Benarkah Buang-buang Suara Kalau Pilih PSI?

Benarkah Buang-buang Suara Kalau Pilih PSI?

Baca sampai selesai.

Pada beberapa pertemuan saat kami blusukan, sering dilaporkan sebuah propaganda yang kira-kira narasinya seperti ini. “Jangan pilih PSI, buang-buang suara saja”. Bahkan ada beberapa tokoh yang cukup dikenal yang keliling untuk membangun narasi ini. Kami memperoleh informasi valid ini.

Propaganda “buang-buang suara kalau pilih PSI” karena PSI di-suudzon tidak akan lolos “parliamentary threshold” (PT). Sebenarnya kami diremehkan bukan kali pertama ini. Jauh sebelumnya, banyak yang meremehkan PSI tidak akan lolos sebagai parpol mulai dari verifikasi Kemenkumham hingga verifikasi KPU sebagai Peserta Pemilu 2019.

Dan memang tidak ada partai baru yang menempuh resiko ini. Membangun parpol yang  benar-benar baru. Hanya PSI.

 

Bukti Pertama: PSI Satu-satunya Parpol Baru Lolos Verifikasi Kemenkumham

Kami membuktikan: PSI lolos verifikasi Kemenkumham sebagai satu-satunya partai yang benar-benar baru 100 persen. Karena partai-partai lain yang mengaku baru tidak ada yang benar-benar baru hasil Verifikasi Kemenkumham. Partai-partai itu mengambil alih partai-partai lama yang mati suri, kemudian diganti nama, logo dan aktanya dengan partai baru.

Apakah proses pengambilan alihan parpol-parpol lama yang kemudian di”branding” menjadi parpol baru gratisan? Arah tulisan ini tidak menuju kesana.

Tapi, ingin kami tegaskan, hanya PSI yang benar-benar baru, bahkan para pengurus PSI tidak boleh “bekas” pengurus parpol lama. Tujuannya agar pengurus partai kami tidak terkontaminasi (tercemari) oleh gaya politik lama.

Kami bersyukur sekaligus berbangga menjawab yang meremehkan kami dengan keberhasilan melalui proses verifikasi Kemenkumham.

Namun, peremehan pada PSI belum berhenti. Karena ada ujian yang lebih berat sudah menunggu: verifikasi KPU, baik administrasi dan faktual.

 

Bukti Kedua: PSI Lolos Verifikasi KPU dan Menjadi Peserta Pemilu 2019

“Ah, PSI tidak akan lolos, verifikasi KPU lebih berat dari Verifikasi Kemenkumham, karena berlapis-lapis” demikian komentar yang sering kami dengar saat itu. Kami tak pernah kecil hati. Kami membalas peremehan itu dengan keberhasilan PSI lolos verifikasi KPU! Kerja keras para pengurus, relawan, anggota dan simpatisan PSI seluruh Indonesia terwujud: PSI Peserta Pemilu 2019 dengan nomor urut 11! Alhamdulillah, Puji Tuhan!

 

Bukti Ketiga: PSI Ajukan Caleg Berkualitas Hasil Seleksi Tim Independen dan Bersih 100 Persen dari Eks Napi Korupsi

Peremehan selanjutnya “Ah emang bisa PSI cari ribuan Caleg dari tingkat DPR RI, DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten/Kota? Enggak gampang loh”. Kami menjawabnya dengan proses seleksi dan penerimaan Caleg yang tidak dilakukan parpol-parpol lain.

Seleksi terbuka dan melalui penilaian Dewan Juri Independen yang bukan pengurus PSI. Ada Prof Mahfud MD, Pak Bibit mantan Ketua KPK, Ibu Saparinah Sadli, dan tokoh-tokoh lainnya yang dikenal punya integritas yang bisa memutuskan lolosnya Caleg, bukan keputusan sepihak pengurus PSI!

Sejak awal sistem transparansi dan independensi memilih kualitas Caleg PSI diterapkan, ada prinsip “fit and proper test” (uji kelayakan dan kepantasan) bukan karena kedekatan: kolusi dan nepotisme dengan Pengurus PSI!

Hasilnya: Caleg PSI 100 persen bukan mantan napi korupsi. Inilah ikhtiar kami melawan korupsi dengan mencegah masuknya mantan napi korupsi menjadi Caleg.

 

Melawan Propaganda: PSI Tidak Lolos PT

Peremehan selanjutnya adalah narasi di awal yang menjadi asal-muasal tulisan ini: “PSI gak akan lolos PT, jangan buang-buang suara pilih PSI!” Semakin diremehkan kami semakin bekerja keras! Seperti yang kami tunjukkan sebelumnya di rekam jejak PSI sebagai parpol baru yang lolos Verifikasi Kemenkumham, kemudian Verifikasi KPU, kemudian proses seleksi, penerimaan hingga pendaftaran Caleg.

