Pengemudi Online dan Buruh Bangunan Bukan Karyawan Formal. Eneng: Kaji Ulang STRP Bagi Mereka

Pengemudi Online dan Buruh Bangunan Bukan Karyawan Formal. Eneng: Kaji Ulang STRP Bagi Mereka

Sejumlah pekerja individu non perusahaan seperti pengemudi transportasi online maupun buruh bangunan kesulitan mendapatkan surat tugas perusahaan sebagai syarat pembuatan surat tanda registrasi pekerja (STRP).

Sementara di satu sisi Pemprov DKI Jakarta telah mewajibkan masyarakat yang bekerja pada sektor esensial dan kritikal mengantongi surat tanda registrasi pekerja saat memasuki wilayah Jakarta.

Berkaitan dengan hal itu Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI meminta Pemprov mengkaji ulang kebijakan dan memberi kemudahan untuk pekerja individu non-perusahaan dalam mengurus STRP.

“Pengemudi transportasi online dan buruh bangunan bukan karyawan formal perusahaan tapi hanya mitra, sebagian juga pekerja harian yang tidak punya surat tugas dari perusahaan,” ujar anggota Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PSI Eneng Malianasari berdasarkan keterangannya pada Rabu (21/7/2021).

Menurut Eneng, Dinas Perhubungan DKI Jakarta harus untuk beradaptasi mengakomodasi kebutuhan warga pekerja individu, sehingga STRP dapat diterbitkan dan mereka bisa kembali bertugas.

Eneng mencontoh untuk pengemudi transportasi online, lampiran surat tugas perusahaan dapat diganti dengan tampilan status pengemudi aktif yang ada di aplikasi.

“Pada pemeriksaan selain STRP bisa juga diperiksa status aktif di aplikasi yang dicocokan dengan KTP untuk menghindari penyelewengan,” katanya.

Eneng mengingatkan bahwa transportasi online merupakan layanan jasa esensial yang turut mendukung pelaksanaan PPKM dari mulai mengantarkan belanjaan pasar dan kebutuhan warga lainnya hingga layanan antar rumah makan.

Transportasi online harus didukung karena dalam kesehariannya sering keluar masuk wilayah Jakarta dan melewati pos penyekatan.

Sementara untuk buruh bangunan bisa diganti dengan surat keterangan dari RT/RW tempat lokasi proyek berjalan bahwa benar orang tersebut merupakan buruh bangunan di tempat tersebut dalam kurun waktu tertentu.

“Intinya Pemprov DKI harus cepat beradaptasi dan fleksibel dalam menjalankan kebijakan. Segera turun ke lapangan, pantau pelaksanaannya dan jangan ragu mengkaji ulang kebijakan,” tegas Eneng.

Sumber: https://wartakota.tribunnews.com/2021/07/21/pengemudi-online-dan-buruh-bangunan-bukan-karyawan-formal-eneng-kaji-ulang-strp-bagi-mereka

---

PSI terus bekerja untuk rakyat, dukung PSI melalui Dana Solidaritas, hanya Rp 88.888 per bulan Klik Disini

Tunjukkan Solidaritasmu!
Liputan Daerah

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

sixteen − four =