Gara-gara Krisdayanti, PSI Minta Gaji Anggota DPR Dipotong
Liputan Liputan Nasional

Gara-gara Krisdayanti, PSI Minta Gaji Anggota DPR Dipotong

Gaji dan pendapatan DPR RI menjadi sorotan masyarakat sejak Krisdayanti blak-blakan membuka pendapatannya sebagai anggota DPR.

Menanggapi hal itu, Juru bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Sigit Widodo, besarnya pendapatan yang diterima oleh anggota DPR RI tidak sebanding dengan kinerja mereka sebagai anggota legislatif. Berdasarkan catatan PSI, pada 2020 DPR hanya mengesahkan 3 Undang-undang (UU) dari 37 Rancangan Undang-undang (RUU) program legislasi nasional (Prolegnas).

“Selama dua tahun sejak dilantik, DPR periode ini baru mengesahkan empat Undang-undang dari target 248 RUU yang masuk Prolegnas 2020-2024. Tunjangan-tunjangan yang diterima oleh anggota DPR lebih baik dipotong saja dan dialihkan untuk anggaran penanganan Pandemi Covid-19,” kata Sigit kepada wartawan, Sabtu (18/9/2021).

“Dulu beberapa calon anggota legislatif dari PSI membentuk Kaukus PSI Bersih-bersih DPR karena prihatin dengan pendapatan DPR yang super besar dan tidak transparan ini,” tuturnya.

“Ada belasan tunjangan yang jumlahnya sangat besar dan beberapa sangat mengada-ada. Sebutlah ada yang namanya tunjangan kehormatan. Ini buat apa? Apakah wakil rakyat di DPR menjadi terhormat karena menerima tunjangan ini, atau mereka merasa tidak terhormat jika tidak diberi tunjangan kehormatan?,” sambungnya.

PSI juga mempertanyakan beberapa tunjangan yang terkait dengan fungsi DPR. Beberapa tunjangan juga diterima oleh anggota DPR jika menduduki jabatan tertentu atau menjadi alat kelengkapan dewan.

“Ada tunjangan sebagai pimpinan dewan, tunjangan sebagai anggota badan musyawarah, tunjangan sebagai anggota komisi, tunjangan badan legislasi, tunjangan badan anggaran, dan seabrek tunjangan lainnya yang saling tumpang-tindih. Jadi jangan heran, meski gaji anggota DPR tidak terlalu besar, namun take home pay-nya bisa sangat luar biasa,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sigit mengatakan, blak-blakan tentang pendapatan anggota DPR yang dilakukan oleh Krisdayanti harus menjadi momentum perbaikan struktur pendapatan DPR.

Blak-blakan soal Gaji DPR

Sebelumnya, Krisdayanti bicara blak-blakan soal gaji anggota DPR. Diva yang akrab disapa KD ini bahkan merinci setiap pemasukan yang diterimanya sebagai anggota DPR RI Fraksi PDIP dapil Malang Raya ini.

Konon, akibat buka-bukaan itu, KD ditegur internal partai, hingga berujung pemanggilan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR Bambang Wuryanto.

Pertemuan tersebut kemudian diabadikannya lewat unggahan foto di Instagram.

KD berpose dengan kedua pimpinannya itu di ruangan Fraksi PDIP. Istri Raul Lemos itu

KD tersenyum ke arah kamera, begitupun dengan kedua pimpinannya. Dia seakan memberi sinyal hubungannya dengan Fraksi PDIP baik-baik saja usai pemanggilan.

“Satu rumah, satu visi, satu misi. Alhamdulillah. Ijin senior. Bersama Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Drs Utut Adianto & Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto Merdekaaa!” tulis KD di caption mengutip dari MataMata.com, Jumat (17/9/2021).

Sayangnya, Krisdayanti mematikan kolom komentar unggahan tersebut. Kendati begitu, foto tersebut mendapat 4 ribuan like dari netizen.

Sebelumnya, KD diminta menemui Ketua Fraksi PDIP dan Sekretaris PDIP menyusul pernyataannya membuka gaji anggota DPR. Utut mengatakan apa yang disampaikan KD benar, tapi sebagai politisi seharusnya pernyataan itu jangan disampaikan ke publik karena bisa memicu kegaduhan.

Utut memastikan pemanggilan Krisdayanti bukan untuk ditegur, melainkan diskusi. Dia meminta agar KD perlu memperbaiki komunikasi publik untuk mencegah mispersepsi.

Blak-blakan KD soal anggota DPR ada di kanal YouTube Akbar Faisal. Dia mengaku meerima gaji di awal bulan sebesar Rp16 juta.

Lima hari setelah gaji pokok itu diterimanya, KD mengaku mendapat tunjangan sebesar Rp59 juta. Bukan cuma itu, KD juga bilang menerima dana aspirasi sebesar Rp450 juta lima kali dalam setahun.

Sumber : https://www.suara.com/news/2021/09/18/094643/gara-gara-krisdayanti-psi-minta-gaji-anggota-dpr-dipotong

Ketua Umum PSI Ajak Warga DKI Desak DPRD Setujui Interpelasi Formula E
Liputan Nasional

Ketua Umum PSI Ajak Warga DKI Desak DPRD Setujui Interpelasi Formula E

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengajak warga Jakarta menggunakan hak suaranya untuk mendesak DPRD DKI Jakarta melakukan interpelasi atau hak tanya kepada Gubernur DKI Jakarta atas rencana penyelenggaraan Formula E.

“Saya ingin men-challange warga DKI Jakarta bahwa suara kamu bisa dipakai untuk memaksa yang tidak mau mendukung interpelasi Formula E agar balik badan dan mendukung dilaksanakannya interpelasi,” katanya dikutip dari video unggahan akun Instagram @psi_jakarta, Senin (13/9/2021).

Grace menilai, penyelenggaraan Formula E dengan biaya mencapai Rp1 triliun tidaklah tepat di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Menurutnya, anggaran harus digunakan dengan bijak dan hati-hati karena krisis akibat pandemi dirasakan di seluruh sisi kehidupan masyarakat.

“Agar ketika ada kebutuhan darurat, kita masih mempunyai kemampuan untuk membiayainya,” kata Grace. Dengan demikian, warga DKI Jakarta mempunyai hak untuk mengawasi penggunaan anggaran atau APBD DKI Jakarta.

