PSI Dalami Indikasi Rekayasa Analisa PMD JIS Rp 5,9 Triliun
Liputan Daerah

PSI Dalami Indikasi Rekayasa Analisa PMD JIS Rp 5,9 Triliun

Suara.com – Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana akan mendalami dasar kajian pengajuan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp 5,9 triliun yang akan disuntikkan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau PT Jakpro.

Pasalnya, Justin menemukan kejanggalan pada dokumen hasil analisa PT Cipta Esa Unggul yang merupakan konsultan JIS, yakni memiliki kemiripan pada dokumen analisa investasi PT Jakarta Konsultindo atau Jakkon yang merupakan anak usaha PT Jakpro.

Sehingga, ditengarai penunjukan PT Cipta Esa Unggul sebagai konsultan analisa investasi pengajuan dana PMD Rp5,9 triliun untuk pengembangan kawasan Jakarta International Stadium (JIS) tersebut tidak dilakukan secara profesional dan penuh rekayasa.

“Nanti saya akan dalami persoalan konsultan yang menganalisa itu,” kata Justin ditulis Jumat (24/6/2021).

Sebelumnya pada Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta, Fraksi Demokrat telah menyinggung PT Cipta Esa Unggul yang ditunjuk sebagai konsultan analisis investasi PMD berupa inbreng lahan seluas 23 Ha dengan nilai yang cukup signifikan tersebut.

Anggota Fraksi Demokrat, Nur Afni Sajim meminta agar analisa investasi PMD dilakukan oleh konsultan independen yang profesional dan kredibel. Sehingga APBD yang bersumber dari pajak rakyat, tidak direkayasa melalui PMD untuk pengembangan kawasan JIS.

“Terkait analisa investasi PMD lahan inbreng pembangunan JIS yang dilaksanakan oleh PT Cipta Esa Unggul, Demokrat meminta BP-BUMD agar investasi PMD dilakukan oleh konsultan independen yang profesional dan kredibel. APBD dari rakyat jangan direkayasa untuk alasan pengelolaan JIS,” tuturnya saat menyampaikan pandangan Fraksi Partai Demokrat.

Kecurigaan akan permainan konsultan yang tidak independen pun merambah kepada anak usaha PT Jakpro yang lain, PT Jakarta Solusi Lestari (PT JSL). Di mana PT Jakpro bersama Fortum Power Heat and Oy, perusahaan yang bergerak di sektor pembangkit listrik dari Finlandia mengerjakan proyek pembangunan ITF Sunter.

Namun pada 21 Mei 2021 PT Jakpro justru membeli seluruh kepemilikan saham Fortum pada PT JLS dengan nilai diluar kewajaran di saat kondisi yang tidak tepat.

Perkembangan pembangunan ITF Sunter yang sudah groundbreaking sejak 20 Desember 2018 tersebut pun dipertanyakan pada saat Sidang Paripurna Pemandangan Umum DPRD DKI Jakarta.

“Sampai saat ini proyek ITF Sunter tersebut gagal direalisasikan oleh PT Jakarta Propertindo,” terang Anggota Dewan Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Selain Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai PSI pun mengutarakan hal yang senada terkait proyek ITF Sunter yang dikerjakan oleh PT Jakpro bersama Fortum. Dalam Pemandangan Umum Fraksi Partai PSI atas Raperda Perubahan Perda 10 Tahun 2018, PSI mengkritik perkembangan proyek ITF Sunter.

“Sampai saat ini proyek ITF pun bisa kami katakan tidak jelas progresnya, BUMD harus memiliki batasan-batasan yang tegas dalam ruang lingkupnya bisnisnya, agar lebih efisien dan lebih fokus, dan tidak mengalami konflik kepentingan,” disampaikan Eneng Malianasari, Anggota Dewan Fraksi Partai PSI dalam Pemandangan Umum PSI.

Sumber : https://www.suara.com/news/2021/06/25/065241/psi-dalami-indikasi-rekayasa-analisa-pmd-jis-rp-59-triliun?page=all

PSI minta Faskes Isolasi Pasien Covid-19 Ditingkatkan
Liputan Daerah

PSI minta Faskes Isolasi Pasien Covid-19 Ditingkatkan

DEPOK – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan (faskes) bagi pasien isolasi Covid-19.

