PSI Minta Stasiun TV Bertanggung Jawab, Perbaiki  Kualitas Sinetron
Pernyataan Sikap DPP PSI Sikap PSI

PSI Minta Stasiun TV Bertanggung Jawab, Perbaiki Kualitas Sinetron

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak stasiun televisi untuk lebih selektif dalam memproduksi dan menayangkan sinetron.

“Dalam pengamatan PSI, masih cukup banyak sinetron yang tak memperhatikan kualitas, menghina akal sehat dan membodohi penonton. Misalnya, mengeksploitasi perempuan dan anak. Stasiun TV tidak boleh lepas tangan, harus bertanggung jawab memperbaikinya,” kata Juru Bicara DPP PSI, Dara Nasution, dalam keterangan tertulis, Selasa 29 Juni 2021.

Terakhir, pada Juni ini, sinetron Suara Hati Istri Zahra memancing banyak protes. Sinetron yang tayang di Indosiar itu dinilai tidak patut karena menaruh anak 15 tahun sebagai pemeran sosok istri.

Lebih jauh, sinetron ini dianggap mempromosikan pernikahan anak. Padahal pemerintah sedang giat mengkampanyekan tolak pernikahan anak yang terbukti banyak mengandung dampak negatif.

Situasi ini diperparah karena Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak bekerja sebagai mana diharapkan. KPI belakangan malah lebih sibuk mengurusi hal-hal yang di luar wewenangnya, seperti ingin mengawasi YouTube dan Netflix.

“Tidak berfungsinya KPI ini yang memperkuat keyakinan PSI untuk segera mengevaluasi dan meminta pembubaran KPI.” kata Dara.

PSI meyakini, para pembuat sinetron tak boleh mengabaikan fungsi sosial-edukatif. Rating penting dikejar namun kualitas tidak boleh dinomorduakan.

“Karena itu kami meminta pihak stasiun swasta untuk lebih selektif dan bertanggung jawab. Kuncinya di mereka. Karena mereka yang menyetujui dan membiayai produksi,” lanjut mahasiswa S2 Oxford University ini.

Terakhir, selera penonton tidak bisa dijadikan pembenaran dalam produksi sinetron. Pembuat dan penyandang dana juga harus punya pedoman etis.

“Selera bukan sesuatu yang mutlak-mutlakan, melainkan juga bisa diarahkan. Tinggal soal kemauan baik dari semua stasiun TV,” kata pungkas Dara.

Fraksi PSI Surabaya: Mari Saling Membantu Program Vaksinasi
Liputan Nasional

Fraksi PSI Surabaya: Mari Saling Membantu Program Vaksinasi

Jatim.GenPI.co – Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya menilai jika vaksinasi masal yang dilakukan oleh pemkot sudah menunjukkan progres yang semakin signifikan. Apa lagi, pelaksanaan vaksin masal itu didukung dengan sikap gotongroyong bersama jajaran TNI, Polri dan element masyarakat.

“Kita lihat sekarang semua diperbanyak, saling gotong royong dan saling membantu,” kata Wiliam kepada GenPI.co, Minggu (27/6).

Ketua Fraksi PSI Kota Surabaya, Wiliam Wirakusuma menyebut, dengan upaya yang ada pihaknya optimis bahwa vaksinasi itu bisa semakin banyak lagi warga yang mendapatkan jatah suntikan.

“Kita memang ingin secepat dan sebanyak mungkin warga Surabaya segera divaksin,” jelasnya Berdasarkan data cakupan vaksinasi di Kota Surabaya, sudah mencapai 1.3 juta jiwa lebih. Meski begitu, masyarakat tak boleh terlena dengan jumlah penyuntikan yang sudah dilakukan.

Protokol kesehatan (prokes) adalah harga mati yang harus ditetapkan secara displin, guna meminimalisir makin tingginya lonjakan kasus di Kota Surabaya.

