Bedah Buku “Tarung Digital”, PSI Dorong Literasi Digital dan Perlindungan Data Pribadi
Liputan

Bedah Buku “Tarung Digital”, PSI Dorong Literasi Digital dan Perlindungan Data Pribadi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendorong literasi digital menjadi mata pelajaran di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Alasannya, sebaran informasi lewat platform media sosial kerap disusupi hoaks dan ujaran kebencian. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif DPP PSI, Andy Budiman, dalam diskusi online dan bedah buku “Tarung Digital: Propaganda Komputasional di Berbagai Negara” karya Agus Sudibyo.

“Saya sangat mendukung ide literasi digital ini, di internal PSI akan kami bahas secara serius, akan kita dorong agar pemerintah menyediakan satu slot khusus yang saya pikir bukan sekadar mata pelajaran tambahan, tapi salah satu mata pelajaran utama yang wajib diikuti seluruh pelajar di tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah umum,” kata Andy, Rabu 2 Juni 2021.

Andy menyebut, literasi digital menjadi upaya penting untuk mengimbangi pertumbuhan pengakses informasi lewat media sosial, terutama menjelang Pemilu 2024 nanti. Dia memprediksi, jumlah penetrasi informasi lewat media sosial naik mencapai 70 % dari total pengguna internet.

Mengingat jumlahnya yang sangat signifikan itu, Andy berharap, penyebaran informasi palsu, fitnah, dan propaganda untuk menjatuhkan lawan politik seperti Pemilu 2019 tidak terulang lagi.

“Saya pikir, 2024 nanti memang akan menjadi pertarungan digital yang sangat sengit. Populasi digital kita akan semakin besar. Kalau 2019 itu ada 30% daya jangkaunya (penyerap informasi lewat platform digital), mungkin di 2024 bisa sampai 70%. Jadi, ini tantangan sekaligus peluang,” lanjut mantan redaktur lembaga berita publik Jerman, Deutsche Welle, itu.

Lebih jauh Andy memaparkan, sebagai sarana kampanye, media sosial punya banyak kelebihan dibanding media konvensional. Media sosial, menurutnya, memungkinkan aktor politik berkampanye dengan murah, cepat, dan efektif.

Oleh karena itu, aturan tentang kampanye di media sosial hendaknya tidak membatasi pesan politik yang ingin disampaikan, karena itu bagian dari pendidikan politik, sepanjang tidak mengandung unsur kebohongan dan ujaran kebencian.

Andy melanjutkan, media sosial juga telah membuka ruang bagi hadirnya kekuatan-kekuatan politik alternatif baru, sesuatu yang mustahil tercapai jika mengandalkan media konvensional yang sangat mahal.

“Kalau kita mengandalkan media konvensional, maka kita akan melihat (kondisi) politik ini sulit berubah, karena orang yang punya akses terhadap media-media konvensional ini terbatas pada orang yang punya uang, bayar iklan TV mahal banget,” imbuhnya.

Selain mendorong literasi digital, menurut Andy, PSI juga konsisten mengawal pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi. Dia melihat, publik semakin sering memanfaatkan media sosial dalam urusan sehari-hari, termasuk untuk berbisnis dan bekerja. Karenanya, data publik harus dilindungi dari pencurian dan penyalahgunaan.

“Orang Indonesia punya sikap yang lebih percaya dengan platform media sosial, bahwa ini membawa kebaikan dan manfaat buat mereka, ini harus disertai proteksi terhadap diri mereka, supaya data-data mereka tadi tidak dimanfaatkan secara ilegal oleh pihak ketiga. Jadi kita berharap bahwa parlemen bisa menuntaskan soal perlindungan data ini dengan sebaik-baiknya, tidak mengkhianati kepercayaan publik Indonesia yang begitu percaya dengan media sosial. Sekaligus ini PR kita berikutnya, bahwa selain kampanye literasi digital, kita juga ingin mendorong agar data masyarakat itu dilindungi, meskipun ini tidak hanya media sosial,” tekan Andy.

