tidak mudah, namun jauh lebih berat yang dialami para perempuan korban kekerasan.

Kita masih ingat Yuyun, gadis belia berumur 14 tahun yang tewas dibunuh secara keji setelah diperkosa oleh empatbelas pemuda.

Komnas Perempuan mencatat, setiap hari ada 35 perempuan mengalami kekerasan seksual. Setiap 2 jam, 3 perempuan diperkosa!

SATU dari TIGA PEREMPUAN Indonesia, pernah mengalami kekerasan. Dipukuli, diperkosa, atau disiksa oleh partner mereka.

Bro and Sis,
Kita tidak sedang menuntut agar perempuan diperlakukan lebih. Kita tidak ingin laki-laki lebih rendah dari perempuan. TIDAK!

Kita hanya ingin semua manusia diperlakukan sama.

Kita pasti tidak ingin ibu kita disakiti. Tidak ingin adik perempuan kita mendapat upah lebih rendah dari koleganya yang laki-laki. Kita pasti tidak rela kakak perempuan kita dilecehkan.

Kita percaya bahwa semua orang harus diperlakukan SETARA. Kita ingin laki-laki atau perempuan — ada kaitannya dengan kita atau tidak — SAMA-SAMA mendapatkan keadilan.

Bro and Sis yang sedang memperjuangkan keadilan,

Desember adalah bulan istimewa. Bulan yang baik untuk menyegarkan kembali komitmen kita kepada KEMANUSIAAN. 10 Desember adalah Peringatan Hari Hak Asasi Manusia. 22 Desember Peringatan Hari Ibu.

Izinkan saya mengutip kata-kata Raden Ajeng Kartini: “Gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pandangannya sudah diperluas, tidak akan sanggup lagi hidup di dunia nenek moyangnya”.

Kartini, remaja yang dibesarkan dalam lingkungan feodal lebih dari satu abad lalu, telah memulai perjuangan penting menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan.

Kini perempuan Indonesia mencatat sejumlah kemajuan. Perempuan Indonesia kini tampil memegang berbagai posisi terpenting di negeri ini.

Beruntung kita memiliki Presiden Jokowi yang memberi kepercayaan kepada perempuan.

Sri Mulyani dipercaya mengawal anggaran negara. Menteri Luar Negeri ditunjuk Ibu Retno Marsudi, Ibu Susi Pudjiastuti menjadi Menteri Kelautan, ada Ibu Rini Soemarno Menteri BUMN.

Di Surabaya, perempuan bernama Risma mempercantik kota. Dua pekan terakhir, “Sakura” Surabaya, bunga Tabebuya yang berwarna jambon, mekar dan berguguran, membuat kota ini begitu cantik. Membuat hati kita hangat dan bahagia.

Bro and Sis semua, begitulah seharusnya politik bekerja.

Tapi kita tidak boleh lupa,
Di tengah berbagai kemajuan, masih ada banyak perempuan mengalami KETIDAKADILAN.

Riset LBH APIK tentang poligami menyimpulkan bahwa pada umumnya, praktik poligami menyebabkan ketidakadilan: perempuan yang disakiti dan anak yang ditelantarkan.

Karena itu, PSI tidak akan pernah mendukung poligami. Tak akan ada kader, pengurus, dan anggota legislatif dari partai ini yang boleh mempraktikkan poligami.

Apakah kalian akan rela jika ibu kalian diduakan?

Apakah Bro and Sis rela jika kakak atau adik Bro and Sis dimadu?

Apakah Bro and Sis rela jika anak Bro and Sis menjadi istri kedua atau ketiga?

Tidak, kita pasti tidak rela!

PSI percaya, perjuangan keadilan, penghapusan diskriminasi harus dimulai dari keluarga, dari rumah.

Bro and Sis yang akan berjuang bersama PSI menegakkan keadilan,

PEREMPUAN — di PSI adalah INGRIDIENTS penting. Di tingkat pusat, 6 dari 9 Ketua Dewan Pimpinan Pusat, adalah perempuan.

Pada tingkat daerah, 42 persen pengurus PSI adalah perempuan. 45 persen Caleg DPR dan DPRD PSI adalah perempuan.

Penelitian di dunia memperlihatkan bahwa kehadiran perempuan di level pimpinan organisasi atau perusahaan, berkorelasi dengan produktivitas yang lebih tinggi. Bahwa salah satu alat ukur memprediksi kedamaian suatu negara tak cukup hanya dengan melihat kesejahteraan, demokrasi, atau keragaman etnis, tapi juga terkait tentang BAGAIMANA perempuan diperlakukan.

Lebih setengah penduduk Indonesia adalah perempuan. Dari total usia produktif, 55 persen perempuan, namun ironisnya hanya separuh yang bekerja. 36 juta perempuan memutuskan berhenti bekerja setelah menikah dan punya anak. Potensi inilah yang ingin PSI gali.

Partai ini akan berjuang membantu perempuan Indonesia untuk sekolah, bekerja, dan memaksimalkan potensi terbaik mereka.

Jika kelak lolos di parlemen, langkah yang akan kami lakukan adalah:

PERTAMA memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi PEJABAT PUBLIK di Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, serta Aparatur Sipil Negara. Kami akan memperjuangkan revisi atas Undang-undang No.1 Tahun 1974, yang memperbolehkan poligami.

KEDUA, PSI akan memperjuangkan agar Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual — yang sudah dua tahun mandek di DPR — DISAHKAN menjadi sebuah payung hukum untuk melindungi dan memberikan bantuan ketika perempuan menjadi korban kekerasan.