“APBD DKI Jakarta adalah uang rakyat. Uangnya bro dan sis semuanya. Oleh karena itu kita berhak dan bahkan harus tahu untuk apa penggunaan uang tersebut,” imbuhnya.

Adapun, mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, hak interpelasi tertuang dalam Bab VIII Pelaksanaan Hak DPRD dan Anggota DPRD Bagian Kedua Pasal 120.

Pasal 120 ayat (1) menjelaskan, bahwa hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta bedampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

“Hak interpelasi diusulkan paling sedikit 15 orang anggota DPRD dan lebih dari 1 fraksi,” bunyi Pasal 120 Ayat (2).

Berdasarkan syarat tersebut, Fraksi PSI dan PDIP telah memenuhi syarat pengusulan hak interpelasi, yakni 33 anggota. Masing-masing anggota terdiri dari 8 orang Fraksi PSI dan 25 orang Fraksi PDIP.

Namun, tujuh fraksi sepakat untuk tidak ikut bergabung bersama dengan PDIP dan PSI terkait pengajuan interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sumber : https://jakarta.bisnis.com/read/20210914/77/1442023/ketua-umum-psi-ajak-warga-dki-desak-dprd-setujui-interpelasi-formula-e

Jika Ada Wacana Naik Gaji, Ketua PSI Jawa Barat Pesan Aleg Tolak dengan Tegas
Liputan Daerah

Jika Ada Wacana Naik Gaji, Ketua PSI Jawa Barat Pesan Aleg Tolak dengan Tegas

Ketua DPW PSI Jawa Barat, Furqan AMC, berharap proses pembahasan APBD, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Barat, dapat dilakukan dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas.

Serta mengedepankan asas kepatutan, sehingga setiap rupiah anggaran dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami telah menginstruksikan anggota legislatif PSI di Jawa Barat untuk menolak setiap anggaran yang tidak efisien dan tidak patut. Termasuk jika ada wacana kenaikan gaji atau tunjangan dewan, aleg PSI harus menolak dengan tegas,” ujar Furqan saat diwawancarai pada Sabtu, 11 September 2021.

Pada masa pandemi ini rakyat banyak yang prihatin.

Pelaku usaha banyak yang menutup usahanya. Banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Banyak siswa yang terkendala proses belajar daring, dan berbagai keprihatinan lainnya.

“Karena itu pemerintah dan DPRD harus bijaksana dalam penganggaran,” ucapnya.

PSI Jawa Barat juga mengajak warga Jawa Barat mengkritisi proses penyusunan, persetujuan dan pengesahan anggaran hingga pelaksanaannya.

“Partisipasi rakyat dan hadirnya partai yang konsisten mengawal anggaran rakyat akan memastikan kereta pembangunan berada pada relnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat banyak” kata pria yang merupakan mantan aktivis ‘98 ini.

Seperti diketahui saat ini Jawa Barat menjadi provinsi juara (peringkat satu) di Indonesia dengan 101 kasus korupsi daerah selama 16 tahun terakhir sebagaimana data yang diungkap KPK.***

Sumber: https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-012576778/jika-ada-wacana-naik-gaji-ketua-psi-jawa-barat-pesan-aleg-tolak-dengan-tegas

PSI Minta Proyek FPSA Tinjau Kembali Jika Meresahkan Warga
Liputan Daerah

PSI Minta Proyek FPSA Tinjau Kembali Jika Meresahkan Warga

Anggota DPRD DKI Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) August Hamonangan meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk meninjau kembali Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara (FPSA) di Tebet.

Menurut August, hal itu untuk merespon aspirasi warga Tebet, Jakarta Selatan yang secara tegas menolak rencana pembangunan FPSA karena berdekatan dengan pemukiman serta area publik lainnya dan dinilai berpotensi menganggu kenyamanan dan mencemari udara.

“Ini menjadi salah satu pertimbangan, kalau memang bisa diterima atau ditampung aspirasi yang mengatakan warga Tebet menolak, itu (FPSA) ditunda, setidaknya dipertimbangkan lagi bagaimana aspirasi dari warga itu harus menjadi pertimbangan utama bagi Dinas Lingkungan Hidup,” ujar August dalam keterangannya, Rabu (08/09).

August juga mengatakan, dirinya sudah meninjau langsung lokasi yang nantinya digunakan sebagai FPSA yang masuk dalam wilayah Tebet Barat. Sebelumnya lokasi tempat pembuangan sampah persis di samping Taman Tebet, menurut perkembangan terakhir katanya sudah dipindahkan.

Meskipun sudah dipindah, kata August, sangat disayangkan lokasinya masih berdekatan dengan Taman Tebet, bersebelahan dengan Ruang Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Akasia serta pemukiman warga.

“Saya sudah meninjau lokasi dan memang sebelum dimulainya perpindahan TPS dari Taman Tebet pindah ketempat yang sekarang itu yang dekat RPTRA, saat itu sempat ada penolakan warga,” terangnya

August menyebut para anggota DPRD dari PSI akan mencoba membantu warga dengan mencari jalan agar aspirasi warga bisa tersalurkan.

“Nanti mungkin dari kami, dari Fraksi temen-teman coba menyiasati kalau memang ada aspirasi yang benar-benar dari warga Tebet dan tentunya yang terdekat adalah kelurahan Tebet Barat, inilah yang akan kami dorong kalau memang warga tidak setuju warga menolak ya itu tadi harus menjadi pertimbangan utama,” ulasnya.

Namun, kata August, selain opsi menunda, jika memang keberadaan FPSA itu benar-benar mengganggu dan membuat warga merasa khawatir dan resah terhadap dampak buruk yang akan ditimbulkan maka harus ditolak secara tegas.

“Setidaknya menunda atau bahkan mungkin ya kalau warga benar-benar punya kekhawatiran itu harus ditolak,” tegasnya.

Selain itu, August juga menyatakan warga yang menolak akan difasilitasi kedalam forum resmi baik itu pada tingkat kelurahan maupun dibawa ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menyampaikan suaranya dalam wadah audiensi.

“Makannya ini kan harus kita bawa kan juga didalam forum apakah kita bawa ke kelurahan atau mungkin kita bawakan langsung ke Sudin atau Dinas LH warga yang tadi benar-benar menolak,” tuntasnya.