Dalam diskusi yang dimoderatori Juru Bicara DPP PSI Dara Nasution itu, Agus Sudibyo mengatakan, buku yang dia tulis tersebut menjelaskan bagaimana kampanye dan propaganda politik bekerja dalam dunia digital, sehingga membawa konsekuensi pada realitas politik.

“Dalam buku saya itu, saya ingin melihat bagaimana kampanye politik dan propaganda politik terjadi dalam konteks digitalisasi. Bagaimana propaganda politik dipengaruhi atau berada dalam lingkaran sistemik digitalisasi dan bagaimana lingkaran sistemik digitalisasi itu, kemudian mempengaruhi politik dijalankan oleh partai politik dan agen-agen propaganda baik di dunia nyata maupun dunia digital,” ujar anggota Dewan Pers itu.

Ada beberapa studi kasus yang dia angkat dalam buku itu, yang menggambarkan cara kerja propaganda komputasional. Misalnya, gesekan antara fanpage The Heart of Texas dengan United Muslims of America (UMA) soal pembangunan gedung Islamic Da’wah Center di Houston, Amerika Serikat.

Ketegangan dua fanpage Facebook itu, berujung pada demonstrasi berjilid dan melahirkan kekerasan jalanan dari kelompok Muslim dengan non-Muslim. Ini terjadi beberapa bulan jelang pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2016.

Setahun usai gelaran Pilpres Amerika 2016, barulah diketahui bahwa dua fanpage itu merupakan rekayasa lembaga underbow politik Rusia Internet Research Agency, dan sengaja dibuat untuk menciptakan kerusuhan di kalangan masyarakat Amerika dengan memanfaatkan isu agama.

Narasi kulit hitam vs kulit putih, native vs immigrant, muslim vs non-muslim, dan kepompong informasi (information cocoon/filter buble) lain di Amerika, juga diyakini merupakan rekayasa untuk memecah belah masyarakat dan menggalang opini, pada akhirnya demi menguntungkan kelompok politik tertentu.

Menurut Dibyo, sapaan akrab Agus, ada beberapa karakteristik yang melekat pada propaganda komputasional, sekaligus yang membuatnya berbeda dari propaganda-propaganda kain, yaitu melibatkan manusia dan robot (cyber troll, bot, dll), prinsip otomatisasi, disebarkan di media sosial dan media online, mengangkat isu identitas (ras, agama dan etnisitas), berisi disinformasi/ujaran kebencian dan bekerja lintas negara/benua.

Contoh lain dari propaganda komputasional adalah pencurian 80 juta data pribadi pengguna Facebook dalam skandal Cambridge Analytica untuk memuluskan referendum Brexit.

Dibyo pun mengingatkan publik, pencurian data pengguna media sosial rawan terjadi saat instalasi aplikasi pada gawai.

Dia juga menemukan fakta bahwa, data-data curian tersebut, digunakan sebagai sasaran kampanye politik microtargeting. Inilah yang terjadi di Pilpres Amerika 2016.

Propaganda komputasional merupakan fenomena global, yang melahirkan pemimpin-pemimpin berideologi sauvinisme, layaknya Donald Trump. Indonesia pun ditengarai sempat menjadi medan proyek politik kelompok-kelompok propaganda komputasional, namun gagal.

“Inilah yang terjadi dalam propaganda komputasional dalam konteks Pilpres Amerika, Pilpres di Brasil, Pilpres India, dan kebetulan, hasilnya adalah pemimpin-pemimpin yang sauvinistik, yang rasis. Indonesia, kita patut bersyukur, kita menjadi semacam anomali karena pemimpin yang kita pilih 2019 kemarin bukan pemimpin yang seperti itu (sauvinisme),” kata Dibyo.

Dian Sandi Utama Resmi Pimpin DPW PSI NTB
Liputan Daerah NTB

Dian Sandi Utama Resmi Pimpin DPW PSI NTB

Mataram (Suara NTB) – Jelang Pemilu serentak tahun 2024, pucuk pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) wilayah Provinsi NTB dikabarkan telah berganti. Ketua DPW PSI NTB yang baru kini dipercayakan kepada politisi muda yakni Dian Sandi Utama. Dian Sandi Utama yang lebih akrab disapa DSU ini dikonfirmasi membenarkan kabar tersebut.