Berdasarkan data lawancovid-19.surabaya.go.id, jumlah kasus aktif per tanggal 26 Juni 2021 ini mencapai 451 kasus. Kemudian kumulatif konfirmasi sebanyak 25.116, kasus sembuh 23.274 dan 1.391 kasus meninggal. (nan)

 

Sumber: https://jatim.genpi.co/hot-news/3961/fraksi-psi-surabaya-mari-saling-membantu-program-vaksinasi

PSI: Kalau Tidak Bermanfaat, Bubarkan Saja KPI
Pernyataan Sikap DPP PSI Siaran Pers Sikap PSI

PSI: Kalau Tidak Bermanfaat, Bubarkan Saja KPI

Partai Solidaritas Indonesia ({PSI ) meminta pemerintah dan DPR meninjau ulang keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

“Lembaga ini  tidak relevan lagi dengan zaman, tidak bermanfaat untuk masyarakat, dan hanya rajin memicu kontroversi tidak perlu. Pajak rakyat harus demi kemaslahatan rakyat. Relevan dan bermanfaat atau dibubarkan,” kata Plt Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha, dalam keterangan tertulis, Minggu 27 Juni 2021.

Kontroversi terbaru adalah saat KPI  Pusat membatasi jam tayang 42 lagu berbahasa Inggris. 42 lagu ini hanya boleh disiarkan di radio setelah pukul 22.00.

PSI  memahami bahwa  KPI hadir sebagai perwujudan amanat UU Penyiaran No 32/2002. Tapi, kinerjanya harus selalu dievaluasi.

“Pemerintah dan DPR harus mengevaluasi ulang dan mempertimbangkan untuk membubarkan KPI,” ujar mantan vokalis Nidji ini.

Sebelumnya, KPI lebih sibuk hendak menyensor iklan Shopee, ingin mengawasi isi siaran YouTube, Netflix dan sebagainya .

Pada 2019, PSI mengkritisi rencana KPI yang berniat ikut mengawasi  YouTube, Facebook, Netflix, dan media digital lain. Dalam UU Penyiaran, kewenangan KPI mencakup lembaga siaran, yaitu televisi dan radio, tidak termasuk media digital.

“Di sisi lain, ironisnya, KPI gagal mengawasi kualitas isi siaran televisi dan bertahun-tahun mendiamkan berbagai mata acara yang tidak mendidik tetap tayang ditonton jutaan rakyat setiap hari,” lanjut Calon Presiden RI 2024 tersebut.

Banyak kritik dilontarkan, tapi KPI tidak juga berubah. Jika performa seperti sekarang dipertahankan, Giring menegaskan, keberadaannya tidak berguna dan hanya membebani  rakyat dan karenanya harus dibubarkan.

PSI: Pemerintah dan DPR Harus Mempertimbangkan Membubarkan KPI
Liputan Nasional

PSI: Pemerintah dan DPR Harus Mempertimbangkan Membubarkan KPI

Merdeka.com – Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha meminta pemerintah dan DPR mengevaluasi kinerja dan meninjau ulang keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

“Pemerintah dan DPR harus mengevaluasi ulang dan mempertimbangkan untuk membubarkan KPI,” kata Plt Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha di Jakarta, Minggu (27/6).

Menurutnya, lembaga tersebut cukup banyak menimbulkan kontroversi sehingga harus dievaluasi demi perbaikan ke depan. Terbaru adalah saat KPI pusat membatasi jam tayang 42 lagu berbahasa Inggris dan hanya boleh disiarkan di radio setelah pukul 22.00 WIB.

PSI memahami bahwa KPI hadir sebagai perwujudan amanat Undang-Undang Penyiaran nomor 32/2002. Tetapi kinerja lembaga tersebut tetap harus selalu dievaluasi. Ia menilai selama ini KPI lebih sibuk berupaya menyensor iklan Shopee, mengawasi isi siaran YouTube, Netflix dan lain sebagainya.

“Lembaga ini tidak relevan lagi dengan zaman, tidak bermanfaat untuk masyarakat, dan hanya rajin memicu kontroversi tidak perlu. Pajak rakyat harus demi kemaslahatan rakyat. Relevan dan bermanfaat atau dibubarkan,” jelasnya seperti dilansir dari Antara.

Pada 2019, PSI mengkritisi rencana KPI yang berniat ikut mengawasi YouTube, Facebook, Netflix, dan media digital lainnya. Dalam Undang-Undang Penyiaran, kewenangan KPI mencakup lembaga siaran yaitu televisi dan radio, tidak termasuk media digital.

Di sisi lain, ironisnya, PSI menilai KPI gagal mengawasi kualitas isi siaran televisi dan selama bertahun-tahun mendiamkan berbagai acara yang tidak mendidik namun tetap tayang dan ditonton jutaan rakyat setiap hari.