Mau Pesimistis atau Optimistis?

Namun untuk menjawab propaganda narasi tadi, saya mengajukan dua penilaian.

Pertama, asumsi “PSI tidak akan lolos” merupakan sikap pesimistis, apatis, menyerah, takluk (selain peremehan juga tentunya) akan perubahan politik yang baik. Apa dampaknya sikap apatis ini? Tidak akan ada perubahan sama sekali dalam sistem politik legislatif kita.

 

Formappi: Kinerja DPR Saat Ini Terburuk Sejak Era Reformasi

Menurut Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia) kinerja DPR saat ini terburuk sejak era Reformasi (Tirto/23/11/2019). Alasannya dari kinerja legislasi DPR tahun 2018 hanya mampu mengesahkan 4 UU dari 50 RUU prioritas di Prolegnas DPR!

Padahal anggaran DPR tahun 2018 naik Rp 1.5 Triliun dibandingkan 2017. Anggaran DPR tahun 2017 Rp 4.2 Triliun, tahun 2018 naik jadi Rp 5.7 Triliun. Tahun 2017 DPR bisa mengesahkan 6 UU dari 52 RUU prioritas di Prolegnas DPR. Anggaran melangit, tapi kinerja justeru jatuh!

DPR periode ini (2014-2019) justeru disibukkan kasus pemimpin DPR, mulai kasus korupsi ketua dan wakilnya hingga pergantian ketua DPR yang sudah empat kali. Belum lagi perebutan ketua-ketua komisi. Ditambah mengesahkan UU MD3 yang kontroversial yang merupakan upaya anggota DPR untuk membentengi diri mereka sendiri daripada upaya untuk membangun sistem evaluasi diri.

 

PSI Melawan UU MD3 yang Mengistimewakan DPR

Meskipun PSI belum punya kursi di DPR, kami melawan UU MD3 ini dengan mengajukan gugatan Uji Materi di MK terkait pasal-pasal yang memberikan keistimewaan pada anggota DPR seperti mempidanakan yang mengkritik DPR, pemanggilan paksa hingga anggota DPR baru bisa diperiksa untuk sebuah kasus harus mendapat izin dari presiden.

Pengistimewaan ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin DPR yang merupakan wakil rakyat tapi bisa mempidanakan rakyat yang memilih dan mengangkat dia! Alhamdulillah. Pasal-pasal ini dibatalkan oleh MK!

DPR sibuk membangun benteng perlindungan diri, tapi sistem dan mekanisme evaluasi internalnya tidak pernah dibangun. Kalau kinerja DPR buruk, absensi banyak, transparansi tidak ada, bagaimana evaluasi hingga sanksi terhadap anggota DPR? Tidak ada. Makanya anggota DPR bisa seenaknya saja.

 

Ironi: Presiden Terbaik Sejak Era Reformasi, tapi DPR-nya Terburuk!

Ironis memang, pemerintah eksekutif di bawah Jokowi bekerja keras tapi tidak diimbangi dengan kualitas lembaga legislatifnya. Pemerintah Jokowi adalah yang terbaik sejak era Reformasi, tapi didampingi oleh DPR yang terburuk pada era Era Reformasi kata Formappi.

Negara Indonesia tidak akan bisa maju dan sejahtera apabila parlemennya tidak diisi oleh sumber daya manusia yang berkualitas, mampu bekerja secara profesional dan berintegritas.

 

Solusi PSI Memperbaiki Parlemen

Apakah kenyataan ini akan dibiarkan? Adalah sikap apatis apabila menghalangi gelombang perubahan melalui PSI.

PSI datang dengan tekad dan sistem yang berbeda untuk memperbaiki parlemen. Politik kami adalah politik reformasi yang akan memperbaiki lembaga legislatif bukan politik status quo, gaya lama, seperti yang kita saksikan saat ini.

Caleg-caleg kami sudah tanda tangan kontrak siap dipecat (PAW) partai, apabila kinerja kami buruk. Siap pula melaporkan kerja-kerja kami secara transparan dan siap dievaluasi. Tidak akan ada kasus seperti Fahri Hamzah yang menggugat pemecatan partainya di PSI mendatang, karena kami sudah tanda tangan kontrak itu. Bahkan, mendukung pernyataan KPK, kami siap tidak digaji apabila kinerja kami nanti di DPR dinilai buruk.

Sebagai permulaan kami meluncurkan program “PSI bersih-bersih DPR”. Program ini adalah riset kami untuk perbaikan DPR, mulai soal transparansi penggunaan anggaran dan laporan kepada publik. Kami menemukan pemborosan anggaran di DPR dan tidak adanya transparansi penggunaan anggaran mulai dari perjalanan dinas, reses dan lainnya.