“Seharusnya dalam waktu lebih dari satu tahun Pemkot mampu membangun fasilitas penunjang bagi para pasien covid-19 di Kota Depok,” kata Wakil Ketua DPD PSI Kota Depok, Icuk Pramana Putra, Kamis (24/6).

Menurut Icuk, saat ini hanya Rumah Sakit Wisma Makara Universitas Indonesia (UI) dan Pusat Studi Jepang UI yang dijadikan tempat isolasi, namun dengan kapasitas cukup terbatas atau hanya sanggup melayani 10% dari jumlah penderita.

“Padahal, penanganan terhadap kasus Covid-19 khusus kepada pasien tanpa gejala di Depok yang berpotensi menularkan virus ke orang lain sangat memprihatinkan,” katanya.

Dikatakan, mnimnya fasilitas ruang isolasi untuk OTG (Orang Tanpa Gejala) jadi alasan kuat jumlah sebaran warga yang tertular kian tidak terkontrol.

“Utamanya di kecamatan dengan jumlah penduduk padat rentan sekali pasien OTG ini kesulitan untuk melakukan Isoman (isolasi mandiri) di rumah masing-masing. Sementara dalam satu rumah ada yang ditinggali lebih dari satu KK dengan ruangan yang tidak memadai untuk melakukan Isoman,” beber Icuk.

Dirinya menyebut, per 22 Juni saja sudah muncul 718 kasus (Covid-19) baru, sementara jumlah orang dalam pantauan (ODP) belum bisa dipastikan karena lemahnya tracing data yang dilakukan Pemkot.

“Karena itu, Pemkot harus menyiapkan pusat penanganan isolasi ataupun perawatan pasien OTG atau gejala ringan untuk segera dirawat sehingga penyebaran dapat dikendalikan,” paparnya.

“Kami melihat Wali Kota dan Wakilnya saat ini menjadi simbol kebobrokan manajemen Pemkot dalam penanganan covid-19, dan kami harap menjadi pelajaran bagi kami generasi muda untuk menempatkan orang yang tepat dalam menjalankan tugas pemerintahan,” tambahnya.

Lanjutnya, dengan adanya peningkatan jumlah pasien menunjukkan kalau Pemkot Depok sejauh ini tidak melakukan tindakan nyata dalam pencegahan penularan covid-19.

“Kami DPD PSI Kota Depok tidak akan bosan mengkritik dan memberi saran kepada Pemkot terkait kebijakan yang mereka ambil, kami tidak akan menyerah kepada nasib buruk warga dan kota ini karena mendapatkan pemimpin yang tidak mampu memberikan solusi dari setiap masalah yang muncul,” cetusnya.

Pihaknya juga mengaku sangat menyayangkan dengan jumlah, pengalaman dan banyaknya pasien Covid-19 tidak menjadi pelajaran bagi Pemkot untuk penanganan pandemi.

“Pemkot terlihat sebatas lakukan kegiatan yang sifatnya hanya penyemprotan desinfektan, penyuluhan, razia keramaian dan bantuan sosial yang juga tidak kalah “semrawut”. Padahal, langkah-langkah itu terbukti tidak banyak memberikan dampak terhadap pemutusan rantai penyebaran Covid-19 di Depok,” pungkasnya. (hrs)

Sumber : https://jabarekspres.com/berita/2021/06/24/psi-minta-faskes-isolasi-pasien-covid-19-ditingkatkan/

PSI Minta Jakpro Tak Bergantung pada Suntikan Dana PMD
Liputan Daerah

PSI Minta Jakpro Tak Bergantung pada Suntikan Dana PMD

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana meminta agar direksi PT Jakarta Propertindo atau Jakpro (Perseroda) mampu mengelola perusahaan secara mandiri dan tidak bergantung pada penyuntikan Penyertaan Modal Daerah (PMD).

Justin mengatakan, dengan kehadiran mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamda Soelva sebagai Komisaris Utama (Komut) yang baru, diharapkan dapat memperketat sistem pengawasan dan meningkatkan kinerja Direksi PT Jakpro.

“Dengan diangkatnya Pak Hamdan sebagai Komut, diharapkan dapat memberikan pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja direksi.

Jadilah perusahaan daerah yang produktif dan mandiri dalam membangun kapitalisasinya, bukannya malah menjadi BUMD manja, pelanggan suntikan PMD,” ujar Justin, kepada wartawan, Rabu (23/6/2021).