Ia mengaku bahwa dirinya telah resmi diangkat oleh DPP PSI sebagai ketua DPW PSI NTB beberapa waktu lalu yang langsung diresmikan di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI di Jakarta. “Ya, saya belum membagi info dari kemarin karena memang belum final SK-nya. Kan harus naik ke Ketua Dewan Pembina dulu. Tapi secara prinsip memang saya sudah sah memimpin PSI NTB,” ungkapnya kepada wartawan, Rabu, 2 Juni 2021.

Penandatangan SK pengangkatan dirinya sebagai Ketua DPW PSI NTB dilakukan langsung bersama pelaksana tugas Ketum DPP PSI, Giring Ganesha dan Dewan Pembina, Raja Juli Antoni. Pengangkatan Dian Sandi sebagai ketua DPW PSI NTB tersebut cukup mengejutkan. Pasalnya ia diketahui merupakan kader dari Partai Nasdem dan pernah ikut menjadi caleg DPRD Provinsi NTB pada pemilu 2019 lalu melalui Partai Nasdem.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Dian Sandi mengaku jika dirinya memang telah cukup lama membangun komunikasi politik dengan PSI. Namun tentu dirinya terlebih dahulu mempelajari ciri khas dan karakter Partainya anak muda tersebut, dengan membaca lembar demi lembar buku pedoman, kemudian AD/ART dan lain sebagainya.

“Sehingga saya berkesimpulan partai ini partai masa depan, karena konsisten mewadahi pemuda. Dan menariknya mulai mengadopsi pola partai-partai modern, seperti sistem partai di barat. Misalnya, untuk rekomendasi Pilkada tanpa mahar dan ketika caleg melalui PSI dan terpilih itu tidak boleh ada iuran, pungutan dan apapun namanya. Mereka fokus kerja untuk rakyat,” kata dia.

Sikap yang diambil partai itu merupakan cara menghidupkan mesin organisasi yang berkaitan dengan finansial yakni melalui jaringan bisnis, bukan dengan menarik mahar dari kader. “Pada point itu saya merasa sangat cocok, sebagai generasi yang ingin kedepankan sistem perpolitikan teratur dan membaik, tentu saya langsung oke menerima tawaran tersebut,” tegasnya.

Dibawah kepemimpinannya, Dian Sandi berencana ke depan akan membesarkan PSI di NTB. Namun terlebih dahulu akan melakukan konsolidasi internal bersama jajaran pengurus DPD PSI di kabupaten/kota dan kader-kader lainnya.

Sumber: https://www.suarantb.com/dian-sandi-utama-resmi-pimpin-dpw-psi-ntb/

Pilpres 2024, Giring Ganesha: Perjuangan Mulai dari Sekarang kalau Mau Menang
Giring Presiden 2024 Wawancara

Pilpres 2024, Giring Ganesha: Perjuangan Mulai dari Sekarang kalau Mau Menang

JAKARTA, KOMPAS.com – Pelaksana tugas (plt) Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha mengatakan, partainya tengah memperkuat struktur untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Giring, selama ini PSI memiliki kelemahan terkait struktur, sehingga upaya penguatan harus dilakukan sejak sekarang.

“Jadi kami sekarang meningkatkan struktur. Struktur harus merasa bahwa perjuangan ini dimulainya dari sekarang kalau mereka mau menang di 2024. Kalau mau menang di 2024, perjuangan kita sekarang,” kata Giring, dalam wawancara dengan Pemimpin Redaksi Kompas.com Wisnu Nugroho, dikutip dari video BEGINU S2 Episode 12, Rabu (26/5/2021).

Giring mengakui, PSI bukan partai yang memiliki kekuatan dana melimpah. Melihat fakta tersebut, maka jalan satu-satunya adalah bekerja keras mulai saat ini menuju 2024.

“Faktanya PSI bukan partai yang banyak uang, kita masih pakai urunan masyarakat. Jadi satu-satunya jalan ya kerjanya harus dari sekarang,” ujar mantan vokalis grup band Nidji itu.