Langkah KETIGA, kami akan mendukung kenaikan batas usia pernikahan menjadi 18 tahun. Agar tak ada lagi perempuan putus wajib belajar 12 tahun. Kami sadar, pendidikan yang rendah akan membuat perempuan sulit mendapat pekerjaan dan rentan jatuh ke jurang kemiskinan.

KEEMPAT, PSI ingin mendorong aturan yang memudahkan perempuan untuk bekerja, dengan mengalokasikan anggaran negara untuk mendirikan “tempat-tempat penitipan anak”. Perlu ada opsi pemberlakuan jam kerja fleksibel sesuai kebutuhan perempuan. Mendorong model “bekerja dari rumah” dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Tujuannya agar perempuan Indonesia tetap produktif.

KELIMA, kami ingin menyelenggarakan kursus dan menyiapkan inkubator bisnis kecil menengah untuk para ibu di setiap Kabupaten, agar skill mereka meningkat, dan kemudian mengintegrasikan potensi mereka ke e-commerce.

KEENAM, PSI ingin menyelenggarakan program nutrisi ibu hamil dan balita. “Smart Posyandu” untuk mendidik masyarakat soal kesehatan dan menjemput bola mendatangi warga yang tidak sempat ke Posyandu.

“Smart Puskesmas” menyediakan layanan pemeriksaan rutin sekaligus merangkap ambulan darurat. Untuk menekan angka kematian ibu melahirkan, akan disiapkan “Panic Button” agar petugas medis bisa segera datang ke lokasi jika diperlukan.

Bro and Sis teman seperjuangan,

Surabaya — Jawa Timur, bagi PSI adalah istimewa.

Dari Jawa Timur lahir tokoh bangsa, kampiun Islam moderat, seorang laki-laki monogami: Presiden Abdurrahman Wahid.

Dari tempat ini — selain Ibu Risma — lahir pemimpin daerah terbaik Indonesia.

Ibu Khofifah Indar Parawansa dan wakilnya, Emil Dardak — yang kami dukung — adalah pemimpin berkualitas.

Terpilihnya mereka, memperlihatkan atmosfer politik yang sehat, yang tidak dikotori kampanye kebencian suku dan agama.

Kita perlu memperluas POLITIK AKAL SEHAT ini agar menyebar ke seluruh Indonesia. Tidak hanya di Jawa Timur, tidak hanya di Surabaya!

Tahun ’45, Surabaya menjadi simbol perlawanan mempertahankan kemerdekaan Republik.

Kini, kota ini terasa semakin penting karena inilah BENTENG ISLAM MODERAT dan KAUM NASIONALIS. Inilah daerah di mana politik akal sehat mempunyai akar yang kuat.

Dari Surabaya, dari Jawa Timur, kita akan memulai perjuangan penting.

Mewujudkan Indonesia — menjadi tanah di mana perempuan diperlakukan setara.

Negeri di mana semua orang — tanpa memandang suku dan agama — bisa hidup berdampingan, bekerjasama membangun Indonesia menjadi negara yang modern dan kuat!

Tanah tempat keadilan berlaku untuk semua orang.

Ayo bergerak bersama PSI. Kita tegakkan keadilan! Keadilan untuk semua. Keadilan untuk perempuan Indonesia.

Wassalamualaikum

Demokrasi, Aksi-Reaksi, dan Sejarah yang Berulang
Blog Solidaritas Kolom

Demokrasi, Aksi-Reaksi, dan Sejarah yang Berulang

Oleh Raja Juli Antoni

Beberapa minggu lalu kita menyaksikan Indonesia akan memiliki dua calon presiden, yaitu Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto pada pemilu 2019. Keduanya bukan orang baru dan asing. Pak Jokowi adalah presiden RI sekarang dan Pak Prabowo adalah calon presiden pada pemilu 2014. Jadi, ini semacam pengulangan sejarah karena dua orang yang bertarung adalah orang yang sama.

Meskipun capresnya orang yang sama, dengan asumsi keributan pemilu tidak terulang, kompetisi memperebutkan “voters” tampaknya sudah mulai terasa panas sejak  sekarang ini. Padahal, masa kampanye secara resmi belum dibuka. Dalam negara demokrasi, hal seperti ini wajar saja terjadi dan merupakan kembang bagi penguatan demokrasi, jika itu semua dibarengi oleh kedewasaan dari kedua belah pihak.

Bagaimana semua ini terkait dengan demokrasi kita?

Demokasi adalah ruang yang memberikan keleluasan untuk melakukan aksi dan juga menerima reaksi. Demokrasi memberikan hak orang untuk bebas berbicara, mengemukakan pendapat, bergerak melakukan aksi. Kebebasan dasar yang dirangkum dalam kebebasan sipil dan kebebasan politik yang sudah direstui manusia sejagat adalah hal yang dilindungi di semua negara demokrasi.

Bahkan di dalam konteks demokrasi yang sangat liberal, gerakan-gerakan yang akan membunuh demokrasi pun dibiarkan berkembang sebagai bagian dari upaya menghidupkan demokrasi. Sekali lagi, demokrasi memberikan ruangaksi dan reaksi.

Kita bangsa Indonesia memiliki demokrasi, pilihannya adalah demokrasi Pancasila. Di dalam demokrasi Pancasila kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat, dan beraksi juga dilindungi. Memang, pelaksanaannya tidak seluas demokrasi liberal di negara seperti Inggris, Amerika dan Australia. Hal-hal yang bertentangan dengan kandungan Pancasila bisa dianggap melawan demokrasi Pancasila, tetapi itu tidak mengurangiperihal dasar dari kehidupan demokrasi di banyak negara yang menggunakan sistem ini.