Menurut Justin, PT Jakpro tidak sepatutnya mencatat kinerja keuangan merugi jika para direksi bekerja dengan baik, sebab perusahaan Jakpro ditopang dengan aset yang begitu besar.

Tapi nyatanya kinerja PT Jakpro dalam dua tahun terakhir membukukan kerugian ratusan miliar.

Hal ini disinyalir direksi Jakpro tidak mampu memaksimalkan produktivitas sejumlah aset yang dikelola.

Pada akhirnya PT Jakpro selalu mengajukan PMD.

“Jakpro itu aset tanahnya dimana-mana.

Sebagai contoh, 3 pulau reklamasi yang kuasa pengelolaannya dibawah Jakpro, sudah tiga tahun tidak terkelola dengan baik. Sehingga, terkesan konyol kalau Jakpro merugi, bahkan masih harus disuntik-suntik,” tuturnya.

Sebagaimana yang telah dikatakan, kinerja keuangan PT Jakpro pada tahun 2020 mencatat rugi bersih sebesar Rp 347.69 miliar, angka tersebut melonjak dari kinerja tahun 2019 yang mengalami rugi bersih sebesar Rp13.87 miliar.

Sementara dengan kondisi demikian, PT Jakpro diketahui tengah mengajukan PMD sebesar Rp5,9 triliun dalam bentuk inbreng lahan untuk pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu (KOT) Jakarta International Stadium (JIS).

Sementara sebelumnya mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mendesak DPRD DKI Jakarta agar menolak usulan PMD tersebut.

Menurut Ferdinand, tidak pantas PT Jakpro diberikan PMD tanpa ada evaluasi terlebih dahulu terhadap jajaran direksi.

“Perusahaan merugi malah mau disuntik tanpa ada pembenahan terlebih dahulu.

Tentu tidak pantas. Harusnya jajaran Direksi Jakpro diganti terlebih dahulu,” kata Ferdinand.

Sumber : tribunnews.com/metropolitan/2021/06/24/psi-minta-jakpro-tak-bergantung-pada-suntikan-dana-pmd?page=1

DPD PSI Surabaya Lebih Lirik Komunitas jadi Mesin Politik Ketimbang Organisasi Sayap Partai
Liputan Daerah

DPD PSI Surabaya Lebih Lirik Komunitas jadi Mesin Politik Ketimbang Organisasi Sayap Partai

Surabaya, cakrawalanews.co – Sebagai partai yang berbasis anak muda Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Surabaya Lebih Tertarik Garap Komunitas ketimbang Organisasi sayap partai sebagai mesin politik.

DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Surabaya, mengaku saat ini masih belum melirik untuk membentuk organisasi sayap partai sebagai salah satu mesin politik.

Partai yang berbasis anak muda ini masih intens menggunakan komunitas-komunitas yang embrionya dari kader partai sebagai mesin politiknya.

Wakil DPD Partai PSI Kota Surabaya Marina Lipesy mengatakan bahwa saat ini PSI Surabaya masih intens menggunakan komunitas untuk menjalankan mesin politiknya di surabaya ketimbang membentuk organisasi  sayap partai.

“ Sayap partai itu izinnya dari DPP, dan saat ini masih belum ada instruksi dari DPP. Tapi komunitas-komunitas yang diisi oleh kader simpatisan kami yang saat ini terus kami jalankan “ ujarnya Rabu (23/06).

Marina menambahkan karena memang PSI ini sebagai partainya anak muda maka saat ini pembahasan organisasi sayap partai hanya masih sampai dilevel konsolidasi DPD saja.

“ Karena PSI ini partainya anak muda dan juga kita punya misi melahirkan tokoh-tokoh dari kalangan anak muda, maka kita hanya fokus dalam komunitas-komunitas yang tidak hanya terbatas pada komunitas anak muda” imbuhnya.

Namun ia menegaskan untuk rencana pembuatan organisasi sayap partai memang ada namun belum mencapai level pengajuan ketingkat DPP dan hanya masih di internal DPP saja.

Ia juga menampik bahwa komunitas yang tengah diayomi oleh PSI tidak berkutat pada komunitas anak muda saja.