Ia mengatakan, banyak pihak yang menyampaikan untuk bekerja keras terlebih dahulu, termasuk dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun Giring telah mendeklarasikan rencana pencalonannya sebagai presiden pada Pilpres 2024.

Oleh karena itu, ia banyak berkeliling ke daerah sebagai salah satu upaya untuk memenangkan kontestasi tersebut.

“Hampir semuanya ngomong gitu (kerja keras). Pak Jokowi terakhir saya ketemu bilang, kalau mau menang ya harus capek, blusukan dan lain-lain. Ternyata it works! Kami keliling Indonesia, semua kader gerak,” ucap dia.

Giring ditunjuk oleh Ketua Umum PSI sebelumnya, Grace Natalie, sebagai plt ketua umum pada Agustus 2020.

Grace mengatakan, Giring yang dikenal sebagai musisi ini mewakili anak muda dan kreatif. Sehingga, Giring dipertimbangkan menjadi plt ketua umum.

“Pengalaman berjuang bersama di PSI selama beberapa tahun terakhir menjadi pertimbangan. Bro Giring juga bisa mewakili sosok anak muda kreatif,” ujar Grace kepada Kompas.com ketika dikonfirmasi, Senin (17/8/2020).

Grace menunjuk Giring sebagai Plt Ketua Umum PSI karena ia akan melanjutkan studi ke Singapura. Grace akan studi S2 di Lee Kuan Yew School of Public Policy, NUS selama satu tahun.

 

Sumber: https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/05/26/10525101/pilpres-2024-giring-ganesha-perjuangan-mulai-dari-sekarang-kalau-mau-menang

Politisi PSI Jatim Sebar Bingkisan kepada Warga saat Momen Lebaran 2021
Liputan Liputan Daerah

Politisi PSI Jatim Sebar Bingkisan kepada Warga saat Momen Lebaran 2021

SURYA.co.id | SURABAYA – Momentum lebaran dimanfaatkan oleh politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jatim, Fendy Pratama untuk berbagi kebahagiaan. Selama masa lebaran, Fendy menyebar paket bingkisan yang diberikan kepada masyarakat.

“Dengan harapan dapat memberikan kebahagiaan dan keceriaan kepada mereka yang kurang mampu merayakan lebaran tahun ini,” kata Fendy dalam keterangannya dikutip pada Senin (17/5/2021).

Juru bicara DPW PSI Jawa Timur itu mengungkapkan, dirinya memang ingin menyebarkan kebahagiaan di momen lebaran.

Bingkisan berisi paket lengkap ala lebaran itu disebar di beberapa lokasi di Kota Surabaya. Fendy bersama timnya berkeliling kota pahlawan untuk membagikan paket khas lebaran.

Menurutnya, dengan berbagi dia ingin mengurangi beban mereka di masa pandemi Covid-19 ini.

Seperti diketahui, dampak dari wabah virus ini memang tak hanya menyerang sektor kesehatan semata. Secara perekonomian tak sedikit pula yang merasa terpukul saat pandemi.

Fendy Pratama yang sebelumnya merupakan caleg PSI pada 2019 di Dapil 5 itu mengaku ingin terus berusaha memberi manfaat untuk Kota Surabaya. Dia berharap dengan aksinya itu dapat meringankan beban warga terdampak.

“Saya punya lebih dari 3000 suara di Pileg 2019 yang dibebankan di pundak, ini membuat saya berusaha untuk tetap memberi manfaat untuk Surabaya,” ungkapnya.

 

Sumber: https://surabaya.tribunnews.com/2021/05/17/politisi-psi-jatim-sebar-bingkisan-kepada-warga-saat-momen-lebaran-2021

PSI Minta Komisi I DPR Tindaklanjuti Riset Sapta Mengenai RRI
Liputan Liputan Nasional Pernyataan Sikap DPP PSI

PSI Minta Komisi I DPR Tindaklanjuti Riset Sapta Mengenai RRI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Komisi I DPR menindaklanjuti riset Sapta Pratala mengenai RRI.

