Soal Data Kemiskinan, Melky Jakhin Pangemanan Kritisi Pemkab Minut

Soal Data Kemiskinan, Melky Jakhin Pangemanan Kritisi Pemkab Minut

Manado, BeritaManado.com — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Melky Jakhin Pangemanan (MJP) mengkritisi kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut) yang dipimpin Bupati Vonnie Anneke Panambunan (VAP) tentang persoalan data kemiskinan yang dinilai tidak akurat.

Hal tersebut menyusul hasil kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Sulut ke kantor Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minut terkait terkait Ranperda Prakarsa tentang Fakir Miksin dan Anak Terlantar.

Dalam kunjungan tersebut, MJP menyoal data yang dimiliki Pemkab Minut tidak akurat.

“Persoalan klasik saat ini adalah data kemiskinan yang tidak akurat. Sehingga menjadi penyebab utama konflik sosial di masyarakat karena program pemerintah yang tidak tepat sasaran,” ungkap MJP kepada BeritaManado.com, Minggu (28/6/2020).

BACA JUGA:  Jokowi Marah Ancam Reshuffle Menteri, PSI Mendukung: Banyak Kementerian Bekerja Biasa-biasa Saja

Menurut MJP, Pemkab Minut tidak serius dalam program dan upaya pengentasan kemiskinan.

“Perlu diingat strategi, arah kebijakan dan program penanganan merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten/kota. Pemerintah Kabupaten Minut kurang serius dan tidak peduli terkait update data atau pemutakhiran data kemiskinan di DTKS Kemensos,” ujarnya.

Ditambahkannya, Pemkab Minut sejauh ini belum melakukan pemutakhiran data, terakhir ditahun 2015.

“Hal ini yang mengakibatkan tidak tepatnya sasaran program pemerintah akibat data yang kurang akurat. Masalah lain yang dihadapi karena keterbatasan anggaran dan persoalan internal, misal pergantian pejabat di OPD terkait sangat cepat sehingga tidak bekerja optimal karena durasi waktu yang singkat. Apalagi ditengah pandemi COVID-19 saat ini, akurasi data kemiskinan sangat dibutuhkan. Makanya sekali lagi jangan heran kalau program dan bantuan pemerintah tidak efektif,” tegasnya.

BACA JUGA:  Politikus PSI: Pemprov DKI Sebaiknya Tidak Gegabah Buat Kebijakan

Alhasil, MJP mendorong Pemkab Minut agar sering melakukan pembaharuan data ke Kementerian Sosial melalui Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS) dan berkoordinasi intensif dengan Pemprov Sulut melalui Dinas Sosial.

“Coba Ibu Bupati dan jajaran pro aktif melakukan pemutakhiran data di DTKS Kemensos dan aktif juga koordinasi dengan Dinsos Provinsi Sulut. Konkretnya buat dulu musyawarah desa atau kelurahan dan kumpulkan data faktual dilapangan. Data kemiskinan yang akurat akan memudahkan kerja pemerintah dalam penanganan kemiskinan dengan penyelesaian yang lebih sistemik dan targetnya terukur,” tutupnya.

---

PSI terus bekerja untuk rakyat, dukung PSI melalui Dana Solidaritas, hanya Rp 88.888 per bulan Klik Disini

Tunjukkan Solidaritasmu!
Liputan

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

three × 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.