“ Kami juga bergerak dalam komunitas perempuan, disabilitas dan saat ini tengah berenca menggarap level pelajar dan mahasiswa sebagai komunitas yang melek politik” pungkasnya.(hadi)

Sumber : https://cakrawalanews.co/dpd-psi-surabaya-lebih-lirik-komunitas-jadi-mesin-politik-ketimbang-organisasi-sayap-partai/

Mengantisipasi Kekisruhan Sistem Zonasi PPDB, Grace Anastasia : “Verifikasi Faktual Alamat Peserta Didik Pendaftar”
Liputan Daerah

Mengantisipasi Kekisruhan Sistem Zonasi PPDB, Grace Anastasia : “Verifikasi Faktual Alamat Peserta Didik Pendaftar”

Sistem zonasi dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang menitik beratkan penentuan penerimaan peserta didik, berdasarkan jarak dari alamat peserta didik dengan lokasi sekolah, di satu sisi, memberi kemudahan bagi para peserta didik untuk melakukan proses pendaftaran, karena semuanya dilakukan dengan mekanisme elektronik.

Namun, disisi lain, terdapat kelemahan dari sistem elektronik ini, yang perlu diantisipasi oleh penyelenggara sistem PPDB, khususnya terkait dengan penerapan sistem zonasi, untuk mengantisipasi kekisruhan penyelenggaraan, akibat dari tidak terpenuhinya rasa keadilan di masyarakat.

“Pastikan penentuan titik koordinat alamat pendaftar sesuai dengan faktanya”, ucap Grace Anastasia Surya Widjaja, SE., Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bali, Rabu (23/6/2021) mengingatkan pemerintah Provinsi Bali, sebagai penyelenggara PPDB untuk Sekolah Menengah Atas di Provinsi Bali.

Hal ini diungkapkan Grace setelah menerima keluhan masyarakat, saat melaksanakan reses, sebagai kewajiban anggota DPRD Provinsi Bali, untuk menyerap aspirasi masyarakat di Kota Denpasar.

Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan sistem zonasi ini, sangat berpeluang adanya kesengajaan dalam menentukan titik lokasi alamat rumah pada peta elektronik, sehingga jarak lokasi rumah dengan sekolah, akan lebih pendek, daripada faktanya. Hal ini, lanjut Grace, sangat dimungkinkan terjadi, untuk membuka peluang lebih besar, diterimanya peserta didik pada sekolah yang dituju.

Lakukan verifikasi faktual alamat peserta didik pendaftar, sehingga, secara fakta dapat dipastikan jarak alamat peserta didik pendaftar dengan lokasi sekolah, berdasarkan posisi verifikator pada saat verifikasi dilakukan,” saran Grace, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Bali ini.

Pola verifikasi faktual ini, diharapkan dapat memastikan bahwa titik lokasi peserta didik, senyatanya sama dengan dokumen yang disampaikan dalam proses pendaftaran PPDB, oleh peserta didik pendaftar.

Sumber : http://metrobali.com/mengantisipasi-kekisruhan-sistem-zonasi-ppdb-grace-anastasia-verifikasi-faktual-alamat-peserta-didik-pendaftar/

Giring Eks Vokalis Nidji Saran ke Pemkab Sintang Undang Influencer untuk Promosi Wisata
Giring Presiden 2024

Giring Eks Vokalis Nidji Saran ke Pemkab Sintang Undang Influencer untuk Promosi Wisata

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG – Giring Ganesha Djumaryo, baru saja menyelesaikan kunjungan wisata ke Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Selama dua hari di bumi senentang, Pelaksana tugas Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengaku terkesan dengan Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Eks vokalis band Nidji, itu bahkan langsung menyatakan jatuh cinta dengan kekayaan alam dan sejarah bumi Senentang, setelah mengunjungi sejumlah objek wisata dan budayanya.

Selama di Sintang, giring mengunjungi sejumlah objek wisata di Kabupaten Sintang, seperti: Taman Wisata Alam Gunung Kelam, batu tunggal terbesar di dunia. Dia juga melihat langsung proses warga menenun tenun ikat khas sintang, menyambangi museum hingga silaturahmi me keraton Al-Mukarramah Sintang.

Giring menilai, Pemkab Sintang sudah melakukan yang terbaik untuk menata destinasi wisata, budaya dan sejarah.

Menurutnya, yang perlu dilakukan dinas pariwisata kedepan, mengoptimalkan promosi di media sosial, untuk menarik minat kunjungan wisatawan usai pandemi Covid-19.

