Ketua PSI Surabaya: Surabaya Sudah Saatnya Menambah Mesin PCR Sendiri
Liputan

Ketua PSI Surabaya: Surabaya Sudah Saatnya Menambah Mesin PCR Sendiri

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Surabaya sudah seharusnya menambah mesin PCR sendiri. Hal tersebut disampaikan oleh ketua DPD PSI (Partai Solidaritas Indonesia) Surabaya, Josiah Michael pada Rabu (3/6/2020).

Michel mengatakan bahwa secara anggaran Surabaya mampu untuk memiliki PCR (polymerase chain reaction) sendiri dengan harga per unitnya 6 Miliar dengan kapasitas test 400 sample per 6 jam. Sehingga menurut Michael akan lebih banyak masyarakat yang bisa melakukan test swab.

“Pengadaan ini sangat urgent, mengingat jumlah penderita maupun PDP (Pasien Dalam Pengawasan)  yang harus segera di test di Surabaya sangat tinggi,” uangkap Anggota Komisi A DPRR (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Surabaya itu.

Saat ini mesin yang dimiliki baik rumah sakit pemerintah dan swasta maupun yang bantuan hanya mampu mengecek sekitar 2000 spesimen perhari. Sementara yang harus di cek bukan hanya warga Surabaya saja, tapi dari seluruh wilayah jawa timur.

Tak hanya pengadaan mesin PCR, Michael juga mengingatkan pemerintah kota Surabaya untuk memantau stok reagen di ITD (Institute of Tropical Disease) Unair. Hal tersebut agar tidak terjadi kehabisan stok seperti pada waktu lalu.

“Serta jangan lupa untuk pengadaan reagennya juga supaya tidak terjadi kekosongan seperti yang lalu, mengingat besarnya jumlah spesimen yang harus di test,” tutur Michael.

“Karena Covid-19 ini spreading nya sangat cepat, sehingga diagnosa dan penanganan juga harus cepat,” tutup orang nomor satu di DPD PSI Surabaya itu.

Corona ‘Lumpuhkan’ Semua Sendi Kehidupan Masyarakat NTT
Liputan

Corona ‘Lumpuhkan’ Semua Sendi Kehidupan Masyarakat NTT

Suara-ntt.com, Kupang-Saat ini masyarakat sedang dilanda bencana global pandemi corona virus atau covid-19. Selain korban yang terinfeksi, yang sembuh, maupun yang meninggal dunia terus bertambah tiap hari.

Dampak dari covid-19 ini juga menerobos, melumpuhkan, menghancurkan bahkan memporak-porandakan hampir seluruh sendi atau aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari rutinitas penyelenggaran persekolahan, penyelenggaran pemerintahan, perputaran roda ekonomi dan bisnis, kebiasaan-kebiasaan sosial-budaya, bahkan rutinitas pelaksanaan ritual keagamaan. Semua berubah dan bahkan berbalik arah. Yang semula dianggap normal kini menjadi abnormal.

“Kita semua dibuat lintang-pukang dan digiring masuk ke dalam situasi dan kondisi yang abnormal. Karena sama sekali berbeda atau bahkan berlawanan dengan rutinitas yang kita anggap normal sebelumnya,” kata Juru Bicara Fraksi Demokrat, Solidaritas dan Pembangunan DPRD Provinsi NTT, dr. Christian Widodo ketika membacakan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Demokrat, Solidaritas dan Pembangunan DPRD Provinsi NTT terhadap kedua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yakni Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroda) dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Penjaminan Kredit Daerah NTT, Rabu (3/06/2020) malam.

dr. Christian mengatakan, sebagaimana diketahui bersama, pandemi covid-19 masih terus melanda dunia dan belum dapat dipastikan kapan akan berakhir lantaran hingga saat ini belum ditemukan penangkal (anti-virus) yang mujarab. Karena itu, disiplin menjalankan protokol kesehatan sebagaimana ditetapkan WHO, antara lain menjaga jarak, memakai masker, rutin cuci tangan dengan sabun dan lain-lain merupakan jalan untuk menekan penularan Covid-19.