Alasan reses kerap digunakan oleh para anggota DPR RI atas rendahnya kinerja mereka, atas seringnya terjadi kekosongan di kursi rapat hampir di setiap sidang yang disorot publik. Sedangkan di sisi lain, hampir seluruh rakyat Indonesia mengaku tidak pernah dikunjungi dalam kegiatan reses.

Sebuah riset dari CSIS pada tahun 2017 menemukan bahwa 95 persen rakyat Indonesia tidak pernah dikunjungi atau bertatap muka dengan wakilnya di DPR RI, padahal anggaran reses (kunjungan ke dapil untuk menemui konstituen) selalu naik dari waktu ke waktu.

Jadi jangan heran karena tidak adanya pengawasan dan transparasi penggunaan anggaran, kinerja DPR tetap buruk meski anggarannya naik drastis. Kami melihat bahwa fasilitas dan tunjangan yang berlebihan inilah yang kemudian justru menjadi penyebab rendahnya kinerja mereka, bukan hanya sekedar penghambur-hamburan uang negara.

 

Adakah Komitmen Partai-partai Lain Pada AntiKorupsi dan AntiIntoleransi?

Adakah partai yang bersih dari kasus korupsi? Tidak ada, adalah jawab kita semua saat melihat kasus-kasus korupsi. Data dari KPK mulai tahun 2004-2018, KPK menetapkan 911 tersangka. Terbanyak adalah politisi: 229 anggota DPR/DPRD, 91 Bupati/Walikota/Wakil dan 20 Gubernur. Semua parpol “mengirim” kader-kadernya ke penjara karena terangkut kasus korupsi.

Bagaimana dengan isu intoleransi melalui perda-perda diskriminatif yang berbasis pada doktrin agama tertentu?

Menurut Michael Buehler, “para politikus yang berafiliasi dengan partai “sekuler”lah yang justru merancang, mengesahkan dan menerapkan perda-perda Syariah di daerah-daerah.” (Tempo, 2011).

Kalau parpol-parpol yang mengaku nasionalis saja bermain dengan politik identitas dan isu agama, kemana lagi kita berharap komitmen kebangsaan dan kebhinnekaan kita?

Padahal tujuan kami sederhana, semakin banyak banyak partai nasionalis di DPR semakin baik. Kami siap menjadi partner partai-partai nasionalis senior di DPR untuk perjuangakan kepentingan kita sabagai bangsa: melawan korupsi dan intoleransi tanpa kompromi.

PSI berkomitmen tidak akan menjadikan agama sebagai alat politik. PSI tidak akan pernah mendukung peraturan-peraturan diskriminatif meskipun diatasnamakan agama tertentu! Inilah komitmen kami, melawan intoleransi!

Akhirnya bukankah dengan bersikap pesimistis, apatis, menyerah, takluk dengan tidak memilih politik reformasi PSI sama saja dengan buang-buang suara karena anda akan memilih politik gaya lama (status quo) yang terbukti tidak ada perubahan sama sekali, bahkan pemberantasan korupsi berjalan di tempat (data Transparency Internasional) dan merebaknya kasus-kasus intoleransi dan diskriminasi (data Komnas Perempuan, Setara Institute, Wahid Foundation).

Memilih politik gaya lama berarti anda tidak hanya buang-buang suara, bahkan lebih parah: ikut melanggengkan praktik pemborosan dan kinerja buruk seperti yang disampaikan oleh Formappi!

 

Mengapa Optimis PSI Lolos ke Parlemen dan Membuat Politik Reformasi?

Pertama, perjuangan berbasis nilai: “PSI adalah satu satunya parpol di Indonesia yang mengusung nilai dan bukan individu tertentu.” Dengan demikian PSI dapat mengembalikan hakekat parpol sebagai kendaraan demokrasi rakyat yang berjuang untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok tertentu. Kami percaya perjuangan berbasis nilai akan lebih kuat dan berkesinambungan bagi masa depan politik Indonesia.

Kedua, sikap optimistis: “PSI lolos ke Parlemen dan melakukan politik reformasi di DPR”.

Kami tidak ingin menyebarkan optimisme tanpa bukti. Untuk lolos, kami menerapkan strategi-strategi dan kerja keras. Strategi-strategi itu ada yang bisa kami ungkapkan ada yang tidak.

Namun intinya sebagai parpol baru, PSI memang seperti dihambat banyak aturan yang merugikan parpol baru (catatan: peraturan-peraturan memang dibuat oleh parpol-parpol lama!). Salah satunya adalah aturan melakukan sosialisasi agar PSI dikenal oleh warga negara Indonesia (awareness). Parpol-parpol lama tidak butuh sosialisasi, karena sudah dikenal oleh publik Indonesia.