Di dalam demokrasi Pancasila, gerakan aksi dan reaksi itu juga dilindungi. Katakanlah, gerakan #2019GantiPresiden adalah hal yang dibolehkan di dalam demokrasi sebagai wujud penghargaan terhadap kebebasan berpendapat. Namun hal yang sering kita lupakan adalah gerakan reaksi atas itu juga dibolehkan. Jika gerakan #2019GantiPresiden dilawan gerakan oleh gerakan yang berlawanan, itu proses yang wajar saja di dalam demokrasi.

Kita sering tidak adil dalam melihat aksi dan reaksi, padahal keduanya adalah elemen yang sah di dalam demokrasi. Dalam banyak konteks, gerakan pendukung Jokowi ketika menghadang #2019GantiPresiden dianggap sebagai upaya pembunuhan atas kebebasan adalah pandangan yang kurang adil. Kenapa demikian? Pertama, gerakan melawan dari pihak Jokowi itu merupakan reaksi atas aksi yang terjadi. Dan kedua, aksi dan reaksi itu masih berada dalam wilayah masyarakat, pelakunya adalah kalangan masyarakat. Hal yang paling penting di sini adalah unsur negara tidak terlibat.

Tentang sikap adil dalam melihat aksi dan reaksi kita, ada baiknya kita merenungkan sebuah kutipan menarik dari seorang Toba Beta (penulis buku Nenek Moyangku Seorang Astronot), “Action triggers reaction. An object somehow responds when we observe it. We just assume that we do objective. In fact, unconsciously we only want to see some parts of the object which do not evoke the bitter memories of our past.” (Aksi memicu reaksi. Sebuah obyek kadang-kadang merespons ketika kita mengamatinya. Kita mengira bahwa kita melakukan sebagaimana adanya.

Pada kenyataannya, kita secara tidak sadar hanya ingin melihat beberapa bagian obyek itu yang tidak mengingatkan kita pada kenangan-kenangan pahit dari sejarah masa lalu kita). Kadang pihak yang beraksi tidak bahagia melihat reaksi dan sebaliknya pihak yang bereaksi tidak bahagia dengan pihak yang aksi, ketidakbahagiaan itu karena keduanya melihat pada diri mereka sendiri, tidak berusaha melihat secara utuh lawan-lawan mereka.

***

Apakah kita harus bahagia ataukah sedih dalam melihat sejarah kita yang berulang? Apakah kita harus meratapi pada pengulangan pencalonan Pak Jokowi dan Pak Prabowo dalam pilpres yang akan datang? Saya berpendapat, tidak. Ini bukan soal sejarah yang berulang pada dasarnya, tetapi sejarah yang berulang itu akan membawa apa dalam konteks kemajuan demokrasi kita. Apakah “repeating history” di atas membawa hawa baik bagi demokrasi kita, ataukah justru sebaliknya.

Sebagai pendukung demokrasi, apa yang kita pegang adalah bukan orang dan peristiwanya yang berulang, tetapi orang dan peristiwa yang berulang itu membawa apa. Hal ini perlu kita tekankan karena kita sering melupakan esensi karena terlalu fokus pada ekspresi. Adakah kita tahu apa yang akan dibawa oleh kedua calon presiden kita yang akan mengulangi sejarah bertanding?

Salah satu petunjuk untuk menilik apa yang akan dibawa adalah apa yang sudah dilakukan oleh keduanya pada masa-masa sebelum dan sekarang ini. Itu jejak yang paling gampang bagi kita untuk membaca sejarah yang akan dibawa. Apa yang dibawa oleh Pak Jokowi nanti ketika berulang menjadi presiden dan apa yang akan dibawa oleh Pak Prabowo ketika oleh sejarah ditakdirkan menjadi presiden? Kita semua bisa dan mampu membaca dampak dari pengulangan sejarah dengan merujuk pada aktualitas sejarah dari keduanya pada masa lalu dan kini. Meskipun bisa, rasa nafsu yang sering menyebabkan kita jatuh pada cara membaca yang tidak adil dan bias.

Di akhir catatan saya ini, marilah kita mendengar apayang dikatakan oleh Seth Garfield, seorang professor sejarah Amerika Latin pada University of Texas at Austin dan pengarang buku yang sangat terkenal, Indigenous Struggle at the Heart of Brazil: State Policy, Frontier Expansion, and the Xavante Indians, 1937-1988. Dia menyatakan, “History matters, not because it repeats itself (which it never does), but because its narration can rid demons that torment the oppressed, shock the complacent and intransigent into self-reflection, and inspire feats of human perseverance and will.” (Sejarah menjadi penting bukan karena dia mengulang dirinya sendiri [yang itu tidak pernah terjadi], tetapi karena narasinya dapat menyingkirkan para setan yang menyiksa orang tertindas, mengejutkan orang-orang yang tak terpuaskan dan pihak yang berpikir cupet, dan memberi inspirasi pada ketekunan dan keinginan manusia).”

Jika kita bawa pada konteks Pemilu2019 nanti, yang akan menjadi masalah bukan pemilu itu yang akan menampilkan pengulangan para calon, tetapi apakah para calon yang hadir kembali itu meningatkan, membawa dan menginspirasi narasi apa pada kehidupan kita sekarang dan yang akan datang. Mari kita semua menghadapi Pemilu 2019 dengan rileks, mengenang apa yang sudah terjadi selama ini, dan mencocokkan dengan apa yang menjadi pilihan kita. Kuncinya, orientasi pada kehidupan yang lebih baik dengan berpijak pada pengalaman yang sudah menjadi sejarah kita pada masa lalu, dan jangan baperan.