“Banyak kritik dilontarkan, tapi KPI tidak juga berubah,” tutup Giring.

Oleh karena itu, lanjutnya, PSI mendorong pemerintah segera mengevaluasi kinerja KPI agar perbaikan di lembaga itu semakin baik ke depannya terutama dalam hal penyiaran yang berkualitas. [fik]

 

Sumber: https://www.merdeka.com/peristiwa/psi-pemerintah-dan-dpr-harus-mempertimbangkan-membubarkan-kpi.html

Kasus Covid-19 Meninggi di Tangsel. PSI Dorong Pemkot Bikin Rumah Sakit Lapangan
Liputan Daerah

Kasus Covid-19 Meninggi di Tangsel. PSI Dorong Pemkot Bikin Rumah Sakit Lapangan

SEPUTARTANGSEL.COM – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti meningkatnya kasus Covid-19 di Tangsel.

Sementara daya tampung rumah sakit dan rumah lawan covid sudah full dan pasien harus masuk waiting list.

Karena itu, PSI Tangerang Selatan (Tangsel) mendorong Pemkot untuk membuat rumah sakit lapangan.

Ferdiansyah, Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Tangerang Selatan dari Dapil Pamulang dalam keterangan resminya menjelaskan, seminggu terakhir ini Tangsel tidak sedang dalam kondisi baik-baik saja.

“Setiap harinya, selalu saja ada pasien Covid yang meninggal dunia. Bahkan minggu lalu, TPU Jombang memakamkan setidaknya 25 jenazah Covid dalam kurun waktu 1 hari,” ujarnya.

Ferdy mengatakan, beberapa hari lalu dirinya mendengar kabar bahwa TPU Jombang memakamkan 2 jenazah Covid tanpa menggunakan peti mati dengan alasan kehabisan stok peti mati.

Meskipun informasinya kantung jenazah sebagai pengganti peti mati dianggap sudah steril.

“Sampai seperti itu kejadian dampak dari Covid-19 di Tangerang Selatan. Setiap harinya selalu ada warga yang mengabarkan terinfeksi virus Covid-19, baik itu dirinya sendiri, keluarganya, sampai tetangga di lingkungannya,” lanjut Ferdiansyah.

Ferdiansyah mengaku, ia telah mencoba mengubungi pihak Dinas Kesehatan, Puskesmas sampai RSU Tangsel. Namun, informasi yang diperolehnya sama. Semua ruang perawatan Covid full, bahkan sampai waiting list untuk bisa masuk dan mendapatkan penanganan yang lebih baik.

Kondisi rumah lawan covid (RLC) sama seperti yang lainnya, tidak ada ketersediaan ruangan di sana sampai ada juga yang waiting list untuk bisa masuk ke RLC.

“Tidak sedikit warga yang positif Covid melakukan isolasi mandiri di rumah dengan pantauan dari pihak Puskesmas walau dengan petugas yang terbatas. Hal ini disebabkan karena ketidaktersediaan ruang dari puskesmas itu sendiri maupun rumah sakit,” ungkap Ferdiansyah.

Menurutnya, Pemkot Tangsel harus dapat bergerak cepat dengan mengambil tindakan yang tepat agar warga yang mengalami gejala sedang dan berat mendapatkan penanganan dan perawatan yang baik agar tidak semakin banyak yang meninggal karena Covid ini.

“Salah satu solusinya bisa dengan pembuatan rumah sakit lapangan bekerja sama dengan berbagai pihak yang berkompeten agar warga dapat tertangani,” pungkas Ferdiansyah.

Diketahui, pada Minggu 27 Juni 2021 hari ini, terdapat penambahan angka positif Covid sebanyak 285 kasus dan 1 meninggal.

Peningkatan kasus positif Covid ini lebih tinggi dari hari sebelumnya yang mencapai angka 154 kasus. ***

Sumber: https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/tangerang-selatan/pr-142124978/kasus-covid-19-meninggi-di-tangsel-psi-dorong-pemkot-bikin-rumah-sakit-lapangan

Legislator PSI Sanggau Dewi Merlina Bagikan Dua Ton Beras Kepada 400 Kepala Keluarga
Liputan Daerah

Legislator PSI Sanggau Dewi Merlina Bagikan Dua Ton Beras Kepada 400 Kepala Keluarga

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU – Anggota DPRD Sanggau dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dewi Merlina kembali membagikan 2 ton beras kepada 400 KK di beberapa Dusun di Kecamatan Tayan Hilir dan Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Kalbar, Minggu 27 Juni 2021.