“Tak heran saat ini di berbagai negara, termasuk kita di Indonesia, sedang dikampanyekan apa yang disebut New Normal, yaitu melakoni protokol kesehatan serta berbagai kebiasaan baru yang hari ini dianggap abnormal agar lama kelamaan menjadi kebiasaan baru, kebiasaan yang normal”.

“Kami mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat, juga kepada Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT, atas kerja keras dan upaya yang sungguh-sungguh dalam penanganan pandemi covid-19.

Apresiasi dan ucapan terima kasih juga kami berikan kepada berbagai pemangku kepentingan (stake holders), termasuk partai politik, yang kita ketahui telah turut memberikan bantuan dan dukungan baik berupa alat-alat kesehatan maupun berupa sembilan bahan pokok (sembako) kepada masyarakat terdampak covid-19, termasuk partai politik di NTT.

Kami telah memaafkan dan melupakan sikap-tindak dan pernyataan-pernyataan pejabat baik di pusat maupun di daerah yang pada awalnya bersikap meremehkan dampak pandemi Covid-19. Kita harus bersatu dan bergandeng tangan dalam perang melawan Covid-19,”ungkapnya.

Kendati hampir semua sendi kehidupan masyarakat porak-poranda terkena dampak dari virus mematikan itu, namun harus jujur diakui bahwa dampak terhadap kehidupan ekonomi rumah tangga masyarakat paling nyata dan terasa.

“Tak perlu kami paparkan secara rinci dan panjang-lebar kesusahan-kesusahan dari segi ekonomi yang diderita masyarakat akibat pandemi covid-19 ini. Kita yang pernah berjumpa warga masyarakat entah di sekitar rumah, di jalan, di pasar dan berkenan meluangkan waktu untuk sekedar ngobrol-ngobrol dengan mereka, atau mengikuti berita-berita melalui media massa, tentu dapat merasakan kegetiran yang dialami masyarakat kita saat ini.

Banyak warga yang pendapatannya berkurang, bahkan banyak juga yang sama sekali kehilangan sumber pendapatan lantaran terkena PHK. Kita akui ada kebijakan bantuan-bantuan darurat yang diberikan pemerintah berupa bantuan langsung tunai (BLT) maupun berupa subsidi-subsidi, namun semua itu belum menutupi berbagai kekurangan yang dialami warga kita, terutama warga yang tergolong miskin,”pinta Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi NTT ini.

Tim Aksi Partai Solidaritas Indonesia Menjenguk Sulastri
Liputan

Tim Aksi Partai Solidaritas Indonesia Menjenguk Sulastri

Tim Aksi Sosial Partai Solidaritas Indonesia menjenguk Mbak Sulastri. Beliau adalah aktivis serikat buruh yang saat ini tengah dirawat di RSCM usai menjalani pengangkatan tumor batang otak.

Mbak Lastri dan suaminya, Mas Norman. Keduanya sebelumnya bekerja sebagai buruh di Kawasan Cakung, sekarang tidak lagi bekerja. Mereka memiliki satu anak berusia 10 tahun yang dititipkan pada neneknya di Serang, Banten. Mereka perlu dukungan kita semua.

Transparan Terkait Anggaran dan Agenda Sebagai Wakil Rakyat di ‘Gedung Cengkih’, Setiap Bulan MJP Suguhkan Laporan Untuk Publik
Liputan

Transparan Terkait Anggaran dan Agenda Sebagai Wakil Rakyat di ‘Gedung Cengkih’, Setiap Bulan MJP Suguhkan Laporan Untuk Publik

CINTASULUT.COM,- Melky Jakhin Pangemanan (MJP) setiap bulan rutin melaporkan kerja dan penggunaan anggaran dalam menunjang aktivitasnya sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Kali ini dirinya memaparkan agenda dan anggaran yang terpakai selama bulan Mei 2020.

Lewat rilis yang dikirimkan MJP, Rabu (3/6/2020) di pesan singkat Whatsapp, Politisi dari PSI ini menuliskan bahwa di bulan Mei lalu agenda diawali dengan pelaksanaan reses. “Tanggal 1 Mei saya reses di Kelurahan Batu Putih Atas Kecamatan Ranowulu Kota Bitung. Reses tersebut dihadiri oleh Hukum Tua dan perangkat desa lainnya.

