Silaturahmi dengan Aliansi Perempuan, Disabilitas, dan Lansia Tasikmalaya

Silaturahmi dengan Aliansi Perempuan, Disabilitas, dan Lansia Tasikmalaya

Sejumlah pengurus DPP PSI bertemu Aliansi Perempuan, Disabilitas dan Lansia (APDL) Kota Tasikmalaya di Basecamp DPP-PSI, Kamis 27 September 2017. Dari DPP, hadir Ketua DPP PSI, Sis Tsamara Amany dan Wasekjen PSI, Sis Danik Eka Rahmaningtyas.

APDL hadir dengan maksud untuk menyampaikan beberapa aspirasi dan keresahan yang dirasakan para penyandang disabiltas di Kota Tasikmalaya. Sebab selama ini mereka mengganggap masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah, terutama dinas sosial.

Ketua APDL, Wahab Sudrajat, menyampaikan harapan untuk terbangunnya pemilu inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Wahab menyampaikan pemilu inklusif ini bertujuan mengajarkan bahwa perspektif disabilitas amat penting dalam pemilu.

Wahab mengatakan, selama ini kelompok disabilitas masih merasakan diskriminasi dalam memenuhi hak politik mereka di Pemilu. “Bagi yang pakai kursi roda, terkadang tidak ada akses ke bilik atau TPS berada di lantai dua. Sedangkan bagi tuna netra, surat suara dengan huruf Braille terkadang kurang,” kata Wahab.

Menanggapi itu semua, Sis Tsamara mengatakan, nasib kaum disabilitas merupakan isu serius yang harus dibahas bersama. Ia mengatakan akan menyampaikan permasalahan ini ke Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin agar mendapatkan perhatian lebih luas.

Sementara, Sis Danik mengatakan masyarakat juga harus diedukasi agar menjaga sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi kaum disabilitas. “Lihat saja trotoar padahal sudah disediakan jalan untuk kelompok disabilitas tapi malah diisi sama yang jualan,”kata Sis Danik.

Sis Danik melanjutkan, PSI akan mendorong agar fasilitas khusus bagi kelompok disabilitas dalam Pemilu benar-benar diperhatikan.

Tunjukkan Solidaritasmu!
Liputan

One comment

  1. Erick Juniasa says:

    Saya ingin PSI memperjuangkan guru honorer. Minimal kesejahteraannya saja dulu. Insya Allah suara untuk PSI akan hebat. Baik untuk partai maupun kadernya.
    Mereka menuntut keadilan di bidang itu. Sy melihat selama ini para pejabat dipemerintahan daerah seolah menutup mata.sudah sering para guru homorer demo kesana kesini. Bahkan bertahun tahun. Tapi kesejahteraan mereka seolah diabaykan. Dengan gaji 300rb/bulan.sangatlah tidak rasional dibandingkan dengan jasa.perjuangan mereka untuk memcerdaskan bangsa.
    trimakasih

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

four × 5 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.