Bantuan tersebut diserahkan kepada warga yang terdampak pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum mereda.

“Dibagikan kepada 400 KK yang tersebar di Kecamatan Toba, Yaitu Desa Teraju (Dusun Mungguk Pasir, Desa Kampung Baru, Kampung Otong),”katanya, Minggu 27 Juni 2021.

Kemudian, di Kecamatan Tayan Hilir di Desa Subah, Dusun Subah. Desa Pulau Tayan Utara. dan di Desa Sungai Jaman, Dusun Ambawang Kenaik dan Dusun Belimbing.

“Saya berterima kasih kepada pengurus PSI dan Anggota Polsek yang sudah ikut membantu dalam penyaluran bantuan ini selama 4 hari ini. Mengingat jarak yang ditempuh lumayan jauh dan medan yang cukup berat,”ujarnya.

Berkat kerjasama yang baik semua bantuan sudah tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Saya berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat saat pandemi ini,”harapnya.

Dalam kesempatan ini, Dewi juga mengingatkan kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. (*)

 

Sumber: https://pontianak.tribunnews.com/2021/06/27/legislator-psi-sanggau-dewi-merlina-bagikan-dua-ton-beras-kepada-400-kepala-keluarga

Bedah Buku “Tarung Digital”, PSI Dorong Literasi Digital dan Perlindungan Data Pribadi
Liputan

Bedah Buku “Tarung Digital”, PSI Dorong Literasi Digital dan Perlindungan Data Pribadi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendorong literasi digital menjadi mata pelajaran di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Alasannya, sebaran informasi lewat platform media sosial kerap disusupi hoaks dan ujaran kebencian. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif DPP PSI, Andy Budiman, dalam diskusi online dan bedah buku “Tarung Digital: Propaganda Komputasional di Berbagai Negara” karya Agus Sudibyo.

“Saya sangat mendukung ide literasi digital ini, di internal PSI akan kami bahas secara serius, akan kita dorong agar pemerintah menyediakan satu slot khusus yang saya pikir bukan sekadar mata pelajaran tambahan, tapi salah satu mata pelajaran utama yang wajib diikuti seluruh pelajar di tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah umum,” kata Andy, Rabu 2 Juni 2021.

Andy menyebut, literasi digital menjadi upaya penting untuk mengimbangi pertumbuhan pengakses informasi lewat media sosial, terutama menjelang Pemilu 2024 nanti. Dia memprediksi, jumlah penetrasi informasi lewat media sosial naik mencapai 70 % dari total pengguna internet.

Mengingat jumlahnya yang sangat signifikan itu, Andy berharap, penyebaran informasi palsu, fitnah, dan propaganda untuk menjatuhkan lawan politik seperti Pemilu 2019 tidak terulang lagi.

“Saya pikir, 2024 nanti memang akan menjadi pertarungan digital yang sangat sengit. Populasi digital kita akan semakin besar. Kalau 2019 itu ada 30% daya jangkaunya (penyerap informasi lewat platform digital), mungkin di 2024 bisa sampai 70%. Jadi, ini tantangan sekaligus peluang,” lanjut mantan redaktur lembaga berita publik Jerman, Deutsche Welle, itu.

Lebih jauh Andy memaparkan, sebagai sarana kampanye, media sosial punya banyak kelebihan dibanding media konvensional. Media sosial, menurutnya, memungkinkan aktor politik berkampanye dengan murah, cepat, dan efektif.

Oleh karena itu, aturan tentang kampanye di media sosial hendaknya tidak membatasi pesan politik yang ingin disampaikan, karena itu bagian dari pendidikan politik, sepanjang tidak mengandung unsur kebohongan dan ujaran kebencian.

Andy melanjutkan, media sosial juga telah membuka ruang bagi hadirnya kekuatan-kekuatan politik alternatif baru, sesuatu yang mustahil tercapai jika mengandalkan media konvensional yang sangat mahal.

“Kalau kita mengandalkan media konvensional, maka kita akan melihat (kondisi) politik ini sulit berubah, karena orang yang punya akses terhadap media-media konvensional ini terbatas pada orang yang punya uang, bayar iklan TV mahal banget,” imbuhnya.