Sumber : https://www.jawapos.com/jabodetabek/08/09/2021/psi-minta-proyek-fpsa-tinjau-kembali-jika-meresahkan-warga/?page=all

Bangkitkan Ekonomi Bali, PSI Usulkan ke Presiden “Quarantine in Paradise”, Apa Itu?
Wawancara

Bangkitkan Ekonomi Bali, PSI Usulkan ke Presiden “Quarantine in Paradise”, Apa Itu?

Wacana Bali agar dijadikan lokasi karantina penerbangan internasional menyeruak.

Dalam wacana tersebut, diharapkan para pelaku perjalanan internasional yang datang ke Indonesia tidak dikarantina di Jakarta, tetapi dilakukan di Bali.

Kebijakan ini dilakukan agar hotel-hotel di Bali dapat terisi okupansinya, yang diharapkan mampu membuat roda pariwisata sebagai denyut nadi utama perekonomian Bali, kembali bergerak.

Hal ini seperti diungkapkan oleh Plt Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha kepada Presiden Jokowi saat pertemuan dengan pimpinan parpol non-parlemen Istana Negara, Rabu 1 September 2021.

Untuk mengetahui lebih jauh alasan Giring menyuarakan hal tersebut, Tribun Bali mewawancarai Plt Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha.

Berikut petikan wawancara yang dilakukan oleh Wakil Pemimpin Redaksi Tribun Bali, Dion DB Putra.

Mas Giring, senang bisa hadir di wawancara eksklusif kali ini, Mas Giring anda dalam seminggu terakhir menjadi newsmaker, dalam pertemuan bersama Pak Presiden.

Mas Giring mengajukan sebuah usul yang bagi masyarakat Bali luar biasa, yakni menjadikan Bali sebagai tempat karantina pesawat internasional, dan itu menjadi headline.

Saya ingin dengar cerita dari Mas Giring, kira-kira mengapa mengusulkan itu dan mendapat respon positif dari Pak Presiden?

Waktu itu prosesnya di tanggal 31 Agustus 2021, lalu memang kita DPP PSI sedang membikin sebuah project video yang namanya Quarantine in Paradise.

Di video tersebut kita akan jelaskan terkait karantina itu di surga dunia di Bali. Ini adalah masukan dari Bro Robi.

Masukan dari Bro Robi, ide dari DPP kok bisa sinkron, dan pas banget momennya semuanya klik, ada undangan dari Pak Presiden. Besoknya langsung berangkat ke Jakarta bertemu Pak Jokowi.

Mumpung pada saat itu, Pak Jokowi saya sudah ada di Bali sebulan, sedih melihat Legian kosong, Seminyak kosong, Kuta kosong.

Pak Jokowi saya ini ada aspirasi masyarakat Bali yang ditaruh di pundak saya, mumpung saya ketemu Pak Jokowi saya sampaikan.

Kenapa pesawat karantina yang masuk ke Bali kenapa karantinanya di Jakarta, bukan di Bali, dimana ada ribuan kamar, ribuan hotel, ribuan vila yang sebetulnya kalau dijadikan karantina masyarakat Bali dan ekonominya, UMKM-nya pasti bergerak.

Turis-turis itu kalau lapar pasti hospitality-nya akan nyiapin, kalau pengen ngopi kan bisa nggojek dari restoran-restoran yang dibangun UMKM itu berjalan, dan hotel-hotel itu bergerak, tentunya dengan penerapan protokol kesehatan untuk memantau para turis asing itu.

Selain itu, kami sampaikan Pak Jokowi setiap Senin malam selalu deg-degan seperti menunggu episode terbaru Ikatan Cinta, seperti perpanjangan PPKM.

Jadi kalau bisa minta tolong Bali dibuka pariwisatanya, agar turis-turis domestik bisa berlibur ke sini dengan syarat protokol kesehatan dan vaksinasi dua kali, agar ekonomi mulai bergerak lagi.

Kita tahu waktu Bom Bali 1 dan 2, para turis-turis domestik yang bisa membawa Bali kembali bangkit.

Kita akan merilis campaign-campaign kita tentang quarantine in paradise. Saya juga akan meminta tolong Sis Grace Anastasia di DPRD Bali untuk ikut mengawal ini.

Saya juga akan meminta kader yang lainnya untuk menyuarakan itu, bagaimana kita bisa mempersiapkan seluruh desa adat, jaringan kita, untuk menjadi bagian dari quarantine of paradise itu.

Saya yakin ini adalah bencana besar, pandemi Covid-19 ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Tapi juga tanggung jawab kita sebagai anak bangsa.

Sebagai umat manusia, daripada kita main salah-salahan di sosial media, kini saatnya kita mencari peran.

Saya sudah beberapa minggu di sini, yang bikin saya terenyuh adalah masyarakat yang taat kepada peraturan, dan memiliki kecintaan kepada Indonesia yang luar biasa, dan memiliki jiwa yang positif sampai pada optimis untuk bisa melewati pandemic ini.

Dan saya rasa ini harus ditangkap lebih baik oleh PSI dan pemda, jangan sampai optimisme dan kesabaran ini dibuang begitu saja. Kalau level menurun prokes tetap jalan.

Kedua adalah tracing yang penting, dan kemudian adalah bagaimana swab test PCR dan antigen dicari semurah mungkin, agar masyarakat Bali yang mau swab test bisa langsung. Harusnya pemerintah bisa mensubsidi itu.

Saat bertemu dengan Pak Presiden apa lagi yang disampaikan PSI?

Kita menyampaikan pencapaian-pencapaian PSI, yang Alhamdulillah semua kader-kader PSI di daerah hampir membagikan paket nasi 200 ribu.

Beberapa aleg-aleg kita membuat sentra-sentra vaksin, di Bali memang sudah aman, tapi di daerah butuh kolaborasi dengan pemerintah daerah.

Kami juga melihat program PSI yang rice box dan sudah terkumpul dana Rp3 miliar, ini apa yang melatarbelakangi program ini?

Simpel,yang pasti melatarbelakangi adalah Sis Grace ketum kita. Sis Grace Natalie punya ide besar, bagaimana dengan Rp 10 ribu itu sudah dapat membeli nasi dengan lauk-pauk, itu sudah termasuk box-nya, dan akhirnya kita buat campaign.

Awalnya, kita ada donatur tetapi setelah melihat momen ini visible, kita coba dan dieksekusi, dan itu viralnya luar biasa dan itu terkumpul sampai Rp 3,5 miliar.

Kita target sampai 2024 itu 1 juta rice box. Karena kita yakin pandemi itu panjang., kader dan pengurus kita turun, kerja siang-malam untuk ini.