Kita mengulang sejarah bukan untuk masa depan yang lebih buruk, tetapi untuk masa depan yang lebih baik; menjadi bangsa yang demokratis, humanis, pluralis dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Sumber Geotimes

Bahaya Politisasi Agama
Blog Solidaritas

Bahaya Politisasi Agama

Oleh: Jeffrie Geovanie

Bagaimana hubungan agama dan politik adalah perdebatan klasik yang tak kunjung usai, entah sampai kapan. Ada yang mengatakan perdebatan ini akan berhenti dengan sendirinya manakala masyarakat sudah beranjak dewasa dan bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ternyata, di negara-negara maju sekalipun, kerumitan hubungan antara agama dan politik tetap terjadi.

Di Indonesia, kita menemukan banyak fakta bahwa dosis agama akan menguat pada setiap saat menghadapi kontestasi untuk merebut jabatan-jabatan politik. Penggunaan dosis agama dalam berpolitik inilah yang sering kita sebut dengan poilitisasi agama, yakni agama dijadikan sebagai alat untuk meraih kekuasaan politik.

Mengapa agama sangat mudah dijadikan alat politik, karena semangat emosional merupakan unsur terkuat dalam memperkokoh dukungan. Salah satu unsur terpenting dalam agama adalah keimanan yang dalam bahasa teknisnya merupakan keterlibatan emosi dalam membangun keyakinan pada sesuatu yang gaib dan yang maha kuasa. Jika unsur emosi ini disentuh, kemungkinan besar akan terbawa dalam satu arus (emosi) yang sama. Maka, politisasi agama menjadi gerakan politik yang sangat efektif.

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahap ketiga yang berlangsung 27 Juni 2018 di 171 (17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota) membuktikan dengan sangat nyata efektifnya gerakan politisasi agama, terutama di daerah-daerah yang terdapat pemisahan yang relatif jelas antara partai yang selama ini mengusung semangat “agama” dengan yang “nasionalis”.

Di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara bisa menjadi contoh. Pasangan Sudrajat-Syaikhu di Jawa Barat, meskipun belum berhasil menjadi pemenang, karena menggunakan isu agama pada saat kampanye, berhasil meraih suara yang signifikan, meningkat drastis dari perkiraan lembaga-lembaga suvei. Demikian juga pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah di Jawa Tengah. Adapun pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah di Sumatera Utara berhasil memenangkan kontestasi, selain dengan menggunakan isu agama juga isu etnis.

Memang banyak tokoh agama yang membantah, atau lebih tepatnya mengelak adanya politisasi agama, tapi fakta-fakta di lapangan jelas menunjukkan adanya gerakan ini. Tampaknya, dalam melihat isu ini, tergantung pada bagaimana kita menginterpretasikan fakta-fakta di lapangan. Bagi yang menolak atau mengelak politisasi agama berpandangan bahwa penggunaan isu agama merupakan bagian dari ekspresi politik warga negara yang dibenarkan dalam perspektif demokrasi.

Yang menjadi masalah sebenarnya bukan pada aspek penyaluran aspirasi politiknya, tapi pada saat agama digunakan sebagai sarana kampanye untuk meraih kekuasaan, akan sangat potensial menjadi alat pemecah belah umat yang secara faktual tidak terkonsentrasi pada pasangan calon tertentu. Semua pasangan calon memiliki pendukung dari kalangan umat. Klaim salah satu pasangan calon selain mengandung unsur kebohongan, juga akan menimbulkan ketidakpercayaan publik pada agama sebagai alat pemersatu. Menurut saya, inilah salah satu bahaya dari politisasi agama.

Bahaya lain yang tidak bisa dianggap enteng adalah kemungkinan terkoyaknya keutuhan republik. Benar bahwa republik ini lahir dengan dilandasi semangat keagamaan yang kuat. Tapi, yang harus disadari, republik ini juga lahir karena kuatnya semangat kebersamaan dari berbagai unsur yang ada di nusantara, yakni unsur agama, suku, ras, dan ragam budaya. Penonjolan salah satu aspek saja dari beragam unsur ini akan menumbuhkan kecemburuan dan sentimen yang negatif. Jika sentiment negative ini terus dibiarkan bisa mengarah pada perpecahan.

Banyak kalangan menduga bahwa siapa pun yang menolak politisasi agama sebagai manifestasi dari Islamofobia, atau sebagai ekspresi dari ketidaksukaan pada Islam. Dugaan ini salah besar. Menolak politisasi agama justru sebagai bentuk pemuliaan terhadap nilai-nilai agama. Agama harus kita jadikan pedoman dalam merajut kebersamaan, bukan sebaliknya. Agama harus menjadi dasar sikap semua pejabat negara, bukan hanya dijadikan alat meraih suara kemudian dicampakkannya.

Pada saat agama semata-mata dijadikan alat politik, maka yang terjadi adalah pengabaian pada nilai-nilai luhurnya. Sebagai contoh, agama melarang dengan tegas transaksi suap menyuap, korupsi, dan perbuatan-perbuatan lain yang merugikan rakyat. Tapi karena agama hanya dijadikan alat politik, tindakan-tindakan buruk ini pun tidak sedikit yang melakukannya. Agama hanya sebatas lips service, hanya sebatas jargon politik yang tidak mewujud dalam tingkah laku politik sehari-hari.

Kita pernah mendengar adanya fakta-fakta yang terpapar di persidangan tindak pidana korupsi (tipikor), ada oknum-oknum koruptor yang dalam menjalankan aksinya menggunakan istilah-istilah kitab suci sebagai kode-kode rahasia untuk mengelabuhi orang lain. Dengan menggunakan istilah-istilah kitab suci, disadari atau tidak, yang bersangkutan telah melumuri agama dengan kotoran.