Dan, tentu saja kegiatan reses ini dengan mengikuti himbauan pemerintah untuk social distancing, menjaga jarak, memakai masker, mengurangi kerumunan, dan menghindari kontak fisik,” ujar Melky lewat rilis.
Di reses itu pula, dirinya membagikan masker dan handsanitizer secara gratis.

Tempat selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2020, Melky melaksanakan reses di Desa Waleo dan Waleo II Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara. Kegiatan ini pun tetap dilaksanakan sesuai protokol yang dianjurkan pemerintah.
Selama 10 hari di bulan Mei 2020, Melky sudah menyalurkan sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19 di lokasi yang berbeda di Kabupaten Minahasa Utara, termasuk pembagian sembako untuk para jurnalis yang kesehariannya melakukan liputan di kantor DPRD Sulut dengan menggunakan uang pribadi.

Bukan hanya membagikan sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19, Melky juga melakukan penyemprotan desinfektan di sejumlah tempat di Kabupaten Minut. Namun demikian, dirinya tak lupa menghadiri sejumlah rapat dengan SKPD yang menjadi mitra kerja Komisi IV Bidang Kesra. Dirinya juga menghadiri rapat paripurna di DPRD Sulut.

Menarik dari begitu padatnya agenda di bulan Mei, Melky pun memaparkan secara terperinci penggunaan dana reses.

“Dana reses yang disiapkan bagi setiap Anggota Dewan adalah Rp.32,5 juta, dan itu diserahkan langsung kepada staf pendamping. Namun demikian saya tidak menggunakan anggaran makan minum reses yakni Rp.31 juta, mengingat saat ini belum bisa mengumpulkan orang dalam jumlah yang banyak. Rinciannya adalah, ATK Rp.750 ribu, belanja cetak Rp.350 ribu, belanja pengadaan Rp 400 ribu. Setiap anggota DPRD juga mendapatkan uang tunjangan reses sebesar Rp.12,750.000 dan itu sudah dipotong pajak 15 persen, uang perjalanan dinas dalam daerah (Minut-Bitung) sebesar Rp.500 ribu dan uang representasi sebesar Rp 350 ribu setiap kali turun di daerah pemilihan dalam agenda reses,” ulas Melky dalam rilis.

Selama bulan Mei juga, Melky Pangemanan kerap diundang sebagai narasumber di acara diskusi (daring). Dirinya juga melakukan pengawasan terkait penyaluran bantuan untuk masyarakat dari Pemerintah Provinsi lewat Dinas Sosial.

MJP sebagai Anggota DPRD Sulut selalu memakai slogan “Siap Kerja, Siap Diawasi”.

Ringankan Beban Warga, PSI Buleleng bersama KMFB Serahkan Sembako kepada Lansia di Pemuteran
Liputan

Ringankan Beban Warga, PSI Buleleng bersama KMFB Serahkan Sembako kepada Lansia di Pemuteran

Buleleng (Metrobali.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Buleleng menyerahkan bantuan sembako kepada warga Desa Pemuteran, Kabupaten Buleleng khususnya para lansia dan disabilitas pada Selasa, 2 Juni 2020.

Bantuan sembako diserahkan bersama Komunitas My Family Bali (KMFB) yang merupakan komunitas sosial.

Dalam pembagikan sembako tersebut rombongan didampingi Kepala Dusun Sari Mekar dan tokoh Desa Pemuteran untuk bersama-sama turun ke pelosok Desa.

Menurut informasi, sebagian warga memiliki tempat tinggal di pedalaman dan menempati tanah pemerintah dikarenakan Warga tidak mempunyai tempat tinggal.

“Warga disini banyak yang kurang mampu, lansia dan disabilitas. Serta banyak anak yatim dan banyak warga yang tak mempunyak rumah sendiri dalam artian tanahnya adalah tanah Negara,” tutur Ketua DPD PSI Buleleng, Komang Subrata Jaya seraya menyampaikan kembali informasi dari Kepala Dusun Sari Mekar.