Sumber : https://bali.tribunnews.com/2021/09/07/bangkitkan-ekonomi-bali-psi-usulkan-ke-presiden-quarantine-in-paradise-apa-itu

Anggaran Belanja Disdik Kota Bandung Rp 200 M Dianggap Janggal, Ini Perincian dan Kejanggalannya
Liputan Daerah

Anggaran Belanja Disdik Kota Bandung Rp 200 M Dianggap Janggal, Ini Perincian dan Kejanggalannya

Anggota Fraksi PSI-PKB DPRD Kota Bandung, Erick Darmajaya, menyoroti kenaikan anggaran belanja modal peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan hingga lebih dari Rp 200 miliar dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.

Menurut Erick, APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 seharusnya diperuntukkan dalam mengantisipasi situasi dan kondisi yang tidak lagi sesuai dengan asumsi-asumsi yang dibuat sebelumnya, termasuk kondisi darurat seperti pandemi Covid-19.

Karena itu, butuh anggaran yang berfokus pada menangani penyebaran virus serta menanggulangi akibat-akibatnya.

“Kita semua tahu betapa penting pendidikan dibangun, apalagi sudah lebih dari setahun belajar dari rumah,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui telepon, Sabtu (4/9/2021).

“Baru September ini akan mengadakan PTM kembali.”

“Namun, kami melihat suatu kejanggalan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.”

“Terdapat kenaikan anggaran belanja modal peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan hingga lebih dari Rp 200 miliar.”

Erick pun menyebutkan, perincian kenaikan anggaran di Dinas Pendidikan tersebut meliputi pengadaan mebel untuk SD sebesar Rp 27 miliar, pengadaan perlengkapan SD sebesar Rp 35 miliar, dan pengelolaan dana BOS SD Rp 25 miliar.

Kemudian untuk SMP, pengadaan mebel sebesar Rp 25 miliar, perlengkapan SMP Rp 98 miliar, serta pengelolaan dana BOS mencapai Rp 7,7 miliar.

“Kita mengerti bahwa sekolah-sekolah membutuhkan mebel dan perlengkapan penunjang pendidikan lainnya.”

“Tapi meminta anggaran sebesar itu dalam situasi seperti sekarang, rasanya kurang tepat,” ucap Erick, yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bandung.

Pihaknya mengharapkan Pemkot Bandung menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat untuk fokus pada bidang kesehatan, ekonomi, dan tenaga kerja.

“Kita punya masalah pengangguran tinggi, perdagangan dan industri menyurut, juga kondisi UMKM kita sangat berat sekarang.”

“Kita perlu solusi di sisa tahun anggaran 2021 ini,” katanya. (*)

Sumber : https://jabar.tribunnews.com/2021/09/04/anggaran-belanja-disdik-kota-bandung-rp-200-m-dianggap-janggal-ini-perincian-dan-kejanggalannya

PSI Desak Lili Pintauli Mundur dari Pimpinan KPK, Sanksi Potong Gaji Terlalu Ringan
Liputan Nasional

PSI Desak Lili Pintauli Mundur dari Pimpinan KPK, Sanksi Potong Gaji Terlalu Ringan

JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar untuk mundur usai dijatuhi sanksi oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Juru Bicara DPP PSI Ariyo Bimmo menilai, sanksi yang diberikan oleh Dewas KPK berupa pemotongan gaji pokok terlalu ringan.

“Seharusnya, sanksi jauh lebih berat, yaitu diberhentikan atau yang bersangkutan diminta mengundurkan diri. Ini pelanggaran berat yang dampaknya adalah pelecehan terhadap integritas KPK. Sanksi potong gaji terlalu ringan, Bu Lili layak mundur,” kata Ariyo dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Selasa (31/8/2021).

Ia menambahkan, sanksi potongan gaji pokok menjadi preseden buruk penegakan aturan dan sangat merugikan kredibilitas KPK.

Kepercayaan publik, kata dia, dibangun bukan hanya melalui banyaknya kasus korupsi yang diselesaikan. “Tapi, bagaimana KPK dapat menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan secara internal.

Kalau sanksinya hanya seperti ini, jangan bermimpi pelanggaran semacam itu tidak akan terulang,” ucapnya.

Ariyo mengatakan, saat ini citra KPK sedang mengalami turbulensi jika sanksi yang diberikan Dewas kepada Lili hanya berupa pemotongan gaji pokok.

Lebih lanjut, menurut dia, kerja penegakan hukum KPK bakal diwarnai prasangka dan kecurigaan. “Bukan seperti ini harapan masyarakat dengan hadirnya Dewan Pengawas KPK,” tutur dia.

Ariyo menambahkan, desakan mundur belum berbicara soal dugaan tindak pidana atas apa yang telah dilanggar oleh Wakil Ketua KPK itu.

Namun, ia mengatakan bahwa desakan mundur untuk Lili berkaitan dengan kode etik yang telah dilanggar.

“Kita memang belum berbicara tentang dugaan tindak pidana, tapi ini masalah etik dalam pemberantasan korupsi. KPK harusnya menjadi kiblat etik para penegak hukum di Indonesia,” ujar Ariyo. Dia mengingatkan bahwa Lili berdasarkan pernyataan Dewas KPK, terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat.

Lili terbukti bertemu secara langsung dengan Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial yang berstatus tersangka dugaan suap lelang jabatan.

Bahkan, lanjut Ariyo, mantan anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) itu juga terbukti membawa embel-embel pimpinan KPK untuk pengurusan penyelesaian di PDAM Tirta Kualo Tanjung Balai atas nama Ruri Prihartini.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Dewas Tumpak Panggabean menjatuhkan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok terhadap Lili lantaran Lili terbukti berkomunikasi dengan Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M. Syahrial yang tengah berperkara di KPK.

“Menghukum terperiksa dengan saksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan,” ujar Tumpak Panggabean dalam konferensi pers, Senin (30/8/2021).

Sumber : https://nasional.kompas.com/read/2021/08/31/14202511/psi-desak-lili-pintauli-mundur-dari-pimpinan-kpk-sanksi-potong-gaji-terlalu?page=all#page3

Tata Kota Jakarta Terburuk di Dunia, PSI Kritik Implementasi Rencana
Liputan Daerah

Tata Kota Jakarta Terburuk di Dunia, PSI Kritik Implementasi Rencana

TEMPO.CO, Jakarta – Anggota DPRD DKI Jakarta Anthony Winza Prabowo mengatakan buruknya implementasi rencana Pemerintah DKI menyebabkan tata kota Jakarta menjadi yang terburuk di dunia. “Kelemahan Pemerintah DKI adalah implementasinya. Banyak rencana, banyak bicara tapi minim yang terlaksana,” kata politikus PSI itu kepada Tempo pada Rabu, 25 Agustus 2021.