Bahkan PSI mendesak Komisi I DPR memecat Direktur Utama (Dirut) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) M. Rohanudin.

Ini terkait temuan riset bahwa Rohanudin diduga telah membelokkan RRI dari lembaga penyiaran publik menjadi corong PKS dan pembela FPI.

“Kebijakan pemberitaan di RRI tersebut bertolak belakang dengan posisi ideal RRI sebagai lembaga pemberitaan yang netral dan bertentangan dengan upaya melawan intoleransi. Alih-alih membantu pemerintah, Rohanudin membawa RRI sebagai pembela kaum intoleran,” kata Wakil Sekjen DPP PSI, Satia Chandra Wiguna, dalam keterangan tertulis, Rabu (13/5/2021).

Diberitakan riset pengamat media penyiaran publik, Sapta Pratala, menemukan rri.co.id memberi porsi pemberitaan sangat besar untuk Fraksi PKS di DPR dibanding fraksi-fraksi lain.

Selain itu menurut riset Sapta yang dilansir akhir pekan lalu, setelah pembubaran FPI 30 Desember 2020, RRI melansir sejumlah berita yang berisi berbagai komentar dari masyarakat atas pembubaran FPI.

Namun, kata dia, portal berita rri.co.id lebih banyak memberitakan komentar yang anti-pembubaran.

“Pihak DPR harus menindaklanjuti temuan riset tersebut dengan memberhentikan Rohanudin. Tidak seharusnya lembaga penyiaran publik dikelola mereka yang partisan. Dana APBN terpakai seharusnya digunakan untuk menyajikan informasi yang sehat dan berimbang,” lanjut Chandra.

Jika RRI adalah milik Rohanudin, pungkas Chandra, maka akan berbeda masalahnya.

Ia boleh menggunakannya untuk kepentingan politik sendiri.

 

Sumber: https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/14/psi-minta-komisi-i-dpr-tindaklanjuti-riset-sapta-mengenai-rri.

Partai Solidaritas Indonesia Simalungun Berbenah dan Siap Mendukung Wagner Damanik
Liputan

Partai Solidaritas Indonesia Simalungun Berbenah dan Siap Mendukung Wagner Damanik

Simalungun, hetanews.com – DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kabupaten Simalungun, memberikan sinyal, siap bertarung di tahun 2024, dengan langkah memperkuat kader, di tingkat ranting.

Romdiston Purba yang diunjuk menjadi ketua DPD PSI kabupaten Simalungun, kepada hetanews, Sabtu (27/6/2020) mengatakan, untuk saat ini sedang melakukan penguatan dan fokus dalam penyusunan kepengurusan DPC.

“Kita sedang melakukan penguatan partai yang mana PSI kabupaten Simalungun sedang fokus menyusun kepengurusan DPC, di setiap kecamatan. Hal ini kita lakukan karena tidak mau lagi kecolongan seperti di pemilihan tahun lalu,” ujarnya.

Masih kata Romdiston Purba, PSI Simalungunakan menempatkan kader terbaik, di DPRD Simalungun, pada tahun 2024 mendatang.

“Kita dari PSI, siap untuk melebarkan sayap di kabupaten Simalungun. Dan target kita adalah di tahun 2024 akan menempatkan kader terbaik kita di DPRD Simalungun,” ujarnya.

Saat disinggung hetanews, dari PSI sendiri dengan tidak adanya kursi di DPRD Simalungun, apakah PSI akan melakukan koalisi dengan partai lain, atau malah menjatuhkan pilihan ke calon independen.

Romdiston mengatakan, kalau DPP PSI telah menginstruksikan untuk mendukung Wagner Damanik, di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Simalungun Tahun 2020.

Dia juga mengatakan, kalau William Aditya Sarana yang juga anggota DPRD DKI Jakarta, sudah melakukan pertemuan dengan Wagner Damanik.

“Kita telah diintruksikan DPP pusat untuk mendukung Wagner Damanik, sebagai calon Bupati Simalungun. Karena ini sudah intruksi DPP, kita siap menjalankannya. Karena sebelumnya, telah ada pertemuan, antara William dengan Wagner Damanik,” ujarnya.