Selain mendorong literasi digital, menurut Andy, PSI juga konsisten mengawal pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi. Dia melihat, publik semakin sering memanfaatkan media sosial dalam urusan sehari-hari, termasuk untuk berbisnis dan bekerja. Karenanya, data publik harus dilindungi dari pencurian dan penyalahgunaan.

“Orang Indonesia punya sikap yang lebih percaya dengan platform media sosial, bahwa ini membawa kebaikan dan manfaat buat mereka, ini harus disertai proteksi terhadap diri mereka, supaya data-data mereka tadi tidak dimanfaatkan secara ilegal oleh pihak ketiga. Jadi kita berharap bahwa parlemen bisa menuntaskan soal perlindungan data ini dengan sebaik-baiknya, tidak mengkhianati kepercayaan publik Indonesia yang begitu percaya dengan media sosial. Sekaligus ini PR kita berikutnya, bahwa selain kampanye literasi digital, kita juga ingin mendorong agar data masyarakat itu dilindungi, meskipun ini tidak hanya media sosial,” tekan Andy.

Dalam diskusi yang dimoderatori Juru Bicara DPP PSI Dara Nasution itu, Agus Sudibyo mengatakan, buku yang dia tulis tersebut menjelaskan bagaimana kampanye dan propaganda politik bekerja dalam dunia digital, sehingga membawa konsekuensi pada realitas politik.

“Dalam buku saya itu, saya ingin melihat bagaimana kampanye politik dan propaganda politik terjadi dalam konteks digitalisasi. Bagaimana propaganda politik dipengaruhi atau berada dalam lingkaran sistemik digitalisasi dan bagaimana lingkaran sistemik digitalisasi itu, kemudian mempengaruhi politik dijalankan oleh partai politik dan agen-agen propaganda baik di dunia nyata maupun dunia digital,” ujar anggota Dewan Pers itu.

Ada beberapa studi kasus yang dia angkat dalam buku itu, yang menggambarkan cara kerja propaganda komputasional. Misalnya, gesekan antara fanpage The Heart of Texas dengan United Muslims of America (UMA) soal pembangunan gedung Islamic Da’wah Center di Houston, Amerika Serikat.

Ketegangan dua fanpage Facebook itu, berujung pada demonstrasi berjilid dan melahirkan kekerasan jalanan dari kelompok Muslim dengan non-Muslim. Ini terjadi beberapa bulan jelang pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2016.

Setahun usai gelaran Pilpres Amerika 2016, barulah diketahui bahwa dua fanpage itu merupakan rekayasa lembaga underbow politik Rusia Internet Research Agency, dan sengaja dibuat untuk menciptakan kerusuhan di kalangan masyarakat Amerika dengan memanfaatkan isu agama.

Narasi kulit hitam vs kulit putih, native vs immigrant, muslim vs non-muslim, dan kepompong informasi (information cocoon/filter buble) lain di Amerika, juga diyakini merupakan rekayasa untuk memecah belah masyarakat dan menggalang opini, pada akhirnya demi menguntungkan kelompok politik tertentu.

Menurut Dibyo, sapaan akrab Agus, ada beberapa karakteristik yang melekat pada propaganda komputasional, sekaligus yang membuatnya berbeda dari propaganda-propaganda kain, yaitu melibatkan manusia dan robot (cyber troll, bot, dll), prinsip otomatisasi, disebarkan di media sosial dan media online, mengangkat isu identitas (ras, agama dan etnisitas), berisi disinformasi/ujaran kebencian dan bekerja lintas negara/benua.

Contoh lain dari propaganda komputasional adalah pencurian 80 juta data pribadi pengguna Facebook dalam skandal Cambridge Analytica untuk memuluskan referendum Brexit.

Dibyo pun mengingatkan publik, pencurian data pengguna media sosial rawan terjadi saat instalasi aplikasi pada gawai.

Dia juga menemukan fakta bahwa, data-data curian tersebut, digunakan sebagai sasaran kampanye politik microtargeting. Inilah yang terjadi di Pilpres Amerika 2016.

Propaganda komputasional merupakan fenomena global, yang melahirkan pemimpin-pemimpin berideologi sauvinisme, layaknya Donald Trump. Indonesia pun ditengarai sempat menjadi medan proyek politik kelompok-kelompok propaganda komputasional, namun gagal.