Sebelumnya media arsitektur Rethinking The Future (RTF) menobatkan Jakarta sebagai kota dengan tata kota terburuk di dunia. Sebab, Ibu Kota sangatlah padat penduduk dengan udara dan airnya sangat tercemar.

Anthony memberi contoh rencana LRT yang baru terlaksana sampai saat ini adalah rute yang sangat pendek, yakni Kelapa Gading–Velodrome. Ia menilai prioritas anggaran Pemerintah DKI untuk membenahi kota juga masih tidak jelas.

Seperti proyek pembenahan kampung kumuh seperti program Community Action Plan (CAP) terkena refocusing, penyediaan pipa air mandek di angka 60 persen, dan realisasi program DP Rp 0 yang realisasinya tidak sampai 1 persen. Menurut anggota Komisi C DPRD DKI itu, Pemerintah DKI terkesan ingin membangun hal-hal yang monumental namun minim fungsi.

“Cat atap warna-warni dimana yang bisa lihat hanya burung-burung di udara, monumen sepeda, patung bambu, JPO yang lebih aman pun digantikan dengan pelican crossing yang membuat lebih macet dan lebih tidak aman untuk memfokuskan pada keindahan mata semata,” ujar Anthony.

Melihat Instruksi Gubernur no. 49 tahun 2021, Ia mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru mulai sibuk membuat berbagai masterplan. “Padahal masterplan itu harusnya dibuat sejak awal menjabat. Atau bahkan idealnya sudah siap sebelum menjabat jadi tahun ke 1 langsung kejar implementasi.”

Sumber : https://metro.tempo.co/read/1498665/tata-kota-jakarta-terburuk-di-dunia-psi-kritik-implementasi-rencana/full&view=ok

Peduli Lindungi Banyak Dikeluhkan, PSI Desak Kominfo Segera Perbaiki
Wawancara

Peduli Lindungi Banyak Dikeluhkan, PSI Desak Kominfo Segera Perbaiki

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memperbaiki aplikasi Peduli Lindungi. Saat ini Peduli Lindungi masih difokuskan sebagai bukti sudah divaksinasi sehingga boleh masuk ke sejumlah tempat umum. Selain itu, PSI mengaku menerima keluhan dari masyarakat terkait aplikasi tersebut yang masih bermasalah.

“Mulai dari data tidak update, aplikasi tidak efisien sehingga memboroskan baterai sampai yang aplikasinya benar-benar tidak bisa dijalankan sama sekali. Bila aplikasi ini mau digunakan sebagai aplikasi utama penanggulangan COVID-19, maka harus ada perbaikan serius,” ujar juru bicara DPP PSI, Sigit Widodo melalui keterangan tertulis pada Minggu, 22 Agustus 2021 lalu.

Di sisi lain, Sigit yakin aplikasi yang dikembangkan oleh Kominfo tersebut mampu digunakan untuk membantu pelacakan kontak erat pasien COVID-19. Sebab, aplikasi tersebut meminta kepada penggunanya untuk mengaktifkan lokasi dengan GPS.

“Itu harus ditanyakan kepada Kominfo, fitur tersebut (untuk melacak kontak erat) dimanfaatkan tidak. Bila tidak (dimanfaatkan), maka sebaiknya permintaan agar aplikasi bisa mengakses lokasi pengguna dimatikan saja karena banyak keluhan aplikasi itu menyedot banyak baterai,” tutur dia lagi.

Ia yakin pengembang aplikasi di Indonesia mampu membuat Peduli Lindungi sebagai alat bantu untuk melacak kontak erat pasien COVID-19. Pengguna aplikasi itu pun diyakini tidak akan keberatan untuk dimintai lokasinya.

“Sebab, aplikasi seperti GoJek atau Grab saja meminta agar lokasi diaktifkan. Lalu, kenapa pengguna protes ketika hal serupa diberlakukan untuk aplikasi Peduli Lindungi,” tanya Sigit.

Apalagi permasalahan yang ditemukan oleh PSI dari aplikasi Peduli Lindungi ini?

Salah satu keluhan yang jamak ditemukan warga ketika install aplikasi Peduli Lindungi yaitu bukti vaksinasi tidak ada. Padahal, warga sudah melakukan vaksinasi lengkap.

“Sangat mengherankan hingga saat ini masih banyak ditemukan status update di situs pedulilindungi.id tapi di aplikasi belum update,” ujar Sigit.

Ia melihat ada database yang belum terintegrasi. Bahkan, kisah lain yang ditemukan di lapangan warga yang belum divaksinasi justru terdata di aplikasi Peduli Lindungi. Saat ke sentra vaksinasi, warga tersebut ditolak lantaran terdata sudah menerima vaksin COVID-19.

Hal lain yang juga disorot dalam aplikasi ini yaitu soal pemindahan server dari Telkom ke Kominfo. Hal tersebut dilakukan dengan alasan agar aplikasinya tidak lelet. Sigit menilai pemindahan server tidak berdampak terhadap kecepatan operasi aplikasinya.

“Masalahnya aplikasi itu harus diperbaiki dan update data yang buruk,” tutur dia lagi.

Lantaran masih banyak permasalahan tersebut menyebabkan banyak warga yang enggan install aplikasi Peduli Lindungi. Maka, PSI berharap perbaikan yang dilakukan oleh Telkom dan Kominfo dilakukan secara serius. Bukan sekedar tambal sulam dengan memindahkan server.

“Bila mayoritas pengguna ponsel sudah nyaman menggunakan aplikasi ini, maka mereka akan dengan sukarela install di ponselnya,” katanya.

2. PSI nilai penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk filter warga sudah tepat

Meski masih banyak keluhan, tetapi PSI menilai penggunaan teknologi seperti Peduli Lindungi dalam jangka pendek untuk filter warga sudah tepat. Apalagi saat ini belum ada pangkalan data yang terintegrasi berisi data vaksinasi dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Karena belum ada database terintegrasi, maka mau tidak mau kita harus menunjukkan aplikasi yang menunjukkan seseorang sudah divaksinasi atau belum. Sekaligus melakukan pelacakan,” kata Sigit.