Sebelum memberikan sembako kepada masyarakat, rombongan DPD PSI Buleleng yang juga dihadiri oleh Ketua DPC Gerokgak I Ketut Sudiarsa beserta Ranting PSI Desa Pemuteran berkesempatan menyalurkan bantuan masker dan hand sanitizer kepada Satgas Gotong Royong Covid-19 di Desa Pemuteran.

Bantuan tersebut diterima langsung oleh anggota Satgas dan Made Sudana selaku Kepala Dusun Sari Mekar. “PSI ingin terus bergerak dan memberikan dukungan bagi masyarakat dan Satgas gotong – Royong Covid-19 desa. Kami berharap agar bisa meringankan beban masyarakat,” imbuh Subrata.

Seperti kita ketahui bahwasanya dunia diguncang dengan wabah virus Corona atau Covid-19 yang hingga sekarang belum ada obatnya.

Hal ini juga berimbas pada perekonomian yang lumpuh hingga PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) massal yang mengakibatkan pada banyak pengangguran dan angka kemiskinan juga meningkat.

Menghadapi Tatanan Baru, PSI Depok Terus Bagikan Sembako kepada Warga Depok
Liputan

Menghadapi Tatanan Baru, PSI Depok Terus Bagikan Sembako kepada Warga Depok

Doeta News, Jakarta—Bulan Ramadhan sudah meninggalkan kita semua, Idul Fitri belum lama pergi. Namun, dampak Covid masih dirasakan sampai sekarang. Banyak warga yang terdampak hingga menyebabkan kehidupan mereka semakin sulit.

Ketua dan pengurus DPD PSI Kota Depok tidak pernah usang untuk selalu bergerak memberikan sembako guna meringankan beban masyarakat yang berada di lingkungan RT 003, RW 017 Sukamaju, Cilodong, pada Sabtu (30/05/2020).

Oparis Simanjuntak, Ketua DPD PSI Depok, beserta jajarannya selalu bergerak mengunjungi warga di Cilodong. Tujuannya mengecek secara langsung kondisi masyarakat Kota Depok sekaligus memberikan santunan berupa sembako.

Beliau berpesan untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, juga selalu jaga kesehatan dan kebersihan diri, baik di lingkungan rumah maupun pusat perkantoran.

Pada musim pandemik yang belum tahu kapan berakhirnya, Oparis mengatakan, kita harus selalu berhati-hati dalam bertindak dan berbuat. Wacana kebijakan dari Pemerintah Pusat akan memberlakukan New Normal harus disampaikan kepada kepala pemerintahan setempat.

Kalau kabupaten/kota, tentunya ini menjadi pertimbangan dan tugas Tim Gugus Depan yang ada di kabupaten/kota tersebut untuk menyosialisasikannya kepada tokoh masyarakat serta semua pihak.

Tidak hanya sosialisasi, lanjut Oparis, tetapi seluruh pihak harus mendapatkan edukasi tentang apa yang harus dilakukan dalam New Normal. Apabila pelaksanaan New Normal telah dipahami masyarakat luas, ini perlu dilakukan simulasi bagaimana menerapkan protokol kesehatan.

Soal PSBL, PSI Sebut Semua RW Harus Terapkan Protokol Covid-19
Liputan

Soal PSBL, PSI Sebut Semua RW Harus Terapkan Protokol Covid-19

Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad menegaskan dalam menerapkan pembatasan sosial berskala lokal (PSBL), setiap RW harus menerapkan protokol kesehatan covid-19.Menurut Idris, penyakit menular itu tidak mengenal batas RW, baik itu zona hijau atau merah penularan covid-19.

“Protokol kesehatan dan pengendalian covid 19 harus tetap dilaksanakan di setiap RW. Pembatasan di RW zona merah bukan artinya RW lain tidak menerapkan protokol kesehatan dan pengendalian,” jelas Idris, Jakarta, Selasa (2/6).

Menurutnya, saat ini di Jakarta telah berpedoman pada RW siaga covid-19. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta mengoptimalkan monitoring dan pendampingan kepada RW siaga itu untuk menekan meluasnya penularan virus tersebut.