“Menurut saya disporapar di sini sudah melakukan yang terbaik di bawah kepemimpinan bupati Jarot. Kalau saya bisa kasih ide, mungkin setelah pandemi covid- 19, undang lah influencer Indonesia untuk bisa datang dan melihat Sintang. Dan mungkin untuk bisa besar di medsos, pemerintah bisa inves sedikit untuk kembangkan industuri kreatif dan tim public relation (PR) sosial media yang bisa membuat sintang lebih terkenal lagi di seluruh indonesia, bahkan dunia,” saran Giring, Selasa 22 Juni 2021.

Giring Ganesha Djumaryo, Pelaksana tugas Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengaku terkesan dengan Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Eks vokalis band Nidji, itu bahkan langsung menyatakan jatuh cinta dengan kekayaan alam dan sejarah bumi Senentang, setelah mengunjungi sejumlah objek wisata dan budayanya.

“Saya jatuh cinta sekali dengan Sintang, terutama alam dan sejarahnya,” kata Giring.

Giring mengaku terpesona dengan kemegahan bukit batu tunggal terbesar di dunia yang berada di kawasan Taman Wisata Alam Gunung Kelam. “Pemandangannya luar biasa, apalagi tadi ke bukit kelam, batu terbesar di dunia, dan pengen kapan-kapan bisa naik,” katanya.

Tak lupa, Giring juga membeli oleh-oleh berupa kain tenun ikat khas sintang. Rencananya, kain tenun itu akan dia simpan di DPP PSI.

“Saya sudah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Saya jatuh cinta sekali, luar biasa sintang ini harus kita kabarkan lagi, mudah- mudahan nanti setelah pandemi covid-19 ini industri kreatif bisa naik, destinasi wisata dan ekonomi kreatifnya juga,” harapnya. (*)

Sumber : https://pontianak.tribunnews.com/2021/06/22/giring-eks-vokalis-nidji-saran-ke-pemkab-sintang-undang-influencer-untuk-promosi-wisata

PSI Sebar 29 Posko PPDB di seluruh Jakarta, Temukan Banyak Kasus
Liputan Daerah

PSI Sebar 29 Posko PPDB di seluruh Jakarta, Temukan Banyak Kasus

TEMPO.CO, Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) turut mengawal proses Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB Jakarta 2021. Untuk itu, PSI Jakarta menyebar 29 posko PPDB di seluruh Jakarta sejak 7 – 30 Juni 2021.

“Ini tahun kedua kami membuka posko ini karena adanya permintaan dari masyarakat. Tahun lalu 82 warga terlayani sehingga tahun ini diminta untuk dibuka lagi,” ujar Sekretaris DPW PSI Jakarta Elva Farhi Qolbina melalui keterangan tertulisnya pada Selasa, 22 Juni 2021.

Penyebaran posko PPDB di 29 titik kecamatan di DKI Jakarta ini juga bertujuan mencegah kerumunan massa. Bahkan Elva menambahkan konsultasi juga dapat dilanjutkan secara online, sehingga warga tidak wajib hadir berkali-kali.

“Posko dibuka sejak hari pertama PPDB, kami turut menghadapi kacaunya server sehingga sistem sulit diakses,” ujar Elva.

Hasil pantauan PSI menunjukkan, banyak orang tua murid mengeluhkan proses administrasi yang cukup rumit dan sulit diikuti sehingga panduan posko PPDB sangat dibutuhkan.

Sosialisasi perubahan sejumlah ketentuan pada PPDB Online tahun ini juga minim. Belum lagi ada persaingan ketat untuk memperebutkan kuota kursi akibat daya tampung sekolah negeri yang terbatas.

“Tidak semua warga memiliki perangkat komputer maupun scanner di rumahnya sementara administrasi PPDB mensyaratkan berbagai lampiran dokumen. Warga khawatir keliru menginput data dan berakibat gagal meraih kursi,” tambah Elva.

Selain itu juga terdapat sejumlah kasus data yang belum tervalidasi. Pada satu kasus terdapat siswa yang terdaftar di sistem cekbansos Kemensos namun data tersebut tidak muncul di data PPDB sehingga data tidak bisa diinput jalur afirmasi data terpadu kesenjangan sosial.

“Banyak persoalan administrasi yang kami temui di lapangan sehingga siswa gagal mendaftar dan terancam kehilangan kuota kursi,” ujarnya.