Momen pandemik ini, ujarnya, juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan basis data kependudukan di tanah air dan aplikasi yang memanfaatkan basis data tersebut. Ia menilai bila dikelola dengan benar, maka dengan NIK saja sudah cukup karena di dalamnya sudah menjadi data tunggal.

“Tetapi kan data NIK tidak terintegrasi dengan basis data lainnya,” ujar dia.

Di sisi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap hingga akhir Agustus 2021, Peduli Lindungi sudah digunakan di 500 fasilitas umum. Budi mengatakan aplikasi Peduli Lindungi bakal menjadi filter warga ke tempat umum. Mereka wajib scan QR barcode di aplikasi dengan QR barcode yang berada di depan pintu masuk tempat umum seperti mal.

“Bila sudah divaksinasi minimal dosis pertama, barcode akan menunjukkan warna merah. Mereka boleh masuk ke dalam mal. Bila barcode berwarna kuning karena belum divaksinasi tetapi bukan kontak erat pasien COVID-19, maka tetap boleh masuk ke mal,” ujar Budi pada 19 Agustus 2021 lalu.

Sementara, bila barcode menunjukkan warna merah yang berarti terdapat hasil tes yang menunjukkan positif COVID-19 atau merupakan kontak erat pasien, maka pengunjung tak diizinkan masuk ke dalam mal. Budi juga menyebut akan ada pemeriksaan terhadap kepatuhan protokol kesehatan yang dilakukan secara acak oleh petugas dinas kesehatan.

3. Bukti vaksin diprotes dijadikan syarat untuk bisa beraktivitas

Sementara, kebijakan bukti vaksinasi yang dijadikan syarat untuk bisa beraktivitas diprotes oleh epidemiolog dan kepala daerah. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pernah mengatakan kebijakan bukti vaksinasi dinilai tidak adil karena jumlah warga yang divaksinasi masih sedikit.

Bahkan, ia menilai kebijakan tersebut seolah memberi karpet merah bagi warga yang sudah divaksinasi agar bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Padahal tingkat penularan virus Sars-CoV-2 varian Delta di Tanah Air masih tinggi.

Berdasarkan data dari Kemenkes per 19 Agustus 2021, jumlah cakupan nasional vaksinasi COVID-19 baru mencapai 26,75 persen. Cakupan vaksinasi di Jateng saja belum mencapai 40 persen.

Baru DKI Jakarta yang telah memberikan dosis vaksin lebih dari 100 persen. Lalu, disusul Bali yang cakupan vaksinasinya lebih dari 80 persen. Bahkan, dalam catatan vaksinasi Kemenkes, ada 30 provinsi yang cakupan vaksinasinya di bawah 40 persen. Bahkan, 14 provinsi di antaranya cakupan vaksinasi belum mencapai 20 persen. Berikut daftar provinsi yang tingkat cakupan vaksinasi di bawah 20 persen:

News Indonesia23 Aug 21 | 20:42
Peduli Lindungi Banyak Dikeluhkan, PSI Desak Kominfo Segera Perbaiki
Banyak warga yang sudah divaksinasi tapi datanya tak muncul
Peduli Lindungi Banyak Dikeluhkan, PSI Desak Kominfo Segera PerbaikiANTARA/Arindra Meodia
Santi Dewi
Verified
Santi Dewi Verified
Share to Facebook Share to Twitter
Jakarta, IDN Times – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memperbaiki aplikasi Peduli Lindungi. Saat ini Peduli Lindungi masih difokuskan sebagai bukti sudah divaksinasi sehingga boleh masuk ke sejumlah tempat umum. Selain itu, PSI mengaku menerima keluhan dari masyarakat terkait aplikasi tersebut yang masih bermasalah.

“Mulai dari data tidak update, aplikasi tidak efisien sehingga memboroskan baterai sampai yang aplikasinya benar-benar tidak bisa dijalankan sama sekali. Bila aplikasi ini mau digunakan sebagai aplikasi utama penanggulangan COVID-19, maka harus ada perbaikan serius,” ujar juru bicara DPP PSI, Sigit Widodo melalui keterangan tertulis pada Minggu, 22 Agustus 2021 lalu.

Di sisi lain, Sigit yakin aplikasi yang dikembangkan oleh Kominfo tersebut mampu digunakan untuk membantu pelacakan kontak erat pasien COVID-19. Sebab, aplikasi tersebut meminta kepada penggunanya untuk mengaktifkan lokasi dengan GPS.

“Itu harus ditanyakan kepada Kominfo, fitur tersebut (untuk melacak kontak erat) dimanfaatkan tidak. Bila tidak (dimanfaatkan), maka sebaiknya permintaan agar aplikasi bisa mengakses lokasi pengguna dimatikan saja karena banyak keluhan aplikasi itu menyedot banyak baterai,” tutur dia lagi.

Ia yakin pengembang aplikasi di Indonesia mampu membuat Peduli Lindungi sebagai alat bantu untuk melacak kontak erat pasien COVID-19. Pengguna aplikasi itu pun diyakini tidak akan keberatan untuk dimintai lokasinya.

“Sebab, aplikasi seperti GoJek atau Grab saja meminta agar lokasi diaktifkan. Lalu, kenapa pengguna protes ketika hal serupa diberlakukan untuk aplikasi Peduli Lindungi,” tanya Sigit.

Apalagi permasalahan yang ditemukan oleh PSI dari aplikasi Peduli Lindungi ini?

Baca Juga: Manajemen Mal: Banyak Pengunjung Belum Unggah Apikasi Peduli Lindungi

1. Banyak warga yang sudah divaksinasi, datanya tak muncul di Peduli Lindungi
Peduli Lindungi Banyak Dikeluhkan, PSI Desak Kominfo Segera PerbaikiIlustrasi aplikasi Peduli Lindungi di Play Store (www.aptika.kominfo.go.id)
Salah satu keluhan yang jamak ditemukan warga ketika install aplikasi Peduli Lindungi yaitu bukti vaksinasi tidak ada. Padahal, warga sudah melakukan vaksinasi lengkap.

“Sangat mengherankan hingga saat ini masih banyak ditemukan status update di situs pedulilindungi.id tapi di aplikasi belum update,” ujar Sigit.