“RW siaga covid-19 adalah solusi mengendalikan dari tingkat terkecil dan terdekat dengan masyarakat,” kata Idris. Apabila di tingkat RW siaga covid-19 saja pengurus masyarakat dan aparat pemerintah kompak menjalani pedoman RW siaga itu, maka bisa ada penurunan jumlah kasus penularan virus tersebut.”Ini perlu serentak dilaksanakan oleh semua RW di Jakarta, sehingga terasa dampaknya,” tandas Idris

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menerapkan pembatasan sosial berskala lokal (PSBL) di lingkungan 62 RW yang menjadi zona merah penularan covid-19. Aturan tersebut bakal dituangkan dalam peraturan gubernur terbaru.”Kita kumpulkan. Ada 62 titik RW yang jadi pedoman. Kita minta wali kota, camat, dan lurah untuk menurunkan penyebaran covid-19,” jelas wakil gubernur DKI Ahmad Riza Patria, Senin (1/6).

DPRD Tangsel Akan Panggil DLH Terkait Amblesnya Turap Sungai Cisadane Yang Baru Dibangun
Liputan

DPRD Tangsel Akan Panggil DLH Terkait Amblesnya Turap Sungai Cisadane Yang Baru Dibangun

KOTA TANGSEL, REDAKSI24.COM – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi Partai PSI, Aji Bromokusumo menemukan sejumlah kejanggalan paska terjadinya longsor gunungan sampah di TPA Cipeucang, Serpong, Tangerang Selatan Banten.

Kejanggalan tersebut ditemukan setelah melihat dan memantau langsung proses evakuasi sampah di badan Sungai Cisadane, samping TPA Cipeucang, Selasa (2/6/2020).

“Pekan lalu kami mendapatkan aduan dari warga Pesona Serpong bahwa ada longsoran sampah ke Sungai Cisadane karena turap amblas. Sehingga mencemari sungai sepanjang 100 meter. Kami sudah investigasi. Temuan kami cukup banyak kejanggalan,” kata Aji di TPA Cipeucang, Selasa (2/6/2020)

Kejanggalan tersebut diantaranya yakni, turap yang diperkirakan baru dibangun enam bulan dan menghabiskan Rp 24 Miliar sudah jebol. Serta, lokasi TPA yang persis berada di sisi Sungai Cisadane.

“Ini adalah kejahatan lingkungan hidup. Responnya sudah jelas, kami akan menelusuri dan meminta ke DLH soal amdal awal kenapa TPA di tempatkan di sini (sisi Sungai Cisadane). Saya melihat ini adalah suatu tragedi,” ungkap Aji.

Pihaknya, kata Aji, akan memanggil DLH dan meminta penjelasan terkait sejumlah kejanggalan dan persoalan yang terjadi. “Kami positif thinking, tidak membahas ranah korupsi. Kami membahas ke ranah lingkungan dan tanggung jawab Pemkot Tangsel,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Divisi Hukum dan Advokasi PSI Kota Tangsel Dwityo Pujotomo menegaskan, persoalan longsor sampah TPA Cipeucang yang mencemari Sungai Cisadane itu akan dibawa ke ranah Perdata.

“Kami tidak mau mencari-cari siapa yang bersalah dalam kejadian seperti ini. Tapi kita memikirkan bagaimana mengkompensasi kerugian kepada kontraktor dan harus ada recovery. Kalau dia tidak ada recoverynya, kita akan ajukan ke ranah hukum perdata. Sedangkan pidananya, itu urusan polisi, kejaksaan dan KPK, kita tidak mengurusi itu,” tegas Dwi.

Sekretaris DLH Kota Tangsel Yepi Suherman mengaku, siap jika diminta untuk menjelaskan tentang pembangunan TPA Cipeucang dan persoalan longsornya sampah di lokasi tersebut.

“Kalau soal pembangunan TPA kita hanya menerima jadinya dan diserahkan kepada kontraktor dan konsultan dengan anggaran 21 Miliar. Karena kami memang terbatas pengetahuan soal itu. Tetapi dugaan awal saya, turap jebol akibat tidak kuat menahan air hujan yang curahnya cukup tinggi pada saat kejadian,” tuturnya.