Elva menuturkan Posko PPDB PSI Jakarta akan terus mengawal tidak hanya pada pendaftaran, tetapi hingga penerimaan siswa di tahun ajaran 2021. “Semua akan terus kami kawal, yang tidak mendapatkan kursi kami dorong ke jalur prestasi ataupun sekolah swasta yang masuk pada program PPDB Bersama.”

Sumber : https://metro.tempo.co/read/1475210/psi-sebar-29-posko-ppdb-di-seluruh-jakarta-temukan-banyak-kasus/full&view=ok

Satu Minggu PSBB Kota Bandung, PSI Efektifkah?
Liputan Daerah

Satu Minggu PSBB Kota Bandung, PSI Efektifkah?

MATA BANDUNG – Satu minggu sudah Kota Bandung menerapkan PSBB yang diatur oleh Perwal no 61 sejak tanggal 16 Juni 2021. Erick Darmajaya, anggota DPRD Kota Bandung dari PSI, mempertanyakan efektifitas kebijakan tersebut.

Beberapa point yang diatur dalam PSBB adalah pembatasan jam operasional toko hingga jam 19.00, layanan restaurant hanya take away, hingga penutupan jalan partial menggunakan sistem ring 1, 2, dan 3.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia Erick mengatakan Padahal Pemerintah Pusat sudah meninggalkan PSBB dan beralih ke pola PPKM Mikro. Tetapi Kota Bandung memilih PSBB daripada PPKM Mikro.

“Apakah benar PSBB lebih efektif?”, tanya Erick yang juga sebagai anggota DPRD Kota Bandung.

Sebutnya, Pemerintah Kota Bandung masih tidak melihat esensi dari PPKM Mikro yang mengendalikan dan mengukur kondisi per wilayah, misalnya per RW atau RT.

“Itu tidak dilihat, karena kebijakannya berlaku sama untuk seluruh kota tanpa mengendalikan secara mikro,”jelas Erick.

Kemarin Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan Penebalan PPKM Mikro, bukan kembali ke PSBB. Karena hasil evaluasi menunjukkan PPSB merugikan perekonomian rakyat.

“Sehingga kebijakan pusat adalah Penebalan PPKM Mikro dengan beberapa point yang lebih sesuai.”, ucap Erick yang juga merupakan Sekretaris Komisi A.

Dalam Penebalan PPKM Mikro yang dikeluarkan pemerintah pusat, diatur kuota WFH untuk perkantoran, jam operasional toko hingga pukul 20.00, dan kapasitas dine-in restaurant sebesar 25 persen

“Akan lebih baik jika Pemkot segera mengevaluasi kebijakan PSBB dan menerapkan PPKM Mikro seperti kebijakan dari pusat. Selain point-point ekonomi, pengendalian per wilayah mikro juga lebih efektif.”, tutup Erick.***

Sumber : https://matabandung.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-1822096797/satu-minggu-psbb-kota-bandung-psi-efektifkah

Kasus Anak-anak Terpapar Covid-19 Meningkat. Fraksi PSI DKI Larang Anak-anak ke Tempat Umum.
Liputan Daerah

Kasus Anak-anak Terpapar Covid-19 Meningkat. Fraksi PSI DKI Larang Anak-anak ke Tempat Umum.

WARTAKOOTALIVE.COM, JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad mengatakan, selama ini masyarakat memandang rendah risiko penularan Covid-19 bagi anak-anak.

Namun paradigma itu harus diubah saat ini, mengingat kasus yang menyerang anak-anak justru meningkat.

Oleh karena itu Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI melarang anak-anak masuk tempat umum. Langkah ini diyakini dapat melindungi mereka dari paparan Covid-19 yang kini meledak di Jakarta.

“Sekarang kondisinya berubah, di Jakarta itu satu dari enam pasien Covid-19 adalah anak-anak. Mereka menjadi rentan dan wajib dilindungi,” kata Idris pada Selasa (22/6/2021).

Idris memandang, perlu campur tangan pemerintah dan orangtua untuk melindungi anak-anak. Pasalnya mereka belum dapat bertanggung jawab dan melindungi dirinya sendiri dari paparan Covid-19.

“Kita harus melindungi hak hidup anak, dengan situasi zona merah di Jakarta saat ini maka pergerakan anak-anak di tempat umum harus dibatasi,” ujar dia.