Ia melihat ada database yang belum terintegrasi. Bahkan, kisah lain yang ditemukan di lapangan warga yang belum divaksinasi justru terdata di aplikasi Peduli Lindungi. Saat ke sentra vaksinasi, warga tersebut ditolak lantaran terdata sudah menerima vaksin COVID-19.

Hal lain yang juga disorot dalam aplikasi ini yaitu soal pemindahan server dari Telkom ke Kominfo. Hal tersebut dilakukan dengan alasan agar aplikasinya tidak lelet. Sigit menilai pemindahan server tidak berdampak terhadap kecepatan operasi aplikasinya.

“Masalahnya aplikasi itu harus diperbaiki dan update data yang buruk,” tutur dia lagi.

Lantaran masih banyak permasalahan tersebut menyebabkan banyak warga yang enggan install aplikasi Peduli Lindungi. Maka, PSI berharap perbaikan yang dilakukan oleh Telkom dan Kominfo dilakukan secara serius. Bukan sekedar tambal sulam dengan memindahkan server.

“Bila mayoritas pengguna ponsel sudah nyaman menggunakan aplikasi ini, maka mereka akan dengan sukarela install di ponselnya,” katanya.

Baca Juga: Menkes Targetkan 500 Tempat Umum Gunakan Aplikasi Peduli Lindungi

LANJUTKAN MEMBACA ARTIKEL DI BAWAH
Editor’s Picks
Risma: Warga Sudah Meninggal Bisa Dapat Bansos Dengan Syarat
Kabur Dari Taliban, Presiden Ashraf Ghani Kini Di Uni Emirat Arab
[LINIMASA-7] Perkembangan Terkini Pandemik COVID-19 Di Indonesia
2. PSI nilai penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk filter warga sudah tepat
Peduli Lindungi Banyak Dikeluhkan, PSI Desak Kominfo Segera PerbaikiCara penerapan filter pengunjung mal dengan aplikasi Peduli Lindungi (Tangkapan slide presentasi Menkes Budi Gunadi)
Meski masih banyak keluhan, tetapi PSI menilai penggunaan teknologi seperti Peduli Lindungi dalam jangka pendek untuk filter warga sudah tepat. Apalagi saat ini belum ada pangkalan data yang terintegrasi berisi data vaksinasi dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Karena belum ada database terintegrasi, maka mau tidak mau kita harus menunjukkan aplikasi yang menunjukkan seseorang sudah divaksinasi atau belum. Sekaligus melakukan pelacakan,” kata Sigit.

Momen pandemik ini, ujarnya, juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan basis data kependudukan di tanah air dan aplikasi yang memanfaatkan basis data tersebut. Ia menilai bila dikelola dengan benar, maka dengan NIK saja sudah cukup karena di dalamnya sudah menjadi data tunggal.

“Tetapi kan data NIK tidak terintegrasi dengan basis data lainnya,” ujar dia.

Di sisi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap hingga akhir Agustus 2021, Peduli Lindungi sudah digunakan di 500 fasilitas umum. Budi mengatakan aplikasi Peduli Lindungi bakal menjadi filter warga ke tempat umum. Mereka wajib scan QR barcode di aplikasi dengan QR barcode yang berada di depan pintu masuk tempat umum seperti mal.

“Bila sudah divaksinasi minimal dosis pertama, barcode akan menunjukkan warna merah. Mereka boleh masuk ke dalam mal. Bila barcode berwarna kuning karena belum divaksinasi tetapi bukan kontak erat pasien COVID-19, maka tetap boleh masuk ke mal,” ujar Budi pada 19 Agustus 2021 lalu.

Sementara, bila barcode menunjukkan warna merah yang berarti terdapat hasil tes yang menunjukkan positif COVID-19 atau merupakan kontak erat pasien, maka pengunjung tak diizinkan masuk ke dalam mal. Budi juga menyebut akan ada pemeriksaan terhadap kepatuhan protokol kesehatan yang dilakukan secara acak oleh petugas dinas kesehatan.

3. Bukti vaksin diprotes dijadikan syarat untuk bisa beraktivitas
Peduli Lindungi Banyak Dikeluhkan, PSI Desak Kominfo Segera PerbaikiData cakupan vaksinasi di tingkat nasional per 19 Agustus 2021 (Tangkapan presentasi Menteri Kesehatan Budi Gunadi)
Sementara, kebijakan bukti vaksinasi yang dijadikan syarat untuk bisa beraktivitas diprotes oleh epidemiolog dan kepala daerah. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pernah mengatakan kebijakan bukti vaksinasi dinilai tidak adil karena jumlah warga yang divaksinasi masih sedikit.

Bahkan, ia menilai kebijakan tersebut seolah memberi karpet merah bagi warga yang sudah divaksinasi agar bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Padahal tingkat penularan virus Sars-CoV-2 varian Delta di Tanah Air masih tinggi.

Berdasarkan data dari Kemenkes per 19 Agustus 2021, jumlah cakupan nasional vaksinasi COVID-19 baru mencapai 26,75 persen. Cakupan vaksinasi di Jateng saja belum mencapai 40 persen.

Baru DKI Jakarta yang telah memberikan dosis vaksin lebih dari 100 persen. Lalu, disusul Bali yang cakupan vaksinasinya lebih dari 80 persen. Bahkan, dalam catatan vaksinasi Kemenkes, ada 30 provinsi yang cakupan vaksinasinya di bawah 40 persen. Bahkan, 14 provinsi di antaranya cakupan vaksinasi belum mencapai 20 persen. Berikut daftar provinsi yang tingkat cakupan vaksinasi di bawah 20 persen:

1. Sumatra Utara
2. Sumatra Barat
3. Aceh
4. Bengkulu
5. Maluku
6. Sumatra Selatan
7. Nusa Tenggara Timur
8. Sulawesi Tengah
9. Nusa Tenggara Barat
10. Kalimantan Selatan
11. Papua
12. Kalimantan Barat
13. Maluku Utara
14. Lampung

Jumlah warga yang divaksinasi dosis pertama per Senin (23/8/2021) masih 57,7 juta. Sedangkan, penerima dosis kedua mencapai 32 juta. Padahal, sasaran vaksinasi lengkap yang ditetapkan oleh pemerintah mencapai 208.265.720. Target itu diharapkan bisa dicapai pada akhir 2021.