Maka, sekali lagi, menolak politisasi agama adalah wujud dari upaya memuliakan agama. Kita mencegah kemungkinan publik tidak percaya lagi pada agama lantaran terlampau sering menjadi penghias bibir para koruptor. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada oknum-oknum koruptor yang melegitimasi tindakannya dengan dalil-dalil agama.

Kita tidak menolak agama dalam berpolitik. Yang kita tolak adalah setiap upaya politisasi (mengotori) kesucian agama yang akan membahayakan bagi keberagaman dan keutuhan kebangsaan kita.

Jeffrie Geovanie
http://jeffriegeovanie.com
Anggota MPR RI 2014-2019

Sumber

Ma’ruf Amin Jadi Cawapres, PSI Tetap Dukung Jokowi
Liputan

Ma’ruf Amin Jadi Cawapres, PSI Tetap Dukung Jokowi

Joko Widodo dan Ma’ruf Amin resmi mendaftarkan diri untuk berlaga sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilihan presiden 2019 mendatang. Jokowi dan Ma’ruf Amin bersama 9 partai pendukungnya mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jumat (10/8).

Nama Ma’ruf Amin yang dipilih Jokowi sebagai pendampingnya memicu pro dan kontra tak hanya di masyarakat, tapi juga di partai pendukung Jokowi sendiri, seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

1. PSI semula mendukung Mahfud MD menjadi pendamping Jokowi

Ma’ruf Amin Jadi Cawapres, PSI Tetap Dukung JokowiIDN Times/Margith Juita Damanik
Ketua Umum PSI Grace Natalie mengatakan semula partainya mendukung Mahfud MD menjadi pendamping Jokowi. Sebab, kata Grace di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, “Bagi PSI, dari sekian elite nasional, yang paling dekat dengan semangat kami adalah sosok Mahfud MD.” Mahfud dinilai independen, berintegritas, profesional, serta berpengalaman dalam melayani publik dalam skala nasional dan relatif masih muda. “Ia juga figur yang relatif inklusif untuk berbagai golongan, dan karena itu kami sejak awal berharap dan mendukung Mahfud MD untuk menjadi Calon Wakil Presiden Jokowi,” kata Grace.

2. Tetap dukung Jokowi siapapun pendampingnya

“Kami tidak kecewa,” kata Grace. “Kalau kaget-kaget dikit adalah ya. Tetapi kita tidak kecewa,” tambahnya. Grace juga menegaskan bahwa sedari awal PSI sudah berkomitmen untuk 100 persen mendukung Jokowi siapapun nama yang dipilih menjadi calon wakil presidennya.

3. Belajar dari dinamika politik

Ma’ruf Amin Jadi Cawapres, PSI Tetap Dukung JokowiIDN Times/Margith Juita Damanik
Grace mengatakan pemilihan Maruf Amin sebagai pendamping Jokowi membuat partainya belajar tentang dinamika politik. PSI juga sudah memutuskan untuk tidak berlarut dalam kekecewaan dan memandangi perbedaan namun memilih kembali berfokus pada alasan PSI mendukung Jokowi.

“Kali mau mendukung Jokowi dan memberikan komitmen siapapun yang akan Jokowi pilih kami siap mendukung,” kata Grace. Kerja nyata dan keseriusan Jokowi membangun Indonesia menjadi alasan PSI memberikan dukungan pada Jokowi untuk melanjutkan perjuangannya pada periode kedua.

Sumber

Tolak Politik Dinasti, Purnawirawan TNI AU Ini Pilih Gabung PSI
Kandidat Liputan

Tolak Politik Dinasti, Purnawirawan TNI AU Ini Pilih Gabung PSI

Calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia PSI, Marsekal Muda (Purn) Robert Soter Marut mengatakan ia memilih PSI sebagai kendaraan politiknya karena PSI bukan partai dinasti yang feodal.

“Jujur saja, dari segi partai, ini partai yang egaliter dan tentu tidak ada hierarki, juga bukan partai yang dinasti, apalagi feodal,” ujar Robert di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Selasa (7/8/2018).

Baca: PKS Gelar Sidang Majelis Syuro Bahas Soal Pilpres secara Tertutup

Ia melihat politik dinasti menjadi hambatan menuju perubahan Indonesia yang lebih baik. Karena itu, di PSI memberikan peluang untuk ikut serta dalam melakukan perubahan untuk Indonesia.

“Sebagaimana kita ketahui, politik dinasti, hierarki, dan feodal inilah yang menjadi batu penghambat menuju perubahan bangsa Indonesia,” tutur Robert.

Purnawirawan TNI AU itu juga menjelaskan alasan dirinya tertarik masuk dunia politik.

Ia mengatakan jika dengan masuk politik, bisa melakukan hal yang besar untuk masyarakat, dan untuk itu harus masuk ke dalam sistem.

“Dengan masuk politik kita bisa berbuat yang lebih besar untuk masyarakat. Puluhan tahun saya bagian dari TNI AU dan di penghujung pengabdian menjabat sebagai DanKohormatau tapi saya terus berpikir soal nasib banyak orang,” jelasnya.

Untuk diketahui, Marsekal Muda (Purn) Robert Soter Marut maju menjadi calon legislatif DPR RI dari PSI untuk Dapil NTT I.

Sumber

Si Anak Kampung: Kearifan Minang di Tapal Batas Pasaman
Blog Solidaritas

Si Anak Kampung: Kearifan Minang di Tapal Batas Pasaman

Kebajikan yang ditempa Hutan Pasaman

Si Anak Kampung, sejak pertama kali menginjakkan kaki di Jakarta, hingga saat ini menjadi salah satu tokoh politik nasional, tidak banyak yang berubah. Setidaknya demikian yang diungkapkan Jeffrie Geovanie, tokoh Minang yang ditemui Si Anak Kampung ketika tiba di Jakarta. “Endang ini pekerja keras dan jujur, pernah berjalan kaki dari Senen ke Kantor Syafii Maarif Institute hanya karena kehabisan uang. Dia tidak mau menelepon dan merepotkan orang lain, karena uangnya habis akibat salah hitung saat makan di rumah makan padang di sekitar Senen, lalu dia memutuskan jalan kaki untuk memberikan pelajaran pada dirinya sendiri” kata Jeffrie Geovanie menggambarkan sosok Si Anak Kampung yang sederhana, pekerja keras, serta bertanggungjawab atas tindakannya sendiri.