“Misalnya melarang anak-anak memasuki tempat umum yang berpotensi terjadi kerumunan massa dan risiko terinfeksi seperti tempat wisata, restoran dan pusat perbelanjaan,” tambahnya.

Kata dia, membatasi ruang gerak anak di tempat umum semata-mata sebagai upaya mencegah penambahan kasus Covid-19 pada anak. Apalagi fasilitas kesehatan khusus anak masih terbatas.

Tidak semua rumah sakit memiliki fasilitas PICU dan NICU khusus anak dan saat ini, hanya tersisa 21 bed PICU dan 20 bed NICU di Jakarta.

“Anak-anak menjadi semakin rentan karenanya harus menjadi prioritas untuk mendapatkan perlindungan,” jelas Idris.

Untuk mendukung upaya ini, orang tua yang memiliki anak usia 0-13 tahun juga harus diberi dispensasi sepenuhnya bekerja di rumah.

Penegakan disiplin protokol kesehatan di tempat kerja mutlak harus diterapkan, jangan sampai orangtua yang memang terpaksa harus bekerja diluar rumah, berpotensi membawa virus saat pulang dan bertemu anak.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta warganya waspada dengan penyebaran virus Covid-19. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ini menilai, virus varian baru lebih mudah menyebar dan membuat gejala menjadi lebih berat.

“Ini yang mengkhawatirkan, dan perlu perhatian khusus bahwa minggu lalu kita mengalami kasus harian tertinggi yaitu 5.582 kasus baru,” kata Anies di DPRD DKI Jakarta pada Selasa (22/6/2021).

Dari angka itu, kata Anies, sebanyak 655 anak yang terpapar berusia 5-18 tahun. Sedangkan 224 di antaranya adalah anak di bawah umum 5 tahun. “Jadi, 16 persen dari kenaikan kasus adalah anak-anak,” ujarnya.

Sumber : https://wartakota.tribunnews.com/2021/06/22/kasus-anak-anak-terpapar-covid-19-meningkat-fraksi-psi-dki-laarang-anak-anak-ke-tempat-umum

PSI Surabaya apresiasi Eri Cahyadi cepat koordinasi terkait penyekatan Suramadu
Liputan Daerah

PSI Surabaya apresiasi Eri Cahyadi cepat koordinasi terkait penyekatan Suramadu

Surabaya (ANTARA) – DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Surabaya mengapresiasi langkah Wali Kota Eri Cahyadi yang langsung berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa usai adanya unjuk rasa terkait pos penyekatan Suramadu.

“Kami apresiasi langkah cepat wali kota yang langsung membahas dengan satgas provinsi,” ujar pengurus DPD PSI Surabaya William Wirakusuma dihubungi di Surabaya, Selasa sore.

Pada Senin (21/6), warga mengatasnamakan “Koalisi Masyarakat Madura Bersatu” berunjuk rasa ke Balai Kota Surabaya, yang salah satunya menuntut penghentian tes usap antigen di Suramadu.

Bersama Kapolrestabes Surabaya dan Satgas Pemkot, Eri Cahyadi menemui Khofifah di Grahadi untuk membahas tuntutan pengunjuk rasa sekaligus berkoordinasi dengan Pemkab Bangkalan.

Menurut William yang juga Ketua Fraksi PSI DPRD Surabaya, berdasarkan data dari Kemenkes, indikator kinerja penanganan COVID-19 kategori testing dan tracing oleh Pemkab Bangkalan masuk dalam kategori “terbatas”.

Diketahui, Pemkab Bangkalan telah mengeluarkan aturan pelaksanaan kebijakan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) yang mulai berlaku sejak kemarin.

Penggunaan SIKM diutamakan untuk warga yang sering berlalu-lalang ke Surabaya dan berlaku selama tujuh hari, yang syaratnya adalah bukti hasil tes usap di di Puskesmas setiap kecamatan.

“Semoga kita semua juga bisa ambil peran dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dan segera mendaftarkan diri untuk vaksin. Supaya Surabaya, Bangkalan, Madura, Jatim, dan seluruh Indonesia bisa cepat kembali normal lagi,” tutur dia. (*)

Sumber : https://jatim.antaranews.com/berita/496666/psi-surabaya-apresiasi-eri-cahyadi-cepat-koordinasi-terkait-penyekatan-suramadu