Sumber : https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/peduli-lindungi-banyak-dikeluhkan-psi-desak-kominfo-segera-perbaikibr/3

Tsamara PSI: Solidaritas Menemukan Makna Penting di Tengah Pandemi
Inspirasi

Tsamara PSI: Solidaritas Menemukan Makna Penting di Tengah Pandemi

 Jakarta-Pandemi Covid-19 telah membuat kata solidaritas menemukan makna pentingnya. Demikian disampaikan oleh Ketua DPP PSI, Tsamara Amany, dalam diskusi online bertema “Pahlawan di Sekitar Kita” yang digelar DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

“Mungkin sebelumnya kita menganggap solidaritas itu satu kata yang gak jelas artinya, apa sih konkretnya, tapi sekarang kata solidaritas menemukan makna yang sangat penting di tengah pandemi,” kata Tsamara, Senin 16 Agustus 2021, melansir situs PSI.

Tsamara melanjutkan, makna solidaritas itu tampak dalam aksi membantu sesama, terutama menolong masyarakat akar rumput yang paling merasakan dampak dari PPKM. Aksi saling bantu oleh masyarakat ini, menurutnya, penting karena kemampuan pemerintah terbatas.

“Kita tidak bisa selalu mengharapkan resources hadir dari pemerintah, tapi kita mengharapkan dari kita yang memiliki keistimewaan kepada warga akar rumput yang kesulitan, dan juga untuk pasien Covid-19 dan nakes yang kesulitan di masa pandemi ini,” lanjut mahasiswi S2 Public Policy and Media Studies di New York University itu.

PSI pun, imbuh Tsamara, sudah ikut ambil bagian membantu sesama sejak pandemi terjadi. Misalnya, saat ini PSI tengah menggalang donasi dari ribuan donatur untuk mengalokasikan 1 juta rice box yang akan dibagikan kepada rakyat terdampak pandemi di seluruh Indonesia.

Sampai sekarang, donasi yang terkumpul mencapai Rp 3 miliar lebih dan selalu dilaporkan kepada publik soal penggunaan dana donasi tersebut.

“Saya sendiri juga kemarin menggalang dana di kitabisa.com, alhamdulillah sudah terkumpul hampir Rp 70 juta, jadi sembako bisa dibagi untuk sekitar 300 KK. Jadi kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, memang terbatas, pasti bergantung pada publik luas, tapi yang saya salut adalah publik tidak berhenti berdonasi. Kita optimis bahwa di Indonesia masih banyak orang yang peduli dengan sesama,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Yayasan Aksi Indonesia, Susy Rizky yang juga menjadi narasumber menceritakan hal ihwal dia mulai aktif menyalurkan donasi. Susy mengaku, keterlibatannya menyalurkan donasi yang sebagian besar datang dari teman-temannya di Facebook bermula dari peristiwa sengketa Pilpres 2019 dan berlanjut di masa pandemi ini.

“Jadi sebetulnya, yang saya kerjakan itu titipan dari teman-teman di friend list Facebook. Mulainya itu waktu sidang (hasil Pilpres) MK tahun 2019, kan Brimob dan TNI banyak yang diturunkan di Jakarta, nah sudah mulai itu teman-teman berdonasi. Kita kirim air mineral, makanan, dan buah-buahan, lalu dilanjutkan lagi ketika pandemi,” kata dia.

Dari sekian banyak donasi yang dia salurkan, ada kejadian yang membuatnya terenyuh, yaitu ketika menyalurkan peti-peti mati ke RSDC Wisma Atlet. Ketika itu, lanjut Susy, stok peti jenazah di RSDC Wisma Atlet hampir habis di saat jumlah korban meninggal dunia akibat Covid-19 terus melonjak. Sementara banyak jenazah tanpa keluarga yang harus segera dimakamkan.

“Saya ngomong di grup WA, saya cuma minta satu-dua peti saja, gak tahunya satu orang ngasih 25 peti, ada yang ngasih 65 peti, kenapa itu bermakna? Karena banyak yang meninggal itu terkadang anak kos, keluarganya jauh, ada juga yang perantauan gak punya keluarga di sini, belum lagi orang yang gak mampu,” imbuhnya.

Senada dengan Tsamara, dalam diskusi yang dimoderatori Juru Bicara DPP PSI Mikhail Gorbachev Dom itu, Susy pun salut dengan kedermawanan masyarakat.

“Saya salut sama teman-teman netizen, saya kan gak open donasi sebetulnya, itu inisiatif teman-teman, jadi gak pajang nomor rekening. Mereka yang sumbang, terserah mau dibelikan apa, kebetulan saya di lapangan ngerti apa yang dibutuhkan para nakes, petugas ambulans,” tambah Susy.

Terkait solidaritas yang kian menguat di masa sulit, Susy juga merasakannya sendiri. Menurutnya, perbedaan pandangan politik yang selama ini membuat masyarakat tersekat-sekat mulai memudar dan digantikan dengan kekompakan untuk saling bantu.

“Yang tadi Bro Gorba bilang bahwa solidaritas kita itu makin kuat, itu saya rasakan sekali. Teman-teman di friend list yang berlawanan pandangan politik, dalam hal ini kita sudah saling mendoakan, ikut donasi, jadi suasana itu -minimal di friend list saya- sudah agak cair, dan itu memberi harapan sendiri buat saya pribadi, oh ternyata teman-teman bisa kompak untuk tujuan begini,” lanjut Susy.

Melengkapi diskusi sekaligus menanggapi pertanyaan moderator tentang menguatnya gerakan filantropi kolektif membantu sesama yang belakangan muncul, Sarwono Kusumaatmadja berpesan agar hal itu harus terus dipelihara dan dipraktikkan dalam aspek-aspek lainnya, dan tidak hanya dalam masa pandemi saja.

“Iya memang ada bakat itu. Ini kan kayak kontaminasi, perbuatan baik itu menular, ya. Cuma saya mau kasih wanti-wanti, tren (kebaikan) ini harus dipelihara dan diperbesar, jangan kita lengah atau menyangka ini sebuah gejala permanen. Harus dipelihara dan dikembangkan dalam bentuk yang macam-macam, diaplikasikan di bisnis, di pendidikan, dll. Kalau tidak diteruskan, nanti ada bandulan sebaliknya (kejahatan/keburukan) dari luar,” pungkas tokoh senior yang pernah menjadi Menteri Eksplorasi Kelautan itu.

Sumber : https://www.industry.co.id/read/91528/tsamara-psi-solidaritas-menemukan-makna-penting-di-tengah-pandemi