Ditanya kembali, kenapa DPD PSI kabupaten Simalungun mendukung Wagner Damanik? Romdiston mengatakan, Wagner Damanik adalah sosok yang tepat membangun Simalungun untuk lebih baik.

“Tidak adanya kursi di DPRD Simalungun, jadi kita tidak mengusung. Jadi saat ini, kita hanya bisa mendukung dan kebetulan, Wagner Damanik dari independen. Dan ini juga sudah menjadi keputusan DPP, kita siap menjalankan,” tutupnya.

Aleg PSI Sulut, Bro Melky J. Pangemanan Kunjungi Dinas Sosial Kab. Minahasa
Liputan

Aleg PSI Sulut, Bro Melky J. Pangemanan Kunjungi Dinas Sosial Kab. Minahasa

Kamis (25/06/2020) Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara ke Dinas Sosial Kabupaten Minahasa untuk koordinasi dan konsultasi terkait Ranperda Prakarsa tentang Fakir Miksin dan Anak Terlantar.

Kunjungan kerja ini adalah tindak lanjut setelah rampungnya pembahasan Komisi IV bersama Tim Ahli Ranperda Fakir Miskin dan Anak Terlantar. Sehari sebelumnya Komisi IV juga telah bertemu Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melalui Dinas Sosial.

Komisi IV bersama Tim Ahli fokus pada wilayah dan kewenangan pemerintah provinsi terkait pengelolaan data, verifikasi dan validasi data sesuai yang tertuang dalam regulasi dan hasil konsultasi Tim Ahli dengan Kementerian terkait.

Strategi, arah kebijakan dan program penanganan merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota. Sinergitas pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi penting dalam upaya penanganan fakir miskin dan anak terlantar.

Komisi IV mendorong pemerintah Kabupaten Minahasa untuk berkoordinasi intensif dengan pemerintah provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Sosial terkait pengelolaan data, verifikasi dan validasi data serta strategi, arah kebijakan dan program penanganan kemiskinan dan anak terlantar.

Pentingnya untuk mencapai keadilan sosial dengan pengentasan kemiskinan yang lebih akurat serta transparansi dan kerja kolaboratif struktur pemerintahan yang ada.

Dinas Sosial Kabupaten Minahasa diharapkan bisa melakukan langkah konkret dengan mulai mengumpulkan data-data warga dari hasil musyawarah desa. Dinas Sosial Kabupaten Minahasa merespon baik masukan dan diskusi yang berjalan.

Kepala Dinas Sosial akan segera melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada Bupati untuk selanjutnya melakukan terobosan dan akselerasi penanganan fakir miskin dan anak terlantar di Kabupaten Minahasa, didalamnya pemutakhiran data, penguatan regulasi baik Perda soal penanganan fakir miskin dan anak terlantar serta Peraturan hukum lainnya yang memperkuat langkah penanganan.

Data kemiskinan yang akurat akan memudahkan kerja pemerintah dalam penanganan kemiskinan dan anak terlantar dengan penyelesaian yang lebih sistemik dan targetnya terukur.

Rapatkan Barisan di Pilwalkot, PSI Makassar Yakin Dukung Bagian Dari Pemenang
Liputan

Rapatkan Barisan di Pilwalkot, PSI Makassar Yakin Dukung Bagian Dari Pemenang

Makassar,Mitrasulawesi.id Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Makassar menggelar Silaturahmi bersama pengurus ke Kecamatan.

Silaturahmi yang dihadiri 7 Pimpinan Kecamatan yaitu Tamalate, Mamajang, Ujung Pandang, Sangkarrang, Makassar, Bontoala, Tallo itu digelar di warkop Jln. Cendrawasi, Makassar, Minggu (2

Dalam silaturahmi tersebut, selain ngopi bareng juga membahas persiapan DPC menyambut Pilwali Makassar.

Ketua DPC Mamajang, Rahmat Saputra, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut, atas inisiasi dari beberapa ketua DPC untuk menggelar ngopi bareng dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

“Sekaligus kita juga membahas persiapan DPC, dalam menghadapi Pilwalkot Makassar pada 9 Desember 2020 mendatang,” ucapnya.