Lahir di Padang Balai, Pasaman, Sumatera Barat, pada tanggal 8 April 1981, Si Anak Kampung tumbuh disirami nilai-nilai agama. Ayahnya (alm.Buya Syamruddin) seorang mubaligh, kerap mengajaknya keliling saat harus mengisi ceramah dari kampung ke kampung. Rupanya proses itu tanpa disadari membentuk dirinya menjadi pribadi yang mencintai agama. Medan yang sulit dan ancaman binatang buas di hutan perbatasan Pasaman dan Tapanuli saat menemani Sang Ayah berdakwah, menjadikan Si Anak Kampung sosok yang kuat dan tidak mudah menyerah. Melihat keihklasan Sang Ayah yang menempuh jarak dan medan yang berat, tanpa mengharap imbalan hanya untuk menebar benih kebajikan agama, membawa Si Anak Kampung mengerti, bahwa tidak semua di dunia ini harus diukur dengan uang atau materi.

Masa Kecil Si Anak Kampung: Bekerja adalah Kegembiraan

Kehidupan masa kecilnya tentu tidak mudah, jauh dari bayangan masa kecil yang disajikan sinetron-sinetron televisi. Setiap hari, Endang Tirtana harus berjalan sekitar empat kilometer, melewati hutan lebat untuk sampai ke sekolah. Kesempatan bersekolah tidak didapatkannya cuma-cuma, didikan orangtuanya mewajibkan Si Anak Kampung untuk bekerja membantu keluarga.

Endang Tirtana ikut membantu mengurus sawah yang diberikan orang tuanya padanya sebagai bekal untuk bersekolah. Tidak lupa setiap menjelang Idul Fitri, Si Anak Kampung diingatkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil mengolah sawah tersebut. Imam Addaruqutni, Sekertaris Dewan Masjid Indonesia menceritakan “Saya bersama Endang Tirtana naik mobil dari Kota Padang menuju kampungnya di Pasaman, saya menyaksikan dan kemudian mengerti mengapa Endang tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan berkarakter, itu mengapa saya percaya penuh kepadanya.”

Sekolah Kehidupan Si Anak Kampung

Angin reformasi seakan ikut bertiup bersama perjalanan Si Anak Kampung. Setelah mendapat restu orang tua dan keluarga, tahun 1998 memutuskan merantau ke Padangpanjang untuk melanjutkan sekolah di Kulliyatul Muballighien Muhammadiyah.  Sebagai anak rantau dari Pasaman, Si Anak Kampung harus bertahan hidup, tentu mencari teman yang banyak adalah jawabannya. Sifatnya yang ringan tangan untuk menolong dan berkarakter kuat, menjadikan Endang Tirtana disukai banyak orang, itu membuat namanya dengan cepat melambung di organisasi dimana dia bergabung.

Aktif di berbagai diskusi, bakat ceramah dan orasi tampaknya menurun dari Sang Ayah. Si Anak Kampung mulai dipercaya menjadi panitia pelaksana kegiatan hingga dipercaya menjadi Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Dakwah DPD Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) Kota Padangpanjang. Kiriman dari kampung kadang telat dan tidak cukup menunjang aktifitas belajar dan organisasinya, namun dia selalu mengatakan cukup agar orang tuanya tidak merasakan resah, selebihnya dia bekerja untuk menutup kekurangan tersebut.

Dari Kota Padang Menuju Ibukota Republik

Berniat menjadi pendakwah, Si Anak Kampung tampaknya ditentukan punya jalan sendiri. Dunia politik menunggu sentuhan putra Pasaman ini, hijrah ke Kota Padang dan menjadi mahasiswa di IAIN Imam Bonjol, nama Endang Tritana malah tercatat mendirikan partai politik mahasiswa dan menjabat sebagai Presiden Partai Mahasiswa Islam Reformis. Karir politiknya mulai menanjak ketika dipercaya menjadi Ketua Umum IRM (Ikatan Remaja Muhammadiyah) Sumatera Barat dan anggota DPD KNPI Provinsi Sumatera Barat. Si Anak Kampung tidak pernah lepas dari memori indahnya di Pasaman, Endang Tirtana lalu mengajak teman-teman satu kampungnya untuk mendirikan Ikatan Mahasiswa Pasaman.

Kesuksesannya mengemban misi kemanusiaan dari PP Muhammadiyah di Aceh tahun 2005, membawa berkah tersendiri, meski Si Anak Kampung murni tersentuh oleh penderitaan korban Tsunami Aceh, namanya malah mulai disebut-sebut oleh beberapa tokoh di Jakarta.

Jeffrie Geovanie, mengajaknya hijrah ke Jakarta, melalui Raja Juli Antoni yang saat itu menjabat Direktur Eksekutif Maarif Institute, Si Anak Kampung dari Hutan Pasaman tersebut akhirnya tiba di Jakarta. Berawal sebagai peneliti di Maarif Institute for Culture and Humanity yang dipimpin Buya Syafii Maarif. Endang Tirtana juga dipercaya menjadi Wakil Bendahara Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dan Anggota Majelis Kebijakan Publik PP Muhammadiyah.