Sekretaris PSI Pangkalpinang: New Normal Cocok Diterapkan di Daerah yang Sudah Mampu Kendalikan Penyebaran Covid-19
Liputan

Sekretaris PSI Pangkalpinang: New Normal Cocok Diterapkan di Daerah yang Sudah Mampu Kendalikan Penyebaran Covid-19

Pangkalpinang, Swakarya.Com. Kondisi tatanan kehidupan baru atau “new normal” segera diterapkan. new normal sendiri adalah istilah yang merujuk ke pola hidup baru dalam situasi pandemi virus Corona. Pola hidup baru maksudnya masyarakat menerapkan protokol kesehatan berupa rajin mencuci tangan dengan sabun, selalu mengenakan masker, selalu menjaga jarak, hingga menghindari kerumunan supaya terhindar dari COVID-19, penyakit pandemi yang diperkirakan WHO tak bakal hilang dalam waktu dekat ini.

Protokol ini disetujui langsung oleh Menkes Terawan Agus Putranto lewat Surat Edaran nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang pencegahan penularan virus Corona di tempat kerja sektor usaha dan perdagangan dalam mendukung keberlangsungan usaha.

Ada pula edaran lainnya berupa panduan bekerja di situasi new normal, ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

“Meski begitu, pemerintah daerah jangan hanya patuh pada arahan dari pusat saja, pemerintah daerah harus mengambil bagian dalam langkah yang pro-aktif supaya terlihat pemerintah daerah tidak hanya berdiam diri dalam penanganan penyebaran pandemi ini,” ujar Primus Jodi Setiawan, Sekretaris DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI)  Pangkalpinang.

Ia juga menyatakan, new normal bukan berarti pelonggaran pembatasan sosial berskala luas atau sebebasnya. Tujuan new normal sendiri adalah mendukung sektor usaha agar tidak lumpuh berkepanjangan. Masyarakat harus tetap menjaga kesehatan dengan menaati protokol kesehatan yang ada.

“Saya kira penerapan new normal tersebut sudah cocok diterapkan di daerah yang sudah mampu mengendalikan penyebaran virus COVID-19, seperti kota Pangkalpinang bukan di daerah yang kasusnya terus naik.

Kota kita ini kasusnya terus stabil, kalau dibuat gaya normal tanpa pembatasan, khawatirnya akan meledak lagi,” beber Primus Jodi Setiawan.

Maka dari itu masyarakat dituntut untuk kesadaran diri untuk menaati semua protokol kesehatan yang ada. Pemerintah daerah juga harus selalu ikut berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi pentingnya protokol kesehatan.

Dia menyatakan tidak setuju lagi bila masyarakat dituntut harus berdiam diri dirumah tanpa batasan waktu yang jelas sampai kapan. Karena sangat menyusahkan ekonomi masyarakat dan kemerdekaan masyarakat.

“Harus mulai dibuka perekonomian masyarakat, tapi dengan protokol kesehatan ketat,” beber Politisi PSI ini sekaligus merupakan aktivis Mahasiswa.

Dia menyatakan, saat ini perekonomian masyarakat sudah pontang panting dengan ketidak jelasan hasil diterapkan pembatasan-pembatasan yang bertujuan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini selama vaksin belum ditemukan, hingga sudah sepatutnya dilonggarkan tapi tidak lupa konteks kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Adanya pelonggaran aktivitas masyarakat dalam penerapan new normal ini disetujui pula oleh beberapa kelompok usaha dan UMKM di Bangka Belitung terkhususnya di kota Pangkalpinang.

Namun dia memberi catatan untuk penerapan new normal ini harus dengan konsep jelas dan keseriusan pemerintah daerah dan bagiannya. Kalau tidak seperti gebrakan-gebrakan sebelumnya yang menjadi tidak terukur dan munculnya rasa pesimis dari masyarakat sendiri.

Dia berharap, keputusan pemerintah untuk penanganan COVID-19 baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah sendiri benar-benar bisa aktif dan efektif, tidak hanya karena ekonomi, tapi menyelamatkan nyawa itu lebih penting, hingga harus di pikir sangat matang.