Sehingga, lanjut Rahmat, kami berharap pengurus jajaran ditingkat kecamatan dan kelurahan Se-Kota Makassar dapat berkerja secara maksimal dan terukur, serta bersama-sama berjuang untuk menjadikan PSI menjadi bagian dari pemenang di Pemilihan Wali kota.

“Siapapun calon yang akan diusung oleh PSI selagi mampu bersinergi dengan kami, yakin dan percaya segala jaringan dan kekuatan akan kami maksimalkan ditingkat kecamatan, jangan padang enteng” ungkapnya.

“Intinya PSI Makassar ingin menjadi bagian dari pemenang di Pilwali Makassar 2020 mendatang,” tembahnya.

Ketua DPC Ujung Pandang menambahkan, sementara ini kami terusu membangun jaringan diwilayah masing-masing dan memaksimalkan struktur hingga ditingkat ranting, sehingga kami berharap bisa berkonstribusi.

“Kita optimis mampu menggalang pendukung ideologis, dari kalangan akar rumput dan pemilih Milenial,” tutupnya

Jokowi Marah Ancam Reshuffle Menteri, PSI Mendukung: Banyak Kementerian Bekerja Biasa-biasa Saja
Liputan

Jokowi Marah Ancam Reshuffle Menteri, PSI Mendukung: Banyak Kementerian Bekerja Biasa-biasa Saja

TRIBUNJAKARTA.COM – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle atau perombakan kabinet demi memperbaiki kerja pemerintah.

Juru Bicara PSI Dara Nasution mengaku bisa memahami kemarahan Presiden Jokowi pada jajaran kabinet yang dinilai belum bekerja maksimal dalam situasi krisis akibat pandemi virus corona Covid-19.

“PSI menilai wajar jika Presiden marah karena banyak kementerian bekerja biasa-biasa saja, tanpa sense of crisis, padahal Indonesia berada dalam situasi tidak normal,” kata Dara dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2020).

Dara menegaskan, para menteri berperan besar dalam membantu Presiden membawa Indonesia selamat dari krisis.

Pada posisi sepenting itu, kecepatan dan ketepatan tindakan mereka diperlukan pada saat bersamaan.

“Jika mereka lambat dan bertindak tidak tepat, Indonesia bakal digilas krisis. Teguran Pak Jokowi harus segera membuat para menteri berbenah,” lanjut Dara.

Ketimbang Indonesia terpuruk dalam krisis, tindakan penyegaran kabinet menurut Dara layak dilakukan.

Ia mengingatkan, nasib bangsa ini jauh lebih penting daripada kedudukan dua atau tiga menteri yang tidak berkinerja baik.

Pada 18 Mei lalu, PSI telah menyarankan Presiden Jokowi untuk melakukan penyegaran kabinet guna memastikan Indonesia bisa keluar dari krisis akibat pandemi.

“Penyegaran susunan kabinet melalui reshuffle perlu untuk mengganti para menteri yang bekerja lambat dan lambat beradaptasi dengan situasi krisis,” kata Dara.

Jokowi marah kepada para menteri dan pimpinan lembaga negara saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Kamis (18/6/2020) lalu.

Video rekaman pernyataan Jokowi baru diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).

Dalam video itu, Presiden Jokowi dengan nada tinggi menegur para menteri yang masih bersikap biasa saja di masa krisis seperti sekarang.

“Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis!” ujar Jokowi dengan nada tinggi.

Jokowi mencontohkan hal itu dengan menyampaikan banyaknya anggaran yang belum dicairkan.

Ia menyebutkan, anggaran kesehatan yang sudah dianggarkan sekitar Rp 75 triliun baru cair sebesar 1,53 persen.

Jokowi juga menyinggung penyaluran bantuan sosial yang masih belum optimal 100 persen di saat masyarakat menunggu bantuan tersebut.

Dengan nada tinggi, ia kembali mengingatkan para menteri bahwa mereka harus bekerja ekstra keras di masa krisis untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ia lantas menyampaikan ancaman reshuffle bagi menteri nya yang masih bekerja biasa-biasa saja.

“Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya,” ucap Jokowi.

 

PSI Beri Pendampingan Aktivis Lingkungan yang Dipolisikan Pengembang
Liputan

PSI Beri Pendampingan Aktivis Lingkungan yang Dipolisikan Pengembang

AKURAT.CO, Anggota Komisi A DPRD DKI Fraksi PSI August Hamonangan menemani seorang Aktivis lingkungan hidup yang dimintai keterangan oleh penyidik Polres Depok.

August mengatakan, Aktivis lingkungan yang dimaksud adalah Ketua Umum Solidaritas Korban Pelanggaran Lingkungan (SoKoPeL). Sang Aktivis dimintai keterangan oleh penyidik Polres Depok, Kamis (25/6) kemarin.

Berdasarkan keterangan penyidik, yang melaporkan adalah Syakur, kuasa hukum dari Bayu Setiawan, Direktur PT Arba Propertindo dengan nomor laporan LP/753/K/III/2020/PMJ/Restro Depok 25 Maret 2020.

“Setelah ditelusuri ternyata PT Arba Propertindo ini satu payung dengan Diamond Land Development,” kata August Hamonangan, Senin (29/6/2020).

August menegaskan kapasitas kehadiran dirinya sebagai anggota Komisi A DPRD DKI yang sedang mengawasi tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di antaranya meliputi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, hukum/perundang-undangan, perizinan, pertanahan, dan organisasi masyarakat agar berjalan sesuai peraturan yang berlaku.

Pastinya, tegas August Hamonangan, apa yang dilakukannya ini merupakan upaya menjalankan misi PSI yaitu melindungi segenap kepentingan masyarakat dari potensi-potensi ancaman yang dapat merugikan rakyat.

August menjelaskan bahwa PSI berkewajiban melindungi hak masyarakat yang ingin atau akan membeli hunian.

“Apakah hunian atau rumah yang diklaim dan ditawarkan PT Arba Properti kepada publik terbebas dari bencana banjir? Yang perlu dipastikan juga, bagaimana apakah legalitas atau perizinan rumah yang ditawarkan ke masyarakat itu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” tuturnya.

Dia pun memaparkan, pada Pasal 140 Ayat 1 Perda DKI No. 5/2012 menyebutkan, setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi.

Sementara di Ayat 2 menyebutkan “Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor dilarang menyimpan atau menaruh kendaraan bermotor di ruang milik jalan.” Dan, di Ayat 3 menyebutkan, “Setiap orang atau badan usaha yang akan membeli kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi untuk menyimpan kendaraannya yang dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan garasi dari kelurahan setempat.”

Maka dengan itu yang harus dipertanyakan dan dibuktikan oleh PT Arba Propertindo apakah sudah memenuhi kewajiban tersebut.

Jadi, menurut August, sangat wajar dan patut jika warga atau pihak-pihak yang khawatir menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan taat hukum mempertanyakannya.

“Developer yang mendirikan aparthouse yang lokasinya berdampingan dengan kantor Kelurahan Lebak Bulus jelas-jelas telah melanggar Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Buktinya, aparat berwenang telah menyegel lokasi pembangunan aparthouse,” tuturnya.

Ia pun meminta, masyarakat, terutama kaum milenial untuk lebih peka dalam persoalan ini, karena mereka menjadi target first home buyers penjualan rumah-rumah seperti ini.

August Hamonangan meminta ke depannya developer-developer nakal seperti ini harus dikenai sanksi tegas karena kelalaiannya.

“Kalau ada oknum aparat yang terlibat, pecat saja. Tugas mereka menegakkan peraturan- peraturan yang berlaku, bukan mengakali peraturan. PSI akan memastikan semua peraturan harus dijalankan sebagaimana semestinya,” tegas August Hamonangan.

“Kami akan mengawal kepentingan banyak warga masyarakat dan mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan,” tambahnya.

PSI, kata August, tidak menginginkan orang-orang atau komunitas yang kritis dan bertindak sesuai dengan peraturan dibungkam dengan cara dikriminalisasi.