“Inilah yang terjadi dalam propaganda komputasional dalam konteks Pilpres Amerika, Pilpres di Brasil, Pilpres India, dan kebetulan, hasilnya adalah pemimpin-pemimpin yang sauvinistik, yang rasis. Indonesia, kita patut bersyukur, kita menjadi semacam anomali karena pemimpin yang kita pilih 2019 kemarin bukan pemimpin yang seperti itu (sauvinisme),” kata Dibyo.

Dian Sandi Utama Resmi Pimpin DPW PSI NTB
Liputan Daerah NTB

Dian Sandi Utama Resmi Pimpin DPW PSI NTB

Mataram (Suara NTB) – Jelang Pemilu serentak tahun 2024, pucuk pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) wilayah Provinsi NTB dikabarkan telah berganti. Ketua DPW PSI NTB yang baru kini dipercayakan kepada politisi muda yakni Dian Sandi Utama. Dian Sandi Utama yang lebih akrab disapa DSU ini dikonfirmasi membenarkan kabar tersebut.

Ia mengaku bahwa dirinya telah resmi diangkat oleh DPP PSI sebagai ketua DPW PSI NTB beberapa waktu lalu yang langsung diresmikan di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI di Jakarta. “Ya, saya belum membagi info dari kemarin karena memang belum final SK-nya. Kan harus naik ke Ketua Dewan Pembina dulu. Tapi secara prinsip memang saya sudah sah memimpin PSI NTB,” ungkapnya kepada wartawan, Rabu, 2 Juni 2021.

Penandatangan SK pengangkatan dirinya sebagai Ketua DPW PSI NTB dilakukan langsung bersama pelaksana tugas Ketum DPP PSI, Giring Ganesha dan Dewan Pembina, Raja Juli Antoni. Pengangkatan Dian Sandi sebagai ketua DPW PSI NTB tersebut cukup mengejutkan. Pasalnya ia diketahui merupakan kader dari Partai Nasdem dan pernah ikut menjadi caleg DPRD Provinsi NTB pada pemilu 2019 lalu melalui Partai Nasdem.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Dian Sandi mengaku jika dirinya memang telah cukup lama membangun komunikasi politik dengan PSI. Namun tentu dirinya terlebih dahulu mempelajari ciri khas dan karakter Partainya anak muda tersebut, dengan membaca lembar demi lembar buku pedoman, kemudian AD/ART dan lain sebagainya.

“Sehingga saya berkesimpulan partai ini partai masa depan, karena konsisten mewadahi pemuda. Dan menariknya mulai mengadopsi pola partai-partai modern, seperti sistem partai di barat. Misalnya, untuk rekomendasi Pilkada tanpa mahar dan ketika caleg melalui PSI dan terpilih itu tidak boleh ada iuran, pungutan dan apapun namanya. Mereka fokus kerja untuk rakyat,” kata dia.

Sikap yang diambil partai itu merupakan cara menghidupkan mesin organisasi yang berkaitan dengan finansial yakni melalui jaringan bisnis, bukan dengan menarik mahar dari kader. “Pada point itu saya merasa sangat cocok, sebagai generasi yang ingin kedepankan sistem perpolitikan teratur dan membaik, tentu saya langsung oke menerima tawaran tersebut,” tegasnya.

Dibawah kepemimpinannya, Dian Sandi berencana ke depan akan membesarkan PSI di NTB. Namun terlebih dahulu akan melakukan konsolidasi internal bersama jajaran pengurus DPD PSI di kabupaten/kota dan kader-kader lainnya.

Sumber: https://www.suarantb.com/dian-sandi-utama-resmi-pimpin-dpw-psi-ntb/

Pilpres 2024, Giring Ganesha: Perjuangan Mulai dari Sekarang kalau Mau Menang
Giring Presiden 2024 Wawancara

Pilpres 2024, Giring Ganesha: Perjuangan Mulai dari Sekarang kalau Mau Menang

JAKARTA, KOMPAS.com – Pelaksana tugas (plt) Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha mengatakan, partainya tengah memperkuat struktur untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Giring, selama ini PSI memiliki kelemahan terkait struktur, sehingga upaya penguatan harus dilakukan sejak sekarang.

