Apresiasi Terawan sebagai Menkes, PSI Pesan Empat Hal

Apresiasi Terawan sebagai Menkes, PSI Pesan Empat Hal

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai penunjukan dokter Terawan Agus Putranto menjadi Menteri Kesehatan di Kabinet Indonesia Maju memberikan harapan baru dalam penyelesaian permasalahan kesehatan di Indonesia.

“PSI mengucapkan selamat kepada dr Terawan sebagai Menteri Kesehatan RI yang baru. Kami sangat yakin dengan latar belakang dr Terawan dari unsur TNI, kiranya dapat menindak tegas mafia BPJS dan dapat memaksimalkan manfaat BPJS untuk masyarakat, “ kata Juru Bicara PSI, Dr. Drg. Armelia Sari, M.Kes, dalam keterangan tertulis, Senin 28  Oktober 2019.

Sebagai dokter gigi dan akademisi yang telah menjalankan profesi selama 15 tahun ini, Armelia berpandangan, upaya penciptaan pemerataan kesehatan di Indonesia harus dimulai dengan pemerataan tenaga medis.

BACA JUGA:  120 Orang Mendaftar Konvensi PSI, Pendaftaran Dibuka Sampai 30 November 2019

Lebih jauh, ada beberapa hal yang menjadi harapannya untuk Terawan sebagai menteri kesehatan. Pertama, regulasi program internship atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk dokter-dokter yang baru lulus ke daerah-daerah terpencil perlu diberlakukan kembali.

“Banyak manfaat yang bisa didapat dari kegiatan PTT ini, di antaranya para dokter yang baru lulus mendapatkan pengalaman sosial membantu masyarakat di wilayah yang membutuhkan. Di sisi lain, pemerintah akan terbantu dalam hal peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, khususnya di wilayah terpencil,” kata pengajar di FKG Universitas Trisakti ini.

Kedua, adanya regulasi yang memberikan kemudahan untuk dokter-dokter Indonesia yang telah menjalani pendidikan kedokteran di luar negeri untuk menjalankan profesi di Indonesia, dengan syarat telah memenuhi kualifikasi standar kedokteran di Indonesia.

BACA JUGA:  120 Orang Mendaftar Konvensi PSI, Pendaftaran Dibuka Sampai 30 November 2019

“Ketiga, mengingat jumlah dokter spesialis di Indonesia yang masih sangat kurang, diharapkan Kemenkes dapat menggalakkan pembukaan program studi spesialis di seluruh FK dan FKG di Indonesia,” lanjut Armelia.

Terakhir, mendorong perlunya dikaji ulang mengenai Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 41 tahun 2016 di mana dokter gigi Indonesia lulusan luar negeri harus menempuh proses adaptasi untuk bisa mengabdi di negaranya sendiri.

“Salah satu yang perlu dikaji adalah pelaksanaan proses adaptasi yang mengharuskan dilakukan di universitas lokal Indonesia, di mana untuk dokter umum lulusan luar negeri membutuhkan waktu maksimal 1 tahun, sedangkan dokter spesialis lulusan luar negeri membutuhkan waktu 6 bulan,” pungkas Armelia.

Tunjukkan Solidaritasmu!
Siaran Pers

One comment

  1. moopenk says:

    Dokter n dokter gigi sudah bukan disebut sebagai tenaga kesehatan sesuai UU.36 2014 ttg Tenaga Kesehatan melalui putusan MK Nomor 82/PUU-XIII/2015 (cek aja di google), jadi kalau mau mengatur kurang lebih 140 ribuan dr n drg,di indonesia agar dapat menjadi motor dalam pemerataan pelayanan kesehatan sampai ke pelosok nusantara, program PTT sudah usang lah karena bermasalah dari sisi kepegawaian n keuangan negara malah menambah temuan penyalahgunaan keuangan doank, yg sekarang jalan adalah internship utk lulusan FK n FKG dan Nusantara Sehat, tetapi maaf cuma numpang lewat aja alias tidak ada nilai plusnya bagi calon dokter n drg karena selesai dari sana ya dilepas aja kayak anak ayam leilangan induk akhirnya kumpul deh di organisasi profesi bikin aturan macem2 yg ujung2 nya duit lagi….saran saya utk PSI agar berani memperjuangkan nasib dr n drg muda dengan cara membuat skema pengorganisasian mulai dari pendidikan-koas-sampai ke pengabdian dan kepastian bekerja di fasyankes…pasti akan di acc oleh nadiem makarim apalagi dibuat dalam suatu aplikasi..heheheh..hal ini tidak pernah difikirkan oleh IDI n PDGI …kiranya PSI dapat meminta presiden utk mengeluarkan selembar kepres ataupun inpres yg di ttdnya utk menjungkirbalikkan sekat2 aturan KKI (perkonsil, permenkes dll) dalam hal pemerataan pelayanan kesehatan sampai ke pinggiran nusantara yg dimotori oleh dr n drg… saya rasa PSI mampu dan berani maju dalam membuat suatu terobosan dalam dunia kesehatan… kalau tidak ya kalah terus ama UU 29 2004 ttg praktek kedokteran (UU yg cacat hukum dari segi pembentukannya tidak sesuai dgn semangat NKRI) dan senioritas para pendahulu yg gak mau mikirin nasib dr n drg baru serta seringnya menginjak-injak yg muda2 seakan2 dr n drg yg muda tidak bisa apa2 saran saya buat juga melalui kumham organisasi profesi kedokteran tandingan yg isinya adalah dr. N drg muda agar mempunyai suara di masyarakat dan tujuannya supaya bisa membuat perubahan dalam dunia kesehatan di indonesia..masalah peraturan perundang2an bidang kesehatan serahkan ke dr.terawan, selama tujuannya utk mendukung program jokowi pasti dia akan setujui utk pangkas itu seluruh permenkes yg bikin susah pembangunan kesehatan dan menghambat bagi masyarakat utk mendapatkan pelayanan kesehatan di DTPK..tks

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

twenty − five =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.