Karir politiknya lalu berkembang cepat, di usia relatif belia (27 tahun), Si Anak Kampung menjadi ketua DPP Partai Matahari Bangsa (PMB dan menjadi Caleg Dapil II Sumbar pada tahun 2009. Namanya lalu muncul sebagai salah satu Wakil Ketua DPP Partai Nasdem saat Partai tersebut pertamakali bersiap untuk mengikuti Pemilu 2014. Mundur dari Nasdem, namanya muncul sebagai Ketua Organisasi dan Keanggotaan Ormas Persatuan Indonesia (DPP ORMAS PERINDO). Disaat PSI mulai bergerak, namanya disebut-sebut terlibat dalam pendirian partai tersebut, dan akhirnya menjadi Caleg DPR RI Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Pemilihan Sumatera Barat II.

Kembalinya Si Anak Kampung: Sepenggal Asa untuk Tanah Minang

Berbekal memorinya pada kampung halamannya di pedalaman Pasaman, Si Anak Kampung percaya Sumatera Barat kaya akan potensi sumber daya alam dan manusia serta kearifan adat budaya. Sejarah dan sepakan terjang tokoh Minang telah menginspirasi tidak hanya putra Minang tapi juga menjadi inspirasi Indonesia. Endang Tirtana yakin, jika dikelola dengan baik, tentu akan berdampak signifikan bagi percepatan pembangunan di Sumatera Barat. Kini tinggal memupuk kepercayaan diri dan etos kerja anak muda Minang untuk berdiri di kaki sendiri.

Semua sudah tersedia: alam, manusia, budaya, adat dan sejarah. Anak Muda Minang tidak boleh bergantung pada sektor formal belaka atau hanya bercita-cita menjadi pegawai negeri. Dunia internet dan teknologi telah menyediakan banyak kemungkinan, yang sebelumnya tampak seperti kemustahilan. Kini tinggal memupuk ide kreatif lalu mewujudkannya dengan kerja keras dan pengetahuan dari berbagai sumber, niscaya kemajuan akan menjadi milik anak-anak Minang.

Tugas pemerintah daerah adalah menggenjot ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, rumah sakit, sekolah, pasar, peningkatan sentra-sentra produksi berdasarkan potensi, listrik dan fasilitas komunikasi hingga merata di seluruh Sumuatera Barat. Berkaca pada keterbatasan hidupnya di Pasaman dan perjalanannya hingga ke Jakarta, membuat Endang Tirtana yakin ‘jika dirinya saja Si Anak Kampung, bisa, tentu anak muda Minang hari ini yang kehidupannya jauh lebih baik, akan mampu mengatasi tuntutan zaman yang bergerak cepat ini.’

Tidak ada kata terlambat, Sumbar harus berpacu dengan daerah lain, semua ini bisa terwujud jika ada kemauan yang kuat. Ibarat pepatah Minang “Anak-anak kato manggaduah, sabab manuruik sakandak hati, kabuik tarang hujanlah taduah, nan hilang patuik dicari.” Sekarang suasana telah baik, keadaan telah pulih, sudah waktunya menyempurnakan kehidupan.

Bersimpuh Si Anak Kampung pada Adat dan Tanah Minang

Kini, Si Anak Kampung telah kembali dari rantau, tiada niat yang buruk selain meminta restu dan dukungan unuk bisa mendapatkan amanah yang lebih tinggi sebagai Putra Minang dan Putra Bangsa Indonesia.

Dengan segala kerendahan hati, Si Anak Kampung datang bersimpuh pada adat  dan tanah kelahirannya, memohon doa, restu dan dukungan untuk menjadi Anggota DPR RI Periode 2019-2024 mewakili Daerah Pemilihan Sumatera Barat II meliputi: Pasaman, Pasaman Barat, 50 Kota, Kota Payakumbuh, Agam, Kota Bukittinggi, Pariaman dan Kota Pariaman.

PSI dan Politik Perubahan: Sebuah Refleksi
Blog Solidaritas

PSI dan Politik Perubahan: Sebuah Refleksi

Oleh: Irfan Prayogi

Politik adalah bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas manusia. Manusia sebagai ‘zoon politicon’, alias binatang politik, seperti disebutkan oleh Hannah Arendt dan Aristoteles, hanya dapat dikatakan manusia apabila di dalam dirinya mengandung tabiat politik.

Maka ungkapan semacam ‘anti-politik’ menjadi tidak relevan manakala secara konstitutif justru politik-lah yang membedakan kita dengan binatang. Politik mengandaikan adanya ruang debat dan berdiskusi untuk merasionalisasi sebuah tindalan agar bisa diterima oleh khalayak ramai.

Gamblanglah, bahwa politik membutuhkan orang-orang rasional agar mesin politik mampu bekerja demi kebaikan bersama (common good). Tentu yang dimaksud dengan rasional bukan mereka yang menggunakan kekuasaannya demi kepentingan pribadi –karena itu juga rasional–tetapi pertimbangan etis untuk sebanyak mungkin mengagregasi kepentingan warga negara. Mari kita mulai berdiskusi, mengapa politik harus diperjuangkan oleh orang-orang yang rasional.

Mengubah mindset masyarakat tentulah tidak semudah membalikkan meja-meja di kantor Parlemen. Seperti sudah mengurat-mengakar, money politic menjadi salah satu jalan pintas yang efektif –selain politik identitas—untuk mengais suara.

Tebar janji kampanye calon legislatif setelah dirinya terpilih hanyalah janji tanpa realisasi. Keadaan berubah, ia duduk dikursi empuk nan nyaman dengan fasilitas memadai, tanpa sadar ada ribuan orang yang dulu memilihnya agar sang Caleg duduk menjadi wakilnya. Kampanye tidak sekadar kampanye, sebagian besar menggunakan amunisi berupa uang yang siap meluncur pada menit maupun detik terakhir pertarungan elektoral.