PSI juga tidak punya media, apalagi media televisi seperti sebuah parpol baru sebelum aturan sosialisasi ditetapkan sudah jor-joran beriklan di televisi-televisinya sendiri.

 

“Serangan Udara” dan “Serangan Darat/Gerilya”

Apa cara PSI menyiasati kesulitan ini? Sosialisasi di media sosial! Yang merupakan cara yang efektif, murah, bahkan gratis. Karena saking masifnya PSI sering diledek Partai Sosmed Indonesia. Tapi inilah cara yang efektif dan gratis, karena kami tidak punya media khususnya media televisi dan tidak punya uang banyak untuk jor-joran beriklan. Inilah cara “serangan udara”.

Cara selanjutnya adalah blusukan, door to door, ketuk pintu rumah dengan hati, silaturahim, temu warga, strategi politik gerilya. Caleg-caleg kami bersama relawan saat ini diawasi dan dievaluasi sekaligus diberi target ketuk pintu berapa rumah tiap hari. Ada laporan dan bukti-bukti silaturahim yang diunggah ke aplikasi yang transparan, akuntabel dan bisa dievaluasi.

Bagi kami inilah “medan pertempuran terakhir” yang kami akan berjuang habis-habisan, setelah perjuangan verikasi Kemenkumham, Verifikasi KPU dan Pendataran Caleg ke KPU.

Kami sukses membangun sebuah kapal dan kini dengan layar terkembang sudah berlayar. Seperti kata moyang kita para pelaut, “Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang”

 

Masalah di Survei: Soal Di-kenal (Awareness) Bukan Elektabilitas!

Kalau disebutkan hasil beberapa lembaga survei angka elektabilitas PSI masih rendah. Kami akui dan kami jadikan bahan evaluasi untuk terus bekerja keras. Namun ingin kami katakan kami benar-benar fokus sosialisasi PSI baru beberapa bulan belakangan.

Sebelum ini kami fokus menyiapkan dan berjuang PSI agar lolos Verifikasi Kemenkumham, Verifkasi KPU dan Pendaftaran Caleg. Suatu proses yang menguras konsentrasi, tenaga dan pikiran yang tidak bisa dibagi dengan strategi sosialiasi PSI.

Salah satu tantangan PSI sebagai partai baru adalah tingkat di-kenal-nya yang tidak setinggi parpol lama. Ini tantangan semua parpol baru, kecuali satu parpol baru yang punya media dan jor-joran beriklan di medianya yang kini punya tingkat kedikenalnya seperti parpol lama.

 

PSI Semakin Dikenal, Elektabilitas Makin Naik!

Namun yang menarik dari hasil-hasil survei itu, semakin naik tingkat dikenal PSI, maka semakin naik elektabilitasnya. Kami tidak punya problem “ efek gelembung” yang ditunjukkan adanya jarak yang sangat jauh antara tingginya di-kenal-an (awareness) dengan rendahnya elektabilitas.

Hingga September 2018, baru 22 persen publik Indonesia mengenal PSI, dengan elektabilitas kisaran 1-1.2 persen. Dengan margin eror sekitar 3,5%, maka PT 4% tentu tidak masalah besar bagi PSI.

Target kami, sampai Januari 2019, kami bisa dikenal 60 persen publik Indonesia untuk memastikan elektabilitas kami naik.

Oleh karena itu, selain kami terus bekerja keras dan melaksanakan strategi di atas, kami pun berharap bantuan anda ikut mengenalkan dan mensosialisasikan PSI, tak perlu berkampanye dan mempromosikan PSI, cukup mengenalkan PSI saja.

DNA politik PSI adalah kebajikan dan keragaman yang diwujudkan dalam perjuangan antikorupsi dan antiintoleransi.

Kami optimis dan percaya diri terhadap usaha, doa dan kerja keras kami agar PSI bisa lolos ke parlemen untuk membawa politik reformasi: perbaikan lembaga legislatif. Kami pun memanggil anda untuk ikut dalam gelombang politik reformasi ini.

Dukungan anda pada PSI tidak akan sia-sia. Pesimisme terbukti tidak pernah berhasil menghalangi PSI. Kami sering diremehkan, kami dirintangi dengan pelbagai aturan. Tapi kami punya semangat. Kami punya tekad. Kami bekerja keras.

Kata Bung Karno, “tidak ada yang bisa membunuh semangat”.

Semangat kami, politik sebagai kebajikan dan keragaman.

Perjuangan kami antikorupsi dan antiintoleransi!

Partai Solidaritas Indonesia

Tunjukkan Solidaritasmu!
Sikap PSI

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

18 − 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.