“Jadi kami sekarang meningkatkan struktur. Struktur harus merasa bahwa perjuangan ini dimulainya dari sekarang kalau mereka mau menang di 2024. Kalau mau menang di 2024, perjuangan kita sekarang,” kata Giring, dalam wawancara dengan Pemimpin Redaksi Kompas.com Wisnu Nugroho, dikutip dari video BEGINU S2 Episode 12, Rabu (26/5/2021).

Giring mengakui, PSI bukan partai yang memiliki kekuatan dana melimpah. Melihat fakta tersebut, maka jalan satu-satunya adalah bekerja keras mulai saat ini menuju 2024.

“Faktanya PSI bukan partai yang banyak uang, kita masih pakai urunan masyarakat. Jadi satu-satunya jalan ya kerjanya harus dari sekarang,” ujar mantan vokalis grup band Nidji itu.

Ia mengatakan, banyak pihak yang menyampaikan untuk bekerja keras terlebih dahulu, termasuk dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun Giring telah mendeklarasikan rencana pencalonannya sebagai presiden pada Pilpres 2024.

Oleh karena itu, ia banyak berkeliling ke daerah sebagai salah satu upaya untuk memenangkan kontestasi tersebut.

“Hampir semuanya ngomong gitu (kerja keras). Pak Jokowi terakhir saya ketemu bilang, kalau mau menang ya harus capek, blusukan dan lain-lain. Ternyata it works! Kami keliling Indonesia, semua kader gerak,” ucap dia.

Giring ditunjuk oleh Ketua Umum PSI sebelumnya, Grace Natalie, sebagai plt ketua umum pada Agustus 2020.

Grace mengatakan, Giring yang dikenal sebagai musisi ini mewakili anak muda dan kreatif. Sehingga, Giring dipertimbangkan menjadi plt ketua umum.

“Pengalaman berjuang bersama di PSI selama beberapa tahun terakhir menjadi pertimbangan. Bro Giring juga bisa mewakili sosok anak muda kreatif,” ujar Grace kepada Kompas.com ketika dikonfirmasi, Senin (17/8/2020).

Grace menunjuk Giring sebagai Plt Ketua Umum PSI karena ia akan melanjutkan studi ke Singapura. Grace akan studi S2 di Lee Kuan Yew School of Public Policy, NUS selama satu tahun.

 

Sumber: https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/05/26/10525101/pilpres-2024-giring-ganesha-perjuangan-mulai-dari-sekarang-kalau-mau-menang

Politisi PSI Jatim Sebar Bingkisan kepada Warga saat Momen Lebaran 2021
Liputan Liputan Daerah

Politisi PSI Jatim Sebar Bingkisan kepada Warga saat Momen Lebaran 2021

SURYA.co.id | SURABAYA – Momentum lebaran dimanfaatkan oleh politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jatim, Fendy Pratama untuk berbagi kebahagiaan. Selama masa lebaran, Fendy menyebar paket bingkisan yang diberikan kepada masyarakat.

“Dengan harapan dapat memberikan kebahagiaan dan keceriaan kepada mereka yang kurang mampu merayakan lebaran tahun ini,” kata Fendy dalam keterangannya dikutip pada Senin (17/5/2021).

Juru bicara DPW PSI Jawa Timur itu mengungkapkan, dirinya memang ingin menyebarkan kebahagiaan di momen lebaran.

Bingkisan berisi paket lengkap ala lebaran itu disebar di beberapa lokasi di Kota Surabaya. Fendy bersama timnya berkeliling kota pahlawan untuk membagikan paket khas lebaran.

Menurutnya, dengan berbagi dia ingin mengurangi beban mereka di masa pandemi Covid-19 ini.

Seperti diketahui, dampak dari wabah virus ini memang tak hanya menyerang sektor kesehatan semata. Secara perekonomian tak sedikit pula yang merasa terpukul saat pandemi.

Fendy Pratama yang sebelumnya merupakan caleg PSI pada 2019 di Dapil 5 itu mengaku ingin terus berusaha memberi manfaat untuk Kota Surabaya. Dia berharap dengan aksinya itu dapat meringankan beban warga terdampak.

“Saya punya lebih dari 3000 suara di Pileg 2019 yang dibebankan di pundak, ini membuat saya berusaha untuk tetap memberi manfaat untuk Surabaya,” ungkapnya.

 

Sumber: https://surabaya.tribunnews.com/2021/05/17/politisi-psi-jatim-sebar-bingkisan-kepada-warga-saat-momen-lebaran-2021