Menjadi wakil rakyat dengan cara demikian layaknya berjudi dengan logika untung-rugi. Lantas disinilah mula dari citra buruk tentang politik. Politik dianggap sebagai arena perebutan kekuasaan dengan cara apapun tanpa mendalami secara filosofis hakekat keberadaan kekuasaan tersebut diperuntukkan demi kepentingan apa, kapan, siapa dan bagaimana. Korupsi menjadi mungkin manakala politik membutuhkan ongkos dalam setiap permainannya.

Politik-Demokrasi mustilah dihinggapi oleh wajah-waras para politikusnya. Kontestasi wacana menjadi sarana deliberatif didalam kotak kosong bernama demokrasi untuk saling berargumentasi mengenai ide dan gagasan. Maka dengan sendirinya, seharusnya demokrasi menyerap orang-orang yang memiliki ide pengetahuan tentang bagaimana mengartikulasikan program dan gagasan untuk mencapai thelos berupa kemakmuran dan kebahagiaan.

Kemampuan meyakinkan secara argumentatif inilah yang di kita sangat defisit, sehingga untuk mencari jalan yang paling mudah, money politic menjadi pilihan. Mereka yang menggunakan uang demi mencapai kekuasaan, sesungguhnya tidak layak berkontestasi dalam politik electoral yang dijuluki pesta demokrasi. Karena prasyarat untuk masuk ke arena demokrasi adalah mampu untuk meyakinkan pemilih secara hegemonic, meyakinkan melalui argumentasi.

Bukan memberikan solusi demi kebaikan bersama, mereka malah meng-anggar-kan uang untuk berbicara kepada masyarakat bahwa dirinya layak dipilih. Dengan demikian, maka tumpullah demokrasi, diiringi dengan korupsi yang mengkorusi setiap sendi kehidupan warga negara.

Hari-hari ini banyak kita melihat dan mendengar proyek politik yamg gagal akibat jauhnya moral politik dari politikus itu sendiri. Proyek E-KTP misalnya yang sangat berdampak secara sistemik terhadap kepentingan masyarakat merupakan wajah buruk politikus kita. Tentu Korupsi semacam E-KTP, Pembangunan Wisma Atlet, dan tindakan korupsi lainnya mencerminkan betapa ringkihnya moralitas politisi yang semestinya bekerja demi kepentingan warga Negara.

Tentu kita semua tidak ingin kejadian yang sama terulang kembali. Korupsi harus disingkirkan dari narasi Politik dengan mengedepankan etika politik dan kesadaran akan tugas menjadi seorang politisi mewakili masyarakat. Maka kita harus memberikan ruang pada mereka yang rasional dalam berpolitik, agar politik tidak lagi menjadi momok menakutkan dalam diskursus ruang publik.

Optimisme
Agaknya prinsip untuk menjadi Partai yang rasional bukan hanya isapan jempol. PSI yang untuk pertama kali pada 2019 ikut dalam kontestasi pesta demokrasi membuktikan dengan tampil percaya diri bersama dengan calon legislatif 0 eks narapidana korupsi. Ini menjadi prestasi tersendiri, di mana bahkan partai yang sudah ‘senior’ pun tidak paham bagaimana cara berlaku etis kepada publik dengan menyodorkan mantan napi kepada konstituen.

Sebut saja Gerindra dengan 27 eks napi, Golkar dengan 25 eks napi dan NasDem dengan 17 eks napi. Ini menjadi cerminan bahwa PSI tidak kekurangan orang baik untuk disuguhkan kepada masyarakat untuk dipilih. Selain itu juga komitmen untuk mengedepankan khalayak anak muda dan perempuan juga tampak nyata sebagai gerakan yang progreif. Ini juga saya disebut sebagai gerakan emansipatif, melihat formasi calon legislatif perempuan di PSI berjumlah 45 persen. Perempuan memang harus berpartisipasi aktif dalam politik, agar terjadi kesetaraan yang lebih bersifat plural tanpa memandang gender dan seks.

Langkah PSI yang mencoba untuk merasionalisasi apa arti penting berpolitik tidak hanya berada pada tahapan epistemologis, tetapi sudah pada tahap tindakan yang rasional. Kita paham betul bahwa korupsi merupakan biang keladi dari banyaknya persoalan di negeri ini.

Kita paham betul generasi muda butuh wadah untuk berbuat lebih jauh dan ikut andil dalam proses-proses pengambilan kebijakan dan keputusan. Juga kita paham betul penyebab korupsi adalah juga diakibatkan oleh mahar politik untuk membeli perahu politik (Baca: Partai Politik) agar bisa mencalonkan diri. Ketiga permasalahan politik tersebut mestilah dijawab dengan langkah nyata dan bukan hanya sekedar jargon untuk merestorasi atau tete bengek lainnya.

Politik harus dimenangkan oleh mereka yang memiliki kapabilitas dan integeritas yang tinggi. Politik juga harus dimenangkan oleh mereka yang memiliki keinginan dan niatan kuat membangun sebuah perubahan dan tidak takut akan perubahan.

Politik harus berorientasi kepada publik dan mengabdi kepada kepentingan warga Negara. Politik mustilah memiliki idealisme sebagai tempat bersemayam harapan untuk diwujudkan. Dan pemuda adalah entitas yang siap menghadapi tantangan dengan segala konsekuensinya. Maka berikan kesempatan kepada mereka untuk berbuat. Karena bagi pemuda, hidup yang pantas dimenangkan adalah hidup yang dipertaruhkan.

Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

Sumber